PRAPERADILAN ABB KAPOLRI II ss (DOC) by zmikin

VIEWS: 52 PAGES: 13

									                                             Jakarta, 17 Mei 2004.

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
di
Jln. Ampera Raya No 133
JAKARTA SELATAN



Perihal : Permohonan Praperadilan.
Dengan Hormat,

ABU BAKAR BA’ASYIR , pekerjaan Guru Besar Agama Islam/Al Ustadz, alamat
Komplek Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Kab. Sukaharjo, Jawa Tengah, dalam hal
ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang tergabung dalam Tim Pembela Kasus
ABUBAKAR BA’ASYIR dengan alamat Jalan Diponegoro No.74 , JAKARTA
PUSAT, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2004.

Selanjutnya mohon disebut sebagai ..........……………       PEMOHON.
Dengan ini mengajukan permohonan Praperadilan terhadap/melawan;

Pemerintah Republik Indonesia cq Kepolisian Republik Indonesia cq Badan
Reserse Kriminal Polri cq Detasemen Khusus 88 Anti Teror berkedudukan di
Jakarta Selatan dengan alamat Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan ;
Selanjutnya mohon disebut sebagai............................ TERMOHON.

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan adalah sebagai berikut :

A.    FAKTA PERISTIWA

1. Bahwa berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
     29 K/Pid/2004, tertanggal Rabu 3 Maret 2004, PEMOHON sedianya telah
     selesai menjalani hukumannya dan harus dibebaskan dari Rumah Tahanan
     Negara Salemba pada tanggal 30 April, 2004.

2. Bahwa putusan kasasi dari Mahkamah Agung tersebut telah dijadikan instrumen
     politik luar negeri dari pemerintah Asing seperti Amerika Serikat dan Australia
     untuk menekan dan melakukan intervensi terhadap kedaulatan hukum
     Indonesia. Intervensi dan tekanan terhadap kedaulatan hukum Indonesia




                                                                                  1
   tersebut diungkapkan melalui berbagai pernyataan yang memojokkan
   PEMOHON.

   Bahkan secara terang-terangan intervensi dan tekanan tersebut dilakukan oleh
   Pemerintah Amerika Serikat untuk terus menahan PEMOHON meskipun
   secara hukum PEMOHON harus dibebaskan pada tanggal 30 April, 2004.

3. Bahwa intervensi dan tekanan terhadap kedaulatan hukum Indonesia
   tersebut diungkapkan secara terbuka melalui media massa yang diantaranya
   dimuat dalam Berita Tempo Interaktif Edisi 18 Maret 2004, Dubes AS Ralph L
   Boyce menyampaikan “Pemerintah Amerika Serikat (AS) bermaksud
   membuat Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Abu Bakar Ba'asyir
   tidak berkutik lagi. Sehingga dia tidak bisa memimpin organisasi dan
   menyebarluaskan pengaruhnya. “Kami akan benar-benar sangat senang
   melihat dia (Ba'asyir) tidak bisa beraksi kembali,” tegas Duta Besar AS untuk
   Indonesia Ralph L. Boyce kepada para wartawan seusai meresmikan
   perpustakaan Amerika (American Corner) di kampus Universitas Islam
   Negeri       Syarif        Hidayatullah,      Kamis         (18/3)      pagi.”


   Selain itu juga sebagaimana yang dimuat juga dalam Tempo Interaktif edisi 21
   Maret 2004, Duta Besar Amerika Serikat untuk Australia Tom Schieffer
   menuduh Indonesia tidak memanfaatkan sebaik mungkin bukti-bukti yang
   menunjukkan bahwa Abu Bakar Ba'asyir terkait jaringan teroris internasional
   yang dapat dipakai untuk menggiringnya ke penjara. Tom Schieffer juga
   menolak argumentasi bahwa Indonesia membutuhkan akses yang lebih luas
   terhadap Hambali guna mendapatkan bukti yang cukup untuk menuntut
   Ba'asyir. "Saya pikir mereka sudah mempunyai bukti yang cukup, dan saya
   pikir ini sangat mengecewakan mereka tidak menuntutnya atas isu itu
   (terorisme)," ujar Tom, Minggu (21/3).

