PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI INTERMODA by dwinurmijayanto

VIEWS: 6,962 PAGES: 32

More Info
									  Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA



     PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI INTERMODA


I. Pengantar

   1. Pertumbuhan sektor ekonomi dan sektor-sektor lain di Indonesia
      akan terus didorong oleh laju industri dan perdagangan di dalam dan
      luar negeri . Dalam hubungan ini sektor transportasi berperan sangat
      penting dan menentukan sebagai urat nadi kehidupan dan
      perkembangan ekonomi, sosial, politik dan menunjang mobilitas
      barang dan manusia, yang terus tumbuh sebagai akibat
      perkembangan berbagai sektor.
      Pengembangan sektor transportasi di Indonesia diupayakan dengan
      pendekatan kesisteman menuju perwujudan Sistem Transportasi
      Nasional (Sistranas) yang efisien, efektif dan terjangkau oleh
      masyarakat pemakai jasa transportasi, baik dari aspek alokasi
      jaringannya maupun kewajaran tarifnya.

   2. Sementara itu kemajuan teknologi khususnya di bidang transportasi
      dan pengemasan barang dengan peti kemas serta tuntutan kebutuhan
      masyarakat industri maju mengarah kepada pelayanan angkutan dari
      pintu kepintu (door to door service), baik dalam lingkup domestik
      maupun internasional. Hal ini mendorong tumbuh berkembangnya
      angkutan intermoda dalam kerangka Sistem Transportasi Intermoda/
      Sistem Transportasi Multimoda, atau Combined Transport System
      yang diarahkan sekaligus untuk meningkatkan efisiensi dan
      efektivitas transportasi untuk logistik dan distribusi.

   3. Dalam lingkup internasional sesuai The International Multimodal
      Transport Convention of Goods 1980 dari PBB pengangkutan
      intermoda merupakan salah satu cara pengangkutan barang dengan
      ciri, antara lain :

      - menggunakan 2 jenis moda/ alat transpor atau lebih
      - menggunakan hanya satu dokumen pengangkutan yang
        dikeluarkan oleh satu operator yang bertanggungjawab penuh
      - terjadi peralihan barang dari suatu negara ke negara lain
                                                                         1
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA

    -   tersedia pelayanan door to door

    Penerapan Sistem Transportasi Intermoda (STI) di negara-negara
    maju tumbuh dengan pesat sejalan dengan peningkatan penggunaan
    peti kemas, dengan standar ISO (International Standard
    Organisation) yang dirasakan dapat memberikan berbagai
    keuntungan antara lain mengurangi waktu pada titik transhipment,
    pelaksanaan pengangkutan relatif cepat, mengurangi keruwetan
    formalitas dan dokumentasi, memerlukan hanya satu agen/ operator,
    penghematan biaya, sehingga dapat menekan harga barang serta
    meningkatkan daya saing.
    Meskipun transportasi intermoda telah berkembang dengan pesat di
    negara maju, namun dari aspek pengaturan legalitas sesungguhnya
    negara-negara tersebut belum memberlakukan The International
    Multimodal Transport Convention of Goods dari PBB, melainkan
    masih menggunakan peraturan-peraturan yang ditetapkan asosiasi
    atau lembaga swasta, antara lain International Chamber of
    Commerce (ICC) dan Federation International des Associations de
    Transitaires et Assimiks (FIATA).

 4. Pada negara-negara berkembang termasuk Indonesia pertumbuhan
    angkutan intermoda masih relatif lamban. Hal ini disebabkan antara
    lain oleh keadaan/ tingkat kemajuan ekonomi negara, pembatasan
    operator asing dan keperluan investor besar dengan standar
    internasional. Khusus di Indonesia, dalam 10 tahun terakhir telah
    mulai tampak berkembang pengangkutan untuk ekspor dan impor
    dengan menggunakan peti kemas, yang merupakan bentuk penerapan
    awal STI.

     Perkembangan lanjut penerapan sistem ini di Indonesia masih relatif
     lamban antara lain karena belum adanya dukungan legalitas yang
     memadai , dimana sampai saat ini belum ada peraturan perundang-
     undangan nasional yang mengatur pengangkutan intermoda.
     Di samping itu dewasa ini masih ada berbagai pembatasan terhadap
     freight forwarder atau multimodal transpor operator (MTO) asing,
     sehingga perusahaan Indonesia dalam bidang ini juga masih relatif
     sulit untuk bekerja sama dengan pihak asing tersebut. Transportasi
     intermoda yang dilakukan oleh Freight Forwarder/perusahaan jasa
                                                                       2
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA

     pengurusan transportasi nasional selama ini hanya berdasarkan pada
     ketentuan KUHD, KEPMENHUB No. KM 10/1988 dan ketentuan
     internasional yang belum diratifikasi.

 5. Dalam jangka panjang perkembangan ekonomi dan perdagangan
    dunia yang mengglobal diperkirakan akan meningkatkan arus barang
    ke berbagai penjuru dunia, yang akan memaksa setiap negara anggota
    GATT/ WTO termasuk Indonesia, untuk turut terlibat dalam suasana
    perdagangan bebas secara simultan, baik ditingkat regional maupun
    internasional.   Bagi Indonesia yang turut serta menandatangani
    perjanjian GATT/ WTO terbuka kesempatan yang kondusif untuk
    meningkatkan akses ke pasar angkutan bagi barang-barang produk
    nasional.
    Pada gilirannya hal ini dapat berlanjut dengan peningkatan ekspor
    dan impor serta perdagangan antar pulau, sehingga secara
    keseluruhan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan
    kemakmuran negara serta masyarakat.

 6. Meskipun demikian kesempatan untuk meraih atau memperluas pasar
    angkutan yang prospektif tersebut akan dihadapkan kepada suasana
    persaingan yang ketat, sehingga penyelenggara angkutan perlu
    mengembangkan sistem transportasi yang efektif, efisien, andal dan
    berdaya saing tinggi.     Kegiatan angkutan tersebut harus mampu
    menunjang terciptanya daya saing komoditi ekspor nasional melalui
    suatu sistem transportasi yang cepat, tepat waktu, relatif murah dan
    terpadu dalam pemanfaatan moda transport. Pendekatan intermoda
    merupakan alternatif pengangkutan yang tepat untuk menunjang
    ekspor, impor dan angkutan domestik, dalam kerangka STI guna
    melayani sistem logistik dan distribusi.

II. Transportasi Intermoda dewasa ini

    1. Pengertian Umum

        Pengertian umum keseluruhan arus transportasi intermoda
        dapat dilihat pada lampiran Gambar –1. Dari gambar tersebut
        dapat diuraikan proses transportasi intermoda sebagai berikut :

                                                                       3
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA

         a. Arus barang dimulai dari pusat produksi dengan meng-
            gunakan berbagai alternatif moda angkutan, antara lain :

            1) Truk dan atau kereta api langsung dari lokasi     pengi-
               rim ke pelabuhan asal.

            2) Truk dari lokasi      pengirim    ke dry port untuk
               konsolidasi, kemudian      dengan   truk/ kereta api
               diteruskan ke pelabuhan asal

         b. Dari pelabuhan asal dilakukan handling (muat) dan diangkut
            dengan kapal ke pelabuhan tujuan

         c. Di pelabuhan tujuan barang dilakukan handling (bongkar)
            dan selanjutnya diangkut dengan truk/ kereta api ke penerima
            barang (dengan atau tanpa melalui dry port)

         Uraian tersebut di atas merupakan contoh pada transportasi
         intermoda Darat-Laut.Secara analogis gambaran serupa dapat
         pula disusun untuk transportasi intermoda Darat-Udara,di mana
         pelabuhan diartikan sebagai bandara dan industri sebagai pusat
         industri Pariwisata (antara lain hotel).

