Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Hak warga negara dalam KUHAP Hak Warganegara Dalam Hukum Acara Pidana Syamsul

VIEWS: 266 PAGES: 22

									                      Hak Warganegara
              Dalam Hukum Acara Pidana

                                                       Syamsul Bahri Radjam




                                    I. Pendahuluan


Bagian ini akan membahas mengenai hak warga negara yang diatur didalam KUHAP. Tulisan ini
akan lebih fokus kepada perlindungan terhadap hak warga negara yang terlibat didalam peristiwa
pidana, baik itu sebagai tersangka, terdakwa, terpidana dan juga perlindungan terhadap hak saksi
atau korban tindak pidana.

Di samping itu tulisan ini akan mengutip hak-hak warga negara yang sedang menjalani proses
peradilan pidana yang diatur oleh Undang-undang lain selain KUHAP yang relevan, misalnya
UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat
dan Undang-undang lainnya.

                                II. Prinsip Fair Trial


Di dalam pertimbangan huruf (a) KUHAP atau menyebutkan bahwa:
“Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala
warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Ketentuan di atas memperjelas bahwa negara menjamin perlindungan hak warga negara tanpa
ada kecualinya. KUHAP sebagai pedoman pengatur Acara Pidana Nasional, wajib didasarkan
                                                                                      1
pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnyalah di dalam
ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta
kewajiban warganegara.

Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia telah
diletakkan di dalam UU No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman. Asas-asas tersebut merupakan prinsip Fair Trial dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia yang harus ditegakkan dengan KUHAP

Adapun asas tersebut antara lain adalah :
(1) Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumtion Of Innocence) terhadap setiap orang yang
     disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di depan sidang pengadilan sampai
     adanay putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht
     van gewijsde);
(2) Asas adanya perlakukan sama terhadap diri setiap orang dimuka hukum/hakim dengan
     perlakukan yang berbeda ;
(3) Asas adanya penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, harus berdasarkan
     perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya
     menurut cara yang diatur oleh undang-undang ;
(4) Asas kepada seorang yang ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa alasan yang
     berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya atau
     penerapan hukum wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan
     dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan asas
     hukum tersebut dilanggar maka akan dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman
     administratif ;
(5) Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhanan dan biaya ringan ;
(6) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa ;
(7) Asas Oportunitas dan Dominus Litis dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;
(8) Asas pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali dalam
     hal-hal tertentu yang ditentukan undang-undang dan ancaman batal demi hukum apabila
     tidak dilakukan secara demikian ;
(9) Asas bahwa setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib memperoleh bantuan
     hukum dan didampingi oleh penasehat hukum dari tingkat penyidikan sampai peradilan ;
(10) Asas pemeriksaan hakim di sidang pengadilan secara langsung dan lisan dalam bahasa
     Indonesia yang dimengerti para saksi dan terdakwa ;
(11) Asas pelaksana putusan pengadilan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan pengawasan dan
     pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana oleh Ketua Pengadilan
     Negeri yang bersangkutan.


Warga negara yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana tidak lagi
dipandang sebagai “obyek” tetapi sebagai “subyek” yang mempunyai hak dan kewajiban dapat
menuntut ganti rugi atau rehabilitasi apabila petugas salah tangkap, salah tahan, salah tuntut dan
salah hukum.

                                                                                                2
                II. Proses Penyelidikan dan Penyidikan



Definisi penyelidikan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 KUHAP adalah :
“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Sedangkan definisi Penyidikan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP adalah
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur
dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Didalam proses penyelidikan dan penyidikan ini warga negara tetap dijamin hak-haknya untuk
mendapatkan perlindungan atas hak asasinya.

a. Hak Tersangka Untuk Didampingi Penasehat Hukum

Warga negara yang menjadi tersangka berhak untuk didamping oleh Penasehat Hukum. Untuk
kepentingan pembelaan dalam proses peradilan pidana seorang warga negara yang menjadi
tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama
dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).Selain itu seorang
tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya (Pasal 55 KUHAP).

Bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka
yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai
penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam
proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. (Pasal 56 Ayat (1) KUHAP).
Pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum tersebut diberikan kepada tersangka atau
terdakwa secara cuma-cuma (Pasal 56 Ayat (2) KUHAP).

Jika tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana dikenakan penahanan, maka dia
berhak untuk menghubungi penasehat hukumnya ( Pasal 57 KUHAP ayat (1) KUHAP).

Selain itu berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang –Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang
Kekuasaan Kehakiman, setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapatkan bantuan
hukum. Bantuan hukum dalam pasal ini diberikan oleh seorang penasehat hukum atau saat ini
lebih dikenal dengan “advokat”. Dan menurut ketentuan pasal 38 Undang –Undang Nomor 4
tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, seorang tersangka sejak saat dilakukan
penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.

                                                                                         3
b. Apa Yang Dimaksud Dengan Penangkapan?

Definisi penangkapan menurut pasal 1 butir 20 KUHAP adalah “suatu tindakan penyidik berupa
pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti
guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.

Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari (24 jam).
Sebelum dilakukan suatu penangkapan oleh pihak kepolisian maka terdapat syarat materiil dan
syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan syarat materiil adalah
adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana. Sedangkan syarat
formil adalah adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya. Apabila dalam
waktu lebih dari 1x24 jam, tersangka tetap diperiksa dan tidak ada surat perintah untuk
melakukan penahanan, maka tersangka berhak untuk segera dilepaskan.

