dalil muamalah by wandii

VIEWS: 1,676 PAGES: 5

									                                          1




      Home
      Profil Author
      Contact
      Archieves

Just another Blog Ekonomi Syariah weblog… Dont Miss It Dear…

DI MANAKAH EKSISTENSI ZAKAT DALAM EKONOMI ISLAM ? (1) →


FIQIH MUAMALAH
January 6th, 2009 by hadypradipta and tagged Fiqih Ekonomi



Fiqih Mumalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan
hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang
diperoleh dari dalil-dalil islam secara rinci. Ruang lingkup fiqih muamalah adalh
seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hokum-hukum islam yang berupa
peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti
wajib,sunnah,haram,makruh dan mubah.hokum-hukum fiqih terdiri dari hokum-
hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertical
antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Ruang lingkup fiqih muamalah mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti
social,ekonomi,politik hokum dan sebagainya. Aspek ekonomi dalam kajian fiqih
sering disebut dalam bahasa arab dengan istilah iqtishady, yang artinya adalah suatu
cara bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat
pilihan di antara berbagai pemakaian atas alat pemuas kebutuhan yang ada, sehingga
kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat dipenuhi oleh alat pemuas kebutuhan
yang terbatas.

Sumber-sumber fiqih secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil naqly
yang berupa Al-Quran dan Al-Hadits, dan dalil Aqly yang berupa akal (ijtihad).
Penerapan sumber fiqih islam ke dalam tiga sumber, yaitu Al-Quran, Al-Hadits,dan
ijtihad.

 Al-Quran
Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dengan
bahasa arab yang memiliki tujuan kebaikan dan perbaikan manusia, yang berlaku di
dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan referensi utama umat islam, termasuk di
dalamnya masalah hokum dan perundang-undangan.sebagai sumber hukum yang
                                           2


utama,Al-Quran dijadikan patokan pertama oleh umat islam dalam menemukan dan
menarik hukum suatu perkara dalam kehidupan.

 Al-Hadits
Al-Hadits adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa
perkataan,perbuatan,maupun ketetapan. Al-Hadits merupakan sumber fiqih kedua
setelah Al-Quran yang berlaku dan mengikat bagi umat islam.

 Ijma‟ dan Qiyas
Ijma‟ adalah kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum syar‟i dalam suatu masa
setelah wafatnya Rasulullah SAW. Suatu hukum syar‟i agar bisa dikatakan sebagai
ijma‟, maka penetapan kesepakatan tersebut harus dilakukan oleh semua mujtahid,
walau ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ijma‟ bisa dibentuk hanya dengan
kesepakatan mayoritas mujtahid saja. Sedangkan qiyas adalah kiat untuk menetapkan
hukum pada kasus baru yang tidak terdapat dalam nash (Al-Qur‟an maupun Al-
Hadist), dengan cara menyamakan pada kasus baru yang sudah terdapat dalam nash.

 PRINSIP DASAR FIQIH MUAMALAH

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan
manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan
nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah atau pun etika. Artinya, kegiatan ekonomi
yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan
spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi,
akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai
ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga
sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme. Di antara kaidah dasar fiqh muamalah
adalah sebagai berikut :

 Hukum asal dalam muamalat adalah mubah
 Konsentrasi Fiqih Muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan
 Menetapkan harga yang kompetitif
 Meninggalkan intervensi yang dilarang
 Menghindari eksploitasi
 Memberikan toleransi
 Tabligh, siddhiq, fathonah amanah sesuai sifat Rasulullah

 KAIDAH FIQIH DALAM TRANSAKSI EKONOMI (MUAMALAH)

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu dari aspek muamalah dari sistem Islam,
sehingga kaidah fiqih yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi
ekonomi juga menggunakan kaidah fiqih muamalah. Kaidah fiqih muamalah adalah
“al ashlu fil mua‟malati al ibahah hatta yadullu ad daliilu ala tahrimiha” (hukum asal
dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Ini
berarti bahwa semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada
ketentuan baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil Islam (Al-Qur‟an
maupun Al-Hadist), maka hal tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam.
                                           3