          Dari gambaran di atas Sistem Transportasi Intermoda dapat
          diartikan sebagai konsep transportasi dengan menggunakan
          lebih dari satu moda transport dengan pelayanan ―door to door‖
          dibawah tanggung jawab satu operator. Sistem ini menerapkan
          penggunaan peti kemas dengan ukuran standar ISO, sehingga
          sering disebut ―door to door movement by container‖ atau
          ―global through freight system‖. Ukuran standar tersebut
          memungkinkan peti kemas diangkut secara praktis dan efisien,
          bila diikuti dengan keseragaman fasilitas pendukungnya seperti
          alat transportasi, alat bongkar muat, terminal, gudang, jalan
          raya, jembatan dlsb.          Disamping itu juga diperlukan
          keseragaman pendukung lainnya antara lain administrasi
          angkutan, kepabeanan, komunikasi/ informasi dll.
          Ruang lingkup kegiatan transportasi intermoda meliputi
          pelayanan angkutan one stop service dan door to door (
                                                                       4
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA

          mengarah kepada Cargo Consolidation & Distribution Centre),
          pengurusan dokumen barang dan dapat pula meliputi
          pengoperasian fasilitas terminal dan pergudangan. Sistem ini
          akan sangat berperan dalam menunjang kelancaran ekspor-
          impor, terutama dari aspek lama waktu pengiriman dan biaya
          pengiriman. Dalam skala makro akan memberikan dampak :

         - Optimalisasi penggunaan infrastruktur nasional
         - Penghematan devisa negara dari freight cost (men-
           datangkan Mother Vesel, pergeseran FOB ke CIF)
         - Akselerasi perwujudan transhipment port Indonesia dan alih
           teknologi

          Dalam skala mikro memberikan penghematan biaya : per-
          sediaan,     handling, pemeriksaan, asuransi, administrasi dll.
          Pemakai jasa akan memperoleh kemudahan dari sistem ini
          karena mekanisme pengiriman barang terintegrasi, dan shipper
          hanya berhubungan dengan pihak operator/ penanggungjawab
          saja, sehingga arus barang lancar.

      2. Perhitungan Biaya

          Dalam hubungan dengan kegiatan ekspor impor, pemindahan
          barang seperti bahan mentah, bahan baku atau barang jadi,
          tidak terbatas dilakukan dalam satu negara, tetapi menyangkut
          lebih dari satu negara dan meliputi lebih dari satu fungsi atau
          kegiatan ialah : transportasi, pengemasan, penyimpanan/
          pergudangan, asuransi, order processing, komunikasi dan
          inventory.
         Berkaitan dengan hal ini maka penghitungan biaya angkutan
         intermoda dilakukan secara ― total cost approach‖, untuk
         meminimalkan biaya door to door (bukan biaya angkutan
         murni).
         Total cost menyangkut monetery cost dan juga time related cost.
         Dalam memilih kombinasi moda transport yang akan digunakan,
         diupayakan total distribution cost relatif (jumlah monetery cost
         dan time related cost) yang terkecil.

                                                                        5
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA

         Periksa lampiran Tabel –1 Kombinasi moda transport Tokyo –
         London

      3. Manfaat

         Transportasi intermoda sebagaimana dikemukakan terdahulu
         dapat memberikan manfaat/ keuntungan baik bagi pemilik
         barang, operator angkutan maupun pemerintah, sebagai berikut :


         a. Bagi Pemilik Barang (shipper,consignee) :

            1) Jangka waktu penyerahan barang relatif pendek
            2) Biaya total relatif rendah
            3) Keselamatan barang, jadual angkutan dan       biaya
               terkendali
            4) Hanya satu penanggungjawab dalam arti reponsibility
               terhadap pemilik barang.

         b. Bagi Operator Angkutan

            1) Mempermudah perhitungan biaya transport serta
               menghemat biaya-biaya tertentu seperti packaging cost,
               biaya bunga dan premi asuransi
            2) Menyederhanakan administrasi dokumen arus barang
            3) Menghemat waktu pada kegiatan transit meliputi antara
               lain transhipment/ bongkar muat, penyimpanan/
               pergudangan dan menyederhanakan handling serta
               meminimalkan kerusakan barang.

         c. Bagi Pemerintah

            1) Memperlancar distribusi barang dan jasa ke seluruh
               wilayah negara
            2) Mendorong peningkatan daya saing produk nasional dan
               ekspor serta meningkatkan penerimaan devisa
            3) Meningkatkan penggunaan infrastruktur nasional serta
               pengawasan terhadap rantai transportasi
                                                                      6
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA

            4) Mempermudah pelaksanaan prosedur pajak pada kegiatan
               perdagangan.

      4. Penyelenggaraan

         Dalam arti luas penyelenggara atau operator transportasi
         intermoda adalah pihak/ badan hukum yang berdasarkan suatu
         kontrak kerja memberikan jasa transportasi secara terusan dan
         menggunakan lebih dari satu moda transport, dengan
         menerbitkan satu dokumen angkutan untuk seluruh angkutan
         tersebut.
         Penyelenggara transportasi intermoda,sebagai penangungjawab
         tunggal angkutan barang,dikenal dengan sebutan Multimodal
         Transport Operator (MTO) atau Intermodal Transport Operator
         (ITO),yang terdiri atas 2 bentuk perusahaan ialah Vessel
         Operator Common Carrier (VOCC) dan Non Vessel Opertor
         Common Carrier (NVOCC).MTO-VOCC umumnya dijalankan
         oleh perusahaan pelayaran yang memiliki armada,sedangkan
         MTO-NVOCC dilakukan oleh perusahaan jasa pengurusan
         transportasi    (freight    forwarder).Dalam    hal     MTO-
         NVOCC,freight forwarder yang menjadi MTO dapat menguasai
         sarana pengangkutan atas dasar persewaan dan sekaligus
         mengambil alih tanggung jawab atas barang yang diangkut,dari
         perusahaan pengangkutan yang bersangkutan.Hal ini dapat
         dilakukan sesuai ketentuan di dalam The Hamburg Rules l978.
         Dalam konteks Indonesia penyelenggara yang dimaksud dapat
         berstatus BUMN, perusahaan swasta dan koperasi. Salah satu
         BUMN yang menyandang predikat perusahaan jasa pengurusan
         transportasi atau Freight Forwarder ialah PT. Varuna Tirta
         Prakasya . Penyelenggaraan transportasi intermoda pada
         umumnya melibatkan beberapa pihak sebagai berikut :

         a. Carrier, meliputi pemilik/ pengelola angkutan jalan raya,
            kereta api, pelayaran, penerbangan, dan angkutan sungai
            danau dan penyeberangan (ASDP).

         b. Non Carrier, meliputi pergudangan, terminal peti kemas
            CFS (Container Freight Station), Depo konsolidasi,
                                                                     7
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA

             perusahaan pengepakan, pengurusan       Bea-Cukai, ekspor
             impor, transaksi luar negeri.

         c. Pihak lain terkait, seperti perbankan, asuransi muatan,
            instansi kepabeanan, pelabuhan dan Freight Forwarder.

         Penerbitan satu dokumen angkutan mencerminkan secara
         prinsip disatukannya tanggung jawab dalam proses angkutan
         barang tersebut ditangan satu penanggungjawab ialah operator
         transportasi intermoda

      5. Tanggung Jawab Operator

         a. Pengaturan tanggung jawab

             Pengaturan    mengenai lingkup tanggung jawab yang
             dimaksud tertuang antara lain dalam The International
             Multimodal Transport Convention of Goods 1980 dari PBB,
             di mana ditetapkan bahwa operator tidak saja
             bertanggungjawab atas tindakannya sendiri tetapi juga atas
             tindakan orang-orang yang bekerja padanya (sub
             kontraktor) dan atau agen angkutan yang ditunjuknya,
             selama barang berada dalam kekuasaannya. Konvensi ini
             antara lain mengatur mengenai resiko operator, batas waktu
             pengajuan ganti rugi, resiko pemilik/ pengirim barang, dan
             penyelesaian sengketa.

