Docstoc

Perjanjian Kerja Laut

Document Sample
Perjanjian Kerja Laut Powered By Docstoc
					    Perjanjian kerja laut sebagai sarana perlindungan hukum
                      bagi anak buah kapal
                                 Asri Wijayanti, S.H.,MH.1



Abstrak
        Perjanjian kerja laut merupakan sarana perlindungan hukum bagi anak buah kapal.
Sayangnya di dalam implementasinya pengaturan masih mendasarkan pada Kitab Undang–
Undang Hukum Dagang (KUHD). Penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan
statute approach. Seharusnya pengaturan mengenai Perjanjian kerja laut tetap
memperhatikan harmonisasi pengaturan hukum ketenagakerjaan yang telah tertuang dalam
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Misalnya yaang berkaitan dengan hak
selama sakit, batasan besar biaya dan waktu perawatan pengobatan. Apabila harmonisasi
pengaturan yang berkaitan dengan perjanjian kerja laut telah diwujudkan dalam klausula
perjanjian kerja laut, maka akan mudah tercipta perlindungan hukum bagi anak buah kapal
(ABK)

Kata kunci : perjanjian kerja laut, perlindungan hukum, anak buah kapal.


Pendahuluan
        Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia mempunyai potensi kelautan yang
berlimpah. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508
pulau. Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis
lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak
antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis ini mempunyai
pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi. 2 Sebagai
negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis panjang pantai lebih dari 81.000 km dan
lebih dari 17.508 pulau-pulau dan wilayah laut sekitar 3,1 juta km2. Wilayah pesisir dan
lautan Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan dan keanekaragaman hayati laut
terbesar di dunia dengan memiliki ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang dan
padang lamun.3
        Sejak tanggal 7 Mei 2008 telah disahkanlah Undang- Undang No. 17 Tahun 2008
tentang pelayaran ( LN Tahun 2008 No. 64, TLN No. 4849, selanjutnya disingkat dengan
UU No. 17/2008). UU No. 17/2008 ini menggantikan Undang-Undang No 21 Tahun 1992
tentang pelayaran. Perbedaan yang mencolok dari UU No. 17/2008 dibandingkan dengan
Undang-Undang No 21 Tahun 1992 adalah dipisahkannya fungsi kewenangan regulator
yang selama ini melekat kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dikembalikan ke
pemerintah melalui Otoritas Pelabuhan, sedangkan fungsi operator tetap milik Pelindo 4.
Memang apabila kewenangan regulator menjadi satu dengan kewenangan operator, akan
menimbulkan kecenderungan yang tidak maksimal dalam penegakan hukumnya. Bencana
tenggelam nya kapal – kapal dan banyaknya usaha penyelundupan – penyulundupan yang

1
  Dosen Kopertis wilayah VII dpk FH Universitas Muhammadiyah Surabaya
2
  http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=1722
3
  http://damandiri.or.id/file/ernisiscadewiipbab1.pdf
4
  http://www.kapanlagi.com/h/0000221847.html

