Docstoc

Upaya Negara –Negara di Asia dalam mengembangkan Pasar Modal Syariah

Document Sample
Upaya Negara –Negara di Asia dalam mengembangkan Pasar Modal Syariah Powered By Docstoc
					                            Seminar Pasar Modal




                                Agaphilaksmo A.P.
                                09460004779
                                9 C – 01
                                Diploma IV
                                Spesialisasi Akuntansi




Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 2010
                   Upaya Negara –Negara di Asia
       dalam mengembangkan Pasar Modal Syariah


Pendahuluan

     Sejarah perkembangan industri keuangan
yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
agama Islam yang meliputi perbankan, asuransi
dan pasar modal pada dasarnya merupakan
suatu proses sejarah yang sangat panjang.
Lahirnya Agama Islam sekitar 15 (lima belas)
abad yang lalu meletakkan dasar penerapan
prinsip syariah dalam industri keuangan, karena
di dalam Islam dikenal kaidah muamallah yang
merupakan kaidah hukum atas hubungan antar manusia yang di dalamnya termasuk
hubungan perdagangan dalam arti yang luas. Namun demikian, perkembangan
penerapan prinsip syariah mengalami masa surut selama kurun waktu yang relatif lama
pada masa imperium negara-negara Eropa. Pada masa tersebut negara-negara di Timur
Tengah serta negara-negara Islam lain hampir semuanya menjadi wilayah jajahan
negara-negara Eropa.

     Masa kebangkitan Islam yang ditandai dengan banyaknya negara Islam yang
terbebas dari penjajahan dan semakin terdidiknya generasi muda Islam, kaidah dan
prinsip syariah Islam mulai ditegakkan kembali. Sekitar tahun 1960-an banyak
cendekiawan muslim dari negara-negara Islam sudah mulai melakukan pengkajian
ulang atas penerapan sistem hukum Eropa ke dalam industri keuangan dan sekaligus
memperkenalkan penerapan prinsip syariah islam dalam industri keuangannya.

     Pada awalnya prinsip syariah islam diterapkan pada industri perbankan. Mesir
adalah merupakan negara yang pertama kali mendirikan bank Islam sekitar tahun 1971
dengan nama “Nasser Social Bank” yang operasionalnya berdasarkan sistem bagi hasil
(tanpa riba). Berdirinya Nasser Social Bank tersebut, kemudian diikuti dengan
berdirinya beberapa bank Islam lainnya seperti Islamic Development Bank (IDB) dan the
Dubai Islamic pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank of Egypt, Faisal Islamic Bank of
Sudan dan Kuwait Finance House tahun 1977.
                                                                                   2
     Penerapan prinsip syariah pada sektor di luar industri perbankan, juga telah mulai
dijalankan pada industri asuransi (takaful) dan industri pasar modal (Pasar Modal
Syariah). Pada industri pasar modal, prinsip syariah telah diterapkan pada instrumen
obligasi, saham dan reksa dana (fund). Negara yang pertama kali mengimplementasikan
prinsip syariah di sektor pasar modal adalah Yordania dan Pakistan, dan kedua negara
tersebut juga telah menyusun dasar hukum penerbitan obligasi syariah. Selanjutnya
pada tahun 1978, pemerintah Yordania melalui Law Nomor 13 tahun 1978 telah
mengijinkan Jordan Islamic Bank untuk menerbitkan Muqaradah Bond. Ijin penerbitan
Muqaradah Bond ini kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Muqaradah Bond Act
pada tahun 1981. Sementara pemerintah Pakistan, baru pada tahun 1980 menerbitkan
The Madarabas Company dan Madarabas Ordinance.




Pasar Modal Syariah

                               Pasar modal secara umum dapat diartikan dengan
                          sebuah tempat dimana modal (equity) diperdagangkan
                          antara pihak yang memiliki kelebihan modal (investor)
                          dengan orang yang membutuhkan modal (issuer) untuk
                          mengembangkan investasi. Peraturan mengenai pasar modal
                          di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang No. 8 tahun
                          1995.   Dalam    undang-undang     tersebut,   pasar     modal
                          didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan
Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan
Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.

     Adanya pasar modal merupakan salah satu faktor yang penting yang ikut berperan
serta dalam membangun perekonomian suatu negara. Berbagai perusahaan telah
menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media
untuk memperkuat posisi keuangannya. Secara faktual, pasar modal telah menjadi
financial nerve centre (saraf finansial dunia) pada dunia ekonomi modern dewasa ini,
bahkan perekonomian modern tidak akan mungkin bisa eksis tanpa adanya pasar
modal yang tangguh dan berdaya saing global serta terorganisir dengan baik.

     Bangkitnya ekonomi Islam di Indonesia dewasa ini menjadi fenomena yang
menarik dan menggembirakan terutama bagi penduduk Indonesia yang mayoritas
beragama Islam. Praktek kegiatan ekonomi konvensional, khususnya dalam kegiatan

                                                                                       3
pasar modal yang mengandung unsur spekulasi sebagai salah satu komponennya
nampaknya masih menjadi hambatan psikologis bagi umat Islam untuk turut aktif
dalam kegiatan investasi terutama di bidang pasar modal. Oleh karena itu dengan
adanya pasar modal syariah ini diharapkan akan dapat menjembatani hambatan
tersebut.