             Khusus mengenai resiko operator, ditetapkan jenis kegiatan
             yang dapat dituntut ganti ruginya, meliputi physical loss or
             damage dan keterlambatan penyerahan barang. Untuk jenis
             kehilangan atau kerusakan lain yang tidak termasuk dalam
             konvensi dapat diterapkan pengaturan perundang-undangan
             nasional. Dewasa ini ketentuan dalam konvensi ini belum
             dapat diterapkan karena belum diratifikasi oleh banyak
             negara yang bersangkutan.

         b. Tanggung jawab dalam praktek

                                                                        8
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA

             Dalam praktek, pengaturan tanggung jawab masih mengikuti
             ketetapan-ketetapan dari lembaga swasta seperti ICC Rules
             dan FIATA Bill of lading.
             Sebagai gambaran umum tanggung jawab operator
             berdasarkan ICC Uniform Rules for a Combined Transport
             Document, meliputi antara lain :

             1) Memberikan      kepuasan    penampilan transportasi
                intermoda termasuk semua pelayanan yang diperlukan
                bagi operasinya.

             2) Menyerahkan barang kepada penerima/ consignee di
                tempat tujuan dalam keadaan seperti waktu diterima dari
                pengirim/ shipper.

             3) Menanggung perbuatan/ kesalahan yang dilakukan agen,
                sub kontraktor dan karyawannya.

             4) Bertanggungjawab atas kehilangan/ kerusakan barang
                yang terjadi selama dalam angkutan sampai penyerahan
                di tujuan.

             Operator tidak dapat dibebani tanggung jawab apabila
             kerusakan/ kehilangan barang disebabkan antara lain oleh
             kesalahan shipper/ consignee, packing/ marking tidak baik,
             handling dilakukan shipper/ cosignee, dan lain-lain.

     6. Dokumen Angkutan

         Dokumen yang dimaksud membuktikan adanya kontrak
         pengangkutan intermoda di mana beban tanggung jawab atas
         barang yang diangkut telah diserahkan oleh pemilik/ shipper
         kepada operator dan operator harus mengirimkan barang
         tersebut sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam kontrak.
         Jenis dokumen yang dipergunakan sesuai standar ICC Uni Form
         Rules for Combined Transport Document, yang mempunyai
         kekuatan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan
         kontrak pengangkutan intermoda, adalah :
                                                                      9
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA



         a.   Combidoc, yang didasarkan kepada Baltic & International
              Maritime Conference (BIMCO) dan lazim digunakan oleh
              kapal untuk transportasi intermoda (telah diakui
              International Chamber of Commerce).

         b.   FIATA Combined Transport Bill of lading (FBL),yang
              disusun   oleh FIATA bagi freight forwader sebagai
              penyelenggara jasa pengurusan transportasi intermoda.

         c.   Multidoc,yang disusun oleh UNCTAD untuk diberlakukan
              sebagai kelengkapan The International Multimodal
              Transport Convention of Goods 1980.


 III. Posisi Transportasi Intermoda di Indonesia

     1. Pengaturan legalitas & kelembagaan

        Sebagaimana diketahui berdasarkan konsep dasar STI maka 4
        unsur pokoknya ialah penggunaan lebih dari 1 jenis alat /moda
        transport,tanggung jawab berada pada satu operator tunggal,
        penggunaan satu dokumen angkutan dan terjadinya peralihan
        barang antar negara.
        Pelaksanaan transportasi intermoda di negara berkembang
        termasuk Indonesia belum berjalan dengan baik sebagaimana di
        negara maju. Hal ini antara lain nampak dari kenyataan bahwa
        terdapat 2 unsur pokok yang masih terhambat ialah tanggung
        jawab tunggal dan penggunaan satu dokumen angkutan
        (dokumen tunggal).
        Dalam proses pengangkutan ―Intermoda‖ di Indonesia tanggung
        jawab masih berada pada masing-masing segmen/bagian kegiatan
        transportasi, karena peraturan perundang –undangan yang ada
        belum dapat mencakup semua aspek tanggung jawab pihak –
        pihak yang terlibat dalam rantai pengangkutan tersebut, atau bila
        adapun, seringkali tidak cukup jelas sehingga kadang-kadang
        menimbulkan perbedaan penafsiran/konflik.

                                                                       10
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA

        Dalam hal dokumen         angkutan, tranportasi intermoda di
        Indonesia juga belum menggunakan dokumen tunggal.
        Masing-masing      moda angkutan pada umumnya            masih
        menggunakan       dokumen angkutannya sendiri yang belum
        terintegrasi    dengan dokumen angkutan lainnya, di mana
        tanggung jawab pengangkut sering tidak jelas. Di samping itu
        proses penyelesaian dokumen tersebut relatif lama karena masih
        dilakukan secara manual, sehingga cenderung menghambat
        kelancaran arus barang.
        Berdasarkan hasil       kajian Badan Litbang Departemen
        Perhubungan mengenai hal-hal tersebut di atas dapat
        dikemukakan antara lain :

        a. Perumusan tanggungjawab para pihak di pelabuhan terhadap
           barang yang diangkat secara intermoda masih belum jelas
           sehingga berpotensi menimbulkan konflik, meskipun ada
           ketentuan KUH Perdata.

        b. Tuntutan ganti rugi atas barang yang diangkut oleh moda
           transport darat dalam praktek sulit diselesaikan secara
           memuaskan, terutama pada angkutan truk.

        c. Tanggungjawab ekspeditor diatur pada KUHD, tetapi untuk
           Freight Forwarder belum ada peraturan khusus.

        d. Pengaturan untuk operator transportasi intermoda belum ada,
           sedangkan kegiatan yang dimaksud telah semakin berperan
           terutama untuk angkutan ke dan dari luar negeri.
           Dari realisasi angkutan intermoda dengan penggunaan peti
           kemas melalui pelabuhan utama di Indonesia nampak bahwa
           pertumbuhan rata-rata pada tahun 1995 s.d 1997 tercatat 19,9
           % per tahun , sebagaimana tampak pada Tabel-2.

           Hal ini menunjukan bahwa walaupun peraturan perundang-
           undangan tentang intermoda dan lembaganya belum ada di
           Indonesia, namun freight forwarder nasional telah melakukan
           kegiatan transportasi intermoda dan bertindak sebagai
           operator transportasi internasional, dengan menggunakan
                                                                     11
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA

           berbagai dokumen atau kontrak yang berlandaskan hukum dan
           konvensi internasional.

           Sejalan dengan situasi belum adanya perundang-undangan
           serta penyelenggaraan serta pemantauan khusus terhadap
           kegiatan transportasi intermoda maka belum dirasakan
           kebutuhan adanya penanganan khusus untuk membina dan
           mengawasi penyelenggaraan serta pengembangan sistem
           transportasi intermoda di Indonesia.   Dari pengalaman di
           negara maju yang telah melaksanakan STI nampaknya
           diperlukan adanya suatu badan/ komite bersama (pemerintah,
           penyelenggara, pemakai jasa) untuk membina dan mengawasi
           penyelengggaraan dan pengembangan STI secara mantap.

