Docstoc

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Document Sample
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Powered By Docstoc
					          PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
                      NOMOR 22 TAHUN 2008
                             TENTANG
        PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

             DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 dan Pasal
            69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
            Penanggulangan Bencana perlu menetapkan Peraturan
            Pemerintah tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
            Bencana;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
               Indonesia Tahun 1945;
            2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
               Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
               Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
               Negara Republik Indonesia Nomor 4723);


                          MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDANAAN DAN
             PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA.

                             BAB I
                        KETENTUAN UMUM

                              Pasal 1
            Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
            1.   Dana penanggulangan bencana adalah dana yang
                 digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap
                 prabencana,   saat   tanggap   darurat,  dan/atau
                 pascabencana.
            2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya
               disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan
               pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
               Perwakilan Rakyat.

                                                  3. Anggaran . . .
                    -2-



3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
   disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan
   pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
   Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Dana    kontinjensi   bencana  adalah  dana  yang
   dicadangkan     untuk     menghadapi  kemungkinan
   terjadinya bencana tertentu.
5. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan
   dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada
   saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas
   waktu tanggap darurat berakhir.
6.   Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang
     disediakan Pemerintah kepada pemerintah daerah
     sebagai bantuan penanganan pascabencana.
7.   Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk
     memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
8.   Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah
     serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan
     pembangunan yang berisiko timbulnya bencana,
     kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan
     rehabilitasi.
9.   Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang
     selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga
     pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan
     peraturan perundang-undangan.
10. Badan    Penanggulangan    Bencana   Daerah    yang
    selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah
    daerah      yang      melakukan     penyelenggaraan
    penanggulangan bencana.
11. Instansi/lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang
    terkait dengan penanggulangan bencana.


                  Pasal 2

Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan
untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara
berdayaguna,       berhasilguna,    dan       dapat
dipertanggungjawabkan.

                                              Pasal 3 . . .
                  -3-



                 Pasal 3

Pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana
meliputi:
a. sumber dana penanggulangan bencana;
b. penggunaan dana penanggulangan bencana;
c. pengelolaan bantuan bencana; dan
d. pengawasan, pelaporan,     dan pertanggungjawaban
   pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.


               BAB II
SUMBER DANA PENANGGULANGAN BENCANA

                 Pasal 4

(1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab
    bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
(2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) berasal dari:
    a. APBN;
    b. APBD; dan/atau
    c. masyarakat.

                 Pasal 5

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan
    anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan
    APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
    huruf a dan huruf b secara memadai.
(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap
    darurat bencana, dan pascabencana.
(3) Dalam anggaran penanggulangan bencana yang
    bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1), Pemerintah menyediakan pula:
    a. dana kontinjensi bencana;
    b. dana siap pakai; dan
    c. dana bantuan sosial berpola hibah.

                                           Pasal 6 . . .
                   -4-



                 Pasal 6

(1) Dana kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a disediakan dalam APBN
    untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana.
(2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
    ayat (3) huruf b disediakan dalam APBN yang
    ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan
    pada saat tanggap darurat.
(3) Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai
    dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal
    dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.
(4) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
    harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada
    saat tanggap darurat.
(5) Dana bantuan sosial berpola hibah sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disediakan
    dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pascabencana.


                 Pasal 7

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong
    partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang
    bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.
(2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pemerintah
    dicatat dalam APBN.
(3) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh pemerintah
    daerah dicatat dalam APBD.
(4) Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang
    bersumber dari masyarakat dalam negeri.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dana
    sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
    Peraturan Menteri Keuangan.


                                      (6) Ketentuan . . .
                    -5-



  (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dana
      sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
      Peraturan Menteri Dalam Negeri.


                  Pasal 8
  Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana
  dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah atau pemerintah
  daerah dapat:
  a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan
     bantuan dana penanggulangan bencana;
  b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan
     pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
  c. meningkatkan       kepedulian    masyarakat untuk
     berpartisipasi dalam penyediaan dana.


                  Pasal 9
  (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana,
      wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang
      berwenang.
  (2) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga
      sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya
      disampaikan kepada BNPB atau BPBD.
  (3) Tata    cara     perizinan    pengumpulan   dana
      penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan
      ketentuan peraturan perundang-undangan.


                 BAB III
PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA

               Bagian Kesatu
                  Umum

                  Pasal 10
  (1) Penggunaan     dana   penanggulangan      bencana
      dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,
      BNPB, dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan
      fungsinya.

                                           (2) Dana . . .
                   -6-



(2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai
    dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang
    meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat,
    dan/atau pascabencana sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 6.


              Bagian Kedua
               Prabencana

                 Pasal 11

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan
bencana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap
prabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.


                 Pasal 12

Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana
dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:
a. tidak terjadi bencana; dan
b. terdapat potensi terjadinya bencana.