Perintah penangkapan menurut ketentuan pasal 17 KUHAP dilakukan terhadap seorang yang
diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan
penjelasan pasal 17 KUHAP, definsi dari “bukti permulaan yang cukup”ialah bukti permulaan
untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 1. Pasal ini menunjukan
bahwa perintah penagkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan
kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana (M. Karjadi dan R Soesilo, 1997: 26).

Di samping itu ada pendapat lain mengenai “bukti permulaan yang cukup” , yaitu menurut
Darwan Prints dalam bukunya Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, bukti permulaan yang
cukup adalah
:
 Menurut Surat Keputusan Kapolri SK No. Pol. SKEEP/04/I/1982:
Kapolri dalam surat keputusannya No.Pol.SKEEP/04/I1982,tanggal 18 Februari menentukan
bahwa, bukti permulaan yang cukup itu adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang
terkandung di dalam dua di antara:
  (1) Laporan Polisi;
  (2) Berita Acara Pemeriksaan di TKP;
  (3) Laporan Hasil Penyelidikan;
  (4) Keterangan Saksi/saksi ahli; dan
  (5) Barang Bukti.

 Menurut P. A. F Lamintang:
Bukti permulaan yang cukup dalam rumusan pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai bukti-
bukti minimal, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat
menjamin bahwa Penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya
terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut
dilakukan penangkapan (drs.P.A.F.Lamintang,SH.1984 : 117).

 Menurut Rapat Kerja Makejahpol tanggal 21 Maret 1984:


                                                                                            4
Bukti permulaan yang cukup seyogyanya minimal: Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti
lainnya (Din Muhamad, S.H.1987 : 12).
Adapun pihak yang berwenang hak melakukan penangkapan menurut KUHAP adalah :
  (1) Penyidik yaitu :
      (a) Pejabat polisi Negara RI yang minimal berpangkat inspektur Dua (Ipda).
      (b) Pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus UU, yang sekurang-
          kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan
          dengan itu).
  (2) Penyidik pembantu, yaitu :
      (a) Pejabat kepolisian Negara RI dengan pangkat minimal brigadier dua (Bripda).
      (b) Pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian Negara RI yang minimal
          berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a atau yang disamakan dengan itu).

Kecuali tertangkap tangan melakukan tindak pidana, warga negara berhak menolak penangkapan
atas dirinya yang dilakukan oleh pihak diluar ketentuan di atas.

Warga negara yang diduga sebagai tersangka dalam peristiwa pidana berhak melihat dan
meminta surat tugas dan surat perintah penangkapan terhadap dirinya.



                                   Pasal 18 Ayat (1) KUHAP:

       “Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik
       Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat
       perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan
       alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta
       tempat ia diperiksa”.




Saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka, tersangka berhak bebas dari segala tindakan
penyiksaan ataupun intimidasi dalam bentuk apapun dari aparat yang menangkapnya.
Keluarga tersangka berhak untuk mendapat tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) KUHAP, segera setelah penangkapan terhadap tersangka
dilakukan.


c. Apa yang dimaksud dengan Penahanan

Definisi Penahanan sebagaimana ketentuan pasal 1 butir (21) KUHAP adalah penempatan
tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim
dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut Undang-undang ini.
Pada prinsipnya penahanan adalah pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan
pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh negara.


                                                                                             5
Namun, penahanan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa oleh pejabat yang berwenang
dibatasi oleh hak-hak tersangka/terdakwa dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan
secara limitatif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP.

Adapun pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam berbagai tingkat pemeriksaan
sebagaimana ketentuan pasal 20 KUHAP antara lain :
   Untuk kepentingan penyidikan, yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik;
   Untuk kepentingan penuntutan, yang berwenang adalah penuntut umum;
   Untuk kepentingan pemeriksaan disidang Pengadilan, yang berwenang untuk menahan
     adalah Hakim.


Syarat-syarat untuk dapat dilakukan penahanan dibagi dalam 2 syarat, yaitu:
 (1) Syarat Subyektif
       Dinamakan syarat subyektif karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan
       penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak. Syarat subyektif ini terdapat dalam Pasal
       21 ayat (1), yaitu:
       (a) Tersangka/terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana;
       (b) Berdasarkan bukti yang cukup;
       (c) Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa
           tersangka/terdakwa:
            Akan melarikan diri
            Merusak atau menghilangkan barang bukti
            Mengulangi tindak pidana.
       Untuk itu diharuskan adanya bukti-bukti yang cukup, berupa Laporan Polisi ditambah
       dua alat bukti lainnya, seperti: Berita Acara Pemeriksaan Tersangka/Saksi, Berita
       Acara ditempat kejadian peristiwa, atau barang bukti yang ada.

 (2)   Syarat Obyektif
       Dinamakan syarat obyektif karena syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang
       lain. Syarat obyektif Ini diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yaitu:
       (a) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
       (b) Tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, tetapi ditentukan
           dalam:
            Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: Pasal 282 ayat (3), Pasal
               296, Pasal 335 ayat (1) , Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1). Pasal 372, Pasal
               378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, Pasal 506;
            Pelanggaran terhadap Ordonantie Bea dan Cukai;
            Pasal 1, 2 dan 4 Undang-undang No. 8 Drt Tahun 1955 (Tindak Pidana Imigrasi)
               yaitu antara lain: tidak punya dokumen imigrasi yang sah, atau orang yang
               memberikan pemondokan atau bantuan kepada orang                  asing yang tidak
               mempunyai dokumen imigrasi yang sah;
            Tindak Pidana dalam Undang-undang No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika.