                                                                                            1
kerap kali terjadi dipelabuhan, misalnya penyelundupan bahan bakar minyak (BBM)
sebanyak 420 ton, yang digagalkan Lanal Batam pada Oktober 2009 5 mengakibatkan
pemerintah memandang dan menilai bahwa kinerja PELINDO kurang memuaskan dan
dirasakan perlu adanya PARTNER kerja dalam melayani masyarakat di pelabuhan
tentunya serta pemerintah mengharapakan terjadinya persaingan yang sehat dalam
melaksanakan operasional pelabuhan serta untuk menagih janji PELINDO sebagai sebuah
perusahaan pelayaran yang siap bersaing dengan perusahaan pelayaran lainnya.6
        Memang terlintas keberadaan UU No. 17/2008 merupakan pesanan dari investor
asing, banyak terjadi unjuk rasa dan pemogokan mengiringi proses penyusunan UU No.
17/2008 ini. Penolakan terhadap RUU Pelayaran, seluruh pekerja Pelindo I-IV di
pelabuhan dari Sabang sampai Merauke menggelar mogok nasional dengan berhenti
beroperasi memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan pada 25-27 Maret mulai pukul
07.00 sampai pukul 17.00.7 Sementara itu, sekitar 700 pengunjuk rasa dari Serikat Pekerja
Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dari Sabang sampai Merauke kembali melakukan unjuk
rasa di depan Gedung DPR, Selasa (8/4). Dalam orasinya, mereka menuntut agar Panitia
Kerja (Panja) RUU Pelayaran membatalkan pengesahan RUU tersebut, karena dinilai
berbau modal asing atau liberalisme.8
        Pengelolaan sumber daya alam harus didukung oleh peningkatan kualitas sumber
daya manusia (SDM). Upaya peningkatan sumber daya manusia dilakukan melalui
pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenakerjaan sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan
harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil,
makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus
diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi
tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi
yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Tidak terkecuali, pembangunan
ketenagakerjaan juga harus mencakup bidang pelayaran. Pengeloalaan SDM memegang
peranan penting dalam rangka pengembangan potensi laut. Diantara SDM itu adalah anak
buah kapal. Anak buah kapal (ABK) harus mendapat perlindungan hukum baik dari segi
pengaturan maupun implementasinya. Salah satu wujud pengaturan yang berlaku bagi
ABK adalah perjanjian kerja laut. Dari uraian di atas timbul masalah yaitu : Apakah
perjanjian kerja laut dapat digunakan sebagai sarana perlindungan hukum bagi anak buah
kapal ?

Metode Penelitian
      Penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach
(pendekatan perundang-undangan)

Hasil dan Pembahasan
   1. Perlindungan hukum.
       Perlindungan hukum menurut Philipus, selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada
dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan

5
  http://www.batamtoday.com/news/read/2010/02/0901/19721.Aksi-Penyelundupan-Hanya-Diganjar-UU-
Pelayaran.html
6
  http://yuhendrablog.wordpress.com/2008/04/09/uu-pelayaran-di-sahkan-pelindo-sesak-nafas/
7
  http://abm2006.multiply.com/reviews/item/19
8
  http://www.suarapembaruan.com/News/2008/04/09/Ekonomi/eko01.htm

                                                                                             2
ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan
hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam
hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah
perlindungan bagi silemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan
bagi pekerja terhadap pengusaha.9 Perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana
apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau
memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar
dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis
saja.10. Perlindungan hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang
lemah. Tujuan Perlindungan hukum berdasa Pasal 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang ketenagakerjaan (UU 13/2003) adalah memberikan perlindungan kepada
tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga
kerja dan keluarganya. Perlindungan hukum bagi pekerja pada dasarnya ditujukan untuk
melindungi hak-haknya. Perlindungan terhadap hak pekerja bersumber pada Pasal 27 ayat
(2) , Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (2) UUD’45. Ketentuan tersebut, menunjukkan
bahwa di Indonesia hak untuk bekerja telah memperoleh tempat yang penting dan
dilindungi oleh UUD 1945.
        ABK adalah bagian dari buruh/ pekerja yang merupakan bagian dari rakyat
Indonesia yang perlu dilindungi. Prinsip perlindungan hukum pada dasarnya mencakup
dua hal yaitu prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta
prinsip negara hukum. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia, khususnya bagi pekerja saat ini merupakan konversi hak-hak manusia yang
sifatnya kodrat menjadi hak-hak hukum (positif).11 Menurut Philipus, ciri- ciri Negara
hukum Pancasila adalah :
    a. keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
    b. hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan- kekuasaan Negara;
    c. prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana
        terakhir;
    d. keseimbangan antara hak dan kewajiban.12
      Syarat-syarat dasar tersebut seharusnya juga menjadi syarat dasar negara hukum
Indonesia. Permasalahan pokok perlindungan hukum bagi buruh ada dua, yaitu :
    a. peraturan perundang-undangan harus secara tegas memberikan petunjuk tentang
        hak-hak dan kewajiban dari pihak pekerja maupun majikan (pengusaha).
    b. aparat penegak hukum harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan
        tugasnya tanpa pandang bulu, dengan tujuan utama menegakkan hukum dan
        keadilan.13
        Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, merupakan
bagian dari prinsip perlindungan hukum. Istilah hak asasi manusia di Indonesia, sering
disejajarkan dengan istilah hak- hak kodrat, hak-hak dasar manusia. natural rights, human

