Docstoc

Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Papua oleh Universitas Cendrawasih

Document Sample
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Papua oleh Universitas Cendrawasih Powered By Docstoc
					                                  KATA PENGANTAR


Kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Propinsi Papua tahun 2010
merupakan kegiatan lanjutan EKPD tahun         sebelumnya yang dimulai sejak    2007.
Penulisan laporan EKPD tahun ini dilakukan oleh tim independen dari Universitas
Cenderawasih.


Kegiatan EKPD 2010 merupakan yang keempat dari pelaksanaan kerjasama antara
Bappenas dan 33 perguruan tinggi di Indonesia yang mana Universitas Cenderawasih
merupakan salah satu dari 33 perguruan tinggi tersebut. Pada prinsipnya kerjasama ini
memberikan makna cukup strategis bagi kedua pihak dalam mengawal proses
pelaksanaan agenda pembangunan di Provinsi Papua. Tim indipenden Universitas
Cenderawasih berusha memberikan penilaian kritis terhadap hasil evaluasi kinerja
pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Selanjutnya Bappenas
menggunakan hasil evaluasi tersebut sebagai salah satu acuan perbaikan dan
penyempurnaan kebijakan pembangunan nasional. Manfaat penting lainnya dari proses
kerjasama ini yakni terjadi proses pembelajaran bersama       diantara para pihak yang
melakukan kerjasama dalam perspektif yang lebih luas.


Terdapat aspek utama dalam mengevaluasi EKPD 2010 dalam RPJMN 2004-2009 di
daerah Provinsi Papua yaitu untuk menganalisa relevansi antara RPJMN 2010–2014 dan
RPJMD. Esensi evaluasi untuk mengetahui capaian dan relevansi pelaksanaan agenda
pembangunan nasional agenda pembangunan daerah. Utimate goalnya adalah apakah
pelaksanaan agenda pembangunan        sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan
apakah dampak dari pelaksanaan agenda pembangunan tersebut membawa perubahan
dan kemajuan di masyarakat.


Semoga laporan EKPD ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan di Provinsi
Papua.




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          2 
                                                        DAFTAR ISI

Kata Pengantar                                                                                                                i

Daftar Isi                                                                                                                   ii


BAB I PENDAHULUAN
     Latar belakang...................................................................................................       4
     Tujuan dan Sasaran..........................................................................................            5
     Keluaran............................................................................................................    6

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009
  A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI
       1. Indikator.....................................................................................................     7
       2. Analisis Pencapaian Indikator...................................................................                   7
       3. Rekomendasi Kebijakan............................................................................                  9

     B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS
        1. Indikator......................................................................................................   10
        2. Analisis Pencapaian Indikator....................................................................                 10
        3. Rekomendasi
           Kebijakan.............................................................................                            14
     C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
        1. Indikator....................................................................................................     15
        2. Analisis Pencapaian Indikator..................................................................                   15
        3. Rekomendasi Kebijakan...........................................................................                  30
     D. KESIMPULAN.................................................................................................          31

BAB III. RELEVANSI RPJMN 2010-2014 DENGAN RPJMD PROVINSI
       1. Pengantar.................................................................................................         34
       2. Tabel 2. Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional………….                                                      36
       3. Rekomendasi
          a. Rekomendasi Terhadap RPJMD Provinsi Papua..............................                                         74
          b. Rekomendasi Terhadap RPJMN........................................................                              75

BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
      1. Kesimpulan...............................................................................................           77
      2. Rekomendasi............................................................................................             81

LAMPIRAN                                                                                                                     83




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                           3 
                                               BAB I
                                           PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Evaluasi
    Menurut Undang - Undang (UU) No. 25                    Tahun      2004      tentang       Sistem
    Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), kegiatan                        evaluasi     merupakan
    salah   satu dari empat tahapan            perencanaan     pembangunan         yang     meliputi
    penyusunan,       penetapan, pengendalian perencanaan serta              evaluasi pelaksanaan
    perencanaan. Sebagai          suatu tahapan        perencanaan      pembangunan,        evaluasi
    harus    dilakukan     secara      sistematis dengan mengumpulkan           dan menganalisis
    data    serta    informasi    untuk menilai sejauh mana pencapaian sasaran, tujuan dan
    kinerja pembangunan tersebut dilaksanakan.
    Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang              Rencana     Pembangunan          Jangka
    Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 telah selesai dilaksanakan. Sesuai
    dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
    Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemerintah
    (Bappenas) berkewajiban untuk melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana
    pelaksanan RPJMN tersebut.
    Saat ini    telah     ditetapkan       Peraturan    Presiden     No. 5 Tahun 2010 tentang
    Rencana Pembangunan            Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) Tahun 2010 –
    2014.    Siklus pembangunan jangka menengah lima tahun secara nasional tidak selalu
    sama dengan siklus pembangunan 5 tahun di daerah. Sehingga penetapan                    RPJMN
    2010 - 2014 ini tidak bersamaan waktunya dengan Rencana Pembangunan Jangka
    Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi. Hal ini menyebabkan prioritas-prioritas dalam
    RPJMD tidak selalu mengacu pada prioritas-prioritas RPJMN 2010-2014. Untuk itu
    perlu dilakukan evaluasi relevansi prioritas/program antara RPJMN dengan RPJMD
    Provinsi.
2
    Di dalam        pelaksanaan      evaluasi ini,      dilakukan dua    bentuk    evaluasi    yang
    berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional                          (RPJMN).
    Yang pertama        adalah    evaluasi     atas    pelaksanaan    RPJMN      2004 - 2009    dan
    yang kedua penilaian keterkaitan antara RPJMD dengan RPJMN 2010-2014.
    Metode yang digunakan dalam evaluasi                 pelaksanaan RPJMN 2004-2009 adalah
    evaluasi ex-post untuk melihat efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran)
    dengan mengacu pada             tiga   agenda      RPJMN 2004 - 2009 yaitu agenda Aman
    dan Damai; Adil dan Demokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                   4 
  Untuk mengukur             kinerja    yang      telah    dicapai     pemerintah        atas pelaksanaan
  ketiga agenda tersebut, diperlukan identifikasi dan analisis indikator pencapaian.
  Sedangkan          metode      yang       digunakan         dalam      evaluasi        relevansi    RPJMD
  Provinsi        dengan      RPJMN       2010 - 2014 adalah           membandingkan keterkaitan 11
  prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya               dengan      prioritas    daerah.     Selain     itu
  juga mengidentifikasi potensi local dan prioritas daerah yang tidak ada dalam
  RPJMN 2010 - 2014. Adapun prioritas nasional dalam RPJMN 2010 - 2014 adalah
  1) Reformasi Birokrasi               dan Tata    Kelola,      2)    Pendidikan, 3)        Kesehatan,     4)
  Penanggulangan Kemiskinan, 5) Ketahanan Pangan, 6) Infrastruktur, 7) Iklim
  Investasi dan Iklim Usaha, 8) Energi, 9) Lingkungan                         Hidup      dan Pengelolaan
  Bencana,         10)      Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca - konflik,                      11)
  Kebudayaan,         Kreativitas        dan      Inovasi         Teknologi     dan 3 prioritas lainnya
  yaitu    1) Kesejahteraan             Rakyat     lainnya,       2) Politik, Hukum, dan K eamanan
  lainnya, 3) Perekonomian lainnya.
  Hasil    dari     EKPD 2010           diharapkan      dapat     memberikan          umpan     balik pada
  perencanaan pembangunan daerah untuk                        perbaikan       kualitas     perencanaan di
  daerah.      Selain itu,      hasil     evaluasi        dapat       digunakan     sebagai     dasar bagi
  pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah.
  Pelaksanaan EKPD dilakukan                   secara     eksternal     untuk      memperoleh        masukan
  yang lebih independen terhadap                  pelaksanaan         RPJMN di daerah. Berdasarkan
  hal tersebut, Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan melaksanakan
  kegiatan Evaluasi           Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) bekerja sama dengan
  33      Perguruan Tinggi selaku evaluator eksternal dan dibantu oleh stakeholders
  daerah. Pelaksanaan EKPD 2010                   akan     dilaksanakan         dengan     mengacu       pada
  panduan yang terdiri dari Pendahuluan, Kerangka                        Kerja Evaluasi, Pelaksanaan
  Evaluasi, Organisasi dan Rencana Kerja EKPD 2010, Administrasi dan Keuangan
  serta Penutup.


B. Tujuan dan Keluaran Evaluasi
  Tujuan kegiatan ini adalah:
  1. Untuk        melihat    sejauh      mana      pelaksanaan          RPJMN         2004 - 2009      dapat
       memberikan kontribusi pada pembangunan di daerah;
  2. Untuk mengetahui sejauh                   mana keterkaitan prioritas / program (outcome )
       dalam       RPJMN       2010 - 2014 dengan prioritas / program                    yang   ada dalam
       Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                           5 
  Keluaran dari kegiatan evaluasi meliputi:
  1. Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian pelaksanaan          RPJMN 2004 - 2009
     untuk setiap provinsi;
  2. Tersedianya     dokumen      evaluasi    keterkaitan   RPJMD       Provinsi   dengan
     RPJMN 2010 – 2014.




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          6 
                                   BAB II
                HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009



   A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI
   1. Indikator
       Untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan damai ,terdapat beberapa indikator
       utama yang dipergunakan yaitu : Indeks Kriminalitas, presentase penyelesaian
       kasus kejahatan konvensional, presentase penyelesaian kasus kejahatan
       transnasional dan kasus-kasus korupsi di daerah.
   2. Analisis Pencapaian Indikator
       Untuk mewujudkan pembangunan Indonesia khusus di Papua yang aman dan
       damai maka faktor-faktor tersebut dianalisis sebagai berikut :


          Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai




       Indeks kriminalitas dari tahun 2004-2009 menunjukan peningkatan signifikan dari
       66,70% hingga 100%. Angka peningkatan tersebut disebabkan oleh keterbukaan
       wilayah dan kemudahan       akses informasi serta transportasi pada     beberapa
       wilayah di Papua sebagai konsekuensi pemekaran wilayah. Peningkatan jumlah
       fasilitas transportasi disisi lain juga mendukung pemerataan dan pertumbuhan
       ekonomi daerah, namun         sebaliknya seiring dengan itu      angka kejahatan
       mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pada 2 (dua) tahun terkahir atau tahun



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          7 
       2007 hingga tahun 2009 laju peningkatan presentase tindak kriminalitas melonjak
       dari 88,84 % hingga mencapai 100% tindak kriminalitas.
       Cenderawasih Pos (media lokal) 15 September 2010 memberitakan bahwa
       terhubungnya akses jalan darat antara kota Jayapura dan beberapa Kabupaten
       seperti ; Kabupaten Jayapura, Keerom dan Sarmi menjadi pemicu meningkatnya
       kasus pencurian kendaraan bermotor.
       Faktor lainnya     yaitu jumlah penduduk di pusat-pusat      kota terus meningkat
       terutama Kota Jayapura sebagai ibu kota Propinsi Papua. Kaum migran yang
       masuk ke jayapura datang dari berbagai daerah baik luar papua maupun papua.
       Kebanyakan dari mereka tidak memiliki pekerjaan tetap yang secara tidak
       langsung berkontribusi terhadap peningkatan angka pengangguran , sedangkan
       lapangan kerja yang tersedia relativ terbatas.
       Kejahatan konvensional yang menonjol terjadi di Papua yaitu woman traficking
       karena adanya keterbukaan wilayah dan peningkatan dana pembangunan setiap
       melalui dana Otonomi Khusus Papua menjadi daya tarik tersendiri bagi para
       pencari kerja dari berbagai profesi termasuk aktivitas woman traficking.
       Selain itu, kasus kejahatan konvensional yang menonjol lainnya yaitu konflik
       horisontal antar suku di kalangan penduduk asli yang mengakibatkan korban jiwa
       dan harta benda. Konflik antar suku merupakan fenomena bola apa dalam sekam
       yang sewaku-waktu dapat saja meledak tergantung dari faktor pemicu dan
       suasana yang mendukung. Arus modernisasi yang demikian kuat dan menjadi
       trend nilai bersama menimbulkan benturan-benturan dengan nilai-nilai lokal yang
       dipahami secara berbeda-beda oleh setiap suku-suku asli di papua. Kondisi
       tersebut menyebabkan benturan nilai tak terhindarkan oleh faktor-faktor pemicu
       yang sensitiv sifatnya.
       Secara kuantitatif sejumlah kasus yang terjadi selama lima tahun periode
       pembangunan dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum secara maksimal,
       namun secara kualitativ kasus-kasus konflik horisontal masih belum maksimal
       hasilnya mengingat keberagaman suku dan budaya menjadi titik rawan terjadinya
       konflik karena tidak didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang
       memadai.
       Upaya penyelesaian kasus kejahatan konvensional dilakukan secara serius dan
       intensiv   oleh institusi   penegak hukum. Hal ini dibuktikan dengan presentase
       penyelesaian kasus kejahatan dari tahun 2004-2009 mampu diselesaikan tuntas.
       Penangan terhadap kasus-kasus tersebut pada tahun 2008 hingga tahun 2009
       sudah mencapai angka 98%. Penanganan kasus-kasus kejahatan konvensional



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          8 
       terus dilakukan secara transparan dan terbuka untuk mengeliminir gesekan-
       gesekan yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu menjadi komoditas
       politik sehingga turut berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap
       proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Papua.


       Sementara itu, untuk tingkat presentase penyelesaian kasus-kasus kejahatan
       trans nasional mampu di atasi dengan baik. Untuk tahun 2004-2009, penyelesaian
       terhadap kasus kejahatan trans nasional mampu diselesaikan 100%. Mengingat
       laju tingkat kejahatan tersebut tidak sebesar tindak kriminalitas di daerah. Papua
       New Guinea sebagai negara tetangga untuk saat ini belum menjadi sebuah
       wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi sehingga kejahatan transnasional masih
       dikategorikan belum membahayakan. Oleh karena itu, institusi penegak hukum
       seperti kepolisian dan kejaksaan RI      hingga   saat ini mampu menyelesaikan
       kasus-kasus tersebut secara baik.




   3. Rekomendasi Kebijakan
       Berdasarkan hasil analisis di atas, berikut dirumuskan             beberapa butir
       rekomendasi kebijakan sebagai berikut :
       a. Pemerintah daerah perlu bekerjasama dan berkoordinasi secara intensive
          dengan aparat penegak hukum guna mencermati dinamika pembangunan
          daerah dan perubahan-perubahan yang            demikian cepat        tentu saja
          berimplikasi luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
       b. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sistem pengawasan dan pengamanan
          secara intensive dan       ketat terhadap arus keluar barang dan mobilisasi
          manusia ke Papua melalui beberapa pintu masuk terutama jalur laut dan
          darat di daerah perbatasan.
       c. Perlu ditetapkan      peraturan daerah yang mengatur tentang tata tertib arus
          keluar - masuk barang        ke Papua dan juga kependudukan dan ketenaga
          kerjaan di tingkat propinsi agar dapat menekan tindak kejahatan konvensional
          dan trans nasional.




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          9 
   B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS
       1. Indikator
          Untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis maka 2 (dua) aspek
          sebagai cermin dari agenda tersebut yaitu : Pelayanan Publik dan Demokrasi.
          Untuk pelayanan publik      menggunakan      beberapa indikator kunci yaitu :
          Kasus-kasus korupsi di Papua, Presentase Kabupaten/ kota yang memiliki
          peraturan daerah satu atap dan presentase instansi (SKPD) Provinsi yang
          memiliki peraturan wajar dengan pengecualian (WDP). Sedangkan demokrasi
          mempergunakan indikator outcome masing-masing                 : melihat Gender
          Development Index (GDI), Gender Empowerment Measurement (GEM) dan
          Index Pembangunan Manusia (IPM).


       2. Analisis Pencapaian Indikator
          a. Penyelesaian Kasus Korupsi

          Motif korupsi yang terjadi di Papua memiliki tipe dan cirri tersendiri.
          Peningkatan terhadap kasus-kasus korupsi sangat significan sebagai akibat
          dari penyalahgunaan wewenang tugas yang diberikan seperti tersaji dalam
          grafik berikut :




                                                                Presentase kasus
                                                                korupsi yang
                                                                tertangani
                                                                dibandingkan
                                                                dengan yang
                                                                dilaporkan (%)




           Dari tabel di atas tentang penangan kasus-kasus korupsi di propinsi Papua
           daerah. Nampak bahwa kasus-kasus korupsi berhasil ditangani aparat



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          10 
           penegak hukum meningkat signifikan selama lima tahun. Penanganan kasus
           mencapai 80 % yaitu pada tahun 2008 dan 2009.
           Peningkatan penanganan kasus korupsi di Papua disebabkan oleh adanya
           desakan yang begitu kuat di tengah-tengah masyarakat berkenaan dengan
           maraknya fenomena korupsi yang dilakukan secara terang-terangan terutama
           oleh para pejabat publik dan politisi.
           Hanya saja bila dicermati kritis bahwa jumlah kasus yang dilaporkan tersebut
           relative kecil dibandingkan dengan fakta di lapangan. Ada juga            sejumlah
           kasus yang dilaporkan , namun hanya berakhir pada tingkat penyidikan dan
           penyelidikan dengan berbagai argument hukum yang dianggap belum cukup
           bukti dan    lain-lain.     Tiga kasus menonjol yang berhasil ditangani pihak
           penegak hukum yaitu bupati Yapen, Supiori dan bupati Boven Digoel. Ketiga
           pejabat tersebut kasusnya ditangani langsung oleh Komisi Pemberatasan
           Korupsi sehingga proses hukumnya bisa berjalan lancar, cepat dan efektiv.
           Sejumlah penyebab maraknya fenomena korupsi di Papua , namun seolah-
           olah dibiarkan oleh masyarakat yaitu ;           kultur kekuasaan dan politik yang
           mendukung praktek korupsi dibiarkan terus berlangsung, polarisasi etnis yang
           tinggi dengan kecenderungan ikatan primordial yang kuat menyebabkan
           control sosial menjadi lemah. Selain itu proses akulturasi (masuknya nilai-nilai
           baru yang besifat ekonomi uang) dan yang                tidak kalah penting yaitu
           lemahnya law enforcement dan integritas para penegak hukum (kentalnya
           budaya feodal).



           b. Pelayanan Publik

           Pelayanan    publik       secara   baik   dari   pemerintah   kepada    masyarakat
           menunjukan bukti bahwa pemerintah telah melaksanakan tugas dan fungsi
           untuk lebih bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan dari
           masyarakat. Sistem birokrasi dalam sistem pelayanan baik dalam mekanisme
           pembuatan peraturan daerah satu atap dan presentase instansi (SKPD)
           Provinsi yang memiliki pelaporan wajar tanpa pengecualian terlihat di bawah




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                             11 
           grafik                                                                    berikut:




                                                               Presentase
                                                               Kabupaten/ Kota
                                                               yang memiliki
                                                               Peraturan Daerah
                                                               atau Atap (%)

                                                              Presentase Instansi
                                                              (SKPD) Propinsi yang
                                                              memiliki pelaporan
                                                              Wajar Dengan
                                                              Pengecualian (WDF)




           Data pada table diatas tentang pelayanan publik dengan indikator masing-
           masing : peraturan daerah pelayanan satu atap dan laporan penggunaan
           keuangan Negara dengan opini wajar tanpa pengecualian.
           Indikator Peraturan daerah pelayanan satu atap menunjukkan bahwa
           presentase kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah satu atap belum
           terbentuk di seluruh Kabupaten. Satu-satunya Perda satu atap hanya terdapat
           di propinsi yaitu Dispenda Propinsi dan pihak Kepolisian. Kendala-kendalanya
           ; pemerintah propinsi melalui Biro Hukum belum memfasilitasi terbentuknya
           kerangka peraturan daerah satu atap, kualifikasi pendidikan aparatur di
           bidang hukum terbatas, aparatur yang cakap dan kompeten sesuai bidang
           tugas relartiv rendah serta      kurangnya pemahaman aparatur tentang
           semangat    otonomi   daerah    menyebabkan     lemahnya     koordinasi     antar
           tingkatan pemerintahan (propinsi dan kabupaten).
           Selain itu indikator Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikategori opini wajar
           tanpa pengecualian. Seluruh SKPD di propinsi Papua belum berada pada
           kategori opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tingkat kemajuan yang
           dicapai umumnya berada pada kategori opini Wajar Dengan Pengecualian
           (WDP). Trend WDP di Papua cenderung meningkat karena pembinaan
           melalui pelatihan dan hasil-hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan
           dan Pembangunan (BPKP) terus ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah untuk




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          12 
           didiperbaiki dan disempurnakan sesuai tata kelolah system keuangan negara
           untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.


           c. Demokrasi

           Aggenda pembangunan yang adil di Indonesia yang dilaksanakan di propinsi
           Papua yang menampilkan indikator demokrasi disajikan pada grafik bawah
           ini :




                                  Gender Development Index
                                  Gender Empowerment Measurement
                                  Index Pembangunan Manuasia



           Indikator demokrasi yang digunakan masing-masing : Gender Development
           Index (GDI), Gender Empowerment Measurement (GEM) dan Index
           Pembangunan Manusia (IPM).
           Nilai GDI dan GEM memperlihatkan trend perkembangan yang paralel.
           Kedua indikator tersebut perkembangannya fluktuativ selama lima tahun
           dengan tingkat kecenderungan meningkat.
           GDI dan GEM mencapai persentase maksimal pada tahun 2009 yaitu sekiar
           58 – 60 percent. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi peningkatan
           persentase dari kedua indikator output tersebut (GDI dan GEM) yaitu :
           Kebijakan affirmative dalam semangat Otonomi Khusus Papua yakni
           pemberdayaan dan keberpihakan sumber daya manusia. Issu gender tentu
           saja menjadi bagian dari semangat pemberdayaan dimaksud.                Tingkat
           responsive dan sensitie gender pemerintah cukup baik. Selain itu, komitmen
           pemerintah daerah terhadap gender ditandai dengan            peningkatan status
           kantor   pemberdayaan      perempuan      menjadi    Badan      Pemberdayaan



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                           13 
           Perempuan. Konsekuensinya ; ruang lingkup menjadi luas, pembiayaan
           meningkat    dan     program-program      peningkatn    kapasitas       perempuan
           meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa porsi pemberdayaan
           dan keberpihakan      kepada perempuan semakin mendapat tempat dalam
           proses pembangunan di Papua.


           Index Pembangunan Manusia menghalami peningkatan                 secara periodik
           hingga pada tahun 2009. IPM Papua menampilkan perubahan peningkatan
           yang berbeda pada periode waktu berjalan. Pada tahun 2004-2007 nilai IPM
           meningkat dari angka 60,90 mencapai 63,41, namun pada tahun 2008
           mengalami penurunan menjadi 57,17.          Penurunan   tersebut       dipengerauhi
           oleh pengelolaan kebijakan pendidikan dianggap belum efektiv yang ditandai
           dengan angka putus sekolah tingkat Sekolah Dasar masih tinggi dan kualitas
           output dari hasil pengelolahan kebijakan pendidikan relative rendah. Faktor
           lainnya, kebijakan pembangunan di bidang kesehatan juga belum optimal
           terutama pelayanan kesehatan dasar di wilayah-wilayah terpencil.
           Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Index pembangunan manusia di
           Papua mengalami peningkatan selama satu periode pemerintahan namun
           peningkatan tersebut         belum signifikan seiring dengan perkembangan
           kemajuan     di era informasi dan tehnologi. Dengan kata lain perkembangan
           IPM      Papua      selama    satu    periode   pemerintahan    relative    lambat
           perkembangannya


           3. Rekomendasi Kebijakan
           Memperhatikan uraian dan analisis yang disajikan diatas, berikut beberapa
           butir rekomendasi yang dapat dikemukakan tentang indikator demokrasi
           sebagai berikut :
           1. Sinyalemen masih maraknya korupsi di Papua, maka             disarankan perlu
              dibentuk suatu    lembaga pengawas independen atau setingkat dengan
              Komisi Pemberatasan Korupsi             di daerah yang diatur            dengan
              Undang - Undang agar dapat mengontrol dan mengawasi setiap pelaku
              pembangunan.      Selain    itu,   perlu diprogramkan secara intensive dan
              kesinambungan peningkatan kapasitas tenaga teknis pengelola keuangan
              daerah.




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                            14 
           2. Kebijakan affirmative gender yang telah mendapatkan porsi dalam proses
              pembangunan di propinsi Papua       perlu terus dikawal agar peningkatan
              kualitas dari proses tersebut dapat membuahkan hasil maksimal seiring
              dengan berjalannya waktu dan tuntutan jaman.
           3. Perhatian terhadap peningkatan dan pengembangan sumber daya
              manusia Papua perlu ditangani secara mendasar dan komprehensiv
              melalui sebuah konsep yang dapat mensinergikan antara system
              pendidikan modern dan kondisi obyektif daerah (budaya lokal).
           4. Indeks IPM Papua memperlihatkan kecenderungan peningkatan , namun
              lambat kemajuannya. Oleh karena        itu   perlu ada kebijakan dibidang
              pendidikan dan kesehatan yang sinergis dan terintegrasi sehingga dapat
              memperbaiki kualitas hidup rakyat di Papua , terutama penduduk asli
              Papua.