                 Pasal 13

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi
tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf a meliputi:
a. fasilitasi   penyusunan     rencana   penanggulangan
    bencana;
b. program pengurangan risiko bencana;
c. program pencegahan bencana;
d. pemaduan       perencanaan     pembangunan    dengan
    perencanaan penanggulangan bencana;
e. penyusunan analisis risiko bencana;
f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata
    ruang;
                                g. penyelenggaraan . . .
                    -7-



g. penyelenggaraan     pendidikan     dan     pelatihan
   penanggulangan bencana; dan
h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.


                  Pasal 14

(1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam
    situasi   terdapat     potensi terjadinya  bencana
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b
    meliputi:
    a. kegiatan kesiapsiagaan;
    b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
    c. kegiatan mitigasi bencana.
(2) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) huruf a menggunakan dana kontinjensi
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a.


              Bagian Ketiga
         Tanggap Darurat Bencana

                  Pasal 15

(1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada
    saat tanggap darurat meliputi:
    a. dana     penanggulangan      bencana    yang   telah
       dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-
       masing instansi/lembaga terkait;
    b. dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
       5 ayat (3) huruf b yang dialokasikan dalam anggaran
       BNPB; dan
    c. dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah
       daerah dalam anggaran BPBD.
(2) BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya
    mengarahkan penggunaan dana penanggulangan
    bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.


                                             Pasal 16 . . .
                   -8-



                 Pasal 16

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) huruf a meliputi:
a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat
   terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat
   terkena bencana;
c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
   korban bencana;
d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
   dan
e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.


                 Pasal 17

(1) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
    15 ayat (1) huruf b digunakan sesuai dengan
    kebutuhan tanggap darurat bencana.
(2) Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan
    barang dan/atau jasa untuk:
    a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
    b. pertolongan darurat;
    c. evakuasi korban bencana;
    d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
    e. pangan;
    f. sandang;
    g. pelayanan kesehatan; dan
    h. penampungan serta tempat hunian sementara.
(3) Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan
    pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.


                 Pasal 18

Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap
pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana
siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17.


                                   Bagian Keempat . . .
                       -9-



                Bagian Keempat
                 Pascabencana


                    Pasal 19

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan
bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap
pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.


                    Pasal 20

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana
digunakan untuk kegiatan:
a. rehabilitasi; dan
b. rekonstruksi.


                    Pasal 21

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 huruf a meliputi:
a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
d. pemulihan sosial psikologis;
e.   pelayanan kesehatan;
f.   rekonsiliasi dan resolusi konflik;
g.   pemulihan sosial ekonomi budaya;
h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
i.   pemulihan fungsi pemerintahan; atau
j.   pemulihan fungsi pelayanan publik.


                                           Pasal 22 . . .
                      - 10 -



                    Pasal 22

Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 huruf b meliputi:
a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c. pembangkitan       kembali   kehidupan    sosial   budaya
   masyarakat;
d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan
   peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi
   kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
f.    peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.


                    Pasal 23

(1)    Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk
       pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah
       yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial
       berpola hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
       ayat (3) huruf c.
(2) Untuk memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1), pemerintah daerah mengajukan
    permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB.
(3) Berdasarkan    permohonan     tertulis  sebagaimana
    dimaksud pada ayat (2), BNPB melakukan evaluasi,
    verifikasi,  dan     mengkoordinasikannya    dengan
    instansi/lembaga terkait.
(4) Hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud
    pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BNPB dan
    disampaikan     kepada    Menteri  Keuangan   untuk
    selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
    untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana
    bantuan sosial berpola hibah.

                                                BAB IV . . .
                    - 11 -



               BAB IV
    PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

               Bagian Kesatu
                  Umum

                  Pasal 24

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dan
    memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
(2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    terdiri dari:
    a. santunan duka cita;
    b. santunan kecacatan;
    c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
    d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.



               Bagian Kedua
            Santunan Duka Cita

                  Pasal 25
(1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 24 ayat (2) huruf a diberikan kepada korban
    meninggal dalam bentuk:
    a. biaya pemakaman; dan/atau
    b. uang duka.
(2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi,
    dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang
    yang dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD sesuai
    dengan kewenangannya.
(3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat
    (2) diberikan kepada ahli waris korban.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan
    besaran bantuan santunan duka cita sebagaimana
    dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Kepala
    BNPB setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.


                                         Bagian Ketiga . . .
                   - 12 -



               Bagian Ketiga
            Santunan Kecacatan

                  Pasal 26

(1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 24 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban
    bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau
    fisik.
(2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan,
    identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang
    berwenang yang dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD
    sesuai dengan kewenangannya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan
    besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala
    BNPB setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.


