uu minerba by DidugaMiripIzul

VIEWS: 1,146 PAGES: 20

									                                     BAB I
                               PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

    Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan yang

mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, serta

memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha

mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan usaha penambangan

mineral dan batubara yang mengandung nilai ekonomi dimulai sejak adanya usaha

untuk mengetahui posisi, area, jumlah cadangan, dan letak geografi dari lahan

yang mengandung mineral dan batubara. Setelah ditemukan adanya cadangan

maka proses eksploitasi (produksi), angkutan, dan industri penunjang lainnya

akan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga akan terbuka

persaingan usaha di dalam rangkaian industri tersebut.

    Sebagai kegiatan usaha, industri pertambangan mineral dan batubara

merupakan industri yang padat modal (high capital), padat resiko (high risk), dan

padat teknologi (high technology). Selain itu, usaha pertambangan juga tergantung

pada faktor alam yang akan mempengaruhi lokasi dimana cadangan bahan galian.

Dengan karakteristik kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara tersebut

maka diperlukan kepastian berusaha dan kepastian hukum di dunia pertambangan

mineral dan batubara.

    Tahun 2009 merupakan babak baru bagi pertambangan mineral dan batubara

di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam paper ini disebut UU
Minerba), menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

    Perubahan mendasar yang terjadi adalah perubahan dari sistem kontrak karya

dan perjanjian menjadi sistem perijinan, sehingga Pemerintah tidak lagi berada

dalam posisi yang sejajar dengan pelaku usaha dan menjadi pihak yang memberi

ijin kepada pelaku usaha di industri pertambangan mineral dan batubara.

Kehadiran UU Minerba tersebut menuai pro dan kontra. Ada sementara kalangan

yang berpendapat bahwa beberapa kebijakan dalam UU Minerba tersebut tidak

memberikan kepastian hukum terkait dengan kegiatan usaha di bidang

pertambangan mineral dan batubara dan memberikan hambatan masuk bagi

pelaku usaha tertentu.

B. Tujuan Penulisan

   1) Tujuan Obyektif, untuk memahami bagaimana kelemahan UU Minerba ini

       sebenarnya secara obyektif.

   2) Tujuan Subyektif, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di

       bidang Hukum Pertambangan khususnya yang terkait UU Minerba

   3) Dalam rangka memenuhi tugas akademis pada mata kuliah Hukum

       Pertambangan di STIH Sultan Adam Banjarmasin

C. Manfaat Penulisan

   1) Manfaat praktis, untuk menambah ilmu dan wawasan penulis di bidang

       penelitian karya ilmiah di bidang ilmu hukum khususnya Hukum

       Pertambangan; dan
2) Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di

   bidang ilmu Hukum Pertambangan secara teoritis guna pengembangan

   ilmu pengetahuan
                                     BAB II
             GAMBARAN UMUM MENGENAI UU MINERBA



    Pada dasarnya UU Minerba mengandung pokok-pokok pikiran sebagai

berikut:

    1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai

oleh negara dan pengembangan derta pendayagunaannya dilaksanakan oleh

Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.

    2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang

berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat

untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang

sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah

daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

    3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah,

pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip

eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan

pemerintah daerah.

    4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang

sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

    5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan

mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kesil dan menengah serta

mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
    6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha

pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan

hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

    Sistematika dalam UU Minerba tersebut adalah sebagai berikut:

    1. Ketentuan Umum

    2. Asas dan Tujuan

    3. Penguasaan mineral dan batubara

    4. Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara

    5. Wilayah pertambangan

    6. Usaha Pertambangan

    7. Izin Usaha Pertambangan

    8. Persyarataan Perizinan Usaha Pertambangan

    9. Izin Pertambangan Rakyat

    10. Izin Usaha Pertambangan Khusus

    11. Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan Khusus

    12. Data Pertambangan

    13. Hak dan Kewajinan

    14. Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan dan Izin

Usaha Pertambangan Khusus

    15. berakhirnya Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan

Khusus
16. Usaha Jasa Pertambangan

17. Pendapatan Negara dan Daerah

18. Penggunaan Tanang untuk Kegiatan Usaha Pertambangan

19. Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Masyarakat

20. Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan

21. Penyidikan

22. Sanksi Administratif

23. Ketentuan Pidana

24. Ketentuan Lain-lain

25. Ketentuan Peralihan

26. Ketentuan Penutup
                                   BAB III
                               PEMBAHASAN



   Sepanjang 40 tahun terakhir, sejak UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Pertambangan, kegiatan pengerukan di tanah air sangatlah

identik dengan pencemaran, penghancuran lingkungan dan sumber-sumber

kehidupan rakyat, juga pelanggaran hak azasi manusia, utamanya penduduk lokal

sekitar tambang hingga kawasan hilir, pesisir maupun pulau pulau kecil. Banyak

pihak menuntut perubahan kebijakan pengurusan kekayaan tambang.

