Tawaran soft power dr geneva

							Tawaran "Soft Power" dari Geneva
Hak Asasi Manusia Selasa, 19 Desember 2006

Budiman Tanuredjo

"We will not enjoy development without security, we will not enjoy security without development,
and we will not enjoy either without respect for human rights."

Kofi Annan, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa

Hari Kamis pagi, 7 Desember 2006, rombongan turis Asia berada di depan Kompleks Gedung
Dewan HAM PBB di Palais des Nations, Geneva. Mereka berfoto-foto di depan Kantor Palang
Merah Internasional yang terletak persis di depan Kantor Dewan HAM PBB. Kemudian,
rombongan itu masuk ke dalam Kompleks Gedung Dewan HAM PBB.

"Kami ingin melihat apa yang dikerjakan dan disuarakan para diplomat mengenai dunia," tutur
seorang turis wanita kepada Kompas yang diundang Kedutaan Besar Swiss di Jakarta untuk
meliput Hari Hak Asasi Manusia Sedunia di Geneva, Swiss. Markas PBB di Geneva memang
menjadi obyek pariwisata. Mereka bisa berkeliling kompleks Gedung PBB setelah mendapat
badge khusus yang harus diurus lebih dahulu.

Geneva menawarkan suara lain dibandingkan, misalnya, dengan Markas PBB di New York.
"Kalau New York menawarkan hard power, Geneva menawarkan soft power," ucap Andrea
Bianchi, guru besar hukum dari Institute of International Studies di Geneva, Swiss,

Markas Besar PBB berpusat di New York, Amerika Serikat. Di sana berkantor Sekretariat
Jenderal PBB dan perangkatnya: Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, dan Dewan
Ekonomi Sosial PBB. Geneva menjadi markas kedua, tempat Dewan HAM PBB dan organisasi
internasional lain bermarkas.

Bianchi, ahli hukum yang berasal dari Italia dan tinggal di Swiss itu, menyebutkan produk New
York terasa lebih keras, seperti pengiriman pasukan internasional ke sebuah negara, sedangkan
Geneva lebih menawarkan soft power. Terminologi soft power dipopulerkan Josep S Nye dalam
karyanya, Bound to Lead (1990) dan The Paradox of American Power (2002).

Namun, Nye menjelaskan lebih detail soal soft power dalam buku Soft Power: The Means to
Success in World Politics (2004). Nye menyebutkan, soft power sebagai kemampuan
menciptakan pilihan bagi orang lain, yakni kemampuan memikat dan mengooptasi pihak lain agar
rela memilih melakukan hal yang kita kehendaki tanpa kita memintanya. Hard power cenderung
bersifat memaksa, sedangkan soft power cenderung bersifat mengooptasi. Geneva menawarkan
solusi alternatif untuk memikat negara lain untuk menjadi hak asasi manusia sebagai ideologi
universal.

Ibarat bayi

Pada Kamis itu Dewan HAM PBB memang sedang bersidang. Dewan HAM PBB menggantikan
Komisi HAM PBB yang banyak dikritik karena cenderung memolitisasi masalah dan
menempatkan negara berkembang sebagai "terdakwa" dalam kasus pelanggaran hak asasi
manusia.

Dewan HAM PBB dilahirkan melalui resolusi Majelis Umum PBB Nomor 60/251, 15 Maret 2006.
Resolusi itu didukung 170 negara, empat negara menentang (Amerika Serikat, Israel, Kepulauan
Marshal, dan Palau), dan lima negara abstain (antara lain Belarus, Iran, dan Venezuela).
Resminya, Dewan HAM PBB dibentuk 9 Mei 2006 beranggotakan 47 negara, termasuk Indonesia.

Negara yang menjadi anggota sudah berjanji akan mempromosikan dan memproteksi hak asasi
manusia dalam hukum nasional maupun internasional. Sebastien Gillioz, Koordinator Advokasi
Human Right Watch PBB, dalam makalah berjudul "The Human Right Council: From Institutional
Building to Political Will" (majalah Institute of International Studies Geneva, nomor 34)
menyebutkan, negara anggota disyaratkan untuk bekerja sama dengan penyelidik hak asasi
manusia PBB. Penyelidik akan menyelidiki kondisi HAM dalam rangka Universal Periodical
Review dan akan menunda keanggotaan jika terjadi pelanggaran HAM. Namun, mekanisme itu
belum dibahas.

