Docstoc

Serikat Buruh

Document Sample
Serikat Buruh Powered By Docstoc
					    PETA HAK BERSERIKAT BURUH DI INDONESIA

                           Asri Wijayanti, S.H.,MH.1


        Hak berserikat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Secara umum
pengaturannya di dalam Pasal 20 Piagam PBB, Pasal 22 Kovenan Hak Sipil dan
politik (yang diratifikasi dalam UU No. 12 Tahun 2005) dan Pasal 8 Kovenan hak
sosial, ekonomi dan budaya (yang diratifikasi dalam UU No. 11 Tahun 2005).
Sedangkan dalam UUD 1945 diatur pada Pasal 28 E ayat (3).
        Pasal 20 Piagam PBB, yaitu everyone has the right to freedom of peaceful
assembly and association. No one may be compelled to belong to an association.
Pasal 22 Kovenan Hak Sipil dan politik, yaitu
    1. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain,
       termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh
       untuk melindungi kepentingannya.
    2. Tidak satu pun pembatasan dapat dikenakan pada pelaksanaan hak ini,
       kecuali jika hal tersebut dilakukan berdasarkan hukum, dan diperlukan
       dalam masyarakat yang demokratis untuk kepentingan keamanan nasional
       dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan terhadap
       kesehatan atau moral masyarakat, atau perlindungan terhadap hak dan
       kebebasan orang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah pelaksanaan
       pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan polisi dalam
       melaksanakan hak ini.
    3. Tidak ada satu hal pun dalam pasal ini yang memberi wewenang pada
       Negara-negara Pihak pada Konvensi Organisasi Buruh Internasional 1948
       mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berserikat
       untuk mengambil tindakan legislatif yang dapat mengurangi, atau
       memberlakukan hukum sedemikian rupa sehingga mengurangi, jaminan
       yang diberikan dalam Kovensi tersebut.

        Pasal 8 Kovenan hak sosial, ekonomi dan budaya, yaitu :
    1. Negara-negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menjamin:
        a. Hak setiap orang untuk membentuk serikat pekerja dan bergabung
           dengan serikat kerja pilihannya sendiri, yang hanya tunduk pada
           peraturan organisasi yang bersangkutan, demi kemajuan dan
           perlindungan kepentingan ekonomi dan sosialnya. Tidak boleh ada

1
  Dosen Kopertis Wilayah VII dpk FH Universitas Muhammadiyah Surabaya
(asri1wj@yahoo.com-)



                                                                              1
          pembatasan pelaksanaan hak ini, kecuali pembatasan-pembatasan yang
          ditetapkan undang-undang dan yang diperlukan dalam suatu
          masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau
          ketertiban umum, atau untuk perlindungan hak dan kebebasan orang
          lain.
      b. Hak setiap pekerja untuk membentuk federasi-federasi atau konfederasi-
          konfederasi nasional, dan hak konfederasi nasional untuk membentuk
          atau bergabung dengan organisasi serikat pekerja internasional.
      c. Hak serikat pekerja untuk bertindak secara bebas, tidak dapat dikenai
          pembatasan apapun selain pembatasan-pembatasan yang ditetapkan
          hukum dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi
          kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum atau untuk
          perlindungan hak dan kebebasan orang lain.
      d. Hak untuk melakukan pemogokan asalkan pelaksanaannya sesuai
          dengan hukum Negara yang bersangkutan.
   2. Pasal ini tidak menghalangi dikenakannya pembatasan yang sah atas
      pelaksanaan hak tersebut oleh anggota angkatan bersenjata, kepolisian
      atau pemerintahan Negara.
   3. Tidak satupun ketentuan dari pasal ini memberikan kewenangan kepada
      Negara-Negara Pihak Konvensi Internasional Organisasi Buruh
      Internasional 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak
      Berorganisasi untuk mengambil langkah legislatif apapun yang akan
      mengurangi atau menerapkan hukum sedemikian rupa sehingga akan
      mengurangi jaminan-jaminan yang telah diberikan Konvensi itu. Hak
      untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja berhubungan erat
      dengan hak atas kebebasan berserikat, yang diakui secara luas pada semua
      hukum internasional tentang hak asasi manusia. Bersama dengan hak
      untuk melakukan pemogokan, hak ini bersifat dasar apabila hak para
      pekerja dan warga negara lain berdasarkan Kovenan ini akan diterapkan.

       Tiga ketentuan internasional itu menjadi dasar amandemen Pasal 28 E ayat
(3) UUD 1945, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat. Secara khusus ILO mengatur tentang hak berserikat
bagi buruh dalam Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak
Berorganisasi tahun 1948 No. 87 dengan Konvensi Hak Berorganisasi dan
Berunding Kolektif    tahun 1949 No. 98. Konvensi ILO No. 98 merupakan
kelanjutan dari Konvensi ILO No. 87 dan keduanya mengatur tentang :
   1. jaminan kebebasan berserikat tanpa perbedaan apapun
   2. kebebasan berserikat tanpa izin terlebih dahulu
   3. kebebasan memilih




                                                                             2
   4. kebebasan organisasi untuk berfungsi : menjamin kerangka kegiatan ;
       administrasi, aktivitas dan program
   5. hak untuk mengorganisasi
   6. perundingan dan kesepakatan kolektif
   7. hak-hak dan kemerdekaan sipil srikat pekerja
       Indonesia sudah meratifikasi kedua konvensi itu, tetapi penuangannya
berbeda dalam peraturan perundang-undangan. Konvensi ILO No. 98 diratifikasi
dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1956 tentang ratifikasi Konvensi ILO No.
98 mengenai berlakunya dasar-dasar dari hak untuk berorganisasi dan untuk
berunding bersama (TLN No. 42 tahun 1956). Konvensi ILO No. 87 diratifikasi
hanya dengan Keputusan Presiden RI No. 83 Tahun 1998 tentang pengesahan
Konvensi ILO No. 87 mengenai kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk
berorganisasi, (LN No. 98 Tahun 1998).
       Kedua konvensi itu dimaksudkan sebagai dasar terbentuknya Undang-
Undang No. 21 Tahun 2000, ttetapi karena penuangan ratifikasi Konvensi 87
hanya dengan Kepres menjadikan tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam
Undang No. 21 Tahun 2000.
       Ada tidaknya jaminan hak berserikat buruh di Indonesia, dapat dilihat dari
sejarah perkembangan yang terjadi. Berdasarkan kurun waktu gerakan Serikat
Buruh, maka perkembangan hak berserikat di Indonesia dapat dibagi dalam 9
masa, yaitu :
   1. Masa penjajahan Hindia Belanda (Sebelum tahun 1879)
   2. Masa munculnya gerakan Serikat Buruh di Indonesia (1879- 1945)
   3. Masa Revolusi (17 Agustus 1945 – 1959)
   4. Masa demokrasi terpimpin (5 Juli 1959 – 1965)
   5. Masa Orde Baru (30 September 1965 – 1998)
   6. Masa Reformasi sampai dengan sekarang.




1. Masa penjajahan Hindia Belanda (Sebelum tahun 1879)




                                                                               3
        Lahirnya gerakan buruh yang merupakan bagian dari hak berserikat di
Indonesia dilatarbelakangi oleh pengalaman sejarah buruh yang diperlakukan
sewenang-wenang oleh majikan. Munculnya gerakan serikat buruh pada masa
pemerintahan Hindi Belanda, dilatar-belakangi keadaan dimana tanah-tanah
kosong dapat diusahakan tersedia dengan luas dan tidak terbatas serta mudah
diperoleh, sedangkan tenaga kerja yang tersedia sangat terbatas. 2                    Untuk
mengatasai keterbatasan jumlah tenaga kerja maka buruh-buruh didatangkan
dengan mengeluarkan biaya besar dari Cina dan Keling melalui Semenanjung
Malaka. Untuk itu perlu adanya kepastian bahwa mereka tidak akan memutus
hubungan kerjanya setelah tiba di Sumatra Timur.3 Peraturan yang dikeluarkan
pada masa ini adalah :
    1. Politiestraf Reglement Stbl. 1829 No. 8. yang isinya larangan pemutusan
       hubungan kerja secara sepihak dari pembantu rumah tangga. Peraturan itu
       ditujukan hanya untuk pembantu rumah tangga, kenyataannya
       dipergunakan untuk semua perjanjian kerja.4
    2. Politiestraf Reglement voor European in Indie Stbl. 1872 No. 111. dan
       Politiestraf Reglement voor European in Inlandens in Indie Stbl. 1872 No.
       112 .Ketentuan Stbl. 1872 No. 111 dianggap sebagai peraturan mati karena
       buruh dari golongan Eropa dianggap tidak termasuk buruh biasa (gewone
       arbeiders). Stbl. 1872 No. 112 mengatur tentang poenale sanctie bagi
       buruh yang menolak melakukan pekerjaan atau memutuskan hubungan
       kerja berlawanan dengan majikan berupa pidana denda sejumlah f.16
       sampai dengan f. 25 atau bekerja tanpa upah pada pekerjaan-pekerjaan
       umum selama 7 sampai 12 hari bagi buruh yang memutus hubungan kerja
       secara sepihak.
    3. Stbl. 1879 No. 203 Pasal 328 A KUHPidana yaitu dihukum dengan
       hukuman dari sebulan sampai enam bulan atas barang siapa yang dengan
       maksud merugikan majikan, bila sudah menerima panjar untuk bekerja,
       tidak melakukan pekrjaan yang telah ditentukan padanya.
    4. Koeli Ordonantie Stbl. 1880 No. 133. terdapat asas poenale sanctie.
       Majikan yang memutus hubungan kerja sepihak dikenai denda sebesar
       f.100, sedangkan bagi buruh f.25 (di Sumatera Barat sebesar f.50) .
       Sepintas besarnya denda itu sudah memperhatikan perbedaan kemampuan
       ekonomi/penghasilan majikan dengan buruh, padahal bagi majikan F. 100
       hanya merupakan upah untuk satu atau dua hari sedangkan f. 25 bagi
       buruh adalah upah 2 atau 3 bulan dan di Sumatera Barat adalah 4 atau 5

2
  HP Rajagukguk, “Perlindungan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja : suatu tinjaun dari sudut
sejarah hukum”, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 29.
3
  HP Rajagukguk, Ibid., h. 35
4
  HP Rajagukguk, Ibid., , h. 36.