     Pasar modal syariah dikembangkan dalam rangka mengakomodir kebutuhan
umat Islam yang ingin melakukan investasi di produk-produk pasar modal yang sesuai
dengan prinsip dasar syariah. Dengan semakin beragamnya sarana dan produk
investasi, diharapkan masyarakat akan memiliki berbagai alternatif berinvestasi yang
dianggap sesuai dengan keinginannya, disamping investasi yang selama ini sudah
dikenal dan berkembang di sektor perbankan.

     Riset studi yang dilakukan oleh World Bank (2010) mengatakan bahwa : “While
theory suggests significant repercussions of the equity-like nature of Islamic banking for
business orientation, efficiency, risk-taking
and stability, anecdotal evidence suggests
that Islamic banks’ business model might be
not too different from conventional banks’
business model. Our empirical estimations
show little significant differences between
Islamic and conventional banks.” Hasil studi
tersebut      menyatakan     bahwa     model
perbankan Islam tidak terlalu berbeda
secara      signifikan   dengan   perbankan
konvensional termasuk pada segmen pasar modalnya. Perbedaan secara umum antara
pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah dapat dilihat pada instrumen
dan mekanisme transaksinya. Pada model syariah setiap transaksi didasarkan pada
konsep (niat) syariah berdasarkan saling tolong menolong dan menguntungkan (bagi
hasil). Sedangkan perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham
konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-
prinsip dasar syariah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum konsep
pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional tidak jauh berbeda meskipun
dalam konsep pasar modal syariah disebutkan bahwa saham yang diperdagangkan
harus berasal dari perusahaan yang bergerak dalam sektor yang memenuhi kriteria
syariah dan terbebas dari unsur ribawi, serta transaksi saham dilakukan dengan
menghindarkan berbagai praktik spekulasi.
                                                                                        4
      Secara umum, penerapan prinsip syariah dalam industri pasar modal khususnya
pada instrumen saham dilakukan berdasarkan penilaian atas saham yang diterbitkan
oleh masing-masing perusahaan, karena instrumen saham secara natural telah sesuai
dengan prinsip syariah mengingat sifat saham dimaksud bersifat penyertaan. Para ahli
fiqih berpendapat bahwa suatu saham dapat dikategorikan memenuhi prinsip syariah
apabila kegiatan perusahaan yang menerbitkan saham tersebut tidak tercakup pada
hal-hal yang dilarang dalam syariah islam, seperti perjudian, minuman beralkohol,
produksi yang bahan bakunya berasal dari babi, pornografi, jasa keuangan yang bersifat
konvensional, dan asuransi yang bersifat konvensional (mengandung riba). Idealnya
dalam pasar modal syariah itu sendiri tidak mengandung transaksi ribawi, transaksi
yang meragukan (gharar), dan saham perusahaan yang bergerak pada bidang yang
diharamkan. Pasar modal syariah harus bebas dari transaksi yang tidak beretika dan
amoral, seperti manipulasi pasar, transaksi yang memanfaatkan orang dalam (insider
trading), menjual saham yang belum dimiliki dan membelinya belakangan (short
selling).




Produk Investasi dalam Pasar Modal Syariah

      Dalam pasar modal syariah, instrumen yang diperdagangkan adalah saham,
obligasi syariah dan Reksa Dana Syariah, sedangkan opsi, waran dan right tidak
termasuk instrumen yang dibolehkan.

1. Saham

            Produk investasi berupa saham pada prinsipnya sudah sesuai dengan ajaran
    Islam. Saham dalam pasar modal syariah sama dengan saham dalam pasar modal
    konvensional. Hanya bedanya saham yang diperdagangkan dalam pasar modal
    syariah harus datang dari emiten yang memenuhi kriteria-kriteria syariah. Dalam
    perkembangannya telah banyak negara – negara yang telah menentukan batasan
    suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah. Misalnya Malaysia,
    Amerika Serikat melaui Dow Jones Islamic Index. Sementara itu beberapa institusi
    keuangan dunia telah membuat pula batasan-batasan untuk kategori saham syariah
    antara lain Citi Asset Management Group, Wellington Management Company,
    Islamic.com dan sebagainya .




                                                                                    5
        Penilaian kesyariahan suatu saham disamping dilihat dari sektor kegiatan
   usaha oleh perusahaan yang bersangkutan, juga bisa di dilihat dari sisi permodalan
   dari perusahaan dimaksud, seperti :

        a. Rasio atas utang dan ekuitas (debt to equity ratio);

        b. Cash and interest bearing securities to equity ratio;

        c. Rasio atas kas dan aset (cash to asset ratio).

        Di beberapa negara proses screening (penyaringan) atas saham yang
   memenuhi prinsip syariah dilakukan oleh lembaga yang berbeda. Di Malaysia
   proses screening kesyariahan suatu saham dilakukan oleh Shariah Advisory Council
   (SAC) yang berada pada Securities Commision, sedangkan di negara lain proses
   screening kesyariahan suatu saham dapat juga dilakukan oleh lembaga swasta.



