Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Kalimantan Barat oleh Universitas Tanjungpura

Document Sample
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Kalimantan Barat oleh Universitas Tanjungpura Powered By Docstoc
					          Universitas Tanjungpura



                                     KATA PENGANTAR




Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 – 2009 telah selesai
dilaksanakan dalam waktu lima tahun. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu evaluasi
untuk mengetahui sampai sejauh mana pencapaian program-program yang direncanakan
dalam tataran pelaksanaannya, baik nasional maupun di daerah.

Buku ini merupakan Laporan Akhir dari Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010. Hal-hal yang dievaluasi meliputi program
pembangunan di semua bidang pembangunan yang dirangkum dalam tiga agenda
pembangunan, yaitu (1) Agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, (2)
Agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan (3) Agenda meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Ketiga agenda pembangunan tersebut dicerminkan dalam
enam indikator hasil, yaitu (1) Indeks Kriminalitas, (2) Pelayanan Publik serta Demokrasi,
(3) Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia, (4) Tingkat Pembangunan Ekonomi, (5)
Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan (6) Tingkat Kesejahteraan Rakyat. Selain
itu juga dievaluasi relevansi RPJMN 2010 – 2014 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan
Barat yang sedang berjalan.

Dalam penyusunan laporan ini, Tim didukung oleh berbagai pihak antara lain Bappenas,
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, para stakeholder, dan masyarakat
Kalimantan Barat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih.
Semoga hasil evaluasi ini akan menjadi bahan acuan dalam mencapai pembangunan
yang lebih baik di masa yang akan datang.



                                                            Pontianak, November 2010


                                                            Universitas Tanjungpura
                                                            Rektor,




                                                             Prof. Dr. H. Chairil Effendi, M.S.
                                                             NIP. 19570509 198403 1 007


Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                      i
           Universitas Tanjungpura


                                                       DAFTAR ISI




KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................................................................ ii
DAFTAR GAMBAR............................................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN
          1.1 LATAR BELAKANG EVALUASI..................................................................... 1
          1.2 TUJUAN DAN SASARAN EVALUASI............................................................ 2
          1.3. KELUARAN ................................................................................................... 3
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004 - 2009
           2.1 AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI
                  2.1.1. Indikator................................................................................................. 4
                  2.1.2. Analisis Pencapaian Indikator .............................................................. 4
                  2.1.3. Rekomendasi Kebijakan........................................................................ 8
           2.2. AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS
                 2.2.1. Capaian Indikator.................................................................................... 9
                 2.2.2. Analisis Pencapaian Indikator ……………………………………………... 9
                 2.2.3. Rekomendasi Kebijakan......................................................................... 13
           2.3. AGENDA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
                 2.3.1. Capaian Indikator..................................................................................... 14
                 2.3.2. Analisis Pencapaian Indikator ................................................................. 16
                 2.3.3. Rekomendasi Kebijakan.......................................................................... 41
           2.4 KESIMPULAN.................................................................................................. 43
BAB III. RELEVANSI RPJMN 2010-2014 DENGAN RPJMD PROVINSI
            3.1.       PENGANTAR………………………………………………………………….. 45
            3.2.       TABEL PRIORITAS DAN PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN
                       NASIONAL……………………………………………………………………... 48
            3.3.       REKOMENDASI
                         3.3.1. Rekomendasi terhadap RPJMD Provinsi…………………………. 72
                         3.3.2. Rekomendasi terhadap RPJMN…………………………………… 72
BAB IV. KESIMPULAN…………………………………………………………………………. 74



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                                        ii
        Universitas Tanjungpura




                                   DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1.       Grafik Indeks Kriminalitas Provinsi Kalimantan Barat                   5
Gambar 2.2.       Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional                   6
                  Di Provinsi Kalimantan Barat
                  Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans Nasional                 7
Gambar 2.3.       Di Provinsi Kalimantan Barat
Gambar 2.4.       Persentase Penyelesaian Kasus Korupsi di Provinsi Kalimantan           10
                  Barat
                  Jumlah Perda Tentang Pelayanan Terpadu Yang Dimiliki oleh              11
Gambar 2.5.       Beberapa Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat
Gambar 2.6.       Grafik Persentase Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat             12
                  yang memiliki pelaporan Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Gambar 2.7.       GEM dan GDI Provinsi Kalimantan Barat                                  13
Gambar 2.8.       Indek Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat                    17
Gambar 2.9.       Angka Partisipasi Murni SD/ MI dan Angka Partisipasi Kasar SD/         18
                  MI
Gambar 2.10.      Angka Melek Aksara 15 Tahun Keatas                                     19
Gambar 2.11.      Grafik Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran                          21
Gambar 2.12.      Grafik Persentase Penduduk Ber-KB                                      22
Gambar 2.13.      Laju Pertumbuhan Penduduk                                              23

Gambar 2.14.      Total Fertility Rate (TFR)                                             23
Gambar 2.15.      Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat                            24
Gambar 2.16.      Grafik Pendapatan Perkapita Kalimantan Barat                           27
Gambar 2.17.      Grafik Laju Inflasi di Kalimantan Barat                                28
Gambar 2.18.      Grafik Realisasi Investasi di Kalimantan Barat                         29
Gambar 2.19.      Grafik Realisasi Investasi di Kalimantan Barat                         31
Gambar 2.20.      Peta Jaringan Jalan di Provinsi Kalba                                  33
Gambar 2.21.      Grafik Kondisi Jalan Nasional di Provinsi Kalimantan Barat             33
Gambar 2.22.      Grafik Kondisi Jalan Provinsi                                          34
Gambar 2.23.      Peta Skematis Status Jalan di Provinsi Kalimantan Barat                35
Gambar 2.23.      Peta Skematis Jalan di Kawasan Perbatasan Negara                       35
Gambar 2.24.      Perkembangan Nilai Tukar Petani                                        36
Gambar 2.25.      Grafik Persentase Lahan Rehabilitasi                                   38
Gambar 2.26.      Grafik Perkembangan Penduduk Miskin Kalimantan Barat                   40
Gambar 3.1.       Hubungan RPJMD Kalimantan Barat dengan Dokumen                         46
                  Perencanaan Lainnya




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010           iii
               Universitas Tanjungpura




                                             BAB I
                                         PENDAHULUAN



1.1.     Latar Belakang Evaluasi

Menurut Undang-Undang (UU) No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan salah satu dari empat
tahapan      perencanaan         pembangunan    yang    meliputi    penyusunan,   penetapan,
pengendalian perencanaan serta evaluasi pelaksanaan perencanaan. Sebagai suatu
tahapan perencanaan pembangunan, evaluasi harus dilakukan secara sistematis dengan
mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai sejauh mana
pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan tersebut dilaksanakan. Peraturan
Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2004-2009 telah selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pemerintah, pemerintah (Bappenas) berkewajiban
melakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana pelaksanaan RPJMN tersebut.

Saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Siklus
pembangunan jangka menengah lima tahun secara nasional ini tidak sama dengan siklus
pembangunan 5 tahunan di Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga penetapan RPJMN
2010-2014 ini tidak bersamaan waktunya dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat yang periode waktunya adalah
2008-2013. Hal ini menyebabkan prioritas-prioritas dalam RPJMD tidak selalu mengacu
pada prioritas-prioritas RPJMN 2010-2014. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi relevansi
prioritas/program antara RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat
2008-2013.

Di dalam evaluasi ini, dilakukan dua bentuk evaluasi yang berkaitan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Yang pertama adalah evaluasi atas
pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dan yang kedua adalah evaluasi (penilaian) terhadap
keterkaitan antara RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 dengan RPJMN 2010-
2014.

Metode yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 adalah evaluasi
ex-post untuk melihat efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) dengan mengacu
pada tiga agenda RPJMN 2004-2009 yaitu agenda aman dan damai, agenda adil dan

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                  1
               Universitas Tanjungpura



demokratis, dan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mengukur kinerja
yang telah dicapai pemerintah atas pelaksanaan ketiga agenda tersebut, diperlukan
identifikasi dan analisis indikator pencapaian. Sedangkan metode yang digunakan dalam
mengevaluasi relevansi antara RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 dengan
RPJMN 2010-2014 adalah dengan membandingkan keterkaitan 11 prioritas nasional dan
3 prioritas lainnya dengan prioritas daerah. Selain itu juga dengan mengidentifikasi
potensi dan prioritas rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang tidak ada
dalam RPJMN 2010-2014. Adapun prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014 adalah: 1)
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2) Pendidikan; 3) Kesehatan; 4) Penanggulangan
Kemiskinan; 5) Ketahanan Pangan; 6) Infrastruktur; 7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8)
Energi; 9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10) Daerah Tertinggal,
Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik; dan 11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi
Teknologi. Disamping itu juga terdapat 3 prioritas lainnya yaitu: 1) Kesejahteraan Rakyat
lainnya; 2) Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya; dan 3) Perekonomian lainnya.

Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2010 ini diharapkan
memberikan manfaat paling tidak terhadap dua hal, yaitu: pertama, memberikan umpan
balik pada perbaikan kualitas perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, dan
kedua, sebagai dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan di
Provinsi Kalimantan Barat.

1.2.     Tujuan dan Sasaran Evaluasi

Adapun tujuan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2010 ini di Provinsi
Kalimantan Barat adalah:

    1. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dapat memberikan
         kontribusi pada pembangunan Provinsi Kalimantan Barat;
    2. Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan prioritas/program (outcome) dalam
         RPJMN       2010-2014           dengan   prioritas/program yang   ada   dalam   Rencana
         Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat
         2008-2013.

Dengan sasaran meliputi:

    1. Tersedianya data/informasi dan penilaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di
         Provinsi Kalimantan Barat;

    2. Tersedianya data/informasi dan penilaian keterkaitan RPJMN 2010-2014 dengan
         RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013.



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                       2
               Universitas Tanjungpura



1.3. Keluaran

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2010 ini di Provinsi
Kalimantan Barat akan memberikan keluaran berupa:

    1. Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di
         Provinsi Kalimantan Barat;

    2. Tersedianya dokumen evaluasi keterkaitan RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD
         Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013.




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010    3
         Universitas Tanjungpura




                                               BAB II
                HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004 - 2009



2.1 AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI
2.1.1. Indikator
Terkait dengan evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009, untuk agenda mewujudkan
Indonesia yang aman dan damai digunakan indikator yang dijadikan basis evaluasi
pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat, yakni sebagai berikut:
       Indek kriminalitas
       Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional
       Persentase Penyelesaian Trans-nasional
2.1.2. Analisis Pencapaian Indikator

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004—2009 untuk agenda
aman dan damai dari aspek peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan
tindak kriminalitas di Kalimantan Barat (Kalbar) secara umum menunjukkan hasil yang
cukup memuaskan. Dalam realitasnya dapat dilihat bahwa masyarakat dan dunia usaha
di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dapat
melakukan aktivitasnya dengan aman dan nyaman tanpa ada gangguan yang berarti.
Kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif tersebut tersebut juga dapat diukur
dengan semakin meningkatnya jumlah dan nilai realisasi investasi di Kalimantan Barat.
Namun tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai tindak kriminal seperti kejahatan
konvensional maupun trans-nasional serta berbagai bentuk kriminalitas lainnya, baik
secara kuantitas maupun kualitas, masih menunjukkan kecenderungan adanya
peningkatan.

Faktor yang menjadi pemicu semakin meningkatnya tindakan kriminalitas tersebut selain
masih tidak seimbangnya perbandingan jumlah personil aparat kepolisian dengan jumlah
penduduk dan juga disebabkan oleh pengangguran, kemiskinan, atau tingginya peluang
dan kesempatan setiap orang untuk melakukan tindakan kriminalitas. Sebagai gambaran,
pada tahun 2005, persentase penduduk miskin Kalbar adalah 14,24%, lima tahun
kemudian berkurang menjadi 10,74%. Pada periode yang sama, tingkat pengangguran
terbuka juga menunjukkan penurunan dari 8,84% tahun 2005 menjadi 7,14% tahun 2009.
Secara kuantitaif ada perbaikan dalam kemiskinan, tetapi secara kualitatif masih banyak
permasalahan yang harus diatasi, apalagi secara regional Kalbar merupakan daerah yang
masih cukup tinggi tingkat kemiskinannya di wilayah regional Kalimantan. Sekitar 91

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010             4
         Universitas Tanjungpura



persen penduduk miskin berpendidikan rendah (Tidak pernah sekolah, Tamat SD/SLTP).
Penduduk miskin yang buta huruf relatif tinggi (13,9%). Terkait dengan keadaan ini, angka
putus sekolah (APS) penduduk miskin usia SD sekitar 2,5%, dan usia SMP sekitar 18%.
Dari fakta ini dapat dinyatakan bahwa masih tingginya tingkat kejahatan konvensional di
Kalbar secara langsung maupun tidak langsung punya keterkaitan dengan masalah masih
rendahnya tingkat kesejahteraan dan jenjang pendidikan masyarakat. Grafik indeks
kriminalitas di Kalimantan Barat dapat dilihat di bawah ini.




                                                                                 

             Gambar 2.1. Grafik Indeks Kriminalitas Provinsi Kalimantan Barat


Dari data tersebut di atas terlihat bahwa kemampuan dalam penyelesaian kasus tindakan
kejahatan rata-rata hanya mencapai 48,13% saja. Sedangkan trend tindakan kejahatan
terus meningkat, walaupun sejak tahun 2004 sampai dengan 2009 peningkatannya
tersebut tidak terlalu signifikan, hal tersebut dapat terlihat bahwa pada tahun 2004, trend
kenaikan tindakan kriminal jika dibandingkan dengan tahun 2003 mencapai 54,02%.
Namun kemudian, kalau kita bandingkan dengan tahun 2009, trend kenaikan hanya
berada pada 3,03% saja. Kalau dicermati dari bentuk tindakan kejahatan konvensional
dan transnasional, maka tindakan kejahatan yang konvensional prosentase jauh lebih
tinggi dari pada kejahatan transnasional.

Berkaitan dengan kejahatan Konvensional, pada tahun 2006 terjadi peningkatan
persentase tindak kejahatan konvensional seperti curat, curas, curanmor, penganiayaan
dan tindakan kriminal lainnya. Perkembangan kasus kejahatan konevensional dapat
dilihat pada grafik di bawah ini.




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                 5
         Universitas Tanjungpura




           Sumber : Polda Kalimantan Barat di olah

          Gambar 2.2. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional
                      Di Provinsi Kalimantan Barat

Setidaknya ada 7054 kasus tindak kriminal yang dilaporkan masyarakat. Dari 7054 kasus
tersebut, yang mampu diselesaikan oleh pihak Kepolisian Daerah di wilayah Kalbar hanya
mencapai 52,24% atau 3685 kasus saja. Trend kenaikan tindakan kejahatan jika
dibandingkan dengan tahun 2005 naik sebesar 27,63%. Kenaikan yang signifikan tingkat
laporan masyarakat terhadap tindakan kriminal yang masuk kategori konvensional terjadi
pada tahun 2008 dan 2009. Pada tahun 2008, setidaknya ada 8878 kasus yang
dilaporkan. Dari jumlah laporan tersebut, yang mampu diselesaikan hanya sebesar
42,82% atau 3802 kasus saja. Jika dibandingkan dengan tahun 2007, trend kenaikan
tindakan kriminal mencapai 14,05%. Sedangkan pada tahun 2009, setidaknya ada 9147
kasus yang dilaporkan. Dari jumlah laporan tersebut, yang mampu diselesaikan hanya
sebesar 49,34% atau 4513 kasus saja. Jika dibandingkan dengan tahun 2008, trend
kenaikan tindakan kriminal mencapai 3,03%. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan
meningkatnya tindakan kejahatan konvensional tersebut selain disebabkan oleh semakin
terbatasnya lapangan pekerjaan, kemiskinan, tingginya peluang dan kesempatan setiap
orang untuk melakukan tindakan kriminalitas dan juga masih tidak seimbangnya
perbandingan jumlah personil aparat kepolisian dengan jumlah penduduk tidak hanya di
perkotaan tapi juga di wilayah Kecamatan dan pedesaan.

Jika dilihat dari data jumlah kasus kriminalitas konvensional yang dilaporkan dengan
penyelesaiannya maka tingkat kemampuan untuk menyelesaikannya kasus-kasus
tersebut masih masuk dalam kategori cukup rendah, karena rata-rata hanya mencapai
47% saja. Sedangkan gambaran perbandingan jumlah laporan dan penyelesaian
kejahatan trans-nasional dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010            6
         Universitas Tanjungpura




           Sumber : Polda Kalimantan Barat di olah

        Gambar 2.3. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans Nasional
                    Di Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan data tersebut di atas, pada tahun 2006 terjadi peningkatan persentase tindak
kejahatan trans-nasional yang didominasi tindakan kejahatan seperti narkoba, people
smuggling dan senpi/handak. Pada tahun 2006 setidaknya ada 194 kasus tindak kriminal
yang dilaporkan. Dari 194 kasus tersebut, yang mampu diselesaikan oleh pihak Kepolisian
Daerah di wilayah Kalbar mencapai 83,51% atau 162 kasus.Trend kenaikan tindakan
kejahatan trans-nasional jika dibandingkan dengan tahun 2005, naik sebesar 10,86%.
Kenaikan yang signifikan tingkat laporan terhadap tindakan kriminal yang masuk kategori
trans-nasional terjadi juga pada tahun 2008 dan 2009. Pada tahun 2008, setidaknya ada
2968 kasus yang dilaporkan.

Dari jumlah laporan tersebut, yang mampu diselesaikan sebesar 80,41% atau 238 kasus.
Jika dibandingkan dengan tahun 2007, trend kenaikan tindakan kriminal mencapai
29,82%. Sedangkan pada tahun 2009, ada 304 kasus yang dilaporkan. Dari jumlah
laporan tersebut, yang mampu diselesaikan hanya sebesar 75,66% atau 230 kasus. Jika
dibandingkan dengan tahun 2008, trend kenaikan tindakan kriminal trans nasional
mencapai 2,07%. Jika dilihat dari data jumlah kasus kejahatan trans nasional yang
dilaporkan dengan penyelesaiannya maka tingkat kemampuan untuk menyelesaikannya
kasus-kasus tersebut masih masuk dalam kategori cukup baik, karena rata-rata mencapai
80%.

Sebagai daerah yang memiliki perbatasan baik darat maupun lautan dengan Serawak
Malaysia Timur, Kalbar memang cukup rentan dengan munculnya berbagai kejahatan
berkategori trans nasional seperti aktivitas pencurian kayu (illegal logging), penyelundupan

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                  7
         Universitas Tanjungpura



barang, dan penjualan manusia (trafficking person). Secara kewilayahan, ada lima daerah
Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara
tetangga Malaysia Timur. Lima kabupaten tersebut adalah: Kabupaten Sambas dengan
dua Kecamatan (Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar), Kabupaten
Bengkayang dengan dua Kecamatan (Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Siding),
Kabupaten Sanggau dengan dua kecamatan (Kecamatan Entikong dan Kecamatan
Sekayam), Kabupaten Sintang dengan dua kecamatan ( Kecamatan Ketungau Hulu dan
Ketungau Tengah) dan terakhir Kabupaten Kapuas Hulu dengan tujuh Kecamatan
(Kecamatan Puring Kencana, Kecamatan Badau, Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan
Embalaoh     Hulu,   Kecamatan      Putussibau,     Kecamatan      Kedamin   dan   Kecamatan
Empanang). Kedua kawasan perbatasan antar negara tersebut relatif berhubungan
langsung satu sama lain baik darat. Namun kondisi yang membedakan satu sama lain, di
mana wilayah Malaysia secara ekonomi dan infrastruktur relatif lebih maju dibandingkan
dengan wilayah Kalbar Indonesia. Kondisi tersebut berimplikasi terjadinya kecenderungan
perubahan orientasi kegiatan sosial ekonomi penduduk di wilayah Indonesia ke wilayah
Malaysia, sehingga secara langsung maupun tidak langsung hal tersebut memicu
munculnya berbagai bentuk kejahatan trans nasional.

