Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah - Download Now PDF
Description
Capacity Building DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Hotel Cemerlang-Bandung, 27 November 2010
Shared by: DadangSolihin
Categories
Tags
-
Stats
- views:
- 182
- posted:
- 12/12/2010
- language:
- Indonesian
- pages:
- 8
Document Sample


dadang-solihin.blogspot.com 2
Materi
• Perencanaan P b
P Pembangunan D Daerahh
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
Daerah
• Kegagalan Perencanaan
• Sistem Perencanaan yang Berhasil dan
Ideal
dadang-solihin.blogspot.com 3 dadang-solihin.blogspot.com 4
Proses Perencanaan Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
Pendekatan Politik: NASIONAL DAERAH
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of R P b
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan
R P b Perda
P d
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Jangka Panjang Nasional Jangka Panjang Daerah
(Ps. 13 Ayat 1) (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Proses Teknokratik:
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh Jangka Menengah (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional Nasional (RPJM-Daerah)
bertugas untuk itu. (RPJM-Nasional)
Partisipatif: Renstra K t i
R t Kementerian / Peraturan
P t R t Satuan Kerja
Renstra S t K j Peraturan
P t
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, (Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
antara lain melalui Musrenbang.
Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Proses top-down dan bottom-up:
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)
dadang-solihin.blogspot.com 5 dadang-solihin.blogspot.com 6
Syarat Dokumen Perencanaan y
Syarat Perencanaan
S.M.A.R.T
SMART
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Specific:
1 Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan 1 T j an akhir yang dikehendaki
1. Tujuan ang dikehendaki.
jelas;
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
Measurable:
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
baik bagi indikator kuantitif maupun k lit tif
b ik b i i dik t k titif kualitatif;
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
Achievable:
3. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
kapasitas dan sumber daya yang ada; 4. Masalah-masalah yang dihadapi.
4. Relevant:
Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
output dalam rangka mencapai target outcome yang pengalokasiannya.
ditetapkan; serta antara target outcome dalam 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
Bond:
5. Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
pelaksanaannya
dadang-solihin.blogspot.com 7 dadang-solihin.blogspot.com 8
g
Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdayay
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
dadang-solihin.blogspot.com 9 dadang-solihin.blogspot.com 10
Apa Itu Pembangunan?
p g How?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan: 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels antar daerah
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik antar sub daerah
pendapatannya, tingkat konsumsi
baik
pangan, sandang, papan, pelayanan
antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan)
keadilan).
melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll. 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
terencana.
terencana ki k tumbuhnya rasa
memungkinkan t b h
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
percaya diri (self-esteem) setiap
orang. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
3
3. Peningkatan kebebasan agar bermanfaat bagi g
g g generasi masa
g generasi sekarang dan g
(freedom/democracy) setiap orang. datang (berkelanjutan).
Todaro, 2000
dadang-solihin.blogspot.com 11 dadang-solihin.blogspot.com 12
Tantangan dalam Pembangunan Daerah PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan p y
Upaya terencana untuk
berkualitas masyarakat Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
• Mengentaskan masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja. Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
kondusif SDA profesional dalam: masyarakat untuk:
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Koordinasi yang Memberikan pelayanan kepada Menikmati kualitas kehidupan
semakin baik antar baik, maju,
yang lebih baik maju dan
stakeholders masyarakat,
tenteram,
Mengelola sumber daya Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. diri.
dan harga diri
Peningkatan kapasitas
SDM
dadang-solihin.blogspot.com 13 dadang-solihin.blogspot.com 14
Pergeseran Paradigma:
PEMBANGUNAN DAERAH From Government to Governance
Dilaksanakan Melalui:
Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Government Governance
Menjalankan dan Memberikan hak ekslusif bagi Persoalan-persoalan publik
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi hal-hal
negara untuk mengatur hal hal adalah urusan bersama
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan publik, pemerintah, civil society dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik. Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
unsur lain. disertakan sejauh negara
j g utama.
mengijinkannya.
