id 4 AE Priyono id

							                      Mempertimbangkan Kembali Relevansi
                          Studi HAM dan Demokrasi1
                                            AE Priyono
                                         DEMOS, Jakarta



1. Dengan tidak adanya cukup informasi mengenai kegiatan pusat-pusat studi HAM
berbasis Universitas sejak pembentukannya pada tahun 2000 hingga sekarang, sulit
kiranya untuk menilai peranan dan kinerjanya selama ini dalam membentuk dan
mempengaruhi diskursus politik HAM di Indonesia. Terlepas dari minimnya dukungan
institusional dan infrastruktural yang mungkin masih membelitnya, tak-terdengarnya
peranan pusat-pusat studi HAM berbasis universitas dalam percaturan politik HAM
mungkin juga disebabkan karena dua hal. Pertama menyangkut tidak jelasnya orientasi
kajian akademis HAM dalam hubungannya dengan isu-isu aktual politik HAM; dan kedua
menyangkut kecilnya kontribusi studi-studi tersebut dalam gerakan advokasi HAM --
yang sejauh ini dilakukan secara terpisah oleh lembaga-lembaga ornop. Gejala yang
pertama tampaknya berkaitan dengan fenomena lebih luas mengenai terpisahnya antara
ilmu dan politik; sementara gejala kedua mengindikasikan problem lain yang juga
penting yakni tidak adanya cukup integrasi antara dunia universitas dan NGO.
2. Yang terjadi selama ini adalah tidak adanya division of labour antara Pusham dan
Ornop HAM. Pusat-Pusat Studi HAM di universitas-universitas seringkali memerankan
porsi besar dalam kegiatan advokasi HAM tetapi kecil peranannya dalam kajian-kajian
akademis HAM; sementara ornop-ornop HAM seringkali mengerjakan studi-studi yang
dilakukannya sendiri secara amatir untuk kebutuhan advokasinya. Dalam banyak hal ini
tentu menimbulkan duplikasi dan overlapping. Bagaimanapun kita masih mengidamkan
adanya pembagian tugas yang secara maksimal bisa dikerjakan berdasarkan fungsi
masing-masing. Spesialisasi atas fungsi-fungsi pusham dan ornop HAM memang penting
dibicarakan bersama; dan ini hanya bisa dikerjakan melalui koordinasi dan kerjasama.
3. Di luar persoalan-persoalan itu, lembaga-lembaga HAM di Indonesia sesungguhnya
masih terus menghadapi problem lain yang jauh lebih serius. Problem-problem itu
antara lain adalah menyangkut tidak adanya perbaikan yang berarti dalam perlindungan
dan pemajuan HAM selama lebih dari 5 tahun reformasi. Bahkan khususnya jika
berkenaan dengan penegakan keadilan atas kejahatan-kejahatan HAM masa lalu, tiga
pemerintahan pasca Orde Baru terbukti gagal melaksanakan tanggungjawab untuk
menanganinya. Sekarang ini kita bahkan sedang melihat prospek yang semakin suram
karena konsolidasi elite politik lama tampaknya telah memenangkan pertarungan untuk
kembali berkuasa, justru melalui jalan demokrasi!




 Disampaikan dalam seminar dan Lokakarya Nasional Capacity Building Pusat Studi Hak Asasi Manusia Se-
1

Indonesia, Diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII dan Norwegian Center For Human Right
University of Oslo, di Yogyakarta 26-29 April 2004