Peningkatan keamanan, pemeliharaan ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas
memang masih perlu menjadi prioritas dalam pembangunan jangka menengah daerah
guna mendukung keberhasiloan RPJMN periode 2010—2014. Keberhasilan pencapaian
peningkatan keamanan, pemeliharaan ketertiban, dan penanggulangan tindak kejahatan
konvensional dan trans nasional dapat menentukan keberhasilan pembangunan di segala
bidang baik di tingkat daerah maupun pada tingkat pusat. Pencapaian prioritas
peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan tindakan kriminalitas secara
umum diindikasikan oleh dua aspek yaitu: (1) menurunnya angka pelanggaran hukum dan
Indeks Kriminalitas; dan (2) meningkatnya kemampuan penuntasan atau penyelesaian
kasus kriminalitas tersebut untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Dalam
konteks evaluasi di daerah, hasil yang dicapai dari dua aspek tersebut telah tergambar
sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yang menggambarkan pencapaian sasaran
peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas selama tahun 2004-
2009 yang meliputi : Indeks Kriminalitas kategori konvensional dan kategori trans nasional
yang dilihat dari perbandingan kasus yang dilaporkan dengan kemampuan penyelesaian
kasus tersebut.

2.1.3. Rekomendasi Kebijakan



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                  8
         Universitas Tanjungpura



Berdasarkan dari penjelasan di atas, guna meningkatkan kemampuan aparat penegak
hukum dalam menyelesaikan kasus kejahatan konvensional dan kejahatan trans nasional,
maka perlu langkah-langkah sebagai berikut:
1.   Peningkatan jumlah personil Kepolisian dan tingkat profesionalisme anggota
     Kepolisian di daerah sehingga punya kemampuan untuk mengidentifikasi, mencegah,
     memproses dan menyelesaikan berbagai kasus kejahatan yang bersifat konvensional
     dan trans nasional
2.   Meningkatkan sosialisasi pemahaman dan kesadaran hukum kepada masyarakat di
     daerah.
3.   Perlu membangun sinergisitas program dalam memberantas kejahatan yang bersifat
     konvensional dan tran nasional, karena masalah tindakan kejahatan dalam
     masyarakat tidak hanya bisa dituntaskan dengan pendekatan hukum, tapi juga harus
     ada perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.


2.2. AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

2.2.1. Indikator

Terkait dengan evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009, untuk agenda mewujudkan
Indonesia yang adil dan demokratis digunakan indikator yang dijadikan basis evaluasi
pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat, yakni sebagai berikut:

     Pelayanan Publik
      Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan
      Persentase kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap
      Persentase instansi (SKPD) provinsi yang memiliki pelaporan Wajar Dengan
        Pengecualian (WDP)
     Demokrasi
      Gender Development Index (GDI)
      Gender Empowerment Meassurement (GEM)

2.2.2. Analisis Pencapaian Indikator

    Persentase Kasus Korupsi Yang Tertangani Dibandingkan Dengan Yang
     Dilaporkan

Pencapaian penanganan masalah korupsi di Kalbar secara umum telah memperlihatkan
perkembangan yang cukup baik. Hal ini diindikasikan oleh peningkatan kemampuan
aparat penegak hukum dalam menyelesaikan berbagai kasus korupsi di daerah sampai
kepada keputusan pengadilan. Pencapaian tersebut selain adanya tuntutan yang begitu

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010           9
         Universitas Tanjungpura



tinggi dari masyarakat akan pentingnya pemberantasan korupsi dan juga merupakan hasil
kerja keras dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan elemen lain yang konsern dengan
pemberantasan korupsi di daerah. Gambaran kemampuan penyelesaian kasus korupsi di
Kalbar dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:




                 Sumber: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di olah

                      Gambar 2.4. Persentase Penyelesaian Kasus Korupsi
                                 di Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan data tersebut di atas, pada tahun 2005 terjadi peningkatan persentase
tindak pidana korupsi, di mana ada 10 (sepuluh) kasus yang diproses secara hukum
diberbagai daerah Kabupaten/Kota yang ada diwilayah Provinsi Kalbar. Dari 10 kasus
tersebut semuanya telah diputuskan ditingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
Tingginya tingkat prosentase tindakan pidana korupsi tersebut dikarenakan semakin
berperannya kekuatan-kekuatan civil society seperti LSM dalam mengungkapkan kepada
publik dan aparat penegak hukum terhadap berbagai penyelewengan keuangan negara.
Selain dari itu juga tentu semakin profesionalnya aparat penegak hukum dalam
menindaklanjuti dan mengungkap laporan-laporan dari masyarakat tersebut. Kemudian
pada tahun 2009, terjadi peningkatan proses hukum terhadap kasus tindak pidana
korupsi. Di mana ada 18 kasus yang masuk sampai ke Pengadilan yang menyebar di
wilayah hukum ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di Kalbar. Kalau kita lihat
dari data yang ada, maka berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi sejak tahun
2004 sampai dengan tahun 2009 yang totalnya berjumlah 50 kasus, kesemuanya telah
mampu diselesaikan sampai kepengadilan. Walaupun ada beberapa kasus yang
kemudian dilanjutkan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

Sampai saat ini segenap jajaran di pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya


Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010             10
         Universitas Tanjungpura



pemberantasan tindak korupsi yang bersifat preventif melalui beberapa kegiatan, antara
mendorong terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada
prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kemudian melakukan sosialisasi Pemberantasan
Korupsi yang terdiri dari strategi pencegahan, penindakan, pencegahan dan penindakan
korupsi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, serta monitoring dan evaluasi. Selama kurun
waktu 2007-2009 kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik pentingnya pemberantasan
korupsi telah dilakukan dengan mengundang KPK, BPK, BPKP, dan Kantor Menpan untuk
memberikan ceramah kepada para pejabat di daerah tentang pentingnya untuk melawan
tindakan melakukan korupsi.

   Persentase kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap

Dalam kaitannya dengan program untuk mewujudkan sistem pelayanan publik yang
murah, mudah dan cepat atau efektif dan efisien dalam bentuk Sistem Pelayanan Satu
Atap (SIMPTAP) dan Sistem Pelayanan Satu Pintu (SIMPTU), dari 14 Kabupaten/Kota
yang ada di Kalbar, baru hanya ada 10 Kabupaten/Kota yang memiliki Peraturan Daerah
(Perda) yang mengatur tentang sistem pelayanan terpadu dalam bentuk satu atap atau
satu pintu.

                Kayong Utara
                 Kapuas Hulu
                     Sekadau
                      Landak
                   Kubu Raya
                      Melawi
                     sanggau
                      Sintang
                    Ketapang
                 Bengkayang
                         Kota
                     Sambas
               Kab. Pontianak
               Kota Pontianak

                                0         0.5           1            1.5   2   2.5


                Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, 2010 diolah

              Gambar 2.5. Jumlah Perda Tentang Pelayanan Terpadu Yang Dimiliki
                          oleh Beberapa Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa 80% atau 10 daerah dari total 14
Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki Perda yang
mengatur tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Adapun keempat Kabupaten
yang belum memiliki Perda PTSP tersebut adalah, Kapuas Hulu, Landak, Sekadau dan
Kayong Utara. Dari keempat Kabupaten tersebut, Kapuas hulu merupakan salah satu


Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010              11
         Universitas Tanjungpura



Kabupaten yang cukup lama ada, sedangkan Landak, Sekadau dan Kayong Utara
merupakan daerah pemekaran. Besarnya persentase Kabupaten/Kota yang sudah
memiliki Perda Pelayanan terpadu tersebut selain adanya beberapa regulasi yang
menuntut adanya pelayanan yang prima dan juga masyarakat serta dunia usaha
menuntut semakin baiknya pelayanan yang cepat, efisien, transparan dan akuntabel.

Terkait dengan Persentase Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Barat yang memiliki
pelaporan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dapat dilihat pada gambar berikut ini:



                                                  WDP


                50

                45

                40

                35

                30

                25                                                         WDP

                20

                15

                10

                 5

                 0
                             2007                 2008            2009
              WDP            42.86                42.86           28.57


        Sumber: Bawasda Provinsi Kalbar di olah

        Gambar 2.6. Grafik Persentase Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat
                    yang memiliki pelaporan Wajar Dengan Pengecualian (WDP)


Berdasarkan data tersebut di atas, jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki WDP sebagai
bentuk penilaian kinerja dan pengelolaan keuangan di daerah, pada Tahun Anggaran
2006 yang dilaporkan oleh BPK RI perwakilan Kalbar pada tahun 2007 hanya ada 6
Kabupaten/Kota saja (42,86%) yang memiliki pelaporan keuangan Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Kalbar, yaitu Kota Pontianak,
Kabupaten Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan
Kabupaten Ketapang. Begitu juga dengan Tahun Anggaran 2007 yang dilaporkan oleh
BPK RI pada tahun 2008, dari 14 Kabupaten/Kota juga hanya ada 6 Kabupaten/Kota
(42,86%)yang memiliki pelaporan keuangan WDP, yaitu Kabupaten Pontianak, Kota
Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan
Kabupaten Ketapang. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2008 yang dilaporkan oleh BPK
RI pada tahun 2009 terjadi penurunan yang cukup signifikan pelaporan keuangan daerah
yang mampu memenuhi WDP, yaitu hanya hanya ada 4 Kabupaten/Kota saja (28,57%),

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010            12
         Universitas Tanjungpura



yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sintang dan Kabupaten
Ketapang.

Lemahnya kemampuan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan daerah yang
digambarkan dengan rendahnya pencapaian pelaporan WDP dan sebagian besar berada
pada Opini Tidak Wajar dan disclaimer disebabkan oleh belum baiknya penyusunan
action plan, terbatasnya tenaga sumber daya aparatur yang profesional dalam bidang
accounting, pengelolaan managemen aset yang masih lemah, sistem pembukuan
keuangan yang belum terpadu, dan tidak semuanya mampu menyerahkan Management
Representation Letter (MRL).

   Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurement
    (GEM)

               70

                                                      61              62        62.78
               60                        58.8
                               57.9
                                                                      53.5      53.96
               50                                     51.3
                               48.7      49.4

               40

               30

               20

               10

                0
                2003        2004      2005       2006              2007      2008       2009

                                                GEM          GDI
                                                                                                

                       Gambar 2.7. GEM dan GDI Provinsi Kalimantan Barat

Pembangunan yang memperhatikan aspek gender serta upaya pengarusutamaan gender
di Kalimantan Barat telah mengalami kemajuan, dan telah relatif setara dengan hasil
yang dicapai di wilayah provinsi lainnya di Kalimantan. Kemajuan ini terkait dengan
semangat pluralis dan toleransi yang cukup baik. Demikian pula mulai membudayanya
semangat kesetaraan dalam dunia pendidikan dan sosial ekonomi.

Meskipun demikian kondisi yang dicapai masih belum memadai, karena masih berada di
bawah rata-rata Nasional. Hal ini ada kaitannya dengan belum meratanya pembangunan
kualitas sumber daya manusia dan pembangunan di wilayah perdalaman dan perdesaan.

2.2.3. Rekomendasi Kebijakan

1. Penangan masalah korupsi di daerah saat ini memang sudah mengalami kemajuan
    walaupun belum sepenuhnya dapat memuaskan harapan masyarakat, oleh karena itu
    perlu langkah-langkah:



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                           13
         Universitas Tanjungpura



     a. Peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dalam penanganan
        masalah korupsi di daerah.

     b. Membangun sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam program
        peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur.

     c. Perlu untuk menyempurnakan dan mengefektipkan sistem pengawasan, audit dan
        akuntabilitas baik pada level pemerintah daerah maupun pusat.

2. Perbaikan pelayanan publik dalam bentuk system pelayanan satu atap perlu untuk
     terus ditingkatkan, oleh karena itu ke depan yang diperlukan selain adanya payung
     hukum dalam bentuk Perda dan juga perlu diiringi dengan infrastruktur yang memadai
     serta peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam memberikan
     pelayanan publik.

3.   Berdasarkan dari penjelasan di atas, guna meningkatkan kemampuan pemerintah
     daerah dalam membuat pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mencapai
     Wajar Dengan Pengecualian (WDP), maka perlu langkah-langkah sebagai berikut:
     a. Perlu peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur Pemda yang memiliki
        kemampuan dibidang akuntansi keuangan daerah.
     b. Perlu ada pengawasan internal yang lebih intensif terkait dengan pengelolaan
        keuangan di daerah.
     c. Perlu perbaikan penyusunan action plan, sistem pembukuan keuangan, dan
        Management Representation Letter (MRL).
4. Pembangunan budaya yang egaliter dan mengedepankan kesetaraan perlu
     ditingkatkan. Berbagai kendala budaya dan bias kemanusiaan sehingga melahirkan
     diskriminasi berlatar belakang jenis kelamin harus diminimalisir, terutama melalui
     penegakan hukum, HAM, dan pendidikan yang memberdayakan.

2.3. AGENDA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

2.3.1. Indikator
Terkait dengan evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009, untuk agenda meningkatkan
kesejahteraan rakyat digunakan indikator yang dijadikan basis evaluasi pembangunan
daerah Provinsi Kalimantan Barat, yakni sebagai berikut:

Indikator Pendidikan:
    Angka Partisipasi Murni (SD/MI)
    Angka Partisipasi Kasar (SD/MI)
    Rata-rata nilai akhir SMP/MTs


Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010            14
         Universitas Tanjungpura



       Rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA
       Angka Putus Sekolah SD
       Angka Putus Sekolah SMP/MTs
       Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah
       Angka melek aksara 15 tahun keatas
       Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMP/MTs
       Persentase jumlah guru yang layak mengajar Sekolah Menengah


Indikator Kesehatan:
    Umur Harapan Hidup (UHH)
    Angka Kematian Bayi (AKB)
    Prevalensi Gizi buruk (%)
    Prevalensi Gizi kurang (%)
    Persentase tenaga kesehatan perpenduduk


Indikator Keluarga Berencana:
    Persentase penduduk ber-KB (contraceptive prevalence rate)
       Laju pertumbuhan penduduk
       Total Fertility Rate (TFR)

Indikator Ekonomi Makro:
    Laju Pertumbuhan ekonomi
    Persentase ekspor terhadap PDRB
    Persentase output Manufaktur terhadap PDRB

       Pendapatan per kapita (dalam juta rupiah)
       Laju Inflasi

Indikator Investasi:
    Nilai Rencana PMA yang disetujui
    Nilai Realisasi Investasi PMA (US$ Juta)
       Nilai Rencana PMDN yang disetujui
       Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp Milyar)
       Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA


Indikator Infrastruktur:
   % panjang jalan nasional dalam kondisi:
       Baik
       Sedang
     Buruk
   % Panjang jalan provinsi dalam kondisi:
       Baik

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010   15
         Universitas Tanjungpura



       Sedang
       Buruk


Indikator Pertanian:
    Rata-rata Nilai Tukar Petani per tahun
       PDRB sektor pertanian


Indikator Kehutanan:
    Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis


Indikator Kelautan:
    Jumlah tindak pidana perikanan
    Luas kawasan konservasi laut (juta Ha)


Indikator Kesejahteraan Sosial:
    Persentase penduduk miskin
    Tingkat pengangguran terbuka


2.3.2. Analisis Pencapaian Indikator

   Indek Pembangunan Manusia

Pembangunan Sumberdaya Manusia di Kalimantan Barat menunjukkan hasil positip.
Merujuk pada capaian indikator pendidikan dan kesehatan sejak 2004 – 2009, tampak
ada peningkatan kualitas SDM. Meskipun meningkat, namun capaian indikator tersebut
masih di bawah capaian nasional.

Tujuan pembangunan yang dilaksanakan adalah memberi peluang seluas-luasnya untuk
hidup sehat dalam usia panjang, untuk berpendidikan dan berketerampilan dan
mempunyai pendapatan yang diperlukan untuk hidup. Tujuan ini terangkum dalam
pencapaian pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia.
IPM Kalimantan Barat sejak tahun 2004 hingga 2008 bergerak naik, meskipun lambat dan
masih lebih rendah dari IPM Nasional. Dalam konteks nasional, capaian IPM Kalbar
berada pada posisi/peringkat 27 dari 33 propinsi. Angka Harapan Hidup meningkat dari
64,8 tahun 2004 menjadi 66,3 tahun 2008. Demikian juga Angka Melek Huruf (AMH) dan
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 88,2 menjadi 89,4 persen (AMH) dan dari
6,4 tahun menjadi 6,7 tahun pada periode yang sama. Bersamaan dengan itu,
pengeluaran per kapita sebagai representasi pembangunan manusia dari aspek ekonomi
menunjukkan peningkatan dari Rp.606,7 ribu (2004) menjadi Rp.624,74 ribu per bulan.



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010              16
         Universitas Tanjungpura



Berdasarkan capaian masing-masing komponen tersebut, IPM Kalbar dalam kurun waktu
lima tahun meningkat dari 65,4 (2004) menjadi 68,17 (2008). IPM Indonesia tahun 2008
sudah mencapai angka 71,17. Meskipun meningkat, peringkat IPM tidak bergerak di
rangking 27 dari 33 provinsi.

Lambatnya peningkatan IPM Kalimantan Barat ini terkait erat dengan angka kematian
bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) yang relatif tinggi disertai dengan jumlah
penduduk miskin yang lebih banyak di antara empat propinsi di pulau Kalimantan.
Persebaran yang tidak merata tenaga kesehatan dan tenaga pendidik (guru) serta sarana
dan prasarana kesehatan dan pendidikan di antara 14 kabupaten/kota tergolong tinggi.

                                    Indek Pembangunan Manusia

                       71

                       70

                       69

                       68

                       67

                       66

                       65

                       64

                       63

                       62
                             2004   2005    2006    2007    2008    2009

                       IPM   65.4   66.2    67.1    67.5   68.17    70.3




           Gambar 2.8. Indek Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat

   Indikator Pendidikan

Kinerja pembangunan pendidikan diukur dari capaian indikator Angka Partisipasi Murni
(APM), Rata-rata nilai akhir, Angka Putus Sekolah (APS), Angka Melek Huruf (AMH),
Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pembangunan pendidikan dapat dinilai berhasil jika
terdapat peningkatan pada capaian masing-masing indikator.

APM menunjukkan jumlah penduduk usia sekolah (6-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18
tahun) yang terserap di masing-masing jenjang pendidikan (SD, SMP, dan SMA). Dalam
kurun waktu 2004 – 2008, APM SD/MI cenderung turun. Pada tahun 2004 APM SD/MI
sudah mencapai 93,1% dan Nasional 93,0%. Lima tahun berikutnya (2008) APM SD/MI
turun sebesar 3,2% menjadi 89,9% sedangkan APM Nasional bertambah sebesar 0,9%
menjadi 93,9%. Penurunan APM mengindikasikan program wajar sembilan tahun belum
berhasil secara optimal. Diduga, penurunan APM lebih banyak terjadi di pedesaan dan
daerah terpencil/tertinggal. Di satu sisi, para orangtua belum memiliki kesadaran yang


Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010               17
         Universitas Tanjungpura



tinggi untuk menyekolahkan anaknya meskipun sudah masuk usia sekolah. Di daerah
perbatasan Kalbar-Sarawak (Malaysia), anak usia sekolah kurang berminat sekolah
karena dirasakan “lebih enak” beraktivitas ekonomi yang dapat segera memperoleh uang
daripada duduk di bangku sekolah. Di sisi lain, para guru yang mengajar di pedesaan dan
daerah terpencil/tertinggal jumlahnya sangat terbatas.

Bersamaan dengan itu, APK SD/MI pada kurun waktu 2004-2009 juga bergerak turun
naik, akan tetapi capaiannya berada di atas 100 persen. Tahun 2004 APK SD/MI sebesar
107.5 persen. Lima tahun kemudian (2009) APK SD/MI bertambah menjadi 108.2 persen.
APK melebih angka 100 persen menandakan adanya peserta SD yang tidak lulus/tidak
naik kelas, yang putus sekolah, Kejar Paket A, di luar usia SD mengulang kembali.



                       140

                       120

                       100

                        80

                        60

                        40

                        20

                         0
                              2004      2005       2006      2007     2008    2009
                 APM SD/ MI    93.1     92.5       93.8       88.9    89.4    89.9
                 APK SD/MI    107.5    105.06     106.53     110.34   114.6   108.2

                                                APM SD/ MI      APK SD/MI


     Gambar 2.9. Angka Partisipasi Murni SD/ MI dan Angka Partisipasi Kasar SD/ MI


Indikator pemahaman siswa atas mata pelajaran yang diajarkan di bangku sekolah dapat
dilihat dari capaian rata-rata nilai akhir. Rata-rata nilai akhir sejak tahun 2004 hingga
tahun 2009 capainnya bervariasi (turun-naik). Rata-rata nilai akhir SMP/MTs meningkat
dari 6,1 (2004) menjadi 6,5 (2009). Demikian juga rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA
meningkat dari 6,5 (2004) menjadi 6,8 (2009).