Kaidah fiqih dalam muamalah di atas memberikan arti bahwa dalam kegiatan
muamalah yang notabene urusan ke-dunia-an, manusia diberikan kebebasan sebebas-
bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya
sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang
melarangnya. Kaidah ini didasarkan pada Hadist Rasulullah yang berbunyi: “antum
a‟alamu bi „umurid dunyakum” (kamu lebih tahu atas urusan duniamu). Bahwa dalam
urusan kehidupan dunia yang penuh dengan perubahan atas ruang dan waktu, Islam
memberikan kebebasan mutlak kepada manusia untuk menentukan jalan hidupnya,
tanpa memberikan aturan-aturan kaku yang bersifat dogmatis. Hal ini memberikan
dampak bahwa Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk bisa
mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan ini, khususnya berkenaan
dengan fungsi manusia sebagai khalifatul-Llah fil „ardlh (wakil Allah di bumi).

Efek yang timbul dari kaidah fiqih muamalah di atas adalah adanya ruang lingkup
yang sangat luas dalam penetapan hukum-hukum muamalah, termasuk juga hukum
ekonomi. Ini berarti suatu transaksi baru yang muncul dalam fenomena kontemporer
yang dalam sejarah Islam belum ada/dikenal, maka transaksi tersebut “dianggap”
diperbolehkan, selama transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang
dilarang dalam Islam. Sedangkan transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam
adalah transaksi yang disebabkan oleh faktor:

 Haram zatnya
Di dalam Fiqih Muamalah, terdapat aturan yang jelas dan tegas mengenai obyek
transaksi yang diharamkan, seperti minuman keras, daging babi, dan sebagainya. Oleh
karena itu melakukan transaksi yang berhubungan dengan obyek yang diharamkan
tersebut juga diharamkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih: “ma haruma fi‟luhu
haruma tholabuhu” (setiap apa yang diharamkan atas obyeknya, maka diharamkan
pula atas usaha dalam mendapatkannya). Kaidah ini juga memberikan dampak bahwa
setiap obyek haram yang didapatkan dengan cara yang baik/halal, maka tidak akan
merubah obyek haram tersebut menjadi halal.

 Haram selain zatnya
Beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam yang disebabkan oleh cara
bertransaksi-nya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, yaitu: tadlis
(penipuan), ikhtikar (rekayasa pasar dalam supply), bai‟ najasy (rekayasa pasar dalam
demand), taghrir (ketidakpastian), dan riba (tambahan).

 Tidak sah
Segala macam transaksi yang tidak sah/lengkap akadnya, maka transaksi itu dilarang
dalam Islam. Ketidaksah/lengkapan suatu transaksi bisa disebabkan oleh: rukun
(terdiri dari pelaku, objek, dan ijab kabul) dan syaratnya tidak terpenuhi, terjadi
ta‟alluq (dua akad yang saling berkaitan), atau terjadi two in one (dua akad sekaligus).
Ta‟alluq terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, di mana
berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua. Yang seperti ini, terjadi bila
suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakpastian
(grarar) akad mana yang harus digunakan.maka transaksi ini dianggap tidak sah.

 KONSEP AQAD FIQIH EKONOMI (MUAMALAH)
                                         4


Setiap kegiatan usaha yang dilakukan manusia pada hakekatnya adalah kumpulan
transaksi-transaksi ekonomi yang mengikuti suatu tatanan tertentu. Dalam Islam,
transaksi utama dalam kegiatan usaha adalah transaksi riil yang menyangkut suatu
obyek tertentu, baik obyek berupa barang ataupun jasa. kegiatan usaha jasa yang
timbul karena manusia menginginkan sesuatu yang tidak bisa atau tidak mau
dilakukannya sesuai dengan fitrahnya manusia harus berusaha mengadakan kerjasama
di antara mereka. Kerjasama dalam usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah
pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam:

 Bekerja sama dalam kegiatan usaha, dalam hal ini salah satu pihak dapat menjadi
pemberi pembiayaan dimana atas manfaat yang diperoleh yang timbul dari
pembiayaan tersebut dapat dilakukan bagi hasil. Kerjasama ini dapat berupa
pembiayaan usaha 100% melalui akad mudharaba maupun pembiayaan usaha
bersama melalui akad musyaraka.

