perlindungan anak dan perdagangan manusia

Document Sample
perlindungan anak dan perdagangan manusia Powered By Docstoc
					                 PERLINDUNGAN ANAK DAN PERDAGANGAN MANUSIA

                                               BAB I

                                        PENDAHULUAN



A.    LATAR BELAKANG
            Perdagangan (trafficking) perempuan dan anak merupakan bentuk perbudakan
     masa kini dan pelanggaran berat terhadap hak asasi dasar perempuan. Bentuk
     perdagangan perempuan perempuan tidak terbatas pada prostitusi paksaan atau
     perdaganganan seks, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi, kerja paksa ,
     termasuk kerja domestik dan istri pesanan. PBB sebagai organisasi Internasional melalui
     system yang dimiliki berusaha menggalang kerjasama internasional melawan tindak
     pidana internasional termasuk perdagangan wanita dan anak-anak. Bahkan bentuk
     kejahatan   ini dikategorikan sebagai bagian Transnational Organized Crime (TOC).
     Perdagangan perempuan dan anak telah dikriminalisasi (proses penetapan menjadi suatu
     tindak pidana) dalam hukum Indonesia.
                 Fenomena Perdagangan perempuan anak dan perempuan sudah sejak lama
     berkembang di berbagai Negara, termasuk juga di Indonesia, hal ini merupakan realitas
     yang tidak bisa dipungkiri . Perdagangan ini tidak lagi terbatas pada batas-batas wilayah
     negara melainkan berlangsung lintas batas. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja,
     tetapi juga keluar negeri seperti Saudi Arabia, Jepang, Malaysia, Hongkong Taiwan,
     Singapura dan berbagai Negara lainnya. Pola perdagangannyapun mengalami perubahan,
     tidak lagi hanya dilakukan oleh perseorangan melainkan sindikat-sindikat terorganisir
     yang disinyalir memiliki kegiatan illegal lainnya seperti penjualan obat-obatan adiktif dan
     senjata. Menurut catatan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan daerah yang
     memiliki kasus trafficking tertinggi di Indonesia adalah Jawa Barat, Jawa Timur,
     Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Namun tidak berarti wilayah lain ”bersih”.
     Jawa tengah, Lampung, Sumatera Utara, dan Nusa tenggara Timur adalah wilayah lain
     yang potensial. Sedangkan Jakarta, Riau, Batam, Bali, Balikpapan, dan Papua dikenal
     sebagai daerah tujuan perdagangan orang, khususnya untuk keperluan eksploitasi seksual.




                                                                                              1
          Perdagangan (trafficking) perempuan dan anak merupakan bentuk perbudakan
masa kini dan termasuk dalam kategori pelanggaran berat terhadap hak asasi dasar
perempuan. Bentuk perdagangan perempuan perempuan tidak terbatas pada prostitusi
paksaan atau perdaganganan seks, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi,
kerja paksa , termasuk kerja domestik dan istri pesanan. PBB sebagai organisasi
Internasional melalui system yang dimiliki berusaha menggalang kerjasama internasional
melawan tindak pidana internasional termasuk perdagangan wanita dan anak-anak.
Bahkan bentuk kejahatan ini dikategorikan sebagai bagian Transnational Organized
Crime (TOC). Perdagangan perempuan dan anak telah dikriminalisasi (proses penetapan
menjadi suatu tindak pidana) dalam hukum Indonesia.
          Di dalam perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk
pelanggaran HAM berat terhadap perempuan, karena di dalamnya ada unsur ancaman,
penyiksaan, penyekapan, kekerasan seksual, yang semuanya merupakan pelanggaran
terhadap HAM. Dalam situasi perempuan dan anak yang diperdagangkan, hak-hak
mereka terus dilanggar, karena mereka kemudian ditawan, dilecehkan dan dipaksa untuk
bekerja di luar keinginan mereka. Hal ini menempatkan mereka dalam kondisi seperti
perbudakan, dimana mereka tidak lagi memiliki hak untuk menemukan nasib sendiri,
hidup dalam situasi ketakutan dengan rasa tidak aman. Bahkan kadang diperburuk oleh
keadaan ketika dia tidak memiliki identitas yang jelas, sehingga mereka takut meminta
bantuan kepada pihak yang berwenang karena takut diusut dan dideportasi. Juga status
sosial mereka menyebabkan mereka dilecehkan oleh majikan.
          Kewajiban     Negara     adalah    bertanggungjawab     untuk    mencegah,
menginvestigasi, dan menghukum tindak perdagangan perempuan dan anak, serta
menyediakan perlindungan bagi para korban. Menurut Deklarasi Hak Asasi manusia serta
beberapa instrument Internasional lainnya, Pemerintah bertanggungjawab untuk memberi
perlindungan kepada orang-orang yang diperdagangan, juga Negara wajib bertindak
secermat-cermatnya untuk mencegah, menginvestigasi, dan menghukum pelanggaran hak
asasi manusia dan memberikan penyembuhan dang anti rugi kepada korban pelanggaran.
Kewajiban ini berlaku baik pelanggaran yang pelakunya Negara maupun bukan Negara.
          Pada   dasarnya, hampir semua negara di dunia mengalami permasalahan
perdagangan manusia (trafficking in person), meskipun dengan tingkat yang berbeda-



                                                                                    2
beda. Ada negara yang menjadi negara tujuan perdagangan manusia, negara transit atau
negara sumber terjadinya perdagangan manusia, seperti yang dialami Indonesia.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Reserse dan kriminal Polri (Bareskrim)
tahun 2007, dapat terlihat perkembangan kasus perdagangan manusia di Indonesia
periode 2003 – 2007, yaitu semakin sedikit kasus perdagangan manusia yang terjadi
setiap tahunnya (tahun 2003 terdapat 155 kasus, tahun 2007 terdapat 63 kasus).




                                                                                  3
                                                  BAB II


A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
                 Menurut Soerjono Soekanto kekerasan dapat didefinisikan sebagai berikut :
  “Kejahatan kekerasan ialah suatu istilah yang digunakan bagi cidera mental atau fisik.
  Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari proses kekerasan, yang kadang-
  kadang diperbolehkan , sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya
  membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras. Semakin
  sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang
  ada bila itu terjadi.”

                 Literatur Amerika serikat mengartikan kekerasan ke dalam beberapa istilah
  dengan variasi pengertian, seperti tort, assault, dan battery. Pengertian tort adalah a
  wrongful injury to the person or a person’s property. 1
  Pengertian tort terbagi dalam 3 kategori besar, yaitu tort dengan sengaja (intentional
  tort), kelalaian ((negligence), dan strict (absolute) liability. Ke dalam pengertian
  intentional tort ini muncul pengertian assault dan battery .
                 Pengertian assault adalah :
             “Any willful attempt or threat to inflict injury upon the person of another….”
             “Any intentional display of forcesuch as would give the victim reason to fear
  or expect immediate bodily harm”
             “An assult may be committed without actually touching, or stricking, or doing
  bodily harm, to the person or another” 2

                 Hukum Amerika mengartikannya sebagai : an attempt by one person to make
  harmful or offensive contact with another individual without consent. Actual physical
  contact is not necessary.
                 Pengertian battery adalah :

  “Criminal battery, defined as the unlawful application of force to the person or another,
  may be devided into its three basic element :
     a. the defendant’s conduct (act or omission) :
     b. his “mental state” wich may be intent to kill or injure, or criminal negligence, or
         perhaps the doing of an unlawful act:
        the harmful result to the victim, which may be a bodily injury or an offensive
         touching” 3

  1
      Buckley WR, Tort and Personal Injury Law, Lawyer Cooperation Publishing , New York, 1993, page 24.
  2
      Black HC, Black Law Dictionary, Fifth Edition, West Publishing Co, St Paul Minn, 1979, page 342



                                                                                                       4
               Hukum     Amerika    mengartikannya   sebagai   :   tortfeasor’s   intentional,
unconsented touching of another person in an offensive or harmful manner. Battery is
completed assault and is intentional tort. 4


               Berdasarkan pengertian di atas , terminologi kekerasan terhadap perempuan
memiliki cirri penting bahwa tindakan tersebut adalah dapat berupa tindakan fisik,
seksual, maupun nonfisik (psikis), dapat dilakukan secara aktif maupun pasif (tidak
berbuat), dikehendaki atau diniati oleh pelaku , dan menimbulkan akibat yang merugikan
korban (fisik, seksual, maupun psikis) yang tidak dikehendaki oleh korban.


