Docstoc

Keragaman Pasar Kerja Pertanian

Document Sample
Keragaman Pasar Kerja Pertanian Powered By Docstoc
					                                                                                                                                     [Dessy Adriani]
                                   Keragaan Pasar Kerja Pertanian-nonpertanian dan Migrasi Desa-kota: Telaah Periode Krisis EkonomiISSN: 4-777
SOCA ❖ 6 6 66 6 6 66 6 6 6 6 6


             KERAGAAN PASAR KERJA PERTANIAN-NONPERTANIAN
           DAN MIGRASI DESA-KOTA: TELAAH PERIODE KRISIS EKONOMI

                                                           DESSy ADRIANI
                             Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertaniann Universitas Sriwijaya




                                                                AbSTRAcT

   The objectives of this research are: 1) to analyze factors effecting labor market performance; 2) to analyze fac-
tors effecting migration in Indonesia. The research used pooling data and be analyzed using simultaneous equation
with 2 SLS technique. The result showed that labor force is influenced by productive-age population in both urban
and rural area. In rural area, rural-urban migration also influenced labor force. Demand for labor is influenced
by Gross Domestic Product, Labor Intensive Program in urban area, and Infrastructure Development Program
for Developing Village in rural area. Labor productivity is influenced by sectoral real wage, calorie consumption
and Social Safety Net Program for health sector. Sectoral real wage is influenced by Sectoral Minimum Wage
and rate of inflation. The result also showed that sectoral real wage is not the important factor on labor market in
Indonesia economic crisis.

    Keywords: Rural, Urban, Labor Market, Migration


                       PENDAHULUAN                                         adalah untuk:
                                                                             1. 	Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
   Krisis ekonomi membawa implikasi yang sangat luas                             keragaan pasar kerja pada periode krisis ekonomi di
bagi perekonomian Indonesia. Hal ini karena secara                               Indonesia
makro krisis tersebut mempengaruhi permintaan dan                            2.		Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi mi-
penawaran agregat. Ditinjau dari sisi permintaan agregat,                        grasi pada periode krisis ekonomi di Indonesia
krisis ekonomi telah menyebabkan aktifitas ekonomi
menurun, terutama di wilayah perkotaan. Krisis eko-                                     METODOLOGI PENELITIAN
nomi juga telah menyebabkan gangguan pada sistem
produksi, distribusi dan konsumsi di seluruh wilayah.                      Jenis dan Sumber Data
   Dari sisi penawaran agregat, dampak krisis dapat                           Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dikaji dengan melihat keragaan pasar kerja. Krisis                         pooling data seluruh Provinsi di Indonesia kecuali DKI
ekonomi mengakibatkan penurunan kesempatan kerja.                          Jakarta dan Timor Timur tahun 1997-1998. Data yang
Pada jumlah angkatan kerja yang terus meningkat,                           digunakan dalam penelitian sebagian besar diperoleh
adanya krisis ekonomi akan mendorong meningkatnya                          dari hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKER-
jumlah pengangguran yang lebih besar. Peningkatan                          NAS) Badan Pusat Statistik.
pengangguran ini tentu akan menambah berat beban,
baik pemerintah maupun masyarakat. Hal ini karena                          Spesifikasi Model
secara moral pemerintah berkewajiban untuk menentu-                           Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini
kan solusinya. Bagi masyarakat hal itu dapat menjadi                       adalah model ekonometrika dalam bentuk persamaan
beban bila dengan naiknya jumlah pengangguran akan                         simultan yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor
mengakibatkan peningkatan derajat keresahan sosial.                        yang mempengaruhi keragaan pasar kerja dan migrasi
   Sejalan dengan hal tersebut, Laporan Misi Strategi                      pada periode krisis ekonomi di Indonesia.
Ketenagakerjaan (1999) menyarankan disusunnya
suatu strategi terpadu bagi proses pemulihan dan                               1. Angkatan Kerja
rekonstruksi perekonomian dengan tenaga kerja sebagai                           LUt= a 0 +a 1 WI t +a 2 (M t -M t-1 )+a 3 AU1 t +a 4 AU2 t
ujung tombaknya. Sehubungan dengan hal tersebut, satu                                 +a5DJt+a6LUt-1+Ut1.......................................(1)
hal yang perlu disadari bahwa penyusunan kebijakan                              LRt= b0+b1(WAt-WAt-1)+b2(Mt-Mt-1)+b3AR1t+b4AR2t
dan strategi tersebut harus didasarkan pada keragaan                                  +b5DJt+b6LRt-1+Ut2 ......................................(2)
pasar kerja agar kebijakan dan strategi yang disusun                           Hipotesis (parameter dugaan yang diharapkan):
diharapkan dapat memperbaiki kondisi pasar kerja pada                          a1,b1,a2,a4,b4, a5,b5>0; b2,a3,b3<0 dan 0<a6,b6<1.
khususnya dan kondisi perekonomian pada umumnya.
Dengan demikian dipandang perlu untuk menganalisis                             2. Kesempatan kerja
bagaimana keragaan pasar kerja dan migrasi pada peri-                           DUIt=co+c1WIt+c2IIt+c3GDPIt+c4DJt+c5PKPt+c6ME
ode krisis ekonomi di Indonesia. Tujuan penelitian ini                               St+c7DUIt-1+ut3...................................(3)


                                                                                                                                                  
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                         Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



    DUAt= do+d1WAt+d2IAt+d3GDPAt+d4DJt+d5PKPt+d                                      8. Pendapatan Nasional
          6TRAKt+ut4..................................................(4             GDPIt = t0 + t1 PTIt + t2 DIt + ut20 ...............(23)
    DUSt= eo+e1(WSt-WSt-1)+e2ISt+e3GDPSt+e4DJt+e5PK                                  GDPAt = v0 + v1 PTAt + v2 DAt + ut21...........(24)
          P+ut5............................................................(5)       GDPSt = w0 + w1 PTSt + w2 DSt + ut22.........(25)
    DRIt= fo+f1WIt+f2IIt+f3GDPIt+f4DJt+f5P3DTt+f6MES                                 Parameter dugaan yang diharapkan: t1,t2,v1,v2,w1,w2
          t+f7DUIt-1+ut6..............................................(6)            >0.
    DRAt= go+g1WAt+g2IAt+g3GDPAt+g4DJt+g5P3DTt+g
          6TRAKt+ut7.................................................(7               9. Pengangguran
    DRSt= ho+h1WSt+h2ISt+h3GDPSt+h4DJt+h5P3DTt+h                                      UUt = x0 + x1AWUt + x2LUt + x3DUIt + ut23........(26)
          6DRSt-1+ut8 ..................................................(8)           URt = y0 + y1AWRt + y2LRt + y3DUAt + ut2.............(27)
    DIt = DUIt + DRIt ...............................................(9)              Parameter dugaan yang diharapkan: x1,x2,y1,y2 >0;
    DAt = DUAt + DRAt ...........................................(10)                 x3,y3<0.
    DSt = DUSt + DRSt.............................................(11)                Diagram keterkaitan masing-masing peubah di dalam
    Parameter dugaan yang diharapkan:                                              model Keragaan Pasar Kerja dan Migrasi pada periode
    c1,d1,e1,f1,g1,h1,c6,d6,f6,g6<0;c2,d2,e2,f2,g2,h2,c3,d3,e3,f3,g3,              krisis ekonomi di Indonesia dapat disimak pada Lam-
    h3,c4,d4,e4,f4,g4,h4 c5,d5,e5,f5,g5,h5,>0 ; 0<c7,f7, h6<1.                     piran 1.

    3. Upah Sektoral Riel                                                             Identifikasi Model dan Metode Pendugaan
    WIt=i0+i1MIt+i2(LUt/DIt)+i3INFt+i4DJt+i5WIt-1+ut9                                 Hasil identifikasi model berdasarkan order condition
                                                                  ..........(12)   menunjukkan bahwa semua persamaan adalah over-
    WAt = j0+j1MAt+j2(LRt/DAt)+j3INFt+j4DJt+j5WAt-                                 indentified. Pendugaan model dilakukan dengan two
           1+ut10 .........................................................(13)    Stage Least Square (2 SLS). Pengolahan data dilakukan
    WSt = k0+k1MSt+k2DSt+k3INFt+k4DJt+ k5WSt-1                                     dengan program komputer SAS.
           +ut11...........................................................(14)
    Parameter dugaan yang diharapkan: i1,j1,k1,k2,i4,j4,k4>0;                                 HASIL DAN PEMbAHASAN
           i2,j2, i3,j3,k3<0; 0<i5,j5,k5<1.
                                                                                   Hasil Pendugaan Model
    4. Produktifitas Pekerja                                                          Hasil pendugaan model dengan metode 2 SLS
    PTIt = l0+l1WIt+l2KKt+l3VHIt+l4JPSBKt+l5PTIt-1                                 menunjukkan bahwa model cukup representatif untuk
           +ut12 ..........................................................(15)    menganalisis keragaan pasar kerja dan migrasi pada pe-
    PTAt= m0+m1WAt+m2KKt+m3VHIt+m4JPSBKt+m5P                                       riode krisis ekonomi di Indonesia dengan nilai koefisien
           TAt-1+ut13 ...............................................(16)          determinasi (R2) berkisar antara 0.7661 hingga 0.9998.
    PTSt= n0+n1WSt+n2KKt+n3VHIt+n4JPSBKt+                                          Peubah-peubah penjelas pada masing-masing persamaan
           n5PTSt-1+ut14 .............................................(17)         secara bersama-sama cukup nyata menjelaskan keraga-
                                                                                   man peubah endogen dengan nilai statistik F berkisar
    Parameter dugaan yang diharapkan : l1,m1,n1,l2,m2,n2,                          antara 28.819 hingga 40612.672. Selain itu sebagian
    l3,m3,n3, l4,m4,n4>0; 0<l5,m5,n5<1.                                            besar peubah penjelas di dalam persamaan berpengaruh
                                                                                   nyata terhadap peubah endogen pada taraf nyata (α)
    5. Migrasi Desa-Kota                                                           0.05, 0.10, 0.15, 0.20 dan 0.25. Semua tanda parameter
    Mt = o0+o1WIt/WIt-1+o2WAt+o3AR1t+o4AR2t+                                       dugaan dalam model sesuai dengan harapan berdasarkan
            o5RUUt+o6RURt+o7DJt+o8Mt-1+ut15 .......(18)                            teori maupun logika ekonomi.
    Parameter dugaan yang diharapkan: o1,o4,o6>0;
    o2,o3,o5<0; 0<o8<1.                                                               1. Angkatan Kerja
                                                                                      Peningkatan angkatan kerja di Indonesia dipengaruhi
    6. Added-Worker                                                                oleh pertambahan penduduk usia produktif dan jum-
    AWUt=p0+p1WIt+p2SJUt+p3GUt+p4AWUt-1+ut16                                       lah angkatan kerja tahun sebelumnya baik di wilayah
                                                ..........(19)                     perkotaan maupun pedesaan. Upah sektoral riel bukan
    AWRt=q0+q1WAt+q2SJRt+q3GRt+q4AWRt-1+ut17                                       merupakan faktor utama yang mendorong penduduk
                                                ..........(20)                     untuk masuk ke pasar kerja. Perilaku seperti ini dimun-
    Parameter dugaan yang diharapkan: p1,p2,p3,q1,q2,q3>0;                         gkinkan terjadi akibat besarnya jumlah angkatan kerja di
    0<p1, q1<1.                                                                    kedua wilayah yang tidak didukung dengan kesempatan
                                                                                   kerja yang memadai. Hasil dugaan menunjukkan bahwa
    7. Discourage-worker                                                           migrasi desa-kota merupakan peubah yang berpengaruh
    DWUt=r0+r1WIt+r2UUt+r3IIt+r4DWUt-1+ut18 ......(21)                             nyata terhadap penurunan jumlah angkatan kerja pe-
    DWRt=s0+s1WAt+s2URt+s3IAt+s4DWRt-1+ut19 ....(22)                               desaan. Hal ini merupakan petunjuk bahwa peningkatan
    Parameter dugaan yang diharapkan: r2,s2>0; r1,s1,r3,s3<                        migrasi desa-kota secara besar-besaran akan mengarah
    0; 0<r4, s4<1.                                                                 pada terjadinya kelangkaan angkatan kerja di wilayah
                                                                                   pedesaan dan limpahan angkatan kerja di perkotaan.




                            Keragaan Pasar Kerja Pertanian-nonpertanian dan Migrasi Desa-kota: Telaah Periode Krisis Ekonomi [Dessy Adriani]




   2. Kesempatan Kerja                                              seseorang untuk bermigrasi. Hasil dugaan menunjukkan
   Pendapatan nasional sektoral, Program Padat Karya                bahwa migrasi desa-kota akan meningkat jika penduduk
di perkotaan dan Pembangunan Prasarana Desa                         desa usia produktif naik. Ditinjau dari nilai elastisitas-
Tertinggal di pedesaan berpengaruh nyata terhadap                   nya maka migrasi desa-kota lebih responsif terhadap
peningkatan kesempatan kerja sektoral. Program Padat                perubahan tingkat pengangguran di perkotaan daripada
Karya dan Pembangunan Prasaran Desa Tertinggal                      di pedesaan.
lebih berpengaruh terhadap penciptaan kesempatan                       Jika kita mengkategorikan faktor upah riel relatif
kerja daripada pendapatan nasional sektoral. Hal ini                sektor industri dan tingkat pengangguran di perkotaan
menunjukkan adanya indikasi pendapatan nasional                     sebagai faktor penarik (pull-factor) untuk bermigrasi dan
sektoral, walaupun berpengaruh positif, lebih banyak                faktor upah riel sektor pertanian serta tingkat pengang-
digunakan untuk kegiatan penciptaan barang kapital                  guran di pedesaan sebagai faktor pendorong (push-factor)
daripada untuk penciptaan kesempatan kerja, sedangkan               , maka hasil penemuan ini menunjukkan bahwa migrasi
Pogram Padat Karya dan Pembangunan Prasarana Desa                   desa-kota lebih disebabkan oleh adanya faktor penarik
Tertinggal benar-benar ditujukan pada penciptaan kes-               dari perkotaan daripada faktor pendorong yang ada di
empatan kerja. Penggunaan mesin industri dan traktor                pedesaan.
berperan sebagai faktor produksi substitusi bagi faktor
produksi tenaga kerja.                                                 6. Added Worker
                                                                       Peubah upah sektoral riel bukan merupakan faktor
   3. Upah Sektoral Riel                                            yang menentukan seseorang untuk masuk ke pasar kerja.
   Peubah penjelas yang berpengaruh terhadap peruba-                Hasil dugaan menunjukkan bahwa Added worker dipen-
han upah sektoral riel adalah kebijakan Upah Minimum                garuhi secara nyata oleh peubah jumlah penduduk yang
Regional Sektoral. Jika dilihat dari nilai elastisitasnya           masuk ke pasar kerja dengan alasan membantu ekonomi
maka peubah penjelas tersebut paling responsif diantara             keluarga dan menambah penghasilan serta putus/tamat
peubah-peubah lainnya. Peubah lain yang juga mem-                   sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada kasus
pengaruhi upah sektoral riel adalah inflasi. Jika inflasi           krisis ekonomi, upah bukan merupakan hal penting
terus meningkat maka upah riel akan menurun. Jika                   yang mendorong seseorang untuk masuk ke pasar kerja.
kita menghubungkan upah sektoral riel tersebut dengan               Situasi ekonomi yang sulit memaksa seseorang untuk
daya beli pekerja, maka penurunan upah tersebut akan                masuk ke pasar kerja dengan upah berapapun, yang
mengarah pada turunnya daya beli masyarakat. Peubah                 setidaknya dapat membantu memperbaiki ekonomi
Dummy wilayah menunjukkan hasil di luar perkiraan.                  rumah tangga.
Berdasarkan hasil dugaan terlihat bahwa upah riel
lebih tinggi di luar Jawa daripada di Jawa. Jika upah                  7. Discourage Worker
merupakan suatu faktor yang mempengaruhi seseorang                     Jika dalam pembahasan mengenai added worker, upah
bermigrasi, maka perbedaan upah tersebut diperkirakan               sektoral riel bukan merupakan faktor yang mempenga-
akan mendorong terjadinya arus perpindahan penduduk                 ruhi seseorang untuk masuk ke pasar maka pada discour-
dari Jawa ke luar Jawa.                                             age worker upah sektoral riel juga bukan faktor penentu
                                                                    seseorang untuk keluar dari pasar kerja. Tingginya
   4. Produktifitas Pekerja                                         jumlah pengangguran di kedua daerah merupakan faktor
   Produktifitas pekerja utamanya dipengaruhi oleh                  penentu yang penting bagi seseorang untuk keluar dari
upah sektoral riel, konsumsi kalori, dummy program                  pasar kerja. Di perkotaan, investasi sektor industri juga
Jaring Pengaman Sosial bidang Kesehatan, dan peubah                 berpengaruh nyata terhadap discourage worker namun
lag endogennya. Ditinjau secara sektoral, hasil dugaan              tidak untuk pedesaan
menunjukkan bahwa upah riel sektor industri memberi-
kan pengaruh terbesar bagi peningkatan produktifitas                   8. Pendapatan Nasional
pekerja sektor tersebut dibandingkan dengan sektor                     Pendapatan nasional secara sektoral dipengaruhi
lainnya. Penerapan Program Jaring Pengaman Sosial                   secara nyata baik oleh produktifitas pekerja sektoral
Bidang Kesehatan menunjukkan hasil yang positif bagi                maupun kesempatan kerja sektoral. Hasil perhitungan
peningkatan produktifitas pekerja di ketiga sektor.                 elastisitas memperlihatkan bahwa pendapatan nasional
                                                                    sektoral cenderung lebih responsif terhadap peruba-
   5. Migrasi Desa-Kota                                             han kesempatan kerja sektoral daripada produktifitas
   Hasil dugaan menunjukkan bahwa migrasi desa-kota                 pekerja.
dipengaruhi secara nyata oleh upah riel relatif sektor
industri, jumlah penduduk desa usia produktif, dummy                   9. Pengangguran
wilayah dan peubah lag endogennya. Upah riel relatif                   Jumlah pengangguran perkotaan dipengaruhi secara
sektor industri lebih mempengaruhi proses migrasi                   nyata hanya oleh jumlah added worker perkotaan, se-
desa-kota daripada upah riel sektor pertanian. Hal ini              mentara jumlah pengangguran pedesaan dipengaruhi
menunjukkan bahwa upah industri lebih menjadi per-                  tidak hanya oleh added worker pedesaan tetapi juga oleh
hatian para migran untuk bermigrasi. Selain itu, faktor             angkatan kerja pedesaan dan kesempatan kerja pertanian
usia juga merupakan faktor penting yang mendorong                   di pedesaan. Ditinjau dari sisi kesempatan kerja, jumlah


                                                                                                                                          3
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                       Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



pengangguran di perkotaan lebih disebabkan karena                 syarakat. Sehubungan dengan hal tersebut pemerin-
penurunan kesempatan kerja sektor industri di wilayah             tah lebih memusatkan perhatian pada program Usaha
tersebut. Sebaliknya jumlah pengangguran di pedesaan              Perbaikan Pangan dan Gizi masyarakat. Akan lebih
lebih dipengaruhi oleh penurunan jumlah kesempatan                baik lagi, jika penghapusan kebijakan Inpres Sarana
kerja sektor pertanian di pedesaan.                               Kesehatan tidak dilakukan mengingat kebijakan
           KESIMPULAN DAN SARAN                                   tersebut memiliki pengaruh cukup besar terhadap
                                                                  perbaikan keragaan pasar kerja dan migrasi pada
Kesimpulan                                                        periode krisis ekonomi di Indonesia.
1. Peningkatan angkatan kerja di Indonesia lebih dipen-        3. Sektor jasa, melalui perkembangan sektor infor-
    garuhi oleh pertambahan penduduk usia produktif di            malnya, harus mendapat perhatian penuh dari pe-
    wilayah perkotaan maupun pedesaan. Upah bukan                 merintah. Pemerintah sebaiknya lebih memberikan
    merupakan faktor utama yang mendorong penduduk                pembinaan dan perhatian khusus pada sektor jasa
    untuk masuk ke pasar kerja. Migrasi desa-kota meru-           karena sektor ini terbukti mampu menjadi ‘katup
    pakan peubah yang juga berpengaruh nyata terhadap             pengaman’ pada periode krisis ekonomi.
    penurunan jumlah angkatan kerja pedesaan.                  4. Hasil analisis menunjukkan bahwa migrasi desa-kota
2. Pendapatan nasional sektoral, Program Padat Karya              berpengaruh nyata terhadap pengurangan angkatan
    di perkotaan dan Pembangunan Prasarana Desa                   kerja pedesaan. Hal ini akan menyebabkan terja-
    Tertinggal di wilayah pedesaan berpengaruh terhadap           dinya kelangkaan angkatan kerja di pedesaan. Oleh
    peningkatan kesempatan kerja. Penggunaan mesin                karenanya, diharapkan pemerintah memberikan
    industri dan traktor akan mengurangi kesempatan               perhatian pada usaha yang dapat meredam arus mi-
    kerja.                                                        grasi tersebut misalnya dengan ‘rekayasa urbanisasi’.
3. Upah sektoral riel dipengaruhi secara nyata oleh               Upaya yang dapat ditempuh adalah meningkatkan
    Upah Minimum Regional Sektoral Riel (UMRS)                    fasilitas perkotaan di daerah pedesaan, sekaligus
    dan inflasi. Upah sektoral riel, konsumsi kalori dan          meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat
    Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan               pedesaan sendiri.
    merupakan faktor utama yang menentukan produk-
    tifitas pekerja.                                                         UcAPAN TERIMA KASIH
4. Migrasi desa-kota lebih disebabkan oleh faktor pena-
    rik (pull-factor) yang ada di perkotaan daripada faktor       Ucapan Terima Kasih diberikan kepada yang terhor-
    pendorong (push-factor) yang ada di pedesaan.              mat: 1).Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, MA., 2). Dr. Ir. Sjafri
5. Peningkatan Added worker dipengaruhi oleh pertam-           Mangkuprawira, 3). Dr. Ir. Anny Ratnawati, M.S., atas
    bahan penduduk yang mencari kerja dengan alasan            dedikasi beliau yang tinggi dalam proses pembimbingan
    membantu ekonomi rumah tangga-menambah pen-                selama penulis menyelesaikan Thesis di Program Pas-
    ghasilan dan putus/tamat sekolah. Discourage worker        casarjana Institut Pertanian Bogor.
    dipengaruhi secara nyata oleh pengangguran. Upah
    sektoral riel bukan merupakan faktor yang penting                            DAFTAR PUSTAKA
    bagi Added worker dan discourage worker pada periode
    krisis ekonomi.                                            Bellante, D dan M. Jackson. 1990. Ekonomi Ketenagakerjaan.
6. Pendapatan nasional lebih responsif terhadap peru-                Lembaga Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
    bahan kesempatan kerja sektoral daripada produkti-         Borjas, G.J. 1996. Labor Economics. McGraw-Hill Inc. New
                                                                     York.
    fitas.
                                                               Kautsoyiannis. 1977. Theory of Econometrics: An Introductory
7. Pengangguran lebih responsif terhadap perubahan                   Exposition of Econometrics Methods. Second Edition.
    added worker di kedua wilayah daripada peningka-                 Harper & Row Publishers Inc. Inggris.
    tan jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja.            Laporan Misi Strategi Ketenagakerjaan. 1999. Indonesia: Startegi
    Pengangguran di wilayah perkotaan lebih berkaitan                Pemulihan dan Rekonstruksi dengan Tenaga Kerja sebagai
    dengan penurunan kesempatan kerja sektor indu-                   Ujung Tombak (Ikhtisar Eksekutif). Organisasi Perburuhan
                                                                     Internasional.
    stri, sementara pengangguran di pedesaan berkaitan
                                                               Pindyck , R. S. and D. L. Rubinfeld. 1991. Econometrics Models,
    dengan penurunan kesempatan kerja sektor pertanian               and Economics Forcast.3rd. ed. McGraw-Hill Edition.
    pada masing-masing wilayah.                                      Singapore.

Saran
1. Lebih tingginya upah sektoral riel di luar Jawa dan
   lebih tingginya angkatan kerja pedesaan di luar Jawa
   mengindikasikan selayaknya kebijakan pembangunan
   lebih diarahkan ke luar Jawa terutama wilayah pede-
   saan.
2. Kebijakan peningkatan UMRS, investasi dan peng-
   hapusan Inpres Sarana Kesehatan sebaiknya diikuti
   dengan usaha untuk meningkatkan konsumsi ma-


4
                                                                                                                                  [Ketut Kariyasa]
                                   Perubahan Struktur Ekonomi dan Kesempatan Kerja Serta Kualitas Sumberdaya Manusia di IndonesiaISSN: 4-777
SOCA ❖ 6 6 66 6 6 66 6 6 6 6 6 6


              PERUbAHAN STRUKTUR EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA
                SERTA KUALITAS SUMbERDAyA MANUSIA DI INDONESIA

                                                          KETUT KARIyASA
                                     Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor



                                                                AbSTRAcT

   The result of Assessment on “Changes of Economic and Employment Structure as well as Quality of Human
Resource in Indonesia” showed that in 1995–2001 periods economic (GNP) structure in Indonesia has been changed
from S-I-A (Services-Industry-Agriculture) pattern to I-S-A pattern. Meanwhile, during the same period employment
structure was remain stable, namely A-S-I pattern. The unbalanced changes between economic and employment
structures were predicted to be the factors causing labor productivity and society welfare in agricultural sector were
declining. In agricultural sector itself the absorption of labor force was dominated by food crops sub sector. There
was a quality improvement in human resource. However, the problem is government capability to create employ-
ment was not sufficient to provide job opportunity for improved human resource.


     Keywords: Changes, Structure, Economic, Employment, and Human Resource.


                        PENDAHULUAN                                        proses pemiskinan dan eksploitasi sumberdaya manusia
                                                                           pada sektor primer.
Latar belakang
   Pada dasarnya pembangunan ekonomi mempunyai                             Tujuan Pengkajian
empat dimensi pokok yaitu: (1) pertumbuhan, (2) penag-                        Bertolak dari latar belakang dan permasalahan di
gulangan kemiskinan, (3) perubahan atau transformasi                       atas, maka kajian ini bertujuan untuk melihat perubahan
ekonomi, dan (4) keberlanjutan pembangunan dari ma-                        struktural yang terjadi dalam perekonomian Indone-
syarakat agraris menjadi masyarakat industri. Transfor-                    sia, khususnya dinamika perubahan struktur ekonomi
masi struktural merupakan prasyarat dari peningkatan                       (pangsa produksi terhadap PDB) dan kesempatan kerja
dan kesinambungan pertumbuhan dan penanggulangan                           baik antar sektor maupun antar subsektor pada sektor
kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan                         pertanian dan perubahan struktur kualitas sumberdaya
pembangunan itu sendiri.                                                   manusia di Indonesia.
   Pembangunan di Indonesia telah berhasil memacu
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang ditandai                                               KERANGKA TEORITIS
terjadinya perubahan struktur perekonomian. Proses
perubahan struktur perekonomian ditandai dengan:                           Perubahan Struktur Sektor Pertanian
(1) merosotnya pangsa sektor primer (pertanian), (2)                          Menurut Hayami dan Ruttan (1971), perubahan
meningkatnya pangsa sektor sekunder (industri), dan                        struktur sektor pertanian yaitu perubahan pola komposisi
(3) pangsa sektor tersier (jasa) kurang lebih konstan,                     produksi, urutan produksi dan perubahan sumberdaya
namun kontribusinya akan meningkat sejalan dengan                          yang digunakan. Dalam proses pertumbuhan ekonomi,
pertumbuhan ekonomi.                                                       pangsa sektor pertanian baik dalam PDB maupun dalam
   Pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi di Indo-                          kesempatan kerja menurun sejalan dengan peningkatan
nesia tidak disertai dengan perubahan struktur tena-                       pendapatan per kapita. Proses pertumbuhan PDB juga
gakerja yang berimbang (Swasono dan Sulistyaningsih,                       disertai pertumbuhan sektor pertanian yang meningkat
1993). Artinya laju pergeseran ekonomi sektoral relatif                    dengan cepat bersamaan dan bahkan mendahului per-
cepat dibandingkan dengan laju pergeseran tenagak-                         tumbuhan PDB.
erja, sehingga Manning (1995) dalam Suhartini (2001)                          Sektor industri mempunyai ketergantungan yang
mengatakan bahwa titik balik untuk aktivitas ekonomi                       erat dengan sektor pertanian. Perkembangan sektor in-
(economic turning-point) tercapai lebih dahulu dibanding                   dustri akan disertai dengan penurunan keuntungan jika
dengan titik balik penggunaan tenagakerja (labor turn-                     tidak didukung oleh perkembangan sektor pertanian.
ing-point). Sehingga masalah yang sering diperdebatkan                     Hal ini disebabkan oleh karena sektor industri tidak
adalah: (1) apakah penurunan panga PDB sebanding                           menghasilkan bahan makanan. Sektor industri tidak
dengan penurunan pangsa serapan tenagakerja sektoral,                      dapat berkembang tanpa didukung perkembangan sek-
dan (2) industri mana yang berkembang lebih cepat,                         tor pertanian. Dari uraian tersebut mudah dimengerti
agroindustri atau industri manukfaktur. Jika transfor-                     mengapa revolusi industri dan revolusi pertanian terjadi
masi kurang seimbang maka dikuatirkan akan terjadi                         bersamaan dan mengapa negara dimana sekitar sektor


                                                                                                                                                
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                      Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



pertanian mengalami kemandegan, maka sektor industri              Produk Marginal

pun tidak mengalami perkembangan.                                                                                                S2
   Adanya keserasian antara pertumbuhan sektor per-
tanian dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluru-
han menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan sektor pertanian mempunyai keterkaitan
dengan kebijakan ekonomi secara keseluruhan.                           S0                  S1
                                                                                                                       Produk
                                                                                                                         Fisik
Mobilitas Tenagakerja Pertanian                                                     F1          F2           F3       Marginal
                                                                       0                                                          Tenagakerja
   Perbedaan antara keadaan negara-negara berkembang
pada masa kini dengan keadaan negara maju pada waktu                                     (1.a) Sektor Industri

mereka baru mulai mengalami pembangunan bersumber
                                                                 Produk Rata-Rata
dari masalah penduduk yang dihadapi. Adanya sifat
perkembangan penduduk dan masalah pengangguran                                                                               Produk Fisik Marginal

di negara berkembang, mendorong ahli ekonomi untuk
membuat teori mengenai corak pembangunan dan
perubahan strukur ekonomi dalam suatu masyarakat
dimana: (1) penduduknya sebagian besar masih men-
                                                                       W                                                         Upah (konstan)
jalankan kegiatan di sektor pertanian yang tradisional,
dan (2) sektor tersebut mempunyai kelebihan jumlah
tenagakerja sehingga menghadapi masalah pengang-                      O                                                                 Tenagakerja
                                                                                            A                     B
guran terbuka dan tersembunyi yang serius. Analisa
yang demikian dipelopori oleh Lewis dan kemudian                        I                   II                       III
diperdalam oleh Ranis dan Fei (Sukirno, 1985).                                               (1.b) Sektor Pertanian
                                                                    Gambar 1. Model Fei-Ranis tentang transfer tenagakerja dari sektor pertanian
   Teori pertumbuhan Fei-Ranis (1964) seperti yang                                             ke sektor industri
ditulis Suryana (1989) merupakan konsep yang berkai-           Gambar 1.            Model Fei-Ranis tentang transfer tenagakerja dari
                                                                                    sektor pertanian ke sektor industri.
tan dengan transfer tenagakerja dari sektor pertanian
ke sektor industri. Menurut Suryana (1989), meskipun
ada beberapa keterbatasan yang melekat padanya, ada
baiknya model ini dikaji ulang.                                tersebut lebih rendah dari besarnya upah yang tidak
   Dalam model Fei-Ranis, tahapan transfer tenagak-            jadi dibayarkan. Di pihak lain, karena surplus produksi
erja dibagi menjadi tiga berdasarkan pada produk fisik         yang ditawarkan ke sektor industri menurun sementara
marginal (MPP) dan upah yang dianggap konstan dan              permintaannya meningkat (karena tambahan tenagak-
ditetapkan secara eksogenus. Pada tahap pertama, karena        erja masuk), harga relatif komoditi pertanian akan
tenagakerja melimpah maka MPP tenagakerja sama                 meningkat.
dengan atau mendekati nol sehingga surplus tenagakerja            Tahap ketiga adalah tahap komersialisasi di kedua
yang ditransfer dari sektor pertanian ke sektor industri       sektor ekonomi, dimana MPP tenagakerja sudah
mempunyai kurva penawaran yang elastis sempurna.               lebih tinggi dari tingkat upah. Produsen pertanian akan
Pada tahap ini walaupun ada transfer tenagakerja, total        mempertahankan tenagakerjanya sehingga masing-mas-
produksi di sektor pertanian tidak menurun, produkti-          ing sektor berusaha efisien. Transfer masih akan terus
vitas tenagakerja meningkat dan sektor industri dapat          terjadi jika inovasi teknologi di sektor pertanian dapat
tumbuh karena didukung oleh adanya tambahan                    menigkatkan MPP tenagakerja. Sementara permintaan
tenagakerja yang disediakan sektor pertanian. Dengan           tenagakerja terus meningkat dari sektor industri dengan
demikian, transfer tenagakerja menguntungkan kedua             asumsi keuntungan di sektor ini diinvestasikan kembali
sektor ekonomi. Dalam Gambar 1, MPP tenagakerja nol            untuk memperluas usaha. Mekanismenya diringkas pada
digambarkan pada ruas OA, tingkat upah sepajanjang             Gambar 1.
garis W (Gambar 1.b), dan penawaran tenagakerja yang              Dalam model FR ini kecepatan transfer tenagakerja
elastis sempurna sepanjang S0S1 (Gambar 1.a).                  dari sektor pertanian ke sektor industri tergantung pada:
   Pada tahap kedua, pengurangan satu satuan tena-             (a) tingkat pertumbuhan penduduk, (b) perkembangan
gakerja di sektor pertanian akan menurunkan produksi           teknologi di sektor pertanian dan (c) tingkat pertumbu-
karena MPP tenagakerja sudah positif (ruas AB) namun           han stok modal di sektor industri dan surplus yang dica-
besarnya MPP masih lebih kecil dari tingkat upah W.            pai di sektor pertanian. Dengan demikian keseimbangan
Transfer tenagakerja dari pertanian ke industri pada           pertumbuhan di kedua sektor tersebut menjadi prasyarat
tahap ini mempunyai biaya imbangan yang positif, se-           untuk menghindari stagnasi dalam pertumbuhan eko-
hingga kurva penawaran tenagakerja di sektor industri          nomi nasional. Ini Berarti kedua sektor tersebut harus
mempunyai elastisitas positif sejak titik S1. Transfer akan    tumbuh secara seimbang dan transfer serta peneyarapan
tetap terjadi, produsen di sektor pertanian akan dengan        tenagakerja di sektor industri harus lebih cepat dari
senang hati melepaskan tenagakerjanya walaupun                 pertumbuhan angkatan kerja.
mengakibatkan produksi menurun karena penurunan                   Mobilitas tenagakerja di Idonesia saat ini tidak dapat



                            Perubahan Struktur Ekonomi dan Kesempatan Kerja Serta Kualitas Sumberdaya Manusia di Indonesia [Ketut Kariyasa]




diidentifikasikan hanya dengan salah satu tahapan dari              pertanian berturut-turut 43,03 persen; 40,82 persen; dan
model FR seperti diuraikan di atas. Dapat saja mo-                  16,15 persen. Pada periode yang sama, pangsa sektor
bilitas tenagakerja di suatu daerah dicirikan oleh tahap            pertanian dan industri masing-masing cenderung me-
1, tetapi di daerah lainnya sudah berada pada tahap 3.              ningkat 0,29 persen dan 0,72 persen, sebaliknya pangsa
Keadaan ini disebabkan besarnya keragaman tahapan                   sektor jasa justru mengalami penurunan sebesar 0,76
perkembangan pembangunan pertanian di Indonesia                     persen. Walaupun pangsa sektor pertanian cenderung
yang bergantung pada kualitas sumberdaya, identitas                 mengalami peningkatan terutama selama krisis ekonomi,
campur tangan manusia dan inovasi teknologi. Na-                    akan tetapi dapat diduga bahwa sektor ini sangat sulit
mun demikian, asumsi bahwa MPP tenagakerja sama                     untuk memperbaiki posisinya, mengingat pangsanya
dengan nol yang mencirikan tahap pertama model FR                   yang relatif kecil dibandingkan dua sektor lainnya.
tidak didukung oleh hasil-hasil penelitian sebelummnya
(Suhartini dan Mardianto, 2001). Hasil-hasil penelitian             Tabel 1. Perkembangan Pangsa masing-masing Sektor Terhadap
tersebut menunjukkan bahwa transfer tenagakerja dari                         PDB Indonesia 1995-2001 Berdasarkan Harga Kon-
                                                                             stan 1993
sektor pertanian ke sektor industri masih tetap ber-
langsung. Transfer tersebut tidak berada pada tahap                                                         Sektor
                                                                      Tahun
pertama dalam model FR, karena bukti-bukti empiris                               Pertanian (P)   Industri (I)        Jasa (J)    Pola
                                                                        1995         16,09         41,83              42,08     J–I–P
menunjukkan bahwa dengan anggapan teknologi yang
                                                                        1996         15,38         42,86              41,76     I–J–P
diterapkan saat ini relatif tetap, MPP tenagakerja masih
                                                                        1997         14,79         43,18              42,03     I–J–P
positif dan penawaran tenagakerja pertanian di sektor
                                                                        1998         16,90         42,75              40,35     I–J–P
industri tidak elastis sempurna. Bagi yang terjun di sek-               1999         17,13         43,25              39,62     I–J–P
tor pertanian, transfer yang terjadi didorong oleh adanya               2000         16,61         43,66              39,73     I–J–P
harapan upah (pendapatan) di sektor industri lebih tinggi               2001         16,18         43,66              40,16     I–J–P
dibandingkan dengan sektor pertanian. Keadaan ini lebih                Rataan        16,15         43,03              40,82     I–J–P
cocok diterangkan pada tahapan kedua atau ketiga dari                 r (%/th)       - 0,29         0,72              - 0,76      -
model FR.                                                           Sumber: BPS 1997, 2001 (diolah)


           HASIL DAN PEMbAHASAN
                                                                       Lebih lanjut kalau informasi pada Tabel 1 dikaitkan
Perubahan Struktur Ekonomi dan Kesempatan Kerja                     dengan hasil kajian Simatupang dan Mardianto (1996)
   Adanya tingkat pertumbuhan ekonomi atau produksi                 dimana pada tahun 1960 pola strtuktur PDB Indonesia
yang tidak merata, dan sisi lain tidak diikuti oleh kemam-          adalah P-J-I, maka dapat dikatakan bahwa di Indonesia
puannya dalam penyerapan tenagakerja akan membawa                   telah terjadi perubahan struktur produksi (PDB) yang
konsekuensi terjadinya perubahan struktur dari ke dua               terlalu cepat dari P-J-I J-I-P I-J-P, sehingga terlihat
aspek tersebut yang semakin menjauh baik antar sektor               bahwa kontribusi sektor pertanian secara dramatis di-
maupun antar subsektor pada masing-masing sektor.                   geser langsung ke urutan terakhir.
Pada bahasan berikut berturut-turut akan dilihat pe-
rubahan dari struktur tersebut baik antar sektor maupun             Tabel 2. Perkembangan Penyerapan Tenagakerja masing-ma-
antar subsektor yang difokuskan pada sektor pertanian,                       sing Sektor, Tahun 1995-2001
mengingat sektor ini masih menjadi tumpuan sebagian                    Tahun
                                                                                                          Sektor (%)
pekerja Indonesia.                                                               Pertanian (P)   Industri (I)      Jasa (J)      Pola
                                                                        1995         47,0            18,1            34,9       P–J–I
Perubahan Struktur Ekonomi dan Kesempatan Kerja                         1996         52,3            19,8            27,9       P–J–I
Antar Sektor                                                            1997         50,6            20,0            29,4       P–J–I
                                                                        1998         52,3            16,1            31,6       P–J–I
   Berdasarkan harga konstan 1993, pada tahun 1995
                                                                        1999         50,4            17,2            32,4       P–J–I
sektor jasa mampu memberikan kontribusi yang paling
                                                                        2000         48,6            17,4            34,0       P–J–I
besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diband-
                                                                        2001         43,8            17,5            38,7       P–J–I
ingkan sektor lainnya yaitu sebesar 42,08 persen, disusul             Rataan         49,3            18,0            32,7       P–J–I
oleh sektor industri sebesar 41,83 persen dan yang relatif            r(%/th)        -0,95          -0,09            2,35
paling kecil adalah sektor pertanian (Tabel 1). Sehingga            Sumber: BPS 1997, 2001 (diolah)
pada tahun ini pola struktur produksi terhadap PDB
dilihat dari aspek kontribusi menurut sektor adalah J – I
– P dimana J adalah jasa, I adalah industri, dan P adalah              Dari aspek kesempatan tenagakerja, selama periode
pertanian. Mulai tahun 1996, kontrubusi terhadap PDB                1995-2001 terlihat bahwa sektor pertanian menampung
terbesar telah beralih dari sektor jasa ke sektor industri,         hampir separuhnya (49,3%) dari total jumlah pekerja
sementara itu sektor pertanian masih tetap berada pada              Indonesia, disusul oleh sektor jasa sekitar 33 persen,
urutan ketiga, sehingga mulai tahun 1996 struktur PDB               sedangkan sektor industri baru hanya sekitar 18 persen
telah berubah menjadi pola I-J-P.                                   (Tabel 2). Selama periode 1995-2001, yang cukup me-
   Pada Tabel 1 tampak juga bahwa selama tahun                      narik bahwa disamping daya tampungnya yang relatif
1995-2001 rata-rata kontribusi sektor industri, jasa dan            paling rendah, pangsa penyerapan sektor industri ter-


                                                                                                                                         7
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                           Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



hadap tenagakerja juga cenderung menurun sekitar 0,09
persen terutama terjadi pada awal-awal krisis ekonomi.                 satu (0,96).
Demikian juga pangsa penyerapan tenagakerja dari sek-                      Dari infromasi di atas menunjukkan bahwa telah
tor pertanian cenderung menurun sekitar 0,95 persen,                   terjadinya perubahan struktur pangsa produksi (PDB)
sebaliknya pangsa penyerapan tenagakerja dari sektor                   yang tidak diikuti oleh terjadi perubahan struktur pangsa
jasa justru mengalami peningkatan sebesar 2,35 persen.                 penyerapan tenagakerja secara proporsional dan bahkan
Informasi ini juga menunjukkan bahwa nampaknya                         cenderung struktur pangsa penyerapan tenagakerja tidak
tidak terjadi perubahan pola struktur penyerapan tena-                 berubah akan menyebabkan terjadi penumpukan tena-
gakerja terutama periode 1995-2001.                                    gakerja pada satu sektor. Sehingga fenomena ini akan
   Berubahnya struktur pangsa masing-masing sektor                     menyebabkan semakin timpangnya produktivitas yang
terhadap PDB yang tidak dibarengi dengan adanya pe-                    dihasilkan yang lebih lanjut berdampak pada semakin
rubahan struktur penyerapan tenagakerja, tentunya akan                 timpangnya juga pendapatan antara pekerja di sektor
berdampak terhadap rasio dari dua aspek tersebut, sep-                 pertanian dan industri.
erti disajikan pada Tabel 3. Selama periode 1995-2001                      Beberapa peneliti yang telah menganalisis pertumbu-
rata-rata rasio penyerapan tenagakerja dengan pangsa                   han dan perubahan struktur ekonomi Indonesia dengan
terhadap PDB dari sektor pertanian sebesar 3,06 dengan                 menggunakan data dari Tabel Input-output (I-O) Indo-
kisaran 2,71 – 3,42, dan untuk sektor industri rata-rata               nesia antara lain Dasril (1993), Erwidodo (1995), Su-
0,42 dengan kisaran 0,38– 0,46, sementara untuk sektor                 listyaningsih (1997) dan Hastuti dan Mardianto (2001).
jasa rata-rata 0,80 dengan kisaran 0,67 – 0,96.                        Di tingkat regional, Sastrowiharjo (1989) menganalisa
                                                                       pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi provinsi
Tabel 3. Rasio Antara Penyerapan Tenagakerja Terhadap Pangsa           Jambi, sedangkan Iskandar (1993) melakukannya di Su-
          dengan PDB pada masing-masing Sektor, Tahun                  matera Barat, serta Hagami H. (2000) melakukan peng-
             1995-2001                                                 kajian di Provinsi Sumatera Selatan. Dari hasil penelitian
                                              Sektor                   tersebut memberikan kesimpulan yang senada dengan
    Tahun
               Pertanian (P)       Industri (I)   Jasa (J)      Pola   kajian ini, bahwa perekonomian Indonesia maupun di
     1995          2,92               0,43          0,83       P–J–I   masing-masing propinsi kajian telah mengalami transfor-
     1996          3,40               0,46          0,67       P–J–I   masi struktural, yang dicirikan oleh adanya perubahan
     1997          3,42               0,46          0,70       P–J–I   struktur PDB, struktur kesempatan kerja dan perubahan
     1998          3,09               0,38          0,78       P–J–I   komposisi ekspor dan impor barang dan jasa. Temuan
     1999          2,94               0,40          0,82       P–J–I   serupa juga diperoleh dari hasil kajian yang dilakukan
     2000          2,93               0,40          0,86       P–J–I   oleh Simatupang dan Mardianto (1996). Dari hasil kajian
     2001          2,71               0,40          0,96       P–J–I
                                                                       ini juga menunjukkan bahwa pola perubahan struktur
    Rataan         3,06               0,42          0,80       P–J–I
                                                                       PDB Indonesia merupakan pola pintas.
Sumber:Tabel 1 dan Tabel 2 (diolah)
                                                                           Dari hasil kajian ini dan didukung oleh hasil kajian-
                                                                       kajian sebelumnya menunjukkan bahwa telah terjadi
   Dari besaran rasio-rasio pada masing-masing sektor                  perubahan struktur PDB atau produksi yang tidak
tersebut lebih lanjut dapat diinterpretasikan apakah telah             seiring dan tidak sepadan dengan perubahan struktur
terjadi peningkatan atau penurunan pangsa produksi                     penyerapan tenagakerja. Senjangnya perubahan struktur
yang proporsional dengan kesempatan kerja yang dise-                   perekonomian Indonesia khususnya sebagai akibat dari
diakannya. Nilai rasio > 1 menunjukkan bahwa jumlah                    rendahnya daya serap tenagakerja sektor industri (sektor
tenagakerja yang harus ditampung oleh suatu sektor                     yang paling pesat pertumbuhannya), sangat member-
lebih besar dari pangsanya terhadap PDB, begitu seba-                  atkan sektor pertanian. Pertama, oleh karena sifatnya
liknya jika nilai rasio < 1 menunjukkan bahwa jumlah                   yang sangat akomodatif terhadap penyeraan tenagak-
tenagakerja yang baru bisa ditampung oleh suatu sektor                 erja, sektor pertanian terpaksa menampung tenagakerja
lebih kecil dari pangsanya terhadap PDB. Suatu sektor                  melebihi kapasitasnya, sehingga menanggung beban
dikatakan mempunyai kemampuan menyerap tenagak-                        pengangguran yang sangat tinggi. Hal ini didukung oleh
erja sesuai dengan kontribusinya terhadap PDB jika nilai               adanya data yang menunjukkan bahwa selama kurun
rasio tersebut sama dengan 1.                                          waktu 1990-2000, pengangguran tak kentara praktis
   Dengan konsep di atas terlihat bahwa selama periode                 tetap sekitar 24-25 persen (Suhartini dan Mardianto,
1995-2001 sektor pertanian “dipaksa” menyerap tena-                    2001). Tingginya pengangguran tak tentara ini tentu
gakerja yaitu tiga kali lipat dari kemampuannya dalam                  merupakan suatu pemborosan sumberdaya manusia.
berkontribusi terhadap PDB, sebaliknya sektor industri                 Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa senjang peruba-
hanya mampu menyerap tenagakerja sekitar 42 persen                     han struktur perekonomian telah turut menimbulkan
dari kontribusi terhadap PDB, sementara itu sektor jasa                inefisiensi perekonomian Indonesia. Kedua, perubahan
hanya mampu menyerap tenagakerja baru sekitar 80                       PDB yang tidak seiring dan sepadan dengan perubahan
persen. Walaupun sektor jasa belum mampu menyerap                      struktur penyerapan tenagakerja telah menimbulkan
tenagakerja sesuai yang diharapkan, akan tetapi sektor                 kesenjangan pendapatan nasional yang lebar. Dengan
ini sudah mendekati pada kondisi yang idial khususnya                  lebih spesifik penurunan pangsa PDB sektor pertanian
pada tahun 2001, dimana rasionya sudah mendekati                       dan penurunan pangsa penyerapan tenagakerja sektor



