Docstoc

penelitian kualitatif deskriptif

Document Sample
penelitian kualitatif deskriptif Powered By Docstoc
					Dapatkan hosting murah dan domain gratis di IdeBagus.com

    * Home
    * Profil
    * Terms and Conditions
    * Contact
    * Donate
    * Tanya Jawab
    * Report Abuse

Home
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DI RSUP Dr.

    * View
    * clicks

Posted November 12th, 2008 by klicit

    * Administrasi Negara

abstraks:

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro.
Disamping itu juga untuik mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Keppres tersebut.
Peneliltian ini didesain dalam bentuk penenltian implementasi dengan menekankan pada konsep
implementasi dari Ripley dan Franklin (1985). Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data
diambil dari narasumber yang ditentukan berdasarkan tehnik Purposive sampling. Pengumpulan data
dilakukan dengan tehnik wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Untuk keperluan analisis
data digunakan tehnik analisis interaktif dari Miles dan Huberman, dengan uji validitas menggunakan
triangulasi data.
Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Keppres nomor 80 tahun 2003 di RSUP Dr. Soeradji
Tirtonegoro Klaten telah dilaksanakn sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya. Keseluruhan tahapan
telah dilalui dengan baik mulai dari perencanaan hingga evaluasinya. Serjumlah faktor diidentifikasi
sebagai yang mempengaruhi proses implementasi, diantaranya adalah sikap pelaksana, sumber daya
dan sistem komunikasi yang dibangun. Meskipun pelaksanaannya telah sesuai dengan juklaknya akan
tetapi masih ditemukan hambatan dalam poelaksanaan keppres tersebut. Hambatan itu adalah hambatan
yang bersumber dari kinerja panitia Pengadaan dan hambatan sistem.
Untuk itu maka saran yang penenlti ajukan antara lain adalah perlunya langkah kongkrit untuk
menunjukkan adnya transparansi dalam pengadaan baranag, menguirangi mekanisme penunjukan
rekanan dengan cara-cara yang lebih obyektif serta mengupauyaklan komunikasi yang intensif antara
pelaksana dari petahap perencanaan hingga evaluasinya.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dalam sebuah organisasi apapun bentuknya dalam melaksanakan kegiatan memerlukan sarana dan
prasarana pendukung, baik berupa dana, barang maupun sumber daya manusia. Kegiatan atau aktivitas
suatu entitas / organisasi, baik entitas swasta maupun entitas pemerintah, yang sehari-harinya
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), akan selalu dijumpai suatu
kegiatan yang aktivitasnya melakukan pengadaan (procurement).
Pengadaan atau pembelanjaan barang kebutuhan suatu organisasi perlu dilakukan untuk mendukung
pekerjaan sehari-hari yang bersifat rutin (operasional, pemeliharaan, atau pemenuhan kebutuhan kerja
setiap hari), maupun pekerjaan yang bersifat sementara (temporary) yang bersifat investasi,
penambahan kapasitas terpasang, atau proyek, yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu
yang telah ditargetkan (Depkeu, 2007).
Selama ini sudah akrab ditelinga kita berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam kaitan dengan
pengadaan barang. Ada istilah mark up, manipulasi, pengadaan yang tak ditenderkan, ketidaksesuaian
barang yang dibeli dengan harga, dan sebagainya, yang sarat dengan berbagai penyelewengan.
Kenyataan ini banyak terjadi pada instansi-instansi pemerintah.
Sebenarnya hal ini bukanlah sesuatu yang tidak diketahui oleh pemerintah. Untuk itu dalam rangka
mengurangi kecenderungan tersebut dan agar pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan dengan
efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan adil pada semua
pihak sekaligus untuk menghapus praktek kartel pelelangan yang kerap mewarnai tender di sejumlah
instansi pemerintah, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru pengadaan barang / jasa pemerintah
melalui Keppres No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
sebagai pengganti Keppres sebelumnya yaitu Keppres No. 18/2000 (Perpres No. 32 Tahun 2005, 2007).
Melalui penerapan Keppres yang baru tersebut diharapkan proses pengadaan barang / jasa oleh instansi
pemerintah bisa memberikan hasil yang lebih menguntungkan bagi negara dan bisa menghindari
kerugian negara akibat pelaksanaan yang tidak benar.
Secara umum proses pengadaan barang / jasa selama ini masih belum dapat menghasilkan harga yang
kompetitif dan cenderung berharga lebih tinggi dibandingkan pembelian langsung oleh swasta. Hal ini
menjadi indikator bahwa proses pengadaan cenderung menciptakan biaya ekonomi tinggi dan
menciptakan biaya-biaya yang menambah harga penawaran. Harga yang tidak kompetitif pada akhirnya
akan merugikan negara dan masyarakat pada umumnya karena berkurangnya manfaat dari belanja
negara. Inefisiensi menjadi semakin bertambah besar ketika proses pelelangan juga tidak jujur. Perilaku
ini menciptakan nilai proyek yang menggelembung dan kemudian diikuti dengan pelaksanaan pengadaan
yang tidak jujur dan ada unsur Kolusi, Korusi dan Nepotisme (KKN).
Sebagai sebuah institusi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, RSUP Dr. Soeradji
Tirtonegoro Klaten juga tidak terlepas dari kegiatan pengadaan barang/ jasa untuk memenuhi kebutuhan
operasional dalam pelayanan kesehatan pada setiap tahun. Berbagai kegiatan pengadaan
diselenggarakan di rumah sakit ini, mulai dari kebutuhan barang yang langsung terkait dengan pelayanan
kesehatan, juga kebutuhan-kebutuhan lain yang sifatnya sebagai penunjang maupun pelengkap dari
kebutuhan pokok pada pelayanan kesehatan tersebut.
Terkait dengan pelaksanaan pembelanjaan di rumah sakit, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
pengelolaan uang negara, setiap kurun waktu tertentu (tribulan, semester dan tahunan) disusun laporan
realisasi pelaksanaan anggaran. Namun laporan yang dimaksud baru sebatas pada besaran penyerapan
dana dan pencapaian prestasi pekerjaan, kalaupun ada monitoring dari instansi yang lebih atas waktunya
sudah lewat dan biasanya tidak bisa berbuat lebih jauh. Kondisi ini menyebabkan pada saat dilakukan
pemeriksaan / pengawasan oleh Aparat Pengawas Fungsional (APF) baik Inspektorat Jenderal
Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Itjen-Depkes. RI), Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didapatkan prosedur pengadaan
barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, baik yang bersifat
adminsitratif maupun teknis. Bersifat administratif misalnya tidak dilakukannya pengumuman di media
masa dan kesalahan dalam pencantuman persyaratan pendaftaran, sedangkan yang bersifat teknis
seperti kesalahan penghitungan volume dan kemahalan harga serta ketidaksesuaian antara barang yang
dikirim dengan spesifikasi barang yang ditetapkan.
Sebagai Rumah sakit terbesar di Kabupaten Klaten, RSUP Soeradji Tirtonegoro mempunyai jumlah
karyawan yang cukup besar, dengan pasien yang sangat padat. Ini tentu saja memerlukan sarana dan
prasarana pendukung yang besar pula. Dengan demikian Rumah Sakit Umum Pusat Soeradji
Tirtonegoro ini merupakan salah satu instansi pemerrintah yang sarat dengan pengadaan barang. Hal ini
disebabkan karena rumah sakit ini memberikan jasa pelayanan kesehatan yang didalamnya memerlukan
berbagai barang untuk melayani pasien. Barang itu bisa berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan untuk
medis maupun untuk kebutuhan rutin/ operasional rumah sakit.
Mengingat jumlahnya yang relatif cukup banyak apalagi dengan statusnya yang swadana tentu saja
Rumah sakit ini perlu lebih berhati-hati dalam hal pengadaan barang kebutuhannya. Ini untuk menjaga
kepuasan pelanggan maupun untuk tertib adminitrasi dan kelancaran proses pelayanan kesehatan
sendiri. Hal yang cukup penting juga berkaitan dengan upaya penghematan yang harus dilakukan
dengan status swadananya.
Menarik untuk dijadikan sebagai sebuah bahan kajian ilmiah, maka dalam rangka penyusunan skripsi
untuk menyelesaikan pendidikan strata satu di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani, penulis tertarik
untuk meneliti tentang implementasi Keppres nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan barang/ jasa Pemerintah di RSUP Soeradji Tirtonegoro Klaten, khususnya barang-barang
untuk kebutuhan rutin/ operasional rumah sakit yang bersifat non medis (di luar obat-obatan). Untuk itu
maka peneliti mengambil judul penelitian ”Implementasi Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro
Klaten”.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang ada
dalam penenltian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
a. Bagaimanakah implementasi Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten ?
b. Hambatan apa yang muncul dalam implementasi Keppres nomor 80 tahun 2003 tersebut ?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok yaitu tujuan fungsional dan tujuan
individual. Penjabaran dari masing-masing tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Fungsional
a. Mengetahui implementasi Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
b. Mengetahui kendala / permasalahan yang terdapat pada proses pengadaan barang / jasa di RSUP Dr.
Soeradji Tirtonegoro Klaten.
2. Tujuan Individual
Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna meraih sarjana S1 pada Program Studi Ilmu Administrasi
Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) MADANI Klaten.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Secara teoritis melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu
Administrasi Negara khususnya dalam bidang studi kebijakan publik dengan pokok kajian tentang
implementasi kebijakan.
b. Menambah pemahaman peneliti dan sebagai bahan pustaka ilmu administrasi negara khususnya
tentang hasil-hasil penelitian implementasi kebijakan publik.
2. Manfaat Praktis
a. Menambah wawasan peneliti dalam bidang ilmu adminsitrasi negara khususnya tentang implementasi
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.
b. Sebagai informasi dan sekaligus menjadi salah satu bahan untuk melakukan evaluasi atas
implementasi Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian
Dalam penelitian ilmiah, metode penelitian diperlukan sebagai frame dalam melakukan research, analisa
data, dan penyajian data sehingga terintegrasi dalam satu garis pemikiran dan tidak bias. Beberapa tipe
penelitian antara lain penelitian deskriptif, eksplanatif dan eksploratif. Disamping itu ada beberapa jenis
penelitian, antara lain penelitian survei, eksperimen, grounded research, kombinasi pendekatan kualitatif
dan kuantitatif, dan analisa data sekunder (Singarimbun dan Effendi : 1999:13).
Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan atau melukiskan proses implementasi Keputusan
Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah,
dengan berbagai aspek kajian yang telah ditentukan. Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian
implementasi.
Untuk itu dalam rangka menggambarkan proses pelaksanaan dan menggali informasi yang dibutuhkan
untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana telah diformulasikan dalam rumusan masalah,
penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, dengan mengkombinasikan pendekatan kualitatif, analisis
data sekunder dan wawancara mendalam secara langsung (Indepth Interview) untuk menggali data-data
primer.
Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan
menggambarkan / melukiskan keadaan subyek / obyek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan
lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari
Nawawi 1998 : 63). Penelitian deskriptif ini akan dipadukan dengan pendekatan kualitatif. Menurut
Moleong (2000: 5), bahwa penelitian deskriptif kualitatif digunakan berdasarkan pertimbangan : 1)
Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan 2) Metode ini
menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peniliti dengan responden dan 3) Metode ini lebih
peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap
pola-pola nilai yang dihadapi.
Sementara itu berdasarkan tipologi tujuannya penelitian ini digolongkan dalam penelitian implementasi.
Hal ini disebabkan karena penenltian ini dilakukan pada saat implementasi kebijakan sedang
berlangsung, sehingga lebih menekankan pada proses yang terjadi. Acuan yang digunakan dalam
penelitian adalah mengacu pada konsep Ripley & Franklin (1985) dimana dalam penelitian implementasi
yang ingin dilihat adalah tingkat kepatuhan pelaksana dan berbagai hal yang terjadi selama proses
pelaksanaan tersebut. Hasil yang diharapkan dalam penelitian semacam ini adalah generalisasi
mengenai bagaimana intervensi (program/ kebijakan) tersebut berjalan dan bagaimana kondisi yang
dapat membuat program tersebut efektif. (Patton 1990:160-161).
Dari sisi sumber datanya, penelitian yang dilakukan ini lebih menekankan pada penelitian lapangan (field
study).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, yang beralamat di jalan KRT. Suraji
Tirtonegoro No. 1 Klaten. Pemilihan lokasi ini didasari oleh pertimbangan :
a. RSUP Dr. Soeradji Tironegoro Klaten sebagai unit pelaksana teknis (UPT) pemerintah yang
mempunyai keharusan menerapkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dalam proses pengadaan barang
dan jasa yang jumlah kegiatannya terus meningkat sejalan dengan bertambahnya volume kegiatan
pelayanan di rumah sakit.
b. Semua kebutuhan barang / bahan untuk operasionalisasi kegiatan pelayanan rumah sakit dilakukan
melalui pengadaan barang / jasa berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003.