 Kerjasama dalam perdagangan, di mana untuk meningkatkan perdagangan dapat
diberikan fasilitas-fasilitas tertentu dalam pembayaran maupun penyerahan obyek.
Karena pihak yang mendapat fasilitas akan memperoleh manfaat, maka pihak pemberi
fasilitas berhak untuk mendapatjan bagi hasil (keuntungan) yang dapat berbentuk
harga yang berbeda dengan harga tunai.

 Kerja sama dalam penyewaan asset dimana obyek transaksi adalah manfaat dari
penggunaan asset.

Kegiatan hubungan manusia dengan manusia (muamalah) dalam bidang ekonomi
menurut Syariah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun adalah sesuatu
yang wajib ada dan menjadi dasar terjadinya sesuatu, yang secara bersama-sama akan
mengakibatkan keabsahan. Rukun transaksi ekonomi Syariah adalah:

1. Adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi, misalnya penjual dan pembeli,
penyewa dan pemberi sewa, pemberi jasa dan penerima jasa.

2. Adanya barang (maal) atau jasa (amal) yang menjadi obyek transaksi.

3. Adanya kesepakatan bersama dalam bentuk kesepakatan menyerahkan (ijab)
bersama dengan kesepakatan menerima (kabul).

Disamping itu harus pula dipenuhi syarat atau segala sesuatu yang keberadaannya
menjadi pelengkap dari rukun yang bersangkutan. Contohnya syarat pihak yang
melakukan transaksi adalah cakap hukum, syarat obyek transaksi adalah spesifik atau
tertentu, jelas sifat-sifatnya, jelas ukurannya, bermanfaat dan jelas nilainya.

Obyek transaksi menurut Syariah dapat meliputi barang (maal) atau jasa, bahkan jasa
dapat juga termasuk jasa dari pemanfaatan binatang. Pada prinsipnya obyek transaksi
dapat dibedakan kedalam:

1. obyek yang sudah pasti (ayn), yaitu obyek yang sudah jelas keberadaannya atau
segera dapat diperoleh manfaatnya.
                                         5


2. obyek yang masih merupakan kewajiban (dayn), yaitu obyek yang timbul akibat
suatu transaksi yang tidak tunai.

Secara garis besar aqad dalam fiqih muamalah adalah sebagai berikut :

1. aqad mudharaba
Ikatan atau aqad Mudharaba pada hakekatnya adalah ikatan penggabungan atau
pencampuran berupa hubungan kerjasama antara Pemilik Usaha dengan Pemilik Harta

2. aqad musyarakah
Ikatan atau aqad Musyaraka pada hakekatnya adalah ikatan penggabungan atau
pencampuran antara para pihak yang bersama-sama menjadi Pemilik Usaha,

3. aqad perdagangan
Aqad Fasilitas Perdagangan, perjanjian pertukaran yang bersifat keuangan atas suatu
transaksi jual-beli dimana salah satu pihak memberikan fasilitas penundaan
pembayaran atau penyerahan obyek sehingga pembayaran atau penyerahan tersebut
tidak dilakukan secara tunai atau seketika pada saat transaksi.

4. aqad ijarah
Aqad Ijara, adalah aqad pemberian hak untuk memanfaatkan Obyek melalui
penguasaan sementara atau peminjaman Obyek dgn Manfaat tertentu dengan
membayar imbalan kepada pemilik Obyek. Ijara mirip dengan leasing namun tidak
sepenuhnya sama dengan leasing, karena Ijara dilandasi adanya perpindahan manfaat
tetapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan.

Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan dahwa Fiqih
Muamalah merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan
kesejahteraan dunia akhirat). Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-
landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari
fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing
sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi (muamalah) yang khas dengan dasar-
dasar nilai ilahiyah.

Category Perbankan Syariah |

								
To top