                                                                                                6
Dari uraian kedua syarat tersebut yang terpenting adalah syarat obyektif sebab penahanan hanya
dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP itu
dipenuhi. Sedangkan syarat yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (1) biasanya dipergunakan
untuk memperkuat syarat yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (4) dan dalam hal-hal sebagai
alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai
penahanan itu habis.

Dalam melaksanakan penahanan terhadap tersangka/ terdakwa, maka pejabat yang berwenang
menahan harus dilengkapi dengan Surat perintah penahanan dari Penyidik, Surat perintah
penahanan dari Jaksa Penuntut Umum atau Surat penetapan dari Hakim yang memerintahkan
penahanan itu.

Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan Surat Perintah penahanan atau penahanan lanjutan
yang berisikan Identitas Tersangka/Terdakwa, Alasan Penahanan, Uraian Singkat perkara
kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, dan Tempat dimana Tersangka/Terdakwa
ditahan. Tembusan Surat Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan atau Penetapan Hakim
itu, harus diberikan kepada keluarga Tersangka/Terdakwa.

Jenis-jenis Penahanan yang diatur dalam pasal 22 ayat (1) KUHAP adalah Penahanan Rumah
Tahanan Negara, Penahanan Rumah serta Penahanan Kota.

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau
terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu
yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang
pengadilan.

Sedangkan Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka
atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diripada waktu yang
ditentukan
                   Tabel 1. Jangka Waktu Penahanan dan Penahanan Lanjutan


              Penahanan/Perpanjangan oleh          Waktu              Dasar Hukum
 1   Penyidik                                   20 Hari     Pasal 24 Ayat (1) KUHAP
     Diperpanjang JPU                           40 Hari     Pasal 24 Ayat (2) KUHAP
 2   Penuntut Umum                              20 Hari     Pasal 25 Ayat (1) KUHAP
     Diperpanjang Ketua PN                      30 Hari     Pasal 25 Ayat (2) KUHAP
 3   HakimPengadilan Negeri                     30 Hari     Pasal 26 Ayat (1) KUHAP
     Diperpanjang Ketua PN                      60 Hari     Pasal 26 Ayat (2) KUHAP
 4   HakimPengadilan Tinggi                     30 Hari     Pasal 27 Ayat (1) KUHAP
     Diperpanjang Ketua PT                      60 Hari     Pasal 27 Ayat (2) KUHAP
 5   Hakim Mahkamah Agung                       50 Hari     Pasal 28 Ayat (1) KUHAP
     Diperpanjang Ketua MA                      60 Hari     Pasal 28 Ayat (2) KUHAP
     Jumlah                                     400 Hari


Pengecualian dari jangka waktu penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 24, 25, 26, 27, 28
KUHAP, untuk kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka/ terdakwa dapat
diperpanjang dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:
                                                                                             7
a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan
   dengan surat keterangan dokter, atau
b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana 9 tahun atau lebih (Pasal 29 ayat (1)
   KUHAP).

                    Tabel 2. Pengecualian Dalam Perpanjangan Penahanan

                     Tingkat                   Diberikan Oleh         Lamanya
         1   Penyidikan                      Ketua PN                30 Hari
             Perpanjangan                    Ketua PN                30 Hari
         2   Penuntututan                    Ketua PN                30 Hari
             Perpanjangan                    Ketua PN                30 Hari
         3   Pemeriksaan di PN               Ketua PT                30 Hari
             Perpanjangan                    Ketua PT                30 Hari
         4   Pemeriksaan Banding             Hakim MA                30 Hari
             Perpanjangan                    Hakim MA                30 Hari
         5   Pemeriksaan Kasasi              Ketua MA                30 Hari
             Perpanjangan                    Ketua MA                30 Hari
                                Jumlah                               300 Hari

Menurut ketententuan Pasal 30 KUHAP, Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana
tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan
sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta
ganti kerugian.


Selain itu didalam proses penahanan seorang tersangka berhak untuk :
 (a) Menghubungi penasehat hukumnya.
 (b) segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan.
 (c) Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan
      penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum.
 (d) Meminta atau mengajukan penangguhan penahanan.
 (e) Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan.
 (f) Mendapatkan penangguhan penahanan atau perubahan status tahanan
 (g) Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga.
 (h) Mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarga tanpa
      diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan negara.
 (i) Mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan kepada penyidik.
 (j) Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
 (k) Bebas dari tekanan seperti; diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

