Docstoc

Industrialisasi dan Pemberdayaan Ekonomi Petani

Document Sample
Industrialisasi dan Pemberdayaan Ekonomi Petani Powered By Docstoc
					   Industrialisasi dan Pemberdayaan
   Ekonomi Petani

   Sulistyaningsih




      For Indonesia, as one of developing countries, the existence of
      industrialization is a strategic choice in its development model
      which emphasizes on the economic growth. The choice of
      industrialization policy has a significant influence on the
      dynamic of agriculture industrialization in the villages. In one
      hand, It has made the national of economy growth increase,
      but on the other hand, it also has made a deeper gap, especially
      in agriculture sector. The condition of agriculture industries,
      especially agriculture has been marginalized by the state of
      policies that are tend to neglect the needs of small farmers.
      Agriculture sector has been co-optation and hegemonation.
      This experience has given price lesson learned for Indonesia,
      that model of development policy that has mainstreaming
      economy growth through industrialization based on community.
      The model of development is called “community based
      development”. In this model of development, economy em-
      powerment and farmer movement’s is a certain.

      Kata kunci: Industrialisasi, permberdayaan ekonomi, gerakan
      petani


Pendahuluan
      Cita-cita negara Indonesia telah terumuskan dalam sila-sila yang
ada dalam Pancasila. Salah satunya adalah sila kelima, keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks pembangunan, maka
ideologi ini menjadi tujuan akhir dari proses pembangunan. Adapun
tujuan pembangunan nasional adalah bertumpu pada pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya. Ini membawa implikasi pada pilihan
strategi dan kebijakan pembangunan menuju kemaslahatan bersama di
mana ada pembagian peran yang adil dan mengarah pada penempatan-
                                Industrialisasi dan Pemberdayaan Ekonomi Petani


satu sumber input bagi sektor industri manufaktur yang mana Indo-
nesia memiliki keunggulan komparatif.
        Dengan perubahan paradigma sistem pertanian modern menjadi
sistem pertanian komunitas (community based development) diharapkan
logika pembangunan ekonomi dan demokrasi tidak bersifat kontra-
diktif. Korten dalam Erani Yustika24 menyebut pembangunan seperti
ini disepadankan dengan pengertian pembangunan yang memihak
rakyat, di mana terdapat penekanan akan pentingnya prakarsa dan
perbedaan lokal.
        Sementara itu, Gran25 memberi pengertian lebih jauh tentang
pembangunan yang berdimensi kerakyatan, yaitu dari rakyat yang
mempunyai kekuasaan mutlak dalam menetapkan tujuan mengelola
sumber daya maupun dalam mengarahkan jalannya pembangunan.
Ada dua hal yang perlu dicatat dari pemikiran ini. Pertama, partisipasi
rakyat merupakan unsur mutlak dalam pembangunan yang berdimensi
kerakyatan. Dalam hal ini, tugas pemerintah hanyalah sebagai fasili-
tator, yaitu menciptakan keadaan yang mendorong inisiatif rakyat
dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan dalam memecahkan
masalah-masalah yang mereka hadapi. Kedua, apa yang dikehendaki
rakyat merupakan pilihan terbaik bagi negaranya, menyangkut tujuan
maupun cara untuk mencapai tujuan tersebut.
        Dalam konteks pemberdayaan ekonomi petani di pedesaan,
paradigma Community Based Development ini menjadi sebuah ke-
niscayaan. Sehingga, ketika paradigma ini menjadi ruh dalam gerakan
industrialisasi pertanian di pedesaan, petani tidak hanya menjadi obyek
saja, tapi sudah menjadi subyek yang aktif untuk terlibat dalam gerakan
industrialisasi di pedesaan. Para petani yang merumuskan ide, me-
netapkan sasaran, merancang dan melaksanakan inisiatif dan prakarsa
mereka sampai pada tahapan monitoring dan evaluasi.
        Menurut Suharto,26 pemberdayaan itu sendiri menunjuk pada
kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga
mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: pertama, memenuhi
kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom),
dalam arti bukan saja mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari
kelaparan, kebodohan dan kesakitan. Kedua, menjangkau sumber-

       24
         Ahmad Erani Yustika, ibid., hlm. 103.
       25
         Ibid., hlm. 107-108.
      26
         Edi Suharto, Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Refika
Aditama, 2005), hlm. 58.