                                                                                              4
       bulan. Ancaman hukuman bagi majikan hanya berupa denda, sedangkan
       bagi buruh berupa denda atau tutupan. Selain itu terdapat bantuan polisi
       untuk memaksa buruh yang telah selesai menjalankan hukuman supaya
       kembali ke perkebunan untuk dipekerjakan lagi.
    5. Amandemen Blaine mengenai perubahan tarif bea masuk. Dilarang
       mengimpor produk-produk yang dihasilkan oleh narapidana atau oleh
       buruh yang bekerja di bawah paksaan atau dengan poenale sanctie.
       Ketentuan itu akan diberlakukan mulai 1 Januari 1932 dan mengancam
       keberadaan kebun-kebun tembakau di sumatera Timur (Deli).5



2. Masa munculnya gerakan Serikat Buruh di Indonesia (1879-
    1945).
        Gerakan serikat buruh dimulai sejak abad 19. Pada tahun 1879 lahir
Nederland Indische Onderwys Genootschap (NIOG) atau serikat pekerja guru
                     6
Hindia Belanda.          Munculnya gerakan serikat buruh di Hindia Belanda
dipengaruhi oleh pertumbuhan pergerakan buruh sekitar tahun 1860 – 1870 di
Nederland. Pada tahun 1878 atas pengaruh sosial demokrat, maka perkembangan
selanjutnya telah menimbulkan berdirinya NAS (National Arbeids Secretariaat)
sebagai induk organisasi.7
        Pendirian NIOG, ini selanjutnya disusul lahirnya beberapa Serikat Buruh,
seperti :
    1. Serikat Buruh Pos (Pos Bond) 1905
    2. Serikat Buruh Perkebunan (Cultuur Bond) dan Serikat Buruh Gula (Zuiker
        Bond) 1906.
    3. Serikat Pegawai Pemerintah, 19078
        Pendirian serikat buruh pada awalnya hanya beranggotakan orang –orang
dari bangsa Belanda yang berpangkat tinggi dan menengah. Hal ini mengingat
semua orang Belanda yang datang ke Hindia Belanda diberi jabatan pemimpin.9
Sementara pegawai yang berasal dari orang pribumi tidak dapat menjadi anggota

5
  HP Rajagukguk, Ibid., h. 35 – 47..
6
  Sentanoe Kertonegoro, Gerakan serikat Pekerja (Trade Unionism) Studi kasus Indonesia dan
negara-negara Industri., Yayasan Tenaga Kerja Indonesia( YTKI), Jakarta, 1999, h.8
7
  Sandra, Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia, TURC, Jakarta, 2007, h. 4.
8
  Sentanoe Kertonegoro, loc.cit.
9
  Sandra, op.cit., h. 5.



                                                                                             5
karena terkait dengan jabatannya. Keadaan ini mendorong pegawai yang berasal
dari pribumi untuk ikut serta membentuk suatu organisasi.
     Pada masa itu, para buruh pribumi di berbagai perusahaan dan kantor swasta
     dan pemerintah mulai mempunyai gagasan untuk mendirikan Serikat Buruh
     pribumi sendiri, tanpa warga negara asing. Gagasan tersebut timbul karena
     berbagai jenis industri barang dan jasa mulai tumbuh dan berkembang. Para
     buruh pribumi mulai mengerti dan sadar akan hak-hak dan kepentingan buruh,
     seperti syarat dan kondisi kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, upah dan
     jaminan sosial, dan kesejahteraan tenaga kerja. Pada saat itu, mereka mulai
     berpikir untuk mendirikan Serikat Buruh sebagai wadah perjuangan untuk
     memperbaiki nasib kaum pekerja pribumi.10

         Adanya kenyataan yang ada diantara tahun 1897 sampai dengan tahun
1907 kaum buruh bangsa kita belum mempunyai perserikatan sendiri, sebenarnya
terletak pada keadaan belum adanya pemimpin pada masa itu yang dapat
menyalurkan keinginan-keinginannya dalam satu bentuk yang dapat dijadikan alat
perjuangan.11
         Pada tanggal 20 Mei 1908, lahir gerakan kebangsaan “Boedi Oetomo”
yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pada tahun 1912 berdiri
Sarekat Dagang Islam (SDI) yang bergerak di bidang ekonomi dan perdagangan.
Lahirnya dua gerakan kebangsaan tersebut berpengaruh besar terhadap tumbuh
berkembangnya gerakan Serikat Buruh. Mulai saat itu lahirlah Serikat Buruh -
Serikat Buruh baru, yaitu :
             1. Vereniging van spoor en trem personeel (VSTP) atau Serikat
                Buruh Kereta api dan term 1908.
             2. Perkumpulan Bumi Putera Pabean (PBPP), 1911.
             3. Persatuan Guru Bantu (PGB) 1912
             4. Serikat Buruh Kereta Api (Spoor Bond) 1913.
             5. Persatuan pegawai Pegadaian Bumi Putera (PPPB) 1914
             6. Serikat Buruh Perusahaan Partikelir (SPPP) 1915
             7. Opium Regie Bond (ORB) 1916.
             8. Serikat Buruh Pabrik Gula, 1917
             9. Personeel Fabrik Bond (PFB). 191712




10
   Sentanoe Kertonegoro , loc.cit.
11
   Sandra, ibid., h. 7.
12
   Sentanoe Kertonegoro , loc.cit.



                                                                              6
           Dari kalangan TiongHoa pada 19 September 1909 di Jakarta dibentuk
Tiong Hoa Sim Gie yang dipimpin oleh Lie Yann Hoei                 kemudian diganti
namanya menjadi Tiong Hoa Keng Kie Hwee. Yang dikemudian hari menjadi inti
dari Federasi Kaum Buruh Tionghoa.13 Sampai tahun 1917, jumlah Serikat Buruh
sudah cukup banyak, sehingga pada waktu itu para pemimpin Serikat Buruh
mempunyai keinginan ke arah terciptanya persatuan dan kesatuan kaum buruh
dalam satu wadah yang              kuat. Dari keinginan para pemimpin Serikat Buruh
tersebut, pada 1919 lahir Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB) dengan
ketua Semaoen, Wakil ketua Soerjopranoto, Penulis H Agoes Salim dan
bendahara Alimin.14

           Keberadaan serikat buruh saat itu mendorong untuk mewujudkan hak
berserikat dalam bentuk mogok. Aksi mogok itu dipengaruhi adanya keadaan
peraturan perburuhan yang sangat memberatkan buruh disamping adanya tindakan
sewenang-wenang dari majikan. Poenale sanctie masih diterapkan. Berdasarkan
ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan tentang mempekerjakan buruh yang terdapat
dalam Ordonantie tanggal 3 Oktober 1911 Stbl 1911 No. 540, yaitu :
       Dipidana dengan kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-
       banyaknya f. 100. seorang buruh yang bersalah membangkang terhadap atau
       menghina ataupun mengancam majikan atau pegawainya mengaduhkan,
       berkelahi dan mabok sepanjang kesalahan itu tidak dipidana menurut Kitab
       Undang-Undang Hukum Pidana.

Besarnya denda             bagi buruh yang melakukan pelanggaran, menaglami
peningkatan jika dibandingkan dengan Koeli Ordonantie Stbl. 1880 No. 133 yang
hanya menerapkan denda sebesar f.25. Tampak sekali pemerintah Hindia Belanda
sangat mengutamakan kepentingan majikan dalam menjamin kelangsungan
hubungan kerja. Keadaan inilah yang mendorong terjadi aksi- aksi mogok kerja
yang menuntut perbaikan nasib buruh pada tahun 1920 – 1925, yaitu :
       1. Tahun 1920, para buruh anggota PFB mogok kerja, menuntut majikan
          supaya mau mengakui keberadaan Serikat Buruh mereka.