   Dalam Harian Republika Hari Selasa Tanggal 20 April 2004,         Duta Besar
   Amerika Serikat Ralph L Boyce menyatakan :
       “......AS tetap menganggap Ba’asyir sebagai orang yang berbahaya dan
       secara pribadi terlibat dalam upaya menjalankan terorisme. Dia juga
       secara gamblang mengulang kembali sikap pemerintahnya beberapa
       waktu lalu, bahwa AS merasa sangat kecewa saat Ba’asyir mendapat
       pengurangan hukuman penjara.
       “ Dan hak kami untuk merasa kecewa”.

   Dari sinilah dimulainya petaka bagi kedaulatan hukum Indonesia, dimana
   Pemerintah Indonesia melalui aparat Kepolisian Indonesia bersedia memenuhi
   kenginan dari Pemerintah Asing yang mencampuri urusan Hukum Indonesia.


                                                                               2
4. Bahwa sikap intervensionis Pemerintah Amerika Serikat terhadap kedaulatan
   hukum Indonesia tersebut tidaklah hanya sebatas pernyataan yang disebarkan
   melalui media massa. Akan tetapi ditindak lanjuti juga dengan langkah-langkah
   konkrit. Bukti bahwa pemerintah Amerika Serikat melakukan intervensi
   terhadap Kedaulatan Hukum Indonesia dengan cara untuk terus menahan
   PEMOHON, adalah dari kunjungan Menteri Keamanan Dalam Negri (US
   Secretary of Homeland Security) bernama Tom Ridge. Pada tanggal 10
   Maret, 2004      di Istana Negara, Tom Ridge berbicara dihadapan presiden
   Megawati Soekarnoputeri serta pejabat-pejabat tinggi keamanan Indonesia,
   antara lain Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono dan Kapolri Jendral
   Da’i Bachtiar, menyampaikan pesan Presiden AS – George W Bush, bahwa
   Amerika Serikat berkeinginan benar agar PEMOHON diadili lagi. Kata-kata
   Tom Ridge antara lain adalah “Hopefully in due time given, at least from our
   country’s point of view, an appreciation of the intense and deep involvement
   of Ba’ashir in both the execution and planning of terrorist activities....... he
   can be brought to justice in a different way”. (Mudah-mudahan dalam
   waktu yang tidak lama, Ba’asyir dapat diadili kembali dengan cara yang
   lain, karena berdasarkan pendapat negara kami Ba’asyir terlibat dalam
   berbagai perencanaan dan pelaksanaan terorisme....).

5. Keinginan pemerintah Amerika untuk terus menahan PEMOHON juga
   disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Ralph L.
   Boyce. Kepada Kapolri Jendral. Pol. Da’i Bachtiar yang didampingi Komjend.
   Pol Suyitno Landung dan Brigjend.Pol. Pranowo, Duta Besar Boyce membahas
   bagaimana Amerika Serikat dapat membantu untuk menyidangkan kembali
   Ustadz Abu Bakar yang menurutnya “had intense and deep involvement in the
   planning and execution of terror attacks”. Duta Besar Ralp L. Boyce kepada
   pers menyatakan bahwa Ba’asyir adalah pimpinan organisasi yang banyak
   melakukan teror di Indonesia. Lagi pula katanya, “Pemerintah Amerika Serikat
   telah memiliki 125 bukti-bukti baru yang menunjukkan keterlibatan Ba’asyir
   dalam kegiatan teror bom Bali, bom Marriot, dan lain-lainnya”.           (Harian
   Tempo tanggal 13 Maret 2004) .]