   Celakanya, penggantinya – UU Minerba, masih kadaluwarsa isinya. RUU

Minerba akhirnya disahkan Sidang Paripurna DPR Senayan, 16 Desember 2008,

setelah dibahas lebih 4 tahun, ditengah kontraversi berbagai kalangan, khususnya

masyarakat sipil. Aksi walkout tiga fraksi (PKS, PKB, dan PAN) mewarnai

sidang. Panjangnya waktu pembahasan, ternyata tak merubah subtansi UU ini

lebih baik dari pendahulunya. UU ini mengancam keselamatan warga negara dan

lingkungan. Pemerintah dan Partai-partai penguasa Senayan, hanya merubah UU

lama dengan bungkus baru.

   Sebagai reaksi tehadap pengundangan tersebut, kelompok masyarakat sipil,

khususnya JATAM, ICEL, HUMA, WALHI, KAU, SPI, dan KIARA menyatakan

kecewa terhadap proses dan substansi UU Minerba. Sebelumnya, mereka telah

menyatakan penolakan terhadap rencana pengesahan, jika DPR senayan

memperbaiki subtansi UU tersebut. Secara proses, pengundangan UU Minerba

belum mengakomodir masukan publik. Secara substansi, UU Minerba tak

bergeser dari paradigma lama : jual murah keruk habis. Bahan tambang sebatas
menjadi komoditas dagang, eksploitatif dengan pendekatan top down, yang

sepanjang 41 tahun lebih telah menimbulkan persoalan yang komplek di

masyarakat.

   Secara filosofis, kekayaan alam termasuk mineral dan batubara dikuasakan

kepada negara oleh rakyat, untuk dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ini tertuang dalam aturan dasar negara (state fundamental norm) yaitu Pasal 33

Ayat (3) UUD RI 1945. Pasal ini memberikan mandat negara untuk mengusai

sumber daya alam dengan tujuan kemakmuran bagi rakyat, selaku pemberi

mandat, dalam teori kontrak sosial berdirinya suatu negara. Dengan demikian,

pasal ini harus ditafsirkan sepaket dengan bagaimana negara harus mengelola

sumber daya alam (SDA) sebagai sumber daya publik secara baik.

   Oleh karenanya, setidaknya ada empat syarat agar pengelolaan sumber daya

pertambangan dilakukan secara baik:

   1) Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat, terutama yang memiliki

       keterkaitan langsung dengan sumber daya pertambangan dan lingkungan.

   2) Pengakuan dan pengaturan secara jelas dan tegas tentang transparansi,

       partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Ini merupakan tiga

       pilar penting mewujudkan good governance dan demokratisasi dalam

       pengelolaan pertambangan.

   3) Akses keadilan, apabila hak-hak masyarakat dan prinsip transparansi dan

       partisipasi dilanggar.

   4) Pengakuan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

   Apakah UU Minerba telah memenuhi syarat-syarat diatas? Tidak.
    Pertama. UU Minerba jelas bias darat, tak menaruh pertimbangan dinamika

oseanografi dan pentingnya menjaga perairan laut Indonesia; keluar dari konsepsi

Indonesia sebagai negara kelautan. Itulah mengapa perijinan di darat tak dibatasi,

padahal tempat buangan limbahnya berujung ke pesisir dan laut. Dan laut

merupakan ruang hidup dan penghidupan masyarakat. Konsekuensi sebagai

negara kepulauan, membuat lebih 60% penduduknya tinggal di wilayah hilir,

pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam banyak kesempatan, diketahui kegiatan

pertambangan kerap menjadikan wilayah pesisir dan laut, baik melalui sungai,

lokasinya beroperasi layaknya jamban, tenpat buang kotoran. Kasus pencemaran

di Teluk Buyat, Sulawesi Utara, dan banyak perairan lainnya, menunjukkan

bahwa atas nama pertambangan, pemerintah dan industri dengan yakin mencemari

wilayah laut yang sekaligus tempat hidup jutaan nelayan Indonesia hingga hari

ini. UU Minerba tidak bisa menjawab hal tersebut, abai menanggapi masalah

pencemaran pesisir dan laut akibat kegiatan pertambangan.

