SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL by ichsan.amin1

VIEWS: 3,797 PAGES: 39

									               BAB
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL

1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum
   dan peradilan nasional

  1. Mendeskripsikan pengertian hukum
  2. Menentukan macam-macam penggolongan
     Hukum
  3. Mendeskripsikan sumber hukum formal dan
     material
  4. Menjelaskan sistem tata hukum Indonesia
  5. Mendeskripsikan pengertian dan dasar
     hukum lembaga peradilan nasional
                                               1
  Mendeskripsikan
Pengertian Hukum



                    2
PENGERTIAN HUKUM

Sistem
Adalah seperangkat unsur yang saling berkaitan
sehingga membentuk totalitas

HUKUM :

Adalah peraturan atau tata tertib yang mempunyai
sifat memaksa, mengikat dan mengatur hubungan
manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat
dengan tujuan menjamin keadilan dalam pergaulan
hidup bermasyarakat
                                                   3
4. Mochtar Kusumaatmaja :

Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah srta asas-asas
yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat yang
bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-
lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah
itu sebagai kenyataan dalam masyarakat

5. S.M . Amin. SH :

   adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari
   norma-norma dan sanksi-sanksi. Tujuannya adalah
   mengadakan ketertiban dlam pergaulan manusia
   sehinga keamanan dan ketertiban terpelihara
                                                           4
Pengertian hukum menurut beberapa ahli :

1. Aristoteles :
   hukum adalah rangkaian peraturan yang mengikat baik
   rakyat maupun penguasa

2. Hugo the groot ;
   hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang
   menjamin keadilan

3. Samidjo, SH. :
   hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat
   memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau ijin untuk
   berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk
   mengatur tata tertib dalam kehdupan masyarakat.


                                                                  5
Berdasarkan pengertian atau definisi hukum
dapat simpulkan bahwa hukum mengandung
beberapa unsur :

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia
   dalam pergaulan masyarakat
2. Peraturan itu dibuat/dibentuk oleh badan-
   badan resmi (yang berwajib/berwenang)
3. Peraturan bersifat memaksa
4. Adanya sanksi yang tegas atas pelanggaran
   peraturan tersebut
                                               8
Selain itu hukum itu mempunyai ciri-ciri yaitu
sebagai berikut :
1. Adanya perintah dan/atau larangan
2. Perintah dan atau larangan tersebut harus
   ditaati oleh setiap orang.
FUNGSI HUKUM
1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap
   orang dalam masyarakat
2. Menjamin ketertiban, ketentraman,
   kedamaian, keadilan, kemakmuran,
   kebahagian dan ketenangan
3. Menjaga tidak terjadi perbuatn main hakim
   sendiri dalam mayarakat
                                                 9
         Menentukan
Macam-macam penggolongan hukum




                             10
1. Berdasarkan isinya :
Hukum Publik :

Yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara
dengan warga negara yang menyangkut dengan
kepentingan umum

Hukum Privat :

Hukum yang mengatur hubungan antara orang yang
satu dengan orang lain yang menyangkut kepentingan
perseorangan


                                                     11
2. Berdasarkan Bentuknya:
Hukum tertulis :
Hukum yang ditemui dalam bentuk tulisan dan
dicantumkan di dalam berbagai peraturan negara.
Terdiri :
   1. Hukum tertulis yang dikodifkasikan :
      Contoh : KUHP. KUHD, KUHAP
   2. hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan:
      contoh : peraturan hak merek dagang dan
      peraturan tentang kepailitan
Hukum tidak tertulis
Hukum yang masih hidup dan berkembang dalam
masyarakat
Contoh :
Hukum adat dan hukum kebiasaan
                                                   12
3. Berdasarkan tempat berlakunya:

Hukum Nasional :
Hukum yang berlaku di dalam suatu negara
Contoh : hukum Australia
Hukum Internasional :
Hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau
lebih
Contoh : hukum Indonesia dan malaysia
Hukum Asing :
Hukum yang berlaku dalam negara lain
Contoh :
Hukum kewarganegaraan, hukum perang, hukum perdata
internasional