9 Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum dalam negara hukum Pancasila, Makalah disampaikan
pada symposium tentang politik, hak asasi dan pembangunan hukum Dalam rangka Dies Natalis
XL/ Lustrum VIII, Universitas Airlangga, 3 November 1994.
10 Zainal Asikin, et.al., Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, h.

5.
11 Philipus M. Hadjon,op.cit., h. 40.
12 Ibid., h. 85.
13 Indiarso dan Mj Saptenno, Hukum perburuhan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dalam

program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Karunia, Surabaya, 1996, hal. 52.

                                                                                                3
rights, fundamental rights, gronrechten, mensenrechten, rechten van den mens dan
fundamental rechten. Menurut Philipus M Hadjon, di dalam hak (rights), terkandung
adanya suatu tuntutan (claim).14 Secara universal rumusan HAM tertuang dalam The
Universal Declaration of Human Rights (Piagam PBB). Kekuatan mengikatnya karena
ada pengakuan terhadap deklarasi itu oleh sistem hukum bangsa-bangsa beradab atau
mendapat kekuatan dari hukum kebiasaan setelah memenuhi dua syarat yaitu keajegan
dalam kurun waktu yang lama dan adanya opinion necesitatis.15 Konsep hak asasi manusia
bagi bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam Undang – Undang Dasar 1945.
Perumusannya belum diilhami oleh The Universal Declaration of Human Rights karena
terbentuknya lebih awal. Dengan demikian rumusan HAM dalam UUD’45 merupakan
pikiran-pikiran yang didasarkan kepada latar belakang tradisi budaya kehidupan
masyarakat Indonesia sendiri16. Setelah dilakukan Amandemen terhadap UUD 1945, maka
konsep dasar HAM yang terdapat di dalam Piagam PBB diwujudkan di dalamnya. Hak
untuk bekerja merupakan bagian dari HAM yang diatur dalam Pasal 23 Piagam PBB, jo
Pasal 28 D (2) UUD 1945 jo Pasal 28 E (1)UUD 1945, jo Pasal 38 UU No. 39 Tahun
1999, jo Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2005. yaitu :
        Sarana perlindungan hukum berdasar Pasal 103 UU No. 13 Tahun 2003 ditentukan
sarana hubungan industrial yaitu :
        a. serikat pekerja/serikat buruh;
        b. organisasi pengusaha;
        c. lembaga kerja sama bipartit;
        d. lembaga kerja sama tripartit;
        e. peraturan perusahaan;
        f. perjanjian kerja bersama;
        g. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
        h. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial


       Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang terdapat di dalam UU No. 13 Tahun
2003, dibedakan antara hak tenaga kerja dengan hak pekerja/ buruh. Yang menjadi hak
tenaga kerja meliputi :
     1. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk
        memperoleh pekerjaan. (Pasal 5)
     2. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau
        mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya
        melalui pelatihan kerja (Pasal 11).
     3. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti
        pelatihan kerja yang di selenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga
        pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja (Pasal 18 ayat (1)).
     4. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih,
        mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di
        dalam atau di luar negeri (Pasal 31).