   C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
       1. Indikator
          Untuk mengetahui       tingkat kesejahteraan masyarakat di propinsi Papua
          menggunakan beberapa indikator acuan yaitu : Pendidikan, Pengelolaan
          Sumberdaya Alam meliputi (sektor : Pertanian, Kehutanan dan Kelautan),
          Infrastruktur, Ekonomi Makro, Nilai Investasi, Kesehatan dan Keluarga
          Berencana.


       2. Analisis Pencapaian Indikator
           a. Pendidikan

           Untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara atau wilayah dapat
           dilakukan diantaranya     menampilkan angka partisipasi masyarakat yang
           mengenyam pendidikan pada berbagai jenjang. Untuk mengetahui tingkat
           perkembangan pendidikan masyarakat di Papua dapat disajikan pada grafik
           bawah ini :




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          15 
                       Partisipasi   Pendidikan Masyarakat




           Tingkat partisipasi pendidikan masyarakat     diindikasikan masing-masing :
           Angka Partisipasi Murni tingkat SD, Angka Partisipasi Kasar tingkat SD, rata-
           rata nilai akhir tingkat SMP, rata-rata nilai akhir tingkat menengah, angka
           putus sekolah tingkat SD, angka putus sekolah tingkat SMP dan angka putus
           sekolah tingkat menengah.
           Data pada grafik diatas tentang     tingkat partisipasi masyarakat di dalam
           pendidikan memperlihatkan perkembangan yang fluktuatif.              Beberapa
           indikator output pendidikan memperlihatkan trend positive peningkatannya ,
           namun ada sebagian indikator output lainnya memperlihatkan trend negative
           dalam artian terjadi penurunan.
           Angka partisipasi murni tingkat sekolah dasar cenderung meningkat pada tiga
           tahun terakhir atau dari tahun 2007-2009 yakni sebesar empat percent dari
           80,92 - 84,90%. Kondisi ini berbeda dengan angka partisipasi kasar murid SD
           pada periode waktu yang sama, dimana nilai partisipasi menurun dari 101, 01
           menjadi 97,83%.
           Angka kelulusan dari 3,94 melonjak 2 kali lipat menjadi 6,03 untuk angka
           kelulusan nilai akhir sekolah menengah tingkat pertama selama dua tahun
           berturut-turut pada tahun 2007 dan 2008. Peningkatan angka kelulusan
           tersebut setelah dikonfrontir dengan beberapa guru yang terlibat di tingkat
           SMU mengindikasikan bahwa hasil lulusan tersebut tidak murni hasil kerja
           keras para murid tetapi sebenarnya tingkat kelulusan Ujian Akhir Nasional
           dipengaruhi oleh intervensi   kebijakan terselubung   dari instansi tehnis ke
           sekolah-sekolah untuk membantu kelulusan para siswa.


Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          16 
           Kebijakan penanganan angka melek huruf          tidak   mengalami perubahan
           signifikan. Antara tahun 2004 hingga 2007 angka perkembangan melek huruf
           tetap berada pada angka 74 %. Sedangkan di tahun 2008-2009 sedikit
           mengalami peningkatan yaitu 75%. Perhatian pemerintah daerah terhadap
           masalah angka melek huruf ini masih terasa kurang mendapat perhatian yang
           memadai.
           Peningkatan kesejahteraan dan tuntutan terhadap kualifikasi pendidikan para
           guru dalam meningkatkan kualitasnya terus mendapat pemerintah. Hal
           tersebut tercermin dari angka kelayakan guru di tingkat SMP yang cukup baik
           dari tahun 2008-2009 meningkat secara baik hingga mencapai 91,28%.
           Berbagai kebijakan dan program telah dilakukan secara intensive dan serius
           oleh pemerintah daerah melalui instansi tehnis terkait, bahkan alokasi
           anggaran pembangunan melalui sector pendidikan memperoleh porsi terbesar
           dibandingkan dengan sector-sektor prioritas lainnya sepert : kesehatan,
           ekonomi kerakyatan dan infrastruktur dasar.
           Memperhatikan grafik diatas     nampak pengelolaan pendidikan cenderung
           fluktuativ dan hanya menekankan output serta dari pengelolaan menonjolkan
           aspek kuantitativ dari pada proses kualitatif , maka bisa dipastikan bahwa
           perkembangan penyelenggaraan pendidikan di propinsi Papua relative lambat
           kemajuannya. Ada sejumlah faktor yang berpengaruhi terhadap lambatnya
           perkembangan pengelolaan pendidikan di Papua, yakni : Kebijakan dan
           strategi pengelolaan pendidikan masih menggunakan pola yang sama dari
           waku ke waktu, porsi pengelolaan kebijakan pada level pendidikan menengah
           dan tinggi lebih besar dibandingkan dengan pendidikan dasar. Selain itu
           manfaat pengelolaan kebijakan pendidikan cukup terasa di wilayah perkotaan
           dibandingkan dengan wilayah pinggiran dan kampung-kampung, dan masalah
           klasik dari waktu ke waktu yaitu tingkat kesejahteraan termasuk minimnya
           ketersediaan sarana dan prasarana.


           b. Kesehatan

           Pengukuran tentang tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari
           indikator kesehatan masyakat pada suatu daerah. Sektor Kesehatan
           merupakan salah satu leading sector di era otonomi Khusus Papua saat ini.
           Berikut    tampilan grafik tentang perkembangan pembangunan bidang
           kesehatan selama periode tahun 2004-2009, sebagai berikut :



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          17 
           Grafik diatas tentang indikator output dari sector kesehatan menunjukan trend
           fluktuativ yang menurun pada dua tahun terakhir 2008-2009. Angka gizi buruk
           dan kurang cenderung menurun. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa
           pemerintah daerah     member perhatian besar melalui         berbagai kebijakan
           untuk menekan angka gizi buruk dan kurang , dan telah memberikan hasil
           positive.
           Sedangkan tingkat kematian mengalami penurunan terutama pada tahun
           2008-2009, namun penurunan angka tersebut relative masih lambat karena
           angka kematian bayi masih cukup tinggi yaitu mencapai hampir 70% dalam
           tahun 2008-2009. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya
           nampak jelas bahwa belum memperlihatkan perubahan signifikan terhadap
           penurunan tingkat angka kematian bayi di Papua. Kondisi ini perlu menjadi
           perhatian pemerintah daerah agar dapat mengevaluasi             kebijakan dan
           program yang dilaksanakan selama ini dan merumuskan ulang disesuaikan
           disesuaikan dengan kondisi saat ini dan sumber daya yang tersedia.
           Tingka harapan hidup penduduk di Papua selama lima tahun terakhir
           mengalami perubahan walaupun tingkat perubahannya relative kecil dan
           lambat. Secara keseluruhan menunjukan hasil positi karena tingkat harapan
           hidup penduduk di Papua      yaitu mencapai usia 70 tahun. Artinya bahwa
           peningkatan t ersebut seiring dengan ada kemajuan di bidang kesehatan dan
           diikuti juga dengan pelayanan kesehatan semakin menjangkau masyarakat.




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                           18 
           Kebijakan lain yang menonjol di bidang kesehatan yaitu        pemberian kartu
           gratis bagi masyarakat miskin.
           Bila dicermati secara kritis tentang pelayanan kesehatan dapat dikatakan
           bahwa pelayanan kesehatan di wilayah perkotaan semakin baik karena
           didukung dengan kebijakan dan keterjangkuan pelayanan serta ketersediaan
           tenaga medis dan sarana kesehatan. Sedangkan di wilayah pinggiran dan
           pedalaman belum optimal pelayanan kesehatan sehingga belum berdampak
           terhadap tingkat kualitas kehidupan masyarakat.
           sejumlah hambatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di wilayah
           pinggiran yang belum maksimal      yakni antara kebijakan dan implementasi
           belum dapat berjalan maksimal      disebabkan oleh    diantaranya ; birokrasi
           pelayanan yang cukup panjang, terbatasnya tenaga medis pada level
           kampung dan kondisi geografis dengan tingkat kesulitan yang khas pada
           setiap wilayah serta terbatasnya prasarana dan sarana kesehatan.


           c. Keluarga Berencana

           Program keluarga berencana merupakan program nasional dengan tujuan
           utama menekan laju pertumbuhan penduduk dan menciptakan keluarga
           sejahtera. Program Keluarga Berencana di Propinsi papua selama lima tahun
           penyelenggaraan pemerintahan disajikan pada grafik dibawah ini :




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          19 
           Penggunaan alat kontrasepsi bagi setiap keluarga di Papua cukup tinggi antar
           tahun 2008 hingga tahun 2009. Meningkatnya penggunaan alat kontrasepsi
           tersebut dari   47 % hingga 50 % berdampak pula bagi laju pertumbuhan
           penduduk di Papua.       Tingkat pertumbuhan dapat diturunkan dari 2,03%
           hingga 1,99 %. Walaupun tingkat presentasi pertumbuhan tidak cukup besar,
           namun penggunaan alat kontrasepsi dianggap cukup berhasil di dalam
           membantu menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Apabila laju ini dapat
           ditekan, maka akan berdampak positif bagi keluarga terutama dapat
           mengurangi beban ekonomi keluarga.
           Penggunaan alat kontrapsi berhasil dilaksanakan hanya bagi pasangan yang
           menggunakan alat kontrasepsi, namun secara keseluruhan pada umumnya
           penduduk di Papua tidak menggunakan alat kontrasepsi. Ada sejumlah
           alasan yaitu masyarakat belum merasa penting dengan program Keluarga
           Berncana, perspektif social budaya masyarakat Papua yang melihat program
           Keluarga Berencana bagi kehidupannya. Tingkatan kepadatan penduduk
           relative rendah sehingga kondisi ini belum menjadi problem pembangunan
           dan juga jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah.




           d. Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
           Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyakat, dapat diprotet melalui
           beberapa sektor , seperti ; pertanian, kehutanan dan kelautan. Sektor ini
           masih menjadi andalan utama penduduk asli papua menggantungkan
           kehidupannya     dari ketersediaan sumberdaya alam yang melimpah. Untuk
           mengetahui      kontribusu sector-sektor   ini   terhadap pembangunan dapat
           disajikan pada tabel berikut ini :




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          20 
           Keterlibatan masyarakat di sektor pertanian cukup positive. Partisipasi ini
           terlihat mengalami peningkatan signifikan dalam 2 (dua) tahun terakhir dari
           nilai 6,16 menjadi 6,67 M. Tingkat partisipasi masyarakat mengelolah hasil
           pertanian dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
           Namun seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di sektor pertanian
           tanpa disadari   turut   berdampak signifikan     terhadap peningkatan jumlah
           presentase areal lahan kritis. Pembabatan hutan dan pembukaan lahan baru
           untuk kepentingan aktivitas pertanian terus meningkat belakangan ini tanpa
           disadari mulai merusak ecosystem hutan            dan akan dampak terhadap
           pengrusakan hutan ke depan.              Pada periode waktu tahun 2008-2009
           presentase lahan kritis meningkat        tajam dari 0,12 -0,22 %. Pemanfaatan
           lahan untuk berbagai kebutuhan pembangunan berpengaruh secara signifikan
           terhadap meningkatnya jumlah persentase areal lahan kritis.
           Disamping itu , tindak pidana terhadap kegiatan perikanan            mengalami
           peningkatan selama dua tahun yaitu             tahun 2008-2009. Peningkatan
           persentase kejahatan perikanan disebabkan oleh beberapa kelompok
           masyarakat dengan cara menggunakan bahan peledak guna menangkap
           ikan (destructive fishing).    Kegiatan ini tentu saja dapat menghancurkan
           potensi sumberdaya ikan yang ada selama ini. Mengingat kebutuhan ikan dari
           waktu ke waktu terus meningkat, menyebabkan masyarakat melakukan cara-
           cara tidak terpuji   dalam menangkap ikan.        Masyarakat tidak menyadari
           bahwa cara-cara salah         tersebut    telah melanggar hukum karena telah
           merusak sumberdaya alam dan pesisir laut. Tertangkapnya beberapa kapal



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          21 
           asing di wilayah perairan laut Papua menjadi indikasi bahwa perlu dilakukan
           tindakan pengamanan perairan laut         wilayah Indonesia     dari ancaman
           pencurian sumberdaya perikanan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
           dua modus utama tindak pidana kelautan yaitu illegal fishing dan destructive
           fishing yang tentu saja dapat mengganggu ekosistem laut.


           e. Infrastruktur

           Dukungan infrastruktur terutama perhubungan darat sangat diperlukan agar
           dapat mendukung pelaksanaan pembangunan wilayah secara utuh sehingga
           dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
           Gambaran pembangunan infrastruktur perhubungan darat di Propinsi Papua
           selama periode lima tahun disajikan pada grafik berikut ini :




           Dukungan infrastruktur jalan darat yang menjadi focus perhatian analisis yaitu
           jalan nasional dan jalan provinsi. Kondisi jalan nasional yang tergolong baik
           selama tahun 2008-2009 menghalami penurunan sekitar 5,73-3,73%.
           Penurunan tersebut dimaksudkan yaitu kondisi jalan tersebut mengalami
           kerusakan dan belum mendapatkan perhatian dalam hal perawatan dan
           pemeliharaan. Jalan Nasional mengalami penurunan kondisi baik jalan



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          22 
           tersebut. Jalan nasional dalam kondisi sedang berkisar antara        41,10 -
           11,10%    untuk tahun 2008-2009. Sementara kondisi jalan nasional      yang
           berada dalam keadaan rusak selama dua tahun terakhir 2008 - 2009 berkisar
           antara 53,17 – 54,23 %.     Meningkatnya jumlah jalan nasional yang rusak
           disinyalir disebabkan oleh keterbatasan anggaran pembangunan untuk
           membiaya kegiatan pemeliharan dan perbaikan. Jalan nasional yang rusak
           perlu mendapat perhatian yang serius dalam upaya perbaikan jalan tersebut.
           Disamping itu pula, terdapat jalan-jalan provinsi. Persentase jalan provinsi
           yang tergolong baik berkisar 38,45-38,76% pada tahun 2008-2009. Prasana
           jalan darat tersebut Nampak cukup terawat baik. Jalan provinsi yang berada
           dalam kondisi sedang dan rusak mencapai 24 % dan lebih dari 50%. Oleh
           sebabnya presentase jalan rusak baik jalan nasional dan provinsi perlu untuk
           diperbaiki dalam rangka memberikan pelayanan yang baik bagi peningkatan
           kesejahteraan masyarakat di daerah. Rusaknya infrastruktur jalan darat yang
           ada dapat berpengaruh langsung kepada alur distribusi barang dan jasa , dan
           tentunya saja akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi bagi daerah
           tersebut dan wilayah sekitarnya. Permasalahan dasar yang menyebabkan
           infrastruktur jalan darat dari waktu ke waktu tidak mengalami peningkatan
           signifikan sebenarnya lebih disebabkan oleh lemahnya komitmen pemerintah
           dalam memperhatikan pembangunan infrastruktur dasar di propinsi Papua.


           f. Ekonomi Makro
           Indikator ekonomi makro yang sering digunakan dalam menganalisa
           pertumbuhan ekonomi secara aggregate suatu daerah adalah PDRB (Produk
           Domeistik Regional Bruto). PDRB pada prinsipnya adalah total output yang
           diproduksi oleh propinsi ataupun kabupaten. Gambar berikut memperlihatkan
           kondisi perekonomian Provinsi Papua.




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          23 
           Produk Domestk Regional Bruto Provinsi Papua berfluktuasi dari tahun 2004-
           2009, dan terjadi peningkatan -1,49 hingga 15,49 untuk tahun 2008-2009. Bila
           dicermati perkembangan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir
           yakni; pada tahun 2004 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi Provinsi
           Papua mencapai minus 22%, namun pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi
           Provinsi Papua mencapai skitar 35%.


           Jika melihat share total PDRB, dari tahun 2004-2009 terlihat bahwa sektor
           manufaktur memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian
           Provinsi Papua, hal ini disebabkan karena kontribusi perusahaan PT Freeport
           Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara langsung pertumbuhan
           perekonomian Provinsi Papua dipengaruhi oleh perekonomian global. Jika
           melihat presentase manufaktur terhadp total PDRB berfluktuasi. Hal ini terjadi
           karena bervariasinya harga      komoditas tembaga di dunia internasional.
           Seperti terlihat pada grafik diatas harga tembaga di dunia internasional
           mengalami peningkatan di tahun 2005, sehingga hal ini mendongkrak
           perekonomian Provinsi Papua, namun pada tahun 2008, harga tembaganya
           mengalami penurunan. Sebenarnya voulme produksi tembaga hampir sama
           untuk tahun 2005 dan 2008, namun harga tembaga berbeda berakibat pada
           turunnnya pendapatan PT Freeport Indonesia.


           Perkembangan      pendapatan     per   kapita   Provisi   Papua      mengalami
           kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2004 pendapatan perkaipta


Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          24 
           penduduk di Provinsi Papua bekisar 11 jutaan rupiah, meningkat menjadi 20
           juta pada tahuna 2005.         Namun untuk tahun 2005-2006, pendapatan
           perkapita Provisi Papua mengalami stagnasi pada posisi 20 juta rupiah per
           tahun.   Hal    ini   disebabkan   karena    kontribusi   sektor     pertambangan.
           Sebenarnya volume produksi sektor pertambangan khususnya tembaga yang
           diolah dari PT Freeport meningkat, namun harga tembaga dipasar
           internasional    rendah    sehingga    berpengaruh        terhadap     menurunnya
           pendapatan per kapita. Disisi lain, meningkatnya harga tembaga berakibat
           meningkatnya pendaptan per kapita pada tahun 2006 sampai dengan 2008.
           Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi papua
           sangat tinggi dipengaruhi oleh kontribusi sector migas melalui PT Freeport
           sebagai penyumbang PDRB terbesar yaitu 68 % (Papua dalam angka, 2008).
           Artinya bahwa hasil PT Freeport dibawa keluar dan selanjutnya dikonversikan
           kedalam bentuk bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
           yang dituangkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
           Implikasinya yakni ketergantungan pemerintah daerah semakin tinggi pada
           subsidi pemerintah seperti DAU, DAK, Dana OTSUS, hibah dan lain-lain.
           Ketergantungan tersebut hanya melestarikan mentalitas peramu yang masih
           dominan subsisten dari pada ekonomi produktif.


           Perkembangan inflasi di Provinsi Papua         berfluktuasi dalam kurun waktu
           2004-2009. Pada tahun 2004, inflasi Provinsi Papua dibawah 10%, namun
           pada tahun 2005 inflasi mencapai 14%. Peningkatan laju inflasi di Provinsi
           Papua dipicu oleh terjadi kenaikan di sektor pendidikan dan juga kelompok
           makanan jadi dan rokok. Namun untuk tahun 2006-2007, perkembangan laju
           inflasi di Provinsi Papua relatif stabil. Secara keseluruhan , inflasi diatas 10
           percent dikategorikan sangat tinggi bila disandingkan dengan rata-rata inflasi
           tingkat nasional. Kondisi tersebut telah berlangsung dari waktu ke waktu
           terutama dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan hidup penduduk Papua di
           produksi dan didatangkan dari       luar    Papua. Kebutuhan hidup yang bisa
           dihasilkan di Papua berasal dari sektor pertanian dan perkebunan yang
           sifatnya bahan mentah (raw material) seperti sayur-sayuran atau palawija dan
           sumber protein lainnya yang disediakan oleh alam. Dengan demikian , laju
           inflasi tersebut tetap berada pada kategori yang relatif tinggi karena berkaitan
           dengan biaya produksi, transportasi dan bea masuk pajak, dan lain-lain yang
           ditentukan oleh perkembangan ekonomi makro secara nasional.



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                            25 
           g. Investasi

           Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah tentu saja
           harus memperhatikan kegiatan investasi di daerah tersebut. Peningkatan nilai
           investasi memberi gambaran tentang kesejahteraan suatu wilayah atau
           daerah. Berikut tampilan grafik tentang perkembangan investasi di Papua
           selama periode waktu 2004-2009:




           Keadaan investasi di Provinsi Papua seperti pada Gambar diatas bervariasi.
           Realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) tahun 2004 mencapai
           sekitar 2.000 miliar, meningkat mejadi 3.000 miliar pada tahun 2005. Namun
           sejak dari   tahun 2005-2007,    nilai realisasi PMDN mengalami penurunan
           sebesar 1.500 miliar. Menurunya nilai realisasi PMDN disebabkan karena
           faktor ketidakjelasan kepemilikhan hak tanah dan birokrasi perijinan yang
           masih berbelit-belit. Seperti diketahui di Provisisi Papua, dalam mengurus
           kepemilikan tanah     harus memiliki persetujuan dari dua lembaga. Yang
           pertama dari Departement Pertanahan yang mengeluarkan sertifikat tanah.
           Dan yang kedua, harus ada pelepasan tanah dari adat dalam bentuk surat
           pelepasan. Kenyataannya investor mengalami kesulitan dalam memperoleh
           surat pelepasan hak tanah karena sering terjadi konflik diantara suku-suku
           yang memiliki hak ulayat tanah tersebut.         Surat ijin investasi antara
           pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah propinsi dan kabupaten
           masih menjadi hambatan tersendiri.




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          26 
           Nilai rencana persetujuan investasi menurun sangat nyata antar tahun 2004
           hingga tahun 2009 dari 5.45 M hingga 0,41M. Namun penurunan rencana
           investasi tidak sejalan dengan nilai realisasi investasi PMDN yang meningkat
           sangat signifikan pada tahun 2008 – 2009 atau berkisar dari 10,18 M hingga
           mencapai 380,73 M. Peningkatan nilai ini memberi dampak pada rencana
           serapan tenaga kerja yang cukup tinggi bagi masyarakat, dimana mengalami
           peningkatan nilai sebesar 2 kali lipat dari $ 89 hingga mencapai $ 196.
           Kondisi ini memberi gambaran tentang modal yang di investasikan dalam
           bentuk serapan tenaga kerja mampu mendorong tingkat kesejahteraan
           masyarakat lebih baik pada dua tahun terakhir. Namun realisasi di dalam
           penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan yang cukup besar dari dua
           tahun terakhir. Penurunan         nilai resapan tenaga kerja dari sekitar $ 25
           menjadi $ 15.


           Kondisi ini dapat memberi dampak secara tidak langsung bagi penyerapan
           tenaga kerja.     Namun penurunan nilai tersebut tidak terlalu berdampak
           langsung bagi penurunan nilai investasi di Provinsi Papua. Kebijakan
           keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat                 lewat kesempatan
           berusaha termasuk kemudahaan bantuan kredit lunak. Kebijakan tersebut
           tentu   saja    diharapkan     dapat    membantu       meningkatkan   kesejahteraan
           masyarakat. Perhatian juga diberikan pada sektor informal dan peningkatan
           kualifikasi tenaga kerja sehingga diharapkan para pelaku usaha atau calon
           pelaku usaha dapat membuka usaha sendiri. Kebijakan strategis tersebut
           dilakukan dengan tujuan utamanya adalah agar dapat menggerakan kegiatan
           perekonomian daerah. Sehingga ketergantungan masyarakat terhadap
           perusahaan asing dan atau bekerja sebagai karyawan asing bisa bergeser
           kepada pengelolaan usaha mandiri. Kebijakan pemerintah daerah yang pro
           ekonomi    kerakyatan    diharapkan            dapat      mendorong      peningkatan
           kesejahteraan     masyarakat           tentu   saja    akan   berdampak     terhadap
           pertumbuhan ekonomi di daerah.