     2. Prasarana dan Sarana

        Dalam penyediaan prasarana dan sarana didalam negeri untuk
        penyelenggaraan transportasi intermoda secara optimal masih
        dijumpai kendala antara lain keterbatasan kapasitas pelabuhan
        untuk bongkar muat kapal besar/ post panamax. Keadaan ini
        menyebabkan antara lain kurangnya kemampuan transportasi
        Indonesia untuk angkutan luar negeri, sehingga biaya angkutan
        relatif tinggi.

        Meskipun demikian beberapa pelabuhan utama antara lain
        Tanjung Priok dan Tanjung Perak telah dan sedang terus
        berupaya meningkatkan pelayanan terhadap lalulintas
        perdagangan domestik, regional dan internasional melalui
        penerapan :

        - Manajemen informasi untuk kelancaran          arus barang (
          Electronic   Data     Interchange,   sistem   komputerisasi
          operasional)
        - Manajemen pelayanan just in time
        - Pelayanan kapal dengan zero waiting time
        - Pusat pelayanan satu atap (PPSA)


                                                                   12
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA

        Untuk dukungan angkutan darat ke/ dari sentra distribusi atau
        hinterland masih diperlukan penambahan jalan dan sarana
        trucking dan kereta api secara selektif sesuai asal tujuan dan
        komoditas yang diangkut. Di samping itu dry port yang telah
        ada di Gedebage, Solo Jebres dan lain-lain masih perlu pula
        ditingkatkan dan ditambahkan di daerah lain.

     3. Kepabeanan dan Asuransi

        Fungsi kepabeanan di Indonesia yang dilaksanakan oleh Kantor
        Bea dan Cukai pada umumnya dapat dikatakan cukup siap dalam
        menunjang pelakasanaan STI.          Berdasarkan kajian Badan
        Litbang Dephub, Bea dan Cukai secara konsisten dan
        berkesinambungan terus mengikuti perkembangan perdagangan
        dan transportasi internasional khususnya dalam penyelenggaraan
        transportasi intermoda. Beberapa hal perlu dikemukakan antara
        lain :

         a. Terbuka terhadap praktek perdagangan internasional melalui
            keterlibatan dalam Custom Cooperation Council (OCC).

         b. Peningkatan pelayanan melalui pemberlakuan Buku Tarif
            Bea Masuk Indonesia (BTBMI), yang merupakan adopsi dari
            Harmonized System untuk perdagangan internasional.

         c. Penerapan EDI Kepabeanan

         d. Peningkatan sistem pelayanan BC tanpa tambahan biaya

         e. Penerapan post audit atas barang impor tanpa mengganggu
            kelancaran arus barang.

         f. Penerapan Preshipment Inspection di negara supplier.

         Sedangkan khusus mengenai Asuransi, bidang ini telah siap
         sejak awal dalam memenuhi tanggungjawabnya ialah sejak
         barang berada di tempat asal sampai ke tempat tujuan, tanpa
         tergantung kepada alat angkut maupun jenis kontraknya.
                                                                    13
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA



     4. SDM Penyelenggara

        Sebagaimana dikemukakan terdahulu Indonesia masih berada
        pada tahap awal penerapan transportasi intermoda, sehingga
        relatif baru dalam penanganannya dan belum memiliki
        perusahaan MTO Nasional.Perusahaan pendukung MTO di
        Indonesia seperti perusahaan pelayaran ,trucking,kereta api dan
        freight forwarder umumnya masih bekerja sebagai sub sistem
        dari International Freight Forwarder/MTO.
        Sejalan dengan keadaan ini maka belum tampak keberadaan
        SDM yang memadai/ mantap yang berkemampuan dalam
        penyelenggaraan transportasi intermoda, baik dalam segi
        pengelolaan maupun penguasaan teknologi. Dengan demikian
        dalam rangka pengembangan STI dalam aspek SDM masih
        banyak dibutuhkan :

        a. Tenaga administrasi dalam berbagai bidang antara lain
           perundang-undangan internasional, pengorganisasian segmen
           operasi, akuntansi biaya, pengurusan jasa transportasi/ freight
           forwarding, asuransi, ekspor impor, kepabeanan, electronic
           data interchange (EDI), dan pertarifan.

        b. Tenaga operasi dalam berbagai bidang antara lain teknologi
           transportasi, pergudangan, container terminal, sistem operasi
           pelabuhan dan bandara dan pengaturan barang berbahaya.

        c. Pendidikan dan pelatihan khususnya meliputi antara lain
           sispro perdagangan luar negeri, perundang-undangan
           transportasi, sistem informasi dan komunikasi, sispro asuransi
           perdagangan internasional, perbankan, perpajakan dan tenaga
           kerja bongkar muat.




     5. Kecenderungan Perdagangan Dunia

                                                                        14
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA

        Indonesia adalah anggota GATT/ WTO yang merupakan
        lembaga internasional yang memiliki peranan dalam menjalin
        hubungan      perekonomian/     perdagangan     antar     negara.
        Pelaksanaan kegiatan GATT diperkuat oleh hasil Uruguay Round
        yang bertujuan untuk menciptakan perdagangan bebas,
        menstabilkan      sistem    perdagangan    internasional     dan
        memperjuangkan pengurangan berbagai hambatan tarif dan non
        tarif. Salah satu hasil Uruguay Round ialah General Agreement
        on Trade in Services (GATS) yang mencakup jasa transportasi
        darat, laut, udara dan perairan daratan. Khusus untuk jasa
        angkutan laut negara anggota secara bertahap harus memberikan
        komitmen meliputi : maritime transport service, auxiliary service
        dan akses untuk memperoleh pelayanan jasa pelabuhan. Dalam
        hubungan ini transportasi intermoda/ multimoda diharapkan
        dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang
        kesepakatan GATS tersebut karena sistem ini memiliki
        karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas antar
        negara, bersifat multimoda dan dengan tanggung jaw-ab tunggal
        pada satu operatior. Sementara itu pada tingkat regional Asean
        telah disusun dalam Senior Transportation Officer Meeting
        (STOM) suatu konsep Asean Frame Work Agreement on
        Multimodal Transport and Trade Facilitation.
        Oleh karena itu, meskipun masih mengalami kendala, Indonesia
        perlu mempersiapkan diri untuk memanfaatkan Sistem
        Transportasi Intermoda agar dapat berperan dalam perdagangan
        dunia, sekaligus memperoleh manfaat, antara lain :

        - Meningkatkan daya saing produk nasional
        - Meningkatkan penerimaan devisa negara
        - Memperlancar distribusi barang dan jasa keseluruh tanah air

     6. Kesiapan Penyelenggaraan

        Dari uraian check posisi transportasi intermoda di Indonesia
        tersebut di atas, nampak bahwa kondisi lingkungaan internal
        dewasa ini, masih relatif lemah dan kurang mendukung bagi
        pelaksanaan penyelenggaraan STI. Hal ini berbeda dengan

                                                                        15
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA

        kondisi eksternal di mana nampak lebih siap/mendukung, dengan
        adanya peluang antara lain :

        a. Meningkatnya arus lalulintas barang antar negara Asean dan
           APEC.

        b. Meningkatnya industri nasional dan ekspor non migas dari
           Indonesia.

        c. Kecenderungan peningkatan lalu lintas barang secara door to
           door dengan penggunaan peti kemas, sesuai preferensi
           pemilik barang.

        Dengan demikian maka pembenahan kedalam dalam rangka
        penyelenggaraan STI di Indonesia perlu mendapat prioritas
        utama.