               Berdasarkan Platform for Action yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia ke IV
tentang perempuan di Beijing pada tahun 1995, menyatakan antara lain :

           “Kekerasan terhadap perempuan adalah manifestasi adanya perbedaan
kekuasaan dalam hubungan laki-laki dan perempuan sepanjang sejarah, yang
mengakibatkan adanya penguasaan dan diskriminasi terhadap perempuan, dan ini
merintangi kemajuan sepenuhnya dari perempuan. Kekerasan dialami perempuan di
sepanjang hidupnya pada hakikatnya berasal dari pola-pola kebudayaan, khususnya
dampak yang merusak dari praktik-praktik tradisional tertentu atau kebiasaan yang
merugikan dari semua kebiasaan ekstrim yang berkaitan dengan ras, jenis kelamin,
bahasa, atau agama, yang mengekalkan memberi kedudukan yang lebih rendah dari
perempuan dalam keluarga, di tempat kerja, dan masyarakat”

               Berdasarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap perempuan (1994) ,
maka kekerasan diartikan sebagai :
          “Kekerasan tehadap perempuan adalah setiap kekerasan berbasis jender yang
menyebabkan atau mungkin menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis
pada perempuan, termasuk di dalamnya tindakan seperti memaksa, mengurangi
kebebasan , apakah itu terjadi di lingkup kehidupan domestik atau publik.”
Menurut GAATW (Global Alliance Against Traffic in Women) :
“Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transpotasi di dalam
atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan
seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau
ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang

3
    Black HC, Op.cit, halaman 343
4
    Buckly. Op.cit, halaman 26


                                                                                            5
dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar ataupun
tidak, untuk kerja yang tidak diinginkannya(domestic, seksual atau reproduktif), dalam
kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, dalam suatu
lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan
atau lilitan hutang pertama kali”.5
                 Wijers dan Lap Chew dalam Trafficking in Women Forced Labour dan
Slavery-like Practices in Marriege, Domestic Labour and Prostitutions sebagaimana
dikutip Ruth Rosenberg mengusulkan definisi fungsional sebagai berikut :
“Perdagangan perempuan adalah seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka
perekrutan dan/ atau pengiriman seorang perempuan di dalam dank e luar negeri untuk
pekerjaan atau jaksa, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dominant, penjeratan utang, penipuan, atau
bentuk-bentuk pemaksaan lain”.6
                 Pengertian perdagangan perempuan tersebut mengandung arti penting, karena
yang disoroti tidak hanya proses perekturan dan pengiriman yang menentukan bagi
perdagangan, tetapi juga kondisi eksploitatif terkait ke dalam mana orang
diperdagangkan.


                 Menurut    Global Survival Network             ada empat jenis situasi yang
mengakibatkan perempuan dan anak perempuan terlibat dalam perdagangan seks
(Laporan Pelaporan Khusus PBB Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, 2000), yang
juga dapat diterapkan pada bentuk-bentuk kerja yang lain yang menyebabkan perempuan
bermigrasi atau diperdagangkan, kelompok pertama, mencakup perempuan yang ditipu
mentah-mentah dan dipaksa dengan kekerasan. Perempuan tersebut tidak tahu sama
sekali kemana mereka akan pergi atau pekerjaan apa yang akan mereka lakukan.
Kelompok ke dua, terdiri atas perempuan yang diberitahu separoh kebenaran oleh orang
yang merekrut mereka mengenai pekerjaan yang akan dilakukan dan kemudian dipaksa
bekerja untuk apa yang sebelumnya tidak mereka setujui dan mereka hanya mempunyai
sedikit atau tidak ada samasekali pilihan lainnya. Kelompok ke tiga, adalah perempuan

5
    Loc.cit. hal. 15.
6
    Ruth Rosenberg, Perdagangan perempuan Dan Anak Di Indonesia, 2003, hal. 13



                                                                                          6
  yang mendapat informasi mengenai jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan.
  Walaupun mereka tidak mau mengerjakan pekerjaan semacam itu, mereka tidak melihat
  adanya pilihan ekonomi lain yang bisa mereka kerjakan. Kelompok ke empat, terdiri atas
  perempuan yang mendapat informasi sepenuhnya mengenai pekerjaan yang akan mereka
  lakukan, tidak keberatan untuk mengerjakannya. Pada kelompok yang ke empat ini tidak
  ada kondisi mengenai pekerjaan yang tidak diketahui sehingga tidak termasuk dalam
  perdagangan perempuan.7
              Tindak kekerasan, atau violence , pada dasarnya merupakan suatu konsep
  yang makna dan isinya sangat bergantung pada masyarakat itu sendiri, tidak hanya
  terbatas pada kekerasan fisik saja tetapi juga non-fisik. Bentuk-bentuk kekerasan yang
  dialami perempuan sangat banyak, baik yang bersifat psikologis, fisik, seksual, maupun
  yang bersifat ekonomis, budaya, dan keagamaan, hingga yang merupakan bagian dari
  sebuah system pengorganisasian lintas Negara yang sangat besar dan kuat. Bentuk-
  bentuk kekerasan ini hadir dalam setiap jenis hubungan sosial yang dijalani seorang
  perempuan, termasuk dalam hubungan keluarga dan perkawanan dekat, dalam hubungan
  kerjanya maupun dalam hubungan- hubungan social kemasyarakatan secara umum.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
  TRAFFICKING
              Secara umum perlindungan hukum diartikan sebagai hukum / peraturan yang
  berlaku di Indonesia dan memberikan perlindungan bagi perempuan terutama dari tindak
  kekerasan, eksplotasi maupun diskriminasi di berbagi aspek kehidupan, baik sosial,
  budaya, ekonomi, pendidikan, sipil, dan politik. Berbagai praturan yang ada dan berlaku
  di Indonesia yaitu :
      a. KUHP
      b. KUHAP
      c. Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan
      d. Undang-Undang Nomer 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala bentuk
          Diskriminasi Terhadap Wanita

  7
    Laporan Pelapor Khusus PBB Tentang kekerasan Terhadap perempuan, Perdagangan perempuan,
  Migrasi perempuan dan kekerasan terhadap Perempuan : Penyebab dan Akibatnya, 29 Pebruari 2000, hal.
  25


                                                                                                   7
    e. Undang-Undang Nomer 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
        Rumah tangga
    f. Undang-Undang Nomer Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan
        Manusia (Trafficking in Person)


            Batasan/pengertian perlindungan hukum dalam Undang-Undang No 13 Tahun
2006 disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk
memberikan rasa aman kepada saksi dan /atau korban yang wajib dilaksanakan oleh
lembaga perlindungan Saksi dan korban atau lembaga lainnya.8 Ada dua kemungkinan
jenis   program perlindungan saksi dan/ atau korban yang dapat digunakan dalam
penyidikan trafficking manusia :
    a. Sebuah program perlindungan penuh terhadap saksi yang diawasi dan dikelola
        oleh negara.
    b. Skema campuran yang mencakup keselamatan, dukungan dan pendampingan
        yang disediakan berdasarkan kerjasama antara penyidik dengan lembaga
        pendampingan korban.9
            Ruang lingkup perlindungan hukum yang dimaksud dalam tulisan ini adalah
perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah melalui perangkat hukumnya yaitu
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang No 21 tahun
2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia. Perlindungan tersebut dapat
meliputi perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret
(langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan
yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi
maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi
atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang
bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan dan
merendahkan martabat kemanusiaan.
            Dalam konsep perlindungan hukum terkandung pula beberapa asas hukum
yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana,

8
  Lembaran negara No.64 Tahun 2006, Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi
dan Korban.
9
  IOM Indonesia, 2006,Combatting Human Trafficking Through Law Enforcement, Jakarta, November.


