Docstoc

PPN

Document Sample
PPN Powered By Docstoc
					PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
       DASAR HUKUM

         UU No 18 TAHUN 2000
               Tentang
     PERUBAHAN Ke tiga ATAS
UU NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PPN




• PP
• KEP PRES
• KEP MENKEU
• KEP DIRJEN
• SE DIRJEN
Karakteristik PPN
 Pajak tidak langsung
  Beban pajak dipikul oleh konsumen akhir. Pengusaha akan
  menggeser beban pajak kepada Pembeli, sesuai dengan mata
  rantai produksi dan distribusi hingga ke konsumen akhir melalui
  pengenaan pajak secara bertingkat. Pengusaha menggeser
  beban pajaknya melalui pengkreditan pajak.
 Pajak konsumsi
  Pemikul beban pajak berakhir pada konsumen akhir.
Lanjutan
 Bersifat Netral
  Pengenaan PPN didasarkan pada “destination principle” dan hanya
  dikenakan atas nilai tambahnya saja.
  PPN dipungut di tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi.
 Pajak Objektif
  PPN hanya dikenakan bila terdapat faktor objektif, yaitu:keadaan,
  peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenai pajak.
  PPN akan mendahulukan Objek, baru kemudian mencari Subjeknya
              PPN



atas penyerahan BARANG KENA PAJAK
     atau JASA KENA PAJAK oleh
      PENGUSAHA KENA PAJAK
   BARANG KENA PAJAK

                 UU PPN


   Barang berwujud yang menurut sifat
       atau hukumnya dapat berupa
barang bergerak atau barang tidak bergerak
     maupun barang tidak berwujud
yang dikenakan pajak berdasarkan UU ini.

 jenis barang yang tidak dikenakan pajak
          ditetapkan dengan PP
                          PENGUSAHA:
Orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
     menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha
 perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah
   Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar
               Daerah Pabean. (Pasal 1 angka 14 UU PPN)
                PENGUSAHA KENA PAJAK:
    adalah PENGUSAHA yang melakukan penyerahan BKP dan atau
   penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU ini, tidak
termasuk Pengusaha Kecil, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk
          dikukuhkan sebagai PKP. (Pasal 1 angka 15 UU PPN)
                      PENGUSAHA KECIL:
adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan
BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan
               bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,

                                 Catatan:
 Penyerahan BKP/JKP terutang PPN jika dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak
   yaitu Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Penyerahan BKP/JKP di Dalam
Daerah Pabean
Syarat penyerahan BKP/JKP dikenakan PPN:
 Dilakukan oleh PKP atau pengusaha yang
  seharusnya dikukuhkan menjadi PKP
 Barang yang diserahkan merupakan
  BKP/JKP
 Dilakukan di dalam daerah pabean
 Dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau
  pekerjaannya.
DAERAH PABEAN
 Daerah Pabean adalah wilayah Republik
 Indonesia yang meliputi wilayah darat,
 perairan, dan ruang udara diatasnya serta
 tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi
 Eksklusif dan Landas Kontinen yang di
 dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10
 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
             BARANG KENA PAJAK


                semua barang adalah
                 barang kena pajak
                             kecuali


                 ditetapkan dengan PP
a.   Brng hasil tambang/pengeboran yg diambil langsung dari sumbernya
b.   Barang2 kebutuhan pokok yg sangat dibutuhkan rakyat banyak
c.   Makanan & minuman yg disajikan di hotel, restoran, RM, warung dll
d.   Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga

     PP Nomor 144 tahun 2000
1             PP Nomor 144 tahun 2000
            Jenis barang yang tidak dikenakan pajak


           BRG HASIL PERTAMBANGAN/PENGEBORAN
           YG DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA


    1.   Minyak mentah (crude oil);
    2.   Gas bumi, tidak termasuk yg siap dikonsumsi seperti elpiji;
    3.   Panas bumi;
    4.   Pasir dan kerikil;
    5.   Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
    6.   Biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, dan
    •    biji perak serta biji bauksit.
 2            PP Nomor 144 tahun 2000
            Jenis barang yang tidak dikenakan pajak
                      BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT
                         DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK

             yaitu segala jenis beras dan gabah, seperti beras putih, beras merah, beras ketan
Beras dan    hitam / beras ketan putih, sepanjang berbentuk sbb: beras berkulit (padi / gabah)
gabah        selain untuk benih; digiling; beras setengah giling / digiling seluruhnya, disosoh,
             dikilapkan maupun tidak; beras pecah; menir (groats) dari beras.


Jagung       yaitu segala jenis jagung, seperti jagung putih, jagung kuning, jagung kuning
             kemerahan / popcorn (jagung brondong), sepanjang berbentuk sbb: Jagung yang
             telah dikupas/jagung tongkol & biji jagung/ jagung pipilan; menir (groats)/beras
             jagung, sepanjang masih dlm bentuk butiran.
 Sagu        yang berbentuk: empulur sagu; tepung, tepung kasar dan bubuk dari sagu

Kedelai      yaitu segala jenis kedelai, seperti kedelai putih, kedelai hijau, kedelai kuning /
             kedelai hitam, sepanjang berbentuk kacang kedelai pecah / utuh.
Garam        baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium, baik berbentuk curah maupun
             briket.
          KMK No: 653/KMK.03/2001 jo. Kep Dirjen Pajak Nomor KEP-68/PJ./2002
3        PP Nomor 144 tahun 2000
     Jenis barang yang tidak dikenakan pajak


     MAKANAN dan MINUMAN yang DISAJIKAN di HOTEL,
    RESTORAN, RUMAH MAKAN, WARUNG, dan sejenisnya
       BAIK DIKONSUMSI di TEMPAT MAUPUN TIDAK

               Tidak termasuk



       makanan dan minuman yang diserahkan
         oleh usaha jasa boga atau catering
4   PP Nomor 144 tahun 2000

    Jenis barang yang tidak dikenakan pajak




     UANG, EMAS BATANGAN,
       SURAT BERHARGA
Penyerahan yang termasuk dalam
pengertian “penyerahan BKP”
a. Penyerahan hak karena suatu perjanjian;
b. Pengalihan karena perjanjian sewa beli dan
   leasing;
c. Penyerahan kepada pedagang perantara
   atau juru lelang (juru lelang Pemerintah atau yang ditunjuk oleh
   Pemerintah);

d. Pemakaian sendiri dan atau pemberian
   Cuma-Cuma;


                                                                      15
e. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut
   tujuan semula tidak untuk diperjual belikan,
   yang masih tersisa pada saat pembubaran
   perusahaan, sepanjang PPN atas peroleh
   aktiva tersebut menurut ketentuan dapat
   dikreditkan;
f. Penyerahan dari Pusat ke Cabang atau
   sebaliknya, dan penyerahan antar Cabang;
g. Penyerahan secara konsinyasi.
Penyerahan yang tidak termasuk
dalam pengertian “penyerahan BKP”
  a.   Penyerahan BKP kepada Makelar (makelar sebagaimana
       dimaksud dalam Kitab UU Hukum Dagang yaitu pedagang perantara yang
       diangkat oleh Presiden atau oleh pejabat yang oleh Presiden dinyatakan
       berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan
       melakukan pekerjaan dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas
       amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat
       hubungan kerja);

  b.   Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang;
  c.   Penyerahan BKP dari Pusat ke Cabang atau
       sebaliknya dan antar Cabang, dalam hal
       Pengusaha Kena Pajak memperoleh ijin pemusatan
       tempat pajak terutang (“sentralisasi”).
        JASA KENA PAJAK


 adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu
perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan
suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak
tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan
  untuk menghasilkan barang karena pesanan atau
  permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari
                      pemesan.