Angka Putus Sekolah (APS) di Kalbar menunjukkan kecenderungan yang berbeda. APS
SD/MI cenderung turun, sedangkan APS SMP/MTs dan SMA/SMK/MA cenderung naik.
Pada tahun 2004, APS SD/MI sebesar 1,2%. Lima tahun berikutnya (2008), turun sedikit
menjadi 1,1%. Penurunan ini merupakan bukti dari keberhasilan program wajib belajar.
Sementara itu pada periode yang sama, APS SMP/MTs meningkat dari 1,6% menjadi
1,7% dan APS SMA/SMK/MA bertambah cukup besar dari 1,5% menjadi 3,5%.


Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010              18
           Universitas Tanjungpura



Pertambahan APS SMA/SMK/MA diduga karena kesulitan ekonomi. Biaya pendidikan
awal (pendaftaran) masuk SMA/SMK/MA cenderung semakin tinggi dari tahun ke tahun.
Semakin tinggi rating sekolah, semakin tinggi biaya pendidikan. Sebagai contoh, pada
tahun 2009, besaran biaya pendidikan berkisar antara satu hingga dua juta rupiah.

Indikator keberhasilan wajib belajar tampak dari capaian Angka Melek Huruf (AMH). AMH
ini merupakan salah satu unsur untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia di
suatu daerah/negara. AMH usia 15 tahun ke atas dalam lima tahun terakhir (2004 – 2008)
meningkat terus namun capainnya masih lebih rendah dari AMH nasional. Pada tahun
2004, AMH Kalbar adalah 85,7% (Nasional 89,0%). Lima tahun berikutnya (2008) AMH
Kalbar meningkat 5,8% menjadi 91,5% (Nasional 93,3%). Ini berarti masih terdapat 8,5%
penduduk Kalbar usia 15 tahun ke atas yang belum dapat membaca dan menulis alias
buta huruf.


                                   Angka Melek Aksara 15 Tahun Keatas

                   93.00
                                                                                              92.5

                   92.00
                                                                               91.5
                   91.00


                   90.00

                                                                    89.40
                   89.00                                 89.00


                   88.00
                                              87.70

                   87.00


                   86.00
                                   85.70

                   85.00
                       2003     2004       2005       2006       2007       2008           2009      2010



                 Sumber : BPS, Statistik Pendidikan, 2009


                              Gambar 2.10. Angka Melek Aksara 15 Tahun Keatas

Kualitas    guru    yang      memenuhi            kualifikasi    mengajar             di    Kalbar      ternyata   cukup
memprihatinkan. Data Statistik Pendidikan yang dipublikasikan oleh BPS (2008),
menunjukkan persentase guru SMP/MTs dan guru SMA/SMK/MA yang layak mengajar
dalam kurun waktu 2004-2008 di Propinsi Kalimantan Barat cenderung bertambah dari
tahun ke tahun. Tahun 2004 guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi layak mengajar
sebanyak 81,12 persen dan guru SMA/SMK/MA sebanyak 69,47 persen. Lima tahun
kemudian, guru yang layak mengajar meningkat menjadi 90,25 (SMP/MTs) dan 89,05
(SMA/SMK/MA). Peningkatan persentase guru yang layak mengajar dimungkinkan


Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                             19
         Universitas Tanjungpura



karena konsekuensi dari komitmen nasional meningkatkan kualitas sumberdaya manusia,
meluasnya kesempatan memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan semakin
berkurangnya guru-guru tamatan SD dan SMP karena pensiun.

   Indikator Kesehatan

Kinerja pembangunan kesehatan diukur dari capaian indikator Umur Harapan Hidup
(UHH), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Pravalensi Gizi Buruk
dan Gizi Kurang. Pembangunan kesehatan dapat dinilai berhasil jika terdapat penurunan
pada capaian masing-masing indikator, kecuali UHH (harus semakin meningkat).

UHH akan terus meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan sosial ekonomi.
Kemajuan IPTEK di bidang kesehatan disertai dengan peningkatan pendapatan dan
pendidikan berpengaruh positip terhadap penambahan UHH. Secara teoritis dinyatakan
bahwa UHH akan bertambah 2,5 tahun dalam kurun waktu lima tahun. UHH penduduk
Kalbar pada tahun 2004 adalah 64,8 tahun, lima tahun kemudian bertambah menjadi 67,3
tahun.

Faktor sosial ekonomi seperti pengetahuan tentang kesehatan, gizi dan kesehatan
lingkungan, kepercayaan, nilai-nilai, dan kemiskinan merupakan faktor individu dan
keluarga, mempengaruhi mortalitas dalam masyarakat. Tingginya kematian ibu dan bayi
merupakan cerminan dari ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya perawatan ibu
hamil dan pencegahan terjadinya komplikasi kehamilan. Angka Kematian Bayi (AKB) di
Kalimantan Barat berdasarkan data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI),
berturut-turut mulai tahun 1994 adalah 97 per 1.000 kelahiran hidup (kh), tahun 1997
menjadi 70 per 1.000 kh, tahun 2002 menjadi 47 per 1.000 kh dan turun menjadi 46 per
1000 kelahiran hidup berdasarkan SDKI Tahun 2007. Jika dilihat dari kurun waktu 1994
sampai dengan tahun 2007 meskipun terlihat adanya penurunan jumlah kematian bayi,
namun masih di atas rata-rata nasional yaitu 34 per 1.000 kelahiran hidup. Adapun target
Indonesia pada tahun 2010 adalah menurunkan AKB sampai 40 per 1.000 kelahiran
hidup.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Depkes 2007, kematian bayi baru lahir (neonatus)
merupakan penyumbang kematian terbesar pada tingginya angka kematian balita (AKB).
Setiap tahun sekitar 20 bayi per 1.000 kelahiran hidup terenggut nyawanya dalam rentang
waktu 0-12 hari pas-cakelahirannya. Temuan ini mengindikasikan program pelayanan
kesehatan Ibu hamil belum optimal dan persebarannya belum merata, misalnya program
pemberian pil besi (tablet Fe) dan suntikan anti tetanus.




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010             20
         Universitas Tanjungpura




                                Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kh

              120

              100          97

               80
                                        70
               60
                                                     47            46
               40                                                          43      42


               20

                0
                       1994         1997        2002-03       2007      2008    2009



            Sumber : SDKI 1994, 1997, 2002-03 dan SDKI 2007
            (Catatan : AKB 2008 dan 2009 adalah angka perkiraan)


                Gambar 2.11. Grafik Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran

Di Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2009, Angka Kematian Ibu masih merujuk pada
Laporan Indikator Data Base 2005. Dengan asumsi 20% dari kematian wanita (female
death), maka AKI di Kalimantan Barat sebesar 566 per 100.000 kelahiran hidup. AKI di
Kalbar semakin menurun dari 566 per 100.000 kelahiran hidup (2004) menjadi 350 per
100.000 kelahiran hidup (2007). AKI Kalbar ini jauh lebih tinggi dari AKI nasional (228 per
100.000 kh tahun 2007). Capaian ini masih jauh dari sasaran Millenium Development
Goals (MDGs) untuk menurunkan AKI sebesar 124 per 100.000 kelahiran hidup pada
tahun 2015.

Berdasarkan data profil kesehatan kabupaten/kota tahun 2009, kasus kematian ibu
maternal adalah sebanyak 106 kasus kematian dengan rincian sebanyak 26 kasus
kematian ibu hamil, 67 kasus kematian ibu pada saat persalinan serta sebanyak 13
kasus kematian ibu nifas. Sehingga jika dihitung angka kematian ibu maternal dengan
jumlah kelahiran hidup sebanyak 83.001, maka kematian ibu maternal di provinsi
Kalimantan Barat adalah sebesar 128 per 100.000 kelahiran hidup.

Pravalensi gizi buruk dan gizi kurang (GK) selama lima tahun berturut-turut (2004-2009)
menunjukkan penurunan. Pravalensi gizi buruk menurun dari angka 11,6% pada tahun
2004 menjadi 7,0% tahun 2009. Demikian juga halnya dengan pravalensi gizi kurang,
menurun dari 22,1% (2004) menjadi 10,0% (2009). Meskipun menunjukkan penurunan,
namun capaian pravalensi gizi buruk masih lebih tinggi dari nasional dan capaian
pravalensi gizi kurang lebih rendah dibanding capaian nasional.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                21
         Universitas Tanjungpura



   Indikator Keluarga Berencana
Persentase penduduk ber-KB dalam kurun waktu lima tahun ini meskipun meningkat,
namun peningkatannya tergolong lambat. Dalam kurun waktu lima tahun, penduduk ber-
KB hanya meningkat 3,7% dari 71,5% (2004) menjadi 75,2% (2009). Lambatnya
pertambahan penduduk ber-KB dikarenakan lembaga/badan yang mengurus program KB
kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten/kota seiring dengan
pelaksanaan otonomi daerah. Tenaga PL-KB berubah status menjadi pegawai daerah di
berbagai instansi pemda kabupaten/kota.



                                              Persentase Penduduk Ber-KB

                                         76

                                         74

                                         72

                                         70

                                         68
                                                2004    2005     2006      2007     2008      2009
                       Persentase Penduduk      71.5     72.9    73.4      73.7     74.7      75.2
                       Ber-KB


                  Sumber : Kalimantan Barat Dalam Angka, 2010


                           Gambar 2.12. Grafik Persentase Penduduk Ber-KB



Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kalimantan Barat relatif lambat (masih di bawah
2,0%). Pertumbuhan penduduk pada tahun 2004/2005 adalah 1,62% dan pada tahun
2008/2009 melambat menjadi 1,46%. Lambatnya LPP ini erat kaitannya dengan
keberhasilan Program Keluarga Berencana (KB) yang diikuti dengan berkurangnya angka
kematian (mortalitas) sebagai konsekuensi makin meluasnya layanan kesehatan dan
meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

Pada grafik di bawah ini, secara jelas terlihat perkembangan penurunan laju pertambahan
penduduk     di    Provinsi     Kalimantan        Barat.    Dibandingkan          rata-rata    nasional,   laju
pertambahan penduduk di Provinsi Kalimantan Barat masih lebih tinggi.




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                    22
         Universitas Tanjungpura




                                                    Laju Pertumbuhan Penduduk

                1.65
                                                                  1.63
                                1.62
                 1.6

                                                1.56
                1.55


                 1.5

                                                                                    1.46             1.46          1.46
                1.45


                 1.4


                1.35
                             2004            2005          2006               2007                2008          2009



                Sumber : Kalimantan Barat Dalam Angka, 2010


                         Gambar 2.13. Laju Pertumbuhan Penduduk



Dari lima kali pelaksanaan SDKI, terlihat Total Fertility Rate Kalimantan Barat
menunjukkan penurunan. Berturut-turut TFR berdasarkan hasil SDKI adalah 3,94 (1991),
3,34 (1994), 3,34 (1997), 2,80 (2002-03) dan 2.8 (2007). Ini berarti seorang wanita
selama masa reproduksinya (15-49 tahun) memiliki anak rata-rata 2,8. Angka fertilitas ini
lebih tinggi dibandingkan dengan TFR nasional (2,6 pada tahun 2007).


                                           Total Fertility Rate (TFR)

                       4.5

                         4

                       3.5

                         3

                       2.5

                         2

                       1.5

                         1

                       0.5

                         0
                                    1991       1994        1997          2002- 03          2007          2009

                       TFR          3.94       3.34        3.34            3.34            2.80          2.80




                Sumber : SDKI 1991, 1994, 1997, 2002-03, dan SDKI 2007


                         Gambar 2.14. Total Fertility Rate (TFR)




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                                  23
         Universitas Tanjungpura



   Indikator Ekonomi Makro dan Investasi
(1). Laju Pertumbuhan Ekonomi
Perekonomian Kalimantan Barat pada tahun 2005 tumbuh sebesar 4,69%, sedikit di
bawah tahun sebelumnya yang sebesar 4,79%. Perlambatan disebabkan pertumbuhan
konsumsi rumah tangga yang menurun khususnya pada pengeluaran konsumsi untuk
kelompok bahan makanan, pendidikan dan kesehatan. Selain itu, inflasi yang cukup tinggi
juga menjadi pemicu penurunan konsumsi rumah tangga. Selanjutnya, capaian
pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,23% pada tahun 2006 dan 6,02% pada tahun
2007. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan membaiknya kondisi
perekonomian regional yang diindikasikan oleh peningkatan pertumbuhan konsumsi
rumah tangga dan relatif stabilnya tingkat harga. Dengan demikian, periode 2006-2007
menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga merupakan mesin utama pertumbuhan
ekonomi sisi permintaan.

Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 5,42%.
Sebenarnya pada tahun ini pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat cukup tajam,
namun pada saat yang sama terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi pada kelompok
bahan makanan, makanan jadi dan minuman serta perumahan. Inflasi mencapai 11,19%,
dan angka tersebut meningkat tajam dibandingkan dua tahun sebelumnya.

                                                Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat (%)

                                           25.00%

                                           20.00%

                                           15.00%

                                           10.00%

                                            5.00%

                                            0.00%
                                                        2004     2005     2006      2007     2008     2009
                        Pertumb. Ekonomi (% )          4.79%    4.69%     5.23%    6.02%    5.42%    4.67%
                        Pertumb. Konsumsi RT (% thd    11.83%   11.79%   12.52%    13.93%   23.50%   14.42%
                        PDRB)


                  Sumber: BPS Kalimantan Barat, 2010

                  Gambar 2.15. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat

Pertumbuhan ekonomi kembali melambat pada tahun 2009, menjadi 4,67%. Selain
dikarenakan penurunan ekspor, juga dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan
konsumsi. Hanya saja, perhelatan pileg dan pilpres di semester I-2009 cukup banyak
membantu permintaan domestik sehingga terhindar dari penurunan konsumsi RT yang

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                      24
         Universitas Tanjungpura



lebih dalam. Perlambatan pertumbuhan pada tahun 2009 ini juga tidak terlepas dari imbas
krisis keuangan global. Daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, dan masih
dirasakan hingga penghujung semester II-2009.

Perlambatan sisi permintaan selanjutnya membentuk respon sisi penawaran yang juga
kurang optimal. Dari sembilan sektor di sisi penawaran, hanya dua sektor yang tumbuh
meningkat, yakni sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Tujuh sektor
lainnya tumbuh melambat dibanding kinerja tahun sebelumnya. Walaupun tumbuh
melambat, signal percepatan sudah mulai tampak di penghujung semester II- 2009.

(2). Persentase Ekspor Terhadap PDRB

Selama ini, andalan ekspor Kalbar berupa produk industri kayu olahan dan karet olahan.
Sejak pasokan bahan baku berupa log semakin berkurang dalam beberapa tahun terakhir
ini, menjadikan share utama ekspor Kalbar berubah dari produk industri kayu kepada
industri karet olahan. Peningkatan ekspor karet olahan dari Kalbar dimungkinkan
mengingat Kalbar merupakan daerah penghasil karet terbesar kelima secara nasional.

Persentase ekspor terhadap PDRB pada tahun 2004 sebesar 12,76%. Pada tahun 2005
meningkat menjadi 13,19%, dikarenakan adanya peningkatan ekspor produk andalan
berupa karet olahan dengan perolehan devisa sebesar USD 224,32 Juta (38,30% dari
total nilai ekspor). Kemudian pada tahun 2006 persentase ekspor terhadap PDRB
mencapai 14,58%.

Pada tahun 2007 dan 2008 terjadi peningkatan share menjadi 16,99% dan 18,99%.
Devisa ekspor karet olahan pada tahun 2007 mencapai USD 361,54 Juta atau 59,38%
total nilai ekspor; dan tahun 2008 sebesar USD 447,82 Juta atau 60,99% dari total nilai
ekspor. Meningkatnya ekspor karet olahan pada periode dikarenakan perekonomian
global cukup membaik sehingga kenaikan permintaan dan harga ekspor mampu
mendorong industri daerah untuk meningkatkan kapasitas produksinya.

Pada tahun 2009, share ekspor terhadap PDRB menunjukkan penurunan yang cukup
tajam yakni hanya sebesar 8,85%. Devisa ekspor karet olahan juga mengalami
penurunan menjadi USD 131,38 Juta atau sebesar 32,43% total nilai ekspor. Penurunan
devisa ekspor Kalbar pada tahun 2009 disebabkan melemahnya permintaan ekspor dari
beberapa negara mitra sebagai konsekwensi dari timbulnya gejolak pasar internasional
menyusul krisis finansial yang terjadi pada periode ini.

(3). Persentase Output Manufaktur Terhadap PDRB



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010             25
         Universitas Tanjungpura



Secara    umum,     peran   sektor    manufaktur    dalam     struktur     perekonomian   Kalbar
menunjukkan indikasi penurunan dari tahun ke tahun. Persentase output manufaktur
terhadap PDRB pada tahun 2004 sebesar 19,92%, turun menjadi 19,03% pada tahun
2005, dan sebesar 18,53% pada tahun 2006. Penurunan kontribusi selama periode ini
dikarenakan kurangnya diversifikasi produk manufaktur, belum mantapnya rekayasa
teknologi bagi pengembangan produk ekspor dari sektor manufaktur, dan terbatasnya
dukungan infrastruktur.

Kelompok industri barang dari karet menampakkan perkembangan aktivitas selama tahun
2007 dan 2008, sehingga sub sektor ini cukup diandalkan dalam menopang kontribusi
output manufaktur maupun dalam perolehan devisa ekspor Kalbar. Ekspansi produksi
industri karet pada periode ini menjadikan kontribusi output manufaktur terhadap PDRB
mengalami peningkatan pada tahun 2008 menjadi sebesar 18,33% (tahun 2007=18,17%).
Pada tahun 2009 kontribusi output manufaktur kembali mengalami penurunan, menjadi
17,97%. Disamping semakin sulitnya pasokan bahan baku (penurunan produksi karet di
tingkat petani produsen) dan program pengembangan industri pengolahan produk turunan
kelapa   sawit    yang    belum    sepenuhnya      mampu     diwujudkan,      juga   dikarenakan
berkurangnya pembiayaan perbankan dan menurunnya daya saing ekspor produk
manufaktur. Faktor lainnya adalah kurangnya kemampuan produk UMKM yang
berorientasi ekspor dikarenakan beberapa kendala dalam pengembangan usaha.

(4). Pendapatan Perkapita

Perkembangan makroekonomi Kalbar selama periode 2004-2009 ternyata diikuti pula
dengan peningkatan capaian indikator lainnya seperti pendapatan perkapita. Dalam tiga
tahun terakhir (2007-2009), pendapatan per kapita masyarakat Kalbar berada di atas Rp
10 Juta. Meski perlahan, namun investasi mulai menggeliat sehingga menjadi salah satu
faktor pendukung bagi peningkatan perekonomian daerah maupun kesejahteraan
masyarakat Kalbar.

Capaian pendapatan per kapita pada tahun 2005 sebesar Rp 8,36 Juta atau tumbuh
13,45% dibandingkan tahun 2004 yang sebesar Rp 7,37 Juta. Peningkatan pendapatan
perkapita tersebut sejalan dengan peningkatan pembentukan modal tetap bruto (PMTB)
yaitu dari Rp 7.656 Milyar tahun 2004 menjadi Rp 8.580 Milyar tahun 2005 atau
mengalami pertumbuhan sebesar 12,06%. Hal yang sama terjadi pada tahun 2008,
manakala pendapatan perkapita meningkat dari Rp 10,17 Juta pada tahun 2007 menjadi
Rp 11,39 Juta pada tahun 2008 atau tumbuh 12,08%.



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                     26
         Universitas Tanjungpura




                                             Pendapatan Perkapita Kalimantan Barat

                             20,000,000


                             15,000,000


                             10,000,000


                              5,000,000


                                       -
                                               2004        2005        2006        2007        2008        2009
                    Pendptn Perkapita (Rp)   7,367,271   8,357,992   9,158,071   10,165,998 11,394,038   12,471,532
                    PMTB (Juta Rp)           7,656,832   8,580,222   9,251,819   10,348,178 14,339,197   15,426,520


            Sumber: BPS Kalimantan Barat, 2010
            Gambar 2.16. Grafik Pendapatan Perkapita Kalimantan Barat

Peningkatan pendapatan perkapita demikian didukung disebabkan adanya peningkatan
PMTB dari Rp 10.348 Milyar pada tahun 2007 menjadi Rp 14.339 Milyar pada tahun 2008
atau mengalami pertumbuhan sebesar 38,57%. Secara riil, peningkatan PMTB
ditunjukkan oleh peningkatan yang cukup tajam pada realisasi investasi PMDN di Kalbar
periode 2007-2008. Capaian pendapatan per kapita pada tahun 2009 kembali meningkat
menjadi Rp 12,47 Juta atau tumbuh 9,46% dibandingkan tahun 2008. Perubahan
pendapatan perkapita dari tahun ke tahun demikian mencerminkan bahwa kesejahteraan
masyarakat Kalbar menampakkan adanya peningkatan yang cukup signifikan.