14 Ibid., h. 33-34.
15 Ibid.. h. 53.
16 Ibid.. h. 54.


                                                                                       4
Yang menjadi hak pekerja meliputi :
   1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi
      dari pengusaha (Pasal 6).
   2. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
      keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang
      sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. (Pasal 86).
   3. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
      penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat (1)).
   4. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial
      tenaga kerja. (Pasal 99 ayat (1) ).
   5. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat
      pekerja/serikat buruh. (Pasal 104 ayat (1)).
   6. Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh
      dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. (Pasal
      137).

    2. Perjanjian kerja
      Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003, Perjanjian kerja
adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat
syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Subyek hukum dalam perjanjian kerja
pada hakekatnya adalah subyek hukum dalam hubungan kerja. Yang menjadi obyek dalam
perjanjian kerja adalah tenaga yang melekat pada diri pekerja. Atas dasar tenaga telah
dikeluarkan oleh pekerja / buruh maka ia akan mendapatkan upah. Hubungan kerja
dilakukan oleh pekerja / buruh dalam rangka untuk mendapatkan upah. Berdasarkan
ketentuan Pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003 Upah adalah hak pekerja/buruh yang
diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi
kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,
kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh
dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
        Syarat materiil dari perjanjian kerja berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No. 13
Tahun 2003, dibuat atas dasar :
    a. kesepakatan kedua belah pihak;
    b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
    c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
    d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
       kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Suatu perjanjian kerja harus memenuhi ketentuan syarat formil. Berdasarkan ketentuan
Pasal 54 UU No. 13 Tahun 2003 yaitu :
 (1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang- kurangnya memuat :
a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
c. jabatan atau jenis pekerjaan;
d. tempat pekerjaan;
e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha       dan pekerja/buruh;
                                                                                          5
g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
(2) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama,
dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
(3) dibuat sekurang kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang
sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing masing mendapat 1 (satu) perjanjian
kerja.

        Selain itu masih terdapat beberapa ketentuan mengenai perjanjian kerja yang
diatur dalam Pasal 55 UU No. 13 Tahun 2003 yaitu Perjanjian kerja tidak dapat ditarik
kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.


   3. Perjanjian kerja laut

        Perjanjian kerja laut merupakan bentuk khusus dari perjanjian kerja. Berdasarkan
Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan, hanya memberikan
pengertian secara eksplisit dan singkat yaitu perjanjian kerja laut adalah perjanjian kerja
perseorangan yang ditandatangani oleh pelaut Indonesia dengan pengusaha angkutan di
perairan. Di dalam praktek, perjanjian kerja laut masih mendasarkan pada ketentuan
KUHD. Berdasar Pasal 395 KUHD, Perjanjian kerja laut adalah perjanjian yang dibuat
antara seorang pengusaha kapal di satu pihak dan seorang buruh di pihak lain, dengan
mana pihak tersebut terakhir menyanggupi untuk bertindak di bawah pengusaha itu
melakukan pekerjaan dengan mendapat upah, sebagai nahkoda atau anak buah kapal.”
Perjanjian kerja laut ada dua yaitu Perjanjian kerja laut sebagai nahkoda dan Perjanjian
kerja laut untuk anak buah kapal. Selama perjalanan, nakhoda mewakili pengusaha kapal
dan majikan (Pasal 397 KUHD). Waktu Perjanjian kerja laut dapat diadakan untuk waktu
tertentu, untuk satu perjalanan atau lebih, untuk waktu yang tidak tertentu atau sampai
pemutusan perjanjian (Pasal 398 KUHD). Perjanjian kerja laut harus dibuat atau
ditandatangani dihadapan pejabat yang ditunjuk pemerintah serta pembuatannya harus pula
menjadi tanggung jawab perusahaan pelayaran. Maksud dari perjanjian kerja dibuat di
hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah (Administratur pelabuhan) adalah agar
pembuatan akta perjanjian tersebut harus berdasarkan atas kemauan kedua belah pihak atau
tanpa adanya paksaan. Mengingat perjanjian kerja laut adalah salah satu bentuk perjanjian
maka tetaplah harus memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian baik secara materiil
maupun formil. Syarat formil tertuang dalam Pasal 401 KUHD yaitu :
     1. nama dan nama depan buruh itu, hari kelahirannya atau setidak-tidaknya
          perkiraan umumya, tempat kelahirannya;
    2.   tempat dan hari penutupan perjanjian itu;
    3.   penunjukan kapal atau kapal-kapal tempat buruh itu mengikat diri akan bekerja;
    4.   perjalanan atau perjalanan -perjalanan yang akan dilakukan, bila ini sudah pasti;
    5.   jabatan yang akan dipegang buruh dalam dinasnya;
    6.   penyebutan apakah buruh juga mengikat diri untuk melakukan pekerjaan di darat
         dan bila demikian pekerjaan apa;