                                     Perubahan Struktur Ekonomi dan Kesempatan Kerja Serta Kualitas Sumberdaya Manusia di Indonesia [Ketut Kariyasa]



Tabel 4. Struktur Nilai Tambah dan Kesempatan Kerja Menurut Sektor 1980 - 2000 (%)
                                                     1980                   1985                  1990                  1995                    2000
                 Sektor
                                               NT            TK       NT            TK      NT            TK     NT             TK        NT            TK
  I. PRIMER                                   42,4          64,4     47,9          62,0    50,3          59,0   37,9           56,8      33,6          58,7
     1. Pertanian                             35,1          64,2     29,3          61,2    21,6          58,3   22,9           56,1      19,8          57,5
     2. Pertambangan                           7.3           0,2     18,6           0,8    25,7           0,7   15,0            0,7      13,8           1,2
  II. SEKUNDER                                12,1           6,5     11,0           9,3    10,3           9,6   15,6            8,2      16,5          13,3
     1. Industri Pengolahan                    6,7           4,7      6,0           5,9     6,6           6,8    7,5            6,5       6,6          10,5
     2. Industri lain tanpa migas              3,9           1,5      4,3           3,4     3,5           2,8    3,7            1,7       5,3           2,7
     3. Industri migas                         1,5           0,3      0,7          00,3    02,0          0,04    4,4           0,04       4,6           0,1
  III. TERSIER                                45,6          29,1     41,1          28,7    39,4          31,4   46,5           35,0      49,9          28,0
  TOTAL                                        100           100      100           100     100           100    100            100       100           100
Sumber: Suhartini dan Mardianto, (2001)
Keterangan: NT = Nilai Tambah; TK = Tenagakerja


Tabel 5. Pangsa Sektor Pertanian Menurut Subsektor Terhadap PDB 1995-2001 (Harga Konstan 1993)
      SUBSEKTOR                      1995         1996              1997            1998           1999          2000             2001           Rataan
  Tan. Pangan (a)                    8,56         8,12              7,62            8,86           8,97          8,58             8,25            8,42
  Perkebunan (b)                     2,58         2,49              2,48            2,79           2,82          2,72             2,70            2,65
  Peternakan (c)                     1,75         1,72              1,71            1,71           1,80          1,76             1,78            1,75
  Kehutanan (d)                      1,64         1,54              1,46            1,75           1,66          1,59             1,56            1,60
  Perikanan (e)                      1,56         1,51              1,51            1,79           1,88          1,87             1,88            1,71
  PERTANIAN                         16,09        15,38             14,79           16,90          17,13         16,52            16,18           16,14
  Pola                              abcde        abcde             abced           abedc          abecd         abecd            abecd           abced
Sumber: BPS 1997, 2001 (diolah)



pertanian yang tidak seimbang telah menimbulkan                                    industri pangsa nilai tambah dan pangsa tenagakerja
tingkat pendapatan per kapita di sektor ini yang jauh                              relatif seimbang.
lebih rendah dari sektor lainnya. Hal ini dapat dilihat                               Dari uraian di atas tampak bahwa transformasi
dari indek produktivtas tenagakerja sektor pertanian                               struktural memang telah terjadi di Indonesia, dimana
yang lebih rendah dari sektor lainnya, khususnya jika                              sektor primer secara berangsur mulai tergeser oleh sektor
dibandingkan dengan sektor industri. Pada tahun 2000                               industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa
indeks produktivitas tenagakerja sektor pertanian sebe-                            keuangan serta angkutan dan komunikasi. Proses in-
sar 0,4248, sedangkan industri dan jasa berturut-turut                             dustrialisasi telah berlangsung di Indonesia, terlihat dari
2,2216 dan 1,2485 (Suhartini dan Mardianto, 2001).                                 semakin besarnya pangsa PDB dari sektor industri.
Ketiga, tingkat pengangguran yang tinggi dan rendahnya
produktivitas tenagakerja merupakan penyebab utama                                 Perubahan Struktur Ekonomi dan Kesempatan Kerja
tingginya proporsi penduduk miskin di sektor pertanian                             di Sektor Pertanian
dan di pedesaan pada umumnya.                                                         Selain melihat perubahan struktur pangsa produksi
   Perubahan struktur produksi dapat pula diukur dari                              (PDB dan penyerapan tenagakerja secara umum (antar
perubahan pangsa nilai tambah yang erat hubungannya                                sektor) seperti disebutkan sebelumnya, yang tidak kalah
dengan pangsa tenagakerja pada setiap sektor. Dengan                               menarik untuk dikaji adalah perubahan struktur kedua
meggunakan data hasil penelitian Suhartini dan Mardi-                              aspek tersebut menurut subsektor pada suatu sektor.
anto, (2001) seperti yang disajikan pada Tabel 4, terlihat                         Pada tulisan ini fokus kajian hanya dilakukan pada
secara jelas bahwa telah terjadi perubahan struktur pang-                          sektor pertanian, mengingat sektor ini di satu sisi masih
sa nilai tambah dan pangsa penyerapan tenagakerja yang                             diharapkan sebagai “leading sektor” dan di sisi lain masih
tidak seimbang pada masing-masing sektor. Perubahan                                tetap menjadi tumpuan terakhir bagi pekerja Indonesia
pangsa nilai tambah setiap sektor terjadi karena tingkat                           baik bagi unskill labor maupun skill labor (seperti ketika
pertumbuhan yang berbeda sebagai akibat intensitas                                 banyak terjadi PHK).
sumber-sumber pertumbuhan yang berbeda.                                               Pada sektor pertanian dalam periode 1995-2001, sub-
   Pada sektor pertanian terjadi penurunan pangsa                                  sektor tanaman pangan merupakan kontributor terbesar
nilai tambah lebih cepat dari pada penurunan pangsa                                terhadap PDB yaitu rata-rata 8,42 persen; disusul subsek-
tenagakerja. Sebaliknya di sektor industri, peningkatan                            tor perkebunan 2,65 persen; subsektor peternakan 1,75
pangsa nilai tambah lebih cepat dari peningkatan pangsa                            persen; subsektor perikanan 1,71 persen; dan terakhir
tenagakerja. Dengan demikian terjadi ketimpangan                                   adalah subsektor kehutanan 1,60 persen (Tabel 5).
antara pangsa nilai tambah dan pangsa tenagakerja di                                  Pada Tabel 5 tampak juga bahwa selama periode
sektor pertanian dibandingkan sektor industri. Di sektor                           1995-2001 pada sektor pertanian walaupun subsektor
pertanian terdapat pangsa nilai tambah yang relatif lebih                          tanaman pangan dan perkebunan tetap sebagai kon-
kecil dengan pangsa tenagakerja, sedangkan di sektor                               tributor terbesar pertama dan kedua, akan tetapi secara


                                                                                                                                                              
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                             Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



Tabel 6. Pangsa Penyerapan Tenagakerja Sektor Pertanian Menurut Subsektor, Tahun 1995-2001
       SUBSEKTOR                       1995              1996     1997    1998        1999        2000         2001           Rataan
     Tan. Pangan (a)                  42,98             47,30    42,85   42,91       39,80       36,91        33,11           41,14
     Perkebunan (b)                    2,23              2,47     3,76    5,27        5,01        5,40         4,93            4,02
     Peternakan (c)                    0,57              1,15     1,89    2,12        3,45        3,92         3,61            2,26
     Kehutanan (d)                     0,22              0,38     0,79    0,55        0,80        0,85         0,76            0,60
     Perikanan (e)                     0,99              1,00     1,30    1,45        1,34        1,52         1,39            1,27
     PERTANIAN                        47,00             52,30    50,60   52,30       50,40       48,60        43,80           49,29
     Pola                             abced             abced    abced   abced       abced      Abcde         abcde           abcde
Sumber: BPS 1997, 2001 (diolah)


Tabel 7. Rasio Pangsa Penyerapan Tenagakerja Terhadap Pangsa PDB pada Sektor Pertanian Menurut Sbsektor Tahun 1995-
         2001
      SUBSEKTOR                         1995              1996    1997    1998        1999        2000         2001           Rataan
Tan. Pangan (a)                         5,02              5,83    5,62    4,84        4,44        4,30         4,01            4,89
Perkebunan (b)                          0,86              0,99    1,52    1,89        1,78        1,99         1,83            1,52
Peternakan (c)                          0,33              0,67    1,11    1,24        1,91        2,23         2,03            1,29
Kehutanan (d)                           0,14              0,25    0,54    0,31        0,48        0,53         0,49            0,37
Perikanan   (e)                         0,64              0,66    0,86    0,81        0,71        0,81         0,74            0,74
PERTANIAN                               2,92              3,40    3,42    3,09        2,94        2,94         2,71            3,05
Pola                                   abecd             abced   abced   abced       acbed       acbed        acbed           abced
Sumber: Tabel 5 dan Tabel 6 (diolah)

umum telah terjadi perubahan struktur produksi (PDB)                     subsektor tanaman pangan. Lebih lanjut kondisi ini
khususnya pada peringkat ke tiga sampai ke lima, seperti                 menjukkan bahwa pada sektor pertanian sendiri juga
terlihat pada baris terakhir.                                            telah terjadi ketimpangan perubahan struktur pangsa
   Pada sektor pertanian pangsa penyerapan tenagakerja                   produksi dan penyerapan tenagakerja, sehingga men-
terkonsentrasi pada subsektor tanaman pangan, dimana                     gakibatkan terjadi proses pemiskinan khususnya pada
selama periode 1995-2001 subsektor ini menampung                         subsektor tanaman pangan. Jika kondisi ini dibiarkan
tenagakerja hampir sekitar 41,14 persen dari total pe-                   terus menerus akan menyebabkan terjadinya kesenjan-
kerja Indonesia, walaupun pangsanya semakin menurun                      gan pendapatan pekerja yang semakin melebar antar
yaitu 42,98 persen pada tahun 1995 dan menjadi 33,11                     subsektor di sektor pertanian.
persen pada tahun 2001 (Tabel 6). Jumlah pekerja
berikutnya banyak terserap pada subsektor perkebunan,                    Perubahan Struktur Kualitas Sumberdaya Manusia di
disusul oleh subsektor peternakan dan perikanan, dan                     Indonesia
terakhir adalah subsektor kehutanan.                                        Secara umum peningkatan kualitas sumberdaya
   Dilihat dari struktur pangsa penyerapan tenagakerja,                  manusia dapat dicapai melalui pendidikan maupun ber-
selama periode 1995-2001 telah terjadi perubahan struk-                  dasarkan pengalaman. Akan tetapi peningkatkan sum-
tur pangsa penyerapan tenagakerja pada sektor pertanian                  berdaya manusia melalui pengalaman dibutuhkan waktu
yaitu pada tahun 1995-1999 polanya adalah a-b-c-e-d                      yang relatif lama dibandingkan melalui pendidikan.
(tanaman pangan-perkebunan-peternakan-perikanan-                         Sehingga salah satu indikator yang lebih representatif
kehutanan), dan mulai tahun 2000 berubah dengan                          untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia adalah
pola adalah a-b-c-d-e (tanaman pangan-perkebunan-                        melalui tingkat pendidikan yang pernah dicapai.
peternakan-kehutanan-perikanan).                                            Berpedoman dengan indikator tersebut, terlihat bahwa
   Dari perbandingan Tabel 6 dan Tabel 5 (rasio pe-                      pada periode 1961-1980, dapat dikatakan bahwa kondisi
nyerapan tenagakerja dan pangsa produksi (PDB)                           sumberdaya manusia Indonesia masih sangat rendah,
seperti disajikan pada Tabel 7, terlihat bahwa pada                      hal itu terbukti lebih dari 50 persen penduduk Indonesia
subsektor tanaman pangan jumlah orang yang bekerja                       dengan tingkat pendidikan tidak tamat sekolah dasar
rata-rata 4,89 kali lipat dari kemampuan produksi yang                   ke bawah, bahkan selama periode tersebut sekitar 31,9
dihasilkan. Demikian juga pada subsektor perkebunan                      – 68,1 persen tidak pernah sekolah (Tabel 8). Penduduk
dan peternakan mulai tahun 1997 telah menampung                          yang berpendidikan setingkat sekolah dasar baru sekitar
tenagakerja lebih tinggi dari kapasitasnya, sedangkan                    11,8 – 22,1 persen dan berpendidikan menengah sekitar
pada subsektor perikanan baru sekitar 74 persen, bahkan                  3,1-12,4 persen, bahkan berpendidikan lanjutan ke atas
pada subsektor kehutanan hanya 37 persen.                                baru 0,3-0,6 persen.
   Dari data pada Tabel 7 juga dapat diinterpretasikan                      Mulai tahun 1990, sumberdaya manusia Indonesia
bahwa selama ini beban tenagakerja yang ditanggung                       didominasi oleh kualitas setara sekolah dasar, dimana
oleh sektor pertanian tidak terdistribusi secara merata                  pada tahun tersebut proporsi penduduk Indonesia yang
pada masing-masing subsektor. Dengan kata lain, beban                    berpendidikan sekolah dasar sekitar 30,1 persen dan
kelebihan tenagakerja yang selama ini terjadi pada sektor                pada tahun 2001 menjadi 34,9 persen. Peningkatan jum-
pertanian hanya ditanggung oleh tiga subsektor, terutama                 lah pendudukan yang berpendidikan setingkat menengah


0
                                     Perubahan Struktur Ekonomi dan Kesempatan Kerja Serta Kualitas Sumberdaya Manusia di Indonesia [Ketut Kariyasa]




dan lanjutan juga mulai mengalami peningkatan yang                             yang berkerja pada sektor ini karena jumlahnya relatif
cukup berarti. Bahkan pada tahun 2001, komposisi pen-                          sangat kecil sekali, akan tetap pada tahun 2001 sudah
duduk yang berpendidikan setingkat pendidikan menen-                           mulai meningkat dan menjadi sebesar 0,17 persen.
gah sudah mulai mendominasi yaitu sebesar 38,2 persen                          Sementara itu, selama periode 1976-2001 jumlah tena-
dengan peningkatan sekitar 4,5 persen per tahun selama                         gakerja dengan kualifikasi tamat perguruan tinggi yang
periode 1990-2001.                                                             berkerja di sektor non pertanian berkisar 1,4 –2,7 persen
                                                                               terutama terserap pada sektor tersier (jasa keuangan dan
Tabel 8. Jumlah penduduk Indonesia menurut tingkat pendidi-                    perdagangan).
          kannya tahun 1961-2001 (%)                                              Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa dari
   Tingkat Pendidikan        1961       1971    1980       1990     2001       asepk pendidikan telah terjadi perbaikan kualitas sum-
Tidak Sekolah                68,1       45,2     31,9      18,9      8,0       berdaya manusia Indonesia, namun demikian adanya
                                       (-3,1)   (-2,9)    (-3,7)   (-4,8)
                                                                               perbaikan kualitas sumberdaya manusia tersebut belum
                                        25,1     33,0      24,6     15,0
Tidak Tamat SD               16,7       (4,6)   (3,2)     (-2,3)   (-3,3)      mampu diimbangi adanya peningkatan daya serap atau
Tamat SD                     11,8       21,6     22,1      30,1     34,9       penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan kualitas
                                        (7,6)   (0,2)      (3,3)    (1,3)      dan kualifikasi perbaikan. Hal ini sangat menarik kalau
Pendidikan Menengah                      7,7     12,4      24,8     38,2       dikaitkan kenapa masih banyaknya sumberdaya manu-
                               3,1
(pertama dan atas)                     (13,5)   (6,1)      (9,1)    (4,5)
Pendidikan Lanjutan                      0,4      0,6       1,6      3,9       sia Indonesia dengan kualifikasi sarjana yang mengang-
                               0,3
(akademi dan universitas)               (3,0)   (5,0)     (15,2)   (12,0)      gur. Sehingga sebenarnya lambannya pembangunan
Total                          100       100     100        100      100       ekonomi di Indonesia kurang tepat kalau dikatakan
Sumber: Hill, 1996 (1961-1990) dan BPS, 2001 (2001)                            penyebab utamanya adalah karena masih rendahnya
Keterangan: - Angka dalam kurung menunjukkan tingkat pertumbuhan (%/th)
             pada masing-masing periode yaitu 1961-1971; 1971-1980; 1980-      kualitas sumberdaya manusia di Indonesia, karena ter-
             1990; 1990-2001                                                   bukti masih banyaknya sumberdaya manusia Indonesia
                                                                               dengan pendidikan menengah atas bahkan sarjana yang
   Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa telah ter-                          menganggur. Bahkan tidak aneh terdengar bahwa suatu
jadi peningkatan sumberdaya manusia di Indonesia, ter-                         pekerjaan pada instansi atau lembaga tertentu yang se-
bukti adanya peningkatkan komposisi jumlah penduduk                            benarnya mampu dikerjakan oleh tenagakerja dengan
yang berpendidikan setingkat sekolah dasar, setingkat                          kualifikasi pendidikan menengah atas dikerjakan oleh
pendidikan menengah dan setingkat pendidikan lanju-                            seorang sarjana, karena terpaksa harus menerimanya
tan, sebaliknya disisi lain terjadi penurunan komposisi                        dari pada menganggur. Sebagai konsekuensinya, mereka
pendudukan yang berpendidikan tidak tamat sekolah                              rela dibayar lebih rendah dari tingkat produktivitasnya
dasar ke bawah. Namun masalahnya adalah apakah                                 (MPL > W). Sebagai seorang manusia tentunya mereka
penduduk atau sumberdaya manusia yang mengalami                                ingin memaksimukan kepuasnya, yang bisa dicapai
perbaikan tingkat pendidikan tersebut akan otomatis                            ketika MPL = W. Sehingga untuk mencapai kondisi
bisa terserap oleh sektor yang mereka harapkan, atau                           tesebut, maka mereka akan mengurangi produktivitasnya
dengan kata lain apakah khususnya sektor industri dan                          melalui pola kerja yang tidak serius. Mungkin kondisi
jasa mampu untuk menampungnya.                                                 ini (karena ketidak mampuan pemerintah menciptakan
   Dilhat dari distribusi tenagakerja menurut tingkat                          lapangan kerja sesuai kualifikasi dan besarnya imbalan
pendidikan yang terserap menurut sektor (Tabel 9)                              yang diharapkan setelah melakukan human investment)
terlihat bahwa selama periode 1976-2001 sumberdaya                             diduga sebagai salah satu pemicu maraknya moral hazard
manusia Indonesia baik yang bekerja pada sektor per-                           di Indonesia.
tanian maupun sektor non pertanian didominasi oleh
sumberdaya manusia dengan kualifikasi tamat sekolah                            KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEbIJAKAN
dasar ke bawah. Untuk sektor pertanian, selama periode
1976-1986, dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada                              Keseimpulan
tenagakerja dengan kualifikasi tamat perguruan tinggi                          (1) Telah terjadi perubahan struktur ekonomi (pangsa

Tabel 9. Distribusi Tenagakerja Menurut Tingkat Pendidikan 1976, 1986, dan 2001 (%)
                                                            Sektor Pertanian                                   Sektor Non Pertanian
          Tingkat Pendidikan
                                                1976             1986              2001              1976              1986             2001
 Tidak Pernah Sekolah                           34,7              24,2             11,83             22,0              12,5             7,56
 Tidak Tamat SD                                 37,9              36,3             23,92             30,1              23,4             16,91
 Tamat SD                                       25,3              34,0             45,61             28,5              33,1             38,09
 Tamat SLTP                                      1,7               4,3             13,10              9,1              12,3             16,96
 Tamat SLTA                                      0,4               1,2             5,37               8,9              15,9             17,80
 Tamat Perguruan Tinggi                           -                 -              0,17               1,4               2,8             2,68
             Total (%)                      100 (29695)        100 (37645)       100 (39744)     100 (18620)       100 (30694)        100 (90807)
        Angkatan Kerja (000)
Sumber: Suryana, 1989 (1976,1986); BPS 2001 (2001)
Ket : - menunjukkan persentase yang sangat kecil




                                                                                                                                                    
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                         Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



    produksi terhadap PDB) di Indonesia selama tahun               yang mengarah kepada kesesuaian dengan kualitas
    1995-2001 yaitu dari pola J-I-P (Jasa-Industri-Perta-          dan kualifikasi tenagakerja yang ada sekarang. Atau
    nian) ke pola I-J- P. Sementara itu, pada periode yang         sebaliknya, jenis pendidikan yang harus dikembang-
    sama pola struktur pangsa penyerapan tenagakerja               kan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar tena-
    relatif stabil (tidak mengalami perubahan) dengan              gakerja, khususnya pasar tenagakerja pada sektor in-
    pola P-J-I. Dampak dari adanya perubahan struktur              dustri. Sehingga fenomena banyaknya pengangguran
    yang tidak seimbang menyebabkan terjadinya penum-              dengan tingkat pendidikan sarjana bisa dikurangi.
    pukan tenagakerja di sektor pertanian. Hal ini terlihat    (4) Porsi jumlah dana yang dianggarkan pemerintah
    dari rasio antara pangsa penyerapan tenagakerja                dalam bentuk investasi di sektor pertanian perlu dit-
    dengan pangsa produksi (PDB) pada sektor pertanian             ingkatkan lagi, mengingat transformasi tenagakerja
    rata-rata 3,06; sebaliknya rasio tersebut pada sektor          relatif lebih respon terhadap perubahan kesempatan
    industri dan jasa berturut-turut 0,42 dan 0,80. Kalau          kerja di sektor pertanian dibandingkan perubahan
    kondisi ini terus dibiarkan maka akan terjadi proses           kesempatan kerja disektor industri dan jasa.
    percepatan pemiskinan pada sektor pertanian.
(2) Ternyata pada sektor pertanian sendiri juga telah                             DAFTAR PUSTAKA
    terjadi perubahan struktur ekonomi antar subsektor
    yang tidak seimbang dengan perubahan struktur              BPS.1997; 2001.Statistik Indonesia. Badan Pusat Statistik, Ja-
    pangsa penyerapan tenaga kerja. Hal ini terbukti                  karta
    dari rasio antara pangsa penyerapan tenagakerja den-       Dasril, A.S. 1993. Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Produksi
                                                                      Sektor Pertanan dalam Industrialisasi di Inonesia, 1971-1990.
    gan pangsa produksi pada subsktor tanaman pangan                  Disertasi Doktor, Program Pascasarjana, Institut Pertanian
    hampir sekitar 5, sedangkan pada sektor kehutanan                 Bogor, Bogor.
    dan perikanan < 1. Artinya, beban penumpukan               Erwidodo. 1995. Transformasi Struktural dan Industrialisasi
    tenagakerja yang terjadi saat ini pada sektor pertanian           Pertanian di Indonesia. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi
    tidak terdistibusi dengan merata pada masing-masing               Pertanian, Bogor.
    subsektor, dimana hampir semuannya ditanggung              Hayami, Y. dan V.W. Ruttan. 1991. Agricultural Development: An
                                                                      International Perspective. The Johns Hopkins University
    subsektor tanaman pangan sehingga tidak mengher-                  Press, Baltimore and London.
    ankan jika kondisi keluarga petani tanaman pangan          Iskandar, I. 1993. Transfromasi Perekonomian Sumatera Barat:
    semakin memprihatinkan.                                           Suatu Analisis Struktutal (1969-1990). Thesis, Pendidikan
(3) Secara umum telah terjadi perbaikan kualitas sumber-              Pascasarjana KPK IPB-UNAND, Universitas Andalas,
    daya manusia di Indonesia, terbukti komposisi pen-                Padang.
    duduk dengan pendidikan setara pendidikan menen-           Kagami, H. 2000. Perubahan Struktur Ekonomi dan Kesempatan
                                                                      Kerja serta Transformasi Tenagakerja dari Sektor Pertanian
    gah ke atas semakin besar, sebaliknya komposisi                   ke Sektor Non Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan. Tesis
    penduduk dengan tingkat pendidikan sekolah dasar                  Magister Sains, Program Pascasarjana, Institut Pertanian
    ke bawah berkurang. Namun masalahnya adalah                       Bogor, Bogor.
    perbaikan kualitas sumberdaya manusia tersebut             Sastrowiharjo M. 1989. Pertumbuhan dan Perubahan Struktur
    tidak diikuti oleh adanya kemampuan dari pemerin-                 Ekonomi Provinsi Jambi: Suatu Studi Simulasi Sistem Eko-
                                                                      nomi Regional. Disertasi Doktor, Program Pascasarjana,
    tah Indonesia untuk menciptakan kesempatan kerja                  Institut Pertanian Bogor, Bogor.
    sesuai dengan kualifikasi dari perbaikan kualitas          Simatupang, P. dan Sudi Mardianto. 1997. Pengaruh Kebijaksa-
    sumberdaya manusia tersebut. Fenomena ini dapat                   naan Moneter dan Kurs Valuta Asing terhadap Transformasi
    dilihat dari banyaknya pengangguran dengan tingkat                Struktur Perekonomian Indonesia. Prosiding Seminar Nasi-
                                                                      onal PERHEPI “Pertanian dan Pedesaan Indonesia dalam
    pendidikan menengah ke atas dan bahkan dengan                     Transisi: Refleksi dan Perspektif ”
    tingkat pendidikan sarjana.                                Sukirno, S. 1985. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan
                                                                      dasar Kebijaksanaan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi
Implikasi Kebijakan                                                   Universitas Indonesia, Jakarta.
(1) Upaya mengatasi terjadinya penumpukan tenagakerja          Suhartini, S. dan S. Mardianto. 2001. Transfromasi Struktur
    di sektor pertanian yang nota bene pada umumnya                   Kesempatan Kerja Sektor Pertanian ke Non Pertanian di
                                                                      Indonesia. Agro-Ekonomika No.2 Oktober 2001. PE-
    berada di daerah pedesaan dapat dilakukan melalui                 RHEPI, Jakarta.
    pengembangan industri berbasis pedesaan, dengan            Sulistyaningsih, E. 1997. Dampak Perubahan Struktur Ekonomi
    harapan di satu sisi mampu menyerap kelebihan                     pada Struktur Kebutuhan Kualitas Tenagakerja di Indonesia,
    tenagakerja tersebut, dan di sisi lain mampu men-                 1980-1990; Pendekatan Input-Output. Disertasi Doktor,
    datangkan nilai tambah bagi produk pertanian. Se-                 Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
    hingga pada akhirnya proses percepatan pemiskinan          Suryana, A. 1989. Perspektif Mobilitas Kerja dan Kesempatan
                                                                      Kerja Pedesaan dalam E. Pasandaran, et. al. Perkembangan
    di sektor pertanian bisa diperlambat.                             Struktur Produksi, Ketenagakerjaan dan Pendapatan Ru-
(2) Pengembangan teknologi pertanian terutama pada                    mah Tangga Pedesaan. Pusat Penelitian Agro Ekonomi,
    daerah-daerah yang kelebihan tenagakerja seyog-                   Bogor.
    yangya diarahkan pada inovasi teknologi sarat tena-        Swasono dan Sulistyaningsih. 1993. Pengembangan Sumberdaya
                                                                      Manusia: Konsepsi Makro untuk Pelaksanaan di Indonesia.
    gakerja, sehingga masalah kelebihan tenagakerja                   Izufa Gempita, Jakarta.
    pada daerah tersebut dapat dikurangi.
(3) Perlu adanya restrukturisasi industri di Indonesia



     Restrukturisasi                                                                                                            ISSN: Elizabeth]
SOCA ❖ 6 6 66 6 6 66 6 6 6 6 6 Ketenagakerjaan dalam Proses Modernisasi Berdampak Perubahan Sosial pada Masyarakat Petani [Roosgandha4-777
                               66



     RESTRUKTURISASI KETENAGAKERJAAN DALAM PROSES MODERNISASI
        bERDAMPAK PERUbAHAN SOSIAL PADA MASyARAKAT PETANI1


                                                       ROOSGANDHA ELIzAbETH2
                                         Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor



                                                    AbSTRAcT
   Sugar, one of the commercial plant state commodity for Indonesia; which are the necessary for human being,
under any circumstances. But, sugar cane cause the land more tight to get rid of these difficult problems, by con-
ducting “Tebu Rakyat Intensifikasi” programs. These purpose of research, to know about the labor concerning
income, trend, and the restructurization become of labor transformation, which were depended the social change
on social, economics, culture and politics trend of the sugar cane peasant, at Langkat and Deli Sedang districts,
North Sumatera. “P.G” Kuala Madu is the cane industry manufactory, which the “TRI” program’s applied. The
labor interaction caused the many social change problems. : “Social change is the significant alteration of social
structure through time”. “Social structure means a persistent network of social relationships in which interaction
gas become routine and repetitive”. (Harper, 1989). Sugar cane farming system, to increasing sugar cane productiv-
ity and farmer (peasant) incomes by “TRI” policy program, and aspect of it for competitive influence ability and
sugar selling price in international market and domestic market. The identifying problems of sugar factory such
BUMN’s inefficiency ; institution infractions, the weakness or dilated of governance to anticipatory the implication
of many other sugar cane problem. Aim, the restructurization on labor of sugar cane farmers need government
attended and, the restructurization of sugar factory should be directed to share owning removement to farmers of
sugar cane.


       Keywords: Labor Restructuring, Modernization Process, Social Change, and Peasant Community


                          PENDAHULUAN                                             tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat pedesaan
                                                                                  yang terkait dengan perubahan kesempatan kerja dan ke-
Latar belakang                                                                    sempatan berusaha. Dampak negatip seperti pencemaran
    Pembangunan di pedesaan merupakan sebagian dari                               lingkungan, meningkatnya kecemburuan sosial, mun-
proses pembangunan nasional yang bertujuan untuk                                  culnya kesenjangan masyarakat desa-kota, khususnya
meningkatkan pertumbuhan perekonomian wilayah,                                    persaingan meraih kesempatan kerja dan pendapatan
sekaligus mengindikasikan perubahan terhadap aspek                                karena perbedaan produktivitas pertanian dan non per-
kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa. Dampak                                  tanian akibat makin terbatasnya lahan usahatani, tingkat
perubahan yang signifikan meliputi perubahan mata                                 pendidikan dan ketrampilan. Bergesernya nilai-nilai dan
pencaharian, dimana terjadi pergeseran orientasi dari                             norma-norma yang selama ini dialiniasi masyarakat desa
sektor pertanian menjadi sektor industri, jasa dan perda-                         merupakan dampak negatip pembangunan dalam aspek
gangan yang berkembang pesat yang terakumulasi dari                               sosio-kultural akibat tekanan budaya dari para migran.
proses modernisasi dalam perkembangannya. Untuk                                   Dampak negatip ini bukannya tanpa alasan. Kalau mau
memulai perkembangan, dalam historis setiap negara                                jujur, kita harus lebih mafhum atas rendahnya kualitas
terdapat suatu momen optimal yang seharusnya mampu                                SDM pertanian, kondisi pencukupan gizi serta renda-
diselaraskan dalam berbagai perspektif baik ekonomi                               hnya proteksi dan jaminan panen dan pasca panen yang
maupun sosial dan politik yang senantiasa dikait dengan                           tentunya akan mempengaruhi motivasi para petani untuk
sektor pertanian sebagai sumber penghidupan (way of                               hasrat berprestasi (need for achienement) dalam meningkat-
life dalam perspektif klasik petani) mayoritas penduduk                           kan kuantitas dan kualitas produk pertaniannya.
Indonesia.                                                                           Konsekuensinya adalah sektor pertanian menanggung
    Dampak positip maupun negatip pembangunan                                     beban penyerapan tenaga kerja yang berat yang men-
ekonomi nasional yang telah dilaksanakan selama ini                               gakibatkan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian
terhadap perubahan struktur ekonomi baik nasional                                 pedesaan lebih rendah dibanding sektor non pertanian di
maupun pedesaan, dimana terjadi pergeseran baik sekto-                            perkotaan. Perbedaan produktivitas tersebut merupakan
ral, spasial maupun institusional dan proses transformasi                         insentif nyata bagi penduduk pedesaan untuk melaku-
ekonomi. Dampak positip terutama pada perkembangan                                kan migrasi ke kota (urbanisasi); dimana sebagian besar

1 Kajian  terhadap Petani Tebu Rakyat Intensifikasi di Kab.Deli Serdang, Sumatera Utara.
2   d/h Puslitbang Sosek Pertanian (PSE). Bogor.




                                                                                                                                             3
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                              Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



masyarakat pedesaan, yang umumnya masih tergolong                              direalisasikan, program ini menjadi sebagai pernyataan
miskin terutama para buruh tani, merupakan kelom-                              politik pemerintah dimana sektor pertanian sebagai
pok yang mengandalkan tenagakerja sebagai sumber                               prioritas pembangunan nasional. Pentingnya faktor te-
produksi. Aspek ketenagakerjaan pertanian yang meli-                           naga kerja tersebut tertuang dalam pengimplementasian
batkan mereka, diharapkan dapat memberi peluang bagi                           program RPPK, yang dilaksanakan dengan triple track
peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya (bukan                             strategy (“strategi 3 jalur”)6.
sekedar subsisten belaka).
   Industrialisasi pada masyarakat pertanian (agraris)di                       Tujuan dan Manfaat Kajian
pedesaan merupakan salah satu penyebab perubahan                               1. Mempelajari karakteristik dan kinerja pola TRI dalam
sosial yang mempengaruhi sistem dan struktur sosial                               kajian historis.
masyarakatnya. Proses industrialisasi diyakini mampu                           2. Mempelajari dan pemahaman atas perubahan sosial
mengubah pola hubungan kerja tradisional menjadi                                  yang terjadi dalam perkembangan kehidupan sosial
modern rasional. Nilai gemeinschaft antar tenaga kerja                            ekonomi masyarakat petani terkait dengan restruk-
dalam kehidupan pertanian tradisional berubah men-                                turisasi ketenaga kerjaan pada petani TRI.
jadi gesselschaft. Hubungan antara pemilik dan pekerja                         3. Mempelajari keterkaitan program TRI dengan
(atasan dan bawahan) yang semula bersifat kekeluargaan                            restruktirisasi ketenaga kerjaan sebagai salah satu
(ataupun patron-clien) berubah menjadi utilitarian ko-                            proses dalam modernisasi pertanian dengan kemun-
mersial. Pola silaturahmi hubungan kekeluargaan dalam                             culan industri pergulaan di bidang pengusahaan tebu
sistem kekerabatan termasuk frekuensi pertemuan (ber-                             rakyat.
tatap muka) akan turut mengalami perubahan.                                    4. Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi
    Terkait dengan pembangunan industri3, dalam kon-                              stake holders yang berkepentingan baik kepada ma-
teks ini yaitu industri pertanian, program Tebu Rakyat                            syarakat, instansi pemerintahan desa maupun pen-
Intensifikasi (TRI), merupakan kebijaksanaan pemerin-                             gusaha dan mendorong penemuan akternatif solusi
tah di bidang perindustrian gula4. Program TRI awalnya                            terhadap dampak pembangunan industri pertanian,
berkembang di pulau Jawa sekitar tahun 1975, dan mulai                            dan sebagai bahan referensi dalam pengembangan
diterapkan di Sumatera Utara sekitar tahun 1986, yaitu:                           studi selanjutnya.
di kabupaten Langkat dan meluas ke kabupaten Deli
Serdang (sekitar tahun 1988).                                                                           METODOLOGI
    Dalam program ini, pemerintah mengalihkan sistem
penyewaan lahan petani menjadi pengusahaan sendiri                             Kerangka Pemikiran
oleh petani di bawah bimbingan pabrik gula (PG) dan                               Intensifikasi merupakan salah satu cara pencapaian
BRI sebagai institusi bantuan permodalan (dalam bentuk                         produktivitas yang lebih tinggi dengan cara yang lebih
kredit). Tenaga kerja dari para petaninya merupakan                            efisien; yang penerapannya dalam program TRI sebagai
faktor utama yang penting dalam pengusahaan perta-                             suatu program kebijakan pemerintah untuk meningkat-
naman tebu rakyat, dimana tenaga kerja merupakan                               kan produktivitas per satuan luas areal pertanaman tebu.
faktor produksi utama pula bagi seorang petani dalam                           Hal ini mungkin tercapai dengan lebih mengkaji peng-
berusaha di bidang manapun. Konsep ini sudah semes-                            gunaan faktor tenaga kerja yang terserap, ketersediaan
tinya harus selalu dialiniasi oleh para penyusun dan                           modal intensif melalui kredit dari institusi yang diberi
pembuat kebijakan di negara ini terutama kebijakan di                          wewenang serta kualitas SDM selaku aktor pelaksana
sektor pertanian, di pedesaan. Restrukturisasi ketenaga-                       maupun aktor terkait (penyuluh, pada konteks ini terma-
kerjaan yang berhasil guna, bukanlah suatu keniscayaan                         suk pabrik gula/PG) dalam pengusahaan suatu usaha
bila suatu program kebijakan mampu mengaliniasi dan                            (termasuk usahatani), serta pembelian oleh BULOG.
menstimulirnya (beserta dampaknya) dengan tepat dan                               Faktor tenaga kerja dalam usahatani memiliki ciri-ciri
bijaksana.                                                                     yang khas, seperti: kebutuhan akan tenaga kerja dalam
   Oleh sebab itu, oleh pemerintah sekarang, faktor                            usahatani untuk tiap hektarnya tidak berkesinambungan
tenaga kerja menjadi salah satu azas yang mendapat                             dan merata serta sangat terbatas; kebutuhan akan te-
prioritas perhatian dalam program kebijakan di bidang                          naga kerja dalam usahatani tidak sama, tidak mudah
pertanian di pedesaan. Dengan demikian, berkaitan                              distandarisasi, dirasionalisasi ataupun dispesialisasikan;
dengan pencanangan “Program Revitalisasi Pertanian,                            kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu usahatani be-
Perikanan dan Kehutanan” (RPPK), merupakan per-                                raneka ragam dan sering tidak dapat dipisahkan satu
wujudan komitmen Presiden, S. B. Yudhoyono dan                                 sama lain.
wakilnya, M. J. Kalla5. Sebagai salah satu janji untuk

3   Menurut Schneider (1993), industri nerupakan sebuah faktor penting dalam membentuk berbagai masalah sosial yang kompleks.; dimana setiap helai
    jaringan dalam industri adalah menjamgkau hampir setiap aspek masyarakat, kebudayaan dan kepribadian.
4   Tertuang dalam Inpres No.9 tahun 1975.
5   Tanggal 11 Juni 2005; dalam: “Buku Putih Pemilu 2004 –Membangun Indonesia yang Aman, Adil dan Sejahtera”; yang mengagendakan 2 program untuk
    membangun Indonesia, yaitu: Pertama: Program perbaikan ekonomi dan kesejahteraan, meliputi: revitalisasi pertanian dan pedesaan; revitalisasi kelautan
    dan wilayah pesisir; reforma agraria dan daya saing ekonomi pedesaan. Kedua: Program penghapusan kemiskinan, meliputi: pemantapan ketahanan
    pangan; revitalisasi pertanian dan pedesaan; revitalisasi kelautan dan wilayah pesisir; pengembangan infrastruktur pedesaan dan daerah terpencil.
6   Berazaskan: pro-growth, pro-employment, pro-poor (keberpihakan pada: pertumbuhan, kesempatan kerja dan kemiskinan/masyarakat miskin).




4
                        Restrukturisasi Ketenagakerjaan dalam Proses Modernisasi Berdampak Perubahan Sosial pada Masyarakat Petani [Roosgandha Elizabeth]




                                               PETANI TEBU RAKYAT
                                                                                               Analisis Data
                                                  PESERTA TRI
                                                                                                  Penelitian ini pada dasarnya merupakan suatu peng-
             Tenagakerja yang tersedia                                Luas Lahan Usahatani
                                                                                               kajian terjadinya pergeseran akibat restrukturisasi ketena-
             (dalam dan luar keluarga)
                                                                                               gakerjaan pada pembangunan industri di perkebunan
                                                                            Biaya Produksi
                                                                               (lainnya)
                                                                                               tebu rakyat melalui intensifikasi. Metode yang dilakukan
               restrukturisa
                      i                                                                        mengutamakan pendekatan kualitatif dan pengamatan
                                                      PRODUKSI
                                                                        Lembaga Pendukung
                                                                                               semi partisipatif, dan dikarenakan modelnya bersifat
               PERUBAHAN
                 SOSIAL
                                                  peningkatan
                                                                        Peningkatan Produksi   induktif, maka peran teorinya tidak seeksplisit dalam
                                                      Produktivitas
                                                                                               penelitian kuantitatif.
                                                                                                  Dalam kajian ini dilakukan pengamatan lapang
                                                     Pendapatan                                (survei) dan wawancara mendasar (in-depth) terha-
                                                     Petani TRI
                                                                                               dap beberapa responden (petani contoh), yang dinilai
    Keterangan skema:              = hubungan langsung.
                                   = hubungan terkait.
                                                                                               mempunyai kriteria pendukung yang sesuai atau paling
                                                                                               mendekati karakteristik petani yang direncanakan, den-
                                                                                               gan mempergunakan kuesioner terstruktur sebagai alat
                                                                                               bantuan. Kedalaman informasi yang digali baik melalui
   Proses pengalihan sistem penyewaan lahan petani                                             wawancara lapang maupun dari berbagai kajian literatur
menjadi pengusahaan sendiri oleh petani dengan bim-                                            merupakan kegiatan utama yang terpenting untuk dapat
bingan PG dan bantuan kredit dari BRI, seperti yang                                            mencapai tujuan penelitian ini.
tertuang dalam Inpres No.9 tahun 1975, untuk meman-
tapkan produk gula nasional dan mampu meningkatkan                                                        HASIL DAN PEMbAHASAN
pendapatan petani peserta TRI. Pengembangan industri
pergulaan pada TRI, yang terkait dengan proses moder-                                          Karakteristik Lokasi dan Responden
nisasi pertanian, membawa dampak seperti terjadinya                                               Masyarakat pertanian di pedesaan merupakan kelom-
restrukturisasi untuk lebih mengefisisienkan penggunaan                                        pok masyarakat yang sebagian besar mengandalkan tena-
tenaga kerja dalam pengusahaan tebu rakyat. Secara                                             ga kerja sebagai aspek utama sumber/faktor produksi.
skematis, kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan                                         Salah satu konsekuensi yang harus dihadapi kaum petani
dengan sederhana sebagai berikut:                                                              dalam proses penbangunan dan modernisasi pertanian
   Modernisasi mengindikasikan munculnya perubahan                                             adalah terjadinya pergeseran maupun perubahan struktur
dari kehidupan kebersamaan yang tradisional, dalam                                             tenaga kerja pertanian yang merupakan salah satu hasil
konteks teknologi (material dan institusi sosial ekonomi                                       kinerja restrukturisasi ketenaga kerjaan. Pembangunan
masyarakat), ke arah kehidupan bersama yang modern.7                                           sebagai proses modernisasi dalam kaitannya dengan
Restrukturisasi dapat diartikan sebagai salah satu dam-                                        transformasi di segala bidang secara signifikan ber-
pak modenisasi pertanian melalui pembangunan industri                                          dampak terhadap perubahan struktur sosial, ekonomi,
pertanian di pedesaan terhadap tenaga kerja yang pada                                          budaya dan iklim politik dalam masyarakat sebagai
intinya terjadi pergeseran dan timbulnya berbagai akibat                                       mahluk sosial.
sebagai dampak ikutan. Bila berbicara mengenai tenaga                                             Indonesia sebagai negara agraris, pertanian berperan
kerja, maka akan terkait dengan manusianya termasuk                                            penting dalam perekonomian nasional, sebagai peng-
kualitas SDM yang berkaitan erat dengan faktor pendidi-                                        hasil devisa negara yang terbesar. Sebagaian besar pen-
kan dan ketrampilan yang diyakini mampu mempenga-                                              duduknya bekerja dan hidup dari sektor pertanian atau
ruhi daya serap dan motivasi seorang pekerja yang ber-                                         dari produk nasional yang berasal dari sektor pertanian.
peran dalam memperlakukan dan memfungsikan suatu                                               Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) berkaitan den-
pekerjaan baginya. Modernisasi dengan pembangunan                                              gan pembangunan industri pertanian, yaitu di bidang
sebagai salah satu pendekatan yang berusaha membuat                                            perindustrian gula. Program TRI awalnya berkembang
mobilisasi sosial dalam masyarakat secara langsung                                             di P. Jawa, yang bermula sekitar tahun 1975. Berhubung
maupun tidak langsung.                                                                         semakin sempitnya areal pertanaman tebu di P. Jawa,
   Perubahan sosial sebagai salah satu dampak mo-                                              sementara permintaan akan gula sebagai salah satu
dernisasi yang terjadi dalam masyarakat, merupakan                                             komoditas komersial unggulan di pasar dunia yang me-
penjelasan terjadinya peralihan karena perubahan pada                                          ningkat secara signifikan, serta pengembangan industri
struktur sosial yang berlangsung sepanjang waktu.8                                             pergulaan membutuhkan perluasan areal tanam, maka
Struktur sosial diartikan Harper (1989) sebagai suatu                                          sekitar tahun 1986 program TRI mulai diterapkan di
kejelasan pada jaringan kerja dalam hubungan relasi                                            Sumatera Utara, yaitu: di kabupaten Langkat dan meluas
sosial yang pengaruhnya berlangsung secara rutin dan                                           ke kabupaten Deli Serdang sekitar tahun 1988.
repetitive.9                                                                                      Kabupaten Langkat dan Deli Serdang merupakan
                                                                                               bagian wilayah di propinsi Sumatera Utara yang le-
                                                                                               taknya bersebelahan. Sumatera Utara merupakan bagian
7     Ibrahim (2002).
8     Harper (1989), menjelaskan bahwa: “Social change is the significant alteration of social structure through time”
9     “Social structure means a persistent network of social relationships in which interaction gas become routine and repetitive”. (Harper, 1989).