      yang dikenakan pajak berdasarkan UU ini.

       jenis jasa yang tidak dikenakan pajak
                ditetapkan dengan PP
                        JASA KENA PAJAK

      semua jasa adalah jasa kena pajak
         kecuali      ditetapkan dengan PP
a. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
b. jasa di bidang pelayanan sosial;
c. jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
d.   jasa di bidang perbankan, asuransi, & sewa guna usaha dgn hak opsi;
e.   jasa di bidang keagamaan;
f.   jasa di bidang pendidikan;
g.   jasa di bidang kesenian & hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
h.   jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
i.   jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
j.   jasa di bidang tenaga kerja;
k.   jasa di bidang perhotelan;
l.   jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan
     pemerintahan secara umum."
                                   PP Nomor 144 tahun 2000
c        Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN

    Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko


     Jasa pengiriman surat dengan perangko yang dilakukan oleh PT
         Pos Indonesia, yaitu jasa yang merupakan tugas PT Pos
             Indonesia (persero) dalam rangka melaksanakan
       penyelenggaraan pos oleh negara yang terdiri dari kegiatan
       menerima, membawa, dan atau menyampaikan surat yang
     merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak terpisahkan yang
       atas penyerahan jasanya dikenakan tarif jasa pos yang cara
      pelunasan tarif jasa posnya dengan perangko atau pengganti
                                 perangko.
f       Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN

        Jasa di bidang PENDIDIKAN
                          meliputi


    jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa
     penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan,
      pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan
        keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan
                             profesional

    jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti
                         kursus-kursus
h     Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN


      Jasa di bidang penyiaran yg bukan
                   bersifat iklan

                    adalah



      Jasa penyiaran radio atau televisi yang
     dilakukan oleh instansi Pemerintah atau
    swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak
       dibiayai oleh sponsor yang bertujuan
                     komersial.
j       Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN

         Jasa di bidang TENAGA KERJA
                           meliputi


                     Jasa tenaga kerja
 Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyedia tenaga
kerja tidak bertanggungjawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut

                               Dalam hal:
     a) Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan
        pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan
        sejenisnya kepada tenaga; atau
     b) Tenaga kerja tersebut tercantum dalam daftar struktur
        kepegawaian pengusaha pengguna tenaga kerja.
                          (SE-05/PJ.53/2003)

     Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja
k      Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN

       Jasa di bidang PERHOTELAN
                      meliputi



      Jasa persewaan kamar termasuk
    tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel,
       losmen, hostel, serta fasilitas yg terkait dgn
      kegiatan perhotelah untuk tamu yg menginap


      Jasa persewaan ruangan               untuk
    kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah
        penginapan, motel, losmen, dan hostel
SUBJEK PAJAK PPN
 Pengusaha PKP
 Pengusaha NON PKP
 Memperhatikan Objek PPN & mekanisme
 pemungutan
Saat Terutang PPN
a. Penyerahan BKP
b. Impor BKP
c. Penyerahan JKP
d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar
   daerah pabean
e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean
   di dalam daerah pabean
f. Ekspor BKP
Tempat Terutang PPN
 a. Tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha PKP
    Penjual;
 b. Tempat kegiatan usaha dilakukan;
 c. Tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
    Pajak;
 d. Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Dirjen
    Pajak atas permohonan PKP secara tertulis;
 e. Tempat BKP dimasukkan dan dipungut melalui
    Dirjen Bea dan Cukai, dalam hal impor.
TARIF PPN
 Yang berlaku saat ini: 10%
 Khusus Ekspor BKP: 0%
 Berdasarkan UU, boleh di antara 5% - 15%
DASAR PENGENAAN PAJAK
 Harga Jual
 Penggantian
 Nilai impor: dasar perhitungan bea masuk +
  pungutan kepabeanan
 Nilai ekspor
 Nilai lain: KMK no. 251/KMK.03/2002
  NILAI LAIN DPP PPN-251kmk03-2002.xls
  HARGA JUAL
 Nilai berupa uang
 Termasuk semua biaya yang diminta atau
  seharusnya diminta oleh penjual Barang Kena
  Pajak.
 Tidak termasuk PPN dan potongan harga yang
  tercantum dalam faktur pajak.