C. Data dan Sumber data
Data dalam penelitian ini dikelompokkan kedalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan yang akan diwawancarai. Sedangkan
data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang sudah ada, sehingga peneliti
tinggal mengutip dan menganalisanya.
Data primer dalam hal ini akan dikumpulkan dari informan yang ada di RSUP Suradji Tirtonegro.
Sementara itu data sekunder diperoleh dengan melihat arsip, dokumen yang berhubungan dengan
pelaksaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah di RSUP Soeradji Tirtonegoro seperti berita acara
pembelian, rapat-rapat yang diadakan , bukti-bukti pembayaran dan sebagainya.

D. Tehnik pengambilan sample
Data primer diperoleh dari sumber data atau informan yang penentuannya didasarkan pada tehnik
purposive sampling atau sample bertujuan. Hal ini disebabkan karena penentuan informan dilakukan
dengan pertimbangan tertentu (HB Sutopo, 2002:56) Dalam hal ini peneliti mengambil informan dari
pihak-pihak yang dianggap mengetahui tentang fenomena yang diteliti secara mendalam dan dapat
dipercaya.
Informan yang dipilih yaitu :
1. Kepala Subag Penyusunan Program yang mengetahui perencanaan pembelanjaan di rumah sakit.
2. Kepala Subag Anggaran dan Perbendaharaan yang memahami tentang pendanaan dalam pengadaan
barang / jasa kebutuhan rumah sakit.
3. Panitia pengadaan dan penerima
4. Petugas yang membelanjakan

E. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan berbagai
pertimbangan berdasarkan konsep tehnis yang digunakan, keingintahuan pribadi, karakteristik empiris
dan sebagainya. Dalam hal ini digunakan tehnik yang bersifat interaktif dan non interaktif. Oleh karena itu
untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti
menggunakan alat pengumpulan data penelitian sebagai berikut :
1. Wawancara mendalam/ indeph interview
Wawancara ini tidak dilakukan secara terstruktur ketat dan dengan pertanyaan yang tertutup akan tetapi
lebih bersifat “open ended” dan mengarah pada kedalaman informasi serta dengan cara yang tidak
secara formal tersturktur (HB Sutopo, 2002:59). Tehnik ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab
secara langsung dan mendalam dengan responden atau narasumber yang dianggap berkompeten
terhadap permasalahan yang akan diteliti.
Guna memperoleh data yang lengkap maka wawancara dengan informan bisa dilakukan lebih dari satu
kali tergantung pada kebutuhan akan data yang diperlukan. Untuk melakukan wawancara mendalam
maka instrument yang digunakan adalah kuesioner guide (panduan wawancara)

2. Pengamatan/observasi.
Tehnik ini digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi
dasn benda serta rekaman gambar. Observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung terhadap
objek yang akan diteliti sehingga gambaran objek yang didapat akan menjadi lebih konkret. Dalam kaitan
dengan pengamatan ini bisa dilakukan terutama terhadap berbagai hal yang berkaiatan dengan aktivitas
pengadaan baranag, barang yang dibeli dan sebagainya.
3. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan jalan menyelidiki benda-benda tertulis seperti
buku-buku, peraturan-peraturan, dokumen, majalah, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Ini
merupakan salah satu tehnik non interaktif. Dalam kaitan dengan persoalan pengadaan barang, maka
dokumen yang diperlukan antara lain tentang MOU kontrak pengadaan, kuitansi pembayran, berita acara
proses tender dsb. Dalam penggunaan tehnik ini peneliti berusaha mengkritisi dokumen-dokumen yang
ada guna menangkap maknanya. Untuk itu juga dilakukan pembandingan antar dokumen satu dengan
dokumen yang lain.

F. Tehnik Analisa data
Analisis Data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan, untuk selanjutnya ditarik
kesimpulan. . Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif
kualitatif, yaitu dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian seseorang, lembaga,
masyarakat dan lain-lain, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya. Dalam
kaitan dengan ini maka peneliti menggunakan model analisis interaktif dari Miles & Huberman (1988).
Dalam model analisis data terdiri atas tiga komponen yaitu Reduksi data, sajian data, dan penarikan
kesimpulan serta verifikasinya. (HB Sutopo, 2002:91) Ketiga komponen tersebut aktivitasnya berbentuk
interaksi dengan prose pengumpulan data yang menggunakan proses siklus. Tiga komponen tersebut
terlibnat dalam proses analisis dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.
Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan dan abstraksi data kasar
yang dilakukan selama berlangsungnya proses penelitian. Sajian data merupakan rangkaian informasi
untuk mempermudah pemahaman yang disusun secara sistematis berdasar reduksi yang dilakukan
sebelumnya. Sajian data selain bisa dilakukan dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai
jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja kaitan kegioatan dan juga table pendukung narasinya (HB
Sutopo, 2002:92). Sementara itu kesimpulan merupakan proses akhir dalam analisis data guna
memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Dalam hal ini perlu dilakukan verifikasi agar mantap
dan bisa dipertanggungjawabkan. Verifikasi ini bisa dilakukan dengan pengulangan untuk tujuan
pemantapan, penenlusuran data kembali dengan cepat. Disamping itu juga dimungkinkan melalui diskusi.
Adapun bagan dari analisis tersebut adalah sebagai berikut :

Bagan III : Tehnik Analisa Interaktif

(HB Sutopo, 2002:96)

Selanjutnya untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan tehnik triangulasi, yaitu
tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data, untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 1994:178). Dalam kaitan
dengan triangulasi ini dibedakan empat macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik dan
teori. Dalam penelitian ini digunakan tehnik triangulasi sumber guna menguji keabsahan datanya. Ini
berarti bahwa pengecekan keabsahan atau validitas data dilakukan dengan membandingkan dan
mengecek balik derajad kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan sumber yang berbeda.