                                                                                                                                                       
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                 Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



wilayah Indonesia yang terkenal sebagai perkebunan. Di                       kerjaan petani perkebunan tebu rakyat dan perubahan
samping sebagai daerah perkebunan tebu, daerah ini juga                      pola yang terjadi baik yang disebabkan proses restruk-
merupakan daerah perkebunan karet dan kelapa sawit,                          turisasi dan perubahan sosial dalam masyarakat petani
dan terkenal sebagai daerah penghasil rambutan. Di                           serta pola perekonomiannya.
antara kedua kabupaten ini terdapat PG Kuala Madu                               Beberapa defenisi dan batasan operasional yang perlu
sebagai perusahaan gula milik PTP IX Sei Semayang.                           diperhatikan dalam kajian ini, seperti:
Karena letaknya bersebelahan, maka kondisi lingkungan                        1. TRI adalah tanaman tebu rakyat yang dalam usaha-
baik dari segi tata guna tanah, distribusi dan karakter-                         nya menghasilkan tebu dan gula menerapkan tekno-
istik penduduknya tidak berbeda jauh. Umumnya pen-                               logi yang diamjurkan PG dan penyuluh agar dapat
duduknya bekerja sebagai petani, baik tanaman pangan                             meningkatkan produksi dan produktivitas tebu dan
maupun perkebunan. Tingkat pendidikan yang dimiliki                              pendapatan petani yang dilaksanakan berdasarkan
umumnya relatif baik, karena sudah terjangkaunya akses                           peraturan hukum seperti yang tersebut di atas.
ke daerah perkotaan yang memiliki sarana pendidikan                          2. Petani TRI merupakan petani tebu dengan pola
lebih memadai.                                                                   TRI dan kepemilikan lahan seluas tidak lebih dari 2
    Dewasa ini dijumpai fenomena menarik dimana                                  Ha.13
seiring dengan pembangunan industri yang pesat maka                          3. Produksi adalah jumlah tebu siap giling (ton) yang
transformasi tujuan pekerjaan beralih ke bidang jasa dan                         dihasilkan dalam setahun musim tanam per unit
buruh pabrik. Keadaan ini didukung oleh semakin sem-                             lahan.
pitnya lahan pertanian karena tingginya konversi tanah                       4. Tenaga kerja menurut ilmu ekonominya adalah meru-
dari pertanian menjadi non-pertanian serta munculnya                             pakan alat kekuasaan baik nerupa tenaga jasmani dan
persepsi semakin kurang menariknya pekerjaan sebagai                             piliran yang ditujukan pada usaha produksi; dimana
petani. Hal ini lazim dijumpai di berbagai daerah yang                           dalam konteks ini merupakan jumlah tenaga setara
sedang berkembang. Nafas kehidupan penduduk desa                                 HKP/HOK yang dicurahkan untuk menghasilkan
semakin dinamis seiring dengan pesatnya pembangu-                                produksi dalam usahatani, yang berasal dari dalam
nan wilayah baik di bidang perekonomian, industri dan                            dan luar keluarga.
perdagangan.                                                                 5. Pendapatan petani adalah merupakan penerimaan
                                                                                 dari panen tebu siap giling dikurangi dengan seluruh
Aktivitas Ekonomi dan Usahatani Tebu Rakyat, Tin-                                biaya produksi untuk setahun musim tanam (hasil
jauan Historis                                                                   penjualan dikurangi biaya produksi) dalam satuan
    Dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara),                                rupiah.
pembangunan pertanian dalam arti luas dilaksanakan                              Dari hasil penelitian lapang, yang dikaji ulang oleh
melalui usaha intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi                 penulis, dapat dikemukakan dalam bentuk tabel, dengan
yang terpadu, serasi dan merata, yang bukan saja bertu-                      maksud untuk mengakumulasi curahan tenaga kerja
juan untuk ekspor, melainkan juga untuk meningkatkan                         dan pendapatan petani tebu rakyat agar dengan mudah
pendapatan petani. Secara historis, program Tebu Ra-                         menggambarkan perolehan hasil dari penelitian tersebut,
kyat Intensifikasi (TRI) merupakan salah satu kebijakan                      seperti yang disajikan berikut ini:
pemerintah di masa “Orde Baru”, yang berhubungan                                Secara historis status gula sebagai sebagai salah satu
dengan pembangunan di bidang perindustrian gula.                             komoditas komersial perkebunan Indonesia yang srategis
Sebagai salah satu kebijakan pemerintah, program TRI                         (selain tebu, juga dilakukan perluasan perkebunan tana-
tertuang dalam Inpres No.9 tahun 1975, yang menga-                           man keras lainnya seperti tembakau, teh, kopi, kakao,
lihkan sistem penyewaan lakan petani menjadi pengu-                          karet, kelapa sawit), telah dimulai sejak masa penjajahan
sahaan sendiri oleh petani dengan pola intensifikasi di                      Belanda, yang diusahakan secara besar-besaran dengan
bawah bimbingan pabrik gula (PG) dan bantuan kredit                          perluasan perkebunan, sampai-sampai diberlakukannya
dari BRI, serta BULOG yang berperan untuk membeli                            sistem tanam paksa (kultur steelsell). Pengusahaannya
dan menampung seluruh produksi gula.10                                       dilakukan dalam bangunan ekonomi politik onderne-
   Program TRI merupakan salah satu usaha untuk                              ming.14 Pada masa itu, kehidupan penduduk yang di
peningkatan produksi gula, sebagai salah satu komoditas                      dominasi oleh struktur yang bersifat feodal, meskipun
komersil dunia, dan meningkatkan pendapatan petani                           kefeodalan “Kesultanan daerah Deli” tidak sekental di
tebu di Sumatera Utara yang dilaksanakan berdasarkan                         Jawa, bergeser menjadi struktur hubungan kolonial.
SK Menteri Pertanian pada masa itu11, tentang Program                           Di masa sekarang ini, walau sistem tanam dan pekerja
Intensifikasi Pertanian dan SK Gubernur Kepala Daerah                        paksa sudah tidak berlaku lagi, namun konteks hubun-
Tk. I Sumatera Utara12, tentang Program Intensifikasi                        gan ekonomi politik kolonial (onderneming) tersebut
Pertanian di Sumatera Utara. Berdasarkan peraturan                           masih melekat pada perusahaan-perusahaan perkebunan
hukum tersebut di atas, peneliti mengkaji pola ketenaga                      terutama yang diwariskan dari pemerintahan Belanda.
                                                                             Kebijakan penanaman tebu terus berlangsung dilalukan
10   Majalah Gula Indonesia (1986). IKAGI, Usaha Peningkatan Efisiensi Pabrik Gula.
.
11   SK Mentan/XI/1989, tanggal 29 Nopember 1989.
12   SK Gubernur No. 520/031/K/1990, oleh Gubernur KDh. Tk.I Sumut, tanggal 17 Januari 1990.
13   Kakanwil Deptan Sumut. Pedoman Pembibitan TRI tahun 1990/1991 di prop. Dati.I Sumut.
14   Pelzer, 1985





              Restrukturisasi Ketenagakerjaan dalam Proses Modernisasi Berdampak Perubahan Sosial pada Masyarakat Petani [Roosgandha Elizabeth]



Tabel 1: Barchart Jadwal Pekerjaan pada tanaman Plant Cane (PC) dan Ratoon Konversi.
                               Plant Cane Konversi                                                       Plant Ratoon Konversi
          Uraian                              Umur                      HK                       Uraian                 Umur                HK
        Pekerjaan                        Tanaman (hari)                /Ha                     Pekerjaan            Tanaman (hari)         /Ha
  Buka kebun.                        1-2 bln sebelum tanam             2.00            Menyusun bakar klaras            0-…                2,00
  Pengolahan tanah.                   1 bln sebelum tanam              11,20           Saluran air                      0-…                3,00
  Tanam                                       0- …                     19,70           Tanam/kepras                     0-…                4,00
  Cuci parit                                  0- …                     4,50            Trash rake/ripper                5 – 10            mesin
  Pupuk 1x                                 saat tanam                  5,70            Pupuk                            5 – 10             12,10
  Herbisida                                   0– 5                     2,50            Sisip                            5 – 15             5,00
  Sulam/sisip                                21 – 30                   2,00            Menyiang 1x                      5 – 15             13,80
  Menyiang 1x                                30 – 40                   13,80           Menyiang 2x                     30 – 40             13,80
  Saluran air                                30 – 40                   2,25            Cuci parit                      30 – 40             1,25
  Memupuk 2x                                 35 – 40                   6,30            Membumbun                       40 – 45             17,25
  Membumbun                                  40 – 45                   17,25           Menyiang 3x                     50 – 60             13,80
  Menyiang 2x                                50 – 60                   13,80           Cuci parit                      50 – 60             1,00
  Saluran air                                50 – 60                   2,25            Herbisida                       70 – 90             2,50
  Menyiang 3x                                70 – 90                   13,80           Klentek 1x                     150 – 180            19,70
  Klentek 1x                                150 – 180                  19,70           Klentek 2x                     210 – 240            19,70
  Klentek 2x                                210 – 240                  19,70           Tebang                       10-12 bulan           borong
  Tebang 1x                               10 – 12 bulan              borongan
           Jumlah                                                     156,35                      Jumlah                               128,90
Sumber: Data sekunder dan primer di analisis.
Keterangan: pekerjaan menyiang dan membumbun dapat diganti dengan mekanisasi.

Tabel 2: Perkembangan dan Peran Perkebunan Tebu terhadap Areal, Produksi dan Produktivitas Gula Nasional.
    Tahun                  Jenis                                 Areal                                   Produksi                  Produktivitas
                        Perkebunan                                (Ha)                                     (ton)                     (ton/ha)
     2001           Rakyat                                    173.335 (50,3)                            145.145 (46,8)                  4,66
                    Swasta                                    512.512 (30,9)                            928.928 (39,4)                  6,38
                    Negara                                     64.903 (18,8)                            239.496 (13,8)                  3,69
    Nasional                                                  344.750 (100)                           1.727.569 (100)                   5,01
    2002     Rakyat                                           578.578 (50,3)                            617.617 (46,8)                  5,07
             Swasta                                           276.276 (30,9)                            266.266 (39,4)                  6,94
             Negara                                             65.368 (18,8)                           262.158 (13,8)                  4,01
    Nasional                                                 347.222 (100)                            1.891.041 (100)                   5,45
Sumber: Malian, A. H. 2004. LHP.

Tabel 3: Perkembangan Areal dan Produksi Tebu di Luar Jawa, Jawa dan Indonesia Periode tahun 1991 – 2002.
                               Luar Jawa                                        Jawa                                       Indonesia
   Tahun             Areal                 Produksi                Areal                  Produksi               Areal                 Produksi
                    (000 ha)               (000 ton)              (000 ha)                (000 ton)             (000 ha)               (000 ton)
    1990             94,82                  425,92                 270,16                 1.693,59               364,98                2.119,51
    1991             97,36                  448,37                 289,02                 1.804,30               386,38                2.252,67
    1992             100,94                 424,17                 303,44                 1.873,43               404,38                 2297,60
    1993             107,55                 540,96                 310,19                 1.929,34               417,74                2.470,30
    1994             112,17                 539,93                 312,52                 1.895,71               424,69                 2435,64
    1995             125,25                 534,72                 308,37                 1.557,73               433,62                2.092,45
    1996             126,36                 534,36                 274,94                 1.424,97               401,30                1.959,32
    1997             128,61                 769,09                 262,73                 1.400,97               391,34                2.196,54
    1998             130,92                 535,82                 245,17                   955,70               376,09                1.491,52
    1999             130,77                 649,17                 210,29                   854,14               341,06                1.503,31
    2000             142,11                 825,62                 208,95                 1.056,96               351,06                1.882,58
    2001             132,26                 761,31                 212,49                   966,26               344,75                1.727,57
    2002             137,23                 866,19                 214,01                 1.057,64               351,24                1.923,83
Sumber: Malian, A. H. 2004. LHP.




pemerintah, salah satu programnya adalah melalui TRI,                        4,8 juta untuk tanaman tebu awal. Penerimaan sekitar
seperti dikemukakan di atas.                                                 Rp.3,3 juta dengan kisaran antara Rp.3 juta hingga
   Pengamatan terhadap perkembangan areal dan peran                          Rp.3,8 juta, untuk tanaman ratoon (kepras) I. Untuk
perkebunan (baik perkebunan rakyat, swasta, maupun                           tanaman ratoon II sekitar Rp.2,5 juta dan ratoon III se-
negara), dewasa ini, dalam kontribusinya terhadap gula                       kitar Rp. 1,5 juta. Untuk tanaman ratoon IV, penerimaan
nasional dapat dikemukakan dalam tabel berikut:                              sudah jauh lebih kecil, sehingga berdasarkan pengalaman
   Produksi rata-rata yang diperoleh petani sampel adalah                    petani dan dengan mengukuti anjuran pihak PG dan
73,12 ton tebu giling per hektar per tahun (per musim                        penyuluh, maka tanaman ini kebanyakan sudah harus
tanam) dengan kisaran antara 65–85 ton. Sementara itu,                       diganti dengan tanaman tebu awal kembali. Penerimaan
konversi penerimaan per musim tanam (per tahun) yang                         ini termasuk tinggi bila dibandingkan penerimaan pada
diperoleh petani tebu rakyat di kedua kabupaten tahun                        tahun 1988 – tahun 1995, hanya berkisar antara Rp.850
1998 – tahun 2002 adalah sekitar Rp. 4 juta hingga Rp.                       ribu hingga Rp.1,3 juta.


                                                                                                                                                   7
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                       Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



Tabel 4: Hubungan Luas Lahan, Curahan Tenaga Kerja, ter-                           membandingkan pendapatan yang diterima oleh perani
         hadap Produksi Responden (yang dikonversi) per Ha,                        tebu di pulau Jawa, misalnya di Jawa Timur seperti yang
         di kabupaten Langkat dan Deli Serdang.
                                                                                   diuraikan dalam tabel 5.
 No.               Luas                     TK                       Produksi         Tabel 5 menunjukkan bahwa, selain dipengaruhi fak-
Sampel          Lahan (Ha)            Tercurah (HOK)                   (ton)
                                                                                   tor luas lahan pengusahaan tebu, besaran penerimaan
  1                0,60                    150,60                        70
  2                0,80                    158,59                        77        petani juga dipengaruhi oleh tipe lahan dan status
  3                0,50                   159084                         68        tanaman tebu. Selain ketiga faktor tersebut, penerimaan
  4                0,60                    147,60                        68        petani masih dipengaruhi oleh pengeluaran untuk biaya
  5                0,80                    155,80                        72
  6                0,70                    161,33                        85        non-teknis (misalnya Satpel Bimas, KUD, kelompok
  7                1,40                    137,97                        76        tani, berbagai retribusi dan lainnya; serta beberapa fak-
  8                1,50                    140,83                        75        tor15 lainnya yang bersifat institusional, antara lain:
  9                2,00                    150,40                        75
  10               0,75                    159,00                        75        1) Pola pemasaran tebu relatif terbuka, terutama tebu
  11               1,50                    144,23                        72            rakyat murni, dalam arti petani dapat menjual produk
  12               2,00                    147,65                        78
  13               0,50                    125,50                        65
                                                                                       yang dihasilkan kepada PG yang mampu membeli
  14               2,00                    164,65                        73            dengan harga yang lebih tinggi.
  15               1,80                    147,23                        69        2) Kelembagaan pengelolaan tebu secara berkelompok,
  16               0,80                    144,90                        70
  17               1,00                    154,03                        70
                                                                                       mengeluarkan biaya transaksi yang lebih tinggi,
  18               0,60                    143,12                        82            karena adanya ketentuan kelompok bahwa kerugian
  19               1,50                    155,65                      76,5            yang dialami seotang petani anggota adalah ditang-
  20               0,75                    158,50                        75
  21               0,60                    148,90                        73
                                                                                       gung bersama.
  22               1,50                    142,90                        68        3) Sistem penjualan kebanyakan dikuasai tengkulak,
  23               0,75                    162,26                        65            sebagai pemilik modal, yang merangkap sebagai
  24               0,90                    158,73                        70
  25               0,75                    146,46                        72
                                                                                       penyewa lahan, sehingga bargaining position (posisi
  26               0,90                    147,80                        78            tawar) petani lemah tidak mempunyai karena harga
  27               0,50                    151,10                        74            ditentukan para tengkulak.
  28               1,40                    138,19                        70
  29               1,80                    150,34                        70
                                                                                      Dari tabel 5 diperoleh gambaran curahan tenaga kerja
  30               2,00                    156,80                        70        di lapang adalah 150,36 HOK per hektar untuk setahun
 Rata-             1,80                    150,36                     73,12        tanam dengan kisaran 125,5 hingga 164,65 HOK, yang
 rata                                                                              tidak berbeda jauh dengan pedoman yang dikeluarkan
Sumber: Data primer di analisis                                                    Kanwil Disbun Sumut yaitu sekitar 156 HOK untuk
                                                                                   pertanaman awal (Plant Cane) dan sekitar 129 HOK
Tabel 5: Penerimaan Rata-rata Petabi Tebu (per Ha) pada Tipe
                                                                                   pada tanaman ratoon (keprasan). Hal ini mengimplika-
         Lahan dan Status Tanaman di propinsi Jawa Timur                           sikan bahwa usagatani tebu hanya membutuhkan alokasi
         1997 – 2001.                                                              tenaga kerja rumahtangga secara intensif selama lebih
                               Penerimaan Petani (Rp.)
                                                                                   kurang 4 – 5 bulan saja per setahun tanam. Hal ini akan
                      Tebu Lahan Tegalan          Tebu Lahan Sawah                 mempengaruhi pola dan strategi petani dalam menga-
Tahun          R- I           R-II           R-III             R-I        R-II     lokasikan tenaga kerja mereka di luar usahatani tebu
  1997     1.502.400      1.890.653      1.676.264       2.531.164     2.530.964   (sekitar 8-9 bulan) yang berkaitan dengan restrukturisasi
  1998     5.389.400      4.999.800      4.516.900       7.151.400     7.148.500   tenaga kerja mereka ke bidang yang mereka rasa lebih
  1999     3.515.102      3.426.352      2.815.786       4.987.741     3.805.467   menguntungkan dan jarak waktu yang lebih singkat:
  2000     3.872.279      4.098.319      3.783.039       5.849.000     5.133.950
  2001     2.793.600      3.583.200      4.973.200       5.400.940     4.720.600   seperti pekerjaan di sektor jasa atau buruh pabrik dengan
Rata-                                                                              penghasilan nyata harian, mingguan atau bulan.
          3.414.556      3.598.650      3.553.038       5.184.049      4.667.896
rata                                                                                  Bila ditinjau dari pendapatan yang diperoleh tersebut,
Sumber:Disbun. Prop. Jatim. 2002.                                                  merupakan suatu nilai penerimaan yang tidak sedikit,
Keterangan: R-I= tanaman awal; R-II= tanaman ratoon/keprasan.
                                                                                   namun tidak boleh lupa bahwa nilai tersebut merupakan
                                                                                   penghasilan untuk setahun tanam. Bila dikonversi un-
                                                                                   tuk kesehariannya, merupakan suatu nilai penghasilan
   Perbedaan penerimaan yang cukup tajam ini disebab-                              yang termasuk rendah, apalagi di masa sekarang ini,
kan karena pada tahun 1998 terjadi peningkatan nilai                               dimana segala harga kebutuhan hidup termasuk biaya
tukar dolar (valuta asing) terhadap rupiah, dimana boo-                            input produksi tidak dapat diprediksikan, demikian juga
ming harga melanda komoditas-komoditas perkebunan                                  halnya dengan harga output pertanian yang dihasilkan
tanamana keras. Namun hal ini tidak berlangsung lama,                              oleh para petani. Kondisi inilah yang menjadi salah
karena di akhir tahun 1998, dengan diberlakukannya                                 satu kendala dan penyebab semakin tidak menariknya
kebijakan pemerintah mencabut subsidi pupuk yang                                   usaha pertanian bagi masyarakat termasuk bagi petani
mempengaruhi pendapatan petani pada tahun berikut-                                 itu sendiri.
nya. Walaupun demikian, pendapatan yang diterima                                      Kendala lainnya adalah masih lemahnya daya kerja
petani di kedua kabupaten termasuk tinggi, dengan                                  PG sebagai pusat perhatian industri pergulaan, sep-

15   Sudana, et al. (2000).





                 Restrukturisasi Ketenagakerjaan dalam Proses Modernisasi Berdampak Perubahan Sosial pada Masyarakat Petani [Roosgandha Elizabeth]




erti belum maksimalnya kapasitas giling tebu; belum                         berfluktuasinya harga gula di pasar dunia; 6) terjadinya
maksimalnya hasil dari rendemen tebu giling ke level                        persaingan yang timpang yang dihadapi antar industri
minimalis; belum maksimalnya sistem manajemen PG                            gula; 7) pemerintah belum mampu bersikap tegas dalam
dalam menangani masalah teknis (pabrik maupun kebun                         mengangani melimpahnya gula import yang masuk se-
pertanaman) dan non teknis (hubungan sosialisasi di                         cara legal maupun illegal; 8) pemerintah tidak mampu
antara PG dengan petani peserta dan masyarakat petani                       menjamin pemasaran dan harga gula di pasar dunia; 9)
tebu rakyat lainnya). Keadaan ini mungkin juga di latar                     tingginya tariff ekspor yang ditetapkan.
belakangi karena pengelolaan PG lebih terkonsentrasi di                         Hal ini didukung oleh berbagai penelitian yang dilaku-
pulau Jawa ketimbang di luar Jawa (misalnya PG Kuala                        kan para peneliti seperti: hasil kajian yang menunjukkan
Madu, PTP IX Sei Semayang, di Sumatera Utara ini,                           bahwasanya industri gula tidak menguntungkan secara
tidak berbeda jauh dengan PG lainnya di luar Jawa).                         ekonomis dan tidak memiliki keunggulan komparatif,
   Program TRI sangat besar pengaruhnya, yang menye-                        baik di luar Jawa bahkan di Jawa sekalipun. Namun
babkan: perubahan sosial ekonomi petani tebu; peruba-                       bila dipilah lebih rinci, tebu tanam di lahan sawah dan
han sistem produksi, pemasaran, alokasi sumberdaya                          lahan kering serta tebu kepresan di lahan kering, menjadi
dan kodal; serta kelembagaan yang menunjang undustri                        penting dalam penentuan keunggulan komparatif indus-
pergulaan. Perubahan tersebut antara lain16: 1)terjadinya                   tri gula secara keseluruhan.17 Hasil Workshop Industri
pemisahan antara sistem produksi dan subsistem pen-                         Gula Nasional (2003)18 menunjukkan identifikasi fak-
golahan, dimana kegiatan PG sangat tergantung pada                          tor-faktor penyebab yang berkaitan dengan aspek teknis,
tersedianya bahan baku tebu dari produksi usahatani                         seperti teknis budidaya dan tebang angkut, kelembagaan
petani; 2) pengusahaan pertanaman tebu skala besar oleh                     petani, perkreditan, sistem distribusi dan juga kebijakan
PG, dengan pola TRI merupakan akumulasi usahatani                           pemerintah. Pandangan yang didasari permasalahan
skala kecil oleh petani, sehingga sangat bergantung pada                    ini menimbulkan suatu kebutuhan akan suatu upaya
pilihan petani untuk tetap mempertahankan usahatani                         revitalisasi bagi industri gula Indonesia.19
tebunya; 3) melibatkan banyak lembaga penunjang, di-                            Penelitian tahun 1999 mengungkapkan kondisi be-
mana keberhasilan industri gula tergantung pada efisiensi                   berapa pabrik gula di Jawa dan luar Jawa yang tidak
lembaga penunjang tersebut; 4) terjadi perubahan pasar                      efisien secara teknis dan ekonomi, yang mengemuka-
input, output dan modal di pedesaan didasari Inpres                         kan terjadinya gambaran suram pabrik gula berstatus
No.9 tahun 1975 tersebut.                                                   BUMN terutama terjadi di Jawa. Sebagian besar mesin
   Di pihak petani sendiri, bersedia ikut serta dalam                       dan peralatan sudah tua, mutu tebu rendah, pasokan har-
melaksanakan intensifikasi dalam program TRI adalah                         ian kurang, dan kesulitan meningkatkan efisiensinya.20
dengan pertimbangan akan memperoleh peningkatan                                 Terpecahnya konsentrasi dan merosotnya minat
hasil yang mengindikasikan peningkatan pendapatan.                          petani peserta TRI adalah merupakan akibat berbagai
Dalam pola intensifikasi mendorong peningkatan peng-                        permasalahaan industri gula nasional dan kendala seperti
gunaan pupuk. Sementara itu, kebijakan subsidi pupuk                        yang mereka alami di atas, terlebih setelah pemerintah
yang selama ini dicanangkan belakangan ini telah                            mencabut program kebijakan sistem dan pola tanam TRI
dicabut dengan mengalihkan melalui mekanisme pasar                          melalui Inpres No. 5 tahun 1998. Sejak itu, petani bebas
yang mendasari dilakukannya liberalisasi perdagangan                        menentukan sendiri jenis komoditas perkebunan yang
pupuk sehingga harga dipasar domestik setara dengan                         dirasa paling menguntungkan untuk mereka usahai. Hal
di pasar internasional. Namun disayangkan, keadaan                          ini menyebabkan perubahan struktur pola tanam tebu
ini bersamaan dengan jatuhnya harga gula di pasar                           di Indonesia21, menyebabkan makin tingginya tingkat
domestik, serta tidak sanggupnya BULOG untuk me-                            peralihan tenaga kerja ke sektor lain (non-pertanian). Hal
nampung/membeli semua produksi gula rakyat maupun                           ini menimbulkan pemikiran untuk perencanaan proses
swasta, yang menyebabkan petani tebu rakyat makin                           restrukturisasi ketenaga kerjaan oleh para petani tebu
kelimpungan, kecewa, dan merasa dipermainkan oleh                           rakyat, antara lain seperti: mengusahakan tanaman lain
pemerintah.                                                                 yang lebih produktif dan jangka waktu pengusahaannya
   Dari hasil pengamatan penulis, terdapat berbagai                         yang relatif singkat dan ringkas, tidak terlalu tergantung
permasalahan lain yang menyebabkan terpuruknya                              pada peran faktor institusi kelembagaan. Seiring dengan
industri pergulaan di Indonesia, antara lain seperti: 1)                    konteks tersebut, perubahan sosial maupun ekonomi
kurangnya jenis dan modifikasi produk olahan gula; 2)                       yang telah terjadi pada masyarakat petani tebu rakyat
kurang efektifnya institusi yang menangani usagatani                        seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, tidaklah
dan pengolahan; 3) belum optimalnya jadwal tanam,                           dapat diabaikan begitu saja.
tebang dan giling yang menyebabkan inefisiensi secara
teknis; 4) belum oprimalnya kapasitas giling yang me-
nyebabkan inefisiensi pengolahan di pabrik gula; 5)terlalu
16   Malian, A. H. et al. (2004).
17   Rusastra, et al. (1999).
18   Dalam Malian, A. H, et al. (2004).
19   Dikaji penulis dalam tulisan yang lain.
20   Sawit, et al. (2003). Erwidodo (2004).
21   Arifin. (2000).




                                                                                                                                               
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



                      KESIMPULAN DAN                                  Etzioni, E – H. and Amitai E. (eds). 1973. Social Change Sources,
                                                                            Patterns, and Concequences. New York: Basic Books, Inc.
                    IMPLIKASI KEbIJAKAN                                     (pp.1-174).
                                                                      FAO. 1984. Pedoman Management Usahatani. Yasaguna. Ja-
Kesimpulan                                                                  karta.
   Berbagai permasalahan lain yang menyebabkan ter-                   Hagen, E. 1962. On The Theory of Social Change: … . The Dorsey
puruknya industri pergulaan di Indonesia, di samping                        Press, Inc.
faktor internal dan eksternal institusi industri gula itu             Harper, C. L. 1989. Exploring Social Change. New Jersey: Prentice
sendiri, antara lain seperti: 1) kurangnya modifikasi dan                   Hall.
jenis produk olahan gula; 2) kurang efektifnya institusi              Hayami, Y & M. Kikuchi. (1987). Dilema Ekonomi Desa. Obor,
                                                                            Jakarta.
yang menangani usahatani dan pengolahan; 3) belum
                                                                      Husken, F. 1998. Masyarakat Desa Dalam Perubahan Zaman.
optimalnya jadwal tanam, tebang dan giling yang me-                         Grasindo. Jakarta.
nyebabkan inefisiensi secara teknis; 4)belum oprimalnya               Kanwil Distan, Sumut. 1990. Pedoman Pembinaan TRI tahun
kapasitas giling yang menyebabkan inefisiensi pengola-                      1990/1991. Bag Humas.
han di pabrik gula; 5) terlalu berfluktuasinya harga gula             Kasryno, F. 1984. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Perta-
di pasar dunia; 6) terjadinya persaingan yang timpang                       nian dan Tingkat Upah. Pembangunan Ekonomi Pedesaan.
yang dihadapi antar industri gula; 7) pemerintah belum                      Jakarta.
mampu bersikap tegas dalam menangani melimpahnya                      Kasryno, F.& J. F. Stepanek. (1985).Dinamila Pembangunan Pe-
                                                                            desaan. Obor dan Gramedia, Jakarta.
gula import yang masuk secara legal maupun illegal;
                                                                      Kuntohartono, T. 1984. Perkebunan Indonesia Di Masa Depan.
8) pemerintah tidak mampu menjamin pemasaran dan                            Agro Ekonomika. Jakarta.
harga gula di pasar dunia; 9) tingginya tariff ekspor                 Laeyendecker, L. 1983. Tata, Perubahan dan Ketimpangan.
yang ditetapkan.                                                            Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi. Gramedia (hal.350-360).
   Industri gula tidak menguntungkan secara ekonomis                        Jakarta.
dan tidak memiliki keunggulan komparatif, baik di luar                Laurer, R. H. 2001. Perspektif Tentang perubahan Sosial. Rineka
Jawa bahkan di Jawa sekalipun. Namun bila dipilah lebih                     Cipta. Jakarta.
rinci, tebu tanam di lahan sawah dan lahan kering serta               Lembaga Penelitian IPB. 2002. Studi Pengembangan Agribisnis
                                                                            Pergulaan Nasional. Kerja Sama antara Ditjen Bina Produksi
tebu kepresan di lahan kering, menjadi penting dalam                        Perkebunan dengan KP. IPB. Bogor.
penentuan keunggulan komparatif industri gula secara                  Majalah Gula Indonesia. 1986. Usaha Peningkatan Efisiensi PT.
keseluruhan.                                                                PG. IKAGI. Vol. XII/4. Jakarta.
   Berbagai permasalahan pergulaan nasional me-                       Malian, A. H. et al. 2004. Revitalisasi Sistem dan Usaha Agribisnis
munculkan suatu kebutuhan akan suatu upaya revital-                         Gula. LHP. PSE. Bogor.
isasi bagi industri gula Indonesia, mungkin saja bukan                Pakpahan, A. 2002. Membalik Arus dan Gelombang Sejarah
merupakan suatu jalan keluar bila tidak disusun dan                         Perkebunan di Indonesia. Kumpulan Makalah. Br.Siang.
                                                                            Bogor. (akan diterbitkan).
direncanakan serta dielaborasi sebijak mungkin berkaitan
                                                                      Pakpahan, A.. 2005. Bekerja Bermartabat dab Sejahtera. Mem-
dengan berbagai sektor.                                                     bangun Pertanian Indonesia. H.Al. IPB.
                                                                      Pelzer, K. J. 1985. Toean Keboen dan Petani, politik Kolonial dan
Implikasi Kebijakan                                                         Perjuangan Agraria Di Sumatera Timur (1863 – 1947). Sinar
   Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah di-                        Harapan. Jakarta.
harapkan mampu sesegera mungkin mengantisipasinya                     Rusastra, I. W. et al. 1999. Keunggulan Komparatif, Struktur Pro-
dengan menyusun dan melaksanakan suatu program                              teksi dan Perdagangan Internasional. IPB. Bogor.
kebijakan dengan berlandaskan peraturan-peraturan                     Sawit, M. H. 2001. Industri Gula Di Persimpangan Jalan. Jurnal
                                                                            Ek.dan Bisnis vol.16/2. UGM. Yogyakarta.
terkait, yang menjamin terlaksananya penyelesaian
                                                                      _____.et al. 2003. Penyehatan dan Penyelamatan Industri Gula
permasalahan tersebut.                                                      Nasional. AKP vol.1/3. PSE. Bogor.
   Pemerintah diharapkan mampu mengantisipasi dan                     Schoorl, J. W. 1980. Modernisasi. Gramedia. Jakarta.
mengakomodasikan proses restrukturisasi ketenaga ker-                 Sudana, W. et al. 2000. Dampak Deregulasi Industri Gula tergadap
jaan oleh para masyarakat petani tebu rakyat, dimana                        Realokasi Sumberdaya Produksi Pangan dan Pendapatan
perubahan sosial maupun ekonomi yang telah terjadi                          Petani. PSE. Bogor.
sebagai dampaknya pada mereka, bukanlah sebagai                       Sztompka, P. 2004. Sosiologi Perubahan Sosial. Prenada. Ja-
suatu keniscayaan semata.                                                   karta.
                                                                      Taylor, S. J.. R. Bogdan.(1984). Introduction To Qualitative Re-
                                                                            search Metods. John Willey & Sons.
                        DAFTAR PUSTAKA
                                                                      Weiner, M. 1980. Modernisasi Dinamika Pertumbuhan. UGM.
                                                                            Press. Yogyakarta.
Dewan Gula Indonesia. 1999. Restrukturisasi Gula Indonesia.                          .
                                                                      Wertheim, W F. 1999. Masyarakat Indonesia Dalam Transisi: Studi
      April 1999. Jakarta.                                                  Perubahan Sosial. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta.
Arifin, B. 2000; 2004. Kebijakan Produksi dan Perdagangan Gula
      Nasional. Pros. Kebijakan Industri Gula Indonesia. Juli 2000;
      Pebr. 2004. Surabaya.




0
SOCA ❖ 6 6 66 6 6 66 6 6 6 6Profil
                            66 6                                                                                                   Wayan Sri Astiti]
                                     Rumahtangga Migran Perempuan dan Anak di Kabupaten Buleleng (Kasus di Kecamatan Tejakula) [Ni ISSN: 4-777




               PROFIL RUMAHTANGGA MIGRAN PEREMPUAN DAN ANAK
                           DI KAbUPATEN bULELENG
                           (Kasus di Kecamatan Tejakula)

                                                          NI WAyAN SRI ASTITI
                              Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Udayana



                                                     AbSTRAcT
   Declining employment opportunity in rural areas in addition to declreasing young generation wants to work in
agricultural sector has led to migration from rural to urban areas. This paper aims at finding out the household
profile that has migrating members.
   The result shows that the number of migrating members is 131 (32% of the total household members). The age
of migrants is relatively young with the average age 22.33 years for woman and 25.74 years for man. The type of
dominant job held is as an employee of the private companies and services with the average of income per month
at Rp 383,849.43 (for woman migrant) and Rp 400,898.47 (for man migrant).
   The way migrants moves to destination is self-planned for the reason of limited financial sources. The length of
migrated ranges from one to three years with main destination to Kuta (Badung Regency) and Denpasar City.
   The socio-economic conditions of migrants are; most household (97.53%) has their own permanent house. Also,
a large number of household (58.08%) has bathing and toilet facilities. The average of land size holding is 60 are,
where 35 are is land owned and the rest is tenant land. The average of migrant household income is Rp 10,656,269.30
per year, where only 11.63% comes from agricultural sector and 88.37% from non-agricultural sector.

    Keywords: Profile, Migrant, Household, Income


                       PENDAHULUAN                                            pekerjaan rendah lainnya. Namun bagi migran perem-
                                                                              puan yang memiliki sedikit ketarmpilan maka terserap
   Gaya hidup masyarakat cenderung mengikuti peruba-                          disektor yang lebih baik misalnya bekerja di garmen,
han jaman, oleh karena itu pada era global ini tuntuan                        bekerja sebagai penjaga toko, bekerja di restaurant dan
hidup individu nampak semakin meningkat. Kebutuhan                            lain sebagainya dengan penghasilan/upah yang relatif
hidup masyarakat tidak lagi sekedar dapat memenuhi ke-                        rendah ( Astiti, 2004).
butuhan psikologisnya, kebutuhan rasa aman saja namun                            Umumnya penduduk yang bermigran ke luar desa
kebutuhan sekunder yang mengarah pada kebutuhan un-                           dengan cara atau proses yang berbeda-beda antara lain
tuk aktualisasi dirinya yaitu ingin mendapat pengakuan                        ada yang atas kemauan sendiri, karena ajakan teman,
di masyarakat sehingga mendorong masyarakat untuk                             dorongan orang tua atau famili lain. Di samping itu
mencari pekerjaan untuk dapat meningkatkan pendapa-                           kadang-kadang di antara mereka ada juga yang pergi
tan dan kesejahteraannya serta mendapat penghargaan di                        atas dorongan pihak lain dengan maksud menolong
masyarakat. Disisi lain kesempatan kerja di desa semakin                      mencarikanpekerjaan dengan cara terselubung untuk
kecil karena kondisi lahan yang kurang subur dan kering                       maksud-maksud tertentu dengan memberi janji-janji
sehingga sangat sulit mengembangkan usahatani seperti                         tertentu atau dengan cara menekan/menakut-nakuti.
halnya daerah di Kecamatan Tejakula Kabupaten Bule-                           Cara seperti ini seringkali berdampak kurang mengun-
leng, hal ini merupakan faktor pendorong (push factor)                        tungkan bagi para migran itu sendiri karena dalam situasi
penduduk untuk bermigrasi ke daerah lain disamping                            tertentu migran yang perginya dengan cara dan proses
itu pula karena langkanya kesempatan kerja di daerah                          yang di dalamnya ada unsur pemaksaan atau penipuan,
asal. Faktor pendorong yang lainnya adalah daya tarik                         tenaganya disalahgunakan oleh oang yang tidak bertang-
(full factor) daerah tujuan yang memberikan kesempatan                        gungjawab. Hal yang seperti in sangat memungkinkan
kerja yang lebih besar.                                                       terjadinya perilaku perdagangan (trafficking) terhadap
   Di daerah-daerah minus seperti halnya Kecamatan                            migran terutama migran perempuan dan anak-anak
Tejakula sebagian besar penduduknya berpendidikkan                            (Cok Putra Astiti, 2003).
rendah, sehingga penduduk yang bermigran in juga                                  Permasalahan yang ingin ditelaah dalam tulisan ini
pendidikannya rendah disamping pula kurangnya ket-                            difokuskan pada Profil rumahtanga migran perempuan
rampilan, sehingga mengakibatkan para migran hanya                            dan anak yang akan dikaji melalui bagimanakah karak-
terserap disektor informal yang tidak memerlukan ket-                         teristik demografi dari migran tersebut yang berkaitan
rampilan yang tinggi. Migran perempuan yang berlatar                          dengan proses migrasi, profil migran dan keadaan sosial
belakang pertanian, menjadi pekerja keluarga diperta-                         ekonomi rumahtangga migran.
nian dan tidak memiliki ketrampilan, dan hanya mampu                             Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; (a) kara-
bekerja sebagai pembantu rumahtangga, buruh, atau                             kteristik demografi rumahtanga migran perempuan, (b)


                                                                                                                                                 
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                    Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



Profil migran, (c) Proses migrasi dan (d) Kedaan sosial                  METODOLOGI PENELITIAN
ekonomi rumahtangga migran.
    Studi tentang migran adalah studi tentang perpinda-        Lokasi
han penduduk (population mobility) atau studi tentang              Penelitian ini dilakukan di tiga desa yaitu Desa
gerak penduduk (population movement) dari satu tempat ke       Penuktukan, Desa Sambirenteng dan Desa Tembok di
tempat yang lain dalam suatu daerah. Dengan bermigrasi         Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Lokasi pene-
seseorang dapat mencapai mobilitas sosial, artinya, jika       litian ditetapkan secara sengaja dengan pertimbangan di
semula di daerah asal dia berada pada strata sosial bawah      desa tersebut sebagian besar penduduk perempuan dan
setelah bermigrasi apabila di tempat yang baru dia bisa        anak melakukan migrasi, karena daerah tersebut memi-
memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang lebih             liki geografis yang tandus yang menyebabkan lapangan
baik, maka ia akan masuk strata sosial yang lebih tinggi       kerja yang tersedia baik di bidang pertanian maupun
(S. Hidayati Amal,2000,).                                      di luar pertanian relatif terbatas sehingga menodorong
    Todaro dan Stilkind (1981) menyatakan bahwa migrasi        terjadinya migrasi.
yang pesat berlangsung terus karena tingkat pertumbuhan
penduduk di daerah pedesaan tetap tinggi, kemiskinan           Responden
di desa semakin meningkat, dan upah serta pendapatan              Jumlah responden adalah 81 orang yang ditentukan
di kota lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan pasar         secara sengaja yaitu dengan pertimbangan bahwa dalam
bebas. Sedemikian kuatnya faktor-faktor pendorong dan          satu rumahtangga ada anggota keluarga perempuan/
penarik ini, sehingga tingkat migrasi tidak dipengaruhi        anak yang bermigrasi. Yang menjadi responden dalam
oleh pertumbuhan dan tingginya tingkat pengangguran            penelitian ini adalah kepala rumahtangga atau ibu
dan setengah pengangguran di kota. Faktor penarik              rumahtangga atau anggota rumahtangga yang lainnya.
meliputi; (a) adanya superior di tempat yang baru atau         Selain responden dipergunakan juga 10 orang infor-
kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang              man yang diwawancarai secara mendalam. Sumber
cocok, (b) kesempatan mendapatkan pendapatan yang              data meliputi data primer dan sekunder yang dikum-
lebih baik, (c) kesempatan mendapatkan pendidikkan             pulkan dengan wawancara terstruktur dan wawancara
yang lebih tinggi, (d) keadaan lingkungan dan keadaan          mendalam dengan memepergunakan kuesioner dan
hidup yang lebih menyenangkan misalnya iklim, pe-              pedoman wawancara.
rumahan, sekolah dan fasilitas-fasilitas kemasyarakatan
lainnya, (e) tarikan dari orang yang diharapkan sebagai        Metode Analisis Data
tempat berlindung, (f) adanya aktivitas-aktivitas di kota          Metode analisis data yang dipergunakan dalam pene-
besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai         litian adalah deskriptif kuantitatif, yaitu mendeskripsikan
daya tarik bagi orang-orang dari desa atau kota kecil.         atau memberikan gambaran terhadap data-data yang
    Everett Lee (1965) berpendapat ada empat faktor            berbentuk angka.
yang menyebabkan orang mengambil keputusan untuk
bermigrasi; (1) faktor-faktor yang terdapat di daerah                     HASIL DAN PEMbAHASAN
asal; (2) fakttor-faktor yang terdapat di daerah tujuan;
(3) penghalang untuk bermigrasi; dan (4) faktor-faktor         Umur Responden Rumahtangga Migran
pribadi.                                                          Karakteristik rumahtangga migran yang dibahas
    Dinyatakan bahwa di setiap daerah asal ada sejumlah        dalam kajian ini meliputi, tingkat umur, tingkat pendi-
faktor positif yang menahan orang untuk tetap tinggal          dikan dan mata pencaharian atau jenis pekerjaan yang
di situ, sedangkan di daerah tujuan juga ada faktor po-        ditekuni disajikan pada Tabel 1. Dari hasil penelitian di-
sitif yang menarik orang kesana. Begitu pula ada faktor        peroleh bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin
negatif di daerah asal yang mendorong orang untuk              laki-laki sebanyak 59 orang dan perempuan 22 orang.
pindah dan di daerah tujuan dan membuat orang tidak            Rata-rata umur responden adalah 46,5 tahun dengan
ingin pindah. Dinyatakan pula bahwa selalu terdapat            kisaran umur 17 tahun sampai dengan 75 tahun.
sejumlah rintangan yang dalam keadaan-keadaan ter-                Pada Tabel 1 tampak komposisi umur terbesar ter-
tentu tidak seberapa beratnya, tetapi dalam keadaan            dapat pada umur 14 sampai dengan 49 tahun yang 56%
lain, tidak dapat diatasi. Rintangan-rintangan itu antara      (47 orang), sedangkan sisanya adalah umur di atas 50
lain mengenai jarak (jarak daerah asal dengan daerah           tahun. Ini menggambarkan hampir sebagian responden
tujuan), Rintangan jarak ini mskipun selalu ada, bukan         telah berusia lanjut, yang berarti masyarakat yang berusia
merupakan faktor penting (Everett Lee (1965) dalam             lanjut memilih tetap tinggal di desa dan penduduk yang
Astiti, 2004).                                                 berusia produktif bermigrasi ke luar desa untuk mencari
    Susilowati (2005) menyatakan bahwa keputusan in-           pekerjaan nafkah.
dividu untuk bermigrasi sangat bervariasi dan komplek.
Keputusan bermigrasi bukan hanya dipengaruhi oleh              Pendidikan Responden Rumahtangga Migran
faktor ekonomi namun juga non ekonomi. Faktor-faktor             Rata-rata pendidikkan formal responden migran
tersebut diantaranya faktor sosisl, fisik, demografi budaya    adalah 4,6 tahun yang setara tidak tamat SD. Ini
dan komunikasi.                                                berarti tingkat pendidikan responden rumahtangga
                                                               migran adalah tergolong masih rendah yang setara



                           Profil Rumahtangga Migran Perempuan dan Anak di Kabupaten Buleleng (Kasus di Kecamatan Tejakula) [Ni Wayan Sri Astiti]