2. Obligasi Syariah

       Obligasi syariah berbeda dengan obligasi konvensional. Obligasi konvensional
   merupakan suatu jenis produk keuangan yang tidak dibenarkan dalam Islam karena
   menggunakan bunga sebagai daya tariknya. Obligasi berdasarkan definisinya
   adalah suatu surat berharga jangka panjang yang bersifat hutang yang dikeluarkan
   oleh emiten kepada pemegang obligasi dengan kewajiban membayar bungan pada
   periode tertentu dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo kepada pemegang
   obligasi. Oleh karena itu berdasarkan definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa
   obligasi adalah suatu produk yang tidak sesuai ajaran Islam. Menurur ajaran Islam
   maka suatu hutang piutang termasuk kegiatan tabarru (kebajikan), sehingga
   diharamkan untuk mendapatkan sesuatu dari kegiatan tersebut. Misalnya
   seseorang meminjam uang Rp. 1.000.000,00 maka yang memberikan pinjaman
   tidak boleh meminta kelebihan dana dari pinjaman tersebut.

       Pengertian ini sangat bertentangan dengan pengertian obligasi yang kita kenal
   sekarang. Hal ini dikarenakan obligasi biasanya digunakan untuk kegiatan usaha/
   bisnis. Dalam ajaran Islam kegiatan usaha diketegorikan kegiatan tijarah. Secara
   logika apabila seseorang meminjan dana untuk kegiatan bisnis maka pihak yang
   meminjamkan berhak atas sebagian keuntungan atas usaha tersebut.

       Sebagai solusi dari permasalahan tersebut maka Dewam Syariah Nasional
   (DSN) melalui fatwa Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002

                                                                                   6
   tentang Obligasi Syariah telah melakukan redifinisi dari pengertian obligasi.
   Pengertian obligasi syariah dalam fatwa tersebut adalah suatu surat berharga
   jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada
   pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan
   kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar
   kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Akad-akad yang dapat digunakan
   dalam penerbitan obligasi syariah, antara lain:

       1. Mudharabah

       2. Murabahah

       3. Salam

       4. Istishna

       5. Ijarah

       Misalnya dalam konsep Obligasi Syariah Mudharabah, emiten menerbitkan
   surat berharga jangka panjang untuk ditawarkan kepada para investor dan
   berkewajiban membayar pendapatan berupa bagi hasil atau margin fee serta pokok
   utang obligasi pada waktu jatuh tempo kepada para pemegang obligasi tersebut.
   Dalam hal ini pihak emiten berfungsi sebagai mudharib (pengelola modal)
   sedangkan investor pemegang obligasi sebagai shahibul maal (pemilik modal).
   Sementara emiten yang menerbitkan obligasi syariah harus memenuhi persyaratan
   seperti persyaratan emiten yang masuk dalam kriteria indeks Islam.



3. Reksa Dana Syariah (Islamic Fund)

       Instrumen ketiga yang diperdagangkan dalam pasar modal syariah adalah
   Reksa Dana Syariah. Reksa Dana Syariah merupakan sarana investasi campuran
   yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola
   oleh manajer investasi. Manajer investasi menawarkan Reksa Dana Syariah kepada
   para investor yang berminat, sementara dana yang diperoleh dari investor tersebut
   dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi
   syariah yang dinilai menguntungkan.

       Melalui fatwa DSN Nomor: 20/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 18 April 2000
   tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah telah
   mendefiniskan tentang Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi

                                                                                   7
    menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara
    pemodal sebagai milik harta (shahib al-maal/rabb al-maal) dengan manajer
    Investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai
    wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.




Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia

     Langkah awal perkembangan pasar modal
syariah   di    Indonesia     dimulai   dengan
diterbitkannya reksadana syariah pada 25 Juni
1997 diikuti dengan diterbitkannya obligasi
syariah pada akhir 2002, kemudian diikuti pula
dengan hadirnya Jakarta Islamic Index (JII)
pada Juli 2000. Instrumen-instrumen investasi
syariah    tersebut    kemudian     mengalami
perkembangan sejalan dengan maraknya pertumbuhan bank-bank nasional yang
membuka “window” syariah.

     Sejak diluncurkannya reksadana syariah pertama kali yaitu reksadana Danareksa
Syariah   25   Juni   1997,   perkembangan    instrumen    syariah   terus   mengalami
perkembangan walaupun perlahan namun pasti, terutama pada era tahun 2002 sampai
dengan pertengahan tahun 2004, instrumen syariah baik reksadana maupun obligasi
mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Tingkat hasil (potensi return) yang
diperoleh khususnya pada industri reksadana syariah cukup tinggi dibanding reksadana
konvensional, yaitu reksadana syariah rata-rata memberikan return 13 %, sementara
reksadana konvensional rata-rata memberikan return 12 %.

     PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2000 meluncurkan
Jakarta Islamic Index (JII) yang merupakan “benchmark” bagi saham-saham yang
berisikan saham-saham likuid dan memenuhi prinsip syariah Islam. Tujuan
pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan
investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam
menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di Bursa. JII juga diharapkan
dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di
Indonesia. Anggota JII terdiri dari 30 saham yang mewakili sekitar 42% dari kapitalisasi


                                                                                      8
pasar di BEJ dan anggota JII akan ditinjau kembali tiap 6 bulan sekali, tepatnya bulan
Januari dan bulan Juni pada tiap-tiap tahunnya.

