Pajak bumi bangunan by thewiejayanie

VIEWS: 539 PAGES: 23

									PAJAK BUMI DAN BANGUNAN




               Fitriyanti
         DASAR HUKUM


             UU No 20 TAHUN 2000
                    Tentang
        PERUBAHAN ATAS
UU NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PBB




• PP
• KEP PRES
• KEP MENKEU
• KEP DIRJEN
• SE DIRJEN
            PENGERTIAN
               PAJAK YANG DIKENAKAN
                ATAS BUMI DAN ATAU
                     BANGUNAN




     BUMI                   BANGUNAN

PERMUKAAN BUMI DAN TUBUH    KONSTRUKSI TEKNIK YANG
 BUMI YANG ADA DIDALAMNYA     DITANAMKAN SECARA
(TANAH DAN ATAU PERAIRAN)    PERMANEN PADA BUMI
   TERMASUK DALAM BANGUNAN
 JALAN LINGKUNGAN DALAM KOMPLEKS (HOTEL, PABRIK)
  YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN
 JALAN TOL
 KOLAM RENANG
 PAGAR MEWAH
 TEMPAT OLAH RAGA
 GALANGAN KAPAL; DERMAGA
 TAMAN MEWAH
 TEMPAT PENAMPUNGAN/KILANG MINYAK, AIR & GAS,
  PIPA MINYAK
 FASILITAS LAIN YANG MEMBERIKAN MANFAAT
  OBYEK PAJAK TIDAK DIKENAKAN PBB

 DIGUNAKAN SEMATA-MATA UNTUK KEPENTINGAN
  UMUM (SARANA IBADAH, SOSIAL, PENDIDIKAN,
  KESEHATAN & KEBUDAYAAN) YANG TIDAK
  DIMAKSUDKAN UNTUK MENCARI KEUNTUNGAN
 KUBURAN, PENINGGALAN PURBAKALA DAN YANG
  SEJENIS
 HUTAN LINDUNG, HUTAN SUAKA, HUTAN WISATA,
  TANAH NEGARA
 UNTUK PERWAKILAN DIPLOMATIK (BERDASARKAN
  ASAS TIMBAL BALIK)
 UNTUK BADAN PERWAKILAN INTERNASIONAL YANG
  DITENTUKAN MENKEU
SUBYEK PAJAK
                    ORANG PRIBADI
                   ATAU BADAN YANG
                     SECARA NYATA

          MEMPUNYAI HAK ATAS
           BUMI dan atau
          MEMPEROLEH MANFAAT
           ATAS BUMI dan atau
          MEMILIKI MENGUASAI
           BANGUNAN dan atau
          MEMPEROLEH MANFAAT
           ATAS BANGUNAN
                            Lanjutan
1.   Subjek pajak bernama A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi
     dan/atau bangunan milik orang lain bernama B bukan karena sesuatu hak
     berdasarkan UU bukan karena perjanjian maka dalam hal demikian A yang
     memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan tersebut
     ditetapkan sebagai Wajib Pajak
2.   Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka
     orang/badan yang memanfaatkan/menggunakan objek pajak tersebut
     ditetapkan sebagai Wajib Pajak
3.   Subjek pajak dalam waktu lama berada di luar wilayah letak objek pajak,
     sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang/badan,
     maka orang/badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai Wajib Pajak

     Penunjukan sebagai Wajib Pajak oleh Dirjen Pajak bukan merupakan bukti
     pemilikan hak
        DASAR PENGENAAN PAJAK
Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menkeu, kecuali untuk
   daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai
   perkembangan daerahnya, dengan memperhatikan :

1.   Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang
     terjadi secara wajar
2.   Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang
     letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya
3.   Nilai perolehan baru
4.   Penentuan Nilai Jual Objek Pengganti
No      Obyek   Luas/m       Harga       Jumlah
1    Tanah       620     Rp 140.000    86.800.000
2    Bangunan    144     Rp 975.000   140.400.000


     Jumlah                           227.200.000
NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK
                (NJOPTKP)

  NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang
     tidak kena pajak

  Besarnya NJOPTKP adalah Rp 12.000.000 dengan ketentuan sbb:
  1. Setiap WP memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak
      satu kali dalam satu tahun pajak
  2. Apabila WP mempunyai beberapa objek pajak, maka yang
      mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak
      yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek
      pajak lainnya
    DASAR PERHITUNGAN PBB
                 NILAI JUAL KENA
                  PAJAK (NJKP)