Terhadap tersangka yang sakit dan diharuskan dirawat diluar      rutan, maka ia berhak untuk
dirawat dirumah sakit. Pasal 9 Keputusan Menteri Kehakiman       RI No: M.04UM.01.06 tahun
1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan         Tata Tertib Rumah Tahanan
Negara menetapkan sebagai berikut (H.Hamrat Hamid,SH              dan Harun M Husein,SH,
                                                                                           8
Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan dalam bentuk tanya jawab, Penerbit
Sinar Grafika, Jakarta, 1992, halaman 53-54) :
  (1) Perawatan kesehatan bagi tahanan yang sakit keras, dapat dilakukan dirumah sakit diluar
       rumah tahanan negara, setelah memperoleh izin dari instansi yang menahan sesuai
       dengan tingkat pemeriksaan dan atas nasehat dokter rumah tahanan negara.
  (2) Tahanan yang menderita sakit jiwa, dirawat dirumah sakit jiwa setempat terdekat,
       berdasarkan keterangan dokter rumah tahanan negara setelah berkonsultasi dengan dokter
       spesialis penyakit jiwa serta mendapat izin dari instansi yang menahan.
  (3) Dalam keadaan terpaksa kepada tahanan dapat dilakukan pengobatan dirumah sakit diluar
       rumah tahanan negara dan kepada rumah tahanan negara, melaporkan pada instansi yang
       menahan untuk penyelesaian izinnya.
  (4) Laporan dimaksud ayat (3) harus disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 24 jam,
  (5) Pengawasan dan pengamanan tahanan yang dirawat di rumah sakit diluar rumah tahanan
       negara dilakukan oleh Polri atas permintaan instansi yang menahan.

Jika masa penahanan atas diri tersangka sudah berakhir, maka ia tersangka berhak untuk
dibebaskan demi hukum. Wewenang untuk mengeluarkan tahanan demi hukum adalah
wewenang kepala Rumah Tahanan Negara, bukan wewenang instansi yang menahan. Jadi dalam
hal Kepala Rumah Tahanan akan mengeluarkan tahanan demi hukum tidak diperlukan perintah
atau penetapan dari instansi yang menahan tersangka atau terdakwa tersebut (vide pasal 19 ayat 7
PP No.27 tahun 1983 jo. pasal 28 Ayat (1) Permen Kehakiman RI No.M.04-UM.01.06 tahun
1983)1.


Dengan ketentuan bahwa Kepala Rumah Tahanan harus memberitahukan kepada instansi yang
menahan 10 hari sebelum berakhirnya masa penahanan atau perpanjangan penahanan tersebut
sebelum mengeluarkan tahanan yang bersangkutan, agar dikonsultasikan terlebih dahulu dengan
instansi tersebut (pasal 19 PP No. 27 Tahun 1983 jo pasal pasal 28 ayat 1 Permen Kehakiman RI
No. M.04-UM.01.06 tahun 1983 jo Surat Edaran Bersama Ketua Muda Mahkamah Agung RI
dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI, Nomor :
MA/PAN/368/XI/1983-EI.UM.04.11.227)2.

Dalam hal kepala Rumah Tahanan ragu-ragu untuk mengeluarkan tahanan tersebut, dapat
diberikan penjelasan dengan surat biasa oleh Ketua Pengadilan Negeri (Himpunan Tanya Jawab
Hukum Pidana, mahkamah Agung, 1984:22)3 .

d. Proses Pengambilan Keterangan/Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan

Dalam proses pengambilan keterangan/pembuatan berita acara pemeriksaan terhadap tersangka,
ia berhak memberikan keterangan secara bebas tanpa ada tekanan psikis atau fisik dari penyidik
atau hakim yang memeriksannya dalam bentuk apapun juga. Ia berhak untuk bebas dari

1
  H.Hamrat Hamid,SH dan Harun M Husein,SH, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan dalam
bentuk tanya jawab, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1992, halaman 70-71.
2
  Ibid halaman 71
3
  Ibid halaman 71
                                                                                                   9
intimidasi, siksaan dan ancaman. Tersangka berhak memberikan keterangan sesuai fakta dan
tidak dapat dipaksa untuk membuat keterangan yang tidak benar dan memberatkan tersangka.
Pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang jika tersangka atau terdakwa
dibebaskan dari rasa takut da rasa sakit. Oleh karena itu paksaaan atau tekanan terhadap
tersangka atau terdakwa wajib dicegah.

Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 52 KUHAP yang menyatakan :

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa
berhak memberikan keterangan secara bebas keapada penyidik atau hakim”

Dalam proses penyidikan, berdasarkan pasal 50 ayat (1) KUHAP seorang tersangka berhak
segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut
umum.

Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya
tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (pasal 51 huruf a
KUHAP). Dengan diketahui serta dimengerti oleh tersangka tentang perbuatan apa yang
sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya
untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian terdakwa akan
mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat
mempertimbangkan tingkat pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya ia
mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

Selama dalam pemeriksaan tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat
hukumnya setiap diperiksa oleh penyidik. Bantuan hukum ini diperlukan oleh tersangka dalam
untuk kepentingan pembelaan. Tersangka berhak memilih sendiri memilih sendiri penasehat
hukumnya. Saat diperiksa oleh penyidik tersangka berhak menolak untuk tidak menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang menjebak atau membahayakan kepentingan tersangka. Selain itu
tersangka berhak untuk menolak pertanyaan yang tidak sopan dan tidak ada relevansinya dengan
tuduhan terhadap dirinya yang diajukan oleh penyidik.

Untuk kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak meminta turunan berita acara
pemeriksaan (Pasal 72 KUHAP).

Tersangka berhak mengajukan saksi atau seseorang yang mempunyai keahlian khusus untuk
memberikan keterangan yang menguntungkan atau meringankan tersangka. Tersangka juga
berhak meminta permohonan pengajuan saksi saksi yang menguntungkan atau meringankan
untuk dicantumkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap dirinya.

Tersangka berhak untuk menolak mencantumkan tanda tangannya didalam berkas pemeriksaan
perkara, dan untuk itu penyidik akan membuatkan berita acara dengan menyebutkan alasan
penolakan tersangka.



