Docstoc

Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah - Download Now PDF

Document Sample
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah - Download Now PDF Powered By Docstoc
					                                                         dadang-solihin.blogspot.com   2




                          Materi
•   Perencanaan P b
    P           Pembangunan D Daerahh
•   Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
    Daerah
•   Kegagalan Perencanaan
•   Sistem Perencanaan yang Berhasil dan
    Ideal




                       dadang-solihin.blogspot.com   3   dadang-solihin.blogspot.com   4
         Proses Perencanaan                                                       Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
                Pendekatan Politik:                                                                NASIONAL                                       DAERAH
                Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana                      Dokumen             Penetapan                Dokumen                Penetapan
                pembangunan hasil proses politik (public choice theory of           R       P b
                                                                                    Rencana Pembangunan             UU          Rencana Pembangunan
                                                                                                                                R       P b                       Perda
                                                                                                                                                                  P d
                planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.         Jangka Panjang Nasional                     Jangka Panjang Daerah
                                                                                                              (Ps. 13 Ayat 1)                                (Ps. 13 Ayat 2)
                                                                                    (RPJP-Nasional)                             (RPJP-Daerah)
                Proses Teknokratik:
                                                                                    Rencana Pembangunan          Per Pres       Rencana Pembangunan          Peraturan KDH
                Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh                Jangka Menengah           (Ps. 19 Ayat 1)   Jangka Menengah Daerah       (Ps. 19 Ayat 3)
                lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional                    Nasional                                    (RPJM-Daerah)
                bertugas untuk itu.                                                 (RPJM-Nasional)

                Partisipatif:                                                       Renstra K    t i
                                                                                    R t Kementerian /           Peraturan
                                                                                                                P t             R t Satuan Kerja
                                                                                                                                Renstra S t   K j               Peraturan
                                                                                                                                                                P t
                                                                                    Lembaga (Renstra KL)       Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renstra    Pimpinan SKPD
                Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,                                          (Ps. 19 Ayat 2)   SKPD)                         (Ps. 19 Ayat 4)
                antara lain melalui Musrenbang.
                                                                                    Rencana Kerja                Per Pres       Rencana Kerja Pemerintah     Peraturan KDH
                                                                                    Pemerintah (RKP)          (Ps. 26 Ayat 1)   Daerah (RKPD)                (Ps. 26 Ayat 2)
                Proses top-down dan bottom-up:
                                                                                    Rencana Kerja               Peraturan       Rencana Kerja Satuan Kerja      Peraturan
                Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.                          Kementerian / Lembaga      Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renja      Pimpinan SKPD
                                                                                    (Renja KL)                (Ps. 21 Ayat 1)   SKPD)                        ( Ps. 21 Ayat 3)
                          dadang-solihin.blogspot.com                         5                                  dadang-solihin.blogspot.com                                    6




 Syarat Dokumen Perencanaan                                                                      y
                                                                                                Syarat Perencanaan
          S.M.A.R.T
          SMART
                                                                                  Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Specific:
1 Specific:       Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan           1 T j an akhir yang dikehendaki
                                                                                  1. Tujuan       ang dikehendaki.
                  jelas;
                                                                                  2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
   Measurable:
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur                    mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
               baik bagi indikator kuantitif maupun k lit tif
               b ik b i i dik t k      titif        kualitatif;
                                                                                  3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
   Achievable:
3. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
               kapasitas dan sumber daya yang ada;                                4. Masalah-masalah yang dihadapi.
4. Relevant:
   Relevant:      Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target              5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
                  output dalam rangka mencapai target outcome yang                   pengalokasiannya.
                  ditetapkan; serta antara target outcome dalam                   6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
                  rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
                                                                                  7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
        Bond:
5. Time Bond:     Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.
                                                                                  8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
                                                                                     pelaksanaannya.
                                                                                     pelaksanaannya
                          dadang-solihin.blogspot.com                         7                                  dadang-solihin.blogspot.com                                    8
       g
    Fungsi/Manfaat Perencanaan
•   Sebagai penuntun arah
•   Minimalisasi ketidakpastian
•   Minimalisasi inefisiensi
    sumberdayay
•   Penetapan standar dan
    pengawasan kualitas




                            dadang-solihin.blogspot.com                       9                           dadang-solihin.blogspot.com            10




        Apa Itu Pembangunan?
         p            g                                                                                       How?
Pembangunan adalah:                             Tujuan Pembangunan:                1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 proses perubahan ke                1.   Peningkatan standar hidup (levels             antar daerah
  arah kondisi yang lebih                 of living) setiap orang, baik                 antar sub daerah
                                          pendapatannya, tingkat konsumsi
  baik
                                          pangan, sandang, papan, pelayanan
                                                                                        antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan)
                                                                                                                                keadilan).
 melalui upaya yang                      kesehatan, pendidikan, dll.              2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
  dilakukan secara                   2.   Penciptaan berbagai kondisi yang         3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
  terencana.
  terencana                                       ki k tumbuhnya rasa
                                          memungkinkan t      b h
                                                                                   4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
                                          percaya diri (self-esteem) setiap
                                          orang.                                   5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
                                     3
                                     3.   Peningkatan kebebasan                       agar bermanfaat bagi g
                                                                                       g                                   g     generasi masa
                                                                                                         g generasi sekarang dan g
                                          (freedom/democracy) setiap orang.           datang (berkelanjutan).
                                                                  Todaro, 2000