(5). Laju Inflasi

Fenomena inflasi menjadi persoalan makroekonomi yang cukup krusial dalam konteks
pembangunan Kalbar, mengingat sejak tahun 2004 trend inflasi Kalbar selalu di atas
angka nasional (kecuali tahun 2006).
Inflasi pada tahun 2005 sebesar 14,43%, angka inflasi yang sangat fantastis dan berada
jauh di atas inflasi tahun sebelumnya yang besarnya 6,60%. Disamping pengaruh
meningkatnya konsumsi rumah tangga sebagai dampak dari peningkatan pengucuran
kredit konsmtif , permintaan impor juga cenderung ikut mempengaruhi lonjakan harga di
tingkat domestik.

Kejadian yang sama terulang kembali periode 2007-2008. Kenaikan harga secara
berturut-turut pada periode ini menempatkan perekonomian Kalbar menghadapi tekanan
inflasi yang cukup berat. Tahun 2007, angka inflasi sebesar 8,56%, meningkat menjadi
11,19% pada tahun 2008. Inflasi yang relatif tinggi di Kalbar pada tahun 2008 lebih
dikarenakan faktor eksternal. Gejolak harga minyak dunia yang diikuti dengan kebijakan

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                              27
         Universitas Tanjungpura



pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM (contraint target defisit APBN)
merupakan salah satu faktor penyebab kenaikan harga pada periode ini. Disamping itu,
harga meningkat akibat masih tingginya harga beberapa komoditi pangan yang strategis
khususnya gula pasir, termasuk pula naiknya harga komoditas emas perhiasan di tingkat
lokal akibat meningkatnya harga komoditas emas di pasar internasional.


                                               Tingkat Inflasi di Kalimantan Barat

                                   80.00%

                                   60.00%

                                   40.00%

                                   20.00%

                                    0.00%
                                                 2004       2005       2006          2007    2008    2009
                  Inflasi Kalbar                 6.60%     14.43%     6.32%      8.56%      11.19%   4.23%
                  Konsumsi RT (% thd PDRB)      51.93%     51.25%     51.71%     51.53%     55.84%   57.42%
                  Impor Barang & Jasa (% thd    18.40%     25.28%     21.77%     23.40%     27.59%   21.66%
                  PDRB)

            Sumber: BPS Kalimantan Barat, 2010

                            Gambar 2.17. Grafik Laju Inflasi di Kalimantan Barat


Pada tahun 2009, inflasi di Kalbar menurun tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,
menjadi sebesar 4,23%. Penurunan disebabkan terjadinya deflasi pada beberapa
kelompok konsumsi. Andil deflasi terbesar secara triwulanan diberikan oleh kelompok
bahan makanan, diikuti kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.
Sementara inflasi tertinggi diberikan oleh kelompok sandang dan makanan jadi.

(6). Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp Milyar)

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, investasi di Kalbar mulai menggeliat meski
perlahan. Sektor kegiatan yang menyerap investasi terbesar adalah perkebunan skala
menengah besar terutama perkebunan kelapa sawit (investasi sektor hulu).

Realisasi investasi PMDN tahun 2006 mencapai Rp 4.256,21 Milyar atau meningkat 3,9%
dibandingkan tahun 2005. Peningkatan investasi PMDN ini dipicu oleh peningkatan
investasi perkebunan kelapa sawit dengan investasi sebesar Rp 2.950,57 Milyar.




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                      28
         Universitas Tanjungpura




                                        Realisasi Investasi PMDN di Kalimantan Barat

                                    10,000.00
                                     8,000.00

                                     6,000.00

                                     4,000.00

                                     2,000.00

                                             -
                                                    2004        2005       2006         2007       2008       2009
                  Realisasi Invest. PMDN (Milyar   4,437.96    4,096.56   4,256.21     4,579.58   5,201.25   6,339.18
                  Rp)
                  Konsumsi Pemerintah (Milyar      2,987.63    3,775.96   4,775.18     5,853.38   7,831.05   9,261.76
                  Rp)


            Sumber: BPS dan BPMD Kalimantan Barat, 2010

                 Gambar 2.18. Grafik Realisasi Investasi di Kalimantan Barat

Mengingat potensi sektor primer khususnya perkebunan yang cukup besar, Pemerintah
Provinsi terus berusaha untuk menarik minat pihak luar untuk investasi di daerah ini.
Salah   satu   dukungan             pemerintah                adalah      dengan          meningkatkan               pembangunan
infrasruktur dasar        melalui          peningkatan             belanja           pemerintah.          Pada          tahun   2006,
pengeluaran konsumsi pemerintah mencapai Rp 4.775,18 Milyar atau meningkat 26,46%
dibandingkan tahun 2005.

Realisasi PMDN terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2008 dan 2009, dan
kegiatannya masih didominasi pada investasi perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2008,
total realisasi investasi PMDN sebesar Rp 5.201,25 Milyar atau meningkat 13,57%
dibandingkan tahun 2007, dan sekitar Rp 3.414,77 Milyar diantaranya berupa investasi
perkebunan kelapa sawit. Pada saat bersamaan, pengeluaran konsumsi pemerintah
meningkat sebesar 33,79% dibandingkan tahun 2007. Berikutnya, realisasi investasi
PMDN meningkat menjadi Rp 6.339,18 Milyar pada tahun 2009, dengan investasi
perkebunan kelapa sawit mencapai Rp 3.929,18 Milyar. Pada periode yang sama
pengeluaran konsumsi pemerintah (belanja pemerintah) juga mengalami peningkatan.
Selain untuk peningkatan penyediaan infrastruktur dasar, secara bertahap pemerintah
daerah memfasilitasi untuk peningkatan investasi PMDN misalnya dengan mendorong
pihak swasta untuk meningkatkan pengolahan hasil produksi perkebunan sawit selain
CPO untuk mampu menghasilkan produk turunan yang mampu memberikan nilai tambah
yang lebih besar bagi daerah.

(7). Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMDN (Rp Milyar)

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                                          29
         Universitas Tanjungpura



Minat pihak luar untuk menanamkan modal di Kalbar khususnya di sub sektor perkebunan
sebenarnya relatif memadai. Hal demikian terbukti dengan meningkatnya persetujuan
rencana investasi PMDN dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2004, persetujuan rencana investasi PMDN mencapai Rp 24.546,39 Milyar,
dan meningkat menjadi Rp 32.472,68 Milyar pada tahun 2006. Mengingat potensi SDA
khususnya ketersediaan lahan yang cukup luas, sebagian besar rencana investasi PMDN
selama tahun 2004-2005 masih terfokus pada investasi sektor primer khususnya sub
sektor perkebunan. Kemudian sejak tahun 2006 sudah muncul keinganan pemilik modal
untuk berinvestasi di sub sektor kehutanan, sub sektor pertambangan, industri kayu,
industri kimia, dan sektor tertier seperti jasa perhotelan, angkutan/gudang dan
telekomunikasi. Pada tahun 2007, persetujuan rencana investasi PMDN meningkat
menjadi Rp 40.015,47 Milyar dengan 4 rencana proyek investasi besar mencakup
perkebunan kelapa sawit, kehutanan, industri kimia, dan industri kayu.

Selanjutnya pada tahun 2008 dan 2009, persetujuan rencana investasi PMDN
menunjukkan peningkatan cukup tajam. Pada tahun 2008 nilainya mencapai Rp
43.6113,64 Milyar, dan meningkat menjadi Rp 50.094,94 Milyar pada tahun 2009. Selama
dua tahun terakhir ini, disamping proyek-proyek investasi yang sudah ada sebelumnya
ternyata rencana proyek investasi semakin meluas dengan munculnya keinginan investor
untuk menanamkan modalnya pada sektor/kegiatan seperti peternakan, industri
makanan, listrik, gas dan air minum, serta industri kertas. Meningkatnya minat investor
demikina merupakan reflekasi dari kepercayaan pihak luar bahwa Kalbar merupakan
daerah yang memiliki kekayaan potensi SDA yang beraneka ragam dan menjadi pilihan
untuk pengembangan usaha yang berdaya saing.

(8). Nilai Realisasi Investasi PMA (USD Juta)

Dibandingkan dengan PMDN, peningkatan realisasi investasi PMA di Kalbar relatif
lambat. Sektor kegiatannya juga relatif tidak begitu banyak, dan orientasi investasinya
mengarah sub sektor perkebunan kelapa sawit, industri kimia, dan sub sektor kehutanan.
Secara historis, sejak awal keterlibatan investasi PMA di Kalbar umumnya bergerak di
sektor kehutanan dengan kegiatan utamanya pada industri pengolahan hasil hutan/kayu.

Realisasi investasi PMA tahun 2006 mencapai USD 611,56 Juta atau meningkat 32,31%
dibandingkan tahun 2005. Nilai investasi PMA relatif tinggi terkonsentrasi di sub sektor
perkebunan kelapa sawit mencakup 11 proyek investasi senilai USD 492.25 Juta, industri
kimia mencakup 5 proyek investasi senilai USD 24,48 Juta, dan sub sektor kehutanan


Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010             30
         Universitas Tanjungpura



mencakup 1 proyek investasi senilai USD 53,64 Juta. Selain dukungan infrasruktur dasar,
pemerintah memberikan berbagai fasilitas untuk investasi PMA.

                                        Realisasi Investasi PMA di Kalimantan Barat

                                 10,000.00

                                   8,000.00

                                   6,000.00

                                   4,000.00

                                   2,000.00
                                          -
                                                 2004        2005       2006       2007       2008       2009
                  Realisasi Invest. PMA (USD    433.13      573.09     611.56     725.44     786.29     944.18
                  Juta)
                  Konsumsi Pemerintah (Milyar   2,987.63    3,775.96   4,775.18   5,853.38   7,831.05   9,261.76
                  Rp)

               Sumber: BPS dan BPMD Kalimantan Barat, 2010

                 Gambar 2.19. Grafik Realisasi Investasi di Kalimantan Barat

Meski relatif lamban, namun realisasi PMA mengalami peningkatan secara proporsional
sepanjang tahun 2007 dan 2008. Proyek investasinya masih terfokus di perkebunan
kelapa sawit. Pada tahun 2007, total realisasi investasi PMA sebesar USD 725,44 Juta
atau meningkat 18,62% dibandingkan tahun 2006, dan sekitar USD 602,36 Juta
diantaranya berupa investasi perkebunan kelapa sawit. Berikutnya, realisasi investasi
PMA meningkat menjadi USD 786,29 Juta pada tahun 2008, dan meningkat cukup tajam
pada tahun 2009 menjadi USD 944,18 Juta atau mengalami pertumbuhan 20,08%.
Dibandingkan tahun 2008, terdapat 31 proyek investasi perkebunan kelapa sawit
(bertambah 7 proyek investasi) dengan nilai investasi mencapai USD 810,18 Juta. Dalam
upaya menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Kalbar, Selain
pemerintah daerah secara terus menerus mempromosikan peluang investasi sektor
unggulan daerah melalui berbagai forum dan kegiatan sehingga dari tahun ke tahun
terjadi peningkatan investasi PMA di Kalbar.

(9). Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMA (USD Juta)

Persetujuan rencana investasi PMA tahun 2004 mencapai USD 1.254,39 Juta, dan
meningkat menjadi USD 1.753,85 Juta pada tahun 2006. Mengingat potensi sub sektor
perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan yang cukup besar dan peluang
pengembangan         sektor         sekunder,              maka        rencana        investasi         PMA        di   Kalbar
direkomendasikan untuk bidang kegiatan investasi tersebut. Beberapa tahun sebelumnya


Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                                   31
         Universitas Tanjungpura



sudah muncul keinganan pemodal asing untuk berinvestasi di sub sektor perikanan,
pertambangan industri kimia, dan industri mineral non logam.

Pada tahun 2007, persetujuan rencana investasi PMA meningkat menjadi USD 1.981,59
Juta dengan 5 rencana proyek investasi besar mencakup perkebunan kelapa sawit,
perikanan, kehutanan, industri kimia, dan industri makanan. Persetujuan investasi
meningkat cukup tajam pada tahun 2008 menjadi USD 2.492,41 Juta. Selanjutnya, pada
tahun 2009, sudah tampak keinginan investor asing untuk meningkatkan aktivitas
usahanya di Kalbar. Sektor usaha yang banyak dilirik investor adalah bidang perkebunan
sawit, mengingat ketersediaan lahan dan adanya dukungan pemerintah daerah dalam
pengembangan perkebunan skala menengah-besar. Trend pemilihan sektor usaha
potensil demikian menjadikan persetujuan rencana investasi PMA meningkat kembali
pada tahun 2009 menjadi USD 2.778,89 Juta

(10). Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA

Berdasarkan data yang ada, perkembangan penyerapan tenaga kerja dari kegiatan
investasi PMA di Kalbar belum menunjukkan perkembangan yang meyakinkan. Dari
tahun ke tahun, tenaga kerja lokal yang terserap relatif kecil. Pada tahun 2004,
penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.623 orang, dan meningkat menjadi 2.377 orang
pada tahun 2007. Namun pada tahun 2008, daya serap tenaga kerja sedikit mengalami
penurunan menjadi 2.373 orang, dan meningkat kembali menjadi 2.764 orang pada tahun
2009.

   Indikator Infrastruktur

Prasarana jalan sebagai infrastruktur utama penunjang kegiatan ekonomi di provinsi
Kalimantan Barat masih sangat terbatas. Faktor utama lemahnya di bidang infrastruktur
jalan adalah disebabkan oleh minimnya dana infrastruktur pembangunan jalan
dibandingkan dengan luasnya wilayah pembangunan, faktor geografis dan klimatologis,
serta penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kapasitas beban rencana. Gambaran
sistem jaringan jalan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dintunjukkan pada
gambar 2.20. di bawah ini.

Secara bertahap hingga tahun 2009,           kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana
transportasi terutama transportasi di daerah perbatasan (Lintas Utara), Poros Tengah dan
juga Lintas Selatan mulai meningkat walaupun jika dibandingkan dengan target
menyuluruh masih jauh dari yang diharapkan terutama pada poros selatan dan tengah
dimana kondisi jalan mengalami kerusakan berat.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010             32
         Universitas Tanjungpura




                                        JARINGAN JALAN DI PROVINSI KALBAR




                        Gambar 2.20. Peta Jaringan Jalan di Provinsi Kalbar

Dari segi kuantitas, panjang jalan di Wilayah Kalimantan Barat sampai tahun 2009
tercatat 16.641 km yang terdiri dari; jalan Nasional 1.645 km (9,89%), jalan Provinsi 1.604
km (9,64%), dan jalan kabupaten/kota sepanjang 13.392 km (80,48%).


                                    Kondisi Jalan Nasional Di Provinsi Kalimantan Barat

                            60.00


                            50.00


                            40.00


                            30.00


                            20.00


                            10.00


                             0.00
                                        2004       2005       2006      2007       2008    2009

               Kondisi Baik (%)         30.35      50.19     33.54      38.95      46.06   34.05
               Kondisi Sedang (%)       36.95      39.13     19.76      12.02      20.78   32.18
               Kondisi Rusak (%)        32.70      10.68     46.71      49.03      33.15   13.11



           Sumber : KDA Provinsi Kalimantan Barat 2010

         Gambar 2.21. Grafik Kondisi Jalan Nasional di Provinsi Kalimantan Barat


Dari grafik di atas, kondisi terakhir pada tahun 2009, terlihat dari total jalan nasional yang
ada di provinsi Kalimantan Barat,                      sepanjang 34,05% dalam keadaan baik, 32,18%
termasuk katagori sedang, sendangkan sisanya 13,11% dalam kondisi rusak dan rusak
berat. Sedangkan kondisi jalan provinsi yang ada terdiri dari 47,6% dalam keadaan baik,



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                           33
         Universitas Tanjungpura



28,61% termasuk katagori sedang, sedangkan sisanya 24,23% dalam kondisi rusak dan
rusak berat.




                                                                             .




         Sumber : Dinas PU Provinsi Kalimantan Barat

                          Gambar 2.22. Grafik Kondisi Jalan Provinsi

Ketidakstabilan kondisi jalan dengan kondisi baik terutama disebabkan oleh minimnya
dana infrastruktur jalan yang tidak proporsional setiap tahunnya (berkisar 150 milyar
rupiah – 400 Milyar rupiah per tahun), umur jalan yang lebih pendek dikarenakan tingkat
curah hujan yang tinggi, dan muatan lebih akibat mobilisasi kendaraan industri. Begitu
juga dengan biaya pemeliharaan jalan yang cukup minim.

Perkembangan jalan provinsi dan kabupaten di wilayah provinsi Kalimantan Barat tidak
begitu signifikan dalam 5 tahun terakhir ini. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tercatat
penambahan jalan di wilayah provinsi Kalimantan Barat sepanjang 5953,46 km.

Jalur jalan trans-Kalimantan yang dibangun terbukti lebih banyak berfungsi sebagai jalur
angkutan industri perkebunan sawit dan pertambangan batu bara lintas selatan dari
Kalimantan Timur hingga Kalimantan Barat. Truk yang umumnya berbeban berlebih
merusak jalan sehingga mengganggu kelancaran perdagangan rakyat antardaerah dan
menghambat pembangunan.               Jalur trans-Kalimantan yang belum sepenuhnya selesai
dibangun itu juga menjadi prasarana penyedot kekayaan daerah tersebut. Sedangkan
minimnya industri pengolahan produk turunan mengakibatkan masyarakat Kalimantan tak
mendapat nilai tambah.




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010               34
         Universitas Tanjungpura




                       NASIONAL

                       PROPINSI




          Gambar 2.23. Peta Skematis Status Jalan di Provinsi Kalimantan Barat


                                            A‐B  JALAN PARALEL (Temajok ‐ Aruk ‐ Jagoi Babang
                                  A              ‐ Entikong ‐ Jasa ‐ Nanga Badau ‐ Putussibau ‐
                                                 Batas Kaltim sepanjang ± 801,1  Kilometer)     

                              3

                                                                                                          B
                                  4                                                                   2



                                                 1
                                                                       5

                        1.    Akses Entikong (Tanjung ‐ Batas Sarawak) sepanjang ± 100,70 km
                        2.    Akses Nanga Badau (Putussibau ‐ Batas Sarawak) sepanjang ± 168,90 km     
                        3.    Akses Aruk (Sambas ‐ Batas Sarawak) sepanjang ± 88,06 km     
                        4.    Akses Jagoi Babang (Bengkayang ‐ Batas Sarawak) sepanjang ± 105,66 km
                        5.    Akses Jasa (Sintang ‐ Batas Sarawak) sepanjang ± 206,25 km




         Gambar 2.23 Peta Skematis Jalan di Kawasan Perbatasan Negara

Secara geografis, wilayah Kalimantan Barat memiliki perbatasan darat dengan negara
Malaysia dimana terdapat 5 titik pintu masuk utama yaitu Entikong, Aruk, Jagoi Babang,
Jasa dan Badau. Dari kelima titik strategis tersebut, akses jalan yang sudah mantap
adalah jalan menuju PPLB Entikong. Sedangkan akses menuju keempat pintu masuk
lainnya hingga tahun 2009 masih dalam kondisi belum mantap bahkan belum bisa dilalui
ketika musim hujan karena sebagian besar badan jalan masih berpermukaan tanah.
Sebagai gambaran, total jalan vertikal adalah 520 km dengan jenis permukaan 200 km
berupa jalan tanah, 30 km jalan batu, dan 290 km jalan aspal.

   Indikator Pertanian

(1) Capaian Indikator Rata-rata Nilai Tukar Petani per Tahun

Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Barat menurun secara signifikan dari tahun
2004 sampai tahun 2009. Tahun 2004 NTP Kalimantan Barat sebesar 202,62, tahun 2005 turun


Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                      35
          Universitas Tanjungpura



menjadi 172,14, tahun 2006 turun menjadi 181,53, tahun 2007 turun menjadi 174, 45, tahun 2008
turun menjadi 103,47, dan pada tahun 2009 turun lagi menjadi 100,83.