                                                 13
4. Berdasarkan masa berlakunya:

Ius Constitutum :
Hukum yang berlaku saat ini (Hukum Positif)
Ius Constituendum :
Hukum yang diharapkan atau direncanakan berlaku pada
masa yang akan datang (Huk. Yang dicita-citakan)
Contoh : Hukum pidana Nasional yang hingga saat ini
masih disusun
Hukum Universal (H. Asasi, H. alam) :
Hukum yang berlaku tanpa mengenal batas ruang dan
waktu. Berlaku sapanjang masa dimanapun, dan
terhadap siapapun
Contoh :
Piagam PBB tentang HAM, …………………..
                                                    14
5. Berdasarkan cara mempertahankannya:

Hukum materil :
Hukum yang mengatur tentang isi hubungan antar
sesama anggota masyarakat, antara anggota
masyarakat (hukum yang peraturanperaturan yang
berisi perintah dan larangan-larangan)
Contoh
KUHP, KUHPerdata UU No 71 tentang perkawinan
Hukum Formal :
Keseluruhan aturan yang berisi tata cara untuk
menyelesaikan suatu perbuatan yang melanggar
hukum materil
Contoh :
KUHAP, Hukum acara peradilan tata usaha negara dll
                                                     15
6. Berdasarkan sifatnya:
Hukum yang memaksa :

Hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan
bersifat mutlak
Contoh :
Ketentuan pasal 340 KUHP

Hukum yang mengatur (pelengkap) :

Hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak
yang bersangkutan telah membuat sendiri suatu
perjanjian
Contoh :
Ketentuan pasal 1152 KUHperdata
                                                    16
7. Berdasarkan sumbernya:
Hukum undang-undang :
Hukum yang tercantum dalam peraturan perunang-
undangan.
Contoh : UU pemilu
Hukum kebiasaan :
Hukum yang terletak didalam peraturan-peraturan adat
dan kebiasaan .
Contoh hukum adat minangkabau, hukum adat kajang
Hukum traktat :
Hukum yang terletak di dalam perjanjian antarnegara
Contoh :
Hukum batas negara
Hukum jurisprudensi :
Hukum yang terbantuk karena karena keputusan hakim
(putusan pengadilan)
                                                     17
Contoh : KUHP
  Mendeskripsikan
sumber hukum formal
    dan material




                      18
Sumber hukum :

Adalah segala hal yang menimbulkan aturan yang
mempunyai kekuatan memaksa, artinya jika seseorang
melanggar aturan tersebut, orang itu akan dikenakan
sanksi yang tegas dan nyata

Sumber hukum materil :

Adalah keyakinan dan perasaan hukum individu dan
pendapat umum yang menentukan isi atau materi hukum.
Sumber isi atau materi hukum material antara lain dari
nilai agama dan kesusilaan, akal budi (Grotius) serta jiwa
bangsa (F.C. Von Savigni)

Sumber hukum formal :
Adalah perwujudan isi atau materi hukum material yang
menentukan berlakunya hukum itu sendiri.           19
Yang termasuk sumber hukum formal :

1. Undang-undang :
   ada jenis UU yakni undang-undang dalam arti materil
   (setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah
   yang isinya mengikat secara umum bagi semua
   warga negara)
   Dalam arti formal( setiap peraturan yang karena
   bentuknya dapat disebut Undang-undang)
2. Kebiasaan (hukum tidak tertulis)
   yaitu perbuatan yang diulang-ulang terhadap hal
   yang sama dan kemudian diterima serta diakui oleh
   masyarakat



                                                   20
3. Yurisprudensi
   yaitu keputusan hakim terdahulu terhadap suatu
   perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan
   dijadikan pedoman oleh hakim lainnyadalam memtus
   perkara yang serupa.
4. Traktat
   yaitu perjanjian yang dibuat oleh dua negaraatau
   lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang
   menjadi kepentingan negara yang bersangkutan
5. Doktrin
   yaitu pendapat para ahli terkemuka yang dijadikan
   dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan
   penerapannya

