Docstoc

Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Jawa Tengah oleh Universitas Diponegoro

Document Sample
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Jawa Tengah oleh Universitas Diponegoro Powered By Docstoc
					                                 KATA PENGANTAR




Evaluasi kinerja pembangunan adalah salah satu fungsi penting yang tidak terpisahkan
dari keseluruhan siklus manajemen pembangunan nasional. Saat ini RPJMN 2004-2009
telah selesai dilaksanakan sehingga sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh
terhadap kinerja pembangunan nasional selama 5 tahun (2004-2009) tersebut baik
secara sektoral maupun regional.


Evaluasi RPJMN 2004-2009 menurut daerah yang dilakukan oleh Tim Independen
difokuskan pada evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di daerah dan evaluasi
terhadap relevansi RPJMD Provinsi dengan RPJMN 2010-2014 khususnya untuk melihat
apakah RPJMD telah mengacu pada RPJMN sesuai ketentuan UU No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sesuai dengan ketetapan
Permendagri No. 28 Tahun 2010 tentang Penyelerasan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN), maka di dalam melakukan evaluasi Tim Independen tidak hanya
melihat pada RPJMD dan RPJMN, tetapi juga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
untuk menelaah lebih dalam apakah RPJMD dan RKPD mengacu pada RPJMN. Evaluasi
kinerja pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Tim Independen
dengan tujuan memberikan masukan terhadap penyusunan rencana pembangunan yang
akan datang mendasarkan pada berbagai kebijakan tersebut di atas.



Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada Bappenas yang untuk
keempatkalinya memberikan kepercayaan kepada Tim Independen Universitas
Diponegoro melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di
Jawa Tengah. Secara khusus, ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Bappeda
Provinsi Jawa Tengah yang telah bersedia membantu menyediakan berbagai data yang
kami butuhkan, juga intansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan Focus Group
Discusión (FGD). Kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan penulisan laporan akhir
ini. Semoga hasil evaluasi yang kami lakukan bermanfaat dalam menentukan arah
pembangunan Jawa Tengah di masa yang akan datang.



                                          Semarang,    Nopember 2010

                                          Rektor,




                                          Prof. Dr. Susilo Wibowo, MS.Med., Sp.And.




                                                                                          ii
                                  DAFTAR ISI




KATA PENGANTAR                                                             ii
DAFTAR ISI                                                                iii
DAFTAR TABEL                                                               v
DAFTAR GAMBAR                                                             vi

BAB I     PENDAHULUAN                                                     1
          A.  LATAR BELAKANG                                              3
          B.  TUJUAN DAN SASARAN                                          3
          C.  KELUARAN                                                    3

BAB II    HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009                      5
          A.  AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN
              DAMAI                                                       5
               1. Indikator                                               5
               2. Analisis Pencapaian Indikator                           5
               3. Rekomendasi Kebijakan                                  10
          B.  AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN
              DEKOMKRATIS                                                10
               1. Indikator                                              10
               2. Analisis Pencapaian Indikator                          10
               3. Rekomendasi Kebijakan                                  19
          C.   AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                  20
               1. Indikator                                              20
               2. Analisis Pencapaian Indikator                          23
               3. Rekomendasi Kebijakan                                  76
          D.   KESIMPULAN                                                78
               1. Agenda Pembangunan Pertama: Mewujudkan Indonesia
                  yang Aman dan Damai                                     78
               2. Agenda Pembangunan Kedua: Mewujudkan Indonesia
                  yang Adil dan Demokratis                                79
               3. Agenda       Pembangunan      Ketiga: Meningkatkan
                  Kesejahteraan Rakyat                                   82

BAB III   RELEVANSI RPJMN 2010-2014 DENGAN RPJMD PROVINSI JAWA
          TENGAH 2008-2013
                                                                          94
          A.   PENGANTAR                                                  94
          B.   PRIORITAS DAN PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN
               NASIONAL                                                   94
               1. Program Nasional Yang Mendapat Dukungan Penuh Pada
                   Program Daerah                                        158
               2. Program Nasional Yang Tidak Mendapat Dukungan
                   Program Daerah                                        161
               3. Program Daerah Yang Tidak Menjadi Prioritas Nasional   163




                                                                                iii
         C.   REKOMENDASI                              168
              1. Rekomendasi Terhadap RPJMD Provinsi   168
              2. Rekomendasi Terhadap RPJMN            178

BAB IV   KESIMPULAN DAN REKOMENDASI                    182
         A.  KESIMPULAN                                182
             1. Analisis Indikator                     182
             2. Analisis Relevansi                     183
         B.  REKOMENDASI                               184
             1. Rekomendasi Analisis Indikator         184
             2. Rekomendasi Analisis Relevansi         187

LAMPIRAN




                                                             iv
                               DAFTAR TABEL




TABEL 2.1.   Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
             Untuk Agenda Pembangunan Indonesia Yang Aman Dan Damai        5
TABEL 2.2.   Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
             untuk Agenda Pembangunan Indonesia yang Adil dan
             Demokratis                                                   11
TABEL 2.3.   Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
             untuk Agenda Pembangunan Meningkatkan Kesejahteraan
             Rakyat                                                       21
TABEL 3.1.   Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional              95
TABEL 3.2.   Program Dalam RPJMN 2010-2014 Yang Mendapatkan
             Dukungan Program Pada RPJMD Jawa Tengah 2008-2013           158
TABEL 3.3.   Program Dalam RPJMN 2010-2014 Yang Tidak Mendapatkan
             Dukungan Program Pada RPJMD Jawa Tengah 2008-2013           161
TABEL 3.4.   Program Dalam RPJMD Jawa Tengah 2008-2013 Yang Tidak
             Terdapat Di Dalam RPJMN 2010-2014                           163




                                                                               v
                              DAFTAR GAMBAR




GAMBAR 2.1.    Indeks Kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah                   6
GAMBAR 2.2.    Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional di
               Provinsi Jawa Tengah                                          7
GAMBAR 2.3.    Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional di
               Provinsi Jawa Tengah                                          8
GAMBAR 2.4.    Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
               untuk Agenda Pembangunan Indonesia yang Aman dan
               Damai                                                         9
GAMBAR 2.5.    Persentase Kasus Korupsi yang Tertangani Dibandingkan
               dengan yang Dilaporkan di Provinsi Jawa Tengah               12
GAMBAR 2.6.    Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah
               Pelayanan Satu Atap di Provinsi Jawa Tengah                  13
GAMBAR 2.7.    Persentase Pelaporan Kabupaten/Kota Wajar dengan
               Pengecualian di Provinsi Jawa Tengah                         14
GAMBAR 2.8.    Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
               Untuk Sub Agenda Pelayanan Publik                            15
GAMBAR 2.9.    Gender Development Index (GDI) di Provinsi Jawa Tengah       16
GAMBAR 2.10.   Gender Empowerment Measurement (GEM) di Provinsi Jawa
               Tengah                                                       17
GAMBAR 2.11.   Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
               Untuk Sub Agenda Demokrasi                                   18
GAMBAR 2.12.   Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah     23
GAMBAR 2.13.   Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
               Untuk Sub Agenda Indeks Pembangunan Manusia                  24
GAMBAR 2.14.   Angka Partisipasi Murni (SD/MI) di Provinsi Jawa Tengah      26
GAMBAR 2.15.   Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) di Provinsi Jawa Tengah      26
GAMBAR 2.16.   Rata-rata Nilai Akhir (SMP/MTs) di Provinsi Jawa Tengah      27
GAMBAR 2.17.   Rata-rata Nilai Akhir (SMA/SMK/MA) di Provinsi Jawa Tengah   28
GAMBAR 2.18.   Angka Putus Sekolah SD di Provinsi Jawa Tengah               29
GAMBAR 2.19.   Angka Putus Sekolah SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah          30
GAMBAR 2.20.   Angka Putus Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah         31
GAMBAR 2.21.   Angka Melek Aksara 15 Tahun ke atas di Provinsi Jawa
               Tengah                                                       32
GAMBAR 2.22.   Persentase Guru Layak Mengajar SMP/MTs di Provinsi Jawa
               Tengah                                                       33
GAMBAR 2.23.   Persentase Guru Layak Mengajar Sekolah Menengah di
               Provinsi Jawa Tengah                                         34
GAMBAR 2.24.   Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
               Untuk Sub Agenda Pendidikan (1)                              35
GAMBAR 2.25.   Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
               Untuk Sub Agenda Pendidikan (2)                              36
GAMBAR 2.26.   Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
               Untuk Sub Agenda Pendidikan (3)                              37
GAMBAR 2.27.   Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Jawa Tengah             38
GAMBAR 2.28.   Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jawa Tengah            39
GAMBAR 2.29.   Prevalensi Gizi Buruk di Provinsi Jawa Tengah                40
GAMBAR 2.30.   Prevalensi Gizi Kurang di Provinsi Jawa Tengah               41
GAMBAR 2.31.   Persentase Tenaga Kesehatan perpenduduk di Provinsi Jawa     42



                                                                                 vi
               Tengah
GAMBAR 2.32.   Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
               Untuk Sub Agenda Kesehatan                                   43
GAMBAR 2.33.   Persentase Penduduk ber-KB di Provinsi Jawa Tengah           44
GAMBAR 2.34.   Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Jawa
               Tengah                                                       45
GAMBAR 2.35.   Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi Jawa Tengah           46
GAMBAR 2.36.   Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
               Untuk Sub Agenda Keluarga Berencana                          47
GAMBAR 2.37.   Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah             48
GAMBAR 2.38    Persentase Ekspor terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah      49
GAMBAR 2.39    Persentase Output Manufaktur terhadap PDRB di Provinsi
               Jawa Tengah                                                  50
GAMBAR 2.40.   Pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Tengah                51
GAMBAR 2.41.   Laju Inflasi di Provinsi Jawa Tengah                         52
GAMBAR 2.42.   Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
               Untuk Sub Agenda Ekonomi Makro                               53
GAMBAR 2.43.   Nilai Rencana PMA yang Disetujui di Provinsi Jawa Tengah     54
GAMBAR 2.44.   Nilai Realisasi Investasi PMA di Provinsi Jawa Tengah        55
GAMBAR 2.45.   Nilai Rencana PMDN yang Disetujui di Provinsi Jawa Tengah    56
GAMBAR 2.46.   Nilai Realisasi Investasi PMDN di Provinsi Jawa Tengah       57
GAMBAR 2.47.   Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA di Provinsi Jawa
               Tengah                                                       58
GAMBAR 2.48.   Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
               Untuk Sub Agenda Investasi                                   59
GAMBAR 2.49.   Panjang Jalan Nasional di Provinsi Jawa Tengah               60
GAMBAR 2.50.   Panjang Jalan Provinsi dan Kabupaten di Provinsi Jawa
               Tengah                                                       62
GAMBAR 2.51.   Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
               Untuk Sub Agenda Infrastruktur                               64
GAMBAR 2.52.   Nilai Tukar Petani (NTP) per tahun di Provinsi Jawa Tengah   65
GAMBAR 2.53.   PDRB Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah                66
GAMBAR 2.54.   Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
               Untuk Sub Agenda Pertanian                                   67
GAMBAR 2.55.   Persentase Luas Lahan Rehabilitasi dalam Hutan terhadap
               Lahan Kritis di Provinsi Jawa Tengah                         68
GAMBAR 2.56.   Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
               Untuk Sub Agenda Kehutanan                                   69
GAMBAR 2.57.   Jumlah Tindak Pidana Perikanan di Provinsi Jawa Tengah       70
GAMBAR 2.58.   Luas Kawasan Konservasi Laut di Provinsi Jawa Tengah         71
GAMBAR 2.59.   Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
               Untuk Sub Agenda Kelautan                                    72
GAMBAR 2.60.   Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah           73
GAMBAR 2.61.   Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah         74
GAMBAR 2.62.   Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
               Untuk Sub Agenda Kesejahteraan Sosial                        75




                                                                                 vii
                                       BAB I
                                  PENDAHULUAN




A.   LATAR BELAKANG

          Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
     Pembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan salah satu dari
     empat tahapan perencanaan pembangunan yang meliputi penyusunan, penetapan,
     pengendalian perencanaan serta evaluasi pelaksanaan perencanaan. Sebagai
     suatu tahapan perencanaan pembangunan, evaluasi harus dilakukan secara
     sistematis dengan mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk
     menilai sejauh mana pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan
     tersebut dilaksanakan.

          Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
     Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 telah selesai dilaksanakan.
     Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
     Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemerintah
     (Bappenas) berkewajiban untuk melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana
     pelaksanan RPJMN tersebut.

          Saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
     Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014.
     Siklus pembangunan jangka menengah lima tahun secara nasional tidak selalu
     sama dengan siklus pembangunan 5 tahun di daerah. Sehingga penetapan RPJMN
     2010-2014 ini tidak bersamaan waktunya dengan Rencana Pembangunan Jangka
     Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi (Jawa Tengah). Hal ini menyebabkan
     prioritas-prioritas dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah (yang memiliki tahun berlaku
     sejak 2008-2013) tidak selalu mengacu pada prioritas-prioritas RPJMN 2010-2014.
     Untuk itu perlu dilakukan evaluasi relevansi prioritas/program antara RPJMN
     dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

          Di dalam pelaksanaan evaluasi ini, dilakukan dua bentuk evaluasi yang
     berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
     Yang pertama adalah evaluasi atas pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi
     Jawa Tengah berbasis pada indikator kinerja dan yang kedua penilaian keterkaitan




                                                                                         1
antara RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 dengan RPJMN 2010-2014
berbasis pada prioritas pembangunan.

     Metode yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009
adalah Evaluasi ex-post untuk melihat efektivitas (hasil dan dampak terhadap
sasaran) dengan mengacu pada tiga agenda RPJMN 2004-2009 yaitu agenda
Aman dan Damai; Adil dan Demokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan
Rakyat.

     Untuk mengukur kinerja yang telah dicapai pemerintah atas pelaksanaan
ketiga agenda tersebut, diperlukan identifikasi dan analisis indikator pencapaian.
Sedangkan metode yang digunakan dalam evaluasi relevansi RPJMD Provinsi
dengan RPJMN 2010-2014 adalah membandingkan keterkaitan 11 prioritas
nasional dan 3 prioritas lainnya dengan prioritas daerah. Selain itu juga
mengidentifikasi potensi lokal dan prioritas daerah yang tidak ada dalam RPJMN
2010-2014. Adapun prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014 adalah 1)
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, 2) Pendidikan, 3) Kesehatan, 4)
Penanggulangan Kemiskinan, 5) Ketahanan Pangan, 6) Infrastruktur, 7) Iklim
Investasi dan Iklim Usaha, 8) Energi, 9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan
Bencana, 10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik, 11)
Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi dan 3 prioritas lainnya yaitu 1)
Kesejahteraan Rakyat lainnya, 2) Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya, 3)
Perekonomian lainnya.

     Hasil dari EKPD 2010 diharapkan dapat memberikan umpan balik pada
perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk perbaikan kualitas
perencanaan di daerah, misalnya dengan penyesuaian atas dokumen Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah pada tahun-tahun
berikutnya (2011-2013). Selain itu, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar
bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah, khususnya
yang tepat untuk diterapkan di Provinsi Jawa Tengah.

     Pelaksanaan EKPD dilakukan secara eksternal untuk memperoleh masukan
yang lebih independen terhadap pelaksanaan RPJMN di daerah. Berdasarkan hal
tersebut, Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan melaksanakan
kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) yang bekerja sama
dengan 33 Perguruan Tinggi selaku evaluator eksternal dan dibantu oleh
stakeholders daerah. Pada pelaksanaan EKPD di Provinsi Jawa Tengah, Bappenas




                                                                                     2
     telah menunjuk Tim Independen dari Universitas Diponegoro, dalam hal ini
     ditugaskan pada Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP).




B.   TUJUAN DAN SASARAN

          Tujuan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2010
     di Provinsi Jawa Tengah adalah:

     1.   Untuk   melihat   sejauh   mana    pelaksanaan    RPJMN       2004-2009   dapat
          memberikan kontribusi pada pembangunan di Provinsi Jawa Tengah;

     2.   Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan prioritas/program (outcome)
          dalam RPJMN 2010-2014 dengan prioritas/program yang ada dalam RPJMD
          Provinsi Jawa Tengah 2008-2013.

          Sasaran yang diharapkan dari kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan
     Daerah (EKPD) Tahun 2010 di Provinsi Jawa Tengah meliputi:

     1.   Tersedianya data/informasi dan penilaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di
          Provinsi Jawa Tengah;

     2.   Tersedianya data/informasi dan penilaian keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa
          Tengah 2008-2013 dengan RPJMN 2010-2014.




C.   KELUARAN

          Hasil yang diharapkan dari Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi
     Jawa Tengah Tahun 2010 adalah:

     1.   Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009
          di Provinsi Jawa Tengah;

     2.   Tersedianya dokumen evaluasi keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Tengah
          2008-2013 dengan RPJMN 2010-2014.

          Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010,
     diperoleh melalui tahapan sebagai berikut:

     1.   Evaluasi Pencapaian Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi Jawa
          Tengah, terdiri atas 4 (empat) tahapan, yaitu:
          a.    Mengidentifikasi dan melengkapi data tabel indikator,
          b.    Pemilihan data yang dijadikan fokus analisis,



                                                                                            3
     c.      Menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif (how and why),
     d.      Menyusun rekomendasi berdasarkan agenda pembangunan.

2.   Evaluasi Keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 dengan
     RPJMN 2010-2014, terdiri atas 4 (empat) tahapan, yaitu:
     a.      Mengumpulkan dan mempelajari dokumen RPJMN dan RPJMD,
     b.      Menyandingkan       prioritas/program       daerah    dengan     prioritas
             pembangunan nasional,
     c.      Menganalisis prioritas/program daerah yang mendukung pencapaian
             target prioritas pembangunan nasional,
     d.      Menyusun rekomendasi kebijakan untuk penyempurnaan RPJMD dan
             RPJMN.

     Penarikan     kesimpulan    pada    jenis   evaluasi   yang   pertama   (Evaluasi
Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi Jawa Tengah), menggunakan
kategorisasi tingkat capaian, hal ini dirasakan perlu untuk dilakukan untuk
mempertajam hasil analisis dan mempertegas rekomendasi yang dirumuskan. Cara
penyusunan kategorinya dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.   Penentuan nilai rata-rata untuk setiap indikator,
2.   Penentuan posisi nilai tahunan (atas, sama, bawah) dibandingkan nilai rata-
     rata indikator,
3.   Penentuan kesimpulan kategori indikator berdasarkan perbandingan dominasi
     posisi nilai tahunan (di atas : di bawah); ada 3 tipe sebaran data tahunan: a)
     Tipe Pertama: sangat baik (6:0 dan 5:1), baik (4:2), cukup baik (3:3), kurang
     baik (2:4), dan tidak baik (1:5 dan 0:6); b Tipe Kedua: sangat baik (5:0), baik
     (4:1), cukup baik (3:2 dan 2:3), kurang baik (1:4), dan tidak baik (0:5); c) Tipe
     Ketiga: sangat baik (4:0), baik (3:1), cukup baik (2:2), kurang baik (1:3), dan
     tidak baik (0:4). Perbedaan tipe dapat terjadi karena ditemukannya kesamaan
     nilai tahunan dengan nilai rata-rata.
4.   Penentuan kesimpulan kategori sub agenda atau agenda pembangunan
     didasarkan pada nilai skor perolehan kategori indikator, yaitu: a) sangat baik
     (skor 5), b) baik (skor 4), cukup baik (skor 3), kurang baik (skor 2), dan tidak
     baik (skor 1); yang dijumlahkan, kemudian di rata-rata.
5.   Nilai    rata-rata   sub   agenda    atau   agenda     pembangunan      kemudian
     dikategorisasi sebagaimana pada nomor 4 di atas.




                                                                                          4
                                             BAB II
                 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009




A.   AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI


     1.   Indikator

                 Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan untuk mengukur
          kinerja pelaksanaan agenda pembangunan Indonesia yang aman dan damai
          di Provinsi Jawa Tengah adalah: 1) Indeks Kriminalitas, 2) Persentase
          Penyelesaian       Kasus      Kejahatan      Konvensional,       dan    3)     Persentase
          Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional. Kondisi data untuk setiap
          indikator kinerja tersebut selama kurun waktu 2004-2009 di Provinsi Jawa
          Tengah tampak pada tabel di bawah ini:

                                                   Tabel 2.1.
            Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk
                    Agenda Pembangunan Indonesia yang Aman dan Damai
                 Indikator           2004    2005     2006      2007     2008    2009     Sumber
            a.    Indeks             65,21   54,97    62,74     66,13    67,35   67,91     Polda
                  Kriminalitas                                                             Jateng
            b.    Persentase         64,30   20,60    72,10     76,10    70,50   65,20     Polda
                  Penyelesaian                                                             Jateng
                  Kasus
                  Kejahatan
                  Konvensional
            c.    Persentase         97,10   106      107,10    113,40   96,70   79,80     Polda
                  Penyelesaian                                                             Jateng
                  Kasus
                  Kejahatan
                  Transnasional


                 Selanjutnya pada bagian berikut ini akan disajikan analisis untuk setiap
          indikator dan diakhiri dengan analisis gabungan indikator, sebagai berikut:


     2.   Analisis Pencapaian Indikator


          Indeks Kriminalitas

                 Kondisi kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun
          terakhir (2004-2009) cenderung menunjukan kondisi yang stabil, yaitu aman,



                                                                                                      5
tertib, dan terkendali, dengan angka indeks kriminalitas berkisar pada angka
sebesar 54% sampai dengan 67%. Apabila dilihat dari sisi fokus
kecenderungan indeks kriminalitas selama lima tahun terakhir (2004-2009),
tampak bahwa pada tahun 2005, Provinsi Jawa Tengah memiliki indeks
kriminalitas yang terendah, yang disebabkan oleh: 1) adanya peningkatan
partisipasi masyarakat terhadap kepedulian Pam Swakarsa dan upaya-upaya
pencegahan yang diprakarsai oleh para Babinkamtibmas; 2) intensitas operasi
khusus mandiri kewilayahan yang digalakkan dan digelarkan ke seluruh
jajaran Provinsi Jawa Tengah sehingga berdampak sosiologis.




                               Gambar 2.1.
              Indeks Kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah

     Untuk kondisi pada tahun-tahun berikutnya cenderung mengalami
peningkatan – walaupun relatif kecil – sampai dengan tahun 2009, yang
disebabkan oleh: 1) adanya permasalahan lapangan kerja atau tenaga kerja
yang tidak tertampung serta adanya PHK di berbagai perusahaan; 2) faktor-
faktor kriminalogin dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat yang pada
situasi tertentu dapat berkembang menjadi police hazard; 3) banyak faktor
kriminalogin yang berada di luar jangkauan seperti masalah pengangguran,
lapangan pekerjaan, kemiskinan, drop out dan lain-lain; 4) partisipasi
masyarakat menurun, kurang aktif memberi informasi dan kecenderungan
bahwa hokum identik dengan figur aparat, enggan melapor sehingga hal
tersebut dapat mempersulit operasional. Pada tahun 2008 indeks kriminalitas
di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 67,35%, kemudian pada tahun




                                                                               6
2009 mencapai angka 67,91%, sehingga dibandingkan indeks kriminalitas
pada tahun 2008 maka indeks kriminalitas pada tahun 2009 mengalami
peningkatan sebesar 0,56%.



Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional




                                  Gambar 2.2.
          Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional
                          di Provinsi Jawa Tengah

     Salah satu indikator penentu terciptanya Indonesia yang aman dan
damai adalah efektifnya langkah-langkah yang dilakukan dalam penegakan
hukum. Hal ini dapat ditunjukan dengan penyelesaian kasus-kasus kejahatan,
baik konvensional maupun transnasional. Untuk kondisi di Provinsi Jawa
Tengah, ternyata dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) persentase
penyelesaian kasus kejahatan konvensional cenderung menunjukan kondisi
yang fluktuatif, dimana tahun 2005 ditemukan persentase yang terendah,
yang disebabkan oleh: 1) kemampuan SDM belum memadai; 2) tingkat
kemampuan      personil   belum   mencapai      plafon   yang   ditargetkan;    3)
keterbatasan sarana, materiil atau logistik yang tersedia, baik kuantitas
maupun kualitas, kemudian meningkat lagi secara drastis pada tahun 2006
dan mencapai puncaknya tahun 2008, yang disebabkan oleh: 1) peran
anggota    semakin    baik   dalam    upaya     mengungkap      kejahatan      dan
penyelesaiannya; 2) meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan peran
serta aktif memberikan informasi kepada Polda; 3) koordinasi antarfungsi dan



                                                                                     7
antarinstansi cukup baik dan sinergi. Pada tahun 2008 persentase
penyelesaian kasus kejahatan konvensional di Provinsi Jawa Tengah
mencapai angka 70,5%, kemudian pada tahun 2009 mencapai 65,2%,
sehingga   dibandingkan        persentase   penyelesaian      kasus    kejahatan
konvensional    pada   tahun    2008   maka     terjadi   penurunan   persentase
penyelesaian kasus kejahatan konvensional di Provinsi Jawa Tengah yaitu
sebesar 5,3%.


Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional




                                  Gambar 2.3.
        Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional
                          di Provinsi Jawa Tengah

     Kejahatan transnasional yang sekarang ini marak di berbagai belahan
dunia, ternyata juga ditemukan di Provinsi Jawa Tengah, terutama dalam
bentuk kejahatan uang palsu, narkoba, terorisme, penyelundupan senjata api,
perdagangan wanita atau anak, money laundry, dan cyber crime. Hal ini
menunjukan bahwa Provinsi Jawa Tengah telah menjadi salah satu area
tujuan kejahatan transnasional. Persentase penyelesaian kasus kejahatan
transnasional di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-
2009) cenderung memiliki grafik yang stabil, berkisar antara 79% sampai
dengan 113%, dimana tahun 2007 menjadi puncak tertinggi (113,4%), yang
disebabkan oleh: 1) diadakannya gelar operasi mandiri kewilayahan (operasi
antic dengan sasaran narkoba, operasi hutan lestari dengan sasaran illegal
loging, operasi bunga dengan sasaran perdagangan atau penyelundupan


                                                                                   8
wanita dan anak); 2) peran serta masyarakat lebih aktif dan berhasil guna
untuk mengungkap kejahatan transnasional. Pada tahun 2008 persentase
penyelesaian kasus kejahatan transnasional mencapai 96,7%, kemudian pada
tahun 2009 mencapai 79,8%, sehingga dibandingkan pada tahun 2008
persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional pada tahun 2009
mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 16,9%.


Analisis Gabungan Agenda Pembangunan Mewujudkan Indonesia yang
Aman dan Damai




                                 Gambar 2.4.
  Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk
        Agenda Pembangunan Indonesia yang Aman dan Damai

     Pada tahapan analisis gabungan untuk agenda Indonesia yang aman
dan damai, pada kasus Jawa Tengah, dapat disimpulkan adanya kondisi
keamanan dan ketertiban yang cukup baik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
telah berhasil mengadakan berbagai program terkait dengan hukum dan
kamtibmas selama beberapa tahun terakhir. Keberhasilan ini menentukan
dalam tercapainya angka indeks kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah yang
relatif stabil, yaitu pada kisaran 65,21% sampai dengan 67,91%.

     Kondisi   stabilitas   daerah   yang   kondusif   ini,   diperkuat   dengan
keberhasilan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan penegakan hukum,
antara lain penegakan hukum untuk kejahatan konvensional maupun
kejahatan transnasional. Hal menarik yang ditemukan terkait dengan kondisi




                                                                                   9
          indikator ini adalah, adanya kesesuaian kondisi persentase penyelesaian
          kasus kejahatan konvensional dengan kondisi indeks kriminalitas (seperti
          yang tampak pada Gambar 2.4.). Artinya, secara data dapat disimpulkan
          bahwa semakin baik penegakan hukum maka akan semakin baik angka
          indeks kriminalitasnya.


     3.   Rekomendasi Kebijakan

               Dalam rangka pencapaian misi agenda Indonesia yang aman dan
          damai, perlu terus diupayakan untuk penciptaan stabilitas daerah yang
          kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Beberapa langkah strategis yang
          diremokendasikan untuk mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang aman dan
          damai antara lain: 1) peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk
          hukum pusat dan daerah, pengembangan kapasitas kelembagaan hukum
          dan kualitas aparatur hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam
          rangka meningkatkan kepastian hukum: 2) peningkatan             kesadaran   dan
          pengembangan         budaya masyarakat maupun           aparat dalam memahami
          prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM             melalui pemasyarakatan dan
          pendidikan hukum dan HAM; 3) peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban
          melalui      upaya   menjaga    kerukunan      sosial    kemasyarakatan     yang
          diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi wilayah, penduduk, dan
          sosial masyarakat dengan mengutamakan penegakan hukum dan HAM.




B.   AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS


     1.   Indikator

               Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan untuk mengukur
          kinerja pelaksanaan agenda pembangunan Indonesia yang adil dan
          demokratis di Provinsi Jawa Tengah, dikelompokan ke dalam 2 (dua) sub
          agenda (tampak pada Tabel 2.2. di bawah), yaitu: 1) Pelayanan Publik, yang
          kinerjanya diukur dengan indikator: a) Persentase kasus korupsi yang
          tertangani     dibandingkan    dengan   yang      dilaporkan,   b)   Persentase
          kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap, dan c)
          Persentase pelaporan kabupaten/kota Wajar dengan pengecualian; dan 2)
          Demokrasi, dengan indikator kinerja: a) Gender Development Index (GDI)



                                                                                             10
dan b) Gender Empowerment Measurement (GEM). Kondisi data indikator
pada setiap sub agenda tersebut selama kurun waktu 2004-2009 di Provinsi
Jawa Tengah tampak pada tabel di bawah ini:

                                         Tabel 2.2.
  Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk
        Agenda Pembangunan Indonesia yang Adil dan Demokratis
       Indikator        2004      2005     2006       2007    2008      2009        Sumber
 1.    PELAYANAN
       PUBLIK
  a.   Persentase        77,2     87,5      81,4      14,2    42,80     42,80       Polda
       kasus korupsi                                                                Jateng
       yang
       tertangani
       dibandingkan
       dengan yang
       dilaporkan
  b.   Persentase       14,29     28,57    82,86      94,29   100,00   100,00   Biro Orpeg
       kabupaten/kota                                                              Setda
       yang memiliki                                                               Prov.
       peraturan                                                                  Jateng
       daerah satu
       atap
  c.   Persentase       100,00    94,29    97,14      88,57   85,71    100,00    BPK – RI
       pelaporan                                                                Perwakilan
       kabupaten/kota                                                              Jat
       Wajar dengan                                                                eng
       Pengecualian
 2.    DEMOKRASI
  a.   Gender           59,80     60,80    63,70      64,28   65,66     66,61       BP3AKB
       Development                                                                    Prov.
       Index (GDI)                                                                   Jateng
  b.   Gender           56,50     56,90    59,30      59,70   59,76     61,23       BP3AKB
       Empowerment                                                                    Prov.
       Measurement                                                                   Jateng
       (GEM)

       Selanjutnya pada bagian berikut ini akan disajikan analisis untuk setiap
indikator   dan    diakhiri     dengan     analisis     gabungan       indikator,    dengan
menggunakan grafik garis, khususnya ditekankan pada kondisi yang melatar
belakangi terjadinya fluktuasi pada titik-titik fokus pengamatan.




                                                                                              11
2.   Analisis Pencapaian Indikator


     PELAYANAN PUBLIK

     Persentase Kasus Korupsi Yang Tertangani Dibandingkan Dengan Yang
     Dilaporkan




                                     Gambar 2.5.
            Persentase Kasus Korupsi yang Tertangani Dibandingkan
                  dengan yang Dilaporkan di Provinsi Jawa Tengah

          Korupsi merupakan salah satu penyakit birokrasi yang paling ditekankan
     pemberantasannya dalam RPJMN 2004-2009 dalam rangka mewujudkan
     Indonesia yang adil dan demokratis. Penanganan kasus korupsi juga menjadi
     prioritas penting pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Persentase kasus
     korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan di Provinsi
     Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung
     menunjukan kondisi yang fluktuatif, dimana tahun 2007 ditemukan persentase
     yang terendah. Pada tahun 2008 persentase kasus korupsi yang tertangani
     dibandingkan dengan yang dilaporkan di Provinsi Jawa Tengah mencapai
     angka 42,80% dan pada tahun 2009 angka tersebut tidak berubah atau tetap.




                                                                                   12
Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah Pelayanan
Satu Atap




                              Gambar 2.6.
      Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah
             Pelayanan Satu Atap di Provinsi Jawa Tengah

     Salah satu tugas pemerintah daerah adalah melayani masyarakat, untuk
mempermudah serta untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
maka pemerintah daerah menggunakan prinsip pelayanan satu atap yang
dirangkum dalam peraturan daerah pelayanan satu atap. Persentase
kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap di
Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009)
menunjukan kecenderungan yang fluktuatif, dimana persentase tertinggi pada
tahun 2006 yang disebabkan oleh adanya regulasi Permendagri 24/2006 yang
mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PPTSP). Pada tahun 2008 persentase kabupaten/kota yang memiliki
peraturan daerah pelayanan satu atap di Provinsi Jawa Tengah telah
mencapai angka 100% dan pada tahun 2009 angka tersebut tidak mengalami
perubahan atau tetap. Hal ini dikarenakan adanya regulasi tentang
kelembagaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah dan adanya Keputusan Presiden Nomor 27
Tahun 2009 tentang PPTSP bidang penanaman modal.

     Keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan
pelayanan kepada publik didukung dengan adanya program-program


                                                                             13
pembangunan sebagai berikut: 1) pengembangan sistem dan peningkatan
kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana prasarana aparatur
dan   kompetensi     sesuai       dengan kewenangan            berdasarkan   Standar
Pelayanan     Minimal       (SPM)         pada       bidang pelayanan dasar; 2)
pengembangan       sistem     dan     peningkatan      kualitas     penyelenggaraan
pemerintahan yang       efektif     dan    efisien    sesuai     prinsip-prinsip good
governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, kesetaraan dan
keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah; dan 3) peningkatan pelaksanaan otonomi daerah.

Persentase Pelaporan Kabupaten/Kota Wajar dengan Pengecualian




                                    Gambar 2.7.
              Persentase Pelaporan Kabupaten/Kota Wajar
             dengan Pengecualian di Provinsi Jawa Tengah

      Salah satu indikator dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan
demokratis adalah persentase pelaporan Kabupaten/Kota Wajar dengan
Pengecualian, hal ini dilakukan untuk membersihkan Provinsi Jawa Tengah
dari kegiatan-kegiatan yang merugikan rakyat. Persentase pelaporan
Kabupaten/Kota Wajar dengan Pengecualian di Provinsi Jawa Tengah dalam
6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) menunjukan kondisi yang cukup tinggi,
yaitu berkisar antara 85% hingga 100%, dimana tahun 2005 dan 2006
menjadi titik tertinggi (97,22%), yang disebabkan oleh belum diberlakukannya
standar akuntansi pemerintah. Tahun 2008 menjadi titik terendah, yang
disebabkan adanya 4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)




                                                                                        14
mendapat opini disclaimer. Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Keuangan
Daerah berdampak bagi pemerintah daerah untuk menata ulang sistem
keuangan sampai dengan pelaporannya. Pada tahun 2008 Persentase
pelaporan kabupaten/kota wajar dengan pengecualian di Provinsi Jawa
Tengah mencapai angka 85,71% kemudian pada tahun 2009 mencapai angka
100%. Sehingga dibandingkan persentase pelaporan kabupaten/kota Wajar
dengan Pengecualian pada tahun 2008 maka persentase pelaporan
kabupaten/kota Wajar dengan Pengecualian pada tahun 2009 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 14,29%.

Analisis Gabungan Sub Agenda Pelayanan Publik




                               Gambar 2.8.
     Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
                  Untuk Sub Agenda Pelayanan Publik

     Pada tahapan analisis gabungan untuk sub pelayanan publik, pada
kasus Jawa Tengah, dapat disimpulkan adanya pelayanan publik yang cukup
baik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berhasil mengadakan berbagai




                                                                           15
program   terkait   dengan   pelayanan   publik   beberapa   tahun   terakhir.
Keberhasilan ini menentukan dalam tercapainya persentase pelaporan
Kabupaten/Kota Wajar dengan Pengeculian yang cukup tinggi di Provinsi
Jawa Tengah, yaitu pada kisaran 85% sampai dengan 100%. Pelayanan
publik yang cukup baik sampai sekarang semua Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah telah memiliki Perda OSS (100%).


DEMOKRASI

Gender Development Index (GDI)




                                Gambar 2.9.
       Gender Development Index (GDI) di Provinsi Jawa Tengah

     Pengarusutamaan gender beberapa tahun terakhir menjadi agenda
penting sebagai salah satu indikator terwujudnya kehidupan yang adil dan
demokratis, seiring dengan adanya target-target dalam MDG’S. Gender
Development Index (GDI) di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun
terakhir (2004-2009) menunjukan angka yang stabil dan cenderung meningkat
setiap tahunnya, dimana pada tahun 2005 GDI naik menjadi 60,80% dari
tahun 2004 sebesar 59,80%, kemudian pada tahun 2006 naik menjadi
63,70%, pada tahun 2007 naik menjadi 64,28%. Pada tahun 2008 GDI di
Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 64,66%, kemudian pada tahun 2009
mencapai angka 66.61%, sehingga dibandingkan GDI pada tahun 2008 maka
GDI pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 1,95%.




                                                                                 16
Gender Empowerment Measurement (GEM)




                                  Gambar 2.10.
  Gender Empowerment Measurement (GEM) di Provinsi Jawa Tengah

     Salah   satu   indikator     pengarusutamaan        gender   yang   dianggap
mempunyai sumbangan besar terhadap kehidupan yang adil dan demokratis
adalah Gender Empowerment Measurement (GEM). Gender Empowerment
Measurement (GEM) di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir
(2004-2009) menunjukan kondisi yang stabil dan cenderung mengalami
peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2005 GEM naik menjadi
56,90% dari tahun 2004 yang sebesar 56,50%, kemudian pada tahun 2006
naik menjadi 59,30%, pada tahun 2007 naik menjadi 59,70%. Pada tahun
2008 GEM Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 59,76%, kemudian pada
tahun 2009 mencapai angka 61,23%, sehingga dibandingkan GEM pada
tahun 2008 maka GEM pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar
1,47%. Peningkatan persentase GEM pada lima tahun terakhir ditandai
dengan   meningkatnya       keterlibatan    perempuan       dalam    pengambilan
keputusan.   Keterlibatan       tersebut   ditunjukkan     adanya    peningkatan
keterwakilan perempuan di parlemen. Hasil Pemilu 2009, persentase
perempuan di parlemen sebanyak 23,90%. Indikator lain yang menunjang
meningkatnya GEM adalah meningkatnya jumlah perempuan dalam Eselon II
yang pada tahun 2007 tercatat 9 orang, juga terlibatnya perempuan dalam
berbagai jabatan publik, seperti pengurus BPD, kepala sekolah, lurah, dan
camat.



                                                                                    17
Analisis Gabungan Sub Agenda Demokrasi




                              Gambar 2.11.
     Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
                      Untuk Sub Agenda Demokrasi

     Berdasarkan data tersebut di atas, pada tahun 2006 terjadi peningkatan
Gender Development Index (GDI) sebesar 60,80% yang disebabkan adanya
peningkatan Gender Empowerment Measurement (GEM). Tahun 2008 GDI
kembali mengalami peningkatan menjadi 64,66% karena adanya prioritas
pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun
2008-2013 yang menitikberatkan pada pengembangan dan           peningkatan
pemberdayaan perempuan melalui kesetaraan dan keadilan gender dalam
berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai
dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila serta peraturan
perundangan. Hal ini juga didukung dengan adanya program-program
pembangunan    yang    menitikberatkan   pada:   1)   keserasian   kebijakan
peningkatan kualitas anak dan perempuan; 2) penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak; 3) peningkatan kualitas hidup dan
perlindungan perempuan dan anak; 4) peningkatan peran serta anak dan
kesetaraan gender dalam pembangunan.




                                                                               18
3.   Rekomendasi Kebijakan

          Dalam rangka pencapaian misi agenda mewujudkan Indonesia yang adil
     dan demokratis, perlu terus diupayakan peningkatan pelayanan publik dan
     demokrasi di Provinsi Jawa Tengah demi tercapainya tujuan pembangunan.
     Beberapa langkah strategis yang diremokendasikan untuk mewujudkan
     Provinsi Jawa Tengah yang aman dan damai antara lain:
     a.   Peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan
          daerah, pengembangan kapasitas kelembagaan hukum dan kualitas
          aparatur hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam
          rangka meningkatkan kepastian hukum;
     b.   Peningkatan kualitas dan budaya kerja aparatur dalam rangka
          menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik;
     c.   Pengembangan dan peningkatan proses demokratisasi, politik, dan
          penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan partisipasi dan
          pendidikan    politik   rakyat serta profesionalisme aparat dan penegak
          hukum;
     d.   Peningkatan     kesadaran     dan     pengembangan     budaya masyarakat
          maupun    aparat dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan
          HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM;
     e.   Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas pelayanan publik
          melalui peningkatan      sarana     prasarana   aparatur   dan   kompetensi
          sesuai dengan kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal
          (SPM) pada bidang pelayanan dasar;
     f.   Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas penyelenggaraan
          pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip good
          governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, kesetaraan
          dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
          pemerintahan daerah; dalam kerangka peningkatan pelaksanaan
          otonomi daerah;
     g.   Pengembangan dan peningkatan pemberdayaan perempuan melalui
          kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan
          serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma
          agama dan falsafah Pancasila serta peraturan perundangan; disertai
          dengan   keserasian       kebijakan    peningkatan    kualitas   anak   dan




                                                                                        19
               perempuan; penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan
               anak; peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan
               anak; dan peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam
               pembangunan.