Sosiologi Reflektif, Vol. 2, No. 2, April 2008                                137
Sulistyaningsih


sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan
pendapatannya dalam memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang
mereka perlukan. Ketiga, berpartisipasi dalam proses pembangunan
dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.
       Lebih lanjut, Suharto 27 menjelaskan bahwa pemberdayaan
bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah
atau tidak beruntung. Jadi dalam hal ini, pemberdayaan adalah sebuah
proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi
dalam berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap
kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi ke-
hidupannya. Pemberdayaan dalam hal ini menekankan bahwa orang
memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup
untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang
menjadi perhatiannya.
       Menurut Stefan Sikone,28 pemberdayaan para masyarakat petani
baik di tingkat nasional maupun lokal dapat diaktualisasikan melalui
tiga sisi yaitu: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang kondusif
untuk pengembangan potensi masyarakat. Kedua, memperkuat potensi
atau daya saing yang dimiliki masyarakat, dan ketiga, memberdayakan
mengandung arti melindungi kelompok yang kuat dan mencegah
terjadinya persaingan yang tidak seimbang atau tidak sehat serta
eksploitasi yang kuat atas yang lemah.
       Jadi, strategi pemberdayaan masyarakat petani bukan hanya
berkaitan dengan persoalan ekonomi semata, melainkan juga me-
nyentuh sekaligus dua aspek, yaitu aspek sosial dan aspek budaya.
Pemberdayaan tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai
tambah sosial dan nilai tambah budaya. Oleh karena itu pendekatan
yang harus digunakan adalah pendekatan yang partisipatif. Di mana
petani dilibatkan dan diikutsertakan secara langsung dalam proses
pembangunan dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai pada
proses evaluasi dan monitoring.
       Dalam kerangka melakukan pemberdayaan ekonomi petani,
maka group/organization approach menjadi entry point yang kondusif.
Dalam hal ini, keberadaan wadah bagi petani semacam organisasi
petani yang kuat dan berdaya menjadi sebuah keniscayaan. Organisasi
petani yang kuat dan berdaya di sini dapat dimaknai bahwa para petani

      27
          Ibid., hlm. 58.
      28
         Stefan Sikone dalam Ringkasan bukunya yang berjudul Sumber Daya manusia
dan Industrialisasi, Desember 2007.


138                                 Sosiologi Reflektif, Vol. 2, No. 2, April 2008
                                Industrialisasi dan Pemberdayaan Ekonomi Petani


mampu mendayagunakan dirinya untuk mengatasi persoalan-persoalan
yang dihadapi di tingkat lokal dengan cara mengorganisir atau me-
ngelola potensi sumber daya yang ada di lingkungannya, baik sumber
daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan sebagainya.
Dalam konteks ini kemudian menyusul pertanyaan, bagaimana agar
keberadaan organisasi petani bisa mempercepat pemberdayaan eko-
nomi di pedesaan?

Gerakan Tani Versus Negara dan Pasar
       Hubungan antara petani dan negara tidak hanya didominasi
oleh fakta kebijakan yang menghegemoni dan mengkooptasi petani,
tapi juga disikapi oleh beragam upaya represi negara dan perlawanan
yang sengit oleh petani terhadap kebijakan yang merugikan. Represi
negara terhadap petani biasanya bermula dari kebijakan negara yang
menggusur kepentingan petani, sehingga petani yang merasa
tersubordinat ini melakukan perlawanan. Perlawananan yang
dilakukan oleh petani tidak selalu dalam wujud radikal, tapi lebih
banyak dalam wujud halus dan tersamar. Dalam hal ini Scott 29
menyebutnya sebagai bentuk perlawanan sehari-hari. Pergulatan yang
prosasis namun tetap antara kaum tani dan mereka yang berusaha
menghisap tenaga kerja, pangan, pajak-pajak, sewa-sewa dan
kepentingan mereka. Kebanyakan bentuk-bentuk perjuangan ini
menghentikan aksinya jauh sebelum seluruh tuntutan terpenuhi.
Biasanya senjata-senjata yang dimiliki oleh mereka relatif tanpa
kekeuatan: menghambat, berpura-pura, pura-pura menurut, mencopet,
pura-pura tidak tahu, memfitnah, pembakaran, sabotase, dan
sebagainya.
       Di Indonesia, sering terjadi kasus perlawanan yang dilakukan
oleh petani karena kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah menindas
dan memarginalkan mereka dalam kungkungan hegemoni kekuasaan
pemerintah. Menurut Erani Yustika,30 kasus paling fenomenal adalah
kasus petani tebu, terutama sejak adanya INPRES No. 9/1975 mengenai
program Tebu Rakyat Intensifikasi. Program ini memiliki dua tujuan
pokok: meningkatkan produksi tebu dan mengubah struktur produksi
tebu dari semula ditanam pabrik gula menuju petani rakyat. Namun,
dalam operasionalnya, pemerintah menggunakan cara-cara pemaksaan
        29
           James C Scott, Perlawanan Kaum Tani (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
1993), hlm. 271.
        30
           Ahmad Erani Yustika, ibid., hlm. 37.


