Rekonsiliasi fiskal

Document Sample
Rekonsiliasi fiskal Powered By Docstoc
					Rekonsiliasi Fiskal
  Sumber              Jurnal      Buku                        Neraca                   Laporan Keuangan
 Dokumen                          Besar                       Saldo


                                                             Neraca




PSAK                                                Laporan Laba/Rugi

Praktek akuntansi yang lazim


Rekonsiliasi Fiskal
                                               Penyesuaian Positif
                                               Penyesuaian Negatif



UU Perpajakan
                                                        Laba (Rugi) Fiskal




                               Laba                                            xxx
                               Kompensasi                                    ( xxx )
                               Penghasilan Kena Pajak                          xxx
                               PPh Terutang:                                   xxx
                               (28%)
Pendapatan        Objek Pajak – PPh Final    Bukan
menurut                                      Pendapatan
Akuntansi                                    menurut
                                             Akuntansi
             Objek Pajak – PPh Tidak Final




                   Laba Kena Pajak             PPh




Biaya             Biaya berkaitan dg         Bukan
menurut      Objek Pajak – PPh Tidak Final   Biaya
Akuntansi                                    menurut
                                             Akuntansi
                  Biaya berkaitan dg
                Objek Pajak – PPh Final
             Bukan
             Objek
             Pajak

Pendapatan               PPh FINAL
 Komersial

             OBJEK
  Bukan      PAJAK
Pendapatan
                         PPh UMUM
 Komersial



                       Ada penghitungan
                     kembali di SPT Tahunan
                          OBJEK PAJAK
                            Pasal 4 ayat (1)

Penggantian atau imbalan berkenaan dgn pekerjaan atau jasa yg diterima
atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,
gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dlm bentuk lainnya,
kec. ditentukan lain dlm UU ini

Hadiah dari undian atau pekerjaan/kegiatan dan penghargaan



Laba usaha

Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
1. keuntungan krn pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan
   badan lainnya sbg penggantian saham/penyertaan modal;
2. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya
   krn pengalihan harta kpd pemegang saham, sekutu atau anggota;
3. keuntungan krn likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
   pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
4. keuntungan krn pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau
   sumbangan, kec. yang diberikan kpd keluarga sedarah dlm garis
   keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan
   pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi
   yg ditetapkan oleh Menkeu, sepanjang tidak ada hubungan dengan
   usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yg
   bersangkutan
                           OBJEK PAJAK
                             Pasal 4 ayat (1)



Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya


Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan krn jaminan pengembalian utang

Deviden, dgn nama dan dlm bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi
kpd pemegang polis, dan pembagian SHU koperasi


Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta

Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

Keuntungan krn pembebasan utang,
kecuali sampai dgn jumlah tertentu yg ditetapkan dgn PP



Keuntungan krn selisih kurs mata uang asing
                        OBJEK PAJAK
                          Pasal 4 ayat (1)



selisih lebih karena penilaian kembali aktiva,


premi asuransi,

iuran yg diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yg terdiri
dari WP yg menjalankan usaha / pekerjaan bebas,


  Tambahan kekayaaan netto
  Penghasilan dari usaha berbasis syariah
  Imbalan bunga
  Surplus bank indonesia
   PENGHASILAN TERTENTU
             Pasal 4 ayat (2)




  - Bunga deposito/tabungan
  - Transaksi saham dan sekuritas
    di bursa efek
  - Pengalihan harta berupa tanah
    dan/atau bangunan
  - Penghasilan tertentu lainnya




PENGENAAN PAJAKNYA BERSIFAT FINAL
        DIATUR DENGAN
     PERATURAN PEMERINTAH
              (PP)
          TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
                      Pasal 4 ayat (3)



BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT YG DITERIMA BADAN AMIL
ZAKAT/LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN PENERIMA ZAKAT YG BERHAK


HARTA HIBAHAN DENGAN SYARAT TERTENTU

WARISAN

HARTA TERMASUK SETORAN TUNAI YG DITERIMA OLEH BADAN SEBAGAI
PENGGANTI SAHAM ATAU
PENYERTAAN MODAL

PENGGANTIAN/IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU
KENIKMATAN DARI WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH

PEMBAYARAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA ORANG PRIBADI
SEHUBUNGAN DENGAN ASURANSI KESEHATAN/KECELAKAAN/JIWA/
DWIGUNA DAN BEA SISWA
          TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
                        Pasal 4 ayat (3)


DIVIDEN /BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH
PT SBG WP D.N KOPERASI,BUMN/BUMD, DARI PENYERTAAN MODAL PADA
BADAN YANG DIDIRIKAN/BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN
SYARAT DEVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN
KEPEMILIKAN PADA BADAN YG MEMBERIKAN DEVIDEN PALING RENDAH 25%
DARI JUMLAH MODAL YG DISETOR DAN HRS MEMPUNYAI USAHA AKTIF
DILUAR KEPEMILIKAN SAHAM TSB