C.   AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


     1.   Indikator

               Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan untuk mengukur
          kinerja pelaksanaan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat di Provinsi
          Jawa Tengah, dikelompokan ke dalam 11 (sebelas) sub agenda, yaitu: 1)
          Indeks Pembangunan Manusia; 2) Pendidikan, yang diukur dengan
          indikator: a) Angka Partisipasi Murni SD/MI, b) Angka Partisipasi Kasar SD/MI,
          c) Rata-rata Nilai Akhir SMP/MTs, d) Rata-rata Nilai Akhir SMA/SMK/MA, e)
          Angka Putus Sekolah SD, f) Angka Putus Sekolah SMP/MTs, g) Angka Putus
          Sekolah Menengah, h) Angka Melek Aksara 15 Tahun ke Atas, i) Persentase
          Jumlah Guru Layak Mengajar SMP/MTs, dan j) Persentase Jumlah Guru
          Layak Mengajar Sekolah Menengah; 3) Kesehatan, dengan indikator: a)
          Umur Harapan Hidup (UHH), b) Angka Kematian Bayi (AKB), c) Prevalensi
          Gizi Buruk, d) Prevalensi Gizi Kurang, dan e) Persentase Tenaga Kesehatan
          per Penduduk; 4) Keluarga Berencana, dengan indikator: a) Persentase
          Penduduk ber-KB, b) Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk, dan c) Total
          Fertility Rate (TFR); 5) Ekonomi Makro, yang mencakup indikator: a) Laju
          Pertumbuhan Ekonomi, b) Persentase Ekspor terhadap PDRB, c) Persentase
          Output Manufaktur terhadap PDRB, d) Pendapatan per Kapita, dan e) Laju
          Inflasi; 6) Investasi, mencakup indikator: a) Nilai Rencana PMA yang
          Disetujui, b) Nilai Realisasi Investasi PMA, c) Nilai Rencana PMDN yang
          Disetujui, d) Nilai Realisasi Investasi PMDN, dan e) Realisasi Penyerapan
          Tenaga Kerja PMA; 7) Infrastruktur, yang mencakup indikator: a) Panjang
          Jalan Nasional Berdasarkan Kondisi Baik, Sedang, dan Buruk, dan b) Panjang
          Jalan Provinsi Berdasarkan Kondisi Baik, Sedang, dan Buruk, 8) Pertanian,
          yang mencakup indikator: a) Nilai Tukar Petani (NTP) dan b) PDRB Sektor
          Pertanian; 9) Kehutanan, yang mencakup indikator: Persentase Luas Lahan
          Rehabilitasi dalam Hutan terhadap Lahan Kritis; 10) Kelautan, yang
          mencakup indikator: a) Jumlah Tindak Pidana Perikanan dan b) Luas


                                                                                           20
                   Kawasan Konservasi Laut; dan 11) Kesejahteraan Sosial, yang mencakup
                   indikator: a) Persentase Penduduk Miskin dan b) Tingkat Pengangguran
                   Terbuka. Indikator kinerja pembangunan daerah untuk agenda pembangunan
                   meningkatkan kesejahteraan rakyatpada setiap sub agenda tersebut selama
                   2004-2009 di Provinsi Jawa Tengah tampak pada tabel di bawah ini:

                                                   Tabel 2.3
          Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Agenda
                              Pembangunan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
            Indikator              2004     2005         2006     2007     2008          2009
1.        IPM                    68,90    69,80        70,25    70,92    71,60         72,10
2.        PENDIDIKAN
 a.       Angka Partisipasi      90,67    89,72        89,98    92,21    92,77         92,96
          Murni (SD/MI)
 b.       Angka Partisipasi     103,56    104,87      105,25    108,01   108,03        108,09
          Kasar (SD/MI)
 c.       Rata-rata nilai        5,12      5,86        6,37      6,29     6,00          6,22
          akhir (SMP/MTs)
 d.       Rata-rata nilai        5,44      5,46        7,33      7,22     7,06          6,89
          akhir
          (SMA/SMK/MA)
 e.       Angka Putus            0,33      0,31        0,24      0,24     0,23          0,22
          Sekolah SD
 f.       Angka Putus            1,01      1,20        0,91      0,91     0,90          0,64
          Sekolah
          SMP/MTs
 g.       Angka Putus            1,09      1,18        1,23      1,12     1,10          0,77
          Sekolah
          Menengah
 h.       Angka melek            86,70    87,40        88,24    88,62    89,24         89,46
          aksara 15 tahun
          keatas
     i.   Persentase             72,00    73,00        79,87    81,66    81,75         82,80
          jumlah guru yang
          layak mengajar
          SMP/MTs
     j.   Persentase             64,39    65,15        67,46    75,13    75,21         78,74
          jumlah guru yang
          layak mengajar
          Sekolah
          Menengah
3.        KESEHATAN
 a.       Umur Harapan           69,70    70,60        70,80    70,90    71,10         71,25
          Hidup (UHH)
 b.       Angka Kematian         14,23    23,71        11,03    10,48     9,27         10,25
          Bayi (AKB)
 c.       Prevalensi Gizi        1,88      1,88        1,78      4,00     4,00          4,00
          buruk (%)
 d.       Prevalensi Gizi        15,13    15,13        13,54    12,00    12,00         12,00
          kurang (%)
 e.       Persentase             13,22    13,67        14,03    14,08    14,00           -
          tenaga kesehatan
          perpenduduk
4.        KELUARGA
          BERENCANA
 a.       Persentase             77,65    78,26        77,26    88,42    78,09         78,32
          penduduk ber-KB
 b.       Persentase laju        0,80     -1,29        0,63      0,63     0,67          0,37



                                                                                                21
        Indikator               2004           2005           2006           2007           2008            2009
      pertumbuhan
      penduduk
 c.   Total Fertility          2,18           2,18           2,10           2,30           2,30            2,30
      Rate (TFR)
5.    EKONOMI
      MAKRO
 a.   Laju                     5,13           5,35           5,33           5,59           5,46            4,71
      Pertumbuhan
      ekonomi
 b.   Persentase              55,56          49,47          42,94          46,79          49,74           46,07
      ekspor terhadap
      PDRB
 c.   Persentase              32,64          33,71          32,85          33,14          33,08           31,45
      output
      Manufaktur
      terhadap PDRB
 d.   Pendapatan per       5.220.326,86   6.275.651,39   7.538.997,91   8.281.309,54   9.522.019,88   10.228.762,636
      kapita (dalam juta
      rupiah)
 e.   Laju Inflasi             5,76          15,97           6,53           6,24           9,55            3,22
6.    INVESTASI
 a.   Nilai Rencana        3.086.867,96   610.432,00     142.388,82     374.233,50     1.934.813,78    467,655,15
      PMA yang
      disetujui
 b.   Nilai Realisasi      504.630,00     550.512,44     381.668,71     317.165,10      39.488,86        9.604,14
      Investasi PMA
 c.   Nilai Rencana        5.680.617,36   1.912.678,00   3.821.468,58   1.306.994,53   2.578.988,46    1.017.467,10
      PMDN yang
      sietujui
 d.   NIlai Realisasi      1.900.000,00   5.756.775,87   5.067.314,48   1.191.875,23   1.336.340,57    1.342.795,38
      Investasi PMDN
 e.   Realisasi               8889           8162           20443          26336          13341         23,557,60
      penyerapan
      tenaga kerja PMA
7.    INFRA-
      STRUKTUR
 a.   Panjang jalan
      nasional
      berdasarkan
      kondisi dalam
      persen
        Baik                 78,11          69,90          81,09          78,25          82,96           81,84
        Sedang               18,08          24,99          15,80          16,52          12,83           13,53
        Buruk                 3,80           5,10           3,10           5,21           4,19            4,62
 b.   Panjang jalan
      provinsi dan
      kabupaten
      berdasarkan
      kondisi dalam
      persen
        Baik                 64,81          62,85          58,09          67,36          77,55           84,09
        Sedang               24,39          24,98          24,36          17,95          15,22           13,34
        Buruk                10,78          12,15          17,53          14,68           7,21            2,57
8.    PERTANIAN
 a.   Nilai tukar petani      91,42          91,89          96,65         103,12          99,77           98,57
      per tahun
 b.   PDRB sektor              5,33           4,61           3,60           2,78           5,09            4,38
      pertanian (harga
      konstan)
9.    KEHUTANAN
 a.   Persentase Luas           -             2,68           2,69           9,30           3,14            1,55
      lahan rehabilitasi
      dalam hutan




                                                                                                                       22
         Indikator             2004        2005             2006         2007       2008            2009
       terhadap lahan
       kritis
10     KELAUTAN
.
  a.   Jumlah tindak          33.00       32.00            17.00        9.00       3.00        14.00
       pidana perikanan
 b.    Luas kawasan             -              -          110.117    110.117      110.117      122.09
       konservasi laut
11     KESEJAHTERAA
.      N SOSIAL
  a.   Persentase             21,11       20,49            22,19      20,43        19,23       17,72
       penduduk miskin
 b.    Tingkat                6,44        8,51             8,20         8,10       7,12            7,28
       pengangguran
       terbuka
Sumber lihat lampiran


       2.      Analisis Pencapaian Indikator


               INDEKS PEMBANGUNAN INDONESIA (IPM)




                                                         Gambar 2.12.
                          Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah

                          Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu tolak ukur
               keberhasilan suatu negara dalam menyejahterakan masyarakatnya. IPM
               mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan jumlah komponen
               dasar       kualitas   hidup.       IPM   dihitung   berdasarkan     data    yang      dapat
               menggambarkan empat komponen yaitu Umur Harapan Hidup, angka melek
               huruf, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita sebagai
               pendekatan pendapatan. Kondisi IPM di Provinsi Jawa Tengah menunjukan



                                                                                                              23
kondisi yang stabil, dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi
Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) mengalami
kecenderungan naik setiap tahun. Pada tahun 2005 IPM naik menjadi 69,80%
dibandingkan tahun 2004 sebesar 68,90%, kemudian pada tahun 2006 naik
menjadi 70,25% dan pada tahun 2007 naik menjadi 70,92%. Pada tahun 2008
IPM di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 71,60%, kemudian pada tahun
2009 mencapai angka 72,10%, sehingga dibandingkan IPM pada tahun 2008
maka IPM pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 0,50%.


Analisis Gabungan Sub Agenda Indeks Pembangunan Manusia




                             Gambar 2.13.
     Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
           Untuk Sub Agenda Indeks Pembangunan Manusia

     Dapat dilihat bahwa IPM di Provinsi Jawa Tengah disebutkan hingga
tahun 2009 3 (tiga) indikator utama IPM mengalami perbaikan yaitu angka
melek aksara 15 tahun ke atas mencapai 89,31%, rata-rata lama sekolah
mencapai 6,86 tahun; dan angka harapan hidup yang meningkat dimana
angka harapan hidup laki-laki sebesar 69,2 tahun sedangkan angka harapan
hidup perempuan mencapai 73,11 tahun.

     Pada tahun 2008 dan 2009, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
mengalami peningkatan hingga mencapai angka 72,10%. Peningkatan IPM
didukung adanya prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMD
Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013 yang menitikberatkan pada



                                                                           24
peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dengan menitikberatkan
pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan          peningkatan relevansi
kurikulum pendidikan dengan perkembangan Ipteks serta jenjang pendidikan
yang lebih    tinggi   dengan       didukung   pangsa       pasar   kerja dan
sarana/prasarana yang memadai, tanpa diskriminasi usia, peningkatan
pemerataan, jangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan           masyarakat dan
pelayanan     kesehatan     perseorangan/rujukan     yang     didukung     oleh
persebaran sarana      prasarana,    pengembangan       profesionalisme    dan
kompetensi    tenaga kesehatan      yang   memadai   dan     berkualitas, serta
mampu menjangkau          masyarakat miskin melalui jaminan pemeliharaan
kesehatan masyarakat. Prioritas pembangunan tersebut dijabarkan dalam
berbagai program pembangunan yang menitikberatkan pada: a) program
pendidikan dasar, b) pendidikan berkelanjutan, c) pendidikan formal dan non
formal, d) pencegahan dan penanggulangan penyakit, e) perbaikan gizi
masyarakat, f) akses pelayanan kesehatan masyarakat, g) pengembangan
lingkungan sehat, h) pencegahan dan penanggulangan penyakit, i) farmasi
dan perbekalan kesehatan, j) promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat.


PENDIDIKAN


Angka Partisipasi Murni (SD/MI)

     Salah satu indikator keberhasilan pendidikan di suatu daerah adalah
Angka Partisipasi Murni baik di tingkat dasar maupun menengah. Angka
Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam)
tahun terakhir (2004-2009) bersifat fluktuatif dan cenderung stabil dengan
angka partisipasi murni berkisar antara 89% hingga 92%. Apabila dilihat dari
sisi fokus kecenderungan (2004-2009) tampak bahwa pada tahun              2005,
Provinsi Jawa Tengah memiliki APM yang terendah. Pada tahun 2008 APM
SD/MI di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 92,77%, kemudian pada
tahun 2009 mencapai angka 92,96%, sehingga dibandingkan APM SD/MI
pada tahun 2008 maka APM SD/MI pada tahun 2009 mengalami peningkatan
sebesar 0,19%.




                                                                                  25
                               Gambar 2.14.
         Angka Partisipasi Murni (SD/MI) di Provinsi Jawa Tengah

       Peningkatan APM SD/MI di Provinsi Jawa Tengah cukup stabil karena
adanya program-program pembangunan yang mendukung pembangunan
daerah di sektor pendidikan melalui peningkatan pemerataan       akses      dan
mutu     pendidikan   dengan menitikberatkan pada pendidikan        dasar     -
pendidikan menengah      dan   peningkatan     relevansi kurikulum pendidikan
dengan perkembangan Iptek serta jenjang pendidikan yang lebih            tinggi
dengan    didukung    pangsa   pasar   kerja   dan   sarana/prasarana    yang
memadai, tanpa diskriminasi usia, kelompok dan jenis kelamin.


Angka Partisipasi Kasar (SD/MI)




                                                                                  26
                               Gambar 2.15.
        Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) di Provinsi Jawa Tengah

     Indikator lain untuk mengukur keberhasilan pendidikan di suatu daerah
adalah Angka Partisipasi Kasar baik di tingkat dasar maupun menengah.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di Provinsi Jawa Tengah dalam 6
(enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung stabil, dengan peningkatan
APK SD/MI setiap tahunnya. Pada tahun 2005 APK naik menjadi 104.87%
dari tahun 2004 yang sebesar 103,56%, kemudian pada tahun 2006 naik
menjadi 105,25%, pada tahun 2007 naik menjadi 108,01%. Pada tahun 2008
APK SD/MI di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 10,.03%, kemudian
pada tahun 2009 mencapai angka 108,09%, sehingga dibandingkan APK
SD/MI pada tahun 2008 maka APK SD/MI pada tahun 2009 mengalami
peningkatan sebesar 0,06%.


Rata-rata Nilai Akhir (SMP/MTs)

     Rata-rata nilai akhir SMP/MTs menjadi salah satu indikator keberhasilan
penyelenggaraan pendidikan dasar di suatu daerah. Rata-rata nilai akhir
(SMP/MTs) di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-
2009) cenderung stabil berkisar pada angka 5 hingga 6. Apabila dilihat dari
sisi fokus kecenderungan rata-rata nilai akhir SMP/MTs selama lima tahun
terakhir (2004-2009), tampak bahwa pada tahun 2006 menunjukan titik
tertinggi (6,37), sedangkan pada tahun 2008 menunjukan titik terendah (6,00).




                                                                                27
                               Gambar 2.16.
        Rata-rata Nilai Akhir (SMP/MTs) di Provinsi Jawa Tengah

     Pada tahun 2008 rata-rata nilai akhir SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah
mencapai nilai 6,00, kemudian pada tahun 2009 mencapai nilai 6,22,
sehingga dibandingkan rata-rata nilai akhir SMP/MTs pada tahun 2008 maka
rata-rata nilai akhir (SMP/MTs) pada tahun 2009 mengalami peningkatan
sebesar 0,22 point.


Rata-rata Nilai Akhir (SMA/SMK/MA)




                               Gambar 2.17.
      Rata-rata Nilai Akhir (SMA/SMK/MA) di Provinsi Jawa Tengah

     Nilai akhir SMA/SMK/MA menjadi salah satu indikator keberhasilan
penyelenggaraan pendidikan menengah di suatu daerah adalah rata-rata nilai
akhir (SMA/SMK/MA) di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir
(2004-2009) cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2006 menjadi titik
tertinggi (7,33). Pada tahun 2008 rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA di Provinsi
Jawa Tengah mencapai nilai 7,06, kemudian pada tahun 2009 mencapai nilai
6,89, sehingga dibandingkan rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA pada tahun
2008 maka rata-rata nilai akhir pada tahun 2009 mengalami penurunan
sebesar 0,17 poin.




                                                                                 28
Angka Putus Sekolah SD




                              Gambar 2.18.
           Angka Putus Sekolah SD di Provinsi Jawa Tengah

     Tingginya angka putus sekolah adalah indikasi masih kurang meratanya
pendidikan di kalangan masyarakat. Semakin tinggi angka putus sekolah
menandakan    bahwa    daerah   tersebut   tidak   berhasil   melaksanakan
pemerataan pendidikan di daerahnya. Angka Putus Sekolah SD di Provinsi
Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif
dan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya sehingga dapat
dikatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah telah mampu melaksanakan
pemerataan pendidikan. Angka putus sekolah SD pada tahun 2005 turun
menjadi 0,31% dari tahun 2004 yang sebesar 0,33%, kemudian pada tahun
2006 turun menjadi 0,24% dan angka tersebut tidak berubah pada tahun
2007. Pada tahun 2008 Angka Putus Sekolah SD di Provinsi Jawa Tengah
mencapai angka 0,23%, kemudian pada tahun 2009 mencapai angka 0,22%,
sehingga dibandingkan Angka Putus Sekolah SD pada tahun 2008 maka
Angka Putus Sekolah pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar
0,01%.

Angka Putus Sekolah SMP/MTs

Angka Putus Sekolah SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam)
tahun terakhir (2004-2009) cenderung membaik.




                                                                             29
                             Gambar 2.19.
        Angka Putus Sekolah SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah

     Apabila dilihat dari fokus kecenderungan, angka putus sekolah
SMP/MTs pada tahun 2005 menunjukan titik tertinggi (1,20%), dan pada
tahun 2006 menunjukan titik terendah (0,91%). Pada tahun 2008 Angka Putus
Sekolah SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 0,90%,
kemudian pada tahun 2009 mencapai angka 0,64%, sehingga dibandingkan
Angka Putus Sekolah SMP/MTs pada tahun 2008 maka Angka Putus Sekolah
SMP/MTs pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 0,26%.




                                                                            30
Angka Putus Sekolah Menengah




                               Gambar 2.20.
          Angka Putus Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah

        Angka Putus Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah dalam 6
(enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Apabila dilihat dari
fokus kecenderungan angka putus sekolah menengah selama lima tahun,
maka pada tahun 2006 angka putus sekolah menengah menunjukan titik
tertinggi (1,23%), dan pada tahun 2008 menunjukan titik terendah (1,10%).
Pada tahun 2008 Angka Putus Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah
mencapai angka 1,10%, kemudian pada tahun 2009 mencapai angka 0,77%,
sehingga dibandingkan Angka Putus Sekolah SD pada tahun 2008 maka
Angka Putus Sekolah pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar
1,1%.




                                                                               31
Angka Melek Aksara 15 tahun ke atas




                              Gambar 2.21.
     Angka Melek Aksara 15 Tahun ke atas di Provinsi Jawa Tengah

     Angka melek aksara 15 tahun ke atas menjadi salah satu indikator
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disamping angka harapan hidup,
pendidikan, dan standar hidup. Angka melek aksara 15 tahun ke atas di
Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung
stabil dan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2005 angka melek aksara
15 tahun ke atas naik menjadi 87,40% dibandingkan tahun 2004 yang sebesar
86,70%, kemudian pada tahun 2006 naik menjadi 88,24% dan pada tahun
2007 naik menjadi 88,62%. Pada tahun 2008 angka melek aksara 15 tahun ke
atas di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 89,24%, kemudian pada tahun
2009 mencapai angka 89,46%, sehingga dibandingkan angka melek aksara
15 tahun ke atas pada tahun 2008 maka angka melek aksara 15 tahun ke
atas pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 0,22%, yang
disebabkan karena adanya pola regular untuk menuntaskan buta aksara yang
bekerjasama dengan lembaga dan organisasi sosial kemasyarakatan (Aisyah,
NU, BKOW, LMDH) dan melalui pola percepatan yang mendayagunakan
mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik penuntasan
buta aksara dan pada tahun 2008 menunjukan titik terendah.




                                                                            32
Persentase Jumlah Guru yang Layak Mengajar SMP/MTs




                             Gambar 2.22.
  Persentase Guru Layak Mengajar SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah

     Jumlah guru layak mengajar menentukan sejauhmana pendidikan yang
akan diterima oleh anak didiknya. Persentase jumlah guru layak mengajar
SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-
2009) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2005 persentase
jumlah guru layak mengajar SMP/MTs naik menjadi 73% dari tahun 2004
yang sebesar 72%, kemudian pada tahun 2006 naik menjadi 79.87% dan naik
kembali pada tahun 2007 yaitu sebesar 81,66%. Pada tahun 2008 persentase
jumlah guru layak mengajar SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah mencapai
angka 81,75%, kemudian pada tahun 2009 mencapai angka 82,80%,
sehingga dibandingkan persentase jumlah guru layak mengajar SMP/MTs
pada tahun 2008 maka persentase jumlah guru layak mengajar SMP/MTs
pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 1,05%.


Persentase Jumlah Guru Layak Mengajar Sekolah Menengah

     Jumlah guru layak mengajar menentukan sejauhmana pendidikan yang
akan diterima oleh anak didiknya. Persentase jumlah guru layak mengajar
sekolah menengah di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir
(2004-2009) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2005
persentase jumlah guru layak mengajar sekolah menengah naik menjadi




                                                                           33
65,15% dari tahun 2004 yang sebesar 64,39%, kemudian pada tahun 2006
naik menjadi 67,46% dan naik kembali pada tahun 2007 yaitu sebesar
75,13%.




                            Gambar 2.23.
          Persentase Guru Layak Mengajar Sekolah Menengah
                       di Provinsi Jawa Tengah

     Pada tahun 2008 persentase jumlah guru layak mengajar sekolah
menengah di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 75,21%, kemudian pada
tahun 2009 mencapai angka 78,74%, sehingga dibandingkan persentase
jumlah guru layak mengajar sekolah menengah pada tahun 2008 maka
persentase jumlah guru layak mengajar sekolah menengah pada tahun 2009
mengalami peningkatan sebesar 3,53%.




                                                                         34
Analisis Gabungan Sub Agenda Pendidikan (1)




                                                                            
                               Gambar 2.24.
     Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
                    Untuk Sub Agenda Pendidikan (1)

     Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda pendidikan APM
SD/MI dan angka putus sekolah SD untuk kasus di Provinsi Jawa Tengah,
dapat disimpulkan kondisi yang dicapai sudah cukup stabil, akan tetapi belum
memenuhi target dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mensyaratkan
kondisi APM SD/MI 98% dan angka putus sekolah SD 0,12%. Kondisi yang
cukup stabil ini dapat dilihat dari kondisi APM SD/MI yang bergerak di antara
89%-92% dan angka putus sekolah SD yang bergerak di angka 0,22%-0,33%.

     Hal menarik yang ditemukan terkait dengan kondisi indikator ini adalah,
adanya kesesuaian kondisi APM SD/MI dan angka putus sekolah SD pada
tahun 2007 ke 2008, dimana pada tahun 2007 menuju tahun 2008 APM
SD/MI mengalami peningkatan dan angka putus sekolah SD mengalami
penurunan (seperti yang tampak pada Grafik 2.24). Artinya, secara data dapat
disimpulkan bahwa semakin meningkatnya APM SD/MI maka semakin
menurun angka putus sekolah SD, karena semakin tinggi nilai APM SD/MI
maka semakin rendah angka putus sekolah SD sehingga program Wajib
Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dapat tercapai.




                                                                                35
Analisis Gabungan Sub Agenda Pendidikan (2)




                            Gambar 2.25.
     Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
                     Untuk Sub Agenda Pendidikan (2)
     Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda pendidikan dilihat
dari persentase guru layak mengajar SMP/MTs dan rata-rata nilai akhir
SMP/MTs untuk kasus di Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan kondisi
yang dicapai cenderung fluktuaktif dan belum memenuhi target dari
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mensyaratkan rata-rata nilai akhir
SMP/MTs mencapai 6,28. Kondisi yang fluktuatif ini dapat dilihat dari rata-rata
nilai akhir SMP/MTs yang bergerak di antara 5,12-6,37 dan persentase guru
layak mengajar SMP/MTs yang bergerak di angka 72,00%-82,80%

     Hal menarik yang ditemukan terkait dengan kondisi indikator ini adalah,
adanya kesesuaian kondisi persentase guru layak mengajar SMP/MTs
dengan rata-rata nilai akhir SMP/MTs pada tahun 2004 ke 2005 dan pada
tahun 2008 menuju 2009 yaitu kedua indikator ini mengalami peningkatan
(seperti yang tampak pada Grafik 2.25). Artinya, secara data dapat
disimpulkan bahwa semakin meningkatnya persentase guru layak mengajar
SMP/MTs maka semakin meningkat pula rata-rata nilai akhir SMP/MTs.




                                                                                  36
Analisis Gabungan Sub Agenda Pendidikan (3)



                                   Analisis Gabungan untuk Sub Agenda Pendidikan

                 90,00
                                                                                   78,74
                 80,00                                       75,13      75,21
                                                  67,46
                 70,00      64,39      65,15

                 60,00                                                                     Persentase jumlah guru yang
 P ers entas e




                 50,00                                                                     layak mengajar Sekolah
                                                                                           Menengah
                 40,00
                                                                                           Rata-rata nilai akhir
                 30,00                                                                     (SMA/SMK/MA)

                 20,00
                 10,00
                            5,44       5,46       7,33       7,22       7,06       6,89
                  0,00
                         2004       2005       2006       2007       2008       2009

                                                  Tahun


                                                          Gambar 2.26.
                  Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
                                       Untuk Sub Agenda Pendidikan (3)

                  Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda pendidikan dilihat
dari persentase guru layak mengajar sekolah menengah dan rata-rata nilai
akhir SMA/SMK/MA untuk kasus di Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan
kondisi yang dicapai cenderung fluktuaktif. Kondisi yang fluktuatif ini dapat
dilihat dari rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA yang bergerak di antara 5,44-
7,33 dan persentase guru layak mengajar sekolah menengah yang bergerak
di angka 64,39%-78.74%.

                  Hal menarik yang ditemukan terkait dengan kondisi indikator ini adalah,
adanya kesesuaian kondisi persentase guru layak mengajar sekolah
menengah dengan rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA pada tahun 2004 ke
2006 mengalami peningkatan (seperti yang tampak pada Grafik 2.26). Artinya,
secara data dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya persentase
guru layak mengajar sekolah menengah maka semakin meningkat pula rata-
rata nilai akhir SMA/SMK/MA.




                                                                                                                         37
KESEHATAN


Umur Harapan Hidup (UHH)




                              Gambar 2.27.
          Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Jawa Tengah

     Umur harapan hidup menjadi salah satu indikator Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) disamping melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. Umur
Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir
(2004-2009) menunjukan kondisi yang cenderung fluktuatif dan naik setiap
tahunnya. Pada tahun 2005 umur harapan hidup naik menjadi 70,60 tahun
dari tahun 2004 yang sebesar 69,70 tahun, kemudian pada tahun 2006 naik
menjadi 70,80 tahun dan naik kembali pada tahun 2007 yaitu sebesar 70,90
tahun. Pada tahun 2008, UHH di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka
71,10 tahun, kemudian pada tahun 2009 mencapai 71,25 tahun, sehingga
dibandingkan UHH pada tahun 2008 maka UHH pada tahun 2009 mengalami
peningkatan sebesar 0,25 tahun.




                                                                            38
Angka Kematian Bayi (AKB)




                               Gambar 2.28.
            Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jawa Tengah

     Angka kematian bayi menjadi salah satu indikator dalam sub agenda
kesehatan    yang   menjadi   salah   satu   agenda   pembangunan    untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi
Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.
Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009)
angka kematian bayi di Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi pada
tahun 2005 (23,71%), dan menunjukan titik terendah pada tahun 2006
(11,03%). Pada tahun 2008 Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jawa
Tengah mencapai angka 9,27%, kemudian pada tahun 2009 mencapai
10,25%, sehingga dibandingkan Angka Kematian Bayi (AKB)        pada tahun
2008 maka Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2009 mengalami
peningkatan sebesar 0,98%.




                                                                              39
Prevalensi Gizi Buruk




                                                                          
                                Gambar 2.29.
              Prevalensi Gizi Buruk di Provinsi Jawa Tengah

     Prevalensi gizi buruk menjadi salah satu indikator dalam sub agenda
kesehatan    yang   menjadi    salah   satu   agenda    pembangunan   untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prevalensi gizi buruk di Provinsi Jawa
Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.
Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009),
dapat dilihat bahwa pada tahun 2007 prevalensi gizi buruk di Provinsi Jawa
Tengah mencapai titik tertinggi (4,00%), yang disebabkan oleh belum
mantapnya kemampuan keluarga dalam menyediakan makanan bergizi
seimbang. Pada tahun 2008 prevalensi gizi buruk di Provinsi Jawa Tengah
mencapai angka 4,00%, kemudian pada tahun 2009 mencapai 4,00%,
sehingga dibandingkan prevalensi gizi buruk pada tahun 2008 maka
prevalensi gizi buruk pada tahun 2009 kondisinya stabil/tetap.




                                                                              40
Prevalensi Gizi Kurang




                                Gambar 2.30.
             Prevalensi Gizi Kurang di Provinsi Jawa Tengah

     Prevalensi gizi kurang menjadi salah satu indikator dalam sub agenda
kesehatan   yang    menjadi   salah   satu   agenda   pembangunan   untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prevalensi gizi kurang di Provinsi Jawa
Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.
Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009),
tampak bahwa pada tahun 2007 menunjukan titik terendah (12,00%), yang
disebabkan oleh adanya revitalisasi posyandu. Pada tahun 2008 dan
tahun2009 prevalensi gizi kurang di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka
yang stabil yaitu mencapai nilai 12,00%.




                                                                             41
Persentase Tenaga Kesehatan Perpenduduk




                             Gambar 2.31.
 Persentase Tenaga Kesehatan perpenduduk di Provinsi Jawa Tengah

         Persentase tenaga kesehatan perpenduduk menjadi salah satu
indikator dalam sub agenda kesehatan yang menjadi salah satu agenda
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Persentase tenaga
kesehatan perpenduduk di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun
terakhir (2004-2009) cenderung stabil, yaitu berkisar pada angka 0,13%-
0,14%.




                                                                          42
Analisis Gabungan Sub Agenda Kesehatan




                               Gambar 2.32.
     Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
                      Untuk Sub Agenda Kesehatan

     Berdasarkan data diatas angka kematian bayi di Provinsi Jawa Tengah
dalam dua tahun 2008-2009 mengalami peningkatan yaitu dari 9,27% menjadi
10,25% hal ini didukung dengan masih tetapnya angka prevalensi gizi buruk
pada tahun 2008-2009 yaitu 4,00% serta diikuti pula dengan stabilnya angka
prevalensi gizi kurang pada tahun 2008-2009 di angka 12,00%.

     Akan tetapi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengupayakan
berbagai strategi dalam prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMD
Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013 yaitu program peningkatan
pemerataan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan
pelayanan perseorangan/rujukan yang didukung oleh persebaran sarana dan
prasarana pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan
yang memadai dan berkualitas serta mampu menjangkau masyarakat miskin
serta kewenangan urusan wajib yaitu pencegahan dan penanggulangan
penyakit penurunan prevalensi gizi kurang dan prevalensi gizi buruk didukung
oleh program bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan bagi anak
keluarga   berpendapatan   rendah   dengan    meningkatkan     kualitas   dan
ketahanan keluarga menuju keluarga kecil bahagia dan program peningkatan




                                                                                43
ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan cadangan pangan
masyarakat, daerah dan perbaikan distribusi pangan.


KELUARGA BERENCANA


Persentase Penduduk ber-KB




                               Gambar 2.33.
          Persentase Penduduk ber-KB di Provinsi Jawa Tengah

     Persentase penduduk ber-KB menjadi salah satu indikator dalam sub
agenda keluarga berencana yang menjadi salah satu agenda pembangunan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Persentase penduduk ber-KB di
Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung
fluktuatif. Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-
2009), tampak bahwa pada tahun 2007 persentase penduduk ber-KB di
Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi (88,42%), dan pada tahun
2006 menunjukan titik terendah (77,26%), yang disebabkan karena masih
minimnya tenaga penyuluh KB di Provinsi Jawa Tengah, idealnya satu orang
penyuluh KB melayani hanya dua desa, akan tetapi yang terjadi di Provinsi
Jawa Tengah satu orang penyuluh KB melayani empat desa. Pada tahun
2008 persentase penduduk ber-KB di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka
78,09%,   kemudian    pada    tahun   2009   mencapai    78,32%,    sehingga
dibandingkan   persentase    penduduk   ber-KB   pada   tahun   2008   maka
persentase penduduk ber-KB pada tahun 2009 mengalami peningkatan
sebesar 0,23%.



                                                                                44
Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk

                                        




                                Gambar 2.34.
    Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Jawa Tengah

      Persentase laju pertumbuhan penduduk menjadi salah satu indikator
dalam sub agenda keluarga berencana yang menjadi salah satu agenda
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Persentase laju
pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun
terakhir   (2004-2009)   cenderung   fluktuatif.   Apabila   dilihat   dari   fokus
kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun
2008 persentase laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Tengah
menunjukan titik tertinggi (0,67%), dan pada tahun 2005 menunjukan titik
terendah (-1,29%). Pada tahun 2006 persentase laju pertumbuhan penduduk
di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 0,63%, kemudian pada tahun 2008
naik mencapai titik tertinggi yaitu 0,67% dan pada tahun 2009 kembali turun
menjadi 0,37%. sehingga dibandingkan persentase laju pertumbuhan
penduduk pada tahun 2008 maka persentase laju pertumbuhan penduduk
pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 0,30%.


Total Fertility Rate (TFR)

      Total Fertility Rate (TFR) menjadi salah satu indikator dalam sub agenda
keluarga berencana yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk




                                                                                      45
meningkatkan kesejahteraan rakyat. TFR di Provinsi Jawa Tengah dalam 6
(enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.




                               Gambar 2.35.
            Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi Jawa Tengah

     Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-
2009), tampak bahwa pada tahun 2007 TFR di Provinsi Jawa Tengah
menunjukan titik tertinggi (2,3%), dan pada tahun 2006 menunjukan titik
terendah (2,1%). Pada tahun 2007 TFR di Provinsi Jawa Tengah mencapai
angka 2,3%, kemudian pada tahun 2008 dan 2009 tidak mengalami
perubahan yaitu pada angka 2,3%.




                                                                          46
Analisis Gabungan Sub Agenda Keluarga Berencana




                                                                          
                                 Gambar 2.36.
      Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
                   Untuk Sub Agenda Keluarga Berencana

       Pada    tahun      2005   persentase   penduduk   ber-KB   mengalami
peningkatan dari 77,65% menjadi 78,26% hal ini menyebabkan persentase laju
pertumbuhan penduduk pada tahun 2005 mengalami penurunan dari 0,8%
menjadi -1,29%. Kondisi ini didukung dengan adanya otonomi daerah yang
diikuti dengan P3GD yang pada akhirnya urusan KB diserahkan ke
kabupaten/kota sehingga terjadi pergeseran program KB yang sentralistik
menjadi desentralistik.

       Kondisi tersebut diatas didukung pula dengan adanya prioritas
pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun
2008-2013 yaitu program peningkatan pengembangan sistem pengendalian
laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui fasilitas
program KB dan transmigrasi didukung pula dengan program pelayanan
keluarga berencana dan program pembinaan peranserta masyarakat dalam
pelayan KB mandiri.




                                                                              47
EKONOMI MAKRO


Laju Pertumbuhan Ekonomi




                               Gambar 2.37.
          Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah

     Laju pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator dalam sub
agenda ekonomi makro yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi
Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.
Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009),
tampak bahwa pada tahun 2007 laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa
Tengah menunjukan titik tertinggi (5,33%), dan pada tahun 2008 menunjukan
titik terendah (5,46%). Pada tahun 2008 laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi
Jawa Tengah mencapai angka 5.46%, kemudian pada tahun 2009 mencapai
4,71%, sehingga dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008
maka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 mengalami penurunan
sebesar 0,75%.




                                                                               48
Persentase Ekspor terhadap PDRB




                              Gambar 2.38.
      Persentase Ekspor terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah

     Persentase ekspor terhadap PDRB menjadi salah satu indikator dalam
sub agenda ekonomi makro yang menjadi salah satu agenda pembangunan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Persentase ekspor terhadap PDRB
di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009)
cenderung fluktuatif. Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima
tahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun 2008 persentase ekspor
terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi (49,74%),
dan pada tahun 2006 menunjukan titik terendah (42,94%). Pada tahun 2008
persentase ekspor terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka
49,74%,   kemudian   pada   tahun   2009   mencapai    46,07%,   sehingga
dibandingkan persentase ekspor terhadap PDRB pada tahun 2008 maka
persentase ekspor terhadap PDRB pada tahun 2009 mengalami penurunan
sebesar 3,67%.


Persentase Output Manufaktur terhadap PDRB

     Persentase output manufaktur terhadap PDRB menjadi salah satu
indikator dalam sub agenda ekonomi makro yang menjadi salah satu agenda
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Persentase output




                                                                             49
manufaktur terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun
terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.




                                Gambar 2.39.
Persentase Output Manufaktur terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah

     Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-
2009), tampak bahwa pada tahun 2005 persentase output manufaktur
terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi (33,71%),
dan pada tahun 2006 menunjukan titik terendah (32,85%). Pada tahun 2008
persentase output manufaktur terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah
mencapai angka 33,08%, kemudian pada tahun 2009 mencapai 31,45%,
sehingga dibandingkan persentase output manufaktur terhadap PDRB pada
tahun 2008 maka persentase output manufaktur terhadap PDRB pada tahun
2009 mengalami penurunan sebesar 1,63%.




                                                                             50
Pendapatan per kapita




                                 Gambar 2.40.
             Pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Tengah

     Pendapatan per kapita menjadi salah satu indikator dalam sub agenda
ekonomi makro yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pendapatan per kapita di Provinsi Jawa
Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2005 pendapatan per kapita naik
menjadi 6.275.651,39 juta rupiah dari tahun 2004 yang sebesar 5.220.326,86
juta rupiah, kemudian pada tahun 2006 naik menjadi 7.538.997,91juta rupiah,
pada tahun 2007 naik menjadi 8.281.309,54juta rupiah. Pada tahun 2008
pendapatan   per   kapita   di   Provinsi   Jawa   Tengah   mencapai   angka
9.522.019,88 juta rupiah, kemudian pada tahun 2009 mencapai angka
10.228.762,63 juta rupiah, sehingga dibandingkan pendapatan per kapita
pada tahun 2008 maka pendapatan per kapita pada tahun 2009 mengalami
peningkatan sebesar 706.742,75 juta rupiah.




                                                                               51
Laju Inflasi




                               Gambar 2.41.
                   Laju Inflasi di Provinsi Jawa Tengah

     Laju inflasi menjadi salah satu indikator dalam sub agenda ekonomi
makro yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam)
tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Apabila dilihat dari fokus
kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun
2005 dan 2008 laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi
yaitu 15,91% (2005) dan 9,55% (2008), dan pada tahun 2006 menunjukan titik
terendah (6,53%). Pada tahun 2008 laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah
mencapai angka 9,55%, kemudian pada tahun 2009 mencapai 3,22%,
sehingga dibandingkan laju inflasi pada tahun 2008 maka laju inflasi pada
tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 6,33%.




                                                                                52
Analisis Gabungan Sub Agenda Ekonomi Makro




                             Gambar 2.42.
     Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
                  Untuk Sub Agenda Ekonomi Makro

     Berdasarkan data tersebut di atas, pada tahun 2006 terjadi penurunan
laju pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 5,33% disebabkan oleh
menurunnya persentase output manufaktur terhadap PDRB yang mencapai
32,85%. Pada tahun 2008 dan 2009, laju pertumbuhan ekonomi kembali
mengalami penurunan yaitu mencapai angka 5,46%, hal ini disebabkan
karena menurunnya persentase output manufaktur terhadap PDRB, lemahnya
peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi
ekspor, kurangnya daya saing produk unggulan daerah, masih lambatnya
pengembangan investasi dan akses pasar di Provinsi Jawa Tengah.




                                                                            53
INVESTASI


Nilai Rencana PMA yang Disetujui




                                                                           
                               Gambar 2.43.

     Nilai Rencana PMA yang Disetujui di Provinsi Jawa Tengah

     Nilai rencana PMA yang disetujui menjadi salah satu indikator dalam
sub agenda investasi yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nilai rencana PMA yang disetujui di
Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung
fluktuatif. Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-
2009), tampak bahwa pada tahun 2008 nilai rencana PMA yang disetujui di
Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi yaitu 1.934.813,78 ribu US$,
dan pada tahun 2006 menunjukan titik terendah (142.388,82 ribu US$). Pada
tahun 2008 nilai rencana PMA yang disetujui di Provinsi Jawa Tengah
mencapai 1.934.813,78 ribu US$, kemudian pada tahun 2009 mencapai
467.655,15 ribu US $.




                                                                                54
Nilai Realisasi Investasi PMA




                                Gambar 2.44.
         Nilai Realisasi Investasi PMA di Provinsi Jawa Tengah

     Nilai realisasi investasi PMA menjadi salah satu indikator dalam sub
agenda investasi yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nilai realisasi investasi PMA di Provinsi
Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.
Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009),
tampak bahwa pada tahun 2005 nilai realisasi investasi PMA di Provinsi Jawa
Tengah menunjukan titik tertinggi yaitu 550.512,44 ribu US$, dan pada tahun
2008 menunjukan titik terendah (39.488,86 US$).      Pada tahun 2008 nilai
realisasi investasi PMA yang disetujui di Provinsi Jawa Tengah mencapai
39.488,86 ribu US$, kemudian pada tahun 2009 mencapai 9.604,14 ribu US$.




                                                                               55
Nilai Rencana PMDN yang Disetujui




                                Gambar 2.45.
      Nilai Rencana PMDN yang Disetujui di Provinsi Jawa Tengah

     Nilai rencana PMDN yang disetujui menjadi salah satu indikator dalam
sub agenda investasi yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat Nilai rencana PMDN yang disetujui di
Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung
fluktuatif. Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-
2009), tampak bahwa pada tahun 2006 dan 2008 nilai rencana PMDN yang
disetujui di Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi yaitu 3.831.468,58
juta rupiah (2006) dan 2.578.988,46 juta rupiah (2008), sedangkan pada tahun
2005 dan 2007 menunjukan titik terendah yaitu 1.912.678,00 juta rupiah
(2005) dan 1.306.994,53 juta rupiah (2007). Pada tahun 2008 nilai rencana
PMDN yang disetujui di Provinsi Jawa Tengah mencapai 2.578.988,46 juta
rupiah, kemudian pada tahun 2009 mencapai 1.017.467,10 juta rupiah.




                                                                                  56
Nilai Realisasi Investasi PMDN




                               Gambar 2.46.
         Nilai Realisasi Investasi PMDN di Provinsi Jawa Tengah

     Nilai realisasi investasi PMDN menjadi salah satu indikator dalam sub
agenda investasi yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nilai realisasi investasi PMDN di Provinsi
Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.
Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009),
tampak bahwa pada tahun 2005 nilai realisasi investasi PMDN di Provinsi
Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi yaitu 5.756.775,87 juta rupiah,
sedangkan pada tahun 2007 menunjukan titik terendah yaitu 1.191.875,23
juta rupiah (2005). Pada tahun 2008 nilai realisasi investasi PMDN yang
disetujui di Provinsi Jawa Tengah mencapai 1.336.340,57 juta rupiah,
kemudian pada tahun 2009 mencapai 1.342.795,38 juta rupiah.




                                                                                57
Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA




                              Gambar 2.47.
   Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA di Provinsi Jawa Tengah

     Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA menjadi salah satu indikator
dalam sub agenda investasi yang menjadi salah satu agenda pembangunan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Realisasi penyerapan tenaga kerja
PMA di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009)
cenderung fluktuatif. Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima
tahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun 2007 realisasi penyerapan
tenaga kerja PMA di Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi yaitu
26.336 orang, sedangkan pada tahun 2008 menunjukan titik terendah yaitu
13.341 orang. Pada tahun 2008 realisasi penyerapan tenaga kerja PMA di
Provinsi Jawa Tengah mencapai 13.341 orang, kemudian pada tahun 2009
mencapai 23.557,60 orang, sehingga dibandingkan realisasi penyerapan
tenaga kerja PMA pada tahun 2008 maka realisasi penyerapan tenaga kerja
PMA pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 10.216,6 orang.