                          Rata-rata Nilai Tukar Petani

         250

         200

         150
   NTP




         100

         50

          0
          2003     2004      2005      2006      2007      2008     2009    2010
                                           Tahun
                                                                                    

                 Gambar 2.24. Perkembangan Nilai Tukar Petani

Analisis Pencapaian indikator

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani
(It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dalam persentase. Pengeluaran konsumsi
rumah tangga dan biaya produksi pertanian, merupakan salah satu Indikator Proxy untuk melihat
tingkat kesejahteraan petani. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk
pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi
NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. Dari data tersebut tergambar bahwa
petani Kalimantan Barat dari tahun ke tahun semakin tidak sejahtera. NTP berfluktuasi setiap
bulannya dari tahun 2004 – 2009. Fluktuasi NTP dalam satu tahun umumnya terjadi pada saat
panen tanaman pangan, tanaman hortikultura (tanaman bahan makanan) maupun tanaman
perkebunan rakyat, tetapi naik kembali pada waktu sesudahnya. Penurunan NTP dari tahun 2004-
2009 hampir 100 % ini disebabkan meningkatnya harga input produksi seperti pupuk dan pestisida,
sedangkan harga produksi tidak naik secara siginificant.

(2) Capaian Indikator PDRB Sektor pertanian atas dasar harga berlaku

PDRB sektor pertanian atas harga berlaku memberikan kontribusi terbesar dibanding
sektor lainnya dan meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2004 Rp. 8.176 milyar, tahun
2005 Rp. 9.155 milyar, tahun 2006 Rp. 10.181 milyar, tahun 2007 Rp. 11.437 milyar,
tahun 2008 Rp 12.837 milyar, dan tahun 2009 Rp. 13.926 milyar.

Analisis Pencapaian indikator

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                    36
         Universitas Tanjungpura



Meningkatnya PDRB sektor pertanian atas harga berlaku dari ke tahun menunjukkan
bahwa sektor pertanian menunjukkan kemajuan. Naiknya PDRB ini disebabkan naiknya
produksi hampir pada semua komoditas pertanian, seperti sawit, karet, jagung dan lain-
lain. Akan tetapi kalau dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian
hampir 80 %, sedangkan sektor ini hanya memberikan kontribusi dalam PDRB sekitar 23
%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa produktivitas sektor pertanian masih
rendah. Rendahnya produktivitas ini menunjukkan bahwa pengembangan sektor
pertanian belum efisien. Berbagai persoalan seperti infrastruktur, SDM petani, transfer
teknologi, sarana dan prasarana produksi pertanian, dan kecilnya unit usahatani
menyebabkan rendahnya produktivitas di sektor pertanian.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

      Untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian di Kalimantan Barat, maka kebijakan
pembangunan sektor pertanian perlu diupayakan melalui dengan langkah-langkah
strategis sebagai berikut:

             Modernisasi pertanian

             Peningkatan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran pertanian

             Reformasi dalam bidang agraria

             Meningkat subsidi baik dari APBN maupun APBD.

   Indikator Kehutanan

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam
mereherabilitasi Dalam Hutan sudah cukup optimal, hal ini terlihat pada tahun 2009
persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis semakin tinggi.
Kenaikan ini cukup significant, dimana pada tahun 2006 persentase luas lahan rehabilitasi
dalam hutan terhadap lahan kritis 0,15 % akan tetapi pada tahun 2007 turun menjadi 0,03
%, pada tahun 2008 naik menjadi 0,09 % dan pada tahun 2009 naik 0,11 %. Sedangkan
di tingkat nasional terlihat bahwa persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap

lahan kritis juga menunjukkan trend yang berbeda. Pada tahun 2006 persentase luas
lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis 0,83 % dan pada tahun 2008 dan
tahun 2009 turun menjadi 0,26 %.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup khususnya pada penanganan
lahan kritis cukup baik. Program Rehabilitasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat
merupakan program dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk pencapaian


Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                37
         Universitas Tanjungpura



pemulihan kondisi hutan dengan meningkatkan peran serta masyarakat yang ada di
sekitar hutan.    Kerusakan hutan akibat kebakaran hutan, penebangan liar, ladang
berpindah cenderung menurun, baik disebabkan kesadaran masyarakat yang semakin
tinggi atau program rehabilitasi lahan kritis semakin meningkat. Lahan kritis terdapat baik
dalam kawasan hutan maupun kawasan luar hutan. Rehabilitasi lahan luar hutan
mempunyai potensi nilai komersial disamping manfaat penting lainnya bagi lingkungan
hidup. Proses permudaan perlu memperhatikan permasalahan seperti hilangnya
kesuburan tanah, dampak erosi dan gangguan terhadap keseimbangan hidrologi serta
fungsi-fungsi ekologis lainnya.




                        Gambar 2.25. Grafik Persentase Lahan Rehabilitasi



Upaya pemecahannya meliputi berbagai macam praktek seperti mempercepat proses
permudaan alam, tanaman perkayaan, pergantian siklus rotasi, budidaya jenis-jenis cepat
tumbuh, penggunaan cadangan genetik unggul, mengurangi dampak pembalakan dan
pembangunan tegakan campuran menggunakan jenis-jenis cepat tumbuh dan jenis
tanaman yang tahan hidup dibawah naungan

   Indikator Kelautan

(1) Indikator Jumlah Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana perikanan di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Barat relatif lebih tinggi
dari rata-rata jumlah tindak pidana nasional. Perairan laut Cina Selatan merupakan salah
satu perairan laut yang kaya akan sumber daya perikanan dan kelautan, hal inilah yang
diduga banyaknya kapal-kapal nelayan asing tak berizin yang memasuki dan menangkap
ikan secara illegal di perairan laut wilayah Provinsi Kalimantan Barat..


Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                38
         Universitas Tanjungpura



Jumlah tindak pidana perikanan Provinsi Kalimantan Barat relatif bervariasi selama 5
tahun terakhir. Pada tahun 2004 tercatat 16 kasus, pada tahun 2005 naik menjadi 23
kasus, tahun 2006 turun menjadi 4 kasus, akan tetapi pada tahun 2007 meningkat
menjadi 21 kasus, sedangkan pada tahun 2008 turun menjadi 11 kasus, dan pada tahun
2009 naik menjadi 22 kasus. Terdapat perbedaan tren tindak pidana perikanan antara
Provinsi Kalimantan Barat dan nasional. Tindak pidana perikanan nasional menunjukkan
kecenderungan menurun pada tahun 2008.

Perikanan dan kelautan merupakan sektor penting yang belum optimal pengelolaannya.
Pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia merupakan suatu sistem pembangunan
yang memanfaatkan ekosistem laut beserta segenap sumberdaya yang terkandung di
dalamnya untuk kesejahteraan bangsa secara berkelanjutan. Akan tetapi dengan
maraknya pencurian ikan di banyak kawasan di Indonesia menyebakan berkurangnya
potensi perikanan dan kelautan. Banyaknya tindak pidana perikanan disebabkan masih
lemahnya sarana dan alat penegakan hukum di laut yang menyebabkan intensitas dan
efektifitas monitoring dan pengawasan menjadi berkurang.

(2) Luas Kawasan Konservasi Laut

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan berbagai wilayah untuk dijadikan
kawasan konservasi laut. Data yang dapat dihimpun tentang luas kawasan konservasi
laut dimulai pada tahun 2006, dimana luas kawasan ini cenderung menurun dari tahun ke
tahun. Pada tahun 2006 luas kawasan mencapai 210.000 Ha dan menurun pada tahun
2007 dengan luas kawasan 77.100 Ha, sedangkan pada tahun 2008 naik menjadi
187.885 Ha.

Penetapan kawasan konservasi laut adalah upaya pemerintah untuk melestarikan
lingkungan laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan Nelayan. Pengelolaan kawasan
konservasi perairan laut dikembangkan dengan sistem zonasi. Dalam PP No.60 Tahun
2007, disebutkan bahwa pembagian ruang pengelolaan sesuai dengan peruntukan
kawasan, di mana salah satu zona dapat dikembangkan di dalam Kawasan Konservasi
Perairan (KKP) laut berupa zona perikanan berkelanjutan (diatur dalam PP No.60 Tahun
2007) yang peruntukannya guna mengakomodasikan kepentingan atau mata pencaharian
nelayan setempat. Tanggung jawab pengelolaan Kawasan Konservasi ini juga berbagi
kewenangan dengan Pemerintah Daerah. Oleh karenanya,dengan pertimbangan yang
utuh mengenai pengembangan lingkungan, dan sekaligus mempertimbangkan secara
signifikan aspek sosial dan ekonomi. Dari data yang ada dapat dilihat bahwa
pembangunan kawasan konservasi laut yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat sudah sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional.
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010           39
         Universitas Tanjungpura



   Kesejahteraan Sosial

Pembangunan ekonomi yang berkualitas adalah pembangunan yang disertai dengan
pertumbuhan ekonomi yang berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin dan jumlah
pengangguran. Dalam lima tahun pelaksanaan RPJM Nasional di daerah Kalimantan
Barat, tampak hasil positip dari pelaksanaan pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk
miskin menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2005, persentase
penduduk miskin adalah 14,24%, lima tahun kemudian berkurang menjadi 10,74%. Pada
periode yang sama, tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan penurunan dari
8,84% tahun 2005 menjadi 6,64 % tahun 2009.

Keberhasilan mengurangi persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka
pada tahun 2006 erat kaitannya dengan pelaksanaan program-program nasional
didukung dengan peran serta masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota termasuk
Kabupaten yang beru dimekarkan (4 Kabupaten baru dimekarkan).


               18

               16
                                            15.24
               14               14.24
                                                       12.91
               12
                                                                   11.07          10.74
               10                                                                            10.04
                               8.84                    9.17
               8                           8.33
                                                                   6.93           7.14
                                                                                             6.64
               6                                                   6.02
                                                       5.23                       5.42
                               4.79        4.69                                              4.67
               4

               2

               0
               2003         2004        2005        2006        2007         2008         2009       2010

                       Persentase Penduduk Miskin     Pengangguran terbuka        Pertumbuhan Ekonomi



                Sumber : BPS, Kalbar Dalam Angka 2010, Sakernas 2009


        Gambar 2.26. Grafik Perkembangan Penduduk Miskin Kalimantan Barat

Program-program kemiskinan yang dijalankan, selain memperluas lapangan kerja,
pemberian     bantuan       modal       melalui     kredit     mikro,      juga     menjalankan         program
penanggulangan kemiskinan nasional di tingkat daerah (desa), seperti program Bantuan
Langsung Tunai (BLT) dan Beras Miskin (Raskin), Pembangunan Desa Tertinggal,
Pengembangan          Usaha     Agribisnis        Pedesaan       (PAUP),       dan        Program       Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.                        Peran serta masyarakat tampak dari
pertumbuhan Credit Union (CU) yang tersebar di tiap-tiap kecamatan. Pertumbuhan

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                     40
         Universitas Tanjungpura



ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2006 -2007 bergerak naik 5-6 persen. Pada tahun
2008-2009 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 4,67%. Pada saat yang sama angka
kemiskinan berkurang menjadi 10,67% dan angka pengangguran cenderung stagnan di
tingkat 5,41 - 5,44%. Penurunan angka kemiskinan pada saat pertumbuhan ekonomi
turun diduga karena penurunan pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan
terhadap kesempatan kerja dan kelompok yang mengalami dampak penurunan
pertumbuhan ekonomi adalah kelompok yang berpenghasilan menengah ke atas
(distribusi pendapatan semakin merata).

Secara kuantitatif ada perbaikan dalam kemiskinan, tetapi secara kualitatif masih banyak
permasalahan yang harus diatasi. Sekitar 91 persen penduduk miskin berpendidikan
rendah (Tidak pernah sekolah, Tamat SD/SLTP). Penduduk miskin yang buta huruf relatif
tinggi (13,9%). Terkait dengan keadaan ini, angka putus sekolah (APS) penduduk miskin
usia SD sekitar 2,5%, dan usia SMP sekitar 18%. Dari fakta ini dapat dinyatakan bahwa
semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi APS. Jika hal ini tidak segera diatasi,
kualitas pendidikan penduduk miskin tidak menunjukkan peningkatan yang pada
gilirannya kaum miskin sulit keluar dari kemiskinannya.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan trend yang menurun. Meskipun
menurun dari 8,84% tahun 2004 menjadi 6,64% tahun 2009, namun TPT ini masih
tergolong tinggi. Masih tingginya TPT ini dikarenakan pertumbuhan kesempatan kerja
lebih lambat dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja.

2.3.3. Rekomendasi Kebijakan

(1) Ekonomi Makro dan Investasi

Untuk meningkatkan kinerja ekonomi makro dan investasi di Kalimantan Barat, maka
kebijakan pembangunan bidang ekonomi dan investasi di Kalbar perlu diupayakan melalui
dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

       Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah secara bijaksana dan
        penciptaan nilai lebih bagi setiap produk.

       Pengembangan potensi unggulan daerah untuk meningkatkan produktivitas.

       Peningkatan daya saing secara efektif untuk memperkuat ekspor daerah.
       Peningkatan distribusi barang dan jasa dalam upaya pengendalian harga.

       Pengembangan Kawasan Industri Perkebunan.
       Pengembangan inovasi daerah melalui regulasi yang membuka peluang usaha
        dan investasi.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010              41
         Universitas Tanjungpura



       Perbaikan sistem perizinan investasi.

       Memperkuat sinergi pembangunan pusat dan daerah, dan membangun jaringan
        kerjasama (networking) dengan mitra luar.


(2) Infrastruktur Jalan

       Memprioritaskan pembangunan jalan sepanjang perbatasan dan jalan akses
        menuju perbatasan.

       Peningkatan penyediaan infrastruktur jalan di kawasan strategis dan pusat-pusat
        pertumbuhan ekonomi.

       Peningkatan     sistem   pengawasan       pembangunan       infrastruktur   jalan   untuk
        meningkatkan kinerja jalan.

       Memprioritaskan anggaran untuk pembangunan jalan-jalan baru yang bisa
        menjadi pengunkit pertumbuhan perekonomian kawasan.

(3) Pertanian, Kehutanan dan Kelautan

1. Untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian di Kalimantan Barat, maka kebijakan
    pembangunan sektor pertanian perlu diupayakan melalui dengan langkah-langkah
    strategis sebagai berikut:

             Meningkatkan pendidikan agribisnis

             Modernisasi pertanian

             Peningkatan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran pertanian

             Reformasi dalam bidang agraria

2. Untuk meningkatkan kinerja sektor kehutanan di Kalimantan Barat, maka kebijakan
    pembangunan sektor kehutanan perlu diupayakan melalui dengan langkah-langkah
    strategis sebagai berikut:

             Meningkatkan kesadaran masyarakat di sekitar hutan tentang pentingnya
              kelestarian lingkungan hidup.

             Meningkatkan penegakkan hokum

             Pengendalian kebakaran hutan

             Peningkatan SDM kehutanan dan Revitalisasi sistem penyuluhan kehutanan


Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                      42
         Universitas Tanjungpura



3. Untuk meningkatkan kinerja sub sektor kelautan di Kalimantan Barat, maka kebijakan
    pembangunan sub sektor kelautan perlu diupayakan melalui dengan langkah-langkah
    strategis sebagai berikut:

             Meningkatkan penegakkan hukum

             Membuat PERDA tentang kewenangan dan pengelolaan kawasan laut

             Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir

2.4. KESIMPULAN

Upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan damai di provinsi
Kalimantan Barat tercermin dalam beberapa program dan kegiatan yang meliputi upaya
penurunan indek kriminalitas, penyelesaian kejahatan konvensional dan trans nasional.
Dalam realitasnya, tingkat kemanan di provinsi Kalimantan Barat cukup kondusif yang
ditandai dengan tumbuhnya investasi         dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya.
Akan tetapi secara spesifik, indek kriminalitas meningkat sejalan masih belum tuntasnya
factor penyebab utama tindak kejahatan konvensional dan trans-nasional seperti
kemiskinan, pengangguran, dan peluang dan ruang bertindak kejahatan, serta masih
rendahnya penyelesaian terhadap kasus kejahatan konvensional dan trans-nasional.

Dalam upaya mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis di Provinsi Kalimantan
Barat tercermin dalam upaya penuntasan kasus korupsi, mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas publik termasuk system pelayanannya (satu atap) dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah (good government), serta meningkatkan peran perempuan (GDI)
dalam berbagai bidang khususnya bidang politik dan social. Dalam kurun waktu lima
tahun RPJMN 2004 – 2009, terlihat hasil yang cukup baik dalam usaha penuntasan kasus
korupsi dan indek pembangunan kesetaraan gender (GDI).

Agenda mewujudkan          Kesejahteraan Sosial meliputi aspek sumber daya manusia,
pendidikan, kesehatan, ekonomi dan investasi, infrastruktur, pengentasan kemiskinan,
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Di bidang pembangunan Sumberdaya Manusia di Kalimantan Barat menunjukkan hasil
positip. Merujuk pada capaian indikator pendidikan dan kesehatan sejak 2004 – 2008,
tampak ada peningkatan kualitas SDM. Meskipun meningkat, namun capaian indikator
tersebut masih di bawah capaian nasional.

Di bidang kesehatan, upaya terus menerus telah dilakukan untuk menigkatkan derajat
kesehatan masyarakat yang tercermin pada indikator AKI di Kalbar semakin menurun
Capaian ini masih jauh dari sasaran Millenium Development Goals (MDGs). Dalam hal

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010              43
         Universitas Tanjungpura



persentase penduduk ber-KB dalam kurun waktu lima tahun ini meskipun meningkat,
namun peningkatannya tergolong lambat.

Dalam kurun waktu 5 tahun pelaksanaan RPJMN di provinsi Kalimantan Barat,
pertumbuhan ekonomi kalbar yang tidak stabil disebabkan beberapa faktor seperti nilai
ekspor, inflasi, daya konsumsi utama, dan pengaruh ekonomi regional dan krisis global.
Perubahan pendapatan perkapita dari tahun ke tahun yang meningkat mencerminkan
bahwa kesejahteraan masyarakat Kalbar menampakkan adanya peningkatan yang cukup
signifikan dimana sektor kegiatan yang menyerap investasi terbesar adalah perkebunan
skala menengah besar terutama perkebunan kelapa sawit (investasi sektor hulu).

Pembangunan infrastruktur jalan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi
karena adanya faktor curah hujan yang tinggi, jenis tanah, kondisi geografis dan muatan
lebih telah mempercepat umur pakai jalan. Minimnya dana pembangunan dan rehabilitasi
jalan menyebabkan lambanya peningkatan pembangunan jalan.

PDRB sektor pertanian atas harga berlaku memberikan kontribusi terbesar dibanding
sektor lainnya dan meningkat dari tahun ke tahun akan tetapi produktivitas sektor
pertanian masih rendah yang disebabkan pengembangan sektor pertanian belum efisien.

Keberhasilan mengurangi persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka
erat kaitannya dengan pelaksanaan program-program nasional didukung dengan peran
serta masyarakat.




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010            44
          Universitas Tanjungpura 




                                              BAB III
            RELEVANSI RPJMN 2010 – 2014 DENGAN RPJMD PROVINSI




3.1. Pengantar

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan
nasional, pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik
dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32
tahun 2004 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara
luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di daerah masing-masing.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai
dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Ketentuan tersebut
sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun RPJMD
dan disahkan melalui PERDA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013.
RPJMD Kalimantan Barat 2008-2013 disusun sebagai dokumen rencana strategis
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat terpilih. Dokumen ini menjadi payung
hukum dalam mekanisme dan proses penyusunan rencana untuk lima tahun ke depan
yang dituangkan dalam Rencana Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD). RPJMD Kalimantan Barat menggunakan RPJM Nasional sebagai
pedoman utama. Arahan RPJM nasional yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran
pembangunan nasional diadaptasikan dalam skala lokal, dijabarkan dalam RPJMD
Kalimantan Barat. Diagram yang menggambarkan hubungan RPJMD dan dokumen
perencanaan lainnya disajikan pada Gambar 3.1.