IURAN YG DIPEROLEH DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN
OLEH MENKEU DAN PENGHASILAN DANA PENSIUN TSB DARI MODAL YG
DITANAMKAN DLM BIDANG TERTENTU YG DITETAPKAN MENKEU




BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH ANGGOTA DARI BADAN USAHA YG
MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM (CV, Persekutuan, dll)
        TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
                     Pasal 4 ayat (3)



PENGHASILAN YG DITERIMA/DIPEROLEH PERUSAHAAN MODAL VENTURA
BERUPA BAGIAN LABA DARI BADAN PASANGAN USAHA YG DIDIRIKAN DAN
MENJALANKAN USAHA/KEGIATAN DI INDONESIA DGN SYARAT BADAN
PASANGAN USAHA MERUPAKAN PERUSAHAAN KECIL, MENENGAH, ATAU YG
MENJALANKAN KEGIATAN DLM SEKTOR-SEKTOR USAHA YG DITETAPKAN DGN
KEPMENKEU DAN SAHAMNYA TDK DIPERDANGKAN DI BURSA EFEK DI
INDONESIA
                  BIAYA-BIAYA YANG BOLEH
                    DIKURANGKAN DARI
                    PENGHASILAN BRUTO
                          Pasal 6 ayat (1)


   Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
    penghasilan
   Penyusutan dan amortisasi
   Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan
    oleh Menteri Keuangan
   Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan
    digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan,
    menagih, dan memelihara penghasilan;
   Kerugian karena selisih kurs mata uang asing;
   Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di
    Indonesia;
   Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;
   Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih,
   Sumbangan dalam rangka penganggulan bencana
   Sumbangan dalam rangka penelitian
   Biaya pembangunan infrastruktur sosial
   Sumbangan fasilitas pendidikan
   Sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga
              PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK
                       DAPAT DITAGIH



                             SYARAT




1. TELAH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA DALAM LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL;
2. TELAH DISERAHKAN PERKARA PENAGIHANNYA KEPADA PN ATAU BUPLN ATAU
   ADANYA PERJANJIAN TERTULIS MENGENAI PENGHAPUSAN PIUTANG/PEMBEBASAN
   UTANG ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR YBS;
3. TELAH DIPUBLIKASIKAN DALAM PENERBITAN UMUM ATAU KHUSUS; DAN
4. WP HARUS MENYERAHKAN DAFTAR PIUTANG YANG TIDAK DAPAT DITAGIH KEPADA
   DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Yang dimaksud dengan penerbitan umum atau khusus adalah:

a. Penerbitan koran/majalah atau media massa cetak yang lazim
   lainnya yang berskala nasional;
   atau

b. Penerbitan khusus Himpunan Bank-Bank Milik Negara
   (HIMBARA)/persatuan Bank-Bank
   Swasta Nasional (PERBANAS); atau

c. Penerbitan/pengumuman khusus Bank Indonesia.
       PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH
    DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
                      Pasal 9 ayat (1)


PEMBAGIAN LABA DENGAN NAMA DAN DALAM
BENTUK APAPUN

BIAYA YG DIBEBANKAN UTK KEPENTINGAN PRIBADI
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA


PEMBENTUKAN DANA CADANGAN KECUALI
CADANGAN UNTUK JENIS USAHA TERTENTU YANG
DITETAPKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

PREMI ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA,
DWI GUNA, DAN ASURANSI BEA SISWA YG DIBAYAR
OLEH WP ORANG PRIBADI

PENGGANTIAN/ IMBALAN PEKERJAAN/JASA YG
DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN
KENIKMATAN KECUALI
- PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI
- DI DAERAH TERTENTU DAN
- YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG
  DITETAPKAN KEPMENKEU
         PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH
      DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
                        Pasal 9 ayat (1)


JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
ATAU PIHAK YG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

HARTA YG DIHIBAHKAN, BANTUAN / SUMBANGAN,
DAN WARISAN SESUAI PSL 4 AYAT (3) HURUF a DAN b
KECUALI :ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN OLEG WP ORANG PRIBADI
PEMELUK AGAMA ISLAM DAN ATAU WP BADAN D.N YANG DIMIILIKI OLEH PEMELUK
AGAMA ISLAM, KEPADA BADAN AMIL ZAKAT ATAU LEMBAGA AMIL ZAKAT YANG
DIBENTUK/DISAHKAN PEMERINTAH

PAJAK PENGHASILAN

BIAYA YANG DIBEBANKAN/ DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WP ATAU
ORANG YANG MENJADI TANGGUNGAN

GAJI ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA, ATAU
PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA
TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM

SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
         PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH
      DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
                    PP NO.138 TAHUN 2000



BIAYA 3M UNTUK PENGHASILAN YG BUKAN OBJEK PAJAk


BIAYA 3M UNTUK PENGHASILAN YG DIKENAKAN PPh FINAL


BIAYA 3M PENGHASILAN YG PAJAK DIHITUNG DG NORMA


PPh DITANGGUNG PERUSAHAAN


KERUGIAN HARTA / HUTANG YG TIDAK DIMILIKI & DIGUNAKAN UNTUK 3M OBJEK
PAJAK
KOMPENSASI KERUGIAN




 KERUGIAN DAPAT DIKOMPENSASIKAN
      DENGAN PENGHASILAN
  MULAI TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
         BERTURUT-TURUT
   SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) TAHUN
 CONTOH KOMPENSASI
    KERUGIAN DAN
      PENGHASILAN                                    KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
       NETO FISKAL

                                                                                   TH. 2003           TH. 2004
 TA                        TH. 1999     TH. 2000       TH. 2001     TH. 2002
            RUPIAH                                                              (Tahun Pajak ini)   (Tahun Berjalan)
HUN                        (Rupiah)     (Rupiah)       (Rupiah)     (Rupiah)
                                                                                  RUPIAH *)           RUPIAH **)

1995       (20.000.000)            -   20.000.000             -             -              -                   -
1996         (5.000.000)           -    5.000.000             -             -              -                   -
1997         (1.000.000)           -    1.000.000             -             -              -                   -
1998      (100.000.000)            -    4.000.000    10.000.000             -     50.000.000                   -
1999       (20.000.000)            -            -             -             -              -          20.000.000
2000        30.000.000             -            -             -             -              -                   -
2001        10.000.000             -            -             -             -              -                   -
2002         (5.000.000)           -            -             -             -              -           5.000.000
2003        50.000.000             -            -             -             -              -                   -


             JUMLAH :              -   30.000.000    10.000.000             -                   -     25.000.000
Dari tahun 1995 s.d. 1999 tidak ada keuntungan sehingga tidak ada kompensasi.
Tahun 2000 ada keuntungan sehingga kerugian mulai 1995 dapat dikompensasi.
Tahun 2001 ada keuntungan sehingga kerugian mulai 1996 dapat dikompensasi.
Tahun 2003 ada keuntungan sehingga kerugian mulai 1998 dapat dikompensasi.
Sisa kerugian tahun 1998 Rp 36.000.000 di tahun 2004 tidak dapat dikompensasi lagi.
       PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH
           DIBEBANKAN SEKALIGUS
                Pasal 9 ayat (2)

PENGELUARAN UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN
MEMELIHARA PENGHASILAN YANG MEMPUNYAI MASA
       MANFAAT LEBIH DARI SATU TAHUN




    DIBEBANKAN MELALUI PENYUSUTAN ATAU
                AMORTISASI
                      PENYUSUTAN
                            Pasal 11

                    HARTA BERWUJUD


  BANGUNAN             SELAIN BANGUNAN         USAHA TERTENTU




                           METODE SALDO
                             MENURUN
   METODE                                           DITETAPKAN
                          PADA AKHIR MASA
 GARIS LURUS             MANFAATDISUSUTKAN
                                                     MENTERI
                             SEKALIGUS              KEUANGAN


KECUALI :
TANAH YANG BERSTATUS HAK MILIK, HGU DAN HGB DAN HAK PAKAI
                 SAAT MULAI PENYUSUTAN
                               Pasal 11




  PADA BULAN PENGELUARAN                      PADA BULAN HARTA
                                              MULAI DIGUNAKAN/
          KECUALI :                             MENGHASILKAN
        HARTA YG MASIH DLM
                                                     DENGAN
       PROSES PENGERJAAN,
                                                  PERSETUJUAN
PADA BULAN SELESAINYA PENGERJAAN
                                                  DIRJEN PAJAK



              DASAR PENYUSUTAN BAGI WP YG MELAKUKAN
               PENILAIAN KEMBALI AKTIVA SESUAI PASAL 19




                       NILAI SETELAH DILAKUKAN
                       PENILAIAN KEMBALI AKTIVA
          MASA MANFAAT DAN TARIF PENYUSUTAN
                             Pasal 11



 KEL. HARTA      MASA               TARIF PENYUSUTAN
 BERWUJUD       MANFAAT         GARIS LURUS   SALDO MENURUN



  1. BUKAN
     BANGUNAN
- KELOMPOK 1       4   THN       25      %      50 %
- KELOMPOK 2       8   THN      12,5     %      25 %
- KELOMPOK 3      16   THN        6,25   %     12,5 %
- KELOMPOK 4      20   THN        5      %      10 %