                                                                             58
Analisis Gabungan Sub Agenda Investasi




                               Gambar 2.48.
      Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
                       Untuk Sub Agenda Investasi

      Nilai rencana PMA yang disetujui dan nilai realisasi investasi PMA pada
tahun 2006 di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dari tahun
sebelumnya dikarenakan terjadinya peningkatan laju inflasi pada tahun 2006
sebesar 10,13% hal ini juga berdampak pada menurunnya Nilai realisasi
investasi PMDN pada tahun Rp. 2006 389461,39. Pada tahun 2008-2009
persentase Nilai realisasi PMA dan Nilai realisasi PMDN mengalami kenaikan
hal ini disebabkan karena terjadi penurunan persentase laju inflasi pada tahun
yang 2008 sebesar 9,55% menjadi 3,33% di tahun 2009.
       Peningkatan iklim investasi ini juga didukung dengan adanya prioritas
pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun
2008-2013 yaitu program Peningkatan dan pengembangan peran UMKM,
peningkatan dan pengembangan struktur perekonomian daerah didukung pula
dengan program pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang
berorientasi ekspor dan memiliki daya saing tinggi didukung sektor hulu dan
hilir serta dengan adanya program pengembangan sistem dan peningkatan
kualitas pelayanan publik dan program peningkatan kondisi keamanan dan
ketertiban melalui upaya menjaga kerukunan sosial. Selain itu, Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah juga memiliki program Peningkatan dan pengembangan




                                                                                 59
investasi dan akses pasar untuk mendorong                pertumbuhan sektor riil serta
akselerasi kinerja ekonomi daerah dalam rangka memperlas kesempatan kerja
dan penanggulangan kemiskinan.


INFRASTRUKTUR


Panjang Jalan Nasional




                                   Gambar 2.49.
                 Panjang Jalan Nasional di Provinsi Jawa Tengah

      Panjang jalan nasional dalam kondisi baik menjadi salah satu indikator
dalam      sub    agenda   infrastruktur    yang     menjadi       salah   satu       agenda
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Panjang jalan
nasional dalam kondisi baik di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun
terakhir    (2004-2009)    cenderung       fluktuatif.   Apabila     dilihat   dari    fokus
kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun
2006 dan 2008 panjang jalan nasional dalam kondisi baik di Provinsi Jawa
Tengah menunjukan titik tertinggi yaitu 81,09% (2006) dan 82,96% (2008) dan
pada tahun 2005 dan 2007 menunjukan titik terendah yaitu 69.90% (2005)
dan 78,25% (2007). Pada tahun 2008 panjang jalan nasional dalam kondisi
baik di Provinsi Jawa Tengah mencapai 82,96%, kemudian pada tahun 2009
mencapai 81,84%, sehingga dibandingkan pada tahun 2008 maka panjang
jalan nasional dalam kondisi baik pada tahun 2009 mengalami penurunan
sebesar 1,12%.




                                                                                               60
      Panjang jalan nasional dalam kondisi sedang menjadi salah satu
indikator dalam sub agenda infrastruktur yang menjadi salah satu agenda
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Panjang jalan
nasional dalam kondisi sedang di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam)
tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Apabila dilihat dari fokus
kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun
2005 panjang jalan nasional dalam kondisi sedang di Provinsi Jawa Tengah
menunjukan titik tertinggi (24,99%), dan pada tahun 2008 menunjukan titik
terendah (12,83%). Pada tahun 2008 panjang jalan nasional dalam kondisi
sedang di Provinsi Jawa Tengah mencapai 12,83%, kemudian pada tahun
2009 mencapai 13,53%, sehingga dibandingkan pada tahun 2008 maka
panjang jalan nasional dalam kondisi sedang pada tahun 2009 mengalami
peningkatan sebesar 0,7%.

      Panjang jalan nasional dalam kondisi buruk menjadi salah satu indikator
dalam      sub   agenda   infrastruktur    yang     menjadi       salah   satu       agenda
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Panjang jalan
nasional dalam kondisi buruk di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun
terakhir    (2004-2009)   cenderung       fluktuatif.   Apabila     dilihat   dari    fokus
kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa panjang jalan
nasional dalam kondisi sedang pada tahun 2005 dan 2007 yaitu 5,10% (2005)
dan 5,21% (2007) di Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi, dan
pada tahun 2006 dan 2008 menunjukan titik terendah yaitu 3,10% (2006) dan
4,19% (2008). Pada tahun 2008 panjang jalan nasional dalam kondisi buruk di
Provinsi Jawa Tengah mencapai 4,19%, kemudian pada tahun 2009
mencapai 4,62%, sehingga dibandingkan pada tahun 2008 maka panjang
jalan nasional dalam kondisi buruk pada tahun 2009 mengalami peningkatan
sebesar 0,43%.




                                                                                              61
Panjang Jalan Provinsi dan Kabupaten




                               Gambar 2.50.
                 Panjang Jalan Provinsi dan Kabupaten
                         di Provinsi Jawa Tengah

     Panjang jalan provinsi dan kabupaten dalam kondisi baik menjadi salah
satu indikator dalam sub agenda infrastruktur yang menjadi salah satu agenda
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Panjang jalan
provinsi dan kabupaten dalam kondisi baik di Provinsi Jawa Tengah dalam 6
(enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Apabila dilihat dari
fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa panjang
provinsi dan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2006 menunjukan titik
terendah (58,09%). Pada tahun 2008 panjang jalan provinsi dan kabupaten
dalam kondisi baik di Provinsi Jawa Tengah mencapai 77,55%, kemudian
pada tahun 2009 mencapai 84,09%, sehingga dibandingkan pada tahun 2008
maka panjang jalan provinsi dan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun
2009 mengalami peningkatan sebesar 6,54%.

     Panjang jalan provinsi dan kabupaten dalam kondisi sedang menjadi
salah satu indikator dalam sub agenda infrastruktur yang menjadi salah satu
agenda pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Panjang
jalan provinsi dan kabupaten dalam kondisi sedang di Provinsi Jawa Tengah
dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Apabila
dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak




                                                                               62
bahwa panjang provinsi dan kabupaten dalam kondisi sedang pada tahun
2008 menunjukan titik terendah (15,22%). Pada tahun 2008 panjang jalan
provinsi dan kabupaten dalam kondisi sedang di Provinsi Jawa Tengah
mencapai 15,22%, kemudian pada tahun 2009 mencapai 13,34%, sehingga
dibandingkan pada tahun 2008 maka panjang jalan provinsi dan kabupaten
dalam kondisi sedang pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar
1,88%.

     Panjang jalan provinsi dan kabupaten dalam kondisi buruk menjadi
salah satu indikator dalam sub agenda infrastruktur yang menjadi salah satu
agenda pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Panjang
jalan provinsi dan kabupaten dalam kondisi buruk di Provinsi Jawa Tengah
dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Apabila
dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak
bahwa panjang provinsi dan kabupaten dalam kondisi buruk pada tahun 2006
menunjukan titik tertinggi (17,53%), dan pada tahun 2008 menunjukan titik
terendah (7,21%). Pada tahun 2008 panjang jalan provinsi dan kabupaten
dalam kondisi buruk di Provinsi Jawa Tengah mencapai 7,21%, kemudian
pada tahun 2009 mencapai 2,57%, sehingga dibandingkan pada tahun 2008
maka panjang jalan provinsi dan kabupaten dalam kondisi buruk pada tahun
2009 mengalami penurunan sebesar 4,64%.




                                                                              63
Analisis Gabungan Sub Agenda Infrastruktur




                               Gambar 2.51.
      Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
                     Untuk Sub Agenda Infrastruktur

     Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda infrastruktur dengan
indikator kondisi jalan nasional, pada kasus Jawa Tengah, dapat disimpulkan
bahwa kondisi jalan nasional dalam keadaan baik cenderung fluktuatif.
Berdasarkan data tersebut di atas, pada tahun 2005 terjadi penurunan
panjang jalan nasional dalam kondisi baik yaitu menjadi sebesar 69,90%, hal
ini dikarenakan prioritas Pemerintah Pusat untuk meningkatkan jalan nasional
di provinsi-provinsi pemekaran, tetapi panjang jalan nasional dalam kondisi
baik di Provinsi Jawa Tengah tetap dipelihara dan dijaga dengan baik.

     Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda infrastruktur dengan
indikator kondisi jalan provinsi dan kabupaten pada kasus Jawa Tengah,
dapat disimpulkan bahwa kondisi jalan provinsi dan kabupaten dalam
keadaan baik cenderung fluktuatif. Berdasarkan data tersebut di atas, pada
tahun 2005 terjadi peningkatan panjang jalan provinsi dan kabupaten dalam
kondisi baik yaitu menjadi sebesar 62,85%.
      Peningkatan panjang jalan provinsi dan kabupaten dalam kondisi baik
ini juga didukung dengan adanya prioritas pembangunan yang terdapat dalam
RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013 yaitu: 1) Peningkatan
penyediaan fasilitas umum prasarana dan sarana transportasi melalui
pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian


                                                                               64
jembatan, pemeliharaan       jalan   dan   jembatan    untuk    meningkatkan
aksesibilitas   wilayah   serta pengembangan    jaringan   transportasi   antar
wilayah    yang   mengutamakan pelayanan transportasi yang terjangkau; 2)
pembangunan jalan dan jembatan; 3) rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan
jembatan; 4) peningkatan jalan dan penggantian jembatan; 5) peningkatan
sarana dan prasarana kebinamargaan; 6) pengembangan perhubungan darat.


PERTANIAN


Nilai Tukar Petani (NTP) per tahun di Provinsi Jawa Tengah




                                 Gambar 2.52.
          Nilai Tukar Petani (NTP) per tahun di Provinsi Jawa Tengah

      Nilai Tukar Petani (NTP) per tahun menjadi salah satu indikator dalam
sub agenda pertanian yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nilai Tukar Petani (NTP) per tahun di
Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung
fluktuatif. Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-
2009), tampak bahwa pada tahun 2007 menunjukan titik tertinggi (103,12%)
dan pada tahun 2008 menunjukan titik terendah (99,77%). Pada tahun 2008
Nilai Tukar Petani (NTP) per tahun mencapai 99,77%, kemudian pada tahun
2009 mencapai angka 98,57%, sehingga dibandingkan tahun 2008 maka Nilai
Tukar Petani (NTP) per tahun pada tahun 2009 mengalami penurunan
sebesar 1,20%.




                                                                                  65
PDRB Sektor Pertanian

     PDRB sektor pertanian menjadi salah satu indikator dalam sub agenda
pertanian yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat. PDRB sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah dalam
6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.




                               Gambar 2.53.
             PDRB Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah

     Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-
2009), tampak bahwa PDRB sektor pertanian pada tahun 2008 menunjukan
titik tertinggi (5,09%). Pada tahun 2008 PDRB sektor pertanian di Provinsi
Jawa Tengah mencapai 5,09%, kemudian pada tahun 2009 mencapai 4,38%,
sehingga dibandingkan pada tahun 2008 maka PDRB sektor pertanian pada
tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 0,71%.


Analisis Gabungan Sub Agenda Pertanian

     Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda pertanian pada
kasus Jawa Tengah cenderung fluktuatif. Berdasarkan data tersebut diatas,
pada tahun 2009 terjadi penurunan PDRB sektor pertanian (berdasarkan
harga konstan) yaitu dari 5,09% menjadi sebesar 4,38% disebabkan oleh
penurunan nilai tukar petani pada tahun 2009 yaitu dari 99,77% menjadi
98,57%. Hal ini menjadi bukti bahwa semakin menurunnya nilai tukar petani
maka semakin turun pula PDRB sektor pertanian.




                                                                             66
                                 Gambar 2.54.
      Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
                        Untuk Sub Agenda Pertanian

      Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan beberapa upaya
untuk meningkatkan pembangunan sektor pertanian dengan beberapa
program sebagai berikut: 1) peningkatan dan pengembangan produk dan
produktivitas   pertanian,    perikanan, kelautan,     dan    kehutanan      yang
bertumpu pada sistem agribisnis guna mempertahankan swasembada dan
ketahanan pangan; 2) peningkatan         kualitas    dan   diversifikasi   produk,
pemanfaatan     teknologi    tepat   guna, dan peningkatan sarana prasarana
pendukung pengolah hasil pertanian, Kelautan dan Perikanan dan kehutanan;
3) pengembangan agribisnis; 4) pengembangan dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa serta jaringan pengairan lainnya; 5) peningkatan kesejahteraan
petani.




                                                                                     67
KEHUTANAN


Persentase Luas Lahan Rehabilitasi dalam Hutan terhadap Lahan Kritis




                              Gambar 2.55.
Persentase Luas Lahan Rehabilitasi dalam Hutan terhadap Lahan Kritis
                        di Provinsi Jawa Tengah

      Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis
menjadi indikator dalam sub agenda kehutanan yang menjadi salah satu
agenda pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Persentase
luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis di Provinsi Jawa
Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.
Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009),
tampak bahwa persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan
kritis pada tahun 2007 menunjukan titik tertinggi (9,30%). Pada tahun 2008
persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis di
Provinsi Jawa Tengah mencapai 3,14%, kemudian pada tahun 2009
mencapai 1,55%, sehingga dibandingkan pada tahun 2008 maka persentase
luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis pada tahun 2009
mengalami penurunan sebesar 1,59%.




                                                                             68
Analisis Gabungan Sub Agenda Kehutanan




                                  Gambar 2.56.
      Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
                        Untuk Sub Agenda Kehutanan

      Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda kehutanan di
Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan adanya kondisi kehutanan yang
kurang baik. Hal menarik yang ditemukan terkait dengan kondisi indikator ini
adalah, adanya kesesuaian kondisi persentase luar lahan rehabilitasi dalam
hutan dengan dalam hutan terhadap lahan kritis, dimana pada tahun 2006
persentase luas lahan rehabilitasi dalam dan luar hutan mengalami
peningkatan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan beberapa
upaya untuk meningkatkan persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan
terhadap lahan kritis dengan beberapa program sebagai berikut: 1) pemulihan
daya dukung lingkungan melalui pengembangan kelembagaan, kawasan
pesisir dan laut, rehabilitasi lahan kritis, dan terlantar terpadu; 2) rehabilitasi
hutan dan lahan; 3) rehabilitasi, perlindungan, dan konservasi hutan.


KELAUTAN


Jumlah Tindak Pidana Perikanan

      Jumlah tindak pidana perikanan menjadi salah satu indikator dalam sub
agenda kelautan yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk



                                                                                      69
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jumlah tindak pidana perikanan di
Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung
fluktuatif.




                               Gambar 2.57.
         Jumlah Tindak Pidana Perikanan di Provinsi Jawa Tengah

       Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-
2009), tampak bahwa jumlah tindak pidana perikanan sejak tahun 2005
hingga tahun 2008 menunjukan penurunan, pada tahun 2005 Jumlah tindak
pidana perikanan menurun menjadi 32 tindak pidana dibandingkan tahun
2004 yang sebesar 33 tindak pidana, kemudian pada tahun 2006 menurun
drastis menjadi 17 tindak pidana, pada tahun 2007 kembali turun menjadi 9
tindak pidana, dan puncak penurunan jumlah tindak pidana perikanan pada
tahun 2008 yaitu menjadi 3 tindak pidana, hal ini disebabkan karena adanya :
1) satuan pengawas; 2) adanya kerjasama aparat POLRI, TNI – AL, PPNS
(Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dari Dinas Kelautan dan Perikanan, 3) adanya
patroli gabungan di Pantura 1 bulan 2 kali. Pada tahun 2008 jumlah tindak
pidana perikanan di Provinsi Jawa Tengah mencapai 3 tindak pidana,
kemudian pada tahun 2009 naik mencapai 14 tindak pidana, sehingga
dibandingkan pada tahun 2008 maka jumlah tindak pidana perikanan pada
tahun 2009 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 11 tindak
pidana, yang disebabkan karena adanya : 1) resesi ekonomi; 2) naiknya harga
BBM     sehingga   mengakibatkan   tidak   terpenuhinya   kebutuhan   pokok




                                                                               70
masyarakat sehingga banyak masyarakat yang melakukan penangkapan ikan
dengan alat tangkap illegal.


Luas Kawasan Konservasi Laut




                               Gambar 2.58.
         Luas Kawasan Konservasi Laut di Provinsi Jawa Tengah

       Luas kawasan konservasi laut menjadi indikator dalam sub agenda
kelautan yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Luas kawasan konservasi laut di Provinsi Jawa Tengah
dalam 4 (lima) tahun terakhir (2006-2009) cenderung stabil dan meningkat
pada tahun 2009. Hal ini tampak dari luas kawasan konservasi laut pada
tahun 2006 hingga tahun 2008 yang menunjukan titik yang stabil yaitu
110,117%. Pada tahun 2008 luas kawasan konservasi laut di Provinsi Jawa
Tengah mencapai 110,117%, kemudian pada tahun 2009 mencapai
122,092%, sehingga dibandingkan pada tahun 2008 maka luas kawasan
konservasi laut pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang cukup
signifikan yaitu sebesar 11,975%, yang disebabkan karena adanya 1) UU 27
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 2)
adanya PP 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan; 3) adanya
Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 16/Men/208 tentang Perencanaan
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 4) adanya program
sosialisasi pemanfaatan terumbu karang; 5) program penanaman bakau; 6)
program penanaman mangrove di pesisir; 7) sosialisasi pembuatan terumbu



                                                                             71
karang buatan; 8) sosialisasi cangkok karang; 9) konservasi sumber daya
alam di Pantura (Brebes, Pemalang, Pekalongan), Pati, Rembang dan Pantai
Selatan (Kebumen dan Purworejo).


Analisis Gabungan Sub Agenda Kelautan




                                Gambar 2.59.
     Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
                        Untuk Sub Agenda Kelautan

       Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda kelautan di
Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan adanya kondisi yang kurang baik.
Pada tahun 2004 dan 2005 untuk luas kawasan konservasi laut Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan kegiatan apapun untuk menjaga
maupun untuk memperluas kawasan konservasi laut. Masih lemahnya kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjaga kondisi kelautannya
disebabkan karena masih banyak prioritas-prioritas pembangunan yang lebih
penting, meskipun agenda kelautan juga menjadi pekerjaan rumah yang harus
segera dibenahi. Akan tetapi, meskipun Provinsi Jawa Tengah tidak
menjadikan sub agenda kelautan menjadi prioritas, tetapi Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kondisi
kelautan agar tetap terkendali dan kondusif.




                                                                               72
KESEJAHTERAAN SOSIAL


Persentase Penduduk Miskin

       Persentase penduduk miskin menjadi salah satu indikator dalam sub
agenda kesejahteraan sosial yang menjadi salah satu agenda pembangunan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Persentase penduduk miskin di
Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung
fluktuatif.




                                Gambar 2.60.
              Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah

       Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-
2009), tampak bahwa persentase penduduk miskin pada tahun 2006
menunjukan titik tertinggi (22,19%), yang disebabkan karena kenaikan harga
Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 September 2005 yang kemudian memacu
kenaikan harga-harga barang kebutuhan lainnya sedangkan pada tahun 2005
menunjukan titik terendah (20,49%). Pada tahun 2008 persentase penduduk
miskin di Provinsi Jawa Tengah mencapai 19.23%, kemudian pada tahun
2009 mencapai 17,72% sehingga dibandingkan pada tahun 2008 maka
persentase penduduk miskin pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar
1,51% karena pada bulan Maret 2009 masih masuk periode panen raya dan
adanya penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 3 kali
(tanggal 1 Desember 2008, 15 Desember 2008, dan 15 Januari 2009).




                                                                             73
Tingkat Pengangguran Terbuka




                               Gambar 2.61.
         Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah

     Tingkat pengangguran terbuka menjadi salah satu indikator dalam sub
agenda kesejahteraan sosial yang menjadi salah satu agenda pembangunan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tingkat pengangguran terbuka di
Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung
fluktuatif. Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-
2009), tampak bahwa tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2005
menunjukan titik tertinggi (8,51%). Pada tahun 2008 tingkat pengangguran
terbuka di Provinsi Jawa Tengah mencapai 7,12%, kemudian pada tahun
2009 mencapai 7,28% sehingga dibandingkan pada tahun 2008 maka tingkat
pengangguran terbuka pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar
0,16%.




                                                                                74
Analisis Gabungan Sub Agenda Kesejahteraan Sosial




                                     Gambar 2.62.
     Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
                    Untuk Sub Agenda Kesejahteraan Sosial

     Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda kesejahteraan sosial
pada kasus Jawa Tengah cenderung fluktuatif. Berdasarkan data tersebut
diatas, pada tahun 2006 hingga tahun 2008 terjadi disebabkan penurunan
persentase penduduk miskin yaitu dari 22,19% (2006) menjadi 20,43 di tahun
2007 kemudian pada tahun 2008 turun kembali menjadi 19,23% yang
disebabkan oleh penurunan tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2006
hingga tahun 2008 yaitu dari 8,20% pada tahun 2006 menjadi 8,10% di tahun
2007 dan turun kembali di tahun 2008 menjadi 7,12%. Hal ini menjadi bukti
bahwa semakin turunnya tingkat pengangguran terbuka maka semakin
menurun juga persentase penduduk miskin.

     Penurunan persentase penduduk miskin dan pengangguran terbuka
juga didukung dengan adanya prioritas pembangunan yang terdapat dalam
RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013 yaitu: 1) Peningkatan                 dan
pengembangan investasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan
sektor   rill   serta   akselerasi    kinerja   ekonomi   daerah    dalam   rangka
memperluas       kesempatan     kerja    dan    penanggulangan     kemiskinan;    2)
Peningkatan       kualitas   dan     profesionalitas   penanganan     Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan penduduk usia



                                                                                       75
     lanjut melalui peningkatan partisipasi sosial dan kesetiakawanan sosial
     masyarakat      serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya
     aparatur pelaksana.


3.   Rekomendasi Kebijakan

          Dalam rangka pencapaian misi agenda Indonesia untuk meningkatkan
     kesejahteraan    rakyat    maka     perlu   terus      diupayakan      program-program
     pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang mendukung perwujudan agenda
     tersebut.   Beberapa      langkah    strategis    yang     diremokendasikan          untuk
     mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang berorientasi pada peningkatan
     kesejahteraan rakyat antara lain :
     a.   Peningkatan pemerataan          akses       dan     mutu       pendidikan     dengan
          menitikberatkan pada pendidikan dasar - pendidikan menengah dan
          peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dengan perkembangan
          Iptek serta jenjang pendidikan yang lebih             tinggi    dengan       didukung
          pangsa pasar kerja dan sarana/prasarana yang memadai, tanpa
          diskriminasi usia, kelompok dan jenis kelamin; disertai dengan
          perbaikan manajemen pelayanan pendidikan, dan peningkatan kualitas
          tenaga pendidik dan kependidikan;
     b.   Peningkatan pemerataan, jangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan
          masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang
          didukung      oleh    persebaran sarana            prasarana,       pengembangan
          profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan yang memadai
          dan berkualitas, serta mampu menjangkau masyarakat miskin melalui
          jaminan     pemeliharaan       kesehatan       masyarakat;        disertai    dengan
          Pencegahan dan penanggulangan penyakit; perbaikan Sumberdaya
          kesehatan; Perbaikan gizi masyarakat; Akses pelayanan kesehatan
          masyarakat; Pencegahan dan penanggulangan penyakit; Farmasi dan
          perbekalan     kesehatan;      Promosi      kesehatan      dan      pemberdayaan
          masyarakat;
     c.   Peningkatan dan pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan
          penduduk dan pengaturan persebarannya melalui fasilitasi program KB
          dan transmigrasi; disertai dengan perbaikan Pelayanan keluarga
          berencana; Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB
          Mandiri; Pengembangan model operasional BKB – Posyandu – PAUD;




                                                                                                  76
d.   Peningkatan dan pengembangan peran UMKM dalam pemenuhan
     kebutuhan pasar domestik              dan      berorientasi          ekspor,     serta
     pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing;
e.   Peningkatan       dan    pengembangan         struktur     perekonomian        daerah
     melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang
     berorientasi ekspor dan memiliki daya saing tinggi yang didukung sektor
     hulu dan hilir;
f.   Peningkatan        dan pengembangan investasi dan akses pasar untuk
     mendorong pertumbuhan sektor rill serta akselerasi kinerja ekonomi
     daerah       dalam        rangka     memperluas          kesempatan      kerja    dan
     penanggulangan kemiskinan; disertai dengan Peningkatan promosi dan
     kerjasama investasi; Peningkatan iklim dan realisasi investasi;
g.   Peningkatan       penyediaan     fasilitas    umum       prasarana      dan    sarana
     transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan
     jalan dan penggantian jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan
     untuk     meningkatkan        aksesibilitas    wilayah      serta pengembangan
     jaringan transportasi antar wilayah yang mengutamakan pelayanan
     transportasi yang terjangkau; antara lain Pembangunan jalan dan
     jembatan; Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan; Peningkatan
     jalan dan penggantian jembatan; Peningkatan sarana dan prasarana
     Kebinamargaan; Pengembangan perhubungan darat;
h.   Peningkatan        dan    pengembangan           produk       dan       produktivitas
     pertanian, perikanan, kelautan, dan kehutanan yang bertumpu pada
     sistem agribisnis guna mempertahankan swasembada dan ketahanan
     pangan;
i.   Peningkatan        kualitas    dan     diversifikasi       produk,     pemanfaatan
     teknologi tepat guna, dan peningkatan sarana prasarana pendukung
     pengolah hasil pertanian, Kelautan dan Perikanan dan kehutanan;
     disertai dengan Pengembangan agribisnis; Pengembangan                             dan
     pengelolaan jaringan irigasi, rawa serta jaringan pengairan lainnya;
     Peningkatan kesejahteraan petani;
j.   Pemulihan         daya   dukung      lingkungan          melalui     pengembangan
     kelembagaan, kawasan pesisir dan laut, rehabilitasi lahan kritis, dan
     terlantar terpadu; disertai dengan Rehabilitasi hutan dan lahan;
     Rehabilitasi, perlindungan, dan konservasi hutan;




                                                                                              77
          k.    Peningkatan       dan pengembangan investasi dan akses pasar untuk
                mendorong pertumbuhan sektor rill serta akselerasi kinerja ekonomi
                daerah      dalam        rangka   memperluas   kesempatan    kerja   dan
                penanggulangan kemiskinan;
          l.    Peningkatan kualitas dan profesionalitas penanganan Penyandang
                Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan penduduk
                usia     lanjut     melalui peningkatan      partisipasi   sosial    dan
                kesetiakawanan        sosial   masyarakat   serta peningkatan kapasitas
                kelembagaan dan sumber daya aparatur pelaksana.




D.   KESIMPULAN

          Berdasarkan pada penyajian data dan analisis yang telah dilakukan, maka
     berikut ini disimpulkan beberapa hal pokok terkait dengan sejauhmana pelaksanaan
     RPJMN 2004-2009 dengan agenda pembangunan : 1) Mewujudkan Indonesia yang
     Aman dan Damai; 2) Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis, serta 3)
     Agenda Pembangunan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang ditinjau dari
     pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah:


     1.   Agenda Pembangunan Pertama: Mewujudkan Indonesia yang Aman dan
          Damai

          a.    Indeks Kriminalitas

                       Kondisi kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah – yang ditunjukan
                dengan nilai indeks kriminalitas – selama tahun 2004-2009 dinyatakan
                masih kurang baik, hal ini diperkuat dengan data nilai indeks
                kriminalitas Provinsi Jawa Tengah pada 4 (empat) titik tahun
                pengamatan yang berada di atas nilai rata-rata indeks kriminalitas dalam
                lima tahun (2004-2009), yaitu 64,05.




                                                                                           78
     b.   Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional

                  Penyelesaian kasus kejahatan konvensional di Provinsi Jawa
          Tengah selama tahun 2004-2009 dapat dinyatakan sangat baik, yang
          ditunjukan dengan kondisi 6 (enam) titik tahun pengamatan yang lebih
          tinggi di atas nilai rata-rata persentase penyelesaian kasus kejahatan
          konvensional dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 61,47%.

     c.   Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional

                  Penyelesaian kasus kejahatan transnasional di Provinsi Jawa
          Tengah selama kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan cukup
          baik,    yang   ditunjukan dengan seimbangnya     jumlah titik   tahun
          pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di atas
          rata dengan yang di bawah rata-rata persentase penyelesaian kasus
          kejahatan transnasional, yaitu 100,02%.

          Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat disimpulkan
     bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka
     pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda Pembangunan Nasional yang
     Pertama, yaitu Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai dinyatakan
     cukup baik (skor 3,33). Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah cukup
     baiknya sinergitas kerjasama antar lembaga dan aparat penegakan hukum di
     Jawa Tengah, yang sangat mendukung dalam penciptaan kondisi keamanan
     dan kedamaian di Provinsi Jawa Tengah. Namun, mengingat besarnya
     dinamika dan tantangan akibat adanya perubahan diberbagai sektor, maka
     pada masa yang akan datang perlu lebih ditingkatkan efektivitas kerjasama
     lintas instansi penegak hukum ini untuk lebih menjamin terciptanya situasi
     yang aman dan damai di Jawa Tengah.


2.   Agenda Pembangunan Kedua: Mewujudkan Indonesia yang Adil dan
     Demokratis

     a.   Sub Agenda Pelayanan Publik

          1)      Persentase Jumlah Kasus Korupsi yang Tertangani Dibandingkan
                  dengan yang Dilaporkan

                       Penanganan kasus korupsi di Provinsi Jawa Tengah selama
                  tahun 2004-2009 dinyatakan cukup baik, yang ditunjukan dengan


                                                                                   79
     seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan (yaitu masing-masing
     tiga titik tahun), antara yang di atas rata dengan yang di bawah
     rata-rata persentase jumlah kasus korupsi yang tertangani
     dibandingkan dengan yang dilaporkan relatif menurun, yaitu
     57,65%.

2)   Persentase Jumlah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Peraturan
     Daerah Pelayanan Satu Atap

          Penataan kelembagaan pelayanan terpadu yang dinyatakan
     dengan Peraturan Daerah pada setiap Kabupaten/ Kota selama
     kurun waktu lima tahun yang lalu (2004-2009) di Jawa Tengah
     dinyatakan baik, hal ini ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik
     tahun pengamatan yang lebih tinggi di atas nilai rata-rata
     persentase jumlah Kabupaten/ Kota yang memiliki peraturan
     daerah pelayanan satu atap di Provinsi Jawa Tengah, yaitu
     70,00%. Prestasi ini sejalan dengan komitmen Gubernur Jawa
     Tengah untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai “Provinsi OSS”.

3)   Persentase     Pelaporan   Kabupaten/     Kota   Wajar    dengan
     Pengecualian

          Pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan secara tertib
     menjadi tuntutan bagi setiap pemerintah daerah Kabupaten/ Kota,
     selama tahun 2004-2009, pelaporan Kabupaten/ Kota wajar
     dengan pengecualian untuk kondisi di Provinsi Jawa Tengah
     selama tahun 2004-2009 dinyatakan cukup baik, ini ditunjukan
     dengan jumlah titik tahun pengamatan yang lebih tinggi (3 titik
     tahun) dibandingkan 2 titik tahun yang lebih rendah, dan 1 titik
     tahun yang sama dengan nilai rata-rata persentase pelaporan
     Kabupaten/ Kota wajar dengan pengecualian, yaitu 94,29%.

     Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
dalam   rangka    pelaksanaan   RPJMN     2004-2009    pada    Agenda
Pembangunan Nasional yang Kedua, yaitu Mewujudkan Indonesia yang
Adil dan Demokratis, khususnya pada Sub Agenda Pelayanan Publik,
dinyatakan cukup baik (skor 3,33). Kondisi demikian dapat terjadi
karena sudah cukup baiknya langkah-langkah reformasi birokrasi di




                                                                          80
     Jawa Tengah. Reformasi birokrasi dilakukan pada semua lini, terutama
     terkait dengan aspek kewenangan, kelembagaan, aparatur, dan lain-
     sebagainya. Langkah reformasi yang konkrit ini ikut menekan tingkat
     penyalahgunaan           wewenang   yang     berakibat     pada    kemungkinan
     terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), menuju terciptanya
     tata kelola pemerintahan yang baik.

b.   Sub Agenda Demokrasi

     1)    Gender Development Index (GDI)

                    Pengembangan demokratisasi di Jawa Tengah dinyatakan
           sudah baik, dilihat dari indikator Gender Development Index
           (GDI), dimana terdapat 4 titik tahun pengamatan yang lebih tinggi
           dari nilai rata-rata GDI di Jawa Tengah, yaitu sebesar 63,31%.
           Perhatian pada pembangunan gender di Jawa Tengah ternyata
           cukup efektif, terutama dilihat dari sisi demokratisasi, misalnya
           terjadi peningkatan dalam jumlah wanita yang terjun dalam
           pemerintahan, partisipasi wanita di legislatif, dan lain-lain.

     2)    Gender Empowerment Measurement (GEM)

                    Selanjutnya,     apabila     dilihat    dari     angka     Gender
           Empowerment          Measurement       (GEM),      Jawa     Tengah      juga
           menunjukan kondisi yang sudah baik. Demokratisasi menjadi
           basis utama dalam penciptaan situasi yang berkeadilan, apalagi
           bila dilihat dari sisi gender, yaitu golongan dalam masyarakat yang
           selama ini masih termarginalkan. Kondisi baik ditunjukan dengan 4
           titik tahun pengamatan yang berada di atas nilai rata-rata GEM di
           Jawa Tengah, yaitu 58,90%.

           Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat
     disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
     dalam        rangka   pelaksanaan     RPJMN         2004-2009     pada    Agenda
     Pembangunan Nasional yang Kedua, yaitu Mewujudkan Indonesia yang
     Adil dan Demokratis, khususnya pada Sub                    Agenda Demokrasi,
     dinyatakan baik (skor 4). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah
     menempatkan           dimensi   gender     sebagai      salah     satu    prioritas
     pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008-2013,
     hal    ini     sejalan    dengan    isu    global     perhatian    pada     aspek



                                                                                           81
           pengarusutamaan        gender    dalam      Millenium    Development     Goal’s
           (MDG’s). Prioritas ini tentunya berdampak pada peningkatan berbagai
           indikator pembangunan gender dan demokrasi, seperti GDI dan GEM
           dalam lima tahun terakhir.

           Berdasarkan pada kondisi per indikator di kedua Sub Agenda, maka
     dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
     dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda Pembangunan
     Nasional yang Kedua, yaitu Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis
     dinyatakan baik (skor 3,65). Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah
     baiknya langkah-langkah yang ditempuh oleh Provinsi Jawa Tengah dalam
     perbaikan kinerja birokrasi (internal) dan pengembangan demokratisasi lokal
     (eksternal).     Penyelenggaraan      reformasi    birokrasi   di   berbagai   aspek
     pemerintahan memegang peranan yang sangat penting bagi terciptanya
     kondisi daerah yang semakin baik, terutama dari sisi kapasitas pemerintahan
     daerah, termasuk jajaran aparatur dan sistem politiknya.


3.   Agenda Pembangunan Ketiga: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

     a.    Sub Agenda Indeks Pembangunan Manusia

                    Indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah selama
           kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan cukup baik (skor 3,0),
           yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan
           (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di atas rata dengan
           yang di bawah rata-rata IPM, yaitu 70,60%.

                    Secara keseluruhan sub agenda Indeks Pembangunan Manusia
           (IPM) di Provinsi Jawa Tengah dilihat dari indikator rata-rata lama
           sekolah, persentase melek aksara 15 tahun ke atas, dan umur harapan
           hidup maka dapat disimpulkan bahwa IPM di Provinsi Jawa Tengah
           sudah berjalan baik.

     b.    Sub Agenda Pendidikan

           1)       Angka Partisipasi Murni (SD/MI)

                         Angka Partisipasi Murni (SD/MI) di Provinsi Jawa Tengah
                    selama kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan cukup
                    baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun



                                                                                             82
     pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di
     atas rata dengan yang di bawah rata-rata APM SD/MI, yaitu
     91,39%.

2)   Angka Partisipasi Kasar (SD/MI)

          Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) di Provinsi Jawa Tengah
     selama kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan cukup
     baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun
     pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di
     atas rata dengan yang di bawah rata-rata Angka Partisipasi Kasar
     (SD/MI) 106,30%.

3)   Rata-rata Nilai Akhir (SMP/MTS)

          Rata-rata nilai akhir (SMP/MTS) di Provinsi Jawa Tengah
     selama tahun 2004-2009 dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan
     kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang lebih tinggi di atas
     nilai rata-rata dari indikator rata-rata nilai akhir SMP/MTs dalam
     lima tahun (2004-2009), yaitu 5.98.

4)   Rata-rata Nilai Akhir (SMA/SMK/MA)

          Rata-rata nilai akhir (SMA/SMK/MA) selama tahun 2004-
     2009 dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan kondisi 4 (empat)
     titik tahun pengamatan yang berada di atas nilai rata-rata dari
     indikator rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA     dalam lima tahun
     (2004-2009), yaitu 6,57%.

5)   Angka Putus Sekolah SD

          Kondisi Angka putus sekolah SD di Provinsi Jawa Tengah
     selama tahun 2004-2009 dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan
     kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang berada di bawah
     rata-rata angka putus sekolah SD dalam lima tahun (2004-2009),
     yaitu 0,26%.

6)   Angka Putus Sekolah SMP/MTs

          Angka putus sekolah SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah
     selama tahun 2004-2009 dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan
     kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang berada di bawah
     rata-rata angka putus sekolah SMP/MTs, yaitu 0,93%.



                                                                          83
7)    Angka Putus Sekolah Menengah

              Angka putus sekolah menengah di Provinsi Jawa Tengah
      selama tahun 2004-2009 dapat dinyatakan tidak baik, yang
      ditunjukan dengan kondisi 6 (enam) titik tahun pengamatan yang
      lebih tinggi di atas nilai rata-rata angka putus sekolah menengah
      dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 1,08%.

8)    Angka Melek Aksara 15 tahun ke atas

              Angka melek aksara 15 tahun ke atas di Provinsi Jawa
      Tengah selama kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan
      cukup baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik
      tahun pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara
      yang di atas rata dengan yang di bawah rata-rata angka melek
      aksara 15 tahun ke atas yaitu 88,28%.

9)    Persentase Jumlah Guru Layak Mengajar SMP/MTs

              Persentase jumlah guru layak mengajar SMP/MTs selama
      tahun 2004-2009 dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan kondisi
      4 (empat) titik tahun pengamatan yang berada di atas nilai rata-
      rata persentase jumlah guru layak mengajar SMP/MTs, yaitu
      78,51%.

10)   Persentase Jumlah Guru Layak Mengajat Sekolah Menengah

              Persentase jumlah guru layak mengajat sekolah menengah
      di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun (2004-
      2009)     dinyatakan   cukup   baik,    yang   ditunjukan   dengan
      seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan (yaitu masing-masing
      tiga titik tahun), antara yang di atas rata dengan yang di bawah
      rata-rata Angka melek aksara 15 tahun ke atas yaitu 71,01%

      Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
dalam   rangka     pelaksanaan   RPJMN       2004-2009   pada     Agenda
Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan
Rakyat, khususnya pada Sub Agenda Pendidikan, dinyatakan cukup
baik (skor 3,3). Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah cukup
baiknya kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.




                                                                           84
c.   Sub Agenda Kesehatan

     1)   Umur Harapan Hidup (UHH)

                Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Jawa Tengah
          selama tahun 2004-2009 dinyatakan cukup baik, yang ditunjukan
          dengan seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan (yaitu
          masing-masing tiga titik tahun), antara yang di atas nilai rata-rata
          dengan yang di bawah nilai rata-rata umur harapan hidup, yaitu
          70,73 tahun.

     2)   Angka Kematian Bayi (AKB)

                Angka kematian bayi selama tahun 2004-2009 dinyatakan
          baik, yang ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik tahun
          pengamatan yang berada di bawah nilai rata-rata angka kematian
          bayi, yaitu 13,16%.

     3)   Prevalensi Gizi Buruk

                Prevalensi gizi buruk selama tahun 2004-2009 dinyatakan
          cukup baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik
          tahun pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara
          yang di atas nilai rata-rata dengan yang di bawah nilai rata-rata
          prevalensi gizi buruk, yaitu 2,92%.

     4)   Prevalensi Gizi Kurang

                Prevalensi gizi kurang di Provinsi Jawa Tengah selama
          kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan cukup baik, yang
          ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan
          (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di atas nilai
          rata-rata   dengan yang di bawah nilai rata-rata prevalensi gizi
          kurang, yaitu 13,30%.

     5)   Persentase Tenaga Kesehatan perpenduduk

                Persentase tenaga kesehatan perpenduduk di Provinsi Jawa
          Tengah selama tahun 2004-2009 dinyatakan sangat baik, yang
          ditunjukan dengan kondisi 6 (enam) titik tahun pengamatan yang
          di atas nilai rata-rata persentase tenaga kesehatan perpenduduk,
          yaitu 0,13%.




                                                                                 85
          Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat
     disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
     dalam   rangka    pelaksanaan     RPJMN   2004-2009    pada    Agenda
     Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan
     Rakyat, khususnya pada Sub        Agenda Kesehatan, dinyatakan baik
     (skor 3,6). Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah semakin
     baiknya perhatian dan keseriusan dari Pemerintah Jawa Tengah untuk
     meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan adanya jaminan kesehatan
     yang memadai untuk masyarakat Jawa Tengah.

d.   Sub Agenda Keluarga Berencana

     1)   Persentase Penduduk ber-KB

                Persentase penduduk ber-KB di Provinsi Jawa Tengah
          selama tahun 2004-2009 dinyatakan tidak baik, yang ditunjukan
          dengan kondisi 6 (enam) titik tahun pengamatan yang berada di
          bawah nilai rata-rata persentase penduduk ber-KB, yaitu 79,67%.

     2)   Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk

                Persentase laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa
          Tengah selama tahun 2004-2009 dinyatakan tidak baik, hal ini
          ditunjukan dengan kondisi 6 (enam) titik tahun pengamatan yang
          berada di atas nilai rata-rata persentase laju pertumbuhan
          penduduk dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 0,38%.

     3)   Total Fertility Rate (TFR)

                Persentase Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi Jawa
          Tengah      selama   tahun   2004-2009   dinyatakan   baik,   yang
          ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang
          berada di bawah nilai rata-rata Total Fertility Rate (TFR), yaitu
          2,19%.

          Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat
     disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
     dalam   rangka    pelaksanaan     RPJMN   2004-2009    pada    Agenda
     Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan
     Rakyat, khususnya pada Sub Agenda Keluarga Berencana, dinyatakan
     cukup baik (skor 2,5). Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah



                                                                               86
     semakin baiknya perhatian dan keseriusan dari Pemerintah Jawa
     Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara
     menekan laju pertumbuhan penduduk melalui Program KB sehingga
     tidak terjadi ledakan penduduk yang akan berakibat pada kehidupan
     perekonomian di Provinsi Jawa Tengah.

e.   Sub Agenda Ekonomi Makro

     1)   Laju Pertumbuhan Ekonomi

               Laju   pertumbuhan      ekonomi   selama   tahun   2004-2009
          dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik
          tahun pengamatan yang berada di atas nilai rata-rata laju
          pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 5,26%.

     2)   Persentase Ekspor terhadap PDRB

               Persentase ekspor terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah
          selama kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan cukup
          baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun
          pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di
          atas rata dengan yang di bawah rata-rata persentase ekspor
          terhadap PDRB yaitu 48,43%.

     3)   Persentase Output Manufaktur terhadap PDRB

               Persentase output manufaktur terhadap PDRB di Provinsi
          Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun (2004-2009)
          dinyatakan cukup baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya
          jumlah titik tahun pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik
          tahun), antara yang di atas rata dengan yang di bawah rata-rata
          Persentase output manufaktur terhadap PDRB 32,81%.

     4)   Pendapatan per kapita

               Pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Tengah selama
          kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan cukup baik, yang
          ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan
          (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di atas rata
          dengan yang di bawah rata-rata pendapatan per kapita yaitu
          7.844.511,368 juta rupiah.




                                                                              87
     5)   Laju Inflasi

                 Laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2004-
          2009    dapat     dinyatakan    baik,   yang   ditunjukan   dengan
          seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan (yaitu masing-masing
          tiga titik tahun), antara yang di atas rata dengan yang di bawah
          rata-rata laju inflasi dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 7,88%.

          Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat
     disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
     dalam   rangka      pelaksanaan     RPJMN    2004-2009   pada    Agenda
     Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan
     Rakyat, khususnya pada Sub          Agenda Ekonomi Makro, dinyatakan
     cukup baik (skor 3,4). Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah
     semakin membaiknya pemasukan-pemasukan dari sektor ekspor dan
     manufaktur sehingga semakin meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi,
     hal ini juga didukung dengan semakin membaiknya laju inflasi di
     Provinsi Jawa Tengah yang berakibat semakin membaiknya kondisi
     ekonomi makro di Provinsi Jawa Tengah.

f.   Sub Agenda Investasi

     1)   Nilai Rencana PMA yang Disetujui

                 Nilai rencana PMA yang disetujui di Provinsi Jawa Tengah
          selama tahun 2004-2009 dinyatakan masih kurang baik, yang
          ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang
          berada di bawah nilai rata-rata dari indikator nilai rencana PMA
          yang disetujui dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 110.2731,868
          ribu US$.

     2)   Nilai Realisasi Investasi PMA

                 Nilai realisasi investasi PMA di Provinsi Jawa Tengah
          selama tahun 2004-2009 dapat dinyatakan sangat baik, yang
          ditunjukan dengan kondisi 6 (enam) titik tahun pengamatan yang
          lebih tinggi di atas nilai rata-rata dari indikator nilai realisasi
          investasi PMA dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 300.511,5417
          ribu US$.




                                                                                88
     3)   Nilai Rencana PMDN yang Disetujui

                Nilai rencana PMDN yang disetujui selama tahun 2004-2009
          dinyatakan masih kurang baik, yang ditunjukan dengan kondisi 4
          (empat) titik tahun pengamatan yang berada di bawah nilai rata-
          rata dari indikator nilai rencana PMDN yang disetujui dalam lima
          tahun (2004-2009), yaitu 2.719.702,338 juta rupiah.

     4)   Nilai Realisasi Investasi PMDN

                Nilai realisasi PMDN selama tahun 2004-2009 dinyatakan
          masih kurang baik, yang ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik
          tahun pengamatan yang berada di bawah nilai rata-rata dari
          indikator nilai rencana PMDN yang disetujui dalam lima tahun
          (2004-2009), yaitu 2.719.702,338 juta rupiah.

     5)   Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA

                Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA di Provinsi Jawa
          Tengah selama kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan
          cukup baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik
          tahun pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara
          yang di atas rata dengan yang di bawah rata-rata realisasi
          penyerapan tenaga kerja PMA yaitu 16.788,1 tenaga kerja.

          Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat
     disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
     dalam   rangka   pelaksanaan    RPJMN     2004-2009        pada   Agenda
     Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan
     Rakyat, khususnya pada Sub Agenda Investasi, dinyatakan cukup baik
     (skor 2,8). Kondisi demikian dapat terjadi karena masih belum
     kondusifnya iklim usaha dan investasi di Provinsi Jawa Tengah, hal ini
     juga dipengaruhi karena resesi ekonomi yang sedang melanda dunia
     sehingga banyak negara-negara asing tidak berani berinvestasi dan
     menanamkan modal di luar negara mereka.

g.   Sub Agenda Infrastruktur

     1)   Panjang Jalan Nasional

                Panjang jalan nasional di Provinsi Jawa Tengah selama
          kurun waktu lima tahun (2004 – 2009) dinyatakan cukup baik,



                                                                                89
          yang       ditunjukan    dengan    seimbangnya      jumlah     titik    tahun
          pengamatan dari panjang jalan nasional dalam kondisi baik,
          sedang, maupun buruk di Provinsi Jawa Tengah.

     2)   Panjang Jalan Provinsi dan Kabupaten

                 Panjang jalan provinsi dan kabupaten di Provinsi Jawa
          Tengah selama tahun 2004 – 2009 dinyatakan cukup baik, yang
          ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan
          dari panjang jalan provinsi dan kabupaten dalam kondisi baik,
          sedang, maupun buruk di Provinsi Jawa Tengah.

          Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat
     disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
     dalam    rangka      pelaksanaan       RPJMN      2004-2009     pada        Agenda
     Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan
     Rakyat, khususnya pada Sub Agenda Infrastruktur, dinyatakan cukup
     baik (skor 2,6). Kondisi demikian dapat terjadi karena adanya prioritas
     program pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang mendukung
     stabilnya kondisi infrastruktur jalan nasional maupun jalan provinsi dan
     kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang antara lain: peningkatan
     penyediaan fasilitas umum prasarana dan sarana transportasi melalui
     pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian
     jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan untuk meningkatkan
     aksesibilitas wilayah serta pengembangan jaringan transportasi antar
     wilayah yang mengutamakan pelayanan transportasi yang terjangkau;
     antara   lain     pembangunan      jalan    dan     jembatan;     rehabilitasi   /
     pemeliharaan jalan dan jembatan; peningkatan jalan dan penggantian
     jembatan;       peningkatan    sarana      dan    prasarana     kebinamargaan;
     pengembangan perhubungan darat

h.   Sub Agenda Pertanian

     1)   Nilai Tukar Petani (NTP) per tahun

                 Nilai tukar petani per tahun di Provinsi Jawa Tengah selama
          kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan baik, yang
          ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan
          (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di atas rata




                                                                                          90
          dengan yang di bawah rata-rata Nilai tukar petani per tahun yaitu
          96,90%.

     2)   PDRB Sektor Pertanian

                  PDRB sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah selama
          kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan baik, yang
          ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang
          lebih tinggi di atas nilai rata-rata dari PDRB sektor pertanian yaitu
          4,30%.

          Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat
     disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
     dalam   rangka    pelaksanaan    RPJMN      2004-2009     pada    Agenda
     Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan
     Rakyat, khususnya pada Sub Agenda Pertanian, dinyatakan baik (skor
     3,5). Kondisi demikian dapat terjadi karena semangat dan kerja keras
     dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan semboyannya “Bali
     Ndeso Bangun Ndeso”, dengan semboyan ini Provinsi Jawa Tengah
     memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dari sektor
     pertanian.

i.   Sub Agenda Kehutanan

          Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan
     kritis selama tahun 2004-2009 di Provinsi Jawa Tengah dinyatakan
     masih kurang baik, yang ditunjukan dengan kondisi pada 4 (empat) titik
     tahun pengamatan yang berada di bawah nilai rata-rata persentase luas
     lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis dalam lima tahun
     (2004-2009), yaitu 3,87%.

j.   Sub Agenda Kelautan

     1)   Jumlah Tindak Pidana Perikanan

                  Jumlah Tindak Pidana Perikanan di Provinsi Jawa Tengah
          selama tahun 2004-2009 dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan
          kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang berada di bawah
          nilai rata-rata jumlah tindak pidana perikanan dalam lima tahun
          (2004-2009), yaitu 18,00 jumlah tindak pidana perikanan.




                                                                                  91
     2)   Luas Kawasaan Konservasi Laut

               Luas kawasaan konservasi laut di Provinsi Jawa Tengah
          selama tahun 2006-2009 dinyatakan kurang baik, yang ditunjukan
          dengan kondisi 3 (tiga) titik tahun pengamatan yang berada di
          bawah nilai rata-rata persentase luas kawasaan konservasi laut
          dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 113,11%.

          Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat
     disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
     dalam   rangka   pelaksanaan    RPJMN       2004-2009   pada   Agenda
     Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan
     Rakyat, khususnya pada Sub     Agenda Kelautan, dinyatakan kurang
     baik (skor 2,5). Kondisi demikian dapat terjadi karena masih
     terbatasnya kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk
     mengkoordinasi dan menggalakkan program-program yang dapat
     menyelamatkan wilayah laut di Provinsi Jawa Tengah.

k.   Sub Agenda Kesejahteraan Sosial

     1)   Persentase Penduduk Miskin

               Persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah
          selama tahun 2004-2009 dinyatakan masih kurang baik, yang
          ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang
          berada di atas nilai rata-rata persentase penduduk miskin dalam
          lima tahun (2004-2009), yaitu 20,20%.

     2)   Tingkat Pengangguran Terbuka

               Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah
          selama tahun 2004-2009 dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan
          kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang berada di bawah
          nilai rata-rata persentase tingkat pengangguran terbuka dalam
          lima tahun (2004-2009), yaitu 7,61%.

          Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat
     disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
     dalam   rangka   pelaksanaan    RPJMN       2004-2009   pada   Agenda
     Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan
     Rakyat, khususnya pada Sub Agenda Kesejahteraan Sosial, dinyatakan



                                                                             92
     cukup baik (skor 3). Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah
     semakin baiknya perhatian dan keseriusan dari Pemerintah Jawa
     Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

     Berdasarkan pada kondisi per indikator di sebelas Sub Agenda, maka
dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda Pembangunan
Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dinyatakan
cukup baik (skor 2,70). Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah baiknya
langkah-langkah yang ditempuh oleh Provinsi Jawa Tengah dalam perbaikan
kinerja di bidang kesejahteraan rakyat, karena semboyan “Bali Ndeso Bangun
Ndeso” bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.




                                                                              93
                                          BAB III
                            RELEVANSI RPJMN 2010-2014
                 DENGAN RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH 2008-2013




A.   PENGANTAR

           Analisis Relevansi RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD 2008-2013 Jawa
     Tengah dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu meliputi tahapan: (1) Identifikasi
     dokumen RPJMN 2010-2014, (2). Identifikasi dokumen RPJMD Jawa Tengah
     Tahun 2008-2013, (3), identifikasi prioritas/program nasional, (4) identifikasi
     prioritas/program daerah, (5) analisis relevansi dan penjelasan serta penyusunan
     rekomendasi. Kolom-kolom analisis yang termuat dalam matriks program aksi,
     meliputi: (1) Prioritas dan Program Aksi dari RPJMN 2010-2014, (2) Prioritas
     Pembangunan dan Program pada RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah, beserta (3)
     analisis kualitatif dan (4) penjelasannya.

           Setelah upaya penyandingan dapat diidentifikasi jumlah dan persentase
     program nasional yang mendapat dukungan daerah, program nasional yang tidak
     mendapat dukungan daerah, bahkan program daerah yang tidak menjadi prioritas
     nasional.




B.   PRIORITAS DAN PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN NASIONAL

           Berikut merupakan kolom tabel prioritas dan program aksi pembangunan
     nasional yang diambil dari RPJMN 2010-2014, beserta prioritas dan program di
     Propinsi Jawa yang diambil dari RPJMD 2008-2013. Dari kesemua prioritas dan
     program-program yang telah di susun tersebut untuk selanjutnya di analisis setiap
     prioritas dan programnya, apakah prioritas yang ada di RPJMD 2008-2013 Jawa
     Tengah telah sesuai atau mengacu dengan RPJMN 2010-2014. Analisis dilakukan
     dengan cara menyandingkan setiap prioritas nasional dengan prioritas di daerah,
     begitu pula dengan program nasional disandingkan dengan program di daerah.
     Setelah disandingkan kemudian dilihat relevansi diantara keduanya yaitu antara
     RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah.




                                                                                         94
                                                             TABEL 3.1

                                     PRIORITAS DAN PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN NASIONAL

                RPJM Nasional Tahun 2010-2014         RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013   Analisis     Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi   Prioritas Pembangunan          Program         Kualitatif    Analisis Kualitatif
1     PRIORITAS 1.                                  Ada, yaitu pada :
      REFORMASI BIROKRASI DAN TATA                   PRIORITAS 3 :
      KELOLA                                            MEWUJUDKAN
                                                        KEHIDUPAN
                                                        POLITIK DAN
                                                        TATA
                                                        PEMERINTAHAN
                                                        YANG BAIK
                                                        (GOOD
                                                        GOVERNANCE),
                                                        DEMOKRATIS,
                                                        DAN
                                                        BERTANGGUNG
                                                        JAWAB,
                                                        DIDUKUNG OLEH
                                                        KOMPETENSI DAN
                                                        PROFESIONALITAS
                                                        APARATUR,
                                                        BEBAS DARI
                                                        PRAKTEK
                                                        KORUPSI, KOLUSI
                                                        DAN NEPOTISME
                                                        (KKN), SERTA
                                                        PENGEMBANGAN
                                                        JEJARING,
                                                     PRIORITAS 6 :
                                                        MEWUJUDKAN
                                                        KEHIDUPAN
                                                        MASYARAKAT
                                                        YANG
                                                        SEJAHTERA,
                                                        AMAN, DAMAI
                                                        DAN BERSATU
                                                        DALAM WADAH
                                                        NEGARA



                                                                                                                                       95
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014             RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013      Analisis        Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi       Prioritas Pembangunan          Program            Kualitatif       Analisis Kualitatif
                                                            KESATUAN
                                                            REPUBLIK
                                                            INDONESIA (NKRI),
                                                            DIDUKUNG
                                                            DENGAN
                                                            KEPASTIAN
                                                            HUKUM DAN
                                                            PENEGAKAN HAM
                                                            SERTA KEADILAN
                                                            DAN KESETARAAN
                                                            GENDER
                                                         Kewenangan Urusan
                                                            Wajib Otonomi
                                                            Daerah,
                                                            Pemerintahan
                                                            Umum, Administrasi
                                                            Keuangan Daerah,
                                                            Perangkat Daerah,
                                                            Kepegawaian dan
                                                            Persandian
                                                         Kewenangan Urusan
                                                            Wajib Kependudukan
                                                            dan Catatan Sipil
                              Otonomi Daerah
                              Penataan otonomi daerah
                              melalui
                                 Penghentian/pembata                                     -            TIDAK ADA        Tidak terdapat Program di
                                  san pemekaran                                                        program daerah   daerah yang mendukung
                                  wilayah;                                                             yang             program aksi nasional
                                                                                                       mendukung        ”Penghentian/pembatasan
                                                                                                       sepenuhnya       pemekaran wilayah”
                                                                                                       prioritas/       namun terdapat pada
                                                                                                       program          Program pembangunan
                                                                                                       nasional         daerah pada kewenangan
                                                                                                                        urusan wajib Otonomi
                                                                                                                        Daerah, Pemerintahan
                                                                                                                        Umum, Administrasi
                                                                                                                        Keuangan Daerah,
                                                                                                                        Perangkat Daerah,
                                                                                                                        Kepegawaian dan



                                                                                                                                                    96
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014               RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013          Analisis        Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi         Prioritas Pembangunan          Program                Kualitatif       Analisis Kualitatif
                                                                                                                             Persandian yaitu pada
                                                                                                                             program peningkatan
                                                                                                                             pelaksanaan otonomi
                                                                                                                             daerah yang mendekati
                                                                                                                             untuk mendukung program
                                                                                                                             nasional ini
                                                                                     Peningkatan
                                                                                     Pelaksanaan Otonomi
                                                                                     Daerah
                                 Peningkatan efisiensi                             Pengembangan             ADA program    Program daerah yang
                                  dan efektivitas                                    sistem dan               daerah yang    mendukung program/aksi
                                  penggunaan dana                                    peningkatan kualitas     mendukung      nasional ”Peningkatan
                                  perimbangan daerah                                 penyelenggaraan          sepenuhnya     efisiensi dan efektivitas
                                                                                     pemerintahan yang        prioritas/     penggunaan dana
                                                                                     efektif dan efisien      program        perimbangan daerah” ada
                                                                                     sesuai prinsip-          nasional l     pada Prioritas
                                                                                     prinsip good                            Pembangunan daerah
                                                                                     governance melalui                      Rencana Pembangunan
                                                                                     peningkatan                             Jangka Menengah Daerah
                                                                                     akuntabilitas,                          pada prioritas governance
                                                                                     transparansi,                           dan Pengembangan dan
                                                                                     kesetaraan dan                          peningkatan kualitas
                                                                                     keadilan, serta                         sistem perencanaan dan
                                                                                     partisipasi masyarakat                  Implementasi, serta di
                                                                                     dalam                                   dukung dengan adanya
                                                                                     penyelenggaraan                         sumber lain yaitu pada
                                                                                     pemerintahan daerah                     program pembangunan
                                                                                    Pengembangan dan                        daerah yaitu pada program
                                                                                     peningkatan kualitas                    peningkatan dan
                                                                                     sistem perencanaan                      pengembangan
                                                                                     serta implementasi                      pengelolaan keuangan
                                                                                     yang berorientasi                       daerah dan peningkatan
                                                                                     pada pemanfaatan                        pengelolaan aset daerah,
                                                                                     sumber daya                             serta pada Pembinaan dan
                                                                                     pembangunan                             Fasilitasi Pengelolaan
                                                                                     secara partisipatif                     Keuangan Desa
                                                                                     dengan melibatkan
                                                                                     seluruh pemangku
                                                                                     kepentingan, tanpa
                                                                                     diskriminasi



                                                                                                                                                         97
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014               RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013           Analisis        Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi         Prioritas Pembangunan           Program                Kualitatif       Analisis Kualitatif
                                                                                  Peningkatan dan
                                                                                    Pengembangan
                                                                                    Pengelolaan Keuangan
                                                                                    Daerah
                                                                                  Peningkatan
                                                                                    pengelolaan Aset
                                                                                    Daerah
                                                                                  Pembinaan dan
                                                                                    Fasilitasi Pengelolaan
                                                                                    Keuangan Desa
                                 Penyempurnaan                                                -              TIDAK ADA        Meski tidak tercantum
                                  pelaksanaan pemilihan                                                       program daerah   dalam RPJMD, namun
                                  kepala daerah                                                               yang             pada kenyataannya di
                                                                                                              mendukung        Propinsi Jawa Tengah
                                                                                                              prioritas/       sudah memiliki panitia
                                                                                                              program          pengawas, Komisi
                                                                                                              nasional         pemilihan umum
                                                                                                                               untuk pelaksanaan
                                                                                                                               pemilihan kepala daerah
                                                                                                                               guna mendukung
                                                                                                                               program/aksi nasional
                                                                                                                               ”penyempurnaan
                                                                                                                               pelaksanaan pemilihan
                                                                                                                               kepala daerah”
                              Regulasi
                               Percepatan                                           Peningkatan             ADA program      Pada program/aksi
                                 harmonisasi dan                                      sinkronisasi,           daerah yang      nasional “Percepatan
                                 sinkronisasi peraturan                               harmonisasi produk-     mendukung        harmonisasi dan
                                 perundang-undangan                                   produk hukum            sepenuhnya       sinkronisasi peraturan
                                 di tingkat pusat dan                                 pusat dan daerah,       prioritas/       perundang-undangan di
                                 daerah peraturan                                     pengembangan            program          tingkat pusat dan daerah
                                 daerah selambat-                                     kapasitas               nasional         peraturan daerah
                                 lambatnya 2011                                       kelembagaan hukum                        selambat-lambatnya 2011”
                                                                                      dan kualitas aparatur                    di dukung dengan
                                                                                      hukum, serta                             program-program di
                                                                                      peningkatan kesadaran                    daerah yang terdapat di
                                                                                      masyarakat dalam                         dalam Prioritas
                                                                                      rangka meningkatkan                      Pembangunan daerah
                                                                                      kepastian hukum                          Rencana Pembangunan




                                                                                                                                                          98
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014              RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013        Analisis        Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi        Prioritas Pembangunan          Program              Kualitatif       Analisis Kualitatif
                                                                                                                          Jangka Menengah Daerah
                                                                                                                          pada prioritas ke 6 yaitu
                                                                                                                          mengenai Peningkatan
                                                                                                                          sinkronisasi, harmonisasi
                                                                                                                          produk-produk hukum
                                                                                                                          pusat dan daerah,
                                                                                                                          pengembangan kapasitas
                                                                                                                          kelembagaan hukum dan
                                                                                                                          kualitas aparatur hukum,
                                                                                                                          serta peningkatan
                                                                                                                          kesadaran masyarakat
                                                                                                                          serta di dukung dengan
                                                                                                                          adanya kewenangan
                                                                                                                          urusan wajib pada
                                                                                                                          program prioritas penataan
                                                                                                                          perundang-undangan
                                                                                   Penataan Peraturan
                                                                                    Perundang-undangan
                              Sinergi Antara Pusat dan
                              Daerah
                               Penetapan dan                                      Pengembangan           ADA program    Pada program/aksi
                                 penerapan sistem                                   sistem dan             daerah yang    nasional ” Penetapan dan
                                 Indikator Kinerja                                  peningkatan kualitas   mendukung      penerapan sistem Indikator
                                 Utama Pelayanan                                    pelayanan publik       sepenuhnya     Kinerja Utama Pelayanan
                                 Publik yang selaras                                melalui peningkatan    prioritas/     Publik yang selaras antara
                                 antara pemerintah                                  sarana prasarana       program        pemerintah pusat dan
                                 pusat dan pemerintah                               aparatur dan           nasional       pemerintah daerah” di
                                 daerah                                             kompetensi sesuai                     dukung adanya program
                                                                                    dengan kewenangan                     daerah pada Prioritas
                                                                                    berdasarkan Standar                   Pembangunan daerah
                                                                                    Pelayanan Minimal                     Rencana Pembangunan
                                                                                    (SPM) pada bidang                     Jangka Menengah daerah
                                                                                    pelayanan dasar                       pada program
                                                                                                                          Pengembangan sistem
                                                                                                                          dan peningkatan kualitas
                                                                                                                          pelayanan publik dan di
                                                                                                                          dukung dengan adanya
                                                                                                                          program peningkatan
                                                                                                                          kerjasama pemerintah
                                                                                                                          daerah



                                                                                                                                                       99
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014             RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013         Analisis       Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi       Prioritas Pembangunan          Program               Kualitatif      Analisis Kualitatif
                                                                                Peningkatan
                                                                                  Kerjasama Pemerintah
                                                                                  Daerah.
                              Penegakan Hukum
                               Peningkatan integrasi                             Peningkatan             ADA program    Pada program/aksi
                                 dan integritas                                    sinkronisasi,           daerah yang    nasional “Peningkatan
                                 penerapan dan                                     harmonisasi produk-     mendukung      integrasi dan integritas
                                 penegakan hukum oleh                              produk hukum            sepenuhnya     penerapan dan penegakan
                                 seluruh lembaga dan                               pusat dan daerah,       prioritas/     hukum oleh seluruh
                                 aparat hukum                                      pengembangan            program        lembaga dan aparat
                                                                                   kapasitas               nasional       hukum” di dukung dengan
                                                                                   kelembagaan hukum                      program-program di
                                                                                   dan kualitas aparatur                  daerah yang terdapat di
                                                                                   hukum, serta                           dalam Prioritas Rencana
                                                                                   peningkatan kesadaran                  Pembangunan Jangka
                                                                                   masyarakat dalam                       Menengah Daerah yaitu
                                                                                   rangka meningkatkan                    Peningkatan sinkronisasi,
                                                                                   kepastian hukum                        harmonisasi produk-
                                                                                                                          produk hukum pusat dan
                                                                                                                          daerah, pengembangan
                                                                                                                          kapasitas kelembagaan
                                                                                                                          hukum dan kualitas
                                                                                                                          aparatur hukum, serta
                                                                                                                          peningkatan kesadaran
                                                                                                                          masyarakat
                              Data Kependudukan
                               Penetapan Nomor                                            -               ADA program    Meski tidak terdapat pada
                                 Induk Kependudukan                                                        daerah yang    prioritas pembangunan di
                                 (NIK) dan                                                                 mendukung      daerah pada prioritas
                                 pengembangan Sistem                                                       sepenuhnya     pembangunan daerah
                                 Informasi dan                                                             prioritas/     jangka panjang, namun
                                 Administrasi                                                              program        pada program penataan
                                 Kependudukan (SIAK)                                                       nasional       administrasi
                                 dengan aplikasi                                                                          kependudukan dalam
                                 pertama pada kartu                                                                       kewenangan urusan
                                 tanda penduduk                                                                           daerah mendukung
                                 selambat-lambatnya                                                                       program aksi nasional
                                 pada 2011                                                                                ” Penetapan Nomor Induk
                                                                                                                          Kependudukan (NIK) dan
                                                                                                                          pengembangan Sistem



                                                                                                                                                      100
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014                   RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013              Analisis          Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi             Prioritas Pembangunan          Program                    Kualitatif          Analisis Kualitatif
                                                                                                                                       Informasi dan Administrasi
                                                                                                                                       Kependudukan (SIAK)
                                                                                                                                       dengan aplikasi pertama
                                                                                                                                       pada kartu tanda
                                                                                                                                       penduduk selambat-
                                                                                                                                       lambatnya pada 2011”
                                                                                                                                       yang menunjukkan bahwa
                                                                                                                                       di propinsi Jawa Tengah
                                                                                                                                       mendukung keberhasilan
                                                                                                                                       program nasional
                                                                                                                                       mengenai kependudukan
                                                                                             Penataan
                                                                                              Administrasi
                                                                                              Kependudukan
      Dari berbagai program prioritas yang ada di Jawa Tengah dukungan propinsi Jawa Tengah terhadap prioritas nasional ”REFORMASI BIROKRASI DAN TATA
      KELOLA dapat disimpulkan berdasarkan adanya prioritas di daerah yang mendukung setiap program/aksi nasional, meskipun dalam program/aksi nasional
      Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, di dalam prioritas daerah tidak ditemukan namun pada kenyataannya di Propnsi Jawa sudah terdapat
      berbagai peraturan dan komisi pemilihan umum untuk mendukung keberhasilan pemilihan kepala daerah. Dari 7 program, yang sesuai dengan yang ada di Jawa
      Tengah sebanak 4, dan 3 diantaranya tidak ada.
2     PRIORITAS 2. PENDIDIKAN                                  Ada, yaitu pada :
                                                                PRIORITAS 1:
                                                                  MEWUJUDKAN
                                                                  SUMBER DAYA
                                                                  MANUSIA DAN
                                                                  MASYARAKAT
                                                                  YANG
                                                                  BERKUALITAS,
                                                                  BERIMAN DAN
                                                                  BERTAQWA
                                                                  KEPADA TUHAN
                                                                  YANG MAHA ESA,
                                                                  CERDAS, SEHAT,
                                                                  SERTA
                                                                  BERBUDAYA
                                                                Kewenangan Urusan
                                                                  Wajib Pendidikan
                                     Peningkatan Angka                                    Peningkatan                ADA program     Pada program/aksi
                                       Partisipasi Murni                                      pemerataan akses         daerah yang     nasional “Peningkatan
                                       (APM) pendidikan                                       dan mutu                 mendukung       Angka Partisipasi Murni




                                                                                                                                                                    101
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014         RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013          Analisis        Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi   Prioritas Pembangunan           Program               Kualitatif        Analisis Kualitatif
                                  dasar                                       pendidikan dengan       sepenuhnya       (APM) pendidikan dasar, di
                                                                              menitikberatkan pada    prioritas/       Jawa Tengah memiliki
                                                                              pendidikan dasar -      program          prioritas program yang
                                                                              pendidikan menengah     nasional         serupa yaitu pada prioritas
                                                                              dan peningkatan                          Rencana Pembangunan
                                                                              relevansi kurikulum                      Jangka Menengah Daerah,
                                                                              pendidikan dengan                        yaitu pada program
                                                                              perkembangan Iptek                       Peningkatan pemerataan
                                                                              serta jenjang                            akses dan mutu
                                                                              pendidikan yang lebih                    pendidikan dan
                                                                              tinggi dengan                            peningkatan relevansi
                                                                              didukung pangsa                          kurikulum pendidikan,
                                                                              pasar kerja dan                          serta di dukung adanya
                                                                              sarana/prasarana                         program pendidikan dasar
                                                                              yang memadai, tanpa                      dan pendidikan nonformal
                                                                              diskriminasi usia,
                                                                              kelompok dan jenis
                                                                              kelamin
                                                                            Pendidikan Dasar
                                                                            Pendidikan Non
                                                                              Formal dan Informal.
                                 APM pendidikan                            Peningkatan              ADA program      Prioritas program yang ada
                                  setingkat SMP                               pemerataan akses        daerah yang      di daerah mendukung
                                                                              dan mutu                mendukung        program/aksi nasional, hal
                                                                              pendidikan dengan       sepenuhnya       tersebut ditunjukkan
                                                                              menitikberatkan pada    prioritas/       dengan program di daerah
                                                                              pendidikan dasar -      program          yang sejalan dengan
                                                                              pendidikan menengah     nasional         program nasional “APM
                                                                              dan peningkatan                          pendidikan setingkat
                                                                              relevansi kurikulum                      SMP”, Hal terdapat pada
                                                                              pendidikan dengan                        program Peningkatan
                                                                              perkembangan Iptek                       pemerataan akses dan
                                                                              serta jenjang                            mutu pendidikan dan
                                                                              pendidikan yang lebih                    peningkatan relevansi
                                                                              tinggi dengan                            kurikulum pendidikan,
                                                                              didukung pangsa                          selain itu juga terdapat
                                                                              pasar kerja dan                          pada program pendidikan
                                                                              sarana/prasarana                         menengah dan pendidikan
                                                                              yang memadai, tanpa                      nonformal




                                                                                                                                                     102
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014               RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013         Analisis        Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi         Prioritas Pembangunan           Program              Kualitatif       Analisis Kualitatif
                                                                                    diskriminasi usia,
                                                                                    kelompok dan jenis
                                                                                    kelamin
                                                                                  Pendidikan Menengah
                                                                                  Pendidikan Non
                                                                                    Formal dan Informal
                                 Angka Partisipasi                               Peningkatan              ADA program      Pada program/aksi
                                  Kasar (APK)                                       pemerataan akses        daerah yang      nasional ” Angka
                                  pendidikan setingkat                              dan mutu                mendukung        Partisipasi Kasar (APK)
                                  SMA                                               pendidikan dengan       sepenuhnya       pendidikan setingkat SMA”
                                                                                    menitikberatkan pada    prioritas/       di dukung adanya program
                                                                                    pendidikan dasar -      program          di Propinsi Jawa Tengah
                                                                                    pendidikan menengah     nasional         yaitu Peningkatan
                                                                                    dan peningkatan                          pemerataan akses dan
                                                                                    relevansi kurikulum                      mutu pendidikan dan
                                                                                    pendidikan dengan                        peningkatan relevansi
                                                                                    perkembangan Iptek                       kurikulum pendidikan, dan
                                                                                    serta jenjang                            di dukung adanya
                                                                                    pendidikan yang lebih                    Program pendidikan
                                                                                    tinggi dengan                            menengah dan pendidikan
                                                                                    didukung pangsa                          nonformal
                                                                                    pasar kerja dan
                                                                                    sarana/prasarana
                                                                                    yang memadai, tanpa
                                                                                    diskriminasi usia,
                                                                                    kelompok dan jenis
                                                                                    kelamin
                                                                                  Pendidikan Menengah
                                                                                  Pendidikan Non
                                                                                    Formal dan Informal
                                 Pemantapan/rasionalis                                       -             TIDAK ADA        BOS sudah dilaksankan di
                                  asi implementasi BOS                                                      program daerah   Jawa Tengah, meskipun
                                                                                                            yang             tidak tercantum dalam
                                                                                                            mendukung        RPJMD, namun pada
                                                                                                            prioritas/       kenyataannya BOS sudah
                                                                                                            program          dilaksanakan di Jawa
                                                                                                            nasional         Tengah




                                                                                                                                                         103
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014                RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013        Analisis       Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi          Prioritas Pembangunan          Program              Kualitatif      Analisis Kualitatif
                                Penurunan harga buku                                        -             TIDAK ADA                    -
                                  standar di tingkat                                                       program daerah
                                  sekolah dasar dan                                                        yang
                                  menengah sebesar 30-                                                     mendukung
                                  50% selambat-                                                            prioritas/
                                  lambatnya 2012 dan                                                       program
                                                                                                           nasional
                                 Penyediaan                                         Pengembangan         ADA program      Meskipun tidak sama
                                  sambungan internet                                  kelembagaan dan      daerah yang      persis dengan prioritas
                                  ber-content pendidikan                              peningkatan          mendukung        pembangunan nasional,
                                  ke sekolah tingkat                                  pelayanan            sepenuhnya       program nasional
                                  menengah selambat-                                  perpustakaan         prioritas/       “Penyediaan sambungan
                                  lambatnya 2012 dan                                  sebagai sarana       program          internet ber-content
                                  terus diperluas ke                                  penyebaran           nasional         pendidikan ke sekolah
                                  tingkat sekolah dasar;                              informasi, ilmu                       tingkat menengah
                                                                                      pengetahuan, hasil                    selambat-lambatnya 2012
                                                                                      penelitian, dan                       dan terus diperluas ke
                                                                                      penemuan lainnya                      tingkat sekolah dasar”juga
                                                                                      kepada masyarakat                     menjadi prioritas
                                                                                                                            pembangunan di Jawa
                                                                                                                            Tengah, hal tersebut
                                                                                                                            terdapat pada Prioritas
                                                                                                                            Pembangunan Daerah
                                                                                                                            Rencana Pembangunan
                                                                                                                            Jangka Menengah Daerah
                                                                                                                            pada program
                                                                                                                            Pengembangan
                                                                                                                            kelembagaan dan
                                                                                                                            peningkatan pelayanan
                                                                                                                            perpustakaan
                              Akses Pendidikan Tinggi
                               Peningkatan APK                                               -            ADA program      Program Nasional
                                 pendidikan tinggi                                                         daerah yang      “Peningkatan APK
                                                                                                           mendukung        pendidikan tinggi”
                                                                                                           sepenuhnya       memperoleh dukungan
                                                                                                           prioritas/       dengan adanya program
                                                                                                           program          fasilitasi pendidikan tinggi
                                                                                                           nasional         di daerah




                                                                                                                                                           104
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014               RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013          Analisis       Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi         Prioritas Pembangunan          Program                Kualitatif      Analisis Kualitatif
                                                                                  Fasilitasi Pendidikan
                                                                                    Tinggi
                              Metodologi
                               Penerapan metodologi                                 Peningkatan             ADA program    Meskipun tidak sama
                                 pendidikan yang tidak                                pemerataan akses        daerah yang    persis, pada prioritas
                                 lagi berupa pengajaran                               dan mutu                mendukung      program di daerah yaitu
                                 demi kelulusan ujian                                 pendidikan dengan       sepenuhnya     pada prioritas Rencana
                                 (teaching to the test)                               menitikberatkan pada    prioritas/     Pembangunan Jangka
                                                                                      pendidikan dasar -      program        Menengah Daerah, pada
                                                                                      pendidikan menengah     nasional       program peningkatan
                                                                                      dan peningkatan                        pemerataan akses dan
                                                                                      relevansi kurikulum                    mutu pendidikan dan
                                                                                      pendidikan dengan                      peningkatan relevansi
                                                                                      perkembangan Iptek                     kurikulum pendidikan
                                                                                      serta jenjang                          menunjukkan bahwa
                                                                                      pendidikan yang lebih                  program di daerah
                                                                                      tinggi dengan                          mendukung program/aksi
                                                                                      didukung pangsa                        nasional ” Penerapan
                                                                                      pasar kerja dan                        metodologi pendidikan
                                                                                      sarana/prasarana                       yang tidak lagi berupa
                                                                                      yang memadai, tanpa                    pengajaran demi kelulusan
                                                                                      diskriminasi usia,                     ujian (teaching to the test)”
                                                                                      kelompok dan jenis
                                                                                      kelamin
                                                                                     Peningkatan kualitas
                                                                                      dan penerapan hasil
                                                                                      penelitian serta
                                                                                      pengembangan Iptek
                                                                                      yang berbasis pada
                                                                                      peningkatan jejaring
                                                                                      penelitian sehingga
                                                                                      mampu mendorong
                                                                                      berkembangnya
                                                                                      teknologi madya di
                                                                                      berbagai bidang
                              Pengelolaan
                               Pemberdayaan peran                                            -               ADA program    Program nasional
                                 kepala sekolah                                                               daerah yang    “Pemberdayaan peran
                                 sebagai manajer                                                              mendukung      kepala sekolah sebagai




                                                                                                                                                             105
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014                  RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013           Analisis       Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi            Prioritas Pembangunan          Program                 Kualitatif        Analisis Kualitatif
                                  sistem pendidikan                                                             sepenuhnya       manajer system
                                  yang unggul                                                                   prioritas/       pendidikanyang unggul”
                                                                                                                program          memperoleh dukungan
                                                                                                                nasional         dari daerah dengan
                                                                                                                                 adanya program
                                                                                                                                 manajemen pelayanan
                                                                                                                                 pendidikan
                                                                                       Manajemen
                                                                                        Pelayanan Pendidikan
                                  Revitalisasi peran                                           -               TIDAK ADA                    -
                                   pengawas sekolah                                                             program daerah
                                   sebagai entitas quality                                                      yang
                                   assurance                                                                    mendukung
                                                                                                                prioritas/
                                                                                                                program
                                                                                                                nasional
                                 Mendorong aktivasi                                            -               TIDAK ADA                    -
                                  peran Komite Sekolah                                                          program daerah
                                  untuk menjamin                                                                yang
                                  keterlibatan pemangku                                                         mendukung
                                  kepentingan dalam                                                             prioritas/
                                  proses pembelajaran,                                                          program
                                  dan Dewan Pendidikan                                                          nasional
                                  di tingkat Kabupaten                                                          nasional
                               Kurikulum
                                Penataan ulang                                        Peningkatan             ADA program      Untuk program/aksi
                                  kurikulum sekolah                                     pemerataan akses        daerah yang      nasional ” Penataan ulang
                                                                                        dan mutu                mendukung        kurikulum sekolah ” di
                                                                                        pendidikan dengan       sepenuhnya       dukung sepenuhnya
                                                                                        menitikberatkan pada    prioritas/       oleh prioritas
                                                                                        pendidikan dasar -      program          pembangunan di Jawa
                                                                                        pendidikan menengah     nasional         Tengah, hal tersebut
                                                                                        dan peningkatan                          terdapat pada program
                                                                                        relevansi kurikulum                      peningkatan pemerataan
                                                                                        pendidikan dengan                        akses dan mutu
                                                                                        perkembangan Iptek                       pendidikan dan
                                                                                        serta jenjang                            peningkatan relevansi
                                                                                        pendidikan yang lebih                    kurikulum pendidikan
                                                                                        tinggi dengan




                                                                                                                                                             106
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014                    RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013               Analisis          Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi              Prioritas Pembangunan           Program                    Kualitatif         Analisis Kualitatif
                                                                                         didukung pangsa
                                                                                         pasar kerja dan
                                                                                         sarana/prasarana
                                                                                         yang memadai, tanpa
                                                                                         diskriminasi usia,
                                                                                         kelompok dan jenis
                                                                                         kelamin
                                  Kualitas
                                   Peningkatan kualitas                                     Peningkatan              ADA program        Meskipun tidak sama
                                     guru, pengelolaan dan                                    pemerataan akses         daerah yang        persis, namun di dalam
                                     layanan sekolah                                          dan mutu                 mendukung          prioritas pembangunan
                                                                                              pendidikan dengan        sepenuhnya         daerah Rencana
                                                                                              menitikberatkan pada     prioritas/         Pembangunan Jangka
                                                                                              pendidikan dasar -       program            Menengah Daerah
                                                                                              pendidikan menengah      nasional           juga memiliki program
                                                                                              dan peningkatan                             yang mendukung
                                                                                              relevansi kurikulum                         program/aksi nasional ”
                                                                                              pendidikan dengan                           Peningkatan kualitas guru,
                                                                                              perkembangan Iptek                          pengelolaan dan layanan
                                                                                              serta jenjang                               sekolah ”, yaitu terdapat
                                                                                              pendidikan yang lebih                       pada program peningkatan
                                                                                              tinggi dengan                               pemerataan akses dan
                                                                                              didukung pangsa                             mutu pendidikan dan
                                                                                              pasar kerja dan                             peningkatan relevansi
                                                                                              sarana/prasarana                            kurikulum pendidikan,
                                                                                              yang memadai, tanpa                         selain itu di dukung
                                                                                              diskriminasi usia,                          adanya program
                                                                                              kelompok dan jenis                          Peningkatan Mutu
                                                                                              kelamin                                     Pendidik dan Tenaga
                                                                                                                                          Kependidikan dan
                                                                                                                                          Manajemen Pelayanan
                                                                                                                                          Pendidikan
                                                                                             Peningkatan Mutu
                                                                                              Pendidik dan Tenaga
                                                                                              Kependidikan
                                                                                           Manajemen
                                                                                              Pelayanan Pendidikan
      Dari 14 program/aksi nasional, setidaknya terdapat 10 program/aksi nasional yang memperoleh dukungan dari prioritas program yang ada di Propinsi Jawa Tengah,
      dimana dalam 10 program tersebut di dukung secara penuh maupun hanya termaktub sebagian, namun bisa disimpulkan bahwa pada prioritas pembangunan




                                                                                                                                                                       107
                  RPJM Nasional Tahun 2010-2014                RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013              Analisis          Penjelasan terhadap
No.
       Prioritas Pembangunan            Program Aksi         Prioritas Pembangunan            Program                  Kualitatif         Analisis Kualitatif
      nasional yaitu PRIORITAS PENDIDIKAN, di dukung prioritas pembangunan dan program di Jawa Tengah, lebih dari 50% dari berbagai program yang terdapat pada
      prioritas pembangunan nasional PENDIDIKAN,di dukung dengan program-program di Jawa Tengah
3     PRIORITAS 3 : KESEHATAN                                Ada, yaitu pada :
                                                              PRIORITAS 1:
                                                                 MEWUJUDKAN
                                                                 SUMBER DAYA
                                                                 MANUSIA DAN
                                                                 MASYARAKAT
                                                                 YANG
                                                                 BERKUALITAS,
                                                                 BERIMAN DAN
                                                                 BERTAQWA
                                                                 KEPADA TUHAN
                                                                 YANG MAHA ESA,
                                                                 CERDAS, SEHAT,
                                                                 SERTA
                                                                 BERBUDAYA
                                                              Kewenangan Urusan
                                                                 Wajib Kesehatan
                                                              Kewenangan Urusan
                                                                 Wajib Keluarga
                                                                 Berencana dan
                                                                 Keluarga Sejahtera
                                 Kesehatan Masyarakat
                                  Pelaksanaan Program                                Peningkatan                 ADA program        Terdapat program di
                                      Kesehatan Preventif                                pemerataan,               daerah yang        daerah yang mendukung
                                      Terpadu                                            jangkauan, dan mutu mendukung                program/aksi nasional ”
                                                                                         pelayanan kesehatan       sepenuhnya         Pelaksanaan Program
                                                                                         masyarakat dan            prioritas/         Kesehatan Preventif
                                                                                         pelayanan kesehatan       program            Terpadu”, yaitu pada
                                                                                         perseorangan/rujukan      nasional           program Peningkatan
                                                                                         yang didukung oleh                           pemerataan, jangkauan,
                                                                                         persebaran sarana                            dan mutu pelayanan
                                                                                         prasarana,                                   kesehatan masyarakat
                                                                                         pengembangan                                 dan pelayanan kesehatan
                                                                                         profesionalisme dan                          perseorangan/rujukan dan
                                                                                         kompetensi tenaga                            kompetensi tenaga
                                                                                         kesehatan yang                               kesehatan yang memadai
                                                                                         memadai dan                                  dan berkualitas, serta




