Get documents about "HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PERIZINAN DALAM RANGKA MENDORONG INVESTASI DI KOTA SURAKARTA
Description
HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PERIZINAN DALAM RANGKA MENDORONG INVESTASI DI KOTA SURAKARTA
Document Sample
HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI
PERIZINAN DALAM RANGKA MENDORONG INVESTASI DI KOTA
SURAKARTA
Penulisan Hukum
(Skripsi )
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat S1
dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Oleh
Agus Rusmanto
E.1106081
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI
PERIZINAN DALAM RANGKA MENDORONG INVESTASI DI KOTA
SURAKARTA
Oleh
Agus Rusmanto
E. 1106081
Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, September 2010
Dosen Pembimbing
Waluyo S.H, M.Si
NIP. 196808131994031001
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI
PERIZINAN DALAM RANGKA MENDORONG INVESTASI DI KOTA
SURAKARTA
Oleh
Agus Rusmanto
E. 1106081
Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 7 Oktober 2010
DEWAN PENGUJI
1. Dr. I. Gusti Ayu Ketut RH,S.H., M.M. :…………………………………
Ketua
2. Wida Astuti,S.H :…………………………………
Sekretaris
3. Waluyo S.H, M.Si : …………………………………
Aggota
Mengetahui :
Dekan
Moh Jamin, S.H., M.Hum.
NIP. 196109301986011001
PERNYATAAN
Nama : Agus Rusmanto
NIM : E1106081
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI
PERIZINAN DALAM RANGKA MENDORONG INVESTASI DI KOTA
SURAKARTA adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya
dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam
daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka
saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum
gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, September 2010
yang membuat pernyataan
Agus Rusmanto
E 1106081
MOTTO
v Tak Ada Perubahan jika tak ada Progres di Dalam Pergerakan.
(Ras Muhammad, Penyanyi Reggae)
v “Sing Sopo Ndhisiki Cidro, Ing Kono Wahyuning Kamulyan Bakal
Sirno”
(Pepatah Jawa)
v “Le, Dadi Uwong Ki Ojo Ngulatke Nduwur Terus,
Mundak Kowe mengko dadi Uwong Kang Gemrangsang”
( Nak, Jadi orang itu jangan melihat keatas terus,
karena kamu nanti bisa jadi orang yang serakah)
(Pesan Kedua Orang Tuaku)
v Totalitas tanpa batas ……..
(Tom House Community)
PERSEMBAHAN
Kupersembahkan sebuah tulisan sederhana ini sebagai wujud
syukur, cinta, dan terima kasih kepada :
Allah SWT, Atas segala karunia rahmat dan nikmat yang telah
diberikan-Nya
Ibu dan Bapak. Terima kasih atas semua waktu dan semua
kasih sayang yang Kau curahkan padaku
Almamater tercinta Fakultas Hukum Unioversitas Sebelas
Maret Surakiarta
KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmanirrohim
Alhamdulillah, puji syukur khadirat Allah SWT, yang senantiasa
memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga Penulisan Hukum (skripsi) yang
berjudul “HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENGENAI PERIZINAN DALAM RANGKA MENDORONG INVESTASI
DI KOTA SURAKARTA” dapat terselesaikan.
Penulisan hukum (skripsi) ini membahas mengenai harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan mengenai perizinan di bidang investasi dan perkembangan
investasi di Kota Surakarta. Penulisan hukum ini dikhusukan pada harmonisasi
Perda Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan
dan Tanda Daftar Gudang dengan Peraturan Perundang-undangan bidang
Investasi.
Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dari penyelesaian
Penulisan Hukum (skripsi) ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak syukur
alhamdulillah akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat diatasi. Untuk itu
atas segala bentuk bantuan dan dorongan serta saran dari berbagai pihak, maka
pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada :
1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada
penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Ibu Siti Warsini, S.H, M.H selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa
membimbing penulis untuk lebih berprestasi.
3. Bapak Waluyo, S.H., M.Si selaku Pembimbing yang senantiasa memberikan
bimbingan dan nasehatnya bagi penulis selama membimbing penulis dalam
menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum UNS yang telah membantu
penulis dalam segala bentuk kegiatan dan aktivitas kemahasiswaan.
5. Bapak & Ibuku tercinta terimakasih sekali atas segalanya & maaf kalau sering
buat kecewa. Untuk kedua kakakku Aisyah dan Sholikah tetap semangat ya,
jangan pernah malu dan kecil hati meskipun kita hanya anak petani.
6. Untuk seseorang yang selalu ada dalam hari-hariku “Sinta Natalia”, engkaulah
motivasiku, terimakasih atas kesetiaanya selama ini, juga untuk seluruh
keluarga besar terimakasih sekali atas doa & dukungannya.
7. Sahabat-sahabat di PMII Surakarta Alfan, Ajik, Dalhar, Faqih, Widi, Ida, Ifa,
Fika teruskan perjuangan, terima kasih semua telah memberikan pembelajaran
yang bermakna akan arti sebuah perjuangan.
8. Teman-teman Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati (KMPP) Surya, Fredy, Jojo,
Lingga, Dul, Lingga, Nuansa teruskanlah perjuangan kita sebagai fasilitator
mahasiswa Pati di Surakarta.
9. Untuk temen-temen di FH 06 ( pokoke harus lulus bareng), Dhohan, Adit, Pak
Eko, Gamara, Yanuar, Herlina, temen2 parkiran, terimaksih buat kebersamaan
kita selama ini. Anak-anak Kost Widuri (Bang Andre, Pak N’dut, Udjo, Kipli,
Suryono, Tolib, Ulin, Budi dan Kuntho, Hakim) makasih banget, Mbahe Kost
(Nyuwun ngapunten bayare telat Mbah ).
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak
langsung dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini sangat jauh dari
kesempurnaan, untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila
terdapat kesalahan dalam penyusunannya. Kritik dan saran yang bersifat
membangun akan penulis terima dengan lapang dada.
Dan semoga penulisan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
bagi seluruh almamater Sebelas Maret dan pihak-pihak yang memerlukannya.
Surakarta, September 2010
Penulis
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................. i
HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN .................................................................... iii
HALAMAN PERNYATAAN ................................................................... iv
HALAMAN MOTTO . ............................................................................... v
HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................. vi
KATA PENGANTAR ................................................................................. vii
DAFTAR ISI ............................................................................................. ix
DAFTAR TABEL ...................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR ................................................................................. xii
DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................. xiii
ABSTRAK .................................................................................................. xiv
ABSTRACT ................................................................................................ xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ............................................................................. 1
B. Perumusan Masalah ..................................................................... 6
C. Tujuan Penelitian ......................................................................... 6
D. Manfaat Penelitian ........................................................................ 7
E. Metode Penelitian ........................................................................ 7
F. Sistematika Penulisan .................................................................. 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori ............................................................................ 13
1. Tinjauan Umum mengenai Harmonisasi .................................. 13
a) Aspek Pengaturan Perda ...................................................... 15
b) Permasalahan dalam Pembentukan Perda ............................. 17
2. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah ...................... 19
a) Pemerintah Daerah ............................................................ 19
b) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .................................... 25
3. Tinjauan Umum Tentang Investasi ........................................... 26
................................................................................................
4. Teori Hukum ........................................................................... 28
5. Teori Investasi ......................................................................... 29
B. Kerangka Pemikiran ...................................................................... 33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A Deskripsi Lokasi Penelitian .......................................................... 36
1. Keadaan Secara Umum Kota Surakarta .................................. 36
B Harmonisasi Perda No 9 Tahun 2003 dengan
PUU bidang investasi ................................................................. 37
1. Deskripsi Peraturan Perundang-undangan ................................ 37
C. Perkembangan Investasi di Kota Surakarta .................................. 67
D. Sinkronisasi Perda No 9 Tahun 2003 dengan PUU
bidang investasi . ............................................................................ 85
1. Akibat hukum ketidaksinkronan Perda Nomor 9 Tahun 2003
Dengan PUU bidang investasi . ................................................. 86
2. Sinkronisasi Perda Nomor 9 Tahun 2003 dengan UU Nomor 32
Tahun 2004 .............................................................................. 90
3. Sinkronisasi Perda Nomor 9 Tahun 2003 dengan UU Nomor 33
Tahun 2004 .............................................................................. 92
E. Analisis Perkembangan Investasi di Kota Surakarta . ...................... 94
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................... 97
B. Saran ............................................................................................. 98
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN- LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2001-2009 ..…… 48
Tabel 3.2 Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Kota Surakarta 2004-2009 ...... 49
Tabel 3.3 Prosentase penduduk bekerja menurut lapangan usaha ………… 50
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1 Kerangka Pemikiran ……………………………………………… 33
ABSTRAK
AGUS RUSMANTO, E 1106081, 2010, HARMONISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PERIZINAN DALAM
RANGKA MENDORONG INVESTASI DI KOTA SURAKARTA,
FAKULTAS HUKUM UNS.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sudah ada harmonisasi
peraturan perundang-undangan mengenai perizinan dan perkembangan investasi
di Kota Surakarta dalam kurun waktu 2004-2009.
Penelitian ini dilihat dari tujuannya termasuk jenis penelitian hukum
normatif bersifat preskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data
berasal dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Sumber data primer yaitu bahan –bahan hukum yang mengikat. Sumber data
sekunder yaitu buku, literatur, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, dan
dari internet.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka
disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta telah mengeluarkan Perda Nomor
9 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda
Daftar Gudang, yang mana dalam penulisan ini disinkronkan dengan aturan
bidang investasi. Penelitian yang telah dilakukan terjadi disharmonisasi antara
Perda Nomor 9 Tahun 2003 ini dengan peraturan perundang-undangan di bidang
investasi dalam hal perizinan.
Implikasi yuridis dari ketidakharmonisan Perda ini dapat dibatalkan dan
sudah tidak dapat diberlakukan lagi. Peraturan Daerah bisa menimbulkan
ketidakpercayaan yang berujung dengan konflik, antara aparat dengan pelaku
bisnis dan menimbulkan resistensi terhadap peraturan tersebut. Tetapi dengan
adanya pembaharuan di bidang investasi maka iklim investasi di Kota Surakarta
mengalami peningkatan.
Kata kunci: Harmonisasi, Peraturan Perundang-Undangan, Investasi
ABSTRACT
Agus Rusmanto, E1106081, 2010, THE LAW AND REGULATIONS
HARMONIZATION OF SURAKARTA, Faculty of Law Sebelas Maret
University.
This research aims to get the clear description of the laws and regulations
harmonization of licensing in order to encourage investment in Surakarta,
specialized to harmonization Perda No. 9 Year 2003 about Industrial License,
Trade Business License and Sign a List of Warehuoses with the rules of
investment and the investment development in Surakarta in the year of 2004-2009.
The view if the purpose of this research includes the type of research is
prescriptive normative law by using qualitative methods. The sources come from
the primary, secondary and tertiary data source. Primary data sources are the
binding law. Secondary data sources are books, literature, legislations, reports,
archives and the internet.
Based on the research result and data analysis, the researcher concludes
Perda No. 9 Year 2009 about Industrial License, Trade Business License and Sign
a List of Warehuoses has syncronization with laws and regulations in the
investment area. There is disharmony between Perda No. 9 Year 2003 and the
laws and regulations in the case of licensing.
The juridical implications of that disharmony of Perda can be cancelled
and cannot be applied again. This regulation could lead to mistrust that led
conflicts, between apparatus with business people and causing resistance to these
rules. But with the existence of legislative reforms in the field of investment, there
is increasing of investment in Surakarta.
Keyword : harmonization, law and regulation, investment
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Satu topik yang cukup hangat dibicarakan saat ini adalah masalah
Investasi (Penanaman Modal). Pembicaraan tentang satu topik tersebut tidak
hanya dibicarakan oleh kalangan akademisi, birokrat maupun pelaku usaha bisnis,
akan tetapi juga di kalangan masyarakat awam. Untuk itu tidaklah mengherankan
jika di berbagai media, baik cetak maupun elektronik, tidak habis-habisnya
mengupas masalah investasi dalam berbagai sudut pandang. Fenomena ini cukup
menarik untuk ditelusuri lebih lanjut, artinya apakah hal ini cukup penting dalam
menggerakkan roda perekonomian ataukah kehadiran investor akan menjadi
beban bagi masyarakat secara keseluruhan. Barangkali sejumlah pertanyaan masih
bisa dikemukakan dalam memandang arti pentingya kehadiran investor.
Pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah dan memasuki era
global perlu jeli menangkap peluang guna menggali potensi daerah masing-
masing. Agar lebih mandiri secara ekonomi diharapkan Pemerintah Daerah
berhati-hati dalam menetapkan kebijakan supaya tidak membebani masyarakat
dan dunia usaha dengan pungutan-pungutan pajak-pajak dan retribusi lainnya.
Tanpa pertimbangan matang, hal tersebut akan berdampak pada tertutupnya
peluang Pemerintah Daerah untuk menarik investor baik secara domestik maupun
luar negeri sebanyak-banyaknya ke daerah. Seperti diketahui, pemodal atau
investor yang hendak menanamkan modal pada dasarnya berasal dari negara-
negara maju. Dalam perspektif bisnis, pelaku bisnis ingin melebarkan pasar
sehingga keuntungan bisa lebih meningkat, sebaliknya penerima modal ingin
tukar pengetahuan maupun teknologi.
Disinilah aturan atau hukum mulai berperan, dalam arti apakah norma-
norma berinvestasi sudah memenuhi standart dalam lalu lintas pergaulan
internasional. Mencermati situasi inilah, maka Indonesia sebagai salah satu
anggota komunitas masyarakat internasional, merasa perlu menyesuaikan aturan
investasinya yang sudah berjalan empat puluh tahun lebih. Tepatnya pada akhir
April tahun 2007 yang lalu Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Penanaman
Modal (UUPM) yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Terbitnya undang-
undang ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu aspek yang cukup
kompetitif dalam menarik investor untuk menanamkam modalnya di negeri ini,
khususnya di Kota Surakarta. Mengingat keberadaan undang-undang ini baru
beberapa tahun, maka agak sulit untuk menilai apakah sudah memadai atau tidak.
Tapi paling tidak dilihat dari kajian normatif, menarik untuk menganalisis
perkembangan pengaturan investasi sejak diterbitkannya Undang-Undang
Penanaman Modal Asing Tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal
Dalam Negeri Tahun 1968 hingga diterbitkannya Undang-Undang Penanaman
Modal Tahun 2007.
Dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Penanaman tentang
Modal Tahun 2007, berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan
penanaman modal terus digulirkan oleh pemerintah. Sebutlah misalnya, Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (UUKEK),
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP), Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM). Diterbitkannya serangkaian peraturan tersebut, tiada
lain dengan maksud supaya proses percepatan masuknya penanaman modal ke
Indonesia khususnya lagi ke berbagai daerah dapat segera terwujud. Hal ini dapat
dimaklumi, sebab aktifitas penanaman modal itu pada dasarnya ada di daerah.
Dilihat dari sudut pandang ini, tidaklah berlebihan jika dikemukakan disini,
daerah mempunyai peran yang cukup strategis dalam mengundang investor masuk
ke daerahnya.
Dalam praktek pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Surakarta
sebagai pelaksana pemerintahan di daerah mulai melakukan langkah-langkah
strategis dalam meningkatkan iklim investasi di daerahnya. Kota Surakarta atau
yang lebih sering dikenal dengan nama Kota Solo merupakan kota strategis
dengan berbagai potensi besar yang dimilikinya. Keberadaan Kota Surakarta
sebagai bagian dari kawasan Subosukowonosraten merupakan kawasan Eks
Karisidenan Surakarta yang meliputi 6 Kabupaten dan 1 kota (Surakarta, Boyolali,
Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) ini memiliki latar
belakang sosial, ekonomi, budaya sama dan memiliki potensi beragam yang
terintegrasi dalam satu kawasan strategis, berpeluang pariwisata, perdagangan,
dan investasi menjadi nilai lebih bagi Kota Surakarta dibandingkan kota lainnya di
Jawa Tengah. Sarana dan prasarana yang sudah cukup terpenuhi serta dukungan
kualitas Sumber Daya Manusia yang terus berkembang menjadikan Kota
Surakarta sebagai daerah yang patut untuk diperhitungkan keberadaannya di
Indonesia.
Sejak tahun 2003 Pemerintah Kota Surakarta telah memiliki Rencana
Strategis Daerah Tahun 2003-2008 yang dikuatkan melalui Peraturan Daerah
(Perda) Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah. Beberapa
kebijakan penting dari bidang pembangunan Kota Surakarta yang diitegaskan
dalam Rencana strategis tersebut meliputi bidang hukum, bidang administrasi
umum, bidang ekonomi, bidang politik, bidang keamanan dan perlindungan
masyarakat, bidang agama, bidang pendidikan, bidang iptek, bidang kesehatan,
bidang sosial, bidang kebudayaan, bidang sumber daya dan lingkungan hidup,
bidang pembangunan sarana dan prasarana kota, dan bidang komunikasi dan
media massa.
Dari rencana strategis yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota
Surakarta, sektor ekonomi khususnya investasi di Kota Surakarta menjadi suatu
topik yang cukup menarik untuk dikaji lebih mendalam. Dengan dukungan
masyarakat yang multikultural dan pusat kebudayaan Jawa serta letak geografis
yang srategis sebagai daerah jalur transportasi antara Jawa Tengah dengan Jawa
Timur maka Kota Surakarta menjadi pilihan berbagai bidang investasi. Di bidang
investasi perdagangan misalnya, Pemerintah Surakarta mengarahkan pada
kegiatan produksi serta menjamin kelancaran arus distribusi barang dan jasa,
memperkuat daya saing, mampu memanfaatkan dan memperkuat pangsa pasar
dalam negeri maupun luar negeri, dan membentuk harga yang wajar serta
melindungi kepentingan konsumen. Arahan tersebut tentunya didukung dengan
potensi maupun struktur ekonomi Kota Surakarta yang memang bertumpu pada
sektor industri pengolahan, perdagangan, rumah makan, dan hotel.
Selain sektor perdagangan dan industri sektor Pariwisata Kota Surakarta
juga menjadi potensi besar yang patut untuk diperhitungkan pula. Keberadaan aset
cagar budaya Keraton Kasunanan dan Pura Mangkunegaran dan Museum yang
berada di Surakarta tentunya dapat menjadikan bukti dari eksistensi Surakarta
sebagai kota budaya. Kalau mau kita sadari begitu banyak budaya kita yang
menjadi nilai jual untuk pariwisata, salah satunya adalah Malam 1 Suro atau
Tahun Baru Islam. Potensi tersebut belum diolah oleh Pemkot Surakarta secara
maksimal, seperti halnya di Bali dengan hari raya Nyepinya. Objek wisata lainnya
misalnya Taman Satwa Taru Jurug, Kawasan Balekambang, dan Kampung Batik
yang berada di Laweyan dan Kauman juga menjadi pendukung modal pariwisata
di Kota Surakarta. Dalam kebijakannya pula Pemerintah Kota Surakarta telah
mengarahkan investasi di bidang pariwisata ini kearah perbaikan kualitas obyek
dan daya tarik wisata, perbaikan pelayanan dan sarana prasarana wisata, dan
peluang investasi pembangunan di bidang pariwisata.
Rencana strategis 2003-2008 Pemerintah Kota Surakarta ini telah
menunjukkan hasil yang menggembirakan. Terbukti pada tahun 2005 iklim
investasi di Surakarta sudah memperlihatkan perkembangannya. Munculnya
pasar-pasar modern diantaranya Solo Grand Mall, Singosaren Mall, Beteng Trade
Centre, serta Pusat Grosir Solo dan sekarang sudah mulai banyak dibangun
apartement di Kota Surakarta menjadi bukti konkrit dari berkembangnya iklim
investasi bidang ekonomi di Surakarta.
Terjadinya kompetisi antar daerah pasca pemberlakuan sistem otonomi
daerah khususnya dalam mendapatkan pemasukan dari pendapatan daerah, maka
solusi ataupun penyelesaiannya adalah perlunya wawasan kewirausahaan dari
perekonomian suatu daerah nantinya. Untuk menarik investasi ke daerah maka
pimpinan daerah dan pemberdayaan masyarakat daerah. Pemberdayaan
masyarakat di sektor bisnis dan usaha tentunya tidak dapat dilepaskan juga dari
peranan penanam modal yang akan membantu meningkatkan diperlukan adanya
debirokratisasi perizinan karena pada keselanjutannya penanam modal akan
menanamkan modalnya dengan mudah hanya dengan daerah yang memberikan
fasilitas dan kemudahan khususnya pada sektor pelayanan perijinan, jaminan
keamanan dan dukungan masyarakat setempat. Kemudahan perijinan menjadi
suatu hal yang dominan diperlukan karena dalam kebiasaannya birokrasi di negeri
ini masih sering terbiasa dengan mekanisme yang cukup berbelit-belit dan rawan
akan berbagai penyimpangan. Dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya saja
untuk mengurus perijinan usaha minimal seorang penanam modal harus
memerlukan waktu kurang lebih 157 hari hukum (Sentosa Sembiring, 2007 : 89).
Hal inipun masih diperparah lagi dengan berbagai pungutan maupun retribusi
daerah yang sangat memberatkan penanam modal.
Di sisi lain, dengan semakin terbukanya arus informasi para investor pun
secara jeli melihat peluang, apakah daerah tujuan investasi sudah memberikan
berbagai kemudahan dalam menjalankan kegiatan investasi. Selain itu, apakah
Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) telah
memberikan ruang gerak investasi yang cukup leluasa ataukah cukup
memberatkan? Jika ruang gerak atau lebih tepatnya Pemerintah Daerah lewat
Perda yang dikeluarkan tidak memberatkan investor, maka investor akan datang
ke daerah. Dan sebaliknya, jika Perda yang ada cukup memberatkan, investor
akan berpikir ulang, apa manfaat yang bisa diperoleh dengan berinvestasi.
Berbagai survei penelitian yang dilakukan pasca diterbitkannya Undang-
Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, tampak bahwa berbagai
kebijakan yang diterbitkan oleh Pemda, masih cukup banyak yang masih
memberatkan investor. Oleh karena itu, sesuai dengan kewenangan yang diberikan
peraturan perundang-undangan, Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen
Dalam Negeri telah membatalkan sejumlah Perda yang bertentangan dengan
Peraturan Perundangan yang lebih tinggi. Dilihat dari sudut pandang ini,
Pemerintah Pusat sebenarnya cukup proaktif dalam menggerakkan kegiatan
investasi.
Pembangunan perekonomian Kota Surakarta akan terdukung dengan
berkembangnya sektor perdagangan, industri dan pergudangan yang merupakan
bidang usaha saling berhubungan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih
lanjut harmonisasi Perda Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha
Industri, Ijin Usaha Perdagangan, dan Tanda Daftar Gudang dengan peraturan
perundang-undangan bidang investasi. Oleh karena itu, penulis mengambil judul
penulisan hukum: “HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN MENGENAI PERIZINAN DALAM RANGKA
MENDORONG INVESTASI DI KOTA SURAKARTA”.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah :
1. Apakah sudah ada harmonisasi Peraturan Perundang-undangan mengenai
perizinan ?
2. Bagaimana perkembangan investasi di Kota Surakarta periode 2004 – 2009 ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Objektif
a. Untuk mengetahui secara jelas apakah sudah ada harmonisasi peraturan
perundang-undangan mengenai perizinan dalam penelitian ini dikhususkan
Perda Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Industri,
Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang dengan aturan bidang
investasi dalam mendorong investasi di Kota Surakarta.
b. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana perkembangan investasi di Kota
Surakarta periode 2004-2009.
2. Tujuan Subjektif
a. Untuk memperluas dan mengaplikasikan pengetahuan penulis di bidang
hukum administrasi negara khususnya berkaitan dengan harmonisasi
aturan mengenai perizinan dalam mendorong investasi di Kota Surakarta.
b. Untuk mengetahui data dan informasi sebagai bahan utama dalam
menyusun karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan
dalam meraih untuk gelar sarjana di bidang hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan
yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari
penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
pengembangan ilmu, khususnya terkait dengan hukum perdata dan bagi
hukum administrasi negara secara lebih luas.
b. Bagi Pemerintah Kota Surakarta, penelitian ini diharapkan dapat
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan
pengaturan perizinan dalam mendorong investasi di Kota Surakarta.