Sosiologi Reflektif, Vol. 2, No. 2, April 2008                              139
Sulistyaningsih


agar rakyat menanam tebu. Sebenarnya petani keberatan, karena hasil
produksi tebu tidak sebanding dengan hasil menanam padi. Rakyat
yang yang melawan program tersebut disikapi secara represif oleh
negara dengan cara membuldoser tanah petani. Bahkan lebih tragis
lagi, petani yang menolak program tersebut dijemput dari ke-
diamannya dan ditahan seperti terdakwa tindak kejahatan. Namun
perlawanan petani tidak berhenti di situ, mereka terus melakukan
perlawanan dan pembangkangan dengan cara membakar tebu yang
siap panen, terutama bila pihak pabrik gula ingkar janji untuk menebang
waktu sesuai perjanjian.
       Sebenarnya kalau dikaji secara lebih mendalam konflik yang
terjadi antara petani dan negara itu lebih banyak bermuara pada kasus
sengketa tanah. Untuk kasus perkebunan, sengketa tanah paling banyak
berupa perebutan tanah garapan dan penyerobotan lahan oleh masya-
rakat. Sedangkan sengketa di luar masalah tanah, biasanya dalam
bentuk perusakan tanaman, penjarahan produksi, dan sebagainya. Hal
ini bisa dilihat dalam tabel berikut: 31

           Penyebab /pemicu Konflik Perkebunan sampai Agustus 2003

      NO        Penyebab/pemicu gangguan usaha                PTPN     Swasta
       I        Sengketa tanah
       1        Adat/ulayat                                      5        15
       2        Garapan                                        166        39
                Okupasi/penyebrobotan lahan oleh                10        39
       3
                masyarakat
                Okupasi oleh instansi                            3         0
       4
                pemerintah/pemerintah daerah
                Tumpang tindih antara perkebunan                 1         3
       5
                dengan kawasan hutan
       6        Hak Guna Usaha cacat hukum                       1         2
       7        Tuntutan masyarakat terhadap tanah              14         2
                yang sedang dalam proses HGU
       8        Ganti rugi                                      25        30
                Tanah masyarakat yang diambil alih oleh         34        18
       9
                perusahaan



      31
           Ahmad Erani Yustika, ibid., hlm. 37.


140                                     Sosiologi Reflektif, Vol. 2, No. 2, April 2008
                                      Industrialisasi dan Pemberdayaan Ekonomi Petani


      10        Tanah yang diperjualbelikan                      1        2
                Tuntutan masyarakat terhadap pergantian          6        6
      11
                areal plasma
                Masyarakat menuntut pengembalian                55       30
      12
                tanah
      13        Tidak ada ijin lahan                             2        2
                Tumpang tindih alokasi lahan untuk               2        5
      14
                perusahaan perkebunan
                Masyarakat berkeberatan atas                     6        3
      15
                perpanjangan/pemberian HGU
      16        Ingin memiliki lahan                             8        1
      17        Ingin ikut serta sebagai peserta plasma          2        3
      18        Kelambatan konversi plasma                       0        3
       II       Sengketa lainnya                                 9       22
                Jumlah                                          350      225