  Yang termasuk dalam pengertian biaya yang merupakan
  unsur harga jual, antara lain : pengangkutan, asuransi,
  bantuan teknik, pemeliharaan, dan garansi.
PENGGANTIAN
 Nilai berupa uang
 Termasuk semua biaya yang diminta atau
  seharusnya dimintaoleh penjual Barang Kena
  Pajak.
 Tidak termasuk PPN dan potongan harga
  yang tercantum dalam faktur pajak.
 NILAI IMPOR
 Nilai berupa uang yang menjadi Dasar
  penghitungan bea masuk
 Ditambah pungutan yang dikenakan sesuai
  Undang-Undang Pabean.
 Tidak termasuk PPN/PPn BM.

 Nilai Impor = Harga Impor (CIF) + Bea
  Masuk+pungutan lain sesuai uu pabean
  PPN = 10% x Nilai Impor
    PT X mengimpor barang A yang memiliki harga dalam
    CIF sebesar USD 25,000 dan berdasarkan buku tarif
    bea masuk dari Bea dan Cukai dikenakan bea masuk
    sebesar 25%, kurs pajak yang berlaku pada tanggal
    impor tersebut adalah Rp 12.000,00.

    Perhitungan PPN yang terutang atas barang yang
    diimpor PT X sbb :
   Harga CIF=USD25,000.00
   Bea Masuk=25%
   Kurs=Rp12.000,00
   Nilai CIF dalam rupiah=Rp300.000.000,00
   Bea Masuk=Rp75.000.000,00
   Nilai Impor=RP375.000.000,00
   Nilai Impor=RP375.000.000,00,PPN=Rp37.500.000,00
 NILAI EKSPOR
 Nilai berupa uang
 Termasuk biaya yang diminta atau
  seharusnya diminta oleh eksportir, yaitu, nilai
  yang tercantum dalam dokumen PEB
  (Pemberitahuan Ekspor Barang yang telah
  difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan
  Cukai).
 PPN Ekspor = 0% x Nilai Ekspor
 DPP Nilai Lain ( 567/KMK.04/2000 Jo
    251/KMK.03/2002):

 Jenis-jenis nilai lain :
      Harga jual atau penggantian setelah dikurangi
       laba kotor
      Perkiraan harga jual rata-rata
      Harga pasar wajar
      Persentase tertentu dari harga jual, tagihan atau
       imbalan-Harga faktual yang dianggap wajar
 Contoh:
 Pemakaian Sendiri :
  DPP = Harga Pokok Penjualan (Harga jual atau
  Penggantian dikurangi laba bruto)
  PPN = 10% X Harga Pokok Penjualan.
 Pemberian Cuma-Cuma :
  DPP = Harga Pokok Penjualan (Harga Jual atau
  Penggantian dikurangi laba bruto)
  PPN = 10% X Harga Pokok Penjualan
 Penyerahan BKP dan/atau JKP dari pusat ke
 cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP
 dan/atau JKP antar cabang DPP = Harga
 Jual atau penggantian dikurangi laba kotor
 PPN = 10% x Harga Jual atau penggantian
 dikurangi laba kotor
   DPP atas Jasa Persewaan Ruangan
   ( SE-14/PJ.53/2003 )