2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk memberikan sumbangan
ilmu pengetahuan dan sebagai referensi bagi para pihak yang ingin
meneliti permasalahan yang sama, khususnya dalam menganalisis
harmonisasi peraturan perizinan dalam mendorong investasi.
b. Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, dan
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh oleh penulis selama di bangku
perkuliahan.
E. Metode Penelitian
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang
dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 35).
Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai
berikut :
1. Jenis Penelitian
Berdasarkan penulisan judul dan rumusan masalah, penelitian ini
termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum
normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau bahan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto, 2006 :
52). Bahan-bahan yang telah diperoleh tersebut disusun secara sistematis,
dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan
masalah yang diteliti.
Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal
yang membatasi penelitiannya kepada kajian yang metode kepustakaan.
Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini mencakup penelitian
investarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penelitian hukum klinis,
sistematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi suatu perundang-
undangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Oleh karena itu, titik
berat akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh
dari penelitian dan teori-teori para ahli sehingga tidak diperlukan penyusunan
atau perumusan hipotesis (Amiruddin & Zainal Asikin, 2004 : 120-132).
2. Sifat Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat preskriptif.
Sebagai penelitian yang bersifat preskriptif, memberikan ganbaran mengenai
harmonisasi Perda dengan Peraturan perundang-undangan bidang investasi
dalam mendorong investasi di Kota Surakarta (Peter Mahmud Marzuki, 2006
: 22).
3. Pendekatan Penelitian
Nilai ilmiah dalam suatu penyusunan karya ilmiah yang berisi
mengenai pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue yang
diteliti sangat tergantung pada cara pendekatan (approach) yang digunakan
(Johny Ibrahim, 2006: 299). Dalam penyusunan penelitian ini peneliti
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach).
Menggunakan metode pendekatan ini perlu untuk memahami hierarki dan
asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan yang relevan
dengan perizinan dalam mendorong investasi adalah Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal, Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No:
57/SK/2004 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha
Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang.
4. Jenis Data
Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder,
yaitu data atau fakta yang digunakan oleh seseorang secara tidak langsung
dan diperoleh melalui bahan-bahan dokumen-dokumen, peraturan perundang-
undangan, laporan, makalah, teori-teori, bahan–bahan kepustakaan, dan
sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan harmonisasi peraturan
perundang-undangan mengenai perizinan dalam mendorong investasi di Kota
Surakarta.
5. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber
data sekunder yang meliputi bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa
dokumen, buku-buku laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti.
Sumber data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perindustrian.
3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.
4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.
6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal.
8) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha
Perdagangan, Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Pergudangan.
9) Surat Keputusan Kepala BKPM No: 57/SK/2004 tentang Pedoman
dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam
rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal
Asing.
10) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan primer, meliputi : buku-
buku, karya ilmiah, internet, dan wawancara.
11) Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, yaitu kamus.
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan identifikasi
literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi,
makalah, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
7. Teknik Analisis Data
Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian hukum ini, digunakan
silogisme deduktif dengan metode :
a. Interpretasi gramatikal, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau
perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari. Jadi, untuk mengetahui
makna ketentuan undang-undang, maka ketentuan undang-uandang itu
ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa
umum sehari-hari (Sudikno Mertokusumo, 2004 : 57).
b. Interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan
dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-
undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum (Sudikno
Mertokusumo, 2004 : 59).
Sebagai premis mayor maka digunakan peraturan perundang-
undangan yaitu : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Pananaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Daerah Kota Surakarta
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan
dan Tanda Daftar Gudang.
Untuk premis minor adalah :
1) Peraturan Perundang-undangan mengenai perizinan dalam rangka
mendorong investasi di Kota Surakarta.
2) Perkembangan investasi di Kota Surakarta periode 2004-2009.
Dengan silogisme maka diperoleh jawaban masalah atau simpulan
mengenai kesesuaian mekanisme perizinan yang diatur dalam Perda No 9
Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, dan Tanda
Daftar Gudang dengan aturan investasi dalam mendorong investasi di Kota
Surakarta.
F. Sistematika Penulisan
Untuk memberi gambaran secara menyeluruh dari penulisan hukum
maka dibuat suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan
hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub
bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap
keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah
sebagai berikut.
Dalam bab I menguraikan Pendahuluan yang meliputi : latar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini dan tentang sistematika
penulisan hukumnya.
Dalam bab II, diuraikan mengenai kerangka teoritis tentang hal-hal
yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yang meliputi : kerangka
teoritis tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti,yang
meliputi: teori hukum, teori mengenai investasi, kerangka pemikiran.
Dalam bab III ini membahas mengenai : apakah sudah ada
harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai perizinan, bagaimana
perkembangan investasi di Kota Surkarta periode 2004-2009.
Dalam bab IV menguraikan mengenai kesimpulan atas perumusan
masalah yang diteliti, dan kemudian uraian Penulis mengenai saran yang ingin
disampaikan berdasarkan jawaban yang diuraikan dalam kesimpulan.
Daftar pustaka berisi berbagai sumber pustaka yang dikutip dalam
penulisan hukum ini.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan Umum mengenai harmonisasi
Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses
pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari
perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan,
pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Di antara rangkaian proses di
atas ada proses yang tidak disebutkan secara tegas tetapi mempunyai peran
yang sangat penting , yaitu proses pengharmonisasian. Dengan demikian,
pengharmonisasian merupakan salah satu rangkaian proses pembentukan
peraturan perundang-undangan. Proses pengharmonisasian dimaksudkan agar
tidak terjadi atau mengurangi tumpang tindih peraturan perundang-undangan.
Pemikiran harmonisasi bermula dari Rudolf Stamler
(http://www.legalitas.org/?q=node/216) yang mengemukakan bahwa konsep
dan prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup “harmonisasi” antara maksud,
tujuan dan kepentingan individu dengan maksud, tujuan dan kepentingan
masyarakat umum. Dengan kata lain, hukum akan tercipta baik apabila
terdapat keselarasan antara maksud, tujuan dan kepentingan penguasa
(pemerintah) dengan masyarakat. Di sisi lain, Badan Pembina Hukum
Nasional Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham), memberikan
pengertian harmonisasi hokum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses
pengharmonisasian (penyelarasan/kesesuaian/keseimbangan) hukum tertulis
yang mengacu pada nilai-nilai filosofos, sosiologis, ekonomis dan yuridis.
a. Harmonisasi secara vertikal yaitu proses penyelarasan peraturan
perundang-undangan yang berada dibawah diselaraskan dengan aturan
yang ada di atasnya. Misalnya Perda diharmonisasikan dengan undang-
undang, undang-undang diharmonisasikan dengan Undang-Undang Dasar.
b. Harmonisasi secara horizontal yaitu proses penyelarasan peraturan
perundang-undangan yang sejajar tingkatannya. Misalnya Perda
diharmonisasikan dengan Perda, undang-undang diharmonisasikan
dengan undang-undang.
Penempatan harmonisasi (secara vertikal dan horizontal) dalam
proses pembentukan Perda dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, sederajat, dan pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat,
serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam proses ini diperlukan
langkah harmonisasi Perda sehingga terbentuk Perda yang mampu
menciptakan kondisi kehidupan yang selaras (law as tool of social harmony).
Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada
pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung
tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran
rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah
dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan (PUU) sangat
strategis, khususnya dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan
daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah,
perlu dilakukan penyeragaman jenis dan produk hukum daerah. Selain Perda
seperti yang disebutkan di atas produk hukum daerah lainnya terdiri atas :
a. Peraturan Daerah;
b. Peraturan Kepala Daerah;
c. Peraturan Bersama Kepala Daerah;
d. Keputusan Kepala Daerah; dan
e. Instruksi Kepala Daerah.
(Sumber Permendagri No 15 Tahun 2006)
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa
pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan
atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya,
dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program
Pemerintah di daerah.
Perda sebagaimana PUU lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan
kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty). Untuk berfungsinya
kepastian hukum PUU harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain
konsisten dalam perumusan dimana dalam PUU yang sama harus terpelihara
hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa,
dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-
undangan.
Pengharmonisasian PUU memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang
mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian
dan kesinkronannya dengan PUU lainnya.
a. Aspek pengaturan Perda
1) Kedudukan dan Landasan Hukum
Sesuai asas desentralisasi daerah memiliki kewenangan membuat
kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri.
Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang
pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan,
keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diatur
dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai
berikut:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;
c) Peraturan Pemerintah;
d) Peraturan Presiden;
e) Peraturan Daerah.
(Sumber UU No 10 Tahun 2004)
Dalam rangka harmonisasi, asas hierarki dilaksanakan
melalui pembatalan perda oleh Pemerintah apabila bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau
bertentangan dengan kepentingan umum. Asas hierarki juga
menimbulkan lahirnya hak untuk menguji Perda tersebut baik secara
formal (formele toetsingsrecht) maupun material (materiele
toetsingsrecht). Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai
apakah suatu produk hukum telah dibuat melalui cara-cara
(procedure) sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam PUU,
sedangkan hak menguji material adalah suatu wewenang untuk
menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu produk hukum isinya
sesuai dengan PUU yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu
kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu
peraturan tertentu.
2) Materi Muatan Perda
Materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas
dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 UU 10 Tahun 2004
menyatakan : Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi
muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran
lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 6
UU Nomor 10 Tahun 2004 jo Pasal 138 UU Nomor 32 Tahun 2004,
menentukan materi Perda harus memperhatikan asas materi muatan
PUU antara lain asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, dan
yang terpenting ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 10
Tahun 2004 jo Pasal 136 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa
materi Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan
atau peraturan PUU yang lebih tinggi. Dalam penjelasan Pasal 136
ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa ”bertentangan
dengan kepentingan umum” adalah kebijakan yang berakibat
terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya
pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman atau ketertiban
umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.
3) Urgensi Harmonisasi Perda dengan PUU Lain
Harmonisasi PUU adalah proses yang diarahkan untuk
menuju keselerasan dan keserasian antara satu PUU dengan PUU
lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi atau
konflik atau perselisihan dalam pengaturan. Dalam kaitannya dengan
sistem asas hierarki PUU sebagaimana yang telah dijelaskan
sebelumnya maka proses tersebut mencakup harmonisasi semua PUU
termasuk Perda baik secara vertikal maupun horisontal.
Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan terdapat rambu-rambu
yang mengarahkan pada pentingnya harmonisasi PUU untuk semua
jenis PUU termasuk Perda. Pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan
menentukan PUU dinilai baik apabila telah memenuhi asas peraturan
perundang-undangan yang baik antara lain kejelasan tujuan,
kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan,
kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan kejelasan rumusan.
Proses harmonisasi memerlukan ketelitian, kecermatan, dan
keakuratan dalam mengidentifikasikan PUU yang terkait, analisis
norma-norma yang dinilai bersesuaian atau bertentangan, serta
ketepatan dalam menentukan pilihan-pilihan politik hukum dalam hal
ditemukan ketidakcocokan konsepsi rancangan dengan ketentuan PUU
lain.
b. Permasalahan dalam Pembentukan Perda
Beragamnya pertimbangan pembatalan Perda hingga kini
tampaknya belum ada data konkrit mengenai faktor-faktor penyebab
terjadinya disharmonisasi Perda dengan PUU. Namun demikian jika
dicermati kemungkinan besar dalam setiap pembentukan perda bermasalah
terdapat satu atau lebih persoalan sebagai berikut :
1) Daerah menganggap dengan tidak adanya kerangka acuan yang jelas
dalam membentuk Perda maka pembentukan Perda mengabaikan
ketentuan-ketentuan prinsip mengenai asas dan materi muatan
Pembentukan Perda sebagaimana ditetapkan UU No.10 Tahun
2004 dan UU No.32 Tahun 2004.
2) Daerah memahami prinsip-prinsip pengaturan penyusunan Perda
sesuai UU Nomor 10 Tahun 2004 dan UU Nomor 32 Tahun 2004
namun kurang kapasitas pengetahuan dan pengalaman dalam
melakukan teknik-teknik perumusan norma yang dinilai tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3) Kurangnya pemahaman dikalangan penyusun perda mengenai teknik
penyusunan peraturan daerah yang antara lain disebabkan oleh
kurangnya pengalaman penyusun perda mengenai ilmu
pengetahuan perundang-undangan dan teknik penyusunan perda
sesuai ketentuan peraturan perundnag-undangan.
4) Langkah-langkah pembinaan yang dilakukan oleh instansi Pusat
kepada aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan Perda
kemungkinan belum optimal dan belum merata.
5) Belum adanya kerangka acuan yang jelas bagi daerah mengenai tata
laksana harmonisasi Raperda sebagai salah satu instrumen penting
dalam rangka menjaga harmonisasi Perda dengan PUU. Perpres
tentang Tata Cara Mempersiapkan Perda hingga kini belum
ditetapkan.
6) Bentuk-bentuk hubungan komunikasi, konsultasi, klarifikasi Raperda
antara instansi Pemerintah dengan aparat terkait di daerah yang
selama ini diterapkan kemungkinan kurang efektif.
7) Peran Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan
pemerintahan kabupatan/kota kemungkinan belum optimal.
2. Tinjauan Umum mengenai Pemerintahan Daerah
Substansi Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi
pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD).
a. Pengertian tentang Pemerintah Daerah
Pemerintahan Daerah adalah hal yang universal karena dapat
ditemukan baik pada negara yang berbentuk federal maupun negara
kesatuan (Rod Hague dan Martin Harrop, 2001: 211). Kedudukan
pemerintah daerah dalam sistem negara kesatuan adalah subdivisi
pemerintahan nasional. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau
Walikota, Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
seorang Wakil Kepala Daerah, dan Perangkat Daerah.
Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku
Wakil Pemerintah di daerah dalam pengertian untuk menjembatani dan
memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah
termasuk dan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota.
Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan
kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang
setara bermakna bahwa antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki
kedudukan yang sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini
tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Perda. Hubungan
kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah
sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk
melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing
sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang
sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu
sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.
1) Kepala Daerah
Setiap daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang disebut
Kepala Daerah. Kepala Daerah yang dimaksud untuk daerah Provinsi
disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati, dan untuk kota
disebur Walikota. Jabatan Kepala Daerah selaku Kepala
Pemerintahan Daerah sangatlah strategis, karena memegang peran
sentral dalam alokasi sumber daya daerah. Oleh karena itu, sangatlah
perlu semacam jaminan bahwa Kepala Daerah akan melaksanakan
prinsip-prinsip tata penyelengaraan pemerintahan yang baik dan
bersih (good and clean government). Kepala Daerah mempunyai
kewajiban juga untuk memberi laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan
keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta
mnginformasikan laporan penyelenggaraan kepada masyarakat.
Yang dimaksud menginformasikan dalam ketentuan ini dilakukan
melalui media yang tersedia di daerah dan dapat diakses oleh publik
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2) Wakil Kepala Daerah
Di masa lalu, tugas seorang Wakil Kepala Daerah hanya
digariskan secara umum, yaitu membantu tugas Kepala Daerah, atau
menggantikan tugas Kepala Daerah apabila Kepala Daerah
berhalangan. Oleh karena itu muncul ironi bahwa seorang Wakil
Kepala Daerah hanya bertugas sebagi “ban serep”. Wakil Kepala
Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Prosedur seperti
berarti bahwa tugas-tugas seorang Wakil Kepala Daerah berada
dalam satu kesatuan yang utuh dan sinergis dengan tugas-tugas
Kepala Daerah, yang kelak dipertanggungjawabkan secara bersama
kepada DPRD. Wakil Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Wakil
Kepala Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati dan untuk kota
disebut Wakil Walikota.
3) Perangkat Daerah
Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada
Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam
penyelenggaraan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat
Daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staff yang
membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam
lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik,
diwadahi dalam lembaga dinas daerah. Pada daerah Provinsi,
Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan
Lembaga Teknis Daerah. Pada derah Kabupaten/Kota, Perangkat
Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Perangkat Daerah
dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan
karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah. Organisasi Perangkat
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat, potensi, dan
kebutuhan daerah.
Untuk lebih mengerti mengenai beberapa perangkat daerah
sebagai komponen pelaksana Pemerintahan di daerah berikut ini
diuraikan secara lebih rinci jelasnya :
a) Sekretariat Daerah.
Sekretariat Daerah (Setda) adalah unsur pembantu
pimpinan Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Sekretaris
Daerah (disingkat Sekda). Sekretaris Daerah bertugas membantu
kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Sekretaris Daerah
diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi
persyaratan. Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai
pembina PNS di daerahnya. Sekretaris Daerah dapat disebut
jabatan paling puncak dalam pola karier PNS di Daerah.
Sekretaris Daerah ini dapat diklasifikasikan menjadi dua
tingkatan yaitu :
(1) Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov)
Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov)merupakan
unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi yang
dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah
Propinsi bertugas membantu Gubernur dalam
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan,
administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan
pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah
Provinsi. Sekretaris Daerah untuk provinsi diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur. Sekretaris
Daerah dibantu oleh beberapa asisten. Sekretariat Daerah
Provinsi terdiri atas sebanyak-banyaknya 2 Asisten, dimana
Asisten masing-masing terdiri dari 3 biro.
(2) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota merupakan
unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota
yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Sekretariat
Daerah Kabupaten/Kota bertugas membantu Gubernur
dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan,
administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan
pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota. Sekretaris Daerah untuk kabupaten/kota
diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul
Bupati/Walikota. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota terdiri
atas sebanyak-banyaknya 3 Asisten; dimana Asisten
masing-masing terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 bagian.
3. Dinas Daerah
Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Dinas Daerah
menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai
dengan lingkup tugasnya, pemberian perijinan dan pelaksanaan
pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan
lingkup tugasnya. Lingkup tugas Dinas daerah ini dibedakan
menjadi:
(1) Dinas Daerah Provinsi
Dinas Daerah Provinsi merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah Provinsi. Dinas Daerah Provinsi mempunyai
tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat
ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang
yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur
selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.
Untuk melaksanakan kewenangan Provinsi di Daerah
Kabupaten/Kota, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas
Daerah (UPTD) provinsi yang wilayah kerjanya meliputi satu
atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota. UPTD tersebut
merupakan bagian dari Dinas Daerah Provinsi.
Dinas Daerah Provinsi sebanyak-banyaknya terdiri atas
10 Dinas, dan khusus untuk Provinsi DKI Jakarta sebanyak-
banyaknya terdiri atas 14 Dinas. Setiap Daerah memiliki
karakteristik yang berbeda-beda, sehingga penamaan atau
nomenklatur Dinas Daerah dapat berbeda di tiap-tiap Provinsi.
(2) Dinas Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur
pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah
Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
desentralisasi.
Pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk
Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota
untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai
wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.Dinas Daerah
Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya terdiri atas 14 Dinas, dan
khusus untuk Provinsi DKI Jakarta sebanyak-banyaknya terdiri
atas 14 Dinas. Setiap Daerah memiliki karakteristik yang
berbeda-beda, sehingga penamaan atau nomenklatur Dinas
Daerah dapat berbeda di tiap-tiap Kabupaten/Kota.
c. Lembaga Teknis Daerah
Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah
Daerah. Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Untuk
daerah Provinsi, Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah. Demikian pula untuk daerah Kabupaten/Kota,
Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui
Sekretaris Daerah. Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas
melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh
Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah dalam lingkup tugasnya. Tugas
tertentu tersebut meliputi: bidang penelitian dan pengembangan,
perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan,
kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, dan pelayanan kesehatan.
Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, serta penunjang penyelenggaraan
pemerintahan Daerah. Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan,
Kantor, dan Rumah Sakit. Contoh Lembaga Teknis Daerah adalah:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan
Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Daerah, serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
(http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd).
b. Dewan Perwakkilan Rakyat Daerah (DPRD)
Menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, DPRD merupakan lembaga perwakilan
rakyat dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan
bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
DPRD melakukan fungsi kontrol terhadap kebijakan yang diambil Kepala
Daerah berdasarkan hak-hak yang dipunyai, yaitu Hak Interpelasi, Hak
Angket, Hak Manyatakan Pendapat.
1) Hak Interpelasi :hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala
Daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan
strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat,
daerah dan negara.
2) Hak Angket : pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam
melakukan pnyidikan terhadap suatu kebijakan dari Kepala
Daerah yang penting dan strategis dan berdampak luas kepada
kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan .
3) Hak Menyatakan Pendapat : hak DPRD untuk menyatakan pendapat
terhadap kebijakan Kepala Daerah atau kejadian biasa yang
terjadi di daerah desertai dengan rekomendasi penyelesaiannya
atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak
angket.
3. Tinjauan Umum mengenai Investasi
Dalam berbagai kepustakaan ilmu hukum dapat ditemui istilah
penanaman modal secara langsung dan tidak langsung. Jika ditelusuri lebih
lanjut paling tidak di Indonesia, keduanya muncul ketika pemerintah
menerbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing (UUPMA) dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN).
Untuk mengetahui, apakah ada perbedaan makna antara penanaman
modal dengan investasi, berikut dikutip berbagai pengertian investasi :
Istilah Keuangan dan Investasi digunakan istilah investment (investasi) yang
mempunyai arti :
“Penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang
menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke
resiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi dapat pula berarti
menunjuk ke suatu investasi keuangan (dimana investor menempatkan uang
kedalam suatu negara) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu
seseorang yang ingin menarik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya”.
Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan, dijelaskan dengan
istilah investment atau investasi, penanaman modal digunakan untuk :
“Penggunaan atau pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi
barang-barang produsen atau barang-barang konsumen. Dalam arti yang
semata-mata bercorak keuangan, investment mungkin penempatan dana-dana
dalam suatu perusahaan selama jangka waktu yang relatif panjang, supaya
memperoleh suatu hasil yang teratur dengan maksimum keamanan”.
Kamus Ekonomi dikemukakan, investment (investasi) mempunyai 2
makna yaitu :
“Pertama investasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda-benda tidak
bergerak, setelah dilakukan analisa akan menjamin modal yang dilekatkan
dan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor tersebut membedakan
investasi dengan spekulasi. Kedua dalam teori ekonomi investasi berarti
pembelian alat produksi (termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual)
dengan modal berupa uang”.
Hukum Ekonomi digunakan terminologi, investment, penanaman
modal, investasi yang berarti penanaman modal yang biasanya dilakukan
untuk jangka panjang misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan
atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan, investasi berarti
pertama, penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk
tujuan memperoleh keuntungan. Dan kedua, jumlah uang atau modal yang
ditanam.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(UUPM) dikemukakan, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan
penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam
modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negarah Republik Indonesia
Dari berbagai pengertian investasi seperti dikutip diatas, tampak
bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipil antara investasi dengan penanaman
modal. Makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang
dilakukan seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya
agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada
suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil (keuntungan). Pengertian
Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik
investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka
untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
Untuk penulisan ini, kedua istilah tersebut akan digunakan secara
bergantian sesuai dengan konteks istilah apa yang dianggap paling tepat
digunakan. Secara yuridis formal istilah yang digunakan adalah Penanaman
Modal, namun dalam bahasa sehari-hari sering digunakan istilah investasi.
Istilah investasi dan penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal,
baik dalam kegiatan bisnis maupun dalam bahasa perundang-undangan.
Istilah investasi lebih populer dalam dunia usaha, istilah penanaman modal
lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Di kalangan
masyarakat luas kata investasi mempunyai pengertian yang lebih luas karena
dapat mencakup baik investasi langsung (direct investment) maupun investasi
tidak langsung ( portofolio investment), sedangkan penanaman modal lebih
mempunyai konotasi kepada investasi langsung.