                                                                                                    1
4. Kemenangan kaum elite yang berhasil membajak demokrasi untuk kepentingan
mereka sendiri, muncul dari kesimpulan riset yang kami lakukan tahun lalu.2 Demokrasi
dimenangkan kaum elite yang tidak memiliki orientasi HAM karena para aktor pro-
demokrasi melakukan WO dari negara dan hanya berkutat di sektor civil-society.
Kemenangan kaum elite tuna-HAM itu terjadi karena para aktivis pro-demokrasi,
termasuk para aktivis HAM, tidak cukup tertarik untuk mengerjakan upaya-upaya
membangun representasi politik sipil, menjauhi partai politik, dan terus menerus
bertahan dalam sikap “anti-state.” Di tengah-tengah ruang publik yang sebagian besar
terdiri dari massa mengambang warisan Orde Baru, mereka kemudian hanya menjadi
para “aktivis mengambang,” para “demokrat mengambang,” floating human rights
defenders. Mereka tetap tidak memiliki konstituen yang jelas, dan sangat kesulitan
mendapatkan dukungan massa yang signifikan secara politik. Dalam situasi umum
seperti itu, mereka -- termasuk para aktivis HAM -- sulit diandalkan muncul menjadi
aktor yang memiliki posisi tawar yang tinggi secara politik. Apalagi ketika mereka makin
dijauhi oleh kalangan elite politik baru yang berbasis di partai-partai politik yang
ternyata punya agenda lain untuk mempertahankan rantai impunity demi kepentingan
politik mereka sendiri. Singkatnya para aktivis pro-demokrasi, termasuk aktivis HAM,
menjadi semakin marginal.
5. Bagaimana mengubah situasi ini? Reorientasi semacam apa yang bisa dikerjakan agar
mereka dapat berperan kembali secara signifikan? Sumbangan apa yang mungkin bisa
mereka berikan agar proses demokratisasi bisa diarahkan kembali sesuai dengan
prinsip-prinsip HAM? Bisakah diskursus politik baru mengenai HAM direproduksi ulang
untuk memberi arah bagi politik reformasi yang sedang majal sekarang ini?
6. Refleksi Ruti Teitel3 berikut ini rasanya penting dipertimbangkan untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan itu dalam rangka menjadikan isu HAM relevan kembali. Dalam
kajiannya mengenai bagaimana negara-negara Amerika Latin pada masa transisi
menangani kejahatan-kejahatan masa lalu, Teitel melihat tidak ada jalan lain agar
prosekusi atas pelanggaran HAM masa lalu itu dikerjakan tidak secara terpisah dari
kepedulian terhadap demokrasi. Menurutnya akan ada banyak komplikasi jika skenario
penghukuman terhadap para penjahat rezim lama dilakukan secara independen dari
proses demokrasi. Kendati demikian, menurutnya, kita tetap harus memilih berbagai
alternatif yang realistis untuk menjadikan skenario penghukuman itu memperoleh
dukungan yang berarti dari publik dan karena itu bisa menjadi kekuatan yang penting
secara politik.
7. Menurut Teitel, sesungguhnya ada beberapa argumen di mana penghukuman
terhadap kejahatan masa lalu bisa dikerjakan di luar skenario demokrasi. Tetapi
sebagaimana kemudian terbukti, model-model itu akhirnya gagal dikerjakan karena
mengandung banyak kesulitan.

2
 Kesimpulan ini merupakan salah satu dari 11 kesimpulan kami yang lain sebagaimana dipaparkan dalam
Laporan Riset Demos (2003), “Masalah-masalah dan Pilihan-pilihan Demokratisasi di Indonesia,”
kerjasama antara Demos dan Unversitas Oslo, dengan dukungan NORAD (Norwegia), SIDA (Swedia),
Ford Foundation, dan Yayasan Tifa. Untuk hasil kesimpulan riset sebelumnya, lihat Stanley Adi Prasetyo,
AE Priyono, Olle Törnquist, Indonesia’s Post-Soeharto Democracy Movement, Demos, Jakarta, 2003.
3
 Ruti Teitel, “How are the New Democracies of the Southern Cone Dealing with the Legacy of Past
Human Rights Abuses?” dalam Neil J. Kritz (ed.), Transitional Justice: How Emerging Democracies
Reckon with Former Regimes, United States Institute of Peace Press, Washington D.C., 1995, Vol. 1,
General Considerations, p. 146-153.