                                                                                          10
e. Apa Yang Dimaksud Dengan Praperadilan


Menurut ketentuan pasal 1 angka 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan
negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini,
tentang:

a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi
tegaknya hukum dan keadilan;

c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain
atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Tersangka berhak mengajukan permohonan praperadilan melalui pengadilan negeri tentang sah
atau tidak syahnya penangkapan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan terhadap dirinya
(pasal 77 huruf a KUHAP).

Pengajuan Praperadilan atas syah atau tidak syahnya penangkapan lazimnya dilakukan apabila :

1. Penangkapan dilakukan tanpa didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.
2. Penangkapan dilakukan tanpa memperlihatkan dan memberikan surat perintah penangkapan.
3. Penangkapan. tidak dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia atau
   pejabat yang berwenang dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada
   tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan
   menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang
   dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
4. Tembusan surat perintah penangkapan dari pejabat yang berwenang tidak diberikan kepada
   keluarga tersangka.
5. Surat perintah penangkapan dikeluarkan setelah 1 X 24 jam sejak penangkapan dilakukan.
6. Penangkapan dilakukan dengan tindak kekerasan terhadap tubuh dan mental tersangka.

Sedangkan Pengajuan Praperadilan atas syah atau tidak syahnya penahanan lazimnya dilakukan
apabila :

1. Penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang melakukan penahanan. Yang
   berwenang melakukan penahanan adalah polisi, jaksa dan hakim.
2. Penahanan dilakukan ditempat yang bukan diperuntukan penahanan (bagi tahanan rutan).
3. Penahanan dilakukan tanpa memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim
   yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan
   serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia
   ditahan.


                                                                                            11
4. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim tidak
   diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa
5. Penahanan dilakukan terhadap tersangka yang tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (4)
   huruf a dan b KUHAP, yaitu :

   a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

   b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat
      (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453,
      Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum
      Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea
      dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2
      dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt.
      Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal
      42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang
      Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
      Nomor 3086).

6. Penahanan dilakukan dengan tindak kekerasan terhadap tubuh dan mental tersangka.

Selain itu tersangka berhak mengajukan gugatan ganti kerugian karena ditangkap atau ditahan
tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan yang berdasarkan undang-
undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (pasal 95 ayat (1)
KUHAP).

Ganti kerugian menurut pasal 1 butir 22 KUHAP adalah hak seorang untuk mendapat
pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan,
dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang
ini.

Tuntutan ganti kerugian ini yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, hanya sampai
pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan saja, maka tuntutan ganti kerugian ini diajukan
dan diputus disidang praperadilan. Tetapi apabila perkara yang menyebabkan kerugian ini
diajukan sampai pada tingkat peradilan (diperiksa oleh pengadilan), maka tuntutan ganti
kerugian harus diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Seorang warga negara berhak mengajukan rehabilitasi jika terbukti penangkapan atau penahanan
atas dirinya merupakan penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-
undang atau kekeliruan mengenai orang atau kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.

Menurut pasal 1 butir 23 KUHAP Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan
haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat
penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa


                                                                                              12
alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum
yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.

Permintaan Rehabilitasi yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, hanya sampai
pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan saja, maka permintan rehabilitasi diajukan dan
diputus disidang praperadilan. Tetapi apabila perkaranya diajukan sampai pada tingkat peradilan
(diperiksa oleh pengadilan), maka permintaan rehabilitasi harus diajukan kepada Pengadilan
Negeri.

  Tabel. 3 Hak warga negara dalam pengajuan Praperadilan,Ganti rugi dan Rehabilitasi

NO   Tuntutan/Permintaan            Tahapan Pemeriksaan         Lembaga Yang Memeriksa
 1 Tidak              syahnya      Penyidikan                  Praperadilan
   penangkapan
 2 Tidak Syahnya Penahanan         Penyidikan dan Penuntutan   Praperadilan
   Tidak Syahnya Penahanan         Pemeriksaan Pengadilan      Pengadilan Negeri
 3 Tuntutan Ganti Rugi             Penyidikan dan Penuntutan   Praperadilan
   Tuntutan Ganti Rugi             Pemeriksaan Pengadilan      Pengadilan Negeri
 4 Permintaan rehabiltasi          Penyidikan dan Penuntutan   Praperadilan
   Permintaan rehabiltasi          Pemeriksaan Pengadilan      Pengadilan Negeri


   IV. APA YANG DIMAKSUD DENGAN PENANGGUHAN PENAHANAN


Setiap warga negara yang menjadi tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapat penangguhan
penahanan. Penangguhan penahanan ini dapat diajukan oleh Tersangka atau terdakwa sendiri
atau oleh keluarga tersangka atau terdakwa. Permohonan penangguhan penahanan ini harus
disertai dengan jaminan baik itu orang maupun barang.

Menurut ketentuan pasal 31 ayat (1) KUHAP, Atas permintaan tersangka atau terdakwa,
penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat
mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang,
berdasarkan syarat yang ditentukan.

Dalam hal permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka/terdakwa
dikabulkan oleh pejabat yang berwenang, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang
berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka / terdakwa atau penasehat
hukumnya beserta syarat-syaratnya.Syarat-syarat penangguhan penahanan adalah memberikan
jaminan baik itu jaminan uang atau jaminan orang.