Tabel 1. Distribusi Responden Rumahtangga Migran Berdasar-                tapi juga diminati oleh laki-laki (6%).
         kan Tingkat Umur, Pendidikan dan Jenis Kelamin, di
         Daerah Penelitian, 2004.
                                                                          Anggota Rumahtangga Migran
                           Perempuan          Laki-Laki    Jumlah            Anggota rumahtangga migran adalah jumlah ang-
Karakteristik Responden                                                   gota rumahtangga yang berada dalam satu unit ang-
                           Jum-     %     Jum-      %     Jum- %
                            lah            lah             lah            garan belanja termasuk anggota rumahtangga yang
Kelompok Umur                                                             bermigrasi ke luar desa. Dari hasil penelitian diperoleh
   < 14                      -      -          -     -     -     -        bahwa jumlah anggota rumahtangga migran adalah
   14 – 49                  19     23         28    35    47    58        408 orang yang meliputi 210 orang (51%) perempuan
   ≥ 50                      3      4         31    38    34    42        dan 198 orang (49%) laki-laki, yang tersebar di di Desa
Jumlah                      22     27         59    73    81   100        Samirenteng, Penuktukan dan Desa Tembok. Rata-rata
Tingkat Pendidikan                                                        jumlah anggota rumahtangga responden rumahtangga
  a.Tidak pernah sekolah     6       7        11    14    17       21     migran adalah 5,05 orang dengan jumlah rata-rata
  b. SD – Tamat SD          10     12         35    43    45       56     anak yang dimiliki rumahtangga adalah 2,86 orang
  c. SLTP – Tamat SLTP       5       6         6     7    11       14     (3 orang) anak. Anak yang dimasudkan disini adalah
  d. SLTA - Tamat SLTA       1       1         4     5     5       6      anggota rumhtangga yang berumur di bawah 14 tahun.
  e. Diploma - Tamat PT      0       0         3     4     3       4      Ini menggambarkan bahwa ukuran keluarga responden
   Sub Total                22     27         59    73    81   100
                                                                          rumahtangga migran tergolong keluarga kecil yang
Mata pencaharian                                                          terdiri atas lima orang anggota rumahtangga yang me-
 a. PNS                      2      2          0     0     2        2     liputi dua orang tua (bapak dan ibu) dua sampai tiga
 b. Petani                  13     16         38    47    51       63     orang anak.
  c. Buruh Tani              0       0         3     4     3       4         Identitas anggota rumahtangga migran yang akan di
  d. Tukang Bangunan         0       0         2     2     2       2      ditelaah meliputi, tingkat umur, tingkat pendidikan dan
  e. Buruh Bangunan          0       0         1     1     1       1      mata pencaharian amggota rumahtangga yang disajikan
  f. Karyawan Swasta         1       1         1     1     2       2
                                                                          dalam Tabel 2.
  h. Pedagang                4       5         5     6     9       11
  i. Jasa                    2       2         9    11    11       14
                                                                          Tingkat Umur Anggota Rumahtangga Migran
                                                                             Dari hasil wawancara diperoleh rata-rata umur ang-
Total                       22     27         59    73    81   100
                                                                          gota rumahtangga migran sebesar 31,19 tahun dengan
Sumber : Diolah Dari Data Primer, 2004.
Keterangan : Pr = Perempuan, LK = Laki-laki                               kisaran umur 0,25 sampai dengan 70 tahun. Komposisi
                                                                          umur terbesar berada pada komposisi umur 20 sampai
tidak tamat sekolah dasar. Rata-rata lama pendidikan                      dengan 25 tahun yang mencapai 19%, dan sebagian be-
formal responden rumahtangga migran perempuan lebih                       sar (87%) anggota rumahtangga migran tergolong usia
tinggi (6,5 tahun) jika dibandingkan dengan responden                     produktif. Ini menggambarkan bahwa sebagian besar
rumahtangga migran laki-laki (4,1 tahun). Sebagian be-                    anggota rumahtangga migran berada pada kelompok
sar (54%) renponden hanya berpendidikan SD sampai                         umur produktif dan merupakan usia kerja, karena hanya
dengan tamat SD dan bahkan 20 % reponden tidak                            13% anggota rumahtangga migran yang tidak tergolong
pernah mengenyam pendidikan atau buta huruf. Hanya                        usia kerja karena umurnya berada di bawah usia 14
sebagian kecil (13%) saja yang berpendidikan sampai                       tahun, dan hanya 17% anggota rumahtangga migran
tingkat SLTP. Rendahnya pendidikan keluarga migran                        usianya berada di atas 50 tahun.
mengakibatkan rendahnya kualitas tenaga kerja yang
dimiliki sehingga tidak tidak bisa bersaing pasar kerja.                  Pendidikan Formal Anggota Rumahtangga Migran
Rendahnya peluangnya kerja di desa mendorong ang-                            Tingkat pendidikan merupakan salah satu aspek
gota rumahtangga untuk bermigran keluar daerah den-                       umum yang penting dalam bidang ketenagakerjaan,
gan harapan untuk mendapat pekerjan yang lebih baik                       karena tingkat pendidikan menunjukkan kualitas dari
sehingga meperoleh pendapatan yang dapat mencukupi                        tenagakerja tersebut. Dengan tingkat pendidikan yang
kebutuhan hidupnya.                                                       dimiliki oleh seorang pekerja akan ldapat diukur ke-
                                                                          mampuannya untuk mengelola suatu usaha/pekerjaan
Jenis Pekerjaan Responden Rumahtangga Migran                              sehingga dapat dipergunakan sebagai paotokan untuk
   Pekerjaan responden rumahtangga migran bervariasi                      memberi imbalan yang lebih layak (Kasryno, 1984).
yaitu; PNS, karyawan swasta, petani, buruh tani, tukang,                     Dari hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat pendi-
pedagang dan jasa. Untuk lebih jelasnya pekerjaan re-                     dikan formal anggota rumahtangga migran tergolong
sponden rumahtangga migran dapat dilihat dalam Tabel                      rendah dengan rata-rata pendidikan formalnya selama
1. Sebagian besar (65%) responden bekerja sebagai petani                  6,18 tahun, yang setara dengan tamat SD dengan ki-
dan buruh tani, sedangkan bidang lain yang diminati                       saran.
oleh responden adalah sebagai pedagang yang mencapai                         Melalui Tabel 2 dapat dilihat bahwa 51% (47 orang)
11%. Pada umumnya responden berdagang makanan                             anggota rumahtangga responden pendidikan formalnya
ringan dan bahan kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan                         hanya tingkat SD, yang terdiri atas 22% perempuan dan
berdagang ini tidak hanya diminati oleh perempuan                         29% laki-laki. Anggota rumahtangga yang tidak pernah


                                                                                                                                              3
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                 Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



Tabel 2. Disrtibusi Anggota Rumahtangga Migran Berdasarkan                        lah bidang jasa 26 %, dan sebagai karyawan swasta 13
         Jenis Kelamin, Umur, Pendidikan dan Mata Pencahar-                       %. Bidang jasa yang digeluti adalah sebagai sopir, pencari
         ian di Desa Penelitian.
                                                                                  nira, kerajinan bambu (buat keranjang), nelayan, dan
                                            Jenis kelamin              Total      pencari pasir. Pekerjaan sebagai pembantu rumahtangga
      Identitas Anggota                                               Perem +
        Rumahtangga                  Perempuan         Laki-laki       Laki       lebih diminati oleh perempuan yaitu 4% (15 orang) dari
                                    orang      %     Orang     %    Orang   %
                                                                                  pada laki-laki (dua orang). Pekerjaan sebagai pedagang
 Tingkat Umur                                                                     juga lebih diminati oleh perempuan dari pada laki-laki.
      < 14                 22                    5      32      8     54     13   Anggota rumahtangga lainnya adalah anggota rumah-
      14 - 19              31                    8      32      8     63     15   tangga yang tidak bekerja karena sedang bersekolah,
      20 - 25              45                   11      31      8     76     19   belum bersekolah dan lansia (lanjut usia).
      26 - 31              21                    5      15      4     36      9
      32 - 37               5                    1      15      4     20      5   Jumlah Anggota Rumahtangga Migran yang bermi-
      38 - 43              20                    5      32      8     52     13   garsi
      44 - 49              21                    5      17      4     38      9      Jumlah anggota rumahtangga migran yang bermi-
      >50                  45                   11      24      6     69     17   grasi adalah 131 orang yang terdiri atas 98 (74,81%)
 Total                    210                   51     198     49    408    100   perempuan dan 33 (25,10%) laki-laki. Bila dilihat dari
 Pendidikan                                                                       komposisi umur, 99,24% migran terdolong usia kerja
  a.Tidak pernah sekolah   29                    7      18      4     47     12
                                                                                  (≥ 14 tahun) dan hanya satu orang migran tergolong
  b. Belum sekolah          8                    2      10      2     18      4
                                                                                  anak-anak (< 14 tahun) yang berjenis kelamin laki-laki.
  c. SD - Tamat SD         88                   22     120     29    208     51
                                                                                  Jumlah migran perempuan lebih banyak dari pada
  d. SLTP - Tamat SLTP     31                    8      22      5     53     13
  e. SLTA - Tamat SLTA     47                   12      24      6     71     17
                                                                                  jumlah migran laki-laki. Sedangkan rata-rata jumlah
  f. Diploma - Tamat PT     7                    2       4      1     11      3
                                                                                  anggota rumahtangga yang bermigrasi adalah 1,6 orang
 Total                    210                   51     198     49    408    100   (Tabel 3).
 Mata pencaharian
  a. PNS                    1                    0       5      1      6      1
                                                                                  Tabel 3. Jumlah Anggora Rumahtangga yang Bermigrasi
                                                                                           Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Daerah Peneli-
  b. Petani                46                   11      57     14    103     25
                                                                                           tian, 2004.
  c. Buruh Tani             4                    1       6      1     10      2
  d. Tukang Bangunan        0                    0       7      2      7      2                           Jenis kelamin                         Total
                                                                                   Kelompok        Perempuan          Laki-laki             Perem + Laki
  e. Buruh Bangunan         2                    0      12      3     14      3
                                                                                     umur        orang     %       Orang      %             Orang   %
  f. Karyawan Swasta       42                   10      13      3     55     13
  g. Karyawan Pariwisata   10                    2       6      1     16      4    < 14              0       0        1      0,76              1   0,76
  h. Pedagang              26                    6      10      2     36      9    ≥ 14             98   74,81       32     24,43            130  99,24
  i. Jasa                  52                   13      56     14    108     26    Total            98   74,81       33     25,19            131 100,00
  j. Pembantu Rumahtangga 13                     3       2      0     15      4   Sumber : Diolah Dari Data Primer, 2004.
  k .Lainnya               14                    3      24      6     38      9
 Total                    210                   51     198     49    408    100
                                                                                     Dari hasil penelitian juga diperoleh bahwa sebagian
Sumber : Diolah Dari Data Primer, 2004.
                                                                                  besar 55,56% (45 orang) responden menyatakan memi-
                                                                                  liki satu orang anggota rumahtangga yang bermigrasi,
mengenyam pendidikkan formal mencapai 12% yang                                    33,33% (27 orang) responden menyatakan memiliki dua
terdiri atas 7% perempuan dan 5% laki-laki. Anggota                               orang anggota rumah yang bermigrasi, dan hanya 7,41%
rumahtangga migran yang pernah mengenyam pendidi-                                 (6 orang) responden menyatakan memiliki empat orang
kan tingkat SLTP dan SLTA masing-masing mencapai                                  anggota rumahtangga yang bermigrasi (Tabel 4).
13% dan 17%.
   Melalui uraian di atas dapat diamati beberapa hal;                             Tabel 4. Jumlah Migran per Rumahtangga Responden di
(a) anggota rumahtangga perempuan lebih banyak yang                                        Daerah Penelitian, 2004.
tidak mengenyam pendidikkan formal jika dibandingkan                               Jumlah migran per rumahtangga
                                                                                          responden (orang)                 Julah (orang)        Persen
dengan anggota rumahtangga laki-laki, (b) pendidik-
                                                                                      Satu Orang                                 45              55.56
kan formal perempuan lebih rendah jika dibandingkan
dengan pendidkan formal laki-laki pada tingkat pen-                                    Dua Orang                                 27              33,33
                                                                                       Tiga Orang                                3               3,70
didikan SD, sedangkan untuk pendidikan di atas SD
                                                                                       Empat Orang                               6               7,41
dietukan hal yang menarik bahwa tingkat pendidikkan
                                                                                       Jumlah                                    81               100
formal perempuan lebih tinggi jika dibandingkan dengan
                                                                                  Sumber : Diolah Dari Data Primer, 2004.
tingkat pendidikan laki-laki.

Jenis Pekerjaan Anggota Rumahtangga Migran                                        Profil Migran
  Jenis perkerjaan anggota rumahtangga migran ter-                                  Profil migran meliputi, umur, pendidikan, pekerjaan
besar adalah sebagai petani yang mencapai 25% (103                                migran, tempat bekerja, dan pendapatan migran per
orang), dan 11% diantaranya adalah perempuan dan                                  bulan. Secara lengkap Profil migran disajikan pada
14% adalah laki-laki. Pekerjaan lain yang diminati ada-                           Teble 5. Umur migran masih tergolong muda dengan


4
                            Profil Rumahtangga Migran Perempuan dan Anak di Kabupaten Buleleng (Kasus di Kecamatan Tejakula) [Ni Wayan Sri Astiti]




rata-rata umur 22,3 tahun untuk migran perempuan                           Pekerjaan sebagai pembantu rumahtangga ditekuni oleh
dan 25,7 tahun untuk migran laki-laki yang berkisar                        15 orang (11,45%), disamping itu migran juga menekuni
antara 12 tahun sampai dengan 46 tahun. Rata-rata                          pekerjaan sebagai pedagang hingga mencapai 10 orang
usia migran perempuan lebih muda jika dibandingkan                         (7,63%) yang lebih dminati oleh migran perempuan.
dengan migran laki-laki (Tabel 5).                                             Hampir semua (91,60%) migran tempat bekerja
                                                                           masih berada di wilayah Propinsi Bali, yang menjadii
Tabel 5. Profil Migran di Daerah Penelitian Tahun, 2004                    daerah tujuan adalah Kota Denpasar, Kabupaten Ba-
                                                            Laki +         dung, Kabupaten Gianyar. Hanya sebagian kecil (5,34%)
 No        Profil Migran       Perempuan     Laki-laki    Perempuan        saja migran bekerja di luar Bali tapi masih di lingkungan
                                                              (%)
                                                                           Negara Republik Indonesia, dan tidak satupun migran
  1    Umur (th)                 22,33      25,74        24,04
                                                                           yang bekerja di luar negeri.
  2    Jenis Kelamin                98         33          131
                                                                              Berkaitan dengan pendapatan, ternyata pendapatan
  3    Pendidikkan formal          8,7        9,5           9,1
       (th)                                                                migran laki-laki lebih besar jika dibandingkan dengan
  4    Pekerjaan                                                           pendapatan migran perempuan. Rata-rata pendapatan
       Tukang bangunan               -          5      5 (3,82)            migran laki sebulsn adalah Rp 400.896,47 dan migran
       Buruh bangunan                1          5      6 (4,58)            perempuan sebesar Rp 383.849.43, sedangkan rata-rata
       Karyawan Swasta              39          8   47 (35,88)             pendapatan migran sebulan adalah Rp 392.372,95.
       Karyawan Pariwisata          10          1    11 (8,40)             Pendapatan migran per bulan masih berada di bawah
       Pedagang                      8          2    10 (7,63)             UMR Kota Denpasar dan di UMR Kabupaten Ba-
       Jasa                         27         10   37 (28,24)             dung.
       Pembantu                     13          2  15 ((11,45)
       Rumahtangga
       Total                        98         33 131 (100,00)             Proses Migrasi
  5    Tempat Bekerja                                                         Proses migrasi meliputi proses keberangkatan migran,
       (orang)                                                             alasan bermigrasi, tujuan bermigarsi, lama bermigrasi
       Di luar desa di satu          -          -             -            dan tempat tujuan. Secara terperinci proses migrasi
       kecamatan
                                                                           disajikan pada Tabel 6. Pada Tabel 6 nampak bahwa
       Di luar kecamatan             4          -      4 (3,05)
       satu kabupaten                                                      proses keberangkatan migran ke daerah tujuan umum-
       Di luar kabupaten            92         28 120 (91,60)              nya tanpa pertolongan orang lain atau berangkat sendiri
       dalam Provinsi Bali                                                 yang dinyatakan oleh 55 orang (41,98 %) responden.
       Di luar Bali di NKRI          2          5      7 (5,34)
                                                                           Namun banyak pula migan menyatakan proses keber-
       Total                        98         33 131 (100,00)
                                                                           angkatannya ke daerah tujuan kerena diajak oleh famili
  6    Pendapatan/bulan     383.849,43 400.896,47 392.372,95
       (Rp)                                                                yang telah terlebih dahulu bermigrasi, hal ini dinyatakan
Sumber : Diolah Dari Data Primer, 2004.                                    oleh 49 orang (37,40%) responden, ada pula migran
                                                                           yang berangkat ke daerah tujuan karena diajak oleh
                                                                           temannya yang sudah terlebih dahulu bermigrasi, hal ini
   Tingkat pendidikan fomal yang pernah dicapai oleh                       dinyatakan oleh 24 orang (18,32 %) responden. Ternyata
migran rata-rata 9,1 tahun atau setara dengan tamat                        dalam proses keberangkatan itu, ada pula migran yang
SLTP. Tingkat pendidikan formal migran perempuan                           berangkat dengan perantaraan jasa calo, yang dinyata-
(8,7 tahun) lebih rendah jika dibandingkan dengan                          kan oleh sebagian kecil (1,53 %) responden. Migran
tingkat pendidikan formal laki-laki yang mencapai 9,5                      yang berangkat dengan calo harus memberikan balas
tahun. Ini menggambarkan laki-laki memperolh peluang                       jasa berupa uang kepada calo tersebut yang besarnya
lebih besar dalam mengenyam pendidikkan.                                   berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
   Rendahnya tingkat pendidikkan migran mengakibat-                           Pada Tabel 6 nampak pula bahwa alasan para migran
kan hanya terserap di sektor informal yang tidak me-                       bermigrasi ternyata cukup bervariasi. Sebanyak 60 orang
merlukan ketrampilan yang tinggi, misalnya terserap di                     (44,12 %) responden menyatakan alasan bermigrasi ada-
sektor jasa, karyawan swasta, karyawan pariwisata dan                      lah karena keterbatasan ekonomi. Disamping itu pula
sebagai pembantu rmahtangga. Pekerjaan yang paling                         alasan migrasi kerana kurangnya lapangan pekerjaan di
diminati oleh migran adalah sebagai karyawan swasta                        daerah asal, hal ini dinaytakan oleh 44 orang (32,35 %),
(37,88%) yang lebih banyak diminati oleh migran perem-                     dan alasan yang lainnya adalah mencari pengalaman di
puan daripada laki-laki. Bekerja sebagai penjaga toko                      daerah lain, hal ini dinyatakan oleh 28 orang (20,58 %)
dan bekerja di swalayan. Pekerjaan lain yang diminati                      responden. Ada pula yang menyatakan alasan bermigrasi
adalah di bidang jasa (28,24%). Jasa yang dimaksudkan                      adalah karena adanya konplik keluarga, disamping itu
disini adalah pekerjaan selain sebagai buruh tanii dan                     ada pula yang menyatakan alasan bermigrasi adalah
bangunan yang meliputi garmen, penjahit, sopir taxi,                       karena untuk mengabdikan ilmu dan ketrampuilan
bengkel dan massage. Migran perempuan lebih banyak                         yang dimilikinya.
memilih pekerjaan sebagai pembantu rumahtangga                                 Alasan migran bermigrasi dapat dikelompokkan
daripada migran laki-laki, karena pekerjaan sebagai pem-                   menjadi dua, yakni alasan yang berorientasi ekonomis
bantu lebih cocok dilakukan oleh perempuan karena                          dan non ekonomis. Alasan yang berorientasi ekonomis,
pekerjaanya hanya megerjakan pekerjaan rumahtangga.                        yakni karena keterbatasan ekonomi rumahtangga dan


                                                                                                                                               
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                           Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



Tabel 6. Disrtibusi Responden Berdasarkan Proses Migrasi,                              migrasi antara satu sampai dengan dua tahun, yang
         yang Berkaitan dengan Jenis Kelamin, Alasan Ber-                              dinyatakan oleh 30 orang (14,51%) responden. Migran
         migrasi, Tujuan Migrasi dan Lama Bermigrasi, di
         Daerah Penelitian                                                             yang memiliki pengalaman bermigrasi di bawah satu
                                                                                       tahun dinyatakan oleh 13 orang (9,92%). Dari hasil
                 Proses Migrasi
                                                                     Jumlah            pengamatan dilapangan diperoleh bahwa migrasi terse-
                                                          Orang                %       but akan terus berlanjut dari masa ke masa, mengingat
  cara Keberangkatan                                                                   hasil yang diperoleh oleh migran mampu memberikan
   a. Berangkat Sendiri                                         55             41,98   kontribusi yang berarti bagi ekonomi rumahtangganya
   b. Diajak Teman                                              24             18,32   dan mampu pula memberikan dana punia (sumbangan
   c. Diajak Famili                                             49             37,40   sukarela) untuk pembangunan di daerah asal, di samping
   d. Diajak Calo                                                2              1,53   lapangan pekerjaan di daerah asal sangat terbatas, seperti
   e. Dijemput majikan                                           1              0,76   telah diungkapkan sebelumnya.
                  Total                                        131            100,00      Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa
  Alasan Bermigrasi                                                                    daerah-daerah yang dituju oleh migran tersebut di an-
   a. Keterbatasan Ekonomi                                      60             44,12   taranya Kecamatan Kuta (Badung) sebagai salah satu
   b. Kurang Lapangan Kerja                                     44             32,35
                                                                                       pusat aktivitas pariwisata di Bali, kota Denpasar (ibukota
   c. Cari Pengalaman                                           28             20,58
                                                                                       provinsi Bali) sebagai pusat segala aktivitas kehidupan
   d. Mengabdikan Ilmu dan Ketrampilan                           3              2,21
                                                                                       yang menonjol di Bali dan kabupaten Gianyar yang
   e. Konflik Keluarga                                           1              0,74
                  Total                                        136            100,00
                                                                                       merupakan daerah seni di Bali. Di luar Bali, terutama
  Tujuan Bermigrasi
                                                                                       Surabaya (ibukota provinsi Jawa Timur) juga menjadi
   a. Menambah penghasilan Keluarga                            101             75,93   daerah tujuan bagi migran di daerah penelitian. Derah-
   b. Meningkatkan Kesejahteraan                                32             24,06   daerah tersebut dipandang oleh mereka sebagai tempat
       Rimahtangga                                                                     yang sangat potensial untuk meraih rejeki.
                  Total                                        133            100,00
  Lama bermigrasi                                                                      Keadaan Sosial Ekonomi Rumahtangga Migran
   a. < 1 tahun                                                 13              9,92      Keadaan sosial ekonomi rumahtangga migran me-
   b. 1 tahun                                                   10              7,63
                                                                                       liputi, keadaan imfrastruktur, penguasaan lahan dan
   c. 2 tahun                                                   19             14,51
                                                                                       pendapatan rumahtangga migran. Keadaan imfra-
   d. 3 tahun                                                   11              8,40
                                                                                       struktur rumahtangga migram meliputi; status rumah,
   e. > 3 tahun                                                 78             59,54
                  Total                                        131            100,00
                                                                                       keadaan rumah, keadaan mandi, cuci dan kakus (MCK),
                                                                                       alat penerangan dan fasilitas komunikasi. Secara ter-
Sumber : Diolah Dari Data Primer, 2004.
Catatan : Ada Responden yang memberikan jawaban lebih dari satu jawab-                 perinci keadaan sosal ekonomi rumahtangga migran
          an.                                                                          dapat dilihat pada Tabel 7. Pada Tabel 7 nampak bahwa
                                                                                       hampir seluruh rumahtangga (97,53%) memiliki rumah
kekurangan lapangan pekerjaan di daerah asal, cendrung                                 sendiri sebagai hak milik dan hanya 2,47% dengan sta-
dimiliki oleh migran yang berusia lebih tua dan lebih                                  tus rumah adalah menyewa. Sebagian besar (58,04%)
berpengalaman bermigrasi. Mereka itu mempunyai                                         responden memiliki rumah yang permanen, 39,50%
rasa tanggung jawab yang lebih tinggi terhadap keadaan                                 semi permanen dan hanya 2,47% yang rumahnya masih
ekonomi dan kelangsungan hidup rumahtangganya.                                         darurat.
Sebaliknya alasan yang berorientasi non ekonomis,                                          Berkaitan dengan keadaam MCK (mandi, cuci,
yakni ingin mencari pengalaman dan ingin mengabdi-                                     kakus) sudah cukup memadai karena sebagian besar
kan ilmu pengetahuan yang dimiliki, cendrung dimiliki                                  (58,04%) rumahtangga sudah memiliki MCK secara
oleh migran yang berusia muda dan belum begitu lama                                    lengkap dan rumahtangga yang belum memiliki MCK
bermigrasi (Astiti, dkk, 2004).                                                        hanya 9,87%, sedangkan rumahtangga yang memiliki
   Selanjutnya, dari 131 orang responden yang diwawa-                                  MCK kurang lengkap (hanya memiliki kamar mandi
ncarai, dapat diketahui bahwa ada dua tujuan utama                                     saja) sebanyak 6,17%.
migran melakukan migrasi, yaitu (1) untuk menambah                                        Rata-rata pemilikan luas lahan rumahtangga sebesar
penghasilan rumahtangga dinyatakan oleh 101 orang                                      35 are, yang terdiri atas tegalan seluas 31 are dan
(75,93%) responden, (2) untuk meningkatkan kesejahter-                                 pekarangan atau rumah tempat tinggal seluas 4 are.
aan rumahtangga, dinyatakan oleh 32 orang (24,06%)                                     Umumnya pekarangan hanya dimanfaatkan sebagai
responden. Dengan demikian tujuan migran bermigrasi                                    tempat tinggal dan tidak diusahakan tanaman perta-
berkaitan dengan alasan bermigrasi yang berorientasi                                   nian, karena relatif sempit. Namun secara kecil-kecilan
ekonomis seperti telah dikemukakan sebelumnya.                                         dan cenderung tidak begitu intensif, diusahakan ternak
   Umumnya migran di daerah penelitian mempunyai                                       unggas seperti ayam dan ternak kecil seperti babi di
pengalaman bermigrasi selama tiga tahun ke atas, hal                                   pekarangan tersebut. Ini merupakan keadaan umum
ini dinyatakan oleh 78 orang (59,54%) responden. Dan                                   yang dapat dijumpai pada rumahtangga migran.Berbeda
migran yang memiliki pengalaman bermigrasi sampai                                      dengan tegalan, seluruh tegalan milik sendiri diusahakan
dengan tiga tahun dinyatakan oleh 11 orang (8,40%).                                    oleh rumahtangga migran. Selain itu, ada juga dua
Ada juga migran yang mempunyai pengalaman ber-                                         rumahtangga migran yang mengusahakan tegalan milik



                            Profil Rumahtangga Migran Perempuan dan Anak di Kabupaten Buleleng (Kasus di Kecamatan Tejakula) [Ni Wayan Sri Astiti]




rumahtangga lain yang diperoleh dari menyakap, jika                           Pendapatan rumahtangga migran dalam setahun
dirata-ratakan luas tegalan dari menyakap itu 12 are per                   sebesar Rp10.656.296,30 atau Rp 888.024,66 per bulan.
rumahtangga migran. Di atas tanah tegalan seluas 12 are                    Dari pendapatan itu, sebagian kecil (11,36%) bersumber
tersebut, rumahtangga migran mengusahakan beragam                          dari sektor pertanian dan sebagian besar (88,64%) ber-
jenis tanaman pertanian dan ternak besar seperti sapi.                     sumber dari luar pertanian. Kecilnya pendapatan dari
Seperti telah dikemukakan sebelumnya, jenis-jenis tana-                    sektor pertanian itu dibandingkan dengan pendapatan
man pertanian yang diusahakan itu meliputi tanaman                         yang bersumber dari luar pertanian, karena selain rata-
semusim, seperti kacang-kacangan, ketela pohon, ketela                     rata penguasaan lahan tegalan rumahtangga migran
rambat, jagung dan sebagainya, tanaman tahunan di                          relatif sepit, juga beragam jenis tanaman pertanian yang
antaranya meliputi kelapa, jambu mete dan mangga.                          diusahakan kurang produktif dan tidak memiliki nilai
Jenis-jenis tanaman itu tidak begitu optimal hasilnya,                     ekonomi tinggi. Keadaan lahan yang relatif kering di
karena keadaan geografinya yang relatif kering, terutama                   daerah penelitian tidak menguntungkan bagi pertumbu-
pada musim kemarau.                                                        han beragam tanaman pertanian secara optimal. Den-
                                                                           gan demikian dapat dipahami bahwa sektor pertanian
Tabel 7. Keadaan Sosial Ekonomi Rumahtangga Migran di                      memberikan kontribusi yang relatif kecil bagi pendapa-
         Daerah Penelitian, 2004                                           tan rumahtangga migran. Beragam jenis pekerjaan yang
No.                                          Jumlah Rumah Tangga           digeluti oleh migran dan anggota rumahtangga migran
           Keadaan Sosial Ekonomi              Rumah      Persen           yang lain seperti telah diuraikan sebelumnya, meng-
                                               Tangga
                                                                           gambarkan berbagai sumber pendapatan rumahtangga
 I    Jenis Infrastruktur
 1.   Status Rumah
                                                                           migran di luar sektor pertanian.
      a. Hak milik                                     79       97,53
      b. Hak milik bersama                              2        2,47                    KESIMPULAN DAN SARAN
      Jumlah                                           81      100,00
 2.   Keadaan Rumah
      a. Permanen                                      47       58,02      Kesimpulan
      b. Semi permanen                                 32       39,51      1. Tingkat pendidikan migran masih tergolong rendah
      c. Darurat                                        2        2,47
                                                                              dan pekerjaan yang digeluti masih di sektor infor-
      Jumlah                                           81      100,00
                                                                              mal antara lain sebagai karyawan swasta, di bidang
 3.   Keadaan MCK
      a. Sumur atau ledeng                              5         6,18        jasa dan pembantu rumahtangga dengan rata-rata
      b. Kamar mandi                                    9     11,11 *)        pendapatan sebulan sebesar Rp. 383.849,43 (perem-
      c. WC atau kakus                                  7      8,64 *)
      d. Sumur atau ledeng dan kamar                    5         6,18        puan) dan sebesar Rp 400.890,47 (laki-laki)., masih
          mandi                                                               berada di bawah UMR Kota Denpasar dan Kabua-
      e. Sumur atau ledeng, kamar                      47       58,02
          mandi                                                               peten Badung.
         dan WC atau kakus                              8        9,87      2. Cara keberangkatan migran ke daerah tujuan lebih
      f. Tidak ada MCK
      Jumlah                                           81      100,00
                                                                              dominan berangkat sendiri (41,98%) dengan alasan
      Keterangan :
                                                                              utama keterbatasan ekonomi rumahtangga, dan
      *)=mengambil dan memanfaatkan air                                       tujuan bermigrasi untuk menambah penghasilan
      dari sumur umum
     Alat Penerangan                                                          rumahtangga atau pendapatan. Adapun lama ber-
 4.
     a. Listrik                                        78       96,29         migrasi satu tahun sampai tiga tahun dengan daerah
     b. Lainnya (strongking, lampu                      3        3,71
        templek)                                                              tujuan antara lain Kabupaten Badung (Kuta), dan
     Jumlah                                            81      100,00         Kota Denpasar.
  5. Fasilitas Komunikasi                                                  3. Keadaan sosial ekonomi rumahtangga migran antara
     a. Telepon sendiri                                 0        0,00
     b. Wartel                                         64       79,02         lain; Sebagian besar (97,53%) rumahtangga memi-
     c. Tidak menggunakan telepon                      17       20,98         liki rumah sendiri, dan permanen. Sebagian besar
     /wartel
                                                                              (58,08%) rumahtangga sudah memiliki MCK secara
     Jumlah                                            81      100,00
                                                                              lengkap. Rata-rata pengausaan lahan adalah 60 are
  II Penguasaan lahan
                                                                              dengan luas pemilikan lahan rumahtangga 35 are
     a.Status pemilik                                  50       61,73
     b. Status Penyakap                                26       32,10
                                                                              dan menyakap 25 are, dengan rata-rata pendapatan
     c. Status penyewa                                  5        4,94
                                                                              rumahtangga migran dalam setahun sebesar Rp.
     Jumlah                                            81     100,000         10.656.269,30,00 atau Rp 888.022,41 per bulan
     Rataan pemilikan lahan (are)                      35       58,33         (11,637% dari sektor pertanian dan 88,37% dari luar
     Rataan lahan Menyakap (are)                       25       41,67         pertanian).
     Jumlah (are)                                      60      100,00
 III Pendapatan Rumah Tangga                                               Saran
     a. Pertanian (Rp)                      1.239.259,26        11,63         Pekerjaan migran di tempat tujuan sebagian besar
     b. Non Pertanian (Rp)                  9.219.506,17        88,37      masih terserap di sektor informal yang tidak memerlukan
     Total Pendapatan (Rp)                 10.656.296,30      100,000      ketrampilan yang tinggi. Oleh karena itu disarankan
Sumber : Diolah Dari Data Primer, 2004.                                    pihak terkait untuk memberikan pembinaan pada calon
                                                                           migran sehingga mempunyai ketrampilan yang lebih
                                                                           baik sehingga dapat pekerjaan di sektor formal yang


                                                                                                                                               7
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                              Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



lebih baik dan memperoleh pendapatan minimal setara                 Everet S. Lee, 1965. Teori Sustu Migrasi. Disajikan pada Annual
                                                                          Meeting of the Mississippi Valley Historical Association,
UMR Kota Denpasar atau Kabupaten Badung.                                  Kansas City, 23 April 1965,
                                                                    Mantra , Ida Bagus, 1981. Population movement in wet rice com-
                        DAFTAR PUSTAKA                                    munities : a Case study of two dukuhs in Yogyakarta Special
                                                                          Region. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
Astiti, Cok Putra, Arjani, Sudarta, Sri Astiti, Sudantra, (2003).   Munir, Rozy, 1981. Migrasi. Dikutip dari Buku Dasar-Dasar
        Profil Migrasi Perempuan dan Anak Untuk Identifikasi              Demografi. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Uni-
        Trafficking di Bali (Studi Kasus di Kabupaten Karangasem          versitas Indonesia.
        dan Buleleng). Pusat Studi wanita Universitas Udayana.      Ross Steele, 1981. Origins and Occupational Mobility of Lifetime
        Laporan Hasil Penelitian.                                         Migrants to Surabaya, East Java. Disertasi Doktor. Australian
Astiti, Sri, Sudarta, Arjani (2004). Keadaan Sosial Ekonomi Rumah         National University, Canberra
        Tangga Migran Perempuan di Desa Miskin Wilayah Bali         Susilowati, Sri Hery. 2005. Dampak Mobilitas tenaga Kerja terha-
        Timur. Pusat Studi Wanita Universitas Udayana. Laporan            dap pendapatan Rumah Tangga Pedesaan. Jurnal Soca, Vol.
        Hasil Penelitian.                                                 5 No. 1, Februari 2005. Jurusan Sosek fakultas pertanian
                                                                          UniVersitas Udayana.





SOCA ❖ 6 6 66 6 6 66 6 6 6 6 6 6 6                                                                                             dan Edi Basuno]
                                                 Integrasi Gender dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir [Rita Nur Suhaeti ISSN: 4-777




                       INTEGRASI GENDER DALAM PENGUATAN EKONOMI
                                   MASyARAKAT PESISIR

                                        RITA NUR SUHAETI DAN EDI bASUNO
                                     Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor
                                                    Badan Litbang Pertanian, Bogor


                                                            AbSTRAcT

   To implement gender mainstreaming activity in relation to regional development, mainly for coastal develop-
ment, a study on gender mainstreaming had been carried in two districts, namely Buton in Southeast Sulawesi and
Cirebon in West Java out from June to December 2003. Data and information were collected using Focused Group
Discussion approach as well as village level profiles and monograph. Gender analysis using Harvard Framework was
implemented, covering profiles of participation, access, control and influencing factors. The study results showed
that in Buton, labor division between man and woman in sea weed farming was relatively balanced. Participation
rate of the household members, both in domestic, public and social sector in both studied locations was relatively
similar. The role of Women Empowerment Division of The Agency for Society Empowerment (ASE) in Cirebon
has not been optimal and still learning to find out suitable activities to meet its mandates. In Buton District, there
was a coordination problem in implementing gender mainstreaming program, because there were two institu-
tions both claimed responsible in implementing gender mainstreaming program. One important thing that has
never been conducted in the two districts was to create collaboration among institutions responsible for the gender
mainstreaming implementation. In the future, The District Level Marine and Fishery Service Office should work
in collaboration with the ASE and they have to discuss how to incorporate gender aspects in coastal development
including in Economic Empowerment for Coastal Community.

     Keywords: Gender Mainstreaming, Coastal Area, Fishery, Community Development


                        PENDAHULUAN                                    kerja dan berusaha masih rendah, demikian juga halnya
                                                                       dengan akses terhadap berbagai sumber daya strategis
   Setelah Otonomi Daerah diberlakukan sejak tahun                     seperti teknologi, informasi pasar, kredit dan modal
2001, terjadi perubahan paradigma pembangunan, yaitu                   kerja. Secara umum tingkat partisipasi angkatan kerja
dari yang berorientasi sentralistik ke arah desentralisasi.            (TPAK) laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
Perubahan tersebut tentunya membawa konsekuensi                        TPAK perempuan, yaitu 83,6 persen berbanding 51,2
yaitu: pemerintah harus memberikan kesempatan yang                     persen. Hal ini berbakibat pada tingkat pengangguran
lebih besar kepada masyarakat untuk ikut menentukan                    perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-
berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangu-                     laki. Padahal upah yang diterima pekerja perempuan
nan yang sesuai dengan berbagai permasalahan dan                       seringkali jauh lebih rendah dari laki-laki. Misalnya,
kebutuhan daerah setempat. Dari sisi pemerintah, dalam                 dengan tingkat pendidikan yang sama, pekerja perem-
rangka memberikan fasilitasi kepada masyarakat sering                  puan hanya menerima sekitar 50 sampai 80 persen dari
tidak dilandasi oleh hasil-hasil identifikasi faktor-faktor            upah yang diterima laki-laki. Banyak perempuan bekerja
penyebab yang berbasis gender. Banyak kalangan yang                    pada jenis-jenis pekerjaan yang marjinal, seperti buruh
menilai pembangunan yang berjalan hingga saat ini                      lepas, atau pembantu rumah tangga tanpa memperoleh
masih netral gender, artinya masih banyak ketimpangan                  upah atau jika memperoleh upah pun besarannya relatif
atau kesenjangan hubungan relasi antara berbagai pihak                 rendah. Selain itu pekerja perempuan tidak memperoleh
gender terutama antara perempuan dan laki-laki dalam                   perlindungan hukum dan kesejahteraan.
memperoleh haknya. Hak tersebut dapat ditinjau dari                       Khusus di sektor pertanian dalam arti luas, termasuk
aspek perolehan akses (peluang), partisipasi aktif dalam               perikanan, kontribusi perempuan di sektor ini sangat
pelaksanaan, keikutsertaan untuk menentukan berbagai                   signifikan, baik dalam proses produksi, panen mau-
kebijakan pembangunan maupun perolehan manfaat                         pun pascapanen. Peran tersebut mampu memberikan
dari hasil kegiatan atau aktifitas pembangunan yang telah              sumbangan yang besar bagi penghasilan keluarga dan
dilaksanakan. Oleh sebab itu muncul berbagai penilaian                 kegiatannya dapat direpresentasikan melalui: (1) bekerja
bahwa kedudukan dan peran perempuan masih berada                       di lahan sendiri, (2) sebagai buruh tani, (3) bekerja di luar
pada posisi termarjinalkan, tersubordinasi atau bahkan                 sektor pertanian, seperti meproduksi kerajinan, berda-
diperlakukan secara diskriminatif, selain berbagai tindak              gang, serta (4) pekerjaan yang tidak langsung menghasil-
kekerasan lainnya.                                                     kan, yaitu pekerjaan mengurus rumah tangga (Sajogyo,
   Sebagai gambaran adalah di bidang ekonomi, ke-                      1987). Lebih ekstrem lagi, perempuan dari keluarga
mampuan perempuan untuk memperoleh peluang                             tani berlahan sempit berperan sebagai penghasil nafkah


                                                                                                                                           
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                   Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



utama dalam rumah tangga, bahkan bertanggung jawab             lapangan perkerjaan utamanya di sektor pertanian den-
atas kehidupan keluarganya. Kondisi tersebut diperburuk        gan rasio perempuan dan laki-laki sebesar 43,7 persen
dengan trend terjadinya bias gender, sehingga memperun-        di perkotaan dan 63,1 persen di pedesaan. Dari jumlah
cing terjadinya berbagai macam ketidakadilan, terutama         tersebut, terdapat 3,3 juta orang miskin dan 500 ribu
terhadap perempuan (Fakih, 1996). Salah satu akibatnya         kepala keluarga diantaranya adalah kepala keluarga
adalah terjadinya proses marjinalisasi atau pemiskinan         perempuan. Satu dari setiap sepuluh keluarga tersebut
ekonomi, sosial dan budaya bagi kaum perempuan.                termasuk dalam kategori keluarga miskin (Asian Devel-
    Jumlah dan curahan waktu perempuan dalam ke-               opment Bank, 2001).
giatan rumah tangga pada umumnya lebih tinggi dari                Sejalan dengan perkembangan teknologi dan infor-
curahan tenaga kerja laki-laki. Argumentasinya, karena         masi yang tidak berbatas, perempuan di perkotaan mulai
perempuan merupakan penanggungjawab pekerjaan                  menyadari ketertinggalannya. Kesadaran ini mendorong
domestik (pengaturan rumah tangga) yang membutuh-              kaum perempuan untuk memperjuangkan haknya
kan waktu yang lebih banyak. Pekerjaan rumah tangga            dalam mengaktualisasikan dirinya agar lebih berperan
tersebut dilakukan sebelum dan sesudah melakukan               dan mendapat akses yang seimbang di segala bidang
pekerjaan mencari nafkah. Peran ganda inilah yang              pembangunan. Sebaliknya perkembangan tersebut relatif
menyebabkan mobilitas tenaga kerja perempuan terbatas          lambat untuk wanita yang tinggal di pedesaan karena
(Sajogyo, 1987). Secara kuantatif, peran ganda perem-          keterbatasan fasilitas umum yang tersedia, seperti infor-
puan akan sangat besar apabila kegiatan pencaharian            masi dan sentuhan teknologi, sehingga aktualisasinya
nafkah di lakukan di lahan kering dengan komoditas             dalam pembanguan masih jauh dari harapan.
utama hortikultura yang memerlukan ketekunan, kete-               Dalam rangka meningkatkan peran perempuan di
litian dan kesabaran.                                          pedesaan tersebut, diperlukan strategi dalam pember-
    Guna mengimplementasikan pengarusutamaan                   dayaan peran perempuan sesuai kondisi sosial, ekonomi
gender di daerah pengembangan wilayah, khususnya               dan budaya setempat atau yang spesifik lokasi. Salah
kegiatan lintas sektor pengembangan kawasan pesisir,           satu strategi akselerasi peran perempuan dalam rangka
dipilih dua kabupaten, yaitu Buton di Sulawesi Tenggara        pemberdayaan perempuan adalah dengan memperhi-
dan Cirebon di Jawa Barat. Kegiatan tersebut meliputi:         tungkan dan bekerja sama dengan kaum lelaki (Kantor
pemetaan permasalahan gender dan melakukan sosial-             Negara Pemberdayaan Perempuan, 2002). Pada intinya
isasi pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada para           pengarusutamaan gender (Gender Mainstreaming) dilak-
pelaksana PUG di dua lokasi studi.                             sanakan dengan penekanan pada azas hubungan timbal
                                                               balik, proporsionalitas, kemitraan dan keharmonisan
                      TINJAUAN PUSTAKA                         antara perempuan dan laki-laki (Vitayala, 2001). Melalui
                                                               pendekatan semacam ini, maka persoalan ketidakadilan
    Peran perempuan di sektor pertanian dalam arti luas,       gender dan marginalisasi perempuan diharapkan secara
termasuk sektor perikanan, tidak dapat disangsikan lagi,       sistematis dapat diminimalkan.
karena memberikan kontribusi yang cukup signifikan.               Ketidakadilan gender dalam masyarakat pedesaan
Meskipun perannya sangat strategis, posisi perempuan           secara faktual sangat menonjol. Untuk pekerjaan yang
masih dan cenderung terus termarginalkan terutama              sama di bidang pertanian, perempuan sering mem-
dalam akses dan kontrol sumberdaya dan manfaat                 peroleh upah yang lebih rendah dibandingkan upah yang
seperti: kredit, teknologi, informasi dan kesempatan           diterima laki-laki. Selain itu laki-laki lebih mendominasi
menambah pengetahuan. Kondisi ini diperburuk dengan            sektor publik, sedangkan perempuan hanya berada di
kebijakan pemerintah dalam berbagai kegiatan pertanian         sektor domestik yang secara ekonomis dianggap kurang
yang belum memperhitungkan perempuan.                          strategis. Bahkan untuk berbagai pekerjaan yang secara
    Pada subsektor usahatani padi dan palawija, peran ak-      tradisional merupakan pekerjaan perempuan, jika
tif perempuan lebih besar dibanding laki-laki, khususnya       teknologi mekanis sudah masuk ke dalamnya dan se-
pada kegiatan penanaman, penyiangan, pascapanen dan            cara ekonomis dianggap lebih menguntungkan, maka
pemasaran, namun akses dan kontrol sumberdaya lebih            biasanya laki-laki akan mengambil peran tersebut atau
didominasi oleh laki-laki (Departemen Pertanian, 1991).        menggantikan peran perempuan. Dengan demikian in-
Hal ini memerlukan solusi lebih lanjut terutama dalam          sentif ekonomi tampaknya memegang peranan penting
hal optimasi peran perempuan, agar perencanaan, pelak-         dalam menentukan peran gender (Harsoyo et al., 1999).
sanaan dan pemantauan kegiatan pertanian selanjutnya           Untuk itu keterampilan perempuan perlu ditingkatkan
dapat memperhitungkan dan memberi peran optimal                agar dapat bekerja dengan kualitas yang sebanding,
kepada perempuan. Khusus di bidang perikanan, walau-           bahkan lebih baik dengan yang dilakukan laki-laki.
pun dari kegiatan penangkapan kontribusi perempuan                Erat kaitannya dengan keterampilan tersebut adalah
tidak pernah terdengar, namun dari kegiatan pemasaran          kegiatan pengolahan ikan di desa pantai. Kegiatan
dan pengolahan pascatangkap kontribusi perempuan               pengolahan ikan pascatangkap bertujuan untuk mem-
relatif dominan.                                               pertahankan kualitas ikan agar dapat dikonsumsi dalam
    Data Survei Angkatan Kerja Nasional (BPS, 1999)            waktu lebih lama. Selain itu, pengolahan juga bertujuan
menunjukkan bahwa dari 47,1 juta penduduk berumur              untuk menghasilkan produk baru yang karakteristiknya
10 tahun ke atas, terdapat sekitar 23 juta orang yang          jauh berbeda dari ikan segar. Jenis pengolahan ini ada