                                                                                                          2
Argumen 1: Teori Retribusi
Teori ini menjustfikasi penghukuman atas dasar alasan keadilan retributif bahwa orang
yang bersalah layak dihukum. Tiadanya penghukuman merupakan bukti dari tiadanya
keadilan. Teori ini mengandaikan bahwa sistem hukum sudah sangat stabil tanpa
komplikasi masalah-masalah politik – sesuatu yang hampir mustahil di negara-negara
warisan otoritarianisme di mana sistem hukum dan judisial menjadi perpanjangan
tangan kekuasaan politik.
Argumen 2: Politik Non-Prosekusi
Kegagalan pemerintah untuk menghukum kejahatan-kejahatan yang dilakukan rezim
sebelumnya bisa dilihat sebagai upaya rezim lama itu untuk menghindar dari
tanggungjawab. Menurut argumen ini, penghindaran dari penghukuman pada dirinya
merupakan kelanjutan dari kejahatan sebelumnya. Argumen ini memfokuskan diri pada
negara sebagai aktor, dan menganggap bahwa karena rezim sebelumnya gagal untuk
menyelidiki dan menghukum kejahatan masa lalu maka begitu juga rezim berikutnya
akan mewarisi kejahatan tersebut sebagai dosa warisan. Karena membongkar dosa
warisan bakal mendatangkan kemelut politik, maka biasanya rezim baru melakukan
jalan pintas dengan memberikan amnesti, dalam berbagai bentuknya.
Argumen 3: Penghukuman sebagai Kewajiban Internasional
Argumen hukum internasional mengenai penghukuman atas kejahatan rezim otoritarian
masa lalu memiliki beberapa klaim. Pertama, hukum internasional lebih tinggi
dibandingkan hukum domestik. Kedua, di bawah prinsip hukum internasional, rezim
baru tetap bertanggungjawab terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan rezim
sebelumnya. Ketiga, kejahatan rezim pada dasarnya merupakan pelanggaran HAM yang
serius yang menjadi wilayah yurisdiksi internasional dan karena itu penghukumannya di
bawah hukum internasional tidak bisa dihapuskan, tidak bisa dianulir di bawah hukum
nasional. Kesulitan diterapkannya argumen ini terletak pada kenyataan bahwa hukum
internasional hanya mewajibkan negara-negara “menghormati” dan “menjamin”
ditegakkannya HAM, tetapi tidak mengatakan apapun mengenai penghukuman.
Argumen ini pada kenyataannya gagal memberikan dukungan pada kewajiban untuk
menghukum.
8. Berbeda dengan argumen-argumen di atas, Teitel mengajukan kemungkinan lain
untuk mengaitkan antara tindakan penghukuman dengan tesis demokrasi, yang
menganggap bahwa justifikasi bagi penghukuman itu lebih berorientasi ke masa depan,
bahwa keadilan bagi mereka yang bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan masa
lalu akan menyebabkan timbulnya demokrasi karena beberapa alasan, antara lain:
   a. mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan, baik oleh penjahat yang
      sama, maupun yang akan menimpa orang lain
   b. memberikan hak kepada korban atas semacam ganti rugi hukum; dan karena itu
      juga penegakan rule of law
   c. memulihkan kepercayaan kepada pengadilan
   d. untuk memungkinkan resolusi yudisial atas luka-luka masa lalu dan terciptanya
      rekonsiliasi di kalangan berbagai kelompok kepentingan
   e. untuk menstigmatisasi pelaku kejahatan dan memisahkan mereka dari dunia
      publik.