BAB IV
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Perkembangan RSUP Soeradji Tirtonegoro
RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro semula bernama RSUP Tegalyoso Klaten didirikan pada tanggal 27
Desember 1927 secara bersama-sama oleh beberapa perkebunan (onderneming) milik pemerintah
dengan nama rumah sakit Dr. SCHEURER HOSPITAL. Pada tahun 1942 wilayah Indonesia dikuasai
Jepang, dengan demikian rumah sakit ini juga dikuasai Jepang. Selama dikuasai oleh Jepang, rumah
sakit ini dipimpin Dr. Maeda dan Dr. Suruta. Setelah Jepang kalah pada tahun 1945, rumah sakit ini
diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia dan nama rumah sakit diganti menjadi Rumah Sakit
Umum TEGALYOSO, dipimpin oleh Dr. Soenoesmo. Nama rumah sakit diambil dari nama desa di mana
rumah sakit ini berkedudukan yaitu desa Tegalyoso.
Dalam masa peralihan dari rumah sakit di bawah pengelolaan Zending menjadi rumah sakit Pemerintah
RI masih terdapat beberapa tenaga dokter asing antara lain Dr. Horner dan Dr. Bakker Muda. Selama
masa itu, semua karyawan RSU Tegalyoso Klaten diberi kesempatan untuk memilih, tetap bekerja di
RSU Tegalyoso untuk kemudian diangkat menjadi pegawai negeri atau pindah ke rumah sakit Zending
yang lain yaitu RS Bethesda Yogyakarta atau RS Jebres Surakarta.
Selama kurun waktu yang panjang dan setelah melalui berbagai perubahan ke arah manajemen rumah
sakit yang sesuai dengan perkembangan jaman maka berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI No. 1442
A/Menkes/SK/XII/1997 tertanggal 20 Desember 1997 nama RSUP Tegalyoso diganti menjadi RSUP Dr.
Soeradji Tirtonegoro. Nama tersebut diambil dari salah seorang tokoh pergerakan pada perkumpulan
BOEDI OETOMO yang mengabdi sebagai dokter di wilayah Klaten.
Hubungan historis antara RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro dengan Fakultas Kedokteran Universitas
Gadjah Mada sangat mendalam. Hal ini ditunjukkan dengan dibukanya Perguruan Tinggi Kedokteran
bagian pre-klinik di RSU Tegalyoso Klaten (nama rumah sakit saat itu) pada tanggal 5 Maret 1946 yang
kemudian menjadi cikal bakal Fakultas Kedokteran UGM di Yogyakarta.
Hubungan dan kerjasama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro dengan Fakultas Kedokteran UGM masih tetap
dipertahankan sampai saat ini karena kerjasama itu membawa manfaat sangat besar bagi kedua belah
pihak. Kerjasama dengan Fakultas Kedokteran UGM secara resmi dikukuhkan secara tertulis pada tahun
1975 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI yang antara lain menetapkan RSUP
Tegalyoso Klaten bersama-sama dengan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta sebagai tempat pendidikan bagi
mahasiswa Fakultas kedokteran UGM. Sehubungan telah melakukan fungsi pendidikan dan digunakan
sebagai lahan prakter bagi calon tenaga kesehatan, Departemen Kesehatan memandang status RSUP
Dr. Soeradji Tirtonegoro perlu disesuaikan dari non pendidikan menjadi rumah sakit pendidikan.
Pada tanggal 5 Maret 2001 dengan surat bernomor 934/Menkes/IX/2001 Menteri Kesehatan RI
menyetujui RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai RS Pendidikan FK UGM. Meskipun demikian RSUP
Dr. Soeradji Tirtonegoro belum dikategorikan sebagai RS Pendidikan dalam arti yang sebenarnya pada
saat itu. Baru pada 1 Maret 2003 RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro diresmikan sebagai Rumah Sakit Kelas
B Pendidikan oleh Menteri Kesehatan RI dengan Surat Keputusannya nomor 1594/MenKes/SK/XII/2002.
Saat ini struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) sebagai rumah sakit pendidikan tengah diproses di
Depkes untuk ditetapkan.
Tahapan sejarah perkembangan kelembagaan RSUP Dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten secara garis besar
adalah sebagai berikut :
1. Tahun 1978, ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas C.
2. Tahun 1992, ditetapkan sebagai Rumah Sakit Unit Swadana Dengan Syarat. (Rumah Sakit Unit
Swadana Periode Pertama di Indonesia sebagai Pilot Project)
3. Tahun 1993, ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan.
4. Tahun 1994, ditetapkan sebagai Rumah Sakit Unit Swadana Tanpa Syarat
5. Tahun 1997, ditetapkan sebagai Rumah Sakit pengguna PNBP.
6. Tahun 1997, terakreditasi secara penuh oleh Depkes RI untuk Akreditasi Tingkat Dasar (5 standar
pelayanan)
7. Tahun 2001, terakreditasi secara penuh oleh Depkes RI untuk Akreditasi Tingkat Lanjut (12 standar
pelayanan)
8. Tahun 2003, ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas B Pendidikan
9. Tahun 2007, ditetapkan sebagai rumah sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (PPK-BLU)
RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai sarana pelayanan kesehatan Pemerintah yang padat karya,
padat pakar, padat modal dan padat teknologi perlu dikelola secara efektif, efisien dan produktif agar
dapat menjalankan fungsinya sesuai harapan seluruh masyarakat dengan tarif yang terjangkau serta
mutu pelayanan kesehatan yang prima dan terus meningkat seiring dengan perubahan pola penyakit dan
perkembangan iptekdok yang melaju dengan cepat dan terutama tuntutan masyarakat yang makin
meningkat. Untuk itu meskipun tidak for profit, Rumah Sakit harus dikelola dengan mengacu kepada
prinsip-prinsip ekonomi, karena biaya investasi, gaji (termasuk insentif), biaya operasional dan
pemeliharaan, dan lain-lain sangat besar. Sementara kemampuan Pemerintah untuk membiayai seluruh
pelayanan publiknya dari hasil pajak dan usaha negara selalu terbatas, sehingga subsidi Pemerintah
untuk Rumah Sakit semakin menurun secara persentase terhadap total biaya Rumah Sakit yang
seharusnya. Dengan demikian maka semua masalah yang bersangkut paut dengan manajemen
keuangan, sumber daya manusia, teknologi yang ada, proses produksi jasa, sistem informasi dan
sebagainya yang merupakan kondisi internal rumah sakit perlu dikaji kekuatan dan kelemahannya.
Begitupun semua masalah yang merupakan dampak globalisasi, terjadinya perubahan manajemen, arus
informasi yang tak terbatas, kemampuan keuangan negara, perubahan sosial politik dan kebijakan
pemerintah, epidemiologi, perkembangan iptek, dukungan pemasok/supplier, perubahan sikap dan
tuntutan masyarakat terhadap pelayanan, peta persaingan, dan lain-lain perlu dicermati peluang dan
ancamannya bagi organisasi rumah sakit.
B. Keadaan Pegawai
Sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang terbesar di Kabupaten Klaten, RSUP Soeradji Tirtonegoro
memerlukan sumberdaya manusia (pegawai) yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sebuah
rumah sakit. Jumlah keseluruhan tenaga/ pegawai yang ada di RS adalah 815 pegawai yang terdiri atas
457 tenaga kesehatan, 207 tenaga non kesehatan dan 151 tenaga kontrak. Sebagai gambaran tentang
Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, berikut kami informasikan data tentang keadaan pegawai di
RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro selengkapnya berdasarkan data base tahun 2006 adalah sebagai berikut
:
Tabel 4.1.
Keadaan pegawai RSUP Soeradji Tirtonegoro Kabupaten Klaten
No. Jenis Pegawai Jumlah
1. Tenaga medis 51 orang
2. Tenaga Perawat 323 orang
3. Farmasi 14 orang
4.. Kesehatan masyarakat 7 orang
5 Gizi 8 orang
6. Keterapian fisik 12 orang
7. Keteknisan medis 42 orang
8. Non kesehatan 207 orang
9. Tenaga honorer 151 orang
Jumlah 815 orang
Sumber : Bagian Kepegawaian RSUP Soeradji Tirtonegoro th 2006
C. Visi Rumah Sakit
RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, sebagai Rumah sakit swadana bukan saja menyelenggarakan
kegiatan jasa pelayanan kesehatan, akan tetapi juga jasa pendidikan dan jasa penelitian di bidang
kesehatan. Sifat jasa yang diselenggarakan adalah berfungsi sosial, profesional dan etis dengan
pengelolaan yang ekonomis. Ini selaras dengan visi rumah sakit yang menjadi dasar terselenggaranya
kegiatan. Adapun visi dari RSUP Soeradji Tirtonegoro adalah :
“Menjadi rumah sakit yang berkualitas dan mandiri dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang
kesehatan tingkat nasional”.