                                                                                             6
    7.    bila mungkin, hari dan tempat di mana akan dimulainya dinas di kapal;
    8.    ketentuan pasal 415 tentang hak atas hari-hari libur;
    9.    mengenai pengakhiran hubungan kerja:
          a.   bila perjanjian diadakan untuk waktu tertentu, hari pengakhiran hubungan
               kerjanya, dengan menyebutkan isi pasal 448;
          b.   bila perjanjian diadakan menurut perjalanan, pelahuhan yang diperjanjikan
               untuk pengakhiran hubungan kerja itu, dengan menyebutkan isi pasal 449
               alinea kedua, bila pelabuhannya adalah pelabuhan Indonesia, juga pasal 452
               alinea pertama dan kedua, sekedar disebut atau tidak nama pelabuhan itu;
          c.   bila perjanjian itu diadakan untuk waktu tak tertentu, isi pasal 450 alinea
               pertama.


     4. Perjanjian kerja laut bagi anak buah kapal
        Pengertian ABK dapat merujuk pada Pasal 1 angka 40 UU No 17 Tahun 2008
tentang pelayaran ( LN No 64-TLN No . 4849), Awak Kapal adalah orang yang bekerja
atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di
atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Beberapa hal penting
yang berkaitan dengan kekhususan perjanjian kerja laut bagi ABK adalah : Hari libur 7
hari setelah bekerja selama satu tahun (Pasal 415 KUHD). Pasal ini harus dimaknai sebagai
mana dalam ketentuan Pasal 79 UU no. 13 tahun 2003. Pengusaha wajib memberi waktu
istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), meliputi :
         a. istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja
            selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak
            termasuk jam kerja;
         b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu)
            minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
         c. cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah
            pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara
            terus menerus; dan
         d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada
            tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi
            pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-
            menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh
            tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun
            berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam)
            tahun.


       Pengaturan hak perawatan dan pengobatan bagi ABK berdasar Pasal 416 KUHD
harus menghubungkan pula dengan ketentuan UU 13/2003. Berdasar Pasal 416 KUHD,
besarnya hak perawatan dan pengobatan 80% dari upah untuk waktu selama 26 minggu.

                                                                                             7
Hak itu gugur:
    1.   bila ia harus menyelenggarakan sendiri perawatan dan pengobatannya, bila ia atas
         perintah pengusaha kapal tidak segera berobat pada dokter yang berwenang di
         tempat ia berada, bila ia menghindarkan diri dari pengobatan dokter ataupun tidak
         mematuhi dengan cukup peraturan yang diberikan oleh dokter;
    2.   bila perawatan dan pengobatan menjadi beban pengusaha kapal, bila ia lalai
         menggunakan kesempatan yang diberikan kepadanya, atau bila ia menghindarkan
         diri dari perawatan atau pengobatan yang telah dimulai tanpa segera berobat atas
         biaya sendiri pada dokter yang berwenang di tempat ia berada, tidak tetap dalam
         pengobatan sampai ia sembuh dan tidak mengikuti dengan cukup peraturan yang
         diberikan oleh dokter.
Selanjuutnya berdasarkan Pasal 418. KUHD, disebutkan :
    Kecuali dalam hal tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1603o
    alinea kedua, bagi pengusaha kapal akan dapat dianggap ada alasan mendesak:
    1.   bila buruh menganiaya nakhoda atau seorang penumpang kapal, menghinanya
         dengan kasar, mengancam dengan sungguh-sungguh, membujuk atau mencoba
         membujuknya untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-
         undang atau kesusilaan; (KUHD 341, 348, 386, 393.)
    2.   bila setelah hubungan dinas mulai, buruh tidak melaporkan diri di kapal pada
         waktu yang ditunjukkan oleh pengusaha kapal; (KUHD 413.)
    3.   bila wewenang buruh untuk sementara atau untuk selamanya dicabut untuk
         melakukan dinas dalam jabatan yang untuk itu ia telah mengikatkan diri untuk
         bekerja;
    4.   bila di luar pengetahuan pengusaha kapal atau nakhoda, buruh memasukkan
         barang selundupan ke kapal atau menyimpannya di situ.


