Docstoc

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Document Sample
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Powered By Docstoc
					   HUKUM ACARA
MAHKAMAH KONSTITUSI
     DISAMPAIKAN DALAM
  KALABAHU LBH BANDA ACEH
       19 JANUARI 2005
Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan
permohonan pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator
perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya
kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum. Prof. Jimly
Asshiddiqy dalam tulisannya yang berjudul “Judicial Review”, menjelaskan
hakikat pengujian Undang-undang, sebagai berikut:

"…judicial review merupakan upaya pengujian oleh lembaga yudisial
terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislative,
eksekutif ataupun yudikatif Pemberian kewenangan untuk melakukan
pengujian tersebut kepada hakim merupakan prinsip checks and balances
berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara (yang dapat dipercaya
dapat lebih menjamin perwujudan gagasan demokrasi dan cita-cita negara
hukum - rechstaat maupun rule of law)" (Dictum, Edisi I, 2002)

Melihat pernyataan tersebut, tidak berlebihan jika dikatakan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain menjadi “guardian" dari
“constitusional rights” setiap warga negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi
manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga Negara.
  MAHKAMAH KONSTITUSI
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu
pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(pasal 1 butir 1 UU No. 24 Tahun 2003)
              WEWENANG MK
    Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
    pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
    untuk :
   menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
    Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
    kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
    Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   memutus pembubaran partai politik; dan
   memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

				
DOCUMENT INFO