13
     Sandra, op.cit.., h. 12.
14
     Sentanoe Kertonegoro, ibid.



                                                                                 7
     2. Tahun 1922, para buruh pelabuhan Surabaya melancarkan aksi mogok
        kerja menuntut perbaikan nasib.
     3. Tahun 1923, pegawai kereta api mogok kerja. Tuntutan Serikat Buruh
        waktu itu kurang berhasil. 15

Keadaan banyaknya aksi mogok yang dilakukan oleh buruh ditambah dengan
masa malaise akibat perang Dunia I yang berakhir tahun 1918 membuat
pemerintah Hindia Belanda mengkonsepkan mogok sebagai perbuatan kriminal.
Pemerintah kolonial Hindia Belanda melarang aksi mogok kerja dengan
mengeluarkan Undang-Undang tentang larangan mogok kerja yang dimasukkan
pada Pasal 161 bis KUH Pidana yaitu : Barangsiapa yang menyebabkan
timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan penghancuran kehidupan
ekonomi masyarakat, diancam dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 5
tahun atau denda setinggi-tingginya 1000 gulden. Pasal 161 bis ini dimasukkan ke
dalam KUH Pidana pada tahun 1926 pada dasarnya dimaksudkan untuk
menanggulangi pemogokan yang dilakukan oleh buruh perkebunan tebu, buruh
pabrik gula dan buruh kereta api.16
        Sejak awal, para buruh yang ingin mendirikan Serikat Buruh di tempat
kerja selalu dihalangi majikan. Caranya adalah dengan memperpanjang jam kerja,
supaya para buruh tudak mempunyai waktu dan kesempatan untuk berserikat.
Upah dan jaminan sosial, syarat dan kondisi kerja, kesehatan dan keselamatan
kerja tidak diperhatikan. Hubungan kerja majikan buruh berjalan konfrontatif,
majikan menolak perundingan kolektif.

     Penekanan dan pembatasan majikan terhadap Serikat Buruh justru malah
     mendorong gerakan Serikat Buruh. Serikat Buruh menggalang persatuan dan
     kesatuan. Gerakannya meningkatkan fungsi dan pereanan serta menjalin
     hubungan dengan organisasi Serikat Buruh Internasional. Pada tahun 1923,
     VSTP menjadi anggota International Federation of trade Union (IFTU) yang
     berkantor pusat di Moskow Rusia. Serikat Buruh Pelabuhan yang didirikan di
     Semarang dan Surabaya bergabung dengan Serikat Buruh Kelautan India yang
     sekretariatnya di Amsterdam, Nederland.17


15
   Ibid.
16
   Aloysius Uwiyono, Hak mogok di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001, h.
30.
17
   Sentanoe Kertonegoro, op. cit., h. 9.



                                                                                          8
             Banyaknya gerakan dan aksi mogok yang dilakukan oleh Serikat Buruh,
mendorong pemerintah india Belanda untuk melakukan tindakan yang lebih keras.
Pada tahun 1930, suatu Serikat Buruh yaitu Serikat Kaum Buruh Indonesia
(SKBI) dibubarkan oleh pemerintah kolonial, karena dicurigai ikut aktif dalam
kegiatan perjuangan kebangsaan.18
             Untuk meneruskan perjuangan SKBI, pada 1932 didirikan dua Serikat
Buruh oleh dr Soetomo, yaitu Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri (PVPN) dan
persatuan Serikat Pekerja Indonesia (PSPI). Meskipun mendapat tekanan dan
pembatasan ketat dari Pemerintah Kolonial, dua Serikat Buruh tersebut sempat
melakukan aksi mogok kerja di Surabaya, menuntut perbaikan nasib dan
kebebasan berserikat. Risikonya, para pemimpin dan aktivis Serikat Buruh
ditangkap dan ditahan, sehingga hubungan anggota pemimpin terputus. Fungsi
dan aktivitas Serikat Buruh menjadi terhenti.
             Pada tahun 1938 terdapat Aanvullene Plantersregeling / AmvB (peraturan
perburuhan di perusahaan perkebunan) tanggal 17 Januari 1938 Stbl No. 98. dan
Arbeidsverordening Nijverheidsbedrijven (Peraturan Pelaksanaan peraturan
Perburuhan di perusahaan perindustrian dalam Regeringsverordering tanggal 21
Juli 1948 stbl No. 162. Kedua peraturan itu pada dasarnya mengatur tentang hak
dan kewajiban antara majikan dan buruh, belum ada ketentuan yang berkaitan
dengan hak berserikat. Pada tahun 1940, Pemerintah kolonial mengeluarkan
Ordonansi         Regeling   Arbeidsverhouding   (ORA)   yang   mengatur    tentang
perlindungan kaum pekerja di perusahaan swasta.

       Peraturan ini memberi peluang bagi aktivis dan kader Serikat Buruh untuk
       memulai kembali menggalang persatuan dan kesatuan kaum pekerja (pribumi)
       ke dalam satu wadah Serikat Buruh yang kuat. Kesempatan tersebut
       dimanfaatkan oleh PVPN untuk membentuk panitia Penasehat Pembantu
       Pegawai Partikelir (P5) dengan tugas : memberi nasehat, petunjuk, dan
       bimbingan kepada kaum pekerja pribumi dalam hal mendirikan Serikat Buruh
       di perusahaan tempat kerja. P5 juga berfungsi sebagai perantara bagi Serikat
       Buruh untuk memperoleh pengakuan dari majikan atas keberadaan Serikat
       Buruh di setiap perusahaan swasta. P5 ternyata dapat mendorong berdirinya
       Serikat Buruh di perusahaan-perusahaan swasta. Serikat Buruh- Serikat Buruh

18
     Ibid.



                                                                                 9
     yang baru lahir segera bergabung ke dalam Serikat Buruh yang sudah ada. Di
     Solo, berdiri Gabungan Serikat Pekerja Partikelir Indonesia (GSPPI). Pada
     pertengahan 1941, GSPPI mengadakan konperensi di Semarang dihadiri 7
     Serikat Buruh tingkat nasional, 22 Serikat Buruh tingkat nasional, 22 Serikat
     Buruh lokal dan 2 Gabungan SP Regional.19


         Pada 8 Desember 1941, pemerintah Kolonial Belanda mengumumkan
perang melawan Jepang. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah pada Jepang
tanpa syarat, dan wilayah bekas Hindia Belanda diduduki Pemerintah Balatentara
Jepang.
     Pada masa pendudukan Jepang, semua gerakan Serikat Buruh tidak tampak
     kegiatannya. Para pekerja dijadikan romusha, kerja paksa, kurang makan,
     tanpa upah, dipekerjakan membuat landasan kapal terbang, jalan raya, rel
     kereta api dan bernagai sarana perang. Kesehatan dan keselamatan kerja tidak
     dperhatikan, penyiksaan dan penganiayaan sering terjadi, serta banyak pekerja
     yang dikirim ke Malaka, Birma dan Thailand dijadikan romusha, banyak yang
     tidak dapat kembali ke tanah air, atau meninggal dunia.20

         Sebagai contoh Gabungan Serikat- setikat Pekerja Partikelir Indonesia
(GASPI) menyerukan kepada semua anggotanya supaya bekerja terus dengan
tenang dan tertib guna menjaga organisasinya masing-masing, apabila keadaan
sudah lampau dapat meneruskan kembali pekerjaannya. 21        Selama 1942-1945,
semua gerakan kebangsaan, gerakan Serikat Buruh, dan gerakan organisasi
kemasyarakatan apapun bentuk dan ideologinya dibubarkan Pemerintah
Balatentara Jepang. Seluruh sumber daya alam serta harta kekayaan rakyat
dirampas, dan dikuras habis. 22
         Kondisi yang memilukan ini tidak memadamkan semangat dan jiwa
perjuangan gerakan kebangsaan, gerakan Serikat Buruh serta gerakan politik dan
kemasyarakatan yang bersama-sama seluruh rakyat melawan Balatentara Jepang.
Akhirnya perjuangan berhasil dan Indonesia memperoleh kemerdekaannya.




19
   Sentanoe Kertonegoro, Ibid., h 9-11.
20
   Ibid
21
   Sandra, op.cit.., h. 52.
22
   Sentanoe Kertonegoro, op.cit., h. 11.



                                                                               10
3. Masa Revolusi (17 Agustus 1945 – 1959)
        Pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Republik Indonesia
diproklamirkan. Tanggal 18 Agustus 1945 diberlakukan undang-Undang Dasar
1945. Pasal 28 UUD 1945, yaitu Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan
Undang- Undang. Pada 19 september 1945, terbentuklah barisan buruh Indonesia
(BBI) dengan tujuan untuk ikut serta dalam mempertahankan kemerdekaan RI.
Karena tujuannya bersifat umum, maka semua SP dianggap menjadi anggota BBI.
Pada kongres di Solo, 17 Nopember 1945, BBI mengalami perpecahan dalam dua
kubu.
     a. Kubu SP yang menghendaki agar BBI menjadi gerakan politik dengan
        mendirikan Partai Buruh Indonesia (BBI).
     b. Kubu SP yang menghendaki agar BBI tetap bergerak di bidang sosial-
        ekonomi.

     Kubu kedua ini kemudian mengadakan kongres sendiri di Madiun, 21 Mei
     1946, dimana mereka mendirikan Gabungan Serikat Buruh Indonesia
     (GABSI) dengan tujuan meningkatkan taraf hidup anggotanya. Dalam
     perjalannyan GABSI bergabung dengan Gabungan Serikat Buruh Vertikal
     (GASBEV) pada 29 Nopember 1946, dan berganti nama menjadi Sentral
     Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Dalam kongresnya di Malang
     Mei 1947, SOBSI memastikan diri berkiblat ke komunis Internasional.
     Kemudian SOBSI ikut terlibat dalam pemberontakan PKI-Muso di Madiun,
     September 1948. Di kemudian hari SOBSI ternyata, juga terlibat dalam G-30
     S/PKI 1965.23


        Pada 1949, Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan RI. Semula negara
berbentuk federal (RIS), kemudia pada 1950 berubah menjadi negara kesatuan.
Sambil menunggu berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang
menganut pemerintahan demokrasi perlementer. Indonesia menjadi anggota ILO
pada Konpernsi Perburuhan Internasional yang ke-33 di Geneve tahun 1951. 24


23
  Sentanoe Kertonegoro
24
  Menteri Perburuhan, “Perdjoangan kita dalam lapangan Perburuha”, Tindjauan masalah
perburuhan 1951, h. 9.