30
                                          Integrasi Gender dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir [Rita Nur Suhaeti dan Edi Basuno]




yang sifatnya masih tradisional dan ada yang sudah              Garis pantainya sepanjang 1.026 km dengan sumber
lebih maju. Termasuk pengolahan tradisional, adalah             daya perikanan sangat beragam dilihat dari jenis dan
pengeringan dengan sinar matahari, pengasinan, fer-             potensinya. Kecamatan Lakudo yang menjadi lokasi
mentasi dan pemindangan. Pada pengolahan yang                   kajian terletak di P. Muna. Luas keseluruhan Kecamatan
sifatnya lebih maju telah memasukkan unsur teknologi            Lakudo 225 km2 dengan topografi datar, bergelombang
yang lebih tinggi, misalnya pendinginan dan pembekuan           sampai berbukit. Kecamatan ini meliputi 3 kelurahan
(Anonim, 2002).                                                 dan 9 desa dengan 31 dusun/lingkungan dan 51 unit
                                                                rukun tetangga. Jenis tanah dominan adalah kambisol
          METODOLOGI PENELITIAN                                 dan kapur. Suhu rata-rata 28oC dengan kelembaban
                                                                udara 71 persen. Curah hujan rata-rata sebesar 1.473
Pendekatan                                                      mm/th dengan kategori daerah semi kering (jumlah
  Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui              curah hujan kurang dari 1.700 mm/th). Musim hujan
wawancara dengan nara sumber dan petani responden               terjadi pada bulan Desember hingga Juli dan musim
melalui pendekatan Focused Group Discussion (FGD) serta         kemarau terjadi selama 7 bulan dari bulan Agustus
pengumpulan data profil dan monografi desa. Kegiatan            sampai dengan November.
FGD dilakukan dalam dua tingkatan, yakni tingkat                   Di Kecamatan Lakudo terdapat Teluk Lasongko yang
kabupaten dan tingkat kecamatan/desa.                           merupakan teluk terluas di Kabupaten Buton, yakni sel-
                                                                uas 42km2 dengan panjang pantai 29,6 km. Keberadaan
Lokasi Penelitian                                               teluk ini cukup unik dan memiliki nilai strategis bagi
   Kajian ini dilakan di empat desa di Kabupaten                pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Ka-
Cirebon dan di dua desa di Kabupaten Buton. Untuk               bupaten Buton.
Kabupaten Cirebon, kajian dilakukan di Kecamatan                   Jumlah penduduk Kecamatan Lakudo pada tahun
Mundu dengan empat desa sebagai berikut: (1) Desa               2002 adalah 22.686 jiwa, terdiri dari 4.762 kepala ke-
Mundu Pesisir, (2) Desa Citemu, (3) Desa Waruduwur              luarga (KK), sehingga ukuran keluarganya (family size)
dan (4) Desa Bandengan. Untuk Kabupaten Buton,                  adalah 4,8 orang/KK. Artinya, seorang kepala keluarga
kajian dilakukan di Kecamatan Lakudo, yakni di Desa             harus menghidupi hampir 5 orang termasuk dirinya
Madongka dan Desa Wanepa-nepa.                                  sendiri. Penduduk laki-laki sebanyak 11.291 orang dan
                                                                penduduk perempuannya 11.395 orang, sehingga sex
Tahapan Penelitian                                              ratio-nya 0,99. Artinya untuk setiap 100 orang penduduk
   Tahapan dalam pelaksanaan penelitian meliputi (a)            perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Etnis Buton
pengumpulan data sekunder, (b) pengumpulan informasi            merupakan etnis dominan di kecamatan ini. Mobilitas
dari narasumber, (c) wawancara dengan responden, d)             penduduk relatif tinggi dan ini dipengaruhi oleh kemam-
analisis gender dengan menggunakan Analysis Keran-              puan wirausaha masyarakat yang relatif tinggi.
gka Harvard. Analisis Kerangka Harvard merupakan                   Data tahun 2001 menunjukkan bahwa mata penca-
salah satu alat pengumpul informasi baik secara umum            harian sebagian besar penduduk di Kecamatan Lakudo
maupun terinci sesuai kebutuhan masing-masing sektor.           adalah di sub-sektor tanaman pangan (29,3%). Dari
Kerangka ini dipergunakan untuk membangun sebuah                angka tersebut, 53 persennya merupakan pekerja perem-
uraian dan analisis gender di kalangan masyarakat               puan. Di bidang perikanan yang memberikan kontribusi
tertentu, kebutuhan strategi gender dan transformasi hu-        sebesar 17,8 persen pada lapangan pekerjaan, perempuan
bungan gender. Tiga komponen utama dalam Kerangka               hanya menduduki 22,2 persen. Namun secara keseluru-
Harvard adalah (1) profil partisipasi, (2) profil akses         han, tampaknya lebih banyak perempuan yang memiliki
dan kontrol serta (3) faktor-faktor yang mempengaruhi.          pekerjaan dibandingkan laki-laki (51% dan 49%).
Gambaran umumnya adalah profil aktivitas responden                 Dengan adanya Proyek Pemberdayaan Ekonomi
untuk mengidentifikasi ciri-ciri kegiatan publik, domestik      Masyarakat Pesisir (PEMP) di tujuh desa di Kecamatan
dan kemasyarakatan yang relevan dengan tujuan peneli-           Lakudo, sebanyak 72 unit kelompok usaha bersama
tian, misalnya siapa melakukan apa, waktu melakukan             (KUB) telah dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan-
kegiatan, frekuensi dan lokasi. Profil akses dan kontrol        nya. Kegiatan anggota kelompok tersebut terdiri dari
untuk mengidentifikasi sumber daya yang dipakai dalam           berbagai bidang, seperti nelayan tangkap, pemindang,
melakukan aktivitas, sekaligus untuk mengetahui sistem          pemasok es batu, pedagang kecil ikan dan pembudi-
pengambilan berkaitan dengan sumber daya tersebut.              daya rumput laut. Total jumlah anggota sampai tahun
Hal ini akan menunjukkan siapa yang mempunyai akses             2002 sebanyak 485 orang. Di antara berbagai kelompok
terhadap sumberdaya.                                            tersebut, kelompok pemindang merupakan kelompok
                                                                yang paling prospektif untuk dikembangkan mengingat
           HASIL DAN PEMbAHASAN                                 permintaan terhadap ikan pindang relatif tinggi.
                                                                   Dari dua desa yang menjadi lokasi kajian di Keca-
Gambaran Umum Lokasi Penelitian                                 matan Lakudo, Desa Madongka merupakan desa yang
  Kabupaten buton                                               tingkat sosial ekonomi masyarakatnya relatif lebih ren-
  Kabupaten Buton dengan luas wilayah 54.190 km2                dah dibanding Desa Wanepa-nepa. Hal ini merupakan
memiliki wilayah perairan seluas 47.697 km2 (88%).              akibat dari isolasi, karena baru setahun terakhir ini


                                                                                                                                    3
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                     Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



dibuka jalan ke desa ini. Selain itu tingkat pendidikan        Partisipasi Anggota Keluarga dalam Sektor Domestik,
masyarakatnya juga lebih rendah, baru ada seorang sar-         Publik, dan Sosial Kemasyarakatan
jana agama di Desa Madongka. Hampir seluruh kepala                Karakteristik peserta kegiatan FGD di dua lokasi
keluarga memiliki pekerjaan sebagai nelayan tangkap            kajian dapat dilihat dari umur, tingkat pendidikan dan
skala kecil. Selain itu, budi daya rumput laut juga            partisipasi dalam diskusi. Umur peserta di Cirebon relatif
merupakan usaha yang memberikan kontribusi nyata               lebih muda, tingkat pendidikan peserta FGD di Buton
pada pendapatan masyarakat Desa Madongka. Setiap               lebih rendah, yakni SD dibandingkan dengan peserta ke-
bulan sekitar 20 ton rumput laut dikirim ke luar desa          giatan FGD di Cirebon, yakni SMP. Tingkat partisipasi
yang selanjutnya dibawa ke Bau-Bau dan kota-kota lain,         perempuan dalam diskusi di Cirebon jauh lebih tinggi
sebagai bahan baku industri kosmetik dan pangan.               (72,72%) dibanding di Buton (42,5%).
                                                                  Dari kegiatan FGD yang telah dilaksanakan, terdapat
   Kabupaten cirebon                                           kesan bahwa partisipasi anggota keluarga baik dalam
   Kabupaten Cirebon dengan luas wilayah 986,0 km2             sektor domestik, publik dan sosial kemasyarakatan di
merupakan kabupaten paling timur di Provinsi Jawa              dua lokasi kajian relatif sama. Artinya tidak terdapat
Barat dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.              perbedaan yang mencolok di antara keduanya. Tabel 1
Secara topografis, Kabupaten Cirebon terletak pada             menyajikan partisipasi anggota keluarga yang terdiri dari
ketinggian 0 – 130 m dpl. Iklim dan curah hujan di Ka-         laki-laki dewasa (LD), laki-laki anak-anak (LA), perem-
bupaten Cirebon dipengaruhi alam pantai terutama di            puan dewasa (PD) dan perempuan anak-anak (PA). Tabel
bagian utara, timur dan barat sedangkan bagian selatan         tersebut menunjukkan bahwa dari 10 kegiatan domestik
merupakan kawasan perbukitan di mana terdapat curah            yang ditanyakan, perempuan dewasa melakukan semua
hujan paling tinggi, sekitar 1000-3000 mm, khususnya           kegiatan tersebut (100%), sedangkan laki-laki dewasa
di kaki Gunung Ciremai.                                        hanya melakukan 2 macam kegiatan domestik (20%).
   Lokasi kajian adalah Kecamatan Mundu, salah satu            Perempuan anak-anak masih melakukan 4 macam ke-
kecamatan yang memiliki wilayah pantai di antara 7             giatan domestik (40%) lebih banyak dibanding laki-laki
kecamatan lainnya di Cirebon. Kajian melibatkan empat          dewasa, sedangkan laki-laki anak-anak tidak melakukan
desa, yakni Desa Waruduwur, Citemu, Bandengan dan              satu pun kegiatan domestik. Hal ini menunjukkan
Mundu Pesisir. Pemilihan Kecamatan Mundu didasar-              sosialisasi yang timpang untuk anak laki-laki dan anak
kan oleh potensi yang luar biasa, khususnya untuk usaha        perempuan. Tidak mengherankan jika setelah mereka
rajungan, baik yang dijual segar, dimasak maupun yang          besar, anak laki-laki beranggapan bahwa pekerjaan do-
dikupas (diambil dagingnya). Selain itu, potensi udang,        mestik adalah pekerjaan perempuan.
bandeng dan tongkol juga cukup baik. Khusus untuk                 Untuk mengubah persepsi seperti tampaknya me-
bandeng dan tongkol diolah menjadi ikan pindang.               merlukan waktu yang panjang. Seperti pada perubahan
   Penduduk Kecamatan Mundu pada tahun 2002                    sosial lainnya yang memerlukan proses lama, mungkin
berjumlah 58.785 orang terdiri dari 15.041 KK. Oleh            harus ada kampanye nasional yang mengajak seluruh
karena itu angka ukuran keluarganya adalah 3,9 yang            keluarga agar tidak membeda-bedakan sosialisasi pe-
berarti setiap KK menanggung beban hampir 4 orang              kerjaan domestik. Pekerjaan domestik sebaiknya men-
termasuk dirinya sendiri. Jumlah penduduk laki-lakinya         jadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga sesuai
sedikit lebih banyak yaitu 29.868 orang dan penduduk           dengan kemampuannya. Dengan demikian pekerjaan
perempuannya 28.917 orang. Dengan demikian sex                 tidak akan menumpuk pada salah satu pihak gender
rationya sebesar 1,03.                                         saja dan ketidakadilan serta ketimpangan gender akan
   Masyarakat di ke empat desa contoh sebagian besar           dapat dikurangi.
memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan khusus di Desa             Tabel 2 menyajikan kegiatan harian perempuan
Citemu lebih dari 85,4 persen. Di Desa Waruduwur, 29,8         dewasa di empat desa Kecamatan Mundu, Cirebon.
persen penduduknya bekerja sebagai petani, ini lebih           Perempuan yang terlibat dalam pembuatan pindang
tinggi dari angka di tingkat kecamatan yang hanya 3,8
                                                               Tabel 1. Kegiatan Domestik Masyarakat di Dua Lokasi Ka-
persen. Selain sebagai petani, buruh industri di Desa                   jian
Waruduwur dan Mundu Pesisir juga cukup banyak,
yakni masing-masing 22,5 dan 36,6 persen, sedang               No.       Jenis Kegiatan     LD   LA       PD           PA
angka-angka tersebut di tingkat kecamatan masing-mas-           1.    Memasak               -     -       V             -
ing hanya 11,6 dan 19,1 persen.                                 2.    Mencuci baju          -     -       V             -
   Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Mundu             3.    Menyeterika           -     -       V             -
relatif rendah, sebagian besar hanya sampai sekolah             4.    Mencuci piring        -     -       V             -
dasar (SD), bahkan sebagian tidak tamat. Di Desa                5.    Mengambil air         V     -       V             -
Waruduwur dan Citemu masih ditemukan penduduk                   6.    Menyapu rumah         -     -       V             V
                                                                7.    Menyapu halaman       -     -       V             V
yang buta huruf, baik huruf Arab maupun latin dan
                                                                8.    Mengepel              -     -       V             V
penduduk yang tidak tamat SD. Di dua desa lainnya
                                                                9.    Mengurus anak         V     -       V             -
tidak lagi terdapat penduduk yang buta huruf. Seba-
                                                                10.   Belanja sehari-hari   -     -       V             V
liknya, di Desa Bandengan 8,2 persen penduduknya                      Frekuensi             2     0       10            4
berpendidikan sarjana.


3
                                                    Integrasi Gender dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir [Rita Nur Suhaeti dan Edi Basuno]




mengalokasikan waktu lebih banyak dari pada yang terli-                   Tabel 3. Urutan Masalah yang Dihadapi para Peserta Kegiatan
bat dalam kegiatan mengupas rajungan. Mereka bangun                                FGD di dua Lokasi Kajian
lebih awal yakni pukul 03.00 dan pergi tidur pada waktu                    No.
                                                                                                             Jenis Usaha
yang sama dengan mereka yang terlibat dalam kegiatan                                        Rajungan                          Pindang
mengupas rajungan. Namun perempuan yang terlibat                                 Harga produk tidak stabil,
                                                                                 cenderung rendah atau dip-       Harga bahan lebih tinggi, tidak
dalam pengupasan rajungan juga mengalokasikan waktu                         1.   ermainkan pihak pabrik atau sesuai dengan harga produk
untuk membuat wadong atau jurai, yaitu alat tangkap                              pedagang pengumpul
rajungan yang ramah lingkungan. Alat ini dimodifikasi                            Sistem pembayaran tunda
                                                                                 (1-2 minggu setelah penye-
dari alat yang sama buatan Taiwan.                                               rahan barang), hal ini juga      Mutu bahan kurang baik menga-
                                                                                 terkait dengan ketersediaan
                                                                            2.   modal yang kurang, padahal kibatkan kualitas produk juga
Tabel 2. Kegiatan Harian Perempuan Dewasa di Kecamatan                                                            kurang baik
                                                                                 bahan harus dibayar secara
         Mundu, Kabupaten Cirebon                                                tunai, tidak dapat menunggu
                                                                                 1-2 minggu
No.       Waktu                        Jenis Kegiatan
                                                                                 Kualitas bahan yang kurang
1.    Rajungan                                                                   mendukung, terutama pada         Ketersediaan BBM kadang-ka-
      • 04.00 – 06.30   Domestik                                            3.   musim panas, ukuran kecil-
                                                                                 kecil dan kualitas dagingnya dang tidak mendukung
      • 06.30 - 11.00   Membuat wadong/jurai dan domestik                        kurang baik
      • 11.00 – 21.00   Kupas rajungan diselang pekerjaan domestik               BBM kadang menjadi ma-
                                                                            4.                                    Ketersediaan modal kurang
      • 21.00 – 04.30   Istirahat                                                salah
 2.   Pindang                                                                                                     Ketersediaan bahan baku tidak
                                                                            5.   Penyuluhan kurang
      • 03.00 – 11.00   Ke pasar: jual pindang, beli bahan pindang                                                menentu
      • 11.00 – 14.00   Istirahat/domestik
      • 14.00 - 18.00   Membuat pindang
                                                                          pakan unggas. Namun saat ini usaha pembuatan tepung
      • 18.00 – 21.00   Domestik
                                                                          kerang agak mundur sehubungan dengan merebaknya
      • 21.00 – 03.00   Istirahat                                         penyakit flu burung.
                                                                             Masyarakat Desa Citemu dan Waruduwur banyak
   Tabel 3 menyajikan permasalahan yang dialami peser-                    yang melakukan kegiatan pengupasan rajungan. Pen-
ta kegiatan FGD menurut urutannya. Masalah utama                          gupasan rajungan ini tidak dapat dilakukan sepanjang
yang dihadapi adalah harga-harga yang tidak menentu                       tahun dan puncaknya hanya 2 bulan/tahun, yakni men-
dan harga-harga input cenderung tinggi, sebaliknya den-                   jelang musim hujan. Rajungan disediakan oleh penjual
gan harga produk. Khusus untuk usaha rajungan kupas,                      rajungan atau nelayan. Di desa tersebut telah tercipta
masalah bertambah dengan adanya sistim pembayaran                         sistem pengupasan rajungan, di mana dari penyediaan
kemudian oleh pengusaha, disamping dikeluhkan tidak                       rajungan, pengupasan dan penjualan ke pihak eksportir
adanya penyuluhan tentang teknik pengolahan hasil                         telah terpola sedemikian rupa. Pengupasan rajungan ini
laut yang baik.                                                           dalam banyak hal telah mampu memberi pendapatan ke-
                                                                          pada banyak rumah tangga, meskipun jumlahnya relatif
Usaha Penangkapan dan Pengolahan Ikan serta Ke-                           kecil. Rajungan yang telah dikupas dijual ke eksportir
giatan Kemasyarakatan                                                     yang ada di sekitar desa-desa tersebut. Harga daging ra-
   Nelayan di kedua lokasi pengkajian melakukan pe-                       jungan ini ditentukan oleh pihak eksportir, sesuai dengan
nangkapan ikan dengan cara yang relatif sederhana.                        harga daging rajungan di pasar dunia.
Sebuah kapal kecil yang diawaki 1 – 3 orang melaut                           Masyarakat Desa Bandengan umumnya mengolah
dengan lama melaut sekitar 6 – 8 jam. Modal untuk                         ikan pindang. Jenis ikan yang dipindang adalah bandeng,
melaut terdiri dari bekal pangan, rokok, es batu dan ba-                  kembung, tongkol, layang dan teri nasi. Walaupun sama-
han bakar. Rata-rata biaya sekali melaut berkisar antara                  sama melakukan pengolahan ikan pindang, masyarakat
Rp 100.000 – Rp 150.000,- dan hasil yang diperoleh                        di Desa Wanepa-nepa, Kecamatan Lakudo, ikan yang
rata-rata dua kali lipat. Memang ada masa puncak dan                      biasa dipindang lebih sedikit jenisnya, yakni hanya
paceklik, namun angka tersebut menunjukkan rata-rata                      ikan tongkal dan layang. Proses pembuatan pindang di
penghasilan nelayan. Setelah dipotong modal yang                          dua lokasi pada prinsipnya sama. Tabel 4. menyajikan
dikembalikan kepada juragan darat atau juragan laut,                      perbandingan proses pembuatan ikan pindang di dua
rata-rata penghasilan mereka sehari sekitar Rp 30 – 50                    lokasi kajian.
ribu/KK. Sebenarnya pendapatan demikian termasuk                             Dalam kaitannya dengan penggunaan tenaga kerja
tinggi, namun karena sistim pengelolaan uang yang                         dalam kegiatan pembuatan ikan pindang, di Kecamatan
relatif buruk, maka keluarga nelayan tampaknya kurang                     Mundu lebih banyak melibatkan perempuan karena dari
sejahtera. Belum lagi jika dilihat sikap hidup yang cen-                  8 jenis kegiatan, semua dilakukan oleh perempuan dan
derung konsumtif, termasuk gemar berjudi.                                 laki-laki hanya terlibat dalam 2 macam kegiatan (25%).
   Selain kegiatan penangkapan dan membuat jaring,                        Sedangkan di Kecamatan Lakudo, laki-laki lebih aktif
masyarakat di empat desa di Kecamatan Mundu melaku-                       karena dari 5 jenis kegiatan, 3 kegiatan dibantu oleh laki-
kan berbagai kegiatan yang berbeda. Misalnya, masyara-                    laki (60%). Perlu dicatat, bahwa pekerjaan menyusun
kat Desa Mundu Pesisir melakukan kegiatan pengolahan                      ikan yang memerlukan ketelatenan hanya dikerjakan
ikan asin dan berjualan ikan segar (skala kecil). Ada juga                oleh perempuan, baik di Kecamatan Mundu maupun di
pengusaha tepung kerang sebagai sumber kalsium untuk                      Kecamatan Lakudo. Hal ini mungkin disebabkan karena


                                                                                                                                                33
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



Tabel 4. Proses Pembuatan Pindang di Kecamatan Mundu dan Lakudo
                          Kecamatan Lakudo                                            Kecamatan Mundu
                        Urutan Kegiatan            Pelaku                         Urutan Kegiatan                                   Pelaku
 Membeli ikan                                       P/L Membeli ikan                                                                  P
 Menyusun ikan di panci (tempat memindang) sambil         Mencuci ikan sampai bersih                                                 P/L
 dicuci dan langsung diberi garam yang jumlahnya     P
 tidak ada takaran yang khusus
 Mengangkut                                         P/L Membalut dengan kertas minyak                                                 P
 Merebus selama 0,5 jam (dengan sedikit air sampai  P/L Menyusun di tempat pindang sambil diberi garam, sereh dan                     P
 kering), siap jual                                       daun salam dengan perbandingan 10:1
 Jual                                                P    Merebus: 1-2 jam, air rebusan dibuang, disiram dengan air dingin            P
                            -                             Merebus kembali sampai kering, dinginkan, siap dijual                       P
                            -                             Mengangkut                                                                 P/L
                            -                             Jual                                                                        P

yang menjual ikan pindang itu pun perempuan, maka
                                                                    Tabel 5. Partisipasi Laki-laki dan Perempuan dalam Kegiatan
yang menyusun ikan juga perempuan agar penempatan
                                                                             Sosial Kemasyarakatan
ikannya sesuai dengan keinginan pembeli.
   Selain melakukan penangkapan ikan, masyarakat di                                   Kecamatan Mundu,             Kecamatan Lakudo,
                                                                        Kegiatan      Kabupaten Cirebon             Kabupaten Buton
Desa Madongka, Kecamatan Lakudo juga melakukan                                       L saja P saja L +P           L saja P saja L +P
budi daya rumput. Kegiatan utama yang dilakukan ada-                 Arisan                          √                            √
lah pembuatan tali yang dikerjakan oleh perempuan (P),               Pengajian                       √                     √
pemasangan tali dan penananam di laut oleh laki-laki                 Remaja Masjid                   √                            √
(L), panen, pengeringan dan penjualan dikerjakan baik                Karang taruna                   √                            √
oleh laki-laki maupun perempuan (P dan L). Karena                    Perkawinan                      √                            √
itu dapat dikatakan bahwa pembagian kerja antara laki-               Sunatan                         √                            √
laki dan perempuan dalam kegiatan budi daya rumput                   Kematian                        √                            √
laut relatif seimbang. Informasi dari tokoh masyarakat               Membesuk orang                  √                            √
                                                                     sakit
menyebutkan bahwa pada umumnya keadaan keluarga
                                                                     Gotong royong     √                              √
yang hanya laki-lakinya saja yang aktif mencari nafkah               Koperasi                        √                                 √
relatif kurang sejahtera dibandingkan dengan keluarga                Rapat RT          √                              √
yang perempuannya saja yang aktif, apalagi dibanding                 Jumlah (frekue-   2      0      9                2         1         8
dengan keluarga dengan suami isteri aktif.                           nsi)
   Dalam aspek sosial kemasyarakatan, sebagian besar
kegiatan dilakukan secara bersama-sama. Namun kegia-                Tabel 6. Tingkat Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga di
                                                                             Dua Lokasi Kajian
tan kemasyarakatan yang banyak menentukan keputusan
di tingkat desa seperti gotong royong dan rapat RT dila-            Jenis keputusan          P saja   P domi-   P+L       L saja L domi-
                                                                                                        nan                        nan
kukan oleh laki-laki saja, sedangkan perempuan terlibat              Pendidikan anak                              √
dalam kegiatan domestik untuk menyediakan konsumsi                   Kesehatan keluarga                           √
pada berbagai kegiatan tersebut (Tabel 5).                           Perawatan anak                     √
   Esensi yang dapat diambil dari semua ini adalah                   Keluarga berencana                           √
bahwa kegiatan sosial kemasyarakatan telah menjadi                   Perkawinan                                   √
bagian integral dari semua anggota masyarakat desa                   Pengeluaran                        √
baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun demikian,                  sehari-hari
masih ada kegiatan sosial kemasyarakatan yang masih                  Penggunaan alat                                                   √
                                                                     produksi
menjadi domain laki-laki yakni kegiatan gotong royong                Penjualan hasil usaha              √
dan rapat rukun tetangga (RT). Implikasinya adalah                   Jumlah Frekuensi          0        3         4         0          1
bahwa segala keputusan yang diambil di tingkat RT
tanpa mengikutkan suara perempuan karena perempuan                  dengan usaha ikan pindang baik di Buton maupun di
tidak terwakili (Tabel 6.)                                          Cirebon, malahan dalam penjualan cenderung perem-
   Akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya                 puan lebih dominan. Untuk penerimaan manfaat hasil
dan manfaat di kedua lokasi kajian rata-rata serupa,                usaha, seperti telah disinggung sebelumnya bahwa jika
yakni baik perempuan maupun laki-laki memiliki akses                perempuan yang memiliki dan memanfaatkan uang
dan kontrol yang relatif sama untuk mengelola sumber                maka akan terjadi perbaikan status gizi dan kesejahter-
daya dan menerima manfaat. Sebagai contoh, dalam                    aan keluarga, namun belum tentu jika yang memegang
usaha budi daya rumput laut di Desa Madongka, Keca-                 uang itu laki-laki. Dari informasi ini dapat disimpulkan
matan Lakudo, perempuan dapat melakukan pekerjaan                   bahwa keluarga yang isterinya bekerja memiliki ang-
mulai dari membuat tali, panen dan mengeringkan hasil               gota keluarga yang relatif lebih sejahtera dibandingkan
rumput laut. Keputusan untuk menjual pun dilakukan                  dengan yang hanya laki-laki (kepala keluarga) saja
secara berunding, baik mengenai jumlah yang akan                    yang bekerja. Jadi manfaat hasil usaha yang dilakukan
dijual maupun yang menyangkut harga. Begitu pula                    perempuan dirasakan lebih menyeluruh oleh seluruh


34
                                         Integrasi Gender dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir [Rita Nur Suhaeti dan Edi Basuno]




anggota keluarga. Manfaat lain dari kredit dan penyulu-        sulit dikerjakan. Kaitannya dengan fokus lokasi, yakni
han juga sudah dapat dirasakan baik oleh laki-laki dan         masyarakat pesisir, maka sektor kelautan dan perikanan
perempuan. Apalagi dalam kegiatan proyek PEMP yang             menjadi sektor yang langsung berkepentingan.
ternyata banyak juga melibatkan perempuan pengolah
ikan. Jadi akses terhadap kredit tidak dibatasi hanya un-      Peran Instansi Pemda dalam Pengarusutamaan Gender
tuk kepala keluarga saja. Demikian juga penyuluhan dari        di Kabupaten cirebon
dinas baik Dinas Kelautan maupun Dinas Perindustrian              badan Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan
sudah melibatkan perempuan juga.                                  Struktur kelembagaan yang berkaitan dengan PUG di
                                                               kabupaten ini relatif masih baru. Pada tahun 2000 unit
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Ma-                   kerja Pemberdayaan Perempuan berada di Badan Pem-
syarakat Pesisir                                               berdayaan Masyarakat, tahun 2001 unit ini bernaung di
   Keberhasilan pembangunan, termasuk pembangunan              Sekretaris Daerah, yaitu di Biro Kesejahteraan Rakyat
subsektor perikanan, khususnya di daerah pesisir sangat        (Kesra) dan pada tahun 2002 Pemberdayaan Perempuan
ditentukan oleh kemampuan atau kapasitas sumber daya           menjadi Bidang tersendiri dan berada kembali di Badan
manusia (SDM) setempat sebagai pelaku pembangunan              Pemberdayaan Masyarakat. Sosialisasi tentang penga-
sekaligus sebagai pemanfaat pembangunan. Sebagai               rusutamaan gender di Dinas Kelautan dan Perikanan
pelaku, nelayan diharapkan memiliki pengetahuan dan            khususnya dan Pertanian belum pernah dilakukan di
keterampilan yang memadai dalam mengelola usahanya.            Cirebon. Dengan alasan mengikuti pola sosialisasi dari
Artinya, membangun SDM adalah membangun ma-                    pusat, maka di lingkup unit kerja pertanian belum diada-
nusia agar mampu untuk membangun dirinya sendiri,              kan sosialisasi tersebut. Tetapi sosialisasi telah dilakukan
dalam arti mengenali potensi diri, kendala yang dihadapi       di 9 unit kerja lainnya, yakni Bappeda, BPM, Pengadi-
dan mampu memformulasikan solusi kendala tersebut,             lan, Pendidikan, BPS, Kesehatan, Departemen Agama,
tentunya dengan bantuan fasilitator. Dalam kaitannya           BKKBN dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
dengan membangun SDM ini, maka pada umumnya                    Kelambanan dalam melaksanakan sosialisasi antara
masyarakat telah bergabung dalam wadah kelompok                lain disebabkan oleh minimnya anggaran yang tersedia
nelayan.                                                       serta keterbatasan sumber daya manusia di lingkup unit
   Pengembangan dan pemberdayaan kelompok nelayan              bidang pemberdayaan perempuan. Di masa depan kegia-
dilaksanakan dengan cara menumbuhkan kesadaran                 tan sosialisasi perlu dilanjutkan dalam bentuk lokakarya,
anggota dengan memperkenalkan filosofi dari, oleh              sehingga pemahaman tentang pengarusutamaan gender
dan untuk anggota. Suatu kelompok yang terbentuk               di antara peserta dapat ditingkatkan. Lokakarya sema-
atas dasar adanya kesamaan kepentingan di antara               cam ini perlu dilakukan secara berjenjang sampai setiap
anggotanya menjadikan kelompok tersebut memiliki               pejabat di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa serta
kemampuan untuk melakukan akses terhadap seluruh               komponen masyarakat lainnya yang terlibat dalam pen-
sumber daya yang ada, baik sumber daya alam, SDM,              garusutamaan gender memperoleh pemahaman secara
permodalan, informasi, maupun sarana dan prasarana.            memadai. Dengan tidak tersedianya fasilitator di tingkat
Oleh karena itu, kelembagaan kelompok mempunyai                kabupaten, maka sulit untuk mencapai target di dalam
peran yang sangat strategis, yakni sebagai penghubung          pengarusutamaan gender di tingkat akar rumput.
dengan lembaga-lembaga di luar kelompok, sebagai                  Sosialisasi yang dilakukan selama ini umumnya
media dalam proses transfer informasi dan teknologi dan        memperoleh tanggapan positif dari para peserta, mes-
sebagai wadah anggota dalam bermitra dengan pihak              kipun sifatnya masih satu arah, artinya, peserta masih
luar. Disamping itu, kelompok juga berfungsi sebagai           relatif pasif. Peran Bidang Pemberdayaan Perempuan
wadah interaksi antar anggota dalam satu kelompok              di kantor BPM di Kabupaten Cirebon belum signifikan,
dan antar kelompok dalam pengembangan usaha yang               karena bidang ini baru dibentuk pada TA 2002. Sampai
dilakukan. Pengembangan kelompok perlu dilakukan               saat ini BPM masih mencari bentuk kegiatan yang pas
dengan pendekatan partisipatif, sehingga orang luar ber-       dengan mandat yang diembannya, sedang kegiatan yang
tindak sebagai fasilitator, sedangkan orang dalam, yaitu       dilakukan adalah kegiatan simpan pinjam dan yang men-
kelompok sendiri harus ditumbuhkan inisiatifnya.               jadi fokus adalah ibu-ibu PKK. Khusus dengan Dinas
   Dalam rangka mewujudkan kelompok masyarakat                 Kelautan dan Perikanan, belum ada kerja sama kegiatan
pesisir yang berkemampuan, maka Kementerian Pember-            dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.
dayaan Perempuan (KPP) mempunyai keinginan untuk
memberikan kontribusi, khususnya dalam kaitannya               Dinas Kelautan dan Perikanan
dengan pengarusutamaan gender. Melaksanakan penga-                 Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Ci-
rusutamaan gender dapat dimulai dari instansi formal           rebon mempunyai program pembinaan masyarakat pesi-
secara terpadu, baik di tingkat Dati I maupun Dati II.         sir. Proyek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Hasil keterpaduan yang terwujud kemudian baru dapat            (PEMP) merupakan salah satu kegiatan yang difokuskan
dilaksanakan di tingkat kelompok, misalnya melalui             pada penguatan modal pelaku usaha perikanan melalui
pendampingan dan pelatihan. Dengan kata lain, tanpa            kredit modal dengan bunga yag disepakati. Administrasi
keterpaduan antar-instansi, tampaknya pengarusuta-             pengembalian pinjaman di tingkat masyarakat dikelola
maan gender di tingkat kelompok menjadi sesuatu yang           sebuah oleh tim managemen yang memperoleh insen-


                                                                                                                                   3
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                    Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



tif dari bunga pinjaman. Kasus di Kecamatan Mundu              sehari-hari. Dalam masa mendatang semestinya DKP
menunjukkan belum semua kelompok memperoleh pin-               dapat duduk bersama dengan kantor BPM untuk mem-
jaman karena keterbatasan dana yang tersedia. Kegiatan         bicarakan integrasi antara PUG dengan pembangunan
ini mampu mendidik masyarakat untuk berhubungan                masyarakat pesisir melalui PEMP. Satu hal yang selama
dengan manajemen keuangan secara formal dan dapat              ini belum dilaksanakan di tingkat kabupaten adalah
dikatakan sebagai proses mendekatkan masyarakat ke-            mewujudkan kerjasama antara instansi yang bertang-
pada sistem perbankan. Mengingat peran perempuan               gung jawab terhadap PUG dengan DKP.
di dalam kegiatan pasca panen cukup menonjol, maka
pelaksanaan program PEMP ini dapat diintegrasikan                    KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
dengan program-program pengarusutamaan gender.
Kerja sama antara DKP dengan kantor Badan Pem-                 Kesimpulan
berdayaan Masyarakat/Perempuan tentunya dapat                  1. Ketimpangan gender masih terjadi di kedua lokasi
menggarap pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi                  kajian. Ketimpangan terjadi terutama dalam sek-
masyarakat pesisir dengan persepsi gender.                        tor domestik yang secara dominan masih menjadi
                                                                  ranah (domain) perempuan. Dari alokasi waktu yang
Peran Instansi Pemda dalam Pengarusutamaan Gender                 dicurahkan, kondisi laki-laki lebih baik, demikian
di Kabupaten buton                                                pula waktu senggang laki-laki lebih banyak. Hal ini
   badan Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan                        dapat mengarah kepada ketidakadilan gender dalam
   Di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton tam-              arti salah satu pihak bisa saja dirugikan. Walaupun
paknya terdapat masalah koordinasi di dalam program               demikian, di kedua lokasi kajian belum terdapat tanda
pengarusutamaan gender (PUG). Hal ini terlihat dari               terjadi ketidakadilan gender karena pihak perempuan
terdapatnya dua kantor berbeda yang mengurusi PUG di              belum merasa dirugikan dan merasa bahwa peker-
tingkat kabupaten. Pertama, adalah kantor Badan Pem-              jaan domestik adalah kodratnya. Dengan demikian
berdayaan Masyarakat (BPM) yang di dalam strukturnya              semua anggota keluarga termasuk perempuan dapat
terdapat Sub-bidang pemberdayaan perempuan. Kedua,                berpartisipasi lebih baik dalam sektor publik dan
adalah kantor di lingkup Sekwilda, yaitu di bawah bagian          sosial kemasyarakatan. Dengan kata lain, perem-
Kesejahteraan Rakyat (Kesra), tepatnya di Sub-bagian              puan dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan
Pemberdayaan Perempuan. Namun demikian, ke dua                    menikmati hasil-hasil pembangunan.
kantor tersebut belum saling berkoordinasi, tetapi mas-        2. Hasil penangkapan ikan oleh para nelayan sebena-
ing-masing mempunyai kegiatannya sendiri. Hal ini                 rnya cukup, namun karena pengelolaan keuangan
menunjukkan masih terbatasnya pemahaman tentang                   yang kurang baik menyebabkan para nelayan dan
PUG, sehingga terdapat duplikasi peran di dalam PUG               keluarga di lokasi penelitian terlihat kurang sejahtera.
diantara ke dua kantor tersebut.                                  Berbagai usaha pengolahan ikan yang dilakukan oleh
   Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh kantor Sub-             masyarakat di kedua lokasi kajian belum menun-
bagian PP Sekwilda, antara lain sosialisasi gender bagi           jukkan efisiensi yang optimal terbukti dengan hasil
100 orang Tim Penggerak PKK dan partisipasi Kepala                analisis finansial yang relatif rendah.
Sub-bagian di dalam workshop mengenai gender yang              3. Pengarusutamaan gender di kedua lokasi kajian baru
diselenggarakan oleh KPP selama 5 hari di Kendari pada            dilakukan dalam tahapan sosialisasi di kalangan yang
tahun 2003, dengan fasilitator dari Australia. Hasil work-        sangat terbatas. Diperlukan waktu dan alokasi dana
shop tersebut belum pernah disosialisasikan kepada staf           khusus untuk melakukan sosialisasi, advokasi dan
di kantor yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa               fasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender seb-
mekanisme kerja memerlukan perbaikan. Di masa                     agai wujud pengintegrasian berbagai permasalahan,
mendatang diperlukan solusi secara menyeluruh kalau               pengalaman dan kebutuhan gender ke dalam proses
diinginkan pengarusutamaan gender dapat dilaksanakan              perencanaan, pelaksanaan sampai dengan aktivitas
dengan baik di Kabupaten Buton.                                   monitoring dan evaluasi terhadap berbagai pengua-
                                                                  tan ekonomi masyarakat lokal kawasan pesisir dan
   Dinas Kelautan dan Perikanan                                   pantai.
   Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton saat           4. Fasilitasi forum koordinasi lintas sektor yang terkait
ini sedang melaksanakan program pembinaan ekonomi                 dalam program pengembangan kawasan pesisir se-
masyarakat pesisir (PEMP), antara lain di Kecamatan               cara terpadu, guna mengatasi berbagai kesenjangan
Lakudo, yakni di Desa Madongka dan Desa Wanepa-                   gender yang terjadi di Kabupaten Buton dan Cirebon
nepa. Di Kecamatan Lakudo, usaha masyarakat dilaku-               baru dilakukan untuk tiga unit instansi yakni Dinas
kan di dua desa, yakni di Desa Madongka masyarakat                Kelautan dan Perikanan, Badan Pemberdayaan Ma-
mengusahakan rumput laut dan mencari ikan, sedang di              syarakat serta Bagian atau Sub-bagian Pemberdayaan
Desa Wanepa-nepa masyarakat membuat ikan pindang.                 Perempuan, Biro Kesejahteraan Pemda masing-mas-
Di ke dua desa tersebut belum semua kelompok mem-                 ing kabupaten.
peroleh pinjaman dari PEMP karena keterbatasan dana            5. Pelatihan teknologi tepat guna yang sangat diperlukan
yang tersedia. Tampaknya tersedianya modal ini cukup              dalam mengembangkan potensi sumber daya alam
membantu bagi kelompok dalam melanjutkan usahanya                 pesisir dan desa pantai di Kabupaten Buton dan


3
                                           Integrasi Gender dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir [Rita Nur Suhaeti dan Edi Basuno]




     Cirebon adalah berbagai pengolahan ikan tangkap.               agement berusaha, termasuk management pemasaran
     Misalnya, cara membuat ikan kering, baik asin atau             dan tata buku sederhana yang mudah dipakai oleh
     tawar tanpa menggunakan berbagai pestisida yang                pengusaha skala kecil.
     berbahaya, cara membuat ikan pindang yang rasanya           3. Khusus untuk pelatihan tentang teknologi kelautan
     lebih enak, cara mengupas rajungan dengan lebih                dan perikanan tepat guna sebaiknya menyertakan
     mudah, budi daya rumput yang lebih baik dan se-                pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya,
     bagainya. Diharapkan kualitas hasil olahan menjadi             misalnya universitas, lembaga-lembaga penelitian dan
     lebih baik dan aman sehingga daya jualnya dapat                pengembangan serta LSM. Erat kaitannya dengan
     ditingkatkan. Pelatihan tidak hanya menyangkut                 hal-hal di atas, pembentukan dan penguatan kelom-
     teknis pengolahan, tetapi juga menyertakan sistem              pok merupakan pra-syarat penting sebelum berbagai
     manajemen usaha.                                               pelatihan tersebut dapat dimulai.
6.   Masyarakat pesisir pada umumnya menunggu uluran             4. Perlu disediakan dukungan sumber daya yang tepat,
     tangan pihak luar untuk meningkatkan kesejahteraan             terutama dana, mengingat penguatan kelompok
     mereka. Proyek PEMP dari DKP yang dimulai tahun                memerlukan persiapan khusus, seperti rekruitmen
     2001 bertujuan untuk mengatasi kesulitan modal                 fasilitator, pembekalan bagi mereka dsb. Oleh karena
     masyarakat pesisir dalam melakukan usahanya.                   itu, akan lebih baik kalau pekerjaan pendampingan
     Modal hanya merupakan salah satu masalah dari                  ini diserahkan kepada ahlinya, agar diperoleh tingkat
     banyak masalah, sehingga ketersediaan modal harus              keberhasilan yang optimal.
     dibarengi oleh usaha-usaha lain agar masyarakat             5. Pemilihan fasilitator yang berkualitas sangat menen-
     menjadi berdaya.                                               tukan hasil suatu pendampingan. Demikian pula
7.   Mengingat kompleksnya permasalahan pengemban-                  pembekalan terhadap fasilitator merupakan langkah
     gan desa pantai, maka kontribusi KPP di dalam                  penting, sehingga harus dilaksanakan dengan sung-
     pengembangan ekonomi wilayah tersebut dapat                    guh-sungguh. Titik berat materi pendampingan
     dilakukan melalui program pendampingan kelompok                hendaknya pada penguatan kelompok yang meliputi
     yang selama ini telah dibina oleh pihak DKP. Sedang-           administrasi, organisasi, permodalan, perencanaan
     kan partisipasi dari unit kerja lain tetap diperlukan          dan manfaat yang ditimbulkannya.
     sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
8.   Fokus kontribusi KPP pada pendampingan kelompok                                 DAFTAR PUSTAKA
     dalam rangka mewujudkan kelompok yang mandiri
     merupakan pilihan tepat mengingat kemandirian               Anonim. 2003. Monografi Kecamatan Mundu 2002. Cirebon.
     merupakan bukti masyarakat yang berdaya. Dengan             Anonim. 2002. Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan
     menjadi berdaya, masyarakat tersebut akan mampu                   Kabupaten Buton 2001. Bau-Bau.
     untuk menolong dirinya sendiri dengan kekuatan              Asian Development Bank. 2001. Gender Checklist In Agriculture.
     yang dimilikinya.                                                 ADB. 53 p.
9.   Pendampingan kelompok merupakan suatu proses,               Biro Pusat Stastistik, 1999. Survey Angkatan Kerja Nasional
                                                                       (SAKERNAS). Jakarta.
     sehingga berbagai tahapan pendampingan perlu
                                                                 Departemen Pertanian, 1991. Wanitatani-Nelayan Indonesia:
     diikuti meskipun hasilnya tidak dapat dilihat dalam               Tinjauan Pustaka Mengenai Pola Pembagian Kerja Wanita
     waktu yang singkat. Berbagai aspek mempengaruhi                   dan Pria dalam Rumah Tangga Petani Nelayan Indonesia
     lamanya pendampingan, seperti kondisi kelompok                    Dengan Analisis Gender. Depatemen Pertanian
     pada saat awal pendampingan, kualitas fasilitator,          Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton. 2002. Penyusu-
                                                                       nan Rencana Detail Tata Ruang Pesisir Kecamatan Lakudo.
     dukungan aparat terkait di lokasi dsb.                            Bau-Bau.
                                                                 Harsoyo, E. Harmayani, A. Suryantini. 1999. Dampak Pem-
Rekomendasi                                                            bangunan Pertanian Terhadap Marginalisasi Tenaga Kerja
1. KPP perlu lebih menekankan pelaksanaan sosialisasi                  Wanita: Kasus Usahtani Salak di Kabupaten Sleman. Jurnal
   tentang pengarusutamaan gender kepada seluruh mi-                   Gender Vol(1)1: 44-57.
   tra kerja di tingkat kabupaten melalui pelatihan ber-         Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. 2002. Bahan
                                                                       Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bidang
   jenjang. Untuk itu perlu dukungan nyata, terutama                   Kesehatan Reproduksi dan Kependudukan. Kerjasama
   dalam hal manajemen pelatihan dan dana. Dengan                      dengan UNFPA dan BKKBN. Jakarta.
   demikian, masyarakat akan memperoleh pemaha-                  Fakih, M. 1996. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Pustaka
   man yang benar tentang pengarusutamaan gender.                      Pelajar. Yogyakarta.
   Pemahaman ini tentu saja akan mempengaruhi                    Sajogyo, P. 1987. Pengembangan Peranan Wanita Khususnya di
   pembagian pekerjaan domestik, sehingga pekerjaan                    Pedesaan Yang Sedang Berubah dari Masyarakat Pertanian
                                                                       ke Industri di Indonesia 1981-1987. Seminar Fungsi Sosial
   tersebut dapat dibagi secara adil di antara seluruh                 Ekonomi Wanita Indonesia.
   anggota keluarga. Dengan demikian semua anggota               Vitayala, A.H. 2001. Gerakan Sosial Politik Perempuan di Indo-
   keluarga, terutama perempuan juga berpartisipasi                    nesia: Perspektif Pendidikan Politik.Disampaikan pada Se-
   lebih baik dalam pembangunan dan dapat menikmati                    minar Nasional Kontribusial Organisasi Perempuan Dalam
   hasil-hasilnya secara lebih adil.                                   Pendidikan Politik yang Berwawasan Moral. Jakarta.
2. Pelatihan yang direncanakan harus meliputi pengeta-
   huan tentang pengelolaan keuangan keluarga, man-


                                                                                                                                     37
SOCA ❖ 6 6 66 66 666666 666 66666 66 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
            6                                                                                                       Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003
                                                                                                                                     ISSN: 4-777



                          APLIKASI ANALISIS SHIFT SHARE ESTEbAN-MARQUILLAS
                           PADA SEKTOR PERTANIAN DI KAbUPATEN bOyOLALI

                                                                           ROPINGI
                                                    Jurusan/Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis
                                                   Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta




                                                                          AbSTRAcT

   In OTDA era, data and information about allocation effect is very important, becouse its became competitive
advantage in this region. The other opportunity is investor pulled with this region. This research was done in
Boyolali Regency. Assessing data from BPS Central Java., Boyolali Regency The data and information used in this
research was data Gross Regional Domestic Product (GRDP) from 1998 to 2002.. Type of data is secundary. For
analysing this research used Esteban-Marquillas Shift Share Analysis (Dinamic SSA/ E-M SSA). The result of this
research is (i) Agriculture, Financing, Ownership and Bussiness Services included sectors have competitive advantage,
specialized (Code 4). (ii)Electricity, Gas, Water Supply, Contruction and Services included sectors have competi-
tive advantage, not specialized (Code 3). (iii) Mining and Quarrying, Industies included sectors have competitive
disadvantage, not specialized (Code 2) (iv) Trade, Hotel, Restaurant, Transport and Comunication included sectors
have competitive disadvantage, not specialized (Code 1). (v) Agricultural sector what it has competitive advantage,
specialized (Code 4) are foodstuff plants, and plantation plants. It has competitive advantage, not specialized are
foresting and fishing, whereas cattle sector included sector has competitive disadvantage, not specialized (code 1)
(vi) The contribution of Agricultural Sector periode 1998 to 2002 in the economy Boyolali regency if seen income
multiplier, it trend rise except in 2001, it contribution decreased.