           Secara umum perkembangan nilai realisasi investasi penanaman modal di
           Provisi Papua dalam kurun waktu 2004-2008 tidak banyak mengalami
           perubahan. Terjadi penuruanan invesati PMA dari tahun             dari tahun 2005
           sampai dengan 2006           dan penurunan tersebut disebabkan karena terjadi
           penurunan harga tembaga di pasar internasional sehingga ini berpengaruh



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                              27 
           terhadap penerimaan investasi PMA. Selain PMA di sektor migas , nilai
           persetujuan PMA di sektor perkebunan         mengalami peningkatan di era
           otonomi khusus Papua saat ini, hanya saja realisasi tidak berjalan optimal
           disebabkan oleh berbagai hambatan seperti birokrasi perijinan yang masih
           panjang antara pemerintah pusat dan daerah, hak ulayat, stabilitas politik di
           daerah serta etos kerja pembangunan sehingga menimbulkan ekonomi
           biaya tinggi.




           h. Kesejahteraan Sosial

           Tingkat kesejahteraan rakyat diukur dari presentase penduduk miskin dan
           tingkat pengagguran terbuka. Berikut disajikan dapat diuraikan pada grafik
           berikut ini:




           Presentase penduduk miskin pada 2 (dua) tahun terakhir atau pada periode
           tahun 2008-2009 tidak banyak menampilkan perubahan yang cukup berarti.
           Hal ini dapat dilihat dari angka presentase penduduk miskin berkisar pada
           37,08% dan 37,52%. Dari jumlah tersebut, terdapat 70 % penduduk miskin
           berada di kampung-kampung.
           Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh
           pemerintah, namun belum mampu mengurangi atau menekan angka



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          28 
           kemiskinan, bahkan ketergantungan masyarakat semakin tinggi kepada
           pemerintah seperti; Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), jarring
           pengaman social, dan lain-lain. Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang
           dilakukan masih bersifat simbolik dan karikatif tetapi tidak bersifat edukatif
           (BLT, jaringan pengaman social, dll) Orientasi masyarakat ke PNS masih
           cukup tinggi, partisipasi masyarakat ke sekor swasta rendah karena
           dipengaruhi oleh etos kerja pembangunan belum relevan dengan tuntutan
           dunia kerja (mentalitas peramu). Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat
           relatif rendah.
           Selama empat tahun terakhir ini, pemerintah daerah melaksanakan program
           strategis dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan di kampung-kampung
           dengan kebijakan Respek (Rencana Strategi Pembangunan Kampung).
           Pemerintah Daerah Propinsi menyediakan jumlah dana sebesar Rp. 100 juta
           tiap kampung untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Respek tersebut.
           Program Respek tersebut disinergikan dengan program PNPM Mandiri pada
           tahun 2008 dengan tujuan yang sama          yaitu penanggulangan kemiskinan.
           Oleh karena iu masih relative dini kalau pemerintah daerah            mengklaim
           keberhasilan program Respek tersebut telah menekan jumlah kelompok
           miskin. Alasannya bahwa          jumlah uang yang telah banyak beredar di
           kampung-kampung selama empat tahun terakhir tidak dengan sendirinya
           telah mengurangi kelompok masyarakat miskin. Pertanyaannya jumlah dana
           tersebut dipergunakan untuk kebutuhan apa saja di kampung-kampung ? .
           Apabila   kebanyakan      dari   dana   tersebut   hanya   dipergunakan       untuk
           kepentingan produktiv , maka hasilnya paling cepat terasa lima tahun berjalan,
           tetapi sebaliknya bila        jumlah uang yang besar dipergunakan untuk
           kepentingan       konsumtiv   atau   semata-mata   pembangunan       fisik,   maka
           sebenarnya belum memberikan jaminan bahwa kelompok warga miskin telah
           dibantu untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Ada kemungkinan masyarakat
           miskin tidak mampu membebaskan dirinya dari belenggu kemiskinan karena
           warga miskin       terjebak oleh kebijakan yang membelenggu mereka sendiri
           untuk tetap bergantung kepada pihak pemberi bantuan (pemerintah). Oleh
           karena itu, program Respek dan PNPM Mandiri masih perlu dievaluasi tingkat
           keberhasilan dengan durasi waktu paling lambat lima tahun pelaksanaan
           program tersebut. Program Respek memiliki nilai positive karena program
           tersebut sangat membantu penduduk miskin untuk terlibat memecahkan




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          29 
           problem hidupnya sendiri dan menata kehidupannya yang lebih baik ke
           depan.
           Tingkat pengangguran terbuka dari waktu ke waku terus meningkat secara
           signifikan. Kebanyakan dari para penganggur           adalah lulusan-lulusan
           perguruan tinggi dari luar Papua dan dari dalam Papua, dan lulusan SMU
           yang tidak sempat melanjutkan studi pada jenjang perguruan tinggi karena
           berbagai alasan. Selain itu, migran dari luar papua yang melihat peluang
           otonomi khusus Papua dan pemekaran wilayah. Kelompok migran bervariasi
           latar belakangnya seperti para kalangan terdidik (lulusan perguruan tinggi),
           lulsan SLTA dan kalangan kurang terdidik seperti tenaga kerja kasar, dan lain-
           lain.


       3. Rekomendasi Kebijakan
          Beberapa rekomendasi dikemukakan berikut ini sebagai acuan guna
          meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, meliputi :


          a. Kebijakan pengelolaan pendidikan sebaiknya fokus perhatian porsinya
              lebih besar   pada level pendidikan dasar dan locusnya diarahkan ke
              wilayah-wilayah pinggiran dan kampung-kampung. Selain itu, metode dan
              pola pendekatan penerapannya juga harus berbeda antara wilayah
              perkotaan dan pinggiran dan atau kampung-kampung. Memadukan dan
              mensinergikan system pendidikan modern dan kondisi obyektif          daerah
              (budaya local) sudah saatnya perlu ada langkah-langkah konkrit guna
              mempersiapkan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas ke
              depan.
          b. Kebijakan pembangunan di bidang kesehatan tidak sekedar memberikan
              pelayanan kesehatan kepada penduduk miskin atau penderita, tetapi perlu
              ada keterlibatan sektor-sektor lain seperti pekerjaan umum, perhubungan
              dan intansi tehnis lainnya. Tujuannya agar pelayanan kesehatan baik dari
              aspek kebijakan maupun implementasi menyangkut pelayan kesehatan
              dasar hingga kesejahteraan para medis benar-benar mendapat perhatian
              sehingga pembangunan kesehatan dapat berjalan optimal.
          c. Program penyuluhan         secara intensive kepada para nelayan dan
              masyarakat umum agar menggunakan cara-cara baik dan benar dalam
              menangkap ikan terutama       sesuai dengan lokal wisdom          agar tidak
              merusak ekosistem perairan dan kepentingan generasi selanjutnya.



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          30 
          d. Perlu adanya komitmen yang tinggi dan konsisten dari pemerintah pusat
               secepatnya membangun infrastruktur dasar yang menghubungkan antara
               kabupaten di propinsi Papua termasuk propinsi Papua Barat agar dapat
               mengurangi ekonomi biaya tinggi yang selama ini diterima apanya sebagai
               fakta pembangunan.
          e. Kebijakan tentang kredit mikro bagi pengusaha kecil perlu diikuti dengan
               pendampingin      secara intensive     dan perlu melibatkan pihak swasta
               membantu       pemerintah     daerah         membimbing     dan      membina
               pengusaha-pengusaha lokal agar terjadi transfer knowledge dan skill
               sesuai tuntutan perkembangan saat ini.
          f.   Menyediakan fasilitas dan pengadaan formasi           tenaga kesehatan agar
               pelayanan kesehatan bisa      lebih merata dan        menjangkau kampung-
               kampung. Selain     itu , perlu merekrut tenaga-tenaga penyuluh lapangan
               agar dapat melakukan proses pendampingan dan penyuluhan bagi setiap
               keluarga tentang gizi dan permasalahannya sehingga pada akhirnya
               mereka mampu menurunkan angka gizi buruk dan kurang pada bayi.
          g. Kebijakan penanggulangan seperti Respek dan PNPM Mandiri merupakan
               sebuah kebijakan strategis yang perlu dievaluasi untuk menilai tingkat
               keberhasilan dan terus diperbaiki dan disempurnakan untuk kepentingan
               pembangunan       dan   masyarakat      di    Papua     melalui    pendekatan
               pembangunan berbasis kampung serta               perlu diikuti juga dengan
               dukungan penuh dari seluruh jajaran pemerintahan di tingkat Kabupaten.




   D. KESIMPULAN

   Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dapat disimpulkan beberapa hal
   sebagai berikut :
   1. Agenda Pembangunan Indonesia yang Aman dan Damai yang diuraikan diatas
       memperlihatkan     bahwa index      kriminal ,kejahatan    konvensional dan kasus
       transnasional secara umum dapat diselesaikan dengan baik oleh institusi
       penegak hukum. Dinamika perkembangan pembangunan yang dipengaruhi oleh
       adanya keterbukaan wilayah sebagai hasil pemekaran wilayah dan pelaksanaan
       Otonomi Khusus Papua berdampak terhadap meningkatnya kasus-kasus criminal,
       kejahatan konvensional dan transnasional selama tiga tahun terakhir ini. Kasus
       pencurian bermotor , women trafficking dan transaksi ganja merupakan kasus-



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                            31 
       kasus kejahatan yang menonjol dan terus meningkat seiring dengan dinamika
       pembangunan di daerah.
   2. Agenda pembangunan Indonesia yang adil dan demokratis secara umum belum
       menunjukkan kinerja yang baik. Jumlah kasus korupsi berhasil ditangani oleh
       institusi penegak hukum namun fakta di lapangan bahwa fenomena korupsi
       marak terjadi di masyarakat dari pada dugaan korupsi yang dilaporkan kepada
       pihak berwajib.
       Belum ada peraturan daerah pelayanan satu atap di seluruh Kabupaten di propinsi
       Papua. Satu-satunya SKPD yang memiliki pelayanan satu atap yaitu Dinas
       Pendapatan Propinsi Papua bekerjasama dengan pihak Kepolisian Daerah Papua
       yang dikenal dengan Samsat terkait dengan pengurusan-pengurusan administrasi
       kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor.
       Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di propinsi Papua belum berada pada
       kategori opini pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian. Umumnya, kinerja SKPD
       masih berada pada kategori opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
       Indikator demokrasi menunjukkan kinerja positive melalui Gender Development
       Index (GDI) dan Gender Empowerment Meassurement (GEM). Pemerintah
       Daerah memberikan       perhatian    sungguh-sungguh      kepada pemberdayaan
       perempuan dan hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat partisipasi perempuan
       dalam berbagai aspek kehidupan tidak saja dalam rumah tetapi di luar rumah
       sesuai profesinya masing-masing dan jumlah tersebut terus meningkat.


   3. Secara umum agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat menunjukan kinerja
       positive, namun kemajuan yang dicapai relative lambat dan lebih dominan aspek
       kuantitativ dari pada aspek kualitativ. Indikator pendidikan dan kesehatan
       mengalami perkembangan positiv , namun lambat mencapai kemajuan optimal.
       Hal ini disebabkan oleh strategi dan pola pendekatan, orientasi pembangunan
       yang masih perkotaan dari pada pedalaman dan kampung - kampung.
       Laju pertumbuhan ekonomi relative rendah dan tingkat kontribusi PDRB untuk
       pertumbuhan ekonomi di Papua masih dominan dari PT Feeport sebesar 68%
       sehingga ketergantungan ekonomi Papua sangat tinggi pada subsidi pemerintah
       melalui DAU, DAK, OTSUS dan dana-dana Hibah. Nilai investasi relative rendah
       karena berbagai kendala ; birorakrasi perijinan antara pemerintah pusat dan
       daerah, permasalahan tanah (hak hulayat),faktor keamana dan etos kerja
       pembangunan.




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          32 
       Infrastruktur jalan darat sebagian besar berada dalam kondisi rusak baik jalan
       propins maupun nasional. Kondisi jalan nasional yang dikategorikan berada dalam
       kondisi baik hanya mencapai11 percent. Kendala-kendala klasik yakni ; lemahnya
       komitmen pemerintah dan keterbatasan anggaran Negara.
       Tingkat   kebutuhan    pembangunan      yang      terus    meningkat       menyebabkan
       masyarakat melakukan penebangan dan pembabatan hutan untuk kepentingan
       pertanian. Aktivitas tersebut   tanpa   disadari oleh masyarakat dan pemerintah
       telah merusak ecosystem hutan dan lingkungan. Kondisi ini sedang terjadi secara
       perlahan-lahan namun pasti bahwa hutan sedang di hancurkan dengan alasan
       pembangunan dan ekonomi.
       Demikian halnya dengan potensi sumber daya laut yang menjadi sumber
       kehidupan manusia      termasuk penduduk di Propinsi Papua                terakit dengan
       aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (Destructive
       fishing) dan Illegal fishing di perairan Papua terus meningkat dalam tiga tahun
       belakangan ini. Keadaan ini tanpa disadari akan merusak ecosystem di perairan
       laut.
       Persentase penduduk miskin tidak mengalami perubahan selama empat tahun
       belakangan ini yaitu masih tetap berada kisaran 37 percent. Berbagai kebijakan
       dilakukan oleh pemerintah tetapi belum berdampak signifikan terhadap penurunan
       angka kemiskinan. Program Bantuan Langsung Tunai , jaring pengaman social
       dan lain-lain merupakan pendekatan yang sifanya karitatif dan simbolik sehingga
       tidak mengandung unsur edukasi bagi masyarakat. Justru kondisi yang terjadi
       sebaliknya   masyarakat    sangat    tergantung     kepada      si     pemberi    bantuan
       (pemerintah) .
       Kebijakan Respek sebagai kebijakan strategis pemerintah daerah dalam rangka
       menanggulangi         kemiskinan    mengandung            filosophis    dan      semangat
       pemberdayaan bagi      penduduk miskin yang hidup          di kampung-kampung dan
       umumnya adalah penduduk asli papua. Hanya saja program tersebut baru
       berjalan empat tahun sehingga masih memerlukan waktu lima tahun untuk
       mengevaluasi tingkat kemajuan dari keberhasilan dari program tersebut.
       Angka pengangguran terus meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir
       disebabkan oleh lulusan perguruan tinggi dari dalam dan luar Papua,kaum migrant
       dari luar Papua, orientasi pencari kerja lebih kepada PNS, keterbatasan lapangan
       kerja di sector public dan sector swasta belum berkembang pesat di propinsi
       Papua.




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                33 
                                        BAB III

      RELEVANSI RPJMN 2010 -2014 DENGAN RPJMD PROPINSI PAPUA



   1. Pengantar
       Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional
       yang dilakukan terencana, intensiv dan berkesinambungan guna mewujudkan
       masyarakat      adil dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan     tersebut,   perlu ada
       acuan dasar sebagai pedoman agar dapat melakukan pengkawalan terhadap
       proses pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan.
       Kerangka     dasar pembangunan nasional selama lima tahun belakangan ini
       mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
       sebagai dasar untuk mengkawal agenda-agenda prioritas yang harus dicapai
       selama satu periode penyelenggaraan pemerintahan. Agenda prioritas nasional
       menjadi acuan dasar selanjutnya      dijabarkan    ke dalam RPJM Daerah        dan
       disesuaikan dengan kondisi riil dan kebutuhan masing-masing daerah. Tujuan dan
       sasaran dari agenda yang ditetapkan dalam RPJMN maupun RPJMD output akhir
       dapat dilihat dan dinilai      pada akhir periodisasi pemerintahan. Apakah
       perkembangan pembangunan selama periode tersebut hasilnya signifikan sesuai
       agenda pembangunan atau, sebaliknya keseluruhan proses pelaksanaan agenda
       pembangunan menghalami banyak hambatan dan kendala                sehingga     hasil
       akhirnya tidak optimal.
       Kemajuan dan keberhasilan pembangunan di daerah               menjadi tolok ukur
       kemajuan pembangunan nasional. Standart acuan yang digunakan untuk
       mengukur kemajuan dan keberhasilan secara normatif adalah relevansi antara
       muatan agenda       RPJMN     dan RPJMD Propinsi. Ada sejumlah faktor yang
       berpengaruh signifikan terhadap muatan relevansi RPJMN dengan RPJMD yaitu
       kemampuan pemerintah daerah memaknai subtansi materi                RPJMN yang
       dikonversikan     kedalam   RPJMD    Propinsi,    pemahaman      terhadap    konsep
       perencanaan      pembangunan     nasional   dan    tehnis   penyusunan       agenda
       perencanaan pembangunan di daerah, komitmen dan konsisten dalam mengkawal
       agenda pembangunan nasional yang dilaksanakan di daerah dlam kerangka
       acuan RPJMD Propinsi.
       Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang telah berlangsung selama beberapa
       tahun ini bertujuan diantaranya ingin mengetahui relevansi antara agenda RPJMN
       dan RPJMD Propinsi Papua.        Apabila relevansi antara RPJMN dan RPJMD



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          34 
       memiliki signifikansi positip, maka hasil capaian agenda pembangunan         yang
       dilaksanakan selama periode      lima tahun pemerintahan       menjadi   gambaran
       tentang keberhasilan pembangunan atau, sebaliknya justru berbagai hambatan
       dan kendala yang djumpai dalam proses pelaksanaan pembangunan. Agenda
       pembangunan boleh saja dianggap relevan dan konsisten dikawal dengan baik ,
       namun hasil capainya menjadi berbeda antara nasional dan daerah. Pada level
       makro atau nasional agenda pembangunan dianggap berhasil karena didukung
       oleh kemajuan daerah-daerah lain, namun pada level daerah itu sendiri , capaian
       hasilnya tidak maksimal yang disebabkan oleh berbagai hambatan. Sebaliknya
       juga bisa jadi tidak   antara agenda RPJMN dan RPJMD           sehingga mengukur
       kemajuan    pembangunan       yang     disandingkan   dengan        perkembangan
       pembangunan secara nasional menjadi cukup sulit.
       Dengan demikian, evaluasi kinerja pembangunan daerah kali ini tentu saja
       menggarisbawahi relevansi pengkawalan antara agenda RPJMN dan RPJMD ,
       karena relevansi tersebut tentu saja menjadi tolok ukur secara signifikan untuk
       menilai keberhasilan pmbangunan pada level normatif. Bab III ini secara khusus
       menyajikan materi agenda pembangunan          dari kedua dokumen tersebut dan
       kemudian memberikan analisis         kritis terhadap relevansi pengkawal RPJMN
       dengan RPJMD Propinsi Papua. Hasl penilaian tersebut selanjutnya diberikan
       usul dan saran dlam bentuk rekomendasi untuk RPJMN dan RPJMD Propinsi
       Papua.




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          35 
                                                                               Tabel 2. Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional




              RPJMN 2010-2014                                       RPJMD Provinsi 2006 - 2011
                                                                                                                                        Analisis
NO                                                                                                                                                                Penjelasan terhadap Analisis Kualitatif
                                                                                                                                       Kualitatif*)
       Prioritas                                 Prioritas
                         Program Aksi                                                        Program
     Pembangunan                               Pembangunan
                                              MENATA
     PRIORITAS 1. REFORMASI DAN TATA          KEMBALI
1
     KELOLA                                   PEMERINTAH
                                              DAERAH
                    Otonomi Daerah;
                    Penataan otonomi
                    daerah melalui
                    ●Penghentian/pembatas     1. Pembenahan       1. Restrukturisasi dan debirokratisasi pemerintahan daerah
                    an pemekaran wilayah;     sistem                 Kegiatan Pokok :
                                              Pemerintahan           a. Analisis kebutuhan
                                              Daerah pada semua      b. Penyusunan desain OTK Pemda
                                              jajaran dan            c. Penetapan Perda tentang struktur organisasi Pemda
                    ● Peningkatan efisiensi   tingkatan
                      dan efektivitas                             2. Penataan organisasi distrik dan kampung                                           - Implementasi UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua
                      penggunaan dana                                Kegiatan Pokok :                                                                    yang belum terinternalisasi secara merata pada jajaran
                      perimbangan daerah;                            a. Sinkronisasi peratutan perundang-undangan tentang                                pemerintahan terutama antara pemeritahan propinsi dan
                                                                        organisasi dan manajemen distrik dan Kampung                                     Kabupaten menimbulkan penafsiran dan penerapan berbeda-
                                                                     b. Konsultasi dan kesepa-katan dengan stakeholder
                                                                                                                                                         beda sehingga berdampak terhadap belum efektifnya tata
                                                                     c. Penetapan organisasi distrik dan taat kerja pemerintahan   -    Prioritas
                    ● Penyempurnaan                                     dan kampung                                                                      kelolah penyelenggaraan dalam kerangka pelaksanaan
                                                                                                                                        daerah
                      pelaksanaan pemilihan                                                                                                              OTSUS Papua
                                                                                                                                        yang tidak
                      kepala daerah;                              3. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik                        - Pemahaman good governance yang masih lemah pada
                                                                     Kegiatan Pokok :                                                   ada di
                                                                                                                                                         seluruh tingkatan pemerintahan dan tidak diimbangi dengan
                                                                     a. Peningkatan Partisipasi masyarakat                              prioritas
                                                                                                                                                         kapasitas dan kompetensi aparatur yang memadai dalam
                                                                     b. Mengarus-utamakan penyelenggaraan pemerintahan                  nasional
                                                                        yang baik                                                                        mengisi perubahan system pemerintahan dari system
                                                                    c. Membangun mekanisme Check and balance                                             sentralistik kepada sysyem yang desentralistik (otonomi
                                                                                                                                                         daerah)menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan di
                                                                  4.1. Penataan manajemen pemerintahan                                                   Papua belum        sesuai dengan prinsip-prinsip good
                                                                       Kegiatan Pokok :                                                                  governance
                                                                       a. Penyusunan standar kinerja
                                                                       b. Monitoring dan evaluasi

                                                                  4.2   Perbaikan mekanisme dalam pengambilan keputusan
                                                                        a. Penjaringan asmara
                                                                        b. Konsultasi Publik


     Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                                                             36
                                                                    c. Penetapan standar akuntabilitas

                                                              5. Program pengendalian Kegiatan pembangunan
                                                                 Kegiatan Pokok :
                                                                 a. Kajian Perencanaan Pembangunan
                                                                 b. Pengumpulan data Perencanaan
                                                                 c. Penyusunan basis data perencanaan
                                                                 d. Penyusunan sistem manajemen data dan jaringan
                                                                    komunikasi data
                                                                 e. Perencanaan dan sinkronisasi program/ kegiatan
                                                                    pembangunan
                                                                 f. Monitoring dan evaluasi



                                         2. Operasi           1. Pemberantasan KKN :
                                            pemberantasan        Kegiatan Pokok :
                                            KKN                a. Peningkatan pemahaman penyelenggara pemerintahan




                                         3. Mendorong            1. Pendayagunaan lembaga –lembaga suprastruktur dan
                                            lembaga-                infrastruktur politik dalam pembinaan demokrasi
                                            lembaga politik         Kegiatan Pokok :
                                            (infrasutruktur         a. Fasilitasi Peningkatan profesionalisme DPRP dan DPRD
                                            dan                     b. Fasilitasi peningkatan peran partaipolitik
                                            suprastruktur
                                            politik)     untuk 2. Peningkatan kedewasaan berpolitik
                                            berfungsi               Kegiatan Pokok :
                                            sebagai lembaga         a. Fasilitasi pemahaman nilai-nilai demokrasi
                                            demokrasi dan           b. Pelaksanaan pendidikan politik rakyat
                                            membangun               c. Fasilitasi Peningkatan partisipasi politik rakyat
                                            budaya       politik
                                            yang        sehat,
                                            dewasa         dan
                                            bermutu.




              Regulasi;
              ● Percepatan               1. Implementasi       1. Fasilitasi penyusunan seluruh PP sesuai amanat UU No.                       Konsekuensi penerapan UU No 21/2001 OTSUS Papua
                harmonisasi dan              Undang Undang        21/2001.                                                                    menyebabkan agenda seting penyelenggaraan pemerintahan
                                             No. 21 Tahun         Kegiatan pokok :
                sinkronisasi peraturan       2001 tentang         a. Pembentukan Tim.
                                                                                                                               Prioritas     harus dikerangkakan menurut amanat UU OTSUS yang mana
                perundang-undangan           Otonomi Khusus,      b. Pengajuan usulan draf PP.                                 Daerah yang    pelaksanaannya harus didukung melalui Peraturan Daerah
                di tingkat pusat dan         di Provinsi Papua    c. Konsultasi dan Pembahasan draf PP.                        tidak ada di   Khusus Papua.
                daerah peraturan             Secara                                                                              Prioritas
                daerah selambat -            Menyeluruh,       2. Fasilitasi penyusunan seluruh Perdasi dan Perdasus sesuai      Nasional     - Penyelenggaraan pemerintahan daerah di propinsi Papua

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                                                     37
                lambatnya 2011;      Konsisten dan     amanat UU No. 21/2001.                                       dilatari oleh semangat Undang-Undang Otonomi Khusus
                                     Konsekuen         Kegiatan pokok :                                             Papua, oleh sebabnya penerapan kebijakan-kebijakan baru
                                                       a. Pembentukan Tim.
                                                       b. Pengajuan usulan draf Perdasi dan Perdasus.
                                                                                                                    yang bersifat nasional di Papua seperti UU Otonomi Daerah
                                                       c. Konsultasi dan Pembahasan draf Perdasi dan Perdasus       hanya menimbulkan beragam tafsir dan penerapan yang
                                                          dengan DPRP dan MRP.                                      berbeda-beda di jajaran pemerintahan terutama antara
                                                                                                                    Propinsi dan Kabupaten
                                                     3. Sosialisasi UU No. 21/ 2001 ke seluruh lapisan masyarakat
                                                        dan instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah.
                                                                                                                    Ada program pemekaran wilayah namun kerangka acuan
                                                        Kegiatan pokok :
                                                        a. Pembentukan pusat informasi.                             pemekaran harus mengacu kepada UU OTSUS 2001.
                                                        b. Seminar/lokakarya
                                                        c. Penyuluhan
                                                        d. Publikasi media.