IV. Pengembangan Sistem Transportasi Intermoda

     1. Sistem Transportasi Nasional

        Melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.15 tahun
        1997 tanggal 6 Juni 1997 telah ditetapkan Sistem Transportasi
        Nasional (Sistranas).
        Sistranas merupakan tatanan transportasi yang terorganisasi
        secara sistematis, terdiri dari moda transportasi darat (angkutan
        jalan raya, angkutan kereta api, angkutan sungai, danau dan
        penyeberangan), moda transportasi laut, moda transportasi udara
        dan transportasi pipa. Masing-masing moda transportasi terdiri
        atas prasarana dan sarana yang saling berinteraksi, membentuk
        satu sistem pelayanan jasa yang efektif dan efisien dan terwujud
        dalam jaringan transportasi nasional yang terpadu secara serasi
        dan harmonis, menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan luar
        negeri.
        Ketentuan mengenai Sistranas ini dimaksudkan untuk menjadi
        pedoman, baik dalam perencanaan dan pengembangan maupun
        dalam penyelenggaraan serta penataan jaringan transportasi, agar

                                                                       16
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA

        mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi sesuai tingkat
        kebutuhan, lancar, tertib dan teratur.

        Secara spesifik sasaran Sistranas adalah terciptanya
        penyelenggaraan transportasi yang efektif dalam arti kapasitas
        mencukupi, terpadu, tertib dan teratur, lancar, cepat dan tepat,
        selamat, aman, nyaman, biaya terjangkau dan efisien, dalam arti
        beban publik rendah dan utilitas tinggi. Sistranas yang efektif
        dan efisien diwujudkan melalui pembentukan jaringan
        transportasi yang merupakan satu kesatuan jaringan prasarana
        dan jaringan pelayanan transportasi.

        Penyelenggara/ penyedia jasa transportasi dapat dilakukan oleh
        pemerintah melalui unit pelaksana teknis, BUMN, swasta dan
        koperasi. Di samping sebagai penyelenggara, pemerintah juga
        mempunyai peranan sebagai pembina sehingga berkewajiban
        untuk menyusun rencana dan merumuskan kebijakan,
        mengendalikan dan mengawasi perwujudan Sistranas.
        Dihadapkan kepada pertumbuhan ekonomi yang akan terus
        berkembang di masa depan, yang menuntut pertumbuhan sektor
        transportasi secara memadai, maka peranserta para
        penyelenggara perlu terus ditingkatkan. Peningkatan peranserta
        tersebut nampaknya tidak mungkin hanya dipenuhi oleh
        pemerintah/ BUMN, tetapi perlu ditanggulangi pula oleh sektor
        swasta dan koperasi.     Dalam hubungan ini maka peran serta
        BUMN, swasta dan koperasi dalam penyelenggaraan dan
        penyediaan jasa transportasi serta pengembangannya, perlu terus
        didorong dan ditingkatkan antara lain melalui penciptaan iklim
        usaha yang sehat/ kompetitif dan saling menghidupi.
        Demikian pula peran serta penyelenggara tersebut dalam
        Sistranas baik di laut maupun di udara, harus terus ditingkatkan
        agar mampu memperoleh pangsa pasar yang wajar dalam
        angkutan luar negeri. Dalam kaitan dengan penyelengaraan STI
        dalam kerangka Sistranas, maka pangsa pelayanan suatu moda
        transportasi ditentukan oleh faktor-faktor antara lain pembinaan
        pemerintah, kondisi giografis, hubungan antar daerah, sistem
        transportasi yang telah ada dan karakteristik teknis/ ekonomis
        masing-masing moda transport.
                                                                      17
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA

        Mengenai karakteristik teknis/ ekonomis yang dimaksud dapat
        dikemukakan sebagai berikut :

        a. Moda transportasi jalan raya memiliki karakteristik dapat
           melakukan penetrasi ke pelosok dan sangat fleksibel, efisien
           untuk pelayanan lintas jarak sedang tetapi kurang mampu
           melayani volume yang besar.

        b.     Moda transportasi kereta api bersifat kurang fleksibel,
             tidak dapat melayani sampai kepelosok, cocok untuk
             mengembangkan lintas yang panjang dengan volume muatan
             yang besar dan menguntungkan dari segi pelestarian alam
             serta lingkungan hidup.

         c. Moda transportasi laut memiliki karakteristik antara lain
            berkecepatan rendah, biaya relatif rendah, menguntungkan
            untuk angkutan jarak jauh dengan volume muatan yang
            besar.

         d. Moda transportasi udara memiliki karakteritik kecepatan
            sangat tinggi, biaya relatif tinggi, volume angkutan terbatas,
            mampu melakukan penetrasi sampai kepelosok dan
            menguntungkan untuk pelayanan lintas jarak jauh dengan
            kecepatan tinggi.

     2. STI dalam kerangka Sistranas

          Pengembangan sistem transportasi intermoda sebagai bagian
          integral Sistranas akan mengikuti pokok-pokok arah
          pengembangan Sistranas antara lain sebagai berikut :

          a. Pengembangan dilakukan secara terpadu baik dalam aspek
             intramoda maupun intermoda serta terpadu pula dengan
             sektor pembangunan lainya sesuai kebutuhan dan
             perkembangan iptek serta dengan berpedoman kepada tata
             ruang nasional.


                                                                        18
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA

          b. Penentuan pangsa pelayanan antar moda transport untuk
             tiap lintasan transportasi ditentukan berdasarkan variabel
             dan volume angkutan agar tercapai biaya angkutan yang
             minimal.

          c. Pengembangan     dilaksanakan  dengan     menerapkan
             pendekatan atau prinsip dasar hierarkhis,  geografis,
             ekonomis dan mendukung pengembangan wilayah.

          d. Dalam jangka menengah dan jangka panjang perlu
             mempertimbangkan faktor-faktor antara lain : jaringan
             transportasi yang telah ada, tata ruang, pola produksi dan
             konsumsi, serta hierarkhi kota yang bersangkutan.

          e. Pengembangan mengarah kepada peningkatan daya saing
             melalui peningkatan efisiensi berupa penerapan teknologi
             maju, pengurangan subsidi, kerjasama antar perusahaan
             (sinergi), inovasi menajemen dan pelayanan, standardisasi
             pelayanan dan teknologi.

          f. Penerapan     berbagai   kebijakan    pemerintah    guna
             meningkatkan peran serta sektor swasta berupa deregulasi,
             debirokratisasi, kemudahan perizinan, fasilitas finansial,
             tarif, pengurangan intervensi, pengutamaan penggunaan
             produksi dalam negeri dan peningkatan keterpaduan
             pelayanan antar moda.

          g. Beberapa pemikiran dalam rangka reformasi kebijakan
             sektor transportasi, yang kini masih dalam proses
             pembahasan, perlu menjadi acuan dalam pengembangan
             STI, antara lain :

             1) Moda transportasi menempati posisi sebagai elemen
                pada STI dalam mengantisipasi tuntutan pemakai jasa
                atas pelayanan ― door to door ― .

             2) Penyelenggara transportasi perlu berorientasi kepada
                kualitas, kompetisi yang sehat, efisiensi, perkembangan
                                                                     19
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA

                 teknologi terutama telematika, serta antisipatif terhadap
                 pasar bebas dan kemungkinan aliansi global.

             3) Sumber daya manusia sektor transportasi dikembangkan
                secara profesional agar mampu bersaing dipasar global.

             4) Produk hukum transportasi harus disempurnakan dalam
                kerangka deregulasi dan debirokratisasi secara lebih
                efektif dan efisien.