2. BANGUNAN
  PERMANEN       20 THN            5     %
 TDK PERMANEN    10 THN            10     %


 PENENTUAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD
 DITETAPKAN DENGAN KMK
    PENGALIHAN HARTA BERWUJUD
                          Pasal 11
             PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA
                 SESUAI PSL 4 Ayat (1) Huruf d
                   ATAU PENARIKAN HARTA
                   KARENA SEBAB LAINNYA


                                                         JUMLAH
    JUMLAH                                            HARGA JUAL
NILAI SISA BUKU                                            ATAU
 DIBEBANKAN                                           PENGGANTIAN
                                                        ASURANSI
   SEBAGAI                                             DIBUKUKAN
   KERUGIAN                                             SEBAGAI
                                                      PENGHASILAN



            PADA TAHUN TERJADINYA PENGALIHAN
                  ATAU PENARIKAN HARTA

             KERUGIAN SEBESAR NILAI SISA BUKU HARTA
                 KARENA PENGGANTIAN ASURANSI
                       YG JUMLAHNYA BARU
                DAPAT DIKETAHUI DI MASA KEMUDIAN


            DIBUKUKAN SBG BEBAN MASA KEMUDIAN
             DENGAN PERSETUJUAN DIRJEN PAJAK
              AMORTISASI
                Pasal 11




  METODE                    METODE
GARIS LURUS                  SALDO
                            MENURUN



                             PADA AKHIR
                            MASA MANFAAT
                            DIAMORTISASI
                              SEKALIGUS
                           (CLOSED ENDED)
                  MASA MANFAAT DAN TARIF AMORTISASI
                                        Pasal 11

KELOMPOK              MASA               TARIF AMORTISASI
HARTA TAK             MANFAAT
                                         GARIS LURUS   SALDO MENURUN
BERWUJUD

- KELOMPOK 1                4    THN    25    %        50 %
- KELOMPOK 2                8    THN    12,5 %         25 %
- KELOMPOK 3                16   THN     6,25 %        12,5 %
- KELOMPOK 4                20   THN     5    %        10 %

                                                              TARIF BERDASARKAN
     1. BIAYA PENDIRIAN                                     KELOMPOK HARTA ATAU
     2. BIAYA PERLUASAN MODAL                               DIBEBANKAN SEKALIGUS
                                                            PADA TAHUN TERJADINYA
                                                                 PENGELUARAN

        PENGELUARAN UNTUK
        MEMPEROLEH HAK                                           METODE SATUAN
        PENAMBANGAN MIGAS                                          PRODUKSI


    1. HAK   PENAMBANGAN SELAIN MIGAS                                 METODE
    2. HAK   PENGUSAHAAN HUTAN                                   SATUAN PRODUKSI
    3. HAK   PENGUSAHAAN SUMBER                                 SETINGGI-TINGGINYA
       DAN   HASIL ALAM LAINNYA                                    20 % SETAHUN


   PENGELUARAN SEBELUM OPERASI KOMERSIL YANG
                                                                TARIF BERDASARKAN
   MASA MANFAAT > 1 TAHUN
                                                                 KELOMPOK HARTA
  Perlakuan Khusus Penyusutan Fiskal

            Aktiva perusahaan yang merupakan
                  fasilitas bagi karyawan


                   Biaya
  Bus             Perolehan          Kelompok 2
Karyawan                   Biaya                        Dibebankan
                     Perawatan dan BBM                  seluruhnya

                    50% Biaya
    Sedan            Perolehan             Kelompok 2
dan sejenisnya             50% Biaya
                       Perawatan dan BBM                Dibebankan

                 50% Biaya
Telepon           Perolehan              Kelompok   1
 Selular                 50% Biaya
                     Pulsa dan Perbaikan                Dibebankan
         Perlakuan Khusus Amortisasi Fiskal

                                   Termasuk
                       Aplikasi   Komputernya             Kelompok 1
                        Umum          Terpisah                 Dibebankan
 Software
 Komputer                                Harga
                       Aplikasi        Perolehan          Kelompok 1
                       Khusus                                   Menambah
                                       Biaya Up-grade
                                                                 NSBF

Biaya untuk
memperoleh        Untuk Pertama kali                    Di kapitalisasi
 TANAH

 Biaya Perpanjangan                                     Diamortisasikan
   HGB, HGU dan                                          selama jangka
Hak Pakai atas TANAH                                     waktu tersebut
Perlakuan PPh atas Bunga Pinjaman


                             Bunga Pinjaman
                                     Dapat
                                   dibebankan

                           Sepanjang berhubungan
                           dengan biaya untuk 3 M
                                 penghasilan
                            (obyek PPh non-final)
                                     Kecuali