                                                  21
        Menjelaskan
Sistem Tata Hukum Indonesia




                              22
Tata Hukum berasal bahasa belanda “ rechtorde” yaitu
susunan hukum, yang artinya memberikan tempat yang
sebenarnya”
Yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan
hukum dalam pergaulan hidup agar ketantuan yang
berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan
untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang
terjadi

Dalam hukum positif di indoensia berlaku tata hukum
sebagai berikut :

1. Hukum tata negara (HTN) :
   adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang
   organisasi untuk mencapai tujuannya dalam
   kemasyarakatan
                                                   23
2. Hukum adminstrasi negara (HAN) :
   ketentuan-ketentuan      yang    mengatur     tentang
   pengelolaan administrasi pemerintahan dalam arti
   luas, yang bertujuan untuk mengetahui cara tingkah
   laku negara dan alat-alat perlengkapan negara
3. Hukum perdata
   adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan
   membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi
   kepentingan     (kebutuhan)nya      atau   mengatur
   kepentingan perseorangan
4. Hukum pidana.
   ketentuan-ketantuan yang mengatur dan membatasi
   tingkah laku manusia yang meniadakan pelanggaran
   kepentingan umum
5. Hukum acara atau hukum formal
   adalah peraturanhukum yang mengatur tentang cara
   bagaimana      mempertahankan peraturan hukum
   materil                                             24
     Mendeskripsikan
Pengertian dan Dasar Hukum
Lembaga Peradilan Nasional




                             25
Landasan dibentuknya peradilan di Indonesia
adalah pasal 24 UUD 1945 :
(1) Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah
    Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman
    menurut undang-undang.(UU No 14 tahun 1985)
(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman
    itu diatur dengan undangundang.
Landasan pelaksanaan lembaga peradilan di Indonesia
adalah UU No 4 tahun 2004 tentang ketentuan pokok-
pokok kekuasaan kehakiman pasal 10 menyebutkan :
1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
    Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada
    dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Badan yang berada dibawah Mahkamah Agung
    meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama,
    Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
                                                    26
Pengertian lembaga peradilan
• lembaga peradilan merupakan
  wahana bagi setiap rakyat yang
  mencari keadilan untuk
  mendapatkan haknya sesuai
  dengan ketentuan hukum yang
  berlaku.

                               27
Dasar Hukum Lembaga Peradilan di
Indonesia dapat dibedakan sebagai
berikut :
1. Peradilan umum ( UU No 2 Tahun 1986 )
2. Peradilan agama ( UU No 7 Tahun 1989 )
3. Peradilan Militer ( UU No 5 Tahun 1950 jo UU No 7
   Tahun 1989 )
4. Peradilan Tata Usaha Negara ( UU No 5 Tahun
   1986)


                                                       29
Kompetensi dasar

Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan


Indikator
1. Menguraikan perangkat lembaga peradilan
2. Menganalisis macam-macam lembaga peradilan
3. Menganalisis peranan lembaga peradilan
4. Menganalisis pelaksanaan lembaga peradilan

                                                 30
       Menguraikan
perangkat lembaga peradilan




                              31
Perangkat/alat kelegkapan lembaga peradilan diberikut
:

1. Hakim.

   hakim adalah pejabat yang melakukan tugas
   kekuasaan kehakiman. Hakim bertugas
   menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
   pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan
   mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi
   landasannya melalui perkara-perkara yang
   dihadapinya sehingga keputusan mencerminkan
   perasaan keadilan bangsa dan rakyat indonesia




                                                    32
2. Jaksa.