       Selanjutnya penerbitan obligasi syariah mulai dilakukan di Indonesia. Penerbitan
ini dipelopori oleh Indosat dengan menerbitkan Obligasi Syariah Mudharabah Indosat
senilai Rp 100 milyar pada Oktober 2002 dengan tingkat imbal hasil 16,75 %, suatu
tingkat imbal hasil (return) yang cukup tinggi dibanding rata return obligasi dengan
prinsip riba/konvensional. Obligasi ini mengalami oversubscribed hingga dua kali lipat
sehingga Indosat menambah jumlah obligasi yang ditawarkan menjadi Rp 175 milyar.
Langkah Indosat ini kemudian diikuti oleh Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri
(BSM).

       Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Karim Business Consulting pada
tahun 2003, mayoritas saham yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) terdiri dari 333
saham emiten yang tercatat, diantaranya 236 saham sesuai dengan prinsip syariah dan
layak untuk ditransaksikan dalam pasar modal syariah. Kesesuaian dalam prinsip
tersebut didasarkan kepada produk yang dihasilkan emiten dan transaksi sahamnya di
BEJ. Sedangkan sisanya 59 saham tergolong "haram" atau tidak sesuai dengan prinsip
syariah, seperti saham perbankan, consumer product (minuman keras) dan rokok.
Sisanya 34 saham tergolong subhat seperti saham industri perhotelan dan 4 saham
mudharat.




Perkembangan Pasar Modal Syariah di Malaysia

       Pasar Modal Syariah di Malaysia terbentuk pada awalnya karena besarnya
permintaan pasar pada awal tahun 90-an. Keberhasilan penerapan perbankan syariah
memicu investor untuk dapat berinvestasi sesuai dengan kaidah-kaidah investasi secara
islami. Pada tahun 1994, pemerintah Malaysia melalui Securities Commission Malaysia
membentuk Islamic Capital Market Unit (ICMU) dan Islamic Instrument Study Group
(IISG). ICMU ini bertugas melakukan riset dan pengembangan produk Pasar Modal
Islam dan melakukan analisa terhadap semua efek yang tercatat di bursa-bursa
Malaysia, disamping itu ICMU juga berfungsi sebagai tenaga riset dan sekretariat bagi
SAC.

       Dalam perkembangannya IISG kemudian berubah nama menjadi Syariah Advisory
Council (SAC) pada tahun 1996. SAC ini bertugas memberikan masukan kepada

                                                                                     9
Securities Commission atas semua hal yang berhubungan dengan pengembangan Pasar
Modal Islam dan sebagai pusat referensi, disamping itu SAC juga melakukan pengkajian
efek-efek konvensional yang sudah ada dari perspektif syariah serta melakukan
pengkajian dan pengembangan atas efek dan instrument pasar modal lainnya. Sebagai
hasil dari pengkajian tersebut, SAC mengeluarkan daftar efek-efek yang telah sesuai
dengan prinsip syariah. Selanjutnya daftar tersebut akan diperbaharui (up-date) dua
kali dalam setahun dan disebarluaskan secara gratis.

     Saat ini, berbagai instrument pasar modal syariah telah tersedia bagi investor
antara lain Reksa Dana Syariah, Saham Syariah, Index Syariah dan Obligasi Syariah.
Reksa Dana Syariah pertama berdiri pada tahun 1993. Malaysia telah mempunyai 36
(tiga puluh enam) Reksa Dana Syariah dari 174 (seratus tujuh puluh empat) total Reksa
Dana yang ada di Malaysia. Total pemegang unit Reksa Dana Syariah sebanyak 288.132
investor. Total Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah mencapai 5% (lima per
seratus) dari total NAB industri Reksa Dana di Malaysia.

     Pada pasar modal Malaysia, saham yang sesuai dengan prinsip syariah sampai
dengan tahun 2003 terlah tercatat sebanyak 684 (enam ratus delapan puluh empat)
saham syariah perusahaan yang terdiri dari 397 (tiga ratus sembila puluh tujuh) saham
pada papan utama, 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) saham pada papan kedua dan 10
(sepuluh) saham pada papan Mesdaq. Jumlah total saham tersebut mencapai 79% dari
total saham yang tercatat atau sekitar 60% dari total kapitalisasi pasar di malaysia.
Adapun Index Syariah diluncurkan pertama kali oleh Kuala Lumpur Stock Exchange
pada tahun 1999. Index Syariah dimaksud berfungsi untuk melihat kinerja saham-
saham syariah yang tercatat pada papan utama.


     Sedangkan          Obligasi    Syariah     di
Malaysia dibentuk dan direstrukturisasi
berdasarkan       kontrak-kontrak             yang
bernuansa     islami.     Total    nilai   obligasi
syariah di Pasar Modal Malaysia mencapai
USD 15,52 miliar (43% dari total nilai
obligasi yang tercatat di pasar modal
Malaysia), selain itu terdapat instrumen
lain yaitu Islamic Unit Trust. Faktor lain yang ikut memberikan kontribusi
perkembangan adalah dikembangkannya Labuan International Financial Exchange
(LFX) yang ternyata juga memicu peningkatan kegiatan Pasar Modal Syariah di
                                                                                   10
Malaysia. LFX menyediakan fasilitas pencatatan dan perdagangan instrumen keuangan
internasional. LFX mencatat Global Sukuk pertama di dunia pada bulan Januari 2002
yang nilainya mencapai USD 150 juta.