                                                                                                 8
sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana
formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.10 Asas-asas yang dimaksud tersebut adalah :
        1. Asas manfaat
           Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya
           kemanfaatan (baik materiil maupun spirituil) bagi korban kejahatan, tetapi
           juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upayta
           mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

        2. Asas keadilan
           Artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan
           tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus
           juga diberikan pada pelaku kejahatan.

        3. Asas keseimbangan
           Tujuan hukum selain memberikan kepastian dan perlindungan terhadap
           kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan
           masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (restutio in
           integrum) , asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya
           pemulihan hak-hak korban.

        4. Asas kepastian hukum.
           Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat
           penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan
           perlindungan hukum pada korban kejahatan.11

            Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban
dapat dilihat dari dua makna, yaitu :
        a. sebagai ”perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”,
            (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
        b. Sebagai ”perlindungan untuk memperoleh jaminan/ santunan hukum atas
            penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, jadi
            identik dengan ”penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa
            pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara
            lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/
            santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.12


10
   Arief Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta : Akademika Pressindo, hal. 50
11
   Didik M.Arief Mansur, 2007, Urgensi perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita,
Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 164
12
   Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan kejahatan,
Jakarta : Kencana, hal. 61.


                                                                                                 9
Perlindungan hukum bagi korban merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat
diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi,
pelayanan medis, dan bantuan hukum.
            Pada masa lalu masyarakat biasanya berfikir bahwa perdagangan manusia
adalah memindahkan perempuan melewati perbatasan, di luar keinginan mereka dan
memaksa mereka memasuki dunia prostitusi. Seiring berjalannya waktu masyarakat lebih
memahami mengenai isu perdagangan manusia yang kompleks dan sekarang melihat
pada kenyataannya perdaganagn manusia melibatkan berbagai macam situasi. Pengertian
perdagangan manusia (trafficking) mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang.
Perdagangan manusia meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks yang
ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang pribadi atau
organisasinya.13 Perluasan definisi perdagangan sebagaimana dikutip dari Wijer dan Lap
Chew yaitu perdagangan sebagai perpindahan manusia (khususnya perempuan dan
anak), dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke
luar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan
perbudakan yang berkedok pernikahan (serville marriege).14
            Perdagangan       (trafficking)    perempuan      dan     anak    merupakan       bentuk
perbudakan masa kini dan pelanggaran berat terhadap hak asasi dasar perempuan.
Bentuk perdagangan perempuan perempuan tidak terbatas pada prostitusi paksaan atau
perdaganganan seks, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi, kerja paksa ,
termasuk kerja domestik dan istri pesanan. PBB sebagai organisasi Internasional melalui
system yang dimiliki berusaha menggalang kerjasama internasional melawan tindak
pidana internasional termasuk perdagangan wanita dan anak-anak. Bahkan bentuk
kejahatan    ini dikategorikan sebagai bagian Transnational Organized Crime (TOC).
Perdagangan perempuan dan anak telah dikriminalisasi (proses penetapan menjadi suatu
tindak pidana) dalam hukum Indonesia, yaitu di dalam Undang-Undang No 21 tahun
2007 Tentang Penghapusan Perdagangan Manusia.
            Di Indonesia praktik perdagangan perempuan sebagaimana juga terjadi di
Negara-negara Asia tenggara biasanya identik dngan kekerasan dan pekerjaan-pekerjaan

13
   Ruth Rosenberg, 2003, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, International Catholic Migration
Commision (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS).
14
   Ruth Rossenberg, Ibid.


                                                                                                   10
yang diketahui paling banyak dijadikan sebagai tujuan perdagangan perempuan dan anak
adalah :
           1. Buruh Migran
           2. Pembantu Rumah tangga
           3. Pekerja Seks
           4. Perbudakan berkedok Pernikahan dalam bentuk Pengantin Pesanan
           5. Pekerja Anak 15


           Khusus di Indonesia bentuk-bentuk perdagangan perempuan tersebut adalah:
           1. Untuk dijadikan pelacur.
           2. Untuk dipekerjakan di Jermal (penangkapan ikan di tengah laut)
           3. Sebagai pengemis
           4. Sebagai pembantu rumah tangga dengan jam kerja panjang
           5. Adopsi
           6. Pernikahan dengan laki-laki asing untuk tujuan eksploitasi
           7. Pornografi
           8. Pengedar obat terlarang
           9. Menjadi korban pedofilia16
           Latar belakang terjadinya perdagangan perempuan dan anak merupakan multi
faktor, dan dapat dikatakan bukanlah masalah yang sederhana, sehingga diperlukan
kerjasama yang sinergi dari berbagai instansi. Pemberdayaan sumber daya manusia
merupakan salah satu faktor yang dapat dilaksanakan untuk pencegahan terjadinya
perdagangan      perempuan dan anak. Beberapa faktor latar belakang terjadinya
perdagangan tersebut dapat disebutkan, yaitu karena :
           1. Kemiskinan.
           2. Pendidikan rendah.
           3. Pengangguran.




16
   Kementrian Pemberdayaan Perempuan, leaflet Trafficking (Perdagangan) Perempuan Dan Anak,
diperbanyak oleh Biro kesra Setda Jateng



                                                                                        11
             4. Migrasi keluar desa dankeluar negeri.
             5. Ketahanan keluarga yang rapuh.
             6. Faktor ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan (gender) dan budaya
                patriarkhi.
             7. Konsumerisme.
             8. Meningkatnya permintaan.
             9. Dorongan penyiaran dan tulisan yang porno di media massa.
             10. Penegakan hukum terhadap pelaku masih belum tegas dan konsisten.
             11. Kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang trafficking belum
                memadai17
             Bentuk-bentuk pelanggaran HAM tersebut terjadi pada saat :
             ● Proses perekrutan dan Transpotasi
                Bentuk pelanggarannya adalah : penipuan, penyekapan, ancaman dan
                penggunaan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan/posisi dominan sosial
                (melibatkan keluarga  pemalsuan identitas oleh pejabat di tingkat
                desa/kelurahan), pemutusan akses dengan keluarga dan/atau bantuan jenis
                apapun, hak atas informasi.
             ● Di negara tujuan
                Bentuk pelanggarannya adalah :penyiksaan, penyekapan, kondisi hidup
                yang buruk, perempuan dipaksa melacur , kondisi kerja yang tidak layak,
                penghapusan akses ke kesehatan, penyitaan identitas dan dokumen
                perjalanan, kekurangan informasi tentang hukum imigrasi butuh,
                pengetahuan budaya dan sosial, pelanggaran terhadap aspek budaya
                /agama, terhadap anak-anak, penolakan akses kebangsaan, pendidikan,
                perempuan dipaksa menikah dengan orang yang tidak mereka inginkan,
                diskriminasi, kehilangan kontrol terhadap hidup, penyangkalan terhadap
                kebutuhan-kebutuhan dasar manusia
             ● Proses perdagangan
                Bentuk pelanggarannya adalah : penahanan dan dipenjara/penahanan
                illegal dengan tuduhan palsu, penganiayaan dan perkosaan dalam