6. Bukti lain bahwa Amerika Serikat telah mempengaruhi TERMOHON untuk
   terus melakukan penahanan pada diri PEMOHON disaksikan juga oleh Ketua
   Umum PP Muhammadiyyah DR. Ahmad Syafii Ma’arif (Resonansi, Harian
   Republika 28 Maret, 2004).   Menurut kesaksiannya Ma’arif dalam harian Republika


                                                                                 3
   tersebut, Gedung Putih memerintahkan Boyce mendatangi dirinya (Syafii
   Ma’arif) supaya diam-diam bersedia menemui pejabat-pejabat Indonesia
   seperti Mahkamah Agung dan Kapolri untuk terus menahan Abu Bakar
   Ba’asyir dan untuk keperluan ini, kedutaan Amerika akan membantu
   segala fasilitas yang diperlukan.

7. Bahwa disamping itu bukti lain bahwa pemerintah Amerika Serikat
   mempengaruhi TERMOHON diakui oleh Departemen Luar Negeri Republik
   Indonesia pada saat Media Briefing Rutin di Departemen Luar Negeri, hari
   Jum’at, 16 April 2004 sebagaimana di beritakan oleh Harian Republika, Sabtu
   tanggal 17 April 2004.
   Dalam pemberitaannya Harian Republika tanggal 17 April 2004 menuliskan :
   “ Soal Intervensi itu pun dinyatakan Departemen Luar Negeri (Deplu). Juru
   bicara Deplu Marty Natalegawa menunding AS telah mengintervensi proses
   hukum di Indonesia. Marty mengakui ada upaya-upaya yang dilakukan
   beberapa negara, termasuk AS, agar Indonesia tetap menahan Ba’asyir.
   Ia menjelaskan Indonesia memang melihat adanya kepedulian yang sangat
   tinggi dari AS yang diwujudkan dengan usaha meminta pihak tertentu atas
   kasus Ba’asyir. “ Dan hal itu sudah dapat dianggap sebagai diluar kewajaran,
   bahkan dapat diinterpretasikan sebagai Intervensi AS”.Tegas Marty.

   Didalam pemberitaan Harian Media Indonesia Hari Sabtu , tanggal 17 April
   2004, halaman 16 menyebutkan :
   “Departemen Luar Negeri juga berpendapat berbagai langkah yang dilakukan
   AS dalam kasus Ba’asyir merupakan upaya           campur tangan terhadap
   kedaulatan hukum Indonesia”.
   “Langkah-langkah (kedubes Amerika serikat) itu sangat wajar dianggap dan
   ditafsirkan sebagai sikap yang mengintervensi perkembangan didalam negeri
   kita, “ Kata Marty Nata legawa, Juru bicara Deplu RI”.

8. Bahwa ternyata apa yang diinginkan oleh Pemerintah AS agar PEMOHON di
   proses hukum dan tetap berada dalam tahanan benar-benar dilaksanakan oleh
   TERMOHON, yaitu pada tanggal 28 April, 2004, TERMOHON melakukan
   pemeriksaan terhadap PEMOHON di Rutan Salemba.

9. Bahwa dari 40 pertanyaan yang diajukan oleh TERMOHON kepada
   PEMOHON, secara substansial tidak ada satupun materi pertanyaan yang dapat
   dijadikan alasan bagi dimulainya proses hukum berupa penyidikan terhadap
   PEMOHON. Hal ini dikarenakan seluruh substansi pertanyaan-pertanyaan

                                                                              4
   tersebut adalah materi yang telah pernah diperiksa dan ternyata telah diputus
   TIDAK TERBUKTI melalui putusan Mahkamah Agung No.29 K/Pid/2004
   tanggal 3 Maret 2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10
   November 2003,     No.168/PID/2003/PT.DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri
   Jakarta Pusat    tanggal 2 September 2003 No.547/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst.,
   kecuali dakwaan yang berkaitan dengan pelanggaran Imigrasi dan pasal 263
   KUHP.

10. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 30 April, 2004, para santri dan simpatisan
   PEMOHON telah berada di luar Rumah Tahanan Negara Salemba untuk
   menyambut dan menjemput PEMOHON karena pada hari tersebut PEMOHON
   akan dibebaskan oleh Rumah Tahanan Salemba dalam rangka menjalankan
   putusan Mahkamah Agung a quo. Namun para penyambut dan penjemput
   PEMOHON tersebut diusir secara paksa oleh TERMOHON dengan
   menggunakan kekerasan.

11. Bahwa setelah melakukan berbagai tindak kekerasan terhadap santri yang akan
   menjemput tersebut, TERMOHON melakukan penangkapan secara sewenang-
   wenang terhadap PEMOHON didepan Rumah Tahanan Negara Salemba, yang
   dilanjutkan dengan melakukan Penahanan sewenang wenang atas diri
   PEMOHON.

12. Bahwa kini PEMOHON menjadi sangat kecewa dan merasa didzalimi oleh
   TERMOHON karena melihat kenyataan bahwa TERMOHON sebagai aparat
   Kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya mengayomi kepentingan
   PEMOHON sebagai warga masyarakat dan Warga Negara Indonesia, namun
   malah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri PEMOHON demi
   untuk kepentingan asing (Amerika Serikat).

13. Bahwa sehari setelah TERMOHON berhasil melakukan penangkapan terhadap
   PEMOHON, berbagai koran di Jakarta memuat kutipan duta besar Amerika
   Serikat Ralph Boyce menyampaikan ucapan selamat yang bermakna pujian
   terhadap Kapolri. Harian Sinar Indonesia Baru, edisi 6 Mei 2004 memuat berita
   “Amerika Serikat senang karena kepolisian Indonesia menangkap kembali
   Abu Bakar Ba’asyir. Namun pemerintah Washington tidak perlu meminta
   maaf     atas   kontroversi   yang   ditimbulkan    dari   pandangan      AS
   terhadapBa’asyir. Demikian diungkapkan Duta Besar (Dubes) AS untuk
   Indonesia, Ralph Boyce dalam wawancara seperti dikutip Reuters, Rabu
   (5/5).

                                                                              5
   “Kami menyambut keputusan oleh kepolisian untuk menanyai kembali dia
   dan mengambil tindakan seperti yang mereka (polisi) lakukan pekan lalu,”
   tukas Boyce.
   Hal ini memberikan indikasi kuat dan jelas bahwa pesanan dari kedutaan sudah
   dikerjakan dengan baik oleh penerima pesanan yaitu TERMOHON, sehingga
   pujian tersebut patut diberikan oleh pemberi pesanan.

B. PELANGGARAN ATAS HAK KONSTITUSIONAL DAN HAK ASASI
   PEMOHON

14. Bahwa apa yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON dengan
   melakukan penangkapan maupun penahanan secara sewenang-wenang adalah
   merupakan pelanggaran atas HAK KONSTITUSIONAL dan HAK ASASI
   PEMOHON.

15. Bahwa pelanggaran atas HAK KONSTITUSIONAL dan HAK ASASI
   PEMOHON tersebut, adalah merupakan pelanggaran terhadap pasal 28 D UUD
   1945 Perubahan Kedua, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan,
   jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan
   yang sama dimuka hukum”. Kesewenang-wenangan TERMOHON dengan
   melakukan proses hukum yang didasarkan atas pesanan dari pemerintah AS dan
   sekutunya dan tuduhan yang dilontarkan oleh Pemerintah AS yang kemudian
   dijalankan oleh aparat Kepolisian RI adalah merupakan pengingkaran terhadap
   jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

16. Bahwa   tindakan   sewenang-wenang      dari   TERMOHON      terhadap   diri
   PEMOHON tersebut, dengan mengunakan UU Pemberantasan Tindak Pidana
   Terorisme yang berlaku surut adalah merupakan pelanggaran terhadap pasal 28
   I (1) UUD 1945 Perubahan Kedua, yang berbunyi “ Hak untuk hidup, hak untuk
   tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak
   untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan
   hak untuk tidak dituntut atas dasr hukum yang berlaku surut adalah hak
   asasi manusia yang tidak dapat dikuruangi dalam keadaan apapun”