     Kesuksesan Malaysia dalam menerbitkan instrumen obligasi yang menerapkan
prinsip syariah tersebut mendorong beberapa negara Islam lain untuk menerbitkan
instrumen serupa seperti the Central Bank of Kuwait yang menerbitkan obligasi syariah
untuk mendanai pembelian aset-aset yang dikelola oleh negara selain Gulf Co-operation
Council states serta Iran yang menerbitkan instrumen obligasi yang berbasiskan
mudharabah. Secara umum dapat disebutkan bahwa instrumen obligasi syariah yang
cukup dikenal dan diterima oleh para investor di Malaysia adalah obligasi syariah yang
berbasiskan ijarah. Hal ini dapat diketahui dari tingkat keberhasilan obligasi yang
berbasiskan ijaraah yang diterbitkan oleh pemerintah Malaysia dan Qatar, Guthrie
Berhad maupun organisasi multilateral seperti Islamic Development Bank (IDB).




Perkembangan Pasar Modal Syariah di Bahrain

     Bahrain adalah suatu negara di wilayah Asia Barat yang turut juga
mengembangkan Pasar Modal Syariah karena adanya permintaan pasar yang cukup
tinggi. Hal ini disambut baik oleh Kerajaan Bahrain yang mempunyai cita-cita untuk
mewujudkan Bahrain sebgai basis terbesar keuangan dunia.         Kegiatan ekonomi di
Bahrain berada di bawah pengawasan satu badan bernama Bahrain Monetary Agency
(BMA). Bahrain Monetary Agency merupakan pihak regulator yang tidak hanya
membidangi produk perbankan, akan tetapi juga kegiatan pasar modal di Bahrain.
Bahrain Monetary Agency ini didirikan pada tahun 1973 dengan beberapa direktorat
ada di dalamnya, diantaranya adalah Executive Director Financial Institution Suervision
(EDFIS) yang berwenang mengawasi kegiatan pasar modal. Kemudian di dalam EDFIS
itu sendiri terdapat suatu sub direktorat khusus yang mempunyai kewenangan
terhadap perkembangan produk keuangan syariah yang bernama Director Islamic
Financial Institution (DIFI).

      Bahrain Monetary Agency sebagai otoritas keuangan di Bahrain terus melakukan
pengkajian dan meluncurkan produk-produk pasar modal yang inovatif dan modern.
Pada tahun 2001 pasar modal syariah di Bahrain mulai mengalami peningkatan yang
sangat tajam dimana untuk pertama kalinya Bahrain Monetary Agency (BMA)

                                                                                     11
meluncurkan produk syariah berupa ijara sukuk (obligasi). Kemudian pada tanggal 20
Juni 2004, BMA kembali meluncurkan Islamic International Bonds yang pertama yaitu
berupa ijarah sukuk senilai USD 250 juta sehingga total nilai obligasi syariah yang
diluncurkan oleh Bahrain Monetary Agency menjadi USD 1,03 miliar.

     Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2004, Bahrain Monetary Agency mengeluarkan
obligasi syariah yang mempunyai jatuh tempo terpanjang yaitu 10 tahun. Obligasi
tersebut senilai 40 juta Dinar Bahrain atau senilai USD 106 juta sehingga total nilai
obligasi syariah yang diluncurkan Bahrain Monetary Agency menjadi USD 1,136 miliar.
Dengan adanya obligasi itu maka Bahrain merupakan negara pertama yang
mengeluarkan obligasi dengan nilai terbesar di dunia.

     Seperti halnya Malaysia, Bahrain juga menyediakan fasilitas pencatatan dan
perdagangan surat-surat berharga komersial berbasis islami internasional, yaitu
melalui International Islamic Financial Market (IIFM). International Islamic Financial
Market terbentuk atas kerja sama antara Islamic Development Bank, Bahrain Monetary
Agency, The Central Bank of Indonesia, The Labuan Offshore Financial Services Authority
Malaysia, The Central Bank of Sudan dan Ministry of Finance of Brunei Darussalam.
International Islamic Financial Market menyediakan suatu bentuk kerja sama untuk
meningkatkan perkembangan Islamic Financial Market berbasis syariah. IIFM
beroperasi mulai bulan April 2002 dan hingga saat ini mempunyai 18 anggota termasuk
Bank Muamalat Indonesia.

     Hingga saat ini terdapat banyak instrumen pasar modal yang beredar di Bahrain,
diantaranya saham dan obligasi. Disamping itu, Bahrain Monetary Agency juga sedang
                             memproses dan mengkaji Islamic Repurchase Agreement
                             (REPO) yang akan dicatatkan dan diperdagangkan di
                             Bahrain Stock Exchange. REPO tersebut juga dapat
                             diperdagangkan d luar bursa antara bank-bank partisipan.
                             REPO sendiri merupakan transaksi jual beli bersyarat
                             yaitu perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali
                             surat berharga atau efek yang dijual tersebut pada waktu
                             dan harga yang telah ditetapkan. REPO yang boleh
diperjualbelikan di pasar modal syariah adalah REPO yang akadnya sudah sesuai
dengan ketentuan syara’ jual beli dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.