                            dadang-solihin.blogspot.com                       11                          dadang-solihin.blogspot.com            12
     Tantangan dalam Pembangunan Daerah                                                         PEMBANGUNAN DAERAH                            PEMBANGUNAN DI DAERAH

                                                                       • Mengurangi
                              Sarana dan
                            Prasarana yang                               ketimpangan
                             memadai dan                               • Memberdayakan              p y
                                                                                                  Upaya terencana untuk
                              berkualitas                                masyarakat                                                           Upaya untuk memberdayakan
                                                                                                  meningkatkan kapasitas
                                                                       • Mengentaskan                                                         masyarakat di seluruh daerah
                                                                                                   Pemerintahan Daerah
                                                                         kemiskinan.
                                                                       • Menambah lapangan
                                                                         kerja.                    Sehingga tercipta suatu                        Sehingga tercipta suatu
                                                Dunia usaha yg         • Menjaga kelestarian     kemampuan yang andal dan                    lingkungan yang memungkinkan
                                                   kondusif              SDA                        profesional dalam:                              masyarakat untuk:
                              Pemanfaatan
                           sumber daya secara
                               berkualitas
                Koordinasi yang                                                                 Memberikan pelayanan kepada                 Menikmati kualitas kehidupan
               semakin baik antar                                                                                                                        baik, maju,
                                                                                                                                              yang lebih baik maju dan
                 stakeholders                                                                    masyarakat,
                                                                                                                                              tenteram,
                                                                                                Mengelola sumber daya                       Peningkatan harkat, martabat,
                                                                                                 ekonomi daerah.                                         diri.
                                                                                                                                              dan harga diri
Peningkatan kapasitas
        SDM
                                    dadang-solihin.blogspot.com                          13                                dadang-solihin.blogspot.com                      14




                                                                                                             Pergeseran Paradigma:
                        PEMBANGUNAN DAERAH                                                                From Government to Governance
                             Dilaksanakan Melalui:

    Penguatan Otonomi                   Pengelolaan
                                                                  Good Governance
         Daerah                         Sumberdaya

                        Keseimbangan Peran Tiga Pilar

       Pemerintahan                      Dunia Usaha                 Masyarakat
                                                                                                           Government                                    Governance
       Menjalankan dan                                                                            Memberikan hak ekslusif bagi           Persoalan-persoalan publik
    menciptakan lingkungan      Mewujudkan penciptaan             Penciptaan interaksi                                     hal-hal
                                                                                                   negara untuk mengatur hal hal           adalah urusan bersama
    politik dan hukum yang        lapangan kerja dan              sosial, ekonomi dan              publik,                                 pemerintah, civil society dan
     kondusif bagi unsur-            pendapatan.                         politik.                 Aktor di luarnya hanya dapat            dunia usaha sebagai tiga aktor
           unsur lain.                                                                             disertakan sejauh negara
                                                                                                                 j      g                  utama.
                                                                                                   mengijinkannya.
                                    dadang-solihin.blogspot.com                          15                                dadang-solihin.blogspot.com                      16
                Pelaku Pembangunan:
                P di
                Paradigma Governance
                          G                                                                    Model Governance
   Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
                       transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
    yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb                                      Sektor Swasta      Sektor Publik        Sektor Ketiga
                                     Tenaga Kerja
                    Kontrol                            Kontrol                           Tingkat        Perusahaan        Organisasi               LSM
                                                                                      Supranasional
                                                                                        p              transnasional   Antar Pemerintah       Internasional


         Dunia Usaha 
                                    Pemerintah                    Masyarakat               g
                                                                                        Tingkat                                                 Ormas/LSM
           Swasta                                                                                      Perusahaan
                                                                                        Nasional        Nasional         GOVERNANCE              Nasional

                        Nilai                       Redistibusi
                  Pertumbuhan                   Melalui Pelayanan
                                                Melalui Pelayanan
                                                                                         Tingkat        Perusahaan         Pemerintah           LSM Lokal
                                        Pasar                                          Subnasional         Lokal             Lokal

           sendi sendi          dipenuhi,
    Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi maka Governance akan                                                                    (Kamarack and Nye Jr., 2002)
    Good.
                                dadang-solihin.blogspot.com                      17                           dadang-solihin.blogspot.com                        18




Pelaku Pembangunan: Stakeholders                                                                                 Troika

                           STATE                         CITIZENS
                          Executive                      organized into:
                          Judiciary             Community-based organizations
                         Legislature            Non governmental
                                                Non-governmental organizations
                                                   Professional Associations
                        Public service
                                                       Religious groups
                           Military                    Women’s groups
                            Police                           Media