     Keywords : Allocation Effect; Boyolali Regency; Esteban Marquillas SSA


                               PENDAHULUAN                                         lapangan kerja dan penyediaan bahan pangan. (Winoto,
                                                                                   1995)
   Tujuan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan                                      Sektor pertanian selama ini masih memegang peranan
taraf hidup masyarakat yang biasa diukur dengan tinggi                             penting baik di tingkat nasional maupun regional, namun
rendahnya pendapatan riel per kapita. Dengan demikian                              peranan tersebut cenderung menurun sejalan dengan
tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk mening-                                 peningkatan pendapatan per kapita yang mencerminkan
katkan pendapatan nasional juga untuk meningkatkan                                 suatu proses transformasi struktural. Penurunan ini dise-
produktivitas. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa                                  babkan oleh interaksi dari berbagai proses yang bekerja
tingkat output pada suatu saat tertentu ditentukan                                 disisi permintaan, penawaran, dan pergeseran kegiatan.
oleh tersedianya atau digunakannya baik sumberdaya                                 Akan tetapi dengan adanya kenyataan seperti itu sektor
alam maupun sumberdaya manusia, tingkat teknologi,                                 pertanian tidak berarti bahwa penurunan sektor perta-
keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi (sistem                               nian dalam perekonomian nasional itu menyebabkan
perekonomian) serta sikap dari output itu sendiri (Supar-                          sektor pertanian kurang berarti (Ikhsan, dan Armand,
moko, M. dan Irawan, 1995). Pembangunan ekonomi                                    1993).
pada intinya adalah suatu proses meningkatnya kualitas                                Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila
kehidupan masyarakat ke taraf yang lebih baik/tinggi                               peranan sektor industri manufaktur senantiasa semakin
(Hulu, 1988).                                                                      meningkat dari waktu ke waktu, baik dalam struktur
   Di dalam proses pembangunan ekonomi tersebut                                    produksi atau dalam Produk Domestik Bruto (PDB)
biasanya akan diikuti dengan terjadinya perubahan                                  maupun dalam struktur ekspornya. (Winoto, 1996).
dalam struktur permintaan domestik, struktur produksi                              Disamping itu suatu proses transformasi perekonomian
serta struktur perdagangan international. Proses pe-                               yang terjadi itu diharapkan akan terjadi transformasi per-
rubahan ini seringkali disebut dengan proses alokasi.                              ekonomian yang matang atau seimbang secara berkelan-
Kejadian adanya perubahan struktur ini akibat adanya                               jutan. Hal ini berarti bahwa penurunan pangsa relatif
interaksi antara adanya akumulasi dan proses perubahan                             sektor pertanian dalam perekonomian harus pula diiringi
konsumsi masyarakat yang terjadi akibat adanya pen-                                atau diimbangi oleh penurunan persentase tenaga kerja
ingkatan pendapatan per kapita. Dalam pembangunan                                  di sektor pertanian dan semakin tingginya pangsa relatif
ekonomi ini, sektor pertanian masih diharapkan dapat                               sektor industri dan jasa harus pula diikuti oleh peningka-
memberikan sumbangan yang berarti dalam peningka-                                  tan persentase tenaga kerja yang berada di bawah sektor
tan pendapatan nasional terutama dalam penyediaan                                  industri dan jasa.Apabila ini tidak terjadi maka salah satu


3
                                     Aplikasi Analisis Shift Share Esteban-marquillas pada Sektor Pertanian di Kabupaten Boyolali [Ropingi]




sektor ekonomi akan menanggung beban tenaga kerja               Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah,
yang berlebihan (ini bisa dipastikan akan terjadi pada          Kabupaten Boyolali, dan data lainnya yang masih ada
sektor pertanian), sementara sektor-sektor lainnya yang         kaitannya dengan tujuan penelitian ini.
telah berkembang akan mengalami kelangkaan tenaga
kerja dalam arti kualitas dan kuantitas.                        Metode Analisis Data
    Disamping itu dengan diberlakukannya otonomi                    Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis Shift
daerah, daerah diberi keleluasaan penuh untuk meng-             Share Dynamic atau Esteban- Marquillas Shift Share Analysis.
gali dan mengolah sumberdaya yang dimiliki di daerah            Analisis ini berbeda dengan analisis Shift Share klasik
bersangkutan. Adanya kewenangan dan kelleluasaan                dimana dalam analisis klasik diasumsikan ada tiga kom-
tersebut daerah mempunyai banyak alternatif dalam               ponen yaitu komponen pertumbuhan nasional, oponen
mencapi tujuan pembangunan yang ditetapkan. Konsep              pertumbuhan proporsional dan omponen pertumbu-
ini sesuai dengan apa yang diutarakan Todaro (2000)             han pangsa wilayah (Budiharsono, 2001; Ricardson,
yang menyatakan bahwa ada tiga komponen yang men-               1991; Arsyad, 1999). Sedangkan Analisis Shift Share
jadi pedoman praktis dalam memahami pembangunan                 dinamik, menurut Herzog dan Olsen (1977) omponen
yaitu kecukupan, jati diri dan kebebasan.                       pertumbuhan pangsa wilayah diurai menjadi komponen
    Untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah                spesialisasi dan komponen kompetitif, kedua komponen
ditetapkan, sudah seharusnya Kabupaten Boyolali dalam           ini dinamakan dengan komponen efek alokasi (aij)
menggali informasi lebih mengandalkan potensi yang                  Untuk mengetahui efek alokasi yang terjadi digunakan
dimiliki daerah tersebut baik berupa potensi sumberdaya         pendekatan Analisis Shift-Share Esteban-Marquillas, (E-M
alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya modal.               Shift Share) dengan formulasi sebagai berikut :
Untuk mendapatkan informasi itu perlu adanya kajian             dij = E ij r.. + E ij (ri. – r..) + Ê ij (rij –ri.) + (E ij - Ê ij)
mengenai sektor pertanian terutama yang berkaitan                     (rij –ri.) atau
dengan bagaimana efek alokasi yang terjadi dan peranan          E ij (Ra – 1) + E ij (Ri – Ra) + Ê ij (rI – Ri ) + (E ij - Ê
sector pertanian di Kabupaten Boyolali.                               ij) (ri –Ri),
    Berdasarkan uraian di atas, permaslahan yang dapat          dimana :
dirumuskan adalah :                                                 dij      : perubahan pendapatan/PDRB sektor i pada wilayah
1. Bagaimana efek alokasi yang terjadi pada sektor                             j
                                                                    E’ ij    : pendapatan/PDRB dari sektor i pada wilayah j pada
     perekonomian di Kabupaten Boyolali?                                       tahun akhir analisis;
2. Seberapa besar pengganda pendapatan sektor perta-                E ij     : pendapatan/PDRB dari sektor i pada wilayah j
     nian di Kabupaten Boyolali?                                               pada tahun dasar analisis;
    Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan pene-                Ê ij     : “Homothetic Production” sektor i pada wilayah j
litian ini adalah:                                                  (Ra-1) : persentase perubahan pendapatan/PDRB yang di-
1. Mengetahui efek alokasi yang terjadi di sektor                              sebabkan komponen pertumbuhan nasional; (=r..)
                                                                    (Ri-Ra) : persentase perubahan pendapatan/PDRB yang dise-
     pertanian dan sektor non pertanian di Kabupaten                           babkan komponen pertumbuhan proporsional;
     Boyolali.                                                       (ri-Ri) : persentase perubahan pendapatan/PDRB yang dise-
2. Mengetahui besarnya pengganda pendapatan sektor                             babkan komponen pertumbuhan pangsa wilayah.
     pertanian di Kabupaten Boyolali.                               (ri-1) : persentase perubahan pendapatan/PDRB pada sek-
    Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat                        tor i wilayah j (= rij)
memberikan masukan atau input bagi pembuat kebi-                    E i.     = Σ E ij : Pendapatan/PDRB (Regional Jawa Tengah)
                                                                               dari sektor i pada tahun dasar analisis
jakan khususnya yang berkenaan dengan pengemban-                    E‘ i. = Σ E‘ ij : Pendapatan/PDRB (Regional Jawa Tengah)
gan dan penentuan sektor perekonomian terutama                                 dari sektor i pada tahun akhir analisis.
peranan sektor pertanian dalam penentuan kebijakan                  E..      = Σ Σ E ij : Pendapatan/PDRB (Regional Jawa Tengah)
pengadaan pangan di era otonomi daerah yang nantinya                           pada tahun dasar analisis
bisa menjadi ciri khas daerah Boyolali, sehingga dapat              E‘ .. = Σ Σ E‘ ij: Pendapatan/PDRB (Regional Jawa Ten-
menopang pembangunan serta keberlanjutan otonomi                               gah) pada tahun akhir analisis.
                                                                    ri       = E‘ ij/ E ij
daerah (OTDA).                                                      Ri       = E‘ i. /E i.
                                                                    Ra       = E‘../E..
         METODOLOGI PENELITIAN
                                                                   Efek Alokasi (aij) sektor i pada wilayah j ditentukan
Lokasi Penelitian                                               dengan :
   Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah                 aij = (E ij - Ê ij) (rij –ri.) atau (E ij - Ê ij) (ri –Ri)
Kabupaten Boyolali Sedangkan waktu penelitian yang                 Dari aij akan diperoleh :
diperlukan selama 10 (sepuluh) bulan.                           1. Spesialisasi sektor i pada wilayah j dengan simbol (E
                                                                    ij - Ê ij)
Jenis dan Sumber Data                                           2. Keuntungan Kompetitif/daya saing wilayah yaitu
   Dalam penelitian ini, data yang diperlukan mengenai              besaran yang ditunjukanoleh nilai dari (rij –ri.) atau
data time series tentang Produk Domestik Regional                   (ri –Ri)
Bruto/PDRB Kabupten Boyolali dan Jawa Tengah                       Kriteria keputusan yang diambil dapat dilihat pada
selama lima tahun terakhir yang dapat diperoleh dari            tabel 1.


                                                                                                                                       3
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                   Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



Tabel 1. Kemungkinan-Kemungkinan yang Terjadi Pada Efek                            lali mempunyai alokasi PDRB yang baik untuk setiap
         Alokasi                                                                   sektor perekonomian yang ada. Hal ini bisa dilihat dari
                                                  aIj         Komponen             nilai total efek alokasi yang bernilai positif yang berarti
 Kode                 Kriteria                  (Efek
                                               Alokasi) (E ij - Ê ij) (ri –Ri)     semakin baik PDRB didistribusikan di antara sektor-sek-
   01    Competitive disadvantage,                                                 tor yang berbeda sesuai dengan kelebihan masing-masing
                                               Negatif         Positif   Negatif
         spesialized                                                               sektor tersebut. Dilihat dari distribusi per sektor ternyata
   02    Competitive disadvantage,              Positif        Negatif   Negatif   sektor industri pengolahan mendapatkan keuntungan
         notspesialized
   03    Competitive advantage, not
                                                                                   yang paling tinggi yaitu sebesar Rp 12925941.97 ribu
                                               Negatif         Negatif   Positif   disusul sektor penggalian dan pertambangan sebesar
         spesialized
   04    Competitive advantage, spe-            Positif        Positif   Positif
                                                                                   Rp 1916219.28 ribu, sektor keuangan, persewaan dan
         sialized                                                                  jasa perusahaan sebesar Rp 1679104.66 ribu dan sektor
Sumber : Herzog, H.W. and RJ Olsen. Tahun 1977                                     pertanian sebesar Rp 1404329.40 ribu.
                                                                                      Ternyata sector petanian di Kabupaten Boyolali
   Untuk melihat besarnya pengganda pendapatan sek-                                berdarkan nilai efek alokasi yang positif berarti sektor
tor pertanian di Kabupaten Boyolali digunakan rumus                                pertanian merupakan salah satu sektor yang mempu-
sebagai berikut :                                                                  nyai potensi sebagai penyumbang pendpatan daerah
                  1                                                                Kabupaten Boyolali. Jika dilihat dari sisi keunggulan
   MS = ––––––––––––                                                               kompetitif dan spesialisasi sektor maka dapat dilihat
            1 – (YN/Y)                                                             pada tabel 3.

     ∆Y = MS X ∆ YB                                                                Tabel 3 Kemungkinan Efek Alokasi Sektor Perekonomian
     Dimana :                                                                              Kabupaten Boyolali Tahun 1998 – 2002
     MS: Pengganda Pendapatan                                                                                                             Keuntun-
                                                                                                           Efek Alokasi       Spesialisasi
     Y    : Pendapatan Total Wilayah Kabupaten Boyolali                             Lapangan Usaha                                        gan Kom- Kode
                                                                                                               (aij)           (Yij – Y’ij)
     YN : Pendapatan Sektor Non Pertanian                                                                                                   petitif
     YB   : Pendapatan Sektor Pertanian                                             Pertanian                1404329.40       98854501.04    0.0142 4
     ∆Y :Perubahan Pendapatan Total Wilayah Kabupaten                               Pertambangan &                            -7143594.86 -0.2682 2
           Boyolali                                                                 Penggalian               1916219.28
                                                                                    Industri Pengo-                         -100500002.80       -0.1286     2
     ∆ YB : Perubahan Pendapatan Sektor Pertanian
                                                                                    lahan                   12925941.97
                                                                                    Listrik, Gas dan                           -4143313.52       0.9221     3
     HASIL PENELITIAN DAN PEMbAHASAN                                                Air Bersih               -3820879.57
                                                                                    Bangunan dan                              -12973466.06       0.2234     3
                                                                                    Kontruksi                -2899501.59
Efek Alokasi Sektor Perekonomian                                                                                                                            1
                                                                                    Perdagangan,                              35226470.88       -0.1124
   Efek alokasi adalah komponen dalam shift share                                   Restoran dan
yang menunjukkan apakah suatu daerah terspesialisasi                                Hotel                    -3961948.21
                                                                                                                                                            1
dengan sektor perekonomian yang ada dimana akan                                     Pengangkutan &                              2089176.12      -0.1681
                                                                                    Komunikasi                -351236.96
diperoleh keunggulan kompetitif. Semakin besar nilai                                                                                                        4
                                                                                    Keuangan,                                   9351670.09       0.1796
efek alokasi semakin baik pendapatan atau kesempatan                                persewaan & Jasa
kerja didistribusikan diantara sektor perekonomian                                  Perusahaan               1679104.66
                                                                                    Jasa-Jasa                                 -20761900.40       0.3013     3
dengan keunggulan masing-masing. Efek alokasi ini                                                            -6255726.09
untuk sektor perekonomian secara umum dapat dilihat                                Sumber : Hasil Analisis Data PDRB Kabupaten Boyolali Tahun 1998-2002
pada Tabel 2                                                                       Keterangan Kode:
                                                                                   1. Tidak memiliki keunggulan kompetitif namun terspesialisasi (Competitive
                                                                                      disadvantage, Specialized)
Tabel 2. Efek Alokasi Sektor Perekonomian Kabupaten Boyo-                          2. Tidak memiliki keunggulan kompetitif dan tidak terspesialisasi (Competitive
         lali Tahun 1998 – 2002 (Dalam Ribuan Rupiah)                                 disadvantege, not Specialized)
                                                                                   3. Memiliki keunggulan kompetitif namun tidak terspesialisasi (Competitive
                                                                                      advantage, not spesialized)
Lapangan Usaha                                             Efek Alokasi (aij)      4. Memiliki keunggulan kompetitif dan terspesialisasi (Competitive advantage,
Pertanian                                                          1404329.40         Specialized)
Pertambangan &Penggalian                                           1916219.28
Industri Pengolahan                                               12925941.97         Berdasarkan pada tabel di atas terlihat bahwa sektor
Listrik, Gas dan Air Bersih                                       -3820879.57      pertanian di Kabupaten Boyolali merupakan sektor yang
Bangunan dan Kontruksi                                            -2899501.59      memiliki keuntungan kompetitif dan terspesialisasikan.
Perdagangan, Restoran dan Hotel                                   -3961948.21      Keuntungan kompetitif sektor pertanian ini disebabkan
Pengangkutan & Komunikasi                                          -351236.96      lokasi dari Kabupaten Boyolali yang relatif strategis,
Keuangan, persewaan & Jaa Perusahaan                                1679104.66     apalagi dengan adanya jalur Solo Boyolali Magelang
Jasa-Jasa                                                          -6255726.09     dengan paket wisata yang dikembangkan saat ini.
Total                                                                636302.89     Dengan adanya program tersebut Kabupaten Boyolali
Sumber : Hasil Analisis Data PDRB Kabupaten Boyolali Tahun 1998-2002
                                                                                   mempunyai keuntungan dengan menjual agrowisata
                                                                                   di sekitar jalur wisata tersebut, dimana potensi untuk
   Berdasarkan efek alokasi pada tabel tersebut di atas                            pengembangan agrowisata tersebut cukup besar seperti
terlihat bahwa sektor perekonomian di Kabupaten Boyo-                              saat ini sedang dikembangkan agrowisata padi di Desa


40
                                                    Aplikasi Analisis Shift Share Esteban-marquillas pada Sektor Pertanian di Kabupaten Boyolali [Ropingi]




Kuwiran Kecamatan Banyudono, ataupun agrowisata                                 kanan. Sub sektor tanaman bahan makanan ini banyak
hortikultura sayur-sayuran di Kecamatan Musuk dan                               memberikan sumbangannya berupa produksi makanan
Cepogo. Kondisi ini akan memperkuat keuntungan                                  pokok misal; padi, jagung, yang setiap hektarerinya di-
kompetitif sektor pertanian di Kabupaten Boyolali.                              konsumsi masyarakat, sehingga hasil yang mencukupi
   Spesialisasi sektor pertanian yang terjadi di Kabu-                          bagi kebutuhan masyarakatnya sangat diharapkan.
paten Boyolali ini disebabkan karena adanya kebijakan                               Dilihat pemanfaatan luas lahan, setiap tahunnya se-
pemerintah daerah yang menjadikan sektor pertanian                              bagian besar luas lahan yang digunakan sebagai lahan
sebagai sektor prioritas/unggulan untuk menopang                                produksi komoditas mengalami penurunan, namun hal
pembangunan wilayah bersangkutan. Hal ini diperkuat                             itu tidak berpengaruh terhadap produksi yang produkti-
dengan relatif masih tingginya kontribusi sektor perta-                         vitasnya justru meningkat. Dapat dilihat dari komoditas
nian terhadap PDRB Kabupaten Boyolali selama lima                               padi ladang dan sawah tahun 2002 meskipun luas panen
tahun terakhir dengan rata-rata 32.10 persen.                                   dari komoditas tersebut menurun tetapi hasil produksi
                                                                                dari lahan tersebut justru meningkat sebesar 13,43 persen
Efek Alokasi Sektor Pertanian                                                   dari 243.945 ton menjadi 276.702 ton dengan luas lahan
   Di bagian sebelumnya telah dijelaskan efek alokasi                           yang mengalami penurunan sebesar 840 hektare.
untuk sektor perekonomian secara umum, pada bagian                                  Hal ini juga dapat dilihat pada komoditas jagung,
ini akan diuraikan mengenai efek alokasi khusus sek-                            ubi kayu, ubi jalar, dan kedelai yang kesemuanya men-
tor pertanian yang terdiri dari sektor tanaman bahan                            galami penurunan dari luas lahan yang ditanam tetapi
makanan, sektor kehutanan, sektor perkebunan, sektor                            mengalami peningkatan produksi. Khusus kacang tanah
peternakan dan sektor perikanan. Untuk lebih jelasnya                           adanya peningkatan yang besar pada luas lahan yang
efek alokasi sektor pertanian di Kabupaten Boyolali                             ditanam dan produksi yang dihasilkan setiap tahunnya,
dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.                                         hal ini dikarenakan bahwa komoditas ini sangat menarik
                                                                                untuk ditanam karena harganya yang relatif tinggi dan
Tabel 4. Kemungkinan Efek Alokasi Sektor Pertanian Kabu-                        stabil di waktu panen dan penanaman yang dilakukan
         paten Boyolali Tahun 1998 – 2002                                       pada musim bero (setelah tanam padi II).
                       Efek Alokasi                  Keuntun-
                                          Spesialisasi                              Dari pengamatan keadaan di atas, berarti ada pe-
 Lapangan Usaha                                      gan Kom- Kode
                                           (Yij – Y’ij)
                           (aij)                       petitif                  ningkatan produktivitas dari sektor pertanian terutama
 Tanaman Bahan                           41463627.86   0.0164  4                sub sektor tanaman bahan makanan karena adanya
 makanan                  680879.86                                             pembangunan pertanian yang berjalan baik di Kabu-
 Tanaman Perke-                            4119390.32       0.8371      4       paten Boyolali, selain didukung oleh faktor internal
 bunan                  3448750.44
 Peternakan           -31647940.14        71007516.32      -0.4457      1
                                                                                petani dalam peningkatan pengetahuan dalam bidang
 Kehutanan             -4610241.82        -6498560.86       0.7094      3
                                                                                pertanian.
 Perikanan            -26642780.22       -11237472.60       2.3709      3           Selain komoditas di atas, buah-buahan sebagai salah
Sumber: Hasil Analisis Data PDRB Kabupaten Boyolali Tahun 1998-2002.
                                                                                satu komoditas sub sektor tanaman bahan makanan
Keterangan Kode :                                                               juga cukup berkembang di Kabupaten Boyolali. Salah
1. Tidak memiliki keunggulan kompetitif namun terspesialisasi (Competitive
   disadvantage, Specialized)
                                                                                satu buah yang menjadi andalan Kabupaten Boyolali,
2 Tidak memiliki keunggulan kompetitif dan tidak terspesialisasi                adalah pepaya. Dengan produksi pepaya sebesar 14.681
     (Competitive disadvantege, not Specialized)
3. Memiliki keunggulan kompetitif namun tidak terspesialisasi (Competitive
                                                                                ton pada tahun 2002, Kabupaten Boyolali sebagai pro-
   advantage, not spesialized)                                                  dusen buah pepaya terbesar di Jawa Tengah. Buah yang
4. Memiliki keunggulan kompetitif dan terspesialisasi (Competitive advantage,
   Specialized)
                                                                                banyak dikembangkan di Kecamatan Mojosongo, Teras,
                                                                                Boyolali, Ampel dan Musuk ini banyak dikonsumsi
                                                                                sebagai buah segar, bahan baku saus, asinan, dan sari
   Berdasarkan pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa                       buah. Buah yang sudah tua digunakan sebagai campuran
sektor tanaman bahan makanan dan sektor tanaman                                 bahan baku industri saus di Kota Surakarta.
perkebunan mempunyai kode 4 artinya sektor-sektor                                   Meskipun demikian perlu diperhatikan dimasa yang
pertanian tersebut memiliki keuntungan kompetitif dan                           akan datang ternyata berdasarkan penelitian Sulistriyanto
terspesialisasi di Kabupaten Boyolali.                                          (2004) sektor tanaman bahan makanan di Kabupaten
   Hasil ini sesuai dengan karakteristik wilayah Ka-                            Boyolali tidak bisa dunggulkan dimasa yang akan da-
bupaten Boyolali, di mana dari luas wilayah yang                                tang. Sektor tanaman bahan makanan, selain sebagai
dimanfaatkan untuk usaha pertanian, yang meliputi                               sub sektor yang belum mampu mencukupi kebutuhan
sawah, tegalan, dan pekarangan seluas 78.656 hektare                            daerah saat ini juga dari analisis DLQ dihasilkan sebagai
atau sekitar 77,48 persen dari keseluruhan luas wilayah.                        sub sektor yang tidak dapat diharapkan unggul di masa
Dari luas lahan tersebut 53,24 persen diantaranya berupa                        yang akan datang. Meskipun didukung potensi pertanian
lahan sawah dan tegalan. Jika dilihat dari kontribusi sek-                      (tanaman bahan makanan, khususnya) yang relatif baik,
tor ini terhadap PDRB juga masih menunjukkan domi-                              tetapi dalam perkembangannya relatif rendah produk-
nasinya dibanding dengan sektor-sektor lainnya. Secara                          tifitas. Dengan pertumbuhan yang lebih rendah dari
keseluruhan sektor pertanian memberikan sumbangan                               pertumbuhan sektoral Jawa Tengah (komponen PP) dan
sebesar 41,28 persen dan 24,68 persen diantaranya                               juga kaitan keterkaitan antar sektor yang kurang mendu-
adalah sumbangan dari sub sektor tanaman bahan ma-                              kung terhadap perkembangan sub sektor ini. Sehingga


                                                                                                                                                      4
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                   Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



di dalam perkembangannya, relatif tenggelam di bawah           adalah tahun 1998 dengan produksi sebesar 1.284.730
kabupaten lain; Klaten misalnya, yang mempunyai pro-           kg. Dari fenomena yang diamati peningkatan produksi
duksi dan produktivitas yang lebih baik.                       ikan yang terjadi mulai tahun 1998 sampai sekarang
   Sektor perkebunan sebagai bagian dari sektor perta-         diharapkan akan dapat mencukupi kebutuhan akan ikan
nian, sektor perkebunan memberikan sumbangan yang              bagi penduduk di Kabupaten Boyolali.
relatif penting meskipun masih relatif kecil. Hal ini              Disamping itu jika dilihat masa yang akan datang
terlihat dari kontribusi yang diberikan sub sektor perke-      ternyata berdasarkan hasil penelitian Sulistriyanto, 2004,
bunan terhadapperekonomian sebesar 1,84 persen atau            sektor perikanan termasuk sektor yang dapat diung-
9,21 persen pada sektor pertanian menempati urutan             gulkan karena nilai DLQ sektor perikanan lebih besar
ketiga setelah sub sektor tanaman bahan makanan dan            dari satu.
peternakan.                                                        Sektor peternakan berdasarkan hasil analisis efek
   Berbagai komoditas yang ada di wilayah Kabupaten            alokasi ternyata sektor peternakan di Kabupaten boyolali
Boyolali, seperti: kelapa, cengkeh, jambu mete, kopi           berkode 1 artinya bahwa sektor peternakan tidak mem-
jahe, kencur dan tebu. Terlihat pada tiga tahun terakhir       punyai keunggulan kompetitif namun terspesialisasikan.
menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan                   Terspesialisasikanya sektor peternakan ini karena sektor
produksi. Beberapa komoditas unggulan seperti tem-             peternakan merupakan salah satu komoditas primadona
bakau menalami peningkatan yang cukup signifikan.              di Kabupaten Boyolali. Peternakan tidak bisa dipisahkan
Walaupun dari kuantitas produksi terlihat kecil, namun         dari identitas Boyolali. hampir di setiap sudut wilayah
jika dibandingkan dengan penurunan luas panen yang             terdapat patung sapi. Tahun 2001 kontribusi sub sektor
relatif besar (49,10 persen) maka rata-rata peningkatan        peternakan dengan andalan sapi perah Rp. 425,25 milyar
produksi masih menunjukkan angka positif. Komoditas            serta populasi sapi sebanyak 60.205 ekor (tahun 2002)
unggulan lainnya seperti, kelapa, cengkeh, kenanga,            merupakan yang terbesar di Jawa Tengah. Sapi sub tropis
kopi dan kasiavera juga mengalami peningkatan pro-             ini hanya bisa hidup di wilayah berhawa dingin seperti
duksi yang cukup besar. Komoditas kelapa mempunyai             Kecamatan Selo, Cepogo, Ampel, Musuk, Boyolali, dan
pertumbuhan rata-rata 150,68 persen per tahun, kopi            Mojosongo. Sebagai produk unggulan, seekor sapi perah
robusta 111,13 persen per tahun, cengkeh sebesar 124,71        menghasilkan susu 10-15 liter setiap hari. Tahun 2002
persen per tahun dan kenanga sebesar 152,62 persen per         produksi susu 30,2 juta liter.
tahun (BPS Kabupaten Boyolali, 2001).                              Selain sapi perah, peternakan juga mengandalkan
   Sektor kehutanan dan perikanan berkode 3 yang               sapi potong. Produksi tahun 2002 sebesar 86.725 ekor
artinya bahwa sektor-sektor tersebut memiliki keun-            lebih besar dari sapi perah, karena tidak bergantung pada
tungan kompetitif namun tidak terspesialisasi di Kabu-         wilayah berhawa dingin. Selain daging, sapi potong juga
paten Boyolali. Sektor kehutanan memiliki keuntungan           menghasilkan kulit untuk bahan tas, sepatu, dompet,
komp[etitif karena Boyolali memiliki areal hutan yang          bahkan makanan. Produksi daging tahun 2002 sebesar
luasnya berkisar 14,00 persen dari luas total wilayah          6.767 ton dipasarkan di Boyolali, Kabupaten Semarang,
Kabupaten Boyolali. Adapun produk yang dihasilkan              Kota Surakarta, hingga luar Jawa Tengah. Produksi kulit
dari hutan di Boyolali dapat digolongkan menjadi tiga          53.476 lembar merupakan yang terbesar di Jawa Tengah.
jenis yakni: kayu jati, kayu rimba dan kayu campuran           Pada tahun 2002 sub sektor ini mampu memberikan
(lain-lain).                                                   sumbangan sebesar 10,66 persen terhadap PDRB atas
   Hutan di Kabupaten Boyolali dibagi dua macam                dasar harga konstan yang menempati urutan kedua
yaitu hutan negara dan hutan rakyat. Hutan negara              setelah sub sektor tanaman bahan makanan.
banyak terdapat di Kecamatan Juwangi, Wonosegoro                   Meskipun sektor peternakan hanya termasuk da-
dan Kecamatan Cepogo yang berkisar sekitar 8.000               lam kategori terspesialisasikan dan tidak mempunyai
hektare. Sedangkan hutan rakyat hampir terdapat di             keunggulan ompetitif, namun berdasarkan hasil pene-
setiap Kecamatan di Kabupaten Boyolali, kecuali Ke-            litian Ropingi (2004) dengan melihat keterkaitan sector
camatan Ngemplak, Sawit, Banyudono dan Kecamatan               peternakan, ternyata mempunyai keterkaitan baik ke
Nogosari. Hutan rakyat di Kabupaten Boyolali berkisar          belakang (1.75306) maupun ke depan (1.31439) tertinggi
6.105 hektare.                                                 diantara subsektor petanian lainnya di Boyolali. Hal ini
   Walaupun sumbangan sektor perikanan di tahun 2002           menunjukan bahwa subsektor peternakan mempunyai
tergolong kecil (0,35 persen) namun sebenarnya potensi         pengaruh yang kuat terhadap sector perekonomian lain-
pengembangan perikanan khususnya perikanan darat               nya terutama pada sector perekonomian yang meng-
menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat.                gunakan output dari subsektort peenakan sebagai input
Kecenderungan positif tersebut diikuti peningkatan             dalam proses produksi. Disamping itu subsektor perta-
produksi ikan secara keseluruhan di tahun 2001 yang            nian mempunyai sifat rentan terhadap pengaruh sektor
sangat menonjol, meskipun tahun 2002 mengalami                 peekonomian lainnya, karena subsektor peternakan ini
penurunan yang relatif tidak signifikan.                       banyak menggunakan output dari sector perekonomian
   Selama kurun waktu lima tahun terakhir jumlah               lainnya sebagai input dalam proses produksi subsektor
produksi tertinggi pada tahun 2001 yang mencapai               peternakan.
3.132.123 kg, produksi tertinggi berasal dari lahan                Menurut Ropingi dan Agustono (2004) sektor pe-
produksi ikan sawah. Sedangkan produksi terendah               ternakan di Kabupaten Boyolali ternyata selama periode


4
                                                  Aplikasi Analisis Shift Share Esteban-marquillas pada Sektor Pertanian di Kabupaten Boyolali [Ropingi]




tahun 1998 – 2002, selalu menjadi sektor basis. Dengan                       namun juga mengalami laju pertumbuhan –10,98 persen
demikian meski tidak mempunyai keunggulan kompe-                             dan -9,38 persen. Sehingga memang pada tahun 2001,
titif namun mempunyai peluang untuk bisa memenuhi                            sektor pertanian Kabupaten Boyolali secara keseluruhan
permintaan dari luar daerah. Dengan melihat nilai LQ                         sedang mengalami penurunan.
yang selalu lebih besar dari satu selama tahun 1998                             Kontribusi sektor pertanian dilihat dari pengganda
– 2002 tersebut, masih ada peluang bahwa peternakan                          pendapatan pada tahun 2002 kembali meningkat, hal ini
di Kabupaten Boyolali dikembangkan lebih lanjut teru-                        karena Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali banyak
tama yang berkenaan dengan upaya peningkatan kualitas                        memberikan dorongan dan pengarahan mengenai daya
outputnya. Dengan perbaikan kualitas dan manajemen                           tarik pengembangan komoditas pertanian. Disamping
diharapkan nantinya bisa berubah menjadi sektor yang                         itu karena faktor alam yang berjalan relatif mendukung.
memiliki keunggulan kompetitif di masa yang akan                             Misalnya dorongan terhadap pengembangan sub sektor
dating.                                                                      tanaman perkebunan dan perikanan, yang sebenarnya
                                                                             di wilayah Kabupaten Boyolali berpotensi untuk dikem-
Kontribusi Sektor Pertanian di Kabupaten boyolali                            bangkan kearah yang lebih baik dan ekonomis.
   Kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian                               Meski kontribusi sektor pertanian dalam perekono-
wilayah Kabupaten Boyolai didekati dengan menggu-                            mian berkecenderungan menurun, akan tetapi berdasar-
nakan pengganda pendapatan dapat dilihat pada tabel                          kan penelitian Sulistriyanto (2004), dilihat dari sisi lain
5.                                                                           dengan analisis dinamic location quotient (DLQ), sektor
                                                                             pertanian masih dapat diharapkan untuk unggul di masa
Tabel 5.    Pengganda Pendapatan dan Kontribusi Sektor Perta-                yang akan datang. Jika dilihat dari perubahan struktur
           nian dalam Perekonomian Kabupaten Boyolali Tahun                  ekonomi daerah dari analisis shift share, hal ini disebab-
           1998-2002
                                                                             kan faktor peningkatan PDRB yang banyak disebabkan
Tahun      Ytotal       Ypertanian     MS    ▲Ypertanian      ▲Ybyl          karena faktor pasar yang mendukung, keunggulan
                                                                             komparatif dan dukungan kelembagaan (komponen
 1998 874.143.425 281.205.780 3,10855             -             -
 1999 884.481.688 286.631.898 3,08577          5.426.118 16.743.781,98
                                                                             pertumbuhan pangsa wilayah).
 2000 902.682.449 300.452.013 3,00441         13.820.115 41.521.356,87
                                                                                Lebih lanjut Sulistriyanto mengungkapkan bahwa
 2001 935.467.985 291.286.906 3,21150          -9.165.107 -29.433.743,85     dari Analisis dinamic location quotient (DLQ) menjelaskan
 2002 987.113.470 310.946.056 3,17454         19.659.150 62.408.933,64       bahwa sektor pertanian di masa mendatang masih dapat
            Rata-rata                3.11695 5.948.055.20 18.248.065,73      diharapkan untuk unggul/basis dengan nilai DLQ ≥
Sumber : Hasil Analisis Data PDRB Kabupaten Boyolali Tahun 1998-2002         satu. Secara rinci, hanya sub sektor perikanan saja yang
Keterangan : Y total dan Y pertanian dalam Ribuan Rupiah                     mempunyai nilai indeks DLQ ≥ 1. Hal ini didukung
                                                                             dengan peningkatan kontribusi sub sektor tersebut se-
   Dari Tabel 5 nilai angka pengganda pendapatan                             lama beberapa tahun terakhir yang sangat mencolok,
(MS) yang relatif stabil dengan nilai rata-rata selama                       selain itu faktor kebijakan pemerintah daerah dan potensi
lima tahun berkisar 3,11695, tertinggi pada tahun 2001                       yang mendukung untuk pengembangan sub sektor ini,
dengan nilai 3,211500297.. Pada tahun 1998 itu juga                          sedangkan empat sub sektor lainnya mempunyai nilai
dihasilkan nilai MS 3,108554259, artinya bahwa setiap                        DLQ<1 (tidak bisa diharapkan basis dimasa yang akan
investasi satu rupiah pendapatan sub sektor pertanian                        datang).
menghasilkan pendapatan di sektor pertanian sekitar
3,108554259 rupiah pada tahun 1998.                                                KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
   Perubahan pendapatan sektor pertanian ▲Ypertanian
merupakan perkembangan/perubahan pendapatan sek-                             Kesimpulan
tor pertanian dari tahun ke tahun. Ternyata peruba-                             Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang
han pendapatan sektor pertanian mengalami fluktuasi,                         telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya, dapat
terendah terjadi pada tahun 2001, dan meningkat di                           ditarik suatu kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :
tahun 2002. Seperti halnya ▲Ypertanian, ▲Ybyl yang                           1. Berdasarkan nilai efek alokasi sektor perekonomian di
merupakan kontribusi sektor pertanian terhadap pereko-                           Kabupaten Boyolali dapat dikelompokkan menjadi:
nomian wilayah Kabupaten Boyolali, nilainya turun dari                          a. Sektor pertanian dan sektor keuangan, persewaan dan
tahun 1998 sampai tahun 2001 dan meningkat ditahun                                 jasa perusahaan merupakan sektor yang mempunyai
2002.                                                                              keunggulan kompetitif dan terspesialisasikan (kode
   Terjadinya penurunan kontribusi sektor pertanian                                4)
pada tahun 2001, karena laju pertumbuhan PDRB                                   b. Sektor listrik, gas, air bersih; sektor bangunan dan
sektor pertanian secara umum menurun sebesar 3,05                                  kontruksi serta sektor jasa-jasa termasuk sektor yang
persen. Hal ini disebabkan adanya bencana alam yang                                mempunyai keunggulan kompetitif namun tidak
berupa kemarau panjang juga diikuti oleh hama tikus                                terspesialisasi (kode 3).
di beberapa kecamatan di Kabupaten Boyolali, yaitu;                             c. Sektor pertambangan, penggalian dan sektor industri
Banyudono, Teras dan Sawit. Sub sektor peternakan dan                              pengolahan merupakan sektor yang tidak memiliki
tanaman perkebunan sebagai sub sektor yang mampu                                   keunggulan kompetitif dan juga tidak terspesialisasi
mencukupi kebutuhan daerah sendiri pada tahun 2001,                                (kode 2)


                                                                                                                                                    43
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                          Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



   d. Sektor perdagangan, restoran, hotel dan sektor                               DAFTAR PUSTAKA
      transportasi, komunikasi termasuk sektor yang tidak
      memiliki keuntungan kompetitif namun terspesialisasi     Arsyad, L. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan. Edisi
      (kode 1).                                                      Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta
2. Sektor pertanian yang memiliki keunggulan kompeti-          BPS Kabupaten Boyolali, 2001. Kabupaten Boyolali dalam Angka.
                                                                     BPS. Boyolali.
   tif dan terspesialisasi (kode 4) adalah sektor tanaman
   bahan makanan dan sektor tanaman perkebunan.                Budiharsono, S. 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir
                                                                     dan Lautan. Pradnya Paramitha. Jakarta.
   Sektor kehutanan dan sektor perikanan termasuk              Herzog, H.W and. Olsen, R. 1977. Shift-Share Analysis Revisited
   sektor yang memiliki keunggulan kompetitif namun                  : The Allocation Effect and The Stability of Regional Structure.
   tidak terspesialisasi (kode 3), sedangkan sektor peter-           OAK Ridge National Laboratory. Tennesse.
   nakan termasuk sektor yang tidak memiliki keung-            Ikhsan, M. dan Armand. 1993. Sektor Pertanian Pangan, Peterna-
   gulan kompetitif dan tidak terspesialisasi (kode 1).              kan dan Perikanan Menuju Tahun 2000 dalam Anwar MA
                                                                     (Editor). Prospek Ekonomi Indonesia dalam Jangka Pendek, Pelu-
3. Kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian                    ang dan Tantangan dalam Sektor Riil dan Utilitas Pada Dasawarsa
   Kabupaten Boyolali dilihat dari pengganda pendapa-                1990-an. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
   tan selama tahun 1998 – 2002 berkecenderungan               Hulu, E. 1988. Beberapa Metode Non-Survey Estimasi Koefisien I-
   meningkat kecuali pada tahun 2001 mengalami                       O. Pusat Antar Universitas Bidang Ekonomi Universitas
   penurunan.                                                        Indonesia. Jakarta.
                                                               Richardson, H. W. 1991. Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional (Terje-
                                                                     mahan) LPFE UI. Jakarta.
Rekomendasi
                                                               Ropingi. 2004. Analisis Keterkaitan Sektor Pertanian dalam
   Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diu-                   Pembangunan Wilayah Kabupaten Boyolali. Jurnal Penudu-
raikan pada bagian sebelumnya yang digunakan sebagai                 duk dan Pembangunan Vol 4 Nomor 2. Desember 2004. Penerbit
dasar untuk merekomendasikan (kepada pihak yang                      Pusat Penelitian Kependudukan LPPM UNS. Surakarta.
berkepentingan dengan permasalahan perencanaan pem-            Ropingi dan Agustono. 2004. Analisis Identifikasi dan Peranan
bangunan wilayah dan pedesaan) sebagai berikut :                     Sektor Pertanian dalam Menghadapi Otonomi Daerah di
                                                                     Kabupaten Boyolali (Identification Analysis and Role of
1. Dengan adanya otonomi daerah yang telah diberlaku-                Agricultural Sector in Facing regional Autonomy at Biyilali
    kan mulai tahun 2001 ini maka Kabupaten Boyolali                 Regency). Jurnal Pembangunan Pedesaan Vol IV No. 3 Desember
    dalam mengembangkan potensi daerahnya terutama                   2004 – Maret 2005. Penerbit Lembaga Penelitian Universitas
                                                                     Jendal Sudiorman. Purwokerto.
    yang berkenaan dengan sektor perekonomian harus
                                                               Sulistriyanto. 2004. Profil Sektor Pertanian dan Kontribusinya
    mempertimbangkan aspek keunggulan kompetitif                     Dalam Perekonomian Wilayah Kabupaten Boyolali. Fakultas
    sektor bersangkutan. serta yang mampu menyerap                   Pertanian. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. (Tidak
    tenaga kerja. Untuk itu diperlukan skala prioritas               dipublikasikan).
    sektor–sektor perekonomian mana saja yang mem-             Suparmoko, M. dan Irawan. 1995. Ekonomika Pembangunan.
    berikan peluang peningkatan lapangan kerja perlu                 Penerbit BPFE. Yogyakarta.
    mendapat prioritas utama.                                  Todaro, M. P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jilid 1.
                                                                     (Terjemahan Burhanuddin Abdullah dan Harris Munandar).
2. Di dalam melakukan pengembangan suatu sektor                      Penerbit Erlangga. Jakarta.
    perekonomian di Kabupaten Boyolali hendaknya               Winoto, J. 1995. Pembangunan : Sari Tema Teori-teori Pembangunan
    pertimbangan utamanya didasarkan pada sektor-                    Lintas Madzhab. Program Studi Perencanaan Pembangunan Wi-
    sektor yang mempunyai daya saing wilayah terbaik                 layah dan Pedesaan. Program Pascasarjana IPB. Bogor.
    yang dikembangkan tanpa mengabaikan sektor                 Winoto, J.1996. Transformasi Struktur Perekonomian dan Ketenaga-
    pendukungnya. Pengembangan yang dilakukan ini                    kerjaan Nasional (Tinjauan Teoritis dan Aplikasinya terhadap
                                                                     Transformasi Perekonomian dan Ketenagakerjaan Nasional yang
    hendaknya dilakukan secara integrated/lintas sektoral            Telah Terjadi dan Proyeksinya Sampai dengan Akhir PJP II).
    dan dilakukan secara konsisten dan istiqomah.                    Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan
                                                                     Pedesaan. Program Pascasarjana IPB. Bogor.




44
                                                                                                                                  A. Husni Malian]
                                                 Perspektif Pengembangan Industri Gula di Indonesia [Kurnia Suci Indraningsih dan ISSN: 4-777
SOCA ❖ 6 6 66 6 6 66 6 6 6 6 6 6 6


             PERSPEKTIF PENGEMbANGAN INDUSTRI GULA DI INDONESIA

                             KURNIA SUcI INDRANINGSIH DAN A. HUSNI MALIAN
                                     Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor



                                                             AbSTRAcT

   Sugar cane planted-area in Java is limited and supply of raw material for sugar companies (PG) is possible
through improvement of sugar cane productivity and sugar content. It is necessary to implement individual sugar
content or minimal sugar content guarantee between farmers’ group and PG’s management. PG expansion to
uotside Java (Sumatera, Sulawesi, Maluku and Papua) is urgent, at least 15 new PG, in order to lessen dependence
on sugar production from Java Island. PG located outside Java are designed not to produce sugar only, but also to
make derivative products such as ethanol, alcohol, etc. Revitalizing research and development activities is neces-
sary to generate new technology.