4. Teori Hukum
Pendekatan dari segi teori hukum (dalam arti luas) membagi ilmu
hukum atas tiga lapisan utama, yakni dogmatik hukum, teori hukum (dalam
arti sempit), dan filsafat hukum. Ketiga lapisan tersebut dalam penelitian dan
praktek hukum membawa konsekuensi berbeda, karena masing-masing
memiliki metode yang khas dengan sendirinya juga memiliki metode yang
khas. Ketidakpahaman dari aspek teori hukum menyebabkan seseorang
peneliti dikacaukan dengan beberapa peristilahan.
Secara umum dapat dijelaskan bahwa hubungan antara dogmatik
hukum, teori hukum (dalam arti sempit), dan filsafat hukum. Dogmatik
hukum mempelajari peraturan dari segi teknis yuridis dan berbicara hukum
dari segi hukum yang konkret, aktual, maupun potensial, serta melihat hukum
dari perspektif internal. Sementara itu, lapisan teori hukum merupakan
refleksi terhadap teknik hukum, tentang cara seorang ahli hukum berbicara
hukum dan melihat hukum dari perspektif yuridis ke dalam bahasa non
yuridis, sekaligus tentang alasan pembenaran terhadap hukum yang ada. Pada
masa lalu teori hukum sering juga dinamakan ajaran hukum (rechtsleer) yang
tugasnya, antara lain menerangkan berbagai pengertian dan istilah-istilah
dalam hukum, menyibukkan diri dengan hubungan antara hukum dan logika,
dan menyibukkan dengan metodologi. Pada satu sisi teori hukum
mengandung filsafat ilmu dari ilmu hukum, sedangkan pada sisi lain teori
hukum merupakan ajaran metode untuk praktik hukum. Di dalamnya, teori
hukum mengarahkan perhatiannya pada pembentukan hukum (perundang-
undangan) dan penemuan hukum (ajaran interpretasi).
Kajian ilmiah teori hukum adalah analisis bahan hukum, metode, dan
kritik ideologikal terhadap hukum. Analisis hukum di sini dimaksudkan
bahwa menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem
hukum, dan berbagai konsep yuridis, seperti konsep yuridis tentang subjek
hukum, objek hukum, perjanjian, perikatan, hubungan kerja, perbuatan
melanggar hukum, delik dan sebagainya. Sedangkan metodologi hukum
meliputi epistimologi hukum, metode penelitian dalam ilmu hukum dan teori
hukum, metode pembentukan hukum, metode penerapan hukum, metode
penemuan hukum, teori argumentasi hukum (penalaran hukum), dan ilmu
perundang-undangan. Dalam teori hukum, kritik ideologikal terhadap hukum
adalah menganalisis kaidah hukum untuk mengungkapkan kepentingan
ideologi yang melatarbelakanginya.
5. Teori umum mengenai Investasi
Di era masa kini arus pergerakan modal dari satu tempat ke tempat
lain begitu cepat. Hal ini dapat dimaklumi mengingat berbagai informasi
dapat diakses dengan cepat pula. Demikian juga halnya bagaimana peluang
investasi di tempat lain dapat diketahui dengan cepat. Jika demikian halnya,
apa alasan yang mendasari para investor mau menanamkan modalnya keluar
negeri? Untuk menjawab pertanyaan ini, dalam berbagai kepustakaan hukum
investasi yang mencoba menjelaskan apa alasan pihak nvestor melakukan
investasi keluar negeri. Demikian juga apa alasannya negara mau menerima
dan bahkan mengundang investor asing masuk ke negaranya. Adapun
berbagai teori tentang investasi antara lain dikemukakan oleh :
a. Muhammad Zaidun, mengemukakan : dalam ilmu hukum investasi ada
varian pemikiran dalam memahami kebijakan investasi yang dapat dipilih
menjadi dasar pertimbangan/kebijakan hukum investasi dari sisi
kepentingan negara penerima modal (host country), yakni Pertama: Neo
Classical Economic Theory. Teori ini sangat ramah dan menerima
dengan tangan terbuka terhadap masuknya investasi asing, karena
investasi asing dianggap sangat bermanfaat bagi host country; Kedua,
Dependensy Theory. Teori ini menolak masuknya investasi asing dapat
mematikan investasi domestik serta mengambil alih posisi dan peran
investasi domestik dalam perkonomian nasional. Investasi asing juga
dianggap banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat baik
terhadap pelanggaran. Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) ataupun
linkungan; Ketiga, pandangan yang mewakili kelompok ” jalan tengah”
yang lebih dikenal dengan the middle path theory. Penganut teori ini
memandang investasi asing selain bermanfaat (positif) juga menimbulkan
dampak (negatif), karena itu negara harus berperan untuk mengurangi
dampak negatif malalui berbagai kebijakan hukum yang diterapkan
antara lain melalui panapisan (screening) dalam perijinan dan upaya
sungguh-sungguh dalam penegakan hukum.
b. Oentoeng Soeropati, mengemukakan untuk mengetahui gejala atau
kegiatan investasi asing ada sejumlah teori yang dapat digunakan antara
lain :
1) Teori Siklus Kehidupan Produk, product life cycle theory yang
dipelopori oleh Raymond Vernon, 1996 dan L.T.Well, 1969.
Menurut penganut teori ini perdagangan internasional dilakukan
beberapa tahapan.
2) Teori Pertumbuhan Modal, yang sering juga disebut sebagai teori
klasik. Tokoh-tokohnya antara lain: (1) Adam Smith yang
mengemukakan perkembangan ekonomi memerlukan spesialisasi
atau pembagian kerja; (2) David Richardo, pemerintah tidak boleh
mencampuri kegiatan perdagangan dan investasi dan harus selalu
mengupayakan pasar yang bebas.
3) Teori lingkaran setan, visciocus circle yang dipelopori oleh Ragner
Nuske. Menurut penganut teori ini, paling tidak ada dua lingkaran
penyebab terjadi investasi yakni, pertama kurangnya modal,
pendapatan dan tabungan. Hal ini juga terjadi karena kecilnya
investasi pemerintah. Peluang investasi swasta sempit.
4) Teori dorongan besar, big push yang dipelopori oleh PN. Rodan
1961. Menurut penganut paham ini, investasi hanya bisa berjalan jika
pemerintah menyediakan dana yang besar.
5) Teori tahapan pertumbuhan yang dipelopori oleh W.W.Rostow.
Menurut penganut paham ini perkembagan ekonomi suatu negara
melalui beberapa tahapan. Untuk itu tidak terlalu dipersoalkan antara
investasi pemerintah dan swasta.
6) Teori Neoklasik yang dipelopori oleh Kaplinsky, 1984. Menurut
penganut paham ini, investasi asing diperlukan dalam upaya
pengembangan perdagangan dan pembangunan di suatu negara.
7) Teori organisasi industri. Menurut teori ini investasi asing juga bisa
dianggap sebagai suatu pengorganisasian industri (industrial
organization) oleh suatu perusahaan ke luar negeri.
c. Panji Anaraga mengemukakan, apa alasan yang mempengeruhi
penanaman modal asing mau menanamkan modalnya di luar negeri, ada
beberapa teori yang bisa memberikan jawaban terhadap ini, antara lain:
1) Faktor lingkungan dan internalisasi yang dipelopori oleh Alan M.
Rugman. menurut penganut paham ini, paling tidak ada 3 jenis
variabel lingkungan yang menjadi perhatian penanam modal yakni,
Pertama: ekonomi, Dalam hal ini pemodal mencoba melihat
keterkaitan antara modal, tenaga kerja. Selain itu juga dikaitkan
dengan teknologi, sumber daya alam yang tersedia dan sumber daya
manusia; dan Kedua: Non ekonomi, dalam hal ini dianalisis dengan
situasi lingkungan budaya, kondisi sosial politik negara tujuan
berinvestasi; dan Ketiga adalah Pemerintahan, dalam hal ini coba
dianalisis sampai seberapa jauh campur tangan pemerintah dalam
bisnis internasional. Selain faktor lingkungan juga dilihat
internalisasi atau keunggulan dari perusahaan penanam modal.
Dengan mengetahui keunggulan sendiri, persaingan dalam berbisnis
dapat dimenangkan.
2) Teori siklus produk yang dipelopori oleh Vernon. Menurut panganut
pandangan ini, siklus produk mengikuti tahapan-tahapan tertentu.
Produk baru merupakan hasil dari kegiatan penelitian dan
pengembangan oleh perusahaan yang bersangkutan.
Dari berbagai teori investasi sebagaimana yang dikemukakan oleh
para ahli di atas tampak bahwa, investor dalam menanamkan modalnya di
luar negeri selain ada faktor kemudahan yang diberikan oleh negara tuan
rumah penerima modal juga faktor internal atau dalam negeri pemodal
tersebut, antara lain bahan baku semakin sempit. Selain itu, investor juga
ingin memperluas pemasaran produksi lebih luas. Oleh karena itu, perlu dicari
alternatif lain yakni melakukan ekspansi keluar negeri. Dalam suasana
seperti ini, sangat ideal jika kedua belah pihak yakni investor maupun negara
penerima modal mendapatkan manfaat dengan kehadiran investor di negara
penerima modal.
B. Kerangka Pemikiran
UUD 1945
UU No 32 Tahun 2004
UU No.33 Tahun 2004
UU No 10 Tahun 2004 harmonis
UU No 5 Tahun 1984
UU No 25 Tahun 2007
Peraturan Presiden No 27 Tahun 2009
Surat Keputusan Kepala BKPM Perda No. 9 Tahun 2003
Nomor: 57/SK/2004
Investasi
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Keterangan Bagan :
Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, telah membuka kembali jalan bagi daerah-daerah untuk
mengatur dirinya sendiri dalam bidang-bidang tertentu, seperti sosial,
ekonomi, dan kebudayaan, yang selama ini diatur oleh pusat. Otonomi lebih
dilihat sebagai sebuah proses peralihan dari pusat ke daerah-daerah yang
otonom. Agar tujuan utama otonomi daerah tercapai, maka diperlukan
instrumen untuk menjadi sumber legitimasi dalam membentuk kebijakan
publik. Dalam hal ini, Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk hukum
lokal diharapkan mampu menjadi sarana untuk menjamin kepastian hukum
dan ketertiban hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara
konkrit, Bagir Manan (1994: 17-22) menunjuk Perda sebagai salah satu
bentuk peraturan perundang-undangan mengemban 4 (empat) fungsi sebagai
berikut: (1) Fungsi penciptaan hukum; (2) Fungsi pembaruan hukum; (3)
Fungsi integrasi pluralisme sistem hukum; dan (4) Fungsi kepastian hukum.
Menurut Sanyoto Usman (2002:245), di dalam penyelenggaraan
otonomi daerah terdapat 4 (empat) pemegang peran (stakeholder) yaitu
pemerintah, komunitas politik, pelaku bisnis, dan masyarakat sipil. Fungsi
pemerintah, termasuk pemerintah daerah, adalah mengatur, memberi
pelayanan, dan memfasilitasi kebutuhan stakeholder yang lain sehingga
tercipta situasi yang kondusif bagi setiap upaya menciptakan kesejahteraan
masyarakat. Kemudian, komunitas politik melakukan fungsi yang terkait
dengan pembentukan pemerintah, pembuatan peraturan perundang-undangan,
pendidikan politik, dan memperkuat kepemimpinan di tingkat lokal.
Selanjutnya, pelaku bisnis adalah komunitas yang kegiatan ekonomi
(terutama yang berorientasi profit atau mencari keuntungan), menciptakan
kesempatan kerja, memberikan kredit; di samping membayar pajak dan
retribusi bagi pendapatan daerah. Adapun masyarakat sipil merupakan
kalangan yang difasilitasi, dilayani, dan diberdayakan. Salah satu kewenangan
yang diberikan kepada Pemerintah Daerah adalah mengenai pengelolaan
penanaman modal. Hanya saja sebagaimana pelaksanaan kewenangan
tersebut terdapat berbagai interpretasi dari masing-masing pemerintah daerah.
Hal ini dapat dimaklumi, sebab calon investor masih bersifat menunggu (wait
and see), apakah peraturan investasi yang terkait dengan investasi
memberatkan ataukah menguntungkan investor. Dalam pelaksanaan
kewenangan tadi pemerintah daerah bisa membuat peraturan daerah
mengenai perijinan untuk membuka peluang bagi para investor, sehingga para
investor tidak ragu-ragu dalam menanamkan modal di daerah karena tidak
bisa dipungkiri aktifitas investasi sendiri banyak terjadi di daerah. Dalam
penulisan ini, yang dikaji mengenai Perda Kota Surakarta Nomor 9 Tahun
2003 mengenai ijin usaha industri, ijin usaha pedagangan, dan tanda daftar
gudang dengan peraturan perundang-undangan bidang investasi apakah sudah
sejalan atau tidak dalam hal mekanisme permohonan perijinan dalam
mendorong investasi di Kota Surakarta.
Secara teoritis dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dalam hal ini
Gubernur dan ataupun Bupati/Walikota diberi otoritas untuk mengelola
daerahnya secara otonom. Dilihat dari sudut pandang ini, pemerintah daerah
berpeluang besar untuk menarik calon investor masuk ke daerah. Di sisi lain,
bagi investor sendiri adanya kebijakan otonomi daerah bisa membandingkan
daerah mana yang paling memberi peluang dalam melakukan invetasi. Para
investor dalam menanamkan modal perhitungannya adalah bisnis. Oleh
karena itu, para investor dalam menanamkan modalnya selalu melihat adanya
peluang bisnis juga mempelajari berbagai aturan atau tepatnya Peraturan
Daerah (Perda) tempat tujuan investor akan melakukan investasi. Tampaknya
disinilah problematikanya yang harus diperhitungkan oleh para pembuat
kebijakan di daerah, apakah Perda yang mengatur tentang kegiatan investasi
di daerah tersebut tidak memberatkan bagi calon investor? Dalam sudut
pandang investor sebenarnya cukup sederhana, jika tidak mendatangkan
keuntungan buat apa melakukan investasi. Dalam suasana seperti ini, bisa saja
terjadi dilematis. Dengan demikian, jika aturan yang dikeluarkan terlalu pro
kepada pebisnis, masyarakat menganggap pemerintah tidak memerhatikan
kepentingan rakyat dan lingkungan. Di sisi lain, jika tidak memerhatikan
kepentingan pelaku usaha, pelaku usaha enggan menanamkan modalnya.
Adanya tarik menarik kepentingan dalam hal ini adalah mencoba mengajak
semua pihak, apakah solusi yang terbaik dalam membangun daerah.
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Deskripsi Lokasi Penelitian
a. Keadaan Umum Kota Surakarta
Kota Surakarta yang juga sangat dikenal sebagai Kota Solo,
merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng
pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m
diatas permukaan air laut.
a. Luas Wilayah
Luas Wilayah Kota Surakarta adalah +44,06
Km² .
b. Letak Wilayah
Kota Surakarta terletak diantara 110 45` 15" - 110 45` 35" Bujur
Timur dan 70` 36" - 70` 56" Lintang Selatan.
c. Perbatasan
Kota Surakarta berbatasan langsung dengan:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan
Kabupaten Boyolali.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan
Kabupaten Karanganyar.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan
Kabupaten Karanganyar.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo.
Wilayah Kota Surakarta terbagi dalam 5 Kecamatan, 51 Kelurahan.
Jumlah RW tercatat sebanyak 595 dan jumlah RT sebanyak 2.669. Dengan
jumlah KK sebesar 134.811 KK, maka rata-rata jumlah KK setiap RT
berkisar sebesar 50 KK setiap RT.
Jumlah penduduk Kota Surakarta berdasarkan hasil Estimasi
Survei Penduduk Antar Sensus (2005) Tahun 2008 Penduduk kota
Surakarta mencapai 522.935 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar
89.68; yang artinya bahwa pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat
sebanyak 89 peduduk laki-laki. Tingkat kepadatan penduduk kota
Surakarta pada tahun 2008 mencapai 12.849 jiwa/km2. Tahun 2008
tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di kecamatan Serengan yang
mencapai angka 19.899. Dengan tingkat kepadatan yang tinggi akan
berdampak pada masalah-masalah sosial seperti perumahan, kesehatan dan
juga tingkat kriminalitas. Jumlah penduduk bekerja di kota Surakarta pada
tahun 2008 mencapai 251.101, atau sebesar 48,01% dari seluruh penduduk
kota Surakarta. Penduduk wanita yang bekerja mencapai angka sebesar
43,99% dari penduduk yang bekerja. Ini menunjukkan bahwa peran
perempuan di kota Surakarta cukup tinggi dalam peningkatan
kesejahteraan keluarga. Meningkatnya jumlah penduduk ini disebabkan
oleh urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi ( Sumber Bappeda Surakarta
2010).
2. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan mengenai perizinan
a. Deskripsi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Teori normatif tentang hukum yang dikemukakan oleh Hans
Kelsen bersifat dasar yang konsepsinya adalah Grundnorm. Grundnorm
merupakan semacam penggerak sistem hukum, yang menjadi dasar
mengapa hukum harus dipatuhi dan yang memberikan
pertanggungjawaban mengapa hukum harus dilaksanakan. Stufenbau
theory melihat tatanan hukum sebagai suatu proses menciptakan sendiri
norma-norma umum sampai pada yang lebih konkret, serta sampai pada
yang paling konkret dari tata urutan peraturan perundang-undangan. Di
Negara Republik Indonesia terdapat hierarki peraturan perundang-
undangan yang dalam hierarkinya tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.
Jenis-jenis Peraturan Perundang-undangan di Negara Republik
Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Pasal 7 adalah
sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah meliputi :
1) Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah bersama dengan Gubernur;
2) Peraturan Daerah kabupaten/kota oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota;
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan peraturan
Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah
Kabupaten/kota yang bersangkutan.
4) Jenis Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
5) Kekuatan hukum peraturan perudangan adalah sesuai dengan hierarki
di atas.
1) Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang
Undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang
tertinggi di Negara Republik Indonesia, yang di dalam pembentukannya
dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dengan
persetujuan Presiden seperti ditetapkan sebagai berikut:
Dalam Pasal 5 ayat (1),
(1). Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada
Dewan Perwakilan Rakyat,
dan Pasal 20 UUD 1945
(1). Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk
undang-undang.
(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan Presidan untuk mendapatkan peretujuan
bersama.
(3). Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan
persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh
diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat
masa itu.
(4). Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah
disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
(5). Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui
bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30
hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui,
rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang
dan wajib diundangkan.
Sebagai peraturan yang dibentuk oleh lembaga Legislatif (Dewan
Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden), undang-undang
merupakan peraturan yang tertinggi yang didalamnya telah dapat
dicantumkan sanksi pidana dan sanksi pemaksa, serta merupakan peraturan
yang sudah dapat langsung berlaku dan mengikat.
2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)
Di samping undang-undang yang merupakan peraturan perundang-
undangan yang tertinggi di Indonesia, dikenal pula adanya peraturan yang
mempunyai hierarki setingkat dengan undang-undang, sesuai dengan
ketentuan Pasal 22 UUD 1945.
Pasal 22 UUD 1945 menentukan sebagai berikut:
(1). Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak
memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah
sebagai pengganti undang-undang.
(2). Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut.
(3). Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu
dicabut.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan oleh
Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa yang harus segera
diatasi, karena pada saat itu Presiden tidak dapat mengaturnya dengan
undang-undang, yang untuk membentuknya memerlukan waktu yang relatif
lebih lama dan melalui prosedur yang bermacam-macam.
3) Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh Preiden untuk melaksakan undang-undang berdasarkan
ketentuan Pasal 5 ayat 2 UUD 1945 yang menentukan sebagai berikut, bahwa
”Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-
undang sebagaimana mestinya”.
Peraturan Presiden adalah peraturan perudang-undangan yang dibentuk
oleh Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 sebelum dan
sesudah perubahan yang berbunyi sebagai berikut bahwa ” Presiden Republik
Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”.
Dengan adanya kekuasaan pemerintah tersebut, Presiden mempunyai
kekuasaan untuk mengatur segala sesuatu di Negara Republik Indonesia,
hanya saja kekuasaan mengatur ini mempunyai suatu batasan sesuai dengan
Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, yang menyebut bahwa apabila Presiden akan
membentuk undang-undang harus dilakukan bersama Dewan Perwakilan
Rakyat, dengan perkataan lain apabila Presiden hendak mengatur dalam jalur
undang-undang, Presiden harus membentuknya bersama Dewan Perwakilan
Rakyat, sedangkan apabila Presiden hendak mengatur jalur eksekutif, dapat
dilaksanakan dengan pembentukan suatu Keputusan Presiden atau disebut
dengan Peraturan Presiden.
4) Peraturan Menteri (PERMEN)
Adalah suatu peraturan perundang-undangan yang setingkat lebih
rendah dari Peraturan Presiden. Kewenangan menteri untuk membentuk suatu
Peraturan Menteri ini bersumber dari Pasal 17 UUD 1945 yang berbunyi:
(1). Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara;
(2). Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
(3). Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;
(4). Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara
diatur dalam undang-undang.
Oleh karena menteri-menteri negara itu adalah pembantu-pembantu
Presiden yang menangani bidang-bidang tugas pemerintahan yang diberikan
kepadanya.
5) Peraturan Daerah Provinsi
Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan suatu
pemberian kewenangan untuk mengatur daerahnya sesuai dengan Pasal 136
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
isinya yaitu:
(1). Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah dapat persetujuan
bersama DPRD;
(2). Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah
provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan;
(3). Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing
daerah;
(4). Perda sebagaimana dimksud dalam ayat (1) dilarang bertentangan
dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;
(5). Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku setelah
diundangkan dalam lembaran daerah.
6) Peraturan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi
Dibentuk berdasarkan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 yang berbunyi:
(1). Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-
undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan
atau putusan kepala daerah.
(2). Peraturan Kepala Daerah dan atau keputusan kepala daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan
kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi.
7) Peraturan Daerah Kabupaten Kota
Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini
merupakan pemberian wewenang untuk mengatur daerahnya sesuai Pasal
136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Pembentukan suatu perda kabupaten/kota dapat juga merupakan
kelimpahan wewenang dari suatu peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi.
Berdasarkan pada pengertian peraturan perundang-undangan di
atas, maka Keputusan Walikota, Kepala Daerah misalnya yang
memperoleh delegasi dari perda termasuk pengertian peraturan perundang-
perundangan (tingkat daerah). Menurut Hans Klasen bahwa peraturan
perundang-undangan tingkat daerah diartikan sebagai peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang
berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah.
Penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah merupakan tindak
lanjut dari kebijakan pemerintah pusat dalam rangka pemerataan
pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diarahkan
unuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan daerah dalam rangka
kesejahteraan masyarakat.
Fungsi Perda merupakan fungsi yang bersifat atribusi yang diatur
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, terutama Pasal 136 dan juga merupakan fungsi delegasi dari
peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
Fungsi Perda ini dirumuskan dalam Pasal 136 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan Peraturan dalam rangka penyelenggaraan
otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan
memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
3. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan
kepentingan umum;
4. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang
dimaksud disini adalah tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan di tingkat pusat.
Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah merupakan
peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah secara luas mencakup
peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh satuan Pemerintah
Pusat di daerah atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
Pemerintah Pusat yang berlaku pada suatu wilayah tertentu.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas
pembantuan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang
lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk membuat
peraturan daerah, yang tentu saja diharapkan lebih mengakomodir
kepentingan masyarakat di masing-masing daerah. Wewenang tersebut
tertuang dalam beberapa pasal yang berkaitan dengan beberapa pasal yang
berkaitan dengan masalah peraturan daerah, yaitu:
1. Raperda dapat berasal dari legislatif maupun eksekutif (Pasal 140
UU No. 32 Tahun 2004);
2. Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan
persetujuan DPRD (Pasal 136 (1));
3. Perda dibentuk dalam ragka penyelenggaraaan otonomi, tugas
perbantuan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan
yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing
daerah (Pasal 136 (3) UU No. 32 Tahun 2004);
4. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau
peraturan yang lebih tinggi (Pasal 136 (4) UU No. 32 Tahun 2004);
5. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis
dalam rangka penyiapan atau pembahasan Raperda (Pasal 139 UU
No. 32 Tahun 2004);
6. Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah
ditetapkan untuk melaksanakan perda (Pasal 146 UU No. 32
Tahun 2004);
7. Perda dapat memuat kententuan biaya paksaan penegakan hukum
atau pidana paling lama enam bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 50.000.000,- (Pasal 143 UU No. 32 Tahun 2004);
8. Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah (Pasal
136 UU No. 32 Tahun 2004).
b. Deskripsi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
1. Dasar Hukum
Yang menjadi Landasan Yuridis sebagai dasar pembentukan aturan ini
diantaranya adalah sebagai berikut:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang
pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka
penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan
negara;
c) Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi
dan nepotisme;
d) Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998
tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian
dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Latar Belakang
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dimana pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan,
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan
daya saing daerah dengan memperhatikan prisip demokrasi, pemerataan,
keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
3. Sistematika
(1). Bab I tentang Ketentuan Umum
(2). Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus
(3). Bab III tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
(4). Bab IV tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
(5). Bab V tentang Kepegawaian Daerah
(6). Bab VI tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
(7). Bab VII tentang Perencanaan Pembangaunan Daerah
(8). Bab VIII tentang Keuangan Daerah
(9). Bab IX tentang Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan
(10). Bab X tentang Kawasan Perkotaan
(11). Bab XI tentang Desa
(12). Bab XII tentang Pembinaan dan Pengawasan
(13). Bab XIII tentang Pertimbangan dalam Kebijakan Otonomi Daerah
(14). Bab XIV tentang Ketentuan lain-lain
(15). Bab XV tentang Ketentuan Peralihan
(16). Bab XVI tentang Ketentuan Penutup
4. Substansi
Substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah mencakup:
1. Ketentuan umum berisi penjelasan mengenai definisi Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, otonomi daerah, daerah otonom,
desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, peraturan daerah,
peraturan kepala daerah, desa, perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, anggaran pendapatan dan
belanja daerah, pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan,
pinjaman daerah, kawasan khusus, pasangan calon kepala daerah
dan calon wakil kepala daerah, komisi pemilihan umum daerah,
panitiaan pemilihan kecamatan, kampanye;
2. Pembentukan daerah dan kawasan khusus dijabarkan mengenai
pembentukan kepala daerah dan kawasan khusus;
3. Pembagian urusan pemerintahan terdiri atas pasal yang mengatur
penyelenggaraan pemerintahan, asas penyelenggaraan
pemerintahan, hak dan kewajiban daerah, pemerintah daerah,
kepala daerah dan wakil kepala daerah, larangan bagi kepala
daerah dan wakil kepala daerah, pemberhentian kepala daerah dan
wakil kepala dearah, tindakan penyidikan terhadap kepala daerah
dan wakil kepala daerah, tugas gubernur sebagai wakil pemerintah
anggota dewan perwakilan rakyat daerah, penghentian atar waktu
anggota dewan perwakilan rakyat daerah, pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah, penetapan pemilih, kampanye,
pemungutan suara, penetapan calon terpilih dan pelantikan,
ketentuan pidana, perangkat daerah;
4. Kepegawaian daerah terdiri atas pasal yang mengatur managemen
pegawai negeri sipil daerah;
5. Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terdiri atas pasal
yang mengatur kewenanagan daerah otonom untuk membuat
peraturan daerah;
6. Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas pasal yang mengatur
rencana pengembangan dan pembangunan daerah otonom sebagai
satu kesatuan dalam sisitem perencanaan pembangunan nasional;
7. Keuangan daerah terdiri atas pasal yang mengatur penyelenggaraan
otonomi menjadi tanggung jawab penuh dari daerah otonom
mencakup ketentuan umum, pendapatan belanja dan pembiayaan,
surplus dan defisit APBD, pemberian intensif dan kemudahan
investasi, BUMD, pengelolaan barang daerah, APBD, perubahan
APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, evaluasi,
pelaksannan tata usaha keuangan daerah;
8. Kerja sama dan penyelesaian perselisihan terdiri atas pasal yang
mengtur bentuk kerja sama antar daerah otonom dan penyelesaian
masalah yng terjadi secara musyawarah mufakat;
9. Kawasaan perkotaan terdiri atas pasal yang mengatur kota sebagai
daerah otonom;
10. Desa terdiri dari pasal yang mengatur ketentuan umum, pemerintah
desa, badan pemusyawaratan desa, lembaga lain, keuangan desa,
kerja sama desa;
11. Pembinaan dan pengawasan terdiri dari pasal yang mengatur hak
dan kewajiban yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah otonom;
12. Pertimbangan dalam kebijakan otonomi daerah terdiri atas pasal
yang mengatur kewenangan Presiden untuk membentuk suatu
dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan
terhadap kebijakan otonomi daerah;
13. Ketentuan lain-lain terdiri atas pasal yang mengatur ketentuan bagi
daerah istimewa dapat diberikan otonomi khusus sesuai undang-
undag ini;
14. Ketentuan peralihan terdiri atas pasal yagng mengatur ketentuan
peraturan lain yang berkaitan dengan pemerintah daerah tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini;
15. Ketentuan penutup terdiri atas pasal yang mengatur undang-undang
ini berlaku sejak diundangkannya dan adanya jangka waktu
selama dua tahun bagi peraturan-peraturan untuk dilakukan
penyesuaian atas undang-undang ini.
Substansi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 disinkronkan dengan Pasal 146 bahwa
untuk melaksanakan peraturan daerah dan atas kuasa peraturan
perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala
daerah selain itu aturan ini juga menyebutkan peraturan kepala daerah
tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi.
3. Deskripsi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata
Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
1. Dasar Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004
Landasan filosofis pembentukan aturan ini adalah Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Yang melatarbelakangi dibentuknya undang-undang ini adalah
mengingat ketentuan yang berkaitan denga pembentukan peraturan
perundang-undangan dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi
dengan hukum ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga untuk
lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan
peraturan perundang-undangan maka Negara Republik Indonesia
sebagai negara yang berdasar atas hukum perlu memiliki peraturan
mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Sistematika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Undang-undang ini terdiri atas beberapa pasal yang dibagi atas
beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:
1. Bab I tentang Ketentuan Umum;
2. Bab II tentang asas Peraturan Perundang-undangan;
3. Bab III tentang Materi Muatan;
4. Bab IV tentang Perencanaan Penyusunan Undang-undang;
5. Bab V tentang Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-
undang;
6. Bab VI tentang Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Peraturan
Daerah;
7. Bab VII tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan;
8. Bab VIII tentang Pengundangan dan Penyebarluasan;
9. Bab IX tentang Partisipasi Masyarakat;
10. Bab X tentang Ketentuan Lain-lain;
11. Bab XI tentang Ketentuan Peralihan;
12. Bab XII tentang Ketentuan Penutup.
4. Substansi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Substansi undang-undang ini adalah tentang pembentukan
peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Ketentuan umum terdiri atas berbagai definisi tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan
perundang-undangan, undang-undang, peraturan
pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah,
Peraturan Desa, Program Legislasi, Program Legislasi
Daerah, Pengundangan, Materi Muatan Peraturan
Perundang-undangan;
2. Asas peraturan perundang-undangan yang didalamnya
menguraikan mengenai asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan;
3. Materi muatan yang harus disertakan dalam setiap
pembentukan peraturan perundang-undangan;
4. Perencanaan penyusunan peraturan peundang-undangan
memuat tentang program legislasi dalam setia pembentukan
peraturan perudang-undangan;
5. Pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas
pasal yang menguraikan persiapan pembentukan peraturan
perundang-undangan, persiapan pembentukan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang, rancangan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan
Pemerintah dan Presiden, persiapan pembentukan peraturan
daerah;
6. Pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang
yang diuraikan dalam beberapa bab mengenai pembahasan
rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat
dan pengesahan;
7. Pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah
yang diuraikan dalam pembahasan rancangan Peraturan
Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat, penetapan;
8. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
mengatur mengenai teknik penyusunan;
9. Pengundangan dan penyebarluasan terbagi dalam beberapa
pasal yang mengatur mengenai pengundangan dan
penyebarluasan peraturan perundang-undangan;
10. Partisipasi masyarakat dijabarkan dalam satu pasal yang
didalamnya mengatur mengenai aturan dimana masyarakat
berhak memberikan masukan lisan atau tertulis dalam
rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan
perundang-undangan;
11. Terbagi dalam tiga ketentuan yang terbagi atas ketentuan
lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
Dari ketentuan undang-undang yang akan disinkronkan dalam
penelitian ini adalah ketentuan mengenai hierarki peraturan perundang-
undangan yang tercantum dalam Pasal 7 yaitu:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun1945;
2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.
4. Deskripsi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal
1. Dasar Hukum
Landasan filosofi undang-undang ini adalah Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 4 ayat (1),
Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), serta Pasal 33.
2. Latar Belakang
Sesuai dengan amanat yang tecantum dalam Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998
tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, kebijakan
penanaman modal untuk mempercepat pembangunan ekonomi
indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah
potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi menjadi kekuatan ekonomi
rill dengan menggunakan modal yang berasal, baik dalam negeri
maupun luar negeri, dalam rangaka mewujudkan masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi
nasional yang berkelanjutan dengan berdasarkan demokrasi ekonomi
untuk mencapai tujuan.
3. Sistematika
Undang-undang ini terdiri atas beberapa pasal yang dibagi atas
beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:
a) Bab I tentang Ketentuan Umum;
b) Bab II tentang Asas dan Tujuan;
c) Bab III tentang Kebijakan Dasar Penanaman Modal;
d) Bab IV tentang Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan;
e) Bab V tentang Perlakuan Terhadap Penanaman Modal;
f) Bab VI tentang Ketenagakerjaan;
g) Bab VII tentang Bidang Usaha;
h) Bab VIII tentang Pengembangan Penanaman Modal Bagi
Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
i) Bab IX tentang Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab
Penanaman Modal;
j) Bab X tentang Fasilitas Penanaman Modal;
k) Bab XI tentang Ketentuan Pengesahan dan Perijinan
Perusahaan;
l) Bab XII tentang Koordinaasi dan Pelaksanaan Kebijakan
Penanaman Modal;
m)Bab XIII tentang Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal;
n) Bab XIV tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
o) Bab XV tentang Penyelesaian Sengketa;
p) Bab XVI tentang Sanksi;
q) Bab XVII tentang Ketentuan Peralihan;
r) Bab XVIII Tentang Ketentuan Penutup.
4. Substansi
Undang-undang ini terbagi menjadi beberapa pasal yang isinya
memuat antara lain sebagai berikut:
a. Ketentuan umum yang didalamnya berisi definisi penanaman
modal, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal
asing, penanam modal, penanam modal dalam negeri,
penanam modal asing, modal, modal asing, modal dalam
negeri, pelayanan terpadu satu pintu, otonomi daerah,
pemerintah pusat, pemerintah daerah.
b. Asas dan tujuan didalamnya dirumusan mengenai asas-asas,
tujuan penyelenggaraan penanaman modal.
c. Kebijakan penanaman modal didalamnya termuat tujuan
pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.
d. Bentuk badan usaha dan kedudukan badan usaha.
e. Perlakuan terhadap penanaman modal dimana pemerintah
harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua
penanam modal.
f. Bidang ketenagakerjaan memuat tentang hubungan kerja dan
proses penyelesaian sengketa jika terjadi konflik.
g. Bidang usaha yang menjelaskan mengenai kegiatan
penanaman modal.
h. Pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil,
menengah dan koperasi.
i. Hak dan kewajiban serta tanggung jawab penanaman modal.
j. Kewajiban pemerintah memberikan fasilitas kepada
penanaman modal.
k. Pengesahan dan peiinan perusahaan yang mengenai prosedur
penanaman modal dalam rangka menanamkan modalnya.
l. Koordinasi dan kebijakan pelaksanaan kebijakan penanaman
modal mengenai tugas badan koordinasi penanaman modal.
m. Penyelenggaraan urusan penanaman mengenai pembagian
kewenangan atara pusat dan daerah dalam bidang penanaman
modal.
n. Penetapan secara tersendiri kawasan ekonomi khusus dalam
penetapan kebijakan penanaman modal.
o. Penyelesaian sengketa merumuskan tentang penyelesaian
konflik jika terjadi pertentangan kepentingan.
p. Pencantuman sanksi jika terjadi pelanggaran.
q. Ketentuan peralihan yang memuat tntang perjanjian
internasional, bilateral, regional maupun multilateral dalam
bidang penanaman modal.
Dari ketentuan undang-undang ynag sudah dijelaskan secara
garis besarnya, yang disinkronkan adalah pasal 25 mengenai
memperoleh ijin melalui pelayanan terpadu satu pintu.
5. Deskripsi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian
1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1),
Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33;
b.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok
perkoperasian;
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan
kerja;
d.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok
pemerintahan di daerah;
e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-
ketentuan pokok pengelolaan lingkungan;
f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-
ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara Republik
Indonesia.
2. Latar Belakang
Arah pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi
dalam pembangunan nasional adalah tercapainya struktur ekonomi
yang seimbang yang didalamnya terdapat kemampuan dan
kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan
kemapuan pertanian yang tangguh, serta merupakan pangkal tolak
bagi bangsa indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas
kekuatannya sendiri. Untuk mencapai sasaran pembangunan di
bidang ekonomi dalam pembangunan nasional, industri memegang
peranan yang menentukan dan oleh karenanya perlu lebih
dikembnagkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan
peran serta masyarakat secara aktif seta mendayagunakan secara
optimal seluruh sumber daya alam, manusia, dan dana yang
tersedia. Dengan tujuan pembangunan nasional adalah untuk
mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata
materil dan spiritual beradasarkan pancasila, serta bahwa hakekat
pembangunan nasional adalah pembanguna manusia indonesia
seutuhnya maka landasan pelaksanaan pembangunan nasional
adalah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan
hal-hal tersebut di atas dan untuk memberikan dasar yang kokoh
bagi pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri secara
mantap dan berkesinambungan serta belum adanya perangkat
hukum yang secara menyeluruh mampu melandasinya, perlu
dibentuk Undang-undang Perindustrian.
3. Sistematika
a) Bab I tentang Ketentuan Umum
b) Bab II tentang Landasan dan Tujuan Pembangunan Industri
c) Bab III tentang Pembangunan Industri
d) Bab IV tentang Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan
Industri
e) Bab V tentang Izin Usaha Industri
f) Bab VI tentang Teknologi Industri, Desain Produk Industri,
Rancangan Bangun dan Perekayasaan Industri
g) Bab VII tentang Wilayah Industri
h) Bab VIII tentang Industri dalam Hubungannya dengan Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
i) Bab IX tentang Penyerahan Kewenangan dan Urusan tentang
Industri
j) Bab X tentang Ketentuan Pidana
k) Bab XI tentang Ketentuan Peralihan
l) Bab XII tentang Penutup
4. Substansi
a. Ketentuan umum menjabarkan mengenai definisi perindustrian,
industr, kelompok industri, cabang industri, jenis industri,
bidang usaha industri, perusahaan industri, bahan mentah, bahan
baku industri, barang setengah jadi, barang jadi, teknologi
industri, teknologi yang tepat guna, rancang bangun industri,
perekayasaan industri, standar industri.
b. Landasan dan tujuan pembangunan industri.
c. Penetapan pemerintah mengenai pembangunan industri.
d. Kewajiban pemerintah dalam pengaturan, pembinaan, dan
pengembangan industri.
e. Ijin usaha industri.
f. Wilayah industri.
g. Kewajiban menjaga keseimbangan antara perusahaan dengan
sumber daya alam.
h. Penyerahan kewenangan usaha industri kepada daerah.
i. Sanksi pidana.
j. Ketentuan peralihan yang didalamnya mengatur, bahwa semua
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
perindustrian yang tidak bertentangan dengan undang-undang
ini tetap berlaku selama belum ditetapkan penggantinya
berdasarkan undang-undang ini.
Dari ketentuan undang-undang di atas yng akan dilakukan
sinkronisasi adalah Pasal 23 mengenai penyerahan kewenangan
kepada daerah dalam hal bidang usaha industri.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal
a. Dasar Hukum
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 pasal 4 ayat (1);
2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;
4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik;
5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaa
Informasi Publik;
6) Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan DaerahProvinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pemberian Intensif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal di Daerah.
b. Latar Belakang Masalah
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Bidang Penanaman
c. Sistematika
1) Bab I tentang Ketentuan Umum
2) Bab II tentang Asas, Tujaun dan Ruang Lingkup
3) Bab III tentang Tolok Ukur PTSP di bidang Penanaman Modal
4) Bab IV tentang Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman
Modal
5) Bab V tentang Tata Cara Pelaksanaan PTSP di bidang
Penanaman Modal
6) Bab VI tentang Pembinaan Penyelenggaran PTSP di bidang
Penanaman Modal
7) Bab VII tentang Tim Pertimbangan PTSP di dalam Penanaman
Modal
8) Bab VIII tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan
Investasi secara Elektronik
9) Bab IX tentang Pembiayaan
10) Bab X tentang Pelaporan
11) Bab XI tentang Koordinasi Penyelenggaraan PTSP
12) Bab XII tentang Ketentuan Peralihan
13) Bab XIII tentang Ketentuan Penutup
d. Substansi
1) Ketentuan umum merumuskan beberapa definisi mengenai
penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal,
persetujuan penanaman modal, perizinan pelaksanaan
persetujuan penanaman modal, sistem pelayanan satu atap;
2) Penyelenggaran penanaman modal;
3) Permohonan persetujuan proyek dalm rangka penanaman modal.
Menentukan bahwa pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas
penanaman modal dalam rangka penanaman modal dilaksanakan
melalui pelayanan satu pintu.
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha
Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang
a. Dasar hukum
1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan;
2) Undang-Undang Nomor 9, Undang-undang Nomor 16 Tahun
1950 tentang pembentukan daerah-daerah kota besar dalam
lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta;
3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang;
4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1962 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang;
5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana;
6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Wajib Daftar
Perusahaan;
7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
8) Undang-Undang Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;
10) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah.
b. Latar belakang masalah
Perdagangan, industri dan pergudangan merupakan bidang usaha
yang saling berhubungan sekaligus merupakan sektor pendukung
perekonomian Kota Surakarta, sehingga dengan demikian diperlukan
pengaturan agar dapat menumbuhkan iklim yang konduksif dalam
berusaha sekaligus memberikan ketenangan, ketertiban, dan kepastian
dalam berusaha maka perlu ditetapkan aturan ini.
c. Sistematika
1) Bab I tentang Ketentuan Umum
2) Bab II tentang Ketentuan Perizinan dan Pendaftaran;
3) Bab III tentang Kewenangan Perizinan
4) Bab IV tentang Permohonan dan Pendaftaran Ijin Usaha Industri,
Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang;
5) Bab V tentang Perubahan, Penggantian, dan Daftar Ulang Ijin
Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, dan Tanda Daftar Gudang;
6) Bab VI tentang Penyimpanan Barang;
7) Bab VII tentang Informasi Industri, Perdagangan, dan
Pergudangan;
8) Bab VIII tentang Pembinaan dan Pengawasan;
9) Bab IX tentang Retribusi;
10) Bab X tentang biaya operasional;
11) Bab XI tentang Sanksi Administrasi;
12) Bab XII tentang Penyidikan;
13) Bab XIII tentang Ketentuan Pidana.
d. Substansi
1) Dalam ketentuan umum menjelaskan tentang definisi daerah,
pemerintah kota, dinas, kepala dinas, pejabat, badan, industri,
perusahaan industri, perdagangan, gudang, usaha, barang
dagangan, investasi perusahaan industri, kekayaan bersih usaha,
perluasan perusahaan industri, ijin usaha industri, ijin usaha
perdagangan, tanda daftar gudang, retribusi, surat ketetapan
retribusi daerah, surat tagihan retribusi daerah;
2) Ketentuan perizinan dan pendaftaran menjabarkan mengenai izin
usaha idustri izn usaha perdagangan dan tanda daftar gudang;
3) Kewenangan perizinan oleh kepala dinas;
4) Jangka waktu permohonan dan pendaftaran izin usaha, industri,
izin usaha perdagangan dan tanda daftar gudang;
5) Perubahan, penggantian dan daftar ulang izin usaha industri dan
tanda daftar gudang jika sudah tidak sesuai lagi maka wajib
melakukan perubahan;
6) Prosedur peyimpanan barang yamg dilakukan oleh orang atau
badan hukum;
7) Setiap orang atau badan hukumwajib memberikan informasi
mengenai industri perdagangan dan pergudangan;
8) Pembinaan dan pengawasan memuat tentang retribusi, cara
menguur tingkat penggunaan jasa dan prinsip yang dianut dalam
penetapan struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, masa
retribusi dan retribusi terutang dn tata cara pemungutan dan
pembayaran, keberatan, pengurangan, keringan dan pembesasan
retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, tata cara penagihan
dan kadarluwarsa penagihan;
9) Pengenaan biaya operasional sebesar 5%;
10) Sanksi administrasi;
11) Ketentuan penyidikan didalamnya mencakup kewenangan
penyidik;
12) Ketentuan pidana bagi tindak pelanggaran;
13) Ketentuan peralihan yang di dalamnya menerangkan tentang
jangka waktu ijin usaha industri, ijin usaha perdagangan,dan tanda
daftar gudang.
Dalam peraturan daerah ini yang akan dikaji ada dalam pasal 11
yaitu kewenangan pemberian ijin usaha industri dilimpahkan kepada
kepala dinas.
8. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor: 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan
Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman
Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing
a. Dasar Hukum
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing;
2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman
Modal Dalam Negeri;
3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan;
4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang;
5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas;
6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
b. Latar Belakang Masalah
Peningkatan efektifitas dalam menarik penanam modal untuk
melakukan investasi di Indonesia.
c. Substansi
1. Ketentuan umum yang berisi definisi badan koordinasi
penanaman modal, permohonan penanaman modal baru,
permohonan perluasan penanaman modal, perluasan
penanaman modal di subsektor tanaman pangan dan
perkebunan, permohonan perubahan penanaman modal,
persetujuan PMDN, persetujuan PMA, persetujuan perluasan,
persetujuan perubahan, izin kegiatan kantor perwakilan
perusahaan asing, perizinan pelaksanaan, persetujuan fasilitas
penanaman modal, angka pengenal importir terbatas,
keputusan tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga
kerja asing, keputusan tentang izin memperkerjakan tenaga
kerja asing, izin usaha tetap, izin usaha tetap perluasan,
perubahan status, merger, laporan kegiatan penanaman modal,
usaha kecil;
2. Calon penanaman modal wajib mengajukan permohonan
kepada kepala BKPM;
3. Petunjuk teknis pelaksanaan penanaman modal.
Aturan di atas disinkronkan dengan pasal 2 dimana calon
penanam modal wajib mengajukan permohonan melalui kepala badan
koordinasi penanaman modal.
9. Proses Legislasi Peraturan Daerah
Pembahasan rancangan perturan daerah menurut Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 di DPRD bersama Gubernur atau
Bupati/Walikota, pembahasan tersebut dilakukan malalui tingkat-tingkat
pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan ini dilakukan dalam rapat
komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani di
bidang legislasi dan rapat paripurna.
Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum
dibahas bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Gubernur/Walikota, rancangan tersebut dapat ditarik kembali
berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur atau
Bupati/Walikota. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui
bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur atau
Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan Daerah kepada Gubernur
atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Penyampaian rancangan peraturan daerah dilakukan dalam jangka waktu
paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
Rancangan peraturan daerah tersebut di atas ditetapkan oleh
Gubernur atau Bupati/Walikota dengan membubuhkan tanda tangan
dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak rancangan peraturan
daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Dalam hal rancangan Peraturan
Daerah tidak ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dalam
waktu 30 hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui
bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi
Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
Peraturan perundang-undangan tingkat daerah adalah peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah
satu unsur pemerintah daerah yang berwenang membuat peraturan
perundang-undangan tingkat daerah. Peraturan perundang-undangan
tingkat daerah secara luas mencakup peraturan perundang-undangan
yang dibentuk oleh satuan pemerintah pusat di daerah atau peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang berlaku
untuk daerah atau wilayah tertentu. Menurut Pasal 136 (3) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan
daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas
pembantuan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang
lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
10. Legislasi daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dibentuk berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 18 mengenai
mekanisme penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dalam
penyelenggaraan pemerintahan di daerah dikenal tiga asas didalamnya,
yaitu: asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.
Pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun
1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, tetapi tetap
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan
dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ”asas desentralisasi adalah
penyerahan wewenang pemerintaan oleh pemerintah pusat kepada
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ”asas dekonsentrasi adalah
pelimpahan wewenang pemeritahan oleh pemerintah pusat kepada
Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di
wilayah tertentu”.
Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas tugas pembantuan
adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa
serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas
tertentu”.
Dengan demikian, pemeritah daerah memiliki kewenangan untuk
membuat kebijakan yang berfungsi untuk memberi pelayanan, peningkatan
peran serta, prakarsa, dan pemerdayaan masyarakat yang bertujuan pada
peningkatan kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah otonom.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas,
wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya serta atas amanat peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat menetapkan kebijakan-
kebijakan daerah yang dirumuskan melalui peraturan daerah dan peraturan
kelapa daerah. Kebijakan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi dan kepentingan
umum.
Peraturan Daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama dengan pemerintah
daerah, artinya inisiatif dapat berasal dari DPRD maupun pemerintah
daerah. Khusus peraturan daerah tentang APBD rancangannya disiapkan
oleh pemerintah daerah yang telah mencakup keuangan DPRD, untuk
dibahas bersama DPRD. Peraturan daerah dengan ketentuan daerah
lainnya yang bersifat mengatur diundangkan dan menetapkannnya dalam
Lembaran Daerah.
Pengertian peraturan daerah menurut Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala
Daerah. Peraturan Daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-
undangan di Indonesia termasuk dalam hirarki peraturan perundang-
undangan, dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan juga mengatur mengenai penyusunan
Perda sebelum dibentuk. Pembentukan program legislasi daerah
merupakan perintah dari Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:
”Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam suatu proses
legislasi daerah”. Dengan demikian, proses pembentukan peraturan
daerah harus terlebih dahulu melalui proses penetapan program legislasi
daerah, dimana pembentukan peraturan daerah merupakan bagian dari
pembangunan di daerah yang mencakup pembangunan sistem hukum
daerah yang dilakukan mulai dari perencanaan atau program secara
nasional, terpadu dan sistematis.
Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merumuskan program
legislasi daerah sebagai instrumen perencanaan program pembentukan
peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
Program legislasi daerah diadakan supaya dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan di tingkat daerah dapat dilaksanakan secara
terencana. Dalam program legislasi daerah perlu menetapkan mengenai
pokok materi yang hendak diatur serta kaitannya dengan peraturan
perundang-undangan lain diatasnya. Dengan demikian, penyusunan
program legislasi daerah harus disusun bersama DPRD serta Kepala
Daerah. Di samping itu pula program legislasi daerah dimaksudkan untuk
menjaga agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada
dalam kesatuan sistem hukum nasional.
Peraturan mengenai tata cara mempersiapkan rancangan
peraturan daerah yang berasal dari Kepala Daerah dalam Pasal 26
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dikatakan bahwa”rancangan
peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau gubernur, atau
bupati/walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah
provinsi, kabupaten atau kota”. Pengaturan tersebut dapat dipahami
bahwa rancangan perturan daerah dapat diajukan oleh Kepala Daerah dan
DPRD, tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang bersal
dari kepala daerah diatur dengan peraturan presiden.
Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
menentukan bahwa ”rancangan peraturan daerah dapat disampaikan oleh
anggota, komisi, gabungan komisi atau alat kelengkapan khusus yang
menangani legislasi DPRD”.
3. Perkembangan Investasi di Kota Surakarta periode tahun 2004-2009
Munculnya era otonomi daerah dengan ditandai keluarnya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah berdampak langsung terhadap pengelolaan
maupun kemajuan suatu daerah kedepannya. Kemajuan suatu daerah sebagai
konsekuensi adanya otonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari keberadaan
investor yang berinvestasi di daerah. Tidak kalah penting juga untuk
diperhatikan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah bagaimana strategi
Pemerintah Daerah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan
sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan
pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan misi dan tujuan Pemerintah Daerah (Pemda) yang ada,
maka salah satu pendapat dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Pemda
harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai
penyelenggaraaan otonominya. Kapasitas keuangan daerah akan sangat
menentukan kemampuan Pemda dalam menjalankan fungsi-fungsinya, seperti:
fungsi pelayanan masyarakat (public service function), fungsi pelaksanaan
pembangunan (development function), dan fungsi perlindungan kepada
masyarakat (protective function).
Untuk mencapai tujuan ideal tersebut, Pemerintah Daerah mau tidak
mau harus mengedepankan upaya menumbuhkan investasi di daerahnya
sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Investor
potensial dapat berasal dari pengusaha daerah itu sendiri maupun pengusaha
luar daerah, bahkan pengusaha dari luar negeri. Siapa pun calon investornya,
syarat utama berkembangnya investasi di suatu daerah adalah adanya iklim
investasi yang sehat dan kondusif. Persyaratan utama dari iklim investasi
seperti itu adalah adanya aturan yang jelas, tidak adanya ekonomi biaya tinggi
dan alur birokrasi yang tidak berbelit-belit sehingga calon investor yang hendak
berinvestasi tidak ragu-ragu untuk menanamkan modalnya karena didaerah
tujuan tersebut ada suatu suatu kepastian yang mengatur untuk berinvestasi.
Keberadaan investor memang tidak dapat dilepaskan dari perijinan
investasi di daerah yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah yang terkait.
Kemudahan perijinan investasi di daerah, merupakan faktor utama dalam
mewujudkan terlaksananya kerjasama yang menguntungkan antar kedua pihak
yakni investor dan Pemerintah Daerah. Prosedur perijinan yang praktis dan
tidak berbelit-belit, merupakan suatu harapan bagi para investor untuk
pengembangan usahanya. Masalah perijinan usaha sebagai bagian dari
pelayanan publik yang diberikan oleh Pemda merupakan aspek yang
menentukan bagi kondusifitas iklim usaha di daerah. Dalam pelaksanaan fungsi
pelayanan masyarakat (public service), Pemerintah Daerah dihadapkan pada
masalah pengambilan keputusan investasi publik. Alokasi belanja untuk
investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan
dengan belanja rutin untuk membayar gaji pegawai, belanja barang dan jasa,
perjalanan dinas dan pengeluaran rutin lainnya.
Pembinaan dan pengembangan investasi daerah, paling tidak memiliki
dua pihak yang berpengaruh secara langsung yaitu; 1) aparatur pembina
investasi, 2) pelaku usaha/investor. Kedua belah pihak tesebut masih sering
terjadi ketidaksepadanan, terutama dalam wawasan bisnis, manajemen dan
masalah teknis lainnya. Untuk itu upaya peningkatan pembinaan dan
pengembangan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan menguasai
wawasan bisnis sangat diperlukan. Upaya-upaya lainnya adalah melakukan
berbagai temu usaha untuk kesepadanan wawasan antara aparatur pembina
dengan pelaku bisnis/investor. Kesepadanan dimaksud dapat optimal jika kedua
belah pihak memahami, menghayati, dan mengamalkan bisnis dan investasi,
keahlian manajemen dan penguasaan ketrampilan teknis pengembangan
investasi.
Dalam pelaksanannya selama ini, investor atau calon investor dalam
proses mengurus ijin usaha harus melalui suatu alur yang sangat panjang.
Investor yang akan menanamkan modalnya paling tidak harus menunggu waktu
150 hari untuk mengurus segala perizinan dan tahapan yang harus dilalui.
Mengingat alur birokrasi yang sudah barang tentu berbelit-belit dan
mengganggu iklim kondusif dalam dunia investasi maka untuk menumbuhkan
kegiatan investasi dan pelayanan investasi, pemerintah membuat aturan bidang
investasi yang baru yaitu pelayanan perizinan secara satu atap. Kegiatan
investasi pelayanan satu atap ini lahir dengan keluarnya Keputusan Presiden
Nomor 29 Tahun 2003. Lahirnya Keppres tersebut dilatarbelakangi suasana
euforia Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Secara umum kondisi perekonomian nasional telah mengarah pada
kondisi yang lebih baik, meskipun masih diwarnai situasi politik yang belum
kondusif. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang ekonomi
memberikan tanda kearah perbaikan ekonomi yang lebih baik.
Sejalan dengan kondisi ekonomi nasional, kinerja ekonomi Surakarta
tahun 2009 mengalami peningkatan yaitu sebesar 5,90 persen lebih rendah
dibandingkan tahun 2008 (5,69 persen).
Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2009 secara agregat
cukup dinamis. Sejak terjadinya krisis pada pertengahan tahun 1997 dan tahun
1998, pertumbuhan ekonomi tahun tersebut menurun drastis sekitar minus
13,93 persen. Namun demikian pada periode 2001 sampai 2008, perekonomian
Surakarta menunjukan adanya perbaikan yaitu tumbuh berkisar 4-6 persen
(Bapeda Kota Surakarta: 2008).
Tabel: 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2001-2009
Tahun Pertumbuhan Ekonomi(persen)
2001 4,12
2002 4,97
2003 6,11
2004 5,80
2005 5,15
2006 5,43
2007 5,83
2008 5,69
2009 5,90
Tahun 1998, dimana pada tahun tersebut terjadi puncak krisis ekonomi,
hampir semua sektor mengalami laju pertumbuhan negatif. Dalam tahun 1999
ditandai mulai membaiknya perekonomian,seluruh sektor ekonomi berhasil
bangkit dengan laju pertumbuhan positif. Selanjutnya tahun 2000 sampai 2009
seluruh sektor ekonomi sudah menunjukkan kearah positif. Pada tahun 2008,
sektor bangunan mengalami pertumbuhan yang paling besar dibandingkan
dengan sektor ekonomi lainnya, yaitu sebesar 10,27 persen. Sedangkan sektor
pertanian merupakan sektor dengan pertumbuhan terendah yaitu sebesar -1,14
persen. Sedangkan pada tahun 2009 sektor listrik, gas dan air bersih
mengalamipertumbuhan yang paling besar dibandingkan dengan sektor
ekonomi lainnya yaitu sebesar 8,13 persen. Sedang sektor pertambangan dan
penggalian merupakan sektor yang pertumbuhannya terendah sebesar 2,24
persen.
Tabel 23. Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Kota Surakarta 2004-2009
Sektor Tahun
2004 200 2006 2007 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Pertanian -2,37 0,88 1,20 1,54 -1,14 1,19
2. Pertambangan -0,72 3,34 -0,21 2,31 4,22 -2,24
3. Industri 6,07 1,47 2,25 3,46 2,32 2,94
4. Listrik,Gas, 7,61 4,45 9,25 5,56 6,35 8,13
Air
5. Bangunan 1, 44 8,24 5,85 9,64 10,27 7,30
6. Perdagangan, 8,01 7,58 6,93 6,36 7,52 6,35
Hotel,
Restoran
7. Pengangkutan, 7,52 5,48 5,96 6,00 4,92 7,75
Komunikasi
8. Keuangan, 5,65 6,74 6, 20 5, 93 5,73 7,11
Persewaan,
JsPerusahaan
4,54 4,79 6,97 6,20 5,22 7,05
9. Jasa-jasa
5,80 5,15 5,43 5,82 5,69 5,90
TOTAL
Sumber : PDRB Kota Surakarta Tahun 2009
Dari beberapa tahun yang lalu sampai tahun 2006, sektor industri
pengolahan masih merupakan sektor yang menjadi andalan yang terbesar di
Kota Surakarta. Tetapi dua tahun terakhir 2007, 2008, Industri Pengolahan
sumbangannya terhadap total Pendapatan Domestik Rasional Bruto (PDRB)
Kota Surakarta pada tahun 2008 yaitu sebesar 23,27 persen, nomor dua paling
tinggi dibanding dengan sektor lain. Dimana tahun-tahun sebelumnya selalu
paling tinggi.
Selanjutnya yang memberikan sumbangan terbesar adalah sektor
perdagangan, hotel dan restoran, ketiga adalah sektor Bangunan, pada tahun
2008 masing-masing memberikan sumbangan sebesar 25,12 persen dan 14,44
persen. Pertambangan/Penggalian dan Pertanian merupakan sektor yang
memberikan sumbangan terkecil yakni hanya sebesar 0.04 persen dan 0,06
persen.
Secara keseluruhan, dalam lima tahun terakir tidak terjadi pergeseran
struktur ekonomi yang berarti, masing-masing sektor masih dalam posisi yang
sama. Hanya sektor Industri digeser oleh sektor Perdagangan.
Sektor industri dalam kelangsungannya diharapkan mempunyai peranan
yang cukup besar dalam upaya mempercepat proses pemulihan ekonomi pasca
badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia, melalui peranannya baik dalam
hal besaran nilai tambah maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Melihat
kondisi tersebut, Pemerintah Kota Surakarta perlu untuk segera memanfaatkan
dan menggunakan potensi yang dimiliki daerah melalui pemberdayaan industri
kecil dan menengah maupun industri rumah tangga.
Geliat bisnis di Kota Surakarta ternyata tidak berakhir sampai disitu saja.
Kota Surakarta yang dikenal sebagai kota perdagangan dan industri ternyata
tetap mampu menjaga eksistensinya sebagai kota yang kondusif untuk
berinvestasi. Iklim usaha Surakarta yang cenderung kondusif tersebut
menjadikan daya terik tersendiri bagi kalangan investor untuk berinvestasi di
Kota Surakarta. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Surakarta serta
mewujudkan target Surakarta sebagai daerah Pro Investasi di Jawa tengah,
Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan aturan yang sangat mendukung dan
memberi jaminan kepastian hukum. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan.
Jaminan akan iklim yang kondusif dalam berusaha, kepastian hukum serta
pelayanan yang prima dalam perijinan merupakan rangsangan bagi para
investor untuk berinvestasi di Kota Surakarta.
1) Peluang / Potensi Ekonomi dan Investasi di Kota Surakarta
Visi Kota Surakarta adalah “Terwujudnya Kota Sala sebagai kota
budaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan,
pariwisata, dan olah raga”. Dari Visi Kota Surakarta tadi dapat diketahui
bahwa arah kedepan dari Kota Surakarta adalah mewujudkan kota berbasis
pada dunia bisnis dan ekonomi serta tetap berlandaskan pada nilai-nilai
budaya kedaerahan. Hal ini tentunya sangat beralasan mengingat Kota
Surakarta atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kota Sala telah dikenal
sebagai Kota Bisnis dan Kota Budaya dengan berbagai sentra bisnis dan
cagar budaya yang masih terjaga keberadannya. Dilihat dari komposisi dan
prosentase penduduk bekerja menurut lapangan usaha maka dapat
digambarkan sebagai berikut:
Tabel 3.3 Prosentase penduduk bekerja menurut lapangan usaha
NO SEKTOR LAPANGAN USAHA JUMLAH (%)
1 Pertanian, Kehutanan 0.86
2 Pertambangan 0,08
3 Industri pengolahan 21,41
4 Listrik, Gas dan Air 0,74
5 Bangunan 3,43
6 Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel 45,69
7 Angkutan, Pergudangan 5,38
8 Keuangan, Asuransi 1,19
9 Jasa-jasa lain 21,22
JUMLAH 100
(http://www.surakarta.go.id/solo/index.php?option=isi&task=view&id=7&Itemid=4.
Dari tabel di atas terlihat potensi Kota Surakarta yang menonjol di
bidang Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pariwisata. Sektor industi
di Kota Surakarta, terutama didukung oleh industri menengah dan kecil.
Kedua jenis industri tersebut pada dasarnya sudah memiliki langganan
baik di dalam maupun luar negeri. Mengingat target terwujudnya Kota
Surakarta sebagai Kota Bisnis dan Budaya tersebut maka Pemerintah Kota
Surakarta telah merangkai berbagai strategi untuk mewujudkannya.
Dengan memahami dan mencermati faktor-faktor internal maupun
eksternal dilihat dari aspek kekuatan, kelemahan, maupun peluang yang
ada maka strategi pembangunan Kota Surakarta antara lain dijabarkan
melalui optimalisasi peran strategis Kota Surakarta sebagai pusat
pelayanan dan industri jasa bagi daerah sekitarnya dengan memanfaatkan
akses ketiga tempat pertumbuhan, yaitu Yogyakarta, Semarang, dan
Surabaya sebagai jalur perdagangan ekspor dan impor. Langkah-langkah
yang dilakukannya antara lain dengan membuka peluang sebesar-besarnya
kerjasama yang saling menguntungkan dengan daerah lain termasuk
dengan pihak swasta maupun masyarakat.
Dalam rangka mengoptimalkan peran masyarakat dalam
pembangunan antara lain dilakukan dengan membuka peluang bagi
pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam perencanan, pelaksanaan,
dan pengawasan terhadap pembangunan, sehingga mendorong tumbuhnya
rasa memiliki dan cinta masyarakat terhadap Kota Surakarta. Selain itu
perlu dilakukan adanya revitalisasi ekonomi masyarakat di segala bidang
dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, membuka
peluang usaha, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan
masyarakat.
Melihat kondisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia di
Kota Surakarta yang begitu potensial, maka perkembangan di bidang
ekonomi maupun investasi perlu untuk diarahkan agar pembangunan di
Kota Surakarta bisa tertata dengan baik. Potensi-potensi investasipun perlu
untuk dikembangkan lebik lanjut. Dari potensi yang ada tersebut dapat
diuraikan peluang-peluang sektor ekonomi di Kota Surakarta dapat
diklasifikasikan menjadi beberapa bidang yaitu :
a. Bidang Perdagangan.
Kota Surakarta memiliki struktur perekonomian sebagai
perekonomian jasa. Kegiatan di bidang jasa ini yang paling menonjol
di Kota Surakarta adalah kegiatan perdagangan. Posisi strategis Kota
Surakarta yang terletak di jalur strategis transportasi utara dan selatan
Jawa, memungkinkan Kota Surakarta menjadi kota transit yang ramai
dituju.
Fasilitas pasar sebagai penggerak transaksi perdagangan antar
konsumen dan produsen perlu ditingkatkan dalam rangka menguatkan
peranan Surakarta sebagai kota jasa. Saat ini Surakarta sangat
berpotensi dengan didukung keberadaan beberapa pasar di Surakarta
baik Pasar Tradisional maupun Pasar Modern berupa pusat-pusat
perbelanjaan modern (Mall) yang baru-baru ini berdiri di Surakarta. Di
Kota Surakarta sampai saat ini tercatat terdapat 38 buah pasar
tradisional, yang terdiri dari 5 unit kategori besar, 9 Unit kategori
menengah, dan 24 unit kategori kecil. Disamping itu keberadaan pusat
perbelanjaan atau sering dikenal dengan sebutan Mall seperti Solo
Grand Mall, Solo Square, Pusat Grosir Solo, Beteng Trade Center,
Matahari Singosaren, Lotte Mart menjadi daya tarik tersendiri bagi
akses perdagangan di Kota Surakarta.
Berdasarkan analisis internal tentang kekuatan dan kelemahan
internal dalam rangka pengembangan perdagangan serta analisis
eksternal tentang peluang dan hambatan eksternal yang berkaitan
dengan pengembangan perdagangan dapat disimpulkan bahwa masih
terdapat banyak peluang kegiatan investasi di bidang perdagangan,
antara lain berupa investasi sarana prasarana yang terdiri dari:
1) Pemeliharaan bangunan/gedung pasar,
2) Peralatan/perlengkapan kebersihan pasar,
3) Peralatan/perlengkapan fasilitas pasar,
4) Pengembangan jaringan informasi, dokumentasi dan
komputerisasi,
5) Pengadaan armada kebersihan sampah pasar,
6) Pengembangan Solo Trade Centre
Selain investasi berupa sarana prasarana tersebut, juga perlu
dilakukan penguatan kelembagaan dengan investasi :
1) Pembinan himpunan / paguyuban / komunitas/asosiasi
pedagang pasar,
2) Pembinaan petugas keamanan / satpam pasar,
3) Pembinaan Koperasi Pedagang Pasar,
4) Pengembangan media informasi dan pelayanan kepada
para pedagang,
5) Pembinaan koperasi pedagang pasar
(Bapeda, 2005:IV-14 - IV-16)
b. Bidang Industri
Melihat potensi di bidang perindustrian dapat diketahui terjadi
peningkatan pada sektor industri. Hal ini terlihat dari meningkatnya
kontribusi sektor industri pada pembentukan PDRB Kota Surakarta.
Industri berpotensi yang menjadi unggulan sekaligus primadona di
Kota Surakarta dan berusaha untuk terus dikembangkan antara lain
adalah: tekstil, makanan, minuman, penerbitan, percetakan dan
furniture. Berdasarkan nilai produksi, industri tekstil menempati
urutan pertama, kemudian diikuti jenis industri penerbitan, percetakan
pada urutan kedua dan jenis industri makanan dan minuman
menempati urutan ketiga.
Berdasarkan analisis internal tentang kekuatan dan kelemahan
internal dalam rangka pengembangan perindustrian serta analisis
eksternal tentang peluang dan hambaan eksternal yang berkaitan
dengan pengembangan perindustrian dapat disimpulkan bahwa masih
terdapat banyak peluang kegiatan invesasi dibidang perindustrian,
antara lain berupa investasi sarana prasarana yang terdiri dari :
1) Penataan area industri,
2) Peningkatan Hardware dan Software Produk Industri,
3) Peningkatan dan pengembangan akses industri dengan
membangun jalan dan jembatan,
4) Pembangunan gedung pusat data dan informasi,
5) Peningkatan sarana produksi industri (mesin-mesin).
Selain investasi di bidang sarana-prasarana tersebut, perlu usaha
penguatan kelembagaan industri dengan investasi antara lain:
1) Pembinaan jaringan kemitraan industri antara pelaku industri,
asosiasi pengusaha sejenis, Kamar Dagang dan Industri daerah
serta Pemerintah daerah,
2) Penjadwalan pameran industri,
3) Temu usaha (Business Gathering)
c. Bidang Pariwisata
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta menetapkan bahwa untuk
urusan kepariwisataan diserahkan kepada Dinas Pariwisata Seni dan
Budaya (Diparsenibud) Kota Surakarta. Tugas dan kegiatan
Diparsnibud Kota Surakarta meliputi :
1) Pengembangan usaha akomodasi wisata, rekreasi, dan
hiburan umum,
2) Pembinaan Pelaku Wisata,
3) Pengendalian dan pengembangan aset budaya,
4) Pemasaran Wisata,
5) Penyelenggaraan penyuluhan.
Keberadaan Kota Surakarta sebagai Kota sejarah dan Kota Budaya
menjadi magnet tersendiri untuk menarik wisatawan datang ke
Surakarta. Berbicara sektor pariwisata di Kota Surakarta dapat
dikatakan sangat strategis mengingat keberadaan Kota Surakarta di
Pusat Pemerintahan Eks Karisidenan Surakarta dan didukung pula
dengan keberadaan beberapa objek wisata disekeliling daerah ini yang
mampu menjadi pendukung pengembangan sektor pariwisata.
Berbagai macam cagar budaya dan objek wisata terkenal yang terdapat
di Kota Surakarta ini antara lain Kraton Kasunanan, Puro
Mangkunegaran, Museum Radya Pustaka, Taman Wisata Sriwedari,
Gedung Wayang Orang Sriwedari, Taman Satwa Taru Jurug, dan
Taman Balekambang, Gladag Langen Bogan (Galabo), Ngarsopuro
Night Market.
Pengembangan sektor Pariwisata di Surakarta sangatlah potensial.