                                                                                                                                                                 108
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014              RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013         Analisis         Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi        Prioritas Pembangunan          Program               Kualitatif        Analisis Kualitatif
                                                                                   berkualitas, serta                      mampu menjangkau
                                                                                   mampu menjangkau                        masyarakat miskin, selain
                                                                                   masyarakat miskin                       itu di dukung dengan
                                                                                   melalui jaminan                         adanya program
                                                                                   pemeliharaan                            pencegahan dan
                                                                                   kesehatan masyarakat                    penanggulangan penyakit
                                                                                 Pencegahan Dan
                                                                                   Penanggulangan
                                                                                   Penyakit
                              Keluarga Berencana
                               Peningkatan kualitas                               Peningkatan dan         ADA program    Meskipun tidak sama
                                 dan jangkauan layanan                              pengembangan sistem     daerah yang    persis, namun program
                                 KB melalui 23.500                                  pengendalian laju       mendukung      Nasional “Peningkatan
                                 klinik pemerintah dan                              pertumbuhan             sepenuhnya     kualitas dan jangkauan
                                 swasta selama 2010-                                penduduk dan            prioritas/     layanan KB melalui 23.500
                                 2014                                               pengaturan              program        klinik pemerintah dan
                                                                                    persebarannya melalui   nasional       swasta selama 2010-2014”
                                                                                    fasilitasi program KB                  Di dukung oleh Provinsi
                                                                                    dan transmigrasi                       Jawa Tengah melalui
                                                                                                                           program Peningkatan dan
                                                                                                                           pengembangan sistem
                                                                                                                           pengendalian laju
                                                                                                                           pertumbuhan penduduk
                                                                                                                           dan pengaturan
                                                                                                                           persebarannya,
                                                                                                                           meskipun tidak sama
                                                                                                                           persis, namun memiliki
                                                                                                                           konten yang sama, selain
                                                                                                                           itu hal tersebut juga
                                                                                                                           termuat di dalam program
                                                                                                                           di jawa tengah, yaitu
                                                                                                                           Pelayanan Keluarga
                                                                                                                           Berencana dan
                                                                                                                           Pembinaan peran serta
                                                                                                                           masyarakat dalam
                                                                                                                           pelayanan KB Mandiri
                                                                                   Pelayanan Keluarga
                                                                                    Berencana;
                                                                                   Pembinaan peran serta




                                                                                                                                                       109
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014                   RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013               Analisis          Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi             Prioritas Pembangunan          Program                     Kualitatif         Analisis Kualitatif
                                                                                        masyarakat dalam
                                                                                        pelayanan KB Mandiri
                                 Obat
                                  Pemberlakuan Daftar                                                 -               TIDAK ADA                     -
                                     Obat Esensial Nasional                                                            program daerah
                                     sebagai dasar                                                                     yang
                                     pengadaan obat di                                                                 mendukung
                                     seluruh Indonesia dan                                                             prioritas/
                                     pembatasan harga                                                                  program
                                     obat generik bermerek                                                             nasional
                                     pada 2010
                                 Asuransi Kesehatan
                                 Nasional
                                  Penerapan Asuransi                                                  -               TIDAK ADA                     -
                                     Kesehatan Nasional                                                                program daerah
                                     untuk seluruh keluarga                                                            yang
                                     miskin dengan                                                                     mendukung
                                     cakupan 100% pada                                                                 prioritas/
                                     2011 dan diperluas                                                                program
                                     secara bertahap untuk                                                             nasional
                                     keluarga Indonesia
                                     lainnya antara 2012-
                                     2014
      Dari keempat program/aksi nasional, hanya 2 yang di dukung secara penuh (yang ada di Propinsi Jawa Tengah), jadi hanya 50% dukungan yang diberikan Propinsi
      Jawa Tengah kepada prioritas pembangunan nasional
      KESEHATAN, sedangkan 2 program/aksi nasional lainnya tidak termuat di dalam program ataupun prioritas di Jawa Tengah
4     PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN                  Ada
                                                                PRIORITAS 1:
                                                                   MEWUJUDKAN
                                                                   SUMBER DAYA
                                                                   MANUSIA DAN
                                                                   MASYARAKAT
                                                                   YANG
                                                                   BERKUALITAS,
                                                                   BERIMAN DAN
                                                                   BERTAQWA
                                                                   KEPADA TUHAN
                                                                   YANG MAHA ESA,
                                                                   CERDAS, SEHAT,




                                                                                                                                                                    110
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014               RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013         Analisis        Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi         Prioritas Pembangunan          Program               Kualitatif       Analisis Kualitatif
                                                              SERTA
                                                              BERBUDAYA
                                                           PRIORITAS 6 :
                                                              MEWUJUDKAN
                                                              KEHIDUPAN
                                                              MASYARAKAT
                                                              YANG
                                                              SEJAHTERA,
                                                              AMAN, DAMAI
                                                              DAN BERSATU
                                                              DALAM WADAH
                                                              NEGARA
                                                              KESATUAN
                                                              REPUBLIK
                                                              INDONESIA (NKRI),
                                                              DIDUKUNG
                                                              DENGAN
                                                              KEPASTIAN
                                                              HUKUM DAN
                                                              PENEGAKAN HAM
                                                              SERTA KEADILAN
                                                              DAN KESETARAAN
                                                              GENDER
                                                           Kewenangan Urusan
                                                              Wajib Koperasi dan
                                                              Usaha Kecil
                                                              Menengah
                              Bantuan Sosial Terpadu
                               Integrasi program                                            -              TIDAK ADA        Meskipun tidak termuat di
                                 perlindungan sosial                                                        program daerah   dalam Prioritas
                                 berbasis keluarga yang                                                     yang             Pembangunan Daerah
                                 mencakup program                                                           mendukung        Rencana Jangka
                                 Bantuan Langsung                                                           prioritas/       Menengah Daerah
                                 Tunai                                                                      program          namun pada kenyataannya
                                                                                                            nasional         bantuan langsung tunai
                                                                                                                             sudah diterapkan di
                                                                                                                             propinsi Jawa Tengah
                                 Bantuan pangan,                                   Peningkatan kualitas   ADA program      Meskipun tidak sama
                                  jaminan sosial bidang                              dan ketahanan          daerah yang      persis, namun di dalam




                                                                                                                                                         111
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014               RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013            Analisis        Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi         Prioritas Pembangunan           Program                 Kualitatif         Analisis Kualitatif
                                  kesehatan, beasiswa                               keluarga dalam            mendukung        Prioritas Pembangunan
                                  bagi anak keluarga                                rangka menuju             sepenuhnya       Daerah Provinsi Jawa
                                  berpendapatan rendah,                             keluarga kecil, bahagia   prioritas/       Tengah
                                  Pendidikan Anak Usia                              dan sejahtera melalui     program          mendukung adanya
                                  Dini (PAUD), dan                                  penyadaran dan            nasional         program/aksi nasional ini,
                                  Parenting Education                               penggerakan                                yaitu pada program
                                  mulai 2010 dan                                    masyarakat                                 Peningkatan kualitas dan
                                  program keluarga                                Peningkatan kualitas                        ketahanan keluarga, selain
                                  harapan diperluas                                 dan profesionalitas                        itu juga terdapat dalam
                                  menjadi program                                   penanganan                                 program peningkatan
                                  nasional mulai 2011-                              Penyandang                                 kualitas dan
                                  2012                                              Masalah                                    profesionalitas
                                                                                    Kesejahteraan Sosial                       penanganan Penyandang
                                                                                    (PMKS) dan                                 Masalah Kesejahteraan
                                                                                    penanganan                                 Sosial (PMKS) dan
                                                                                    penduduk usia lanjut                       penanganan penduduk
                                                                                    melalui peningkatan                        usia lanjut
                                                                                    partisipasi sosial dan
                                                                                    kesetiakawanan sosial
                                                                                    masyarakat serta
                                                                                    peningkatan kapasitas
                                                                                    kelembagaan dan
                                                                                    sumber daya aparatur
                                                                                    pelaksana
                                                                                  Pengembangan dan
                                                                                    peningkatan
                                                                                    pemberdayaan
                                                                                    perempuan melalui
                                                                                    kesetaraan dan
                                                                                    keadilan gender
                                                                                    dalam berbagai
                                                                                    bidang kehidupan
                                                                                    serta perlindungan
                                                                                    anak dan remaja
                                                                                    sesuai dengan
                                                                                    norma-norma agama
                                                                                    dan falsafah
                                                                                    Pancasila serta
                                                                                    peraturan
                                                                                    perundangan



                                                                                                                                                            112
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014             RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013        Analisis        Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi       Prioritas Pembangunan          Program              Kualitatif       Analisis Kualitatif
                               PNPM Mandiri
                                Penambahan                                                -             TIDAK ADA        Meskipun tidak termuat di
                                  anggaran PNPM                                                          program daerah   dalam RPJMD, namun
                                  Mandiri                                                                yang             dalam kenyataannya
                                                                                                         mendukung        PNPM mandiri sudah
                                                                                                         prioritas/       diterapkan di Provinsi
                                                                                                         program          Jawa Tengah
                                                                                                         nasional
                              Kredit Usaha Rakyat
                              (KUR)
                               Pelaksanaan                                       Penguatan Kapasitas   ADA program      Program/aksi nasional
                                 penyempurnaan                                     Kelembagaan           daerah yang      “Pelaksanaan
                                 mekanisme penyaluran                              Koperasi dan UMKM     mendukung        penyempurnaan
                                 KUR mulai 2010 dan                               Penguatan dan         sepenuhnya       mekanisme penyaluran
                                 perluasan cakupan                                 Pengembangan          prioritas/       KUR mulai 2010 dan
                                 KUR mulai 2011                                    Permodalan dan        program          perluasan cakupan KUR
                                                                                   Jaringan Kemitraan    nasional         mulai 2011” di dukung
                                                                                   Usaha KSP/USP -                        program yang ada di Jawa
                                                                                   Koperasi                               Tengah, program-program
                                                                                                                          tersebut meliputi
                                                                                                                          Penguatan Kapasitas
                                                                                                                          Kelembagaan Koperasi
                                                                                                                          dan UMKM dan Penguatan
                                                                                                                          dan Pengembangan
                                                                                                                          Permodalan dan Jaringan
                                                                                                                          Kemitraan Usaha
                                                                                                                          KSP/USP-Koperasi,
                                                                                                                          meskipun tidak sama
                                                                                                                          persis namun, memiliki
                                                                                                                          esensi yang sama
                              Tim Penanggulangan
                              Kemiskinan
                               Revitalisasi Komite                                        -             TIDAK ADA                    -
                                 Nasional                                                                program daerah
                                 Penanggulangan                                                          yang
                                 Kemiskinan di bawah                                                     mendukung
                                 koordinasi Wakil                                                        prioritas/
                                 Presiden                                                                program
                                                                                                         nasional




                                                                                                                                                      113
                 RPJM Nasional Tahun 2010-2014                     RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013               Analisis       Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan               Program Aksi           Prioritas Pembangunan              Program                Kualitatif       Analisis Kualitatif
      Dari kelima program/aksi nasional, namun hanya 2 saja yang memperoleh dukungan dari Propinsi Jwa Tengah, sedangkan 3 program/aksi nasional lain tidak
      menjadi program ataupun prioritas di Jawa Tengah, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk prioritas pembangunan nasional PENANGGULANGAN
      KEMISKINAN, tidak di dukung program ataupun prioritas pembangunan di Jawa tengah
5     PRIORITAS 5 : PROGRAM AKSI DIBIDANG PANGAN                Ada, yaitu pada :
                                                                 PRIORITAS 2:
                                                                     MEWUJUDKAN
                                                                     PEREKONOMIAN
                                                                     DAERAH YANG
                                                                     BERBASIS PADA
                                                                     POTENSI
                                                                     UNGGULAN
                                                                     DAERAH DENGAN
                                                                     DUKUNGAN
                                                                     REKAYASA
                                                                     TEKNOLOGI
                                                                     DANBERORIENTAS
                                                                     I PADA EKONOMI
                                                                     KERAKYATAN
                                                                 PRIORITAS 4:
                                                                     MEWUJUDKAN
                                                                     PENGELOLAAN
                                                                     SUMBER DAYA
                                                                     ALAM DAN
                                                                     LINGKUNGAN
                                                                     HIDUP YANG
                                                                     OPTIMAL DENGAN
                                                                     TETAP MENJAGA
                                                                     KELESTARIAN
                                                                     FUNGSINYA
                                                                     DALAM
                                                                     MENOPANG
                                                                     KEHIDUPAN
                                                                     (TAMBAHAN)
                                                                 PRIORITAS 5:
                                                                     MEWUJUDKAN
                                                                     KUALITAS DAN
                                                                     KUANTITAS
                                                                     PRASARANA DAN
                                                                     SARANA YANG
                                                                     MENUNJANG



                                                                                                                                                                  114
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014             RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013         Analisis       Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi       Prioritas Pembangunan          Program               Kualitatif      Analisis Kualitatif
                                                            PENGEMBANGAN
                                                            WILAYAH,
                                                            PENYEDIAAN
                                                            PELAYANAN
                                                            DASAR, DAN
                                                            PERTUMBUHAN
                                                            EKONOMI DAERAH
                                                         Kewenangan Urusan
                                                            Wajib Ketahanan
                                                            Pangan
                                                         Kewenangan Urusan
                                                            Wajib Pekerjaan
                                                            Umum
                                                         Kewenangan Urusan
                                                            Pilihan Pertanian
                              Lahan, Pengembangan
                              Kawasan dan Tata Ruang
                              Pertanian
                               Penataan regulasi                                 Pengembangan dan        ADA program    Untuk program/aksi
                                 untuk menjamin                                    peningkatan kualitas    daerah yang    nasional ” Penataan
                                 kepastian hukum atas                              penataan ruang          mendukung      regulasi untuk menjamin
                                 lahan pertanian,                                  melalui peningkatan     sepenuhnya     kepastian hukum atas
                                                                                   efektivitas dan peran   prioritas/     lahan pertanian”,
                                                                                   RTRWP Jawa              program        memperoleh dukungan
                                                                                   Tengah dan RTRW         nasional       dari program atupun
                                                                                   Kabupaten/Kota                         prioritas pembangunan di
                                                                                   sebagai matra ruang                    daerah, hal tersebut
                                                                                   pembangunan daerah,                    termuat di dalam program
                                                                                   peningkatan dan                        Pengembangan dan
                                                                                   optimalisasi                           peningkatan kualitas
                                                                                   pemanfaatan ruang,                     penataan ruang,
                                                                                   peningkatan                            optimalisasi pemanfaatan
                                                                                   konsistensi                            ruang, peningkatan
                                                                                   pemanfaatan ruang                      konsistensi pemanfaatan
                                                                                   sesuai dengan daya                     ruang dan penerapan
                                                                                   dukungnya dan                          pengendalian
                                                                                   penerapan                              pemanfaatan ruang,
                                                                                   pengendalian                           selain itu di dukung
                                                                                   pemanfaatan ruang                      dengan adanya program




                                                                                                                                                     115
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014                 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013           Analisis       Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi           Prioritas Pembangunan           Program                Kualitatif       Analisis Kualitatif
                                                                                      terutama pada                             Pengembangan Agribisnis,
                                                                                      kawasan lindung                           yang terdapat pada
                                                                                      dan sawah lestari                         kewenangan urusan wajib
                                                                                      didukung                                  pertanian
                                                                                      kelembagaan serta
                                                                                      peran serta
                                                                                      masyarakat
                                                                                    Pengembangan
                                                                                      Agribisnis
                                 Pengembangan areal                                Perbaikan dan               ADA program    Meskipun tidak sama
                                  pertanian baru seluas                               peningkatan kualitas       daerah yang    persis, namun pada
                                  2 juta hektar,                                      sumber daya alam           mendukung      program/aksi nasional
                                  penertiban serta                                    dan lingkungan hidup       sepenuhnya     Pengembangan areal
                                  optimalisasi                                        serta pemulihan daya       prioritas      pertanian baru seluas 2
                                  penggunaan lahan                                    dukung lingkungan          pembangunan    juta hektar, penertiban
                                  terlantar                                           melalui                    nasional       serta optimalisasi
                                                                                      pengembangan                              penggunaan lahan
                                                                                      kelembagaan,                              terlantar, di dukung oleh
                                                                                      kawasan pesisir dan                       prioritas pembangunan
                                                                                      laut, rehabilitasi lahan                  daerah, yaitu terdapat
                                                                                      kritis dan terlantar                      pada program Perbaikan
                                                                                      secara terpadu yang                       dan peningkatan kualitas
                                                                                      berbasis ekosistem                        sumber daya alam dan
                                                                                      Daerah Aliran Sungai                      lingkungan hidup serta
                                                                                      (DAS) serta                               pemulihan daya dukung
                                                                                      pengembalian fungsi                       lingkungan
                                                                                      kawasan lindung
                              Infrastruktur
                               Pembangunan dan                                         Peningkatan             ADA program    Program/aksi nasional ini
                                  pemeliharaan sarana                                    penyediaan fasilitas    daerah yang    di dukung secara penuh
                                  transportasi dan                                       umum prasarana dan      mendukung      oleh Propinsi Jawa
                                  angkutan, pengairan,                                   sarana transportasi     sepenuhnya     Tengah, hal tersebut
                                  jaringan listrik, serta                                melalui pembangunan     prioritas/     termuat di dalam program
                                  teknologi komunikasi                                   jalan dan jembatan,     program        Peningkatan penyediaan
                                  dan sistem informasi                                   peningkatan jalan dan   nasional       fasilitas umum prasarana
                                  nasional yang                                          penggantian jembatan,                  dan sarana transportasi,
                                  melayani daerah-                                       pemeliharaan jalan                     Pengembangan
                                  daerah sentra produksi                                 dan jembatan untuk                     manajemen pelabuhan
                                  pertanian demi                                         meningkatkan                           dan infrastruktur




                                                                                                                                                            116
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014               RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013       Analisis         Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi         Prioritas Pembangunan           Program            Kualitatif        Analisis Kualitatif
                                  peningkatan kuantitas                             aksesibilitas wilayah                 penunjang,
                                  dan kualitas produksi                             serta pengembangan                    Pengembangan dan
                                  serta kemampuan                                   jaringan transportasi                 peningkatan sarana
                                  pemasarannya;                                     antar wilayah yang                    prasarana serta
                                                                                    mengutamakan                          pengelolaan
                                                                                    pelayanan transportasi                telekomunikasi dan
                                                                                    yang terjangkau                       Peningkatan rasio
                                                                                  Pengembangan                           elektrifikasi dan kualitas
                                                                                    manajemen                             layanan energi listrik
                                                                                    pelabuhan dan                         kepada masyarakat, selain
                                                                                    infrastruktur                         itu dukungn dan
                                                                                    penunjang untuk                       Pengembangan dan
                                                                                    mendorong kelancaran                  pengelolaan jaringan
                                                                                    arus barang dan                       irigasi, rawa serta
                                                                                    penumpang dengan                      jaringan pengairan lainnya
                                                                                    tidak
                                                                                    mengesampingkan
                                                                                    pelabuhan yang
                                                                                    berada diluar kawasan
                                                                                    andalan
                                                                                  Pengembangan dan
                                                                                    peningkatan sarana
                                                                                    prasarana serta
                                                                                    pengelolaan
                                                                                    telekomunikasi yang
                                                                                    mampu mendukung
                                                                                    pertumbuhan
                                                                                    perekonomian daerah
                                                                                    melalui peningkatan
                                                                                    cakupan layanan dan
                                                                                    kemudahan akses bagi
                                                                                    masyarakat luas,
                                                                                    pengembangan
                                                                                    kelembagaan dan
                                                                                    peraturan-
                                                                                    peraturannya terkait
                                                                                    dengan keamanan,
                                                                                    kerahasiaan, privasi
                                                                                    dan integritas
                                                                                    informasi serta



                                                                                                                                                       117
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014             RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013           Analisis       Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi       Prioritas Pembangunan            Program               Kualitatif      Analisis Kualitatif
                                                                                  peningkatan peran
                                                                                  telekomunikasi yang
                                                                                  menunjang
                                                                                  penyelenggaraan
                                                                                  telematika
                                                                                Peningkatan rasio
                                                                                  elektrifikasi dan
                                                                                  kualitas layanan
                                                                                  energi listrik kepada
                                                                                  masyarakat melalui
                                                                                  perluasan cakupan
                                                                                  layanan bagi
                                                                                  masyarakat
                                                                                  perdesaan, serta
                                                                                  pemenuhan energi
                                                                                  listrik untuk industri
                                                                                  yang ada melalui
                                                                                  perluasan jaringan
                                                                                  distribusi serta
                                                                                  penelitian dan
                                                                                  pengembangan untuk
                                                                                  pemanfaatan sumber
                                                                                  listrik alternatif yang
                                                                                  aman dan ramah
                                                                                  lingkungan
                                                                                3) Pengembangan
                                                                                  dan pengelolaan
                                                                                  jaringan irigasi, rawa
                                                                                  serta jaringan
                                                                                  pengairan lainnya
                              Penelitian dan
                              Pengembangan
                               Peningkatan upaya                                   Peningkatan dan         ADA program    Pada program/aksi ”
                                 penelitian dan                                      pengembangan            daerah yang    Peningkatan upaya
                                 pengembangan bidang                                 produk dan              mendukung      penelitian dan
                                 pertanian yang mampu                                produktivitas           sepenuhnya     pengembangan bidang
                                 menciptakan benih                                   pertanian, perikanan,   prioritas/     pertanian yang mampu
                                 unggul dan hasil                                    kelautan, dan           program        menciptakan benih unggul
                                 peneilitian lainnya                                 kehutanan yang          nasional       dan hasil peneilitian
                                                                                                                            lainnya menuju kualitas



                                                                                                                                                       118
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014                  RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013          Analisis        Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi            Prioritas Pembangunan          Program                Kualitatif        Analisis Kualitatif
                                  menuju kualitas dan                                  bertumpu pada                            dan produktivitas hasil
                                  produktivitas hasil                                  sistem agribisnis                        pertanian nasional yang
                                  pertanian nasional                                   guna mempertahankan                      tinggi” memperoleh
                                  yang tinggi;                                         swasembada dan                           dukungan dari Provinsi di
                                                                                       ketahanan pangan                         Jawa Tengah yaitu pada
                                                                                     Peningkatan kualitas                      Peningkatan dan
                                                                                       dan diversifikasi                        pengembangan produk
                                                                                       produk, pemanfaatan                      dan produktivitas
                                                                                       teknologi tepat guna,                    pertanian, perikanan,
                                                                                       dan peningkatan                          kelautan, dan kehutanan
                                                                                       sarana prasarana                         dan juga Peningkatan
                                                                                       pendukung pengolah                       kualitas dan diversifikasi
                                                                                       hasil pertanian,                         produk, pemanfaatan
                                                                                       Kelautan dan                             teknologi tepat guna, dan
                                                                                       Perikanan dan                            peningkatan sarana
                                                                                       kehutanan                                prasarana pendukung
                                                                                                                                pengolah hasil pertanian,
                                                                                                                                Kelautan dan Perikanan
                                                                                                                                dan kehutanan, Selain itu
                                                                                                                                di dukung pula dengan
                                                                                                                                adanya program
                                                                                                                                Pengembangan
                                                                                                                                Diversifikasi dan Pola
                                                                                                                                Konsumsi Pangan, pada
                                                                                                                                kewenangan urusan wajib
                                                                                                                                di bidang ketahanan
                                                                                                                                pangan
                                                                                       Pengembangan
                                                                                        Diversifikasi dan Pola
                                                                                        Konsumsi Pangan
                               Investasi, Pembiayaan,
                               dan Subsidi
                                Dorongan untuk                                        Peningkatan dan          ADA program    Program/aksi nasional
                                   investasi pangan,                                    pengembangan peran       daerah yang    ” Dorongan untuk investasi
                                   pertanian, dan industri                              UMKM dalam               mendukung      pangan, pertanian, dan
                                   perdesaan berbasis                                   pemenuhan kebutuhan      sepenuhnya     industri perdesaan
                                   produk lokal oleh                                    pasar domestik dan       prioritas/     berbasis produk lokal oleh
                                   pelaku usaha dan                                     berorientasi ekspor,     program        pelaku usaha dan
                                   pemerintah,                                          serta pengembangan       nasional       pemerintah, penyediaan
                                   penyediaan                                           kewirausahaan untuk                     pembiayaan yang



                                                                                                                                                             119
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014            RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013        Analisis        Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi      Prioritas Pembangunan          Program              Kualitatif        Analisis Kualitatif
                                  pembiayaan yang                                mendorong daya saing                   terjangkau” di dukung oleh
                                  terjangkau                                   pengembangan                            prioritas dan program di
                                                                                 struktur                               Jawa Tengah, yang
                                                                                 perekonomian                           terdapat pada program
                                                                                 daerah melalui                         Peningkatan dan
                                                                                 pengembangan                           pengembangan peran
                                                                                 potensi dan produk                     UMKM dan Peningkatan
                                                                                 unggulan daerah yang                   dan pengembangan
                                                                                 berorientasi ekspor                    struktur perekonomian
                                                                                 dan memiliki daya                      daerah, selain itu di
                                                                                 saing tinggi yang                      dukung oleh program
                                                                                 didukung sektor hulu                   Peningkatan
                                                                                 dan hilir.                             Kesejahteraan Petani
                                                                               Peningkatan
                                                                                 Kesejahteraan Petani
                              Pangan dan Gizi
                               Peningkatan kualitas                             Peningkatan            ADA program    Program/aksi nasional di
                                 gizi dan                                         ketahanan pangan       daerah yang    bidang pangan dan gizi ”
                                 keanekaragaman                                   melalui                mendukung      Peningkatan kualitas gizi
                                 pangan melalui                                   pengembangan           sepenuhnya     dan keanekaragaman
                                 peningkatan pola                                 ketersediaan           prioritas/     pangan melalui
                                 pangan harapan                                   cadangan pangan        program        peningkatan pola pangan
                                                                                  masyarakat, daerah,    nasional       harapan” di dukung
                                                                                  dan perbaikan                         sepenuhnya oleh prioritas
                                                                                  distribusi pangan                     dan program yang di Jawa
                                                                                                                        Tengah, yaitu pada
                                                                                                                        program Peningkatan
                                                                                                                        ketahanan pangan, dan di
                                                                                                                        dukung dengan adanya
                                                                                                                        program Peningkatan
                                                                                                                        Ketahanan Pangan dan
                                                                                                                        Peningkatan Mutu dan
                                                                                                                        Keamanan Pangan
                                                                                 Peningkatan
                                                                                  Ketahanan Pangan
                                                                                 Peningkatan Mutu dan
                                                                                  Keamanan Pangan
                              Adaptasi Perubahan
                              Iklim




                                                                                                                                                     120
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014                  RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013            Analisis         Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi            Prioritas Pembangunan           Program                 Kualitatif         Analisis Kualitatif
                                Pengambilan langkah-                                Pengembangan dan           ADA program       Meskipun tidak sama
                                  langkah kongkrit terkait                             peningkatan kearifan      daerah yang       persis namun, pada
                                  adaptasi dan antisipasi                              lokal/tradisional         mendukung         program/aksi nasional ”
                                  sistem pangan dan                                    masyarakat,               sepenuhnya        Pengambilan langkah-
                                  pertanian terhadap                                   peningkatan kualitas      prioritas/        langkah kongkrit terkait
                                  perubahan iklim                                      SDM dan                   program           adaptasi dan antisipasi
                                                                                       kelembagaan aparatur      nasional          sistem pangan dan
                                                                                       maupun masyarakat,                          pertanian terhadap
                                                                                       serta pengembangan                          perubahan iklim”,
                                                                                       dan penerapan                               memperoleh dukungan
                                                                                       teknologi tepat guna                        dari Propinsi Jawa
                                                                                       dalam pencegahan                            Tengah, yaitu pada
                                                                                       bencana dan                                 program Pengembangan
                                                                                       mewujudkan                                  dan peningkatan kearifan
                                                                                       kelestarian                                 lokal/tradisional
                                                                                       lingkungan hidup                            masyarakat, peningkatan
                                                                                                                                   kualitas SDM dan
                                                                                                                                   kelembagaan aparatur
                                                                                                                                   maupun masyarakat,
                                                                                                                                   serta pengembangan dan
                                                                                                                                   penerapan teknologi
                                                                                                                                   tepat guna, selain itu di
                                                                                                                                   dukung dengan program
                                                                                                                                   Pengembangan
                                                                                                                                   Diversifikasi dan Pola
                                                                                                                                   Konsumsi Pangan
                                                                                              Pengembangan
                                                                                               Diversifikasi dan Pola
                                                                                               Konsumsi Pangan
      Dari berbagai program/aksi nasional yang ada pada prioritas pembangunan nasional PROGRAM AKSI DIBIDANG PANGAN, semua program/aksinya memperoleh
      dukungan penuh dari prioritas ataupun program yang ada di Propinsi di Jawa Tengah, jadi dapat disimpulkan Propinsi Jawa Tengah mendukung secara penuh
      prioritas pembangunan nasional ini
6     PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR                               Ada, yaitu pada :
                                                                 PRIORITAS 5:
                                                                    MEWUJUDKAN
                                                                    KUALITAS DAN
                                                                    KUANTITAS
                                                                    PRASARANA DAN
                                                                    SARANA YANG
                                                                    MENUNJANG



                                                                                                                                                               121
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014               RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013           Analisis       Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi         Prioritas Pembangunan          Program                 Kualitatif      Analisis Kualitatif
                                                              PENGEMBANGAN
                                                              WILAYAH,
                                                              PENYEDIAAN
                                                              PELAYANAN
                                                              DASAR, DAN
                                                              PERTUMBUHAN
                                                              EKONOMI DAERAH
                                                           Kewenangan Urusan
                                                              Wajib Pekerjaan
                                                              Umum
                                                           Kewenangan Urusan
                                                              Wajib Penataan
                                                              Ruang
                                                           Kewenangan Urusan
                                                              Wajib Perencanaan
                                                              Pembangunan
                                                           Kewenangan Urusan
                                                              Wajib Perhubungan
                              Tanah dan tata ruang
                               Konsolidasi kebijakan                               Pembangunan dan           ADA program    Pada program/aksi
                                 penanganan dan                                      pengembangan              daerah yang    nasional ” Konsolidasi
                                 pemanfaatan tanah                                   cakupan penerapan         mendukung      kebijakan penanganan dan
                                 untuk kepentingan                                   penatagunaan              sepenuhnya     pemanfaatan tanah untuk
                                 umum secara                                         pertanahan,               prioritas/     kepentingan umum secara
                                 menyeluruh di bawah                                 pemanfaatan dan           program        menyeluruh di bawah satu
                                 satu atap dan                                       pengendalian              nasional       atap dan pengelolaan tata
                                 pengelolaan tata ruang                              pertanahan secara                        ruang secara terpadu ” di
                                 secara terpadu                                      merata dan                               dukung secara penuh oleh
                                                                                     berkeadilan                              Propinsi Jawa Tengah,
                                                                                     mendasarkan pada                         yaitu pada program
                                                                                     RTRW dan                                 Pembangunan dan
                                                                                     peningkatan cakupan                      pengembangan cakupan
                                                                                     pelayanan                                penerapan penatagunaan
                                                                                     administrasi                             pertanahan, pemanfaatan
                                                                                     pertanahan                               dan pengendalian
                                                                                    dan peningkatan                          pertanahan,
                                                                                     kualitas penataan                        Pengembangan dan
                                                                                     ruang melalui                            peningkatan kualitas
                                                                                     peningkatan efektivitas                  penataan ruang dan




                                                                                                                                                          122
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014         RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013      Analisis        Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi   Prioritas Pembangunan          Program            Kualitatif       Analisis Kualitatif
                                                                              dan peran RTRWP                      Peningkatan pemerataan
                                                                              Jawa Tengah dan                      dan keserasian
                                                                              RTRW                                 pembangunan antar
                                                                              Kabupaten/Kota                       wilayah Pantura-Tengah-
                                                                              sebagai matra ruang                  Pansela, selain itu di
                                                                              pembangunan daerah,                  dukung dengan adanya
                                                                              peningkatan dan                      program Perencanaan
                                                                              optimalisasi                         Tata Ruang dan
                                                                              pemanfaatan ruang,                   Pemanfaatan Ruang dan
                                                                              peningkatan                          Pengendalian Tata Ruang
                                                                              konsistensi
                                                                              pemanfaatan ruang
                                                                              sesuai dengan daya
                                                                              dukungnya dan
                                                                              penerapan
                                                                              pengendalian
                                                                              pemanfaatan ruang
                                                                              terutama pada
                                                                              kawasan lindung dan
                                                                              sawah lestari
                                                                              didukung
                                                                              kelembagaan serta
                                                                              peran serta
                                                                              masyarakat
                                                                            pemerataan dan
                                                                              keserasian
                                                                              pembangunan antar
                                                                              wilayah Pantura-
                                                                              Tengah-Pansela yang
                                                                              mendasarkan
                                                                              karateristik potensi
                                                                              dan kesesuaian
                                                                              dengan RTRW melalui
                                                                              peningkatan kerja
                                                                              sama pembangunan
                                                                              kawasan strategis,
                                                                              peningkatan fungsi
                                                                              perkotaan, percepatan
                                                                              pembangunan
                                                                              perdesaan, dan



                                                                                                                                             123
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014               RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013          Analisis       Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi         Prioritas Pembangunan           Program               Kualitatif      Analisis Kualitatif
                                                                                    percepatan
                                                                                    pembangunan
                                                                                    infrastruktur wilayah
                                                                                  Perencanaan Tata
                                                                                    Ruang (Kewenangan
                                                                                    Urusan Wajib
                                                                                    Penataan Ruang)
                                                                                  Pemanfaatan Ruang
                                                                                    dan Pengendalian Tata
                                                                                    Ruang
                              Perhubungan:
                               Pembangunan jaringan                                Peningkatan              ADA program    Meskipun tidak sama
                                 prasarana dan                                       penyediaan fasilitas     daerah yang    persis, namun
                                 penyediaan sarana                                   umum prasarana dan       mendukung      program/aksi nasional ini
                                 transportasi antarmoda                              sarana transportasi      sepenuhnya     memperoleh dukungan
                                 dan antarpulau yang                                 melalui pembangunan      prioritas      dari Provinsi Jawa Tengah
                                 terintegrasi sesuai                                 jalan dan jembatan,      pembangunan    dnegan adanya program-
                                 dengan Sistem                                       peningkatan jalan dan    nasional       program Peningkatan
                                 Transportasi Nasional                               penggantian jembatan,                   penyediaan fasilitas umum
                                 dan Cetak Biru                                      pemeliharaan jalan                      prasarana dan sarana
                                 Transportasi                                        dan jembatan untuk                      transportasi,
                                 Multimoda dan                                       meningkatkan                            Pengembangan
                                 penurunan tingkat                                   aksesibilitas wilayah                   manajemen pelabuhan
                                 kecelakaan                                          serta pengembangan                      dan infrastruktur
                                 transportasi sehingga                               jaringan transportasi                   penunjang dan
                                 pada 2014 lebih kecil                               antar wilayah yang                      Pengembangan dan
                                 dari 50% keadaan saat                               mengutamakan                            peningkatan sarana
                                 ini;                                                pelayanan transportasi                  prasarana bandara dan
                                                                                     yang terjangkau.                        fasilitas penunjang, Selain
                                                                                    Pengembangan                            itu di dukung dengan
                                                                                     manajemen                               adanya program-program
                                                                                     pelabuhan dan                           lain yang meliputi
                                                                                     infrastruktur                           Pembangunan Jalan dan
                                                                                     penunjang untuk                         Jembatan, Rehabilitasi /
                                                                                     mendorong                               Pemeliharaan Jalan dan
                                                                                     kelancaran arus                         Jembatan, Peningkatan
                                                                                     barang dan                              Jalan dan Penggantian
                                                                                     penumpang dengan                        Jembatan, Peningkatan
                                                                                     tidak                                   Sarana dan Prasarana
                                                                                                                             Kebinamargaan,



                                                                                                                                                           124
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014          RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013      Analisis       Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi    Prioritas Pembangunan           Program           Kualitatif       Analisis Kualitatif
                                                                               mengesampingkan                      Peningkatan Sarana dan
                                                                               pelabuhan yang                       Prasarana
                                                                               berada diluar kawasan                Kebinamargaan,
                                                                               andalan.                             Peningkatan prasarana
                                                                             Pengembangan dan                      dan sarana perkotaan dan
                                                                               peningkatan sarana                   perdesaan dan
                                                                               prasarana bandara                    kewenangan urusan wajib
                                                                               dan fasilitas                        Perhubungan, yang
                                                                               penunjang untuk                      meliputi Pengembangan
                                                                               melayani                             Perhubungan Darat,
                                                                               penerbangan                          Pengembangan
                                                                               domestik maupun                      Perhubungan Laut
                                                                               internasional dengan                 Darat dan Pengembangan
                                                                               tetap memperhatikan                  Perhubungan Udara
                                                                               keselamatan dan                      Darat
                                                                               kenyamanan
                                                                               penerbangan.
                                                                             Pembangunan Jalan
                                                                               dan Jembatan
                                                                             Rehabilitasi /
                                                                               Pemeliharaan Jalan
                                                                               dan Jembatan
                                                                             Peningkatan Jalan
                                                                               dan Penggantian
                                                                               Jembatan
                                                                             Peningkatan Sarana
                                                                               dan Prasarana
                                                                               Kebinamargaan
                                                                             Peningkatan
                                                                               prasarana dan sarana
                                                                               perkotaan dan
                                                                               perdesaan
                                                                             Pengembangan
                                                                               Perhubungan Darat
                                                                             Pengembangan
                                                                               Perhubungan Laut
                                                                             Pengembangan
                                                                               Perhubungan Udara
                              Pengendalian banjir:



                                                                                                                                               125
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014             RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013           Analisis         Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi       Prioritas Pembangunan           Program                Kualitatif        Analisis Kualitatif
                                Penyelesaian                                   Pengembangan dan          ADA program      Pada program/aksi
                                  pembangunan                                     peningkatan fungsi       daerah yang      nasional ” Penyelesaian
                                  prasarana                                       sarana prasarana         mendukung        pembangunan prasarana
                                  pengendalian banjir                             sumberdaya air untuk     sepenuhnya       pengendalian banjir”
                                                                                  mendukung aktivitas      prioritas/       memperoleh dukungan
                                                                                  produksi, memenuhi       program          secara penuh Propinsi
                                                                                  kebutuhan air baku,      nasional         Jawa Tengah, program
                                                                                  pengendalian banjir                       aksi ini juga merupakan
                                                                                  dan kekeringan serta                      prioritas pembangunan di
                                                                                  peningkatan                               Jawa Tengah, hal tersebut
                                                                                  partisipasi masyarakat                    terdapat pada program
                                                                                  dalam pengelolaan                         Pengembangan dan
                                                                                  sumber daya air.                          peningkatan fungsi
                                                                                                                            sarana prasarana
                                                                                                                            sumberdaya air, serta di
                                                                                                                            dukung oleh program-
                                                                                                                            program Perencanaan
                                                                                                                            Pembangunan Daerah
                                                                                                                            Rawan, Pengembangan
                                                                                                                            dan pengelolaan jaringan
                                                                                                                            irigasi, rawa serta
                                                                                                                            jaringan
                                                                                                                            pengairan lainnya,
                                                                                                                            Penyediaan dan
                                                                                                                            pengelolaan air baku,
                                                                                                                            Pengembangan,
                                                                                                                            pengelolaan dan
                                                                                                                            konservasi sungai, danau
                                                                                                                            dan sumber daya
                                                                                                                            air lainnya dan
                                                                                                                            Pengendalian banjir dan
                                                                                                                            pengamanan pantai dan
                                                                                                                            Peningkatan kinerja
                                                                                                                            pengelolaan air minum dan
                                                                                                                            sanitasi
                                                                                   Perencanaan
                                                                                    Pembangunan Daerah
                                                                                    Rawan Bencana
                                                                                   Pengembangan dan
                                                                                    pengelolaan jaringan



                                                                                                                                                        126
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014                     RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013             Analisis          Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi               Prioritas Pembangunan          Program                   Kualitatif         Analisis Kualitatif
                                                                                          irigasi, rawa serta
                                                                                          jaringan pengairan
                                                                                          lainnya.
                                                                                        Penyediaan dan
                                                                                          pengelolaan air baku.
                                                                                        Pengembangan,
                                                                                          pengelolaan dan
                                                                                          konservasi sungai,
                                                                                          danau dan sumber
                                                                                          daya air lainnya
                                                                                          Pengendalian banjir
                                                                                          dan pengamanan
                                                                                          pantai
                                                                                        Peningkatan kinerja
                                                                                          pengelolaan air
                                                                                          minum dan sanitasi
                                  Transportasi perkotaan
                                   Perbaikan sistem dan                                              -               ADA program        Program/aksi nasional ini
                                     jaringan transportasi di                                                         daerah yang        memperoleh dukungan
                                     4 kota besar (Jakarta,                                                           mendukung          dari Propinsi Jawa
                                     Bandung, Surabaya,                                                               sepenuhnya         Tengah, hal tersebut
                                     Medan)                                                                           prioritas/         terdapat pada program
                                                                                                                      program            Peningkatan prasarana
                                                                                                                      nasional           dan sarana perkotaan dan
                                                                                                                                         perdesaan.
                                                                                           Peningkatan
                                                                                            prasarana dan sarana
                                                                                            perkotaan dan
                                                                                            perdesaan
      Berdasarkan berbagai program/aksi nasional di atas dan dukungan program-program dan prioritas Propinsi Jawa Tengah terhadap program/aksi tersebut, dapat di
      simpulkan bahwa Propinsi Jawa Tengah mendukung secara penuh prioritas pembangunan nasional INFRASTRUKTUR, hal tersebut di tunjukkan dengan berbagai
      program dan prioritas yang mendukung program-program/aksi di dalamnya (100%)
7     PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA            Ada, yaitu pada :
                                                                PRIORITAS 3:
                                                                  MEWUJUDKAN
                                                                  KEHIDUPAN
                                                                  POLITIK DAN
                                                                  TATA
                                                                  PEMERINTAHAN




                                                                                                                                                                     127
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014         RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013   Analisis     Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi   Prioritas Pembangunan          Program         Kualitatif    Analisis Kualitatif
                                                        YANG BAIK
                                                        (GOOD
                                                        GOVERNANCE),
                                                        DEMOKRATIS,
                                                        DAN
                                                        BERTANGGUNG
                                                        JAWAB,
                                                        DIDUKUNG OLEH
                                                        KOMPETENSI DAN
                                                        PROFESIONALITAS
                                                        APARATUR,
                                                        BEBAS DARI
                                                        PRAKTEK
                                                        KORUPSI, KOLUSI
                                                        DAN NEPOTISME
                                                        (KKN), SERTA
                                                        PENGEMBANGAN
                                                        JEJARING
                                                     PRIORITAS 6 :
                                                        MEWUJUDKAN
                                                        KEHIDUPAN
                                                        MASYARAKAT
                                                        YANG
                                                        SEJAHTERA,
                                                        AMAN, DAMAI
                                                        DAN BERSATU
                                                        DALAM WADAH
                                                        NEGARA
                                                        KESATUAN
                                                        REPUBLIK
                                                        INDONESIA (NKRI),
                                                        DIDUKUNG
                                                        DENGAN
                                                        KEPASTIAN
                                                        HUKUM DAN
                                                        PENEGAKAN HAM
                                                        SERTA KEADILAN
                                                        DAN KESETARAAN
                                                        GENDER
                              Kepastian hukum