                                                                                     12
Upaya Mengembangkan Pasar Modal Syariah Berdasarkan Gambaran
Perkembangan di Indonesia, Malaysia, dan Bahrain

     Pasar modal dapat menjadi penggerak ekonomi yang tangguh dan berdaya saing
global. Oleh karena itu maka perlu penyempurnaan dan pengembangan infrastruktur
pasar modal menuju ke arah yang lebih baik lagi. Salah satu faktor bagi terciptanya
pasar modal yang tangguh dan berdaya saing global dimaksud adalah dengan
tersedianya fasilitas dan instrumen pasar modal yang mampu bersaing dengan
instrumen pasar modal negara-negara lain. Sehubungan dengan itu, di tengah
menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional, yang juga berimbas ke sektor pasar
modal selaku subsistem perekonomian, kini industri pasar modal di Asia mulai melirik
pengembangan penerapan prinsip-prinsip syariah islam sebagai alternatif instrumen
investasi dalam kegiatan pasar modal sebagaimana seperti yang telah dilakukan oleh
Malaysia dan Bahrain termasuk Negara kita Indonesia.

     Perkembangan pasar modal syariah di Asia tidak lepas dari peran-peran otoritas
keagamaan suatu Negara khususnya Negara-negara yang mayoritas berpenduduk
muslim yang telah menegaskan kembali bahwa riba
itu haram dan dilarang dalam syariah Islam. Misalnya
otoritas regulasi di Afganistan yang menyatakan
bahwa : “Prohibition of transactions on a 'Riba'
(interest) basis. Shari'a prohibited usury absolutely,
regardless of its percentage, whether it was high or
low. The usury gain is forbidden.” Kemudian Majelis
Ulama    Indonesia     (MUI)    yang     juga   telah
mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah riba
dan haram. Fatwa-fatwa tersebut berdasarkan
prinsip syariah dalam Al Quran dan Sunah Rasul. Hal ini penting karena merupakan
Konsep Dasar adanya investasi syariah. Atas dasar kesadaran inilah pasar modal
syariah mulai dikembangkan lebih serius.

     Kemajuan perkembangan investasi syariah di Negara-negara Asia tidaklah sama.
Misalnya antara Indonesia dengan Malaysia. Kita harus menyadari bahwa jika
dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, maka perkembangan di Indonesia
terlihat sangat jauh tertinggal dalam mengembangkan kegiatan investasi syariah di
pasar modal. Malaysia pertama kali telah mengembangkan kegiatan pasar modal
syariahnya sejak awal tahun 1990 dan sejak saat itu terus mengalami kemajuan yang

                                                                                  13
cukup pesat. Oleh karena itu kita harus memperhatikan beberapa hal               yang
mempengaruhi perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia. Hal-hal yang
mempengaruhi perkembangan pasar modal di Indonesia ada tiga yaitu :

      Pertama, Perkembangan macam instrumen pasar modal sesuai dengan syariah
      yang dikuatkan dengan fatwa DSN – MUI.

      Kedua, Perkembangan transaksi sesuai syariah atas instrumen pasar modal
      syariah, dan

      Ketiga, Perkembangan kelembagaan yang memantau macam dan transaksi pasar
      modal syariah (termasuk Bapepam Syariah, Lembaga Pemeringkat Efek Syariah
      dan Dewan Pengawas Islamic Market/Index).

     Malaysia yang jumlah penduduk muslimnya tidak sebesar penduduk muslim di
Indonesia namun sudah bisa dikatakan telah menjadi pusat investasi berbasis syariah di
dunia, karena telah menerapkan beberapa instrumen keuangan syariah untuk industri
pasar modalnya. Lambatnya perkembangan investasi syariah di pasar modal Indonesia
tersebut dikarenakan masih adanya beberapa permasalahan mendasar yang menjadi
kendala. Hasil studi investasi syariah di pasar modal Indonesia telah berhasil
mengidentifikasi beberapa permasalahan mendasar yang dianggap menjadi kendala
dan atau hambatan dalam pengembangan. kegiatan investasi syariah di pasar modal
Indonesia. Adapun kendala dan atau hambatan dimaksud diantaranya adalah :

        1. Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal syariah.

        2. Ketersediaan informasi tentang pasar modal syariah.

        3. Minat pemodal atas efek syariah.

        4. Kerangka peraturan tentang penerbitan efek syariah.

        5. Pola pengawasan (dari sisi syariah) oleh lembaga terkait.

        6. Pra-proses (persiapan) penerbitan Efek syariah.

        7. Kelembagaan atau Institusi yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar
            modal syariah di Indonesia.