             5) Pemerintah diharapkan dapat menunjang upaya :
                - menciptakan iklim investasi yang kondusif
                - menghapus restriksi dalam pengadaan armada
                - melaksanakan privatisasi lanjut pada BUMN
                - pentarifan sesuai mekanisme pasar       secara
                  bertahap
                - penerapan pola landlord pada pengelolaan
                   pelabuhan, yang terintegrasi dengan pengembangan
                   zona industri dan hinterland

      3. Langkah –langkah Strategis

          a. Pembinaan/ pengaturan Sistranas

             1) Pemerintah selaku pembina sektor transportasi dalam
                menyongsong abad 21 perlu meninjau kembali dan
                memperbaharui visi/wawasan pengembangan Sistranas
                agar siap untuk menunjang pembangunan secara
                maksimal dan berkesinambungan . Visi pengembangan
                Sistranas akan menentukan misi pembinaan oleh
                pemerintah, yang diharapkan mampu secara konsisten
                mendorong       dan    mengendalikan    pengembangan
                Sistranas.
                Sistranas diharapkan dapat mewujudkan pelayanan jasa
                transportasi yang sesuai dengan sasaran dan dapat turut
                meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta
                mewujudkan berbagai kepentingan nasional untuk saat
                ini dan di masa depan.
                                                                        20
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA



              2) Langkah lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka
                 upaya mewujudkan Sistranas ialah penentuan sasaran-
                 sasaran strategis yang meliputi antara lain :

                 a)   Keselamatan (safety) :

                      Mengupayakan       keselamatan dan kesehatan
                      masyarakat dengan cara        kerja yang secara
                      konsisten   menuju     penghapusan/pengurangan
                      kecelakaan, kerusakan dan kematian dalam
                      penyelenggaraan transportasi.


                 b) Mobilitas (mobility) :

                      Menjamin terselenggaranya sistem transportasi
                      yang terpadu, efisien, terjangkau dan memberikan
                      pilihan yang fleksibel.

                   c) Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan :
                      (economic growth and trade)

                      Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya
                      saing melalui transportasi yang efisien dan
                      fleksibel.

                   d) Lingkungan hidup dan masyarakat
                      (natural and human environment)

                      Melindungi masyarakat dan lingkungan hidup dari
                      dampak negatif transportasi.

                   e) Keamanan Nasional (national security) :

                      Turut menunjang keamanan negara melalui
                      pengamanan transportasi antara lain dalam
                      pengendalian lalu lintas narkotik dan emigran
                                                                    21
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA

                      gelap serta kemungkinan mobilisasi transportasi
                      untuk keperluan hankam.

                  Pemerintah selanjutnya perlu menyiapkan rencana
                  strategis sektor transportasi 5 tahunan yang disusun
                  secara terpadu bersama sektor-sektor lain dengan
                  berpedoman kepada sasaran strategis yang telah
                  ditetapkan dan menjabarkannya ke dalam sasaran-
                  sasaran performansi yang lebih rinci.       Rencana
                  strategis ini kemudian dijabarkan dalam program-
                  program yang secara berkala/tahunan dievaluasi dan
                  menjadikan masukan dalam penyusunan renstra
                  selanjutnya secara ―rolling‖ tahunan.

      b. Pembaharuan Komitmen Aparatur

         Dalam melaksanakan tugas, aparatur berbagai instansi dan
         lembaga pemerintah yang terkait dengan pembinaan sektor
         transportasi   perlu        pula     sebelumnya     menetapkan
         tekad/komitmen bersama terhadap beberapa nilai dasar yang
         akan dianut dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan
         Sistranas. Nilai-nilai dasar berikut ini dapat dipertimbangkan,
         antara lain :

         1) Menjamin bahwa seluruh kegiatan aparatur akan diarahkan
            kepada upaya memperbaiki tingkat keselamatan dan kualitas
            hidup para pemakai jasa transportasi.

         2) Mendengar, mempelajari dan bekerja sama dengan pemakai
            jasa untuk berupaya memenuhi kebutuhan mereka sejauh
            mungkin.

         3) Melaksanakan pengambilan keputusan dan kebijakan dengan
            menempatkan pegawai sebagai asset paling bernilai dalam
            melayani kepentingan masyarakat.



                                                                      22
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA

         4) Berbicara dan bertindak dalam satu kesatuan langkah
            pengambilan keputusan dengan tetap menghargai perbedaan
            pandangan antar instansi.

         5) Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif :

            a) Bebas terhadap diskriminasi dan prasangka buruk.

            b) Pegawai memiliki peluang partisipasi dalam proses
               pengambilan keputusan.

            c) Pegawai memiliki kepercayaan dan motivasi bekerja
               secara kreatif, inovatif dan berani mengambil resiko.

            d) Pimpinan memberi ketauladanan dalam integritas, etika
               dan tingkah laku.

         6) Meningkatkan kemampuan mengantisipasi perubahan secara
            produktif.

         7) Membina dan mengendalikan pelaksanaan Sistranas secara
            konsisten.

      c. Persiapan Unsur Intermoda

         Memperhatikan posisi transportasi intermoda dewasa ini di
         Indonesia maka untuk mengembangkannya menjadi suatu
         Sistem Transportasi Intermoda (STI) diperlukan berbagai
         persiapan dengan memprioritaskan langkah-langkah ke dalam.
         Persiapan-persiapan yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

         1) Dalam melaksanakan agreement GATT/WTO terutama
            hasil-hasil GATS diperlukaan persamaan visi, misi dan
            strategi bersama para aparatur negara dengan semua pihak
            yang terlibat, agar dapat ditindaklanjuti dengan langkah
            terpadu secara menyeluruh.         Untuk itu diperlukan
            pembentukan suatu Komite/Badan Transportasi Intermoda
            Nasional yang beranggotakan pihak terkait, yang bertugas
                                                                      23
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA

             melaksanakan pembinaan terpadu dalam penyelenggaraan
             dan pengembangan STI (termasuk kerjasama regional dan
             internasional).

         2) Peninjauan berbagai peraturan mengenai transportasi
            intermoda yang telah ada dan melaksanakan penyusunan
            peraturan      perundang-undangan        nasional      mengenai
            transportasi intermoda, termasuk ratifikasi berbagai
            peraturan dan konvensi internasional yang diperlukan.
            Berbagai aspek perlu dibahas dan ditetapkan pengaturannya
            meliputi : penyerasian istilah (transportasi intermoda,
            operator, dokumen angkutan, kontrak dll.), penyesuaian
            materi tanggungjawab (pengirim, operator, masa & ruang
            lingkup dll.), serta hal-hal lain seperti perijinan, persyaratan
            perusahaan asing, dokumen standar, penggunaan EDI dll.).

         3) Penyempurnaan dan penambahan berbagai fasilitas untuk
            STI meliputi prasarana, sarana dan sistem informasi/EDI
            untuk mendukung pelaksanaan lalu lintas transportasi barang
            logistik/distribusi dengan menggunakan peti kemas standar
            ISO, terutama untuk moda transportasi darat dan laut.
            Upaya ini dilakukan sejalan dengan peningkatan
            keterpaduan antar moda transport yang telah ada di darat dan
            di laut (rel kereta api masuk pelabuhan, klasifikasi jalan
            raaya sesuai kebutuhan angkutan peti kemas, dll.)

         4) Penyiapan sistem pembinaan SDM untuk pengembanganSTI
            dilanjutkan dengan rekruitmen serta pendidikan dan
            pelatihan di dalam dan di luar negeri meliputi bidang
            administrasi dan teknis operasional, beserta sertifikasinya.
            Mengingat STI telah terlebih dahulu berkembang di luar
            negeri maka dalam pelaksanaan diklat perlu diupayakan
            kerjasama dengan lembaga diklat di negara yang telah
            menerapkan STI dengan sukses.

         5) Untuk penerapan STI dalam praktek di lapangan dapat
            diupayakan melalui penggabungan secara sinergis beberapa
            perusahaan BUMN dan swasta/koperasi, yang memiliki
                                                                          24
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA

             kegiatan saling terkait/menunjang dalam urutan proses
             produksi jasa angkutan barang intermoda yang terintegrasi
             (penggabungan vertikal).