          Bunga tersebut dikapitalisasi,
          pada :
          - pembelian saham
          - pembelian tanah (real estate)
          - masa konstruksi
Perlakuan PPh atas Bunga Pinjaman
               Apabila WP juga mempunyai deposito atau tabungan

           Rata-rata Pinjaman                       Rata-rata Pinjaman
                  =<                                         >
            Rata-rata Dep/Tab                       Rata-rata Dep/Tab


            Bunga tidak boleh                       Bunga dibebankan
                                                     atas selisih lebih
              dibebankan                            rata-rata pinjaman

Bunga dapat dibebankan seluruhnya dalam hal :
- dana pinjaman ditempatkan dalam rekening giro
- ketentuan mengharuskan dana pinjaman ditempatkan di dep/tab
- saldo dep/tab dananya berasal dari tambahan modal/sisa laba

  Bunga yg diperkenankan:
  (Rata2 Pinjaman – Rata2 Deposito)
                                                 X Bunga Pinjaman
          Rata2 Pinjaman
 BIAYA ENTERTAINMENT
     SE-27/PJ.22/1986

     Dapat dikurangkan sebagai biaya dengan syarat:
     • Benar-benar dikeluarkan dan ada hubungannya dengan
       kegiatan usaha wajib pajak
     • Dibuatkan daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT
       Tahunan PPh, yang memuat nomor urut, tanggal dan
       jenis entertainment, nama tempat, alamat, jumlah, nama
       relasi, posisi, nama perusahaan, jenis usaha.
                  Jenis                                                Relasi
                             Nama    Alamat
No    Tanggal   Entertain                     Jumlah
                            Tempat   Tempat            Nama   Posisi     Perusahaan   Usaha
                  ment


1.



2.
Penyisihan/Cadangan : BANK
Bagi Bank Umum (lihat KMK No 68/KMK.04/1999), cadangan kerugian :

1%       dari   jumlah   kredit   lancar
5%       dari   jumlah   kredit   dalam perhatian khusus
15%      dari   jumlah   kredit   kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan
50%      dari   jumlah   kredit   diragukan setelah dikurangi nilai agunan
100%     dari   jumlah   kredit   macet setelah dikurangi nilai agunan

Bagi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR (KMK No.204/KMK.04/2000), cadangan
  kerugian :

0,5%     dari   jumlah   kredit lancar
3%       dari   jumlah   kredit kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan
50%      dari   jumlah   kredit diragukan setelah dikurangi nilai agunan
100%     dari   jumlah   nilai kredit macet setelah dikurangi nilai agunan


Nilai agunan yang dikurangkan setinggi-tingginya :
• seluruh nilai agunan yang bersifat lancar.
• agunan lain yang tidak lancar ditetapkan sebesar 75% dari nilai agunan atau
  berdasarkan penilaian perusahaan penilai.
 TARIF PAJAK PENGHASILAN
               Pasal 17

    TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI
        WAJIB PAJAK BADAN DN




          TARIF PAJAK
               28 %




Tahun 2010 menjadi 25%
TARIF PAJAK PENGHASILAN
          Pasal 17 ayat (4)


    UNTUK KEPERLUAN
  PENERAPAN TARIF PAJAK


   JUMLAH PKP DIBULATKAN
      KE BAWAH DALAM
    RIBUAN RUPIAH PENUH



Contoh:
123.456.789  123.456.000
987.654.321  987.654.000
                        PELUNASAN PPh
                     DALAM TAHUN BERJALAN
                      Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3)


   - PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PIHAK LAIN
     (PPh Psl 21,22,23,24)

   - PEMBAYARAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI
     (PPh Pasal 25)



                                                      MERUPAKAN
- DILAKUKAN SETIAP                               ANGSURAN PAJAK YANG
  BULAN, ATAU                                     BOLEH DIKREDITKAN
                                              TERHADAP PPh YANG TERUTANG
- MASA LAIN YANG                                 UNTUK TAHUN PAJAK YBS
                                                        KECUALI
  DITETAPKAN OLEH                            PEMBAYARAN PPh YANG BERSIFAT
  MENTERI                                                FINAL
  KEUANGAN
LANGKAH MENGHITUNG
PAJAK PENGHASILAN PADA AKHIR TAHUN

  IDENTIFIKASI PENGHASILAN

  IDENTIFIKASI BIAYA

  IDENTIFIKASI KERUGIAN TAHUN-TAHUN
  SEBELUMNYA

  IDENTIFIKASI PPh YANG TELAH
  DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN

  IDENTIFIKASI PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
IDENTIFIKASI PENGHASILAN

  PASAL 4 AYAT 1 (PENGHASILAN YANG
  DIKENAKAN PAJAK SECARA UMUM)