Apabila jaminan berupa uang maka uang jaminan harus secara jelas disebutkan dalam perjanjian
dan besarnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (pasal 35 ayat 1 PP Nomor 27 Tahun
1983). Uang jaminan disetor sendiri oleh pemohon atau peasehat hukumnya atau keluarganya ke
panitera pengadilan, dengan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
                                                                                            13
sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Mengenai nilai uang yang dijadikan jaminan, tidak ada
ketentuan secara jelas tentang besaran nilai uang yang dijadikan jaminan.

Jika jaminan penangguhan penahanan berupa orang maka identitas orang yang menjamin
tersebut secara jelas dicantumkan dalam perjanjian dan juga ditetapkan besarnya uang yang
harus ditanggung penjamin tersebut (pasal 36 ayat 1 PP No. 27 tahun 1983).

Pejabat yang berwenang dapat mencabut penangguhan penahanan atas tersangka atau terdakwa
jika melanggar syarat yang ditentukan, yaitu wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota.

Disamping itu biasanya permohonan penangguhan penahanan ini harus mencantumkan syarat
bahwa :

1.   Tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri,
2.   Tersangka atau terdakwa tidak akan menghilangkan barang bukti,
3.   Tersangka atau terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya,
4.   Tersangka atau terdakwa bersedia memenuhi panggilan untuk kepentingan pemeriksaan.

Masa penangguhan penahanan ini tidak termasuk masa status tahanan, oleh karena itu tidak
dipotongkan dalam hukuman yang akan dijatuhkan kemudian.

              V.     APA YANG DIMAKSUD DENGAN PERUBAHAN
                             STATUS TAHANAN

Perubahan status tahanan dapat diajukan oleh tersangka ataun terdakwa yang sedang ditahan atau
keluarga dan penasehat hukumnya. Biasanya perubahan status tahanan ini dimintakan oleh
tersangka atau terdakwa yang ditahan di rumah tahanan negara. Tersangka atau terdakwa berhak
untuk mengajukan permohanan perubahan status tahanan dari status tahanan rumah tahanan
negara menjadi tahanan kota atau tahanan rumah.

Permohonan perubahan status tahanan ini lazimnya mencantumkan syarat bahwa :

1.   Tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri,
2.   Tersangka atau terdakwa tidak akan menghilangkan barang bukti,
3.   Tersangka atau terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya,
4.   Tersangka atau terdakwa bersedia memenuhi panggilan untuk kepentingan pemeriksaan.

Perubahanan status tahanan jika dikabulkan akan mengurangi masa tahanan tersangka atau
terdakwa jika telah dihukum dan hukumannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pengurangan masa tahanan menurut jenis penahanannya akan berbeda. Perbedaan cara
pengurangan masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan, didasarkan pada pertimbangan derajat
pengekangan kebebasan pada masing-masing pada jenis penahanan. Derajat pengekangan
kebebasan yang tertinggi ada pada jenis penahanan Rutan, kemudian baru disusul oleh derajat
pengurangan kebebasan yang berlaku pada tahanan rumah tahanan rumah dan tahanan kota.
                                                                                           14
Cara pengurangan masa tahanan menurut M Yahya Harahap (H.Hamrat Hamid,SH dan Harun
M Husein,SH, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan dalam bentuk tanya
jawab, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1992, halaman 58-59) yaitu : caranya diatur dalam pasal
22 ayat 5, yang membedakan pengurangan masa penahanan ditinjau dari segi jenis penahanan itu
sendiri. Makin ringan jenis penahanannya semakin penuh jumlah pengurangannya, seperti dapat
dibaca sebagai berikut :
1. penahanan rumah tahanan negara, pengurangannya sama dengan jumlah masa penahanannya.
    Jadi kalau jumlah masa penahanan harus dikurangkan secara berbanding 1 hari dengan 1 hari
    ;
2. penahanan rumah, pengurangannya sama dengan 1/3 X jumlah masa penahanan. Jadi kalau
    jumlah masa penahanan rumah yang dialami oleh seseorang misalnya 50 hari, maka
    pengurangannya 1/3 X 50 hari ;
3. penahanan kota, jumlah pengurangan masa penahanannya sama dengan 1/5 X jumlah masa
    penahanan kota yang telah dijalani seseorang. Jika seseorang telah dikenakan penahanan kota
    selama 50 hari, maka jumlah pengurangan masa penahanan adalah 1/5 X 50 hari ;


     VI.     HAK – HAK TERSANGKA DALAM PROSES PEMERIKSAAN
                            PERSIDANGAN

Dalam proses persidangan terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat
hukum yang dipilihnya sendiri guna kepentingan pembelaan. Apabila terdakwa didakwa
melakukan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana
lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana
lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, maka hakim yang
memeriksa perkaranya wajib menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa. Bantuan hukum bagi
terdakwa tersebut diberikan dengan cuma-cuma.

Sebelum dimulai persidangan, penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa
yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah
diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Terdakwa atau kuasanya berhak untuk mendapatkan surat pelimpahan perkara beserta surat
dakwaan untuk dapat dipelajari guna kepentingan pembelaan.

Terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukumnya dapat
mengajukan keberatan atau eksepsi. Keberatan atau eksepsi dari terdakwa atau penasehat
hukumnya diajukan dengan alasan :

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, yang lebih dikenal dengan istilah
   kewenangan mengadili atau kompentensi. Kompetensi terdiri dari kompetensi absolute atau
   kompetensi relatif ;
2. Dakwaan tidak dapat diterima ; atau
                                                                                            15
3. Dakwaan harus dibatalkan.