    4. Sinergi BUMN menunjang STI

        a. Reformasi BUMN

           Berdasarkan evaluasi pada tahun 1980-an dapat disimpulkan
           bahwa kinerja BUMN umumnya berada di bawah standar.
           BUMN memang memperoleh laba tetapi laba tersebut
           diperoleh dengan biaya besar dan berlebihan. Pada tahun 1988
           dalam upaya peningkatan kinerja, dimulai reformasi BUMN
           melalui penerbitan Inpres No.5/1988 yang kemudian
           dijabarkan dengan SK. Menkeu No.740 dan 741 tahun 1989.
           Dalam pengaturan ini ditetapkan penggunaan berbagai alat
           reformasi, seperti : restrukturisasi, merger, kerjasama operasi,
           dan bentuk partisipasi swasta, termasuk direct placement atau
           trade sales.
           Pada awal tahun 1998 hasil reformasi tersebut masih belum
           memadai, sehingga diperlukan reformasi yang lebih efektif,
           yang menekankan kepada langkah-langkah restrukturisasi,
           profitisasi, dan privatisasi (reformasi BUMN gelombang I).
           Dalam konteks restrukturisasi, reformasi BUMN diartikan
           sebagai peningkatan posisi kompetitif perusahaan melalui
           penajaman fokus, perbaikan skala usaha dan penciptaan core
           competencies.
           Profitisasi merupakan peningkatan efisiensi secara agresif
           sehingga mencapai profitabilitas dan nilai perusahaan yang
           optimal. Selanjutnya langkah privatisasi merupakan
           peningkatan penyebaran kepemilikan kepada masyarakat
           umum dan sektor swasta domestik dan asing, untuk akses
           pendanaan, pasar, teknologi serta kapabilitas tingkat dunia,
           sebagaimana tampak pada Gambar - 2.
           Reformasi BUMN gelombang I yang kini masih berjalan kini
           dipersiapkan untuk ditindaklanjuti dengan reformasi BUMN
           gelombang II, melalui langkah sinergi berupa pembentukan 10
                                                                         25
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA

           perusahaan holding BUMN yang berdaya saing dan berdaya
           cipta nilai tinggi. Karakteristik BUMN dalam holding yang
           dimaksud antara lain ialah :

           - Berorientasi kepada penciptaan nilai, dengan kinerja finan-
             sial dan operasi sebanding kelas dunia
           - Berorientasi kepada pengembangan core competencies,
             dengan fokus industri sekunder dan tertier
           - Skala usaha dalam pendapatan, produksi, pemasaran dan
             pendanaan
           - Usaha yang fokus dan terintegrasi dalam suatu sektor ter-
             tentu
           - Dipimpin oleh CEO kelas dunia dengan Tim Manajemen
             yang profesional dan mandiri dan bebas dari intervensi
             politik.

           Sasaran ideal reformasi gelombang II ialah perwujudan
           perusahaan multinasional Indonesia berukuran menengah,
           terfokus, memiliki core competencies dan masuk dalam
           Fortune 500, perikasa Gambar – 3.
           Reformasi gelombang II melalui pembentukan holding BUMN
           tersebut diharapkan dapat turut mengemban misi dalam
           lingkup Agenda Nasional, ialah :

           -   Menyelamatkan ekonomi Indonesia dari krisis, melalui
               percepatan pembayaran hutang L.N. dan perbaikan
               struktur penerimaan negara
           - Mengejar ketinggalan bersaing menuju era global 2002
           - Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
           Periksa Gambar - 4.

           Asset dan Nilai perusahaan holding, sebagai hasil kajian awal
           oleh kantor Meneg P.BUMN, dapat dilihat pada Tabel - 3 dan
           Tabel – 4.
           Pembentukan 10 perusahaan holding BUMN diharapkan pula
           dapat mewujudkan langkah-langkah strategis dalam
           konsolidasi rasional, meliputi :
           - Pemberian fokus dan skala usaha yang ekonomis
                                                                      26
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA

           -  Menciptakan corporate leverage untuk meningkatkan bar-
               gaining position
           - Menciptakan sinergi yang optimal
           - Merasionalisasi anak perusahaan
           - Merasionalisasi BUMN yang mempunyai value creation
               rendah
           - Menciptakan manajemen yang mandiri dan profesional
               dengan CEO kelas dunia
           Selanjutnya sebagai keluaran diharapkan perusahaan Holding
           dapat berfungsi untuk :
           - Mendorong penciptaan nilai (value creation)
           - Mensubstitusi defisiensi manajemen di anak perusahaan
           - Mengkoordinasikan langkah-langkah untuk mengakses -
               pasar internasional
           - Mencari pendanaan eksternal yang lebih murah
           - Mengembangkan manajemen puncak anak perusahaan.
           Periksa Gambar – 5.

        b. Holding BUMN sektor transportasi

           Holding Company merupakan salah satu bentuk
           penggabungan sinergis antara kelompok perusahaan melalui
           konsolidasi sebagian (di samping bentuk Trust dan
           Community of Interest), sehingga pada umumnya memiliki
           karakteristik suatu sinergi.
           Sinergi perusahaan diartikan sebagai kerjasama dalam upaya
           mewujudkan nilai tambah perusahaan yang memberikan hasil
           lebih besar dibandingkan terhadap hasil total yang diperoleh
           masing-masing apabila melakukannya secara individual.
           Kebutuhan sinergi ini antara lain dimaksudkan untuk
           perkuatan core competence, pemanfaatan kelebihan asset yang
           memiliki opportunity cost tinggi, pooling dalam menghadapi
           pemasok, perluasan economic scale dan/atau peningkatan
           efisiensi melalui integrasi kegiatan, misalnya untuk
           logistik/distribusi.
           Sebagai suatu upaya kerjasama sinergi akan berhasil apabila
           memenuhi beberapa syarat pokok : layak usaha dengan win-
           win solution, tidak dipaksakan dan tetap dikelola perusahaan,
                                                                      27
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA

           tidak merugikan pihak/swasta lain karena praktek diskriminasi
           dan dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku dan praktek
           bisnis yang sehat.
           Pengelompokan perusahaan dalam melaksanakan sinergi dapat
           dilakukan antara lain secara vertikal, dalam arti perusahaan
           yang bergabung mungkin mempunyai kegiatan yang berbeda,
           tetapi satu sama lain berada dalam urutan pada suatu proses
           produksi. Satu perusahaan menghasilkan produk akhir yang
           kemudian menjadi masukan/bahan bagi perusahaan lainnya.
           Pengelompokan semacam ini dilakukan kalau unsur kualitas
           berperan penting dan arus supply harus diatur sesuai rencana
           waktu penyerahannya, sehingga produk yang disimpan
           berjumlah minimal atau nol.
           Dalam hubungan ini maka berdasarkan pendekatan Sistem
           Transportasi Intermoda dapat dilakukan pengelompokan
           BUMN sektor transportasi dalam sinergi/kerjasama Holding,
           mengikuti urutan proses Darat – Laut atau proses Darat –
           Udara.
           Pendekatan STI ini telah memunculkan 32 BUMN dalam
           kelompok BUMN Logistik Holding untuk transportasi barang
           di Darat-Laut dan 10 BUMN dalam kelompok BUMN
           Pariwisata Holding untuk transportasi penumpang di Darat –
           Udara. Periksa Gambar – 6 dan Gambar – 7.
           Pengelompokan 32 BUMN pada Logistik Holding terdiri atas
           sub-sub kelompok yang berada pada posisi berurutan secara
           vertikal dan sinergis,mulai dari hinterland –ke pelabuhan—
           melalui laut—ke        pelabuhan lagi—sampai kembali ke
           hinterland, sebagai berikut :