 DPP=Seluruh Harga Sewa + Service Charge
 PPN=10 % x DPP
 Service Charge : adalah balas jasa yang menyebabkan
  ruangan yang disewa dapat dihuni sesuai dengan tujuan
  yang diinginkan penyewa (terdiri antara lain : biaya
  listrik, air, keamanan, kebersihan, dan biaya
  administrasi).
 Apabila atas biaya air, listrik, dan telepon menggunakan
  alat pengukur tersendiri = penggantiannya tidak
  dikenakan PPN, sepanjang Pengusaha yang
  menyewakan ruangan tersebut tidak mengenakan Mark
  Up atau Biaya Administrasi.
DPP atas Transaksi yang Menggunakan Valuta Asing ( PP
Nomor 143 Tahun 2000 Jo PP Nomor 24 Tahun 2002)


  Apabila harga jual atau penggantian menggunakan
   valuta asing, Dasar Pengenaan Pajak-nya dihitung
   dengan :
       Nilai konversi menurut Keputusan Menteri Keuangan (Kurs
        KMK) yang berlaku pada saat pembuatan Faktur Pajak
        (per tanggal Faktur Pajak).
       Dalam hal penyerahan kepada Pemungut PPN (WAPU),
        menggunakan nilai konversi menurut KMK yang berlaku
        pada saat pembayaran atas harga jual BKP/JKP yang
        bersangkutan (Lihat ; Pemungut PPN)
FAKTUR PAJAK
   PER-159/PJ./2006
   KEP-522/PJ/2000
   KEP-524/PJ./2000
   PP no. 143/2000

Jenis FP:
1) Standar;
2) Gabungan;
3) Sederhana; dan
4) Dokumen tertentu yang diperintahkan sbg FP Std.
Saat Pembuatan FP Standar
a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan
   terjadinya penyerahan BKP dan atau JKP;
b. Pada saat penerimaan pembayaran, jika
   pembayaran diterima sebelum akhir bulan
   berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau
   JKP;
c. Pada saat penerimaan pembayaran, jika
   pembayaran diterima sebelum penyerahan;
d. Pada saat penerimaan pembayaran termijn, jika
   penyerahan dilakukan bertahap;
e. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan
   kepada Bendaharawan Pemerintah yang ditunjuk
   sebagai Pemungut (WAPU) PPN.
NOTA RETUR
 Digunakan untuk membatalkan tagihan atau
 mengurangi jumlah tagihan dalam hal terjadi
 pengembalian barang oleh pembeli.
Pengkreditan Pajak Masukan
 Mekanisme PK minus PM
 PK > PM = KURANG BAYAR
 PK < PM = LEBIHBAYAR
Syarat pengkreditan Pajak
Masukan
a. Ketentuan Material:
-   PM yang dibayarkan atas perolehan
    BKP/JKP yang berhubungan langsung
    dengan kegiatan usaha;
-   Didukung bukti pengeluaran: invoice dan
    kuitansi pembayaran.
b. Ketentuan Formal:
-   Faktur Pajak Standar diisi selengkapnya dan
    tidak cacat;
-   Memperhatikan ketentuan Pasal 9 (8) UU
    PPN, yaitu Pajak Masukan yang tidak dapat
    dikreditkan
Pasal 9 ayat (8) UU PPN, PM tidak dapat dikreditkan
untuk pengeluaran sbb:

a.   perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan
     sebagai Pengusaha Kena Pajak;
b.   perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan
     langsung dengan kegiatan usaha;
c.   perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan
     kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
d.   pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari
     luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
e.   perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur
     Pajak Sederhana;
f.   perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi
     ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
g.   pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari
     luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
     dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
h.   perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih
     dengan penerbitan ketetapan pajak;
i.   perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak
     dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan
     pada waktu dilakukan pemeriksaan.
  FASILITAS DI BIDANG PPN
                                                          Pasal 16B
       yang masih berlaku dan yang berlaku sejak 1
                      Januari 2001                         UU PPN



  Pajak terutang                        Pembebasan dari
  tidak dipungut                        pengenaan pajak