   Jaksa atau kejaksaan adalah lembaga pemerintahan
   yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang
   penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan
   undang-undang

3. Polisi (penyidikan)

   Polisi atau kepolisian adalah lembaga negara yang
   berperan sebagai pemelihara kantibmas, penegak
   hukum, pelindung serta pengayom dan pelayan
   masyarakat


                                                  33
        Menganalisis
macam-macam lembaga peradilan




                                34
                            MAHKAMAH
                             AGUNG


                                                   PENGADILAN
    PENGADILAN      PENGADILAN      PENGADILAN
                                                   TINGGI TATA
      TINGGI          TINGGI          TINGGI
                                                      USAHA
    UMUM/SIPIL        AGAMA           MILITER
                                                     NEGARA



    PENGADILAN                                    PENGADILAN
                    PENGADILAN      PENGADILAN
      NEGERI                                       TATAUSAHA
                      AGAMA           MILITER
    UMUM/SIPIL                                       NEGARA


                  UU No 7 Th 1989                UU No th 1986
UU No 2 th 1986                  UU No th 1950

                                                           35
      Menganalisis
peranan lembaga peradilan




                            36
A. Peradilan Umum (UUNo 2 Tahun 1986)
  Pengadilan umum adalah pengadilan yang
  sehari-hari memeriksa dan memutus perkara
  dalam tingkat pertama dari semua perkara
  perdata dan perkara pidana untuk semua
  golongan penduduk (WNA dan WNI)

  Perkara diadili oleh hakim dibantu seorang
  panitra, sekertaris dan juru sita




                                           37
Susunan Peradilan Umum menurut pasal 6 UU
No 2 tahun 1986 sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri
  adalah pengadilan yang sehari-hari memeriksa dan
  memutus perkara tingkat pertama dari semua
  perkara perdata dan perkara pidana. PN
  berkedudukan di kabupaten atau kota
  Fungsi PN adalah memeriksa tentang sah tidaknya
  suatu penangkapan, penahanan, yang diajukann
  tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya kepada
  ketua PN
  wewenang PN memeriksa dan memutus perkara
  pidana dan perkara perdata ditingkat pertama sesuai
  dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
                                                    38
2. Pengadilan Tinggi (pengadilan tingkat banding)
Pengadilan adalah pengadilan tingkat kedua
(banding) yang daerah hukumnya meliputi daerah
tingkat satu/provinsi.
Fungsi PT :
1. Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir
   sengketa wewenang mengadili antara pengadilan
   negari di dalam daerah hukumnya. Memberi
   pimbinaan kepada pengadilan-pengadilan negeri
   didaerah hukumnya
2. Melakukan pengawasan terhadap jalannya
   peradilan di daerah hukumnya dan menjaga
   supaya peradilan itu diselenggarakan dengan
   seksama dan sewajarnya                        39
B.Peradilan Agama
 Pengadilan Agama adalah
 pengadilan yang memeriksa dan
 memutus perkara-perkara antara
 orang islam, berkaitan dengan
 nikah, rujuk, talak/cerai (NTR)
 warisan dan nafkah.


                                   40
C. Peradilan Militer

   Tugas pengadilan militer adalah mengadili hanya
   dalam perkara pidana yang dilakukan oleh :

   1. anggota TNI Dan Polri
   2. Seseorang menurut UU dapat dipersamakan
      dengan TNI dan Polri
   3. Anggota jawatan atau golongan yang dapat
      dipersamakan dangan TNI dan Polri menurut UU
   4. Tidak termasuk 1 sampai 3 tetapi menurut
      menhankam yang ditetapkan persetujuan
      menteri kahakiman harus diadili oleh
      pengadilan militer

                                                     41
D. Peradilan Tata Usaha Negara
  pengadilan tata usaha negara adalah pengadilan
  yang memeriksa memutus dan menyelesaikan
  semua senketa tata usaha negara
  masalah2 yang menjadi jangkauan PTUN sebagai
  berikut :
  1. Bidang sosial yaitu gugatan atau permohonan
      terhadap keputusan administrasi tentang
      penolakan tentang suatu surat izin
  2. Bidang ekonomi yaitu gugatan atau permohonan
      yang berkaitan dengan perpajakan , merek,
      agraria, dsb
  3. bidang HAM gugatan atau permohonan yang
      berkaitan dengan pencabutan hak milik
      seseorang serta penagkapan dan penahanan
      yang tidak sesuai dengan prosedur hukum
                                                 42
  4. Bidang function publique

								
To top