     Kendala-kendala tersebut pada umumnya juga terjadi di negara-negara lainnya
khususnya di Asia. Kendala yang paling umum seperti masih belum meratanya
pemahaman dan atau pengetahuan masyarakat Asia tentang investasi di pasar modal
yang berbasis syariah dikarenakan tidak semua penduduk negara di Asia bermayoritas

                                                                                    14
beragama Islam tidak seperti Malaysia maupun Bahrain sehingga sulit memahami apa
itu prinsip syariah. Selain itu juga karena adanya adanya anggapan bahwa untuk
melakukan investasi di pasar modal syariah dibutuhkan biaya yang relatif lebih mahal
apabila dibandingkan dengan investasi pada sektor keuangan lainnya. Kenyataan lain
yang dihadapi oleh pasar modal syariah hingga saat ini adalah minimnya jumlah
pemodal yang melakukan investasi syariah karena kurangnya pemahaman, terutama
jika dibandingkan dengan jumlah pemodal yang ada pada sektor perbankan. Namun
kini upaya untuk mengeliminir kendala-kendala tersebut telah mulai dilakukan.

     Sebagai gambarannya di Indonesia, upaya untuk mengembangkan dan menambah
pemahaman mengenai pasar modal syariah terutama bagi otoritas pasar modal dan
institusi terkait lainnya telah dilakukan melalui studi riset berdasarkan survey dari para
pelaku pasar modal yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
guna dalam menfasilitasi infrastruktur kegiatan investasi syariah di pasar modal
Indonesia. Dari hasil survey tersebut, dalam rangka mendorong dan mengembangkan
kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia, perlu dilakukannya hal-hal sebagai
berikut :

   1. Penyusunan kerangka peraturan yang lebih jelas dalam rangka penerbitan efek
       syariah dan kegiatan investasi syariah di pasar modal.

   2. Membentuk pola kelembagaan (hubungan antara Bapepam, SROs, DSN, dan
       Profesi) yang efisien dalam fungsi dan peran untuk mengatur, membina,
       mengawasi, terhadap pelaku dalam menjalankan kegiatan investasi syariah di
       pasar modal.

   3. Meningkatkan secara intensif program sosialisasi tentang kegiatan investasi
       syariah di pasar modal yang mencakup antara lain : prinsip-prinsip dasar,
       produk, mekanisme transaksi, peraturan dan pola pengawasannya.

     Dengan dilakukannya hal-hal tersebut di atas, maka diharapkan dapat memacu
semua pihak, baik pemodal maupun pelaku aktif melakukan kegiatan investasi di pasar
modal sehingga dapat menjadi alternatif solusi untuk mendorong sisi penawaran
(supply) melakukan penerbitan efek syariah.

     Studi lain yang juga dilakukan oleh International Organization of Securities
Commisisons (IOSCO) juga melaporkan hasil yang hampir serupa dengan studi yang di
lakukan oleh BAPEPAM Indonesia. Hasil studi tersebut menyatakan bahwa untuk lebih
mengembangkan pasar modal syariah diperlukan adanya suatu peraturan atau
                                                                                        15
pedoman khusus yang mengatur pasar modal Islam (specialised guidelines for Islamic
capital markets). IOSCO menyatakan bahwa diperlukan suatu regulasi yang spesifik sebagai
panduan dalam praktik syariah (global best practices) seperti tata cara sertifikasi Syariah,
pembentukan Dewan Syariah, penentuan kualifikasi penasihat Syariah (Shariah advisors),
dan prinsip keterbukaan (disclosure) dalam pasar modal syariah. Hal tersebut perlu dilakukan
untuk menyeragamkan peraturan dalam praktik           pasar modal syariah (uniformity in
regulation and practices) sehingga akan menyediakan kejelasan yang lebih (provide further
clarity) kepada pelaku pasar (market practitioners) dan memberi kesempatan kepada para
investor untuk bertemu secara efektif. Artinya dengan adanya pondasi peraturan yang jelas
dan seragam maka akan meningkatkan pemahaman investor mengenai produk-produk syariah
yang akhirnya akan mendorong lebih lanjut aktivitas di segmen pasar ini.


     Menurut IOSCO, prinsip keterbukaan juga penting. Aksesibilitas investor terhadap
informasi segmen pasar modal syariah dan produk yang dapat diinvestasi (investable
product) dapat membuka pintu investasi secara lebih luas. Oleh karena itulah kredibilitas dan
kualitas informasi yang baik harus tersedia. Hal ini penting agar pengembangan pasar
keuangan syariah dapat berjalan dengan tertib serta terbuka guna memberikan perlindungan
kepada para investor.