     Keywords: Perspective, Development, Sugar Industry

                        PENDAHULUAN                                     tingkat rendemen yang rendah. Data dari PG Krebet
                                                                        Baru (Kabupaten Malang, Jawa Timur) menunjukkan
   Produksi gula di dalam negeri makin tidak mampu                      bahwa rendemen rata-rata yang diperoleh adalah 5,15
memenuhi kebutuhan konsumsi, sehingga impor gula                        persen pada tahun 1998, 6,91 persen pada tahun 1999,
sejak awal 1990 terus meningkat dari tahun ke tahun.                    6,01 persen pada tahun 2000, 6,14 persen pada tahun
Pada tahun 2001, impor gula meningkat menjadi 1,5                       2001 (Hadi et al., 2002), 6,77 persen pada tahun 2002,
juta ton atau sekitar 50 persen dari kebutuhan dalam                    dan 6,91 persen pada musim giling 2003 (Malian et al.,
negeri. Angka ketergantungan impor telah mencapai                       2004). Dengan demikian, efisiensi usahatani tebu tidak
47 persen/tahun selama periode 1998-2002 (Sawit et al.,                 terlepas dari efisiensi PG di suatu daerah, khususnya
2003), suatu kenaikan yang pesat dibandingkan dengan                    dalam penentuan rendemen tebu.
tahun-tahun sebelum liberalisasi radikal industri gula                     Tim Persiapan Revitalisasi Pergulaan Indonesia (1999)
pada tahun 1998.                                                        memberikan rekomendasi kebijakan dalam masa tran-
   Kemelut pengelolaan impor gula di dalam negeri                       sisi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing
terus berlangsung sejak 1998. Berbagai cara telah dipakai               industri gula nasional, antara lain: (1) Pengembangan
untuk mengatasi penyelundupan gula, baik melalui                        lahan kering yang sesuai untuk usahatani tebu, sebagai
instrumen NPIK (Nomor Pengenal Importir Khusus),                        landasan pengembangan industri gula yang berbasis
pengawasan ketat (jalur merah) sampai penerapan kuota                   sumberdaya lahan kering; (2) Peningkatan efisiensi teknis
impor. Kuota impor gula putih hanya diberikan kepada                    PG, melalui peningkatan produktivitas gula hablur pada
importir terdaftar atau IT Gula yang memenuhi syarat,                   lahan kering sebesar 6 ton/ha; (3) Peningkatan efisiensi
terutama penyerapan tebu rakyat lebih dari 75 persen.                   ekonomis PG melalui rasionalisasi pembiayaan, dengan
   Departemen Pertanian sejak pertengahan 2003 telah                    sasaran biaya produksi sebesar Rp. 1.600/kg gula; (4)
mengambil inisiatif untuk merancang pembangunan                         Re-engineering PG melalui penerapan prinsip zero waste
Industri Gula Nasional (IGN) secara komprehensif,                       dan total value creation, dengan menerapkan prinsip
yang mampu mendorong peningkatan produksi gula                          bagi hasil yang adil antara petani dengan PG; dan (5)
nasional secara efisien, mengurangi impor gula dan                      Persiapan pengembangan industri gula di luar Jawa dan
meningkatkan pendapatan petani tebu. Kebijakan itu                      pengembangan sweeteners. Tulisan ini akan melakukan
mencakup pemecahan berbagai masalah budidaya tebu,                      analisis dan sintesis terhadap industri pergulaan nasional,
kemitraan antara pabrik gula (PG) dengan petani tebu,                   sehingga dapat ditentukan kebijakan yang diperlukan
efisiensi PG, perdagangan dan impor, serta dukungan                     dalam revitalisasi industri pergulaan di Indonesia.
pemerintah terutama infrastruktur di lahan kering, pen-
guatan Research and Development, dan dukungan harga                       KINERJA INDUSTRI GULA DI INDONESIA
yang menguntungkan petani (P3GI, 2003; LP IPB, 2002;
Booker Tate Ltd, 1999).                                                 Ketersediaan bahan baku Tebu
   Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa                             Data perkembangan luas areal tebu dan produktivitas
pendapatan petani tebu rakyat di Pulau Jawa masih                       gula hablur dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan
rendah. Selain disebabkan oleh tingkat produktivitas                    bahwa industri gula nasional mengalami kemunduran
dan kualitas hasil yang rendah, sebagian besar PG                       yang signifikan (Tabel 1). Sebelum krisis ekonomi,
di Pulau Jawa masih menggunakan mesin-mesin tua                         ketersediaan bahan baku industri gula yang tercermin
yang tidak efisien, sehingga menghasilkan gula dengan                   dari luas areal tebu pada tahun 1994 mencapai lebih


                                                                                                                                              4
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                               Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



dari 428 ribu ha. Namun liberalisasi industri gula yang                     40 – 80% (Malian et al., 2004). Penerapan tarif impor
dilakukan atas tekanan International Monetary Fund (IMF)                    sebesar Rp. 550/kg untuk raw sugar dan Rp. 700/kg
pada tahun 1998 telah menurunkan tingkat rendemen                           untuk gula putih, menyebabkan harga jual gula pada
secara drastis, yaitu dari 7,83% pada tahun 1997 men-                       tingkat konsumen lebih tinggi dari yang seharusnya.
jadi 5,49% pada tahun 1998. Akibatnya, produktivitas                        Tingginya harga gula di pasar domestik ini tidak saja
gula hablur secara nasional menurun lebih dari 30%,                         merugikan konsumen rumah tangga dan industri pan-
yaitu dari 5,68 ton/ha pada tahun 1997 menjadi 3,94                         gan yang menggunakan bahan baku gula, tetapi juga
ton/ha pada tahun 1998. Penurunan produktivitas ini                         merugikan perekonomian nasional berupa pemanfaatan
telah merugikan petani tebu, karena dalam waktu yang                        sumberdaya yang tidak optimal.
bersamaan biaya produksi tebu mengalami kenaikan.                              Besarnya proteksi yang diberikan pemerintah terhadap
Dampak lanjutan dari kebijakan ini terlihat dari penu-                      industri gula telah dijadikan tameng untuk menutupi
runan luas areal pertanaman tebu yang mencapai hampir                       ketidak-efisienan PG, karena petani tebu tidak sepenuh-
10% pada tahun 1999.                                                        nya merasakan kenaikan pendapatan dari proteksi yang
   Luas areal pertanaman tebu di Indonesia saat ini                         diberikan oleh pemerintah. Produktivitas dan rendemen
sesungguhnya hanya berkisar antara 340 – 350 ribu                           tebu yang diterima petani dari PG umumnya masih
ha/tahun (Tabel 1). Sekitar 70% dari areal pertanaman                       rendah, dan sampai saat ini masih menjadi faktor utama
itu merupakan tebu rakyat, sementara 63% diantaranya                        belum bersinerginya hubungan antara petani tebu dan
berada di Pulau Jawa. Kondisi ini tidak memungkinkan                        PG. Dalam tahun 2004, PG-PG di Jawa memperoleh
PG di Pulau Jawa dapat memperoleh tambahan bahan                            rendemen yang berkisar antara 5,88-8,66% (dengan rata-
baku tebu dari pertambahan luas areal, sehingga satu-                       rata 7,10%), sementara di Luar Jawa antara 5,97-9,77%
satunya upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan                       (dengan rata-rata 8,66%). Dalam waktu yang bersamaan,
produktivitas tebu di lahan petani. Dalam konteks ini                       PG-PG di Jawa memberikan produktivitas gula hablur
program bongkar ratoon yang dilaksanakan pemerin-                           yang berkisar antara 3,48-7,35 ton/ha (dengan rata-rata
tah telah memberikan efek positif dalam peningkatan                         5,66 ton/ha), sedangkan di Luar Jawa antara 2,56-8,18
produktivitas dan rendemen tebu petani, sehingga                            ton/ha (dengan rata-rata 6,39 ton/ha) (Tabel 2).
mampu meningkatkan produktivitas gula hablur dari                              Rendahnya rendemen yang diberikan dan produkti-
4,02 ton/ha menjadi 6,12 ton/ha (Malian et al., 2004).                      vitas gula hablur ini dipicu oleh ketidak-efisienan PG
                                                                            BUMN, yang ditunjukkan oleh beberapa indikator
Tahun 1. Luas Areal dan Rendemen Tebu, serta Produktivitas                  efisiensi teknis yang berada di bawah angka efisiensi
         Hablur di Indonesia, 1994-2004.                                    normal. Apabila masalah ini tidak dapat diatasi, maka
 Tahun
              Luas Areal Tebu          Rendemen Tebu Produktivitas Hablur   program bongkar ratoon yang bertujuan untuk mendapat-
                (000 hektar)                (%)           (ton/ha)          kan kondisi ideal pertanaman sampai kepras 3 tidak akan
  1994             428,7                    8,03             5,72
  1995             420,6                    6,97             4,98
                                                                            memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan
  1996             403,3                    7,32             5,19           rendemen dan pendapatan petani tebu.
  1997             385,7                    7,83             5,68              PG BUMN di Jawa sampai saat ini belum efisien,
  1998             378,3                    5,49             3,94
  1999             340,8                    6,96             4,37
                                                                            yang tercermin dari beberapa indikator yang ditunjuk-
  2000             340,7                    7,04             4,96           kan pada Tabel 3. Untuk komponen mill extraction (ME)
  2001             344,4                    6,85             5,01           diperoleh angka sebesar 84 - 85% dari tingkat efisiensi
  2002             350,7                    6,88             5,01
  2003             335,7                    7,21             4,86
                                                                            normal sebesar 95%, boiling house recovery (BHR) mem-
  2004             345,5                    7,67             5,94           berikan angka 70 - 80% dari efisiensi normal 90%, dan
Sumber: Sekretariat Dewan Gula Indonesia, Jakarta.                          overall recovery (OR) yang memberikan angka 59 - 79%
                                                                            dari efisiensi normal sebesar 85%. Sementara itu, pol
                                                                            tebu memberikan angka 8 - 11% dari efisiensi normal
   Stagnasi areal pertanaman tebu di Indonesia dalam                        14%, dan rendemen 5 - 8,5% dari efisiensi normal
jangka panjang tidak menguntungkan, karena perminta-                        sebesar 12%. Akibatnya, rendemen gula yang diterima
an gula di dalam negeri terus mengalami peningkatan.                        petani menjadi rendah dan harga pokok gula hablur yang
Untuk itu pengembangan industri gula di Luar Jawa                           dihasilkan tidak memiliki daya saing.
perlu mulai dirintis, dengan memberikan berbagai ke-                           Ketidak-efisienan PG BUMN di Pulau Jawa juga
mudahan kepada para investor. Dengan areal potensial                        dipicu oleh penurunan areal pertanaman tebu yang
untuk pertanaman tebu yang mencapai lebih dari 280                          menyebabkan ketersediaan bahan baku kian terbatas.
ribu hektar, maka pengalihan industri gula ke Luar Jawa                     Bahan baku yang makin terbatas itu diperebutkan oleh
merupakan upaya yang strategis untuk mengurangi                             banyak PG. Bahkan beberapa PG yang berada dalam
ketergantungan pada impor gula.                                             PTPN yang sama saling memperebutkan bahan baku
                                                                            tebu. Selain itu, sebagian besar (53%) PG di Pulau Jawa
Kinerja Pabrik Gula                                                         didominasi oleh PG-PG dengan kapasitas giling kecil
    Pemerintah saat ini memberikan proteksi yang sangat                     (<3.000 TCD), 44% berkapasitas giling antara 3.000-
besar terhadap industri gula. Dalam tahun 2004, angka                       6.000 TCD, dan hanya 3,0% yang berkapasitas giling
effective protection coefficient (EPC) berkisar antara 1,4                  >6.000 TCD. Sekitar 68% dari jumlah PG yang ada
– 1,8, yang berarti tingkat proteksi kumulatif mencapai                     telah berumur lebih dari 75 tahun (umumnya berskala


4
                                                        Perspektif Pengembangan Industri Gula di Indonesia [Kurnia Suci Indraningsih dan A. Husni Malian]




kecil) serta kurang mendapat perawatan secara memadai                           saat ini banyak dipengaruhi oleh PG-PG yang dike-
(Malian et al., 2004). Akibatnya, biaya produksi gula/ton                       lola swasta dengan skala produksi cukup besar (>8.000
pada PG berskala kecil jauh lebih tinggi dibandingkan                           TCD), serta didukung oleh penguasaan lahan HGU
dengan PG berskala besar atau bermesin relatif baru.                            dalam luasan yang memadai. PG-PG ini mampu menin-
                                                                                gkatkan efisiensi dengan menerapkan pola pengelolaan
Tabel 2. Rendemen dan Produktivitas Gula Hablur Menurut                         budidaya dan penggilingan dalam satu manajemen
         Perusahaan Gula, 2004.                                                 yang sama, serta mampu pula menggunakan peralatan
                                  Rendemen (%)      Produktivitas Gula          modern (bersifat capital intensive) pada pengolahan lahan,
                                                        (ton/ha)
      Perusahaan Gula                                                           kegiatan tebang-angkut, serta penyediaan air.
                                              Rata-              Rata-
                                  Kisaran     rata   Kisaran      rata             Untuk melihat perbandingan produktivitas gula hablur
 Jawa                                                                           di Pulau Jawa dan Luar Jawa selama 1999 - 2004 dapat
 PT PG Rajawali I                6,59-7,21      7,04    5,77-6,15     6,00      dilihat pada Gambar 1. Selama kurun waktu 1999 -
 PT PG Rajawali II               7,50-7,86      7,62    4,82-5,88     5,40      2001, produktivitas gula di Pulau Jawa dan Luar Jawa
 PTP Nusantara IX                5,88-8,66      6,92    3,48-7,35     4,64      meningkat. Peningkatan produktivitas yang besar terjadi
 PTP Nusantara X                 6,60-7,60      7,03    5,14-7,00     6,25
                                                                                di Luar Jawa, sementara di Jawa terlihat lebih lamban.
 PTP Nusantara XI                6,32-7,73      7,21    4,72-7,30     5,86
                                                                                Namun selama 2002 - 2003 produktivitas gula hablur di
 PT PG Madu Baru                      6,61      6,61         5,52     5,52
                                                                                Luar Jawa menunjukkan kecenderungan yang menurun,
 PT Kebon Agung                  6,35-7,26      6,92    4,01-5,28     4,76
 Rata-rata                       5,88-8,66      7,10    3,48-7,35     5,66
                                                                                tetapi di Pulau Jawa terus meningkat. Peningkatan yang
 Luar Jawa
                                                                                besar terjadi pada tahun 2004, sehingga produksi gula
 PT PG Rajawali III                   7,03      7,03         4,65     4,65      nasional mencapai lebih dari 2 juta ton.
 PTP Nusantara II                     5,73      5,73         2,25     2,25
 PTP Nusantara VII               7,44-7,52      7,49    4,82-5,18     5,03
 PTP Nusantara XIV               5,97-8,14      7,12    2,56-2,79     2,69      Produksi dan Permintaan Gula di Pasar Domestik
 PT Gunung Madu Plant.                9,77      9,77         7,95     7,95         Produksi gula di Indonesia selama kurun waktu 1994-
 PT Gula Putih Mataram                8,44      8,44         6,98     6,98      1996 (sebelum krisis moneter) menurun dengan laju rata-
 PT Sweet Indo Lampung                9,40      9,40         8,18     8,18
                                                                                rata 3,37% per tahun. Demikian halnya pada saat krisis
 PT Indo Lampung Perkasa              9,57      9,57         8,16     8,16
                                                                                moneter (1997-1999) produksi gula mengalami penu-
 Rata-rata                       5,97-9,77      8,66    2,56-8,18     6,39
                                                                                runan dengan laju rata-rata 6,24% per tahun. Namun
 Indonesia                       5,88-9,77      7,67    2,56-8,18     5,94
                                                                                pasca krisis moneter produksi gula Indonesia terlihat
Sumber: Sekretariat Dewan Gula Indonesia, 2004.
                                                                                meningkat dengan laju rata-rata 5,62% per tahun, berarti
                                                                                industri gula di Indonesia tampak menggeliat. Hal ini
   Produktivitas gula hablur yang dihasilkan oleh PG-                           sejalan dengan berbagai program akselerasi peningkatan
PG di Luar Jawa relatif lebih tinggi dan cenderung terus                        produksi gula yang dicanangkan pemerintah.
meningkat. Keadaan ini khususnya terjadi pada PG-PG                                Sementara itu, konsumsi gula di Indonesia selama ku-
yang dikelola oleh swasta dengan penguasaan lahan                               run waktu 1994-1996 (sebelum krisis moneter) mengal-
HGU yang cukup memadai. Sebagian besar (75%) dari                               ami peningkatan dengan laju rata-rata 4,84% per tahun
PG-PG tersebut berskala lebih besar dari 4.000 TCD                              dan pada saat krisis moneter konsumsi gula menurun
serta berumur relatif muda (terbanyak dibangun pada                             dengan laju rata-rata 2,87% per tahun, seiring dengan
tahun 1980an atau sesudahnya), sehingga teknologi                               menurunnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan
yang digunakan relatif lebih mutakhir. PG-PG swasta                             pokok. Pasca krisis, konsumsi gula kembali mengalami
di Lampung saat ini telah mengambil peran sekitar 30%                           peningkatan dengan laju rata-rata 1,99% per tahun.
dari produksi gula nasional atau 82% dari total produksi                           Apabila dilihat secara keseluruhan, produksi gula
                                                                               Sumber : Gambaran Indonesia, Master Plan Perkembangan Perkebunan Tebu dan Industri berbasis Tebu di
gula di Luar Jawa. Dari segi areal tebu, PG-PG di Luar                                    Jawa Timur.

Jawa menguasai sekitar 96% dari total areal tebu milik
sendiri/HGU (yakni seluas 114,5 ribu ha pada tahun
2004).
   Produktivitas gula di Luar Jawa (juga secara nasional),

Tabel 3. Beberapa Indikator Efisiensi Teknis PG di Indonesia,
         2003.

            Komponen          Efisiensi PG (%) Efisiensi Normal
                                                      (%)
 Mill extraction (ME)              84 - 85             95
 Boiling house recovery (BHR)      70 - 80             90
 Overall recovery (OR)             59 - 79             85
 Pol tebu                           8 - 11             14
 Rendemen                           5 - 8,5            12
Sumber: Studi Konsolidasi Pergulaan Nasional. Kerjasama Ditjen Bina Produksi    Sumber : Gambaran Indonesia, Master Plan Perkembangan Perkebunan Tebu
        Perkebunan dengan P3GI.                                                        dan Industri berbasis Tebu di Jawa Timur.




                                                                                                                                                                           47
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                  Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



selama periode 1994-2004 (Tabel 4) terlihat mengalami                          dasar sebesar Rp. 3.100/kg (harga bersih setelah dipo-
penurunan dengan laju rata-rata 0,63% per tahun;                               tong pajak), maka biaya pokok yang efisien pada tingkat
sedangkan konsumsi gula pada periode yang sama tam-                            proteksi saat ini adalah maksimum Rp. 2.480/kg.
pak meningkat dengan laju rata-rata 1,39% per tahun.                              Dari hasil penelitian Malian et al. (2004) terungkap
Diperkirakan konsumsi gula di Indonesia cenderung                              bahwa PG swasta di Provinsi Lampung mampu meng-
akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah                         hasilkan gula hablur dengan biaya pokok yang berkisar
penduduk dan pendapatan serta pertumbuhan industri                             antara Rp. 2.100 - Rp. 2.300/kg. Sementara biaya pokok
makanan dan minuman. Dengan performa seperti itu,                              gula hablur yang dihasilkan oleh PG BUMN di Jawa
laju pertumbuhan produksi menurun sementara kebutu-                            diperkirakan berkisar antara Rp. 2.450 - Rp. 2.800/kg.
han konsumsi cenderung meningkat, maka sebagai kon-                            Bahkan biaya pokok salah satu PG BUMN di Provinsi
sekuensinya pemerintah perlu mendorong industri gula                           Sulawesi Selatan mencapai lebih dari Rp. 3.000/kg,
domestik untuk meningkatkan produksi. Disamping itu,                           sebagai akibat dari terbatasnya bahan baku tebu diban-
pemerintah masih perlu melakukan upaya peningkatan                             dingkan dengan kapasitas terpasang pabrik.
impor secara legal.                                                               Biaya pokok produksi gula ditentukan oleh tiga jenis
                                                                               biaya, yaitu biaya processing, biaya tanaman dan biaya
Tahun 4. Produksi dan Konsumsi Gula di Indonesia, 1994-                        industri. Dari tiga komponen biaya itu, biaya pokok gula
        2004.                                                                  di Jawa rata-rata sebesar Rp. 2.657/kg (Tabel 5). Biaya
      Tahun
                           Produksi Gula                       Konsumsi Gula   pokok ini lebih tinggi, jika dibandingkan dengan biaya
                             (000 ton)                           (000 ton)     pokok gula yang efisien pada tingkat proteksi saat ini
     1994                     2.460,9                             2.941,2
     1995                     2.104,6                             3.179,1
                                                                               sebesar Rp. 2.480/kg. Hal ini disebabkan masih banya-
     1996                     2.100,5                             3.073,8      knya biaya tidak efisien yang harus ditanggung oleh PG,
     1997                     2.196,5                             3.373,5      seperti upah tenaga kerja pada saat bukan musim giling,
     1998                     1.491,5                             2.739,3
     1999                     1.488,6                             2.999,9
                                                                               pemeliharaan peralatan pabrik yang umumnya sudah
     2000                     1.690,7                             3.020,3      tua, dan biaya-biaya lain yang menyebabkan ekonomi
     2001                     1.725,5                             3.085,8      biaya tinggi.
     2002                     1.755,4                             3.190,5
     2003                     1.631,9                             3.229,1
                                                                                  Faktor lain yang juga berpengaruh adalah biaya
     2004                     2.051,6                             3.267,7      processing. Adanya kecenderungan turunnya kapasitas
 Laju (%/thn)                  -0,63                               1,39        produksi dan hari giling pada setiap PG, telah menga-
Sumber:     Sekretariat Dewan Gula Indonesia, Jakarta.                         kibatkan tidak digunakannya pabrik secara optimal.
                                                                               Hal ini disebabkan oleh kurangnya ketersediaan bahan
                                                                               baku dan adanya kerusakan pada mesin di beberapa
 EFISIENSI INDUSTRI GULA DI INDONESIA                                          stasiun, seperti penggilingan (pemerahan), pengolahan
                                                                               (pemasakan dan pemurnian), serta sarana pendukung
Perkiraan biaya Pokok Gula Hablur                                              utama (boiler/ketel dan listrik).
   Dalam kondisi pasar gula di dalam negeri terintegrasi
terhadap pasar gula dunia, biaya pokok produksi meru-                          Daya Saing Teknis dan Ekonomis Pabrik Gula
pakan tolok ukur dari kinerja industri gula. Industri gula                        Biaya pokok produksi gula sebesar Rp. 2.480/kg
dapat bertahan, jika biaya pokok berada di bawah harga                         sebagaimana diuraikan di atas, merupakan biaya pokok
paritas impornya. Hal yang sangat unik bagi industri                           dalam kondisi pasar gula di Indonesia diproteksi sebesar
gula di Indonesia adalah adanya disintegrasi vertikal                          Rp. 550/kg untuk raw sugar dan Rp. 700/kg untuk gula
dalam memproduksi gula. Pada lahan non HGU, proses                             putih. Keadaan ini tidak menguntungkan bagi perdagan-
produksi dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu mem-                              gan internasional komoditas pertanian, karena dalam
produksi tebu (usahatani tebu) yang dilaksanakan oleh                          Agreement on Agriculture WTO secara jelas disebutkan
petani dan memproses tebu menjadi gula (pengolahan)                            bahwa penerapan tarif impor secara bertahap harus
yang dilaksanakan oleh PG. Keunikan ini membawa                                dikurangi. Untuk itu perlu ditetapkan biaya pokok yang
implikasi bahwa daya saing industri gula tidak hanya                           memiliki daya saing, yang dikaitkan dengan biaya pokok
ditentukan oleh biaya pokok industri yang dibandingkan                         negara-negara produsen gula dunia.
dengan harga paritas impornya, tetapi juga ditentukan                             Produksi gula nasional akan memiliki daya saing,
oleh kualitas bahan baku tebu. Dengan demikian, jika                           apabila PG BUMN dan swasta murni mampu meng-
biaya pokok industri gula berada di bawah harga paritas                        hasilkan gula putih yang memenuhi standar kesehatan
impor, tetapi kualitas tebu memiliki rendemen yang                             untuk konsumsi dengan biaya pokok sebesar US $ cent
rendah, maka produk gula yang dihasilkan tetap saja                            11 – 12/lb. Dengan menggunakan nilai tukar rupiah se-
tidak akan memiliki daya saing.                                                besar Rp. 9.000/US $, maka PG akan memiliki efisiensi
   Berbagai hasil penelitian telah menunjukkan bahwa                           ekonomis dan memiliki daya saing apabila menghasilkan
PG di Pulau Jawa dan Luar Jawa menghasilkan gula                               gula dengan biaya pokok maksimum Rp. 2.100/kg.
dengan biaya pokok yang masih belum kompetitif. Suatu                          Biaya pokok seperti itu harus dicapai secara bersamaan
PG akan dapat menjalankan usahanya secara sehat,                               dengan peningkatan efisiensi teknis, sehingga setiap PG
apabila biaya pokok gula berada 25% dari harga jual.                           mencapai target produktivitas minimum gula hablur se-
Jika harga jual gula diasumsikan setara dengan harga                           besar 7 ton gula/ha. Biaya pokok dan produktivitas gula


4
                                                   Perspektif Pengembangan Industri Gula di Indonesia [Kurnia Suci Indraningsih dan A. Husni Malian]



Tabel 5. Biaya Pokok Industri Gula di Pulau Jawa, 2003.
                                                                          PTPN
             Biaya                                                                                                                   Jawa
                                       PTPN IX               PTPN X                 PTPN XI                 PT RNI
  Produksi gula (ton)                  121.956               287.052                320.599                 191.972                921.579
      Biaya (juta Rp)
      Tanaman                          253.795               480.524                559.393                 306.371              1.600.083
  Processing                           106.675               179.365                208.216                 354.107                848.363
  Harga Gula (Rp/kg)                     3.550                 3.550                  3.550                   3.550                  3.550
  Penerimaan (Rp/kg)
      Petani                             2.343                  2.343                  2.343                  2.343                  2.343
      PG                                 1.086                  1.086                  1.086                  1.086                  1.086
  Biaya (Rp/kg)
      Petani                             2.081                  1.674                  1.745                  1.596                  1.736
      PG                                   875                    625                    649                  1.845                    921
  Biaya Pokok (Rp/kg)                    2.956                  2.299                  2.394                  3.440                  2.657
  Keuntungan/kerugian
      Petani (Rp/kg)                       262                    669                    598                      747                  607
      PG (Rp/kg)                           212                    461                    437                     -758                  166
Sumber: Gambaran Indonesia, Master Plan Perkembangan Perkebunan Tebu dan Industri berbasis Tebu di Jawa Timur.



hablur ini harus dapat dicapai oleh PG paling lambat                      panjang (sekitar 20 tahun) diarahkan untuk melakukan
pada tahun 2007.                                                          pengalihan kepemilikan saham ke pada petani tebu.
   Untuk mengetahui daya saing teknis dan ekonomis                           Dalam program rehabilitasi PG BUMN, pemerintah
PG pada saat ini, dalam Gambar 2 disajikan 4 kuadran                      hendaknya tidak mengarahkan untuk mendapatkan
yang mengukur kinerja semua PG di Indonesia. Sumbu                        unified products dalam bentuk gula putih, tetapi dapat
vertikal menggambarkan efisiensi ekonomis PG, dengan                      juga ditujukan untuk memproduksi raw sugar atau refined
patokan biaya pokok gula sebesar Rp. 2.100/kg. Semen-                     white sugar. Disamping itu, dalam waktu 10 tahun pe-
tara sumbu horizontal menggambarkan efisiensi teknis                      merintah hendaknya mengarahkan pengembangan PG
PG, dengan patokan produktivitas gula hablur sebesar 7                    ke Luar Jawa, dengan memanfaatkan lahan kering eks
ton/ha. Empat kuadran itu menggambarkan posisi PG                         transmigrasi yang kurang kompetitif bagi pengembangan
berdasarkan efisiensi teknis dan ekonomis. Kuadran I                      tanaman pangan.
menggambarkan posisi PG yang efisien secara teknis dan
ekonomis, kuadran II efisien secara ekonomis tetapi tidak                            KEbIJAKAN PENGEMbANGAN
efisien secara teknis, kuadran III tidak efisien secara tek-                               INDUSTRI GULA
nis dan ekonomis, sementara kuadran IV efisien secara
teknis tetapi tidak efisien secara ekonomis.                              Perspektif Pengembangan Industri Gula di Luar Jawa
   Dari hasil analisis terlihat, hanya 3 PG yang masuk                       Areal tebu di Pulau Jawa terdiri dari lahan sawah
kuadran I (efisien secara teknis dan ekonomis), yaitu                     (40%) dan lahan tegalan (60%). Akibat tebu tidak
PG Gunung Madu Plantation (GMP), PG Sweet Indo                            mampu bersaing dengan tanaman alternatif (khususnya
Lampung, dan PG Indo Lampung Perkasa. Ketiga PG                           tanaman pangan), maka sejak akhir tahun delapanpu-
ini merupakan PG swasta murni dan terletak di Luar                        luhan tanaman tebu sudah tersingkir dari lahan sawah
Jawa (Provinsi Lampung). Ada 3 PG yang masuk ku-                          berpengairan teknis. Sebagai akibatnya, pertanaman tebu
adran IV (efisien secara teknis, tetapi tidak efisien secara              di Pulau Jawa saat ini sebagian besar berada di lahan
ekonomis), yaitu PG Sumberharjo, PG Mojopanggung,                         sawah tadah hujan dan tegalan, sementara di Luar Jawa
dan PG Jatiroto. Ketiga PG ini merupakan PG BUMN                          berada di lahan kering (tegalan).
dan terletak di Pulau Jawa. Sementara itu 51 PG lainnya                      Persoalan pokok usahatani tebu di Pulau Jawa adalah
yang terdiri dari 43 PG BUMN dan 8 PG swasta murni                        kondisi pertanaman yang didominasi oleh tanaman
masuk dalam kuadran III (tidak efisien secara teknis dan                  keprasan (ratoon) yang frekuensinya sudah melampaui
ekonomis). PG-PG ini memerlukan perhatian khusus,                         rekomendasi teknis. Direktorat Jenderal Bina Produksi
sehingga dalam 3 tahun (sampai 2007) mampu mening-                        Perkebunan (2002) merekomendasikan bibit tebu sampai
katkan kinerjanya dan masuk dalam kuadran I.                              kepras 3, sementara petani di Pulau Jawa masih ada yang
   Ada 3 tahap yang harus ditempuh dalam peningkatan                      menggunakan bibit sampai kepras > 15. Kondisi pertana-
kinerja PG, khususnya PG BUMN, yaitu: (1) Teknologi                       man yang demikian membawa konsekuensi yang serius,
yang diterapkan oleh semua PG BUMN harus diaudit;                         antara lain: (1) Pertanaman tebu masih didominasi oleh
(2) Perbaikan teknologi melalui rehabilitasi PG BUMN                      varietas lama yang telah mengalami degradasi kemurnian
yang secara finansial dan ekonomis masih layak diper-                     bibit, karena rehabilitasi tanaman dengan varietas unggul
tahankan. Sementara untuk PG-PG yang tidak layak                          baru terhambat; (2) Tingkat kesehatan tanaman kepras >
dipertahankan, pemerintah harus berani menutupnya;                        3 relatif rendah, dan mendorong berkembangnya hama
dan (3) Restrukturisasi PG, di mana dalam jangka                          dan penyakit tebu; dan (3) Produktivitas dan kualitas


                                                                                                                                                4
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                            Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



tebu yang dihasilkan dari bibit kepras > 3 relatif rendah,     komparatif dan keunggulan kompetitif di setiap daerah.
sehingga menurunkan produktivitas gula hablur.                 Dengan demikian, setiap produk gula yang dihasilkan
   Produktivitas gula nasional yang dicapai saat ini ma-       oleh PG dari seluruh wilayah Indonesia memiliki daya
sih rendah, meskipun menunjukkan kecenderungan yang            saing di pasar internasional, dan Indonesia memiliki
meningkat (Tabel 1 dan Gambar 1). Dalam tahun 1998             peluang untuk kembali menjadi negara eksportir produk
produktivitas gula di Indonesia sebesar 3,94 ton/ha, dan       gula dunia.
angka ini meningkat menjadi 5,01 ton/ha pada tahun
2001. Namun dalam tahun 2003 tingkat produktivitas             Tabel 6. Areal Potensial untuk Tanaman Tebu di Indonesia,
ini kembali menurun, dan tahun 2004 meningkat lagi                      2001.
menjadi 5,94 ton/ha. Meskipun demikian, produktivi-                 Lokasi        Areal Tersedia      Areal Sesuai    Potensi Produksi
                                                                                     (000 ha)          (000 ha)        (ton tebu/ha)
tas yang dicapai hingga saat ini masih jauh di bawah
                                                                 Sumatera              36,0               19,0           >65
target produktivitas Program Akselerasi Peningkatan
                                                                 Sulawesi              49,8               29,5           >65
Produksi Gula Nasional, yaitu berkisar antara 7 - 8 ton          Maluku                51,0               16,0           >70
gula /ha.                                                        Papua                440,0              220,0           >70
   Produktivitas gula di Pulau Jawa selama periode               Jumlah               576,8              284,5             -
1999 – 2004 lebih rendah dibandingkan dengan di Luar           Sumber: Studi Konsolidasi Pergulaan Nasional (P3GI, 2003).
Jawa, kecuali pada tahun 2003 (lihat Gambar 1). Hal ini
terjadi, karena tanaman tebu di Luar Jawa diusahakan
di atas tanah HGU dengan teknis budidaya yang lebih                Kendala utama pengembangan industri gula di Luar
baik dan dikelola oleh perusahaan-perusahaan gula              Jawa adalah masalah pertanahan dan masalah sosial
secara profesional, sementara di Pulau Jawa tanaman            yang mungkin timbul dengan masyarakat setempat.
tebu hampir seluruhnya dikelola oleh petani tebu.              Pabrik gula swasta di Provinsi Lampung, misalnya,
Meskipun demikian, kenyataan ini menjadi kontradiktif          sampai saat ini masih menghadapi tuntutan atas Hak
karena dilihat dari kualitas lahannya, lahan di Pulau          Guna Usaha (HGU) yang diperoleh. Tuntutan ini telah
Jawa sebenarnya lebih subur dibandingkan dengan di             merugikan iklim investasi industri gula dan industri
Luar Jawa.                                                     berbasis tebu, karena untuk membangun PG dengan
   Industri gula yang ada di Indonesia saat ini tidak          kapasitas 10.000 TCD dibutuhkan investasi sekitar Rp. 3
mungkin lagi dapat memenuhi kebutuhan gula nasional            trilyun, sehingga diperlukan ketenangan berusaha. Untuk
yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, sementara           menjamin kepastian berusaha PG-PG di Luar Jawa,
Indonesia termasuk negara potensial dalam pengem-              diperlukan kerjasama antara PG dengan Pemerintah
bangan industri gula. Potensi ini akan semakin tinggi          Daerah dan masyarakat setempat. Salah satu kebijakan
bila di masa mendatang distorsi pasar gula dunia akan          yang dapat ditempuh adalah melibatkan masyarakat di
hilang, dan berlangsung liberalisasi perdagangan gula          sekitar PG sebagai pemasok bahan baku tebu.
dunia yang akan diikuti dengan kenaikan harga gula                 Perspektif Revitalisasi Industri Gula
yang menguntungkan negara berkembang, termasuk                     Produksi gula di dalam negeri sampai saat ini belum
Indonesia. Implikasinya adalah pemerintah harus men-           mampu memenuhi kebutuhan konsumsi, sehingga keter-
gurangi ketergantungan dengan produksi gula di Pulau           gantungan terhadap gula impor masih terus berlanjut.
Jawa, dan secara bertahap mengalihkan industri gula            Untuk mendorong peningkatan produksi gula nasional,
ke Luar Jawa.                                                  pemerintah sampai sekarang masih memberikan proteksi
   Dari areal tersedia seluas 576,8 ribu ha untuk pertana-     yang besar terhadap industri gula, meskipun disadari
man tebu di Luar Jawa, terdapat areal potensial sekitar        bahwa hal itu merugikan perekonomian nasional. Stake-
284,5 ribu ha yang tersebar di Sumatera, Sulawesi,             holders industri gula dan industri berbasis tebu nasional
Maluku dan Papua (Tabel 6). Wilayah Papua yang                 terdiri atas: (1) Petani tebu dan asosiasi petani tebu
merupakan daerah asal tanaman tebu memiliki areal              rakyat; (2) Pabrik gula (PG) milik BUMN dan swasta
yang sesuai seluas 220 ribu ha atau 77% dari areal yang        murni, serta industri gula rafinasi; (3) Konsumen rumah
sesuai di Indonesia, sementara Sulawesi, Sumatera dan          tangga dan industri pangan; (4) Importir dan pedagang
Maluku memiliki areal yang sesuai berturut-turut sebesar       gula; (5) Investor yang berminat melakukan investasi
29,5 ribu ha (10%). 19 ribu ha (7%), dan 16 ribu ha (6%).      dalam bidang industri gula dan industri berbasis tebu;
Areal potensial ini cukup untuk membangun sedikitnya           dan (6) Pemerintah sebagai regulator.
15 PG baru, dengan kapasitas antara 5.000 – 20.000                 Dari semua stakeholders itu, kebijakan industri gula
TCD (tons cane per day).                                       dan industri berbasis tebu nasional dalam jangka pendek,
   Untuk menarik investor, pemerintah perlu mem-               jangka menengah, dan jangka panjang hendaknya ditu-
berikan fasilitas perpajakan berupa pajak penghasilan,         jukan untuk memberikan perlindungan terhadap semua
bea masuk barang modal dan bahan pembantu, pajak               stakeholders, dengan menjaga stabilitas harga gula di pasar
pertambahan nilai dan pajak-pajak yang dipungut oleh           domestik serta menjaga perbedaan harga domestik dan
Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam           harga internasional yang tidak terlalu besar. Namun
program ini investor dapat memilih produk-produk               tujuan kebijakan ini harus dicapai seiring dengan pening-
yang akan dihasilkan (gula putih, raw sugar, refined white     katan produksi gula nasional yang efisien dan memiliki
sugar, atau produk lainnya), sesuai dengan keunggulan          daya saing, berkurangnya impor gula secara signifikan,


0
                                        Perspektif Pengembangan Industri Gula di Indonesia [Kurnia Suci Indraningsih dan A. Husni Malian]




serta peningkatan pendapatan petani tebu. Produksi gula        kepemilikan PG ini diperlukan soft loan dengan jami-
nasional akan memiliki daya saing, apabila PG BUMN             nan pemerintah, yang akan dibayar oleh asosiasi petani
dan swasta murni mampu menghasilkan gula putih yang            tebu. Pengalihan kepemilikan ini sangat dimungkinkan,
memenuhi standar kesehatan untuk konsumsi dengan               karena petani menguasai sebagian besar bahan baku
biaya pokok maksimum Rp. 2.100/kg. Tingkat biaya               yang diolah oleh PG. Pengalihan kepemilikan ini juga
pokok ini harus dapat dicapai oleh PG paling lambat            diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kuali-
pada tahun 2007.                                               tas tebu yang dihasilkan oleh petani, sehingga efisiensi
   Kebijakan yang perlu diterapkan untuk petani tebu           PG dapat terus dipertahankan.
adalah upaya untuk menghilangkan pengaruh in-efisiensi            Kebijakan lain yang perlu mendapat perhatian adalah
PG BUMN dalam penetapan rendemen tebu petani.                  revitalisasi kegiatan Research and Development (R & D)
Untuk itu perlu dikembangkan pola rendemen individual          melalui penyediaan dana penelitian dan pengembangan
atau jaminan rendemen minimum dalam bentuk per-                yang dapat dipungut dari: (1) Setiap kenaikan produktivi-
aturan khusus, seperti yang dilakukan oleh pemerintah          tas gula hablur/ha, PG memberikan gain yang diperoleh
India. Penentuan besarnya jaminan rendemen minimum             dalam persentase tertentu; dan (2) Untuk penjualan gula
itu hendaknya dilakukan secara bersama antara PG dan           yang dilakukan oleh PG dan asosiasi petani tebu, pemer-
kelompok tani, sehingga dapat meningkatkan relasi dan          intah memungut dalam besaran tertentu untuk kegiatan
sinergi antara petani dan PG. Untuk meningkatkan hari          R & D. Dengan tersedianya dana untuk kegiatan R & D
giling dan produktivitas gula hablur pada setiap PG,           ini, pengembangan teknologi baru untuk meningkatkan
pemerintah hendaknya melanjutkan kebijakan peningka-           produktivitas dan rendemen tebu diharapkan dapat terus
tan produktivitas dan rendemen tebu petani melalui pro-        berlangsung.
gram bongkar ratoon, dengan melibatkan beberapa petani
terpilih sebagai penangkar tebu dalam penyediaan bibit.        Perspektif Kebijakan Proteksi
Keikut-sertaan petani penangkar dalam penyediaan bibit            Gula yang diperdagangkan di pasar dunia mencapai
ini sangat diperlukan, karena selama 2 tahun program           35 juta ton/tahun, atau sekitar 28% dari total produksi
ini dilaksanakan baru sebagian kecil target peremajaan         gula dunia. Harga gula dunia saat ini tidak menggam-
bibit tebu yang dapat dilaksanakan. Disamping itu,             barkan tingkat efisiensi pabrik gula di negara-negara
keterlibatan kelompok tani sebagai penangkar bibit tebu        produsen, karena dijual di bawah ongkos produksinya.
juga diharapkan dapat mendorong pelaksanaan bongkar            Dalam tahun 2004, harga eceran raw sugar fob London
ratoon secara swadaya.                                         rata-rata sebesar US $ cent 6,93/lb atau setara dengan
   Kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam jangka              Rp. 1.300/kg. Tingkat harga ini hanya sekitar sepertiga
pendek terhadap PG BUMN di Jawa adalah melakukan               dari harga eceran gula putih di Indonesia. Rendahnya
penilaian (assessment) dan rehabilitasi terhadap PG-PG         harga gula di pasar internasional ini disebabkan oleh
yang tidak efisien secara teknis dan ekonomis, sehingga        kebijakan domestics support, export subsidy dan tarif im-
mampu menghasilkan gula hablur dengan biaya pokok              por yang diterapkan oleh negara-negara produsen dan
maksimum Rp. 2.100/kg. Program rehabilitasi ini                konsumen gula dunia.
hendaknya tidak diarahkan untuk mendapatkan unified               Negara-negara produsen gula di Uni Eropa sampai
products dalam bentuk gula putih, tetapi dapat juga di-        saat ini masih memberikan subsidi ekspor terhadap
tujukan untuk memproduksi raw sugar atau refined white         gula yang dihasilkan oleh negara-negara di kawasan itu.
sugar. Dengan demikian, setiap PG dapat menentukan             Amerika Serikat memberikan subsidi domestik dalam
produk gula yang akan dihasilkan, sesuai dengan keung-         bentuk penetapan harga gula di pasar domestik sebesar
gulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang dapat          50% lebih tinggi dari harga di pasar dunia. Sedangkan
dikembangkan PG itu.                                           India juga memberikan subsidi domestik dalam bentuk
   Dalam jangka menengah kebijakan industri gula nasi-         biaya angkutan dari pabrik gula ke pelabuhan ekspor
onal hendaknya ditujukan untuk pengembangan PG-PG              yang besarnya setara dengan Rp. 780/kg. Sementara
di Luar Jawa, dengan memanfaatkan lahan kering eks             itu, negara-negara eksportir dan importir gula dunia juga
transmigrasi yang kurang kompetitif bagi pengemban-            menerapkan tarif bea masuk untuk melindungi produksi
gan tanaman pangan. Dalam kebijakan ini, pemerintah            gula di dalam negerinya. Sebagai contoh, Thailand
hendaknya tidak mengarahkan untuk pengembangan                 menerapkan tariff rate quota (TRQ) sebesar 65% untuk
industri gula semata, tetapi juga pengembangan industri        kuota impor sebesar 23.700 ton, dan akan meningkat
berbasis tebu seperti ethanol, alkohol untuk industri,         menjadi 96% untuk impor yang lebih besar dari kuota.
bahan campuran bensin dan sebagainya. Untuk pengem-               Kebijakan yang diberikan pemerintah Indonesia untuk
bangan industri berbasis tebu ini, diperlukan rencana          mendorong peningkatan produksi gula di dalam negeri
terintegrasi dengan pengembangan industri-industri             adalah subsidi harga sarana produksi, serta penerapan
lainnya, serta sejalan dengan peningkatan permintaan           tarif dan tataniaga impor gula. Subsidi harga sarana
terhadap produk tersebut di pasar domestik dan pasar           produksi diberikan dalam bentuk bibit (melalui program
internasional.                                                 bongkar ratoon), dan harga pupuk Urea, TSP dan ZA
   Dalam jangka panjang kebijakan industri gula nasi-          yang lebih rendah dibandingkan dengan harga di pasar
onal hendaknya ditujukan untuk pengalihan kepemilikan          dunia. Perlindungan dalam bentuk tarif impor sebesar
PG BUMN ke pada petani tebu. Dalam pengalihan                  Rp. 550/kg untuk raw sugar dan Rp. 700/kg untuk gula


                                                                                                                                     
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                   Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



putih diberikan sejak tahun 2002. Sementara kebijakan             dapat meningkatkan relasi dan sinergi antara petani
tataniaga impor gula diberikan dalam bentuk impor                 dan PG.
kuota ke pada Importir Terdaftar (IT) untuk gula putih         3. Hampir semua industri gula di Indonesia meng-
dan Importir Produsen (IP) untuk raw sugar. Kebijakan             gunakan kebijakan proteksi sebagai tameng untuk
proteksi yang besar ini tidak saja merugikan konsumen             menutupi ketidak-efisienannya. Untuk itu, penilaian
rumah tangga dan industri pangan yang menggunakan                 (assessment) terhadap PG BUMN di Jawa sangat
bahan baku gula, tetapi juga merugikan perekonomian               diperlukan, agar mampu menghasilkan gula dengan
nasional berupa pemanfaatan sumberdaya yang tidak                 biaya pokok maksimum Rp. 2.100/kg. Kebijakan
optimal.                                                          ini hendaknya tidak diarahkan untuk mendapatkan
   Perdagangan gula di dalam negeri sebenarnya memi-              unified products dalam bentuk gula putih, tetapi dapat
liki struktur pasar yang bersifat oligopolistik. Dalam se-        juga ditujukan untuk memproduksi raw sugar atau
tiap lelang gula yang dilakukan oleh APTRI atau PTPN              refined white sugar.
hanya beberapa pedagang yang terlibat, sehingga tingkat        4. Dari semua PG yang ada di Indonesia saat ini, hanya
kompetisinya tidak mencerminkan kondisi permintaan                3 PG yang efisien secara teknis dan ekonomis, yaitu
dan penawaran gula yang sesungguhnya. Disamping                   PG swasta murni yang terletak di Provinsi Lampung.
itu, lemahnya penegakan hukum (law enforcement) untuk             3 PG BUMN di Pulau Jawa masuk dalam kategori
memberantas penyelundupan dan manipulasi dokumen                  efisien secara teknis, tetapi tidak efisien secara eko-
gula impor, telah mempengaruhi penawaran dan harga                nomis, sementara 43 PG BUMN dan 8 PG swasta
gula di pasar domestik.                                           murni lainnya tidak efisien secara teknis dan eko-
   Dari uraian di atas terlihat bahwa perdagangan dan             nomis. PG-PG yang masuk dalam kategori efisien
harga gula di pasar dunia sampai saat ini masih terdis-           secara teknis tetapi tidak efisien secara ekonomis,
torsi. Dalam kondisi demikian, adalah tidak bijaksana             serta PG-PG yang tidak efisien secara teknis dan
apabila pemerintah menghapuskan proteksi yang telah               ekonomis ini memerlukan perhatian khusus, sehingga
diberikan kepada industri gula. Namun proteksi itu                dalam 3 tahun (sampai 2007) mampu meningkatkan
hendaknya tidak ditujukan untuk melindungi kinerja                kinerjanya dan masuk dalam PG dengan kategori
PG yang tidak efisien, tetapi justru untuk meningkat-             efisien secara teknis dan ekonomis.
kan pendapatan petani tebu sebagai penyedia bahan
baku. Dalam konteks ini, kebijakan proteksi dalam              Implikasi Kebijakan
bentuk tarif dan tataniaga impor gula dapat dilanjutkan        1. Areal potensial untuk pengembangan tanaman tebu
sampai tahun 2007, dengan memberikan kesempatan                   di Luar Jawa diperkirakan mencapai 284,5 ribu ha
kepada PG untuk meningkatkan efisiensi teknis dan                 yang tersebar di Sumatera, Sulawesi, Maluku dan
efisiensi ekonomisnya. Kebijakan ini hendaknya diikuti            Papua. Dari areal potensial tersebut sedikitnya dapat
dengan penetapan rendemen individual atau rendemen                dibangun 15 PG baru, dengan kapasitas antara 5.000
minimum yang akan diberikan oleh setiap PG, sehingga              – 20.000 TCD. Pengembangan PG ke Luar Jawa
dalam masa transisi ini petani dapat memperoleh keun-             hendaknya mulai dapat dirintis, untuk mengurangi
tungan yang layak dari usahatani tebu.                            ketergantungan terhadap produksi gula dari Pulau
                                                                  Jawa.
 KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEbIJAKAN                            2. Pengembangan PG-PG di Luar Jawa hendaknya
                                                                  tidak diarahkan untuk pengembangan industri gula
  Dari hasil analisis dan sintesis di atas, dapat diberikan       semata, tetapi juga pengembangan industri berbasis
beberapa kesimpulan dan implikasi kebijakan sebagai               tebu seperti ethanol, alkohol untuk industri, bahan
berikut:                                                          campuran bensin dan sebagainya. Untuk pengem-
                                                                  bangan industri berbasis tebu ini, diperlukan rencana
Kesimpulan                                                        terintegrasi dengan pengembangan industri-industri
1. Kemampuan Pulau Jawa dalam penyediaan areal un-                lainnya, serta sejalan dengan peningkatan permintaan
   tuk pertanaman tebu saat ini telah terbatas, sehingga          terhadap produk tersebut di pasar domestik dan pasar
   penyediaan bahan baku PG hanya dimungkinkan                    internasional.
   melalui peningkatan produktivitas tebu. Dalam               3. Kebijakan lain yang perlu mendapat perhatian adalah
   konteks ini, kebijakan peningkatan produktivitas               revitalisasi kegiatan Research and Development melalui
   dan rendemen tebu petani melalui program bongkar               penyediaan dana penelitian dan pengembangan
   ratoon perlu ditingkatkan, dengan melibatkan petani            yang dapat dipungut dari gain yang diperoleh dari
   terpilih sebagai penangkar bibit tebu.                         setiap kenaikan produktivitas gula hablur/ha, serta
2. Untuk menghilangkan pengaruh inefisiensi PG                    pungutan yang dilakukan pemerintah dalam setiap
   BUMN dalam penetapan rendemen tebu petani,                     kegiatan perdagangan gula. Dengan tersedianya dana
   perlu dikembangkan pola rendemen individual                    untuk kegiatan R & D ini, pengembangan teknologi
   atau jaminan rendemen minimum dalam bentuk                     baru untuk meningkatkan produktivitas dan rende-
   peraturan khusus. Penentuan besarnya jaminan ren-              men tebu dapat terus berlangsung.
   demen minimum itu hendaknya dilakukan secara
   bersama antara PG dan kelompok tani, sehingga



                                                   Perspektif Pengembangan Industri Gula di Indonesia [Kurnia Suci Indraningsih dan A. Husni Malian]




                    DAFTAR PUSTAKA                                        Malian, A.H., M. Ariani, K.S. Indraningsih, A.K. Zakaria, A.
                                                                                Askin dan J. Hestina. 2004. Revitalisasi Sistem dan Usaha
                                                                                Agribisnis Gula; Laporan Akhir. Puslitbang Sosial Ekonomi
Booker Tate Ltd. 1999. Study of The Indonesian Sugar Industry, (Vol.1-          Pertanian, Bogor.
      3). Research Report for Meneg BUMN, UK. Jakarta.
                                                                          Pusat Penelitian dan Pengembangan Gula Indonesia (P3GI). 2003.
Dewan Gula Indonesia. 1999. Restrukturisasi Gula Indonesia April                Studi Konsolidasi Pergulaan Nasional. Kerjasama Ditjen BPP
      1999. Publikasi Interen DGI dan Bahan Diskusi Reformasi                   Deptan dengan P3GI, Jakarta.
      Gula Indonesia. Jakarta.
                                                                          Sawit, M.H., Erwidodo, T. Kuntohartono, dan H.Siregar. 2003.
Ditjen Bina Produksi Perkebunan. 2002. Program Akselerasi Pening-               Penyelamatan dan Penyehatan Industri Gula Nasional. Naskah
      katan Produktivitas Gula Nasional: 2002-2007, (Buku 1). Ditjen            akademis final (19 Agustus 2003).
      BPP Deptan, Jakarta.
                                                                          Tim Persiapan Revitalisasi Pergulaan Indonesia. 1999. Analisis
Hadi, P.U., A.H. Malian, A. Djulin, A. Agustian, S.H. Suhartini                 dan Rekomendasi Kebijakan Pergulaan Indonesia. Ditjen Bina
      dan S.H. Susilowati. 2002. Kajian Perdagangan Internasional               Produksi Perkebunan, Jakarta.
      Komoditas Petanian Indonesia Tahun 2001; Laporan Akhir Peneli-
      tian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
Lembaga Penelitian IPB. 2002. Studi Pengembangan Sistem Industri
      Pergulaan Nasional. Kerjasama antara Ditjen Bina Produksi
      Perkebunan dengan LP IPB, Bogor, Desember 2002.