Hal ini disebabkan karena di Kota Surakarta tersedia juga sarana
prasarana penunjang wisata diantaranya restoran, hotel, dan prasarana
komunikasi. Sarana restoran di Kota Surakarta mulai dari restoran
modern sekelas Kentucky Fried Chicken, Texas Chicken, Pizza Hut,
makanan Khas Solo seperti Ayam Bakar Wong Solo, Timlo Sastro,
Srabi Notosuman, Roti Mandarin dan makanan tradisional khas Solo
lainnya terdapat di restoran maupun warung-warung makan di segala
penjuru Kota Surakarta. Demikian juga sarana akomodasi di Kota
Surakarta berupa hotel dan tempat penginapan yang berkelas
internasional terdapat di kota Surakarta semisal Hotel Lor In, Agas
Hotel, The Sunan Hotel, Novotel, dan Hotel Ibis, Hotel Sahid Jaya,
Best Westerm Premiers, Hotel Orchid dan sebagainya. Sektor
Pariwisata di Surakartapun ditunjang dengan keberadaan infrastruktur
di bidang komunikasi dengan adanya beberapa perusahaan
telekomunikasi seperti PT Telkom Ltd, Indosat Ltd, Excel Comindo
Ltd, yang berkantor dan melakukan kegiatan operasionalnya di Kota
Surakarta. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah, pengembangan
sektor pariwisata di Kota Surakarta ini juga didukung dengan
kemudahan akses transportasi dengan keberadaan terminal kelas A
yaitu terminal Tirtonadi, Stasiun Kereta Api di Balapan, Purwosari
dan Jebres, serta Bandara Udara Adi Sumarmo. Selain itu, di Kota
Surakarta juga tersedia transportasi wisata yaitu Kereta Jaladara yang
melintas dari Stasiun Purwosari sampai Stasiun Sangkah.
Berdasarkan analisis internal tentang kekuatan dan kelemahan
internal dalam pengembangan pariwisata serta analisis eksternal yang
dilakukan oleh Bapeda Kota Surakarta berkaitan dengan
pengembangan pariwisata dapat disimpulkan bahwa masih terdapat
banyak peluang kegiatan investasi di bidang pariwisata, antara lain
berupa investasi sarana prasarana yang terdiri dari :
1) Penataan taman Sriwedari sebagai Taman Rekreasi
Budaya/ Cultural Park,
2) Penataan Taman Balekambang sebagai Taman Rekreasi
Anak/ Children Park,
3) Penataan Taman Satwa Taru Jurug,
4) Pengembangan Museum Radya Pustaka,
5) Renovasi Gedung Wayang Orang Sriwedari,
6) Pembangunan Gedung Seni Budaya sebagai pusat
kreativitas para seniman di Kota Surakarta,
7) Pemugaran Segitiga Emas: Slompretan-Srikaton-
Ngarsopuro,
8) Pemugaran Segitiga Perak: Gladag-Pagelaran-Pasar
Gede,
9) Penyediaan tempat informasi dan komunikasi wisata,
10) Penyusunan paket-paket wisata,
11) Pengembangan fasilitas penunjang pariwisata, travel
agent, hotel, rumah makan, dan lain sebagainya.
Disamping bidang-bidang yang telah disebutkan tadi peluang
investasi lainnya di Kota Surakarta masih terbuka lebar. Beberapa
bidang yang cukup menarik untuk investasi antara lain pada bidang
pendidikan, bidang kesehatan, bidang aset daerah, bidang transportasi,
dan bidang sarana prasarana lainnya.
B. Pembahasan
Penanaman modal yang dimaksudkan dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yaitu bahwa
penanaman modal di Indonesia yang berupa penanaman modal dalam
negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan
hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, atau penanaman
modal, sedangkan penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan
terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam
wilayah Negara Repubik Indonesia.
Pengesahan dan perizinan perusahaan diatur dalam bab XI
mengenai pengesahan dan perizinan perusahaan, pengesahan pendirian
badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan
hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Perusahaan penanaman modal yang akan
melakukan kegiatan uasaha wajib memperoleh izin sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki
kewenangan, izin tersebut diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.
Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan mambantu penanam
modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan
informasi mengenai penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu
dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang
penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan
wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan
perijinan atau non perizinan di tingkat pusat atau daerah atau lembaga
atau instansi yang berwenang yang mengeluarkan perizinan dan non
perijinan di provinsi atau kabupaten/kota.
Kedudukan badan koordinasi penanaman modal dalam rangka
koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal,
badan koordinasi penanaman modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai
berikut:
1. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang
penanaman modal;
2. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
3. Menetapkan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan
pelayanan penanaman modal;
4. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah
dengan memberdayakan badan usaha;
5. Membuat peta penanaman modal Indonesia;
6. Mempromosikan penanaman modal;
7. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan
penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan,
meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat
dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup
penyelenggaraan penanaman modal;
8. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi
permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan
kegiatan penanaman modal;
9. Mengkoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan
kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
10. Mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan
terpadu satu pintu, badan koordinasi penanaman modal harus melibatkan
perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan
pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. Penyelenggaraan
urusan penanaman modal:
1. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan
keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal;
2. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang
menjadi kewenangannya, kecuali urusan penanaman modal yang
menjadi urusan pemerintah;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang penanaman modal yang
merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kiteria
eksternalitas, akuntabilitas, dan efesiensi pelaksanaan kegiatan
pelaksanaan penanaman modal;
4. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas
provinsi menjadi urusan pemerintah provinsi;
5. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada
dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah
kabupaten/kota;
6. Dalam urusan pemerintah di bidang penanaman modal, yang menjadi
kewenangan pemerintah adalah:
a. Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang
tidakterbarukan dengan tingkat resiko kerusakan lingkungan yang
tinggi;
b. Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas
tertinggi pada skala nasional;
c. Penanaman modal yang terkait dengan fungsi pemersatu dan
penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
d. Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi;
e. Penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan
modal asing, yang berasal dar pemerintaha negara lain, yang
didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah negara lain,
yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan
pemerintah negara lain;
f. Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan pemerintah
menurut undang-undang.
Dalam urusan pemerintah di bidang penanaman modal menjadi
kewenangan pemerintah. Pemerintah menyelenggarakan sendiri,
melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau
menguasai pemerintah kabupaten/kota.
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri menentukan bahwa izin usaha diatur
oleh pemerintah kecuali diatur oleh undang-undang. Sedangkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian menentukan bahwa
setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya
wajib memperoleh izin usaha industri, pemberian izin usaha industri
terkait dengan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri.
Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal
Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Keputusan tersebut
menentukan bahwa penyelenggaraan penanaman modal terdiri atas
bidang-bidang:
a) Kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
b) Promosi dan kerjasama penanaman modal;
c) Pelayanan, dan persetujuan, perijinan, dan fasilitas penanaman
modal;
d) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
e) Pengelolaan sistem informasi penanaman modal.
Pasal 4 menentukan bahwa Gubernur/Bupati/Waliokota sesuai
dengan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dam fasilitas
penanaman modal. Dalam Pasal 6 menentukan Kepala BKPM dalam
melaksanakan sistem pelayanan satu atap berkoorsinasi dengan instansi
yang membina bidang usaha penanaman modal.
Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor: 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan
Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal
Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Pasal 2 menentukan bahwa
calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal
dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Dalam
Negeri wajib mengajukan permohonan kepada kepala BKPM dan surat
persetujuan atas permohonan penanaman modal dalam rangka Penanaman
Modal dalam negeri dan Penanaman Modal Asing ditandatangani oleh
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha
Industri. Peraturan Daerah ini merupakan salah satu peraturan untuk
masuknya penanaman modal ke daerah Kota Surakarta, tata cara
permohonan perizinan untuk masuknya penanaman moda. Untuk
melakukan permohonan pendaftaran izin usaha industri yaitu ditunjukkan
kepada Walikota melalui Kepala Dinas paling lama 5 hari kerja terhitung
sejak penyerahan permohona kepada Kepala Dinas atau pegawai dinas
yang ditunjuk wajib melakukan pemeriksaan lokasi, dalam
pemeriksaannya harus dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
Apabila terjadi penolakan maka Kepala Dinas wajib memberitahukan
alasan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu 5 hari kerja
terhitung mulai tanggal pembuatan Berita Acara Pemeriksaan. Dari
beberapa peraturan perundang-undangan tentang Investasi yang telah
ditunjukkan. Hal yang ingin diteliti oleh penulis yaitu tentang Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha
Perdagangan da Tanda Daftar Gudang yang merupakan salah satu aturan
yang masuknya investor baik itu dalam rangka Penanaman Modal Dalam
Negeri. Dalam Peraturan Daerah ini perizinan dilakukan tidak melalui
Unit Satu Atap akan tetapi melalui Departemen atau melalui dinas yang
ditunjukkan dalam Pasal 13 yaitu bahwa Permohonan Ijin Usaha Industri,
Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda daftar Gudang ditujukan kepada
Walikota melalui Kepala Dinas bukan melalui Unit Satu Atap.
Wewenang penerbitan izin berada pada pemerintah mulai dari
tingkat pusat maupun tingkat daerah (termasuk juga pemerintah daerah
Kota Surakarta), dan tersebar diberbagai sektor kegiatan seperti
penanaman modal, pertambangan, usaha industri, dan pariwisata.
Keadaan ini sering mengakibatkan suatu kegiatan memerlukan beberapa
ijin yang dikeluarkan beberapa instansi yang berbeda-beda, meskipun
dasar pertimbangannya sama, seperti untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan bersangkutan. Disamping itu,
sering terjadi suatu ijin menjadi syarat bagi terbitnya ijin yang lain,
sehingga tidak jarang cenderung menimbulkan tumpang tindih perijinan
sehingga menarik bila melakukan sinkronisasi sistem perijinan di bidang
usaha yang berlaku dan diterapkan di kota Surakarta.
Teori normatif tentang hukum dikemukakan oleh Hans kelsen.
Teori Hans Kelsen bersifat dasar adalah konsepsinya mengenai
Grundnorm. Grundnorm merupakan semcam bensin yang menggerakan
seluruh sistem hukum, yang menjadi dasar mengapa hukum harus
dipatuhi dan yang memberikan pertanggungjawaban mengapa
hukumharus dilaksanakan. Stufenbau theory melihat tata hukum sebagai
suatu proses menciptakan sendiri norma-norma, dari norma-norma umum
sampai pada yang lebih konkret.
1. Sinkronisasi antara Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan dengan
Peraturan Perundang-undangan dibidang Investasi.
Setelah dilakukan penelitian maka telah ditemukan bahwa
terjadi ketidaksinkronan antara Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003
dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang investasi
yaitu sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal. Menyatakan bahwa perizinan perusahaan penanaman
modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh
izin melalui pelayanan terpadu satu pintu dimana pelayanan
terpadu satu pintu bertujuan untuk membantu penanaman
modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas
fiskal dan informasi mengenai penanaman modal.
2. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor: 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara
Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka
Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal
Asing. Menentukan bahwa dalam aturan mengenai pelaksanaan
penanaman modal wajib mengajukan permohonan kepada
kepala badan koordinasi penanaman modal, kedudukan badan
koordinasi penanaman modal dalam kaitannya dengan proses
penanaman modal di daerah yaitu proses penanaman modal
asing melalui badan koordinasi penanaman modal pusat.
3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka
Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan
Satu Atap. Menentukan bahwa pelayanan persetujuan, perijinan
dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN
dilaksanakan melalui pelayanan satu atap. Gubernur sesuai
dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan
pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman
modal. Kepala badan koordinasi penanaman modal dalam
melaksanakan sistem pelayanan satu atap berkoordinasi dengan
instansi yang membina bidang usaha penanaman modal.
Sedangkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 sebagai
salah satu syarat aturan untuk masuknya penanaman modal asing dan
penanaman modal dalam negeri menentukan lain bahwa untuk
perijinan harus melewati kepala dinas atau melewati pegawai dinas
padahal yang terjadi di kota Surakarta untuk ijin penanaman modal
adalah melalui unit satu atap bukan lagi melalui dinas maka
berdasarkan asas Lex Superior derogat legi inferior menentukan
hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah
sehingga dengan ketentuan ini maka dapat dikatakan bahwa Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha
Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang perlu dilakukan revisi karena
sudah tidak relevan dengan penyelenggaraan pemerintah dibidang
penanaman modal di kota Surakarta.
2. Akibat Hukum atas Ketidaksinkronan antara Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2003 dengan Peraturan Perundang-undangan
tentang investasi diatasnya.
Setelah ditemukan bahwa terjadi ketidaksinkronan antara
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 dengan peraturan perundang-
undangan tentang investasi diatasnya maka menurut asas lex superior
derogat legi inferior maka peraturan daerah perlu adanya revisi karena
sudah ada revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal. Jika suatu Perda tidak sinkron dengan peraturan
diatasnya dan masih diberlakukan maka akan terjadi kesewenang-
wenangan birokrat dalam menerbitkan ijin karena tidak ada ukuran baku
dari peraturan daerah sehingga terjadi tumpang tindih aturan, terlebih
dalam peraturan daerah tidak ada penjelasan maka tidak bisa dihindarkan
adanya multi interpretasi.
Secara mekanisme bahwa peraturan daerah yang disimpulkan
bermasalah oleh pemerintah, maka peraturan daerah tersebut dapat
dibatalkan. Setelah dilakukan pembatalan oleh pemerintah dalam hal ini
adalah pemerintah pusat, maka peraturan daerah yang dimaksud harus
dicabut oleh daerah yang bersangkutan. Terhadap mekanisme UU No. 32
Tahun 2004 pertanyaan yang muncul adalah apakah pemerintah yang
mendapatkan wewenang atributif untuk membatalkan atau
menangguhkan berlakunya Perda. Sebagai salah satu produk peraturan
perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.
Alasan pembenar adanya wewenang pemerintah untuk menunda
dan membatalkan berlakunya suatu peraturan daerah, dapat dilihat dari
karakteristik penyelenggaraan pemerintah (Murtir Jeddawi, 2005: 46):
1. Bahwa wewenang penyelenggaraan pemerintah daerah muncul
dari prinsip pemencaran wewenang pemerintah, artinya dalam
negara kesatuan pada dasarnya penyelenggaraan semua tugas
pemerintahan negara menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Namun untuk kepentingan efisiensi, efektivitas tuntutan
demokratisasi, tugas-tugas tersebut sebagian diserahkan pada
satuan pemerintahan daerah dan tanggung jawab keseluruhan tetap
pada pemerintahan pusat.
2. Pembuatan peraturan perundang-undangan tingkat daerah hanya
berkaitan dengan urusan runah tangga daerah. Satuan pemerintah
daerah tidak diperkenankan membuat peraturan di luar ruang
lingkup wewenangnya.
3. Berkedudukan hukum daerah adalah sub sistem negara kesatuan.
Sebagai sub sistem negara kesatuan. Sebagai sub sistem, maka
tugas dan wewenang satuan pemerintah dan negara.
4. Pengawasan dimaksudkan untuk koordinasi dan integrasi tugas-
tugas dan kebijaksanaan pemerintahan secara keseluruhan.
Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
pemerintah yang memiliki wewenang pengawasan hanyalah pengawasan
represif. Artinya produk hukum yang telah ditetapkan memiliki kekuatan
berlaku lebih dahulu, kemudian dilakukan kajian terhadap keabsahannya.
Dengan penjelasan tersebut, maka dalam kajjian ini lebih menekankan
pada pengawasan ditinjau dari segi kedudukan lembaga pemerintah
daerah yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
1) Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu
badan yang secara kelembagaan termasuk dalam kelembagaan itu
sendiri.
2) Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh
lembaga yang secara kelembagaan berada di luar lembaga itu sendiri.
Pengawasan internal dengan melihat Pasal 1 huruf D UU No. 32
Tahun 2004, bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan
pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut
asas desentralisasi, maka DPRD dengan fungsi pengawasan yang dimiliki
termasuk dalam kategori lembaga pengawasan internal dalam
penyelenggaraan otonomi daerah Pasal 69 UU No. 32 Tahun 2004, bahwa
kepala daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan
otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan
lebih tinggi. Demikian pula Pasal 19 ayat (1) huruf F UU No. 32 Tahun
2004 menegaskan bahwa salah satu hak DPRD adalah mengajukan
rancangan peraturan daerah. Dari kedua pasal dapat disimpulkan bahwa
DPRD memiliki wewenang dalam proses penetapan suatu perda. Dengan
demikian, fungsi pengawasan yang dimiliki seharusnya berlaku secara
efektif, dalam arti mengotrol rancangan peraturan daerah yang diajukan
pemerintah daerah, dengan tolak ukur peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dengan kepentingan masyarakat. Dengan banyaknya peraturan
daerah bermasalah termasuk peraturan daerah yang berkaitan dengan
penanaman modal, memberi kesimpulan bahwa fungsi pengawasan
internal yang dimiliki DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan
daerah berdasarkan desentralisasi tidak berjalan efektif. Hal tersebut dapat
disebabkan antara lain kesamaan orientasi antara pemerintah daerah
dengan DPRD dalam hal peningkatan pendapatan daerah, dengan harus
menetapkan perda yang bertentangandengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dan kepentingan masyarakat. Dengan keadaan
tersebut berarti DPRD tidak mendayagunakan fungsi pengawasan yang
dimiliki, yaitu tidak melakukan upaya preventif terhadap peraturan daerah,
salain fungsi anggaran dan fungsi legislasi.
Pengawasan eksternal apabila dilihat dari struktur pemerintahan
dapat dilihat dari Pasal 24 C UUD 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusnya
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
Sementara pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menyebutkan bahwa
Mahkamah Agung berwenang mengadili dalam tingkat kasasi, menguji
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-
undang seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan
daerah. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau
pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Peraturan
perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
Dalam kaitan itu, Pasal 114 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 bahwa
pemerintah dapat membatalkan peraturan daerah dan keputusan kepala
daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan
perundang-undangan lainnya.
Maka dalam menerbitkan peraturan daerah dalam pembuatannya
pasti mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:
a. Bahwa dalam melakukan suatu perbuatan administrasi, aparat yang
berwenang dalam membuat peraturan daerah dilarang mempunyai
kepentingan dengan perbuatan hukum;
b. Dalam mengeluarkan keputusan-keputusan untuk melakukan perbuatan
administrasi dalam kewenangannya untuk membuat peraturan daerah
tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat;
c. Dalam melakukan suatu perbuatan hukum harus berdasarkan fakta-fakta
yang benar;
d. Bahwa dalam mengeluarkan suatu produk hukum, bedasarkan asas
keseimbangan menolak pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang.
Selain itu, pemerintah dituntut untuk bertindak secara bijak, tepat, dan
hati-hati;
e. Setiap tindakan harus diarahkan kepada tujuan yang telah ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangan;
f. Aparat pemerintah dalam hal ini adalah pembuat peraturan daerah
dalam melaksanakan tugas-tugasnya hendaknya berpandangan jauh ke
depan. Pemerintah harus dapat meramalkan dengan tepat gejala-gejala
yang memungkinkan timbul yang dapat menunjang serta berkaitan
dengan langkah ini diharapkan akan selalu sesuai dengan situasi dan
kondisi;
g. Merupakan kewajiban bagi aparat pemerintah dalam menciptakan
produk-produk hukum, hendaknya menghayati dan memperhatikan rasa
keadilan, kesadaran hukum dan kebudayaan yang hidup dalam
masyarakat. Dengan demikian produk hukum yang dihasilkan tidak
hanya berdasarkan kesadaran hukum penguasa saja, akan tetapi
merupakan perpaduan yang serasi antara kesadaran hukum penguasa
dan kesadaran hukum masyarakat.
3. Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2003 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda
Daftar Gudang
Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada
daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang ditunjukkan dalam
Pasal 18 ayat 2, yaitu pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan
kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas
otonomi daerah dan tugas pembantuan.
Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan
antar susunan pemerintah dan atau pemerintahan daerah, potensi dan
keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah
dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara.
Dalam kenyataannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan
tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah maka kemudian disahkan
undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah dalam era otonomi dalam hal ini
berwenang untuk membuat peraturan daerah untuk mengatur pemerintahan
daerahnya, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan
otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintah berdasarkan asas otonomi. Penyelenggaraan urusan
pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan
efesiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan
pemerintahan.
Tata cara pembuatan perda bahwa dalam rangka penyelenggaraan
otonomi daerah bahwa perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah
mendapat persetujuan dari DPRD. Perda tersebut merupakan penjabaran
dari undang-undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas
masing-masing daerah. Dalam tahap menyiapkan peraturan daerah
tersebut, masyarakat berhak memberikan masukan lisan atau tertulis dalam
rangka penyiapan atau pembahasan rancangan perda, aturan tersebut
disampaikan kepada pemerintah paling lama 7 hari setelah ditetapkan dan
tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundangan yang lebih tinggi karena dapat dibatalkan oleh pemerintah.
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional, hal tersebut disusun oleh pemerintah
daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Dari ketentuan tata cara pembuatan Perda di atas bahwa Perda
Nomor 9 Tahun 2003 sudah memenuhi syarat pembentukan Perda. Akan
tetapi dari segi substansi perda tersebut harus disesuaikan dengan undang-
undang penanaman modal yang baru dimana perijinan harus melalui Unit
Pelayanan Terpadu bukan lagi melalui Dinas atau Departemen.
4. Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda
Daftar Gudang.
Pengaturan mengenai pembagian daerah, struktur dan pengaturan
mengenai hierarkis antara Pemenrintah Pusat dan Pemerintah Daerah
merupakan roh dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asa
desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan dan prinsip
pemerintahan daerah yang melaksanakan otonomi secara seluas-luasnya
harus tetap dalam semangat koridor memperkokoh Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Pusat untuk
mendorong penanaman modal baik yang berasala dari dalam negeri maupu
luar negeri antara lain melalui penyederhanaan prosedur penanaman
modal. Desentraliasasi beberapa kewenangan penanaman modal serta
peninjauan dalam daftar negatif investasi secara berkala. Kebijakan-
kebijakan yang diambil oleh Pemerintah tertuang dalam peraturan
perundang-undangan tentang penanaman modalpun mengalami perubahan
yang sangat drastisseiring adanya otonomi yang diberikan kepada daerah.
Deberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang
Nomo 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 pada substansinya telah memperluas wewenang daerah, termasuk
hal-hal yang menjadi sumber-sumber pendapatan daerah. Penanaman
modal yang sebelumnya menguntungkan Pemerintah Pusat saja, kini pada
era otonomi daerah sangat menguntungkan Pemerintah Daerah.
Pemerintah Daerah mempunyai perimbagan keuangan dengan Pemerintah
Pusat, sehingga Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pembangunan dan
mengontrol perekonomian daerah melalui pendapatan-pendapatan daerah.
Oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mengambil
kebijakan dalam mendorong dan mengatur mengenai penanaman modal
(investasi) di daerah.
Secara politis, peergeseran penyelenggaraan pemerintahan dari
sentralisasi ke desentralisasi tersebut akan meningkatkan kemampuan dan
tanggung jawab politik daerah, membangun proses demokratisasi, dan
kosolidasi integral nasional. Secara administratif akan mampu
meningkatkan kemampuan daerah dalam merumuskan perencanaan dan
pertanggungjawaban publik. Secara ekonomi akan mampu membangun
keadilan di semua daerah, memcegah eksploitasi pusat terhadap daerah,
serta meningkatkan kemampuan daerah memberikan public goods and
services. Agat tujuan otonomi daerah tadi dapat tercapai, maka diperlukan
instrumen pemerintahan untuk menjadi sumber legitimasi dalam mebentuk
kebijakan publik.
Dalam hal ini Perda merupakan produk hukum lokal yang
diharapkan mampu menjadi sarana hukum bagi penyelengaraan
pemerintahan daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kota Surakarta telah
membuat instrumen hukum yakni Peraturan Daerah Nomor 9 Thaun 2003
tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar
Gudang sebagai jalan masuknya penanaman modal baik dalam rangka
Penanaman Modal Asing ataupun Penanaman Modal Dalam Negeridi Kota
Surakarta. Dengan demikian dapat menambah pendapatan daerah sehingga
dapat membiayai sendiri daerahnya untuk peningkatan pembanguan daerah
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Perlu diperhatikan pelaksanaan
otonomi daerah adalah bagaimana srategi Pemerintah Daerah dalam ralam
menignkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan
daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada
masyarakat. Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah
dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan
kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang
Pemerintah Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip money follows
function, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi
pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-
masing tingkat pemerintahan.