                                                             BKP
                                      Impor dan atau penyerahan
Proyek Pemerintah yang                   Tertentu/JKP Tertentu
  dananya berasal dari
  bantuan luar negeri                                         BKP
                                      Impor dan atau penyerahan
                                         Tertentu yang bersifat
                                               Strategis
   Proyek Pemerintah yang Dananya berasal dari hibah atau
                        pinjaman LN

 PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang dan
  Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang
  dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri,
                     tidak dipungut.
 PPN dan PPn BM yang terutang penyerahan BKP dan/atau JKP
oleh Kontraktor Utama sehubungan dengan pelaksanaan Proyek
  Pemerintah yang sebagian dananya dibiayai dengan hibah
atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut hanya atas
bagian dari proyek Pemerintah yang dananya dibiayai dengan
         hibah atau pinjaman luar negeri tersebut.

Atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang tidak dipungut PPN
 dan PPn BM, Kontraktor Utama wajib membuat Faktur Pajak
   yang dibubuhi cap "PPN dan PPn BM tidak dipungut".




                                           PP No: 42/ 1995
PP 146/2000 jo PP     Penyerahan BKP Tertentu yang dibebaskan dari
     38/2003                       pengenaan pajak


 Senjata, amunisi, alat angkutan di air, bawah air, udara, darat, kend lapis baja,
kend patroli & angkutan khusus lainnya serta suku cadang yg diserahkan kepada
 Dephan, TNI, Polri, atau pihak lain yg ditunjuk dan komponen/bahan yg belum
   dibuat di dlm negeri kepada PT Pindad untuk pembuatan senjata & amunisi
                          untuk Dephan, TNI atau Polri
  Kereta api & sk cadang serta peralatan untuk perbaikan/ pemeliharaan serta
          prasarana yg diserahkan kepada PT Kereta Api Indonesia dan
    Komponen/bahan yg diserahkan kepada pihak yg ditunjuk oleh PT KAI yg
      digunakan untuk pembuatan Kereta api, sk cadang untuk perbaikan/
           pemeliharaan serta prasaranana yg digunakan oleh PT KAI
Peralatan berikut sk cadang yg digunakan oleh Dephan, TNI untuk penyediaan
     data batas & photo udara wilayah NKRI untuk mendukung hanas, yg
          diserahkan kepada Dephan, TNI atau pihak lain yg ditunjuk


               Vaksin polio dalam rangka PIN
PP 146/2000 jo PP   Penyerahan BKP Tertentu yang dibebaskan dari
     38/2003
                                 pengenaan pajak

 Kapal laut, kapal angkut sungai, danau, penyeberangan sungai, kapal pandu,
  kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang; suku cadang serta alat
    keselamatan pelayaran/ keselamatan manusia, yg diserahkan kepada &
digunakan oleh perusahaan: a) pelayaran niaga nasional; b) penangkapan ikan
  nasional; b) penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional; d) penyelenggara
            jasa angkutan sungai, danau, & penyeberangan nasional

  Pswt udara & sk cadang serta alat keselamatan penerbangan/ keselamatan
     manusia, peralatan untuk perbaikan/pemeliharaan yg digunakan oleh
 perusahaan angkutan udara niaga nasional, dan suku cadang serta peralatan
   perbaikan/ pemeliharaan pswt udara yg diserahkan kepada oleh pihak yg
           ditunjuk oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional
    Rumah sederhana, RSS, Rumah Susun sederhana, Pondok Boro, asrama
     mahasiswa & pelajar serta perum lainnya yang batasannya ditetapkan oleh
             Menkeu setelah mendengar pertimbangan Menkimpraswil


  Buku Pelajaran Umum, agama dan kitab suci
PP 146/2000 jo PP    Penyerahan JKP Tertentu yang dibebaskan dari
     38/2003
                                  pengenaan pajak