                                                                                   3
9. Esensi dari tesis penghukuman demi demokrasi ini pada dasarnya adalah bahwa
justifikasi terhadap penghukuman itu akan mendatangkan kebaikan sosial di masa
depan. Kendati demikian, apakah semua elemen masyarakat akan mendukung
penghukuman atau permaafan, pada kenyataannya tergantung dari kalkulasi moral dan
politik mereka menyangkut masa depan mereka sendiri. Karena itu menurut tesis ini
tetap tidak ada pewajiban untuk melakukan penghukuman; keputusan untuk
menghukum atau tidak sangat tergantung pada pilihan kebijakan kolektif masyarakat.
Merekalah yang akan menentukan pilihan-pilihan etisnya sendiri untuk menentukan satu
di antara empat kombinasi ini: (1) menghukum dan tidak melupakan; (2) menghukum
tetapi kemudian melupakan; (3) memaafkan dan melupakan; dan (4) memafkan tetapi
tidak melupakan.
10. Teitel menyadari kemungkinan bahwa penghukuman dan demokrasi akan berakhir
pada pilihan amnesti, baik dalam bentuk pilihan (3) atau (4). Dalam kemungkinan
seperti itu, sesungguhnya harus dikatakan bahwa demokrasi bisa jadi tidak mempunyai
korelasi apapun dengan penghukuman. Untuk menghindari situasi ini memang masih
terbuka kemungkinan alternatif untuk mencari bentuk-bentuk lain penghukuman yang
bersifat non-kriminal.
Alternatif 1: Pengungkapan Kebenaran Masa Lalu – Alternatif Pencarian Fakta
Alternatif ini membuka kemungkinan bahwa hubungan antara penghukuman dan
demokrasi adalah untuk tujuan mengungkapkan kebenaran. Memperoleh kebenaran
atau menemukan fakta-fakta mengenai suatu kejadian merupakan salah satu
konsekuensi dari peradilan kriminal. Tujuan “kebenaran” suatu prosekusi tidak bisa
dilepaskan dari tujuan “keadilan,” dan bahwa kebutuhan masyarakat akan kebenaran
mengenai masa lalu bisa diperoleh melalui cara-cara pencarian fakta, yang sama sekali
terpisah dari proses penghukuman. Pencarian fakta menenai kebenaran masa lalu tidak
harus dilakukan pemerintah baru. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui masa lalu
kolektif mereka. Mereka berhak atas kebenaran.
Alternatif 2: Ganti Rugi Korban – Aksi Sipil atas Perilaku Kriminal
Prosekusi kriminal oleh negara bisa digantikan dengan langkah-langkah pemidaan sipil
yang diusulkan oleh pihak-pihak swasta. Tindakan ini misalnya bisa dilakukan melalui
gugatan sipil untuk ganti kerugian atas kerugian yang menimpa korban. Korban berhak
memperoleh kompensasi keuangan, baik dari pelaku kejahatan maupun dari negara.
Model lain bisa dilakukan dengan menuntut restitusi.
Alternatif 3: Tuntutan Perbaikan atas Institusi Hukum dan Demokrasi
Perbaikan sistem peradilan kriminal biasanya menjadi isu genting untuk tegaknya
keadilan atas kejahatan masa lalu. Pemulihan atas perasaan persamaan dalam sistem
peradilan kriminal menjadi kebutuhan yang makin meningkat ketika masyarakat masih
melihat diskriminasi hukum, misalnya jika para pelaku kejahatan masa lalu diadili dalam
pengadilan militer. Kritik terhadap pelaksanaan pengadilan HAM ad-hoc mengenai
jenderal-jenderal yang menjadi pelaku kejahatan HAM di Timor Timur juga bisa
dicontohkan menjadi cikal bakal perombakan UU Pengadilan HAM. Wilayah “institution
building” menjadi wilayah strategis untuk likuidasi perangkat-perangkat rezim lama dan
rehabilitasi bagi peranan lembaga-lembaga baru demokrasi. Langkah-langkah ini krusial
dan penting dirambah untuk menjadikan mementum demokrasi sebagai perbaikan
sistem hukum dan sistem secara keseluruhan.



                                                                                     4
11. Ruti Teitel memang menuliskan refleksinya itu berdasarkan pengalaman Amerika
Latin (Chili, Argentina, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Brazil, dll.) pada 1980an.
Tetapi konteks transisional Amerika Latin ketika itu yang masih dibayang-bayangi upaya
militer untuk lari dari pertanggungjawaban atas kejahatan-kejahatan masa lalunya dan
keinginan mereka untuk kembali berkuasa, sama persis dengan yang terjadi di
Indonesia sekarang ini. Untuk menjadikan studi komparatif semacam ini mempunyai
fungsi praksisnya, tentu kita perlu mengeksperimentasikannya menjadi tindakan. Orang
Jawa bilang: ngelmu iku kelakone kanti laku!
12. Studi-studi HAM tampaknya harus menjadi bidang kajian transformatif, yang tidak
boleh berhenti hanya untuk menafsirkan keadaan tetapi mengubahnya. Dan di
Indonesia pasca Pemilu 2004 ini, tugas itu harus dikerjakan dalam ruang politik
demokratisasi sebagai ajang eksperimentasinya.


Jakarta, 26 April 2004




                                                                                    5