Dari ketentuan tata cara pembuatan Perda di atas bahwa Perda
Nomor 9 Tahun 2003 sudah memenuhi syarat pembentukan perda. Akan
tetapi dari segi substansi perda tersebut harus disesuaikan dengan undang-
undang penanaman modal yang baru dimana perijinan harus melalui Unit
Pelayanan Terpadu bukan lagi melalui Dinas atau Departemen.
5. Analisis Perkembangan Investasi di Kota Surakarta
Di era liberalisasi perdagang yang ditandai dengan
megacompetition, investor semkain leluasa dalam berinvestasi. Untuk itu
penerima modal harus menyiapkan berbagai sarana dalam menarik
investor. Senakain tampak bahwa bahwa di era globalisasi ini, persaingan
dalam merebut investor semakiun terbuka dan semakin kompetisi. Oleh
karena itu, dalam upaya menarik investor, tidak hanya mengandalkan
keunggulan komparatif semata, akan tetapi harus dapat mencipotakan
iklim investasi yang kondusif. Perlu kiranya dikemukakan disini bahwa
kondusivitas dalam berinvestasi tidak saja pada waktu akan melakukan
investasi akan tetapi sepanjang waktu dalam arti tujuan investasi
memelihara agar iklim investasi tetap kondusif. Untuk iyu peran serta
masyarakat sangat penting untuk turut serta menjaga kondusivitas iklim
investasi.
Debagaiman yang dikemukakan oleh Bagir Manan, salah satu
konsep dari globalisasi adalah meletakkan segala kegiatan dan hubungan
ekonomi pada peran masyarakat. Berdasarkan kopsep kesiapan hukum
harus, di satu pihak diarahkan pada mempersiapkan masyarakat untuk
menjadi pelaku ekonomi yang utama termasuk hubungan-hubungan
ekonomi global. Pada saat ini, yang terpenting adalah kesiapan aturan
hukum yang dapat lebih memeberdayakan agar menjadi pelaku ekonomi
yang mandiri yang mamapu bersaing dengan pelaku ekonomi lain yang
leboh memberdayakan agar pelaku ekonomi yang mandiri, mampu
bersaing dengan pelaku ekonomi lain.
Untuk meningkatkan pelayanan kepada investor, dalam Pasal 25
ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal secara tegas dikemukakan, pelayanan dilakukan secara terpadu
dalam satu pintu. Apa yang diinginkan oleh pembetuk undang-undang
tersebut, cukup ideal untuk mengurus berbagai perizinan dalam rangka
manjalankan kegiatan penanaman modal, para calon investor tidak perlu
mendatangi berbagai instansi pemberi izin. Sebagaimana yang dijabarkan
dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan membantu
penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal,
dan informasi mengenai penanaman modal. Jika dilihat dari tataran
normatif tentu hal ini cukup menggembirakan bagi calon investor. Disebut
demikian, karena segala sesuatu tang menjadi kebutuhan investor dapat
dijelaskan secara komprehensif oleh petugas yang telah diberi kewenangan
untuk itu. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (2) UUPM,
pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang
berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian
perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi
yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau
kebupaten/kota.
Penjabaran lebih lanjut perihal pelayanan terpadu satu pintu
diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau One Stop Service di
bidang Penanaman Modal. Kebijakan One Stop Service di Pemerintah
Kota Surakarta yang dijalankan oleh Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota
Surakarta terbukti telah membantu meningkatkan nilai investasi di Kota
Surakarta.
Syarat umum berkembangya investasi di suatu daerah adalah
adanya iklim investasi yang sehat dan kondusif. Persyaratan utama dari
iklim investasi seperti itu adalah adanya aturan yang jelas, tidak hanya
adanya ekonomi biaya tinggi dan alur birokrasi yang tidak berbelit-belit
sehingga calon investor yang hendak berinvestasi tidak ragu-ragu untuk
menanamkan modalnya karena di daerah tujuan terseut ada suatu kepastian
yang mengatur untuk berinvestasi. Oleh karena itu, tampaknya harus
diubah dalam mengelola investasi yang semula bersifat pasif ke arah
proaktif. Dengan kata lain, pemerintah dan pihak-pihak yang terkait
dengan pengelolaan investasi perlu menyamakan persepsi, bahwa
kehadiran investor sangat penting dalam menggerakkan roda
perekonomian nasional. Artinya, kehadiran investor tidaklah semata-mata
demi kepentingan pemerintah dan pengusaha, tetapi juga untuk
masyarakat.
Bagi pebisnis sebenarnya, yang dibutuhkan kecepatan, ketepatan,
dan ukuran yang jelas dalam melakukan sesuatu. Berbagai peraturan dalam
rangka menggiatkan investasi telah diterbitkan oleh pejabat yang diberi
otoritas untuk itu. Yang harus segera distupadukan adalah persepsi tentang
arti pentingnya kehadiran investor bagi daerah. Dengan adanya persepsi
yang sama, diharapkan dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan koridor
hukum. Berdasarkan pandangan di atas, tampak bahwa adanya suatu
undang-undang tidak otomatis akan berjalan sengan sendirinya, akan tetapi
harus diikuti dengan pranata hukum lainnya. Namun juga harus disadari
dengan berjalannya penegakan hukum tidaklah semata-mata bergantung
kapada aparat yang menjalankannya, akan tetapi juga dipengaruhi oleh
budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum,
kepercayaan, nilai, serta harapannya.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah melihat pada hasil penelitian dan pembahasan, penulis
mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Belum terjadi harmonisasi antara Perda Nomor 9 Tahun 2003 dengan
aturan bidang investasi lainnya. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2003 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda
daftar Gudang tidak bertentangan dengan asas lex superior legi
inferior dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, akan tetapi mengenai mekanisme perizinan
mengalami pertentangan dengan aturan investasi diantaranya adalah
adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, Keputusan Presiden
Nomor 29 Tahun 2004, Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal No.57/SK/2004 mengenai perizinan yang
mekanismenya melalui Unit Pelayanan Terpadu sehingga menurut
penelitian Perda ini dianggap sudah tidak dapat diberlakukan atau
perlu direvisi dengan Perda baru dimana mekanisme perizinannya
tidak lagi melalui dinas atau departemen akan tetapi sesuai dengan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
yaitu melalui Unit Pelayanan Terpadu.
2. Dengan adanya aturan bidang investasi yang baru kegiatan investasi di
Kota Surakarta mengalami peningkatan setelah dilakukan reformasi di
bidang pelayanan perizinan yang sekarang ditangani Unit Pelayanan
Terpadu (PTSP) atau yang lebih popular dikenal dengan One Stop
Service.
B. Saran
1. Pemerintah daerah, dalam membuat setiap kebijakan harus
menyertakan ahli-ahli hukum yang berpengalaman, baik hukum
nasional maupun internasional.Untuk dapat memberi masukan atau
setidaknya mengisi kekurangan yang terdapat dalam suatu
peraturan.
2. Untuk meningkatkan hubungan pelaksanaan wewenang pemerintah
daerah dengan upaya mendorong investasi diperlukan penataan dan
pengaturan kembali hubungan wewenang antara pemerintah pusat,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota yang berkaitan
dengan investasi dengan titik berat lebih banyak wewenang
diletakkan pada daerah, Kabupaten/Kota.
DAFTAR PUSTAKA
Dari Buku
A. Abdurrachman. 1991. Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan. Jakarta :
Pradnya Paramita.
Amiruddin dan Zainul Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum.
Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Bapeda Kota Surakarta. 2009. Kota Surakarta Dalam Angka 2008. Surakarta:
Bapeda Kota Surakarta.
Bapeda Kota Surakarta 2009. Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta
Tahun 2009. Surakarta: Bapeda Kota Surakarta.
Jeddawai Murtir. 2005. Kajian Beberapa Peraturan Daerah tentang Penanaman
Modal Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah. Yaya : UII Press.
Jhonny Ibrahim.2006.Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang:
Banyumedia Publising.
Peter Mahmud Marzuki. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.
Malang: Bayumedia Publishing.
Rasyidah Rakhmawati,2003.Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Malang :
Bayumedia Publishing.
Sentosa Sembiring.2009.Hukum Investasi.Bandung : Margahayu Permai.
Sudikno Mertokusumo. 2004. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta :
Liberty Yogyakarta.
Syaukani.HR.2002. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan.Yogyakarta.
Pustaka Pelajar.
Soerjono Soekanto. 1984. Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan.Surabaya :
Makalah Simposium Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan
Indonesia.
Winarno Surachmat. 1982. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar (Metode dan
Teknik). Bandun
Dari Makalah
Bagir Manan. 1994. “Fungsi dan Materi Peraturan perundang-undangan”
Makalah. Disampaikan pada Penataran Dosen Pendidikan Tinggi dan
Latian Kemahiran Hukum, pada 11 November 1994 di Lampung.
Dari Jurnal
David Woodward. 1996. Effect of globalization and libetalization on poverty :
concept and issues”. Dalam Globalization and Liberalization: Effect of
International Economic Relations on Poverty. UNCTAD NY and
Genewa.. Hlm. 65.
Ridway Delisa A dan Mariya A Thalib. 2003. Globalization and Development
Free: Trade Foreign Aid, Investment and The Rule of Law”, California
Western International Lae Journal, Vol 33.
Sunyoto Usman. 2002. Otonomi Daerah, Desentralisasi, dan Demokrasi. Jurnal
Unisia No.46/XXV/ III/2002.Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
Dari Undang-undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tahun 1967 Jo Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970
tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perindustrian.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Produk Hukum
Daerah.
Surat Keputusan Kepala BKPM No: 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara
Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam rangka Penanaman
Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
Peraturan Daerah Kota Surakarta No 9 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha, Industri,
Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang.
Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Surakarta di
bidang Ekonomi.
Dari Internet
BKPM, 2006. http://bkpm.go.id/ [ 17 Maret 2010 Pukul 06.35 ].
Perkembangan Investasi PMDN dan PMA di Jawa Barat tahun.2005. http://
westjavainvest.com. [19 Maret 2010 Pukul 06.35].
www://surakarta.go.id_(28 Juli 2010 Pukul 10.00).
http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose. [19 Maret 2010
Pukul 10.00].
LAMPIRAN
LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 14 TAHUN : 2003 SERI : B NOMOR : 5
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG
IJIN USAHA INDUSTRI, IJIN USAHA PERDAGANGAN
DAN TANDA DAFTAR GUDANG
WALIKOTA SURAKARTA,
Menimbang : a. bahwa perdagangan, industri dan pergudangan
merupakan bidang usaha yang saling berhubungan
sekaligus merupakan sektor pendukung
perekonomian Kota Surakarta, sehingga dengan
demikian diperlukan pengaturan agar dapat
menumbuhkan iklim yang kondusif dalam berusaha
sekaligus memberikan ketenangan, ketertiban dan
kepastian dalam berusaha;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Otonom, pengaturan, pembinaan dan
peningkatan pelayanan di bidang perdagangan,
industri dan pergudangan merupakan wewenang
Pemerintah Kota Surakarta sebagai daerah otonom;
c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada
huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan
Peraturan Daerah yang mengatur mengenai I jin
Usaha I ndustri, I jin Usaha Perdagangan dan Tanda
Daftar Gudang.
1
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang
Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 215);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor5 Tahun 1962 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 54);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3209);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3214);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3274);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang
Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembatan Negara Nomor 4048);
2
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1993 Nomor 63);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995
tentang I jin Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I I
Surakarta Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penetapan
Lokasi dan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota di
Kentingan;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I I
Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I I
Surakarta Nomor 18 Tahun 1993 tentang Rencana
Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya
Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993-2013);
18. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun
2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta.
3
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG I JI N
USAHA I NDUSTRI , I JI N USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA
DAFTAR GUDANG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat
daerah otonom yang lain sebagai Badan Ekesekutif
Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Surakarta;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Penanaman Modal Kota Surakarta;
5. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta;
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas
tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan adalah sekumpulan oarng dan/ atau modal yang
merupakan kesatuan yang melakukan usaha yang
meliputi bentuk usaha Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, Koperasi, Firma, Kongsi dan bentuk usaha
lainnya;
8. I ndustri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan
mentah, bahan setengah jadi dan/ atau barang jadi
menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk
penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangundan
rekayasa industri;
9. Perusahaan industri adalah badan usaha atau perorangan
yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri;
4
10. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/ atau
jasa yang dilakukan terus menerus dengan tujuan
mengalihkan hak atas barang atau menyediakan jasa
dengan disertai imbalan atau kompensasi dalam bentuk
apapun;
11. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat
ditutup untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpan
barang dagangan (komoditi), bahan baku baik barang
setengah jadi atau suku cadang atau barang dalam
proses atau barang lainnya untuk proses produksi;
12. Usaha Pergudangan adalah usaha dibidang jasa
penyimpanan barang yang dilakukan terus menerus
dengan disertai imbalan atau kompensasi dalam bentuk
apapun;
13. Barang Dagangan (komoditi) adalah semua barang yang
diperdagangkan atau untuk diperdagangkan;
14. I nvestasi Perusahaan I ndustri adalah besarnya modal
yang ditanamkan dalam suatu perusahaan industri tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
15. Kekayaan Bersih Usaha adalah nilai jual kekayaan usaha
(asset) dikurangi kewajibannya, tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha;
16. Perluasan perusahaan industri selanjutnya disebut
Perluasan adalah penanaman jenis industri, komoditi
industri dan/ atau kapasitas produksi lebih 30% (tiga
puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang telah
diijinkan;
17. I jin Usaha I ndustri disingkat I UI adalah ijin untuk
melaksanakan kegiatan industri;
18. I jin Usaha Perdagangan disingkat I UP adalah ijin untuk
melaksanakan perdagangan dan/ atau usaha
Pergudangan;
19. Tanda Daftar Gudang disingkat TDG adalah tanda daftar
sebagai bukti Pendaftaran Gudang;
20. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian ijin usaha industri, usaha
perdagangan dan/ atau tanda daftar gudang yang khusus
disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya
retribusi terutang;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi
dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau
denda.
5
BAB II
KETENTUAN PERIJINAN DAN PENDAFTARAN
Bagian Pertama
Ijin Usaha Industri
Pasal 2
(1) Setiap pendirian Perusahaan I ndustri yang berada di
Daerah wajib memeiliki I jin Usaha I ndustri yang
selanjutnya disebut IUI.
(2) Setiap orang atau Badan pemegang I UI hanya dapat
menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan yang
tercantum dalam IUI yang dimiliki.
(3) I UI sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri
dari :
a. Ijin Usaha Industri Kecil;
b. Ijin Usaha Industri Menengah;
c. Ijin Usaha Industri Besar.
Pasal 3
I UI sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) Peraturan
Daerah ini didasarkan pada besarnya nilai investasi
perusahaan industri dengan klasifikasi sebagai berikut :
a. I jin Usaha I ndustri Kecil bagi usaha industri dengan nilai
investasi paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
b. I jin Usaha I ndustri Menengah bagi usaha industri dengan
nilai investasi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan;
c. I jin Usaha I ndustri Besar bagi usaha industri dengan nilai
investasi di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan.
Pasal 4
(1) Dikecualikan dari kewajiban memperoleh I UI , bagi
usaha industri kecil perorangan yang dijalankan oleh
pribadi sendiri, mempekerjakan anggota rumah tangga,
termasuk industri tertentu dalam kelompok industri kecil
6
serta tidak berbentuk badan hukum/ persekutuan
dengan investasi industri di bawah Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah), Perusahaan Penanaman Modal Asing
dan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan
peraturan perundangan yang berlaku, Warga Negara
Asing dan Badan Hukum Asing, Perusahaan Negara dan
atau Perusahaan Jawatan, BUMN, BUMD berdasarkan
peraturan perundangan yang berlaku, Cabang atau
Perwakilan Perusahaan yang mempergunakan I UI yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Usaha industri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
dapat diberikan I UI jika dikehendaki oleh yang
bersangkutan.
Bagian Kedua
Ijin Usaha Perdagangan
Pasal 5
(1) Setiap pendiri usaha perdagangan yang berada di
Daerah wajib memiliki I jin Usaha Perdagangan yang
selanjutnya disebut IUP.
(2) Setiap orang atau Badan pemegang I UP hanya dapat
menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan yang
tercantum dalam IUP yang dimiliki.
(3) IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri
dari :
a. Ijin Usaha Perdagangan Kecil;
b. Ijin Usaha Perdagangan Menengah;
c. Ijin Usaha Perdagangan Besar.
Pasal 6
I UP sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) Peraturan
Daerah ini didasarkan pada klasifikasi besarnya kekayaaan
bersih usaha Perdagangan, sebagai berikut :
a. I jin Usaha Perdagangan Kecil bagi perdagangan dengan
kekayaan bersih usaha paling banyak Rp.200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah);
b. I jin Usaha Perdagangan Menengah bagi perdagangan
dengan kekayaan bersih usaha di atas Rp.200.000.000,-
7
(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah);
c. I jin Usaha Perdagangan Besar bagi perdagangan dengan
kekayaan bersih usaha di atas Rp. 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah).
Pasal 7
(1) Dikecualikan dari kewajiban memperoleh I UP, bagi
pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang kaki
lima dan atau pedagang dengan kekayaan bersih usaha
paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
Perusahaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman
Modal Dalam Negeri berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku, Warga Negara Asing dan
Badan Hukum Asing, Perusahaan Negara dan atau
Perusahaan Jawatan, BUMN, BUMD berdasarkan
peraturan perundangan yang berlaku, Cabang atau
Perwakilan Perusahaan yang mempergunakan I UP yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Usaha perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini dapat diberikan I UP jika dikehendaki oleh yang
bersangkutan.
Bagian Ketiga
Tanda Daftar Gudang
Pasal 8
(1) Setiap pemilik/ pengusaha gudang yang berada di
Daerah wajib memiliki Tanda Daftar Gudang yang
selanjutnya disebut TDG.
(2) Setiap orang atau Badan pemegang TDG hanya dapat
menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan yang
tercantum dalam TDG yang dimiliki.
(3) TDG sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri
dari :
a. TDG Tetap;
b. TDG Sementara.
8
Pasal 9
TDG sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) Peraturan
Daerah ini diklasifikasikan menurut lokasi berdasarkan
Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), sebagai berikut :
a. TDG Tetap bagi gudang yang letaknya sesuai dengan
peruntukan lahan berdasarkan RUTRK;
b. TDG Sementara bagi gudang khusus untuk menyimpan
persediaan barang dagangan komoditi yang sesuai
dengan I UP dan atau I UI terletak di luar peruntukan
lahan berdasarkan RUTRK dengan luas lebih dari 24 m²
serta tidak untuk usaha perdagangan.
Pasal 10
Dikecualikan dari kewajiban memperoleh TDG bagi Gudang
milik atau berada di bawah penguasaan Pengusaha
Pelabuhan Laut, Darat, Bandar Udara, Gudang milik atau di
bawah penguasaan dan digunakan untuk kepentingan
Pemerintah serta gudang di kawasan berikat.
BAB III
KEWENANGAN PERIJINAN
Pasal 11
(1) Kewenangan pemberian IUI, IUP atau TDG berada pada
Walikota.
(2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada Kepala Dinas.
Pasal 12
(1) I UI , I UP atau TDG Tetap berlaku selama orang atau
Badan pemegang ijin masih melakukan kegiatan usaha
dengan kewajiban daftar ulang sekali tiap 3 (tiga)
tahun.
(2) TDG Sementara berlaku selama 3 (tiga) tahun dan
dapat diperbaharui tiap 3 (tiga) tahun.
9
BAB IV
PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN IUI, IUP DAN TDG
Pasal 13
(1) Permohonan I UI , I UP atau TDG ditujukan kepada
Walikota melalui Kepala Dinas.
(2) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak
penyerahan permohonan sebagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal ini, Kepala Dinas atau Pegawai Dinas yang
ditunjuk wajib melakukan pemeriksaan lokasi.
(3) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak
pelaksanaan pemeriksaan, hasil pemeriksaannya harus
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
(4) Dalam hal tidak terdapat alasan penolakan permohonan
IUI, IUP atau TDG, Walikota wajib menerbitkan IUI, Iup
atau TDG dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari
kerja terhitung sejak tanggal pembuatan Berita Acara
Pemeriksaan.
Pasal 14
(1) Dalam hal terdapat alasan bagi penolakan IUI, IUP atau
TDG Kepala Dinas wajib memberitahukan alasan
penolakan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling
lambat 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal
pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.
(2) Pemohon dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja terhitung mulai tanggal pemberitahuan
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat
melakukan perbaikan.
(3) Dalam hal perbaikan permohonan telah dilakukan,
Walikota wajib menerbitkan I UI , I UP atau TDG paling
lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
penyerahan permohonan.
(4) Dalam hal Pemohon tidak mengajukan perbaikan
permohonan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini
berakhir.
10
(5) Ketentuan tata caradan persyaratan permohonan
sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan
Daerah ini, diatur lebih lanut dengan Keputusan
Walikota.
BAB V
PERUBAHAN, PENGGANTIAN DAN DAFTAR ULANG IUI, IUP
DAN TDG
Bagian Pertama
Perubahan IUI, IUP dan TDG
Pasal 15
Setiap orang atau Badan pemegang I UI yang melakukan
perubahan investasi perusahaan dan atau perubahan
kegiatan usaha industri dan atau melakukan perluasan
industri sehingga tidak sesuai lagi dengan I UI yang dimiliki,
wajib mengajukan permohonan perubahan IUI.
Pasal 16
Setiap orang atau Badan pemegang I UP yang melakukan
perubahan kekayaan bersih usaha dan atau perdagangan
sehingga tidak sesuai lagi dengan I UP yang dimiliki wajib
mengajukan permohonan perubahan IUP.
Pasal 17
Setiap orang atau Badan pemegang TDG yang melakukan
pemindahan lokasi dan atau perubahan jenis komoditi yang
disimpan sehingga tidak sesuai lagi dengan TDG yang
dimiliki, wajib mengajukan permohonan perubahan TDG.
Pasal 18
Ketentuan tata cara dan persyaratan permohonan
sebagaimana dimaksud Pasal 15, 16 dan 17 Peraturan
Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
11
Pasal 19
(1) Terhadap permohonan perubahan I UI , I UP atau TDG,
Walikota setelah mendengar pertimbangan Kepala
Dinas wajib mengambil keputusan mengabulkan atau
menolak permohonan perubahan paling lama 5 (lima)
hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan
permohonan perubahan IUI, IUP atau TDG.
(2) Permohonan perubahan I UI , I UP atau TDG yang
ditolak, dapat memperbaiki dalam jangka waktu paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak
penerimaan penolakan.
(3) Ketentuan tata cara dan persyaratan permohonan
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Walikota.
Bagian Kedua
Penggantian IUI, IUP dan TDG
Pasal 20
(1) Orang atau Badan pemegang I UI , I UP atau TDG dan
dikemudian hari I UI , I UP atau TDG yang dimiliki hilang
atau rusak, wajib mengajukan permohonan
penggantian IUI, IUP atau TDG.
(2) Walikota setelah mendengar pertimbangan Kepala
Dinas wajib menerbitkan I UI , I UP atau TDG Pengganti,
sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari
kerja terhitung sejak tanggal pemerimaan permohonan.
(3) Ketentuan tata cara dan persyaratan permohonan
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Walikota.
12
Bagian Ketiga
Daftar Ulang IUI, IUP dan TDG
Pasal 21
(1) Daftar ulang I UI , I UP atau TDG dilakukan dengan
mengajukan permohonan kepada Walikota melalui
Kepala Dinas.
(2) Terhadap permohonan Daftar Ulang sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Dinas mencatat dan
memberikan kepada Pemohon sticker daftar ulang.
(3) Ketentuan tata cara dan persyaratan permohonan
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Walikota.
Pasal 22
(1) Dalam hal TDG Sementara habis masa berlakunya,
orang atau Badan pemegang TDG Sementara dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal berakhirnya TDG Sementara
wajib mengajukan permohonan.