                                                     4. Fasilitasi penyusunan draf amandemen UU No. 21/2001.
                                                        Kegiatan pokok :
                                                        a. Pembentukan Tim.
                                                        b. Pengajuan usulan draf amandemen.
                                                        c. Konsultasi dan Pembahasan draf amandemen.


                                                     5. Fasilitasi, koordinasi dan komunikasi stakeholder dalam
                                                        penyelesaian masalah pemekaran provinsi IJB sesuai UU
                                                        No. 21/2001.
                                                        Kegiatan pokok :
                                                        a. Menyelenggarakan pertemuan intensif antar stakeholder.
                                                        b. Pelaksanaan kesepakatan.
                                                        c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan.

                                                     6. Penataan Pemekaran Provinsi Baru
                                                        Kegiatan Pokok :
                                                        a. Sosialisasi UU No. 21 Tahun 2001 dan UU Tentang
                                                           Pemerintahan Daerah
                                                        b. Kajian Pemekaran Provinsi
                                                        Fasilitasi, Koordinasi dan Komunikasi dengan Stakeholder




              Sinergi Antara Pusat
              dan Daerah;




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                          38
           RPJMN 2010-2014                                         RPJMD Provinsi 2006 - 2011
NO   Prioritas                                                                                                                           Analisis Kualitatif*)              Penjelasan terhadap Analisis Kualitatif
     Pembangu      Program Aksi       Prioritas Pembangunan                                  Program
     nan

                                                            1.Restrukturisasi dan debirokratisasi pemerintahan
                                                            daerah
                                                              Kegiatan Pokok :
                                                              a. Analisis kebutuhan
                                                              b. Penyusunan desain OTK Pemda
                                                              c. Penetapan Perda tentang struktur organisasi
                 ● Penetapan dan                                 Pemda                                                                                                   Perubahan system penyelenggaraan pemeintahan
                                                           2. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kepemerintahan
                   penerapan                                  yang baik
                                                                                                                                                                          secara signifikan pasca runtuhnya orde baru
                   sistem Indikator   MENATA KEMBALI          Kegiatan Pokok :                                                                                            memerlukan penataan penyelenggaraan
                   Kinerja Utama      PEMERINTAH DAERAH       a. Peningkatan Partisipasi masyarakat                                                                       pemerintahan pada tingkat nasional dan daerah
                   Pelayanan              Pembenahan         b. Mengarus-utamakan penyelenggaraan                                 Ada program Daerah yang                secara bersama-sama.
                   Publik yang               sistem              pemerin-tahan yang baik                                           mendukung            sepenuhnya       Pemberlakukan UU 21/2001 tentang OTSUS
                                             Pemerintahan   c. Membangun mekanisme Check and balance
                   selaras antara                                                                                                  prioritas/program nasional             PAPUA perlu adanya pembenahan
                   pemerintah
                                             Daerah pada    3. Penataan manajemen pemerintahan                                                                            penyelengaraan system pemerintahan yang
                                             semua jajaran       Kegiatan Pokok :
                   pusat dan                 dan tingkatan       c. Penyusunan standar kinerja                                                                            merujuk kepada UU 21/20021 tersebut, tetapi tdk
                   pemerintah                                    d. Monitoring dan evaluasi                                                                               mengorbankan prinsip-prinsip good governance
                   daerah ;                                                                                                                                               dalam system pemerintaan modern.
                                                                     3. Perbaikan mekanisme dalam pengambilan
                                                                         keputusan
                                                                         a. Penjaringan asmara
                                                                         b. Konsultasi Publik
                                                                         c. Penetapan standar akuntabilitas


                 Penegakan            MEMBANGUN TANAH                                                                                                                    Untuk menciptakan stabilitas politik terutama
                 Hukum;               PAPUA YANG AMAN                                                                                                                     saat awal reformasi bergulir.
                                      DAN DAMAI                        1. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka Penanganan                                                Penegakan hukum dilakukan ketika hukum
                                                                          Keamanan
                                                                          Kegiatan :
                                                                                                                                                                          belum berpihak secara adil kepada kaum yang
                                      1. Optimalnya keterlibatan
                                                                          a. Pembentukan PAM Swakarsa                                                                     lemah dan tak berdaya.
                                      masyarakat dalam menjaga
                                      keamanan secara swadaya             b. Pembinaan siskamling                                  Ada program daerah yang               Hukum adat dan hukum positiv belum
                                      dan swakarsa                        c. Pembinaan Kamtibmas                                   mendukung sepenuhnya                   bersinergy dalam konteks penegakan hukum.
                                                                       2. Pendayagunaan instansi terkait dalam rangka              prioritas/program nasional             Hal tersebut disebabkan oleh pengetahuan dan
                                                                          Penanganan Keamanan                                                                             kesadaran hukum masyarakat relatif kurang.
                                                                          Kegiatan :
                                                                          a. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam                                         Kondisi-kondisi lokal berkenaan dengan law
                                                                             Penanganan Keamanan                                                                          enforcement yang masih lemah seperti ;
                                                                          b. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum                                                   pelanggaran HAM, Korupsi, dan praktek hukum
                                                                          c. Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana                                                adat dan hukum positip yang belum saling

     Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                                                                 39
                                                               kamtibmas                                               mengisi dan melengkapi.


                          2.     Terciptanya    sistem 1. Pembinaan wawasan kebangsaan
                          keamanan dan ketertiban yang Kegiatan :
                          memadai                dalam a. Pendidikan Bela Negara
                          menanggulangi      ancaman, b. Pembinaan terhadap para pelintas batas
                          tantangan, hambatan, dan Pendidikan kewaspadaan nasional
                          gangguan kejahatan trans-
                          nasional terhadap eksistensi
                          keamanan daerah                2. Pengembangan strategi penanganan ATHG terpadu
                                                        terhadap kejahatan trans-nasional
                                                       Kegiatan :
                                                       a. Penyediaan rambu-rambu batas wilayah di perbatasan
                                                       b. Penetapan tapal batas zona internasional antar negara
                                                       Penyediaan prasarana dan sarana pengamanan wilayah


                                                         1. Sosialisasi tentang hukum dan per-undangan bagi
                                                         masyarakat dan aparat pemerintah
                                                            Kegiatan :
                           3. Meningkatnya pemahaman        a. Penyuluhan kesadaran hukum
                           dan kesadaran masyarakat         b.Bintek bidang hukum
                           terhadap   sistem   hukum
                           nasional                      1. Pemberdayaan lembaga adat
                                                        Kegiatan :
                                                         a. Mendukung penyediaan prasarana dan sarana
                                                             penunjang pelaksanaan tugas lembaga adat
                                                         b. Fasilitasi pembentukan lembaga peradilan adat
                                                         c. Sosialisasi lembaga peradilan adat
                          4. Meningkatnya pemahaman
                                                         d. Evaluasi Kegiatan pemberdayaan lembaga adat
                          dan kesadaran masyarakat
                          terhadap hukum adat
                                                         2.Penyelarasan aspek-aspek hukum formal dan hukum
                                                         adat
                                                            Kegiatan :
                                                            a. Pengkajian wilayah hukum adat
                                                            b. Sosialisasi hukum adat
                                                            c. Evaluasi pelaksanaan hukum adat

                                                         1.Pembinaan disiplin dan ketaatan masyarakat terhadap
                                                         hukum
                                                            Kegiatan :
                                                            a. Penyuluhan hukum
                                                            b. Penerapan disiplin masyarakat untuk taat hukum
                          5.Meningkatnya disiplin dan       c. Pemberian sanksi yang tegas
                          ketaatan masyarakat
                          terhadap hukum
                                                         1. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM
                                                            Kegiatan :
                                                            a. Peningkatan peran Komnas HAM Papua


Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                  40
                                                                  b. Fasilitasi Penyelesaian kasus pelanggaran HAM

                               6.Terwujudnya penyelesaian      1. Perlindungan hak-hak khusus penduduk asli
                               kasus pelanggaran HAM di        Kegiatan :
                               Papua secara tuntas dan         a. Pengarus-utamaan hak-hak khusus penduduk asli
                               menyeluruh                          dalam pembangunan
                                                               b. Sosialisasi hak-hak khusus penduduk asli
                                                               Evaluasi pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan
                                                               hak-hak khusus penduduk asli
                               7.Terwujudnya penghargaan
                               terhadap hak-hak khusus
                               penduduk asli yang tinggi       1.Pembinaan kerukunan hidup masyarakat
                                                               Kegiatan :
           - Peningkatan                                       d. Sosialisasi persamaan hak dan kewajiban di depan
             integrasi dan                                        hukum
                                                               Fasilitas pertemuan antar paguyuban
             integrasi
             penerapan dan                                     1.Pemberantasan mafia peradilan
             penegakan         8.Terwujudnya tata hubungan     Kegiatan :
             hukum oleh        antar masyarakat tanpa             a. Perbaikan sistem rekruitmen penegak hukum
             seluruh lembaga   diskriminasi                       b. Pemberian insentif yang memadai
                                                                  c. Penyediaan prasarana dan sarana penunjang
             dan aparat                                              pelaksanaan tugas
             hukum ;                                              d. Pemberian sanksi yang tegas terhadap penegak
                               9.Terwujudnya kapasitas               hukum
                               aparat penegak hukum yang          e. Peningkatan kualitas profesi hukum
                               profesional, jujur, dan
                               berwibawa
                                                               1.Penanggulangan konflik horizontal
                                                               Kegiatan :
                                                               a. Fasilitasi penyelesaian konflik
                                                               b. Pencegahan konflik sosial
                                                               c. Pembinaan kerukunan hidup masyarakat

                                                               2.Pembinaan lembaga-lembaga politik untuk penyelesaian
                               10.Terwujudnya penyelesaian     konflik politik
                               konflik sosial kemasyarakatan   Kegiatan :
                               secara damai berdasarkan        a. Fasilitasi penyelesaian konflik politik
                               prinsip kesetaraan              b.Pencegahan konflik politik
                               Terwujudnya penyelesaian
                               konflik politik                 1.Program Pembinaan kesejahteraan sosial
                                                               Kegiatan pokok :
                                                               a.Penyuluhan masalah-masalah sosial
                                                               b.Rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial
                                                               c.Penyediaan sarana prasarana pendukung pelayanan
                                                               sosial


                               11.Menurunnya penyandang        1.Program Pembinaan Kepahlawanan
                               masalah kesejahteraan sosial    Kegiatan pokok :


Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                        41
                                                                   a.Pemberian penghargaan kepada para pejuang dan
                                                                   veteran
                                                                   b.Pemugaran taman makan pahlawan
                                                                   c.Penyelenggaraan hari-hari besar kepahlawanan

                                12.Pemberian penghargaan
                                terhadap para pejuang
                                Pepera dan pembebasan Irian
                                Barat asal Papua



                                   Bekerja sama dengan para        1.Pemberdayaan masyarakat dalam rangka Penanganan
                                   penegak hukum untuk                              Keamanan
                                   membina           kesadaran        Kegiatan :
                                   hukum masyarakat untuk             a.Pembentukan PAM Swakarsa
                                   hidup     tertib,    teratur,      b.Pembinaan siskamling
                                   disiplin dan taat kepada           c.Pembinaan Kamtibmas
                                   hukum.                          2.Pendayagunaan instansi terkait dalam rangka
                                                                                    Penanganan Keamanan
                                                                      Kegiatan :
                                                                      a.Peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam
                                                                         Penanganan Keamanan
                                                                      b.Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum
                                                                      c.Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana
                                                                   kamtibmas

           Data
           Kependudukan;
           ● Penetapan
             Nomor Induk
             Kependudukan                                           1. Penataan sistem administrasi kependudukan:
                                                                    Kegiatan Pokok:
             (NIK) dan                                              a.Inventarisasi penduduk                                                                      Lemahnya system pengelolaan administrasi
             pengembangan        Tertatanya           sistem        b.Pembuatan SIAP                                                                               kependudukan menyebabkan pemerintah masih
             Sistem Informasi    administrasi kependudukan          c.Mekanisme administrasi kependudukan                                                          menghalami kesulitan merumuskan kebijakan
             dan Administrasi                                                                                                                                      yang tepat tentang pembangunan manusia.
             Kependudukan                                                                                                     Ada program daerah yang             Penerapan OTSUS Papua dengan tujuan
                                                                    1.Pengendalian migrasi masuk dari luar Papua
             (SIAK) dengan                                          Kegiatan Pokok:
                                                                                                                              mendukung prioritas/program          utamanya meningkatkan kesejahteraan penduduk
             aplikasi pertama                                       a.Regulasi tentang pengendalian migrasi masuk dari luar   nasional                             asli menyusul meningkatnya jumlah anggaran
             pada kartu                                                Papua.                                                                                      berimplikasi terhadap masuknya jumlah migrant
             tanda penduduk     Terkendalinya migrasi masuk         b.Penataan dan penertiban migrasi masuk dari luar Papua                                        yang tak terkendali ke Papua berdampak terhadap
             selambat-              dari luar Papua                                                                                                                semakin terbatasnya peluang berusaha dan
             lambatnya pada                                                                                                                                        berkembang bagi penduduk asli papua
             2011.




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                                                            42
     PRIORITA
     S 2.
2.
     PENDIDIK
     AN
                                    1. Meningkatnya jumlah dan     1.Program Pendidikan Anak Usia Dini
                                       mutu pendidikan anak            Kegiatan pokok :
                                       usia dini                       a.Penyediaan sarana prasarana pendidikan
                                                                       b.Penyediaan tenaga pendidik
                                                                       c.Peningkatan kualitas tenaga pendidik
                                                                       d.Sosialisasi program PAUD

                                                                   1.Program Pendidikan Dasar 9 tahun.
                                    2. Meningkatnya taraf              Kegiatan Pokok :
                                       pendidikan penduduk             a.Penyediaan sarana prasarana pendidikan.
                                       Papua yang ditunjukkan          b.Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga                                                 Tingkat kualitas sumber daya manusia pada
                                       oleh :                          kependidikan                                                                              level nasional dan di propinsi Papua relativ
                                       a.     APM SD 95%,              c.Penguatan pendidikan di Kampung                                                         masih sangat rendah.
                                              SLTP 56% dan             e.Peningkatan kesejahteraan guru                                                         Pendidikan ditempatkan sebagai salah satu
                                              SLTA 45%                 d.Pemerataan guru
                                                                       e.Pengangkatan guru
                                                                                                                                                                 sektor prioritas berkenaan dengan
                                       b.     Meningkatnya APK
                                              SD menjadi 110%,         f.Penyediaan guru                                                                         pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, dan
                                              SLTP 89% dan             g.Pemberian Subsidi SPP                                                                   bahkan dalam Undang-Undang tersebut
                                              SLTA 55%.                h.Rotasi guru                                                                             diamanatkan bahwa dana OTSUS untuk sektor
                                       c.     Angka        putus       i.Sekolah berasrama                                                                       pendidikan dialokasikan sebesar 20 % dan
                ● Peningkatan                 sekolah      pada        j.Pembukaan SD Semi Asrama                          Ada Program yang                      disusul dengan sektor kesehatan sebesar 15 %.
                Angka Partisipasi             semua      jenjang       k.Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di
                                              pendidikan               Kampung                                             mendukung sepenuhnya                  Pemerintah menyadari bahwa rendahnya
                Murni (APM)
                                              menurun.     Pada          SD Kecil                                          prioritas/program nasional            kaulitas sumber daya manusia menyebabkan
                pendidikan dasar.
                                              tingkat SD menjadi       l.Meningkatnya       jumlah       lembaga-lembaga                                         proses pembangunan belum bisa memberikan
                                              2,5%, SLTP 2%            penyelenggara PAUD (TPA, TK, Sekolah Minggu dan                                           dampak signifikan terhadap peningkatan
                                              dan SLTA 1,5%.           sejenisnya                                                                                kesejahteraan masyarakat.
                                                                      m.Membangun sekolah unggulan di setiap
                                                                      kabupaten/kota
                                                                                                                                                                Berbagai program kegiatan di sektor pendidikan
                                                                      n.Membangun sentra-sentra pendidikan                                                       dilaksanaan oleh pemerintah propinsi Papua
                                                                                                                                                                 untuk menjawab kebutuhan pendidikan dari
                                                                                                                                                                 berbagai komponen seperti ; isi, tehnis,
                                                                                                                                                                 pendukung dan manusia sebagai subyek dan
                                                                   1. Program pendidikan menengah umum dan kejuruan.
                                                                                                                                                                 obyektif dari proses pendidikan tersebut.
                                                                      Kegiatan Pokok :
                                                                      a. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang
                                                                         berkualitas
                                     3. Adil dan meratanya            b. Peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan
                                        layanan      pendidikan          kemampuan guru dan tenaga kependidikan
                                        antara perkotaan dan          c. Penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi murid
                                        pedesaan pada semua              asli Papua
                                        jenis    dan    jenjang       d. Penyediaan media pengajaran dan teknologi
                                        pendidikan                       pendidikan


     Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                                                        43
                                                             e. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas peserta
                                                                didik
                                                             Kerjasama dengan lembaga pendidikan baik dalam
                                                             maupun




                                                         1.Program Pemenuhan kebutuhan dan peningkatan mutu
                                                         tenaga pendidik
                                                             Kegiatan Pokok adalah :
                                                             a.Rekruitmen guru sesuai bidang studi yang
                                                             dibutuhkan
                                                             b.Penempatan guru secara merata
                                                             c.Mengikuti pendidikan D4 dan S1 dengan biaya
                          6.Meningkatnya jumlah dan          pemerintah
                          kualitas tenaga pendidik dan       d.Memberikan pelatihan teknis (akademik) Pedagogik,
                          tenaga kependidikan                dan Profesionalisme
                                                             e.Pelatihan kepala sekolah tentang manajemen
                                                             berbasis sekolah
                                                             f.Peningkatan supervisi manajemen sekolah dan
                                                             proses belajar mengajar di sekolah
                                                             g.Rekruitmen pengawas sekolah oleh kabupaten/kota
                                                             h.Penyediaan dana supervisi          sekolah oleh
                                                             kabupaten/kota



                                                         1.Program Pemenuhan kebutuhan dan peningkatan mutu
                                                         tenaga kependidikan Kegiatan Pokok adalah :
                          7.Adil dan meratanya layanan       a.Rekruitmen tenaga kependidikan sesuai kebutuhan
                          pendidikan antara perkotaan        Pelatihan pengelolaan administrasi sekolah
                          dan pedesaan pada semua
                          jenis dan jenjang pendidikan

                                                         1.Program pemberantasan buta aksara
                                                             Kegiatan pokok adalah :
                                                             a.Penguatan satuan-satuan pendidikan non formal
                                                             yang meliputi lembaga kursus, kelompok belajar, Pusat
                                                             Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan satuan
                           9.Tertuntasnya penduduk           pendidikan yang sejenis
                           penyandang buta aksara            b.Pengendalian dan pembinaan lembaga-lembaga
                                                             pendidikan non fomal oleh Pemilik Dikmas

                                                         1.Program peningkatan layanan perpustakaan
                                                             Kegiatan pokok adalah :
                                                             a.Penyediaan sarana prasarana perpustakaan umum,
                                                             sekolah dan perguruan tinggi.
                                                             b.Penyediaan bahan bacaan perpustakaan


Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                     44
                          10.Meningkatnya minat baca      c.Penyediaan dan peningkatan mutu pustakawan
                          masyarakat                      d.Sosialisasi minat baca
                                                          e.Peningkatan jaringan kerjasama perpustakaan
                                                          f.Peningkatan koleksi deposit
                                                          g.Hunting koleksi tentang Papua

                                                       1.Program pembinaan dan pengembangan generasi muda
                                                           Kegiatan pokok adalah :
                                                           a.Pelatihan kepemimpinan pemuda
                                                           b.Fasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan
                                                           c.Pertukaran pemuda antar provinsi dan negara
                          11.Optimalnya peran pemuda       d.Peningkatan kewirausahaan pemuda
                          dalam pembangunan                e.Pembinaan kepramukaan
                                                           f.Pembinaan karangtaruna

                                                       1.Program pembinaan olahraga :
                                                           Kegiatan pokok adalah :
                                                           a.Penjaringan bakat dan minat
                                                           b.Pembinaan atlit
                                                           c.Penyediaan sarana prasarana olahraga
                          12.Meningkatnya prestasi         d.Penyediaan dan pembinaan pelatih
                          olahraga                         e.Pemasyarakatan olahraga




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                            45
                    RPJMN 2010-2014                                        RPJMD Provinsi 2006 - 2011
NO                                                                                                                           Analisis Kualitatif*)        Penjelasan terhadap Analisis Kualitatif

     Prioritas                                                    Prioritas
                                  Program Aksi                                                   Program
     Pembangunan                                                Pembangunan
                       ● APM pendidikan setingkat SMP
                       ● Angka Partisipasi Kasar (APK)
                         pendidikan setingkat SMA
                       ● Pemantapan/rasionalisasi
                         implementasi BOS,
                       ● Penurunan harga buku standar di
                         tingkat sekolah dasar dan
                         menengah sebesar 30-50%
                         selambatlambatnya 2012 dan
                       ● Penyediaan sambungan internet
                         ber-content pendidikan ke sekolah
                         tingkat menengah selambat -
                         lambatnya 2012 dan terus diperluas
                         ke tingkat sekolah dasar;
                       Akses Pendidikan Tinggi;
                                                              Meningkatkan
                                                              kesempatan belajar      Program Fasilitasi Pendidikan
                                                              ke perguruan tinggi     Tinggi Kegiatan
                                                              yang       bermutu      Pokok Pendidikan Tinggi :                                              Jumlah dan kualitas lulusan
                                                              melalui  kerjasama      1.Mendukung peningkatan mutu                                            pendidikan tinggi masih relatif
                                                              dan      pemberian      Dosen yang berkualitas                                                  terbatas di Papua , sedangkan
                                                              beasiswa                2.Kerjasama dengan perguruan                                            tantangan pembangunan yang
                                                                                      tinggi dalam dan luar negeri       Ada program yang
                       ● Peningkatan APK pendidikan tinggi                                                                                                    semakin berat di era informasi dan
                                                              Meningkatkan               untuk mengembangkan SDM         mendukung sepenuhnya
                                                              kualitas perguruan      Papua                                                                   tehnologi sangat membutuhkan
                                                                                                                         prioritas/program nasional
                                                              tinggi        melalui   3.Bantuan pemberian beasiswa                                            kualitas SDM yang memiliki kapasitas
                                                              dukungan                4.Dukungan            penyediaan                                        yang andal dan berketrampilan tinggi
                                                              peningkatan     mutu    prasarana       dan       sarana                                        serta didukung dengan moral yang
                                                              dosen dan sarana        pendidikan
                                                              prasarana                  tinggi
                                                                                                                                                              baik.
                                                              pendidikan tinggi

                       Metodologi;




     Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                                                     46
                   RPJMN 2010-2014                               RPJMD Provinsi 2006 - 2011
NO                                                                                                         Analisis Kualitatif*)                Penjelasan terhadap Analisis Kualitatif

     Prioritas                                               Prioritas
                                  Program Aksi                                     Program
     Pembangunan                                           Pembangunan
                                                                                                                                           Pengelolaan kebijakan pendidikan di Papua masih
                                                                                                                                            pada penataan infrastruktur dasar pendidikan baik
                      ● Penerapan metodologi                                                             Tidak ada program
                                                                                                                                            fisik maupun non fisik termasuk pemetaan pola
                        pendidikan yang tidak lagi                                                       yang mendukung
                                                                                                                                            pendidikan di kota dan daerah terpencil.
                        berupa pengajaran demi                                                           sepenuhnya
                                                                                                                                           Penerapan metodologi pendidikan yang disesuaikan
                        kelulusan ujian (teaching to the                                                 prioritas/program
                                                                                                                                            dengan kebutuhan perkembangan saat ini untuk
                        test),                                                                           nasional.
                                                                                                                                            Papua akan dilaksanakan apabila penataan
                                                                                                                                            infrastruktur telah tertata dengan baik.
                      Pengelolaan;
                                                                                   Program
                                                                                    Pengembangan
                      ● Pemberdayaan peran kepala                                   manajemen
                        sekolah sebagai manajer                                     berbasis sekolah
                        sistem pendidikan yang unggul,                       Kegiatan Pokok adalah :
                                                                Mening
                                                                             1) Pelatihan       Kepala
                      ● Revitalisasi peran pengawas              katkan
                                                                                Sekolah        tentang
                        sekolah sebagai entitas quality          pelaksa
                                                                                manajamen berbasis       Ada program yang             Arah kebijakan dan program kegiatan saling mendukung
                                                                 naan
                        assurance,                                              sekolah                  mendukung                     karena tuntutan perkembangan kebutuhan saat ini.
                                                                 manaje
                      ● Mendorong aktivasi peran                 men
                                                                             2) Penyediaan      sarana   sepenuhnya                   Adanya perubahan kebijakan dan regulasi yang berkenaan
                        Komite Sekolah untuk                                    prasarana pendukung      prioritas/program             dengan sistem penyelengaraan pemerintahan dan
                                                                 berbasi
                                                                                pelaksanaan
                        menjamin keterlibatan                    s
                                                                                manajemen berbasis
                                                                                                         nasional                      semangat demokratisasi di seluruh aspek kehidupan.
                        pemangku kepentingan dalam               sekolah
                                                                                sekolah
                        proses pembelajaran, dan                             3) Peningkatan supervisi
                        Dewan Pendidikan di tingkat                             dalam     pelaksanaan
                        Kabupaten                                               manajamen berbasis
                                                                                sekolah