D. Misi Rumah Sakit
Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Rumah sakit adalah sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna, berkualitas dan terjangkau.
2. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu bidang kesehatan
dengan standar mutu yang tinggi.
3. Mewujudkan kepuasan pelanggan untuk mencapai kemandirian rumah sakit.
4. Meningkatkan kesejahteraan karyawan

E. Tujuan/ sasaran RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro
Dalam rangka melaksanakan misi tersebut maka semua kegiatan di RSUP Soeradji Tirtonegoro
diarahkan pada beberapa tujuan atau sasaran, antara lain yaitu :
1. Terciptanya produk pelayanan kesehatan yang berkualitas unggul dan sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Terselenggaranya pendidikan, penelitian dan pengembangan sehingga dihasilkan SDM yang
profesional dan mampu melakukan penapisan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
3. Terwujudnya kepuasan seluruh pelanggan dengan pengelolaan yang efektif dan efisien.
4. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan karyawan.
Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka ada beberapa nilai yang ditanamkan sebagai dasar
melaksanakan tugas pekerjaan. Nilai-nilai itu diantaranya adalah :
1. Karyawan yang berkualitas dan berkomitmen tinggi kepada rumah sakit adalah aset yang paling
berharga.
2. Kepuasan dan kesetiaan pelanggan adalah dasar kelangsungan hidup rumah sakit.
3. Mutu pelayanan rumah sakit sebagai pengikat kesetiaan pelanggan.
4. Kebersamaan adalah kunci utama dalam mencapai kesuksesan

F. Kegiatan Rumah Sakit
Dalam menyelenggarakan tugas, RSUP Dr. Soeradji Tirtongeoro mempunyai fungsi :
1. Menyelenggarakan pelayanan medis
2. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis
3. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan
4. Menyelenggarakan pelayanan rujukan
5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
6. Menyelenggarakan pelayanan penelitian dan pengembangan
7. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan
Selanjutnya bisa disampaikan di sini bahwa sampai saat ini terdapat beberapa institusi pendidikan yang
telah menjalin kerjasama dengan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro dan sudah berjalan dengan baik yaitu :
1. Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta
2. Fakultas Farmasi Universitas Setya Budi Surakarta
3. Akademi Fisioterapi Surakarta
4. Pendidikan Ahli Madya Keperawatan Yogyakarta
5. Akademi Gizi Yogyakarta
6. Akademi Gizi Semarang
7. Akademi Teknik Elektromedik Surabaya
8. Akademi Teknik Elektromedik Jakarta
9. Akademi Teknik Radiodiagnostik Semarang
10. Akademi Kebidanan Klaten
11. Akademi Perekam dan Informatika Kesehatan Lintang Nuswantoro Semarang
12. Akademi Perekam dan Informatika Kesehatan Mandala Waluya Semarang
13. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Klaten
14. Akademi Gizi Muhammadiyah Surakarta
15. Akademi Teknik Radiologi Citra Bangsa Yogyakarta
16. Beberapa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES)

H. Susunan Organisasi dan Dewan Pengawas
1. Susunan Organisasi Rumah Sakit
Sampai saat ini struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang dipergunakan di Dr. Soeradji Tirtonegoro
masih mengacu pada Surat Keputusan Menteri Keseharan RI Nomor 545 / Menkes / SK / VI / 1994
tanggal 13 Juni 1994, namun untuk kepentingan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2008 ini kami
menyusunnya berdasarkan proyeksi tata kelola rumah sakit PPK-BLU yang saat ini telah selesai
dirumuskan dan tinggal menunggu pengesahannya. Adapun susunan SOTK yang dimaksud terdiri atas :
(struktur selengkapnya terlampir)
1. Direktur Utama
2. Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan
Dibawah Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan ini terdapat tiga Bidang, yaitu :
a. Bidang Pelayanan Medik
b. Bidang Pelayanan Keperawatan
c. Bidang Fasilitas Medik dan Keperawatan
Masing-masing Bidang di atas mempunyai satu Seksi Perencenaan dan pengembangan serta satu Seksi
Monitoring dan Evaluasi.
Direktorat medik dan keperawatan mempunyai beberapa instalasi yang berfungsi sebagai sentral unit
bisnis.
a. Instalasi Rawat Jalan
b. Instalasi Rawat Darurat
c. Instalasi Rawat Inap
d. Instalasi Rawat Intensif
e. Instalasi Bedah Sentral
f. Instalasi Farmasi
g. Instalasi Rehabilitasi Medik
h. Instalasi Patologi Kilnik
i. Instalasi Patologi Anatomi
j. Instalasi Radiologi
k. Instalasi Rekam Medik
l. Instalasi Persalinan
3. Direktur Umum, SDM dan Pendidikan
Dibawah Direktur Umum, SDM dan Pendidikan terdapat dua Bagian, yaitu :
a. Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia
Pada bagian ini terdapat tiga Sub Bagian, yaitu :
1). Sub Bagian Tata Usaha
2). Sub Bagian Rumah Tangga
3). Sub Bagian Sumber Daya Manusia
b. Bagian Pendidikan dan Penelitian
Terdapat dua Sub Bagian pada Bagian ini, yaitu :
1). Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan
2). Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan
Beberapa Instalasi yang berada di bawah koordinasi Direktur Umum, SDM dan Pendidikan adalah :
a. Instalasi Gizi
b. Instalasi Sterilisasi Sentral
c. Instalasi Forensik dan Perawatan Jenazah
d. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
e. Instalasi Sanitasi
4. Direktur Keuangan
Terdapat tiga Bagian di bawah Direktur Keuangan ini, yaitu :
a. Bagian Perencanaan dan Anggaran
1). Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
2). Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
b. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana
1). Sub Bagian Perbendaharaan
2). Sub Bagian Mobilisasi Dana
c. Bagian Akuntansi
1). Sub Bagian Akuntansi Keuangan
2). Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan verifikasi
Beberapa Instalasi yang berada di lingkungan Direktorat Keuangan adalah :
a. Instalasi Tata Usaha Rawat Pasien
b. Instalasi Penyelesaian Piutang Pasien
c. Instalasi Pemasaran dan Hubungan Masyarakat
d. Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit
Selanjutnya unit-unit non struktural yang ada adalah :
1. Komite Medis
2. Komite Etik dan Hukum
3. Komite Pengembangan dan Unggulan
4. Satuan Pengawas Intern
2. Dewan Pengawas
Saat ini Dewan Pengawas belum dibentuk dan akan segera ditindaklanjuti setelah Surat Pengesahan
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) PPK-BLU untuk RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro ditetapkan.

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini akan dikemukakan hasil penelitian yang dilakukan beserta pembahasannya. Uraian akan
diawali dengan menjelaskan implementasi Keppres nomor 80 tahun 2003, factor-faktor yang
mempengaruhi dan hambatan yang dirasakan dalam proses implementasi. Selanjutnya di bagian akhir
akan dilakukan pembahasan hasil penelitian dibandingkan dengan teori yang digunakan. Untuk lebih
jelasnya dikemukakan masing-masing sebagai berikut :

A. Implementasi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah di RSUP Soeradji Tirtonegoro Klaten.
Sebagai sebuah organisasi Pemerintah, RSUP Soeradji Tirtonegoro dalam rangka pengadaan barang
dan jasa, pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Keppres Nomor 80 tahun 2003. Untuk itu dalam
melihat proses implementasinya maka uraian akan diawali dengan deskripsi mengenai proses
pengadaan barang/ jasa itu sendiri. Menurut Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Rumah Sakit
Umum Pusat Suradji Tirtonegoro, proses pengadaan barang/ jasa melalui beberapa tahap. Ini seperti apa
yang dikemukakannya sebagai berikut :
Selayaknya ketentuan dalam Keppres nomor 80 tahun 2003 maka proses pengadaan barang di RSUP
Soeradji Tirtonegoro, dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan
pengadaan dan tahap penilaian. (wawancara bulan juli 2007)

Untuk memperjelas tentang hal tersebut berikut ini dikemukakan tahapan-tahapan nya sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan pengadaan barang/ jasa Pemerintah
Menurut Kasubag Penyusunan program, pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa kegiatan yaitu :
a). Perencanaan Pengadaan barang/ jasa
Dalam hal perencanaan pengadaan barang/ jasa untuk kebutuhan Rumah sakit, pelaksanaannya
dilakukan oleh masing-masing unit kerja dan dikoordinir di Sub Bagian Perencanaan, Hal ini seperti
dikemukakan oleh Kasubag Perencannan RSUP Soeradji Tirtonegoro sebagai berikut :
Untuk masalah pengadaan barang/ jasa di RSUP Soeraji Tirtonegoro, identifikasi kebutuhan biasanya
dilakukan oleh masing-masing unit kerja, dan dikoordinir dan dikumpulkan di Sub Bagian Perencanaan.
Proses ini dilakukan biasanya pada awal tahun. Sub Bagian Perencanaan menerima masukan atau
usulan dari masing-masing unit kerja tersebut (wawancara juni 2007) .