  PASAL 4 AYAT 2 (PENGHASILAN YANG
  DIKENAKAN PAJAK SECARA FINAL)

  PASAL 4 AYAT 3 (PENGHASILAN YANG
  BUKAN OBYEK PAJAK)
IDENTIFIKASI BIAYA

 DEDUCTIBLE EXPENSES (PASAL 6 UU PPh)
 Biaya yang dapat dikurangkan


 NON DEDUCTIBLE EXPENSES (PASAL 9 UU PPh)
 Biaya yang TIDAK dapat dikurangkan
IDENTIFIKASI KERUGIAN TAHUN-
TAHUN SEBELUMNYA

 KERUGIAN YANG DIKOMPENSASIKAN TIDAK BOLEH MELEBIHI
 LIMA TAHUN

 KOMPENSASI SESUAI SURAT KETETAPAN PAJAK YANG
 DITERBITKAN KPP (dalam hal sudah dilakukan pemeriksaan)

 KOMPENSASI RUGI SESUAI SPT TAHUNAN TAHUN YANG
 MENYATAKAN KERUGIAN (bila belum dilakukan
 pemeriksaan)
IDENTIFIKASI PPh YANG TELAH
DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN

   PPh Pasal 22

   PPh Pasal 23

   PPh Pasal 24


IDENTIFIKASI PPh YANG TELAH DIBAYAR SENDIRI

 • PPh Pasal 25

 • Pokok STP PPh Pasal 25 (baik sudah atau belum dibayar)

 • Fiskal Luar Negeri

 • PPh atas pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (utk WP
   Badan)
KOMERSIAL vs FISKAL
  UNSUR
 LAPORAN         KOMERSIAL          KOREKSI         FISKAL
 RUGI LABA

              Obyek Pajak       Dikenakan    Obyek Pajak
              Dikenakan PPh      PPh Final
Penghasilan    Final             Non Obyek
              Non Obyek          Pajak
               Pajak
              Deductible        Non          Deductible
              Non Deductible     Deductible
Biaya


              Laba Komersial                  Laba Fiskal
Laba
KOREKSI FISKAL BIAYA PERUSAHAAN
             Contoh
 Kasus Rekonsialiasi Penyusunan
  Laporan Keuangan Akuntansi
 menjadi Laporan Keuangan Fiskal

PT. Laris Manis adalah perusahaan yang
bergerak di perdagangan. Perusahaan yang
beralamat di Jalan Melati No. 10 Yogyakarta
Telp. 9313047, NPWP 1.432.765.4.514.
Berikut ini adalah Laporan Laba Rugi untuk
periode Januari-Desember 2001:
                     43
                      PT. Laris Manis
                    Laporan Laba Rugi
Periode yang berakhir pada 1 Januari – 31 Desember 2001
                     (Dalam Rupiah)
Penjualan                                 1.800.000.000,00
Retur penjualan                             (60.000.000,00)
Potongan penjualan                          (50.000.000,00)
Penjualan bersih                          1.690.000.000,00
Harga pokok penjualan*                  (1.080.000.000,00)
Laba kotor                                  610.000.000,00
Biaya umum dan administrasi**           (1.680.600.000,00)
Biaya penjualan                             (86.000.000,00)
Laba operasional                            355.400.000,00
Penghasilan bunga deposito                    50.000.000,00
                                                        44
Laba bersih                                 405.400.000,00
Penjelasan yang berhubungan dengan laporan laba
rugi PT. Laris Manis adalah sbb:
Hasil penjualan:
 – Jumlah penjualan tahun 2001 adalah Rp.
   1.800.000.000,00
 – Retur penjualan yang diterima tahun 2001 adalah
   sebesar Rp. 50.000.000,00
 – Potongan penjualan diberikan karena pelanggan
   membayar dalam masa potongan



                         45
Harga Pokok Penjualan

Persediaan awal tahun 2001     Rp. 162.000.000,00
Pembelian selama tahun 2001    Rp. 1.100.000.000,00
Jumlah tersedia untuk dijual   Rp. 1.262.000.000,00
Persediaan akhir 2001          Rp. 182.000.000,00
Harga pokok penjualan          Rp. 1.080.000.000,00




                                                 46
Data yang berhubungan dengan harga pokok
penjualan adalah:
 1. Perusahaan mengunakan metode mana yang
    lebih rendah antara harga perolehan dengan
    harga pasar (lower of cost or market) untuk
    menilai persediaan.