(2) Ketentuan tata cara dan persyaratan permohonan
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Walikota.
BAB VI
PENYIMPANAN BARANG
Pasal 23
(1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh orang atau
Badan harus dilakukan dalam Gudang yang berijin.
(2) Jumlah barang yang disimpan dalam gudang
merupakan stock atau persediaan berjalan untuk
memenuhi kebutuhan atau permintaan pasar dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan
tanggal pencatatan.
13
(3) Orang ataua Badan dapat memiliki stock barang atau
persediaan barang di luar barang kebutuhan pokok di
gudang melebihi waktu sebagaimana dimaksud ayat (2)
Pasal ini berdasarkan Surat Keterangan Penyimpanan
Barang (SKPB) yang dikeluarkan Walikota.
Pasal 24
(1) Untuk memperoleh Surat Keterangan Penyimpanan
Barang (SKPB), orang atau Badan harus mengajukan
permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas
disertai dengan alasan-alasannya.
(2) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima
permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
Kepala Dinas menunjuk Pegawai Dinas untuk
melakukan pemeriksaan dan hasilnya dituangkan dalam
Berita Acara Pemeriksaan.
(3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari
kerja setelah diterimanya Berita Acara Pemeriksaan
wajib memutuskan mengabulkan atau menolak
permohonan untuk menerbitkan Surat Keterangan
Penyimpanan Barang.
(4) Walikota dalam memutuskan untuk menerima atau
menolak permohonan Surat Keterangan Penyimpanan
Barang mempertimbangkan secara cermat faktor-
faktor :
a. Kebiasaan yanglazim dilaksanakan oleh orang atau
Badan yang bersangkutan dalam penyediaan stock
barang atau persediaan;
b. Jenis dan sifat barang berkaitan dengan masa
simpan dan masa penjualan;
c. Sistem yang dianut oleh orang atau Badan yang
bersangkutan dalam penyediaan persediaan barang;
d. Kecepatan perputaran barang dan maksud atau
tujuan penyimpanan barang;
e. Pertimbangan kondisi daerah atau lokasi.
14
BAB VII
INFORMASI INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN PERGUDANGAN
Pasal 25
(1) Setiap orang atau Badan, penegang I UI , I UP dan/ atau
TDG wajib menyampaikan informasi usaha berdasarkan
ijin yang dimiliki, secara berkala kepada Walikota
melalui Kepala Dinas tiap 6 (enam) bulan sekali dan
dilakukan pada setiap tanggal 31 Juli dan tanggal 31
Januari.
(2) I nformasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
meliputi data sebagai berikut :
a. Pemegang IUI, data yang dikirim :
identitas orang atau Badan dan/ atau perubahannya,
jenis dan jumlah produksi, asal bahan baku, negara
tujuan ekspor, jumlah dan macam mesin, jumlah
tenaga kerja.
b. Pemegang IUP, data yang dikirim :
identitas orang atau Badan dan/ atau perubahannya,
jenis dan macam komoditi, negara tujuan ekspor,
jumlah tenaga kerja.
c. Pemegang TDG, data yang dikirim :
I dentitas orang atau Badan dan/ atau perubahannya,
kapasitas gudang, jenis, macam dan jumlah barang
yang tersimpan, lama waktu penyimpanan,
Kota/ Daerah asal barang yang disimpan, jumlah
tenaga kerja.
BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26
(1) Pembinaan Perusahaan I ndustri, Perdagangan dan
usaha Pergudangan dilakukan oleh Dinas.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
meliputi pembinaan dibidang peningkatan kualitas
sumber daya manusia, promosi dan pemasaran dan
pemanfaatan teknologi.
15
Pasal 27
(1) Pengawasan dilakukan oleh Dinas.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
dilakukan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan
ketentuan-ketentuan dalam IUI, IUP atau TDG.
BAB IX
RETRIBUSI
Bagian Pertama
Nama, Obyek, Subyek Dan Golongan Retribusi
Pasal 28
Pungutan Retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan
untuk menerbitkan I UI , I UP atau TDG dinamakan Retribusi
IUI, IUP atau TDG.
Pasal 29
(1) Obyek Retribusi I UI , I UP atau TDG adalah pelayanan
penerbitan IUI, IUP dan TDG.
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
meliputi pelayanan pemberian :
a. IUI, IUP dan TDG baru;
b. IUI, IUP dan TDG perubahan;
c. IUI, IUP dan TDG penggantian;dan
d. IUI, IUP dan TDG daftar ulang.
Pasal 30
Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh
pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2)
Peraturan Daerah.
16
Pasal 31
Retribusi I UI , I UP dan TDG termasuk golongan Retribusi
Perijinan Tertentu.
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Dan Prinsip Yang
Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif
Pasal 32
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi
peruntukan tanah menurut Rencana Umum Tata Ruang
Kota, Klas Jalan, luas bangunan, nilai investasi/kekayaan
bersih usaha, Sumber Daya Manusia dan mesin yang
digunakan.
Pasal 33
Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya
penyelenggaraan I UI , I UP atau TDG dan mengganti biaya
pelayanan, pengawasan serta pengendalian di lapangan.
Bagian Ketiga
Struktur Dan Besarnya Tarif
Pasal 34
(1) Struktur tarif terdiri dari tingkat penggunaan jasa dalam
pelayanan dan penyelenggaraan I UI , I UP atau TDG dan
tarif dasar retribusi.
(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan
perkalian jumlah score tingkat penggunaan jasa dengan
tarif dasar retribusi.
(3) Score tingkat penggunaan jasa dan tarif dasar retribusi
sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
17
Bagian Keempat
Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Retribusi Terutang
Pasal 35
Wilayah pemungutan retribusi diseluruh wilayah daerah.
Pasal 36
Masa retribusi IUI, IUP dan TDG sebagai berikut :
a. IUI, IUP dan TDG baru selama masih melakukan kegiatan
usaha;
b. IUI, IUP dan TDG daftar ulang selama 3 (tiga) tahun;
c. I UI , I UP dan TDG perubahan setiap kali terjadi
perubahan;
d. I UI , I UP dan TDG penggantian setiap kali terjadi
penggantian karena hilang atau rusak.
Pasal 37
Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD.
Bagian Relima
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran
Pasal 38
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
Pasal 39
(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di
tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu
yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
(2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain
yang ditunjuk, hasil pembayaran Retribusi harus disetor
ke Kas Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24
jam hari kerja.
18
Pasal 40
(1) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam buku
penerimaan dan diberikan tanda bukti pembayaran.
(2) Bentuk, isi, kwalitas, ukuran buku penerimaan dan
tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Walikota.
Bagian Keenam
Keberatan
Pasal 41
(1) Orang atau Badan mengajukan keberatan atas
besarnya retribusi sebagaimana ditetapkan dalam
SKRD.
(2) Keberatan diajukan kepada Walikota melalui Kepala
Dinas dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali dalam hal
keadaan diluar kekuasaan orang atau Badan yang
bersangkutan.
(3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan
retribusi.
(4) Ketentuan tata cara dan persyaratan permohonan
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Walikota.
Pasal 42
(1) Walikota melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan harus memberi keputusan
yang berupa menolak atau menerima seluruhnya atau
sebagian atau menambah besarnya retribusi terhutang
atas keberatan yang diajukan.
(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini telah lewat dan Walikota melalui Kepala Dinas
tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang
diajukan dianggap diterima.
19
Bagian Ketujuh
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Pasal 43
(1) Walikota atas permohonan orang atau Badan selaku
wajib retribusi dapat memberikan pengurangan,
keringanan atau pembebasan retribusi.
(2) Ketentuan tata cara dan persyaratan permohonan
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Walikota.
Bagian Kedelapan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pasal 44
(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi
dapat mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran kepada Walikota.
(2) Ketentuan tata cara dan persyaratan permohonan
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Walikota.
Bagian Kesembilan
Tata Cara Penagihan Dan Kadaluwarsa Penagihan
Pasal 45
(1) Surat teguran atau surat peringatan sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan
dan disampaikan kepada orang atau Badan yang
bersangkutan 5 (lima) hari kerja terhitung sejak jatuh
tempo pembayaran.
(2) Ketentuan tata cara pemberian surat teguran
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Walikota.
20
Pasal 46
(1) Penagihan setelah jangka waktu sebagaimana
dimaksud Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah ini, orang
atau Badan selaku wajib retribusi terutang.
(2) Ketentuan tata cara penagihan sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Walikota.
Pasal 47
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi terutang
kadaluwarsa setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terhutangnya retribusi.
(2) Jangka waktu kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal ini tertanggung dengan diterbitkannya Surat
Teguran atau Surat Peringatan atau pengakuan hutang
yang dibuat oleh orang atau Badan selaku wajib
retribusi yang bersangkutan.
BAB X
BIAYA OPERASIONAL
Pasal 48
Dinas sebagai pelaksana penarikan retribusi I UI , I UP dan
TDG diberikan biaya operasional sebesar 5% dari seluruh
penerimaan.
BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 49
(1) Sanksi pembekuan I UI , I UP atau TDG dilakukan oelh
Walikota, dalam hal :
a. I UI , I UP dan/ atau TDG diperoleh berdasarkan
keterangan yang tidak sesuai dengan keterangan
yang ada;
21
b. Tidak melaksanakan kewajiban memberikan
informasi sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan
Daerah ini;
c. Tidak atau belum melaksanakan kewajiban dalam
hal lingkungan hidup dan/ atau menimbulkan
kerusakan atau pencemaran lingkungan;
d. Melakukan kegiatan usaha selain yang ditetapkan
dalam IUI, IUP dan/atau TDG.
(2) Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Pasal ini, dilaksanakan setelah dilakukan teguran tertulis
sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang
waktu tiap 5 (lima) hari kerja.
Pasal 50
Sanksi pencabutan IUI,IUP atua TDG dilakukan oleh Walikota
dalam hal :
a. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (2)
Peraturan Daerah ini tidak dilaksanakan.
b. Terjadi penyalagunaan IUI, IUP atau TDG.
c. Melakukan perbuatan melanggar hukum dalam
melaksanakan usaha berdasarkan Putusan Pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pasal 51
Sanksi Penutupan Usaha dilakukan oleh Walikota dalam hal :
a. Terjadi likuidasi atas perusahaan industri, usaha
perdagangan atau usaha pergudangan.
b. Penetapan pembubaran Badan Usaha Perusahaan
I ndustri, Perdagangan atau Usaha Pergudangan oleh
Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan hukum
tetap.
c. Merusak lingkungan hidup.
Pasal 52
Dalam hal orang atau Badan sebagai wajib retribusi tidak
membayar retribusi tepat waktunya atau kurang membayar
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2%
(dua perseratus) tiap bulan dari retribusi yang terutang atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
22
BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 53
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini adalah :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana sebagaimana ayat (1) Pasal ini agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap
dan jelas;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana tersebut;
c. Meminta keterangan dan tanda bukti dari pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana
tersebut;
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan
tindak pidana tersebut;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-
dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
barang bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
tersebut;
g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana tersebut;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan;
23
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana tersebut
menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
I ndonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 54
(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat
(1) dan (2) atau Pasal 8 ayat (1) dan (2) serta Pasal 15,
16, 17 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda
paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini adalah Pelanggaran.
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55
I jin Usaha I ndustri, I jin Usaha Perdagangan atau Tanda
Daftar Gudang yang telah dimiliki oleh orang atau Badan
sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap berlaku
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah
Peraturan Daerah ditetapkan harus diperbaharui untuk
disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
24
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Walikota.
Pasal 57
Peraturan Derah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.
Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 28 Agustus 2003
WALIKOTA SURAKARTA
Cap ttd
SLAMET SURYANTO
Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 1 September 2003
Sekretaris Daerah Kota Surakarta
Cap ttd
Drs. QOMARUDDIN, MM
NIP. 500 043 090
LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2003 NOMOR 14 SERI B
NOMOR 5
25
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2003
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2003
SCORE TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TARIF DASAR RETRIBUSI
Lokasi : Score
1. Peruntukan lahan untuk Industri, Perdagangan, Gudang 1
2. Peruntukan lahan selain untuk Industri, Perdagangan, Gudang 3
Klas Jalan :
1. Kelas I 5
2. Kelas II 3
3. Kelas III 1
Investasi industri/kekayaan bersih usaha/modal
1. Kurang dari Rp. 5.000.000,- 0
2. Rp. 5.000.001,- s/d Rp. 50.000.000,- 1
3. Rp. 50.000.001,- s/d Rp. 200.000.000,- 2
4. Rp. 200.000.001,- s/d Rp. 400.000.000,- 3
5. Rp. 400.000.001,- s/d Rp. 600.000.000,- 5
6. Rp. 600.000.001,- s/d Rp. 800.000.000,- 7
7. Rp. 800.000.001,- s/d Rp. 1.000.000.000,- 9
8. Di atas Rp. 1.000.000.000,- 10
Luas Bangunan
1. 0 M² sampai 24 M² 0
2. 24 M² s/d 50 M² 1
3. 51 M² s/d 100 M² 2
4. 101 M² s/d 250 M² 3
5. 251 M² s/d 500 M² 5
6. 501 M² s/d 1.000 M² 6
7. 1.001 M² s/d 2.500 M² 8
8. Di atas 2.500 M² 10
SDM dan/atau mesin
1. kurang dari 6 orang tanpa mesin
2. lebih dari 6 orang tanpa mesin
3. kurang dari 6 orang pakai mesin
4. 6 orang pakai mesin
5. lebih 6 orang pakai mesin
26
Besarnya trif retribusi untuk : Perubahan :
40% dari besarnya tariff retribusi baru;
Besarnya tariff retribusi untuk : Penggantian :
20% dari besarnya tariff retribusi baru
Perubahan tarif retribusi untuk Daftar Ulang :
60% dari besarnya retribusi baru
Tarif dasar Retribusi :
Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
WALIKOTA SURAKARTA
Cap ttd
SLAMET SURYANTO
27
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG
IJIN USAHA INDUSTRI, IJIN USAHA PERDAGANGAN
DAN TANDA DAFTAR GUDANG
I. PENJELASAN UMUM
Pembangunan perekonomian di Kota Surakarta akan sangat
terdukung dengan berkembangnya sektor perdagangan, industri dan
pergudangan yang merupakan bidang-bidang usaha yang saling
berhubungan.
Bahwa untuk menumbuhkan iklim yang kondusif untuk berusaha
sekaligus memberikan ketenangan, ketertiban dan kepastian hukum
sebagai wadah membangun ekonomi Kota Surakarta, maka adalah
merupakan wewenang Pemerintah Kota Surakarta untuk
menyelenggarakan pengaturan pembinaan dan pengawasan bidang
perdagangan, industri dan pergudangan.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka disusunlah
Peraturan Daerah ini yang bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan
perijinan di bidang usaha industri, usaha perdagangan dan pergudangan,
sehingga dengan demikian Pemerintah Kota Surakarta dapat sekaligus
membina dan mengawasi penyelenggaraan usaha-usaha oleh masyarakat.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d 7 : Cukup Jelas
Pasal 8 ayat (1) : Gudang Wajib TDG adalah gudang milik
pengusaha industri yang digunakan untuk
menyimpan hasil produksi, gudang milik
pengusaha Toko/ Toserba/ Departement
Store yang digunakan untuk menyimpan
stock barang dagangan, gudangmilik
Rumah Sakit, gudang milik Rumah
Makan/Restoran, Gudang Hotel, dll.
28
Pasal 8 ayat (2) s/d : Cukup Jelas
Pasal 33
Pasal 34 ayat (1) : Struktur tarif dasar retribusi terdiri dari :
a. Biaya pembuatan formulir dan blanko
ijin.
b. Biaya pembuatan ijin;
c. Biaya pemeriksaan lapangan;
d. Biaya pengawasan lapangan;
e. Biaya administrasi lain/ monitoring
(teguran-peringatan-SKRD-STRD);
f. Biaya pemeliharaan dokumen;
g. Biaya administrasi lain/ monitoring
(teguran-peringatan-SKRD-STRD);
h. Biaya pemeliharaan dokumen;
Pasal 34 ayat (2) : Cukup Jelas.
Pasal 34 ayat (3) :
Cara menghitung besarnya Retribusi :
Tarif Dasar Retribusi Ijin Baru : Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
Besarnya retribusi investasi di atas Rp. 5.000.000,- s/ d Rp. 50.000.000,-
sebagai berikut :
1. lahan peruntukan industri, perdagangan dan gudang (1)
2. Kelas jalan III (1)
3. Investasi di atas Rp.5.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- (1)
(perdagangan : diatas Rp.2.000.000,- s/d 50.000.000,-) (1)
4. Luas Bangunan dibawah 24 M² (0)
5. SDM dan/atau Mesin dibawah 6 orang tanpa mesin (0)
Jumlah score = Industri (3)
Perdagangan (3)
Besarnya tarif retribusi = jumlah score X tarif dasar :
Industri = (3) x Rp.30.000,- = Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
Perdagangan (3) x Rp.30.000,- = Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
Besarnya retribusi dengan investasi/kekayaan bersih usaha
Rp. 50.000.001,- s/d Rp. 200.000.001,- sebagai berikut :
1. lahan peruntukan industri, perdagangan dan gudang (1)
2. Kelas jalan III (1)
3. Investasi di atas Rp. 50.000.001,- s/d Rp. 200.000.001 (2)
4. Luas Bangunan dibawah 24 M² (1)
5. SDM dan/atau Mesin dibawah 6 orang tanpa mesin (1)
Jumlah score = (6)
29
Besarnya tarif retribusi = jumlah score x tarif dasar
= (6) x Rp. 30.000,-
= Rp.180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu
Rupiah)
Besarnya retribusi dengan invetasi / kekayaan bersih usaha di atas
Rp. 1.000.000.000 :
lahan peruntukan industri, perdagangan dan gudang (3)
Kelas jalan I (5)
Investasi di atas Rp. 50.000.001,- s/d Rp. 200.000.001 (10)
Luas Bangunan dibawah 24 M² (10)
lebih 6 orang pakai mesin (7)
Jumlah score = (35)
Besarnya Terif Retribusi = jumlah score x tarif dasar
= (35) x Rp. 30.000,-
= Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu
rupiah
Pasal 35 s/d 36 : Cukup Jelas
Pasal 37 : SKRD diterbitkan oleh Walikota
Pasal 38 s/d 58 : Cukup Jelas
III. PENJELASAN LAMPIRAN
KELAS JALAN
JALAN KELAS I :
Adalah jalan Arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk
muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran
panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat
yang diijinkan lebih berat dari 100 ton.
Untuk Kota Surakarta Jalan Kelas I antara lain adalah :
1. Jalan Brig.Jend Slamet Riyadi;
2. Jalan Jend. Urip Sumoharjo;
3. Jalan Kolonel Sutarto;
4. Jalan Ir. Sutami;
5. Jalan L.U. Adi Sucipto
JALAN KELAS II :
Adalah jalan Arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk
muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran
panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat
yang diijinkan 100 ton.
30
Untuk Kota Surakarta Jalan Kelas II antara lain adalah :
1. Jalan Jendral Ahmad Yani;
2. Jalan Dr. Rajiman;
3. Jalan Kyai Mojo;
4. Jalan Veteran;
5. Jalan Untung Suropati;
6. Jalan KH. Samanhudi;
7. Jalan Kebangkitan Nasional;
8. Jalan Muh Yamin;
9. Jalan Hadiwijaya;
10. Jalan AM Sangaji;
11. Jalan Kapt. Pattimura;
12. Jalan K.H.A Wachid Hasyim;
13. Jalan Prof K.H. Kahar Muzakir;
14. Jalan Ronggowarsito;
15. Jalan Mgr. Sugiyopranoto;
16. Jalan Yosodipuro;
17. Jalan Dr. Sahardjo, SH;
18. Jalan R.M. Said;
19. Jalan Laks. RE. Martadinata;
20. Jalan Ir.Juanda Kartawijaya;
21. Jalan Sutan Syahrir;
22. Jalan Menteri Supeno;
23. Jalan Jendral Basuki Rahmat;
24. Jalan Suryo;
25. Jalan Sam Ratulangi;
26. Jalan Dr. Setia Budi;
27. Jalan RW. Monginsidi;
28. Jalan Sultan Hasanuddin;
29. Jalan Adi Sumarmo;
30. Jalan Mr. Sartono
31. Jalan Mayor Kusmanto;
32. Jalan Mayor Sumaryo;
33. Jalan Demangan;
34. Jalan Dr.P.Lumban Tobing;
35. Jalan Abdul Rahman Saleh;
36. Jalan Tentara Pelajar;
37. Jalan Maria Walandaw Marimis;
38. Jalan Arif Rahman Hakim;
39. Jalan Prof WZ Johanes;
40. Jalan Gajah Suranto;
41. Jalan R. Dewi Sartika;
42. Jalan KI Hajar Dewantara;
43. Jalan Kalilarangan;
44. Jalan Sumpah Pemuda;
45. Jalan Ki Mangun Sarkoro;
46. Jalan Kyai Gede Solo;
47. Jalan RM. Suryopranoto;
31
48. Jalan Arifin;
49. Jalan Abdul Muis;
50. Jalan Mayjend Di. Panjaitan;
51. Jalan Kusumoyudan;
52. Jalan Imam Bonjol;
53. Jalan Teuku Umar;
54. Jalan Kartini;
55. Jalan KH. Ahmad Dahlan;
56. Jalan Kom. Yos Sudarso;
57. Jalan P. Diponegoro;
58. Jalan Jendarl Gatot Subroto;
59. Jalan Dr. Padmonegoro;
60. Jalan Brig. Jend Sudiarto;
61. Jalan Reksoniten;
62. Jalan Jamsaren;
63. Jalan Honggowongso;
64. Jalan Gajah Mada;
65. Jalan Bayangkara;
66. Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo;
67. Jalan Dr. Muwardi;
68. Jalan Mayjend Haryono;
69. Jalan Perintis Kemerdekaan;
70. Jalan KH. Agus Salim;
71. Jalan Prof Dr.R.Suharso;
72. Jalan Letjen Suprapto;
73. Jalan Tagore;
74. Jalan Trikora;
75. Jalan Kapt. Piere Tendean;
76. Jalan Kol. Sugiyono;
77. Jalan Letjen Sutoyo;
78. Jalan Letjen S. Parman;
79. Jalan Brigjend Katamso;
80. Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo;
81. Jalan Prof Dr. Supomo;
82. Jalan HOS Tjokroaminoto;
83. Jalan Muh. Husni Thamrin;
84. Jalan Dr. Sutomo;
85. Jalan Musium;
86. Jalan Kh. Hasyim Asyari;
87. Jalan Sampangan;
88. Jalan Cut Nyak Dhien;
89. Jalan Jagalan;
90. Jalan Gotong Royong;
91. Jalan SISKS Pakubuwono;
92. Jalan Alun-alun Utara;
93. Jalan Pangeran Wijil;
94. Jalan KS. Tubun;
95. Jalan Joko Tingkir;
32
96. Jalan Kepatihan;
97. Jalan Nayu;
98. Jalan KH. Maskur;
99. Jalan Mr. Iskaq Cokrohadisuryo;
100. Jalan Samsurijal;
101. Jalan Subekti Pusponoto;
102. Jalan M. Saleh Werdisastro;
103. Jalan Monumen 45;
104. Jalan K. Kasunanan;
105. Jalan Kalitan;
106. Jalan Wora-Wari;
107. Jalan Sutowijoyo;
108. Jalan Kalingga;
109. Jalan Jayawijaya.
JALAN KELAS III :
Adalah jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk
muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran
panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat
yang diijinkan 8 ton.
Untuk Kota Surakarta, Jalan Kelas III adalah :
Semua Jalan di Kota Surakarta diluar klasifikasi Jalan Klas I dan Klas II.
===888===
33
34
Related docs
Other docs by pphfhuns
ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) WARGA NEGARA INDONESIA SEBAGAI SUBYEK PEMOHON DALAM PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI
Views: 2556 | Downloads: 117
ANALISIS Pinta Hikmawati 2008 ANALISIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN
Views: 180 | Downloads: 1