                      Kurikulum;
                                                                                                                                           Kebijakan dan program penyelenggaraan pendidikan
                                                                                                         Tidak ada program
                                                                                                                                            masih fokus pada pembangunan infrastruktur
                                                                                                         yang mendukung
                      ● Penataan ulang kurikulum                                                                                            pendidikan baik fisik maupun non fisik yang
                                                                                                         sepenuhnya
                      sekolah                                                                                                               menyangkut dengan wajib belajar, bantuan
                                                                                                         prioritas/program
                                                                                                                                            pendidikan, pemetaan pola pendidikan antar kota dan
                                                                                                         nasional
                                                                                                                                            pedalaman
                      Kualitas;



     Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                                           47
                       RPJMN 2010-2014                                     RPJMD Provinsi 2006 - 2011
NO                                                                                                                                 Analisis Kualitatif*)             Penjelasan terhadap Analisis Kualitatif

     Prioritas                                                   Prioritas
                                   Program Aksi                                                   Program
     Pembangunan                                               Pembangunan
                                                                                        Program pendidikan menengah
                                                                                        umum dan kejuruan.
                                                                                        Kegiatan Pokok :
                                                                                    a.Penyediaan sarana dan prasarana
                                                                                    pendidikan yang
                                                                                        berkualitas                                                             Pemerintah Propinsi Papua menyadari bahwa
                                                                                    b.Peningkatan       mutu    pendidikan
                                                               Meningkatkan         melalui peningkatan
                                                                                                                                                                poses pembangunan di Papua berjalan lambat
                                                               Mutu          dan       kemampuan guru dan tenaga                                                tercermin dari potret keterbelakangan,
                                                               Layanan              kependidikan                                                                kebodohan dan kemiskinan disebabkan oleh
                           ● Peningkatan kualitas guru,                                                                         Ada program yang
                                                               Pendidikan           c.Penyediaan         bantuan     biaya                                      faktror utama adalah rendahnya kualitas sumber
                             pengelolaan dan layanan                                                                            mendukung sepenuhnya
                                                               Menengah Umum        pendidikan bagi murid asli                                                  daya Manusia. Oleh karena itu pendidikan
                             sekolah                           dan Kejuruan.           Papua                                    prioritas/program nasional
                                                                                                                                                                menjadi prioritas utama di era otonomi Khusus
                                                                                    d.Penyediaan media pengajaran dan
                                                                                    teknologi pendidikan                                                        Papua. Guru adalah komponen utama dalam
                                                                                    e.Pembinaan minat, bakat, dan                                               proses peningkatan kualitas sumber daya
                                                                                    kreativitas peserta didik                                                   manusia.
                                                                                    f.Kerjasama       dengan      lembaga
                                                                                    pendidikan baik dalam
                                                                                       maupun       luar   negeri    untuk
                                                                                    pengembangan SDM

       PRIORITAS 3 :
3
       KESEHATAN
                           Kesehatan Masyarakat;
                                                          1. Meningkatnya umur 1.      Program peningkatan jangkauan dan
                                                                                                                                                                Pelayanan kesehatan masih merupakan sektor
                                                             harapan         hidup     pelayanan kesehatan masyarakat.
                                                             menjadi 70,6 tahun        Kegiatan Pokok :                                                         prioritas pembangunan di Papua.
                                                                                       a.Pengadaan,      peningkatan    dan                                     Tingkat harapan hidup yang masih relati rendah,
                                                          2. Menurunnya angka          perbaikan sarana prasarana puskesmas                                     angka kematian ibu melahirkan dan kematian
                                                             kematian         ibu      dan jaringannya, termasuk puskesmas                                      bayi masih sangat tinggi, prevalensi gizi buruk
                                                             melahirkan hingga         keliling.                                Ada program yang                maish tinggi, pola hidup sehat masyarakat
                           ● Pelaksanaan Program             275/100.000 KLH.
                                                                                       b.Peningkatan   frekuensi     kegiatan   mendukung sepenuhnya            masih rendah. Kondisi tersebut sebagai cermin
                           Kesehatan Preventif Terpadu
                                                          3. Menurunnya angka          pelayanan puskesmas keliling baik yang   prioritas/program nasional      dari masih buruknya pembangunan di bidang
                                                             kematian bayi hingga      berkedudukan di Puskesmas maupun                                         kesehatan dan tentu saja berdampak terhadap
                                                             26/1000 KLH.              Team Mobile kabupaten                                                    rendahnya kualitas hidup penduduk di Papua
                                                                                                                                                                terutama penduduk asli Papua.
                                                          4.         Meningkatnya      c.Pengadaan peralatan dan logistik
                                                               jangkauan      dan      kesehatan terutama obat-obatan sesuai
                                                                                                                                                                Pada tingkat nasional, bidang kesehatan masih
                                                               pelayanan               kebutuhan       serta     peningkatan                                    menjadi salah satu problem mendasar bangsa

     Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                                                           48
                                               kesehatan                  manajemen logistik, peralatan dan obat-        dalam upaya peningkatan kualitas hidup
                                               masyarakat secara          obatan pada jenjang GF Kabupaten               manusia Indonesia
                                               merata sampai di           sampai dengan Puskesmas
                                               kampung-kampung
                                               terpencil                  d.Peningkatan pelayanan kesehatan
                                                                          dasar yang mencakup promosi
                                                                          kesehatan, kesehatan ibu dan anak,
                                                                          keluarga berencana, perbaikan gizi,
                                                                          kesehatan lingkungan, pemberantasan
                                                                          penyakit menular, dan pengobatan
                                           4. Menurunnya angka            dasar.
                                               penderita
                                              ISPA sampai 2,46%,          e.Jaminan sosial kesehatan        bagi
                                              malaria      40/1000        penduduk asli Papua.
                                              pddk, CFR Diare
                                              urang dari 1%, angka        f.Peningkatan   biaya    operasional
                                              kesembuhan TB Paru          Puskesmas, Pustu, Polindes dan pos
                                              85%, Penderita HIV-         kesehatan kampung, termasuk biaya
                                              AIDS         (ODHA)         distribusi obat dari Puskesmas ke
                                              mendapat ARV 100%           Jajarannya.

                                                                          g.Penyediaan air bersih skala kecil di
                                                                          Kampung

                                           5.Menurunnya prevalensi
                                           gizi kurang dan buruk 1 .Program promosi makanan dan gizi sehat
                                           pada Balita sampai 15%. bagi masyarakat kampung
                                                                     Kegiatan pokok :
                                                                     a.Promosi keanekaragaman konsumsi
                                                                         makanan yang mencakup dalam jumlah
                                                                         dan gizi
                                                                     b.Peningkatan survailans gizi buruk
                                                                     c.Penigkatan penanganan kasus gizi buruk
                                                                     d.Peningkatan dan penyediaan PMT Anak
                                                                     sekolah
                                                                     f.Peningkatan penyediaan Micronutrient
                                           6.Meningkatnya cakupan
                                           pelayanan Bumil (K4)
                                           sampai              80%.
                                           Meningkatnya pelayanan 1.          Program peningkatan kesehatan
                                           persalinan oleh Nakes perorangan.
                                           75%                          Kegiatan Pokok :
                                                                        a.Pembangunan,      peningkatan      dan
                                                                        perbaikan sarana dan prasarana rumah
                                                                        sakit daerah
                                                                        b.Pengadaan peralatan dan logistik rumah
                                                                        sakit
                                                                        c.Peningkatan pelayanan kesehatan
                                                                        rujukan



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                    49
                                                                        2. Program pencegahan dan pemberantasan
                                                                           penyakit.
                                                                          Kegiatan Pokok :
                                                                           a.Pencegahan dan penanggulangan
                                                                           wabah penyakit
                                                                           b.Peningkatan Imunisasi
                                                                           c.Peningkatan Survailans Epidemiologi
                                                                           d.Peningkatan peran masyarakat dalam
                                                                           pencegahan penyakit menular yang
                                                                           berbasis masyarakat
                                                                           e.Peningkatan      upaya      perbaikan
                                                                           lingkungan permukiman

                                                                        3.Program peningkatan tenaga medis dan
                                                                        paramedis.
                                                                          Kegiatan Pokok :
                                                                          a. Peningkatan jumlah dan kualitas
                                                                          tenaga medis dan paramedis.
                                                                            b.Penyediaan insentif dan fasilitas kerja,
                                                                               perumahan untuk tenaga medis dan
                                                                              paramedis khususnya yang melayani
                                                                                 masyarakat di daerah terpencil
                  KB;
                                                                                                                                                      Kebijakan dan Program KB sejak pelaksanaan
                                                                         Pengembangan             keluarga                                            otonomi daerah hingga saat ini relatif kurang
                  ● Peningkatan kualitas dan       Meningkatnya          berencana                                                                    menonjol aktivitasnya dan bahkan dampaknya
                                                                                                                         Ada program yang
                    jangkauan layanan KB melalui   kualitas     hidup    Kegiatan Pokok :                                                             terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga
                                                                                                                         mendukung sepenuhnya
                    23.500 klinik pemerintah dan   keluarga              1) Pembinaan keluarga berkualitas                                            belum nampak signifikan karena dipengaruhi
                                                                         2) Pembinaan pasangan usia subur                prioritas/program nasional
                    swasta selama 2010-2014;                                                                                                          oleh faktor sosial budaya dan sosial ekonomi
                                                                                                                                                      masyarakat serta lemahnya dukungan political
                                                                                                                                                      will pemerintah daerah.
                  Obat;
                  ● Pemberlakuan Daftar Obat                                                                                                          Program aksi ini belum di agendakan di dalam
                    Esensial Nasional sebagai                                                                                                         RPJMD Propinsi Papua.
                                                                                                                         Tidak ada program yang
                    dasar pengadaan obat di                                                                                                           Pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk
                                                                                                                         mendukung sepenuhnya
                    seluruh Indonesia dan                                                                                                             miskin terutama penduduk asli Papua sebagai
                                                                                                                         prioritas/program nasional
                    pembatasan harga obat                                                                                                             kebijakan affirmatif dalam kerangka pelaksanaan
                    generik bermerek pada 2010;                                                                                                       otonomi khusus Papua.
                  Asuransi Kesehatan Nasional:




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                                                50
                   RPJMN 2010-2014                        RPJMD Provinsi 2006 - 2011
NO                                                                                         Analisis Kualitatif*)                   Penjelasan terhadap Analisis Kualitatif
     Prioritas                                             Prioritas
                                Program Aksi                                 Program
     Pembangunan                                         Pembangunan
                        ● Penerapan Asuransi                                                                         Program aksi ini belum diagendakan didalam RPJMD Propinsi
                          Kesehatan Nasional untuk                                                                   Papua, karena merupakan program aksi yang diagendakan dalam
                          seluruh keluarga miskin                                                                    RPJMN 2010 - 2014.
                                                                                       Tidak ada program yang
                          dengan cakupan 100% pada
                                                                                       mendukung sepenuhnya
                          2011 dan diperluas secara                                                                  Penerapan kebijkan khusus melalui program ASKES untuk keluarga
                                                                                       prioritas/program nasional
                          bertahap untuk keluarga                                                                    miskin telah berlangsung selama beberapa tahun belakangan dalam
                          Indonesia lainnya antara                                                                   semangat pelaksanaan otonomi khusus Papua yang khusus
                          2012-2014;                                                                                 diprioritaskan kepada penduduk asli Papua.
       PRIORITAS 4 :
4    PENANGGULANGAN
        KEMISKINAN
                        Bantuan Sosial Terpadu:;
                        ● Integrasi program
                                                                                                                     Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Papua ditangani melalui
                          perlindungan sosial berbasis
                                                                                                                     kebijakan yang sifatnya nasional seperti Bantuan Langsung Tunai
                          keluarga yang mencakup
                                                                                                                     yang belum memberikan dampak secara signifikan terhadap
                          program Bantuan Langsung
                                                                                                                     penanggulangan kemiskinan.
                          Tunai
                        ● Bantuan pangan, jaminan
                                                                                                                     Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang bersifat lokal
                          sosial bidang kesehatan,                                      Tidak ada program yang
                                                                                                                     diformulasikan kedalam kebijakan RESPEK (Rencana Strategi
                          beasiswa bagi anak keluarga                                   mendukung sepenuhnya
                                                                                                                     Pembangunan Kampung).
                          berpendapatan rendah,                                         prioritas/program nasional
                          Pendidikan Anak Usia Dini
                                                                                                                     Kebijakan Bantuan Pendidikan bagi keluarga miskin telah dilakukan
                          (PAUD), dan Parenting
                                                                                                                     oleh pemerintah propinsi dan kabupaten sejak implementasi
                          Education mulai 2010 dan
                                                                                                                     otonomi Khusus hingga saat ini , walaupun dalam dokumen RPJMD
                          program keluarga harapan
                                                                                                                     Propinsi Papua tidak dicantukam program Beasiswa untuk anak
                          diperluas menjadi program
                                                                                                                     keluarga miskin.
                          nasional mulai 2011—2012;




     Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                                 51
            RPJMN 2010-2014                     RPJMD Provinsi 2006 - 2011
NO                                                                                                Analisis Kualitatif*)                 Penjelasan terhadap Analisis Kualitatif
      Prioritas
      Pembang       Program Aksi      Prioritas Pembangunan             Program
      unan
                                                                                                                             Program PNPM Mandiri merupakan sebuah kebijakan
                                                                                                                              penanggulan kemiskinan yang baru dilaksanakan pada tahun
                                                                                           Tidak ada program yang
                                                                                                                              2008 di propinsi Papua dan program tersebut diintegrasikan
                  PNPM Mandiri:                                                            mendukung sepenuhnya
                                                                                                                              bersama program RESPEK pada tahun 2009.
                                                                                           prioritas/program nasional
                                                                                                                             Agenda Pembangunan yang tertuang didalam RPJMD Propinsi
                                                                                                                              Papua sudah berjalan sejak tahun 2006.
                  ● Penambahan
                    anggaran PNPM
                    Mandiri
                  Kredit Usaha
                    Rakyat (KUR):
                                     Mengembangan
                                     manajemen usaha PKM
                                     melalui (1) pengembangan
                                     small business incubators
                                                                 Pengembangan Usaha
                                     (2) mengembangkan
                                                                 Kecil dan Menengah
                                     kerjasama pembinaan
                                                                 (UKM) dengan kegiatan
                                     dengan lembaga-lembaga
                                                                 pokok               (1)
                                     lokal seperti KADIN dan
                                                                 Pengembangan     Small
                                     lembaga manajemen                                                                     Agenda priortas nasional yang relevan dengan agenda
                                                                 Business Incubator (2)
                  ● Pelaksanaan      perguruan tinggi, (3)
                                                                 Pengembangan       dan                                     pembangunan di Propinsi Papua yaitu Pengembangn Usaha Kecil
                    penyempurnaan    mengembangkan dan
                                     memperluas jaminan
                                                                 perluasan Penjaminan                                       dan Menengah (UKM). Pelaksanaannya belum efektiv karena
                    mekanisme                                    Kredit    UKM,      (3)
                                     perkreditan UKM, (4)                                  Ada program yang mendukung       lembaga penyedia modal atau penyalur kredit membuat regulasi
                    penyaluran KUR                               Pembantuan     promosi
                                     mengembangkan                                         sepenuhnya prioritas/program     yang rekatif berat dan mentalitas konsumtif masyaraka yang masih
                    mulai 2010 dan   kemitraan usaha antara
                                                                 produk    UKM,      (4)
                                                                 Pengembangan              nasional                         dominan menjadi faktor penghambat utama.
                    perluasan        UKM dengan PMA dan
                                                                 Kemitraan Usaha (5)                                       Lemahnya Advokasi, pendampingan dan keterbukaan informasi
                    cakupan KUR      PMDN, (5) memfasilitasi
                                                                 Pengembangan                                               dan akses yang terbatas turut mempengaruhi gerak langkah
                    mulai 2011;      kegiatan promosi produk
                                                                 kerjasama pembinaan
                                     UKM di luar Papua dan                                                                  kegiatan pengembangan UKM di propinsi Papua.
                                                                 UKM (6) pengembangan
                                     luar Negeri, (6)
                                                                 kemitraan      dengan
                                     pengembangan kemitraan
                                                                 lembaga   donor    luar
                                     dengan lembaga donor
                                                                 negeri.
                                     untuk fasilitasi
                                     perencanaan, pendanaan
                                     dan monitoringb serta
                                     evaluasi (MONEV)




     Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                                       52
                Tim
                Penanggulangan
                Kemiskinan:
                ● Revitalisasi
                  Komite Nasional
                  Penanggulangan                                        Tidak ada program yang
                                                                                                     da pembangunan daerah tidak memprogramkan secara khusus dan
                  Kemiskinan di                                         mendukung sepenuhnya
                                                                                                                  tegas tentang penanggulangan kemiskinan.
                  bawah                                                 prioritas/program nasional
                  koordinasi Wakil
                  Presiden
     PRIORITA
     S5:
     PROGRA
5
     M AKSI
     DIBIDANG
     PANGAN
                Lahan,
                Pengembangan
                Kawasan dan
                Tata Ruang
                Pertanian:
                ● Penataan
                  regulasi untuk
                  menjamin
                  kepastian hukum
                  atas lahan
                                                                        Tidak ada program yang
                  pertanian,                                                                                  Penataan regulasi menjadi kewenangan dan
                                                                        mendukung sepenuhnya
                ● Pengembangan                                                                                 tanggungjawab pemerintah pusat
                                                                        prioritas/program nasional
                  areal pertanian
                  baru seluas 2
                  juta hektar,
                  penertiban serta




    Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                   53
                   RPJMN 2010-2014                          RPJMD Provinsi 2006 - 2011
NO                                                                                           Analisis Kualitatif*)                  Penjelasan terhadap Analisis Kualitatif
     Prioritas                                              Prioritas
                                Program Aksi                                  Program
     Pembangunan                                          Pembangunan
                        optimalisasi penggunaan
                          lahan terlantar;
                        Infrastruktur:
                        ● Pembangunan dan
                          pemeliharaan sarana
                          transportasi dan angkutan,
                          pengairan, jaringan listrik,
                                                                                                                         Agenda pembangunan infrastruktur pertanian antar daerah
                          serta teknologi komunikasi
                                                                                         Tidak ada program yang           merupakan tanggungjawab pemerintah pusat .
                          dan sistem informasi
                                                                                         mendukung sepenuhnya            Pemetaan dan inventarisasi perkembangan kemajuan sentra-
                          nasional yang melayani
                                                                                         prioritas/program nasional       sentra produksi di daerah Papua penting bagi penyusunan
                          daerah-daerah sentra
                                                                                                                          program kegiatan yang diagendakan dalam RPJMD 2011-2015.
                          produksi pertanian demi
                          peningkatan kuantitas dan
                          kualitas produksi serta
                          kemampuan pemasarannya;
                        Penelitian dan
                        Pengembangan:
                        ● Peningkatan upaya
                          penelitian dan
                          pengembangan bidang                                               Tidak ada program
                          pertanian yang mampu                                               yang mendukung            Agenda tersebut merupakan tangungjawab pemerintah Papua yang
                          menciptakan benih unggul                                           sepenuhnya                 diformulasikan ke dalam kebijakan nasional yang harus
                          dan hasil peneilitian lainnya                                      prioritas/program          dilaksanakan di daerah.
                          menuju kualitas dan                                                nasional
                          produktivitas hasil pertanian
                          nasional yang tinggi;
                        Investasi, Pembiayaan, dan
                        Subsidi:




     Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                                  54
                  RPJMN 2010-2014                              RPJMD Provinsi 2006 - 2011                   Analisis Kualitatif*)                 Penjelasan terhadap Analisis Kualitatif
NO
      Prioritas
                                                        Prioritas
      Pembangun            Program Aksi                                           Program
                                                      Pembangunan
      an
                                                                                                                                       Mainstream agenda pembangunan daerah masih fokus kepada
                   ● Dorongan untuk investasi
                                                                                                                                        pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai aktivitas,
                     pangan, pertanian, dan                                                               ada program yang
                                                                                                                                        infrastruktur dasar pembangunan, tata kelolah pemerintahan dan
                     industri perdesaan berbasis                                                            mendukung
                                                                                                                                        stabilitas politik.
                     produk lokal oleh pelaku                                                               sepenuhnya
                                                                                                                                       sumber daya alam hanya bisa diwacanakan sebagai bagian
                     usaha dan pemerintah,                                                                  prioritas/program
                                                                                                                                        potensi daerah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat di Papua
                     penyediaan pembiayaan                                                                  nasional
                                                                                                                                        tetapi belum bisa dikelolah karena keterbatasan sumber manusia
                     yang terjangkau.
                                                                                                                                        baik kualitas maupun kuantitas.
                   Pangan dan Gizi:
                                                                        Program promosi makanan dan
                                                                        gizi sehat bagi masyarakat
                                                                        kampung
                                                                        Kegiatan pokok :
                                                                        1) Promosi     keanekaragaman
                                                     Mendukung
                                                                           konsumsi makanan yang                                            Upaya peningkatan gizi sasarannya adalah masyarakat
                                                     tersedianya
                                                                           mencakup dalam jumlah dan      Ada program yang                   kampung melalui program RESPEK. Pemerintah
                   ● Peningkatan kualitas gizi dan   makanan dan gizi
                                                                           gizi                           mendukung                          menyadari bahwa gizi buruk masih mewarnai kehidupan
                     keanekaragaman pangan           yang    mencakup
                                                                        2) Peningkatan survailans gizi    sepenuhnya                         masyarakat di kampung-kampung. Oleh karena itu perlu
                     melalui peningkatan pola        bagi masyarakat
                                                                           buruk
                                                     kampung                                              prioritas/program                  penanganan serius dan intensif tanpa henti agar masih
                     pangan harapan;                                    3) Penigkatan       penanganan
                                                                           kasus gizi buruk
                                                                                                          nasional                           bisa keluar dari lingkaran kemiskinan yang masih
                                                                        4) Peningkatan dan penyediaan                                        membelenggunya.
                                                                           PMT Anak sekolah
                                                                        5) Peningkatan       penyediaan
                                                                           Micronutrient

                   Adaptasi Perubahan Iklim:
                                                                                                                                       Perubahan iklim global merupakan issu aktual dan terkini yang
                                                                                                                                        sejak lima tahun belakangan ini turut berdampak terhadap
                   ● Pengambilan langkah-                                                                     Tidak ada program
                                                                                                                                        perubahan iklim di Indonesia. Kondisi tersebut tentu saja
                     langkah kongkrit terkait                                                                 yang mendukung
                                                                                                                                        berpengaruh terhadap perubahan waktu tanam dan produksi
                     adaptasi dan antisipasi                                                                  sepenuhnya
                                                                                                                                        tanaman pertanian dan perkebunan.
                     sistem pangan dan pertanian                                                              prioritas/program
                                                                                                                                       Program prioritas RPJMN tersebut tentu saja tidak terdaat
                     terhadap perubahan iklim.                                                                nasional
                                                                                                                                        didalam RPJMD Propinsi Papua yang masih berjalan hingga
                                                                                                                                        2011.



     Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                                               55
     PRIORITAS
     6:
6    INFRASTRU
     KTUR

                 Tanah dan tata ruang:
                                                                                                    an penataan Tata Ruang wilayah dan pemaanfaatan tanah menjadi
                                                                                                         kebutuhan yangamat penting dan mendesak mengingat dinamika
                 ● Konsolidasi kebijakan                                                                 pembangunan pasca pelaksanaan otonomi daerah yang diikuti
                                                                               Tidak ada
                 penanganan dan pemanfaatan                                                              dengan kebijakan pemekaran wilayah menyebabkan aktivitas
                                                                                program yang
                 tanah untuk kepentingan umum                                                            pembangunan seolah-olah tak terkendali tanpa memperhatikan
                                                                                mendukung
                 secara menyeluruh di bawah                                                              fungsi lahan dan hutan.
                                                                                sepenuhnya
                 satu
                                                                                prioritas/program
                 atap dan pengelolaan tata                                                               Penyusunan RT/RW tiga tahun belakangan ini inntesif dikerjakan
                                                                                nasional
                 ruang secara terpadu;                                                                   oleh pemerintah daerah walaupun belum tuntas secara percen
                                                                                                         dokumen RT/RW tersebut, hanya saja tidak ada dalam agenda
                                                                                                         RPJMD Propinsi Papua.




    Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                56
                   RPJMN 2010-2014                                                RPJMD Provinsi tahun 2006 -2011
                                                                                                                                                    Analisis
NO                                                                                                                                                                 Penjelasan terhadap Analisis Kualitatif
                                                                                                                                                   Kualitatif*)
     Prioritas
                             Program Aksi                   Prioritas Pembangunan                                Program
     Pembangunan
                     Perhubungan:
                                                      1.Terhubungnya kota kabupaten,         1. Program Penyusunan Rencana Pembangunan                                Wilayah pulau Papua yang sangat
                                                       pusat-pusat permukiman                   infrastruktur Dasar.                                                  luas dengan karakteristik geografy
                                                       masyarakat, kawasan perbatasan,          Kegiatan Pokok :                                                      dan topografy yang memiliki ciri
                                                       Pulau –pulau terluar, sentra-sentra      a. Sinkronisasi perencanaan dan penetapan                             kas antar wilayah menjadi kendala
                                                       produksi dan kawasan tumbuh                 prioritas dengan Kab./Kota                                         utama pembangunan infrastruktur
                                                       cepat, dengan pendekatan lima            b. Sinkronisasi dan koordinasi penganggaran                           perhubungan darat selama ini..
                                                       HUP bemba-ngunan infrastruktur           c. Koordinasi Penetapan pengembangan
                                                       darat.                                                                                                         Wilayah yang demikian luas tidak
                                                                                                   jaringan                                                           di dukung dengan jumlah
                                                     2.Terbangunnya sarana dan                                                                                        penduduk yang relatif kecil dan
                                                                                             2. Program Pembangunan Jalan Provinsi dgn                                penyebaran penduduk antar
                                                      prasarana pendukung perhubungan
                     ● Pembangunan jaringan           darat lintas Wilayah dalam sistem         target                                                                wilayah tidak merata menjadi salah
                     prasarana dan penyediaan         transportasi terpadu.                     Kegiatan Pokok :                                                      satu faktor yang berkontribusi
                     sarana transportasi antarmoda                                              a. Ruas Ring Road Jayapura, 100 km                                    terhadap lambatnya percepatan
                     dan antarpulau yang                                                        b. Ruas Depapre –Taja-Lerah-Tengon 100 km                             pembangunan infrastrur
                                                                                                c. Ruas Logpon-Dekai, 17,5 km                   Ada program
                     terintegrasi sesuai dengan                                                                                                                       perhubungan darat.
                                                                                                                                                yang
                     Sistem Transportasi Nasional                                               d. Ruas Dekai – Sumo, 50 km.
                                                                                                                                                mendukung
                     dan Cetak Biru                                                             e. Ruas Waropko -Oksibil 94 km                                        Keterbatasan biaya dan poltical
                                                                                                                                                sepenuhnya
                                                                                                f. Ruas jalan Wamena – Mulia – Sinak, 100 km.                         will pemerintah yang lemah
                                                                                                                                                prioritas/progra
                     Transportasi Multimoda dan                                                 g. Ruas Tayeve – Karubaga 100 km.                                     terhadap upaya percepatan
                                                                                                                                                m nasional
                     penurunan tingkat kecelakaan                                               h. Ruas Wardo – Sorondeweri 10 km.                                    pembangunan wilayah di tanah
                     transportasi sehingga pada                                                 i. Ruas Waren-Botawa-Kuweda 60 km.                                    Papua juga sebagai pemicu
                     2014 lebih kecil dari 50%                                                  j. Pembangunan jembt. 2.500 m                                         lambatnya pembangunan
                     keadaan saat ini;                                                          k. Peningkatan jalan provinsi.                                        infrastruktur dasar di Papua.
                                                                                                l. Pemeliharaan jalan provinsi.
                                                                                                                                                                      Kegiatan prioritas infrastruktur
                                                                                                                                                                      yang diagendakan di RPJMN 2010
                                                      3.Tersedianya teknologi yang
                                                                                                                                                                      -2014 , juga dituangkan didalam
                                                      mampu mengatasi pemasalahan             1.Program Pembangunan/ Peningkatan jalan                                RPJMD Papua yang masih tetap
                                                      topografi                               Nasional                                                                akan ditetapkan sebagai kegiatan
                                                                                                Kegiatan Pokok :                                                      prioritas bukan sebatas lima tahun
                                                                                                1. Singkronisasi dan koordinasi dengan                                pemerintahan tetapi akan terus
                                                                                                  pemerintah pusat untuk pembangunan jalan                            berlangsung sepanjang 25 tahun
                                                                                                  nasional :                                                          atau lebih sepanjang komitmen
                                                                                                  a. Jayapura – Wamena, 250 km                                        dan political will pemerintah

     Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                                                 57
                                                                              b. Ruas Nabire-Enarotali 100 km                   terhadap papua jelas dan
                                                                              c. Ruas Merauke – Tanah Merah –                   konsisten.
                                                                                  Waropkko 100 km.
                                                                              d. Pembangunan jembat Hotekamp 640 m
                                                                                  dan jbt pada ruas jalan Nasional.
                                                                              e. Peningkatan dan pemeliharaan jln
                                                                                  nasional.
                                      4.Tersedianya pendanaan                  f. Monitoring dan evaluasi :
                                      pembangunan secara berkelanjutan
                                      (multi years)

                                                                          1.Program Penanganan jalan kabupaten dan jalan
                                                                          kampung menghubungkan dengan jaringan
                                                                          Transportasi Utama
                                                                           Kegiatan pokok :
                                                                            a. Sinkronisasi dan koordinasi dengan
                                                                               pemerintah kabupaten untuk pembangunan
                                                                               jalan kabupaten
                                                                            b. Monitoring dan evaluasi
                                                                           Kegiatan pokok :
                                                                            c. Sinkronisasi dan koordinasi dengan
                                                                               pemerintah kabupaten untuk pembangunan
                                                                               jalan kabupaten
                                                                            d. Monitoring dan evaluasi

                                                                         2.Program Pembangunan Sarana Pendukung
                                                                         perhubungan darat
                                                                            Kegiatan Pokok :
                                                                            a Terminal antar kota sesuai kebutuhan.
                                                                            b Pagar pengaman jalan.
                                                                            c Lampu pengatur Lalu lintas jalan
                                                                            d Rambu lalu lintas pada Jalan Provinsi dan
                                                                                 Nasional
                                                                            e Pergudangan


                                                                         3. Program Pengembangan Kerjasama dengan
                                                                            swasta nasinal dan asing
                                                                             Kegiatan Pokok :
                                                                           a. Mendirikan BUMD untuk bermitra dengan

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                           58
                                                                               swasta nasional dan asing
                                                                          b.   Menyiapkan dan mengikut-sertakan tenaga
                                                                               lokal untuk alih teknologi pembangunan
                                                                               infrastruktur perhubungan darat.

                                      5. Tersedianya sistem pendataan     4. Program inventarisasi dan Investigasi potensi
                                      dan rencana induk pengembangan         sumberdaya alam
                                      perhubungan laut yang mampu            Kegiatan pokok :
                                      mengakomodasi            seluruh       a. Pemetaan sumberdaya alam
                                      kebutuhan           pembangunan        b. Rekapitulasi sumberdaya alam
                                      perhubungan laut                       c. Penetapan strategi pembiayaan.


                                      6.ersedianya pelabuhan/ dermaga     1.Program Pengembangan sistem pendataan dan
                                      sesuai dengan ukuran dan            sisitem informasi
                                      kebutuhan armada angkutan laut.       Kegiatan Pokok :
                                                                            a. Pembuatan sisitem pendataan dan sisitem
                                                                                 informasi
                                                                            b. Perencanaan perhubungan laut
                                                                            c. Monitoring

                                       7.Tersedianya armada laut yang      1.Program Pengembangan Pelabuhan Kegiatan
                                       sesuai dengan kondisi perairan     Pokok
                                                                            a. Meningkatkan fasilitas pelabuhan
                                                                            b. Menetapkan Perdási tentang
                                                                                      Kepelabuhanan
                                                                          2.Memberikan kemudahan kepada pihak swasta
                                                                          untuk
                                                                            c. investasi
                                       8.Tersedian galangan kapal untuk     d. Membangunan fasilitas kontener
                                        perawatan dan perbaikan
                                                                      1 Program Pengembangan armada pelayaran
                                                                        Keigtan Pokok :
                                                                        a. Pengadaan Kapal-kapal perintis
                                                                        b. Mengembangkan pelayaran rakyat
                                      9. Tersedianya rambu-rambu lalu   c. Memberikan peluang lepada swasta untuk
                                         lintas pelayaran laut untuk        penyediaan papal-kapal barang/kontener
                                         memudahkan dan mendukung
                                         keselamatan pelayaran.
                                                                           1. Program Pengembangan galangan kapal


Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                             59
                                                                              Kegiatan Pokok :
                                                                              a. Perencanaan penetapan lokasi galangan
                                                                              kapal
                                                                              b. Membangun galangan kapal


                                      10.      Meningkatnya sarana dan 1. Program Pengembangan rambu-rambu lalu lintas
                                            prasarana         penerbangan, laut
                                            terutama untuk mendukung           Keigatan Pokok :
                                            keselamatan penerbangan dan        a. Penetapan lokasi pemasangan rambu-
                                            kelancaran arus penumpang.             rambu lalu lintas laut
                                                                               b. Pembangunan rambu-rambu lalu lintas laut
                                                                               c. Membangun           pos-pos pemantauan
                                                                                   pelayaran
                                                                               d. Membangun sistem informasi peringatan
                                                                                   dini
                                                                               e. Pelatihan tim SAR
                                                                               f. Penempatan tim SAR pada pos-pos
                                                                                   pemantuan pelayaran


                                                                            1.Program Pembangunan sarana prasarana
                                                                              perhub. Udara meliputi
                                                                              Kegiatan Pokok :
                                                                              a Bandara Dekaí (ATR)
                                                                              b Bandara Boven Digoel)
                                     12. Terbukanya           jalur-jalur     c Bandara Oksibil (ATR)
                                         penerbangan internasional yang       d Bandara Wagete (ATR)
                                         mampu            meningkatkan        e Bandara Mappi
                                         pengembangan ekonomi secara          f Mendukung pemb. Bandara Perintis
                                         global.                            3.Program Pembanguna /pening. Bandara Udara
                                                                              Kegiatan Pokok :
                                                                              Koordinasai dengan pemerintah pusat untuk
                                                                              pembangunan :
                                                                              a Bandara Sentani
                                     13. Terbukanya peluang usaha dan         b Bandara Merauke
                                         meningkatykan peran swasta           c Bandara Sinak
                                         dalam          pengembangan          d Bandara Nabire
                                         angkutan udara                       e Bandara Wamena
                                                                              f Bandara Biak

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                             60
                                           14.Terbangunnya depot bahan   1.Program peningkatan sarana prasarana bandara
                                           bakar                         udara Biak dan Timika menjadi Bandara bertaraf
                                                                         internasional.
                                                                         Kegiatan pokok :
                                                                         a.Koordinasi dengan pemerintah pusat untuk
                                                                         pembangunan bandara biak dan timika
                                                                         b.Monitoring dan evaluasi


                                                                         1.Program pengembangan angkutan udara
                                                                         Kegiatan pokok :
                                                                         a.Penyusunan perdasi/ perdasus tentang pelayanan
                                                                         penerbangan kedaerah terpencil
                                                                         b.Dukungan lepada swasta untuk penerbangan
                                                                         daerah terpencil


                                                                         1.Program penyediaan prasarana BBM.
                                                                         Kegiatan pokok :
                                                                            a. Menetapkan regulasi (perdasi/perdasus)
                                                                                 untuk menciptakan iklim investasi sektor
                                                                            b. perhubungan udara dan sektor
                                                                                 pembangunan lainnya.
                                                                            c. Pembangun depat-depot bahan bakar di
                                                                            d. Dekai
                                                                            e. Tanah Merah
                                                                            f. Oksibil
                                                                            g. Wagete.
                                                                            h. Kuweda
              Pengendalian banjir:
                                                                                                                               Tidak ada
                                                                                                                                               Untuk mengantisipasi dinamika
                                                                                                                                program
                                                                                                                                               pembangunan yang tinggi maka
                                                                                                                                yang
              ● Penyelesaian pembangunan                                                                                                       konsekuensi pengrusakan
                                                                                                                                mendukung
              prasarana pengendalian                                                                                                           lingkungan yang berdampak
                                                                                                                                sepenuhnya
              banjir                                                                                                                           terhadap banjir perlu disiapkan
                                                                                                                                prioritas/pr
                                                                                                                                               lebih awal guna beberapa tahun ke
                                                                                                                                ogram
                                                                                                                                               depan akan terasa dampaknya
                                                                                                                                nasional
              Transportasi perkotaan:
              ● Perbaikan sistem dan                                                                                            Tidak ada

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                            61
                     jaringan transportasi di 4 kota                                                                                            program yang
                     besar (Jakarta, Bandung,                                                                                                    mendukung
                     Surabaya, Medan)                                                                                                            sepenuhnya
                                                                                                                                               prioritas/progra
                                                                                                                                                  m nasional
     PRIORITAS 7 :
     IKLIM
     INVESTASI
7
     DAN IKLIM
     USAHA

                     Kepastian hukum:




                     RPJMN 2010-2014                                       RPJMD Provinsi 2006 - 2011
                                                                                                                                 Analisis
NO                                                                                                                                                       Penjelasan terhadap Analisis Kualitatif
                                                                                                                                Kualitatif*)

      Prioritas Pembangunan           Program Aksi           Prioritas Pembangunan                   Program
                                                           Meningkatkan daya saing                                                                  Pelaksanaan Otonomi Daerah dan OTSUS
                                                           Papua dalam menarik              Program Peningkatan Daya                                Papua tidak diikuti dengan penataan regulasi
                                                           penanaman modal melalui :         Saing Investasi di Papua,                               seperti perijinan kepada daerah menyebabkan
                                                                                             dengan kegiatan pokok : (1)
                                                           (1) menata ulang perijinan
                                                                                             penataan perijinan dan
                                                                                                                                                     terjadi tarik ulur antara daerah dan pusat
                                                           dan birokrasi pelayanan                                                                   dalam hal wilayah kewenangan pemberian ijin
                                                                                             pelayanan investasi, (2)
                                                           pemerintah kepada investor                                                                bagi investasi di daerah.
                                                                                             pengembangan kemitraan
                                                           (2) mengembangkan                 Pemda – Investor –                                      Propinsi Papua sebagai sebuah propinsi yang
                                                           kerjasama antara                                                  Ada program
                                 ● Reformasi regulasi                                        Masyarakat Lokal, (3)                                   memiliki sumber daya alam yang berlimpah,
                                                           pemerintah daerah dengan          pengembangan promosi            yang mendukung
                                   secara bertahap di                                                                                                namun belum dieksplorasi dan dieksploitasi
                                                           lembaga adat-lembaga              investasi daerah (4)            sepenuhnya
                                   tingkat nasional dan                                                                                              dengan baik untuk kepentingan kesejahetraan
                                                           agama dalam penyelesaian          pembentukan dan                 prioritas/program
                                   daerah                                                    penyempurnaan aturan                                    rakyat di Papua. Hal tersebut disebabkan oleh
                                                           masalah tanah dan menjaga                                         nasional
                                                           keamanan di Papua, (3)            penanaman modal (dibawah                                berbagai handicap seperti ; regulasi, hak
                                                           promosi investasi melalui         payung Otsus), dan (5)                                  ulayat, situasi KAMTIBMAS, etos kerja
                                                                                             pengembangan kemitraan                                  masyarakat, birokrasi pemerintahan yang
                                                           lembaga perwakilan                dengan lembaga donor luar
                                                           pemerintahan asing yang           negeri (6) Monitoring dan
                                                                                                                                                     bersifat feodalistik yang sarat dengan Korupsi
                                                           ada di Indonesia, lembaga-        Evaluasi (7) Penciptaan iklim                           , Kolusi dan Nepotisme.
                                                           lembaga donor luar negeri         investasi yang kondusif
                                                           (4) mengembangkan

     Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                                                62
                                              koordinasi yang optimal
                                              dengan pemerintah pusat
                                              untuk menjaga kepastian
                                              hukum penanaman modal di
                                              Papua, (5) menyusun
                                              perdasus atau perdasi guna
                                              menjaga kemitraan yang baik
                                              antara pemerintah daerah,
                                              investor dan masyarakat pemilik
                                              hak ulayat atas tanah (6)
                                              pengembangan kemitraan
                                              dengan lembaga donor untuk
                                              fasilitasi perencanaan dan
                                              monitoring dan evaluasi
                                              (MONEV).
                      Kebijakan
                       ketenagakerjaan:
                                                    Meningkatkan
                                                     ketrampilan        pencari             Mengembangkan
                                                     kerja melalui :                         Ketrampilsan         SDM
                                                     (1)     pembinaan      dan              Pencari Kerja dengan
                                                     pembantuan             bagi             kegiatan     pokok      (1)
                                                     lembaga       ketrampilan               Perbantuan         kepada
                                                     yang        dilaksanakan                lembaga        ketrampilan
                                                     langsung               oleh             swasta / masyarakat (2)
                                                     masyarakat / swasta                     pengembangan                                      Daya serap tenaga kerja di sektor swasta
                                                     (2)       pengembangan
                                                     kemitraan          dengan
                                                                                             kemitraan          dengan                         relativ rendah karena tidak kualified dan
                                                                                             lembaga donor luar
                                                     lembaga donor dalam                     negeri,                (3)
                                                                                                                                               kompeten sesuai kebutuhan
                      ● Sinkronisasi                 pembiayaan,              (3)            Pengembangan         SDM                          perusahaan/organisasi.
                        kebijakan                    peningkatan SDM dan                     dan fasilitas lembaga          Ada program
                        ketenagakerjaan dan          fasilitas        lembaga                kertampilan Pemda. (4)        yang mendukung      Minat menjadi pegawai Negeri masih sangat
                                                     ketrampilan Pemda, (4)
                        iklim usaha dalam            pengembangan
                                                                                             pengembangan                  sepenuhnya          dominan sedangkan ketersediaan formasi
                                                                                             kemitraan          dengan
                        rangka memperluas            kemitraan          dengan                                             prioritas/program   sangat terbatas.
                                                                                             lembaga donor luar
                        penciptaan lapangan          lembaga donor untuk                     negeri.                       nasional
                        kerja.                       fasilitasi perencanaan,                                                                   Lulusan perguruan tinggi belum bisa
                                                     pendanaan              dan                                                                memperlihatkan kemampuan yang memadai
                                                     monitoring dan evaluasi
                                                     (MONEV)
                                                                                                                                               dengan dunia kerja menyebabkan tingkat
                                                                                  1. Peningkatan       kualitas    dan                         pengangguran terus meningkat.
                                                     (5).       Meningkatkan         produktivitas tenaga kerja.
                                                     jumlah             fasilitas 2. Perluasan dan pengembangan
                                                     penunjang pada BLK.             kesempatan kerja.
                                                     (6). Rekrutmen tenaga 3. Perlindungan                         dan
                                                     instruktur            yang      pengembangan lembaga tenaga
                                                     berpengalaman.                  kerja.
                                                     (7).         Peningkatan
                                                     pelatihan              dan
                                                     ketrampilan.


Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                                          63
     PRIORITAS 8 :
8    ENERGI

                          Energi alternatif:
                                                1   Terlanyaninya .. % rumah 1 Program Pengembangan
                                                    tangga di Provinsi Papua        Energi Bagi Masyarakat
                                                    akan kebutuhan energi listrik   Kegiatan Pokok :
                                                    dengan          menggunakan   a Melakukan survei dan
                                                    sumber pembangkit yang          identifikasi terhadap kondisi
                                                    murah                           sosial ekonomi masyarakat
                                                                                    dan kondisi permukiman
                                                                                    masyarakat                                            Infrastruktur social dasar seperti sarana
                                                                                  b Melakukan survei dan studi                             prasarana kelistrikan masih menjadi masalah
                                                                                    kelayakan terhadap sumber-                             utama dari waktu ke waktu. Pemadaman listrik
                                                                                    sumber energi murah yang                               bergilir maupun padam secara tiba yang
                                                                                    sesuai dengan kondisi sosial                           disebabkan oleh kapasitas mesin yang relative
                          ● Peningkatan                                             eknomi masyarakat dan                                  terbatas dan tergolong tua merupakan protret
                          pemanfaatan energi                                        kondisi permukimannya              Program            kehidupan rutin di Papua pada umumnya
                          terbarukan termasuk
                                                                                    Melakukan studi kelayakan           Daerah yang        terutama di Kabupaten-kebupaten induk. Sarana
                          energi alternatif
                                                                                    pembangunan PLTA skala              mendukung          penerangan listrik di Kabupaten pemekaran
                          geothermal sehingga   2   Teridentifikasinya
                                                                                    besar untuk memeuhi                 sepenuhnya         hingga saat ini masih terbatas beroperasi dari
                          mencapai 2.000 MW         sumberdaya        pembangkit
                                                                                    kebutuhan                           prioritas/progr    jam 18.00 sore hingga pk.00 malam hari dan
                          pada 2012 dan 5.000       listrik yang layak untuk
                                                                                  c masyarakat dan kebutuhan            am nasional        siang hari kantor-kantor masih menggunakan
                          MW pada 2014              berbagai kawasan dengan
                                                                                    pengembangan industri.                                 genzet untuk menunjang aktivitas kantor.
                                                    kondisi permukiman di                                                                  Pada saat bersamaan kebutuhan infrastruktur
                                                    Provinsi Papua.                                                                        dasar terus meningkat oleh aktivitas
                                                                                   Pembangunan PLTM Oksibil,
                                                                                    Paniai, Mulia dan Tolikara                             pembangunan termasuk jumlah penduduk yang
                                                                                                                                           terus meningkat sedangkan kebutuhan pemasok
                                                                                                                                           tenaga listrik melalui PLN sangat terbatas.
                                                                                 1. Program Penyediaan Energi
                                                                                 bagi Masyarakat dan Kebutuhan
                                                                                 Pembangunan Industri
                                                                                     Kegiatan Pokok :
                                                3   Terbangunnya           dan       a Pengembangan       Energi
                                                    tersedianya sumber-sumber          terbarukan seperti angin,
                                                    energi     murah    secara         matahari bagi kebutuhan

    Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                                     64
                                                permanen         kepada         listrik.
                                                masyarakat  hingga   ke       b Pengadaan solar cell dan
                                                kampung-kampung.                mikro hydran (PLTA mini)
                                                                                untuk            kebutuhan
                                                                                masyarakat di kampung-
                                                                                kampung.
                                                                              c Melatih      tenaga-tenaga
                                                                                teknik yang berasal dari
                                                                                masyarakat        setempat
                                                                                untuk pemeliharaan dan
                                                                                perbaikan.
                                                                              d Pembangunan PLTA skala
                                                                                besar untuk memenuhi
                                                                                kebutuhan pembangunan
                                                                                industri dan energi murah

                                                                          1. Program Pengembangan
                                                                          Investasi Energi
                                                                              Kegiatan Pokok :
                                                                          a Membangun BUMD yang
                                                                              tangguh                  untuk
                                                                              mengembangkan kegiatan
                                                                              penyediaan energi yang
                                                                              murah
                                                                          b Mengembangkan          regulasi
                                                                              (Perdasi dan Perdasus)
                                                                              untuk menjamin kepastian
                                                                              hukum dan memberikan iklim
                                                                              investasi yang kondusif.