Apa yang dikemukakan oleh Kasubag Perencanaan Program tersebut dibenarkan oleh Kepala Bagian
Kepegawaian RSUP sebagai berikut :
Memang untuk kebutuhan akan peralatan rutin seperti ATK , maupun alat-alat rumah tangga, kami dari
masing-masing unit mengajukan melalui Sub Bagian Perencanaan. Dan sub Bgain perencanaanlah yang
pada akhirnya akan menyusun sebagai suatu perencanana tahunan untuk kebutuhan barang dan
jasanya. Hal ini biasanya dilakukan pada awal tahun anggaran yaitu pada bulan januari. (wawancara juli
2007).

b). Pembentukan Panitia Pengadaan/ penunjukan pejabat pengadaan Barang/ jasa
Setelah perencanaan untuk pengadaan barang dibuat, maka selanjutnya dibentuk panitia yang akan
menangani pengadaannya. Ini seperti dikatakan oleh Wakil Direktur bidang administrasi sebagai berikut :
Kita Di RSUP, setelah masing-masing unit kerja mengusulkan kebutuhannya, maka persoalan
pengadaan kita serahkan pada Panitia Pengadaan barang/ jasa. Panitia ini dibentuk dengan SK Direktur.
(wawancara juni 2007)

Hal itu dibenarkan oleh Kasubag Perencanaan Program RSUP dengan menyatakan sebagai berikut :
Kami di bagian Perencanaan hanya membuat dan menampung kebutuhan-kebutuhan masing-masing
unit. Untuk pengadaannya, biasanya Direktur membentuk panitia yang dibentuk dengan Surat keputusan
Direktur Rumah Sakit Panitia tersebut berbeda antara pengadaan barang yang non medik dan yang
medik.(wawancara juni 2007)

Adapun Panitia Pengadaan Barang Non medis dan pekerjaan (jasa) Perbaikan/ Pemeliharaan Alat-alat
non medis tahun 2006 berdasarkan Keputusan Direktur RSUP Soeradji Tirtonegoro, Klaten nomor :
PL.00.06.01.03E.03A, tanggal 2 januari 2006 terdiri atas :
1. Ketua : Mustaqim S.IP, M. Si
2. Sekretaris I : Muslimah
Sekretaris II : Sri Asih Wulandari, SH
3. Anggota : Ririn Yuliati, S. SiT
: Triyono.
Dalam melaksanakan kegiatannya, panitia Pengadaan barang / jasa non medis ini bertugas sebagai
berikut:
1. Menyusun rencana dan menetapkan :
a). Rencana kerja dan syarat-syarat pengadaan
b). Tata cara pengadaan
c). Syarat-syarat peserta penunjukkan langsung/ pemilihan langsung/ pelelangan untuk diajukan kepada
Direktur guna mendapatkan persetujuan/ pengesahan.
2. Melaksanakan proses pengadaan barang dan pelaksanaan pekerjaan sesuai prosedur/ aturan yang
berlaku
3. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Direktur.

c). Penetapan sistem pengadaan
Dalam tahap perencanaan ini setelah Panitia terbentuk maka selanjutnya Panitia Pengadaan akan
menetapkan sistem pengadaan yang akan dilakukan. Menurut Ketua Panitia Pengadaan barang/ jasa di
RSUP Soeradji Tirtonegoro, system pengadaan yang dilakukan dalam hal ini berbeda-beda tergantung
spesfikasinya. Ini seperti diungkapkan sebagai berikut :
Untuk system pengadaan, kita tetap mengacu pada Keppres nomor 80 tahun 2003. Sistem yang kita
gunakan bervariasi sesuai dengan besar kacilnya danaatau anggaran yang akan digunakan ( wawancara
juni 2007)

Adapun ketentuan yang dimaksud diantaranya adalah :
1). Untuk anggaran diatas Rp. 100 juta maka dilakukan lelang secara terbuka
2). Untuk Rp. 10 juta sampai Rp. 100 juta dilakukan melalui penunjukan rekanan secara langsung
3). Untuk anggaran yang berada pada level dibawah Rp.10 juta biasanya dilakukan pembelian secara
tunai, langsung oleh unit kerja yang bersangkutan, dengan rekomendasi dari Panitia.
Ketentuan diatas digunakan sebagai pedoman oleh pihak Rumah sakit. Namun demikian dalam
prakteknya banyak terjadi hal-hal yang tak seperti diharapkan. Menurut Panitia Pengadaan Barang dan
jasa non medik, hal ini disebabkan karena kebiasaaan yang sudah ada. Misalnya untuk lelang jarang
diadakan karena sudah ada rekomendasi dari pusat tentang rekanan yang akan ditunjuk. Demikian pula
untuk penunjukan rekanan, biasanya mengacu pada pengalaman yang sudah ada.

d). Penyusunan jadual pelaksanaan pengadaan
Penentuan jadual pengadaan barang/ jasa yang ada di RSUP Suradji Tirtonegoro Klaten, biasanya
dilakukan setiap triwulan. Hal ini seperti dikemukakan oleh Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa
RSUP sebagai berikut :
Untuk jadual biasanya kita buat setiap triwulan. Hal itu untuk lebih memudahkan pencairan dananya.
Jadual biasanya berisi tentang berbagai pewrsiapn yang akan dilaklukan dalam kaitan dengan
pengadaan, hingga terbitnya Surat perintah Kerja. (wawancara juni 2007)

Pernyataan diatas dibenarkan oleh Kasubag Anggaran dan Perbendaharaan RSUP Suradji Tirtonegoro
yang menyatakan sebagai berikut :
Untuk memudahkan pencairan dananya, biasanya kita lakukan penjadualan kegiatan pengadaan pada
setiap triwulan. Oleh karena itu masing-masing unit kerja harus bisa memprioritaskan kebutuhan yang
harus dipenuhinya terlebih dahulu (wawancara juni 2007)

Dalam jadual tersebut dicantumkan agenda kegiatan beserta tanggal pelaksanaannya. Berikut ini
ditampilkan salah satu contoh jadual pengadaan kebutuhan gudang perlengkapan untuk triwulan I tahunh
2006.

Tabel 5.1.
Jadual Kegiatan Pengadaan Gudang perlengkapan Triwulan I tahun 2006
No Kegiatan Tanggal No. Agenda
1. Pemberian undangan 1/2/06 PL..06.01.03E.03B500A
2. Pengambilan dokumen Prakualifikasi 4/2/06 -
3. Pakta integritas 4/2/06 PL.06.01.03E.03B.608B
4. Pengembalian dokumen prakualifikasi 7/2/06 PL.06.01.03E.03B.675A
5. Evaluasi dokumen 9/2/06 PL.06.01.03E.03B.675A
6. Pengumuman hasil prakualifikasi 11/2/06 PL.06.01.03E.03B.709A
7. Penjelasan Pekerjaan 13/2/06 PL.06.01.03E.03B.726A
8. Pemasukan Penawaran 15/2/06 -
9. Evaluasi dokumen penawaran 17/2/06 PL.06.01.03E o3B 806A
10. Negosiasi teknik dan biaya 20/2/06 PL.06.01.03E.03B.880A
11. Laporan dan usul persetujuan penetapa harga dan penujukan pelaksana pekerjaan 22/02/06
PL.06.01/03E.03B.914A
12 Persetujuan Penetapan harga 24/2/06 PL.06.01.03E.03B.945A
13. Penunjukan pelaksana 25/2/06 PL.06.01.03E.03B.954A
14. Surat Perintah Kerja (SPK) 27/2/06 PL.06.01.03E.03B.972A
Sumber : Laporan Panitia Pengadaan Barang jasa triwulan I, tahun 2006.