           1) Sub kelompok industri ,terdiri atas : KBN,JIEP,SIER,KI
              Cilacap,KI Medan,KI Makassar,PDIP Batam,BGR

           2) Sub kelompok shipper,terdiri atas : Posindo,Sarinah,Cipta
              Niaga,Mega Eltra ,Panca Niaga,Dharma Niaga

           3) Sub kelompok angkutan darat,terdiri         atas   :   Jasa
              Marga,(Kereta Api),(Truk swasta)

                                                                       28
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA

           4) Sub kelompok pelabuhan ,terdiri atas : Pelindo,Rukindo

           5) Sub kelompok pelayaran,terdiri atas : DL, Bahtera
              AG,Pelni,ASDP,Dok Koja Bahari,Dok Perkapalan Sby

           6) Sub kelompok forwarder,terdiri atas :VTP,(Forwarder
              swasta)

           7) Sub kelompok penunjang,terdiri atas : Sucofindo,Survey
              udara Penas,SI

           Secara analog terhadap Logistik Holding ,penyusunan sub
           kelompok dapat pula dilakukan untuk Pariwisata Holding.

           Pada BUMN Logistik Holding akan dilakukan langkah-
           langkah konsolidasi dan peningkatan skala usaha serta
           maksimalisasi    sinergi   dan    pengembangan    terpadu
           sarana/prasarana transportasi Darat-Laut. Sedangkan pada
           BUMN Pariwisata Holding akan dilakukan pengembangan
           secara terpadu prasarana/sarana transportasi udara untuk
           menunjang pariwisata serta pemberdayaan jasa pendukung
           penerbangan dan jasa non-aeronautik bandara.

           Dari gambaran skematis tersebut di atas nampak bahwa kedua
           Holding memiliki 2 lapisan dalam Strukturnya, di mana lapis
           pertama ialah Investment Holding dan lapis kedua ialah
           Operating     Company      (Subsidiary    Company)      yang
           bersangkutan.
           Pada Investment Holding, PT. BUMN Logistik Holding atau
           PT. BUMN Pariwisata Holding memiliki dan menguasai
           mayoritas jumlah saham Operating Company di bawahnya ,
           sehingga memiliki suara terbanyak dalam memberikan
           keputusan kepada pada setiap Operating Company tersebut.
           Operating Company masih tetap bebas dan bekerja/ beroperasi
           atas namanya sendiri, tetapi keputusan strategis diambil oleh
           pimpinan Holding Company. Dengan cara ini, perusahaan
           yang bergabung akan bekerja erat satu sama lain sebagai
           Operating Company, di bawah pengawasan satu Holding yang
                                                                       29
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA

          sama.     Struktur, wewenaang dan tanggung jawab ini
          nampaknya perlu dikaji lanjut karena akan berkaitan langsung
          dengan kemungkinan perubahan pada peraturan perundangan
          yang berlaku sekarang, antara lain UU Nomor 1/1995 dan PP.
          Nomor 12/1998.
    5. Peranserta Sektor Swasta

        Perusahaan penyelenggara transportasi intermoda yang lengkap
        disebut Multimodal Transport Operator (MTO) atau Intermodal
        Transport Operator (ITO), yang memiliki alat angkut multimoda
        dan memberikan jasa pengurusan transportasi kepada pemilik
        barang berdasar suatu kontrak door to door.
        Perusahaan nasional seperti ini dewasa ini belum nampak
        keberadaannya di Indonesia. Meskipun demikian MTO dapat
        terbentuk dari pengembangan perusahaan pengangkutan
        (Carrier), perusahaan ekspedisi muatan (expeditor) atau
        perusahaan jasa pengurusan transportasi (freight forwarder), baik
        yang beroperasi dengan moda transportasi darat, moda
        transportasi laut maupun moda transportasi udara.
        Sesuai peraturan perundangan transportasi yang berlaku ialah
        U.U Nomor.13/1992 (Perkeretaapian), U.U Nomor.14/1992
        (LLA Jalan), U.U Nomor.15/1992 (Penerbangan) dan U.U
        Nomor.21/1992 (Pelayaran), peluang swasta nasional/ badan
        hukum Indonesia dalam pengusahaan penyelenggaraan
        transportasi dan kegiatan pendukungnya di atur sebagai berikut :

        a. Untuk transportasi Darat

           1) Angkutan Jalan

               Pengusahaan angkutan orang dan/ atau barang dengan
               kendaraan umum dapat dilakukan oleh Badan hukum
               Indonesia berdasarkan izin Pemerintah.

           2) Angkutan Kereta Api

              Perkeretaapian diselenggarakan oleh Pemerintah dan
              pelaksananya diserahkan kepada badan penyelenggara
                                                                       30
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA

              yang dibentuk untuk maksud itu. Badan usaha lain dapat
              diikutsertakan atas dasar kerjasama dengan badan
              penyelenggara.



        b. Untuk transportasi Laut/ perairan

           1) Pelabuhan

              Penyelenggara pelabuhan umum dilakukan oleh
              Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada
              BUMN yang didirikan untuk maksud tersebut. Badan
              hukum Indonesia       dapat diikutsertakan atas dasar
              kerjasama dengan BUMN tersebut.

           2) Angkutan perairan

              Penyelenggaraan angkutan perairan termasuk usaha
              penunjang dilakukan oleh badan hukum Indonesia
              berdasarkan izin Pemerintah.

        c. Untuk transportasi Udara

           1) Bandar Udara & Navigasi

              Penyelenggaraan   bandar udara untuk umum dan
              pelayanan navigasi penerbangan dilakukan oleh
              Pemerintah dan pelaksanaannya    dapat dilimpahkan
              kepada BUMN yang didirikan untuk maksud tersebut.
              Badan Hukum Indonesia dapat diikutsertakan dalam
              penyelenggaraan bandar udara atas dasar kerjasama
              dengan BUMN tersebut.

           2) Angkutan Udara

               Kegiatan angkutan udara niaga yang melayani angkutan
               di dalam negeri atau ke luar negeri hanya dapat diusahakan
                                                                       31
Created By :MANDALA PUTRA DWI ADMAJA

               oleh Badan     hukum    Indonesia   berdasar   izin   dari
               Pemerintah.

        Peluang swasta nasional/Badan hukum Indonesia (termasuk
        BUMN) dalam penyelenggaraan MTO belum di atur dalam
        peraturan perundangan tertentu, sehingga perlu dipersiapkan
        pengaturannya dalam kaitan pengembangan STI.
        Meskipun demikian dengan memperhatikan peraturan
        perundangan transportasi yang telah ada, dapat diperkirakan
        bahwa peluang penyelenggaraan MTO cukup prospektif bagi
        swasta nasional, apalagi bila dikaitkan dengan pertumbuhan
        ekonomi dan pasar global. Peluang swasta juga cukup terbuka
        untuk bekerjasama dengan Logistik Holding dan Pariwisata
        Holding,guna mengisi kebutuhan sekaligus melengkapi jaringan
        proses kegiatan Holding tersebut,antara lain pada kegiatan
        angkutan di jalan raya,menuju perwujudan suatu Total Logistic
        Holding Company. Khusus bagi investor asing terutama yang
        bergerak di bidang STI/ MTO juga cukup berpeluang, karena
        sangat diperlukan oleh swasta nasional/ BUMN untuk menjadi
        mitra dalam rangka akses .pasar global dan alih teknologi, yang
        harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan penanaman
        modal asing yang berlaku.




                                                                       32

								
To top