17. Bahwa fitnah dan kebencian yang ditebarkan terhadap diri PEMOHON oleh
   Pemerintah AS dan sekutunya, dikarenakan PEMOHON ingin menegakkan
   syariat Islam, dikarenakan PEMOHON ingin mengamalkan ajaran agama Islam
   secara Kaffah, yang menjadi motif utama dari proses hukum yang sekarang




                                                                              6
   terjadi terhadap diri PEMOHON, adalah merupakan pelanggaran atas Hak Asasi
   PEMOHON, sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 I (1) point 16 diatas.

18. Bahwa   tindakan    sewenang-wenang      dari   TERMOHON     terhadap   diri
   PEMOHON adalah juga pelanggaran atas Pasal 28 I (2) UUD 1945 Perubahan
   Kedua yang berbunyi “ Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat
   diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap
   perlakukan yang bersifat diskriminatif itu”

19. Bahwa perlakukan hukum dan penangkapan serta penahanan sewenang-wenang
   yang dilakukan TERMOHON terhadap diri PEMOHON adalah merupakan
   pelanggaran atas HAK ASASI PEMOHON sebagaimana yang diatur dalam
   pasal 18 ayat (5) dan pasal 34, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAK ASASI
   MANUSIA.
   PASAl 18 (5)
   “ Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara
   yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan
   pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”
   Terhadap proses hukum penuntutan yang dilakukan oleh           TERMOHON
   terhadap diri PEMOHON saat ini, secara substansial/materiel,          adalah
   merupakan proses hukum yang kedua kalinya terhadap perbuatan yang sama.
   Sebagaimana yang telah kami uraikan dalam point 9 diatas, bahwa atas
   perbuatan materiel tersebut sudah mendapatkan putusan pengadilan yang
   berkekuatan hukum tetap.

   PASAL 34
   “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan
   atau dibuang secara sewenang-wenang”

C. PENANGKAPAN TERHADAP PEMOHON ADALAH TIDAK SAH

C.1. PEMOHON Tidak diberikan Surat Perintah Penangkapan.

20. Bahwa pada saat TERMOHON bermaksud menangkap PEMOHON, ternyata
   TERMOHON telah melanggar aturan hukum yang terdapat dalam Kitab
   Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu TERMOHON tidak
   pernah menyerahkan atau memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada
   PEMOHON.




                                                                              7
21. Bahwa menurut Pasal 18 ayat 1 KUHAP, Surat Perintah Penangkapan dari
   TERMOHON harus diberikan kepada PEMOHON (tersangka), jadi bukan
   diperlihatkan sebagaimana yang terjadi pada tanggal 30 April, 2004. Dengan
   demikian secara formil TERMOHON telah melakukan kesewenang-wenangan
   dalam melaksanakan penangkapan terhadap PEMOHON, dan oleh karena itu
   Penangkapan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON haruslah
   dinyatakan tidak sah menurut Hukum.

C.2. Keluarga PEMOHON Tidak diberikan Tembusan Surat Perintah
     Penangkapan.

22. Bahwa menurut ketentuan pasal 18 ayat (3) KUHAP, menyebutkan Tembusan
   Surat Perintah penangkapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
   harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

23. Bahwa pada faktanya sampai saat ini, sejak saat penangkapan secara sewenang-
   wenang terhadap PEMOHON, ternyata tidak ada Surat Tembusan Perintah
   penangkapan yang diserahkan oleh TERMOHON kepada keluarga PEMOHON.
   Padahal pemberian surat Tembusan Perintah Penangkapan terhadap keluarga
   PEMOHON merupakan kewajiban yang bersifat imperatif (mengikat) yang
   harus dilakukan TERMOHON. Akibat pengingkaran kewajiban tersebut maka
   sudah sepantasnya jika Penangkapan terhadap PEMOHON haruslahlah
   dinyatakan tidak Syah dan harus dibatalkan.