    Jasa pemborong bangunan: a) Rumah sederhana, RSS, Rumah Susun
     Sederhana, Pondok Boro, asrama dst; b) semata-mata untuk keperluan
                               tempat ibadah
  Jasa sehubungan dengan penyediaan data batas & photo udara wil neg RI
               untuk mendukung hanas kepada dephan atau TNI
Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat
                                 sederhana

Jasa: 1. Persewaan kapal; 2. Kepelabuhan meliputi jasa tunda, pandu tambat,
    dan labuh; 3. Perawatan/reparasi (docking) kapal, kepada perusahaan: a.
     angkutan Laut Nasional; b. Penangkapan Ikan Nasional; c. Penyelengg.
   Jasa Kepelabuhan Nasional; d. Penyelengg. Jasa angkutan sungai, danau, &
                            penyeberangan Nasional.

  Jasa: a. persewaan pesawat udara; b. perawatan/reparasi pesawat udara
                 kepada perush. Angkutan Udara Niaga Nasional
              Jasa perawatan/reparasi kereta api kepada PT KAI
         DIBEBASKAN dari pengenaan PPN
                  atas penyerahan
      BKP Tertentu yg bersifat STRATEGIS

     Bahan baku/makanan ternak, unggas dan ikan

Bibit/benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan,
         peternakan, penangkaran, atau perikanan

      Barang hasil pertanian sebagaimana terlampir

            Air bersih melalui pipa oleh PAM
         Listrik kecuali untuk rumah>6600 watt


                PP 12/2001 jo PP 7/2007
    LAMPIRAN BARANG HASIL PERTANIAN YANG DIBEBASKAN DARI
    PENGENAAN PPN SESUAI PP NOMOR 7 TAHUN 2007

PERKEBUNAN: Kakao; Kopi; Kelapa Sawit; Aren; Jambu Mete; Lada; Pala;
Cengkeh; Getah Karet; Daun The; Daun Tembakau; Tebu; Kapas; Kapuk; Rami,
Rosella, Jute, Kenaf, Abaca & lainnya; Kayumanis; Kina, Panili; Nilam; Jarak
Pagar; Sereh; Atsiri; Kelapa; tanaman perkebunan & sejenisnya.
BUAH-BUAHAN: Pisang; Jeruk (siam, keprok, pamelo); Mangga; Salak; Nanas;
Belimbing; Manggis; Rambutan; Durian; Melon, semangka, pepaya dan
sejenisnya; Duku, bangkuang, nangka, cempedak dan sejenisnya.
SAYURAN: sayuran daun; sayuran buah; sayuran umbi; sayuran jamur.
TANAMAN HIAS dan OBAT: Tanaman Hias; Tanaman potong; Tanaman obat.
TANAMAN PANGAN: Padi; Jagung; Kacang Tanah; Ubi kayu; Ubi jalar; Kacang
hijau, gude, dan kacang lainnya; Talas, Garut, gembili dan umbi lainnya.
PETERNAKAN: Sapi, Kerbau, Kambing/domba, Babi, dan Ternak lainnya; Unggas
(ayam, itik, puyuh dll); Ternak Perah (Susu)
HASIL HUTAN KAYU: Kayu; Kelapa Sawit; Karet; Bambu.
HASIL HUTAN BUKAN KAYU: Rotan; Gaharu; Agathis; Shorea; Kemiri;
Tengkawang.
PRODUK PERIKANAN DAN KELAUTAN: Udang, artemia; Ikan (termasuk ikan
hias); Rumput Laut; Kerang, Tiram, Remis; Kepiting, Rajungan; Teripang;
Lobster; Cumi/Sotong, Gurita, Siput.
Pemungutan & Pemungut PPN
PEMUNGUTAN
Dilakukan oleh Pengusaha yang sudah dikukuhkan
menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
PKP hanya Pengusaha yang melakukan:
1)Penyerahan BKP/JKP;
2)Ekspor BKP.
PENGUSAHA KECIL:
Omzet <= Rp.4.800.000.000,-
Dapat memilih untuk tidak menjadi PKP.
Kewajiban Pengusaha sebagai PKP
(1) Memungut PPN dan menerbitkan Faktur
    Pajak;
(2) Menyetor PPN yang telah dipungut;
(3) Menyampaikan SPT Masa PPN/PPnBM.