                                         BUSINESS
                                Small / medium / large enterprises
                                   Multinational Corporations
                                       Financial institutions
                                          Stock exchange


                                dadang-solihin.blogspot.com                      19                           dadang-solihin.blogspot.com                        20
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
  Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
                               y                                         Perumusan Visi Daerah
                                                                                                Stakeholders

  Masyarakat,
  Bangsa dan
  Bangsa,
    Negara                                      Masyarakat
                                                                               PEMDA
                                                             VISI
                                       Pemerintah

Good Governance            Dunia Usaha
                           D i U h




                  dadang-solihin.blogspot.com                       21         dadang-solihin.blogspot.com     22




  Perumusan Visi Daerah
                                   Stakeholders




                  PEMDA




                  dadang-solihin.blogspot.com                       23         dadang-solihin.blogspot.com     24
                                                              1/4                Kegagalan Perencanaan                                     2/4
              Kegagalan Perencanaan
                                                                       Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
                                                                        seharusnya.
 Penyusunan perencanaan
      y
  tidak tepat, mungkin karena:                                             kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan
                                                                            dengan pelaksanaannya.
     informasinya kurang
         g p
      lengkap,                                                             aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
     metodologinya belum                                                  masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
      dikuasai,                                                             tidak mendukungnya.
     perencanaannya tidak
      realistis sehingga tidak
      mungkin pernah bisa
      terlaksana
     pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
      pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.


                          dadang-solihin.blogspot.com            25                           dadang-solihin.blogspot.com                  26




                                                              3/4                                                                          4/4
              Kegagalan Perencanaan                                              Kegagalan Perencanaan
   Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai           Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
    dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat                     k hid           i        i       li k il k li
                                                                          kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
    mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

       Misalnya, orientasi                                                Perencanaan di sini tidak memberikan
        semata-mata pada                                                    kesempatan berkembangnya prakarsa
        pertumbuhan yang                                                    individu dan pengembangan kapasitas
        menyebabkan makin                                                   serta potensi masyarakat secara penuh.
        melebarnya k
           l b      kesenjangan.
                           j                                               Sistem ini bertentangan dengan hukum
       Dengan demikian, yang                                               penawaran dan permintaan karena
        keliru bukan semata-mata                                            pemerintah mengatur semuanya.
        perencanaannya, t t i
                          tetapi                                           Perencanaan seperti inilah yang disebut
        falsafah atau konsep di                                             sebagai sistem perencanaan terpusat
        balik perencanaan itu.                                              (centrally planned system).


                          dadang-solihin.blogspot.com            27                           dadang-solihin.blogspot.com                  28
                         y g
      Sistem Perencanaan yang Berhasil                                      Perencanaan yang Ideal
•   Sistem perencanaan yang                                •   Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
    mendorong berkembangnya                                                                             prosesnya.
                                                               dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya
    mekanisme pasar dan peran                              •   Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
    serta masyarakat.                                          pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
•   Dalam sistem ini perencanaan                                 d
                                                               adanya k     j
                                                                       kemajuan t                dalam k
                                                                                 terus-menerus d l           j ht      dan
                                                                                                        kesejahteraan, d
    dilakukan dengan menentukan                                jangan sampai terjadi kemunduran.
    sasaran-sasaran secara garis                           •   Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
    besar.                                                       l k             tidak dapat h
                                                               pelaksanaannya tid k d                dilihat dari t i i (atau
                                                                                             t hanya dilih t d i satu sisi ( t
•   Pelaku utamanya adalah                                     sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
    masyarakat dan usaha swasta.                               keutuhan konsep secara keseluruhan.
                                                           •   M       d     i t
                                                               Mengandung sistem yang d
                                                                                      dapat b k b
                                                                                          t berkembang ( learning and
                                                                                                       (a l   i     d
                                                               adaptive system).
                                                           •   Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

                        dadang-solihin.blogspot.com   29                             dadang-solihin.blogspot.com                          30




                                                                                    Nama                    : Dadang Solihin
                                                                                    Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
                                                                                    Pekerjaan               : Direktur Evaluasi Kinerja
                                                                                                              Pembangunan Daerah
                                                                                                              Bappenas
                                                                                    Alamat Kantor           : Jl. Taman Suropati No. 2
                                                                                                              Jakarta
                                                                                                              J k t 10310
                   Terima Kasih                                                     Telp/Fak Kantor         : (021) 392 6248
                                                                                    HP                      : 0812 932 2202
                                                                                    Email                   : dadangsol@yahoo.com


                                                                                    Websites                :
                                                                                     http://dadang-solihin.blogspot.com
                                                                                     www.flickr.com/photos/dadangsolihin
                                                                                     www slideshare net/dadangsolihin
                                                                                      www.slideshare.net/dadangsolihin
                                                                                     www.docstoc.com/profile/DadangSolihin
                        dadang-solihin.blogspot.com   31                             dadang-solihin.blogspot.com                          32

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:182
posted:12/13/2010
language:Indonesian
pages:8
Description: Capacity Building DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Hotel Cemerlang-Bandung, 27 November 2010