                                                                                       11
Pada bulan Juli 1951, telah diadakan kongres atau konpernsi Serikat Buruh antara
lain :
         1.    Serikat Buruh Perindustrian/Kerajinan Salatiga
         2.    Serikat Buruh Pegadaian di Jogjakarta
         3.    Serikat Buruh Bea dan Tjukai di Surabaya
         4.    Serikat Buruh Percetakan Indonesia di Kediri dan Magelang
         5.    Serikat Buruh Pajak bumi di Magelang
         6.    Persatuan guru bantu di Bandung
         7.    Serikat Buruh Gas dan listrik di Jogjakarta
         8.    Gabungan Serikat Buruh Indonesia di Jakarta
         9.    Konperensi ikatan bidan indonesia.


Adapun hasilnya memutuskan antara lain :
           1. Desakan kepada pemerintah untuk mencabut larangan mogok,
           2. perbaikan peraturan gaji pegawai.
           3. Penggantian     tenaga    asing     dengan   tenaga-tenaga   bangsa
              indonesia.(Perindustrian dan kerajinan).
           4. supaya dalam panitia penyelesaian pertikaian perburuhan duduk wakil
              buruh .(Perindustrian dan kerajinan).
           5. supaya selekas mungkin dikeluarkan Undang-Undang pengakuan
              serikat buruh (SB Bea dan Tjukai).
           6. Supaya diusahakan adanya Kongres Buruh Umum (SBGLI dan SB
              Pegadaian).25

           Pada tahun 1951 untuk mengatasi masalah perburuhan, keluarlah UU
Darurat No. 16 Thun 1951 yang membentuk lembaga Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kekuasaan Militer
Pusat No. 1 Tahun 1951 tanggal 13 Februari 1951

           Dalam masa 1950 an, lahir sekitar 150 SP nasional, ratusan SP lokal dan 7
federasi SP. Dasar dan asasnya beraneka ragam, tetapi program dan kegiatannya
dititik beratkan di bidang politik sehingga melupakan tugas utamanya membela
dan memajukan kepentingan umum pekerja. Dalam masa liberalisme tersebut,
jumlah partai politik tumbuh berkembang dengan pesat.

25
     Situasi perburuhan dalam negeri, Tindjauan masalah perburuhan 1951, h. 83.



                                                                                  12
       Banyak partai politik juga mendirikan Serikat Buruh sebagai onderbouw
       masing-masing partai dengan maksud untuk mengumpulkan jumlah anggota
       sebanyak-banyaknya guna memperoleh suara dalam Pemilihan umum
       pertama tahun 1955. Hal itu dimungkinkan dengan keluarnya Peraturan
       Menteri Perburuhan No. 90 tahun 1955 tentang Pendaftaran Serikat Buruh
       yang sifatnya liberalistis. Menurut peraturan tersebut, pendirian Serikat Buruh
       syaratnya sangat ringan, cukup memiliki Anggaran Dasar, sususnan pengurus
       dan daftara nama anggota tanpa ketentuan minimumnya, seperti jumlah
       anggota, luas wilayah, perangkat organisasi.26

             Banyak Serikat Buruh menjadi organ partai politik yang ikut kampanye
untuk Pemilihan Umum 1955. Adapun               Serikat Buruh yang lahir menjelang
Pemilu 1955 termasuk :

       1.  Serikat Buruh Islam indonesia (SBII), Solo 1947, organ partai Masyumi.
       2.  Gabungan Serikat Buruh revolosioner Indonesia (GASBRI), 1948.
       3.  Himpunan Serikat-Serikat Buruh Indonesia (HSSBI) 1949.
       4.  Sentral Organisasi Buruh seluruh Indonesia (SOBSI) muncul kembali 27
           Desember 1949, setelah pada tahun 1948 non aktif karena terlibat
           pemeberontakan PKI-Muso di Madiun.
       5. Badan permusyawaratan buruh seluruh Indonesia (BPBSI), 1950.
       6. Sentral organisasi Buruh Republik Indonesia (SOBRI), Bandung 1951,
           organ partai Murba
       7. Kesatuan Buruh Seluruh Indonesia (KBSI), Bandung, 1952, organ Partai
           sosialis Indonesia.
       8. Kesatuan buruh kerakyatan Indonesia (KBKI) Surabaya, 1952, organ
           Partai Nasional Indonesia.
       9. Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), 1955, organ Nahdatul
           Ulama.
       10. Gabungan Serikat Buruh Sarekat Islam Indonesia (GOBSI Indonesia)
           1955, organ Partai Sarekat Islam Indonesia.
       11. Kesatuan Pekerja Kristen Republik Indonesia (KESPEKRI), 1955, organ
           Partai Kristen Indonesia.27

             Keadaan tahun 1950an banyak terdapat gerakan Serikat Buruh dalam aksi
mogok. Menurut menteri perburuhan saat itu,
       adanya organisasi-organisasi buruh yang tidak teratur rapi dengan tiada
       disiplin dan kesadaran. Kementrian Perburuhan akan menghadapi alat-alat

26
     Sentanoe Kertonegoro, Ibid., h. 12 – 15.
27
     Ibid.




                                                                                   13
     buruh yang rapoh, yang sukar dibawa ke arah pekerjaan yang konstruktif.
     Bahkan pengalaman menyatakan bahwa alat-alat kaum buruh yang semacam
     itu hanyalah menjadi perintang belaka. Perintang bagi organisasi-organsisasi
     yang sudah geconsolideerd dan perintang pula bagi usaha-usaha dari
     Kementrian perburuhan.28

Pernyataan itu tidak seluruhnya benar. Pada umumnya tuntutan buruh dalam
tahun 1951 adalah mengenai :

     1. kenaikan upah dan tundjangan-tundjangan
     2. perbaikan syarat-syarat kerja
     3. perbaikan jaminan sosial
     4. gratifikasi dan hadiah
     5. pembatalan pemecatan (ontslag) atau pemindahan
     6. pelaksanaan peraturan- peraturan pemerintah
     7. pengakuan serikat buruh
     8. pembayaran upah selama mogok
     9. penghapusan peraturan-peraturan yang bersifat diskriminatif
     10. pelaksanaan perjanjian-perjanjian perburuhan.29

        Apabila dilihat dari isinya, tuntutan buruh saat ini banyak yang layak
menurut rasa keadilan dan kewajaran,
     tetapi karena belum ada landasan hukum untuk mengabulkannya dan banyak
     dari tuntutan tersebut dianggap ditunggangi kepentingan politik seolah
     ditujukan untuk merongrong kedudukan partai Masyumi dan PSI. Pemerintah
     yang didukung partai Masyumi dan PSI cenderung bersikap defensif.
     Masyumi dan PSI dituduh sebagai partai pembela kapitalis, komprados dan
     musuh buruh, sedangkan PNI yang tidak diikut sertakan Natsir dalam Kabinet
     yang dipimpinnya dianggap sebagai partai pentolan buruh dalam barisan yang
     sama dengan PKI, sehingga partai waktu itu dibagi dalam 2 kubu, yaitu Partai
     Politik yang dianggap berpihak pada buruh dan partai yang anti buruh.30

        Selanjutnya perkembangan berdirinya Serikat Buruh setelah diadakannya
Pemilu 1955, masih banyak diantaranya adalah :
     1. Kongres Buruh Islam merdeka (KBIM) 1956.
     2. Sentral Organisasi Buruh Pancasila (SOB Pancasila), 1957, organ Partai
        Katolik.


28
   Menteri Perburuhan, “Perdjoangan kita dalam lapangan Perburuha”, Tindjauan masalah
perburuhan 1951, h. 3.
29
   K, “Usaha penjelesaian perselisihan perburuhan dalam tahun 1951” Tindjauan masalah
perburuhan No. ½ Th IV, Mei-Juni 1952, h. 3.
30
   HP Rajagukguk, op.cit., h.. 122.



                                                                                        14
       3. Persatuan Organisasi Buruh Pancasila (Kubu Pancasila), 1961, organ
          Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).
       4. Gabungan Buruh Muslimin Indonesia (GERBUMI), 1961, organ Partai
          PERTI.
       5. Ikatan karyawan Muhammadiyah (IKM), 1961, organ Muhammadiyah.
       6. Kesatuan Karyawan Buruh (KEKARBU), 1960, organ MKGR.
       7. Kesatuan Buruh Marhaenisme (KBM), 1964, organ Partai Nasional
          Indonesia.
       8. Konsentrasi Golongan Karya Buruh (KONGKARBU), 1968, organ
          SOKSI.
       9. Persatuan Karyawan dan Buruh Indonesia (PERKABI), 1968, organ
          KOSGORO.