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010      45
          Universitas Tanjungpura 




                

                                      Dipedomani
       RPJP Nasional                               RPJPD Provinsi
                            Mengacu

                



       RPJM Nasional 
                                                      
                           RPJMD                                    Renja 
                                                   RKPD             SKPD




                                      LKPJ Tahunan dan 5 Tahunan 


     Gambar 3.1. Hubungan RPJMD Kalimantan Barat dengan Dokumen Perencanaan
                    Lainnya



Dengan demikian, RPJMN 2010-2014 adalah acuan bagi Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang tercantum
dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 sekaligus
keberhasilan pelaksanaan RPJMN di daerah ini sangat ditentukan oleh adanya
kesesuaian, sinkronisasi, kordinasi, dan sinergi antara berbagai kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 dengan
RPJMN 2010-2014. Lemahnya kesesuaian, sinkronisasi, kordinasi, dan sinergi dipastikan
akan membawa konsekuensi berupa tidak tercapainya sasaran-sasaran program dan
kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD dan RPJMN. Akibatnya malah
dapat muncul berbagai permasalahan pembangunan seperti meningkatnya kemiskinan,
pengangguran, kriminalitas, konflik sosial, gizi buruk, dan sebagainya.

Oleh karena itu, untuk memastikan apakah kesesuaian, sinkronisasi, kordinasi, dan
sinergi antara berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam RPJMD
Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 dengan RPJMN 2010-2014 berjalan dengan baik,
maka relevansi RPJMD dengan RPJMN perlu dievaluasi secara cermat. Dalam hal ini,
evaluasi relevansi antara RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 dengan RPJMN
2010-2014 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010             46
          Universitas Tanjungpura 




    1. Tahap Pertama
        Mengumpulkan dan memahami dokumen RPJMN 2010-2014 dan RPJMD
        Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013.
    2. Tahap Kedua
        Menyandingkan prioritas/program daerah yang ada dalam RPJMD Provinsi
        Kalimantan Barat 2008-2013         yang terkait dengan 11 prioritas pembangunan
        nasional dan 3 prioritas lainnya dalam RPJMN 2010-2014.
    3. Tahap Ketiga
        Menganalisa prioritas/program dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-
        2013 yang mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional dalam
        RPJMN 2010-2014. Analisis kualitatif diarahkan pada tiga pilihan, sebagai berikut:
            •   Tidak ada program daerah yang mendukung prioritas/program nasional.
            •   Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program
                nasional.
            •   Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional
        Selanjutnya akan diberikan penjelasan terhadap pilihan analisis kualitatif.
    4. Tahap Keempat

Rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah terkait dengan penyempurnaan
RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 dan kepada pemerintah pusat terkait
dengan penyempurnaan RPJMN 2010-2014.




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                47
           Universitas Tanjungpura 


3.2.     Tabel Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional



                       RPJMN 2010-2014                            RPJMD Provinsi Kalimantan Barat                   Analisis             Penjelasan
    No                                                                    Tahun 2008-2013                          Kualitatif*)       terhadap Analisis
            Prioritas                 Program Aksi                  Prioritas           Program                                           Kualitatif
          Pembangunan                                             Pembangunan
    1.   PRIORITAS 1. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA
         KELOLA
                               Otonomi Daerah; Penataan
                               otonomi daerah melalui
                                Penghentian/pembatasan         Melakukan penataan         Melakukan            Secara umum,       Terkait dengan program
                                 pemekaran wilayah;              daerah otonom dan          pengkajian            program yang       RPJMN yang
                                Peningkatan efisiensi dan       Pengembangan               (pembentukan,         termuat di dalam   membatasi/penghentian
                                                                 Manajemen Pemerintahan     penghapusan, dan      RPJMD Kalbar       pemekaran wilayah, tidak
                                 efektivitas penggunaan dana
                                                                                            penggabungan)         tidak membatasi    selalu mendapat
                                 perimbangan daerah;             Daerah
                                                                                            Propinsi/Kab/Kota     adanya             dukungan dari program
                                Penyempurnaan pelaksanaan                                  dalam rangka          pemekaran,         perencanaan
                                 pemilihan kepala daerah                                    penataan daerah       justeru            pembangunan di daerah.
                                                                                            otonom diwilayah      mendukung          Dalam realitasnya,
                                                                                            Kalimantan Barat.     adanya inisiatif   keinginan yang besar
                                                                                                                  pemekaran          dari masyarakat untuk
                                                                                            Memberikan           termasuk           pemekaran selalu
                                                                                             dukungan             terbentuknya       diakomodir dalam
                                                                                             penyelenggaraan      Provinsi Kapuas    RPJMD. Oleh karena itu
                                                                                             Pemilu Legislatif,   Raya. Jadi dalam   perlu pengkajian yang
                                                                                             Pemilihan Presiden   konteks penataan   mendalam, bahwa
                                                                                             dan Wakil Presiden   daerah otonom      pembatasan/penghentian
                                                                                             dan pemilihan        adalah             pemekaran tidak berlaku
                                                                                             Kepala Daerah di     melakukan kajian   secara nasional, tapi
                                                                                             beberapa             terhadap layak     hanya dibeberapa
                                                                                             Kabupaten/ Kota di   dan tidak          Provinsi saja.
                                                                                             Kalimantan Barat.    layaknya
                                                                                            Supervisi dan Desk    keinginan untuk    Sedangkan dalam
                                                                                            Pilkada dan           pemekaran.         penyelenggaraan Pilkada
                                                                                            Perkembangan          Terkait dengan     khususnya di Kalbar,
                                                                                            Politik di daerah.    penyelenggaraan    fenomena yang unik
                                                                                                                  Pilkada,           rentan terhadap




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                                                                 48
          Universitas Tanjungpura 


                                                                                                                   sebagaimana          munculnya konflik
                                                                                                                   yang termuat         adalah, mengentalnya
                                                                                                                   dalam dokumen        isu-isu etnik dan agama
                                                                                                                   RPJMD, supervisi     dalam setiap Pilkada.
                                                                                                                   dan desk Pilkada     Sebagai masyarakat
                                                                                                                   selalu aktif         yang cukup majemuk,
                                                                                                                   memberikan           fenomena politik yang
                                                                                                                   berbagai             seperti ini selalu
                                                                                                                   masukan dan          mengundang kerawanan
                                                                                                                   evaluasi terhadap    politik dan sosial.
                                                                                                                   penyelenggaraan
                                                                                                                   Pilkada
                               Regulasi;
                                 Percepatan harmonisasi dan   Penataan PERDA dan          Melakukan revisi       Jika dilihat dari    Secara normatif seperti
                                  sinkronisasi peraturan       penyusunan program           terhadap berbagai      program RPJMD        yang termuat di dalam
                                  perundang-undangan di        legislasi daerah             peraturan daerah,      dan RPJMN yang       RPJMD, pada dasarnya
                                  tingkat pusat dan daerah     (prolegda)                   yang dinilai bisa      terkait dengan       program penataan Perda
                                  peraturan daerah selambat-                                menghambat proses      membangun            sudah sejalan dengan
                                  lambatnya 2011;                                           percepatan             sinkronisasi         program RPJMN. Namun
                                                                                            pembangunan.           berbagai             demikian, harus diakui
                                                                                           Melakukan              peraturan antara     bahwa dalam
                                                                                            monitoring dan         pusat daerah,        implementasinya, di
                                                                                            evaluasi produk        telah terlihat ada   daerah agak lamban, di
                                                                                            hukum Provinsi dan     sinkronisasi         tambah lagi ada
                                                                                            Kabupaten/Kota se-     program. Dengan      beberapa peraturan
                                                                                            Kalbar.                demikian             perundang-undangan
                                                                                                                   program RPJMD        yang dikeluarkan
                                                                                           Penyusunan             Kalbar dibidang      pemerintah pusat sering
                                                                                            Peraturan Daerah
                                                                                                                   hukum sudah          berbenturan dan selalu
                                                                                            yang sesuai dengan
                                                                                                                   mendukung            membingungkan daerah
                                                                                            ketentuan peraturan
                                                                                                                   RPJMN
                                                                                            perundang-undangan
                                                                                            yang berlaku
                               Sinergi Antara Pusat dan
                               Daerah;
                                 Penetapan dan penerapan         Mengembangkan          1)   Pelaksanaan          Secara umum,         Komitmen pemerintah
                                  sistem Indikator Kinerja         sistem pelayanan            sistem pelayanan     yang terkait         daerah untuk
                                  Utama Pelayanan Publik           prima kepada seluruh        publik yang prima    dengan program       membangun sistem
                                  yang selaras antara              institusi                   dan didasarkan       penetapan            pelayanan yang mudah,
                                  pemerintah pusat dan             penyelenggaraan             pada Standar         indikator            murah dan efektif sudah
                                  pemerintah daerah                pemerintahan di             Pelayanan            pelayanan            ada, hal tersebut dapat
                                                                   daerah. Dan                                      publik               dilihat bahwa sebagaian



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                                                                    49
          Universitas Tanjungpura 


                                                                   Melakukan                    Minimal (SPM).      sebagaimana       besar Kab/Kota yang
                                                                   deregulasi dan                                   yang              ada di Kalbar (80%)
                                                                   debirokratisasi dalam   2)   Memperpendek        dimanatkan di     atau 10 dari 14
                                                                   upayan mendorong             jalur birokrasi     dalam RPJMN,      Kab/Kota sudah
                                                                   terciptanya sistem           dalam proses        sudah             memiliki Perda yang
                                                                   pelayanan yang               perijinan.          terakomodir di    mengatur tentang
                                                                   efisien, efektif dan    3)   Membangun           dalam RPJMD.      pelayanan publik. Yang
                                                                   berkualitas.                 sistem perizinan    Artinya program   menjadi sering menjadi
                                                                                                investasi satu      RPJMD sudah       masalah adalah standar
                                                                                                atap.               selaras dan       umum yang ditetapkan
                                                                                                                    mendukung         oleh pusat terkadang
                                                                                           4)   Mendorong           program RPJMN     kurang mampu
                                                                                                pelaksanaan                           diimplementasikan di
                                                                                                prinsip-prinsip                       daerah, karena
                                                                                                good governance                       berbagai kendala dan
                                                                                                dalam setiap                          keterbatasan
                                                                                                proses pemberian                      infrastruktur yang ada.
                                                                                                pelayanan publik.
                                                                                           5)   Meningkatkan
                                                                                                kuantitas dan
                                                                                                kualitas sarana
                                                                                                pelayanan
                                                                                                pendidikan,
                                                                                                kesehatan,
                                                                                                PDAM,
                                                                                                transportasi dan
                                                                                                perizinan.


                               Penegakan Hukum;
                                 Peningkatan integrasi dan     Peningkatan Iklim dan       Pengawasan             Di dalam          Dalam upaya
                                  integritas penerapan dan      Suasana Keamanan dan         pengendalian dan       dokumen           mendukung
                                  penegakan hukum oleh          Ketertiban yang Kondusif     evaluasi kegiatan      RPJMD Kalbar,     peningkatan integritas
                                  seluruh lembaga dan aparat    dalam masyarakat             polisi pamong          pada dasarnya     dan kemampuan aparat
                                                                                             praja.                 program yang      penegak hukum di
                                  hukum
                                                                                                                    terkait dengan    daerah tentunya
                                                                                            Peningkatan            peningkatan       disesuaikan dengan
                                                                                             kerjasama dengan       integritas dan    kemampuan keuangan
                                                                                             aparat keamanan        kemampuan         daerah dan
                                                                                             dalam teknik           aparat penegak    kewenangan yang
                                                                                             pencegahan             hukum di daerah   dimiliki oleh daerah.
                                                                                                                    sudah sejalan     Namun demikian,



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                                                                 50
           Universitas Tanjungpura 


                                                                                                     kejahatan.            dan mendukung       dalam upaya
                                                                                                                           program yang        membangun aparatur
                                                                                                   Kerjasama              termuat di dalam    penegak hukum yang
                                                                                                    pengembangan           RPJMN.              profesional dan punya
                                                                                                    kemampuan                                  integritas terhadap
                                                                                                    aparat polisi                              aparat pusat seperti
                                                                                                    pamong praja                               jaksa dan Polisi, maka
                                                                                                    dengan TNI/POLRI                           pemerintah daerah
                                                                                                    dan Kejaksaan.                             hanya bersifat
                                                                                                   Peningkatan                                memberikan dukungan.
                                                                                                    kapasitas aparat                           Kedepan, yang harus
                                                                                                    penegak hukum                              dilakukan adalah
                                                                                                    dalam rangka                               perlunya pengaturan
                                                                                                    pelaksanaan                                kewenangan yang jelas
                                                                                                    siskaamswakarsa                            antara pusat dan
                                                                                                    di daerah.                                 pemerintah daerah
                                                                                                                                               terhadap pembinaan
                                                                                                                                               aparat penegak hukum
                                                                                                                                               di daerah
                                    Data Kependudukan;
                                       Penetapan Nomor Induk                                     Penataan                Sejak 2007
                                        Kependudukan (NIK) dan                                    informasi/data          sudah
                                        pengembangan Sistem                                       kependudukan melalui    dipersiapkan
                                        Informasi dan Administrasi                                pengembangan SIAK       SIAK di seluruh
                                                                                                                          Kabupaten/ Kota,
                                        Kependudukan (SIAK)
                                                                                                                          tahun 2008
                                        dengan aplikasi pertama                                                           sudah dimulai
                                        pada kartu tanda penduduk                                                         pendataan
                                        selambat-lambatnya pada                                                           penduduk melalui
                                        2011.                                                                             SIAK

    2.   PRIORITAS         2.
         PENDIDIKAN
                                       Peningkatan                  -       Penuntasan program   Penyediaan sarana       Ada program         - Wajar Pendidikan
                                        Angka                                Wajib Belajar        dan prasarana           daerah yang           Dasar Sembilan
                                         PartisipasiMurni (APM)              Pendidikan Dasar     pendidikan yang         mendukung             Tahun merupakan
                                         pendidikan dasar                    Sembilan Tahun       berkualitas disertai    sepenuhnya            program nasional
                                                                                                  dengan penyediaan       prioritas/program     dalam pembangunan
                                       APM pendidikan setingkat
                                                                         -   Peningkatan Mutu     pendidik dan tenaga     nasional              pendidikan dalam
                                         SMP                                 Pendidik dan         kependidikan secara                           mengurangi angka
                                       Angka Partisipasi Kasar              Tenaga               lebih merata, bermutu                         buta huruf hingga ke



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                                                                          51
          Universitas Tanjungpura 


                                  (APK) pendidikan                    Kependidikan       dan tepat lokasi                                tingkat yang paling
                                  setingkat                                                                                              rendah.
                                  SMPemantapan/rasionalis                                Memanfaatkan dana                             -      Pada umumnya
                                                                                         BOS secara efektif                              program pembangunan
                                  asi
                                                                                         dan efisien (tepat                              pendidikan di daerah
                                   implementasi BOS,                                     sasaran)                                        merujuk pada
                                 Penurunan harga buku                                                                                   pembangunan
                                  standar di tingkat sekolah                                                                             pendidikan nasional
                                  dasar dan menengah                                                                                     yang dituangkan dalam
                                  sebesar 30-50%                                                                                         RPJMN
                                  selambat- lambatnya 2012
                                  dan
                                 Penyediaan sambungan
                                  internet bercontent
                                  pendidikan ke sekolah tingkat
                                  menengah selambat-
                                  lambatnya 2012 dan terus
                                  diperluas ke tingkat sekolah
                                  dasar
                               Akses Pendidikan Tinggi;
                                 Peningkatan APK                 Penguatan Perguruan    -Peningkatan Kualitas   Prioritas Daerah      - Program ini merupakan
                                  pendidikan tinggi               Tinggi                 Dosen (S-2 dan S-3)     yang tidak ada di       upaya
                                                                                         -Peningkatan            priorittas nasional     mengopersionalkan
                                                                                         Kerjasama Riset                                 visi Gubernur dan Waki
                                                                                         Peningkatan jumlah                              Gubernur 2008-2013
                                                                                         lulusan D-4/S-1                                 yaitu Terwujudnya
                                                                                         meenjadi guru                                   Masyarakat Kalbar
                                                                                                                                         yang beriman, sehat,
                                                                                                                                         cerdas,aman,
                                                                                                                                         berbudaya dan
                                                                                                                                         sejahtera.
                               Metodologi;
                                  Penerapan metodologi
                               pendidikan yang tidak lagi
                               berupa pengajaran demi
                               kelulusan ujian (teaching to the
                               test),
                               Pengelolaan;
                                 Pemberdayaan peran kepala        Manajemen Pelayanan    Pengembangan           Ada program            Perlunya partisipasi
                                  sekolah sebagai manajer          Pendidikan             manajemen              daerah yang            masyarakat dalam



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                                                                       52
          Universitas Tanjungpura 


                                     sistem pendidikan yang                                     pendidikan secara        yang mendukung       penyelenggaraan
                                     unggul,                                                    terpadu dan holistic     sepenuhnya           pendidikan,
                                                                                                                         prioritas/program    pembiayaan dan
                                                                                                Pengembangan             nasional.            pengelolaan
                                    Revitalisasi peran pengawas
                                                                                                teknologi informasi                           pembangunan
                                     sekolah sebagai entitas                                                                                  pendidikan di semua
                                                                                                dan komunikasi
                                     quality assurance,                                         pendidikan, termasuk                          jenjang pendidikan.
                                                                                                pengembangan TV
                                    Mendorong aktivasi peran                                   pendidikan daerah
                                     Komite Sekolah untuk
                                     menjamin keterlibatan                                      Peningkatan
                                     pemangku kepentingan                                       efektivitas peran dan
                                     dalam proses pembelajaran,                                 funjgsi Dewan
                                                                                                pendidikan dan
                                     dan Dewan Pendidikan di
                                                                                                Komite
                                     tingkat Kabupaten                                          Sekolah/Madrasah
                                Kurikulum;
                                     Penataan ulang kurikulum      Peningkatan      kualitas   Pengembangan              Ada program         Seiring dengan tuntutan
                                     sekolah                       lulusan SMU dan SMK         kurikulum     nasional    daerah yang         persaingan pada pasar
                                                                                               dan local, bahan ajar     yang mendukung      global,      dibutuhkan
                                                                                               dan       model-model     sepenuhnya          tenaga    kerja      yang
                                                                                               pembelajaran     yang     prioritas/program   berdaya saing tinggi
                                                                                               mengacu pd standard       nasional.
                                                                                               nasional          dan
                                                                                               internasional
                                Kualitas;
                                     Peningkatan kualitas guru,    Peningkatan        Mutu     Peningkatan kualitas      Ada program         Peningkatan         mutu
                                      pengelolaan dan layanan      Pendidik dan     Tenaga     layanan        pendidik   daerah yang         pendidik dan tenaga
                                     sekolah                       Kependidikan                melalui      pendidikan   yang mendukung      kependidikan merupakan
                                                                                               lanjutan,                 sepenuhnya          salah satu factor penting
                                                                                               pelatihan/magang,         prioritas/program   untuk      menghasilkan
                                                                                               sertifikasi dan system    nasional.           lulusan yang berkualitas
                                                                                               renumerasi        yang                        tinggi, cerdas, kreatif,
                                                                                               pantas dan memadai                            inovatif dan berahlak
                                                                                                                                             mulia.
    3   PRIORITAS          3:
        KESEHATAN
                                    Kesehatan Masyarakat;
                                    Pelaksanaan Program            Peningkatan jangkauan       Pengadaan,                Ada program         Program pembangunan
                                     Kesehatan Preventif            dan mutu kesehatan          peningkatan dan           daerah yang         kesehatan yang



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                                                                          53
          Universitas Tanjungpura 