  20% DARI NJOP             40% DARI NJOP


• OBYEK PAJAK             • OBYEK PAJAK PERKEBUNAN
  PERTAMBANGAN            • OBYEK PAJAK KEHUTANAN
• OBYEK PAJAK LAINNYA     • OBYEK PAJAK LAIN  NJOP>= 1
  NJOP < 1 M             M
           TARIF PBB




       TARIF PBB adalah 0.5%

Rumus Penghitungan PBB = Tarif x NJKP
                    Kela              NJOP
Obyek Pajak    Luas
                     s      Per M2             Jumlah

Bumi            140 A-29   Rp   103.000   Rp 14.420.000

Bangunan         50 A-07   Rp   429.000   Rp 21.450.000


NJOP                                      Rp 35.870.000
NJOPTKP                                   Rp 12.000.000
NJOP untuk perhitungan                    Rp 23.870.000
NJKP.            20 %                     Rp    4.774.000
PBB terutang    0,5 %                     Rp      23.870
Contoh lainnya:
Seorang WP hanya mempunyai objek pajak berupa bumi sbb :
  NJOP Bumi                           Rp 3.000.000
  NJOPTKP                               Rp 12.000.000 –
  Tidak dikenakan PBB

WP mempunyai dua objek pajak bumi dan bangunan masing- masing
di desa A dan B
Desa A : NJOP Bumi                    Rp 8.000.000
          NJOP Bangunan               Rp 5.000.000 +
          NJOP                        Rp 13.000.000
          NJOPTKP                      Rp 12.000.000 -
          NJOP untuk perhitungan        Rp 1.000.000
PBB?
Desa B : NJOP Bumi                       Rp 5.000.000
          NJOP Bangunan                 Rp 3.000.000 +
          NJOP                           Rp 8.000.000
          NJOPTKP                           -          -
         NJOP untuk perhitungan         Rp 8.000.000
WP mempunyai dua objek pajak berupa bumi dan bangunan pada satu Desa



Objek I : NJOP Bumi                Rp 4.000.000
           NJOP Bangunan           Rp 2.000.000 +
           NJOP                     Rp 6.000.000
           NJOPTKP                  12.000.000 -
           Tidak dikenakan PBB
Objek II: NJOP Bumi                Rp 4.000.000
           NJOP Bangunan           Rp 1.000.000 +
           NJOP                     Rp 5.000.000
           NJOPTKP                      - -____
           NJOP untuk perhitungan Rp 5.000.000
PBB?
SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG



1. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun
   takwin
2. Saat yang menentukan pajak terhutang adalah
   menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1
   Januari
   PEMBAGIAN PENERIMAAN PBB


 10% pemerintah Pusat
 90% Daerah, dengan rincian :
  – 16,2% untuk provinsi
  – 64,8% untuk kabupaten/kota
  – 9% biaya pemungutan
              Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
              yang dikeluarkan oleh Direktorat
              Jenderal Pajak / Kantor Pajak Daerah
   Dirjen
    Pajak     yang diberikan kepada wajib pajak yang
  Republik
 Indonesia    memiliki obyek setiap tahun.
atau Kantor
    Pajak
   Daerah

                       Orang Bijak Taat Membayar
                                  Pajak
Diketahui Tuan Ali Marwan memiliki
obyek pajak yang terletak di Jalan
Syarifuddin Yos dengan luas tanah 1.100
m dengan harga Rp. 120.000,- /m,
sedangkan luas bangunan 142 m dengan
harga Rp.975.000,- /m.
Hitunglah Pajak yang harus dibayar oleh
tuan Ali Marwan yang jatuh tempo pada
bulan Desember 2005.
                              No.2
   Bapak Azhari memiliki rumah dan tanah kosong yang letaknya terpisah
    dengan rincian sebagai berikut:
   Rumah
    Luas tanah : 600 m2, NJOP-nya kelas A.1
    Luas Bangunan: 200 m2, nilainya Rp250 juta
   Tanah Kosong
    Luas Tanah 1: 600 m2, nilainya Rp1.8 milyar
    Luas Tanah 2: 400 m2, nilainya Rp1 milyar

    BERAPA PBB masing2 objek pajak yang menjadi kewajiban Bapak
    Azhari tersebut bila NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp12 juta?
Fitriyanti

								
To top