     Selain itu laporan IOSCO juga menekankan bahwa kerjasama internasional dan
kolaborasi yang komprehensif diperlukan dalam pengenbangan pasar modal syariah untuk
membuat terobosan penyelesaian terhadap berbagi isu-isu yang terkait. Tantangan lain yang
juga dihadapi adalah adanya kesenjangan keterampilan para pelaku pasar yang juga
merupakan daerah kritis yang membutuhkan perhatian guna menjaga pertumbuhan yang
berkelanjutan (sustainable growth) dari segmen pasar ini. Pada tingkat peraturan
internasional, juga telah ada berbagai organisasi yang telah dibentuk sehubungan dengan
industri jasa keuangan Islam seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic
Financial Institutions (AAOIFI) yang berkedudukan di Bahrain (Kingdom of Bahrain),
Islamic Financial Services Board (IFSB) yang ada di Malaysia dan International Islamic
Financial Market (IIFM) yang juga berkedudukan di Bahrain. IIFM sendiri didirikan secara
bersama-sama oleh Central Bank of Bahrain, Bank Indonesia, Central Bank of Sudan,
Labuan Financial Services Authority (Malaysia), Ministry of Finance (Brunei Darussalam)
and Islamic Development Bank (institusi multilateral berpusat di Saudi Arabia) sebagaimana
telah dijelaskan pada bagian perkembangan pasar modal syariah di Bahrain. Kesemua
organisasi internasional itu fokus pada lembaga keuangan Islam guna mengakomodir
perkembangan segmen industri jasa keuangan Islam yang semakin pesat.

                                                                                           16
Kesimpulan

      Pasar modal syariah pada dasarnya tidak jauh berbeda secara
siginifikan    dengan   pasar     modal   konvensional.   Hal   yang
membedakan adalah pada konsep dan mekanisme transaksinya.
Pada pasar modal syariah konsep dan mekanisme transaksinya
harus sesuai dengan kaidah-kaidah dan prinsip syariah Islam yang
didasarkan atas salin menguntungkan, tidak boleh ada pihak yang
merasa dirugikan. Prodk-produk investasi syariah yang dapat
diperdagangkan di pasar modal antara lain saham yang sesuai prinsip syariah, obligasi
syariah, dan reksadana syariah.

      Perkembangan pasar modal syariah di Negara-negara Asia berbeda-beda. Indonesia
masih bisa dibilang sedikit tertinggal bila dibandingkan dengan Malaysia dan Bahrain karena
kedua Negara tersebut telah lebih dulu mengembangkan pasar modal yang berbasis syariah.
Berbagai kendala yang terjadi dalam pengembangan pasar modal syariah yang harus
diperhatikan antara lain tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal syariah,
ketersediaan informasi tentang pasar modal syariah, minat pemodal, kerangka peraturan
tentang penerbitan efek syariah, pola pengawasan (dari sisi syariah) oleh lembaga terkait, pra-
proses (persiapan) penerbitan efek syariah, dan kelembagaan atau institusi yang mengatur dan
mengawasi kegiatan pasar modal syariah di Indonesia.

      Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut telah dilaksanakan. Berbagai
studi dan riset yang dilakukan guna mengembangkan pasar modal syariah seperti hasil studi
dan riset dari BAPEPAM Indonesia dan IOSCO menghasilkan rekomendasi yang tidak jauh
berbeda.      Beberapa hal yang dianggap dapat mendorong dan mengembangkan kegiatan
investasi syariah di pasar modal, yaitu perlu dilakukannya upaya antara lain: program
sosialisasi secara intensif tentang kegiatan investasi syariah di pasar modal yang mencakup
antara lain, prinsip-prinsip dasar, produk, mekanisme transaksi, peraturan dan pola
pengawasannya, penyusunan kerangka peraturan yang lebih jelas dalam rangka penerbitan
efek syariah dan kegiatan investasi syariah di pasar modal, dan membentuk pola
kelembagaan (Misalnya di Indonesia seperti hubungan antara Bapepam, SROs, DSN, dan
Profesi) yang efisien dalam fungsi dan peran dalam mengatur, membina, mengawasi, dan
menjalankan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia. Selain itu juga perlu
dilakukan kerja sama internasional baik melalui forum maupun organisasi keuangan islam
seperti AAOIFI, IFSB, maupun IIFM guna menyeragamkan pandangan dan peraturan di
bidang investasi syariah serta untuk menjembatani isu-isu yang berkembang dalam kegiatan
investasi keuangan syariah ini.

                                                                                             17
                               Daftar Pustaka



Beck, Thorsten, Demirgüç-Kunt, Merrouche. 2010. Islamic vs. Conventional Banking :
     Business Model, Efficiency and Stability. New York : The World Bank Development
     Research Group

Haiwad, Abdullah. 2008. Islamic Banking System, Islamic Banking Concept, Islamic
    Banking, Afghanistan, Kandahar. Afganistan : Kandahar Technical School

Tim Studi Investasi Syariah. 2004. Studi tentang Investasi Syariah di Pasar Modal
    Indonesia. Jakarta : BAPEPAM

Islamic Capital Market Task Force of IOSCO. 2004. Islamic Capital Market : Fact Finding
     Report. Madrid, Spanyol : International Organization of Securities Commissions

Baruro, Sholikati. 2007. Tinjauan Hukum Islam terhadap Klausa Transaksi Repurchase
     Agreement (REPO) SBIS pada Bank Indonesia Surabaya. Surabaya : IAIN Sunan
     Ampel

http://wisnusudibjo.wordpress.com/2008/10/20/telaah-kritis-pasar-modal-syariah/

http://yananto.wordpress.com/2008/09/23/pasar-modal-syariah/




                                                                                     18

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:437
posted:12/5/2010
language:Indonesian
pages:18
Description: Upaya Negara –Negara di Asia dalam mengembangkan Pasar Modal Syariah (Indonesia, Malaysia, Bahrain)