                                   Terpadu                      masyarakat disertai             perbaikan sarana        mendukung           dilaksanakan di daerah
                                                                dengan pelayanan                dan prasarana           sepenuhnya          merujuk pada program
                                                                kesehatan gratis (bebas         puskesmas dan           prioritas/progra    nasional yang
                                                                pungutan) di puskesmas          jaringannya,            m nasional.         dituangkan dalam
                                                                dan jaringannya,                peningkatan mutu                            RPJMN
                                                                khususnya bagi                  layanan rumah sakit,
                                                                penduduk miskin dan             peningkatan cakupan
                                                                penambahan dokter               imunisasi dan
                                                                umum di seluruh                 peningkatan
                                                                kabupaten/kota                  komunikasi, informasi
                                                                                                dan edukasi
                                                                                                pencegahan dan
                                                                                                pemberantasan
                                  KB;
                                  Peningkatan kualitas dan     Penguatan kelembagaan           Meningkatkan            Prioritas daerah    Program Keluarga
                                   jangkauan layanan KB         Keluarga Kecil                  Ketahanan dan           yang tidak ada      Berencana belum
                                   melalui 23.500 klinik        Berkualitas                     pemberdayaan            di prioritas        menjadi perhatian
                                                                                                Keluarga                nasional.           serius pemda kab/kota.
                                   pemerintah dan
                                                                                                Pembinaan peran
                                   swasta selama 2010-
                                                                                                serta masyarakat
                                   2014;                                                        dalam pelayanan
                                                                                                KB/KR yang mandiri
                                  Obat:
                                  Pemberlakuan Daftar Obat     -   Pengadaan obat dan       Meningkatkan               Ada program         Dalam rangka menuju
                                   Esensial Nasional sebagai        Perbekalan               ketersediaan obat          daerah yang         “Kalbar Sehat”
                                   dasar pengadaan obat di          kesehatan                dan pemerataan             mendukung           dibutuhkan layanan
                                   seluruh Indonesia dan        -   Pengawasan Obat          pendistribusiannya         sepenuhnya          kesehatan yang murah
                                   pembatasan harga obat            dan Makanan              Meningkatkan               prioritas/progra    dan berkualitas antara
                                                                                             pengawasan mutu,           m nasional.         lain melalui penyediaan
                                   generik bermerek pada
                                                                                             khasiat, dan                                   obat generik bermerek
                                   2010;                                                     keamanan produk                                dan aman dikonsumsi.
                                                                                             obat (terapetik)
                                  Asuransi Kesehatan           -   Akses kesehatan         - Pemberian                 Ada program        Dalam rangka menuju
                                   Nasional:                        perorangan                 Jamkesmas,               daerah yang        “Kalbar Sehat”, akses
                                                                -   Pelayanan                  Asuransi                 mendukung          layanan kesehatan
                                                                    kesehatan                  Kesehatan Daerah,        sepenuhnya         ditingkatkan bagi
                                                                    masyarakat miskin,                                  prioritas/progra   masyarakat miskin,
                                                                    perbatasan, terpencil   -    Pelayanan              m nasional.        terpencil, perbatasan,
                                                                    dan kepulauan                kesehatan bagi                            dan kepulauan.
                                                                                                 penduduk miskin di
                                                                                                 kelas III RSUD



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                                                                        54
          Universitas Tanjungpura 



                                                                                             -    Persebaran tenaga
                                                                                                  kesehatan ke
                                                                                                  daerah-daerah
                                                                                                  miskin, terpencil,
                                                                                                  perbatasan dan
                                                                                                  kepulauan
                                   Penerapan Asuransi           -   Akses kesehatan         -    Pemberian             Ada program        Dalam rangka menuju
                                    Kesehatan Nasional untuk         perorangan                   Jamkesmas,            daerah yang        “Kalbar Sehat”, akses
                                    seluruh keluarga miskin      -   Pelayanan                    Asuransi              mendukung          layanan kesehatan
                                    dengan cakupan 100%              kesehatan                    Kesehatan Daerah,     sepenuhnya         ditingkatkan bagi
                                    pada 2011 dan diperluas          masyarakat miskin,                                 prioritas/progra   masyarakat miskin,
                                    secara    bertahap   untuk       perbatasan, terpencil   -    Pelayanan             m nasional.        terpencil, perbatasan,
                                                                     dan kepulauan                kesehatan bagi                           dan kepulauan.
                                    keluarga Indonesia lainnya
                                                                                                  penduduk miskin di
                                    antara 2012-2014
                                                                                                  kelas III RSUD

    4   PRIORITAS 4:
        PENANGGULANGAN
        KEMISKINAN
                                  Bantuan Sosial Terpadu:
                                   Integrasi program            Pemenuhan ketahanan             Bantuan Pangan        Ada program          Program
                                    perlindungan sosial          pangan, peningkatan             untuk kelompok        daerah yang          penanggulangan
                                    berbasis keluarga yang       pelayanan kesehatan,            miskin yang rentan    mendukung            kemiskinan di berbagai
                                    mencakup program             peningkatan taraf               goncangan ekonomi ,   sepenuhnya           daerah dapat
                                                                 pendidikan dan                  Peningkatan           prioritas/program    disesuaikain dengan
                                    Bantuan Langsung Tunai       pengembangan                                          nasional             kondisi geografis
                                                                                                 perluasan cakupan
                                                                 perumahan masyarakat            layanan kesehatan                          daerah
                                   Bantuan pangan, jaminan      miskin                          masyarakat miskin
                                    sosial bidang kesehatan,                                     dan terpencil,
                                    beasiswa bagi anak                                           Fasilitasi bantuan
                                    keluarga berpendapatan                                       biaya dan perluasan
                                                                                                 cakupan pemberian
                                    rendah, Pendidikan Anak
                                                                                                 bea siswa dan
                                    Usia Dini (PAUD), dan                                        pembebasan beban
                                    Parenting Education mulai                                    biaya pendidikan
                                    2010 dan program keluarga                                    dalam bentuk
                                    harapan diperluas menjadi                                    apapun,
                                    program nasional mulai                                       Memfasilitasi
                                    2011—2012;                                                   pembangunan rumah
                                                                                                 sederhana dan layak



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                                                                        55
           Universitas Tanjungpura 


                                                                                      huni serta sehat.

                                  PNPM Mandiri:
                                   Penambahan anggaran          Percepatan           Penambahan                 Ada Program         PNPM menjadi
                                    PNPM Mandiri                 Pembangunan          anggaran dari Pemda        PNPM di             pengungkit dalam
                                                                 Kecamatan dan Desa   dan kerjasama              seluruh             pemberdayaan
                                                                 Tertinggal           dengan perusahaan          Kabupaten/Kota      masyarakat di
                                                                                      melalui CSR                                    kecamatan dan
                                                                                                                                     desa/kelurahan
                                  Kredit Usaha Rakyat (KUR):
                                   Pelaksanaan
                                    penyempurnaan
                                    mekanisme penyaluran
                                    KUR mulai 2010 dan
                                    perluasan cakupan KUR
                                    mulai 2011;
                                Tim Penanggulangan
                                Kemiskinan:
                                 Revitalisasi Komite Nasional   Percepatan           Pembangunan                Ada program         Telah terbentuk wadah
                                  Penanggulangan                 pembangunan          infrastruktur dasar,       daerah yang         Tim Penanggulangan
                                  Kemiskinan di bawah            kecamatan dan desa   sarana dan                 mendukung           Kemiskikan di berbagai
                                                                 tertinggal           prasarana ekonomi,         prioritas/progra    daerah Kab/Kota di
                                  koordinasi Wakil Presiden
                                                                                      social di kecamatan        m nasional          bawah koordinasi wakil
                                                                                      dan desa tertinggal                            bupati/walikota.
    5   PRIORITAS 5 :
        PROGRAM AKSI
        DIBIDANG PANGAN
                                  Lahan, Pengembangan
                                  Kawasan dan Tata Ruang
                                  Pertanian:
                                   Penataan regulasi untuk
                                    menjamin kepastian hukum
                                                                                                                 Tidak ada          Potensi lahan di
                                                                                                                                     Provinsi Kalimantan
                                                                                                                  program
                                    atas lahan pertanian,                                                         daerah yang        Barat masih luas, dan
                                                                                                                  mendukung          konversi lahan
                                                                                                                  prioritas/progra   pertanian ke
                                                                                                                  m nasional.        penggunaan lain masih
                                                                                                                                     cukup rendah, sehingga
                                                                                                                                     program penataan
                                                                                                                                     regulasi untuk



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                                                                56
          Universitas Tanjungpura 


                                                                                                                                 menjamin kepastian
                                                                                                                                 hukum atas lahan
                                                                                                                                 pertanian belum
                                 Pengembangan areal                                                                             menjadi program
                                                                 Peningkatan Ketahanan a. Program                  Ada program
                                  pertanian baru seluas 2 juta                                                                   prioritas
                                                                 Pangan Pengembangan      Peningkatan              daerah yang
                                  hektar, penertiban serta       Agribisnis               Ketahanan Pangan                       Masih luasnya lahan
                                                                                                                   mendukung
                                  optimalisasi penggunaan                                 dengan     kegiatan      sepenuhnya    pertanian yang belum
                                  lahan terlantar;                                        pokok:                   prioritas/    dikembangkan dan
                                                                                                                   program       kurang produktif
                                                                                                                   nasional.     menyebabkan program
                                                                                           a) Meningkatkan
                                                                                                                                 dan kegiatan yang
                                                                                              luas tanam.
                                                                                                                                 berkaitan dengan hal
                                                                                           b) Meningkatkan
                                                                                                                                 tersebut masih menjadi
                                                                                              mutu
                                                                                                                                 prioritas pembangunan
                                                                                              intensifikasi.
                                                                                                                                 di bidang pertanian.

                                                                                           c) Memfasilitasi
                                                                                              dan membuat
                                                                                              regulasi untuk
                                                                                              mengembangkan
                                                                                              irigasi, rawa, dan
                                                                                              pengairan
                                                                                              lainnya.

                                                                                           c) Memfasilitasi dan
                                                                                              membuat
                                                                                              regulasi untuk
                                                                                              mengembangkan
                                                                                              lahan dan
                                                                                              rehabilitasi
                                                                                              lahan.
                                                                                           d) Mengembangka
                                                                                               n kawasan
                                                                                               varitas.
                                                                                           e) Meningkatkan
                                                                                               upaya
                                                                                               perlindungan
                                                                                               tanaman.
                                                                                           f) Menyediakan
                                                                                               dan
                                                                                               memfasilitasi
                                                                                               sarana produksi.



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                                                            57
          Universitas Tanjungpura 


                                                                           g) Menyediakan
                                                                              dan
                                                                              memfasilitasi
                                                                              pengembangan
                                                                              alat mesin
                                                                              pertanian
                                                                              dengan
                                                                              dukungan
                                                                              pengembangan
                                                                              alsintan centre.
                                                                           h) Mengembangka
                                                                              n Kawasan
                                                                              Usaha Agribisnis
                                                                              Terpadu.

                                                                           Pengembangan
                                                                              Agribinis,
                                                                              dengan
                                                                              kegiatan
                                                                              pokok:

                                                                           a) Pengembangan
                                                                              kawasan sinergi,
                                                                              yang
                                                                              memadukan
                                                                              ketersediaan
                                                                              sarana        dan
                                                                              prasarana,
                                                                              lahan, tanaman,
                                                                              ternak,     akses
                                                                              pasar         dan
                                                                              informasi dalam
                                                                              suatu kawasan.
                                                                           b) Peningkatan
                                                                              kapasitas
                                                                              produksi melalui
                                                                              ekstensifikasi,
                                                                              optimalisasi
                                                                              lahan
                                                                              konservasi dan
                                                                              reklamasi lahan



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                          58
          Universitas Tanjungpura 


                                                                                          serta
                                                                                          peningkatan
                                                                                      c) Peningkatan
                                                                                          nilai       tambah
                                                                                          produk pertanian
                                                                                          melalui       pasca
                                                                                          panen,
                                                                                          peningkatan
                                                                                          mutu,
                                                                                          pengolahan hasil
                                                                                          dan pemasaran.
                                                                                      d) Pengembangan
                                                                                          infrastruktur
                                                                                          pertanian       dan
                                                                                          perdesaan.
                                                                                      e) Pengembangan
                                                                                          rekayasa
                                                                                          teknologi
                                                                                          spesifik      lokasi
                                                                                          yang dinamis
                                                                                      f) Memfasilitasi
                                                                                          dan
                                                                                          meningkatkan
                                                                                          penyediaan
                                                                                          informasi pasar
                                                                                          dan        layanan
                                                                                          promosi pasar.
                                                                                    Memfasilitasi dan
                                                                                       membuat regulasi
                                                                                       untuk
                                                                                       mengembangkan
                                                                                       lahan dan
                                                                                       rehabilitasi lahan.
                                  Infrastruktur:                   Infrastruktur
                                   Pembangunan dan
                                    pemeliharaan sarana
                                                                                       Pengembangan
                                                                                                                 Ada program
                                                                                                                 daerah yang
                                                                                                                                     Pembangunan
                                                                                                                                     Infrastruktur dasar dalam
                                                                                        kawasan sinergi,
                                    transportasi dan angkutan,                                                   mendukung           mendukung revitalisasi
                                                                                        yang memadukan
                                                                                                                 sepenuhnya          bidang pertanian pangan
                                    pengairan, jaringan listrik,                        ketersediaan
                                                                                                                 prioritas/program   dan hortikultura.
                                    serta teknologi komunikasi                          sarana dan
                                                                                                                 nasional
                                    dan sistem informasi                                prasarana, lahan,
                                                                                        tanaman, ternak,



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                                                                  59
          Universitas Tanjungpura 


                                    nasional yang melayani                     akses pasar dan
                                    daerah-daerah sentra                       informasi dalam
                                    produksi pertanian demi                    suatu kawasan
                                    peningkatan kuantitas dan                 Pembangunan dan
                                    kualitas produksi serta                    pengembangan
                                    kemampuan                                  akses jalan pada
                                    pemasarannya;                              kawasan ekonomi
                                                                               produktif
                                                                               khususnya wilayah
                                                                               pedalaman,
                                                                               perbatasan, pesisir,
                                                                               dan kepulauan




                                  Penelitian dan
                                  Pengembangan:
                                   Peningkatan upaya
                                    penelitian dan
                                    pengembangan bidang
                                    pertanian yang mampu
                                    menciptakan benih unggul
                                    dan hasil peneilitian lainnya
                                    menuju kualitas dan
                                    produktivitas hasil pertanian
                                    nasional yang tinggi;
                                  Investasi, Pembiayaan, dan
                                  Subsidi:
                                   Dorongan untuk investasi
                                    pangan, pertanian, dan
                                    industri perdesaan
                                    berbasis produk lokal oleh
                                    pelaku usaha dan
                                    pemerintah, penyediaan
                                    pembiayaan yang
                                    terjangkau.
                                  Pangan dan Gizi:



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                              60
          Universitas Tanjungpura 


                                     Peningkatan kualitas      Peningkatan produktivitas
                                                               dan kualitas pangan
                                                                                            a) Peningkatan
                                                                                               koordinasi
                                                                                                                          Ada program       Program keanekaraman
                                                                                                                                             pangan merupakan
                                     gizi dan                                                                             daerah      yang
                                     keanekaragaman                                            pembinaan pola                                salah satu prioritas di
                                                                                                                          mendukung
                                                                                               konsumsi dan                                  bidang pertanian,
                                     pangan melalui                                                                       sepenuhnya
                                                                                               percepatan                                    mengingat masih
                                     peningkatan pola                                                                     prioritas/progra
                                                                                               diversifikasi                                 adanya beberapa kasus
                                     pangan harapan;                                                                      m nasional.
                                                                                               pangan berbasis                               gizi buruk yang terjadi
                                                                                               sumberdaya,                                   di masyarakat.
                                                                                               kelembagaan dan                               Terjadinya kasus gizi
                                                                                               budaya lokal                                  buruk ini dapat terjadi
                                                                                                                                             karena rendahnya
                                                                                           b) Peningkatan
                                                                                                                                             kualitas gizi maupun
                                                                                             koordinasi
                                                                                                                                             masih rendahnya
                                                                                             pemantapan
                                                                                                                                             pemanfaatan pangan
                                                                                             ketersediaan
                                                                                                                                             alternatif yang
                                                                                             pangan.
                                                                                                                                             berlimpah di Kalimantan
                                                                                           c) Pengembangan                                   Barat.
                                                                                              cadangan pangan
                                                                                              pemerintah dan
                                                                                              masyarakat.
                                                                                           d) Peningkatan
                                                                                              koordinasi
                                                                                              kelancaran distribusi
                                                                                              dan akses pangan
                                                                                              masyarakat.
                                                                                           e) Peningkatan
                                                                                              koordinasi
                                                                                              pembinaan
                                                                                              pengawasan mutu
                                                                                              dan keamanan
                                                                                              pangan.
                                                                                           f) Peningkatan
                                                                                              kemandirian pangan
                                                                                              masyarakat
                                                                                              khususnya
                                                                                              masyarakat miskin.
                                                                                           g) Peningkatan dan
                                                                                              pengembangan
                                                                                              sistem




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                                                                        61
          Universitas Tanjungpura 


                                                                                        kewaspadaan dini
                                                                                        ketahanan pangan.
                                                                                      h) Peningkatan
                                                                                         koordinasi dalam
                                                                                         pencegahan dan
                                                                                         penanggulangan
                                                                                         masalah pangan.



                                  Adaptasi Perubahan Iklim:
                                     Pengambilan langkah-
                                      langkah kongkrit terkait
                                      adaptasi dan antisipasi
                                      sistem pangan dan pertanian
                                      terhadap perubahan iklim.
    6   PRIORITAS 6 :
        INFRASTRUKTUR
                                  Tanah dan tata ruang:             Penataan dan
                                                                    Pemanfaat Ruang
                                      Konsolidasi kebijakan                           Pengelolaan tata       Ada program        Program di RPJMD
                                       penanganan dan                                  ruang secara           daerah yang        provinsi menekankan
                                       pemanfaatan tanah                               terpadu                mendukung          perencanaan terpadu
                                                                                                              sepenuhnya         untuk pemanfaatan
                                       untuk kepentingan
                                                                                                              prioritas/progra   ruang dan kawasan
                                       umum secara                                                            m nasional         dengan pengendalian
                                       menyeluruh di bawah                                                                       terhadap rencana tata
                                       satu atap dan                                                                             ruang dan pemanfaatan
                                       pengelolaan tata ruang                                                                    tanah secah terpadu
                                       secara terpadu;                                                                           dan
                                  Perhubungan:                      Perhubungan:
                                       Pembangunan jaringan                           Pembangunan           Ada program        Pembangunan
                                       prasarana dan                                    jaringan              daerah yang        perhubungan
                                       penyediaan sarana                                prasarana dan         mendukung          diprioritaskan untuk
                                                                                        penyediaan sarana     sepenuhnya         meningkatkan efesiensi
                                       transportasi antarmoda
                                                                                        transportasi          prioritas/progra   dan efektifitas sistem
                                       dan antarpulau yang                                                    m nasional         jaringan prasarana
                                                                                        antarmoda dan
                                       terintegrasi sesuai                                                                       transportasi dengan
                                                                                        antarpulau yang
                                       dengan Sistem                                    terintegrasi sesuai                      sinkronisasi cetak biru



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                                                            62
          Universitas Tanjungpura 


                                      Transportasi Nasional                                      dengan Sistem                           nasional di bidang
                                      dan Cetak Biru                                             Transportasi                            pembangunan
                                      Transportasi Multimoda                                     Nasional dan Cetak                      perhubungan
                                      dan penurunan tingkat                                      Biru Transportasi
                                                                                                 Multimoda dan
                                      kecelakaan transportasi
                                                                                                 penurunan tingkat
                                      sehingga pada 2014 lebih                                   kecelakaan
                                      kecil dari 50% keadaan                                     transportasi.
                                      saat ini;
                                Pengendalian banjir:               Pengendalian banjir:
                                     Penyelesaian                                            Penyelesaian           Ada program        Probabilitas banjir
                                      pembangunan                                              pembangunan            daerah yang        diantisipasi dengan
                                      prasarana                                                prasarana              mendukung          pengeluran alur sungai
                                      pengendalian banjir                                      pengendalian           sepenuhnya         dan infrastruktur abrasi
                                                                                               banjir                 prioritas/progra   pantai
                                                                                                                      m nasional
                                Transportasi perkotaan:
                                      Perbaikan sistem dan                                                           Tidak ada
                                      jaringan transportasi di 4                                                      program daerah
                                      kota besar (Jakarta,                                                            yang
                                                                                                                      mendukung
                                      Bandung, Surabaya,
                                                                                                                      prioritas/progra
                                      Medan)                                                                          m nasional
                                                                       Infrastruktur Jalan   Pembangunan jalan        Prioritas daerah   Pembangunan jalan
                                                                       Paralel Perbatasan    paralel perbatasan       yang tidak ada     paralel, memiliki fungsi
                                                                                                                      di prioritas       ganda diantaranya
                                                                                                                      nasional           meningkatkan
                                                                                                                                         pengamanan
                                                                                                                                         perbatasan dan
                                                                                                                                         membuka isolasi
                                                                                                                                         kawasan pedalaman
                                                                                                                                         perbatasan serta
                                                                                                                                         meningkatkan
                                                                                                                                         perekonomian.
    7   PRIORITAS 7:
        IKLIM INVESTASI
        DAN IKLIM USAHA
                               Kepastian hukum:
                                                                      Meningkatkan             Meningkatkan         Ada program        RPJMD Kalbar sudah
                                   Reformasi regulasi secara          kapasitas                 sistem pelayanan     daerah yang
                                                                                                                      mendukung
                                                                                                                                         memuat program/
                                                                                                                                         kegiatan berupa
                                    bertahap di tingkat nasional       sumberdaya                publik yang



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                                                                      63
          Universitas Tanjungpura 


                                   dan daerah                          aparatur, manajemen         berkualitas.       sepenuhnya          memperpendek jalur
                                                                       pemerintahan dan                               prioritas/program   birokrasi dalam proses
                                                                       pelayanan publik.                              nasional            perijinan, dan
                                                                                                                                          membangun sistem
                                                                                                                                          perizinan satu atap.
                               Kebijakan ketenagakerjaan:
                                                                      Meningkatkan derajat       Pembangunan        Ada program         RPJMD Kalbar sudah
                                  Sinkronisasi kebijakan              kesejahteraan              ketenagakerjaan     daerah yang
                                                                                                                      mendukung
                                                                                                                                          memuat program/
                                                                                                                                          kegiatan perluasan,
                                   ketenagakerjaan dan iklim           masyarakat.                dan transmigrasi.
                                   usaha dalam rangka                                                                 sepenuhnya          pengembangan dan
                                   memperluas penciptaan                                                              prioritas/program   peningkatan
                                   lapangan kerja                                                                     nasional            kesempatan kerja.