    Kedua. Tak heran, jika sistem perijinan dengan pertimbangan administratif,

yang dipromosikan UU Minerba tidak relevan, baik secara geografis, ekologis,

apalagi dalam konteks Republik Indonesia sebagai negara maritim. Seyogyanya

cakupan perijinan mengedepankan perhatian terhadap kerentanan satuan-satuan

ekosistem, hingga ketergangguan sosial-ekonomi masyarakat. Pertimbangan ini

didasari pada karakter material pencemar pada kegiatan pertambangan yang

bersifat akumulatif dan dapat terdistribusi secara luas, baik oleh media air dan

udara. Ambil contoh, jika pencemaran dilakukan di perairan sungai hingga laut,

yang notabenenya bukanlah - tidak mungkin, menjadi bagian konsesi yang

diberikan pemerintah. Barang tentu sistem perijinan yang bersifat administratif
tersebut kaku, bahkan sejak awal abai mempertimbangkan pengurusan

dampaknya ekologisnya. Belum lagi, masyarakat yang tinggal di wilayah hilir

(pesisir), umumnya tak dimasukkan dalam kategori masyarakat yang terkena

dampak langsung, karena kawasannya dianggap tak masuk dalam kawasan

tambang. Bisa dipastikan, warga pesisir akan sangat terancam dan diabaikan

keselamatannya oleh negara. Dan saat terjadi pencemaran, lebih sulit lagi jika

terjadi di perairan laut, yang dimensi pencemarannya bisa meliputi satu

kabupaten, antar kabupaten, antar propinsi, satu Negara, bahkan antar negara

“marine pollution is no boundaries”.

    Ketiga. Pasal-pasal UU Minerba lebih banyak mengurus para pemodal. UU

ini hanya mengatur keberlanjutan ekploitasi bahan tambang dan keuntungan

jangka pendek dari pajak dan royalty. Ini terbaca dari BAB IVUU Minerba

tentang kewenangan, dimana pemerintah disemua level dapat mengeluarkan izin

pertambangan, izin bisa diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan

(pasal 38), yang luas konsesinya 1 ha hingga 100 ribu ha.

    Keempat. UU Minerba tidak memberikan pengakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak masyarakat adat. Dalam BAB XIII tentang Hak dan Kewajiban,

yang diatur hanya Hak dan Kewajiban yang diatur hanya sebatas hak dan

kewajiban bagi pemegang izin pertambangan (Pasal 90-112). UU tersebut tetap

tak mau mengakui bahwa rakyat memiliki hak untuk membuat keputusan apakah

investasi tambang bisa ditanamkan di tanah mereka atau diwilayah-wilayah yang

jika ditambang akan mengancam sumber-sumber kehidupan mereka, yag

belakangan dikenal dengan istilah Free and Prior Inform Consent4. Terkait

tanahnya, rakyat hanya diberi dua pilihan dalam UU Minerba ini, menerima ganti
rugi yang ditentukan sepihak oleh pemerintah/ perusahaan atau jalur pengadilan.

Ini jelas pelanggaran atas kovenan internasional hak Ekonomi dan sosial budaya.

    Kelima. UU Minerba secara asas mengakui prinsip transparansi, partisipasi

dan akuntabilitas. Namun itu kamuflase, sebab bagian ini tidak tercermin tegas

dan jelas dalam pasal-pasal. UU Minerba mengatur peran serta atau partisipasi

namun masih sangat umum dan terbatas. Pengakuan secara umum artinya

penormaan tentang asas tersebut hanya sebatas pengakuan prinsip tanpa diberikan

aturan atau mandat pengaturan tentang bagaimana mekanisme yang harus dibuat

pemerintah agar bisa diterapkan, maupun penanggungjawab usaha dalam

menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara nyata. Misalnya dalam hal partisipasi,

norma yang diatur masih sebatas pemberian kewenangan kepada Pemerintah

Provinsi untuk meningkatkan peran serta masyarakat (Pasal 7). Permasalahannya,

partisipasi masyarakat harusnya wajib dikelola pemerintah dalam semua level,

baik Kab/Kota, Provinsi dan Pusat. Demikian pula Pasal 10, yang menyatakan

bahwa dalam penetapan wilayah pertambangan harus dilaksanakan:

   1) Secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab

   2) Secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah

       terkait, masyarakat dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi,

       ekonomi dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan

   3) Memperhatikan aspirasi daerah. Permasalahannya, mekanisme partisipasi

       untuk menjalankan ketentuan ini belum diatur dalam UU Minerba, dan

       tidak dimandatkan untuk diatur. Seperti biasa, ketentuan ini bisa

       ditafsirkan sepihak penguasa, menjadi terserah mereka tanpa parameter
       atau indikator yang jelas dan disepakati pihak-pihak berkepentingan

       termasuk masyarakat. Selain itu, kepentingan partisipasi seharusnya tak

       hanya saat menetapkan wilayah, tapi juga tahapan pemberian izin usaha.

    Keenam. Akses keadilan harus kita jadikan titik tekan dalam UU Minerba ini,

sebagai prasyarat penting kepastian hukum, tidak hanya kepastian untuk

mengeruk, tapi juga kepastian hak-hak masyarakat tak dilanggar. Banyak pasal

UU Minerba tak menjamin akses keadian (access to justice) bagi masyarakat,

diantaranya:

   1) Tidak menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa

       yang komprehensif sebagai saluran masyarakat mendapatkan keadilan.

   2) Lemahnya pengaturan yang membuat pemerintah bertindak tegas terhadap

       pelanggar UU Minerba.

   3) Lemahnya pengaturan tentang hak prosedural dan beban pembuktian

       untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat.

   4) UU       Minerba   berpotensi    mengkriminalkan      masyarakat    yang

       memperjuangkan hak-haknya. Padahal, mekanisme pengaduan dan

       penyelesaian sengketa merupakan saluran penting bagi masyarakat yang

       hak-haknya dilanggar. UU Minerba tidak mengatur tentang hal tersebut.

       Penyelesaian sengketa hanya diatur penyelesaiannya melalui pengadilan

       dan arbitrase. Selain itu, UU Minerba tidak memberikan mandat tegas,

       supaya pemerintah menjatuhkan sanksi administrasi bagi pelanggaran

       ketentuan UU Minerba. Pasal 151 hanya menyatakan, pemerintah

       (Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota) berhak memberikan sanksi
       administratif kepada pemegang IUP, IPR, dan IUPK atas pelanggaran

       ketentuan UU Minerba. Berhak disini, bisa direduksi macam-macam oleh

       pemerintah di berbegai level, seperti praktek-praktek saat ini. Dan kembali

       melanggar hak-hak masyarakat, dan pasif (diam) terhadap pelanggaran

       yang terjadi.

   5) Apalagi, ada lubang serius dalam penegakan sanksi administrasi pada UU

       No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diulang

       pada UU Minerba. Pada UU 23/1997, pemerintah diberi mandat

       menjatuhkan sanksi administrasi bagi pencemar lingkungan. Sebab sanksi

       pencabutan izin, harus dikeluarkan instansi pemberi izin (sektoral),

       padahal kewenangan instansi lingkungan sebatas pemberian rekomendasi

       yang tidak mengikat, apabila instansi pemberi izin (sektoral), misalnya

       Departemen ESDM menolak, maka rekomendasi itu pun tumpul. Lubang

       ini diulang pasal 151 UU Minerba.