            Bagian Keempat
  Pinjaman Lunak untuk Usaha Produktif

                  Pasal 27
(1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif diberikan
    kepada korban bencana yang kehilangan mata
    pencaharian.
(2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
    a. kredit usaha produktif; atau
    b. kredit pemilikan barang modal.
(3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
    diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi,
    dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang
    yang dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD sesuai
    dengan kewenangannya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan
    besaran pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada
    ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNPB setelah
    mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

                                       Bagian Kelima . . .
                   - 13 -



             Bagian Kelima
   Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

                 Pasal 28
(1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d diberikan
    kepada korban bencana dalam bentuk:
    a. penampungan sementara;
    b. bantuan pangan;
    c. sandang;
    d. air bersih dan sanitasi; dan
    e. pelayanan kesehatan.
(2) Bantuan   darurat  bencana   untuk    pemenuhan
    kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan
    memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar
    dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok
    rentan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
    bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala
    BNPB.


               Bagian Keenam
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan

                 Pasal 29
(1) BNPB berwenang mengkoordinasikan pengendalian,
    pengumpulan, dan penyaluran bantuan darurat
    bencana pada tingkat nasional.
(2) BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian,
    pengumpulan dan penyaluran bantuan    darurat
    bencana pada tingkat daerah.

                 Pasal 30
(1) Tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban
    penggunaan bantuan darurat bencana diberikan
    perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi,
    dan kondisi kedaruratan.


                                       (2) Ketentuan . . .
                       - 14 -



    (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan
        serta   pertanggungjawaban     penggunaan    bantuan
        darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
        diatur dengan Peraturan Kepala BNPB.


                   BAB V
PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

                  Bagian Kesatu
                     Umum

                     Pasal 31
    (1) Pemerintah, pemerintah daerah, BNPB atau BPBD
        sesuai    dengan   kewenangannya     melaksanakan
        pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap
        pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan
        bencana.
    (2) Instansi/lembaga terkait bersama BNPB atau BPBD
        melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan
        dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban
        bencana.


                   Bagian Kedua
                    Pengawasan

                     Pasal 32
    Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan
    pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada
    seluruh tahapan penanggulangan bencana.

                  Bagian Ketiga
           Laporan Pertanggungjawaban

                     Pasal 33
    Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan
    bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap
    prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan.


                                                Pasal 34 . . .
                   - 15 -



                 Pasal 34

(1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan
    bencana pada saat tanggap darurat bencana
    diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi
    kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip
    akuntabilitas dan transparansi.
(2) Laporan         pertanggungjawaban         pelaksanaan
    penanggulangan bencana, baik keuangan maupun
    kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling
    lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.


                 Pasal 35

(1) Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang
    bersumber dari APBN atau APBD dilakukan sesuai
    standar akuntansi pemerintahan.
(2) Sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang
    bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman
    yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.


                 Pasal 36

Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan
bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.



                  BAB VI
            KETENTUAN PENUTUP


                   Pasal 37


Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.


                                               Agar . . .
                                 - 16 -



             Agar   setiap orang   mengetahuinya,  memerintahkan
             pengundangan    Peraturan  Pemerintah  ini   dengan
             menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik
             Indonesia.


                                Ditetapkan di Jakarta
                                pada tanggal 28 Februari 2008
                                PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                                              ttd.

                                DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
         REPUBLIK INDONESIA,

                    ttd.

            ANDI MATTALATTA



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 43



       Salinan sesuai dengan aslinya
        SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
 Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



             Wisnu Setiawan
- 17 -
                            PENJELASAN
                                ATAS
          PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
                       NOMOR 22 TAHUN 2008
                              TENTANG
        PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA


I. UMUM


  Indonesia dikenal sebagai daerah rawan bencana. Bencana yang terjadi
  di Indonesia sangatlah beragam baik jenis maupun skalanya
  (magnitude). Di samping bencana alam Indonesia juga rawan terhadap
  bencana akibat ulah manusia. Hal ini disebabkan karena faktor letak
  geografis dan geologi serta demografi.
  Bencana mengakibatkan dampak terhadap kehilangan jiwa manusia,
  harta benda, dan kerusakan prasarana dan sarana. Kerugian harta
  benda dan prasarana dapat mencapai jumlah yang sangat besar dan
  diperlukan dana yang cukup besar pula untuk pemulihannya.
  Penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang
  bersifat preventif, penyelamatan, dan rehabilitatif yang harus
  diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat,
  tepat, dan akurat melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah sehingga
  memerlukan koordinasi berbagai instansi terkait dengan penekanan
  pada kepedulian publik dan mobilisasi masyarakat.
  Seluruh sistem, pengaturan, organisasi, rencana dan program yang
  berkaitan dengan hal-hal inilah yang disebut penanggulangan
  bencana. Agar menjadi efektif, penanggulangan bencana harus
  melibatkan semua sektor, termasuk sektor non-pemerintah, sektor
  swasta dan masyarakat, melibatkan semua tingkatan masyarakat dari
  tingkat nasional tertinggi sampai ke desa terkecil.
  Guna menghindarkan dan mengurangi kerugian yang sangat besar,
  maka diperlukan upaya penanggulangan sejak dari pencegahan,
  mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk
  melakukan     kegiatan-kegiatan   tersebut,  dibutuhkan    dana
  penanggulangan bencana.
  Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
  tentang Penanggulangan Bencana, merupakan bukti satu langkah
  maju dalam hal upaya Pemerintah dalam menangani bencana.