    8   PRIORITAS 8 :
        ENERGI
                                  Energi alternatif:               Pengembagan
                                                                   ketenagalistrikan
                                   Peningkatan pemanfaatan                                   Mengembangkan            Ada program         Pemanfaat energi
                                    energi terbarukan termasuk                                upaya penelitian dan     daerah yang         terbarukan khususnya
                                    energi alternatif geothermal                              pengembangan             mendukung           untuk tenaga listrik
                                    sehingga mencapai 2.000                                   teknologi                sepenuhnya          sebagai alternatif dari
                                                                                                                       prioritas/progra    ketergantungan
                                    MW pada 2012 dan 5.000                                    ketenagalistrikan
                                                                                                                       m nasional          terhadap BBM.
                                    MW pada 2014                                              secara sinergis dan
                                                                                              terpadu dengan
                                                                                              semakin melibatkan
                                                                                              para pelaku usaha,
                                                                                              dunia pendidikan,
                                                                                              badan-badan
                                                                                              penelitian untuk
                                                                                              mengembangkan
                                                                                              penguasaan aplikasi
                                                                                              dan teknologi serta
                                                                                              bisnis
                                                                                              ketenagalistrikan
                                                                                              termasuk
                                                                                              pengembangan energi
                                                                                              terbarukan untuk



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                                                                        64
          Universitas Tanjungpura 


                                                                           pembangkit tenaga
                                                                           listrik guna
                                                                           mendukung nilai
                                                                           tambah kegiatan
                                                                           produktif dan
                                                                           memberikan efek
                                                                           ganda bagi
                                                                           peningkatan
                                                                           pertumbuhan ekonomi
                                                                           daerah



                                 Hasil ikutan dan turunan
                                  minyak bumi/gas:
                                 Revitalisasi industri                                           Tidak ada          Tidak ada industri
                                                                                                                      minyak/ gas bumi di
                                  pengolah hasil                                                   program
                                  ikutan/turunan minyak bumi                                       daerah yang        provinsi Kalimantan
                                  dan gas sebagai bahan                                            mendukung          Barat.
                                  baku industri tekstil, pupuk                                     prioritas/progra
                                                                                                   m nasional.
                                  dan industri hilir lainnya;

                                 Konversi menuju
                                  penggunaan gas:
                                                                                                  Tidak ada
                                                                                                   program
                                                                                                   daerah yang
                                                                                                   mendukung
                                                                                                   prioritas/progra
                                                                                                   m nasional.

                                 Perluasan program                                               Tidak ada
                                  konversi minyak tanah ke                                         program
                                  gas sehingga mencakup 42                                         daerah yang
                                  juta Kepala Keluarga pada                                        mendukung
                                  2010;                                                            prioritas/progra
                                                                                                   m nasional.

                                 Penggunaan gas alam
                                  sebagai bahan bakar
                                                                                                  Tidak ada
                                                                                                   program



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                                                65
           Universitas Tanjungpura 


                                  angkutan umum perkotaan                                                    daerah yang
                                  di Palembang, Surabaya,                                                    mendukung
                                  dan Denpasar.                                                              prioritas/progra
                                                                                                             m nasional.

    9   PRIORITAS 9 :
        LINGKUNGAN
        HIDUP DAN
        PENGELOLAAN
        BENCANA
                                Perubahan iklim:
                               Peningkatan keberdayaan
                                pengelolaan lahan gambut,
                                                                                                            Tidak ada          Di Provinsi Kalimantan
                                                                                                                                Barat pengelolaan
                                                                                                             program
                                                                                                             daerah yang        gambut telah dilakukan
                                                                                                             mendukung          secara tradisional dan
                                                                                                             prioritas/progra   tingkat kerusakannya
                                                                                                             m nasional.        relatif belum begitu
                                                                                                                                besar. Disamping itu
                                                                                                                                dengan adanya regulasi
                                                                                                                                tentang pembatasan
                                                                                                                                pembukaan lahan
                                                                                                                                gambut untuk
                                                                                                                                perkebunan
                                                                                                                                menyebabkan laju
                                                                                                                                degradasi lahan gambut
                                                                                                                                dapat dikurangi
                               Peningkatan hasil rehabilitasi                                             Tidak ada
                                seluas 500,000 ha per                                                      program daerah
                                tahun,                                                                     yang mendukung
                                                                                                           prioritas/program
                                                                                                           nasional
                                Penekanan laju
                                  deforestasi secara
                                  sungguh-sungguh
                                Pengendalian Kerusakan
                                Lingkungan:
                                    Penurunan beban
                                    pencemaran lingkungan
                                                                    Pengendalian     1) Pengujian emisi    Ada program
                                                                     Pencemaran dan      kendaraan           daerah yang
                                    melalui pengawasan               Perusakan           bermotor.           mendukung
                                    ketaatan pengendalian                                                    sepenuhnya



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                                                          66
          Universitas Tanjungpura 


                                     pencemaran air limbah dan    Lingkungan Hidup,        2) Pengujian emisi           prioritas/progra
                                     emisi di 680 kegiatan        adapun kegiatan             udara akibat              m nasional.
                                     industri dan jasa            pokok yang akan             aktivitas industri.
                                                                  dilaksanakan meliputi:
                                     pada 2010 dan terus                                   3) Pemantauan
                                     berlanjut                    Peningkatan                 kualitas
                                                                  Pengendalian Polusi         lingkungan.
                                                                                           4) Program Kali
                                                                                              Bersih.
                                                                                           5) Penilaian Peringkat
                                                                                              Kinerja
                                                                                              Perusahaan.
                                                                                           6) Pengelolaan
                                                                                              sampah terpadu.
                                                                                           7) Pengelolaan Kota
                                                                                              Bersih dan Teduh.
                                                                                           8) Peningkatan peran
                                                                                              serta usaha kecil
                                                                                              dalam pengelolaan
                                                                                              lingkungan.
                                                                                           9) Pengkajian dampak
                                                                                              lingkungan.
                                                                                           10) Pengembangan
                                                                                              sistem pengelolaan
                                                                                              konservasi sumber
                                                                                              daya air dan
                                                                                              pengendalian
                                                                                              kerusakan sumber-
                                                                                              sumber air.




                                Sistem Peringatan Dini:
                                    Penjaminan
                                     berjalannya
                                                                                                                        Tidak ada         Wilayah Provinsi
                                                                                                                                           Kalimantan Barat
                                                                                                                        program
                                     fungsi Sistem                                                                                         merupakan wilayah
                                                                                                                        daerah yang
                                                                                                                                           yang relatif aman dari



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                                                                       67
          Universitas Tanjungpura 


                                      Peringatan Dini                                                                 mendukung          gangguan gempa baik
                                      Tsunami (TEWS) dan                                                              prioritas/progra   vulkanik maupun
                                      Sistem Peringatan Dini                                                          m nasional.        tektonik
                                      Cuaca (MEWS) mulai
                                      2010
                                      dan seterusnya, serta
                                      Sistem
                                      Peringatan Dini Iklim
                                      (CEWS) pada 2013;
                                   Penanggulangan bencana:
                                     Peningkatan kemampuan                                                         Ada program
                                                                Peningkatan partisipasi
                                      penanggulangan bencana                                                        daerah yang
                                                                masyarakat dan dunia
                                                                                                                    mendukung
                                                                usaha dalam
                                                                                                                    sepenuhnya
                                                                perlindungan sumber
                                                                                                                    prioritas/program
                                                                daya alam.
                                                                                                                    nasional




    10   PRIORITAS 10 :
         DAERAH
         TERDEPEN,
         TERLUAR ,
         TERTINGGAL
         DAN PASCA
         KONFLIK
                                   Kebijakan:                   Kebijakan
                                     Pelaksanaan kebijakan     Memaksimalkan                Pembangunan dan         Ada program
                                      khusus dalam bidang       pencapaian hasil realisasi   pengembangan akses      daerah yang
                                      infrastruktur dan         program dalam agenda         jalan pada kawasan      mendukung
                                                                pengurangan                  ekonomi produktif       sepenuhnya
                                      pendukung kesejahteraan
                                                                                                                     prioritas/progra
                                      lainnya                   ketimpangan wilayah,         khususnya wilayah
                                                                                                                     m nasional
                                                                program pengembangan         pedalaman,
                                                                perbatasan, program          perbatasan, pesisir,
                                                                pengembangan daerah          dan kepulauan yang
                                                                terpencil dan pulau-pulau    meliputi ruas jalan




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                                                                  68
          Universitas Tanjungpura 


                                                                 kecil
                                                                                  Penyediaan dan
                                                                                  Pengelolaan air Baku
                                                                                  di wilayah pedalaman,
                                                                                  pesisir, perbatasan
                                                                                  dan kepulauan

                                                                                  Pembangunan
                                                                                  infrastruktur
                                                                                  pedesaan/daerah
                                                                                  terisolir

                                Keutuhan wilayah:
                                    Penyelesaian pemetaan                                                Tidak ada
                                     wilayah perbatasan RI                                                program daerah
                                     dengan Malaysia,                                                     yang mendukung
                                                                                                          prioritas/program
                                     Papua Nugini, Timor
                                                                                                          nasional
                                     Leste, dan Filipina
                                   pada 2010;
                                Daerah tertinggal:
                                    Pengentasan paling lambat
                                     2014.
    11   PRIORITAS 11 :
         KEBUDAYAAN,
         KREATIFITAS, DAN
         INOVASI
         TEKNOLOGI
                                Perawatan:
                                    Penetapan dan
                                     pembentukan
                                                                 Kepariwisataan    Pengelolaan
                                                                                   kekayaan budaya
                                                                                                           Ada program
                                                                                                            daerah yang
                                     pengelolaan     terpadu                                                mendukung
                                     untuk pengelolaan cagar                                                sepenuhnya
                                     budaya,                                                                prioritas/progra
                                                                                                            m nasional.

                                    Revitalisasi museum dan                                               Ada program

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                                       69
          Universitas Tanjungpura 


                                      perpustakaan di                                                        daerah yang
                                      seluruh Indonesia                                                      mendukung
                                      ditargetkan sebelum                                                    sepenuhnya
                                                                                                             prioritas/progra
                                      Oktober 2011;
                                                                                                             m nasional.

                                Sarana:
                                     Penyediaan sarana yang
                                      memadai bagi
                                                                                                            Ada program
                                                                                                             daerah yang
                                      pengembangan,                                                          mendukung
                                      pendalaman dan                                                         sepenuhnya
                                      pagelaran seni budaya                                                  prioritas/progra
                                      di kota besar dan ibu kota                                             m nasional.
                                      abupaten selambat-
                                      lambatnya Oktober 2012;
                                Kebijakan:
                                  Peningkatan perhatian dan
                                    kesertaan pemerintah
                                                                                                            Ada program
                                                                                                           daerah yang
                                    dalam program-program                                                  mendukung
                                    seni budaya yang                                                       sepenuhnya
                                    diinisiasi oleh masyarakat                                             prioritas/program
                                    dan mendorong                                                          nasional.
                                    berkembangnya apresiasi
                                    terhadap kemajemukan
                                    budaya;
                                Inovasi teknologi:
                                     Peningkatan keunggulan       Pembangunan budaya   Pengelolaan
                                      komparatif                                        keragaman budaya
                                      menjadi
                                      keunggulan
                                      kompetitif yang
                                      mencakup pengelolaan
                                      sumber daya maritim
                                      menuju ketahanan
                                      energi, pangan, dan
                                      antisipasi perubahan




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                                                        70
          Universitas Tanjungpura 


                                     iklim; dan
                                     pengembangan
                                     penguasaan teknologi
                                     dan kreativitas pemuda.




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010   71
          Universitas Tanjungpura 



3. 3. Rekomendasi

a. Rekomendasi Terhadap RPJMD Provinsi

       Bidang Ekonomi

              1. Untuk mendorong kegiatan investasi, selain diperlukan pengembangan
                  inovasi daerah melalui regulasi yang mampu menumbuhkan membuka
                  peluang usaha dan investasi juga diperlukan peraturan daerah tentang
                  penanaman modal. Melalui Perda tersebut kemungkinan terjadinya
                  tumpang tindih kewenangan dapat diminimalkan.

              2. Untuk memperluas penciptaan lapangan kerja di daerah, sektor usaha
                  produktif perlu ditumbuhkan dengan keterrlibatan aktif pemerintah daerah
                  dalam memfasilitasi      kemitraan maupun dukungan pembiayaan dari
                  perbankan.

       Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan

              1. Perlu menentukan indikator secara kuantitatif tentang program di bidang
                  pertanian

              2. Perlu dibuat regulasi tentang pengembangan perkebunan besar sawit.

              3. Untuk      percepatan      peningkatan      produktivitas     pertanian    perlu
                  memprioritaskan     program/kegiatan      pembukaan        lahan   baru   untuk
                  tanaman pangan dan perkebunan rakyat.

              4. Perlu dibuat program prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan

              5. Perlu ditambahkankan program peningkatan kemampuan
                  penanggulangan bencana

b. Rekomendasi Terhadap RPMJN

       Bidang Ekonomi dan Investasi

              1. Perlu dipertegas kembali tentang kewenangan dalam perizinan investasi
                  antar pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam lingkup kegiatan
                  investasi yang memanfaatkan potensi sumber daya dan unggulan
                  daerah. Sudah sepatutnya pemerintah pusat menyusun kebijakan untuk
                  menciptakan pemerataan investasi antar daerah sehingga tidak terjadi


Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                      72
          Universitas Tanjungpura 



                  penumpukan kegiatan investasi di kawasan atau wilayah-wilayah
                  tertentu.

              2. Prakarsa pemerintah pusat dalam penciptaan lapangan kerja di daerah
                  sangat diharapkan terutama dukungan yang konsisten terhadap
                  pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui skim
                  pembiayaan murah dan bantuan permodalan.

       Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan

              1. Perlu ditambahkan indikator output dan outcome dalam program

              2. Perlu disesuaikan waktu pelaksanaan RPJMN dan RPJMD

              3. Perlu sinkronisasi RPJMN dan RPJMD dalam menentukan masalah dan
                  sasaran dalam bidang pertanian dan lingkungan hidup.




 




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010         73
         Universitas Tanjungpura



                                           BAB IV
                                         KESIMPULAN




4.1. Pelaksanaan RPJMN 2004 – 2009

Ketiga agenda RPJMN 2004 – 2009 yaitu agenda Mewujudkan Indonesia Yang Aman
Dan Damai, Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Adil Dan Demokratis, Dan Agenda
Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat , telah berhasil dilaksanakan dengan baik di Provinsi
Kalimantan Barat.

   Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004—2009 untuk agenda
aman dan damai dari aspek peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan
tindak kriminalitas di Kalimantan Barat (Kalbar) secara umum menunjukkan hasil yang
cukup memuaskan. Kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif tersebut tersebut
juga dapat diukur dengan semakin meningkatnya jumlah dan nilai realisasi investasi di
Kalbar. Walaupun demikian, masih meningkatnya indek kejahatan konvensional dan
transnasional disebabkan beberapa faktor yang menjadi pemicu timbulnya kriminalitas
tersebut, seperti pengangguran, kemiskinan, atau tingginya peluang dan kesempatan
setiap orang untuk melakukan tindakan kriminalitas. Oleh karena itu upaya pencapaian
prioritas peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan tindakan kriminalitas
diarahkan untuk mencapai aspek yaitu: (1) penurunan angka pelanggaran hukum dan
Indeks Kriminalitas; dan (2) peningkatan kemampuan penuntasan atau penyelesaian
kasus kriminalitas tersebut untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat.

   Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis

Agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis tercermin dalam pencapaian
indikator pemberantasan tindak pidana korupsi dan akuntabilitas pelayanan publik, serta
kesetaraan gender. Kerjasama lembaga dan aparat penegak hukum (kepolisian,
kejaksaan, dan pengadilan) telah menunjukkan kinerja yang cukup baik ditandai dengan
peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan berbagai kasus
korupsi di daerah sampai kepada keputusan pengadilan. Prestasi ini harus terus ditunjang
dengan mendorong terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan
pada    prinsip   transparansi     dan   akuntabilitas.   Selain    itu    pembangunan   yang
memperhatikan aspek gender serta upaya pengarusutamaan gender di Kalimantan Barat
telah mengalami kemajuan, dan telah relatif setara dengan hasil yang dicapai di wilayah

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010                  74
         Universitas Tanjungpura



provinsi lainnya di Kalimantan. Kemajuan ini terkait dengan semangat pluralis dan
toleransi yang cukup baik. Demikian pula mulai membudayanya semangat kesetaraan
dalam dunia politik dan sosial ekonomi.

   Agenda mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Agenda mewujudkan          Kesejahteraan Sosial meliputi aspek sumber daya manusia,
pendidikan, kesehatan, ekonomi dan investasi, infrastruktur, pengentasan kemiskinan,
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pembangunan sumber daya manusia, tercermin dalam upaya meningkatkan Indek
Pembangunan Manusia (IPM), pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, serta
penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu juga dilakukan upaya-upaya peningkatan
aktifitas ekonomi baik skala kecil, menengah, dan besar serta peningkatan investasi dan
perdagangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menyangkut
pemanfaatan sumber daya meliputi sumber daya alam hayati dan sumber daya mineral,
pemanfaatan potensi energi, dan pembangunan infrastruktur dasar. Dari hasil evaluasi
menunjukkan indikator seperti IPM, pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan petani,
pembangunan infrastruktur, mengalami peningkatan walaupun masih banyak yang masih
di bawah standar nasional. Secara umum, usaha untuk meningkatkan kesejahteraan
sosial dapat berjalan dengan baik walaupun tidak stabil yang dipengaruhi oleh ekonomi
regional dan pegaruh krisis dan pasar global.

4.2. Relevansi RPJMN 2010-2014 Dengan RPJMD Provinsi

RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008 – 2013 memiliki relevansi yang kuat dengan
RPJMN 2010 – 2014. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan program aksi dan prioritas
program yang termuat dalam RPJMN dengan prioritas program Provinsi. Hanya sebagian
kecil saja dari prioritas program nasional yang tidak ada pada RPJMD terutama yang
terkait dengan program di bawah kewenangan pusat seperti bidang hukum dan batas
negara, sistem transportasi nasional di luar pulau Kalimantan dan pemekaran wilayah.

Dalam beberapa hal, terdapat perbedaan prioritas antara RPJMN dengan RPJMD. Hal ini
terutama terkait dengan semangat otonomi daerah yang mana daerah memiliki
kewenangan dalam menentukan program prioritas sesuai dengan nilai strategis dan
ekonomis, manfaat dan dampak bagi kesejahteraan masyarakat yang berada di Wilayah
Provinsi Kalimantan Barat.




Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010               75

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:6926
posted:12/13/2010
language:Malay
pages:79