Jika keberatan terdakwa diterima maka pemeriksaan terhadap terdakwa tidak dilanjutkan.

Seorang terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti
olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya (pasal 51 huruf b KUHAP). Hal ini untuk
menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa dan diadili di sidang pengadilan
atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak mengerti olehnya dan karena sidang
pengadilan adalah tempat terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, dikarenakan disanalah
terdakwa dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi
pembelaan, maka untuk keperluan tersebut pengadilan menyediakan juru bahasa bagi terdakwa
yang berkebangsaan asing atau tidak menguasai bahasa Indonesia.

Bagi tersangka atau terdakwa yang diperiksa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan
pengadilan tidak mengerti bahasa Indonesia, maka ia berhak untuk setiap waktu mendapat
bantuan juru bahasa. Juga terhadap tersangka atau terdakwa yang tuna wicara atau tuna rungu ,
maka ia berhak untuk mendapatkan penterjemah yang memahami dan dapat berkomunikasi
dengan tuna rungu atau tuna wicara. Tetapi jika tersangka atau terdakwa tersebut bisa menulis, ia
berhak mendapatkan pertanyaan dan teguran secara tertulis dari hakim maupun semua pihak
yang terlibat dalam persidangan.

Sesuai dengan asas parduga tak bersalah, maka terdakwa dibebaskan dari kewajiban pembuktian.
Kewajiban membuktikan benar atau tudaknya terdakwa merupakan kewajiban jaksa penuntut
umum. Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan penyataan di sidang tentang
keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa sampai dapat dibuktikan mengenai kesalahan
terdakwa dan telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Terdakwa berhak bebas memberikan keterangan tanpa disertai oleh ancaman baik psikis maupun
fisik dalam bentuk apapun. Pertanyaan yang bersifat menjerat, pertanyaan yang tidak sopan dan
pertanyaan yang mengarahkan dilarang diajukan kepada terdakwa atau saksi. Terdakwa berhak
menolak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Terdakwa berhak menolak saksi yang diajukan dipersidangan dan dapat meminta majelis hakim
untuk mengeluarkan saksi tersebut dari ruang sidang.

Untuk kepentingan pembelaanya, terdakwa berhak untuk mengajukan saksi atau seseorang yang
mempunyai keahlian tertentu yang memberikan keterangan yang meringan atau menguntungkan
dirinya.

Terdakwa maupun penasehat hukumnya berhak mengajukan pertanyaan kepada saksi didalam
pemeriksaan persidangan.

Terdakwa berhak untuk mendapatkan persidangan yang adil serta tidak memihak. Terdakwa
berhak untuk melihat dan memeriksa barang bukti yang dajuakn dimuka persidangan.


                                                                                              16
Dalam upaya membuat putusan, berdasarkan pasal 183 KUHAP maka hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Adapun alat bukti yang syah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah :

a. keterangan saksi;

b. keterangan ahli;

c. surat;

d. petunjuk;

e. keterangan terdakwa.

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas
perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka
terdakwa berhak untuk diputus bebas.Disamping itu, jika pengadilan berpendapat bahwa
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan
suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Untuk itu berdasarkan hal diatas, terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk
dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib
memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu :

a.    hak segera menerima atau segera menolak putusan;
b.    hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam
      tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
c.    hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh
      undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
d.    hak. minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang
      ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
e.    hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu
      yang ditentukan oleh KUHAP.




               VII. APA YANG DIMAKSUD DENGAN UPAYA HUKUM



                                                                                          17
Terhadap putusan pengadilan, terpidana berhak dapat melakukan upaya hukum berupa menerima
atau menolak putusan tersebut. Menurut pasal 1 butir 12 KUHAP, Upaya hukum adalah hak
terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa
perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan
peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini.

1. Upaya Hukum Biasa

a. Banding

Banding adalah alat hukum (rechtsmiddel) yang merupakan hak terdakwa atau juga hak penuntut
umum untuk memohon, supaya putusan Pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh pengadilan
tinggi.

Tujuan dari hak ini adalah untuk memperbaiki kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan
pertama. Hak memohon banding ini senantiasa diperingatkan oleh hakim kepada terdakwa
setelah putusan diucapkan. Pengadilan Tinggi dapat membenarkan, mengubah atau membatalkan
putusan Pengadilan Negeri (J.C.T.Simorangkir 1980 : 20)4.

Menurut ketentuan pasal 67 KUHAP, Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta
banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari
segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan
putusan pengadilan dalam acara cepat.

b. Kasasi

Istilah Kasasi berasal dari bahasa Perancis, yaitu Cassation yang berasal dari kata kerja “casser”,
yang berarti “membatalkan” atau memecahkan. Dengan demikian kasasi, adalah suatu alat
hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk emmeriksa kembali putusan-
putusan     dari    pengadilan-pengadilan      terdahulu    dan    ini    merupakan       peradilan
                                       5
terakhir(J.C.T.Simorangkir 1980 : 20) .

Menurut bekas Ketua Mahkamah Agung RI, Mujono,S.H, landasan yang menjadi tempat kasasi
berpihak adalah (Darwan Prinst,SH., Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, penerbit Djambatan
dan Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia, Jakarta, 2002, halaman 177) :
1.   Untuk menjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum untuk kepentingan masyarakat ;
2.   Untuk memberikan jaminan agar hukum itu sesuai dengan pandangan dan perkembangan
     masyarakat (Soedirjo,SH, 1984 :VII).