                      ● Hasil ikutan dan
                      turunan minyak
                      bumi/gas:
                      ● Revitalisasi industri
                                                                                                               Tidak ada
                      pengolah hasil                                                                                                  Agenda relevan penerapan paad wilayah-
                                                                                                               program yang
                      ikutan/turunan minyak                                                                                            wilayah yang dominan aktivitas
                                                                                                               mendukung
                      bumi dan gas sebagai                                                                                             pembangunan dan kemasyarakatan
                                                                                                               sepenuhnya
                      bahan baku industri                                                                                              banyak berhubungan dengan dunia
                                                                                                               prioritas/program
                      tekstil, pupuk dan                                                                                               industri dan jasa.
                                                                                                               nasional
                      industri hilir lainnya;


Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                              65
                            ● Konversi menuju
                            penggunaan gas:



                          RPJMN 2010-2014                                     RPJMD Provinsi 2006 - 2011
                                                                                                                                                   Penjelasan terhadap Analisis
NO                                                                                                                 Analisis Kualitatif*)
                                                                                                                                                            Kualitatif
       Prioritas                                                            Prioritas
                                         Program Aksi                                           Program
       Pembangunan                                                        Pembangunan
                          ● Perluasan program konversi minyak tanah                                        Tidak ada program yang mendukung
                            ke gas sehingga mencakup 42 juta Kepala                                      sepenuhnya prioritas/program
                            Keluarga pada 2010;                                                            nasional
                                                                                                                                                 Kebijakan tersebut relevan
                                                                                                                                                 diterapkan di wilayah Barat yang
                                                                                                                                                 relativ lebih maju dan aktivitas
                                                                                                                                                 kegiatan pembangunan banyak
                                                                                                                                                 berhubungan dengan sektor
                                                                                                                                                 industri dan jasa. Wilayah Timur
                          ● Penggunaan gas alam sebagai bahan                                              Tidak ada program yang mendukung
                                                                                                                                                 Indonesia terutama papua masih
                            bakar angkutan umum perkotaan di                                             sepenuhnya prioritas/program
                                                                                                                                                 berkutat dengan kegiatan
                            Palembang, Surabaya, dan Denpasar.                                             nasional
                                                                                                                                                 pembangunan pada level
                                                                                                                                                 pembangunan infrastruktur dasar.
                                                                                                                                                 Aktivitas inudustri yang berskala
                                                                                                                                                 massiv hanya di PT Freeport dan
                                                                                                                                                 LNG Tangguh di Bintuni – Papua
                                                                                                                                                 Barat.
       PRIORITAS 9 :
       LINGKUNGAN
       HIDUP DAN
9
       PENGELOLAAN
       BENCANA

                          Perubahan iklim:
                                                                                                                                                 Sebagai upaya merespons
                                                                                                                                                 perubahan iklim global maka
                                                                                                           Tidak ada program yang mendukung      pengelolaan lahan Gambut
                          ● Peningkatan keberdayaan pengelolaan
                                                                                                           sepenuhnya        prioritas/program   menjadi agenda penting ke depan
                          lahan gambut,
                                                                                                           nasional                              yang harus dicantumkan didalam
                                                                                                                                                 pembuatan RPJMD periode lima
                                                                                                                                                 tahun ke depan.
                          ● Peningkatan hasil rehabilitasi seluas

     Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                                   66
                     500,000 ha per tahun,
                                                                                                                                                           Program tersebut belum
                                                                                                                                                           diagendakan edalam RPJMD yang
                                                                                                                                                           berjalan, sementara dalam
                                                                                                                      Tidak      ada    program     yang
                     ● Penekanan laju deforestasi secara                                                                                                   pelaksanaan program telah
                                                                                                                      mendukung               sepenuhnya
                     sungguh-sungguh                                                                                                                       berjalan sejak beberapa tahun
                                                                                                                      prioritas/program nasional
                                                                                                                                                           berakhir. Program tersebut perlu
                                                                                                                                                           diagendakan didalam penyusunan
                                                                                                                                                           RPJMD 2012-2016.
                     Pengendalian Kerusakan Lingkungan:
                                                                                        1.Program
                                                                                        Peningkatan/pemanfaatan
                                                                                        potensi SDA secara lestari
                                                                                        Kegiatan pokok :                                                   Wilayah Papua yang diselimuti oleh
                                                                                        a. Perlindungan dan
                                                                                        konservasi SDA
                                                                                                                                                           hutan alami sebagai salah satu paru-
                                                                                        b.      Rehabilitasi    dan                                        paru dunia yang menempati posisi
                                                                                        pemulihan cadangan SDA                                             strategis terhadap isu perubahan
                                                                                        c.Pengendalian                                                     iklim global sehingga harus diprotek
                                                                                            pencemaran          dan                                        dan dilestarikan.
                                                                                            perusakan lingkungan
                                                               1. Menurunnya
                                                                                            hidup
                                                                   kerusakan dan
                                                                                        d. Peningkatan kualitas                                            Kebutuhan pembangunan yang
                                                                   pencamaran                                                                              meningkat pasca otonomi daerah dan
                     ● Penurunan beban pencemaran lingkungan                                dan akses SDA dan          Program yang mendukung
                                                                   lingkungan
                                                                                            lingkungan hidup                                               otonomi khusus papua tuntutan
                       melalui pengawasan ketaatan                2.Terpeliharanya
                                                                                        e.Pengembangan                  sepenuhnya prioritas/program
                                                                 kualitas lingkungan                                                                       kebutuhan pembangunan tak
                       pengendalian                                                         ekowisata dan jasa          nasional
                                                                     yang mampu                                                                            terhelakan baik kebutuhan
                                                                                            lingkungan hidup di
                                                                 mendukung proses-
                                                                                            kawasan konservasi
                                                                                                                                                           pembangunan di wilayah pemekaran,
                                                                  proses kehidupan                                                                         usaha industry perkebunan kelapa
                                                                                            laut dan hutan
                                                                                        f.Pengelolaan           dan                                        sawit, perambahan hutan secara liar
                                                                                            rehabilitasi ekosistem                                         termasuk illegal logging yang tak
                                                                                            pesisir laut                                                   terkendali. Konsekuensi dari tuntutan
                                                                                        g.Pengendalian polusi
                                                                                                                                                           pembangunan tersebut berdampak
                                                                                        h.Pengendalian
                                                                                            persampahan                                                    terhadap pembabatan areal hutan
                                                                                        i.Pengembangan hutan                                               secara intensif.
                                                                                            tanaman
                                                                                        j. Menggali nilai-nilai
                                                                                       kearifan masyarakat lokal




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                                             67
                       RPJMN 2010-2014                                       RPJMD Provinsi 2006 - 2011
NO                                                                                                                              Analisis Kualitatif*)     Penjelasan terhadap Analisis Kualitatif

      Prioritas
                                    Program Aksi                Prioritas Pembangunan              Program
      Pembangunan
                       pencemaran air limbah dan emisi di 680
                         kegiatan industri dan jasa pada 2010
                         dan terus berlanjut;
                       Sistem Peringatan Dini:
                                                                                                                                                          Papua juga masukan dalam kawasan
                       ● Penjaminan berjalannya fungsi Sistem
                                                                                                                                                          rawan gempa dan tsunami sehingga
                         Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan                                                                   Tidak ada program yang
                                                                                                                                                          agenda tersebut menjadi rlevan dan
                         Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS)                                                                  mendukung sepenuhnya
                                                                                                                                                          sangat penting untuk diprogramkan
                         mulai 2010 dan seterusnya, serta                                                                     prioritas/program
                                                                                                                                                          kedalam agenda pembangunan
                         Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS)                                                                  nasional
                                                                                                                                                          nasional selama lima ahun
                         pada 2013;
                                                                                                                                                          mendatang.
                       Penanggulangan bencana:
                                                                                          Program      Penanggulangan
                                                                                           Bencana Alam dan Bencana
                                                                                           Sosial                                                            Papua merupakan wilayah yang
                                                                                           Kegiatan Pokok :                                                   dikategorikan wilayah bencana
                                                                      Tertanganinya       1) Penyediaan          sisten                                      terutama gempa , dan belakangan
                                                                       masalah-               informais              dini                                     ini bencana banjir sebagai femona
                                                                       masalah akibat         penanggulangan bencana        • Ada program daerah yang         terbaru yang disebabkan oleh
                       ● Peningkatan kemampuan                         bencana alam        2) Pemetaan daerah-daerah        mendukung sepenuhnya              dampak pembangunan. Selain itu,
                       penanggulangan bencana                          dan    bencana         rawan bencana alam dan        prioritas/program nasional.
                                                                       sosial                 bencana sosial                                                  bencana sosial seperti kelaparan
                                                                                           3) Sosialisasi        sistem                                       dan penyakit yang kerap dihalami
                                                                                              informasi bencana dan                                           oleh kelompok masyarakat pada
                                                                                              penanggulangan bencana                                          beberapa kabupaten di wilayah
                                                                                           4) Penyediaan       fasilitas
                                                                                              tanggap darurat                                                 pegunungan tengah.

      PRIORITAS 10 :
      DAERAH
      TERDEPEN,
      TERLUAR ,
10
      TERTINGGAL
      DAN
      PASCA KONFLIK

                       Kebijakan:

     Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                                             68
                                                                                                                                                   Pada tahun 2007, Pemerintah
                                                                                                                                                    mengeluarkan kebijakan INPRES
                                                                                                                                                    daerah tertinggal khusus di Papua
                       ● Pelaksanaan kebijakan khusus dalam                                                       Tidak ada program yang
                                                                                                                                                    dan Papua Barat tentang
                         bidang infrastruktur dan pendukung                                                       mendukung sepenuhnya
                                                                                                                                                    percepatan pembangnan infratruktur
                         kesejahteraan lainnya                                                                    prioritas/program nasional
                                                                                                                                                    dasar, namun pada aras
                                                                                                                                                    implementasi di lapangan tidak
                                                                                                                                                    berjalan efektiv hingga saat ini.
                       Keutuhan wilayah:




                       RPJMN 2010-2014                                      RPJMD Provinsi 2006 - 2011
                                                                                                                                                            Penjelasan terhadap
NO                                                                                                                 Analisis Kualitatif*)
                                                                                                                                                            Analisis Kualitatif
      Prioritas
                                    Program Aksi                  Prioritas Pembangunan          Program
      Pembangunan
                                                                                                                                                    Mind set pembangunan masih
                                                                                                                                                     menempatkan kawasan perbatasan
                       ● Penyelesaian pemetaan wilayah
                                                                                                            Tidak ada program daerah yang           sebagai serambi belakang Negara.
                         perbatasan RI dengan Malaysia,Papua
                                                                                                             mendukung prioritas/program             Selain itu, kawasan perbaasan
                         Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada
                                                                                                             nasional                                dianggap sebagai tanggungjawan
                         2010;
                                                                                                                                                     Negara dalam hal ini urusan
                                                                                                                                                     pemerintah pusat.
                       Daerah tertinggal:
                       ● Pengentasan paling lambat 2014.
      PRIORITAS 11 :
      KEBUDAYAAN,
      KREATIFITAS,
11    DAN
      INOVASI
      TEKNOLOGI

                       Perawatan:
                                                                                                                                                   Agenda pembangunan yang perlu
                       ● Penetapan dan pembentukan                                                                                                 mendapatkan perhatian pemerintah
                                                                                                           Tidak ada program daerah yang
                         pengelolaan terpadu untuk                                                                                                 karena merupakan asset budaya
                                                                                                           mendukung prioritas/program nasional
                         pengelolaan cagar budaya,                                                                                                 nasional yang diwarnai oleh
                                                                                                                                                   keberagaman warna budaya dari


     Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                                   69
                                                                                                                                                 tiap-tiap daerah dengan ciri khasnya
                                                                                                                                                 masing-masing.
                                                                                                                                                 Agenda pembangunan nasional
                  ● Revitalisasi museum dan perpustakaan                                                                                         periode lima tahun yang perlu perlu
                                                                                                         Tidak ada program daerah yang
                    di seluruh Indonesia ditargetkan                                                                                             mendapatkan perhatian pemerintah
                                                                                                         mendukung prioritas/program nasional
                    sebelum Oktober 2011;                                                                                                        secara serius dan terprogram dari
                                                                                                                                                 pemerintah.
                  Sarana:
                                                                                                                                                 Agenda pembangunan nasional
                                                                                                                                                 2010-2014 yang perlu didukung
                                                                                                                                                 dengan harapan tujuan atau manfaat
                                                                                                                                                 dapat dicapai yakni ; pelestarian
                  ● Penyediaan sarana yang memadai                                                                                               nilai sosial budaya, penegasan ciri-
                    bagi pengembangan, pendalaman dan                                                     Tidak ada program daerah yang          ciri khas budaya bangsa sesuai
                    pagelaran seni budaya di kota besar                                                   mendukung prioritas/program            daerah penyebarannya. Selain itu
                    dan ibu kota                                                                          nasional                               ajang promosi parawisata daerah.
                                                                                                                                                 RPJMD periode 2012-2016 harus
                                                                                                                                                 menyesuaikan dengan kebutuhan
                                                                                                                                                 dan tujuan-tujuan yang terkandung
                                                                                                                                                 dari agenda kegiatan dalam
                                                                                                                                                 kerangka kepentingan nasional




           RPJMN 2010-2014                     RPJMD Provinsi 2006 - 2011
NO                                                                              Analisis Kualitatif*)                          Penjelasan terhadap Analisis Kualitatif
     Prioritas
                                        Prioritas
     Pembang       Program Aksi                                Program
                                      Pembangunan
     unan
                 kabupaten
                 selambat lambatnya
                 Oktober 2012;

                 Kebijakan:
                 ● Peningkatan                                                                                Agenda ini merupakan agenda RPJMN 2010-2014 yang perlu diukung
                                                                            Tidak ada program daerah
                   perhatian dan                                                                              mengingat kenyataan bangsa indonesia merupakan bangsa yang
                                                                            yang mendukung
                   kesertaan                                                                                  terbangun dari suatu fondasi kemajemukan yang disatukan secara
                                                                            prioritas/program nasional
                   pemerintah dalam                                                                           politik dalam bingkai negara NKRI. Oleh karenanya apresiasi dan


Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                                70
                 program-program                                                                                     ruang partisipasi dari kemajemukan melalui kegiatan seni dan budaya
                 seni budaya yang                                                                                    harus diprogramkan secara baik agar budaya-budaya minoritas juga
                 diinisiasi oleh                                                                                     bisa mendapatkan tempat yang layak dan diterima sebagai asset seni
                 masyarakat dan                                                                                      dan budaya bangsa yang besar.
                 mendorong
                 berkembangnya
                 apresiasi
                 terhadap
                 kemajemukan
                 budaya;
               Inovasi teknologi:
               ● Peningkatan
               keunggulan
               komparatif menjadi
               Keunggulan
               kompetitif yang
               mencakup                                                                                              Pembangunan di Papua masih terfokus pada persoalan-persoalan
               pengelolaan                                                                                           mendasar terkait dengan hak-hak dasar dan peningkatan kualitas hidup
               sumber daya                                                            Tidak ada program daerah       manusia, peningkatan kesejahteraan dan tata kelolah pemerintahan
               maritim menuju                                                         yang mendukung                 serta stabilitas politik daerah.
               ketahanan energi,                                                      prioritas/program nasional     Agenda tentang inovasi tehnologi menjadi bagian dari agenda nasional
               pangan, dan                                                                                           yang ditangani atau diprogramkan oleh pemerintah pusat untuk
               antisipasi                                                                                            dilaksanakan di daerah
               perubahan iklim;
               dan pengembangan
               penguasaan
               teknologi dan
               kreativitas pemuda.
                                                    Penuntasan Peraturan Daerah
                                                    Khusus Papua (PERSDASUS)
                                                    dan Peraturan Daerah Propinsi
                                                    (PERDASI)

                                                    Belum ditetapkannya sebagian
                                                    besar PP sesuai amanat UU No.     Prioritas Daerah yang tidak
                                     Implementasi   21/2001, kecuali PP No. 52/2004   ada      dalam     prioritas
                                     Otonomi        tentang MRP.                      nasional
                                     Khusus Papua
                                                    Belum ditetapkannya sebagian
                                                    besar Perdasus dan Perdasi
                                                    sesuai amanat UU No. 21/2001.

                                                    Belum optimalnya pemahaman
                                                    UU No. 21/2001.


Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                                      71
                                                         Masih adanya pasal-pasal dalam
                                                         UU No. 21/2001 yang belum
                                                         dapat           mengakomodir
                                                         perkembangan dan kebutuhan
                                                         masyarakat Papua.




            RPJMN 2010-2014                             RPJMD Provinsi 2006 - 2010
NO                                                                                                               Analisis Kualitatif*)        Penjelasan terhadap Analisis Kualitatif

      Prioritas
                      Program Aksi                Prioritas Pembangunan                     Program
      Pembangunan
                                                                                                                                                 Kebijaka pemerintah daerah
                                                                                                                                                  menanggulangi kemiskinan dan
                                                                                                                                                  memberdayakan penduduk miskin
                                                                                                                                                  dengan menyiapkan dana
                                     Kebijakan RESPEK (Rencana Strategis Pembangunan       Turun     Prioritas Daerah yang tiak ada dalam
                                                                                                                                                  sebesar Rp.100 juta sejak tahun
                                                        Kampung).                           Kampung   prioritas nasional
                                                                                                                                                  2006 untuk setiap kampung
                                                                                                                                                  melalui pendekatan pastisipatig
                                                                                                                                                  yang berbasis masyarakat
                                                                                                                                                  kampung


     *) isi dari kolom analisis kualitatif adalah pilihan dari komponen di bawah ini:
     • Tidak ada program daerah yang mendukung prioritas/program nasional.
     • Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
     • Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional.




     Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                                                                         72
       3. REKOMENDASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
          NASIONAL /DAERAH


          Dari   hasil      persandingan         antara      RPJMN 2010 - 2014 dan RPJMD
          propinsi    Papua 2006-2011            nampak bahwa            secara        umum     agenda
          kebijakan      dan    atau      prioritas     program diantaranya keduanya            memiliki
          relevansi      signifikan.     Hanya saja agenda prioritas dalam RPJMN tidak
          mengcover issu - issu tertentu yang               sifatnya    khusus telah dilaksanakan
          di daerah seperti implementasi UU No.21/2001                   tentang      Otonomi    Khusu
          bagi Propinsi Papua. Oleh karena itu, pada umumnya agenda prioritas
          kebijakan pembangunan di Propinsi Papua di setting dalam kerangka
          pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.                 Agenda       prioritas    pembangunan di
          dalam RPJMN 210-2014                yang      dianggap masih        direlevansikan dengan
          agenda RPJMD                 Propinsi Papua       yang       dirumuskan dalam kerangka
          pelaksanaan Otonomi Khusus, diantaranya; yaitu Pendidikan, Kesehatan,
          Infrastruktur dan ekonomi                   kerakyatan.        Agenda prioritas lainnya
          seperti ; Menata Reformasi Birokrasi dan Tata Kelolah Pemerintahan sebagai
          agenda nasional pelaksanaan RPJMN                2010 - 2014, selanjutnya disandingkan
          dengan RPJMD Pronpinsi Papua terlihat bahwa agenda tersebut dikonversikan
          dan dikerangkakan dalam semangat otonomi khusus dengan agenda utamnya
          yaitu menata kembali pemerintahan. Kegiatan pokok yang diprogramkan yaitu;
          memprakarsai dan membangun hubungan sinergis serta harmonis dengan
          pemerintah pusat dan stakeholder dalam rangka penetapan Peraturan
          Pemerintah sesuai amanat UU No.21/2001. Memprakarsai dan membangun
          hubungan sinergis serta harmonis dengan DPRP, MRP dan stakeholder dalam
          rangka penyusunan seluruh Perdasus dan                    Perdasi sesuai amanat UU No.
          21/2001; Penyebarluasan dan pendalaman materi Undang -Undang OTSUS
          Papua tersebut ke seluruh lapisan masyarakat dan instansi pemerintah tingkat
          pusat dan daerah; Memprakarsai dan membangun hubungan sinergis serta
          harmonis dengan DPR, DPD, Pemerintah Pusat dan stakeholder dalam rangka
          amandemen pasal-pasal UU No. 21/2001; Mengembangan struktur organisasi
          pemerintahan yang sesuai Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di
          daerah sesuai amanat UU No. 21/2001; Penerapan prinsip - prinsip tata
          kepemerintahan         yang      baik.;     Mengembangkan          Sistem      Kelembagaan
          Pemerintahan yang              kecil      strukturnya , namun              banyak fungsinya.
          Memperhatikan agenda prioritas pembangunan nasional dan kondisi obyektif


Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                       73 
          daerah dengan agenda pembangunan yang dilaksanakan perlu diselaraskan
          bersama agar sasaran pembangunan pada akhir periode pelaksanaan RPJMN
          2014 dapat diukur tingkat capaian agenda pembangunan. Rekomendasi
          diperlukan sebagai input agar dapat dilakukan penyelarasan dan         penajaman
          terhadap agenda pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian
          diharapkan akan terbentuk simpul - simpul agenda pembangunan nasional
          yang juga mengkover agenda pembangunan daerah.
          Berikut beberapa pokok          rekomendasi yang disampaikan    untuk dua locus
          agenda yaitu RPJMN dan RPJMD. Adapun pokok-pokok rekomendasi yang
          dapat dirumuskan masing-masing:


     a.   Rekomendasi terhadap RPJMD Propinsi Papua.

     1. Periodisasi RPJMD perlu menyesuaikan dan mengikut periodisasi RPJMN
          2010-2014. Untuk itu, perlu ada penetapan starting point bersama pelaksanaan
          dan pengkawalan agenda pembangunan nasional dan pelaksanaan agenda
          prioritas - prioritas daerah.

     2.   Agenda pembangunan daerah yang diformulasikan menggunakan format
          RPJMN 2004 – 2009 isinya relatif luas dan komprehensif, materinya relatif
          banyak      dan   kurang mengerucut. Oleh karena itu , sebaiknya dijabarkan
          secara      lebih operasional , kongkrit , lingkupnya    terbatas, dan terukur
          sebagaimana yang diformulasikan di dalam RPJMN dalam bentuk prioritas -
          prioritas   pembangunan terdiri dari ; 11 prioritas nasional dan tiga prioritas
          lainnya.

     3. Empat sektor prioritas sebagai leading sector pelaksanaan Otonomi Khusus
          Papua yaitu : Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan dan Infrastruktur
          pembangunan perlu dipertegas kembali ke dalam penyusunan RPJMD Provinsi
          Papua 2010 -2014 dan mempertajam kembali muatan program dan kegiatan
          dengan mengacu kepada indikator-indikator standart pembangunan dari
          keempat sektor dimaksud.

     4. Konsekuensi penyeragaman pelaksanaan agenda RPJMN dan RPJMD
          Propinsi Papua yang ditetapkan menggunakan starting point tahun 2010, maka
          kepemimpinan kepala daerah periode 2011 – 2015 wajib mengkawal dan
          melaksanakan agenda RPJMD periode 2010 -2014. Penyiapan visi, misi dan




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                           74 
         program kerja calon kepala daerah hendaknya       mengacu      kepada agenda
         prioritas pembangunan nasional yang terdapat di dalam RPJMN.

     5. Sektor - sektor prioritas yang belum terdapat di dalam RPJMD Propinsi Papua
         seperti ; daerah terdepan, terluar, tertinggal dan pasca konflik, kebudayaan,
         kreativitas dan inovasi teknologi, serta politik, hukum dan keamanan sebagai
         salah sektor prioritas lainnya perlu ditambahkan atau dimasukan kedalam materi
         penyusunan RPJMD Propinsi Papua.

     6. Berbagai program dan kegiatan pokok yang tercantum di dalam empat agenda
         pembangunan RPJMD Propinsi Papua relatif lebih luas cakupannya, rumit dan
         kurang fokus. Oleh karena itu, sebaiknya materi program dijabarkan secara
         operasional, spesifik dan terukur menurut sektor prioritas sebagaimana yang
         tercantum di dalam RPJMN 2010 - 2014.

     7. Perlu ada formulasi yang tegas dan jelas atau pemisahan antara issu - issu
         prioritas yang bersifat nasional dan sektor - sektor prioritas yang bersifat ke
         daerah terutama dalam kerangka semangat Otonomi Khusus Papua dalam
         penyusunan RPJMD.

  b. Rekomendasi terhadap RPJMN

     1. RPJMN sebaiknya perlu mengakomodiri issu - issu spesifik daerah baik
         langsung maupun tidak yang mana turut dipengaruhi atau dikendalikan oleh
         pemerintah pusat seperti; implementasi Otonomi Khusus Papua. Hal ini
         dipandang perlu agar permasalahan dan hambatan yang timbul di daerah yang
         menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional dapat dikawal sejak awal,
         pertengahan hingga akhir dari periodsasi agenda pembanguan. Misalnya; pasal
         – pasal tertentu didalam UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus            Papua
         yang   khusus   mengatur    tentang   pembentukan     Komisi    Kebenaran    dan
         Rekonsiliasi yang hingga kini belum terbentuk. RPJMN perlu menetapkan
         agenda pembangunan dengan membagi skala prioritas, masing-masing;
         prioritas utama, secondary and tersier dan selanjutnya. artinya prioritas pertama
         perlu mendapatkan perhatian utama dan pertama mengingat tingkat urgensi
         prioritas pembangunan untuk tiap daerah berbeda - beda. Kondisi obyektif
         Papua masih menempatkan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan
         dan infrastruktur sebagai high priority bila dibandingkan dengan prioritas –
         prioritas lainnya seperti; kebudayaan, kreativitas dan inovasi tehnology atau



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          75 
         program aksi di bidang pangan, dan lain- lain. Keterbatasan dan rendahnya
         kualitas sumber daya aparatur didaerah terutama sebagai teknokrat dan
         konseptor menyebabkan agenda pembangunan nasional yang dilaksanakan
         didaerah sulit mencapai hasil maksimal dan bahkan agenda pembangun
         cenderung tidak dikawal hingga tuntas. Dengan demikian, konsekuensinya
         sektor     prioritas     unggulan    yang   menjadi        agenda     nasional    yang     wajib
         dilaksanakan di daerah, namun tidak didukung dengan sumber daya                         aparatur
         yang handal dan kualified di daerah, maka konsekuensinya anggaran
         pembiayaan         pembangunan          untuk      agenda     prioritas    dimaksiud       akan
         memperoleh         porsi    yang       jauh lebih besar karena akan terkait dengan
         mobilisasi sumber daya manusia seperti ; tenaga staf,                      tenaga ahli dan
         manajemen dari pusat ke daerah.