                                                                                                                                       128
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014              RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013           Analisis        Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi        Prioritas Pembangunan           Program                Kualitatif       Analisis Kualitatif
                                Reformasi regulasi                              Peningkatan kualitas      ADA program      Program/aksi nasional
                                  secara bertahap di                               dan budaya kerja         daerah yang      “Reformasi regulasi secara
                                  tingkat nasional dan                             aparatur dalam           mendukung        bertahap di tingkat
                                  daerah                                           rangka menunjang         sepenuhnya       nasional dan daerah”
                                                                                   tata pengelolaan         prioritas/       memperoleh dukungan
                                                                                   pemerintahan yang        program          secara penuh dari Propinsi
                                                                                   baik                     nasional         Jawa Tengah, yaitu pada
                                                                                 Pengembangan                               program Peningkatan
                                                                                   sistem dan                                kualitas dan budaya
                                                                                   peningkatan kualitas                      kerja aparatur,
                                                                                   pelayanan publik                          Pengembangan sistem
                                                                                   melalui peningkatan                       dan peningkatan kualitas
                                                                                   sarana prasarana                          pelayanan publik dan
                                                                                   aparatur dan                              Pengembangan dan
                                                                                   kompetensi sesuai                         peningkatan proses
                                                                                   dengan kewenangan                         demokratisasi, politik, dan
                                                                                   berdasarkan Standar                       penegakan hukum serta
                                                                                   Pelayanan Minimal                         HAM, selain itu juga
                                                                                   (SPM) pada bidang                         terdapat dalam prioritas
                                                                                   pelayanan dasar                           keenam yang mencakup
                                                                                 Pengembangan dan                           Peningkatan kesadaran
                                                                                   peningkatan proses                        dan pengembangan
                                                                                   demokratisasi,                            budaya masyarakat
                                                                                   politik, dan                              maupun aparat dan
                                                                                   penegakan hukum                           Peningkatan kondisi
                                                                                   serta HAM melalui                         keamanan dan ketertiban
                                                                                   peningkatan
                                                                                   partisipasi dan
                                                                                   pendidikan politik
                                                                                   rakyat serta
                                                                                   profesionalisme aparat
                                                                                   dan penegak hukum
                                                                                 Kesadaran dan
                                                                                   pengembangan
                                                                                   budaya masyarakat
                                                                                   maupun aparat
                                                                                   dalam memahami
                                                                                   prinsip-prinsip dasar
                                                                                   hukum dan HAM
                                                                                   melalui



                                                                                                                                                           129
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014                   RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013              Analisis          Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi             Prioritas Pembangunan          Program                    Kualitatif         Analisis Kualitatif
                                                                                        pemasyarakatan dan
                                                                                        pendidikan hukum dan
                                                                                        HAM
                                                                                      Peningkatan kondisi
                                                                                        keamanan dan
                                                                                        ketertiban melalui
                                                                                        upaya menjaga
                                                                                        kerukunan sosial
                                                                                        kemasyarakatan yang
                                                                                        diselenggarakan
                                                                                        dengan
                                                                                        memperhatikan
                                                                                        kondisi wilayah,
                                                                                        penduduk, dan sosial
                                                                                        masyarakat dengan
                                                                                        mengutamakan
                                                                                        penegakan hukum dan
                                                                                        HAM
                                 Kebijakan
                                 ketenagakerjaan
                                  Sinkronisasi kebijakan                                  Peningkatan dan          ADA program        Meskipun tidak sama
                                     ketenagakerjaan dan                                    pengembangan             daerah yang        persis, program/aksi
                                     iklim usaha dalam                                      investasi dan akses      mendukung          nasional ” Sinkronisasi
                                     rangka memperluas                                      pasar untuk              sepenuhnya         kebijakan ketenagakerjaan
                                     penciptaan lapangan                                    mendorong                prioritas/         dan iklim usaha dalam
                                     kerja.                                                 pertumbuhan sektor       program            rangka memperluas
                                                                                            rill serta akselerasi    nasional           penciptaan lapangan
                                                                                            kinerja ekonomi                             kerja”, memperoleh
                                                                                            daerah dalam rangka                         dukungan dari Provinsi
                                                                                            memperluas                                  Jawa Tengah yaitu pada
                                                                                            kesempatan kerja dan                        program Peningkatan
                                                                                            penanggulangan                              dan pengembangan
                                                                                            kemiskinan                                  investasi dan akses
                                                                                                                                        pasar
      Dari berbagai dukungan yang diberikan Propinsi Jawa Tengah terhadap program/aksi nasional dapat disimpulkan bahwa Propinsi Jawa Tengah mendukung
      sepenuhnya prioritas pembangunan nasional IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA.
8     PRIORITAS 8 : ENERGI                                    Ada, yaitu pada :
                                                               PRIORITAS 5:
                                                                  MEWUJUDKAN




                                                                                                                                                                    130
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014              RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013            Analisis        Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi        Prioritas Pembangunan          Program                  Kualitatif       Analisis Kualitatif
                                                             KUALITAS DAN
                                                             KUANTITAS
                                                             PRASARANA DAN
                                                             SARANA YANG
                                                             MENUNJANG
                                                             PENGEMBANGAN
                                                             WILAYAH,
                                                             PENYEDIAAN
                                                             PELAYANAN
                                                             DASAR, DAN
                                                             PERTUMBUHAN
                                                             EKONOMI DAERAH
                              Energi alternatif
                               Peningkatan                                        Peningkatan rasio          ADA program     Program/aksi nasional
                                 pemanfaatan energi                                 elektrifikasi dan         daerah yang      yang berkenaan dengan
                                 terbarukan termasuk                                kualitas layanan          mendukung        energi alternatif ini
                                 energi alternatif                                  energi listrik kepada     sepenuhnya       memperoleh dukungan
                                 geothermal sehingga                                masyarakat melalui        prioritas/       dari prioritas
                                 mencapai 2.000 MW                                  perluasan cakupan         program          pembangunan di Jawa
                                 pada 2012 dan 5.000                                layanan bagi              nasional         Tengah, meskipun tidak
                                 MW pada 2014                                       masyarakat                                 sama persis namun secara
                                                                                    perdesaan, serta                           esensial sama, hal
                                                                                    pemenuhan energi                           tersebut termuat pada
                                                                                    listrik untuk industri                     program Peningkatan
                                                                                    yang ada melalui                           rasio elektrifikasi dan
                                                                                    perluasan jaringan                         kualitas layanan energi
                                                                                    distribusi serta                           listrik kepada masyarakat.
                                                                                    penelitian dan
                                                                                    pengembangan untuk
                                                                                    pemanfaatan sumber
                                                                                    listrik alternatif yang
                                                                                    aman dan ramah
                                                                                    lingkungan
                              Hasil ikutan dan turunan
                              minyak bumi/gas
                               Revitalisasi industri                                        -                TIDAK ADA        Program Nasional ini
                                 pengolah hasil                                                               program daerah   bersifat padat modal yang
                                 ikutan/turunan minyak                                                        yang             memerlukan dana yang
                                 bumi dan gas sebagai                                                         mendukung        cukup besar, sehingga
                                                                                                              prioritas/       tidak menjadi prioritas di



                                                                                                                                                            131
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014                  RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013              Analisis        Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi            Prioritas Pembangunan          Program                   Kualitatif        Analisis Kualitatif
                                  bahan baku industri                                                              program           Jawa Tengah
                                  tekstil, pupuk dan                                                               nasional
                                  industri hilir lainnya;
                               Konversi menuju
                               penggunaan gas
                                Perluasan program                                                                 TIDAK ADA         Jawa Tengah pada tahun
                                  konversi minyak tanah                                                            program daerah    2010 sudah dinyatakan
                                  ke gas sehingga                                                                  yang              sepenuhnya telah
                                  mencakup 42 juta                                                                 mendukung         melakukan konversi
                                  Kepala Keluarga pada                                                             prioritas/        minyak tanah ke gas.
                                  2010;                                                                            program           Sehingga meski tidak
                                                                                                                   nasional          tercantum dalam RPJMD
                                                                                                                                     tetaoui program nasional
                                                                                                                                     yang sifatnya mendesak
                                                                                                                                     maka tetap di dukung dan
                                                                                                                                     dilaksanakan di Jawa
                                                                                                                                     Tengah
                                    Penggunaan gas alam                                           -                TIDAK ADA        Program Nasional ini
                                     sebagai bahan bakar                                                            program daerah   sifatnya masih uji coba
                                     angkutan umum                                                                  yang             pada beberapa kota
                                     perkotaan di                                                                   mendukung        tertentu di Indonesia
                                     Palembang, Surabaya,                                                           prioritas/       sehingga belujm menjadi
                                     dan Denpasar                                                                   program          prioritas di Jawa Tengah
                                                                                                                    nasional
      Dari keempat program/aksi nasional, namun hanya satu yang meperoleh dukungan dari propinsi Jawa Tengah, sednagkan keempat lainnya tidak memperoleh
      dukungan
9     PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN                      Ada, yaitu pada :
      PENGELOLAAN BENCANA                                      PRIORITAS 4
                                                                 MEWUJUDKAN
                                                                 PENGELOLAAN
                                                                 SUMBER DAYA
                                                                 ALAM DAN
                                                                 LINGKUNGAN
                                                                 HIDUP YANG
                                                                 OPTIMAL DENGAN
                                                                 TETAP MENJAGA
                                                                 KELESTARIAN
                                                                 FUNGSINYA
                                                                 DALAM




                                                                                                                                                                132
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014              RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013             Analisis        Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi        Prioritas Pembangunan          Program                   Kualitatif       Analisis Kualitatif
                                                             MENOPANG
                                                             KEHIDUPAN
                                                          Kewenangan Urusan
                                                             Wajib Lingkungan
                                                             Hidup
                                                          Kewenangan Urusan
                                                             Pilihan Kehutanan
                              Perubahan iklim
                               Peningkatan                                                  -                 TIDAK ADA        Di Jawa Tengah tidak ada
                                 keberdayaan                                                                   program daerah   lahan gambut, sehingga
                                 pengelolaan lahan                                                             yang             program nasional memang
                                 gambut                                                                        mendukung        tidak tetap untuk Jawa
                                                                                                               prioritas/       Tengah
                                                                                                               program
                                                                                                               nasional
                                 Peningkatan hasil                                          -                 TIDAK ADA        Di Jawa Tengah tidak ada
                                  rehabilitasi seluas                                                          program daerah   lahan gambut, sehingga
                                  500,000 ha per tahun                                                         yang             program rehabilitasi lahan
                                                                                                               mendukung        gambut ditak menjadi
                                                                                                               prioritas/       prioritas Jawa Tengah
                                                                                                               program
                                                                                                               nasional
                                 Penekanan laju                                   Perbaikan dan              ADA program      Program/aksi nasional ini
                                  deforestasi secara                                peningkatan kualitas       daerah yang      memperoleh dukungan dari
                                  sungguh-sungguh                                   sumber daya alam dan       mendukung        propinsi Jawa Tengah,
                                                                                    lingkungan hidup serta     sepenuhnya       yaitu pada program
                                                                                    pemulihan daya             prioritas/       Perbaikan dan peningkatan
                                                                                    dukung lingkungan          program          kualitas sumber daya alam
                                                                                    melalui                    nasional         dan lingkungan hidup serta
                                                                                    pengembangan                                pemulihan daya dukung
                                                                                    kelembagaan,                                lingkungan dan Perbaikan
                                                                                    kawasan pesisir dan                         lingkungan hidup di
                                                                                    laut, rehabilitasi lahan                    wilayah pedesaan
                                                                                    kritis dan terlantar                        maupun perkotaan,
                                                                                    secara terpadu yang                         perbaikan tata air /
                                                                                    berbasis ekosistem                          hidrologi dan pelestarian
                                                                                    Daerah Aliran Sungai                        keanekaragaman hayati,
                                                                                    (DAS) serta                                 Rehabilitasi Hutan dan
                                                                                    pengembalian fungsi                         Lahan, Rehabilitasi,




                                                                                                                                                             133
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014              RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013         Analisis        Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi        Prioritas Pembangunan          Program               Kualitatif        Analisis Kualitatif
                                                                                   kawasan lindung.                        Perlindungan dan
                                                                                 Perbaikan lingkungan                     Konservasi Hutan,
                                                                                   hidup di wilayah                        Pengelolaan Ruang
                                                                                   pedesaan maupun                         Terbuka Hijau
                                                                                   perkotaan, perbaikan
                                                                                   tata air / hidrologi
                                                                                   dan pelestarian
                                                                                   keanekaragaman
                                                                                   hayati dalam rangka
                                                                                   perlindungan plasma
                                                                                   nuftah
                                                                                 Rehabilitasi Hutan
                                                                                   dan Lahan
                                                                                 Rehabilitasi,
                                                                                   Perlindungan dan
                                                                                   Konservasi Hutan
                                                                                 Pengelolaan Ruang
                                                                                   Terbuka Hijau (RTH)
                              Pengendalian Kerusakan
                              Lingkungan
                               Penurunan beban                                    Pengendalian beban      ADA program    Program/aksi ini
                                 pencemaran                                         cemaran lingkungan      daerah yang    memperoleh dukungan
                                 lingkungan melalui                                 yang diakibatkan oleh   mendukung      dari Propinsi Jawa
                                 pengawasan ketaatan                                usaha dan atau          sepenuhnya     Tengah, hal tersebut
                                 pengendalian                                       kegiatan UMKM dan       prioritas/     termuat pada program
                                 pencemaran air limbah                              Besar, pertanian,       program        Pengendalian beban
                                 dan emisi di 680                                   rumah tangga, rumah     nasional       cemaran lingkungan dan
                                 kegiatan industri dan                              sakit, hotel, dan                      Pengembangan dan
                                 jasa pada 2010 dan                                 transportasi serta                     peningkatan kualitas
                                 terus berlanjut                                    pengurangan resiko                     sistem pengendalian
                                                                                    pencemaran bahan-                      pencemaran dan
                                                                                    bahan berbahaya dan                    kerusakan lingkungan,
                                                                                    beracun (B-3) maupun                   Pengendalian Pencemaran
                                                                                    limbah B-3                             dan Perusakan
                                                                                   Pengembangan dan                       Lingkungan. Program
                                                                                    peningkatan kualitas                   penurunan beban cemaran
                                                                                    sistem pengendalian                    lingkungan di Jawa
                                                                                    pencemaran dan                         Tengah lebih dititik
                                                                                    kerusakan                              beratkan pada kegiatan di




                                                                                                                                                       134
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014                RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013             Analisis           Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi          Prioritas Pembangunan          Program                   Kualitatif           Analisis Kualitatif
                                                                                     lingkungan melalui                             pertanian, rumah tangga,
                                                                                     peningkatan                                    rumah sakit, hotel dan
                                                                                     kesadaran masyarakat                           transportasi, serta melalui
                                                                                     terhadap lingkungan,                           peningkatan kesadaran
                                                                                     penegakan hukum                                masyarakat terhadap
                                                                                     lingkungan dan                                 lingkungan, sehingga lebih
                                                                                     pengembangan                                   rinci dibandingkan program
                                                                                     teknologi ramah                                nasional
                                                                                     lingkungan berbasis
                                                                                     masyarakat
                                                                                   Pengendalian
                                                                                     Pencemaran dan
                                                                                     Perusakan
                                                                                     Lingkungan
                              Sistem Peringatan Dini
                               Penjaminan                                                     -                 TIDAK ADA                        -
                                  berjalannya fungsi                                                             program daerah
                                  Sistem Peringatan Dini                                                         yang
                                  Tsunami (TEWS) dan                                                             mendukung
                                  Sistem Peringatan Dini                                                         prioritas/progra
                                  Cuaca (MEWS) mulai                                                             m nasional
                                  2010 dan seterusnya,
                                  serta Sistem
                                  Peringatan Dini Iklim
                                  (CEWS) pada 2013
                              Penanggulangan
                              bencana
                               Peningkatan                                          Perbaikan dan              ADA program        Pada program/aksi
                                  kemampuan                                           peningkatan kualitas       daerah yang        nasional “Peningkatan
                                  penanggulangan                                      sumber daya alam dan       mendukung          kemampuan
                                  bencana                                             lingkungan hidup serta     sepenuhnya         penanggulangan
                                                                                      pemulihan daya             prioritas/         bencana”, memperoleh
                                                                                      dukung lingkungan          program            dukungan penuh dari
                                                                                      melalui                    nasional           Propinsi Jawa Tengah,
                                                                                      pengembangan                                  yaitu pada rehabilitasi
                                                                                      kelembagaan,                                  lahan kritis dan terlantar
                                                                                      kawasan pesisir dan                           secara terpadu,
                                                                                      laut, rehabilitasi lahan                      Pengembangan dan
                                                                                      kritis dan terlantar                          peningkatan kearifan




                                                                                                                                                                  135
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014         RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013       Analisis        Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi   Prioritas Pembangunan           Program            Kualitatif        Analisis Kualitatif
                                                                              secara terpadu yang                   lokal/tradisional
                                                                              berbasis ekosistem                    masyarakat, peningkatan
                                                                              Daerah Aliran Sungai                  kualitas SDM dan
                                                                              (DAS) serta                           kelembagaan aparatur
                                                                              pengembalian fungsi                   maupun masyarakat,
                                                                              kawasan lindung.                      serta pengembangan dan
                                                                            Pengembangan dan                       penerapan teknologi
                                                                              peningkatan kearifan                  tepat guna yang sejalan
                                                                              lokal/tradisional                     dengan program/aksi
                                                                              masyarakat,                           nasional, Pengembangan
                                                                              peningkatan kualitas                  Jasa Lingkungan
                                                                              SDM dan                               Kawasan-Kawasan
                                                                              kelembagaan aparatur                  Konservasi Laut dan
                                                                              maupun masyarakat,                    Hutan, Perlindungan dan
                                                                              serta pengembangan                    Konservasi Sumber Daya
                                                                              dan penerapan                         Alam, Rehabilitasi dan
                                                                              teknologi tepat guna                  Pemulihan Cadangan
                                                                              dalam pencegahan                      Sumber Daya Alam,
                                                                              bencana dan                           Pengembangan Kapasitas
                                                                              mewujudkan                            Pengelolaan Sumber
                                                                              kelestarian lingkungan                Daya Alam dan
                                                                              hidup.                                Lingkungan
                                                                                                                    Hidup, dan Peningkatan
                                                                                                                    Kualitas dan Akses
                                                                                                                    Informasi Sumber Daya
                                                                                                                    Alam dan LH
                                                                               Pengembangan Jasa
                                                                                Lingkungan
                                                                                Kawasan-Kawasan
                                                                                Konservasi Laut dan
                                                                                Hutan
                                                                               Perlindungan dan
                                                                                Konservasi Sumber
                                                                                Daya Alam
                                                                               Pengelolaan Ruang
                                                                                Terbuka Hijau (RTH)
                                                                               Rehabilitasi dan
                                                                                Pemulihan Cadangan
                                                                                Sumber Daya Alam




                                                                                                                                               136
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014                    RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013                Analisis       Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi              Prioritas Pembangunan                 Program              Kualitatif       Analisis Kualitatif
                                                                                            Pengembangan
                                                                                               Kapasitas
                                                                                               Pengelolaan Sumber
                                                                                               Daya Alam dan
                                                                                               Lingkungan Hidup
                                                                                            Peningkatan Kualitas
                                                                                               dan Akses Informasi
                                                                                               Sumber Daya Alam
                                                                                               dan LH
                                                                                            Rehabilitasi Hutan
                                                                                               dan Lahan
                                                                                            Rehabilitasi,
                                                                                               Perlindungan dan
                                                                                               Konservasi Hutan
                                                                                            Perlindungan dan
                                                                                               Konservasi Sumber
                                                                                               Daya Alam
      Dari 6 program/aksi nasional, hanya 3 diantaranya yang memperoleh dukungan dari propinsi Jawa Tengah, sedang yang lainnya tidak memperoleh dukungan baik
      berupa program maupun prioritas dari Propinsi Jawa Tengah, jadi dapat disimpulkan untuk prioritas pembangunan nasional LINGKUNGAN HIDUP DAN
      PENGELOLAAN BENCANA, hanya memperoleh dukungan dari Propinsi Jawa Tengah sebesar 50%
10    PRIORITAS 10 : DAERAH TERDEPEN, TERLUAR,
      TERTINGGAL DAN PASCA KONFLIK
                                                               Ada, yaitu pada :

                                                                PRIORITAS 5 :
                                                                 MEWUJUDKAN
                                                                 KUALITAS DAN
                                                                 KUANTITAS
                                                                 PRASARANA DAN
                                                                 SARANA YANG
                                                                 MENUNJANG
                                                                 PENGEMBANGAN
                                                                 WILAYAH,
                                                                 PENYEDIAAN
                                                                 PELAYANAN
                                                                 DASAR, DAN
                                                                 PERTUMBUHAN
                                                                 EKONOMI DAERAH




                                                                                                                                                                 137
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014                RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013         Analisis       Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi          Prioritas Pembangunan          Program               Kualitatif      Analisis Kualitatif
                                                            Kewenangan Urusan
                                                               Wajib Kesatuan
                                                               Bangsa dan Politik
                                                               Dalam Negeri
                              Kebijakan
                               Pelaksanaan kebijakan                                Peningkatan             ADA program    Program aksi/nasional
                                 khusus dalam bidang                                  pemerataan dan          daerah yang    ”Pelaksanaan kebijakan
                                 infrastruktur dan                                    keserasian              mendukung      khusus dalam bidang
                                 pendukung                                            pembangunan antar       sepenuhnya     infrastruktur dan
                                 kesejahteraan lainnya                                wilayah Pantura-        prioritas/     pendukung kesejahteraan
                                                                                      Tengah-Pansela yang     program        lainnya” memperoleh
                                                                                      mendasarkan             nasional       dukungan dari Provinsi
                                                                                      karateristik potensi                   Jawa Tengah, program
                                                                                      dan kesesuaian                         tersebut yaitu program
                                                                                      dengan RTRW melalui                    percepatan pembangunan
                                                                                      peningkatan kerja                      pedesaan, dan percepatan
                                                                                      sama pembangunan                       pembangunan infrastruktur
                                                                                      kawasan strategis,                     wilayah.
                                                                                      peningkatan fungsi
                                                                                      perkotaan, percepatan
                                                                                      pembangunan
                                                                                      perdesaan, dan
                                                                                      percepatan
                                                                                      pembangunan
                                                                                      infrastruktur wilayah
                              Keutuhan wilayah
                               Penyelesaian                                                  -               ADA program    Program/aksi nasional
                                 pemetaan wilayah                                                             daerah yang    “Penyelesaian pemetaan
                                 perbatasan RI dengan                                                         mendukung      wilayah perbatasan RI
                                 Malaysia, Papua                                                              sepenuhnya     dengan Malaysia, Papua
                                 Nugini, Timor Leste,                                                         prioritas/     Nugini, Timor Leste, dan
                                 dan Filipina pada 2010;                                                      program        Filipina pada 2010”
                                                                                                              nasional       memperoleh dukungan
                                                                                                                             dari Provinsi Jawa Tengah,
                                                                                                                             meskipun tidak sama
                                                                                                                             persis namun memiliki
                                                                                                                             esensi yang sama,
                                                                                                                             program tersebut meliputi
                                                                                                                             Pengembangan Wawasan




                                                                                                                                                          138
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014                 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013            Analisis        Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi           Prioritas Pembangunan          Program                  Kualitatif       Analisis Kualitatif
                                                                                                                                  Kebangsaan dan
                                                                                                                                  Kemitraan Pengembangan
                                                                                                                                  Wawasan Kebangsaan
                                                                                        Pengembangan
                                                                                         Wawasan
                                                                                         Kebangsaan
                                                                                        Kemitraan
                                                                                         Pengembangan
                                                                                         Wawasan
                                                                                         Kebangsaan
                                Daerah tertinggal
                                 Pengentasan paling                                             -                   TIDAK ADA                     -
                                   lambat 2014                                                                       program daerah
                                                                                                                     yang
                                                                                                                     mendukung
                                                                                                                     prioritas/
                                                                                                                     program
                                                                                                                     nasional
      Dari dukungan yang diberikan Propinsi Jawa Tengah terhadap program/aksi nasional nampak jelas bahwa Propinsi Jawa Tengah tidak mendukung prioritas
      pembangunan nasional DAERAH TERDEPEN, TERLUAR , TERTINGGAL DAN PASCA KONFLIK, karena dari 3 program aksi ketiga-tiganya tidak memperoleh
      dukungan dari Prioritas Pembangunan Daerah Rencana Jangka Panjang, dan hanya satu program/aksi saja yang memperoleh dukungan dari program dalam
      kewenangan urusan wajib Propinsi Jawa Tengah
11    PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN             Ada, yaitu pada :
      INOVASI TEKNOLOGI                                        PRIORITAS 4:
                                                                  MEWUJUDKAN
                                                                  PENGELOLAAN
                                                                  SUMBER DAYA
                                                                  ALAM DAN
                                                                  LINGKUNGAN
                                                                  HIDUP YANG
                                                                  OPTIMAL DENGAN
                                                                  TETAP MENJAGA
                                                                  KELESTARIAN
                                                                  FUNGSINYA
                                                                  DALAM
                                                                  MENOPANG
                                                                  KEHIDUPAN,
                                                               PRIORITAS 5 :
                                                                  MEWUJUDKAN




                                                                                                                                                           139
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014             RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013         Analisis       Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi       Prioritas Pembangunan          Program               Kualitatif      Analisis Kualitatif
                                                            KUALITAS DAN
                                                            KUANTITAS
                                                            PRASARANA DAN
                                                            SARANA YANG
                                                            MENUNJANG
                                                            PENGEMBANGAN
                                                            WILAYAH,
                                                            PENYEDIAAN
                                                            PELAYANAN
                                                            DASAR, DAN
                                                            PERTUMBUHAN
                                                            EKONOMI DAERAH
                                                         Kewenangan Urusan
                                                            Wajib Kebudayaan
                                                         Kewenangan Urusan
                                                            Wajib Perpustakaan
                              Perawatan
                               Penetapan dan                                     Pembinaan tradisi       ADA program    Program/aksi ” Penetapan
                                 pembentukan                                       dan Pengembangan        daerah yang    dan pembentukan
                                 pengelolaan terpadu                               Nilai Kekayaan dan      mendukung      pengelolaan terpadu untuk
                                 untuk pengelolaan                                 Keragaman Budaya        sepenuhnya     pengelolaan cagar
                                 cagar budaya                                                              prioritas/     budaya” memperoleh
                                                                                                           program        dukungan dari Provinsi
                                                                                                           nasional       Jawa Tengah yaitu pada
                                                                                                                          program Pembinaan
                                                                                                                          tradisi dan
                                                                                                                          Pengembangan Nilai
                                                                                                                          Kekayaan dan
                                                                                                                          Keragaman
                                                                                                                          Budaya
                                 Revitalisasi museum                             Pengembangan            ADA program    Program/aksi ini
                                  dan perpustakaan di                              budaya baca             daerah yang    memperoleh dukungan
                                  seluruh Indonesia                               Pembinaan dan           mendukung      dari Provinsi Jawa Tengah
                                  ditargetkan sebelum                              peningkatan kapasitas   sepenuhnya     yaitu pada program
                                  Oktober 2011                                     perpustakaan            prioritas/     Pengembangan budaya
                                                                                  Penyelamatan dan        program        baca, Pembinaan dan
                                                                                   pelestarian koleksi     nasional       peningkatan kapasitas
                                                                                   perpustakaan.                          perpustakan dan
                                                                                                                          Penyelamatan dan




                                                                                                                                                      140
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014               RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013        Analisis        Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi         Prioritas Pembangunan          Program              Kualitatif        Analisis Kualitatif
                                                                                                                            pelestarian koleksi
                                                                                                                            perpustakaan
                              Sarana
                               Penyediaan sarana                                           -              TIDAK ADA                     -
                                 yang memadai bagi                                                         program daerah
                                 pengembangan,                                                             yang
                                 pendalaman dan                                                            mendukung
                                 pagelaran seni budaya                                                     prioritas/
                                 di kota besar dan ibu                                                     program
                                 kota kabupaten                                                            nasional
                                 selambat-lambatnya
                                 Oktober 2012
                              Kebijakan
                               Peningkatan perhatian                                                      ADA program      Program/aksi
                                 dan kesertaan                                                             daerah yang      ” Peningkatan perhatian
                                 pemerintah dalam                                                          mendukung        dan kesertaan pemerintah
                                 program-program seni                                                      sepenuhnya       dalam program-program
                                 budaya yang diinisiasi                                                    prioritas/       seni budaya yang diinisiasi
                                 oleh masyarakat dan                                                       program          oleh masyarakat dan
                                 mendorong                                                                 nasional         mendorong
                                 berkembangnya                                                                              berkembangnya apresiasi
                                 apresiasi terhadap                                                                         terhadap kemajemukan
                                 kemajemukan budaya                                                                         budaya” memperoleh
                                                                                                                            dukungan dari program di
                                                                                                                            Jawa Tengah yaitu pada
                                                                                                                            program Pembinaan
                                                                                                                            tradisi dan
                                                                                                                            Pengembangan Nilai
                                                                                                                            Kekayaan dan
                                                                                                                            Keragaman
                                                                                                                            Budaya dan Pembinaan
                                                                                                                            Penghayat Kepercayaan
                                                                                                                            Terhadap Tuhan Yang
                                                                                                                            Maha Esa
                                                                                    Pembinaan tradisi
                                                                                     dan Pengembangan
                                                                                     Nilai Kekayaan dan
                                                                                     Keragaman Budaya
                                                                                    Pembinaan Penghayat




                                                                                                                                                          141
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014               RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013        Analisis       Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi         Prioritas Pembangunan          Program              Kualitatif      Analisis Kualitatif
                                                                                    Kepercayaan
                                                                                    Terhadap Tuhan
                                                                                    Yang Maha Esa
                              Inovasi teknologi
                               Peningkatan                                         Pengembangan dan       ADA program    Program/aksi nasional ini
                                 keunggulan komparatif                               peningkatan kearifan   daerah yang    memperoleh dukungan
                                 menjadi keunggulan                                  lokal/tradisional      mendukung      dari prioritas
                                 kompetitif yang                                     masyarakat,            sepenuhnya     pembangunan di Jawa
                                 mencakup pengelolaan                                peningkatan kualitas   prioritas/     Tengah, hal tersebut
                                 sumber daya maritim                                 SDM dan                program        termuat di dalam program
                                 menuju ketahanan                                    kelembagaan            nasional       di Jawa Tengah yaitu pada
                                 energi, pangan, dan                                 aparatur maupun                       program Pengembangan
                                 antisipasi perubahan                                masyarakat, serta                     dan peningkatan kearifan
                                 iklim; dan                                          pengembangan dan                      lokal/tradisional
                                 pengembangan                                        penerapan teknologi                   masyarakat, peningkatan
                                 penguasaan teknologi                                tepat guna dalam                      kualitas SDM dan
                                 dan kreativitas pemuda                              pencegahan                            kelembagaan aparatur
                                                                                     bencana dan                           maupun masyarakat,
                                                                                     mewujudkan                            serta pengembangan dan
                                                                                     kelestarian                           penerapan teknologi
                                                                                     lingkungan hidup                      tepat guna, selain itu juga
                                                                                    Peningkatan sarana                    termuat di dalam program
                                                                                     prasarana serta                       Peningkatan sarana
                                                                                     pengelolaan                           prasarana serta
                                                                                     telekomunikasi yang                   pengelolaan
                                                                                     mampu mendukung                       telekomunikasi dan
                                                                                     pertumbuhan                           Peningkatan rasio
                                                                                     perekonomian daerah                   elektrifikasi dan kualitas
                                                                                     melalui peningkatan                   layanan energi listrik
                                                                                     cakupan layanan dan                   kepada masyarakat
                                                                                     kemudahan akses bagi
                                                                                     masyarakat luas,
                                                                                     pengembangan
                                                                                     kelembagaan dan
                                                                                     peraturan-
                                                                                     peraturannya terkait
                                                                                     dengan keamanan,
                                                                                     kerahasiaan, privasi
                                                                                     dan integritas
                                                                                     informasi serta



                                                                                                                                                         142
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014                   RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013            Analisis       Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi             Prioritas Pembangunan                Program            Kualitatif      Analisis Kualitatif
                                                                                            peningkatan peran
                                                                                            telekomunikasi yang
                                                                                            menunjang
                                                                                            penyelenggaraan
                                                                                            telematika
                                                                                         Peningkatan rasio
                                                                                            elektrifikasi dan
                                                                                            kualitas layanan
                                                                                            energi listrik kepada
                                                                                            masyarakat melalui
                                                                                            perluasan cakupan
                                                                                            layanan bagi
                                                                                            masyarakat
                                                                                            perdesaan, serta
                                                                                            pemenuhan energi
                                                                                            listrik untuk industri
                                                                                            yang ada melalui
                                                                                            perluasan jaringan
                                                                                            distribusi serta
                                                                                            penelitian dan
                                                                                            pengembangan
                                                                                            untuk pemanfaatan
                                                                                            sumber listrik
                                                                                            alternatif yang aman
                                                                                            dan ramah
                                                                                            lingkungan.
      Dari berbagai dukungan yang diberikan Propinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa prioritas pembangunan nasional KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN
      INOVASI TEKNOLOGI, memperoleh dukungan penuh dari prioritas maupun program yang ada di Jawa Tengah, dari kelima program/aksi hanya satu yang tidak
      memperoleh dukungan dari Prioritas Pembangunan Daerah Rencana Jangka Panjang dan program prioritas daerah
12    PRIORITAS 12 : DI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN
      KEAMANAN
                                                              Ada, yaitu pada :
                                                               PRIORITAS 3:
                                                                  MEWUJUDKAN
                                                                  KEHIDUPAN
                                                                  POLITIK DAN
                                                                  TATA
                                                                  PEMERINTAHAN
                                                                  YANG BAIK
                                                                  (GOOD



                                                                                                                                                            143
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014             RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013      Analisis      Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi       Prioritas Pembangunan          Program            Kualitatif     Analisis Kualitatif
                                                            GOVERNANCE),
                                                            DEMOKRATIS,
                                                            DAN
                                                            BERTANGGUNG
                                                            JAWAB,
                                                            DIDUKUNG OLEH
                                                            KOMPETENSI DAN
                                                            PROFESIONALITAS
                                                            APARATUR,
                                                            BEBAS DARI
                                                            PRAKTEK
                                                            KORUPSI, KOLUSI
                                                            DAN NEPOTISME
                                                            (KKN), SERTA
                                                            PENGEMBANGAN
                                                            JEJARING
                                                         PRIORITAS 6:
                                                            MEWUJUDKAN
                                                            KEHIDUPAN
                                                            MASYARAKAT
                                                            YANG
                                                            SEJAHTERA,
                                                            AMAN, DAMAI
                                                            DAN BERSATU
                                                            DALAM WADAH
                                                            NEGARA
                                                            KESATUAN
                                                            REPUBLIK
                                                            INDONESIA (NKRI),
                                                            DIDUKUNG
                                                            DENGAN
                                                            KEPASTIAN
                                                            HUKUM DAN
                                                            PENEGAKAN HAM
                                                            SERTA KEADILAN
                                                            DAN KESETARAAN
                                                            GENDER
                                 Pelaksanaan                                             -            TIDAK ADA                 -
                                  koordinasi terhadap                                                  program daerah
                                  mekanisme prosedur                                                   yang



                                                                                                                                               144
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014                  RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013          Analisis       Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi            Prioritas Pembangunan          Program                Kualitatif      Analisis Kualitatif
                                  penanganan terorisme                                                         mendukung
                                                                                                               prioritas/
                                                                                                               program
                                                                                                               nasional
                                 Pelaksaan program                                             -              TIDAK ADA                    -
                                  deradikalisasi untuk                                                         program daerah
                                  menangkal terorisme                                                          yang
                                                                                                               mendukung
                                                                                                               prioritas/
                                                                                                               program
                                                                                                               nasional
                                 Peningkatan peran                                    Peningkatan kondisi    ADA program      Program/aksi nasional
                                  Republik Indonesia                                    keamanan dan           daerah yang      “peningkatan peran
                                  dalam mewujudkan                                      ketertiban melalui     mendukung        Republik Indonesia dalam
                                  perdamaian dunia                                      upaya menjaga          sepenuhnya       mewujudkan perdamaian
                                                                                        kerukunan sosial       prioritas/       dunia” ini memperoleh
                                                                                        kemasyarakatan         program          dukungan dari Provinsi
                                                                                        yang diselenggarakan   nasional         Jawa Tengah yaitu pada
                                                                                        dengan                                  program Peningkatan
                                                                                        memperhatikan                           kondisi keamanan dan
                                                                                        kondisi wilayah,                        ketertiban
                                                                                        penduduk, dan sosial
                                                                                        masyarakat dengan
                                                                                        mengutamakan
                                                                                        penegakan hukum dan
                                                                                        HAM
                                 Peningkatan                                                    -             TIDAK ADA                    -
                                  pelayanan dan                                                                program daerah
                                  perlindungan tenaga                                                          yang
                                  kerja indonesia (TKI) di                                                     mendukung
                                  luar negeri                                                                  prioritas/
                                                                                                               program
                                                                                                               nasional
                                 Penguatan dan                                        Pengembangan           ADA program      Program/aksi nasional
                                  pemantapan hubungan                                   sistem dan             daerah yang      “penguatan dan
                                  kelembagaan                                           peningkatan kualitas   mendukung        pemantapan hubungan
                                  pencegahan dan                                        penyelenggaraan        sepenuhnya       kelembagaan pencegahan
                                  pemberantasan                                         pemerintahan yang      prioritas/       dan pemberantasan
                                  korupsi                                               efektif dan efisien    program          korupsi”, memperoleh
                                                                                                               nasional         dukungan dari Propinsi



                                                                                                                                                           145
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014                RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013          Analisis         Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi          Prioritas Pembangunan           Program               Kualitatif        Analisis Kualitatif
                                                                                     sesuai prinsip-prinsip                    Jawa Tengah, hal tersebut
                                                                                     good governance                           termuat di dalam program
                                                                                     melalui peningkatan                       Pengembangan sistem
                                                                                     akuntabilitas,                            dan peningkatan kualitas
                                                                                     transparansi,                             penyelenggaraan
                                                                                     kesetaraan dan                            pemerintahan dan
                                                                                     keadilan, serta                           Peningkatan kualitas dan
                                                                                     partisipasi masyarakat                    budaya kerja aparatur
                                                                                     dalam
                                                                                     penyelenggaraan
                                                                                     pemerintahan daerah
                                                                                   Peningkatan kualitas
                                                                                     dan budaya kerja
                                                                                     aparatur dalam
                                                                                     rangka menunjang
                                                                                     tata pengelolaan
                                                                                     pemerintahan yang
                                                                                     baik.
                                 Pelaksanaan                                                  -              TIDAK ADA                    -
                                  perlindungan saksi dan                                                      program daerah
                                  pelapor                                                                     yang
                                                                                                              mendukung
                                                                                                              prioritas/
                                                                                                              program
                                                                                                              nasional
                                 Pengembalian aset                                            -              TIDAK ADA                    -
                                  (asset recovery)                                                            program daerah
                                                                                                              yang
                                                                                                              mendukung
                                                                                                              prioritas/
                                                                                                              program
                                                                                                              nasional
                                 Peningkatan kepastian                               Peningkatan            ADA program      Program/aksi nasional
                                  hukum                                                sinkronisasi,          daerah yang      “peningkatan kepastian
                                                                                       harmonisasi produk-    mendukung        hukum”, memperoleh
                                                                                       produk hukum           sepenuhnya       dukungan Provinsi Jawa
                                                                                       pusat dan daerah,      prioritas/       Tengah , yaitu pada
                                                                                       pengembangan           program          program Peningkatan
                                                                                       kapasitas              nasional         sinkronisasi, harmonisasi
                                                                                       kelembagaan hukum                       produk-produk hukum



                                                                                                                                                           146
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014          RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013         Analisis        Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi    Prioritas Pembangunan          Program               Kualitatif       Analisis Kualitatif
                                                                               dan kualitas aparatur                   pusat dan daerah,
                                                                               hukum, serta                            pengembangan kapasitas
                                                                               peningkatan kesadaran                   kelembagaan hukum dan
                                                                               masyarakat dalam                        kualitas aparatur hukum,
                                                                               rangka meningkatkan                     serta peningkatan
                                                                               kepastian hukum                         kesadaran masyarakat

                                 Penguatan                                    Peningkatan             ADA program    Program/aksi nasional
                                  perlindungan HAM                              sinkronisasi,           daerah yang    “Penguatan perlindungan
                                                                                harmonisasi produk-     mendukung      HAM” , memperoleh
                                                                                produk hukum            sepenuhnya     dukungan dari Provinsi
                                                                                pusat dan daerah,       prioritas/     Jawa Tengah yaitu pada
                                                                                pengembangan            program        program Peningkatan
                                                                                kapasitas               nasional       sinkronisasi, harmonisasi
                                                                                kelembagaan hukum                      produk-produk hukum
                                                                                dan kualitas aparatur                  pusat dan daerah,
                                                                                hukum, serta                           pengembangan kapasitas
                                                                                peningkatan kesadaran                  kelembagaan hukum dan
                                                                                masyarakat dalam                       kualitas aparatur hukum,
                                                                                rangka meningkatkan                    Peningkatan kesadaran
                                                                                kepastian hukum                        dan pengembangan
                                                                               kesadaran dan                          budaya masyarakat
                                                                                pengembangan                           maupun aparat dalam
                                                                                budaya masyarakat                      memahami prinsip-prinsip
                                                                                maupun aparat                          dasar hukum dan HAM
                                                                                dalam memahami                         dan Peningkatan kondisi
                                                                                prinsip-prinsip dasar                  keamanan dan ketertiban
                                                                                hukum dan HAM
                                                                                melalui
                                                                                pemasyarakatan dan
                                                                                pendidikan hukum dan
                                                                                HAM
                                                                               Peningkatan kondisi
                                                                                keamanan dan
                                                                                ketertiban melalui
                                                                                upaya menjaga
                                                                                kerukunan sosial
                                                                                kemasyarakatan
                                                                                yang diselenggarakan
                                                                                dengan



                                                                                                                                                   147
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014                  RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013            Analisis         Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi            Prioritas Pembangunan          Program                  Kualitatif        Analisis Kualitatif
                                                                                       memperhatikan
                                                                                       kondisi wilayah,
                                                                                       penduduk, dan sosial
                                                                                       masyarakat dengan
                                                                                       mengutamakan
                                                                                       penegakan hukum dan
                                                                                       HAM
                                    Pemberdayaan industri                                      -                   TIDAK ADA                    -
                                     strategis pertahanan                                                           program daerah
                                                                                                                    yang
                                                                                                                    mendukung
                                                                                                                    prioritas/
                                                                                                                    program
                                                                                                                    nasional
      Dari berbagai dukungan yang diberikan Propinsi Jawa Tengah terhadap program/aksi nasional menunjukkan bahwa Propinsi Jawa Tengah mendukung tapi tidak
      secara penuh hanya sebesar 60% saja dukungan yang diberikan Propinsi Jawa Tengah, dari 10 program yang memperoleh dukungan sebanyak 6, dan 4 program
      lain tidak memperoleh dukungan pada prioritas pembangunan nasional DI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
13    PRIORITAS 13 : PRIORITAS DI BIDANG                      Ada, yaitu pada :
      PEREKONOMIAN                                             PRIORITAS 2 :
                                                                  MEWUJUDKAN
                                                                  PEREKONOMIAN
                                                                  DAERAH YANG
                                                                  BERBASIS PADA
                                                                  POTENSI
                                                                  UNGGULAN
                                                                  DAERAH DENGAN
                                                                  DUKUNGAN
                                                                  REKAYASA
                                                                  TEKNOLOGI DAN
                                                                  BERORIENTASI
                                                                  PADA EKONOMI
                                                                  KERAKYATAN
                                                               Kewenangan Urusan
                                                                  Pilihan Industri
                                                               Kewenangan Urusan
                                                                  Pilihan Perdagangan
                                   Pelaksanaan                                           Peningkatan dan          ADA program      Pada program/aksi
                                     pengembangan                                           pengembangan peran daerah yang           ” pelaksanaan
                                     industri sesuai dengan                                 UMKM dalam              mendukung        pengembangan industri