D. PENAHANAN TERHADAP PEMOHON ADALAH TIDAK SYAH.

D.1.   Penahanan terhadap PEMOHON Tidak Disertai                  Surat Perintah
       Penahanan.

24. Bahwa Penahanan terhadap diri PEMOHON tidak disertai surat perintah
   penahanan yang seharusnya diberikan oleh TERMOHON kepada PEMOHON.
   Bahwa faktanya hingga detik ini PEMOHON tidak menerima satu lembar
   suratpun yang berkaitan dengan status penahanan PEMOHON. Tidak ada alasan
   hukum yang dijelaskan oleh TERMOHON mengenai tindakannya itu.

25. Bahwa dalam ketentuan pasal 21 ayat (2) KUHAP mensyaratkan penyidik atau
   penuntut umum untuk memberikan surat perintah penahanan atau
   penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa
   dengan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan
   yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.



                                                                              8
26. Bahwa dengan mencermati ketentuan pasal 21 (2) KUHAP maka secara formil
     TERMOHON telah melakukan kesewenang-wenangan dalam melaksanakan
     penahanan terhadap PEMOHON, dan oleh karena itu Penahanan yang
     dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON haruslah dinyatakan tidak sah
     menurut Hukum

D.2.    Keluarga PEMOHON Tidak diberikan Tembusan Surat Perintah
        Penahanan

27. Bahwa menurut ketentuan pasal 21 ayat (3) KUHAP, menyebutkan Tembusan
     Surat Perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim
     sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan            kepada
     keluarganya.

28. Bahwa dari ketentuan pasal 21 ayat      (3) KUHAP diatas, Pemberian Surat
     Tembusan Perintah Penahanan kepada keluarga tersangka atau terdakwa adalah
     suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh PEMOHON terhadap keluarga
     PEMOHON. Kewajiban ini adalah bersifat Imperatif.

29. Bahwa sampai saat ini setelah PEMOHON ditahan, TERMOHON mengingkari
     kewajibannya untuk memberikan tembusan Surat Perintah Penahanan terhadap
     diri PEMOHON.

30. Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban pemberian surat tembusan
     perintah penahanan, maka penahanan terhadap PEMOHONan adalah penahanan
     yang tidak syah dan sewenang-wenang.

E.     TIDAK    ADA     BUKTI     PERMULAAN        YANG        CUKUP   UNTUK
DILAKUKAN PENANGKAPAN

31. Menurut ketentuan pasal 17 KUHAP untuk melakukan penangkapan,
     TERMOHON haruslah memiliki bukti permulaan yang cukup. Penjelasan
     Pasal 17 KUHAP menyatakan “ yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang
     cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai
     dengan ketentuan pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah
     penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan
     kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana”
     Sementara berdasarkan pasal 1 butir 14 KUHAP, “tersangka adalah seorang
     yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut
     diduga sebagai pelaku tindak pidana”



                                                                              9
   Dari apa yang dialami oleh PEMOHON dalam pemeriksaan hari Rabu, tanggal
   28 April 2004, baik materi pertanyaan maupun bukti-bukti yang diajukan oleh
   TERMOHON adalah sudah pernah di uji dalam proses persidangan dan
   dinyatakan oleh pengadilan tidak terbukti dan telah memperoleh kekuatan
   hukum yang tetap.