           Keinginan untuk menyederhanakan kehidupan partai politik tetap ada,
namun berhubung Undang-Undang Pemilu saat itu mengacu sistem liberalistis,
maka tidak kurang dari 29 partai politik yang muncul dalam DPR hasil Pemilu
1955. Sebagai rentetan perjuangan pengembalian Irian Jaya yang merupakan
bagian dari bekas Hindia Belanda, pada 1956. Pemerintah mulai mengambil alih
perusahaan-perusahaan milik Belanda (nasionalisasi). Oleh karena itu Serikat
Buruh - Serikat Buruh perlu dikoordinir kegiatannya agar tidak mengganggu
perekonomian. Untuk kepentingan tersebut, dibentuk kerjasama Serikat Buruh
dengan pihak militer guna menjamin stabilitas ekonomi. Serikat Buruh yang
tergabung dalam BKS BUML adalah : KBKI, SOBSI, KBSI, SBII, HISSBI,
SOBRI, GOBSI Indonesia, dan SARBUMUSI.31

           Pada masa ini, disahkanlah UU No 21 Tahun 1954 tentang perjanjian
perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan. Undang-Undang itu mengakui
keberadaan Serikat Buruh dalam pembuatan perjanjian perburuhan. Selain itu juga
disahkan UU No 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
Dengan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1958 dinyatakan mulai berlaku sejak
1 Juni 1958. Kasus yang muncul dalam perselisihan buruh sebagian besar masih
merupakan perselisihan normatif dan berkaitan dengan upah. Diantara putusan P4
ada yang berkaitan dengan kebijakan yaitu berkaitan dengan menaikkan upah



31
     Sentanoe Kertonegoro, op.cit. , h. 12 – 15.



                                                                            15
melebihi upah yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya Putusan Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. P4/M/52/86 tanggal 16 Pebruari -
                                               P4 -4842
1952 antara SB Tambang Indonesia Tjabang Tanjung Pinang di Tanjung Pinang,
melawan NV Nibem, di Tanjung Pinang memutuskan majikan diwajibkan untuk
menaikan upah beserta tunjangannya karena biaya hidup lebih besar dibandingkan
dengan yang ditawarkan majikan saat awal kontrak kerja.
       Terhadap Putusan     P4 tidak dapat dimintakan kasasi, seperti dalam
Putusan Mahkamah agung tanggal 9 Juni 1952 Reg. Nr 37/Ksip/1952. N.V.
Maatschappij “Sampurna” melawan “Serikat Buruh film Indonesia cabang
Surabaya” dan memutuskan bahwa terhadap putusan Panitia Pusat tidak dapat
dimintakan kasasi.
       Peraturan yang berkaitan dengan hak berserikat buruh, terjadi pada tahun
1956, yaitu Konvensi ILO No. 98 diratifikasi dengan Undang-Undang No. 18
Tahun 1956 tentang ratifikasi Konvensi ILO No. 98 mengenai berlakunya dasar-
dasar dari hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama (TLN No. 42
tahun 1956).


4. Masa demokrasi terpimpin (5 Juli 1959 – 1965)
       Masa demokrasi terpimpin diawali dengan adanya Dekrit Presiden pada
tanggal 5 Juli 1959. Pengaruh politik nasional saat itu sangat berpengaruh kepada
kegiatan Serikat Buruh yang lebih bersifat umum bukan untuk mengusahakan
kepentingan buruh.     Keadaan ini dilatarbelakangi adanya keadaan dimana
Konstituante yang ditugasi menyusun UUD untuk mengantikan UUDS 1950,
tidak berhasil melaksanakan tugasnya. Pada 5 Juli 1959, presiden Soekarno
mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali menggunakan UUD 1945, dan
mulai diterapkan Demokrasi terpimpin. DPR yang akan dibekukan, dan diganti
dengan DPR Gotong Royong (DPR GR) dimana tidak ada lagi oposisi.
   Pada 1960, pemerintah menganjurkan dibentuknya Organisasi Persatuan
   Pereja Indonesia (OPPI) sebagai wadah untuk memepersatukan seluruh SP
   yang ada. Sebagian besar SP menyambut baik, dan menyetujui anjuran
   tersebut. Tetapi usaha itu tidak berhasil karena ditentang oleh SOBSI yang
   berafiliasi dengan PKI.



                                                                              16
       Pada 1961, sebagai bagian dari TRI komando Rakyat (Trikora) dalam rangka
       perjuangan mengembalikan wialayah Irian Barat, dibentuk sekretariat
       Bersama buruh (Sekber Buruh). SP-SP yang tergabung dalam Sekber Buruh
       terdiri dari KBKI, SOBSI, HISSBI, GASBIINDO, SOBRI, GOBSI Indonesia,
       SARBUMUSI, KESPEKRI, GSBI, dan Kubu Pancasila.
       Pada 30 September 1965 terjadi pemberontakan G-30- S/PKI yang berhasil
       digagalkan oleh ABRI dan rakyat. SP yang berafiliasi dengan PKI yaitu
       SOBSI terlibat dalam pemberontakan tersebut, dan dibubarkan. Banyak
       pemimpin, aktivis dan kader SOBSI ditangkap, diadili dan dipenjarakan.32



5.           Masa Orde Baru (30 September 1965 – 1998)
             Pada 1966 lahir gerakan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto
untuk membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
yang berlandaskan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen, sebagai koreksi total atas Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden
Soekarno.
       Untuk mendukung Orde Baru, Sekber Buruh membentuk wadah perjuangan
       Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI) yang bersama-sama dengan kesatuan-
       kesatuan aksi lainnya (KAMI, KAPPI, KASI)            berperan serta aktif
       menegakkan Orde Baru. SP-Sp yang tergabung dalam KABI terdiri dari :
       GASBIINDO, KBKI, SARBUMUSI, GOBSI Indonesia, KBIM, KESPEKRI,
       KUBU Pancasila dan KBM (Osa Oesep).
       Perjuangan KABI bersifat politis, sedang perjuangan sosial-ekonomis tetap
       dilakukan oleh Sekber Buruh. Hasrat dan keinginan kaum pekerja untuk
       menyederhanakan dan mempersatukan gerakan Serikat Buruh terus
       berkembang. Pada 1 Nopember 1969 Sekber Buruh membentuk Majelis
       Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) MPBI merupakan wadah
       komunikasi dan konsultasi antar sesama anggota yang anggotanya terdiri dari
       21 SP yaitu :
       1. GASBIINDO ( Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia)
       2. KUBU Pancasila (Kesatuan Buruh Pancasila).
       3. KONGKARBU ( Konsentrasi Nasional Gerakan Karya Buruh)
       4. GOBSI ( Gabungan organisasi Buruh Serikat Islam Indonesia)
       5. KBM (Kesatuan Buruh Marhaenis)
       6. KBIM (Kongres Buruh Islam Merdeka)
       7. SOBRI ( Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia)
       8. GERBUMI (Gerakan Buruh Muslim Indonesia)
       9. GSBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia)
       10. SABUMUSI (Serikat Buruh Muslim Indonesia)

32
     Ibid.



                                                                                17
       11. PERKABI ( Persatuan Karyawan Buruh Indonesia)
       12. KESPEKRI (Kesatuan Pekerja Kristen Indonesia)
       13. FBI Indonesia (Federasi Buruh Islam Indonesia)
       14. PORBISI (Persatuan Organisasi Buruh Isalam Indonesia)
       15. KBKI (Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia)
       16. SOB Pancasila (Sentral Organisaso Buruh Pancasila)
       17. IKM (Ikatan karyawan Muhammadiyah)
       18. KBSI (Kongres Buruh Seluruh Indonesia).
       19. KEKARBU (Kasatuan Karyawan Buruh)
       20. PGRI (Paersatuan Guru Republik Indonesia)
       21. SSPPT (Serikat Pekerja Pegawai Pos, Telepon dan Telegrap)

       Memasuki kurun waktu 1970an, pemerintah melakukan penyederhanaan
       partai-partai melalui fusi, sehingga berhasil melahirkan tiga partai politik yaitu
       Partai Demokrasi Indonesia (fusi PNI, Parkindo, IPKI dan Murba) dan Partai
       Persatuan Pembangunan (fusi PNI, Parkindo, IPKI dan Murba) dan Partai
       Persatuan Pembangunan (fusi Parmusi, PSII, Perti dan NU), seta Golongan
       Karya. Fusi partai-partai politik ini membawa pengaruh pada SP-SP yang
       menjadi organnya. SP tidak lagi terikat atau tergantung pada partai politik,
       mereka bebas menentukan asas, tujuan dan kebijaksanaan sendiri. 33

            Peraturan yang berkaitan dengan hak berserikat buruh, adalah UU No. 14
Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai tenaga kerja.
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 yaitu :
            (1) Tiap tenaga kerja berhak mendirikan dan menjadi anggota perserikatan
                tenaga kerja
            (2) Pembentukan perserikatan tenaga kerja dilakukan secara demokratis.