                                                                                                                                                              148
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014            RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013             Analisis        Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi      Prioritas Pembangunan          Program                   Kualitatif        Analisis Kualitatif
                                  Peraturan Presiden                             pemenuhan kebutuhan        sepenuhnya       sesuai dengan Peraturan
                                  No.28/2008 tentang                             pasar domestik dan         prioritas/       Presiden No.28/2008
                                  Kebijakan Industri                             berorientasi ekspor,       program          tentang Kebijakan Industri
                                  Nasional                                       serta pengembangan         nasional         Nasional” ini memperoleh
                                                                                 kewirausahaan untuk                         dukungan secara penuh
                                                                                 mendorong daya saing                        dari Propinsi Jawa
                                                                               pengembangan                                 Tengah, hal tersebut
                                                                                 struktur                                    termuat dalam program
                                                                                 perekonomian                                Peningkatan dan
                                                                                 daerah melalui                              pengembangan peran
                                                                                 pengembangan                                UMKM dan Peningkatan
                                                                                 potensi dan produk                          dan pengembangan
                                                                                 unggulan daerah yang                        struktur perekonomian
                                                                                 berorientasi ekspor                         daerah, serta di dukung
                                                                                 dan memiliki daya                           dengan program lainnya
                                                                                 saing tinggi yang                           yaitu Pengembangan
                                                                                 didukung sektor hulu                        industri kecil dan
                                                                                 dan hilir.                                  menengah,
                                                                                                                             Pengembangan
                                                                                                                             sentra/klaster industri
                                                                                                                             potensial, Penataan
                                                                                                                             struktur industri,
                                                                                                                             Peningkatan kemampuan
                                                                                                                             teknologi industri,
                                                                                                                             Peningkatan SDM,
                                                                                                                             pelatihan dan bantuan
                                                                                                                             peralatan industri dan
                                                                                                                             Kewenangan Urusan
                                                                                                                             Pilihan Transmigrasi
                                                                                 Pengembangan
                                                                                  industri kecil dan
                                                                                  menengah (IKM) yang
                                                                                  berbasis pada sumber
                                                                                  daya lokal
                                                                                 sentra/klaster industri
                                                                                  potensial
                                                                                 Penataan struktur
                                                                                  industri
                                                                                 Peningkatan




                                                                                                                                                          149
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014               RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013        Analisis       Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi         Prioritas Pembangunan           Program             Kualitatif      Analisis Kualitatif
                                                                                    kemampuan teknologi
                                                                                    industri
                                                                                  Peningkatan SDM,
                                                                                    pelatihan dan bantuan
                                                                                    peralatan industri
                                                                                  Kewenangan Urusan
                                                                                    Pilihan Transmigrasi
                                 Peningkatan peran dan                           Peningkatan dan          ADA program    Program/aksi nasional
                                  kemampuan Republik                                pengembangan peran      daerah yang    ”Peningkatan peran dan
                                  Indonesia dalam                                   UMKM dalam              mendukung      kemampuan Republik
                                  diplomasi perdagangan                             pemenuhan kebutuhan     sepenuhnya     Indonesia dalam diplomasi
                                  internasional                                     pasar domestik dan      prioritas/     perdagangan
                                                                                    berorientasi ekspor,    program        internasional“ memperoleh
                                                                                    serta pengembangan      nasional       dukungan dari Provinsi
                                                                                    kewirausahaan                          Jawa Tengah yaitu
                                                                                    untuk mendorong                        terdapat pada program
                                                                                    daya saing.                            Peningkatan dan
                                                                                  Peningkatan dan                         pengembangan peran
                                                                                    pengembangan                           UMKM dan Peningkatan
                                                                                    struktur perekonomian                  dan pengembangan
                                                                                    daerah melalui                         struktur perekonomian
                                                                                    pengembangan                           daerah, serta di dukung
                                                                                    potensi dan produk                     dengan adanya berbagai
                                                                                    unggulan daerah yang                   program yang terdapat
                                                                                    berorientasi ekspor                    dalam kewenangan urusan
                                                                                    dan memiliki daya                      pilihan, yang meliputi
                                                                                    saing tinggi yang                      Peningkatan dan
                                                                                    didukung sektor hulu                   Pengembangan Ekspor
                                                                                    dan hilir.                             dan Peningkatan
                                                                                                                           Kerjasama Perdagangan
                                                                                                                           Internasional

                                                                                    Peningkatan dan
                                                                                     Pengembangan
                                                                                     Ekspor
                                                                                    Peningkatan
                                                                                     Kerjasama
                                                                                     Perdagangan
                                                                                     Internasional




                                                                                                                                                       150
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014                     RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013          Analisis         Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi               Prioritas Pembangunan          Program                Kualitatif        Analisis Kualitatif
                                Peningkatan                                                      -               TIDAK ADA                      -
                                  pelayanan dan                                                                   program daerah
                                  perlindungan tenaga                                                             yang
                                  kerja indonesia                                                                 mendukung
                                  (TKI) selama proses                                                             prioritas/
                                  penyiapan,                                                                      program
                                  pemberangkatan, dan                                                             nasional
                                  kepulangan
                                                                                          Perlindungan dan
                                                                                           Pengembangan
                                                                                           Lembaga
                                                                                           Ketenagakerjaan.
                                    Peningkatan upaya                                    Program di SKPD        TIDAK ADA                     -
                                     pelayanan dan                                         dinas Tenaga kerja     program daerah
                                     perlindungan tenaga                                   ada                    yang
                                     kerja indonesia (TKI) di                                                     mendukung
                                     luar negeri                                                                  prioritas/
                                                                                                                  program
                                                                                                                  nasional
                                                                                        Perlindungan dan
                                                                                         Pengembangan
                                                                                         Lembaga
                                                                                         Ketenagakerjaan
      Dari keempat program/aksi nasional, hanya sebayak dua yang memperoleh dukungan penuh dari Propinsi Jawa Tengah, t dapat disimpulkan bahwa Propinsi Jawa
      Tengan mendukung prioritas pembangunan nasional PRIORITAS DI BIDANG PEREKONOMIAN, namun tidak sepenuhnya, dukungan tersebut hanya sebesar 50%
      saja
14    PRIORITAS 14 : KESEJAHTERAAN RAKYAT                     Ada, yaitu pada :
                                                               PRIORITAS 1 :
                                                                 MEWUJUDKAN
                                                                 SUMBER DAYA
                                                                 MANUSIA DAN
                                                                 MASYARAKAT
                                                                 YANG
                                                                 BERKUALITAS,
                                                                 BERIMAN DAN
                                                                 BERTAQWA
                                                                 KEPADA TUHAN
                                                                 YANG MAHA ESA,
                                                                 CERDAS, SEHAT,




                                                                                                                                                                151
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014         RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013   Analisis     Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi   Prioritas Pembangunan          Program         Kualitatif    Analisis Kualitatif
                                                        SERTA
                                                        BERBUDAYA
                                                     PRIORITAS 5 :
                                                        MEWUJUDKAN
                                                        KUALITAS DAN
                                                        KUANTITAS
                                                        PRASARANA DAN
                                                        SARANA YANG
                                                        MENUNJANG
                                                        PENGEMBANGAN
                                                        WILAYAH,
                                                        PENYEDIAAN
                                                        PELAYANAN
                                                        DASAR, DAN
                                                        PERTUMBUHAN
                                                        EKONOMI DAERAH
                                                        (TAMBAHAN)
                                                     PRIORITAS 6 :
                                                        MEWUJUDKAN
                                                        KEHIDUPAN
                                                        MASYARAKAT
                                                        YANG
                                                        SEJAHTERA,
                                                        AMAN, DAMAI
                                                        DAN BERSATU
                                                        DALAM WADAH
                                                        NEGARA
                                                        KESATUAN
                                                        REPUBLIK
                                                        INDONESIA (NKRI),
                                                        DIDUKUNG
                                                        DENGAN
                                                        KEPASTIAN
                                                        HUKUM DAN
                                                        PENEGAKAN HAM
                                                        SERTA KEADILAN
                                                        DAN KESETARAAN
                                                        GENDER
                                                     Kewenangan Urusan
                                                        Wajib Kepemudaan



                                                                                                                                       152
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014                 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013         Analisis        Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi           Prioritas Pembangunan          Program               Kualitatif       Analisis Kualitatif
                                                                dan Olah raga
                                                             Kewenangan Urusan
                                                                Pilihan Pariwisata
                                 Pelaksanaan ibadah                                          -               TIDAK ADA                    -
                                  haji yang tertib dan                                                        program daerah
                                  lancar paling lambat                                                        yang
                                  pada 2010                                                                   mendukung
                                                                                                              prioritas/
                                                                                                              program
                                                                                                              nasional
                                 Peningkatan                                         Pengembangan           ADA program      Pada program/aksi ini
                                  kerukunan umat                                       pemahaman serta        daerah yang      memperoleh dukungan
                                  beragama melalui                                     peningkatan            mendukung        dari Provinsi Jawa Tengah,
                                  pembentukan dan                                      penghayatan dan        sepenuhnya       yaitu pada program
                                  peningkatan efektivitas                              pengamalan ajaran      prioritas/       Pengembangan
                                  Forum Kerukunan                                      agama/kepercayaan      program          pemahaman serta
                                  Umat Beragama                                        melalui pemeliharaan   nasional         peningkatan penghayatan
                                  (FKUB)                                               kerukunan hubungan                      dan pengamalan ajaran
                                                                                       antar umat beragama                     agama/kepercayaan
                                 Peningkatan jumlah                                            -             TIDAK ADA                      -
                                  wisatawan                                                                   program daerah
                                  mancanegara dan                                                             yang
                                  wisatawan nusantara                                                         mendukung
                                  sebesar 20% secara                                                          prioritas/
                                  bertahap dalam 5                                                            program
                                  tahun                                                                       nasional
                                 Promosi 10 tujuan                                   Pengembangan           ADA program      Program/aksi nasional
                                  pariwisata Indonesia                                 destinasi pariwisata   daerah yang      ”promosi 10 tujuan
                                  melalui saluran                                                             mendukung        pariwisata Indonesia
                                  pemasaran dan                                                               sepenuhnya       melalui saluran pemasaran
                                  pengiklanan yang                                                            prioritas/       dan pengiklanan yang
                                  kreatif dan efektif                                                         program          kreatif dan efektif”
                                                                                                              nasional         memperoleh dukungan
                                                                                                                               dari Provinsi Jawa Tengah,
                                                                                                                               ditunjukkan dengan
                                                                                                                               adanya program
                                                                                                                               Pengembangan destinasi
                                                                                                                               pariwisata
                                 Perbaikan dan                                       Peningkatan            ADA program      Program/aksi nasional




                                                                                                                                                            153
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014                RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013           Analisis        Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi          Prioritas Pembangunan           Program                Kualitatif        Analisis Kualitatif
                                  peningkatan kualitas                               penyediaan fasilitas     daerah yang      ”perbaikan dan
                                  jaringan prasarana dan                             umum prasarana dan       mendukung        peningkatan kualitas
                                  sarana pendukung                                   sarana transportasi      sepenuhnya       jaringan prasarana dan
                                  pariwisata                                         melalui pembangunan      prioritas/       sarana pendukung
                                                                                     jalan dan jembatan,      program          pariwisata” memperoleh
                                                                                     peningkatan jalan dan    nasional         dukungan dari Propinsi
                                                                                     penggantian jembatan,                     Jawa Tengah, hal tersebut
                                                                                     pemeliharaan jalan                        termuat di dalam program
                                                                                     dan jembatan untuk                        Peningkatan penyediaan
                                                                                     meningkatkan                              fasilitas umum prasarana
                                                                                     aksesibilitas wilayah                     dan sarana transportasi,
                                                                                     serta pengembangan                        Pengembangan
                                                                                     jaringan transportasi                     manajemen pelabuhan
                                                                                     antar wilayah yang                        dan infrastruktur
                                                                                     mengutamakan                              penunjang dan
                                                                                     pelayanan transportasi                    Pengembangan dan
                                                                                     yang terjangkau.                          peningkatan sarana
                                                                                   Pengembangan                               prasarana bandara dan
                                                                                     manajemen                                 fasilitas penunjang, dan
                                                                                     pelabuhan dan                             Pengembangan
                                                                                     infrastruktur                             pemasaran pariwisata
                                                                                     penunjang untuk
                                                                                     mendorong
                                                                                     kelancaran arus
                                                                                     barang dan
                                                                                     penumpang dengan
                                                                                     tidak
                                                                                     mengesampingkan
                                                                                     pelabuhan yang
                                                                                     berada diluar kawasan
                                                                                     andalan.
                                                                                   Pengembangan dan
                                                                                     peningkatan sarana
                                                                                     prasarana bandara
                                                                                     dan fasilitas
                                                                                     penunjang untuk
                                                                                     melayani
                                                                                     penerbangan
                                                                                     domestik maupun
                                                                                     internasional dengan



                                                                                                                                                           154
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014                RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013        Analisis          Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi          Prioritas Pembangunan          Program              Kualitatif         Analisis Kualitatif
                                                                                     tetap memperhatikan
                                                                                     keselamatan dan
                                                                                     kenyamanan
                                                                                     penerbangan.
                                                                                   Pengembangan
                                                                                     pemasaran pariwisata
                                 Peningkatan kapasitas                                      -              ADA program        Meski tidak tercantum di
                                  pemerintah dan                                                            daerah yang        dalam Prioritas
                                  pemangku kepentingan                                                      mendukung          Pembangunan Daerah
                                  pariwisata lokal untuk                                                    sepenuhnya         Rencana Jangka Panjang,
                                  mencapai tingkat mutu                                                     prioritas/         namun dukungan terhadap
                                  pelayanan dan                                                             program            program/aksi ini terdapat
                                  hospitality                                                               nasional           pada kewenangan urusan
                                  management yang                                                                              pilihan Pengembangan
                                  kompetitif di kawasan                                                                        kemitraan, yang terdapat
                                  Asia                                                                                         di dalam program prioritas
                                                                                                                               daerah
                                                                                     Pengembangan
                                                                                      kemitraan
                                 Perumusan kebijakan                                Pengembangan dan      ADA program        Prioritas yang terdapat di
                                  dan pedoman bagi                                    peningkatan           daerah yang        daerah sangat mendukung
                                  penerapan                                           pemberdayaan          mendukung          program aksi nasional ini,
                                  pengarusutamaan                                     perempuan melalui     sepenuhnya         hal tersebut termuat di
                                  (mainstreaming)                                     kesetaraan dan        prioritas/progra   dalam program
                                  Gender dan Anak                                     keadilan gender       m nasional l       Pengembangan dan
                                  (PUG & A) oleh                                      dalam berbagai                           peningkatan
                                  Kementerian dan                                     bidang kehidupan                         pemberdayaan
                                  Lembaga Pemerintah                                  serta perlindungan                       perempuan
                                  Nonkementerian                                      anak dan remaja
                                  lainnya                                             sesuai dengan
                                                                                      norma-norma agama
                                                                                      dan falsafah
                                                                                      Pancasila serta
                                                                                      peraturan
                                                                                      perundangan.
                                 Pencapaian posisi                                            -            TIDAK ADA                      -
                                  papan atas pada South                                                     program daerah
                                  East Asia (SEA)                                                           yang
                                  Games pada tahun                                                          mendukung




                                                                                                                                                            155
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014               RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013          Analisis       Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi         Prioritas Pembangunan          Program                Kualitatif      Analisis Kualitatif
                                  2011, peningkatan                                                         prioritas/
                                  perolehan medali di                                                       program
                                  Asian Games tahun                                                         nasional
                                  2010 dan Olimpiade
                                  tahun 2012
                                Peningkatan character                              Pengembangan dan                        Pada program/aksi
                                  building melalui                                   peningkatan                             “Peningkatan character
                                  gerakan, revitalisasi                              lembaga                                 building melalui gerakan,
                                  dan konsolidasi                                    kepemudaan dan                          revitalisasi dan konsolidasi
                                  gerakan kepemudaan                                 olahraga untuk                          gerakan kepemudaan”,
                                                                                     meningkatkan                            provinsi Jawa Tengah
                                                                                     kreativitas,                            sangat mendukung, hal
                                                                                     ketrampilan, dan                        tersebut termuat di dalam
                                                                                     kewirausahaan bagi                      program Pengembangan
                                                                                     pemuda serta                            dan peningkatan lembaga
                                                                                     peningkatan prestasi                    kepemudaan dan
                                                                                     olahraga di Jawa                        olahraga, selain itu di
                                                                                     Tengah.                                 dukung dengan program-
                                                                                                                             program Pengembangan
                                                                                                                             dan pemberdayaan
                                                                                                                             pemuda, Pemberdayaan
                                                                                                                             lembaga/ organisasi
                                                                                                                             kepemudaan, )
                                                                                                                             Pembibitan, pembinaan
                                                                                                                             dan pemanduan serta
                                                                                                                             pemasyarakatan olah raga
                                                                                                                             dan Pengembangan
                                                                                                                             kapasitas kelembagaan
                                                                                                                             organisasi olah raga
                                                                                    Pengembangan dan
                                                                                     pemberdayaan
                                                                                     pemuda
                                                                                    Pemberdayaan
                                                                                     lembaga/ organisasi
                                                                                     kepemudaan
                                                                                    pembinaan dan
                                                                                     pemanduan serta
                                                                                     pemasyarakatan olah
                                                                                     raga




                                                                                                                                                            156
                RPJM Nasional Tahun 2010-2014                  RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013              Analisis          Penjelasan terhadap
No.
      Prioritas Pembangunan          Program Aksi            Prioritas Pembangunan          Program                    Kualitatif         Analisis Kualitatif
                                                                                     Pengembangan
                                                                                       kapasitas
                                                                                       kelembagaan
                                                                                       organisasi olah raga
                                    Revitalisasi gerakan                                       -                   TIDAK ADA                      -
                                     pramuka                                                                        program daerah
                                                                                                                    yang
                                                                                                                    mendukung
                                                                                                                    prioritas/
                                                                                                                    program
                                                                                                                    nasional


      Dari dukungan yang diberikan pemerintah Propinsi Jawa Tengah terhadap prioritas pembangunan nasional, nampak jelas bahwa dari kesembilan program/aksi
      nasional hanya lima yang memperoleh dukungan penuh dari pemerintah Propinsi Jawa Tengah, di dalam RPJMD Jawa Tengah 2008-2013 hanya memiliki 6 prioritas
      saja, namun di dalam RPJMN 2010-2014 memiliki 14 prioritas nasional, jadi setiap prioritas di dalam RPJMD Jawa Tengah 2008-2013 dimungkinkan mencakup
      beberapa prioritas di dalam RPJMN 2010-2014. Dari hasil análisis relevansi disimpulkan bahwa Propinsi Jawa Tengah mendukung prioritas pembangunan nasional
      KESEJAHTERAAN RAKYAT, namun tidak sepenuhnya.




                                                                                                                                                                   157
     Secara umum ada 3 kategori relevansi program, yakni: (i) Program nasional
yang mendapat dukungan penuh pada program daerah, (ii) Program nasional yang
tidak mendapat dukungan program daerah, dan (iii). Program daerah yang tidak
menjadi prioritas nasional.


1.   Program Nasional Yang Mendapat Dukungan Penuh Pada Program
     Daerah

             Berikut adalah daftar program aksi nasional yang mendapatkan
     dukungan penuh dengan program daerah di Jawa Tengah :

                                            Tabel 3.2
      Daftar Program Dalam RPJMN 2010-2014 Yang Mendapatkan Dukungan
                  Program Pada RPJMD Jawa Tengah 2008-2013

       NO.      NAMA PRIORITAS                              PROGRAM AKSI
        1.    PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA
              Otonomi Daerah         1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan
                                         dana perimbangan daerah
              Regulasi               2. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan
                                         perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah
                                         peraturan daerah selambat-lambatnya 2011
              Sinergi Antara Pusat   3. Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja
              dan Daerah                 Utama Pelayanan Publik yang selaras antara
                                         pemerintah pusat dan pemerintah daerah
              Penegakan Hukum        4. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan
                                         penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat
                                         hukum
              Data Kependudukan      5. Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan
                                         pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi
                                         Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama
                                         pada kartu tanda penduduk selambat-lambatnya
                                         pada 2011
        2.    PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN
                                     6. Peningkatan Angka PartisipasiMurni (APM)
                                         pendidikan dasar
                                     7. APM pendidikan setingkat SM
                                     8. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat
                                         SMA
                                     9. Penyediaan sambungan internet ber-content
                                         pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-
                                         lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat
                                         sekolah dasar
              Akses Pendidikan       10. Peningkatan APK pendidikan tinggi
              Tinggi
              Metodologi             11. Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi
                                         berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to
                                         the test)
              Pengelolaan            12. Pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai
                                         manajer sistem pendidikan yang unggul
              Kurikulum              13. Penataan ulang kurikulum sekolah
              Kualitas               14. Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan
                                         sekolah
        3.    PRIORITAS 3 : KESEHATAN
              Kesehatan Masyarakat   15. Pelaksanaan Program Kesehatan Preventif Terpadu
              Keluarga Berencana     16. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB



                                                                                               158
NO.     NAMA PRIORITAS                                PROGRAM AKSI
                                  melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta selama
                                  2010-2014
4.    PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN
      Bantuan Sosial          17. Bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan,
      Terpadu                     beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan
                                  rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan
                                  Parenting Education mulai 2010 dan program
                                  keluarga harapan diperluas menjadi program
                                  nasional mulai 2011-2012
      Kredit Usaha Rakyat     18. Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme
      (KUR)                       penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan
                                  KUR mulai 2011
5.    PRIORITAS 5 : PROGRAM AKSI DIBIDANG PANGAN
      Lahan, Pengembangan 19. Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum
      Kawasan dan Tata            atas lahan pertanian
      Ruang Pertanian
                              20. Pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta
                                  hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan
                                  lahan terlantar
      Infrastruktur           21. Pembangunan dan pemeliharaan sarana
                                  transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan
                                  listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem
                                  informasi nasional yang melayani daerah-daerah
                                  sentra produksi pertanian demi peningkatan
                                  kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan
                                  pemasarannya
      Penelitian dan          22. Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan
      Pengembangan                bidang pertanian yang mampu menciptakan benih
                                  unggul dan hasil peneilitian lainnya menuju kualitas
                                  dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi
      Investasi, Pembiayaan, 23. Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan
      dan Subsidi                 industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku
                                  usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan
                                  yang terjangkau
      Pangan dan Gizi         24. Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman
                                  pangan melalui peningkatan pola pangan harapan;
      Adaptasi Perubahan      25. Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait
      Iklim                       adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian
                                  terhadap perubahan iklim
6.    PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR
      Tanah dan Tata Ruang    26. Konsolidasi kebijakan penanganan dan
                                  pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara
                                  menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan
                                  tata ruang secara terpadu
      Perhubungan             27. Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan
                                  sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang
                                  terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi
                                  Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan
                                  penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga
                                  pada 2014 lebih kecil dari 50% keadaan saat ini
      Pengendalian Banjir     28. Penyelesaian pembangunan prasarana
                                  pengendalian banjir
      Transportasi            29. Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota
      Perkotaan                   besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan)
7.    PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
      Kepastian Hukum         30. Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat
                                  nasional dan daerah
      Kebijakan               31. Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim
      Ketenagakerjaan             usaha dalam rangka memperluas penciptaan
                                  lapangan kerja.
8.    PRIORITAS 8 : ENERGI
      Energi Alternatif       32. Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan
                                  termasuk energi alternatif geothermal sehingga




                                                                                           159
NO.     NAMA PRIORITAS                              PROGRAM AKSI
                                 mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada
                                 2014
9.    PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA
      Perubahan       Iklim  33. Penekanan laju deforestasi secara sungguh-
                                 sungguh
      Pengendalian           34. Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui
      Kerusakan Lingkungan       pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air
                                 limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa
                                 pada 2010 dan terus berlanjut
      Sistem Peringatan Dini
      Penanggulangan         35. Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana
      Bencana
10.   PRIORITAS 10 : DAERAH TERDEPEN, TERLUAR , TERTINGGAL DAN PASCA
      KONFLIK
      Keutuhan Wilayah:      36. Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI
                                 dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan
                                 Filipina pada 2010;
11.   PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI
      Perawatan              37. Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu
                                 untuk pengelolaan cagar budaya
                             38. Revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh
                                 Indonesia ditargetkan sebelum Oktober 2011
      Kebijakan              39. Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah
                                 dalam program-program seni budaya yang diinisiasi
                                 oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya
                                 apresiasi terhadap kemajemukan budaya
      Inovasi Teknologi      40. Peningkatan keunggulan komparatif menjadi
                                 keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan
                                 sumber daya maritim menuju ketahanan energi,
                                 pangan, dan antisipasi perubahan iklim; dan
                                 pengembangan penguasaan teknologi dan
                                 kreativitas pemuda
12.   PRIORITAS 12 : DI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
                             41. Peningkatan peran Republik Indonesia dalam
                                 mewujudkan perdamaian dunia
                             42. Penguatan dan pemantapan hubungan
                                 kelembagaan pencegahan dan pemberantasan
                                 korupsi
                             43. Peningkatan kepastian hukum
                             44. Penguatan perlindungan HAM
13.   PRIORITAS 13 : PRIORITAS DI BIDANG PEREKONOMIA
                             45. Pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan
                                 Peraturan Presiden No.28/2008 tentang Kebijakan
                                 Industri Nasional
                             46. Peningkatan peran dan kemampuan Republik
                                 Indonesia dalam diplomasi perdagangan
                                 internasional
14.   PRIORITAS 14 : KESEJAHTERAAN RAKYAT
                             47. Peningkatan kerukunan umat beragama melalui
                                 pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum
                                 Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
                             48. Promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui
                                 saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif
                                 dan efektif
                             49. Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan
                                 prasarana dan sarana pendukung pariwisata
                             50. Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku
                                 kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat
                                 mutu pelayanan dan hospitality management yang
                                 kompetitif di kawasan Asia
                             51. Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan
                                 pengarusutamaan (mainstreaming) Gender dan
                                 Anak (PUG & A) oleh Kementerian dan Lembaga



                                                                                       160
      NO.      NAMA PRIORITAS                             PROGRAM AKSI
                                         Pemerintah Nonkementerian lainnya
                                     52. Peningkatan character building melalui gerakan,
                                         revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan
                                     53. Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan
                                         prasarana dan sarana pendukung pariwisata

            Ada sebanyak 54 buah program nasional yang tertuang pada RPJMN
     yang mendapat dukungan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2008-2013.


2.   Program Nasional Yang Tidak Mendapat Dukungan Program Daerah

            Berikut adalah daftar nama program nasional yang tidak ada dalam
     prioritas program daerah Jawa Tengah, yakni:

                                          Tabel 3.3
        Daftar Program Dalam RPJMN 2010-2014 Yang Tidak Mendapatkan
            Dukungan Program Pada RPJMD Jawa Tengah 2008-2013

      NO.      NAMA PRIORITAS                          PROGRAM AKSI
       1.    PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA
             Otonomi Daerah         1.  Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah
                                    2.  Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala
                                        daerah
       2.    PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN
                                    3.  Pemantapan/rasionalisasi implementasi BOS
                                    4.  Penurunan harga buku standar di tingkat sekolah
                                        dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat-
                                        lambatnya 2012
             Pengelolaan            5.  Revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai
                                        entitas quality assurance
                                    6.  Mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk
                                        menjamin keterlibatan pemangku kepentingan
                                        dalam proses pembelajaran, dan Dewan
                                        Pendidikan di tingkat Kabupaten
       3.    PRIORITAS 3 : KESEHATAN
             Obat                   7.  Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional
                                        sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia
                                        dan pembatasan harga obat generik bermerek
                                        pada 2010
             Asuransi Kesehatan     8.  Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk
             Nasional                   seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100%
                                        pada 2011 dan diperluas secara bertahap untuk
                                        keluarga Indonesia lainnya antara 2012-2014
       4     PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN
             Bantuan Sosial         9.  Integrasi program perlindungan sosial berbasis
             Terpadu                    keluarga yang mencakup program Bantuan
                                        Langsung Tunai
             PNPM Mandiri           10. Penambahan anggaran PNPM Mandiri
             Tim Penanggulangan     11. Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan
             Kemiskinan                 Kemiskinan di bawah koordinasi Wakil Presiden
       5     PRIORITAS 5 :                                     -
             PROGRAM AKSI
             DIBIDANG PANGAN
       6     PRIORITAS 6 :                                     -
             INFRASTRUKTUR
       7     PRIORITAS 7 : IKLIM                               -
             INVESTASI DAN IKLIM
             USAHA



                                                                                            161
 NO.      NAMA PRIORITAS                            PROGRAM AKSI
  8     PRIORITAS 8 : ENERGI
        Hasil Ikutan dan        12. Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan
        Turunan Minyak              minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri
        Bumi/Gas                    tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya
        Konversi Menuju         13. Perluasan program konversi minyak tanah ke gas
        Penggunaan Gas              sehingga mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada
                                    2010
                                14. Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar
                                    angkutan umum perkotaan di Palembang,
                                    Surabaya, dan Denpasar
  9     PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA
        Perubahan iklim         15. Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan
                                    gambut
                                16. Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha
                                    per tahun
        Sistem Peringatan Dini  17. Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan
                                    Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini
                                    Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya, serta
                                    Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013
  10    PRIORITAS 10 : DAERAH TERDEPEN, TERLUAR , TERTINGGAL DAN PASCA
        KONFLIK
        Daerah Tertinggal       18. Pengentasan paling lambat 2014
  11    PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI
        Sarana                  19. Penyediaan sarana yang memadai bagi
                                    pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni
                                    budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten
                                    selambat-lambatnya Oktober 2012
  12    PRIORITAS 12 : DI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
                                20. Pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme
                                    prosedur penanganan terorisme
                                21. Pelaksaan program deradikalisasi untuk menangkal
                                    terorisme
                                22. Peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga
                                    kerja indonesia (TKI) di luar negeri
                                23. Pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor
                                24. Pengembalian aset (asset recovery)
                                25. Pemberdayaan industri strategis pertahanan
  13    PRIORITAS 13 : PRIORITAS DI BIDANG PEREKONOMIAN
                                26. Peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga
                                    kerja indonesia (TKI) selama proses penyiapan,
                                    pemberangkatan, dan kepulangan
                                27. Peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan
                                    tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri
  14    PRIORITAS 14 : KESEJAHTERAAN RAKYAT
                                28. Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar
                                    paling lambat pada 2010
                                29. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan
                                    wisatawan nusantara sebesar 20% secara bertahap
                                    dalam 5 tahun
                                30. Pencapaian posisi papan atas pada South East
                                    Asia (SEA) Games pada tahun 2011, peningkatan
                                    perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan
                                    Olimpiade tahun 2012
                                31. Revitalisasi gerakan pramuka



       Ada 31 program nasional yang tidak mendapatkan dukungan program di
jawa Tengah baik karena penyesuaian kondisi maupun karena memang
belum menjadi prioritas.




                                                                                          162
    3.   Program Daerah Yang Tidak Menjadi Prioritas Nasional

                Sementara itu program prioritas daerah dan kewenangan yang tertuang
         dalam RPJMD Jawa Tengah Tahun 2008-2013 yang tidak menjadi prioritas
         nasional dalam RPJMN adalah:

                                               Tabel 3.4
                Daftar Program Dalam RPJMD Jawa Tengah 2008-2013 Yang
                         Tidak Terdapat Di Dalam RPJMN 2010-2014
          NO.                 PRIORITAS                            PROGRAM/FOKUS
           1.     Mewujudkan Sumber Daya Manusia        1.   Peningkatan kepedulian dan
                  dan Masyarakat yang Berkualitas,           kesadaran penerapan etika dan
                  Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan          moral serta nilai-nilai keagamaan
                  Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat, serta        dan budaya lokal, dalam rangka
                  Berbudaya                                  mewujudkan ketahanan keluarga
                                                             dalam dinamika pergaulan regional,
                                                             nasional dan internasional untuk
                                                             memperkuat identitas masyarakat
                                                             Jawa Tengah.
                                                        2.   Peningkatan kualitas dan ketahanan
                                                             keluarga dalam rangka menuju
                                                             keluarga kecil, bahagia dan sejahtera
                                                             melalui penyadaran dan
                                                             penggerakan masyarakat
           2.     Mewujudkan Kehidupan Politik dan      3.   Pengembangan dan peningkatan
                  Tata Pemerintahan yang Baik                kerja sama melalui kemitraan antar
                  (Good Governance), Demokratis, dan         pelaku pembangunan pada sektor-
                  Bertanggung Jawab, Didukung oleh           sektor unggulan daerah yang
                  Kompetensi dan Profesionalitas             mendukung peningkatan daya saing
                  Aparatur, Bebas dari Praktek               dan pertumbuhan ekonomi daerah
                  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
                  (KKN), serta Pengembangan
                  Jejaring
           3.     Mewujudkan Kualitas dan Kuantitas     4.   Pemerataan ketersediaan rumah dan
                  Prasarana dan Sarana yang                  prasarana dasar permukimannya (air
                  Menunjang Pengembangan Wilayah,            bersih, sanitasi, dan persampahan),
                  Penyediaan Pelayanan Dasar, dan            terutama bagi Rumah Tangga
                  Pertumbuhan Ekonomi Daerah                 Miskin (RTM) di perkotaan maupun
                                                             perdesaan

 

          NO.               KEWENANGAN                                 PROGRAM

                  KEWENANGAN URUSAN WAJIB
           1.     Pendidikan                            1.   Pendidikan Anak Usia Dini
                                                        2.   Pendidikan Non Formal dan Informal
                                                        3.   Pendidikan Khusus
                                                        4.   Pendidikan Berkelanjutan
           2.     Kesehatan                             5.   Sumberdaya Kesehatan
           3.     Pekerjaan Umum                        6.   Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
                                                             dan Jembatan
                                                        7.   Peningkatan Jalan dan Penggantian
                                                             Jembatan
                                                        8.   Penyediaan dan pengelolaan air
                                                             baku
                                                        9.   Pengembangan, pengelolaan dan
                                                             konservasi sungai, danau dan
                                                             sumber Peningkatan prasarana dan




                                                                                                     163
NO.            KEWENANGAN                              PROGRAM
                                              sarana perkotaan dan perdesaan
                                        10.   Peningkatan kinerja pengelolaan air
                                              minum dan sanitasi
                                        11.   Pembangunan dan pengelolaan
                                              bangunan gedung serta
                                              pengembangan jasa konstruksi,
                                              daya air lainnya
4.    Perumahan Rakyat                  12.   Pembangunan perumahan
                                        13.   Pemberdayaan komunitas
                                              perumahan
5.    Penataan Ruang                    14.   Perencanaan Tata Ruang
                                        15.   Pemanfaatan Ruang dan
                                              Pengendalian Tata Ruang
6.    Perencanaan Pembangunan           16.   Peningkatan Kerjasama
                                              Pembangunan
                                        17.   Perencanaan Pengembangan
                                              Wilayah Perbatasan
                                        18.   Perencanaan Pengembangan
                                              wilayah Strategis dan cepat tumbuh
                                        19.   Perencanaan Pengembangan Kota-
                                              kota Menengah dan Besar
                                        20.   Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
                                              Perencanaan Pembangunan Daerah
                                        21.   Perencanaan Pembangunan Daerah
                                        22.   Perencanaan Pembangunan
                                              Ekonomi
                                        23.   Perencanaan Pembangunan Sosial
                                              Budaya
                                        24.   Perencanaan Pembangunan
                                              Prasarana Wilayah dan Sumberdaya
                                              Alam
                                        25.   Perencanaan Pembangunan Daerah
                                              Rawan Bencana
7.    Perhubungan                       26.   Pengembangan Perhubungan Darat
                                        27.   Pengembangan Perhubungan Laut
                                        28.   Pengembangan Perhubungan Udara
                                        29.   Pos, Telekomunikasi, Metereologi,
                                              dan SAR
8.    Lingkungan Hidup                  30.   Pengendalian Pencemaran dan
                                              Perusakan Lingkungan
                                        31.   Pengembangan Jasa Lingkungan
                                              Kawasan-Kawasan Konservasi Laut
                                              dan Hutan
                                        32.   Perlindungan dan Konservasi
                                              Sumber Daya Alam
                                        33.   Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
                                              (RTH)
                                        34.   Rehabilitasi dan Pemulihan
                                              Cadangan Sumber Daya Alam
                                        35.   Pengembangan Kapasitas
                                              Pengelolaan Sumber Daya Alam
                                              dan Lingkungan Hidup
                                        36.   Peningkatan Kualitas dan Akses
                                              Informasi Sumber Daya Alam dan LH
9.    Pemberdayaan Perempuan dan        37.   Peningkatan Kualitas Hidup dan
      Perlindungan Anak                       Perlindungan Perempuan dan Anak
                                        38.   Peningkatan Peran Serta Anak dan
                                              Kesetaraan Gender dalam
                                              Pembangunan
10.   Keluarga Berencana dan Keluarga   39.   Pelayanan Keluarga Berencana;
      Sejahtera                         40.   Peningkatan Kesehatan Reproduksi
                                              Remaja (KRR)
                                        41.   Pengembangan model operasional
                                              BKB – Posyandu – PAUD



                                                                                    164
NO.             KEWENANGAN                                PROGRAM
                                           42.   Promosi Kesehatan Ibu-Bayi dan
                                                 Anak melalui Kelompok Bina
                                                 Keluarga dan Bina Balita
11.   Sosial                               43.   Pemberdayaan fakir miskin,
                                                 Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
                                                 penyandang masalah kesejahteraan
                                                 sosial (PMKS) lainnya
                                           44.   Pelayanan dan Rehabilitasi
                                                 Kesejahteraan Sosial
                                           45.   Pembinaan eks penyandang penyakit
                                                 sosial (eks narapidana, PSK,
                                                 narkoba dan penyakit sosial lainnya)
                                           46.   Pemberdayaan kelembagaan
                                                 kesejahteraan sosial
                                           47.   Penyelenggaraan Penanggulangan
                                                 Bencana
12.   Ketenagakerjaan                      48.   Peningkatan Kesempatan Kerja;
                                           49.   Peningkatan Kualitas dan
                                                 Produktivitas Tenaga Kerja
                                           50.   Perlindungan dan Pengembangan
                                                 Lembaga Ketenagakerjaan
13.   Koperasai dan Usaha Kecil Menengah   51.   Penguatan Kapasitas Kelembagaan
                                                 Koperasi dan UMKM
                                           52.   Pemberdayaan Koperasi dan
                                                 UMKM melalui Penguatan dan
                                                 Pengembangan Diversifikasi Usaha
                                                 dan Sistem Distribusi/ Jaringan
                                                 Usaha serta Peningkatan Daya
                                                 Saing
                                           53.   Penguatan dan Pengembangan
                                                 Permodalan dan Jaringan
                                                 Kemitraan Usaha KSP/USP-
                                                 Koperasi
                                           54.   Pemberdayaan Koperasi dan
                                                 UMKM melalui Peningkatan
                                                 Produktivitas Pemasaran dan
                                                 Jaringan Usaha
14.   Penanaman Modal                      55.   Peningkatan promosi dan kerjasama
                                                 investasi
                                           56.   Peningkatan iklim dan realisasi
                                                 investasi
                                           57.   Penyiapan potensi sumber daya,
                                                 sarana dan prasarana daerah
15.   Kebudayaan                           58.   Pembinaan Penghayat Kepercayaan
                                                 Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
16.   Kepemudaan dan Olahraga              59.   Pembibitan, pembinaan dan
                                                 pemanduan serta pemasyarakatan
                                                 olah raga
                                           60.   Pengembangan kapasitas
                                                 kelembagaan organisasi olah raga;
                                           61.   Peningkatan sarana prasarana olah
                                                 raga
17.   Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam    62.   Peningkatan Keamanan dan
      Negeri                                     kenyamanan Lingkunga
                                           63.   Pemeliharaan Kamtrantibmas dan
                                                 Pencegahan Tindak Kriminal
                                           64.   Pengembangan Wawasan
                                                 Kebangsaan
                                           65.   Kemitraan Pengembangan Wawasan
                                                 Kebangsaan
                                           66.   Pemberdayaan Masyarakat untuk
                                                 Menjaga Ketertiban dan Keamanan
                                           67.   Peningkatan Pemberantasan
                                                 Penyakit Masyarakat



                                                                                        165
NO.               KEWENANGAN                            PROGRAM
                                         68.   Peningkatan Pendidikan Politik
                                               Masyarakat
18.   Otonomi Daerah, Pemerintahan       69.   Penyelenggaraan Pemerintahan
      Umum, Administrasi Keuangan              Umum
      Daerah, Perangkat Daerah,          70.   Peningkatan Pelaksanaan Otonomi
      Kepegawaian, dan Persandian              Daerah
                                         71.   Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
                                               Informasi
                                         72.   Peningkatan Kerjasama Pemerintah
                                               Daerah
                                         73.   Peningkatan pengelolaan Aset
                                               Daerah
                                         74.   Peningkatan Sistem Pengawasan
                                               Internal dan Pengendalian Kebijakan
                                               Kepala Daerah
                                         75.   Peningkatan Profesionalisme tenaga
                                               pemeriksa dan aparatur engawasan
                                         76.   Peningkatan Kapasitas Lembaga
                                               Perwakilan Rakyat Daerah
                                         77.   Peningkatan Pelayanan Kedinasan
                                               KDH/WKDH
                                         78.   Pembinaan dan Fasilitasi
                                               Pengelolaan Keuangan Desa
                                         79.   Penyelenggaraan Kepegawaian dan
                                               Perangkat Daerah
                                         80.   Peningkatan Sarana dan Prasarana
                                               Aparatur Pemerintah Daerah
                                         81.   Peningkatan Kapasitas Sumber daya
                                               Aparatur Pemerintah Daerah
19.   Ketahanan Pangan                   82.   Peningkatan Mutu dan Keamanan
                                               Pangan
20.   Pemberdayaan Masyarakat dan Desa   83.   Fasilitasi pengembangan
                                               masyarakat dan desa
                                         84.   Peningkatan partisipasi masyarakat
                                         85.   Penguatan kelembagaan masyarakat
                                         86.   Peningkatan kapasitas aparatur
                                               pemerintahan desa
21.   Statistik                          87.   Pengembangan Data / Informasi /
                                               Statistik Daerah
22.   Kearsipan                          88.   Perbaikan Sistem Administrasi
                                               Kearsipan
                                         89.   Penyelamatan dan Pelestarian
                                               Dokumen/ Arsip Daerah
                                         90.   Pemasyarakatan kearsipan kepada
                                               masyarakat
                                         91.   Peningkatan Kualitas Pelayanan
                                               Informasi
23.   Komunikasi dan Informatika         92.   Pengembangan Komunikasi,
                                               Informasi dan Media Massa
                                         93.   Kerjasama Informasi dengan Mass
                                               Media
                                         94.   Pengkajian dan Penelitian Bidang
                                               Informasi dan Komunikasi
                                         95.   Fasilitasi Peningkatan SDM bidang
                                               Komunikasi dan Informatika
24.   Perpustakaan                       96.   Pengembangan budaya baca
                                         97.   Pembinaan dan peningkatan
                                               kapasitas perpustakaan
                                         98.   Penyelamatan dan pelestarian
                                               koleksi perpustakaan
      KEWENANGAN URUSAN PILIHAN
1.    Pertanian                          1.    Pengembangan Agribisnis;
                                         2.    Peningkatan Kesejahteraan Petani;
2.    Kehutanan                          3.    Pembinaan dan Penertiban Industri



                                                                                     166
 NO.                  KEWENANGAN                         PROGRAM
                                                Hasil Hutan
                                          4.    Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
                                                Hutan
                                          5.    Perencanaan dan Pengembangan
                                                Hutan
                                          6.    Rehabilitasi dan Pemulihan
                                                Cadangan Devisa Sumber Daya
                                                Alam
                                          7.    Perlindungan dan Konservasi
                                                Sumber Daya Alam
                                          8.    Pengelolaan dan Pemanfaatan
                                                Kawasan Sumber Daya Hutan
                                          9.    Pemberdayaan Masyarakat Sekitar
                                                Hutan
  3.     Energi dan Sumber Daya Mineral   10.   Peningkatan SDM Bidang Energi dan
                                                Sumber Daya Mineral
                                          11.   Pengembangan Pertambangan dan
                                                Air Tanah
                                          12.   Pengembangan Ketenagalistrikan
                                                dan Migas
                                          13.   Pengembangan Mitigasi Bencana
                                                Alam dan Geologi
  4.     Pariwisata                       14.   Pengembangan pemasaran
                                                pariwisata
                                          15.   Pengembangan destinasi pariwisata;
                                          16.   Pengembangan kemitraan
  5.     Kelautan dan Perikanan           17.   Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
                                                Pesisir
                                          18.   Pemberdayaan Masyarakat dalam
                                                Pengawasan dan Pengendalian
                                                Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
                                          19.   Pengembangan Perikanan Tangkap
                                          20.   Pengembangan Perikanan Budidaya
                                          21.   Optimalisasi Pengolahan dan
                                                Pemasaran Produksi Perikanan
                                          22.   Rehabilitasi dan Konservasi
                                                Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
  6.     Perdagangan                      23.   Peningkatan dan Pengembangan
                                                Ekspor
                                          24.   Peningkatan Kerjasama
                                                Perdagangan Internasional
                                          25.   Peningkatan Efisiensi Perdagangan
                                                Dalam Negeri
                                          26.   Peningkatan Perlindungan
                                                Konsumen dan Pengamanan
                                                Perdagangan
                                          27.   Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil
                                                dan Menengah
  7.     Industri                         28.   Pengembangan industri kecil dan
                                                menengah (IKM) yang berbasis pada
                                                sumber daya lokal
                                          29.   Pengembangan sentra/klaster
                                                industri potensial
                                          30.   Penataan struktur industri
                                          31.   Peningkatan kemampuan teknologi
                                                industri
                                          32.   Peningkatan SDM, pelatihan dan
                                                bantuan peralatan industri
  8.     Transmigrasi                     33.   Pengembangan wilayah transmigrasi

       Ada sebanyak 4 Program Prioritas, 98 buah kewenangan urusan wajib
dan 33 kewenangan dari urusan pilihan yang tidak menjadi prioritas nasional.