                  Harga Perolehan       Harga pasar
Persediaan awal Rp. 162.000.000,00 Rp. 170.000.000,00
tahun 2001
Persediaan akhir Rp. 190.000.000,00 Rp. 182.000.000,00
tahun 2001


                                                     47
2. Dalam pembelian selama tahun 2001 terdapat:

Komisi pembelian              Rp. 5.000.000,00
(Tidak didukung bukti)
Biaya lain-lain               Rp. 5.000.000,00
(Tidak didukung bukti)




                                                 48
Biaya Umum dan Administrasi (**)
1. Gaji pimpinan dan karyawan                Rp. 75.000.000,00
2. Uang lembur karyawan                      Rp. 5.000.000,00
3. Tunjangan cuti                            Rp. 6.000.000,00
4. Penggantian pengobatan                    Rp. 4.000.000,00
5. PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan   Rp. 2.700.000,00
6. Bonus prestasi kerja                      Rp. 1.000.000,00
7. Pakaian seragam satpam                    Rp. 5.000.000,00
8. Biaya antar jemput karyawan               Rp. 3.000.000,00
9. Biaya penyusutan ruang dinas              Rp. 2.500.000,00
10. Biaya perjalanan dinas keluar negeri     Rp. 6.000.000,00
11. Biaya perjalanan dinas dalam negeri      Rp. 7.500.000,00
12. Biaya rapat dan penataran                Rp. 2.000.000,00
13. Sewa mesin fotocopy                      Rp. 6.000.000,00
14. Kerugian piutang                         Rp. 15.000.000,00
15. Penyusutan gedung (sesuai fiskal)        Rp. 3.000.000,00
16. Penyusutan Inventaris (sesuai fiskal)    Rp. 6.000.000,00
17. Koran dan majalah                        Rp.   700.000,00
18. Listrik, air dan telpon                  Rp. 9.000.000,00
                                                          49
19. Biaya lain-lain                          Rp. 9.200.000,00
Data yang berhubungan dengan biaya umum dan administrasi
adalah sebagai berikut:
 1. Di dalam biaya perjalan dinas ke luar negeri terdapat fiskal
    luar negeri untuk direktur dan istri sebesar Rp
    2.000.000,00 semuanya atas nama pribadi.
 2. Di dalam biaya perjalan dinas ke dalam negeri terdapat
    pengeluaran yang tidak didukung bukti sah sebesar Rp
    1.000.000,00.
 3. Di dalam biaya telpon termasuk pembayaran telpon rumah
    direktur sebesar Rp 1.000.000,00.
 4. Penyisihan kerugian piutang ditetapkan sebesar 5% dari
    saldo piutang akhir. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat
    ditagih dan telah dibuatkan daftar normatifnya untuk tahun
    2001 sebesar Rp 2.000.000,00.
 5. Majalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan
    perusahaan Rp 300.000,00
 6. Biaya lain-lain tidak didukung bukti.
                               50
Biaya penjualan (***)
• Gaji dan upah                                    Rp 30.000.000,00
• Sewa rumah untuk mess karyawan                   Rp 3.000.000,00
• Bonus prestasi                                   Rp 4.000.000,00
• Biaya perjalanan dinas                           Rp 20.000.000,00
• Biaya iklan dan reklame                          Rp 5.000.000,00
• Biaya pengiriman                                 Rp 12.000.000,00
• Penyusutan gedung (sesuai fiskal)                Rp 3.000.000,00
• Penyusutan inventaris (sesuai fiskal)            Rp 4.000.000,00
• Biaya lain-lain                                  Rp 5.000.000,00

Data-data yang berhubungan dengan biaya penjualan adalah sbb:
• Di dalam gaji dan upah termasuk:
       Penggantian pengobatan                  Rp 1.500.000,00
       Pemberian makan siang                   Rp 300.000,00
• Karyawan yang menempati mess tidak diberi tunjangan perumahan
• Biaya perjalan dinas termasuk
       Tiket pesawat dan hotel (didukung bukti) Rp 12.000.000,00
       Honor perjalanan dinas                   Rp 6.000.000,00
       Pengeluaran yang tidak didukung bukti Rp 2.000.000,00
• Di dalam biaya iklan termasuk sumbangan
                                     51         Rp 1.000.000,00
• Biaya lain-lain yang ada buktinya hanya       Rp. 2.500.000,00
PPh yang dibayar di muka
 PPh pasal 25 sejumlah Rp 60.000.000,00

PPh final
 PPh pasal 23 atas bunga deposito Rp
 50.000.000,00

Berdasarkan laporan keuangan akuntansi di atas
  akan disusun laporan keuangan fiskal dengan
  cara melakukan koreksi-koreksi fiskal.
                       52
Koreksi Fiskal
• Hasil penjualan
  Retur penjualan yang diterima tahun 2001 Rp50.000.000,00
  sedangkan dalam laporan laba rugi akuntansi
  Rp60.000.000,00 maka perlu diadakan koreksi fiskal positif
  sebesar Rp10.000.000,00.
• Harga Pokok Penjualan