32. Bahwa sehubungan dengan adanya berkas-berkas yang disupply oleh
   Pemerintah AS kepada TERMOHON, yang telah dijadikan oleh TERMOHON
   sebagai bukti permulaan yang cukup untuk melakukan proses penyidikan, maka
   berdasarkan pasal 26 Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 Pemberantasan
   Tindak Pidana Terorisme dan penjelasannya mengharuskan syarat-syarat
   sebagai berikut ;
   a. Bahwa laporan intelejen tersebut merupakan data atau laporan yang
       diperoleh dari badan intelejen Indonesia, seperti dari Departemen Dalam
       Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen
       Kehakiman dan HAM, Departemen Keuangan, Kepolisian Negara
       Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik
       Indonesia, Badan Intelijen Negara atau Instansi lain yang terkait, bukan
       Intelejen data intelijen yang berasal dari Negara Asing.
   b. Bahwa untuk dapat ditetapkannya laporan intelejen tersebut sebagai bukti
       permulaan yang cukup haruslah dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua
       atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri. ( pasal 26 ayat (2) UU Nomor 15
       tahun 2003)
   c. Bahwa jika dalam pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal
       26 ayat (2) UU No. 15 tahun 2003 ditetapkan adanya bukti permulan yang
       cukup, maka Ketua atau Wakil ketua Pengadilan Negeri               segera
       memerintahkan dilaksanakan penyidikan.
    Hal ini berarti, penyidikan barulah dapat dilaksanakan oleh TERMOHON
   selaku penyidik apabila berbagai laporan dari badan-badan intelijen dalam
   negeri tersebut (sekali lagi, BADAN INTELIJEN DALAM NEGERI, BUKAN
   INTELIJEN ASING ATAU AMERIKA) telah melalui proses pemeriksaan oleh
   Ketua atau Wakil Ketua PN.
   Dalam kasus ini TERMOHON tidak pernah mengajukan proses pemeriksaan
   kepada Ketua atau Wakil Ketua PN.

33. Bahwa jika melihat ketentuan diatas tidak ada bukti permulaan yang cukup dari
   PEMOHON        yang diperiksa melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam
   pasal 26 Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak

                                                                              10
   Pidana Terorisme, sehingga tidak ada alasan kuat serta syah bagi TERMOHON
   untuk melakukan penangkapan terhadap PEMOHON.

F. TIDAK ADA ALASAN DILAKUKANNYA PENAHANAN
F.1.   Tidak ada Bukti Yang Cukup Untuk melakukan penahanan terhadap
       PEMOHON.

34. Bahwa Pasal 21 ayat 1 KUHAP mensyaratkan adanya “bukti yang cukup”
   untuk   melakukan     Penahanan.   Jadi   syaratnya   disini   berbeda   dengan
   Penangkapan. Pada Penangkapan didasarkan pada “bukti permulaan yang
   cukup” sedangkan pada Penahanan diperlukan “bukti yang cukup”, sehingga
   kualitas alat buktinya harus lebih tinggi dari pada ketika melakukan
   Penangkapan. Dalam hal ini perlu diperhatikan pasal 21 ayat (1) KUHAP yang
   menyatakan:
   Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang
   tersangka atau terdakwa yang DIDUGA KERAS melakukan tindak pidana
   berdasarkan bukti yang cukup, .. dst”. Dengan demikian “bukti yang cukup”
   itu harus benar-benar sedemikian rupa meyakinkan penyidik tentang adanya
   suatu dugaan keras tindak pidana pada seorang tersangka.

35. Bahwa pertanyaannya adalah apakah “bukti yang cukup” tersebut telah
   dimiliki oleh TERMOHON ketika TERMOHON memutuskan untuk melakukan
   Penahanan terhadap PEMOHON? PEMOHON sangat meyakini bahwa
   TERMOHON tidak memiliki bukti yang cukup untuk melakukan Penahanan
   terhadap PEMOHON atas dasar fakta-fakta sebagai berikut:

       a. Laporan Polisi atas perkara a quo BARU DIBUAT pada tanggal 30
           Maret 2004:
           Sebagaimana sudah kami uraikan dalam point 3 Sampai dengan 7 diatas
           maka bisa dibuktikan bahwa TERMOHON sangat antusias melakukan
           proses hukum terhadap PEMOHON setelah kedatangan Menteri
           Keamanan Dalam Negeri AS ke Indonesia dan kesibukan luar biasa oleh
           Duta Besar AS untuk Indonesia melakukan tekanan-tekanan dan
           Intervensi ke beberapa pejabat dan tokoh masyarakat. Laporan Polisi
           tersebut baru dibuat pada tanggal 10 Maret 2004. Sementara itu bisa kita
           lihat dalam Surat Panggilan terhadap PEMOHON, Laporan Polisi baru
           dibuat pada tanggal 30 Maret 2004. Hal ini menunjukkan bahwa
           TERMOHON melakukan proses hukum atas Order dari Pemerintah AS.




                                                                                11
       b. Pertanyaan yang diajukan Penyidik pada pemeriksaan tanggal 28
          April 2004 secara substantial telah pernah diperiksa dan telah
          diputuskan dalam perkara sebelumnya dan juga telah memiliki
          kekuatan hukum tetap:
          Sekali lagi perlu kami tegaskan bahwa dari apa yang dialami oleh
          PEMOHON dalam pemeriksaan hari Rabu, tanggal 28 April 2004, baik
          materi pertanyaan maupun bukti-bukti yang diajukan oleh TERMOHON
          adalah sudah pernah di uji dalam proses persidangan dan dinyatakan
          oleh pengadilan tidak terbukti dan telah memperoleh kekuatan hukum
          yang tetap.

F.2. Tidak ada Syarat Subyektif      Yang Dapat Dikenakan Terhadap Diri
PEMOHON Untuk Dilakukannya Penahanan

36. Bahwa dari rumusan pasal 21 (1) KUHAP jelas bahwa penahanan adalah hal
   yang bersifat eksepsional, artinya bukan merupakan keharusan. Selama
   tersangka atau terdakwa    Tidak akan melarikan diri, Tidak menghilangkan
   barang bukti, Tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka penahanan tidaklah
   perlu dilakukan. Dalam kasus a quo, PEMOHON sudah terbukti di pengadilan
   bukanlah merupakan seseorang yang terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme
   sebagaimana yang dituduhkan oleh TERMOHON.

37. Selain itu juga, melihat kondisi fisik dari PEMOHON yang sudah Uzur maka
   kemungkinan PEMOHON untuk melarikan diri juga sangat tidak masuk akal.
   Apabila dikaitkan dengan kekhawatiran bahwa PEMOHON akan mengulangi
   Tindak Pidana, maka ini juga tidak masuk akal, karena PEMOHON tidak
   pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan oleh TERMOHON.
   Dan hal ini sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Demikian juga halnya
   dengan kekhawatiran PEMOHON menghilangkan barang bukti, hal ini juga
   merupakan ironi dan tragedi, karena TERMOHON mengklaim telah memiliki
   seluruh bukti-bukti

38. Dari Syarat Subyektif tersebut tidak urgensi atau kepentingan mendesak untuk
   melakukan penahanan terhadap PEMOHON. Oleh karenanya penahanan
   tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.




                                                                             12
Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas kiranya
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk mengadili dan memutuskan hal-
hal sebagai berikut :

1. Menerima permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap
   PEMOHON adalah tidak sah.

3. Menyatakan bahwa Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap
   PEMOHON adalah tidak sah dan memerintahkan kepada TERMOHON untuk
   membebaskan dan mengeluarkan PEMOHON dari tahanan dan/atau status
   tahanan saat ini juga terhitung setelah dibacakannya putusan praperadilan ini.

4. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

5. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, sudilah kiranya memberikan putusan
   yang seadil-adilnya.


                                   Hormat Kami
                        Tim Pembela Kasus Abu Bakar Baasyir




         Mohammad Assegaf,SH                Munarman,SH


         M. Luthfie Hakim,SH               A.Wirawan Adnan, SH


         Ahmad Kholid,SH                   M. Mahendradata,SH


         Syamsul Bahri, SH                 Ahmad Mihdan, SH




                                                                              13

								
To top