            Momentum penyederhanaan dan penyatuan serta kemandirian SP
dimanfaatkan oleh para pemimpin dan aktivis SP untuk merealisir persatuan dan
kesatuan SP seluruh Indonesia. Tekad membentuk satu wadah kaum pekerja ini
tertuang dalam Deklarasi Persatuan Buruh seluruh Indonesia tanggal 20 Pebruari
1973 yang membentuk Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). Agus Sudono
terpilih menjadi Ketua Umum pertama FBSI. SP-SP yang meleburkan diri ke
dalam FBSI pada waktu itu terdiri dari 21 SP yang tergabung dalam MPBI,
kemudian terintegrasi dan terorganisir dalam 21 Serikat Buruh atas dasar lapangan
pekerjaan dan profesi sebagai berikut :

33
     Ibid. h. 15-17.



                                                                                      18
       1. SB Pertanian dan perkebunan (SBPP)
       2. SB Rokok dan tembakau (SBRT)
       3. SB Bangunan dan pekerjaan Umum (SBBPU)
       4. SB Tekstil dan Sandang (SBTS)
       5. SB Makanan dan minuman (SBMM)
       6. SB Pariwisata (SBPAR)
       7. SB Perkayuan (SBP)
       8. SB Elektronik (SBE)
       9. SB Karet dan Kulit (SBKK)
       10. SB Asembling, Mesin dan Perbengkelan (SBAMP)
       11. SB Niaga, Bank dan Asuransi (SBNIBA)
       12. SB Farmasi dan Kimia (SBFK)
       13. SB Logam dan Keramik (SBLK)
       14. SB Kesehatan (SBKES)
       15. SB karyawan Maritim Indonesia (SBKMI)
       16. SB Percetakan dan Penerbitan (SBPERPEN)
       17. SB Minyak, gas Bumi dan pertambangan umum (SBMGPU)
       18. SB Kesatuan Pelaut Indonesia (SBKPI)
       19. SB Angkutan Sungai, Danau dan Feri (SBSUNDARI)
       20. SB Angkutan Jalan Raya (SBAJR)
       21. SB Transport Udara (SBTU)34

            Dalam federasi tersebut, SP masing-masing sektor atau lapangan
pekerjaan disatukan menjadi satu Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan (SBLP) yang
bersangkutan dan menjadi anggota FBSI. FBSI segera mendapat pengakuan dari
dalam negeri dengan pengukuhan oleh pemerintah melalui Surat Keputusan
Menteri tenaga Kerja dan dengan penyatuan MPBI kedalam FBSI melalui
penyerahan segala wewenang, hak dan kewajiban dan tanggung jawab. Pengakuan
dari luar negeri dengan ucapan selamat dan diteruskan dengan kerjasama dari :

       1.   International Labour Organitation (ILO)
       2.   International Confederation of Free Trade Union (ICFTU)
       3.   World Federation of Trade Union (WFTU)
       4.   SP Jerman melalui Freidrich Ebert Stiftung (FES)
       5.   SP Amerika serikat melalui Asian American Free Labour Institute
            (AAFLI)

Pada 1984, FBSI bersama-sama dengan SP-SP negara-negara ASEAN mendirikan
ASEAN TRADE UNION COUNCIL (ATUC) untuk saling tukar informasi dan
pengalaman serta hubungan kerjasama antar SP-SP negara-negara ASEAN.35

34
     Ibid.
35
     Ibid. h. 17 -19.



                                                                                19
       Peraturan yang berkaitan dengan hak berserikat buruh, adalah

   1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. Per-
       01/Men/1975 tentang Pendaftaran Organisasi Buruh
   2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. Per-
       02/Men/1978 tentang Peraturan Perusahaan dan Perundingan Pembuatan
       Perjanjian Perburuhan
   3. Peraturan Menakertranskop No.Per/02./Men/1978 tentang Peraturan
       Perusahaan Internal dan Negosiasi mengenai Penetapan Kontrak Kerja
   4. Peraturan Menteri tenaga Kerja No. Per-01/MEN/85 tentang pelaksanaan
       tata cara pembuatan kesepakatan kerja bersama (KKB)


       Semangat persatuan dan kesatuan selalu didengung-dengungkan di masa
Orde Baru, bahkan sering dipaksa-paksakan. Di masa itu, ditekankan dan
diutamakan kesersagaman, homogenitas, kesatuan asas, kesamaan interpretasi.
Situasi dan suasasna itu juga terasa dalam gerakan SP. Oleh karena itu,
musyawarah Nasional kedua FBSI tanggal 23-30 Nopember 1985 ditandai dengan
tekad yang kuat untuk mewujudkan kemanunggalan pekerja seluruh indonesia
dalam satu wadah integrasi yang utuh.

   Dalam Munas tersebut ditetapkan untuk : merubah bentuk dari federasi
   menjadi Unitaris (kesatuan), menyederhanakan 21 SBLP menjadi 9
   Departemen dan mengganti nama FBSI menjadi SPSI (Serikat Pekerja
   Seluruh Indonesia). Drs Imam Sudarwo terpilih menjadi ketua umum pertama
   SPSI.
      Departemen- departemen yang termasuk dalam SPSI adalah :
   1. Departemen Pertanian dan Perkebunan
   2. Departemen Kimia, Energi dan Pertambangan
   3. Departemen Pariwisata, Makanan dan Minuman
   4. Departemen Niaga, Bank dan Asuransi
   5. Departemen Tekstil, Sandang dan Kulit
   6. Departemen Farmasi dan Kesehatan
   7. Departemen Logam, Elektronik dan Mesin
   8. Departemen Pekerjaan Umum dan Perkayuan
   9. Departemen Transport dan Unit Kerja Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI)




                                                                            20
Berbeda dengan FBSI yang merupakan Federasi 21 Serikat Buruh, SPSI
merupakan satu SP dengan 9 Departemen.36


           Untuk menumbuhkan jati diri di kalangan pekerja Indonesia, dan untuk
lebih meningkatkan kebanggaan kaum pekerja Indonesia dalam pengabdiannya
kepada pembangunan nasional yang dilandasi sistem Hubungan Industrial
Pancasila (HIP) tanggal 20 Pebruari ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari
pekerja Indonesia. Tanggal 20 Pebruari adalah hari lahir FBSI pada tahun 1973
                                                                37
melalui Deklarasi Persatuan Buruh Seluruh Indonesia.                 Untuk mencegah
timbulnya gangguan terhadap upaya penciptaan hubungan perburuhan yang
harmonis,         pemerintah    melalui   Keputusan   Menteri   tenaga   Kerja   No.
342/Men/1986 melibatkan aparat Pemerintah Daerah, Polisi, Militer serta
Departemen Tenaga kerja untuk menanggulangi atau menghentikan pemogokan
yang terjadi di suatu perusahaan.38
           Adanya SPSI sebagai satu-satunya Serikat Buruh yang diakui di Indonesia,
merupakan pelanggaran dari pengakuan adanya hak serikat bagi buruh. Hal ini
menimbulkan reaksi keras dari dunia internasional. Misalnya dari Serikat Buruh
ICFTU, Serikat Buruh Belanda (FNV) dan Serikat Buruh Amerika Serikat AFL-
CIO39.
       Pada tahun 1987, AFL-CIO telah mengajukan permohonan kepada pemerintah
       Amerika Serikat, yang mendesak pemerintahnya untuk mengakhiri
       kesempatan kepada Indonesia untuk menikmati Generalized System of
       preferences (GSP), dengan alasan :
       - Satu-satunya serikat buruh yang diakui hanya Serikat Pekerja Seluruh
           Indonesia SPSI) yang dianggap terlampau di dominasi pemerintah
       - Pemerintah dianggap dapat begitu saja melarang pemogokan di
           perusahaan tertentu.
       - Pemerintah Indonesia biasa memberikan jaminan kepada investor asing
           bahwa tidak akan ada gangguan serikat buruh di perusahaannya.
       - Pegawai pemerintah dan badan usaha milik negara tidak diperkenankan
           membentuk organisasi pekerja dan keanggotaan KORPRI disebut sebagai
           wajib.

36
   Ibid.h. 20
37
   Ibid.. h. 19-20.
38
   Aloysius Uwiyono, op.cit., h. 119.
39
     Ibid., h. 117.



                                                                                  21
       Permintaan ini ditolak dengan alasan pemerintahan Indonesia sedang berusaha
       memperbaiki hal yang dituduhkan AFL-CIO40

           Atas kritikan tidak adanya kebebasan mendirikan dan menjadi anggota
Serikat Buruh, pemerintah merubah nama SPSI menjadi Federasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (FSPSI) yang dimaksudkan untuk menghidupkan lagi buruh
sektoral. Perubahan itu tidak berpengaruh pada keinginan pemerintah untuk
menjadikan FSPSI sebagai wadah tunggal Serikat Buruh.41
           Bentuk Unitaris mengabaikan keaneka ragaman SP. Oleh karena itu maka
heterogenitas tersebut perlu diakomodasi. Dalam musyawarah nasional III SPSI,
26 Nopember 1990, diputuskan untuk mengembangkan dan meningkatkan posisi
9 Departemen menjadi 13 Sektor, yang masing- masing mempunyai Ketua dan
Sekretaris yang dipilih oleh Munas.
           Selanjutnya, Musyawarah Pimpinan Kedua SPSI tanggal 3-8 Oktober
1994        mengadakan         reformasi    dan   rektrukturisasi   organisasi   dalam
menyempurnakan Anggaran Dasar SPSI. Dalam hal itu, bentuk Unitaris
dikembalikan menjadi bentuk Federasi, dimana kedudukan 13 sektor ditingkatkan
menjadi Serikat Pekerja Lapangan Pekerjaan (SPLP). Nama SPSI diganti menjadi
Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) dengan afiliasi atau anggota
13 SPLP sebagai berikut :
       1. SP Niaga, Bank dan Asuransi
       2. SP Rokok Tembakau, Makanan dan Minuman
       3. SP Logam, Elektronik dan Mesin
       4. SP Bangunan dan Pekerjaan Umum
       5. SP Farmasi dan Kesehatan
       6. SP Pariwisata
       7. SP Perkayuan dan Kehutanan
       8. SP Tekstil, Sandang dan Kulit
       9. SP Kesatuan Pelaut Indonesia
       10. SP Transport asi Indonesia
       11. SP Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi
       12. SP Kimia, Energi dan Pertambangan
       13. SP Pertanian dan Perkebunan