     3 . Penanganan             agenda        pembangunan       nasional       sebaiknya         disusun
         menurut          skala prioritas      dan    selanjutnya           dikerangkakan         sesuai
         pembagian         peta       wilayah     pembangunan secara                  nasional     yang
         dikelompokan masing - masing ;                   wilayah     Indonesia Barat,Tengah dan
         Indonesia Timur . Agenda pembangunan pada periode lalu masih sangat
         makro dan secara implisit mengandung                   makna         pelaksanaan program
         secara seragam. Misalnya ; bidang Pendidikan dan Kesehatan, infrastruktur
         dan ekonomi kerakyatan. Konsekuensinya, wilayah - wilayah pembangunan
         terutama wilayah Indonesia Bagian Barat dengan sumber daya pembangunan
         yang     lebih    siap hanya mmpertahankan dan meningkatkan capaian target
         secara signifikan tanpa mengeluarkan sumber daya yang besar. Sedangkan
         sumber daya pembangunan lainnya difokuskan untuk                      bidang -bidang       lain
         sifatnya    secunder       tetapi      relevan      dengan     kebutuhan pembangunan,
         seperti ;     jasa,      industri,    parawisata,      energi dan         ekonomi        makro.
         Sebaliknya         wilayah Indonesia        bagian         Timur     masih       fokus    pada
         infrastruktur sosial dasar ; pendidikan, pelayanan kesehatan,dan infrastuktur
         dasar.




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                     76 
                                          BAB IV
                         KESIMPULAN DAN REKOMENDASI


         Dari uraian dan analisis tentang capaian agenda RPJMN di daerah periode
         2004 - 2009 dan telaah relevansi antara              RPJMN 2010-2014 dan RPJMD
         Propinsi Papua pada bab II dan III (tiga) sebelumnya, selanjutnya              beberapa
         point kesimpulan dan rekomendasi dapat dirumuskan sebagai berikut :


        1. Kesimpulan

         Materi simpulan dikelompokan dalam dua bagian penting yakni : evaluasi
         capaian agenda RPJMN 2004-2009 dan relevansi antara RPJMN 2010 - 2014
         dan RPJMD Propinsi Papua.
        a.   Secara umum pelaksanaan              agenda pembangunan di           propinsi Papua
             selama      lima    tahun    masih     relevan    dengan        agenda nasional dan
             capaian hasilnya menghalami perkembangan positiv hanya saja trendnya
             bergerak lambat bila disandingkan dengan capaian secara nasional.
        b.   Mengacu pada point a              diatas    bahwa       ada     sejumlah   hambatan
             dalam pelaksanaan agenda            pembangunan.        Hambatan tersebut sifatnya
             alami dan      non alami (penyebabnya manusia). Hambatan alami yakni ;
             karakteristik geografys dan luas wilayah, kondisi sosial budaya masyarakat
             di masing-masing wilayah dan ketersedaan sumber daya alam (memanjakan
             penduduknya). Hambatan non alamiah yakni ; kemampuan dan kapasitas
             pemerintah , perbedaan kompetensi antara aparat perencanaan dan aparat
             pelaksana di tingkat SKPD relatif terbatas, kepentingan politik pemimpin
             daerah dan elit-elit lokal dalam mengkawal agenda pembangunan sehingga
             banyak diwarnai dengan kebijakan-kebijakan yang dihambil tidak sesuai
             dengan agenda pembangunan yang seharusnya, regulasi (penerapan UU
             No 21/2010 tentang Otsus Papua dan UU No. 32/2004 tentang Pemerintah
             Daerah) menyebabkan lemahnya koordinasi dan komunikasi pembangunan
             antara pemerintah propinsi dan kabupaten, kewenangan politik dan
             administrasi        antara    pemerintah     propinsi    dan     Kabupaten   melalui
             penyelenggaraa pemilu kepala daerah secara tidak langsung menimbulkan
             ego wilayah        antara dua      tingkatan pemerintahan menyebabkan           sulit
             terbentuk    sebuah          sinergisitas   potensi     dalam    mengkawal   proses
             pembangunan di Propinsi Papua.



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                  77 
        c.   Agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai diukur melalui
             indikator yakni : Indeks kriminalitas, presentase penyelesaian kasus
             kejahatan    konvensional,       presentase     penyelesaian    kasus    kejahatan
             transnasional dan kasus-kasus korupsi di daerah. Kasus-kasus kriminal
             murni , kejahatan konvensional dan transnasional berhasil ditangani secara
             baik dan kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh upaya pemerintah daerah
             memelihara dan menjaga suasana Kamtibmas yang kondusiv dengan
             maksud mengelimnir aspirasi politik merdeka.
             Kasus korupsi di Propinsi papua yang dilaporkan nampak berhasil ditangani
             oleh pihak berwajib, namun jumlah kasus yang dilaporkan tersebut relativ
             kecil dibandingkan dengan fakta di lapangan. Fenomena korupsi di Papua
             berada pada tingkat kronis dan mengkhawatirkan karena tanpa disadari
             telah   menjadi   bagian     dari    budaya    masyarakat.     Faktor-faktor    yang
             berkontribusi terhadap pembentukan perilaku korupsi di Papua yaitu ;
             budaya resiprositas (give and take)           bermotiv sosial politik di kalangan
             kelompok-kelompok suku asli di Papua, proses akulturasi terhadap nilai-
             nilai sosial budaya dari luar, primordialisme dan motiv yang sifatnya individu.
        d.   Agenda mewujudkan indonesia yang adil dan demokratis diukur melalui dua
             indikator utama yakni ; pelayanan publik dan demokrasi. Pelayanan publik
             tercermin diantaranya peraturan daerah tentang pelayanan satu atap dan
             pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, Peraturan
             Daerah yang mengatur pelayanan satu atap selama tahun 2004-2009 di
             Propinsi hanya satu SKPD yang menerapkannya yakni kerjasama dispenda
             Propinsi    dan Samsat berkaitan dengan            pengurusan pajak kendaraan
             bermotor. Rendahnya tingkat kompetensi aparatur turut berpengaruh
             terhadap daya kreasi dalam memanfaatkan peluang otonomi daerah yang
             tersedia. Selain itu, ego sektoral masih mewarnai pola pikir para pelayan
             publik sehingga belum ada upaya-upaya efisien dan efektiv dalam
             mendesign dan mengelolah kebijakan publik yang dapat bersinergi dan
             terpadu untuk kemajuan pembangunan di daerah.
             Rendahnya kemampuan aparatur dalam mengelolah keuangan negara dan
             disertai   kepentingan politik      pimpinan daerah sehingga        sering     keluar
             kebijakan kepala daerah tentang pengelolaan anggaran pembangunan dan
             belanja daerah yang penggunaannya menyimpang dari tata aturan yang



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                               78 
            berlaku. Fenomena ini terjadi secara merata pada semua tingkatan
            pemerintahan di propinsi Papua.
            Indikasi upaya perbaikan terhadap pengelolaan anggaran negara ditandai
            dengan laporan pertanggungjawaban keuangan negara masih pada
            kategori      pelaporan wajar dengan         pengecualian (WDP). Adanya
            perkembangan positip terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan
            negara beberapa tahun belakangan ini memperlihatkan bahwa pemerintah
            terus berupaya melakukan pembinaan         dan pendampingan.         Pemerintah
            daerah juga     terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya
            dalam pengelolaan anggaran negara            sesuai sasaran dan tujuannya.
            Penegakan      hukum     terhadap   penyimpangan    dan      penyelewenangan
            anggaran negara        yang belakangan ini    gencar-gencar dilakukan turut
            berpengaruh terhadap perbaikan kinerja pengelolahan anggaran negara.
            Indikator lain dari pelayanan publik yaitu demokrasi yang tercermin melalui
            Gender Development Index (GDI), Gender Empowerment Measurement
            (GEM) dan Index Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangannya positiv
            namun trend peningkatannya selama lima tahun berjalan lambat. Komitmen
            pemerintah daerah terhadap issu-issu gender dan upaya peningkatan
            kualitas sumber daya manusia cukup menonjol. Ada sejumlah faktor yang
            turut berpengaruh secara signifikan terhadap trend capaian issu gender dan
            IPM yang bergerak lambat, yaitu ;         penataan birokrasi pemerintahan
            sehingga perlu ada penyesuaian iklim dan budaya kerja, penataan struktur
            organisasi dan tugas pokok dan fungsi. Kondisi ini berpengaruh terhadap
            penyusunan program dan anggaran, keativitas aparatur pemerintah daerah
            yang    relativ rendah. Selain itu,     pola pendekatan dalam mengelolah
            kebijakan dan program masih bersifat simbolik atau karikatif dan formalistik
            sehingga capaian secara kuantitas dan kualitas dari pelaksanaan program
            hasilnya relatif rendah. Konsekuensinya dampak terhadap perkembangan
            kemajuan pmbangunan di daerah berjalan lambat, dan bila disandingkan
            dengan perkembangan secara nasional maka tentu saja perkembangan
            pembangunan daerah tetap tertinggal.
          e. Agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat diukur dari kesejahteraan
            masyarakat,      meliputi    beberapa     faktor,   yaitu:           Pendidikan,
            kesehatan,keluarga berencana, ekonomi makro dan Investasi, infrastruktur
            dan pengelolaan sumberdaya alam meliputi (sektor : Pertanian, Kehutanan
            dan Kelautan) dan kesejahteraan sosial. Aspek pendidikan dan kesehatan



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                           79 
            menghalami perkembangan positiv namun kemajuannya lambat selama lima
            tahun     berjalan.   Sejumlah    kendala   yang    berpengaruh          terhadap
            perkembangan kemajuan tersebut diantaranya ; komitmen dan kerja keras,
            kapasitas dan kompetensi aparatur, stretagi dan pola pendekatan dalam
            mengelolah kebijakan pendidikan dan kesehatan. Keluarga             Berencana
            belum berjalan baik dan lancar karena dipengaruhi oleh beberapa faktor ;
            jumlah penduduk yang relatif sedikit dan luas wilayah tidak menimbulkan
            suatu beban tersendiri baik pemeintah maupun masyarakat, Faktor kondisi
            sosial budaya masyarakat, kebijakan tentang keluarga berencana tidak lah
            menjadi     mainstream    dalam     kebijakan   pembangunan         di    bidang
            kependudukan.
            Pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan selama lima tahun karena
            peluang otonomi daerah tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk
            menggerakan kegiatan perekonomian dengan memanfaatkan potensi
            sumber daya yang tersedia. Ketergantungan tertinggi hanya pada subsidi
            pemerintah yang diperoleh dari kontribusi bagi hasil yang diantaranya
            diperoleh dari PT Freeport sebagai penyumbang terbesar PDRB Papua.
            Investasi belum berjalan baik karena terkendala ; masalah hulayat, perijinan
            dan etos kerja pembangunan di daerah.
            Infrastruktur terutama perhubungan darat hingga saat ini masih menjadi
            masalah klasik dari waktu ke waktu karena Papua dengan wilayah yang
            sangat luas tetapi infrastruktur perhubungan daratnya berjalan lambat.
            Kendala klasik adalah masalah pendanaan, namun lebih dari itu terkait
            dengan     rendahnya     komitmen     pemerintah    melakukan       percepatan
            pembangunan infrastruktur perhubungan dan infrastruktur sosial dasar.
            Pengelolaan sumber daya alam             terutama pertanian         merupakan
            penyumbang kedua terbesar PDRB Propinsi Papua yakni sebesar 16 %.
            Perkembangannya positiv , namun belum berkontrbusi langsung terhadap
            peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar penduduk miskin di
            propinsi Papua bergerak di sektor pertanian tradisional sehingga kontribusi
            tersebut terhadap PDRB menjadi kontras dengan jumlah penduduk miskin
            yang masih berkisar 37 percent dan sekitar 70 percent berada di kampung-
            kampung.
            Kebijakan penanggulangan penduduk miskin           selama lima tahun         dan
            terutama dua tahun terakhir belum nampak            menghalami penurunan.
            Program penangulangan kemiskinan bersifat karikatif berdimensi             politis



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          80 
               tetapi tidak      menyentuh mensubtansi pemberdayaan sehingga posisi
               kelompok warga miskin masih terus berharap kepada bantuan pemerintah.
               Kebijakan      Respek     pemerintah       Propinsi     Papua     dan    selanjutnya
               diintegrasikan dengan Program Nasional PNPM Mandiri saat ini sedang
               berlangsung. Dampak dari program tersebut belum bisa dijustifikai
               mengingat waktu pelaksanaan baru berjalan tiga tahun.
        f.     Pelaksanaaan kebijakan pembangunan nasional                     tercermin kedalam
               kerangka RPJMN memiliki tingkat relevansi signifikan dengan pelaksanaan
               agenda      pembangunan di daerah selama lima tahun. Tingkat capaian
               menunjukan hasil positiv       hanya saja hasilnya belum optimal dan tidak
               efektiv . Secara umum, peningkatan kinerja pembangunan nampak signifikan
               secara nasional , namun            kinerja pembangunan daerah relativ         lambat
               kemajuan yang dicapai , sedangkan kinerja agenda pembangunan nasional
               menunjukan hasil yang positif dan signifikan. Kondisi tersebut dapat terjadi
               karena adanya kontribusi kinerja pembangunan daerah dari berbagai
               propinsi    di wilayah lain. Kompetensi dan kapasitas aparat di daerah,
               komitmen dan           konsisten      belum menjadi bagian dari etos kerja
               pembangunan di daerah baik aparatur dan masyarakat.


             2. Rekomendasi
               Dari analisis dan pointer-pointer kesimpulan yang diuangkapkan diatas,
               berikut rekomendasi :


         a. Perlu ada kebijakan percepatan pembangunan di propinsi Papua secara
               serius dan intensive yang             dilakukan secara bersama-sama antara
               pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui suatu Badan Percepatan
               Pembangunan berkedudukan di Propinsi                    dengan tugas utamanya
               melakukan      tugas    perencanaan      bersama      intansi   tehnis   di   daerah,
               berkoordinasi dan melakukan monitoring dan evaluasi. Prioritas yang harus
               difokuskan yaitu pendidikan, kesehatan, kemiskinan, infrastruktur dan
               Reformasi birokrasi dan Tata Kelolah Pemerintahan.


             b. Perlu disusun master plan atau blue print pembangunan dalam kerangka
               otonomi Khusus Papua         ke depan dan target-target yang harus dicapai
               setiap tahun atau periode dalam kerangka mempercepat peningkatan
               pengembangan kualitas sumber daya manusia penduduk papua.



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                                  81 
          c. Kebijakan di bidang investasi perlu memberikan ruang kewenangan terkait
            dengan perijinan dan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sumber
            daya alam perlu diatur dengan tetap memperhatikan tatanan adat
            masyarakat      terkait hak ulayat masyarakat adat agar tidak terjadi konflik
            kepentingan yang merugikan kepentingan pembangunan dan masyarakat.
          d. Dugaan kasus-kasus korupsi di propinsi Papua perlu ditangani secara
            tegas       dan serius hingga tuntas agar penegakan hukum dan proses
            pembelajaran bersama terjadi sehingga diharapkan ada perubahan sikap
            dan pola perilaku.
          e. Affirmative policy terkait dengan percepatan pembangunan            infrastruktur
            sosial dasar di wilayah pinggiran dan pedalaman di propinsi Papua
            merupakan kebutuhan prioritas dan mendesak.
          f. RPJMN       dan RPJMD menggunakan format dan time frame pelaksanaan
            yang seragam agar dapat dijadikan alat bantu untuk menilai capaian hasil
            pada masa akhir periodisasi pemerintahan.
          g. Susbtansi agenda prioritas perlu mengakomodir issu-issu spesifik daerah
            dalam    kerangka    format     agenda   pembangunan        nasional    sehingga
            memudahkan pengkawalan, melakukan           monitoring dan evaluasi secara
            periodik.
          h. Perlu adanya pemetaan wilayah pembangunan secara nasional yang diikuti
            dengan penetapan agenda prioritas berdasarkan skala prioritas di wilayah
            masing-masing sehingga kebijakan dan program pembangunan yang
            disusun mengikuti skala prioritas daerah.




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                           82 
               LAMPIRAN-LAMPIRAN
 Lampira
  
  
 Damai 
 No     Indikator                             Periode pelaksnaan Agenda RPJMN 2004‐2009
                                           2004      2005      2006    2007     2008    2009
                                                                                               
      1  Indeks Kriminalitas                   ‐  72,16       82,03  84,88   93,40  100,00 
         Presentase Penyelesaian Kasus                                                         
      2 
         Kejahatan Konvensional (%)        90,00  90,15       93,15  97, 60   98,00  98,46 
         Presentase Penyelesaian Kasus                                                      
      3 
         Kejahatan Trans Nasional (%)     100,00  100,00  100,00  100,00   100,00  100,00 
         Presentase kasus korupsi yang 
      4  tertangani dibandingkan yang                                                          
         dilaporkan (%)                    60,00  60,00      70,00  75,00       80,00  80,00 

                                                    1389      1579      1634    1798    1925




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          83 
Lampiran-2

                                              Periode Pelaksanaan RPJMN 2004-2009


  
  
                                     2004        2005    2006     2007      2008  2009
 Presentase kasus korupsi yang 
 tertangani dibandingkan yang 
 dilaporkan (%)                      60. 00     60. 00   70. 00   75. 00    80. 00  80.00




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          84 
Lampiran

 No           Indikator                              Periode pelaksnaan Agenda RPJMN 2004‐2009
                                                      2004 2005 2006  2007           2008    2009
              Persentase Kabupaten/Kota yang 
           1  memiliki Peraturan Daerah satu Atap                                                        
              (%)                                    40,00  40,00  44,00   40,00        47,00    50,00 
              Persentase Instansi (SKPD) Propinsi 
           2  yang memiliki pelaporan wajar tanpa                                                   
              pengecualian (WTP) (%)]                80,00  90,00  90,00   95,00   100,00  100,00 



  
  




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                           85 
 Lamapiran‐4 
 No           Indikator                            Periode pelaksnaan Agenda RPJMN 2004‐2009
                                                   2004     2005     2007      2008     2009
                                                                                               
            1  Gender Development Index            57,39  58,62  53,45        54,68    55,36 
               Gender Empowerment                                                              
            2 
               Measurement                         57,06  61,91  50,91        55,76    60,61 
                                                                                               
            3  Index Pembangunan Manusia 
                                                   60,90  62,90  63,41        57,17    59,17 

  
  




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          86 
Lampiran- 5

 No 
       Indikator                                    Periode pelaksnaan Agenda RPJMN 2004‐2009
                                                     2004 2005 2006           2007  2008     2009
                                                                                              
 1     Angka Partisipasi Murni Tingkat SD        85,21  72,56  78,11   80,92   82,90  84,90 
                                                                                              
 2     Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD 
                                                 104,64  91,06  98,83   101,01   99,42  97,83 
                                                                                                
 3     Rata‐Rata Nilai Akhir Tingkat SMP 
                                                 4,55      3,94  3,94   3,94        6,03  5,42 
                                                                                                
       Rata‐Rata Nilai Akhir Tingkat Menengah 
 4                                               4,15      5,24  6,23   6,00        6,09  7,18 
                                                                                                
 5 
       Angka Putus Sekolah Tingkat SD (%)        7,18      7,23  4,04   3,35        3,40  6,59 
                                                                                              
 6 
       Angka Putus Sekolah Tingkat SMP (%)       24,34  6,05  3,55   3,53           6,05  24,34 
       Angka Putus Sekolah Tingkat Menengah                                                     
 7     (%)                                       6,88      5,04  4,81   4,69        4,92  6,76 
                                                                                              
 8 
       Angka Melek Huruf                         74,20  74,90  75,40   74,40   75,80  75,10 
       Presentase Guru Layak Mengajar                                                         
 9 
       Terhadap Seluruhnya Tingkat SMP (%)       76,44    76,70  68,05   81,26     81,52  72,87 
       Presentase Guru Layak Mengajar 
 10    Terhadap Seluruhnya Tingkat Sekolah                                                    
       Menengah (%) 
        
                                                 72,92    72,13  81,65   82,55     81,76  91,28 




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          87 
Lampiran-6

     No                                        Indikator     Periode pelaksnaan Agenda RPJMN 2004‐2009
                                                            2004 2005 2006  2007  2008            2009
                  Pertanian‐ PDRB Sektor Pertanian Atas                                                    
      1                  Dasar Harga Berlaku (Rp. Miliar)   3,91  4,54  5,14       5,53   6,16      6,76 
                      Kehutanan‐ Persentase Luas Lahan 
      2          Rehabilitas Dalam Hutan terhadap lahan                                                    
                                               Kritis (%)   0,01  0,11  0,21       0,02   0,12      0,22 
                                                                                                           
      3        Kelautan‐ Jumlah Tindak Pidana Perikanan
                                                            7,00  5,00  30,00         ‐   5,00      7,00 
  
  
            




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                               88 
Lampiran-7

 No       Indikator                                   Periode pelaksnaan Agenda RPJMN 2004‐2009
                                                     2004      2005    2006  2007  2008       2009
          Presentase Jalan Nasional dalam Kondisi                                                     
       1  Baik (%)                                   25,74  45,74  23,88   1,70   5,73         3,73 
          Presentase Jalan Nasional dalam Kondisi                                                     
       2 
          Sedang (%)                                 39,02  45,53  14,35   37,57   41,10  11,10 
          Presentase Jalan Nasional dalam Kondisi                                                     
       3 
          Rusak (%)                                  35,24  13,87  61,78   60,72   53,17  54,23 
          Presentase Jalan Propinsi dalam Kondisi                                                     
       4 
          Baik (%)                                   37,21  37,52  37,83   34,14   38,45  38,76 
          Presentase Jalan Propinsi dalam Kondisi                                                     
       5  Sedang (%)                                 30,22  24,88  19,53   14,19   19,53  24,87 
          Presentase Jalan Propinsi dalam Kondisi                                                     
       6  Rusak (%)                                  35,57  39,01  42,64   45,98   49,32  52,66 
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
  
  
                                                                      




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                           89 
Lampiran-8



 No                             Indikator       Periodisasi Pelaksanaan Agenda RPJMN 2004‐2009
                                             2004      2005       2006    2007    2008    2009
  1  Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)           ‐22,53    36,40      17,14     4,34   ‐1,49 15,49
     Persentase Export Terhadap PDRB 
  2  (%)                                    44,46    61,45    69,11     61,87    69,53   62,29  
     Persentase Output Manufaktur 
  3  Terhadap PDRB (%)                        2,51    1,62     1,78      1,62     2,35    1,62
     Pendapatan Perkapita (Jutaan 
  4  Rupiah)                                13,26    23,26    23,76     27,47    17,47   17,47
  5  Laju Inflasi                            9,45    14,15     9,52     10,35    12,35    7,72




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          90 
Lampiran-9


 No  Indikator                                Periodisasi Pelaksanaan Agenda RPJMN 2004‐2009
                                               2004 2005         2006     2007  2008     2009
    Nilai Realisasi Investasi PMDM (Rp 
 1  Puluhan Milyar)                           5. 45    0,43     4,03     0,00    2,94      0,41
    Nilai Persetujuan Rencana Investasi 
 2  PMDN (Rp Puluhan Milyar)                   0,44   16,07     5,31    19,84  10,18     380,73

 3  Nilai Realisasi Investasi PMA (US Juta)    0,00    0,00     0,00     0,40  17,80       1,80
    Realisasi Persetujuan Rencana 
 4  Investasi PMA (US Juta)                   49,60   13,70   121,50   125,00  89,10     196,90
    Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja 
 5  PMA                                        0,00    0,00     2,00    35,00  25,00      15,00




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                             91 
Lampiran-10


   No                            Indikator   Periodisasi Pelaksanaan Agenda RPJMN 2004‐2009
                                             2004     2005      2006    2007  2008     2009
    1  Umur Harapan Hidup (Tahun)            65,80 67,30 67,60 67,90  69,50 69,80
       Angka Kematian Bayi (Per 1000 
    2  Kelahiran)                            26,20   29,00   32,80      41,00    30,70   27,20
    3  Gizi Buruk (%)                        17,40   13,80   10,20       6,60    10,20   13,80
    4  Gizi Kurang (%)                       20,40   17,50   15,40      14,60    12,50   10,40




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          92 
Lampiran-11


     No                            Indikator   Periodisasi Pelaksanaan Agenda RPJMN 2004‐2009
                                                2004    2005       2006   2007  2008  2009
      1  Contraceptive Prevalence Rate (%)     46,78 43,50        40,22 50,05  47,77  50,05
      2  Pertumbuhan Penduduk (%)                0,57    0,64 ‐21,62       2,11   2,03    1,99




  
  




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                             93 
Lampiran-12

  No  Indikator                                      Periode pelaksnaan Agenda RPJMN 2004‐2009
                                            2004     2005     2006     2007     2008      2009
                                                                                                 
   1 
        Persentase Penduduk Miskin (%)     38,69     40,83  41,52  40,78        37,08    37,52 

   2                                                                                               
        Tingkat Pengangguran Terbuka (%)     8,00  17,86      5,83      5,01      4,39      4,13 




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010
                                                                          94 

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12567
posted:12/13/2010
language:Indonesian
pages:95