Dari tabel diatas nampak bahwa tahap perencanaan pengadaan barang/ jasa hanya dilakukan dalam
waktu satu bulan. Sebenarnya hal itu akan sangat efektif jika dalam prakteknya dilakukan sesuai dengan
jadual waktu yang ditentukan. Akan tetapi dalam kenyataanya jadual tersebut sering mundur dan tak
tepat waktu. Hal ini seperti diungkapkan salah seorang staff di Sub bagian Anggaran sebagai berikut ;
Sebenarnya dari sisi penjadualan telah dilakukan dengan baik. Akan tetapi kenyataannya sering tidak
ditepati. Ketidaktepatan itu biasanya disebabkan karena kesibukan tugas rutin yang diemban oleh Panitia
Pengadaan barang/ jasa, dan ketergantungannya pada unsure pimpinan. (wawancara juni 2007)

Ini dibenarkan oleh sekretaris panitia pengadaan barang/ jasa sebagai berikut ;
Memang dalam kenyataanya semua tak bisa berjalan sesuai jadual yang dibuat. Ini disebabkan karena
kesibukan pekerjaan rutin dari panitia. Hal itu m,emang seharusnya dimaklumi, mengingat barang yang
harus dibeli juga tidak harus seketika itu ada. Disamping itu ada kecenderungan senantiasa
menghadirkan pimpinan dalam rapat atau pertemuan yang diadakan. Padahal posisi pimpinan atau
direktur sering tak ada di tempat (wawancara juni 2007).

e). Penyusunan dokumen Pengadaan barang/ jasa
Kegiatan terakhir yang dilakukan dalam tahap perencanaan adalah menyusun dokumen pengadaan
barang. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah yang
ditunjuk. Diantara dokumen-dokuemn yang harus dibuat antara lain adalah :
1. Formulir Penilaian Kualifikasi Pekerjaan (Surat Pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan).
2. Pakta Integritas. Dokumen ini ditanda tangani oleh Pengguna Barang/ jasa yaitu Direktur Rumah skit,
Panitia Pengadaan dan Penyedia barang/ jasa. Adapun isinya antara lain tentang ;
a). kesediaan untuk tidak melakukan KKN.
b). Melaporkan pada pihak yang berwenang jika mengetahui ada indikasi KKN
c). Berjanji melaksanakan tugas dengan bersid, transparan dan professional
d). sangsi jika melanggar
3. Berita Acara Evaluasi dokumen Prakualifikasi, yang dibuat oleh Panitia Pengadaan barang dan jasa.
4. Berita acara penjelasan pekerjaan, yang berisi tentang waktu, tempat dan undangan yang dihadirkan
dalam acara penjelasan pekerjaan beserta kaulifikasinya.
5. Berita Acara evaluasi penawaran, yang berisi tentang evaluasi penawaran yang masuk. Adapaun
proses evaluasi ini terdiri atas ;
a) Penilaian administrasi penawaran
b) Uraian barang yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi
c) Harga yang ditawarkan

6. Berita acara negosiasi. Proses negosiasi meliputi negosiasi atas berbagai hal yaitu :
a) jenis / item barang/ pekerjaan
b) Volume atau spesifikasi barang/ pekerjaan
c) Ketentuan pembayaran dan juga pekerjaan
d) Penawaran harga
7. Persetujuan penetapan harga
8. Penunjukan pelaksana Pekerjaan
9. Pembuatan Surat perintah kerja

2. Tahap Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa Pemerintah
Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah penentuan perusahaan rekanan yang
ditunjuk, penyusunan kontrak, dan pelaksanaan kontrak. Tahap pelaksanaan pekerjaan dimulai ketika
sudah ditentukan siapa yang menjadi pelaksana kegiatan pengadaan barang. Hal ini akan nampak
setalah diterbitkannya Surat perintah Kerja oleh Panitia Pengadaan barang/ jasa. Dalam hal penentuan
pelaksana kegiatan diatur dengan ketentuan sebagai berikut ;
1. Pengadaan diatas Rp. 100 juta dilakukan lelang secara terbuka. Akan tetapi untuk tahun 2006
kegiatan ini tidak dilakukan mengingat pada tahun ini tak ada pengadaan barang non medik dengan
nominal diatas Rp. 100 juta tersebut. Disamping itu dalam kenyataannya pada tahun-tahun sebelumnya
pengadaan dengan nominal diatas Rp. 100 juta, pelaksananya ditentukan oleh Pusat. Dengan demikian
pihak RSUP hanya tinggal membuat SPK untuk rekanan yang ditunjuk. Ini seperti dikemukakan oleh
ketua Panitia Pengadaan sebagai berikut :
Memang dalam ketentuan dinyatakan bahwa pengadaan diatas Rp. 100 juta harus dilakukan lelang
secara terbuka. Namun demikian biasanya lelang itu tidak kita lakukan secara terang-terangan. Ini
mengingat semuanya sudah ditentukan oleh Departemen Kesehatan Pusat. Kami hanya tinggal
melaksanakannya saja. Untuk tahun 2006 di RSUP tidak ada pengadaan barang kebutuhan rutin
seharga diatas Rp 100 juta tersebut ( wawancara juli 2007).

Pernyataan ketua Panitia tersebut dibenarkan oleh anggota Panitia Pengadaan yang lain dengan
menyatakan pendapatnya sebagai berikut ;
Tahun 2006 kebetulan di RSUP tidak ada pengadaan barang kebutuhan rutin non medik yang berada di
leveldiatas RP. 100 juta. Jika pun ada biasanya itu berdasarkan penunjukan langsung dari Pusat. Kita
hanya tinggal membuat Surat perintah kerja untuk pelaksanannya saja (wawancara juni 2007).

2. Untuk pengadaan diatas Rp. 10 juta sampai dengan Rp. 100 juta biasanya digunakan penunjukan
secara langsung, atas dasar penawaran yang diajukan oleh rekanan. Ini sesuai dengan pernyataan
Sekretaris Panitia pengadaan yang menyatakan sebagai berikut :
Pembelian diantara Rp. 10 juta hingga Rp. 100 juta dilakukan dengan mekanisme penunjukan secara
langsung terhadap penawaran-penawaran dari rekanan yang masuk. Dalam hal ini biasanya kita
menggunakan rekanan yang selama ini sudah diajak bekerjasama dan hasilnya tidak mengecewakan.
(wawancara juni 2007)
Untuk tahun 2006 beberapa rekanan yang ditunjuk adalah sebagai berikut :
Tabel 5.2.
Nama-nama rekanan RSUP untuk pengadaan barang kebutuhan rutin non medik
No. Nama rekanan Alamat Jenis barang
1. CV Pandulu Seto Klaten Barang kewbutuhan poko, makanan dsb
2. UD Saudara Klaten ATK, barang cetakan
3. PT Bhakti Kurnia Tama Klaten Peralatan Rumah Tangga
4. CV Dian Rana Klaten Barang kebutuhan rumah tangga
Sumber : Panitia Pengadaan barang/ jasa RSUP th 2006.

3). Sedangkan ketentuan untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan dengan anggaran dibawah Rp. 10
juta biasanya dilakukan secara langsung dengan rekomendasi dari Panitia Pengadaan, Adapaun
pelaksana pengadaannya adalah pelaksanan di tingkat unit kerja.
Setelah penunjukan dilakukan maka selanjutnya dibuat kontrak kerja dengan pihak rekanan Ini dilakukan
setelah diterbitkannya surat keterangan penunjukan pelaksana pekerjaan. Dalam kontrak kerja tersebut
tertulis berbagai hal antara lain :

a). Nomor dan tanggal sumber anggaran
b). Kode kegiatan
c). Nomor dan tanggal SPK Kontrak
d) Nama dan alamat rekanan
e). Nilai kontrak
f). Uraian dan volume pekerjaan
g). Cara pembayaran
h). Jangka waktu pelaksanaan peekrjaan
i). Tanggal penyelesaian pekerjaan
j). Ketentuan sanksi
Dengan ditandatanganinya kontrak maka berarti bahwa proses pelaksanan pekerjaan pengadaan tinggal
menunggu realisasinya. Pelaksanaan kegiatan ini tentunya mengacu pada kontrak yang telah disepakati.

3. Tahap evaluasi/ penilaian dan pencocokan barang yang dipesan
Penilaian atas barang yang dipesan adalah tanggung jawab pada pihak gudang. Pihak gudang akan
mencocokan barang yang diterima dengan barang yang dipesan. Dalam hal ini biasanya di RSUP
dibentuk Tim kecil yang diketuai oleh Kepala gudang perlengkapan RSUP Soeradji Tirtonegoro. Ini
seperti diungkapkan oleh Panitia Pengadaan barang sebagai berikut ;
Setelah kontrak ditandatangani dan direalisasikan maka selanjutnya untuk penerimaan dan pencocokan
barang dipercayakan kepada panitia kecil yang diketuai oleh kepala gudang perlengkapan RSUP. Panitia
ini sering disebut dengan Tim pembantu Direktur Untuk menerima Barang dan jasa. Tugas pokok Panitia/
tim ini adalah mencocokan barang yang dipesan dengan yang diteriam, baik kualitas maupun
kuantitasnya ( wawancara juni 2007)

Adapun anggota Tim Pembantu Direktur untuk menerima barang non medis untuk tahun 2006 adalah
sebagai berikut ;
a) . Ketua : Dra Nining Setyawati, M. Si
b). Sekretaris I : Ririn Yuliati, SD.So.T
c.). Sekretaris II : Muslimah
d). Anggota ; 1. Triyono
2. CH. Suryati, AMK
Pemeriksanaan atas barang yang diterima dilakukan dengan diterbitkannya Berita acara penerimaan
barang. Dalam berita acara tersebut tercantum hari, tanggal dan tempat diserahkannya barang-barang
yang dipesan, serta kesimpulan Tim atas barang-barang yang dipesan tersebut. Dalam pelaksanaan
tahun 2006 proses penerimaan berjalan baik. Ini berarti bahwa tidak ada barang pesnan yang datang
yang tak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak dan SPK. Ini dinyatakan oleh Ketua Tim
sebagai berikut :
Hasil pemeriksaan yang kami mlakukan untuk tahun 2006 tidak ada barang yang dikembalikan pada
rekanan karena tak sesuai dengan ketentuan pemesanan. Hampir semua dapat dilakukan dengan baik
dan sesuai pesanan RSUP (wawancara juni 2007)