Mencermati keterangan diatas, tujuan kasasi adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum,
dan agar hukum itu sesuai dengan pandangan dan perkembangan masyarakat (Living Law).
Untuk lebih jelasnya, lembaga kasasi bertujuan :

4
  Darwan Prinst,SH., Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, penerbit Djambatan dan Yayasan Lembaga Bantuan
Indonesia, Jakarta, 2002, halaman 172
5
  Ibid halaman 178
                                                                                                        18
6.  Kesatuan Hukum (Univikasi);
7.  Kepastian Hukum (Asas Legalitas);
8.  Living Law ;
9.  Pembinaan Hukum Nasional, yang mencakup ;
    a). Penerapan Hukum secara tepat dan benar ;
    b). Pembaharuan Hukum; dan
    c). Pembentukan hukum.
10. Mengisi kekosongan hukum. :

Menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP, Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada
tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut
umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali
terhadap putusan bebas.

Menurut ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan
oleh Mahkamah Agung guna menentukan :

(a) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana
    mestinya;
(b) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
(c) apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Sejalan dengan pasal 253 ayat (1) KUHAP, pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
menyebutkan bahwa : Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau
penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang
    mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.


2. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa. Upaya ini diajukan
terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana upaya
hukum biasa tidak dimungkinkan lagi untuk dimungkin lagi untuk dilakukan.Upaya hukum luar
biasa terdiri dari Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali.




a. Kasasi Demi Kepentingan Hukum


                                                                                            19
Kasasi demi kepentingan kepentingan hukum hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung. Upaya
hukum luar biasa ini dapat diajukan atas semua keputusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang tetap, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung (dalam tingkat kasasi).
Artinya terhadap putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan Permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum.

Kasasi demi kepentingan hukum secara formal didasarkan pada pasal 259 KUHAP, yang
menetukan sebagai berikut :

(1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali
permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.

(2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Kasasi demi kepentingan hukum bertujuan melindungi dan menjaga hak terpidana. Disamping
itu peran Jaksa Agung sebagai pihak yang mengajukan permohonan Kasasi Demi Kepentingan
Hukum merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan
hukum bagi korban tindak pidana.

Permohonan kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan satu kali saja oleh Jaksa
Agung kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia6.

Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari hukuman semula yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap. Hal ini dimaksudkan semata-mata membuka kemungkinan bagi
perubahan atas putusan pengadilan di bawah keputusan Mahkammah Agung, yang dirasakan
kurang tepat oleh Jaksa Agung.

b. Peninjauan Kembali

Terpidana dan ahli warisnya berhak mengajukan permohonan peninjauan kembale ke mahkamah
Agung. Permohonan Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali. Peninjauan
Kembali dapat dimintakan atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
disemua tingkat pengadilan, seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.
Akan tetapi berdasarkan pasal 263 ayat (1), terhadap putusan bebas atau lepas dari segala
tuntutan hukum tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

Mengenai alasan mengajukan peninjauan kembali sebagaimana ketentuan pasal 263 ayat (2)
KUHAP adalah :

a.    apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu
      sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas


6
 M.Karjadi dan R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar,
Politeia, Bogor, 1997, halaman 219.
                                                                                                         20
        atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat
        diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
b.      apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan
        tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu,
        ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
c.      apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu
        kekeliruan yang nyata.

Selain itu atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada pasal 263 ayat (2) KUHAP,
maka terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat
diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang
didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan


3. Upaya Grasi

Grasi merupakan upaya hukum istimewa, yang dapat dilakukan atas sesuatu putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, termasuk putusan Mahkamah Agung. Istilah
Grasi berasal dari kata “Gratie”, yang berarti wewenang dari Kepala Negara untuk memberikan
pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, untuk menghapus
seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat/bentuk hukuman itu (J.C.T. Simorangkir 1980 :63)7.

Menurut ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi, yang
dimaksud dengan Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau
penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

Upaya grasi ini merupakan hak terpidana untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya. Presiden
berdasarkan pasal 14 ayat (1) KUHAP dapat memberikan grasi dan rehabilitasi dengan
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kekuasaan Presiden memberikan grasi ini
adalah merupakan salah satu hak Prerogatif (hak istemewa) Presiden, sebagai konsekuensi selaku
kepala negara.

Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang
memutus perkara pada tingkat pertama.Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana
tidak hadir, maka panitera yang memutus perkara pada tingkat pertama harus memberitahukan
secara tertulis kepada terpidana.

Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi menentukan bahwa
yang berhak mengajukan grasi adalah :

1. terpidana atau kuasa hukumnya
2. keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.
3. dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga
   terpidana tanpa persetujuan terpidana.
7
    Op cit halaman 189
                                                                                                  21
Terpidana,kuasanya atau keluarga terpidana dapat mengajukan permohonan grasi sejak putusan
pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang
waktu tertentu.

Menurut ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi,
Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa :
a. peringanan atau perubahan jenis pidana;
b. pengurangan jumlah pidana; atau
c. penghapusan pelaksanaan pidana.

Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi,
pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan
permohonan grasi diterima oleh terpidana (pasal 13 Undang-undang nomor 22 tahun 2002
tentang Grasi).




                                                                                       22
                                                                           22

								
To top