17
     Ibid.


                                                                                    12
                  penahanan, pelanggaran dalam aspek hukum, pemaksaan pemeriksaan dan
                  perawatan kesehatan.18




18
     HAM Dalam Praktek, Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak, 2000, hal. 33 -35




                                                                                            13
                                         BAB III



A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
   TRAFFICKING (PERDAGANGAN) ORANG
            Berbagai produk hukum baik di dunia internasional melalui badan PBB
  maupun secara nasional dalam bentuk ratifikasi menjadikan masalah kekerasan terhadap
  perempuan mengalami pergeseran pandangan, yang semula hanya dilihat sebagai
  kejahatan terhadap badan dan mungkin nyawa sebagai bentuk kejahatan penganiayaan
  dan pembunuhan biasa; demikian pula tentang pelecehan seksual dan sebagainya; dalam
  perkembangannya tidak lagi dianggap sebagai masalah yuridis semata-mata, namun di
  belakangnya mengandung spirit yang besar, berkaitan dengan masalah HAM. Sehingga
  tercakup di dalamnya dimensi politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan
  sebagainya yang harus ditelaah secara komprehensif dan integral.

  1. PERDAGANGAN            PEREMPUAN          DAN      ANAK         DALAM   HUKUM
     INTERNASIONAL
                Deklarasi Anti kekerasan Terhadap perempuan yang disahkan pada Sidang
     Umum PBB ke 85, pada tanggal 20 desember 1993, menegaskan bahwa kekerasan
     terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak-hak asasi, dan kebebasan
     fundamental perempuan. Kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau
     meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan
     kebebasannya. Dalam dokumen ini tertera secara tegas bahwa kekerasan terhadap
     perempuan adalah perwujudan dari ketimpanganhistoris dalam hubungan kekuasaan
     antara kaum laki-laki dan perempuan, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi
     terhadap perempuan dan hambatan bagi kemajuan kaum perempuan.
                Berdasarkan Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan
     pernyataan tidak membenarkan atau menolak diskriminasi :
       ”Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam
       Pernytaan ini dengan tak ada perkecualian apapun, seperti kebebasan ras, warna
       kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain , asal usul
       kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik kelahiran ataupun kedudukan
       lain.Selanjutnya tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik,


                                                                                   14
     hukum, atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seorang
     berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian,
     jajahan atau yang berada di bawah kedaulatan yang lain.”
              Perdagangan perempuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM,
     yaitu pelanggaran terhadap hak-hak berikut:
        Hak atas kehidupan
        Hak atas persamaan
        Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi
        Hak atas perlindungan yang sama di muka umum
        Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-
        baiknya
        Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik
        Hak untuk pendidikan lanjut
        Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain,
        perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang.


Bentuk-bentuk pelanggaran HAM tersebut terjadi pada saat :
● Proses perekrutan dan Transpotasi
       Bentuk pelanggarannya adalah : penipuan, penyekapan, ancaman dan
       penggunaan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan/posisi dominan sosial
       (melibatkan keluarga), pemutusan akses dengan keluarga dan/atau bantuan
       jenis apapun, hak atas informasi.
    ● Di negara tujuan
       Bentuk pelanggarannya adalah : penyiksaan, penyekapan, kondisi hidup yang
       buruk, perempuan dipaksa melacur , kondisi kerja yang tidak layak, penghapusan
       akses ke kesehatan, penyitaan identitas dan dokumen perjalanan, kekurangan
       informasi tentang hukum imigrasi butuh, pengetahuan budaya dan sosial,
       pelanggaran terhadap aspek budaya /agama, terhadap anak-anak, penolakan akses
       kebangsaan, pendidikan, perempuan dipaksa menikah dengan orang yang tidak
       mereka inginkan, diskriminasi, kehilangan kontrol terhadap hidup, penyangkalan
       terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.



                                                                                   15
       ● Proses perdagangan
          Bentuk pelanggarannya adalah : penahanan dan dipenjara/penahanan illegal
          dengan tuduhan palsu, penganiayaan dan perkosaan dalam penahanan,
          pelanggaran dalam aspek hukum, pemaksaan pemeriksaan dan perawatan
          kesehatan.19
              Tahun 1994 Sidang Umum PBB menyetujui Resolusi menentang perdagangan
perempuan dan anak, yang berbunyi :
         “ Pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan
         melawan hukum, terutama dari Negara berkembang dan dari Negara                     dalam
         transisi ekonomi, dengan tujuan memaksa perempuan dan anak                 perempuan
         masuk ke dalam situasi penindasan dan eksploitasi secar seksual                     dan
         ekonomi, sebagaimana juga tindak illegal lainnya, yang berhubungan             dengan
         perdagangan perempuan seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu,             pekerja
         gelap dan adopsi palsu demi kepentingan perekrut, pedagang, dan                sindikat
         kejahatan”.
              Definisi perdagangan perempuan menurut Protokol Perdagangan Manusia
untuk Naskah Konvensi Internasional terhadap kejahatan Transnasional yang
terorganisir, sebagai berikut :
         ”Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahtanganan,
         penampungan atau penerimaan orang, dengan menggunakan cara-cara ancaman
         atau penggunaan kekerasan atau berbagai bentuk paksaan lainnya, penculikan,
         pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi
         kerentanan atau pemberian atau penerimaan bayaraan atau keuntungan lain guna
         mendapat persetujuan dari seseorang yang mempunyai kendali terhadap orang
         lain, untuk kepentingan eksploitasi . Eksploitasi mencakup, sedikitnya eksploitasi
         prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan
         atau praktik-praktik sejenisnya perhambaan atau pengambilan organ-organ
         tubuh.” 20


19
     HAM Dalam Praktek, Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak, 2000, hal. 33 -35
20
     Komnas Perempuan, Edisi : 9/IX/Jan/2003



                                                                                               16
           Unsur-unsur yang biasa ditemukan dalam perdagangan perempuan adalah :
   a. Ketiadaan persetujuan
   b. Percaloan
   c. Pemindahan
   d. Eksploitasi
           Tahun 1995 Sekretaris Jendral PBB dalam laporannya mengatakan bahwa “
Dalam menfokuskan dimensi internasional tentang perdagangan perempuan, Sidang
Umum menfokuskan pengertian perdagangan perempuan pada kegiatan untuk tujuan
prostitusi dengan memasukkan aspek lain yaitu kerja paksa dan penipuan”.
           Bentuk perdagangan perempuan dan anak tidak hanya terbatas pada prostitusi
paksaan atau perdagangan seks, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi , kerja
paksa dan praktek seperti perbudakan di beberapa wilayah dalam sektor informal,
termasuk kerja domestik dan istri pesanan. Berbagai bentuk kekerasanpun dialami oleh
para korban, seperti kekerasan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Kekerasan tersebut
dialami baik sejak saat perekrutan, oleh pelanggan, suami/keluarga, maupun pemilik
tempat kerja.
           Perdagangan perempuan dan anak dapat terjadi di dalam atau di luar Negara,
tidak selalu melibatkan penyebrangan perbatasan Negara. Sangat penting untuk disadari,
bahwa perempuan dan anak yang diperdagangkan adalah korban yang sudah dipindahkan
ke lingkungan asing, dipisahkan dari lingkungan keluarga, masyarakat dan teman, dan
dipisahkan dari jaringan pendukung fisik, emosional atau dengan bahasa atau budaya
yang dikenalnya. PBB sebagai organisasi Internasional melalui system yang dimiliki
berusaha menggalang kerjasama internasional melawan tindak pidana internasional
termasuk perdagangan wanita dan anak-anak. Bahkan bentuk kejahatan ini dikategorikan
sebagai bagian Transnational Organized Crime (TOC).          Menurut identifikasi CCPJ
(Commision On Crime Prevention and Criminal Justice) yang dikategorikan sebagai
bagian dari TOC adalah :
   1. Tindakan untuk melawan kejahatan terorganisir dan ekonomi baik secara nasional
       maupun internasional
   2. Kaitan    antara     TOC   dengan   kejahatan    Terorisme    (termasuk   kegiatan
       pendanaannya)