40
     HP Rajagukguk, op.cit., h..221 -228.
41
     Aloysius Uwiyono, loc.cit.



                                                                                   22
Dengan demikian tidak hanya ada satu SP di Indonesia (SPSI) tetapi ada 13 SP
(SPLP) dan 1 federasi (FSPSI).42

           Untuk menunjang keinginan itu, serta untuk mencegah timbulnya
gangguan terhadap upaya penciptaan hubungan perburuhan yang harmonis, sesuai
dengan Kepmenaker No. 342/Men/1986, Depnaker memiliki hak untuk
melakukan koordinasi dengan Pemda, Kodim dan pihak Kepolisisna. Keterlibatan
militer dalam menanggulangi pemogokan ini lebih dimantapkan lagi oleh Surat
Keputusan          Bakorstanas       No.        02/.Satnas/XII/1990   tentang   pedoman
penanggulangan kasus hubungan industrial. Ketentuan ini mengakibatkan banyak
buruh yang disiksa dan dianiaya, misalnya Marsinah, buruh PT CPS Sidoarjo
yang diduga meninggal di tangan Kodim.
           Prinsip tetap mempertahankan FSPSI sebagi wadah tunggal tampak pada
Permenaker No. 03/Men/1993 tentang pendaftaran Organisasi pekerja. Menurut
Pasal 2 , organisasi buruh yang dapat didaftarkan di Depnaker adalah gabungan
Serikat Buruh yang mempunyai sekurang-kurangnya 100 unit Kerja Tingkat
perusahaan yang tersebar di 25 Daerah tingkat II dan pada 5 Daerah tingkat I, atau
dalam hal sifat pekerjaan yang sangat khusus harus mempunyai anggota 10.000
orang buruh yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya gabungan serikat
buruh harus mempunyai sekurang-kurangnya 10 serikat Pekerja Anggota (SPA).
           Ketentuan ini mendapat reaksi yang keras dari dalam dan luar negeri.
Untuk itu pemerintah mengeluarkan Permenaker No. 1/Men/1994 tentang
pembentukan serikat pekerja tingkat perusahaan. Peraturan itu memberi
kebebasan buruh untuk membentuk Serikat Buruh di tingkat perusahaan di luar
SPSI. Tetapi keinginan untuk mempertahankan SPSI sebagai wadah tunggal kaum
buruh di Indonesia, tetap ada.43 Permenaker No. 1/Men/1994 mensyaratkan bahwa
setelah 12 bulan serikat pekerja tingkat perusahaan tersebut terbentuk, maka
serikat pekerja tersebut disarankan untuk bergabung dengan SPSI. Permenaker
No.01/Men/1994 mengandung kelemahan, yaitu :
       a. melokalisasi organisasi buruh

42
     Sentanoe Kertonegoro, Op. Cit., h. 20-21
43
     Ibid., h. 118.



                                                                                     23
       b. memaksa organisasi buruh di tingkat perusahaan hanya bergabung dengan
             FSPSI
Kelemahan ini membawa akibat terhadap buruh tidak memiliki kebebasan
berorganisasi44
             Selanjutnya pada tahun 1997, diundangkanlah UU No. 25 Tahun 1997,
tentang Ketenagakerjaan yang menggantikan UU No. 14 Tahun 1969. UU No. 25
Tahun 1997 keberadaannya menimbulkan perdebatan, sehingga ditunda masa
berlakunya oleh UU No. 11 tahun 1998 jo. Perpu No. 3 Tahun 2000 jo UU No. 28
Tahun 2000 sampai tanggal 1 Oktober 2002. Ketentuan Pasal 33 dari UU No. 25
Tahun 1997, yaitu
       (1)     Serikat pekerja pada perusahaan dan gabungan serikat pekerja harus
              terdaftar pada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
              undangan yang berlaku.
       (2)      Pemerintah menetapkan tata cara pendaftaran serikat pekerja dan
              gabungan serikat pekerja.

       mengandung kelemahannya yaitu :
       a. melegalisasi campur tangan pemerintah dalam pembentukan SB
       b. mereduksi fungsi SB hanya sebatas pembuatan KKB dan wakil dalam
          perselisihan.

       Akibat bagi buruh :
       a. tidak memliki kebebasan berorganisasi
       b. menghapus hak buruh untuk ikut menentukan kebijakan ekonomi, sosial ,
          politik dan hukum
       c. aktivitas buruh mudah di PHK.45




6. Masa Reformasi               (21 Mei 1998 - sekarang)
             Gerakan reformasi timbul pada tahun 1998 sebagai reaksi terhadap krisis
ekonomi, sosial dan politik yang diakibatkan karena berbagai sebab yang
kompleks, termasuk membengkaknya hutang luar negeri, kredit perbankan yang
tidak terkendali, pemusatan kekuasaan eksekutif, merajalelanya kolusi-korupsi-
nepotisme (KKN), ekonomi biaya tinggi, konglomerasi. Selain itu semangat

44
     YLBHI, lo.cit.
45
     Ibid.



                                                                                 24
privatisasi, liberalisasi ekonomi pasar, makin tingginya kesadraan akan hak-asasi
manusia dan tuntutan demokratisasi.
           Puncak gerakan reformasi terjadi pada 21 Mei 1998 dengan berhentinya
Presiden Soeharto, yang berarti berakhirnya masa Orde Baru. Wakil presiden BJ
Habibie yang disumpah sebagai Presiden RI ketiga segera membentuk Kabinet
Reformasi Pembangunan dan menyusun agenda reformasi, termasuk Sidang
istimewah MPR sendiri kemudian menghasilkan dua belas Ketetapan yang
bersifat reformis, termasuk pokok-pokok reformasi pembangunan, pemebersihan
dan poembebasan KKN, pengajuan jadual pemilihan umum, hak asasi manusia,
perimbangan keuangan pusat dan daerah dan politik ekonomi dalam demokrasi
ekonomi.
           Selain itu, Pemerintah meratifikasi Konvensi ILO tentang Kebebasan
Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, 1948 (No. 87) dengan
Keputusan Presiden RI No. 83 Tahun 1998. Demikian juga dikeluarkan Undang-
Undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka
umum. Sedangkan Konvensi ILO tentang Hak Berorganisasi dan Berunding
Bersama, 1949 (No. 98) telah lama diratifikasi dengan Undang-Undang No. 18
Tahun 1956.
       Hasilnya lahir berbagai partai politik baru. Sampai akhir tahun 1998, daftar
       sementara partai politik yang menyampaikan surat pembentukan partai ke
       Departemen dalam Negeri menunjukkan jumlah 123 partai politik. Meskipun
       sebagian besar menggunakan asas Pancasila, tetapi ada juga yang berasaskan
       Islam, seperti Partai Islam Demokrat (PID) dan Partai Keadilan; Asas Al
       Quran dan Hadist seperti Partai Demokrat Islam Republik Indonesia (PADRI);
       Asas demokrasi liberal Universal seperti Partai Demokrasi Liberal; Asas
       Marhaenisme, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI). Fenomena tersebut
       terjadi sebelum ditetapkannya dan diundangkannya Undang-Undang tentang
       partai politik.46

           Demikian juga, lahir berbagai SP baru. Sampai akhir tahun 1998, daftar
organisasi pekerja yang telah menyatakan berdiri pada Departemen Tenaga Kerja
berjumlah 14 SP.
       1. Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI)
       2. Presidium DPP Reformasi FSPSI

46
     Sentanoe Kertonegoro, op. Cit., h. 21-22.



                                                                                25
     3. Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI)
     4. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)
     5. Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI)
     6. Persaudaraan Pekerja Muslimin indonesia (PPMI)
     7. Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (GASPERMINDO)
     8. Federasi Organisasi Pekerja Keuangan dan Oerbankan Indonesia
     9. Kesatuan Buruh Marhaenis (KBM)
     10. Kesatuan Pekerja Nasional Indonesia (KNPI)
     11. Ikatan Staf Indonesia PT London Sumatera Indonesia
     12. Gabungan Organisasi Serikat Pekerja PT Adora (OPA)
     13. Serikat Pekerja Kewartawanan Indonesia (Serikat Pewrta) 47

        Jumlah tersebut masih dapat bertambah di kemudian hari, sesuai
perkembangan situasi dan kondisi sosial, ekonomis dan politis. Pada tanggal 27
Mei 1998 keluarlah Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/MEN/1998 tentang
pendaftaran organisasi pekerja, isinya :
        1. organisasi pekerja yang didaftar sesuai Permenaker No. 03/MEN/1993
           jo No. 04/MEN/1994 dapat tetap menjalankan fungsinya.
        2. merupakan alat control dan pengendali pemerintah terutama dalam
           menentukan asas dan tujuan organisasi
           Pasal 3
              - mewajibkan setiap organisasi buruh mencantumkan Pancasila dan
                   UUD 1945 sebagai asas organisasi dalam Anggaran Dasar dan
                   anggaran Rumah Tangga
              - Tujuan organisasi telah ditetapkan meliputi :
                        (1) meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya
                        (2) peningkatan ketrampilan, pengetahuan dan produktivitas
                        (3) meningkatkan perlindungan anggotanya. 48

        Dalam hal ini, kelemahannya :
        a. Depnaker mencampuri penentuan bentuk dan struktur organisasi buruh
        b. Mensistemisasi control Depnaker terhadap pembentukan SB mulai tingkat
           perusahaan sampai tingkat nasional.
        c. Mengubah syarat administrative menjadi syarat yurisdiksi.