Dari semua uraian diatas jika kita melihat proses implementasinya nampak bahwa prtoses implementasi
Keppres nomor 80 tahun 2003 di RSUP Soeradji Tirtonegoro telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan. Keseluruhan tahapan-tahapan yang seharusnya dilaksanakan telah direalisasikan dengan
baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses implementasi telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dari keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/ jasa pemerintah.
Dengan demikian dari sisi kepatuhan pada aturan pelaksanaan dapat dikatakan bahwa para pelaksana di
RSUP Suradji Tirtonegoro telah mematuhi apa yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan yaitu
Keppres nomor 80 tahun 2003 tersebut. Para pelaksana mematuhi apa yang ada dalam ketentuan
tersebut. Dampaknya adalah bahwa proses berhjalan seperti yang diharapkan.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Keppres nomor 80 tahun 2003 di RSUP Soeradji
Tirtonegoro Klaten
Berdasarkan definisi operasional yang dikemukakan dibagian depan maka dalam penenlitian ini
diidentifikasi sejumlah factor yang mempengaruhi proses implementasi Keppres nomor 80 tahun 2003 di
RSUP Soeradji Tirtonegoro. Adapun factor tersebut adalah :

1). Sikap pelaksana
Dari sisi sikap pelaksana nampak bahwa para pelaksana di RSUP konsisten dalam upayanya
melaksanakan ketentuan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan Keppres tersbut. Konsistensi ini dapat
dilihat dari keseluruhan tahapan-tahapan yang dilakukan beserta persyaratan administrasi yang
disediakan. Para pelaksana nampak sangat menguasai pedoman pelaksanaannya dengan baik sehingga
tidak terjadi upaya saling menyalahkan dalam hal pengadaan barang/ jasa pemerintah tersebut.
Komitmen yang tinggi dari Panitia Pengadaan dan Tim Pembantu Direktur untuk menerima barang non
medis terlihat cukup baik. Mereka telah bekerja secara optimal disela-sela pekerjaan rutin mereka.
Namun demikian kecenderungan pelaksana untuk senantiasa menunggu petunjuk dari atasan telah
menyebabkan pelaksanaan pekerjaan yang agak terlambat dan tak sesuai dengan penjadualan yang
dilakukan. Kecenderungan pihak Panitia untuk senantiasa menghadirkan Direktur atau Wakil Direktur
RSUP sering menjadi hambatan dalam upaya menepati jadual yang telah ditetapkan. Ini disebabkan
karena padatnya jadwal kegiatan dari Direktur dan wakil direktur tersebut.

2). Sumber daya
Dari sisi sumber daya, baik berupa sumber daya manusia maupun sumber dananya, sangat
mempengaruhi implementasi keppres tersebut. Keanggotaan Panitia yang pada umumnya telah
berpendidikan dan cukup pengalaman serta telah menduduki jabatan tertentu di RSUP telah
menyebabkan proses implementasi dapat dengan baik dilaksanakan. Pengalaman mereka sebagai
pegawai ditopang dengan kualitas dan kemaun mereka telah menghasilkan kinerja implementasi
pengadaan barang/ jasa yang sesuai dengan ketentuan. Hal itu didukung dengan tersedianya dana yang
akan digunakan. Keseluruahan dana uantuk pembelanjaan pengadaan barang tak pernah terlambat,
sehingga pihak rekananpun menjadi lebih serius dalam menjalin kerjasama pengadaan barang/ jasa.

3). Sistem komunikasi yang dibangun
Meskipun implementasi telah dilakukan dengan baik akan tetapi implmentasi akan dapat dilakukan
dengan lebih baik jika komunikasi antar pelaksana khususnya antara unit kerja (user) dengan panitia
berjalan harmonis. Selama ini komunikasi secara intensif antara user dan Panitia jarang dilakukan. User
hanya mengajukan permohonan poengadaan pada Panitia dan Panitia tinggal melaksanakan
pengadaannya. Dengan demikian yang terjadi justru semuanya saling menunggu. Kenyataan ini juga
sebagai salah satu penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan dengan agenda yang dijadwalkan.

C. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses implementasi Keppres nomor 80 tahun 2003
Dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di RSUP Soeradji Tirtonegoro ditemukan sejumlah
hambatan. Diantaranya adalah :
1). Hambatan yang bersumber dari kinerja Panitia, dinataranya adalah persoalan ketidaktepatan waktu
pelaksnaan dengan jadual yang telah ditetapkan. Disamping itu juga kurangnya komunikasi antara user
dengan panitia. Otoritas yang dimiliki oleh Panitia cenderung meneybabkan Panitia bekerja kurang
terkoordinasi dengan user. Akibatnya sering terjadi ketidaksinkronan akan keperluan yang harus segera
dihadapi pada saat iutu. Seringkali user merasa bahwa pengadaan terlambat. Sebagai contoh misalnya
adalah pengadaan untuk tI, barang baru diterima akhir triwulan II. Hal ini sedikit banyak tentu akan
berpengaruh terhadap proses pelaksnaan pekerjaan. Hambatan yang lain yang dirasakan dalam
kaitannya dengan kinerja panitia adalah kurang adanya trasparansi dalam pengadaan barang/ jasa. Ini
disebabkan kecenderungan Panitia untuk senantiasa menunggu petunjuk dan memuaskan pimpinan.
Dampak yang terjadi adalah tidak mengetahuinya user tentang seluk beluk dan proses pengadaan
barang dan jasa tersebut.
2. Hambatan yang bersumber dari system yang sudah ada. Hambatan ini berkaitan dengan
kecenderungan melakukan penunjukan langsung atas rekanan dengan kurang memperhatikan aspek
inovasi atau mencoba rekanan baru dalam hal pengadaan. Barang dan jasa pemerintah. Dalam
kenyataannya proses lelang juga tidak dilakukan. Mekanisme penunjukan langsung baik dari
Departemen kesehatan Pusat maupun dari pejabat lokal menjadi salah satu hambatan peningkatan
efektivitas pelaksanaan Keppres tersebut.