    Ketujuh. Hak prosedural merupakan bagian dari pemenuhan akses keadilan

masyarakat. Secara prosedural UU Minerba tak memberi saluran memadai untuk

mendapatkan keadilan. Misalnya, prosedur gugatan perwakilan (class action)

apabila terdapat kerugian yang timbul akibat usaha pertambangan. Gugatan

perwakilan akan mempermudah dan menekan biaya yang harus dikeluarkan

masyarakat ketika mendapatkan dampak yang sifatnya luas/masif dari usaha

pertambangan. Memang UU 23/1997 telah mengatur tentang gugatan perwakilan,

namun hal tersebut masih sebatas untuk kerugian lingkungan, sedangkan dampak

dari usaha pertambangan bisa jadi tidak hanya kerugian lingkungan saja.
   Kedelapan. Pasal 145 mengatur tentang perlindungan masyarakat, judul pasal

memang bagus, tapi lagi-lagi tipuan. Pasal 145 tentang Perlindungan Masyarakat

ternyata tak seindah judul pasalnya. Pasal ini beresiko melahirkan pelanggaran

HAM baru. Awalnya, tentang masyarakat terkena dampak. UU Minerba hanya

mengenal masyarakat terkena dampak negatif langsung kegiatan usaha

pertambangan.

   Merujuk kasus-kasus pertambangan selama ini, masyarakat terkena dampak

sering dibatasi masyarakat sekitar dan masuk konsesi pertambangan. Padahal,

dampak pertambangan tak mengenal batas konsesi, bahkan batas administrasi

kabupaten, provinsi, dan negara. Contohnya, tambang batu bara Kideco Jaya

Agung, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Ada perkampungan Dayak Paser:

Suateng, Damit, Bekoso, Lempesu, Suweto, hingga daerah muara yang tak

dihiraukan perusahaan tambang asal Korea Selatan ini. Padahal, Sungai Kendilo,

pendukung utama penghidupan mereka, rusak oleh pengerukan batu bara di hulu.

Lima kampung itu terpaksa pindah ke lokasi baru, berjarak 2-10 km dari kampung

lama. Mereka bangun sekolah dan fasilitas publik lain tanpa bantuan perusahaan

karena mereka tak masuk wilayah pertambangan. Pemerintah Kabupaten Paser

harus merogoh dana penanganan banjir kabupaten untuk membantu mereka.

   Hal serupa dialami warga kampung sepanjang Sungai Ok Briam, Mal, Muyu,

Kao, dan Sungai Digoel di Kabupaten Boven Digoel, Papua. Mereka melaporkan

limbah tailing tambang Ok Tedi/BHP Billiton di negara tetangga kita, Papua

Nugini, terasa dampaknya di kampung mereka. Banyak ikan mati dan kebun-

kebun sepanjang aliran sungai tak lagi subur. Ini menyuratkan daya rusak

tambang yang bersifat mengalir dan meluas.
   Selanjutnya, dalam UU Minerba hanya ada dua hak masyarakat yang terkena

dampak, yaitu mendapat ganti rugi jika terjadi kesalahan dalam pengusahaan

kegiatan pertambangan dan mengajukan gugatan ke pengadilan, itupun jika

perusahaan menyalahi ketentuan.

   Dua pilihan itu sama pahit. Pilihan pertama menegaskan tidak diakuinya hak

veto atau hak untuk menentukan nasib sendiri, khususnya jika mereka menolak

pertambangan, termasuk hak memilih model pengembangan ekonomi yang lebih

berkelanjutan dibandingkan dengan mengeruk batuan. Sementara itu, ganti rugi

akan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, mengingat dalam

setahun ke depan Departemen ESDM harus menyusun 20 PP terkait, bisa

dipastikan penyusunannya akan jauh dari transparansi dan partisipasi publik.

Pilihan kedua tak kalah getir. Kawasan cadangan mineral dan batu bara tersisa

kebanyakan ada di kawasan terisolasi informasi dan keberdayaan hukum. Belum

lagi urusan beban pembuktian yang tidak muda. Warga dihadapkan pada

perusahaan tambang yang memiliki modal menyewa ahli hukum dan konsultan,

juga membayar iklan di media. Sementara itu, proses pengadilan yang lama, biaya

mahal, dan sistem yang korup membuat warga berisiko menjadi korban kedua

kali. Sungguh, mereka sulit memenangi perkara di pengadilan, dalam sistem

hukum yang kini tak berpihak kepada mereka.

   Terakhir, melalui Pasal 162 UU Minerba, warga berisiko dipidana paling

lama setahun dan denda paling banyak Rp 100 juta jika menghambat kegiatan

pertambangan. Pengaturan ini tak berbeda dengan UU lama yang diganti. Jika

warga tak mau lahannya ditambang, lalu melakukan protes, dianggap

menghambat perusahaan, akan dikriminalkan. Hal sama bisa terjadi kepada
mereka yang berupaya menghentikan kegiatan perusahaan yang mencemari

lingkungan sekitar. Sementara, penegakan hukum tak berjalan, seperti yang

banyak terjadi selama ini.