Pasal 419.
    Selain dalam hal tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1603p
    alinea kedua, bagi buruh akan dapat dianggap ada alasan mendesak:
    1.   bila pengusaha kapal memberi perintah kepadanya yang bertentangan dengan
         perjanjian kerjanya atau dengan kewajiban yang dibebankan kepada buruh oleh
         undang-undang;
    2.   bila pengusaha kapal menentukan tujuan kapal ke pelabuhan suatu negara yang
         tersangkut dalam perang laut, atau ke pelabuhan yang diblokir, kecuali bila hal ini
         dengan tegas diatur lebih dulu dalam perjanjian kerjanya yang diadakan setelah
         pecahnya perang atau setelah blokade itu dinyatakan;
    3.   bila dalam hal pasal 367, pengusaha kapal memberi perintah untuk berangkat ke
         pelabuhan musuh;


                                                                                           8
    4.   bila pengusaha kapal menggunakan atau menyuruh menggunakan kapalnya untuk
         perdagangan budak, pembajakan, pelayaran pembajakan yang terlarang atau
         untuk pengangkutan barang yang pemasukannya dilarang di negeri tujuan;
         (KUHP 324-327, 438-1 sub 21, 443 dst., 451.)
    5.   bila pengusaha kapal menggunakan kapalnya untuk pengangkutan barang
         terlarang, kecuali bila perjanjian kerjanya telah mengatur hal ini dengan tegas dan
         diadakan setelah pecahnya perang;
    6.   bila terhadapnya di kapal ada bahaya mengancam, bahwa ia akan dianiaya oleh
         nakhoda atau seorang penumpang; (KUHD 373a, 411-11.)
    7.   bila tempat menginapnya di kapal ada dalam keadaan yang merusak kesehatan
         buruh; (KUHD 328.)
    8.   bila jatah makan yang menjadi haknya tidak diberikan kepadanya atau tidak
         diberikan dalam keadaan baik; (KUHD 439.)
    9.   bila kapalnya kehilangan hak untuk memakai bendera Indonesia;
    10. bila perjanjian kerjanya diadakan untuk satu perjalanan tertentu atau lebih dan
        pengusaha kapal menyuruh kapalnya melakukan perjalanan lain.


Ketentuan ini tidak dapat diterapkan sepenuhnya mengingat terdapat ketentuan induk
berdasar Pasal 93 UU No. 13/ 2003 yang mengatur upah pekerja selama sakit, yaitu :
     a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;
     b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari
        upah;
     c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah;
        dan
     d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah
        sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.
        Hubungan antara KUHD dengan UU No. 13/2003, telah menerapkan dua prinsip
hukum perundang-undangan yaitu Lex specialis derogat legi generali     (ruang lingkup
materi muatannya tidak sama antara kedua perUUan yang mempunyai kedudukan yang
sama) dan prinsip hukum lex posterior derogat legi priori yang diterapkan apabila ada
peraturan yang kemudian dan peraturan yang lebih terdahulu dan mengatur tentang hal
yang sama maka yang berlaku adalah peraturan yang kemudian. Berlaku terhadap dua
peraturan yang mengatur masalah yang sama dalam hierarki yang sama. Antara Lex
specialis derogat legi generali dan Lex posterior derogat legi priori sering tidak
dibedakan , Untuk memudahkan dapat digambarkan sebagai berikut :