                                                                                      17
      3. Sistem kepolisian dan pengadilan terhadap kejahatan
      4. Pengaturan senjata api untuk tujuan pencegahan kejahatan dan keamanan umum
      5. Anak-anak sebagai korban dari pelaku kejahatan
      6. Membasmi kejahatan terhadap wanita
              Tindakan-tindakan untuk mengadili kejahatan dalam rangka memerangi
penyelundupan terorganisir illegal migrant melalui perbatasan nasional .21 Instrumen
Hukum Internasional yang dihasilkan PBB (selain UNCATOC) khusus untuk melawan
kejahatan perdagangan perempuan dan anak-anak :
      1. Resolusi Majelis Umum           PBB tahun 2000 Nomor UNGA 55/67 tentang
          Perdagangan Perempuan dan Anak_Anak
      2. Protokol tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum
          Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak, yang merupakan
          suplemen (Annex) dari UNCATOC
      3. Optional Protocol tahun 2000 bagi Konvensi Hak-Hak Anak Tentang Penjualan
          anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak yang disahkan tahun 1927
      4. Resolusi Majelis Umum PBB tahun 2002 tentang perdagangan Perempuan dan
          Anak.
      5. Prinsip dan Pedoman Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Manusia yang
          direkomendasikan oleh PBB pada tahun 2002.


2. PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM HUKUM NASIONAL
              Indonesia sebagai Negara anggota PBB telah ikut menandatangani Instrumen
      Hukum Internasional diatas,         namun sampai saat ini belum meratifikasinya.
      Walaupun demikian bukan berarti           Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk
      melaksanakan ketentuan Hukum Internasional tersebut. Indonesia tetap berkewajiban
      untuk melaksanakan ketentuan Hukum Internasional yang ada, karena Konvensi dan
      Protokol tersebut memuat tentang Prinsip-prinsip Umum Hukum Internasional yang
      telah diterima oleh masyarakat Internasional.

21
     G. Sri Nurhartanto, Perdagangan Perempuan Di Indonesia (Tinjauan Aspek Yuridis),   Lokakarya
Persiapan Kompetisi Peradilan Semu (Moot Court) Wilayah Jawa Tengah dan Yogjakarta 2005, 1-2
Pebruari 2005, hal. 8



                                                                                              18
                 Di Indonesia praktik perdagangan perempuan sebagaimana juga terjadi di
       Negara-negara Asia tenggara biasanya identik dngan kekerasan dan pekerjaan-
       pekerjaan yang diketahui paling banyak dijadikan sebagai tujuan perdagangan
       perempuan dan anak adalah :
       6. Buruh Migran
       7. Pembantu Rumah tangga
       8. Pekerja Seks
       9. Perbudakan berkedok Pernikahan dalam bentuk Pengantin Pesanan
       10. Pekerja Anak 22
                 Khusus di Indonesia bentuk-bentuk perdagangan perempuan tersebut adalah:
       1. Untuk dijadikan pelacur.
       2. Untuk dipekerjakan di Jermal (penangkapan ikan di tengah laut)
       3. Sebagai pengemis
       4. Sebagai pembantu rumah tangga dengan jam kerja panjang
       5. Adopsi
       6. Pernikahan dengan laki-laki asing untuk tujuan eksploitasi
       7. Pornografi
       8. Pengedar obat terlarang
       9. Menjadi korban pedofilia23


                 Latar belakang terjadinya perdagangan perempuan dan anak merupakan multi
       faktor, dan dapat dikatakan bukanlah masalah yang sederhana, sehingga diperlukan
       kerjasama yang sinergi dari berbagai instansi. Pemberdayaan sumber daya manusia
       merupakan salah satu faktor yang dapat dilaksanakan untuk pencegahan terjadinya
       perdagangan       perempuan dan anak. Beberapa faktor latar belakang terjadinya
       perdagangan tersebut dapat disebutkan, yaitu karena :
       1. Kemiskinan.
       2. Pendidikan rendah.
       3. Pengangguran.
22
     Loc.cit., hal. 17
23
   Kementrian Pemberdayaan Perempuan, leaflet Trafficking (Perdagangan) Perempuan Dan Anak,
diperbanyak oleh Biro kesra Setda Jateng


                                                                                        19
       4. Migrasi keluar desa dan keluar negeri.
       5. Ketahanan keluarga yang rapuh.
       6. Faktor ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan (gender) dan budaya patriarkhi.
       7. Konsumerisme.
       8. Meningkatnya permintaan.
       9. Dorongan penyiaran dan tulisan yang porno di media massa.
       10. Penegakan hukum terhadap pelaku masih belum tegas dan konsisten.
       11. Kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang trafficking belum memadai.24


                Di dalam Hukum Nasional Indonesia upaya-upaya hukum untuk menangani
       kejahatan perdagangan perempuan dan anak diatur dalam :
       a. Pasal 65 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
       b. Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia antara
             lain : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi ILO Nomor 182
             tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak,
       c. Undang-Undang No 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan
             Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan,
       d. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi
             Konvensi Hak Anak dan lain-lainnya.
       e. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
       f. Selain membuat instrumen hukum Pemerintah Indonesia telah membuat Rencana
             Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak yang ditetapkan
             melalui Keppres Nomor 88 Tahun 2002. RAN ini dimaksudkan sebagai landasan
             dan pedoman bagi pemerintah Indonesia dan masyarakat dalam melaksanakan
             penghapusan perdagangan perempuan dan anak.
       g. Undang-Undang Nomer 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
       h. Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
             Perdagangan Orang. Peraturan yang lain adalah




24
     Ibid.


                                                                                           20
i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara
   Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana
   Perdagangan Orang.




                                                                            21
                                                BAB IV


                             UNDANG-UNDANG NOMER 21 TAHUN 2007
                 TENTANG PENGHAPUSAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
                                         MANUSIA


           Berdasarkan Undang-undang nomer 21 tahun 2007, maka Tindak Pidana
Perdagangan Manusia yang terjadi di Indonesia dikenakan Pasal-pasal yang tercantum
dalam undang-undang ini.
Menimbang: a. bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki
hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh
undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang
bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia,
sehingga harus diberantas;
c. bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang
terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri,
sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap
norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia;
d. bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan
orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk
melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan
korban, dan peningkatan kerja sama;
e. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang
belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf
c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang;




                                                                                        22
Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The
Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);


                                        BAB I
                                 KETENTUAN UMUM


                                        Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
   pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
   penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
   penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran
   atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
   atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara,
   untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan
   yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang
   ini.
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual,
   ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana
   perdagangan orang.




                                                                                        23
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak
   yang masih dalam kandungan.
6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik
   merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
7. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi
   tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik
   serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ
   reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ
   dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh
   pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
8. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ
   tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas
   pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
9. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau
   memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
10. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu
   tempat ke tempat lain.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa
   menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi
   nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
12. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan,
   tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan
   sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
13. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku
   berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil
   dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
14. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial
   agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun
   dalam masyarakat.
15. Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan
   menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang



                                                                                        24
   yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan
   utang.


            Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia.
Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari
pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan
orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang
berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat
internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB).
            Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling
banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak
hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga
mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa,
perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang
melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan
orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam
praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan
kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang
yang memegang kendali atas korban.
            Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa,
perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa
adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar
seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang
yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.
Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa
perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain
sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan
hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak
menghendakinya.



                                                                                     25
            Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah
meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi.
Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga
korporasi   dan   penyelenggara    negara   yang     menyalahgunakan     wewenang   dan
kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan
operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.
Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai
larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan
tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau
menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan
Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan
orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi
yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat
kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang
tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil
dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi
dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi
yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan
antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan
maupun korporasi.
            Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek
penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan
dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan
perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana
perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak
pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak
korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus
dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis,
dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.



                                                                                    26
             Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan
tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk
mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan
pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak pidana
perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah
negara melainkan juga antarnegara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama
internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana
dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
             Penyusunan Undang-Undang ini juga merupakan perwujudan komitmen
Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah,
Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya
Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah
Indonesia.


                Berdasarkan Pasal 1 UU No 21 tahun 2007 yang dimaksud dalam UU ini
   adalah :
             “Tindakan    perekrutan,    pengangkutan,   penampungan,    pengiriman,
             pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
             penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
             penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
             memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang
             yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di
             dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau
             mengakibatkan orang tereksploitasi.”


   Unsur dalam Pasal 1 ayat 1 & Pasal 2 :
   Tindakan :
   1. Perekrutan
   2. Pengangkutan antar daerah dan negara
   3. Penampungan sementara



                                                                                  27
4. Pengiriman
5. Pemindahan
6. penerimaan
Dilakukan dengan cara :
1. Ancaman
2. Kekerasan verbal & fisik
3. Penculikan
4. Penyekapan
5. Pemalsuan
6. Penipuan
7. Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan
8. Penjeratan utang, menerima bayaran atau manfaat
9. Untuk tujuan eksploitasi dengan atau tanpa persetujuan korban
Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 :
Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual,
ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
Ayat 5 :
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak
yang masih dalam kandungan.
Ayat 6 :
Korporasi adalah kumpulan orang dan /atau kekeyaaan yang terorganisasi baik
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
Ayat 7 :
Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi
tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau
praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ
reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplatasi organ dan
/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh phak
lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.


Ayat 8 :



                                                                                28
   Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ
   tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas
   pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan .


                                        BAB II
                     TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG


                                        Pasal 2
(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
     pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan
     kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan
     kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat
     walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang
     lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik
     Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
     lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000, 00
     (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000, 00 (enam ratus
     juta rupiah).
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang
     tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
     dimaksud pada ayat (1).


                                        Pasal 3
Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan
maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di
negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000, 00 (seratus dua
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000, 00 (enam ratus juta rupiah).

                                        Pasal 4
Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik
Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia


                                                                                     29
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000, 00 (seratus dua puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000, 00 (enam ratus juta rupiah).

                                        Pasal 5
Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau
memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp120.000.000, 00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp600.000.000, 00 (enam ratus juta rupiah).

                                        Pasal 6
Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara
apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp120.000.000, 00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp600.000.000, 00 (enam ratus juta rupiah).

                                        Pasal 7
(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4,
   Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa
   berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau
   terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah
   1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5,
   dan Pasal 6.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4,
   Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara
   paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda
   paling sedikit Rp200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
   Rp5.000.000.000, 00 (lima milyar rupiah).


                                        Pasal 8



                                                                                      30
(1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan
   terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
   Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari
   ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan
   pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
(3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam
   amar putusan pengadilan.


                                           Pasal 9
Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana
perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp40.000.000, 00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,
00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

                                          Pasal 10
Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana
perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

                                          Pasal 11
Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan
tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

                                          Pasal 12
Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan
orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban
tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan
orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil




                                                                                   31
tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

                                         Pasal 13
(1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak
   pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama
   korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja
   maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri
   maupun bersama-sama.
(2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi
   sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan
   dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.


                                         Pasal 14
Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan
penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor,
di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

                                         Pasal 15
(1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain
   pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan
   terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana
   denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan
   pidana tambahan berupa:
   a. pencabutan izin usaha;
   b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
   c. pencabutan status badan hukum;
   d. pemecatan pengurus; dan/atau
   e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang
     usaha yang sama.




                                                                                       32
                                       Pasal 16
Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi,
maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi
tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ditambah 1/3 (sepertiga).

                                       Pasal 17
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan
terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

                                       Pasal 18
Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana
perdagangan orang, tidak dipidana.


                                       BAB III
              TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN
                    TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG


                                       Pasal 19
Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara
atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk
mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp40.000.000, 00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp280.000.000, 00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).




                                       Pasal 20
Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau
barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang
pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling



                                                                                   33
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp40.000.000, 00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000, 00 (dua
ratus delapan puluh juta rupiah).

                                       Pasal 21
(1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di
   persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana
   penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda
   paling sedikit Rp40.000.000, 00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak
   Rp200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau
   petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara
   paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda
   paling sedikit Rp80.000.000, 00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak
   Rp400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah).
(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau
   petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
   singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling
   sedikit Rp120.000.000, 00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak
   Rp600.000.000, 00 (enam ratus juta rupiah).


                                       Pasal 22
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara
langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000, 00 (empat puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah).

                                       Pasal 23
Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari
proses peradilan pidana dengan:


                                                                                     34
a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada
   pelaku;
b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
c. menyembunyikan pelaku; atau
d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, dipidana dengan pidana penjara
   paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling
   sedikit Rp40.000.000, 00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak
   Rp200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah).


                                        Pasal 24
Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah
diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp120.000.000, 00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp280.000.000, 00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

                                        Pasal 25
Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi
pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

                                        Pasal 26
Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana
perdagangan orang.

                                        Pasal 27
Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau
perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan
untuk mengeksploitasi korban.


                                        BAB IV
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
                                        Pasal 28



                                                                                      35
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak
pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku,
kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

                                          Pasal 29
Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
dapat pula berupa:
a.   informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik
     dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang
     dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas
     kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik,
     termasuk tidak terbatas pada:
     1) tulisan, suara, atau gambar;
     2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
     3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makan atau dapat
        dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.


                                          Pasal 30
Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup
untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti
yang sah lainnya.

                                          Pasal 31
(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang menyadap telepon atau
     alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan,
     dan melakukan tindak pidana perdagangan orang.
(2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan atas izin
     tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.


                                          Pasal 32




                                                                                      36
Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada penyedia jasa
keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang
disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang.

                                           Pasal 33
(1) Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak
   dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan
   dapat diketahuinya identitas pelapor.
(2) Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain
   sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut
   diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana
   perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang
   melakukan pemeriksaan.


                                           Pasal 34
Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang
pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi
audio visual.

                                           Pasal 35
Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi
dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang
dibutuhkan.

                                           Pasal 36
(1) Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan,
   korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan
   dirinya.
(2) Informasi tentang perkembangan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
   berupa pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan.


                                           Pasal 37



                                                                                    37
(1) Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan
   keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.
(2) Dalam hal saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan tanpa kehadiran
   terdakwa, hakim ketua sidang memerintahkan terdakwa untuk ke luar ruang sidang.
(3) Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan setelah
   kepada terdakwa diberitahukan semua keterangan yang diberikan saksi dan/atau
   korban pada waktu terdakwa berada di luar ruang sidang pengadilan.


                                        Pasal 38
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau
korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak
dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.

                                        Pasal 39
(1) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak
   dilakukan dalam sidang tertutup.
(2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi dan/atau korban
   anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping
   lainnya.
(3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.