        Akibat terhadap buruh :
        a. Tidak memiliki kebebasan berorganisasi
        b. Tidak memiliki organisasi buruh yang independent untuk memperjuangkan
           kepentingannya
        c. Pemerintah hanya akan mengakui Organisasi buruh korporatif.49



47
   Ibid.
48
   Rachmad Syafa’at, Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya, In-TRANS Publishing,
Malang, 2008,h. 21.
49
   YLBHI, loc.cit.



                                                                                      26
       Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara
lisan maupun secara tulisan, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum
merupakan hak setiap warga Negara. Untuk mewujudkan kemerdekaan berserikat
pekerja,/buruh berhak membentuk dan mengembangkan serikat pekerja/serikat
buruh yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Serikat
pekerja/serikat buruh merupakan syarat untuk memperjuangkan, melindungi, dan
membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta
mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
       Keberadaan serikat pekerja saat ini lebih terjamin dengan diundangkannya
Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja / serikat buruh
(Lembaran Negara Tahun 2000 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 3898).
Sebelum adanya UU No. 21 Tahun 2000, kedudukan serikat pekerja secara umum
dianggap hanyalah sebagai kepanjangan tangan atau boneka dari majikan, yang
kurang menereskan aspirasi anggotanya. Hal ini karena pada masa Orde Baru
serikat pekerja atau serikat buruh hanya diperbolehkan satu yaitu serikat pekerja
seluruh Indonesia (SPSI). Pada masa Orde Baru itu pulalah muncul suatu serikat
buruh tandingan SPSI yaitu serikat buruh seluruh Indonesia (SBSI) di bawah
Mochtar Pokpohan. Karena tidak dikehendaki oleh pemerintah Soeharto, akhirnya
ia ditahan dan bebas setelah era reformasi.
       Pada masa reformasi setelah adanya UU NO. 21 Tahun 2000
dimungkinkan dibentuk serikat buruh/ pekerja lebih dari satu. Hal ini
menyebabkan keberadaan serikat pekerja/serikat buruh banyak didirikan di satu
perusahaan. Sayangnya karena ketidak siapan buruh melaksanakan hak berserikat
dimanfaatkan    oleh   oknum     tertentu     untuk   mengeruk   keuntungan   bagi
kepentingannya sendiri dengan menjual bangsa. Dikatakan demikian karena
berdasarkan UU No. 21 Tahun 2000 diperbolehkan serikat pekerja / buruh itu
menerima sumbangan dana dari negara lain. Sering pula keberadaan serikat
pekerja/ buruh yang lebih dari satu jumlahnya di satu perusahaan justru memicu
terjadinya perselisihan perburuhan yang dapat berakibat mogok kerja yang




                                                                               27
seharusnya justru bertentangan dengan tujuan disahkannya UU No. 21 tahun 2000
tersebut.
       Pengertian Serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU
No. 21 tahun 2000, yaitu :

   Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan
   untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang
   bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna
   memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan
   buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Pasal ini tidak dijadikan dasar dalam Pasal- Pasal selanjutnya, dan bertentangan
dengan prinsip hak berserikat buruh, misalnya Pasal 2 ayat (2),

       Pasal 2 ayat (2) Serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai asas yang tidak bertentangan
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini mengharuskan
setiap Serikat buruh hanya boleh ada di Indonesia asalkan mempunyai asas yang
tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini
bertentangan dengan prinsip hak berserikat, khususnya kebebasan organisasi
untuk berfungsi : menjamin kerangka kegiatan ; administrasi, aktivitas dan
program.

       Pasal 4 ayat (1), Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi
serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak
dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh
dan keluarganya. Hal ini sama juga membatasi tujuan Serikat Buruh. Tidak boleh
dirumuskan tujuan lainnya.

       Pasal 4 ayat (2), yaitu Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi :

            a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan
               penyelesaian perselisihan industrial;



                                                                             28
              b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidang
                 ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
              c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis,
                 dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraaturan perundang-
                 undangan yang berlaku;
              d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan
                 kepentingan anggotanya;
              e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan
                 pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
                 berlaku;
              f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan
                 saham dalam perusahaan.

          Hal ini dapat ditafsirkan sama juga membatasi fungsi Serikat Buruh. Tidak
boleh dirumuskan fungsi lainnya, misalnya yang berkaitan dengan solidaritas
antar Serikat buruh internasional.

          Pasal 5 ayat (1), yaitu       Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh. Jumlah ini terlalu sedikit,
dan terlalu longgar. Akan berdampak negative dengan kemungkinan muncul 100
Serikat Buruh dalam satu perusahaan yang mempunyai buruh 1000 orang.

          Pasal 9, Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh tanpa tekanan
atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik, dan pihak manapun.
Ketentuan ini dilemahkan oleh Pasal-Pasal lainnya. Misalnya berdasarkan surat
telegram Kapolri No. Pol STR/227/2001 tertanggal 31Mei 2001 dan surat
Kapolda Metro Jaya No. Pol : B/6741/VIII/1997 Datro tertanggal 5 Agustus 1997,
secara jelas melarang anggota satpam berserikat karena mengganggap Satpam
sama seperti polisi.50 Adanya alasan mengapa satpam tidak mempunyai hak untuk
berserikat hanya ditik beratkan pada alasan keamanan Negara. Ada ketakutan
pada Polri selaku petugas penjaga keamanan akan pemberian hak berserikat bagi
satpam. Ketakutan akan keberpihakan satpam dalam membela kelompok pekerja/
buruh yang satu serikat dengannya. Hal ini tidak dapat dibenarkan. Termasuk
pegawai negeri yang hanya dapat berorganisasi di Korpri saja.

50
     TURC, ABC Hak-Hak Serikat Buruh, TURC, Jakarta, 2005, h. 13.



                                                                                29
       Pasal 18 ayat (1), Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi
serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis
kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
setempat untuk dicatat. Pasal ini dilemahkan denagn ketentuan Pasal 25 ayat (1),
berkaitan dengan hak atau kewenangan Serikat Buruh yang telah dicatatkan.
Ketentuan Pasal 25 ayat (1), yaitu : Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti
pencatatan berhak :

     a. membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
     b. mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;
     c. mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
     d. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan
        usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
     e. melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak
        bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

       Fungsi pencatatan ini, ternyata dijadikan dasar bagi keabsahan atau
pengakuan keberadaan serikat Buruh. Hanya Serikat Buruh yang didaftarkan saja
yang dapat berperkara di Pengadilan Hubungan industrial.

       Pasal 29, yaitu :

   1. Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pengurus dan/atau
      anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat
      pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah
      pihak dan/atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama.
   2. Dalam kesepakatan kedua belah pihak dan/atau perjanjian kerja bersama
      dalam ayat (1) harus diatur mengenai:
          a. jenis kegiatan yang diberikan kesempatan;
          b. tata cara pemberian kesempatan;
          c. pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak
             mendapat upah

       Pasal ini membatasi aktivitas pengurus Serikat Buruh dalam menjal;ankan
organisasinya.

       Pasal 31 ayat (1), Dalam hal bantuan pihak lain, berasal dari luar negeri,
pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat



                                                                              30
pekerja/serikat buruh harus memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

       Pada awalnya tujuan adanya pemberitahuan laporan keuangan kepada
instansi adalah pencegahan terhadap tindak penyalahgunaan yang dilakukan
pengurus Serikat Buruh. Dikhawatirkan pemberitahuan laporan keuangan itu akan
memudahkan pemerintah dalam mencampuri program kerja Serikat Buruh.

       Pasal 36, dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
tidak mencapai kesepakatan, perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh,
federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diselesaikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah adanya UU No. 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, perselisishan ini menjadi
kewenangan    Pengadilan    hubungan    industrial,   yang semestinya    menjadi
kewenangan arbitarse karena menyangkut kebijakan.




                                                                              31
Daftar Pustaka

Aloysius Uwiyono, Hak mogok di Indonesia,       Fakultas Hukum Universitas
       Indonesia, 2001.

HP Rajagukguk, “Perlindungan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja : suatu
     tinjaun dari sudut sejarah hukum”, Disertasi, Universitas Indonesia,
     Jakarta

K, “Usaha penjelesaian perselisihan perburuhan dalam tahun 1951” Tindjauan
      masalah perburuhan No. ½ Th IV, Mei-Juni 1952

Menteri Perburuhan, “Perdjoangan kita dalam         lapangan   Perburuha”,
      Tindjauan masalah perburuhan 1951

Sentanoe Kertonegoro, Gerakan serikat Pekerja (Trade Unionism) Studi kasus
       Indonesia dan negara-negara Industri., Yayasan Tenaga Kerja
       Indonesia( YTKI), Jakarta, 1999.

Sandra, Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia, TURC, Jakarta, 2007

Situasi perburuhan dalam negeri, Tindjauan masalah perburuhan 1951.

Rachmad Syafa’at, Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya, In-TRANS
     Publishing, Malang, 2008,

TURC, ABC Hak-Hak Serikat Buruh, TURC, Jakarta, 2005

YLBHI, Pokok-Pokok Pikiran Reformasi Politik Perburuhan Nasional, YLBHI,
     Jakarta, 1998




                                                                         32
a, In-TRANS
      Publishing, Malang, 2008,

TURC, ABC Hak-Hak Serikat Buruh, TURC, Jakarta, 2005

YLBHI, Pokok-Pokok Pikiran Reformasi Politik Perburuhan Nasional, YLBHI,
     Jakarta, 1998




                                                                         32

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:898
posted:12/21/2010
language:Indonesian
pages:32