                                          55
PEMUNGUT PPN
Pihak2 yang ditunjuk sebagai PEMUNGUT:
(1) Bendaharawan Pemerintah;
(2) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
    (KPKN);
(3) Kontraktor Perjanjian Kerjasama
    Pengusahaan Pertambangan Minyak & Gas
    Bumi (KPS)
Contoh menghitung PPN
 PT Bahagia menjual HP dengan harga jual
  Rp. 2.500.000.
 Hitunglah besarnya PPN yang dipungut PT
  Bahagia?
 Jawab :
 PPN = Tarif X Harga jual
 PPN = 10% X Rp.2.500.000.= Rp.250.000.
   Contoh menghitung PPN
 Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai




Dalam hal penyerahan BKP hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut
adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran.
Contoh:
Jumlah pembayaran                                          Rp 11.000.000,00
Jumlah PPN : 10/110 x Rp 11.000.000,00   Rp 1.000.000,00
Dalam hal penyerahan BKP yang tergolong mewah dari pengusaha yang
menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut, di samping terutang
PPN juga terutang PPnBM, maka jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut
adalah sebagai berikut:
Dalam hal terutang PPnBM sebesar 20%, maka jumlah PPN yang
dipungut sebesar 10/130 bagian dari jumlah pembayaran sedangkan
jumlah PPnBM yang dipungut sebesar 20/130 bagian dari jumlah
pembayaran.
Contoh :
PPnBM dengan tarif 20% Jumlah pembayaran Rp 13.000.000,00
Jumlah PPN yang dipungut:
       (10/130 x Rp13.000.000,00)                 Rp 1.000.000,00
Jumlah PPnBM yang dipungut:
       (20/130 x Rp13.000.000,00)                 Rp 2.000.000,00
Dalam hal pembayaran berjumlah paling banyak Rp500.000,00 (termasuk PPN
dan PPnBM) dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah, maka PPN dan
PPnBM tidak perlu dipungut oleh Bendaharawan.
Contoh 1:
Harga Jual                                               Rp   400.000,00
PPN : 10% x Rp 400.000,00                                Rp    40.000,00
PPnBM (Misal terutang dengan tarif 20%)                  Rp    80.000,00
Harga Jual termasuk PPN dan PPnBM                        Rp   520.000,00
Meskipun Harga Jual Rp400.000,00 tetapi karena pembayaran termasuk PPN dan
PPn BM berjumlah Rp520.000,00 (di atas Rp500.000,00), maka PPN dan PPn BM
yang terutang harus dipungut oleh Bendaharawan.
Contoh 2:
Harga Jual                                               Rp 300.000,00
PPN : 10% x Rp 300.000,00                                Rp 30.000,00
PPnBM (Misal terutang dengan tarif 10%)                  Rp 30.000,00
Harga Jual termasuk PPN dan PPnBM                        Rp 360.000,00
Karena Harga Jual termasuk PPN dan PPnBM berjumlah Rp 360.000,00 (kurang
dari Rp500.000,00), maka PPN dan PPnBM yang terutang tidak perlu dipungut
oleh Bendaharawan, tetapi harus dipungut dan disetor sendiri oleh PKP Rekanan
Latihan
 PT Aneka menjual seperangkat perabot
  kepada Departemen agama dengan harga
  jual Rp 110 Juta termasuk PPN
 Berapakah besarnya PPN terhutang?
 Siapakah yang memungut PPN untuk
  penyerahan ini?

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: about, pajak
Stats:
views:1192
posted:12/11/2010
language:Indonesian
pages:61
dewi jayani dewi jayani
About