                Asas                             Materi                 Kedudukan

Lex specialis derogat legi generali            Tidak sama                   sama

dan Lex posterior derogat legi priori             sama                      sama


                                                                                           9
       Berkaitan dengan perjanjian kerja laut, dalam hal ini UU No. 13 Tahun 2003
sebagai ketentuan hukum yang baru tidak mengatur. Terhadap keadaan ini, dikatakan oleh
Peter Mahmud Marzuki, apabila:
      Peraturan perundang-undangan yang baru tidak memuat ketentuan yang dibutuhkan
      untuk situasi yang sedang dihadapi. Ketentuan demikian justru termuat di dalam
      peraturan perundang-undangan yang telah digantikan. Apabila ketentuan yang termuat
      di dalam peraturan perundang-undangan yang lama tersebut tidak bertentangan dengan
      landasan filosofis peraturan perundang-undangan yang baru , harus dapat dinyatakan
      bahwa ketentuan itu tetap berlaku melalui aturan peralihan peraturan perundang-
      undangan yang baru17
        Seharusnya perjanjian kerja laut dapat digunakan sebagai sarana perlindungan
hukum bagi anak buah kapal. Dari segi pengaturan masih sering mendasarkan pada
KUHD. Hal ini akan menimbulkan bias perlindungan hukum tatkala ABK
diinterpretasikan terpisah dari makna buruh / pekerja berdasarkan UU No. 13/2003. ...
Dari segi implementasi, pengaturan mengenai hak upah selama sakit, selain dari besarnya
biaya dan lamanya perawatan pengobatan, harus tetap diinterpretasikan sesuai dengan
ketentuan UU 13/2003.

Simpulan
        Perjanjian kerja laut (khusus ABK) merupakan sarana perlindungan hukum. Dalam
klausula- klausulanya harus memuat hak dan kewajibannya selama melakukan hubungan
kerja. Implementasi pengaturan perjanjian kerja laut masih terbatas pada KUHD yang
seharusnya diinterpretasikan sesuai dengan ketentuan UU 13/2003, misalnya yang
berkaitan dengan pemberian upah, upah selama sakit dan besar biaya dan batasan waktu
perawatan pengobatan.




17
     Mahmud Marzuki Peter, 2005:101

                                                                                     10
Daftar Pustaka

Asikin, Zainal , et.al., 1993, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, , Raja Grafindo Persada,
       Jakarta.http://www.batamtoday.com/news/read/2010/02/0901/19721.Aksi-
       Penyelundupan-Hanya- Diganjar-UU-Pelayaran.html

http://yuhendrablog.wordpress.com/2008/04/09/uu-pelayaran-di-sahkan-pelindo-esaknafas

http://abm2006.multiply.com/reviews/item/19

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/04/09/Ekonomi/eko01.htm

Philipus M. Hadjon, 1994, Perlindungan hukum dalam negara hukum Pancasila,
       Makalah disampaikan pada symposium tentang politik, hak asasi dan pembangunan
       hukum Dalam rangka Dies Natalis XL/ Lustrum VIII, Universitas Airlangga, 3
       November 1994.

-------, 2007,.Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia (suatu studi tentang Prinsip-
         prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan
         Umum dan pembentukan peradilan administrasi), Peradaban.


Indiarso dan Mj Saptenno, 1996, Hukum perburuhan perlindungan hukum bagi tenaga
       kerja dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Karunia, Surabaya

Mahmud Marzuki, Peter, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta.




                                                                                        11
edia, Jakarta.




                                                                                        11

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:5619
posted:12/21/2010
language:Indonesian
pages:11