                                                   Undang-Undang . . .
                               -2-



  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 63 dan 69 ayat (4)
  mengamanatkan perlunya menerbitkan peraturan pemerintah yang
  mengatur tentang mekanisme pengelolaan dana dan tata cara
  pemberian dan besarnya bantuan penanggulangan bencana. Untuk
  melaksanakan kedua ketentuan tersebut, Peraturan Pemerintah
  tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ini mengatur
  beberapa hal penting, antara lain sumber, alokasi, perencanaan,
  pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban pada
  tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
  Terkait dengan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, Badan
  Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengkoordinasikan
  kegiatan penyusunan rencana penggunaan dana penanggulangan
  bencana pada tahap prabencana dan pascabencana pada tingkat
  pusat, sementara pada tingkat daerah koordinasi dilakukan oleh
  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Khusus anggaran
  penanggulangan bencana untuk saat tanggap darurat dialokasikan
  oleh Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  (APBN). Sedangkan pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana
  siap pakai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam
  pelaksanaannya, kegiatan penyusunan rencana dan penggunaan dana
  dan bantuan bencana harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan
  sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kegiatan pengawasan
  dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan
  bantuan bencana dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah,
  BNPB, dan BPBD.
  Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana
  dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada
  setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam
  penggunaan dana penanggulangan bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

  Pasal 1
        Cukup jelas.
  Pasal 2
        Cukup jelas.
  Pasal 3
        Cukup jelas.



                                                         Pasal 4 . . .
                                -3-



Pasal 4
      Ayat (1)
           Cukup jelas.
      Ayat (2)
           Huruf a
                 Cukup jelas.
           Huruf b
                 Cukup jelas.
           Huruf c
                 Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang
                 perseorangan,   badan   usaha,   lembaga   swadaya
                 masyarakat, baik dalam maupun luar negeri.
Pasal 5
      Ayat (1)
           Cukup jelas.
      Ayat (2)
           Cukup jelas.
      Ayat (3)
           Huruf a
                 Cukup jelas.
           Huruf b
                 Cukup jelas.
           Huruf c.
                 Yang dimaksud dengan “dana bantuan sosial berpola
                 hibah” adalah block grant.
Pasal 6
      Cukup jelas.
Pasal 7
      Cukup jelas.
Pasal 8
      Cukup jelas.

                                                         Pasal 9 . . .
                                -4-



Pasal 9
      Cukup jelas.
Pasal 10
      Cukup jelas.
Pasal 11
      Cukup jelas.
Pasal 12
      Cukup jelas.
Pasal 13
      Cukup jelas.
Pasal 14
      Cukup jelas.
Pasal 15
      Ayat (1)
           Huruf a
                 Cukup jelas.
           Huruf b
                 Dana siap pakai dalam ketentuan ini digunakan juga
                 dalam status keadaan darurat.
           Huruf c
                 Cukup jelas.
      Ayat (2)
           Cukup jelas.
Pasal 16
      Cukup jelas.
Pasal 17
      Cukup jelas.

                                                    Pasal 18 . . .
                     -5-



Pasal 18
      Cukup jelas.
Pasal 19
     Cukup jelas.
Pasal 20
     Cukup jelas.
Pasal 21
     Cukup jelas.
Pasal 22
      Cukup jelas.
Pasal 23
     Cukup jelas.
Pasal 24
     Cukup jelas.
Pasal 25
     Cukup jelas.
Pasal 26
     Cukup jelas.
Pasal 27
     Cukup jelas.
Pasal 28
     Cukup jelas.
Pasal 29
     Cukup jelas.
Pasal 30
     Cukup jelas.

                           Pasal 31 . . .
                                  -6-



  Pasal 31
       Cukup jelas.
  Pasal 32
       Cukup jelas.
  Pasal 33
       Cukup jelas.
  Pasal 34
       Ayat (1)
             Yang dimaksud dengan “diperlakukan secara khusus” dalam
             ketentuan ini adalah meskipun bukti pertanggungjawaban
             yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
             namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan
             sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.
      Ayat (2)
             Cukup jelas.
  Pasal 35
       Cukup jelas.
 Pasal 36
       Cukup jelas.
 Pasal 37
       Cukup jelas.




TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4829