 Sumber: Direkorat Jenderal Perkebunan. Dikutip dari Kompas, 28 Sepetember 2003


        Konflik tersebut bukan hanya mempertemukan antara petani
dengan negara (PTPN) tetapi juga menghadapkan petani dengan
perusahaan besar swasta yang mendapat proteksi oleh aparat negara.
Dalam kondisi ini, petani selalu berada dalam posisi yang kalah, karena
di samping petani tidak mempunyai bukti hukum yang kuat, juga
karena pihak swasta dan PTPN bisa membeli aparat negara maupun
pengadilan untuk memenangkan mereka.
        Belajar dari banyak pengalaman yang terjadi dalam sejarah
hubungan petani dan negara di Indonesia, yang berujung pada
perlawanan petani terhadap negara, maka sudah seharusnya industria-
lisasi pertanian pedesaan harus menggunakan paradigma pembanguan
yang mendasarkan pada masyarakat (community based development).
Penerapan paradigma ini menjadi sebuah keniscayaan.
        Tidak dinafikan memang untuk menumbuhkembangkan
Community Based Development, dalam pembangunan industrialisasi
pertanian di pedesaan bukanlah proses yang instan, tapi butuh waktu
yang lama. Menurut Dr. Nasikun,32 meski demikian elemennya bisa
dilakukan, seperti contoh kebijakan beras di Thailand. Kebijakan itu

       32
            Nasikun, ibid., hlm. 9.


Sosiologi Reflektif, Vol. 2, No. 2, April 2008                                   141
Sulistyaningsih


bertujuan untuk mengekspor beras sebanyak mungkin dengan harga
murah, tetapi di dalam negeri mahal. Salah satu kebijakan beras
Thailand adalah rice banking. Petani dibuat menjual beras mahal di
dalam negeri terutama kepada mereka yang mampu membeli, yakni
mereka dari kalangan kelas menengah atas. Harganya itu dibuat mahal
agar petani produsen memperoleh keuntungan. Nah, petani yang tidak
memperoleh keuntungan dari kebijakan itu, dijamin lewat program
rice banking. Sayangnya Indonesia belum mempunyai kebijakan rice
banking, yang ada adalah kebijakan beras murah dan akibatnya
kebanyakan produsen beras itu menderita karenanya.
       Lebih lanjut, Dr. Nasikun33 mengatakan bahwa salah satu cara
untuk menguasai keuntungan dari hasil pertanian kita adalah me-
nguasai bagaimana mengolah hasil bahan pertanian mentah lewat
industri olahan. Hal ini tidak mungkin dilakukan kalau tidak ada
dorongan dari negara atau pemerintah.
       Persoalannya bagaimana petani bisa menguasai pasar melalui
penguasaan atas negara? Termasuk tentu saja pemilikan. Di sinilah
pentingnya perubahan paradigma kebijakan pertanian. Dari kebijakan
pertanian modern/kolonial menuju ke pertanian yang berbasis ko-
munitas.
       Perubahan kebijakan ini sangat tergantung dengan kemampuan
petani dalam berorganisasi untuk mempengaruhi kebijakan. Menurut
Dr Nasikun,34 kalau kita bicara kearifan kultural, kita bicara dalam
pergumulan politik lokal, bagaimana petani bisa mempengaruhi negara
kemudian mempengaruhi pasar. Paling sedikit jalannya menguasai
pasar adalah melalui penguasaan atas negara.
       Entry point yang paling strategis adalah lewat partai politik.
Sayangnya, partai politik belum bisa menjadi wakil petani. Bagaimana
membuat partai politik menjadi wakil petani dan rakyat yang ke-
langsungan hidupnya berperilaku memperjuangkan kepentingan
petani. Ini sebuah pekerjaaan rumah yang besar yang perlu diagenda-
kan dari kearifan kultural dari gerakan tani di Indonesia.
       Memang tidak dinafikan ketika organisasi tani belum cukup
berdaya, cukup sulit mengontrol partai politik atau negara. Di sinilah
urgensi modal sosial bagi modal gerakan tani. Modal sosial35 secara

      33
         Nasikun, ibid., hlm. 9.
      34
         Nasikun, ibid., hlm. 10.
      35
         Francis Fukuyama, Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran
(Yogyakarta: Qalam, 2002).