dadang-solihin.blogspot.com 15 dadang-solihin.blogspot.com 16
Pelaku Pembangunan:
P di
Paradigma Governance
G Model Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional
p transnasional Antar Pemerintah Internasional
Dunia Usaha
Pemerintah Masyarakat g
Tingkat Ormas/LSM
Swasta Perusahaan
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional
Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Melalui Pelayanan
Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Pasar Subnasional Lokal Lokal
sendi sendi dipenuhi,
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi maka Governance akan (Kamarack and Nye Jr., 2002)
Good.
dadang-solihin.blogspot.com 17 dadang-solihin.blogspot.com 18
Pelaku Pembangunan: Stakeholders Troika
STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary Community-based organizations
Legislature Non governmental
Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media
BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
dadang-solihin.blogspot.com 19 dadang-solihin.blogspot.com 20
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
y Perumusan Visi Daerah
Stakeholders
Masyarakat,
Bangsa dan
Bangsa,
Negara Masyarakat
PEMDA
VISI
Pemerintah
Good Governance Dunia Usaha
D i U h
dadang-solihin.blogspot.com 21 dadang-solihin.blogspot.com 22
Perumusan Visi Daerah
Stakeholders
PEMDA
dadang-solihin.blogspot.com 23 dadang-solihin.blogspot.com 24
1/4 Kegagalan Perencanaan 2/4
Kegagalan Perencanaan
Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
seharusnya.
Penyusunan perencanaan
y
tidak tepat, mungkin karena: kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan
dengan pelaksanaannya.
informasinya kurang
g p
lengkap, aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
metodologinya belum masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
dikuasai, tidak mendukungnya.
perencanaannya tidak
realistis sehingga tidak
mungkin pernah bisa
terlaksana
pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
dadang-solihin.blogspot.com 25 dadang-solihin.blogspot.com 26
3/4 4/4
Kegagalan Perencanaan Kegagalan Perencanaan
Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat k hid i i li k il k li
kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
Misalnya, orientasi Perencanaan di sini tidak memberikan
semata-mata pada kesempatan berkembangnya prakarsa
pertumbuhan yang individu dan pengembangan kapasitas
menyebabkan makin serta potensi masyarakat secara penuh.
melebarnya k
l b kesenjangan.
j Sistem ini bertentangan dengan hukum
Dengan demikian, yang penawaran dan permintaan karena
keliru bukan semata-mata pemerintah mengatur semuanya.
perencanaannya, t t i
tetapi Perencanaan seperti inilah yang disebut
falsafah atau konsep di sebagai sistem perencanaan terpusat
balik perencanaan itu. (centrally planned system).
dadang-solihin.blogspot.com 27 dadang-solihin.blogspot.com 28
y g
Sistem Perencanaan yang Berhasil Perencanaan yang Ideal
• Sistem perencanaan yang • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
mendorong berkembangnya prosesnya.
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya
mekanisme pasar dan peran • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
serta masyarakat. pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
• Dalam sistem ini perencanaan d
adanya k j
kemajuan t dalam k
terus-menerus d l j ht dan
kesejahteraan, d
dilakukan dengan menentukan jangan sampai terjadi kemunduran.
sasaran-sasaran secara garis • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
besar. l k tidak dapat h
pelaksanaannya tid k d dilihat dari t i i (atau
t hanya dilih t d i satu sisi ( t
• Pelaku utamanya adalah sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
masyarakat dan usaha swasta. keutuhan konsep secara keseluruhan.
• M d i t
Mengandung sistem yang d
dapat b k b
t berkembang ( learning and
(a l i d
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
dadang-solihin.blogspot.com 29 dadang-solihin.blogspot.com 30
Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta
J k t 10310
Terima Kasih Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Websites :
http://dadang-solihin.blogspot.com
www.flickr.com/photos/dadangsolihin
www slideshare net/dadangsolihin
www.slideshare.net/dadangsolihin
www.docstoc.com/profile/DadangSolihin
dadang-solihin.blogspot.com 31 dadang-solihin.blogspot.com 32
Related docs
Other docs by DadangSolihin
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah - Download as PDF - PDF
Views: 1322 | Downloads: 194
Pedoman Pengendalian Internal Pemerintahan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Views: 3120 | Downloads: 357
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan - Download as PDF
Views: 3100 | Downloads: 610
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik
Views: 6172 | Downloads: 422
Get documents about "