Pada masa sidang ketiga, pada 27 November-8 Desember 2006, dilahirkan empat resolusi dan
tiga keputusan. Majelis Umum PBB memberikan waktu satu tahun bagi Dewan HAM untuk
menyusun modalitas dan mekanisme kerja lembaga itu.

Komisioner Tinggi HAM PBB Louis Arbour menyebutkan lahirnya Dewan Hak Asasi Manusia
adalah sebuah revolusi bagi hak asasi manusia. Namun, pernyataan Arbour itu diragukan Andrea
Bianchi dan Andrew Clapham dari Institute of International Studies di Geneva. "Terlalu dini
menyebutkan itu sebuah revolusi," kata Clapham.

Bianchi malah meragukan Dewan HAM mampu melaksanakan mandat besarnya untuk menuju
masyarakat sebagai diidamkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948.
"Reformasi PBB yang hanya menghasilkan perubahan bentuk dari Komisi HAM ke Dewan HAM
PBB adalah terlalu kecil. Saya bukan mengkritik Dewan HAM sebagai lembaga, tetapi saya
meragukan kemauan politik negara di bidang HAM," ucapnya.

Wakil Tetap Indonesia di Geneva Makarim Wibisono berpendapat konsep Dewan HAM memang
revolusioner. Perubahan posisi Dewan HAM yang dilahirkan Majelis Umum PBB adalah sebuah
revolusi kelembagaan. Sebelumnya, Komisi HAM berada di bawah Dewan Ekonomi Sosial PBB.
Akan tetapi masalahnya bagaimana revolusioner dalam konsep itu bisa juga dipraktikkan dalam
praktik keseharian.

Dewan HAM mengintroduksi sebuah lembaga baru bernama Universal Periodical Review (UPR).
Melalui UPR, semua negara, besar dan kecil, akan ditinjau situasi hak asasi manusianya. "Jadi,
tak hanya negara berkembang, negara maju seperti AS pun akan ditinjau kondisi hak asasi
manusianya," kata Makarim lagi.

Namun, pembahasan UPR belum menghasilkan sesuatu yang signifikan. Dewan HAM telah
membentuk kelompok kerja untuk membahas UPR tersebut dan tentunya diharapkan tepat satu
tahun berdirinya Dewan HAM PBB, pada 9 Mei 2006, mekanisme kerja Dewan HAM PBB.

Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara melihat masih adanya semangat retaliasi
dalam sidang Dewan HAM PBB ketika membahas sejumlah resolusi. "Ada semangat membabi
buta yang dikembangkan solidaritas regional yang menafikan hak asasi manusia," kata Abdul
Hakim yang sempat menghadiri sidang Dewan HAM PBB di Geneva.

Harapan memang ditumpukan pada Dewan HAM PBB. Namun, sebagaimana ditulis Sebastien
Gillioz, dibutuhkan perubahan kultur dari negara anggota yang sebagian dari negara anggota
Dewan HAM adalah anggota Komisi HAM PBB. Dewan HAM harus mampu mengirim pesan kuat
kepada pemerintah, mereka tidak bisa lagi melanggar hak asasi manusia.

Sebagaimana dikatakan Kofi Annan di awal tulisan, hak asasi manusia adalah pilar ketiga dari
arsitektur PBB. Pembangunan tak bisa dinikmati tanpa keamanan; keamanan tak bisa dinikmati
tanpa pembangunan; dan kita tak bisa menikmati keduanya tanpa penghormatan terhadap hak
asasi manusia.

Sebagaimana diutarakan wisatawan Asia itu, mereka ingin mendengar suara Geneva mengenai
kondisi dunia yang di ambang perang terbuka; perang Irak yang telah mengakibatkan lebih dari
500.000 orang terbunuh; serta wajah miskin mayoritas penduduk dunia.

Visi humanisme universal perlu disuarakan. Seperti ditulis pendiri The Independent Commission
of International Issue Pangeran Sadruddin Aga Khan, humanisme adalah orientasi dasar ke arah
kesejahteraan seluruh umat manusia. Humanisme harus ditempatkan pada tempatnya sebagai
pusat perhatian budaya dan peradaban.

Di tengah skeptisisme berbagai kalangan, Dewan HAM harus mampu memikul tanggung jawab
sejarah untuk mewujudkan visi humanisme universal dan menjadi hak asasi manusia sebagai
ideologi universal.