142                                Sosiologi Reflektif, Vol. 2, No. 2, April 2008
                                       Industrialisasi dan Pemberdayaan Ekonomi Petani


sederhana dapat didefinisikan sebagai serangkaian nilai-nilai atau
norma informal yang dimiliki bersama di antara anggota suatu
kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerja sama di
antara mereka. Jika para anggota kelompok itu mengharapkan anggota-
anggota yang lain berperilaku jujur dan terpercaya, maka mereka akan
saling mempercayai. Kepercayaan ibarat pelumas yang membuat
jalannya kelompok atau organisasi menjadi lebih efisien.
       Menurut Max Weber dalam bukunya The Protestan Ethic and The
Spirit of Capitalism, menjelaskan bahwa norma-norma yang meng-
hasilkan social capital harus secara substantif memasukkan nilai-nilai
kejujuran pemenuhan tugas dan kesediaan untuk saling menolong.
Setiap masyarakat memiliki cadangan social capital; perbedaan-
perbedaaan yang riil di antara mereka berkaitan dengan yang disebut
sebagai “radius kepercayaan” yaitu norma-norma koperatif seperti
kejujuran dan kesediaan untuk menolong yang bisa dibagi antara
kelompok-kelompok.36
       Modal sosial dalam konteks ini dimaknai sebagai networking.
Artinya ada kerja sama strategis dan taktis antara organsasi tani dan
organisasi lain. Biayanya adalah memberi konsesi (imbalan) kepada
organisasi lain supaya organisasi lain memberi konsesi kepada kita.
Kalau kita melakukan gerakan petani untuk menguatkan peran petani
dalam mengontrol negara dan pasar, harus dengan pikiran yang luas
termasuk misalnya membangun koalisi-koalisi strategis dan taktis
dengan organisasi lain.
       Menurut Dr. Nasikun,37 setidaknya ada enam hal yang harus
ada dalam gerakan petani yaitu: Pertama, organisasinya harus terus
berkembang. Gerakannya harus terus-menerus dikembangkan,
prestasinya ditingkatkan dan juga langkah-lagkahnya. Kedua, eksistensi
dan kelestariannya harus didukung oleh jaringan organisasi-organisasi
sosial yang luas termasuk organisasi lain, tujuannya pemberdayaan
masyarakat yang dalam konsep demokrasi disebut demokrasi radikal
(keras). Ketiga, harus menguatkan solidaritas internal. Keempat, harus
terbuka, seperti melalui banyak pertemuan seperti seminar, workshop,
dan sejenisnya yang berguna untuk menggalang jaringan yang besar.
Kelima, Perlu memiliki simbol-simbol. Simbol apa pun tak menjadi soal,
tetapi harus melibatkan dua hal, yaitu simbol positif dan negatif.
Keenam, ideologi. Dalam organisasi harus ada rumusan ideologi yang
       36
            Ibid., hlm. 24.
       37
            Nasikun, ibid., hlm. 10.


Sosiologi Reflektif, Vol. 2, No. 2, April 2008                                    143
Sulistyaningsih


jelas. Ideologi mempunyai dua sayap: 1) merupakan kritik ideologi
yang sekarang menguasai sistem pertanian kita, dan 2) ideologi
alternatif yang ingin dipakai sebagai basis dari gerakan sosial.