                                                                                     167
C.   REKOMENDASI


     1.   Rekomendasi Terhadap RPJMD Provinsi

               Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di atas, terdapat
          beberapa program nasional yang terdapat di dalam RPJMN 2010-2014 yang
          tidak terdapat di dalam RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah 2010-2014, namun
          rekomendasi tidak diberikan untuk penyusunan maupun penyempurnaan
          RPJMD     2008-2013    Jawa         Tengah,   hal     tersebut    dikarenakan    tidak
          dimungkinkan untuk merubah RPJMD Jawa Tengah yang sudah ataupun
          sedang dilaksanakan, untuk itu rekomendasi diberikan untuk                pembuatan
          RKPD Jawa Tengah tahun berikutnya dengan mengacu pada Rencana Kerja
          Pemerintah (RKP), hal tersebut dilakukan dalam usaha menyelaraskan
          RPJMD Jawa Tengah dengan RPJMN, dari semua prioritas dan program
          yang terdapat dalam RPJMN 2010-2014, rekomendasi untuk pembuatan
          Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Tengah tahun berikutnya
          diberikan berdasarkan hasil analisis relevansi antara prioritas dan program
          yang terdapat di dalam RPJMN 2010-2010 dan RPJMD Jawa Tengah 2008-
          2013, rekomendasi tersebut meliputi :


          a.   Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

               1)    Otonomi Daerah, di dalam RPJMD Jawa Tengah 2008-2013
                     memuat mengenai otonomi daerah, namun di daerah tidak
                     terdapat program yang berkenaan dengan pemekaran wilayah,
                     dimana di dalam RPJMN 2010-2014 memuat prgram aksi
                     tersebut, dalam pelaksanaan otonomi daerah di Jawa Tengah
                     terdapat kasus dimana beberapa daerahnya mencoba melakukan
                     pemekaran wilayah, daerah tersebut yaitu Cilacap Barat dan
                     Banyumas,        untuk    itu   meskipun     di   Jawa    Tengah     sudah
                     dilaksanakan otonomi daerah semenjak 2004, namun belum ada
                     program yang mengatur mengenai pemekaran wilayah, untuk itu di
                     dalam pembuatan RKPD selanjutnya hendaknya memuat mengani
                     hal   tersebut     guna     mewujudkan       good     governance     dalam
                     pelaksanaan otonomi daerah.

               2)    Penyempurnaan        pelaksanaan         pemilihan    kepala   daerah,   di
                     Propinsi Jawa Tengah sudah menerapkan pilkada secara



                                                                                                   168
          demokratis, rakyat berhak memilih calon pemimpin daerahnya
          masing-masing,         di    dalam    pelaksanaannya      terdapat   komisi
          pemilihan umum di setiap daerah guna menangani hal tersebut,
          namun di dalam RPJMD 2008-2013 tidak terdapat program yang
          mengatur hal tersebut, untuk itu hendaknya di dalam pembuatan
          RKPD tahun berikutnya memuat mengenai hal tersebut, demi
          tercapainya kesuksesan pelaksanan pilkada setiap daerah,
          menghindari kecurangan dan perwujudan demokratisasi dalam
          propinsi di Jawa Tengah.


b.   Prioritas 2 Pendidikan

     1)   Pemantapan/ rasionalisasi BOS, meskipundalam kenyataannya di
          propindi Jawa Tengah sudah melaksanakan BOS, namun di dalam
          RPJMD 2008-2013 belum memuat mengenai hal tersebut, demi
          tercapainya kesuksesan pelaksanaan BOS, ketepatan sasaran
          dan menghindari kecurangan, untuk itu hendaknya dalam
          pembuatan RKPD tahun berikutnya memuat mengenai hal
          tersebut.

     2)   Penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan
          menengah sebesar 30-50% selambat-lambatnyta 2012, program
          ini tidak termuat di dalam RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah, dan
          belum ada peraturan yang mengaturnya, untuk itu hendaknya di
          dalam pembuatan RKPD selanjutnya memuat mengenai hal ini,
          hal tersebut guna meningkatkan kualitas pendidikan dengan buku
          bacaan yang berkualitas dan murah.

     3)   Revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas quality
          assurance, dalam RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah tidak memuat
          program ini, namun Undang-undang Republik Indonesia Nomor
          20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
          adalah      landasan        hukum    yang     terbaru   yang   menegaskan
          keberadaan pejabat fungsional, institusi pengawas sekolah
          semakin bermasalah setelah terjadinya desentralisasi penangan
          pendidikan.     Institusi     ini    sering   dijadiakn   sebagai    tempat
          pembuangan, tempat parkir, dan tempat menimbun sejumlah
          aparatur yang tidak terpakai lagi. Padahal, kualitas sekolah sangat



                                                                                        169
          erat kaitannya dengan kualitas kepemimpinan kepala sekolah dan
          pengawas sekolah adalah orang pertama yang mengawasi kinerja
          kepala sekolah untuk itu hendaknya dalam pembuatan RKPD
          selanjutnya memuat program ini, demi tercapainya kualitas
          pendidikan yang lebih baik.

     4)   Mendorong aktivasi peran komite sekolah untuk menjamin
          keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran,
          dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten, dalam RPJMD 2008-
          2013 Jawa Tengah tidak memuat program ini, Komite sekolah
          dibentuk di setiap sekolah sebagai hasil dari SK Menteri No. 202
          untuk desentralisasi. Komite diharapkan bekerjasama dengan
          kepala sekolah sebagai partner untuk mengembangkan kualitas
          sekolah dengan menggunakan konsep manajemen berbasis
          sekolah dan masyarakat yang demokratis, transparan, dan
          akuntabel   untuk   itu   hendaknya   dalam   pembuatan   RKPD
          selanjutnya Pemerintah Propinsi Jawa tengah lebih meningkatkan
          peran komite sekolah guna meningkatlan peran keterlibatan
          pemangku kepentingan, dan meyakinkan pada masyarakat bahwa
          pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua,
          guru, masyarakat, dan pemerintah


c.   Prioritas 3 Kesehatan

     1)   Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional sebagai dasar
          pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat
          generik bermerek pada 2010, dalam RPJMD tidak memuat
          program ini untuk, Ketentuan mengenai harga hal ini tercantum di
          dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.03.01/Menkes/146
          /I/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Harga Obat Generik,
          pemeberlakuan program ini diharapkan dapat meningkatan
          kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target
          MDGs (Millenium Development Goals) yaitu melalui penetapan
          harga eceran tertinggi (HET) Obat Generik, itu hendaknya dalam
          pembuatan RKPD tahun berikutnya          memuat hal ini, demi
          peningkatan kesehatan masyarakat.




                                                                             170
     2)   Penerapan asuransi kesehatan nasional untuk seluruh keluarga
          miskin dengan cakupan 100% pada 2011 dan diperluas secara
          bertahap, dalam RPJMD 2008-2013 tidak memuat program yang
          berkenaan dengan asuransi kesehatan, hamper sama dengan
          program aksi kesehatan sebelumnnya, guna pencapaian MDG’s,
          usaha peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya bagi
          keluarga miskin diharapkan dnegan adanya jaminan asuransi
          kesehatan ini, memperoleh pelayanan kesehatan yang layak,
          untuk itu hendaknya dalam pembuatan RKPD tahun berikutnya
          untuk memuat program ini.


d.   Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan

     1)   Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang
          mencakup program Bantuan Langsung Tunai, meskipun dalam
          kenyataannya Bantuan Langsung Tunai sudah dilaksanakan di
          Propinsi Jawa Tengah, namun dalam RPJMD belum memuat
          program mengenai hal ini, untuk itu, hendaknya dalam pembuatan
          RKPD berikutnya memuat hal yang berkenaan dengan bantuan
          langsung tunai, agar dalam pelaksanaanya tepat sasaran,
          menghindari    kecurangan,    sehingga   bisa    meningkatkan
          kesejahteraan masyarakat miskin.

     2)   Penambahan      anggaran     PNPM   Mandiri,    PNPM    sudah
          dilaksanakan di Jawa Tengah sejak tahun 2008, program ini
          memberikan manfaat bagi perkembangan usaha kecil masyarakat
          sehingga mampu menyerap angkatan kerja yang ada. Manfaat lain
          yang tak kalah penting adalah tumbuhnya kesadaran kritis dan
          partisipasi masyarakat ditandai dengan besarnya dana swadaya
          masyarakat, besarnya keterlibatan masyarakat dalam bentuk
          relawan, program ini diharapkan dapat mengurangi angka
          kemiskinan di Jawa Tengah,  meskipun begitu namun dalam
          RPJMD 2008-2013 tidak memuat program ini, untuk itu demin
          kesuksesan PNPM Mandiri dalam memberantas kemiskinan,
          hendaknya dalam pembuatan RKPD tahun depan memuat
          program tersebut.




                                                                           171
     3)   Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan, di
          bawah koordinasi wakil presiden, program ini di pimpin langsung
          oleh wakil presiden dan baru luncurkan pada tahun 2010,
          sehingga program ini masih tergolong baru karena revitalisasi ini
          belum dilaksanakan dalam periode satu tahun, berbagai program
          penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan di Propinsi Jawa
          Tengah      namun,    di   Jawa    tengah    tidak    terdapat    komite
          penanggulangan kemiskinan,            mengingat program ini masih
          tergolong    baru,   namun     demi     kesuskesan      pemberantasan
          kemiskinan di Jawa Tengah selaras dengan program-program
          nasional, hendaknya dalam pembuatan RKPD berikutnya memuat
          mengenai program ini.


e.   Prioritas 5 Energi

     1)   Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/ turunan minyak bumi
          dasn gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri
          hilir lainnya. Program nasional ini tidak termuat di dalam RPJMD
          2008-2013 Jawa Tengah. Kondisi ini di karenakan Propinsi Jawa
          Tengah bukan merupakan daerah penghasil minyak bumi maupun
          gas. Sebagai masukan untuk pembuatan RKPD tahun berikutnya
          sebaiknya memberikan perhatian tersendiri untuk keberadaan
          program ini, terutama untuk revitalisasi bahan baku industri kecil,
          pupuk dan industri lainnya. Di propinsi Jawa Tengah industri tekstil
          maupun garmen berkembang cukup pesat, banyak pabrik-pabrik
          baru mulai berdiri, sehingga sangat perlu untuk mengatur hal
          tersebut. Dengan adanya revitalisasi industri bisa mencapai tujuan
          pembangunan yang diharaplan.

     2)   Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga
          mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010, program konversi
          minyak tanah dan gas, mulai dilaksanakan di Propinsi Jawa
          Tengah sejak tahun 2007. Tujuan utama program konversi adalah
          mengurangi beban subsisi Anggaran Pendapatan dan Belanja
          Negara (APBN) terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) yang
          nilainya mencapai Rp 60 trilyun. Jika implementasi program
          konversi    tidak    diperbaiki,   maka     bisa     dipastikan   target




                                                                                     172
          penghematan tidak akan tercapai dan antrian panjang minyak
          tanah akan terus terjadi.namun, dalam RPJMD 2008-2013 Jawa
          Tengah belum memuat program ini. Sebagai masukan untuk
          pembuatan RKPD tahun berikutnya, hendaknya untuk memuat hal
          tersebut, guna mencapai penghematan energi, bagi kelangsungan
          hidup masyarakat Indonesia seterusnya.

     3)   Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum
          perkotaan di Palembang, Surabaya, dan Denpasar. Program ini
          dikhususkan untuk perkotaan di daerah Palembang, Surabaya dan
          Denpasar, hal tersebut tidak termuat dalam RPJMD 2008-2013
          Jawa Tengah, karena selain Propinsi Jawa tengah bukan
          merupakan daerah penghasil gas, juga karena memang program
          ini   ditujukan   untuk    daerah   lain,    sehingga    tidak     bisa
          diimplementasikan di dalam RPJMD Jawa tengah maupun di
          dalam RKPD


f.   Prioritas 6 Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana

     1)   Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut, dalam
          RPJMD     2008-2013       Jawa   Tengah     tidak   memuat   hal    ini
          dikarenakan Propinsi Jawa Tengah tidak memiliki daerah/ areal
          gambut yang bisa diberdayakan, kebanyakan areal gambut
          terdapat di daerah luar pulau Jawa. Untuk meberikan rekomendasi
          terhadap pembuatan RKPD tahun berikutnya yang berkenaan
          dengan program inipun tidak memungkinkan.

     2)   Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun.
          Propinsi Jawa Tengah kaitanya dengan hutan tidak memiliki areal
          hutan yang luas dibandingkan dengan di luar pulau Jawa, namun
          Propinsi Jawa Tengah sudah melaksanakan rehabilitasi hutan,
          terutama semenjak tahun 2000, setelah terjasi reformasi dan
          terjadi penjarahan hutan besar-besaran, hasil rehabilitasi hutan
          terbesar di capai pada tahun 2007, dan memberikan manfaat yang
          cukup    besar    bagi    masyarakatnya.      Selain    meningkatkan
          perekonomian juga mengurangi lahan kritis. Meskipun sudah
          dilaksanakan di Jawa tengah namun belum ada program di
          RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah yang mengatur hal ini.



                                                                                    173
          Hendaknya dalam pembuatan RKPD tahun berikutnya memuat
          program ini kaitanya untuk mensuskeskan pelestarian hidup dan
          mengurangi terjadinya bencana, terutama bencana banjir dan
          tanah longsor.

     3)   Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami
          (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010
          dan seterusnya, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada
          2013. Propinsi Jawa Tengah pernah di landa gempa pada tahun
          2008, 2009 bahkan 2010, peringatan untuk bencana ini memang
          mutlak sangat diperlukan untuk mengurangi bahkan menghindari
          jatuhnya korban. RPJMD 2008-2013 tidak memuat hal ini, untuk
          itu dengan adanya pengalaman terjadinya gempa melanda Jawa
          Tengah, hendaknya dalam pembuatan RKPD tahun berikutnya
          memproritaskan program ini untuk menghindari korban dan
          mengurangi kerugian.


g.   Prioritas 7 Daerah Terdepen, Terluar, Tertinggal Dan Pasca Konfilk

     1)   Pengentasan       paling   lambat    2014,     hampir     sama      dengan
          sebelumnya, meskipun sudah tergolong maju, namun, di Propinsi
          Jawa Tengah masih terdapat beberapa daerah/ wilayah yang
          membutuhkan perhatian lebih dalam hal infrastruktur, rekomendasi
          juga sama diberikan untuk pembuatan RKPD tahun berikutnya
          agar masyarakat Propinsi Jawa Tengah lebih maju.


h.   Prioritas 8 Kebudayaan, Kreatifitas, Dan Inovasi Teknologi

     1)   Penyediaan       sarana    yang     memadai     bagi     pengembangan,
          pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota
          kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012. Propinsi Jawa
          Tengah memiliki peninggalan kebudayaan, seni dan tradisi yang
          berlimpah dari berbagai daerah di pelosok Jawa Tengah.
          Beberapa diantaranya sudah memperoleh pengakuan dari dunia
          internasional, namun sebagian masih belum terawat, belum
          banyak   promosi.      Padahal      berbagai    peninggalan         tersebut
          merupakan aset yang menjanjikan bagi dunia pariwisata untuk
          meningkatkan       pendapatan.      Rekomendasi         diberikan     untuk



                                                                                         174
          pembuatan RKPD tahun berikutnya karena dalam RPJMD 2008-
          2013 tidak memuat hal ini, hendaknya dalam RKPD tahun
          berikutnya    memiliki   program     khusus    untuk     meningkatkan
          pengelolaan berbagai peninggalan dan kebudayaan.


i.   Prioritas 9 Politik, Hukum Dan Keamanan

     1)   Pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur dan
          penangannan terorisme, dibeberapa tahun terakhir Propinsi Jawa
          Tengah dijadikan ”rumah” bagi teroris, teroris-teroris tersebut
          sudah    berhasil   di   tangkap    dan    diamankan,    hal   tersebut
          mengharuskan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah untuk selalu
          sigap dalam pemberantasan terorisme. Meskipun terbukti di
          beberapa kota di Jawa Tengah dijadikan sarang teroris, namun
          dalam    RPJMD      2008-2013      belum    memuat      program   yang
          berkenaan dengan terorisme, untuk itu             hendaknya dalam
          pemnuatan RKPD tahun berikutnya memuat hal program ini,
          selalu bertindak cepat, tegas terhadap siapa saja yang berusaha
          mengancam      keselamatan      masyarakat    Indonesia     khususnya
          masyarakat Jawa Tengah.

     2)   Pelaksanaan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme,
          hampir sama dengan penjelasan sebelunya, pemberantasan
          sangat penting dilakukan di Indonesia, dalam hal ini Propinsi Jawa
          Tengah karena sangat mengancam kesatuan bangsa, dan
          keselamatan masyarakat Jawa tengah. Diharapkan dalam RKPD
          tahun berikutnya memuat program ini.

     3)   Peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia
          (TKI) luar negri. Separuh dari 580 perusahaan penyalur tenaga
          kerja di Jawa Tengah dinilai memiliki kinerja yang buruk. Dalam
          satu tahun terakhir, banyak di antara mereka yang tidak berhasil
          menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri, hal tersebut diungkapkan
          oleh Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan
          Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah. Untuk itu dalam
          pembuatan RKPD tahun berikutnya hendaknya memuat program
          ini untuk menjamin keselamatan pahlawan devisa yang bekerja di
          luar negri.



                                                                                    175
     4)   Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Pelapor. Dalam RPJMD
          2008-2013 tidak memuat program ini, mengingat pentinganya
          terjaminnya kepastian hukum di Propinsi Jawa tengah. Untuk itu,
          demi terjaminnya kepastian HAM dan hukum di Propinsi Jawa
          Tengah hendaknya RKPD tahun berikutnya memuat program ini.

     5)   Pengembalian aset (asset recovery), pemberantasan korupsi
          difokuskan   kepada      tiga    isu   pokok,     yaitu     pencegahan,
          pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (asset
          recovery), pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya
          pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga
          meliputi tindakan yang dapat mengembalikan ‘kerugian’ keuangan
          negara akibat dari kejahatan. Mengingat pentinya program
          tersebut guna memberantas korupsi di Jawa Tengah, hendaknya
          dalam RKPD tahun berikutnya memuat program ini.

     6)   Pemberdayaan industri strategis pertahanan. Industri strategis
          harus menjadi salah satu sektor yang direvitalisasi, bukan hanya
          karena   sektor-sektor   itu    memainkan       peran     sentral   dalam
          pembangunan ekonomi negara tetapi juga memberi kontribusi
          kepada penguatan daya saing Indonesia dalam produk-produk
          industri strategis yang diperdagangkan di tingkat internasional.
          Upaya Propinsi Jawa Tengah untuk mendukung hal tersebut
          dengan memberdayakan industri strategis pertahanan yang ada di
          Propinsi Jawa Tengah. Dalam RPJMD Jawa Tengah 2008-2013
          belum memuat program ini. Mengingat pentingnya program ini,
          hendaknya dalam RKPD tahun berikutnya memuat hal ini.


j.   Prioritas 10 Perekonomian

     1)   Peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia
          (TKI)    selama   proses        penyiapan,   pemberangkatan          dan
          kepulangan.Perlindungan TKI selama bekerja di luar negri
          sangatlah    penting     mengingat     terjadinya       banyak      kasus
          penganiayaan, pembunuhan yang dilakukan kepada tenaga
          Indonesia yang bekerja di luar negri. Sangatlah wajib bagi
          Pemerintah Propinsi Jawa Tengah untuk melindungi warganya
          yang sedang bekerja di luar negri. Dalam RPJMD 2008-2013 Jawa



                                                                                      176
          Tengah tidak memuat program ini. Rekomendasi diberikan untuk
          pembuatan RKPD tahun berikutnya untuk memuat program ini.

     2)   Peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan tenaga kerja
          Indonesia (TKI) di luar negri. Hampir sama penjelasan dengan
          yang di atas, bahwa terjaminnya keselamatan TKI di luar negri
          memang harus dilakukan. Wajib kiranya bagi RKPD tahun
          berikutnya untuk menyertakan program ini di dalamnya.


k.   Prioritas 11 Kesejahteraan Rakyat

     1)   Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat
          2010. Sebagian besar masyarakat Propinsi Jawa Tengah adalah
          muslim, setiap tahunnya Propinsi Jawa tengah mengirimkan
          ribuaan jemaat haji untuk beribadah. Kenyamanan, ketertiban dan
          kelancaran harus terjamin, mengingat minat masyarakat di
          Propinsi Jawa Tengah untuk beribadah haji cukup besar. Agar
          tidak   terjadi   penindaan    keberangkatan,     keterlambatan   dan
          masalah lainnya, sebaiknya pada RKPD tahun berikutnya memuat
          program ini karena pada RPJMD 2008-2013 tidak memuat
          mengenai pelaksanaan haji.

     2)   Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan
          nusantara sebesar 20% secara bertahap dalam 5 tahun. Propinsi
          Jawa Tengah memiliki potensi wisata yang menjanjikan, namun
          pada pengelolaanya kurang optimal, kurangnya promosi dan
          pengelolaan destinasi wisata menjadikan Jawa Tengah kurang di
          kenal dibandingkan daerah lain. Rekomendasi diberikan terhadap
          RKPD tahun berikutnya untuk memaksimalkan potensi pariwisata
          yang ada sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat
          Propinsi Jawa Tengah.

     3)   Pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA)
          Games pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di Asian
          Games tahun 2010 dan Olimpiade 2012. Program ini diharapkan
          dapat meningkatkan kemampuan penerus bangsa di dalam
          bersaing    di    dunia   internasional   dan   bisa   membanggakan
          Indonesia, bibit-bibit baru yang berbakat harus disiapkan, dilatih
          dan bimbing untuk mempersiapkan pertandingan internasional,



                                                                                  177
                termasuk dukungan Propinsi Jawa Tengah untuk mensukseskan
                program ini. Hendaknya RKPD tahun berikutnya memuat program
                ini untuk mengharumkan nama bangsa di mata dunia.

          4)    Revitalisasi gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka merupakan
                wadah pembentukan watak dan karakter kaum muda melalui
                berbagai kegiatan, pencanangan Revitalisasi Gerakan Pramuka
                oleh Presiden RI di mulai sejak empat tahun lalu, yang pilar
                utamanya dengan mengaktifkan kembali gugus depan sebagai
                ujung tombak. Pramuka dengan berbagai kegiatannya diharapkan
                dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
                Manfaat kepramukaan terrutama bagi kepentingan generasi muda
                adalah sebagai wadah pendidikan nonformal mendampingi
                pendidikan formal di sekolah. Dewasa ini dirasakan semakin
                melunturnya semangat dan rasa kebanggan di kalangan kaum
                muda. Hal ini ditandai dengan rendahnya solidaritas sosial,
                menipisnya semangat bela negara, dan semakin berkurangnya
                pemahaman kaum muda terhadap sejarah dan nilai-nilai budaya
                bangsa. Sehingga yang muncul kemudian, akhlak dan pekerti
                kaum muda juga mengalami kemunduran, berkurangnya sikap
                santun terhadap yang lebih tua, kurang menghargai pendapat
                orang lain, egoisme, dan tidak menerima kekalahan. Untuk itu
                sangatlah penting kegiatan kepramukaan bagi kaum muda
                penerus bangsa. Untuk itu penting adanya program revitalisasi
                Pramuka di RKPD tahun berikutnya.


2.   Rekomendasi Terhadap RPJMN

          Rekomendasi terhadap RPJMN 2010-2014 diberikan juga berdasarkan
     hasil analisis yang telah dilakukan antara RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah
     dengan RPJMN 2010-2014, tidak dimungkinkan untuk merupah RPJMN yang
     telah atau sedang dilaksanakan saat ini, untuk menyelaraskan RPJMD dan
     RPJMN, hal yang bisa dilakukan adalah memberikan rekomendasi untuk
     pembuatan RKP tahun berikutnya, rekomendasi tersebut meliputi :




                                                                                178
a.   Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja
     Pemerintah (RKP):

     1)   Peningkatan kepedulian dan kesadaran penerapan etika dan
          moral serta nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal, dalam rangka
          mewujudkan ketahanan keluarga dalam dinamika pergaulan
          regional, nasional dan internasional untuk memperkuat identitas
          masyarakat Jawa Tengah. Penting bagi bangsa ini untuk
          menerapkan nilai-nilai etika, moral, keagamaan dan budaya bagi
          masyarakt dewasa ini, khususnya bagi kaum muda, derasnya arus
          informasi dan teknologi yang masuk, membawa perubahan pola
          pikir, gaya hidup bahkan mampu menggeser nilai-nilai tradisi
          budaya yang lahir berabad-abad yang lalu. Sangatlah tidak
          mungkin memfilter ataupun mencegah arus informasi dan
          teknologi, untuk menghindari itu semua maka diharapkan pada
          RKP tahun berikutnya mencantumkan program yang berkenaan
          dengan etika, moral, agama dan budaya yang tentunya bisa
          disesuaikan dengan kepercayaan dan daerahnya masin-masing.

     2)   Peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga dalam rangka
          menuju keluarga kecil, bahagia dan sejahtera melalui penyadaran
          dan penggerakan masyarakat. Dalam hal ini yang perlu digaris
          bawahi adalah keluarga kecil, yang berarti tidak perlu memiliki
          lebih dari 2 anak untuk menyukseskan KB dan kesejahteraan.
          Penting   kiranya   memberikan     kesadaran   bagi   masyarakat
          khususnya     bahwa   setiap     keluarga   berhak    memperoleh
          kesejahteraan. Hal tersebut dilakukan melalui kemauan setiap
          keluarga untuk mau bekerja dan berusaha, serta membantu
          menyukseskan program-program pemerintah. Sehingga perlu
          kiranya dalam RKP tahun berikutnya mencantumkan hal ini untuk
          menyadarkan setiap keluarga kecil di Indonesia bahwa mereka
          memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan
          bangsa ini.

     3)   Pengembangan dan peningkatan kerja sama melalui kemitraan
          antar pelaku pembangunan pada sektor-sektor unggulan daerah
          yang mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan




                                                                             179
          ekonomi daerah. Setiap daerah memiliki potensi masing-masing,
          keunggulan masing-masing yang berbeda antara satu dengan
          yang lainnya. Diharapkan dengan potensi yang dimiliki setiap
          daerah mampu memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dan
          mewujudkan daya saing tersendiri bagi daerah lain. Setiap daerah
          berkerja sama dan berkoordinasi antar pelaku pembangunan yaitu
          pemerintah, swasta dan masyarakat secara maksimal memajukan
          daerahnya masing-masing.            Diharapkan dalam RKP tahun
          berikutnya memuat program ini, guna menjembatani kemampuan
          dan kebutuhan setiap daerah yang berbeda dalam membangun
          daerahnya untuk kemudian berkontribusi secara langsung dalam
          meningkatkan perekonomian bangsa.

     4)   Pemerataan        ketersediaan   rumah    dan     prasarana     dasar
          pemukimannya (air bersih, sanitasi dan persampahan), terutama
          bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) diperkotaan maupun pedesaan.
          Masih banyak daerah di Indonesia yang memiliki kualitas air yang
          buruk, kekeringan, banjir dan lain-lain. Untuk itu perlu kiranya
          pemerintah memfokuskan pada hal tersebut, masih banyak
          kawasan kumuh yang memerlukan tempat tinggal dan sarana
          yang layak. Diharapkan dalam RKP tahun berikutnya memuat
          program    ini,   dalam    rangka    mengurangi    kemiskinan    dan
          meningkatkan kesejahteraan rakyat.

b.   Sebagai bahan pertimbangan dalam penajaman kebijakan sektor-
     sektor tertentu di daerah :

          Untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan dan kemampuan
     setiap daerah yang berbeda antara satu dengan yang lain, rekomendasi
     diberikan untuk pembuatan RKP tahun berikutnya supaya selaras
     dengan yang ada di daerah, berdasarkan hasil analisis tabel relevansi
     yang telah dilakukan antara RPJMD 2008-2013 Jawa tengah dan
     RPJMN 2010-2014, terdapat sektor-sektor kebijakan yang memerlukan
     penajaman lebih lanjut dari pemerintah pusat, karena sebagian besar
     programnya belum menjangkau kebutuhan setiap daerah            dan tidak
     termuat di dalam RPJMN 2010-2014. sektor-sektor tersebut meliputi:
     Sektor Pendidikan; Sektor Kesehatan; Sektor Pekerjaan Umum; Sektor
     Perumahan Rakyat; Sektor Penataan Ruang; Sektor Perencanaan



                                                                                  180
Pembangunan; Sektor Perhubungan; Sektor Lingkungan Hidup; Sektor
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Sektor Keluarga
Berencana    dan    Kelarga    Sejahtera;   Sektor   Sosial;   Sektor
Ketenagakerjaan; Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Sektor
Penanaman Modal; Sektor Kepemudaan dan Keolahragaan; Sektor
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; Sektor Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Prangakat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Sektor Ketahanan Pangan;
Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Sektor Statistik; Sektor
Kearsipan; Sektor Kominikasi dan Informasi; Sektor Perpustakaan;
Sektor Pertanian; Sektor Kehutanan; Sektor Energi dan Sumber Daya
Mineral; Sektor Pariwisata; Sektor Kelautan dan Perikanan; Sektor
Perdagangan; Sektor Industri; Sektor Transmigrasi.




                                                                        181
                                         BAB IV
                           KESIMPULAN DAN REKOMENDASI




A.   KESIMPULAN


     1.   Analisis Indikator

                 Berdasarkan pada penyajian data dan analisis yang telah dilakukan,
          maka berikut ini disimpulkan beberapa hal pokok terkait dengan sejauhmana
          pelaksanaan       RPJMN     2004-2009   dengan       agenda     pembangunan:    1)
          Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai; 2) Mewujudkan Indonesia
          yang    Adil    dan   Demokratis,   serta    3)   Agenda   Pembangunan       untuk
          Meningkatkan       Kesejahteraan    Rakyat    yang   ditinjau   dari   pelaksanaan
          pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah:


          a.     Agenda Pembangunan Pertama: Mewujudkan Indonesia yang
                 Aman dan Damai

                         Berdasarkan pada kondisi per indikator, maka dapat disimpulkan
                 bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam
                 rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda Pembangunan
                 Nasional yang Pertama, yaitu Mewujudkan Indonesia yang Aman dan
                 Damai dinyatakan cukup baik (skor 3,33). Kondisi demikian dapat
                 terjadi karena sudah cukup baiknya sinergitas kerjasama antar lembaga
                 dan aparat penegakan hukum di Jawa Tengah, yang sangat mendukung
                 dalam penciptaan kondisi keamanan dan kedamaian di Provinsi Jawa
                 Tengah. Namun, mengingat besarnya dinamika dan tantangan akibat
                 adanya perubahan diberbagai sektor, maka pada masa yang akan
                 datang perlu lebih ditingkatkan efektivitas kerjasama lintas instansi
                 penegak hukum ini untuk lebih menjamin terciptanya situasi yang aman
                 dan damai di Jawa Tengah.




                                                                                               182
     b.   Agenda Pembangunan Kedua: Mewujudkan Indonesia yang Adil
          dan Demokratis

                Berdasarkan pada kondisi per indikator di kedua Sub Agenda,
          maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi
          Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada
          Agenda Pembangunan Nasional yang Kedua, yaitu Mewujudkan
          Indonesia yang Adil dan Demokratis dinyatakan baik (skor 3,65).
          Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah baiknya langkah-langkah
          yang ditempuh oleh Provinsi Jawa Tengah dalam perbaikan kinerja
          birokrasi (internal) dan pengembangan demokratisasi lokal (eksternal).
          Penyelenggaraan reformasi birokrasi di berbagai aspek pemerintahan
          memegang peranan yang sangat penting bagi terciptanya kondisi
          daerah yang semakin baik, terutama dari sisi kapasitas pemerintahan
          daerah, termasuk jajaran aparatur dan sistem politiknya.


     c.   Agenda Pembangunan Ketiga: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

                Berdasarkan pada kondisi per indikator di sebelas Sub Agenda,
          maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi
          Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada
          Agenda Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan
          Kesejahteraan Rakyat dinyatakan cukup baik (skor 2,98). Kondisi
          demikian dapat terjadi karena sudah baiknya langkah-langkah yang
          ditempuh oleh Provinsi Jawa Tengah dalam perbaikan kinerja di bidang
          kesejahteraan rakyat, karena semboyan “Bali Ndeso Bangun Ndeso”
          bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.


2.   Analisis Relevansi

          Dari analisis relevansi kebijakan yang tertuang dalam RPJMN RPJMN
     2010-2014 dan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2008 – 20013 secara umum
     dapat ditemukan 3 (tiga) hal penting, yakni :

     a.   Ada sebanyak 54 buah atau sebesar 63,52% program nasional yang
          tertuang dalam RPJMN 2010-2014 yang MENDAPAT DUKUNGAN
          penuh dalam RPJMD. Jawa Tengah Tahun 2008-20013.




                                                                                   183
          b.   Ada sebanyak 31 buah atau sebesar 36,47 % program nasional yang
               tertuang dalam RPJMN 2010-2014 yang TIDAK ADA dukungan dalam
               RPJMD Jawa Tengah Tahun 2008-20013. Program-program nasional ini
               tidak ada dukungan daerah karena dua kemungkinan, yakni :
               disesuaikan dengan kondisi daerah Jawa Tengah, seperti misalnya
               lahan gambut, atau memang karena belum menjadi prioritas, seperti
               misalnya pembatasan pemekaran wilayah.

          c.   Ada sebanyak 4 Program Prioritas, 98 buah kewenangan urusan wajib
               dan 33 kewenangan dari urusan pilihan dalam RPJMD Jawa Tengah
               Tahun 2008-20013 yang tidak menjadi prioritas nasional dalam RPJMN.
               2010-2014 .




B.   REKOMENDASI


     1.   Rekomendasi Analisis Indikator

               Dalam rangka pencapaian 3 agenda pembangunan nasional Indonesia,
          maka perlu terus diupayakan program-program pembangunan di Provinsi
          Jawa Tengah yang mendukung perwujudan agenda tersebut. Beberapa
          langkah strategis yang direkomendasikan untuk mewujudkan Provinsi Jawa
          Tengah yang berorientasi 3 agenda pembangunan nasional Indonesia,
          adalah:


          a.   Agenda Pembangunan Pertama: Mewujudkan Indonesia yang
               Aman dan Damai

                        Dalam agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai
               terdapat 3 indikator yaitu indeks kriminalitas, persentase penyelesaian
               kasus kejahatan konvensional dan kasus kejahatan konvensional. Dari
               ketiga indikator tersebut indikator indeks kriminalitas masih berjalan
               kurang baik. Oleh karena itu, program yang dapat direkomendasikan
               yaitu:
               1)       peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum
                        pusat   dan   daerah, pengembangan kapasitas kelembagaan
                        hukum dan kualitas aparatur hukum, serta peningkatan kesadaran
                        masyarakat dalam rangka meningkatkan kepastian hukum;



                                                                                         184
     2)    peningkatan        kesadaran        dan        pengembangan        budaya
           masyarakat maupun          aparat dalam memahami prinsip-prinsip
           dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan
           hukum dan HAM;
     3)    peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban melalui upaya
           menjaga     kerukunan          sosial         kemasyarakatan         yang
           diselenggarakan       dengan        memperhatikan        kondisi wilayah,
           penduduk,     dan     sosial    masyarakat      dengan    mengutamakan
           penegakan hukum dan HAM.


b.   Agenda Pembangunan Kedua: Mewujudkan Indonesia yang Adil
     dan Demokratis

           Dalam rangka lebih meningkatkan kinerja pembangunan dalam
     agenda ini, maka direkomendasikan adanya beberapa program sebagai
     berikut:
     1)    Peningkatan kualitas dan budaya kerja aparatur dalam rangka
           menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik;
     2)    Pengembangan dan peningkatan proses demokratisasi, politik,
           dan    penegakan hukum            serta       HAM melalui      peningkatan
           partisipasi dan pendidikan politik rakyat serta profesionalisme
           aparat dan penegak hukum;
     3)    Peningkatan         kesadaran       dan        pengembangan        budaya
           masyarakat maupun          aparat dalam memahami prinsip-prinsip
           dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan
           hukum dan HAM;
     4)    pengembangan sistem dan peningkatan kualitas pelayanan
           publik melalui peningkatan sarana prasarana aparatur dan
           kompetensi sesuai dengan kewenangan berdasarkan Standar
           Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar;
     5)    Pengembangan            sistem          dan      peningkatan       kualitas
           penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai
           prinsip-prinsip     good        governance         melalui     peningkatan
           akuntabilitas,    transparansi,     kesetaraan     dan   keadilan,   serta
           partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
           daerah;




                                                                                         185
     6)   Pengembangan dan peningkatan pemberdayaan perempuan
          melalui    kesetaraan dan      keadilan       gender        dalam       berbagai
          bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai
          dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila serta
          peraturan perundangan.


c.   Agenda Pembangunan Ketiga: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

          Berdasarkan      pada       hasil     pengkajian           indikator      kinerja
     pembangunan, maka diberikan beberapa rekomendasi strategis untuk
     meningkatkan kesejahteraan rakyat di Provinsi Jawa Tengah, yaitu:
     1)   Dalam rangka menekan angka putus sekolah menengah di
          Provinsi Jawa Tengah, maka diperlukan program: peningkatan
          pemerataan       akses       dan          mutu      pendidikan           dengan
          menitikberatkan pada pendidikan dasar - pendidikan menengah
          dan       peningkatan      relevansi kurikulum pendidikan dengan
          perkembangan Iptek serta jenjang pendidikan yang lebih tinggi
          dengan didukung pangsa pasar kerja dan sarana/prasarana
          yang memadai, tanpa diskriminasi usia, kelompok dan jenis
          kelamin;     peningkatan     manajemen           pelayanan          pendidikan;
          peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
     2)   Untuk memperbaiki kondisi kependudukan (terutama terkait
          dengan persentase penduduk ber-KB dan persentase laju
          pertumbuhan penduduk), maka direkomendasikan pelaksanaan
          program: peningkatan dan pengembangan sistem pengendalian
          laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya
          melalui fasilitasi program KB dan transmigrasi; pelayanan keluarga
          berencana; pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan
          KB Mandiri; pengembangan model operasional BKB – Posyandu –
          PAUD.
     3)   Untuk meningkatkan realisasi penanaman modal di Jawa Tengah,
          baik PMA maupun PMDN, direkomendasikan untuk dilakukan:
          peningkatan dan pengembangan peran UMKM dalam pemenuhan
          kebutuhan pasar domestik            dan    berorientasi       ekspor,       serta
          pengembangan       kewirausahaan          untuk mendorong daya saing;
          peningkatan     dan pengembangan investasi dan akses pasar
          untuk     mendorong pertumbuhan            sektor   rill    serta      akselerasi



                                                                                              186
                kinerja   ekonomi     daerah; peningkatan promosi dan kerjasama
                investasi; dan peningkatan iklim dan realisasi investasi.
          4)    Pembangunan        kehutanan       juga    perlu    dioptimalkan       melalui
                pelaksanaan program: Pemulihan daya dukung lingkungan melalui
                pengembangan         kelembagaan,         kawasan       pesisir     dan   laut,
                rehabilitasi lahan kritis, dan terlantar terpadu; Rehabilitasi hutan
                dan lahan; Rehabilitasi, perlindungan, dan konservasi hutan.
          5)    Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan perikanan dan
                kelautan melalui perluasan kawasan konservasi laut, perlu
                dilakukan program-program pembangunan berikut: penanaman
                bakau; program penanaman mangrove di pesisir; konservasi
                sumber daya alam di Pantai Utara dan Pantai Selatan Provinsi
                Jawa Tengah.
          6)    Dalam rangka mengurangi persentase penduduk miskin, Jawa
                Tengah perlu melakukan program-program: Peningkatan                       dan
                pengembangan investasi dan akses pasar untuk mendorong
                pertumbuhan       sektor   rill   serta    akselerasi     kinerja     ekonomi
                daerah     dalam      rangka memperluas kesempatan kerja dan
                penanggulangan       kemiskinan;      Peningkatan           kualitas      dan
                profesionalitas       penanganan             Penyandang               Masalah
                Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan penduduk usia
                lanjut     melalui    peningkatan          partisipasi       sosial       dan
                kesetiakawanan sosial masyarakat serta peningkatan kapasitas
                kelembagaan dan sumber daya aparatur pelaksana.


2.   Rekomendasi Analisis Relevansi

          Rekomendasi terhadap RPJMN 2010-2014 diberikan berdasarkan hasil
     analisis yang telah dilakukan antara RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah dengan
     RPJMN 2010-2014, tidak dimungkinkan untuk merubah RPJMN yang telah
     atau sedang dilaksanakan saat ini, untuk menyelaraskan RPJMD dan
     RPJMN, hal yang bisa dilakukan adalah memberikan rekomendasi untuk
     pembuatan RKP tahun berikutnya.

          Rekomendasi terhadap RPJMD Jawa Tengah 2008-2013. Berdasarkan
     hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa program nasional yang
     terdapat di dalam RPJMN 2010-2014 yang tidak terdapat di dalam RPJMD



                                                                                                  187
2008-2013 Jawa Tengah 2010-2014. Rekomendasi tidak diberikan untuk
penyusunan ulang maupun penyempurnaan RPJMD 2008-2013 Jawa
Tengah, hal tersebut dikarenakan tidak dimungkinkan untuk merubah RPJMD
Jawa Tengah yang sudah ataupun sedang dilaksanakan. Rekomendasi
diberikan untuk pembuatan RKPD Jawa Tengah tahun berikutnya dengan
mengacu pada RKP, hal tersebut dilakukan dalam usaha menyelaraskan
RPJMD Jawa Tengah dengan RPJMN, dari semua prioritas dan program
yang terdapat dalam RPJMN 2010-2014, rekomendasi untuk pembuatan
RKPD Jawa Tengah tahun berikutnya diberikan berdasarkan hasil analisis
relevansi antara prioritas dan program yang terdapat di dalam RPJMN 2010-
2014 dan RPJMD Jawa Tengah 2008-2013.




                                                                            188

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1712
posted:12/13/2010
language:Indonesian
pages:196