                                        Pasal 40
(1) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat
   dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang
   berwenang.


                                        Pasal 41
(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang
   pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa
   kehadiran terdakwa.


                                                                                       38
(2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka
       terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan
       dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan
       kehadiran terdakwa.


                                           Pasal 42
Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum
pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan
kepada keluarga atau kuasanya.

                                           BAB V
                          PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN


                                           Pasal 43
Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana
perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang
ini.

                                           Pasal 44
(1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh
       kerahasiaan identitas.
(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi
       dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban
       mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan
       keterangan saksi dan/atau korban.


                                           Pasal 45
(1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib
       dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan
       pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana
       perdagangan orang.


                                                                                         39
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara
   pemeriksaan saksi dan/atau korban diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian
   Negara Republik Indonesia.


                                        Pasal 46
(1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk
   pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu
   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


                                        Pasal 47
Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang
membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia
wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses
pemeriksaan perkara.

                                        Pasal 48
(1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak
   memperoleh restitusi.
(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
   a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
   b. penderitaan;
   c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
   d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
(3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan
   pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
(4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak
   dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
(5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di
   pengadilan tempat perkara diputus.
(6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak
   diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.


                                                                                       40
(7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka
   hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan
   dikembalikan kepada yang bersangkutan.


                                        Pasal 49
(1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang
   memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi
   tersebut.
(2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
   ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman
   pengadilan yang bersangkutan.
(3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.


                                        Pasal 50
(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi
   sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6),
   korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara
   tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan
   restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
(3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan
   dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk
   menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran
   restitusi.
(4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan
   pengganti paling lama 1 (satu) tahun.


                                        Pasal 51




                                                                                       41
(1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan,
   dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami
   penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
(2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga
   korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah
   korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada
   Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah
   melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial
   di daerah.


                                         Pasal 52
(1) Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
   51 ayat (1) wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan,
   dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan
   permohonan.
(2) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial,
   pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
   dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat
   trauma.
(3) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat
   atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah
   perlindungan sosial atau pusat trauma.


                                         Pasal 53
Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat
tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka
menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah
wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan
diajukan.

                                         Pasal 54


                                                                                        42
(1) Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat
   tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui
   perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan
   mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.
(2) Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka
   Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke
   negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.
(3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau
   kebiasaan internasional.


                                       Pasal 55
Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, selain sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

                                       BAB VI
                        PENCEGAHAN DAN PENANGANAN


                                       Pasal 56
Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin
terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

                                       Pasal 57
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya
   tindak pidana perdagangan orang.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan
   mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah
   perdagangan orang.


                                       Pasal 58




                                                                                     43
(1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah
   dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan
   penanganan tindak pidana perdagangan orang.
(2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana
   dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan
   wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga
   swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
(3) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari
   pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya
   masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
(4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan lembaga
   koordinatif yang bertugas:
   a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan
     orang;
   b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
   c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi,
     pemulangan, dan reintegrasi sosial;
   d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
   e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
(5) Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang
   ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden.
(6) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana
   dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan
   anggaran yang diperlukan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan,
   anggaran, dan mekanisme kerja gugus tugas pusat dan daerah diatur dengan Peraturan
   Presiden.


                                       BAB VII
                       KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN
                          PERAN SERTA MASYARAKAT



                                                                                     44
                                      Bagian Kesatu
                                Kerja Sama Internasional


                                        Pasal 59
(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak
   pidana perdagangan orang, Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja
   sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk
   perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis
   lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


                                      Bagian Kedua
                                 Peran Serta Masyarakat


                                        Pasal 60
(1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban
   tindak pidana perdagangan orang.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan
   tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana
   perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta
   dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.


                                        Pasal 61
Untuk tujuan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang,
Pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat, baik
nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
hukum, dan kebiasaan internasional yang berlaku.

                                        Pasal 62
Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61,
masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.


                                                                                      45
                                       Pasal 63
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 dilaksanakan
secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

                                      BAB VIII
                             KETENTUAN PERALIHAN


                                       Pasal 64
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkara tindak pidana perdagangan orang yang
masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di
sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

                                       BAB IX
                              KETENTUAN PENUTUP


                                       Pasal 65
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka Pasal 297 dan Pasal 324 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik
Indonesia lI Nomor 9) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan
Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali
diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan
terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

                                       Pasal 66
Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini harus diterbitkan
selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini berlaku.



                                                                                    46
                                        Pasal 67
           Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


    Pelaku perdagangan manusia tidak hanya individu tetapi juga bisa korporasi. Hal
ini diatur di dalam Pasal 13, yaitu :
      (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi
           apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak
           untuk/ dan atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi,
           baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam
           lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
      (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu
           korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan,
           penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/ atau
           pengurusnya

           Direktur Regional Representative Terre Des Hommes Belanda, Frans van
Dijk, menyatakan, eksploitasi seksual pada anak-anak di daerah wisata Bali, Lombok,
dan Batam cukup mengkhawatirkan. Ada beberapa bentuk trafficking manusia yang
terjadi pada perempuan dan anak perempuan:

   Kerja paksa dan eksploitasi seks, baik diluar negeri maupun di dalam negeri.
    Dalam banyak kasus perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh
    migran. PRT, pekerja restoran, penjaga toko atau pekerjaan-pekerjaan tanpa
    keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba
    didaerah tujuan.
   Pembantu rumah tangga (PRT) -baik diluar negeri maupun di dalam negeri. Di
    trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk : jam kerja sangat
    panjang, penyekapan, upah yang tidak dibayar atau dipotong, kerja karena jeratan
    hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi
    makan atau kurang makanan dan tidak boleh menjalankan agamanya atau
    diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita




                                                                                 47
    paspor dan dokumen lainnya untuk memastikan para pembantu tersebut tidak
    mencoba melarikan diri.
   Bentuk lain dari kerja migran- baik diluar negeri maupun diwilyah indonesia,
    meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang lainnya
    dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian dipabrik,
    restoran atau toko kecil, beberapa dari buruh migran ini ditraffik ke dalam kondisi
    kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan
    tidak dibayar sama sekali.
   Penari penghibur dan pertukaran budaya, terutama diluar negeri, perempuan dan
    anak-anak dijanjikan bekerja sebagai duta budaya, penyanyi atau penghibur di
    negara asing, pada saat kedatangannya banyak dari perempuan dipaksa untuk
    bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.
   Pengantin pesanan- terutama diluar negeri, beberapa perempuan dan anak yang
    bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan
    perkawinan. dalam kasus semacam itu. Para suami mereka memaksa istri-istri
    baru itu untuk bekerja utuk keluarga dengan kondisi mirip perbudakan, atau
    mereka menjual ke industri seks. Beberapa bentuk buruh/pekerja anak- terutama
    di indonesia beberapa anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan
    dilepas pantai seperti jermal, dan bekera diperkebunan telah ditrafik ke dalam
    situasi yang mereka hadapi saat ini. Trafficking/penjualan bayi- baik diluar negeri
    ataupun di Indonesia. Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan
    perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk
    menyerahkan bayinya untuk diadopsi illegal.