D. Pembahasan
Berdasarkan semua uraian diatas jika kita mengacu pada konsep implementasi dari Ripley dan Franklin
(1986) maka dapat dikatakan bahwa dari sisi kepatuhan, pelaksanaan Keputusan presiden Nomor 80
tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanan Pengadan barang/ jasa Pemerintah di RSUP Soeradji
Tirtonegro Klaten telah dilaksanakan sesuai dengan standar aturan yang ada. Keseluruhan
tahapan-tahapan mulai dari perencanaan hingga evaluasi telah dilakukan sesuai ketentuan.
Menurut Ripley dan Franklin (1986) untuk melakukan penelitian implementasi maka yang harus
dilakuklan adalah memberikan penjelasan atas dua aspek yaitu aspek kepatuhan (compliance) dan
menguraiakn apa yang terjadi sela aproses itu berlangsung (what’s happened).
Dari sisi kepatuhan, para pelaksana sudah cukup optimal dalam pelaksanaan tugasnya. Mereka
mempunyai komitmen yang tinggi dalam pelaksanana Keppres tersebut. Hal ini mempngaruhi
kerbhasilan implementasinya. Meskipun demikian berbagai kekurangan, khususnya dalam hal
komunikasi, transparansi dan kecenderungan menunggu petunjuk masih terjadi.
Sementara itu untuk menjelaskan apa yang terjadi (what’s happened), selain dijelaskan proses yang
berlangsung, dapat dilakukan identifikasi berbagai hal yang terjadi selama proses implementasi dengan
mengambil beberapa indicator yang mungkin bisa berperanan mempengaruhi dalam proses
implementasi program. Diantara factor-faktor yang diidentifikasi tersebut antara lain sikap pelaksana,
komunikasi yang dibangun, sumber daya yang digunakan. Faktor-faktor tersebut diadopsi dari beberapa
model Topdown yang dikemukakan seperti Grindle, Van meter dan Van Horn, serta Sabatier &
Mazmanian.
Dari beberapa faktor diatas semuanya mempengaruhi proses pelaksanaan Kepmendiknas tersebut. Dari
sisi sikap pelaksana, pemahaman yang baik tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tehnis telah
menyebabkan kinerja implementasi yang optimal dari pelaksana. Menurut Samodra Wibawa (1994 : 21)
bahwa sikap pelaksana merupakan kognisi, netralitas, dan obyektivitas para individu pelaksana yang
dapat memahami kondisi dan menerima sasaran agar mau melaksanakan aturan-aturan yang telah
disepakati akan memberikan dukungan positif terhadap keberhasilan implementasi. Ketidakpahaman
mereka akan juklak dan juknis menyebabkan proses pelaksanaanya seperti sesuatu yang tak ada
kepastiannya.
Komunikasi yang dilakukan meskipun agak tersendat namun masih mampu menjadikan pelaksanaan
program berjalan seperti yang diharapkan. Faktor sumber daya manusia khusunya pelaksana kebijakan
juga merupakan factor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Namun demikian juga masih
ditemukasn berbagai hal yang dirasa kurang dalam hal implermentasi. Keppres tersebut
Hal ini berarti bahwa masih ada hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan Kepmendiknas tersebut.
Jika diidentifikasi maka hambatan tersebut berupa hambatan system, hambatan komunikasi serta
hambatan yang bersumber dari sisi kinerja Panitia Pengadaan barang/ jasa. .
BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa secara umum implementasi Keputusan
Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan barang/ jasa
Pemerintah di Rumah Sakit Umum Pusat Suradji Tirtonegoro telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk
pelaksanaannya. Keseluruhan tahapan-tahapan dalam proses implementasi telah dilakukan dengan baik.
Namun demikian dari hasil penelitian juga masih ditemukan berbagai hambatan dalam implementasi
Keppres tersebut. Secara lebih terperinci kesimpulan tersebut diuraikan sebagai berikut :
1. Proses implementasi Keppres nomor 80 tahun 2003 telah dilakukan mulai tahap perencanaan,
pelaksanaan hingga tahap evaluasi. Dalam tahap perencanaan sudah dilakuakn berbagai upaya seperti
identifikasi kebutuhan masing-masing unit kerja, pembentukan Panitia Pengadaan barang/ jasa, hingga
penyiapan segala berkas administrasi dan dokumen untuk pengadaan..
2. Tahap pelaksanaan, dimulai setalah berhasil memilih rekanan untuk pengadaan hingga dibuatnya
kontrak kerja sama dan terbitnya Surat perintah Kerja bagi rekanan yang ditunjuk. Dalam hal ini sejumlah
rekanan diambil dari potensi lokal/ daerah yang ada.
3. Tahap evaluasi dilakukan dengan pencocokan barang yang dibeli dengan pesanan yang datang dari
rekanan. Untuk keperluan ini ditangani oleh Tim pembantu Direktur untuk menerima barang / jasa yang
dipesan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa selama tahun 2006 semua pesanan yang diajukan oleh
rekanan telah memenuhi persyaratan seperti yang dipesan, baik dari sisi kualitas mapun kauntitas.
4. Dari sisi kepatuhan disimpulkan bahwa para pelaksana telah mematuhi Keppres tersebut, sehingga
proses implementasi bisa berjalan seperti yang diharapkan. Pelaksana cukup mempunyai komitmen
untuk mengimplementasikan Keppres tersebut. Mereka telah memahani substansi Kepprer dengan baik
dan benar.
5. Berdasarakan hasil penelitian juga dapat disimpulkan bahwa sejumlah factor diidentifikasi sebagai
factor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Faktor tersebut antara lain adalah sikap
pelaksana, sumber daya yang digunakan serta system komunikasi yang dibangun.
6. Hambatan yang ditemukan dalam implementasi keppres tersebut diantaranya adalah hambatan yang
bersumber dari kinerja panitia, dan hambatan system. Yang bersumber dari kinerja Panitia lebih
disebabkan karena kecenderungan panitia menunggu pimpinan dalam setiap kegiatan, dan karena
kesibukan panitia melaksanakan tugas rutinnya. Sedangkan yang bersumber dari system lebih berupa
penunjukan langsung rekanan dan kebiasaan mengikuti hal-hal yang sudah ada dan dilakukan sejak
dahulu. Ini berdampak pada kurangnya kreativitas dan transparansi dari pelaksana dalam hal pengadaan
barang dan jasa di RSUP Suradji Tirtonegoro

B. Saran-saran
Sejumlah saran yang peneliti rekomendasikan dalam penelitian ini antara lain adalah :
1. Perlu dilakukan langkah-langkah kongkrit untuk lebih menunjukkan adanya transparansi dalam hal
pengadaan barang dan jasa di RSUP, sebab selama ini berbagai pihak termasuk unit kerja tidak
mengetahui proses pengadaan itu sendiri.
2. Mekanisme penunjukan langsung mestinya sudah dikurangi, dan diganti dengan cara-cara yang lebih
obyektif melihat penawaran yang menguntungkan pihak RSUP Suradji Tirtonegoro.
3. Perlu diupayakan komunikasi yang intensif antara pelaksana dari persncanaan hingga evaluasinya.
Denagn demikian ada keharmonisan dalam upaya memenuhi kebutha barang jasa pada masing-masing
unit kerja.

DAFTAR PUSTAKA
Abdulwahab, Solichin, 1990, Pengantar Analisis Kebijakasanaan Negara, Rineka Cipta, Malang.

__________, 1991, Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijakan, Bumi Aksarea, Jakarta.

Darwin, Muhajir, 1994, Kebijaksanaan Publik, Buku Pegagan Kuliah, UNS Press, Surakarta, 1994.

Dunn, William N, 1995, Analisis Kebijakan Publik, edisi terjemahan, Gajahmada University Press,
Yogyakarta.

Grindle, Merilee S., 1980, Politics and Policy Implementation in The Thirrd World, Princeton Universitty
Press, New Yersey.

Moleong, Lexy J, 1994, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rudakarya, Bandung.
Islamy, Irfan M., 1997, Perumusan kebijakasanaan Negara, Bina Aksara, Jakarta.

Matthew B Miles & A Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta.

Meter, Donald S Van and Carl E, Van Horn, 1975, The Policy Implementation Process; A Conceptual
Framework, Sage publication, Beverly Hills.

Ripley, Randall B & Franklyn, Grace A., 1986, Policy Implementation and Bureaucracy, The Dorcey
Press, Chicago.

Sutopo, HB 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Sebelas Maret University Press, Surakarta.

Wibowo, Samodra, 1994, Evaluasi Kebijakan, PT Grafindo Persada Jakarta.

Sumber-sumber lain :

Keputusan Presiden RI nomor 80 Tahun 2003 dan Perubahannya Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, CV Minijaya Abadi, Jakarta.

Keputusan Presiden RI nomor 80 Tahun 2003 dan Perubahannya Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Fokus Media, 2006, Jakarta.

Panduan Wawancara :

1. Pedoman apa yang digunakan dalam rangka Pengadaan barang/ jasa di RSUP ?
2. Bagiaman langkah-langkah yang dilakukan pihak RSUP dalam rangka pengadaan barang dan jasa ?
3. Apakah dalam hal pengadaan dibentuk kepanitiaan? Siapa saja anggotanya? Apa tugasnya ?
4. Apakah panitia tersebut telah diberikan pendidikan dan pelatihan khusus tentang pengadaan barang
dan jasa ?
5. Apakah dokumen-dokumen administratsi yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa
tersimpan dengan baik ? Pada siapa/
6. Dalam hal pengadaan barang dan jasa di RSUP bagaimana tehnik dan system pengadaannya ?
7. Selama ini apakah leang pernah dilakukan untuk meemnuhi kebutuhan akan pengadaan barang dan
jasa non medik ? Kalau iya kapan ?
8. Siapa saja yang dilibatkan dalam lelang ? Apakah beesifat terbuka dan transparan ?
9. Apakah dalam penentuan rekanan juga sering dilakuakn dengan penunjukan langsung ? Siapa yang
melakukan ? Atasa dasar apa itu dilakukan ?
10. Apakah dalam pelaksanaan pengadaan barang telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada ?
Pernahkah terjadi ketyerlambatan ? Kalau ya mengapa itu terjadi ?
11. Apakah pelaksanan diberi kewenangan untuk menafsirkan isi keppres tersebut untuk kemudian
dicarikan jalan yang terbaik ataukah semuanya sudah ditentukan oleh pimpinan ?
12. Untuk keperluan kontrak, apakah itu dilakukan langsung oleh Direktur atau hanya oleh Panitia ?
mengapa demikian ?
13. Siapa yang bertugas mencocokkan barang yang dipesan dengan spesifikasi yang diminta dalam
penjelasan pekerjaan pengadaan ?
14. Apakah semua berkas administrasi untuk keperluan pengadaan disediakan oleh pihak Rumah sakit ?
15. Dengan rekanan darimana saja pihak Rumah sakit bekerja sama ?
16. Apakah system yang digunakan dalam pengadaan sudah cukup transparan ? apa buktinya ?
17. Hambatan apa yang dirasakan dalam rangka pengadaan barang dan jasa sesuai Keppres nomor 80
tahun 2003?
18. Apakah pelaksana cukup konsisten dalam hal melaksanakan ketentuan dalam Keppres?

   * click link
   * 2023 clic
 uk keperluan pengadaan disediakan oleh pihak Rumah sakit ?
15. Dengan rekanan darimana saja pihak Rumah sakit bekerja sama ?
16. Apakah system yang digunakan dalam pengadaan sudah cukup transparan ? apa buktinya ?
17. Hambatan apa yang dirasak an dalam rangka pengadaan barang dan jasa sesuai Keppres nomor 80
tahun 2003?
18. Apakah pelaksana cukup konsisten dalam hal melaksanakan ketentuan dalam K eppres?

    * click link
    * 2023 clic

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5266
posted:12/10/2010
language:Indonesian
pages:18