    Memang UU Lingkungan Hidup mengatur tentang beban pembuktian yang

lebih maju, dengan memasukkan aspek tanggung gugat mutlak (strict liability)

bagi pelaku pencemaran atau perusakan, yang menimbulkan dampak besar dan

penting serta menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3) atau menghasilkan

limbah B3, dimana unsur kesalahan pelaku tidak perlu dibuktikan. Sayangnya,

dalam prakteknya nyaris tak digunakan.

    Kesembilan. Pengakuan keterbatasan daya dukung dan daya tampung

lingkungan sangat penting untuk mencegah terjadinya perusakan atau pencemaran

lingkungan. Pasal 18 UU Minerba memang mengatur bahwa penetapan Wilayah

Izin Usaha Pertambangan (WIUP) harus mendasarkan pada kaidah konservasi dan

daya dukung lingkungan, namun tidak mencakup daya tampung lingkungan.

Disamping itu, pasal ini dipastikan tumpul nantinya. Sebab UU ini tak

memandatkan kaji ulang perijinan yang sudah ada, termasuk renegosiasi kontrak

karya. Bagaimana mungkin daya dukung dan daya tampung lingkungan akan

diberlakukan pada kontrak kontrak dan ijin lama, yang luasannya sudah tak masuk

akal. Meski tak lagi memberlakukan kontrak karya, luas daratan yang memiliki

cadangan mineral dan batu bara paling ekonomis sebagian besar telah dimiliki

pemegang izin dan kontrak lama, tanpa tanpa upaya kaji ulang perizinan lama,

pengakuan veto rakyat, penghitungan daya dukung lingkungan, serta pembatasan

produksi dan ekspor. UU Minerba jelas melanggengkan rezim keruk cepat jual

murah bahan tambang sejak Orde Baru. Selain itu sebagai bagian pengakuan
keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, penting pengaturan

tegas tentang reklamasi pasca tambang. Dalam hal reklamasi dan pasca tambang,

UU Minerba telah mewajibkan bagi pemegang IUP dan IUPK untuk memberikan

dana jaminan. Namun demikian jangka waktu pertanggungjawaban dalam

reklamasi dan pasca tambang tidak diatur dalam UU Minerba. Padahal dampak

dari kegiatan pertambangan dapat muncul setelah sekian tahun dari kegitatan

dilakukan. Jangka waktu pertanggungjawaban ini penting untuk memastikan agar

pemegang izin benar-benar menjalankan kewajibannya melakukan reklamasi dan

kegiatan pasca tambang sesuai dengan kriteria atau ketentuan yang akan

ditetapkan. Selain itu, mekanisme transparansi dari pengelolaan dana jaminan dan

pasca tambang harus diatur (tidak diatur dalam UU Minerba) untuk memastikan

bahwa dana tersebut diperuntukkan kegiatan reklamasi dan pascatambang secara

bertanggungjawab.

   Kesepuluh. “Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan

sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan

peraturan perundang- undangan.” Ini bunyi pasal 91. UU Minerba akan

mempercepat      perusakan     prasarana    dan    sarana     umum,      dengan

memperbolehkannya dimanfaatkan menjadi sarana pertambangan. Ini terbukti di

propinsi Kalimantan Selatan. Ruas jalan mulai Kabupaten Tapin, Banjar sampai

dengan Banjarmasin boleh dipakai truk batubara. Apa hasilnya? Tahun 2004,

panjang jalan yang dipakai mereka 1056,38 kilometer, dan sementara sepanjang

124,37 kilometer dalam kondisi rusak berat. Namun data terbaru menyebutkan,

berdasar temuan DPRD Kalsel, ruas jalan provinsi yang rusak mencapai 293

kilometer atau 27,7% dari panjang jalan negara. Karena itu, kerusakan jalan
umum di Kalsel kini menjadi problem serius. Pemerintah sendiri mengaku tiap

tahun mengeluarkan dana perbaikan jalan mencapai Rp 127 miliar. Dana itu

bukan dari para penambang tentunya. Tak hanya itu, penderita penyakit ISPA dan

kecelakaan di sepanjang jalan yang dilalui truk batubara juga meningkat.