   Persediaan Awal 2001                Rp. 162.000.000,00
   Pembelian                           Rp. 1.090.000.000,00
   Tersedia untuk dijual               Rp. 1.252.000.000,00
   Persediaan Akhir 2001               Rp. 190.000.000,00
   Harga Pokok Penjualan               Rp. 1.062.000.000,00

                                                         53
  HPP berdasarkan laporan laba rugi akuntansi
  Rp1.080.000.000,00 maka perlu dilakukan koreksi fiskal
  positif sebesar Rp 18.000.000,00
• Biaya umum dan administrasi
  Biaya yang tidak dapat dikurangkan:
 a.   Penggantian Obat                              Rp. 4.000.000,00
 b.   PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan       Rp. 2.700.000,00
 c.   Biaya antar jemput karyawan                   Rp. 3.000.000,00
 d.   Koreksi biaya perjalanan dinas luar negeri    Rp. 2.000.000,00
 e.   Koreksi biaya perjalanan dinas dalam negeri   Rp. 1.000.000,00
 f.   Koreksi kerugian piutang                      Rp. 13.000.000,00
 g.   Koreksi untuk biaya koran dan majalah         Rp.    400.000,00
 h.   Koreksi biaya telp                            Rp. 1.000.000,00
 i.   Koreksi biaya lain-lain                       Rp. 9.200.000,00
      Jumlah                                        Rp. 36.300.000,00
                                                                  54
  Biaya umum dan administrasi harus dilakukan koreksi fiskal
  positif sebesar Rp 36.000.000,00
• Biaya penjualan
  Biaya penjualan yang tidak dapat dikurangkan:

 1. Pengobatan dan uang makan               Rp. 1.800.000,00
 2. Sewa rumah untuk mess                   Rp. 3.000.000,00
 3. Biaya perjalanan dinas tanpa            Rp. 2.000.000,00
    pendukung
 4. Sumbangan                               Rp. 1.000.000,00
 5. Biaya lain-lain tanpa bukti pendukung   Rp. 2.500.000,00
    Jumlah                                  Rp. 10.300.000,00

  Biaya penjualan harus dilakukan koreksi fiskal positif
  sebesar Rp. 10.300.000,00
                                                           55
Karena dikenakan PPh final, maka harus dilakukan koreksi
negatif sebesar Rp. 50.000.000,00 atas bunga deposito

                             PT. LARIS MANIS
                           LAPORAN LABA RUGI
          Periode yang berakhir pada 1 Januari – 31 Desember 2001
                               (Dalam Rupiah)

                                  Akuntansi        Koreksi          Fiskal
Penjualan                        1.800.000.000               1.800.000.000
Retur Penjualan                     60.000.000    10.000.000    50.000.000
Potongan Penjualan                  50.000.000                  50.000.000
Penjualan Bersih                 1.690.000.000               1.700.000.000
Harga Pokok Penjualan            1.080.000.000    18.000.000 1.062.000.000
Laba Kotor                         610.000.000                 638.000.000
Biaya Umum dan Administrasi        168.600.000    36.300.000   131.700.000

                                                                             56
Biaya Penjualan                     86.000.000       10.300.000     75.700.000
Laba Operasional                   355.400.000                     430.600.000
Penghasilan Bungan Deposito         50.000.000       50.000.000              0
Laba Bersih Sebelum Pajak          405.400.000                     430.600.000
PPh*                               111.680.000
Laba Bersih Setelah Pajak          293.720.000
*PPh Badan yang terutang adalah:
Rp. 50.000.000 x 10% =                           Rp. 5.000.000
Rp. 50.000.000 x 15% =                           Rp. 7.500.000
Rp. 330.600.000 x 30% =                          Rp. 99.188.000
Jumlah                                           Rp. 111.680.000
Kredit Pajak PPh Pasal 25                        Rp. 60.000.000
PPh yang masih harus dibayar                     Rp. 51.680.000



                                     57
             PSAK 46
   AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN

PENYAJIAN/PERLAKUAN TERHADAP ADANYA BEDA WAKTU
   ANTARA AKUNTANSI DENGAN PERATURAN PAJAK




     Penyajian & Penghitungan Pajak Tangguhan:
     1. Pendekatan Akun Neraca
     2. Pendekatan Akun Laba Rugi
Untuk tahun pertama pembentukan pajak tangguhan:
APT, kredit  Penghasilan Pajak Tangguhan
KPT, debet  Beban Pajak Tangguhan
Untuk tahun pertama pembentukan pajak tangguhan:
Penghasilan Pajak Tangguhan, debet  APT
Beban Pajak Tangguhan, debet  KPT

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:7178
posted:12/11/2010
language:Indonesian
pages:61