Penutup
       Sebagian besar negara maju di dunia saat ini telah melewati tahap
kritis pembangunannya. Tahap kritis yang dimaksud adalah terjadinya
transformasi yang gradual simultan konsisten dari masyarakat agraris
ke masyarakat industri dan jasa. Transformasi tersebut tidak semata
ditunjukkan oleh semakin besarnya share sektor industri dalam
pembangunan yang melampaui share sektor pertanian. Namun lebih
jauh lagi, menyangkut masalah demokratisasi, hak asasi manusia,
lingkungan serta kehormatan suatu bangsa.
       Sejalan dengan kenyataan di atas, maka tahapan dan proses
industrialisasi juga harus dilalui oleh bangsa Indonesia. Setelah lebih
dari setengah abad merdeka, terlihat secara jelas bahwa proses
industrialisasi di Indonesia sangat lambat. Hal ini terlihat antara lain
dari semakin senjangnya ekonomi desa-kota. Dualisme ekonomi desa-
kota telah mengakibatkan kota menjadi pusat segala-galanya dan
ekonomi pedesaan hanyalah pendukung ekonomi perkotaan.
       Dalam jangka panjang, apabila dualisme ekonomi desa-kota
tidak dapat diatasi maka dapat dipastikan akan muncul masalah lain
yang lebih rumit, seperti: urbanisasi besar-besaran, rusaknya kultur
asli bangsa seperti gotong-royong dan kekeluargaan, kriminalitas yang
meningkat, serta yang tidak kalah pentingnya semakin senjangnya
pendapatan dalam masyarakat. Masyarakat kaya pemilik modal akan
semakin kaya sementara penduduk miskin bertambah besar.
       Melihat fenomena yang mungkin terjadi tersebut, maka di-
perlukan upaya yang terencana dan terarah untuk mengatasinya. Untuk
itu, industrialisasi pertanian pedesaan merupakan suatu upaya yang
perlu dilakukan sesegera mungkin. Industrialisasi pedesaan sesungguh-
nya adalah gerakan ekonomi kerakyatan. Hal ini bukan saja dikarena-
kan besarnya keterlibatan rakyat di dalamnya, namun akan langsung
menyentuh problem dasar yang dihadapi rakyat pada umumnya yakni:
rendahnya pendapatan, kurangnya kesempatan kerja, dan lemahnya
posisi tawar terhadap ekonomi kota dan usaha besar.
       Sukses dengan proses industrialisasi yang melibatkan dan terkait
langsung dengan kemajuan sebagian besar penduduk yang berada di
sektor pertanian dalam arti luas akan menciptakan proses pem-

144                              Sosiologi Reflektif, Vol. 2, No. 2, April 2008
                                Industrialisasi dan Pemberdayaan Ekonomi Petani


berdayaan yang bersifat inheren dengan meningkatnya hak-hak politik
rakyat karena kemajuan ekonomi yang mereka capai. Karena itu,
diperlukan suatu gerakan reformasi gelombang kedua di Indonesia
yang mendesak agar proses pembangunan ekonomi tidak bersifat
kontradiktif dengan pembangunan politik. Yakni, bersamaan dengan
tercapainya proses reformasi ekonomi politik seyogianya diikuti
dengan reformasi ekonomi dengan mengembalikan hajat hidup orang
banyak yang berada di sektor pertanian dalam arti luas. Yakni mereka
menjadi “tuan di negeri sendiri”.
      Terkait dengan peningkatan posisi tawar petani dalam meng-
hadapi era industrialisasi pertanian di pedesaan, maka keberadaan
sebuah gerakan petani yang kuat dan berdaya menjadi jawabannya.




Daftar Pustaka
Effendi, Tadjudin Noer. Industrialaisai di Pedesaan Jawa, Kerja sama
         pusat Penelitian dan Kependudukan UGM dengan Fredrich
         Ebert Stiftung Goethe Institute, Jakarta, 1993.
Fukuyama, Francis. Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran,
         Yogyakarta: Qalam, 2002.
Hewitt, Tom. Industrialization and Development, Oxford University
         Press, 1992.
Nugroho, Heru. Menumbuhkan Ide-ide Kritis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
         2001.
_____________. Negara, Pasar dan Keadilan Sosial, Yogyakarta: Pustaka
         Pelajar, 2001.
Scott, James C. Perlawanan Kaum Petani, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
         1993.
Suyanto, Bagong. Perangkap Kemiskinan, Problematika dan Strategi
         Pengentasannya, Yogyakarta: Aditya Media, 1996.
Soetomo, Greg. Kekalahan Manusia Petani, Yogyakarta: Penerbit
         Kanisius, 1997.
Tambunan, Tulus T. H. Industrialisasi di Negara sedang Berkembang,
         Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
Usman, Sunyoto. Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat, Yogyakarta:
         Pustaka Pelajar, 2003.
Yustika, Ahmad Erani, Negara vs Kaum Miskin, Yogyakarta: Pustaka
         Pelajar, 2003.




Sosiologi Reflektif, Vol. 2, No. 2, April 2008                             145
Sulistyaningsih


Buletin
Nasikun, Pertanian Modern Mengorbankan Petani, makalah untuk buletin
      Derap, Setam, Januari 2003.


Surat Kabar
Damanhuri, Didin S. IPB dalam Perspektif Negara dan Industri Modern,
     Republika Online, September 2003.



                  Sulistyaningsih, Dosen Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu
                  Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga.




146                             Sosiologi Reflektif, Vol. 2, No. 2, April 2008

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:384
posted:12/23/2010
language:Indonesian
pages:15