         Menurut Frans van Dijk, salah satu faktor terjadinya prostitusi anak adalah
kondisi kemiskinan dan keinginan untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Sementara
di Jawa Barat, TDH melakukan pencegahan terhadap anak-anak yang berpotensi
diperdagangkan dengan cara mengembalikan anak-anak itu ke sekolah. Fokus
program pencegahan ini dilakukan dengan memfasilitasi pendidikan untuk anak-anak,
seperti yang telah dilakukan di daerah Indramayu. Perlindungan yang terbaik adalah
dengan disekolahkan kembali. Fokusnya pendidikan untuk anak-anak.. Pemerintah
akan melakukan sosialisasi untuk mengatasi isu pariwisata seks tersebut ke berbagai


                                                                                    48
     provinsi,   termasuk   Bali,   Lombok,     dan    Batam,    yang    kondisinya     dinilai
     mengkhawatirkan.

     Tujuan PTPPO untuk memberikan:
     •   Perlindungan dasar bagi korban & saksi
     •   Pemenuhan hak restitusi (ganti rugi oleh pelaku) bagi korban
     •   Rehabilitasi medis & sosial
     •   Bantuan pemulangan & reintegrasi oleh negara


                 Data tentang Perdagangan perempuan dan anak di Indonesia pada tahun
     2002 – 2004 tercatat ada 562 kasus yang dilaporkan oleh 9 lembaga mencakup : 5
     LSM (nasional dan internasional) dan Organisasi Perempuan, Kepolisian (Reskrim
     dan RPK), Kejaksaan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.25 Indonesia dikategorikan
     sebagai negara yang tidak serius berupaya menanggulangi perdagangan perempuan
     bahkan sudah mendapat cap sebagai salah satu Negara terburuk dalam menangani
     perdagangan perempuan dan anak. Berbagai strategi telah dilakukan oleh organisasi
     pemerintah maupun non-pemerintah dalam menghadapi perdagangan perempuan dan
     anak. Strategi tersebut dibutuhkan baik bersifat preventif maupun represif, yaitu
     penguatan pada kebijakan migrasi serta hukum pidana untuk perlindungan hukum
     bagi perempuan dan anak sebagai korban, serta diupayakan penanganan sebagai
     korban tanpa mengesampingkan hak-haknya sebagai perempuan dan anak.
                 Lemahnya instrumen hukum nasional yang dimiliki Indonesia              untuk
     menangkap kompleksitas         persoalan trafficking apabila ternyata para penegak
     hukumnya ternyata masih menggunakan Pasal 297 KUHP . hal ini akan berdampak
     pada penanganan terhadap korban . Merupakan kewajiban negara untuk memberikan
     perlindungan dan memastikan dilakukannya langkah dan tindakan yang tepat dalam
     melakukan pencegahan, pembuatan peraturan perundang-undangan, penanganan,
     perlindungan, dan pemulihan pada korban.
         Indonesia sebagai Negara anggota PBB telah ikut menandatangani Instrumen
Hukum Internasional , namun belum seluruhnya diratifikasi. Walaupun demikian bukan

25
  Lokus Kekerasan Terhadap Perempuan 2004: Rumah, Pekarangan Dan kebun. Catatan tahunan Tentang
kekerasan Terhadap perempuan 2005, Komnas Perempuan 8 Maret 2005, hal .6


                                                                                            49
berarti       Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan Hukum
Internasional tersebut. Indonesia tetap berkewajiban          untuk melaksanakan ketentuan
Hukum Internasional yang ada, karena Konvensi dan Protokol tersebut memuat tentang
Prinsip-prinsip Umum Hukum Internasional yang telah diterima oleh masyarakat
Internasional.
            Di Indonesia     praktik perdagangan perempuan sebagaimana juga terjadi di
Negara-negara Asia tenggara biasanya identik dengan kekerasan dan pekerjaan-pekerjaan
yang diketahui paling banyak dijadikan sebagai tujuan perdagangan perempuan dan anak
adalah :
1. Buruh Migran
2. Pembantu Rumah tangga
3. Pekerja Seks
4. Perbudakan berkedok Pernikahan dalam bentuk Pengantin Pesanan
5. Pekerja Anak 26


            Tujuan Trafficking di Indonesia ialah perdagangan antar daerah/pulau dan antar
negara. Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai ribuan pulau-pulau dan
bermacam-macam suku, sehingga sangat memudahkan terjadinya trafficking dalam
lingkup domestik. Beberapa provinsi dimana kasus trafficking domestik terjadi di tempat-
tempat wisata yang berbatasan dengan negara lain, seperti Sumatera Utara, Riau,
Kalimantan Barat, Sulaesi Utara, Jakarta, Bali, dan Jawa Timur yang merupakan daerah
tujuan.
Khusus di Indonesia bentuk-bentuk perdagangan perempuan tersebut adalah :
                 1. Untuk dijadikan pelacur.
                 2. Untuk dipekerjakan di Jermal (penangkapan ikan di tengah laut)
                 3. Sebagai pengemis
                 4. Sebagai pembantu rumah tangga dengan jam kerja panjang
                 5. Adopsi
                 6. Pernikahan dengan laki-laki asing untuk tujuan eksploitasi
                 7. Pornografi
26
     Loc.cit., hal. 17



                                                                                       50
            8. Pengedar obat terlarang
            9. Menjadi korban pedofilia27


        Latar belakang terjadinya perdagangan perempuan dan anak merupakan multi
faktor, dan dapat dikatakan bukanlah masalah yang sederhana, sehingga diperlukan
kerjasama yang sinergi dari berbagai instansi. Pemberdayaan sumber daya manusia
merupakan salah satu faktor yang dapat dilaksanakan untuk pencegahan terjadinya
perdagangan      perempuan dan anak. Beberapa faktor latar belakang terjadinya
perdagangan tersebut dapat disebutkan, yaitu karena :
     1. Kemiskinan.
     2. Pendidikan rendah.
     3. Pengangguran.
     4. Migrasi keluar desa dan keluar negeri.
     5. Ketahanan keluarga yang rapuh.
     6. Faktor ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan (gender) dan budaya patriarkhi.
     7. Konsumerisme.
     8. Meningkatnya permintaan.
     9. Dorongan penyiaran dan tulisan yang porno di media massa.
     10. Penegakan hukum terhadap pelaku masih belum tegas dan konsisten.
     11. Kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang trafficking belum memadai.28




27
    Kementrian Pemberdayaan Perempuan, leaflet Trafficking (Perdagangan) Perempuan Dan Anak,
diperbanyak oleh Biro kesra Setda Jateng
28
   Ibid.


                                                                                         51
                                       BAB VI
                                     PENUTUP


       Berbagai strategi telah dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun non-
pemerintah dalam menghadapi perdagangan perempuan dan anak. Strategi tersebut
dibutuhkan baik bersifat preventif maupun represif, yaitu penguatan pada kebijakan
migrasi serta hukum pidana untuk perlindungan hukum bagi korban, serta diupayakan
penanganan sebagai korban tanpa mengesampingkan hak-haknya sebagai perempuan
dan anak. Merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan memastikan
dilakukannya langkah dan tindakan yang tepat dalam melakukan pencegahan, pembuatan
peraturan perundang-undangan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan pada korban.
        Persoalan perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia cenderung
menempatkan posisi korban pada penderitaan ganda, yaitu selain jadi korban merekapun
memperoleh stigma, pengucilan, bahkan dianggap sebagai faktor penyebab kejahatan
oleh masyarakat . Penanganan dari pemerintah tidak cukup tanpa adanya kerjasama
antara aparat penegak hukum, serta pemberdayaan masyarakat sehingga dipahami bahwa
masalah trafficking adalah masalah kita bersama dan diselesaikan akar permasalahannya.




                                                                                    52
nanganan dari pemerintah tidak cukup tanpa adanya kerjasama
antara aparat penegak hukum, serta pemberdayaan masyarakat sehingga dipahami bahwa
masalah trafficking adalah masalah kita bersama dan diselesaikan akar permasalahannya.




                                                                                    52

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3335
posted:12/15/2010
language:Indonesian
pages:52