    Mestinya, upaya reformasi kebijakan sektor pertambangan mensyaratkan 3

hal, yaitu:

    1) Dapat memfasilitasi pemulihan dan pengembalian hak masyarakat yang

        telah dirampas.

    2) hak-nya oleh industri pertambangan, baik secara langsung melalui

        perampasan tanah.

    3) masyarakat lokal; maupun secara tidak langsung dengan mencemari

        perairan laut tempat bergantungnya kehidupan masyarakat nelayan

        tradisional.

    4) Dapat memfasilitasi pulihnya ekonomi masyarakat lokal dan ekosistem

        sekitar pertambangan. Dimana paradoks selama ini menunjukkan bahwa,

        daerah potensial dengan kegiatan pertambangan, justeru identik dengan

        kemiskinan dan intensitas konflik yang tinggi.

    5) Dapat memfasilitasi proses penegakan hukum atas berbagai pelanggaran

        yang terjadi selama ini disekitar lingkungan pertambangan, maupun secara

        luas dalam hal ekonomi nasional.

    UU Minerba mengakui asas-asas pengelolaan pertambangan yang baik,

namun lemah dalam penjabaran ibarat pepesan kosong. Beberapa kelemahan

fundamen dari UU Minerba adalah:
   1) Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat terutama yang memiliki

      keterkaitan langsung dengan sumber daya pertambangan dan lingkungan

   2) Pengakuan dan pengaturan secara jelas dan tegas tentang transparansi,

      partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam yang

      merupakan tiga pilar penting dalam mewujudkan good governance dan

      demokratiasasi dalam pengelolaan pertambangan.

   3) Akses keadilan apabila hak-hak masyarakat dan prinsip transparansi dan

      partisipasi dilanggar.

   4) Pengakuan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

      Berbagai kelemahan tersebut, muaranya lagi-lagi rakyat yang harus

      menanggung ongkos kerusakan lingkungan, pemiskinan dan pelanggaran

      HAM baik di sekitar pertambangan, hingga kawasan pesisir. Sementara,

      bahan-bahan mineral kita bisa dipatikan akan makin menipis jumlahnya,

      karena terus-terusan dikeruk untuk memasok kebutuhan asing.

   Banyak hal bisa dilakukan untuk menolak UU pertambangan lama dan UU

Minerba yang kadaluarsa. Salah satunya, terus menuntut penataan ulang

pengurusan kekayaan, lewat penghentian ijin baru, kaji ulang perijinan lama,

pembatasan produksi hanya utuk kebutuhan mendesak rakyat dan membawa UU

Minerba ke Mahkamah Konstitusi.
                                      BAB IV
                                    PENUTUP


    A. KESIMPULAN

    Sebagai kegiatan usaha, industri pertambangan mineral dan batubara

merupakan industri yang padat modal (high capital), padat resiko (high risk), dan

padat teknologi (high technology). Selain itu, usaha pertambangan juga tergantung

pada faktor alam yang akan mempengaruhi lokasi dimana cadangan bahan galian.

Dengan karakteristik kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara tersebut

maka diperlukan kepastian berusaha dan kepastian hukum di dunia pertambangan

mineral dan batubara.

    Celakanya, UU Minerba, masih kadaluwarsa isinya. RUU Minerba akhirnya

disahkan Sidang Paripurna DPR Senayan, 16 Desember 2008, setelah dibahas

lebih 4 tahun, ditengah kontraversi berbagai kalangan, khususnya masyarakat

sipil. Namun, panjangnya waktu pembahasan, ternyata tak merubah subtansi UU

ini lebih baik dari pendahulunya. UU Minerba ini mengancam keselamatan warga

negara dan lingkungan. Pemerintah dan Partai-partai penguasa Senayan, hanya

merubah UU lama dengan bungkus baru.

    B. SARAN SARAN

    Banyak hal bisa dilakukan untuk menolak UU pertambangan lama dan UU

Minerba yang kadaluarsa. Salah satunya, terus menuntut penataan ulang

pengurusan kekayaan, lewat penghentian ijin baru, kaji ulang perijinan lama,

pembatasan produksi hanya utuk kebutuhan mendesak rakyat dan membawa UU

Minerba ke Mahkamah Konstitusi.

								
To top