                                                                                                                                                3
SOCA ❖ 6 6 66 66 666666 666 66666 66 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
            6                                                                                                         Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003
                                                                                                                                       ISSN: 4-777



                DAMPAK KEbIJAKAN HARGA DASAR PADA HARGA PRODUSEN,
                 HARGA KONSUMEN DAN LUAS TANAM PADI: bELAJAR DARI
                              PENGALAMAN MASA LALU

                                                                        PRAJOGO U. HADI
                                                         Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
                                                                    Badan Litbang Pertanian Bogor



                                                     AbSTRAcT
   The government has launched various policies so as to increase rice production, one of which was floor price
for husked rice. From the results of the analysis employing regression methods and time series data of 1969-1999,
the following conclusions may be drawn. Firstly, the floor price of husked rice tended to increase during the period
under study. Secondly, a 10% increase in the floor price of husked rice resulted in a 9,75% increase in the producer
price; and a 10% increase in the producer price brought about a 8,39% increase in the consumer price of milled
rice and a 0,61% increase in area planted of rice. This indicates that an increase in the floor price directly increased
the producer price and indirectly increased the consumer price and the area planted of rice. Finally, the government
policy successfully stabilised the domestic prices, and even the producer price was more stable than the consumer
prices. It is suggested that the floor price policy needs to be continued with sufficient considerations of farmer’s
profit and the world (Bangkok) price of milled rice.

      Keywords : Floor Price Policy, Producer and Consumer Price, Area Planted, Rice


                               PENDAHULUAN                                           baru dan subsidi bunga kredit usahatani atau bahkan
                                                                                     tidak ada lagi yaitu subsidi dan harga eceran tertinggi
   Sejak awal Repelita I, pemerintah Indonesia ingin                                 pupuk. Dengan meningkatnya harga dasar gabah, petani
meningkatkan produksi beras yang merupakan bahan                                     diharapkan akan mengambil keputusan secara rasional
pangan pokok penduduk. Instrumen kebijakan yang                                      tentang alokasi lahan untuk padi dan komoditi alternatif
ditempuh dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :                                  yang akan meningkatkan produksi padi.
(1) kebijakan yang dapat menggeser kurve penawaran                                      Berkaitan dengan itu, makalah ini bertujuan untuk
kekanan bawah (shifting the supply curve), dan (2) kebi-                             : (1) Mereview perkembangan kebijakan harga dasar
jakan yang dapat menggerakkan produksi di sepanjang                                  gabah; (2) Menganalisis dampak harga dasar gabah ter-
kurve penawaran yang ada (movement along the supply                                  hadap harga jual gabah di tingkat produsen dan harga
curve).                                                                              beras di tingkat konsumen; (3) Menganalisis dampak
   Kebijakan kelompok pertama mencakup perbaikan                                     harga dasar dan harga jual gabah di tingkat petani
teknologi (Revolusi Hijau) melalui program Intensifikasi                             terhadap luas areal padi; dan (4) Menganalisis stabilitas
Masal (Inmas) dan Intensifikasi Khusus (Insus) serta                                 harga gabah di tingkat produsen dan harga beras di
perluasan areal melalui program Ekstensifikasi. Kebi-                                tingkat konsumen.
jakan kelompok kedua meliputi penetapan harga dasar
gabah, stabilisasi harga petani dan harga konsumen,                                           METODOLOGI PENGKAJIAN
penetapan harga eceran tertinggi serta subsidi pupuk
dan subsidi bunga kredit usahatani. Kebijakan kelompok                               Metode Analisis
kedua, terutama kebijakan harga dasar gabah, bersifat                                1. Dampak Harga Dasar Gabah pada Harga Produsen
memberikan insentif kepada petani produsen yang                                          Gabah
diharapkan dapat mendorong perluasan areal tanam                                        Analisis untuk mengukur dampak harga dasar
dan penggunaan teknologi lebih baik dalam budidaya                                   gabah (diwakili oleh Gabah Kering Giling = GKG)
tanaman padi (price-induced innovation).                                             terhadap harga jual gabah (GKG) di tingkat produsen
   Di antara berbagai kebijakan tersebut, kebijakan                                  (petani) menggunakan persamaan logaritma ganda
harga dasar gabah tergolong sangat penting dan masih                                 (1) berikut :
tetap dipertahankan sampai sekarang. Harga dasar                                        HPGKGt = α0 + α1 HDGKGt..............................(1)
gabah ditetapkan pemerintah secara rasional dengan                                      dimana:
memperhatikan beberapa faktor, terutama tingkat                                         HPGKGt = Harga produsen GKG tahun t (Rp/kg)
                                                                                        HDGKGt = Harga dasar GKG tahun t (Rp/kg)
keuntungan usahatani padi yang layak dan harga beras
kualitas medium di pasar luar negeri (Bangkok) yang
mencerminkan harga efisien (Hadi, 1998; Sudaryanto et                                  Parameter α1 menunjukkan elastisitas transmisi
al, 1999). Kebijakan-kebijakan selain harga dasar gabah                              harga dasar ke harga produsen : α1 = 1 berarti seluruh
sudah berkurang seperti anggaran pencetakan sawah                                    kenaikan harga dasar ditransmisikan ke harga produ-


4
   Dampak Kebijakan Harga Dasar pada Harga Produsen, Harga Konsumen dan Luas Tanam Padi: Belajar dari Pengalaman Masa Lalu [Prajogo U. Hadi]




sen; α1 < 1 berarti hanya sebagian kenaikan harga                           dimana :
dasar ditransmisikan ke harga produsen; dan α1 > 1                         At = Luas areal padi tahun t (ha)
                                                                           At-1 = Luas areal padi tahun t-1 (ha)
berarti kenaikan harga produsen lebih cepat dibanding                      HDGKGt-1 = Harga dasar GKG tahun t-1 (Rp/kg)
kenaikan harga dasar. Diharapkan nilai α1 mendekati 1                      HFGKGt-1 = Harga produsen GKG tahun t-1 (Rp/kg)
sehingga kenaikan harga dasar akan menaikkan harga                         HDKLjt-1= Harga dasar komoditi alternatif j tahun t-1 (Rp/
produsen secara signifikan yang pada gilirannya akan                           kg).
merangsang petani untuk memperluas areal padinya.                          HPKLjt-1 = Harga produsen komoditi alternatif j tahun t-1
                                                                               (Rp/kg)
                                                                           j = Komoditi alternatif (jagung, kedelai dan tebu)
2. Dampak Harga Produsen pada Harga Konsumen

  Analisis untuk mengukur dampak harga produsen                             Alasan penggunaan lagged dependent variable luas
GKG terhadap harga beras di tingkat konsumen meng-                       areal padi (At-1) pada kedua persamaan tersebut di
gunakan persamaan logaritma ganda (2) berikut :                          atas adalah dihepotesakan terjadinya lagged response
  HKONT= b0 + b1 HFGKGt + b2 HBBKDt + b3ERt.......(2)                    (respon yang terlambat) dari produsen karena adanya
   dimana :                                                              asset fixity seperti penguasaan lahan yang tidak bisa
   HKONt = Harga beras medium di tingkat konsumen kota                   berubah secara cepat (instantaneous change). Dengan
tahun t (Rp/kg)
   HFGKGt = Harga produsen GKG tahun t (Rp/kg)
                                                                         kata lain, hanya sebagian dari areal tanam yang di-
   HBBKD t = Harga beras medium di Bangkok tahun t                       inginkan produsen (desired area planted) yang dapat
(US$/ton).                                                               direalisasikan. Konsep tentang respon penawaran
   ERt = Nilai tukar tahun t (Rp/US$).                                   (supply response) dapat ditemukan pada Cochran (1955),
                                                                         Nerlove (1958, 1979) dan Tomek and Robinson (1981).
   Dalam persamaan (2) tersebut, selain variabel harga                   Diskusi mendalam tentang model lagged producers’
dasar GKG, dimasukkan juga variabel lain yaitu harga                     response dapat ditemukan pada Askari and Cummings
beras di Bangkok dalam dolar AS dan nilai tukar dolar                    (1977), Brandon (1958), Colman (1983), Echstein
AS terhadap rupiah. Penggunaan kedua variabel tam-                       (1985) dan Rausser and Stonehouse (1978). Analisis
bahan ini diperlukan karena Indonesia mengimpor be-                      empiris dengan menggunakan model ini untuk padi
ras dari Thailand dalam jumlah besar dan harga beras                     telah dilakukan antara lain oleh Flinn, Kalirajan and
impor tersebut diasumsikan berpengaruh pada harga                        Castillo (1982) dan Krishna (1963), sedangkan untuk
beras di tingkat konsumen di Indonesia. Makin tinggi                     komoditas semusim lainnya telah dilakukan antara lain
nilai b1 mengindikasikan bahwa harga jual produsen                       oleh Chinn (1978), Griffith and Anderson (1978) dan
GKG berpengaruh makin kuat pada harga beras di                           Jennings and Young (1980).
tingkat konsumen.                                                           Persamaan yang akan dipilih di antara dua persa-
   Diharapkan bahwa nilai b 1 akan cukup besar                           maan tersebut adalah yang mempunyai nilai koefisien
(mendekati 1) dan lebih besar daripada b2 dan b3, yang                   determinasi (R2) dan t-ratio pada semua parameter
berarti harga produsen mempunyai pengaruh lebih                          lebih tinggi. Apabila persamaan (4) lebih baik diband-
kuat dibanding harga beras di luar negeri (Bangkok)                      ing persamaan (3), berarti petani cenderung lebih
dalam dolar AS dan nilai tukar. Jika nilai b1 dalam                      mempertimbangkan harga produsen dibanding harga
persamaan (1) cukup besar (mendekati 1), maka harga                      dasar, walaupun harga produsen itu sebenarya sangat
dasar secara tidak langsung mempunyai pengaruh                           dipengaruhi oleh harga dasar.
besar terhadap harga beras di tingkat konsumen. Jika
ini benar, maka penetapan harga dasar sebaiknya                          4. Stabilitas Harga
memperhatikan dampak tidak langsungnya terhadap                             Stabilitas harga antar waktu dapat diukur dengan nilai
harga beras di tingkat konsumen.                                         koefisien variasi harga yang bersangkutan, sebagaimana
                                                                         ditunjukkan pada persamaan (5) berikut :
3. Dampak Harga Dasar dan Harga Produsen pada
    Luas Areal Padi                                                           CV
                                                                              C
                                                                              V     =
                                                                                      { (X − X )
                                                                                      ∑        }t
                                                                                                        *    0.5

                                                                                                                   * 100%
   Analisis untuk mengukur dampak harga dasar dan
harga produsen pada luas areal padi nasional digu-
                                                                                       (∑ X )N      t
                                                                                                        −1
                                                                                                                            ..................(5)
nakan dua persamaan Partial Adjustment Model secara                        dimana :
terpisah, yaitu persamaan (3) untuk mengukur dampak                        CV = Koefisien variasil (%)
harga dasar dan persamaan (4) untuk mengukur dam-                          Xt = Harga tahun t (Rp/kg)
pak harga produsen.                                                        X* = Rata-rata harga selama periode pengamatan (Rp/kg)
                              n                                            N = Jumlah tahun pengamatan (tahun).
At = δ 0 + δ 1 HDGKGt −1 + ∑ δ j HDKL jt −1 + δ 3 At −1
                              j =1
                                                          ........(3)    Data
                              n                                             Analisis ini menggunakan data deret waktu (time
At = γ 0 + γ 1 HPGKGt −1 + ∑ γ j HPKL jt −1 + γ 3 At −1                  series data) 1969-1999 yang diperoleh dari beberapa
                             j =1
                                                          .........(4)   sumber, yaitu Indikator Ekonomi dan Statistik Indonesia
                                                                         (Badan Pusat Statistik), Vademekum Pemasaran (Ditjen


                                                                                                                                              
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                       Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura), Statistik          dan (3) Apabila di suatu kecamatan tidak ada KUD atau
Perkebunan Tebu (Ditjen Perkebunan), Statistik BULOG           apabila KUD yang ada tidak mampu mengamankan
dan sejumlah dokumen Inpres.                                   harga dasar, maka BULOG dapat menurunkan Satuan
                                                               Tugas (Satgas) Operasional Pengadaan Dalam Negeri
                 HASIL DAN PEMbAHASAN                          untuk melakukan pembelian langsung dari petani.

Perkembangan Kebijakan Harga Dasar                             Tabel 1. Harga Dasar Gabah Menurut Klas Mutu, 1996 (Rp/
   Sejak awal Repelita I pembangunan pertanian, pemer-                  kg).
intah menempuh kebijakan harga dasar (floor price) pada               Komponen kualitas            GKG        GKS         GKP
komoditi padi. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menin-          Kadar air maksimum (%)              14         18           25
gkatkan produksi beras dan pendapatan petani melalui             Kotoran/hampa maksimum (%)           3          6           10
jaminan harga yang wajar. Dengan adanya jaminan                  Butir hijau/mengapur (%)             5          7           10
harga, petani diharapkan terdorong untuk mengusa-                Butir kuning/rusak (%)               3          3            3
hakan dan meningkatkan produksi padi. Hal ini sangat             Butir merah maksimum (%)             3          3            3
penting karena pada awal pembangunan nasional yang               Harga dasar (Rp/kg)                525        450          385
dimulai dari Repelita I, kebutuhan beras Indonesia masih       Sumber : Vademekum Pemasaran 1986-1996 (Ditjen Tanaman Pangan dan
                                                                        Hortikultura, 1997).
sangat tergantung pada impor. Pendekatan demikian
juga ditempuh oleh negara-negara lain, termasuk yang
sudah maju (Tomek and Robinson, 1972).                            KUD/BULOG sebelum melakukan pembelian gabah
   Kebijakan harga dasar gabah telah dimulai sejak             perlu menganalisis kualitas gabah terlebih dahulu, yang
musim tanam awal Repelita I yaitu tahun 1969/1970 dan          meliputi : (1) Kadar air dengan moisture tester; (2) Kadar
terus berlangsung hingga saat analisis ini dilaksanakan        hampa/kotoran dengan ayakan berdiameter 1,7 mm
(2003). Setiap tahunnya, harga dasar gabah ditetapkan          untuk butir gabah berdiameter kecil dan ayakan berdi-
melalui Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia         ameter 1,8 mm untuk butir gabah berdiameter besar;
tentang Penetapan Harga Dasar Gabah. Ada beberapa              dan (3) Kadar komponen-komponen mutu lainnya
macam harga dasar yang ditetapkan pada setiap Inpres,          secara visual.
yaitu harga dasar gabah, harga pembelian gabah teren-             Perkembangan harga dasar GKG beserta nomor dan
dah oleh KUD dan non-KUD dan harga pembelian                   tanggal Inpres serta tanggal berlakunya harga dasar
beras oleh KUD dan non-KUD.                                    ditunjukkan pada Tabel 2. Terlihat bahwa harga dasar
   Yang dimaksud dengan gabah dalam ketentuan terse-           gabah tidak selalu diumumkan pada bulan yang sama,
but adalah Gabah Kering Giling (GKG), yaitu gabah              tetapi sebagian besar diberlakukan pada bulan yang
yang memenuhi persyaratan kualitas sebagai berikut             sama setiap tahunnya. Selama 1969-1974, harga dasar
: kadar air maksimum 14%, butir hampa/kotoran                  diumumkan pada bulan Februari atau Maret dan mulai
maksimum 3%, butir kuning/rusak maksimum 3%,                   diberlakukan antara 1 Februari dan 24 Mei pada tahun
butir mengapur/hijau maksimum 5% dan butir merah               yang sama. Selama 1975-1995, pengumuman harga
maksimum 3%. Bilamana petani atau kelompok tani                dasar dilakukan lebih awal, yaitu antara Oktober dan
belum mampu memenuhi persyaratan kualitas tersebut,            Desember dan diberlakukan sejak 1 Februari tahun beri-
mereka dapat menjual hasilnya dalam berbagai kondisi           kutnya. Dalam periode ini hanya diselingi pengumuman
kualitas gabah kepada KUD sesuai dengan tabel harga            pada bulan Januari dan diberlakukan sejak 1 Februari
yang berlaku.                                                  atau 3 Mei tahun yang sama.
   Contoh tabel harga beli KUD dari petani untuk tiga             Selama 1996-1997, pengumuman harga dasar kem-
kualitas gabah, yaitu Gabah Kering Giling (GKG),               bali dilakukan pada bulan Januari atau Februari dan
Gabah Kering Simpan (GKS) dan Gabah Kering Panen               diberlakukan sejak Januari atau Februari pada tahun
(GKP) untuk tahun 1996 adalah seperti pada Tabel 1.            yang sama. Pada tahun 1999, pengumuman harga dasar
Harga dasar GKP merupakan 85,55% dari harga dasar              dilakukan pada bulan Desember dan diberlakukan sejak
GKS atau 73,33% dari harga dasar GKG, sedangkan                bulan dan tahun yang sama.
harga dasar GKS merupakan 85,71% dari harga dasar                 Perkembangan harga dasar GKG selama 1969-1999
GKG. Pembedaan harga antar kualitas gabah tersebut             sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 dapat dikemu-
tidak hanya didasarkan atas perbedaan kadar air saja,          kakan sebagai berikut. Selama periode 1969-1973 harga
tetapi juga perbedaan komponen kualitas lainnya.               dasar GKG tidak berubah pada tingkat Rp 20,90 per
   Ketentuan-ketentuan tentang harga pembelian gabah           kg, tetapi sejak 1975 terus meningkat sehingga pada ta-
oleh KUD dari petani di tingkat KUD adalah : (1)               hun 1997 mencapai Rp 525 per kg. Selama 1969-1997,
Apabila harga gabah sama atau di bawah harga dasar,            rata-rata peningkatan harga dasar adalah 11,68% per
maka untuk pengamanan harga dasar itu KUD harus                tahun. Tetapi selama dua tahun terakhir (1998-1999)
membeli gabah dari petani atau kelompok tani pada              yaitu selama krisis ekonomi berlangsung, terjadi pen-
berbagai tingkat kualitas sesuai dengan pedoman harga          ingkatan harga dasar sangat cepat. Pada tahun 1998
pembelian; (2) Apabila pembelian gabah oleh KUD di-            bahkan terjadi tiga kali perubahan harga dasar, yaitu
lakukan di tempat petani, maka harga pembelian adalah          menjadi Rp 600, Rp 700 dan Rp 1.000 per kg. Sampai
harga dasar dikurangi ongkos angkut ke gudang KUD;             dengan 1998, harga dasar di semua wilayah Indonesia



   Dampak Kebijakan Harga Dasar pada Harga Produsen, Harga Konsumen dan Luas Tanam Padi: Belajar dari Pengalaman Masa Lalu [Prajogo U. Hadi]



Tabel 2. Perkembangan Harga Dasar Gabah dan Harga Pem-
         belian Gabah dan Beras oleh KUD dan non-KUD                        1600
         serta Masa Berlakunya, 1969-1999.                                  1400
                  Harga
                            Nomor       Tanggal
                                                        Tanggal           1200
    Tahun         Dasar                                  mulai
                            Inpres       Inpres                           1000
                  GKG                                   Berlaku
 1969/1970           20,9         -             -       1/2/1969           800
 1970/1971           20,9         -             -               -          600
 1971/1972           20,9         -             -               -
 1972/1973           20,9    6/1972             -               -          400
 1973/1974 I         25,6    2/1973     14/3/1973       1/4/1973           200
 1973/1974 II        30,4         -             -      24/5/1973
 1974/1975           41,8    1/1974      1/2/1974       1/2/1974               0
 1975/1976           58,5   17/1974     ?/11/1974       1/2/1975
 1976/1977           68,5   16/1975    28/10/1975       1/2/1976                70 73      76 79 82 85 88 91 94 97
 1977/1978           71,0   16/1976    18/12/1976       1/2/1977                                H.Dasar         H.Produsen
 1978/1979           75,0   11/1977    16/12/1977       1/2/1978
 1979/1980 I         85,0    3/1979     27/1/1979       1/2/1979
 1979/1980 II        95,0    7/1979             -       3/5/1979            Gambar Perkembangan harga dasar dan harga produsen
                                                                      Gambar 1. 1.Perkembangan harga dasar dan harga produsen
 1980/1981          105,0   22/1979    20/10/1979       1/2/1980                     GKG nominal, 1970-1999 (Rp/kg).
                                                                                       GKG nominal, 1970-1999 (Rp/kg).
 1981/1982          120,0   15/1980    20/10/1980       1/2/1981
 1982/1983          135,0   13/1981    27/10/1981       1/2/1982
 1983/1984          145,0   14/1982     1/12/1982       1/2/1983
 1984/1985          165,0   16/1983    21/12/1983        Dampak
                                                        1/2/1984 Harga Produsen Terhadap Harga Konsumen
                                                                      9,75%. Nilai R2 sebesar 0,991 menunjukkan bahwa ha-
 1985/1986          175,0   12/1984    15/12/1984       1/2/1985
 1986/1987          175,0   11/1985    13/12/1985       1/2/1986       produsen (6) dapat menjelaskan variasi harga produsen
                                                                Harga sil regresiternyata mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap harg
 1987/1988          190,0    4/1986     1/12/1986       1/2/1987      dengan sangat baik.
                                                         beras medium di tingkat konsumen, sebagaimana ditunjukkan pada persamaan empiris (7
 1988/1989          210,0    6/1987    15/10/1987       1/2/1988          HPGKGt = 0,295 + 0,975HDGKGt ............ (6)
 1989/1990          250,0    4/1988    15/10/1988        Koefisien
                                                        1/1/1989 elastisitas variabel harga produsen (HPGKG) ternyata cukup besar, yaitu 0,839 da
 1990               270,0    7/1989    25/10/1989       1/1/1990
                                                                                            (2,93)        (56,32)
 1991               295,0    6/1990    20/10/1990        sangat nyata (t-ratio = 15,73). IniR2 = 0,991 sekitar 84% perubahan harga GKG tingk
                                                        1/1/1991                             berarti bahwa
 1992               330,0    5/1991    26/10/1991       1/1/1992          Gambar 1 menunjukkan bahwa harga produsen
 1993               340,0    5/1992    22/10/1992        produsen
                                                        1/1/1993 ditransmisikan ke harga beras tingkat konsumen (HKON).
 1994               360,0    4/1993    13/10/1993       1/1/1994
                                                                      cukup paralel (konvergen) dengan harga dasar dengan
 1995               400,0    6/1994     6/10/1994       1/1/1995      posisi harga produsen sedikit lebih tinggi. Hal ini ...................... (7)
                                                                HKONt = -0,135 + 0,839HPGKGt + 0,050HBBKDt + 0,176ERtmenun-
 1996               450,0     1/996      7/2/1996       7/2/1996             (2,96) (15,73)             (1,10)
                                                                      jukkan bahwa kebijakan harga dasar (3,40) mengangkat
                                                                                                                  dapat
 1997               525,0    2/1997     24/1/1997      23/1/1997
 1998 I             600,0         -             -               -     harga produsen secara efektif.
                                                                                 R2 = 0,991
 1998 II            700,0         -             -               -
 1998 III         1.000,0   19/1998     10/7/1998       1/6/1998      Dampak Harga Produsen Terhadap Harga Konsumen
                                                                Variabel lain yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga beras di tingk
 1999             1.400,0   32/1998    31/12/1998     31/12/1998
                  1.450,0         -             -               -         Harga produsen ternyata mempunyai pengaruh positif
                                                         konsumen adalah nilai tukar (ER), namun dengan koefisien elastisitas jauh lebih kecil, yai
                  1.500,0         -             -               -     dan signifikan terhadap harga beras medium di tingkat
                                                                        konsumen, medium di Bangkok dalam dolar AS persamaan
                                                           0,175. Variabel harga beras sebagaimana ditunjukkan pada (HBBKD) juga mempuny
Sumber :
1969-1998 : Vademekum Pemasaran 1987-1997 (PIPTPH, 1998)
                                                           pengaruh positif, tetapi (7). Koefisien (t-ratio = 1,1). Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,99
                                                                        empiris tidak signifikan elastisitas variabel harga produsen
1999       : Inpres Nomor 32 Tahun 1998.                               bahwa variasi harga konsumen besar, yaitu 0,839 persamaan empiris terseb
                                                           menunjukkan (HPGKG) ternyata cukup dapat dijelaskan oleh dan sangat
                                                             nyata (t-ratio = 15,73). Ini berarti bahwa sekitar 84%
                                                           dengan sangat baik. Oleh karena harga produsen itu sendiri dipengaruhi oleh harga dasar seca
                                                             perubahan harga GKG tingkat produsen ditransmisikan
                                               positif dan ke harga beras tingkat konsumen (HKON).
pada masing-masing tahun adalah sama, tetapi pada sangat signifikan (lihat uraian sebelumnya), maka dapat dinyatakan bahwa harg
                                               dasar secara HKONt =
tahun 1999 dibedakan menjadi 3 wilayah, yaitu Rp tidak langsung mempunyai pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap harg
1.400 untuk Wilayah I (Jawa, Bali, NTB, Sulsel, Sultra -0,135 + 0,839HPGKGt + 0,050HBBKDt + 0,176ERt
                                               beras di tingkat konsumen.
dan Sulteng), Rp 1.450 untuk Wilayah II (Sumatera) (2,96) (15,73)                         (1,10)       (3,40)......... (7)
dan Rp 1.500 untuk Wilayah III (Kalimantan, NTT,                 R2 = 0,991              10
Sulut, Maluku dan Irian Jaya). Pembedaan menurut
wilayah ini berkaitan dengan biaya angkut, dimana                Variabel lain yang berpengaruh positif dan signifikan
biaya angkut di Wilayah I paling murah, sedangkan terhadap harga beras di tingkat konsumen adalah nilai
di Wilayah III paling mahal.                                 tukar (ER), namun dengan koefisien elastisitas jauh
                                                             lebih kecil, yaitu 0,175. Variabel harga beras medium di
Dampak Harga Dasar Terhadap Harga Produsen                   Bangkok dalam dolar AS (HBBKD) juga mempunyai
   Harga dasar GKG (HDGKG) ternyata mempunyai pengaruh positif, tetapi tidak signifikan (t-ratio = 1,1).
pengaruh positif dan signifikan terhadap harga jual di Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,991 menunjukkan
tingkat produsen (HPGKG). Sebagaimana ditunjukkan bahwa variasi harga konsumen dapat dijelaskan oleh
pada persamaan empiris (6), koefisien elastisitas varia- persamaan empiris tersebut dengan sangat baik. Oleh
bel harga dasar GKG adalah 0,975 dengan t-rasio san- karena harga produsen itu sendiri dipengaruhi oleh
gat tinggi (56,32). Variabel T (trend) yang dimasukkan harga dasar secara positif dan sangat signifikan (lihat
ke dalam persamaan tersebut ternyata tidak signifikan uraian sebelumnya), maka dapat dinyatakan bahwa
yang kemudian dikeluarkan. Ini berarti bahwa penga- harga dasar secara tidak langsung mempunyai pengaruh
ruh harga dasar sangat kuat terhadap harga produsen. positif dan sangat signifikan terhadap harga beras di
Setiap kenaikan 10% harga dasar, harga produsen naik tingkat konsumen.


                                                                                                                                          7
             SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                     Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



                                                                                                      Kedua hasil analisis tersebut mengindikasikan bah-
               Dampak Harga Dasar GKG Terhadap Luas Areal wa areal padi lebih dipengaruhi oleh harga produsen
               Padi                                                                               dibanding harga dasar GKG. Namun hasil analisis
                   Luas areal padi nasional selama 1969-1998 ber- persamaan empiris (6) menunjukkan bahwa harga pro-
               fluktuasi tetapi cenderung meningkat sebagaimana dusen itu sendiri dipengaruhi oleh harga dasar secara
               ditunjukkan pada Gambar 2. Rata-rata peningkatan positif dan sangat signifikan dengan elastisitas 0,975
 ampak Harga Dasar GKG Terhadap Luas Areal Padi
               luas areal tersebut adalah 1,33% per tahun, yang jauh (lihat uraian sebelumnya). Ini berarti bahwa kenaikan
               lebih kecil daripada rata-rata peningkatan tetapi dasar meningkat
       Luas areal padi nasional selama 1969-1998 berfluktuasi harga cenderung harga dasar secara tidak langsung meningkatkan luas
               dan harga pada Gambar 2. yaitu masing-masing 11,50% areal padi.
 bagaimana ditunjukkan produsen GKGRata-rata peningkatan luas areal tersebut adalah
               dan 11,66% lebih kecil daripada teoritis, harga dasar atau
 33% per tahun, yang jauh per tahun. Secara rata-rata peningkatan harga dasar dan harga nilai parameter harga dasar dan harga pro-
                                                                                                      Kecilnya
               harga produsen mempunyai pengaruh positif terhadap dusen, yaitu masing-masing 0,054 dan 0,061 tersebut,
 odusen GKG yaitu masing-masing 11,50% dan 11,66% per tahun. Secara teoritis, harga dasar
               pengambilan keputusan petani tentang alokasi lahan mengindikasikan adanya kebijakan atau program-
               usahataninya untuk ditanami terhadap pengambilan keputusan petani pemerintah di luar harga output dan faktor
au harga produsen mempunyai pengaruh positifpadi, sedangkan harga                                 program
               dasar atau harga produsen komoditi alternatif (pesaing) lain harga mempengaruhi luas areal padi. Diduga,
ntang alokasi lahan usahataninya untuk ditanami padi, sedangkan harga dasar atau yang
               mempunyai pengaruh negatif, ceteris paribus..                                      faktor-faktor yang dimaksud antara lain adalah adanya
 odusen komoditi alternatif (pesaing) mempunyai pengaruh negatif, ceteris paribus..
                                                                                                  program pencetakan sawah baru, rehabilitasi jaringan
                                                                                                  irigasi, kebijakan harga input (pupuk), dan kondisi
                  14                                                                              iklim. Petani padi di luar lahan sawah beririgasi (seperti
                  12                                                                              lahan tadah hujan dan tegalan/huma, terutama di luar
                  10                                                                              Jawa) mungkin kurang memperhatikan harga dasar
                                                                                                  atau harga produsen gabah, tetapi lebih memperhatikan
                    8
                                                                                                  kondisi iklim dan keinginan untuk memproduksi padi
                    6                                                                             untuk cadangan pangan keluarga.
                    4                                                                                 Hasil analisis dengan memasukkan variabel lain
                    2                                                                             yaitu harga provenue gula, harga dasar atau harga
                    0                                                                             produsen jagung dan kedele, baik pada persamaan (8)
                                                                                                  maupun (9), tidak memberikan hasil estimasi yang
                                                                                                  lebih baik dan semua variabel baru tersebut sangat
                  69
                        72
                               75
                                       78
                                              81
                                                     84
                                                             87
                                                                    90
                                                                            93
                                                                                 96




                                                                                                  tidak signifikan.Tidak adanya pengaruh harga komoditi
               Gambar 2. Perkembangan luas areal padi nasional, 1969-1999                         lain menunjukkan bahwa petani lebih mementingkan
                         Gambar 2. Perkembangan luas areal padi nasional,
                              (juta ha).                                                          harga gabah sendiri dibanding harga tiga komoditi
                                1969-1999 (juta ha).
                                                                                                  alternatif tersebut, baik harga dasar maupun harga
                   Hasil analisis dengan menggunakan model Nerlovian, produsen, dalam menentukan luas areal padi.
       Hasil analisis dengan menggunakan model Nerlovian, sebagaimana diperlihatkan pada
               sebagaimana diperlihatkan pada persamaan empiris (8)                                   Ada dua hal lain yang perlu dicatat dari persa-
ersamaan empiris (8) memberikan informasi bahwa areal padi nasional pada tahun t (At)
               memberikan informasi bahwa areal padi nasional pada maan (9). Pertama, areal padi tahun lalu (At-1) secara
               tahun t (At) GKG tahun sebelumnya (HDGKGt-1) secara positif                         signifikan
 pengaruhi oleh harga dasar dipengaruhi oleh harga dasar GKG tahun dansignifikan mempengaruhi areal padi tahun sekarang
                                               secara yang kecil, yaitu 0,054. Kenaikan dengan
               sebelumnya (HDGKGt-1)elastisitas positif dan signifikan (At) harga koefisien elastisitas sekitar 0,482 yang be-
 ratio = 2,98), walaupun dengan koefisien
               (t-ratio = 2,98), walaupun dengan koefisien elastisitas rarti bahwa respon produsen terhadap harga produsen
asar 10% hanya meningkatkan luas areal padi 0,54%. Koefisien determinasi (R2) cukup tinggi,
               yang kecil, yaitu 0,054. Kenaikan harga dasar 10% hanya kurang dinamis. Hal ini menunjukkan ada unsur rigidity
aitu 0,942, yang mencerminkan bahwa persamaan empiris tersebut dapat menjelaskan variasi
               meningkatkan luas areal padi 0,54%. Koefisien determi- dalam pengambilan keputusan petani. Salah satu faktor
                         2
 as areal padi nasi (R ) cukup tinggi, yaitu 0,942, yang mencerminkan
                secara baik.                                                                      penyebabnya adalah adanya pentargetan areal tanam
               bahwa persamaan empiris tersebut dapat menjelaskan program intensifikasi oleh pemerintah setiap tahunnya
               variasi 0,513At-1 0,054HDGKGt-1 ...................................................dengan pola tanam tertentu, terutama di lahan sawah
       At = 7,584 + luas areal+padi secara baik.                                                    (8)
                                     (2,98)
            (258,51) (3,33) + 0,513A + 0,054HDGKG ......(8)
               At = 7,584                                                                         beririgasi. Faktor lainnya adalah sangat sulitnya pet-
                                            t-1                          t-1
                         (258,51) (3,33)
                 R2 = 0,942                            (2,98)                                     ani merubah luas penguasaan lahannya dalam waktu
                           R2 = 0,942                                                             singkat karena keterbatasan modal (asset fixity).
                                                                                                      Kedua, berdasarkan persamaan (4) di muka, pa-
                   Namun hasil analisis pada persamaan (9) berikut rameter yang bernilai 0,482 adalah γ3. Berdasarkan
               menunjukkan bahwa harga produsen tahun sebelum- persamaan (6) dan (7) pada Lampiran 1, nilai γ3 = 1– ρ.
                                               11
               nya (HPGKGt-1) memberikan koefisien elastisitas lebih Oleh karena γ3 = 0,482, maka nilai ρ = 1 – 0,482 = 0,518
               tinggi, yaitu 0,061 dan lebih signifikan (t-rasio lebih tinggi yang merupakan koefisien penyesuaian Nerlove. Dengan
               yaitu 3,42), disamping koefisien determinasi (R2) yang menggunakan nilai koefisien ini dan berdasarkan Lampi-
               sedikit lebih tinggi yaitu 0,943. Setiap kenaikan harga ran 1 dimana γ1 = ρb1, maka elastisitas jangka panjang
               produsen 10%, areal padi meningkat 0,61%.                                          areal padi (mencerminkan elastisitas penawaran padi)
               At = 8,045 + 0,482At-1 + 0,061HPGKGt-1.......(9)                                   dapat dihitung, yaitu b1 = γ1/ρ atau b1 = 0,061/0,518 =
                       (281,52) (3,34)               (3,42)                                       0,118. Terlihat bahwa elastistias penawaran padi sangat
                       R2 = 0,943                                                                 tidak elastis.




             
   Dampak Kebijakan Harga Dasar pada Harga Produsen, Harga Konsumen dan Luas Tanam Padi: Belajar dari Pengalaman Masa Lalu [Prajogo U. Hadi]




Stabilitas Harga                                                       melakukan pencadangan dana besar untuk membeli
   Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur                       beras dan petani tidak perlu menahan padinya karena
stabilitas harga adalah koefisien variasi harga yang ber-              takut harganya anjok, sehingga roda perekonomian
sangkutan. Makin besar koefisien variasi berarti harga                 dapat berjalan lebih lancar.
makin tidak stabil. Untuk menentukan keberhasilan
kebijakan stabilisasi harga dalam negeri, dilakukan                                  KESIMPULAN DAN SARAN
pembandingan koefisien variasi antara harga dalam
negeri terhadap harga luar negeri, dengan menggu-                      Kesimpulan
nakan data pada Lampiran 1. Hasil analisis dengan                      1. Harga dasar GKG nominal selama 1969-1999 cend-
menggunakan data tahunan selama 1975-1999 menun-                          erung meningkat, sesuai dengan tujuan pemerintah
jukkan bahwa koefisien variasi harga yang diperoleh                       untuk memberikan rangsangan kepada petani untuk
adalah sebagai berikut :                                                  meningkatkan produksi padi.
(1) Harga GKG di tingkat produsen : 96,8%.                             2. Harga dasar GKG mempunyai pengaruh positif dan
(2) Harga beras di tingkat konsumen : 103,9%.                             sangat signifikan terhadap harga produsen. Pening-
(3) Harga beras medium di pasar dunia (Bangkok) dalam                     katan harga dasar 10% telah meningkatkan harga
    dolar AS : 21,5%.                                                     produsen 9,75% dan harga produsen sedikit lebih
(4) Harga beras medium di pasar dunia (Bangkok) dalam                     tinggi dibanding harga dasar.
    rupiah : 110,9%.                                                   3. Harga produsen mempunyai pengaruh positif sangat
   Terlihat bahwa harga beras di pasar dunia (Bangkok)                    nyata terhadap harga beras di tingkat konsumen.
dalam dolar AS cukup stabil, jauh lebih stabil diband-                    Kenaikan harga produsen 10% telah meningkatkan
ing harga beras di tingkat konsumen dalam negeri.                         harga beras di tingkat konsumen 8,39%. Oleh karena
Namun karena nilai tukar rupiah terhadap dolar AS                         harga produsen sangat dipengaruhi oleh harga dasar,
sangat tidak stabil dengan koefisien variasi 103,0%,                      maka hal ini berarti bahwa harga beras di tingkat kon-
maka harga beras di pasar dunia dalam rupiah men-                         sumen secara tidak langsung juga sangat dipengaruhi
jadi lebih tidak stabil dibanding harga beras di tingkat                  oleh harga dasar. Faktor lain yang mempengaruhi
konsumen dalam negeri. Di pasar dalam negeri sendiri,                     harga beras di tingkat konsumen secara positif dan
harga GKG di tingkat produsen lebih stabil dibanding                      signifikan adalah nilai tukar dolar AS terhadap rupiah
harga beras di tingkat konsumen. Dalam konteks ini,                       dengan elastisitas 0,176. Harga beras di Bangkok
maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah berhasil                          dalam dolar AS juga berpengaruh positif tetapi tidak
membuat harga dalam negeri lebih stabil dibanding                         signifikan dengan elastisitas 0,050.
harga dunia (dalam rupiah) dan harga gabah di tingkat                  4. Harga dasar gabah mempunyai pengaruh positif dan
produsen lebih stabil dibanding harga beras di tingkat                    signifikan terhadap luas areal padi nasional dengan
konsumen. Keberhasilan pemerintah dalam menstabil-                        elastisitas 0,054 tetapi harga produsen mempunyai
kan harga padi/beras ini juga merupakan kesimpulan                        pengaruh lebih kuat dengan elastisitas 0,061. Hal ini
dari kajian Timmer (1999). Stabilnya harga padi/gabah                     menunjukkan bahwa harga jual aktual yang diterima
tersebut tidak terlepas dari kebijakan harga dasar gabah                  petani memberikan pengaruh lebih kuat dibanding
dan operasi pasar (pembelian dan pelepasan stok) oleh                     harga dasar, namun harga dasar mempunyai peranan
BULOG pada saat itu.                                                      penting dalam meningkatkan harga produsen.
   Lebih stabilnya harga beras mempunyai beberapa                      5. Selama periode 1969-1999 kebijakan stabilisasi
keuntungan (Timmer, 1999). Pertama, mengurangi                            harga dalam negeri, baik harga gabah di tingkat
risiko petani padi dalam melakukan investasi produktif                    produsen maupun harga beras di tingkat konsumen,
dan inovasi teknologi baru sehingga akan meningkat-                       dapat dikatakan cukup berhasil, yang ditandai oleh
kan produktivitas. Komponen penting dalam investasi                       lebih kecilnya koefisien variasi harga produsen dan
adalah berupa sumberdaya manusia yang sangat pent-                        harga konsumen dibanding harga beras di luar negeri
ing bagi proses pertumbuhan ekonomi secara keselu-                        (Bangkok) dalam satuan rupiah, yaitu masing-masing
ruhan (Chai 1995 yang dikutip Timmer 1999). Kedua,                        96,9%, 103,9% dan 110,9%. Harga produsen tampak
konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya transaksi                         lebih stabil dibanding harga konsumen.
karena harus sering melakukan realokasi anggarannya
atau risiko karena turunnya pendapatan nyata mereka                    4.2. Saran
secara tiba-tiba. Bagi penduduk miskin, stabilnya harga                   Belajar dari pengalaman selama 1969-1999 tersebut di
beras mempunyai dimensi pemerataan pendapatan                          atas, dapat diberikan beberapa saran untuk perumusan
dan meringankan beban rakyat miskin. Ketiga, sta-                      kebijakan selanjutnya sebagai berikut :
bilnya harga tidak hanya mempengaruhi sektor padi                      1. Penetapan harga dasar GKG sebaiknya tetap mem-
saja, tetapi juga investasi pada sektor ekonomi secara                    perhatikan tingkat keuntungan usahatani padi yang
keseluruhan. Ini disebabkan sektor padi di masa lalu                      wajar dan harga beras di luar negeri (Bangkok) dalam
mempunyai pangsa yang besar dalam penciptaan                              rupiah, sebagaimana telah dilakukan selama ini.
pendapatan nasional dan kesempatan kerja dan harga                     2. Harga dasar GKG tetap diperlukan dan disesuaikan
beras di pasar dunia tidak stabil. Dengan stabilnya har-                  yang disertai dengan pembelian oleh KUD/BULOG
ga beras di pasar dalam negeri, konsumen tidak perlu                      agar harga jual GKG di tingkat petani tidak jatuh


                                                                                                                                         
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                            Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



   sehingga luas areal padi tidak menurun dan stabilitas          Eckstein, Z. 1985. The Dynamics of Agricultural Supply : A Re-
                                                                         consideration. American Journal of Agricultural Economics
   harga dalam negeri tetap terjaga. Namun peningkatan                   67(2) : 204-217.
   harga dasar sebaiknya tidak terlalu cepat karena akan          Flinn, JC., K.P. Kalirajan and L.L. Castillo. 1982. Supply Respon-
   meningkatkan harga beras di tingkat konsumen yang                     siveness of Rice Farmers in Laguna, Philippines". Australian
   memberatkan konsumen kurang mampu.                                    Journal of Agricultural Economics 26(1) : 39-48.
3. Pengumuman harga dasar sebaiknya dilakukan sebe-               Griffiths, WE. and JR. Anderson. 1978. Specification of Agricul-
   lum musim tanam musim hujan Oktober karena luas                       tural Supply Functions : Empirical Evidence on Wheat in
                                                                         Southern NSW. Australian Journal of Agricultural Econom-
   areal musim tanam ini yang terbesar sehingga petani                   ics 22(2) : 115-139.
   akan dapat membuat keputusan lebih tepat lagi.                 Hadi, P.U. 1998. Kajian Historis Kebijaksanaan Harga Gabah dan
4. Kebijakan pemerintah telah berhasil menstabilkan                      Pupuk serta Implikasi Kebijaksanaannya. Pusat Penelitian
   harga domestik, dan bahkan harga produsen lebih                       Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
   stabil dibanding harga konsumen. Oleh karena itu               Jennings, A.N. and R.J. Young. 1980. Generalisation of the Ner-
   kebijakan harga dasar agar terus dilanjutkan dengan                   love Supply Model Using Time Series Methodology : An
                                                                         Application to Potato Plantings in Great Britain. Journal of
   memperhatikan keuntungan petani dan harga di                          Agricultural Economics 31(1) : 99-111.
   pasar luar negeri (Bangkok).                                   Krishna, J. 1963. Farm Supply Response in India-Pakistan : A Case
                                                                         Study of the Punyab Region. Economic Journal (September)
                        DAFTAR PUSTAKA                                   : 477-487.
                                                                  Nerlove, M. 1958. Distributed Lags and Estimation of Long-run
Anderson, K. 1974. Distributed Lags and Barley Acreage Response          Supply and Demand Elasticities : Theoretical Consider-
       Analysis. Australian Journal of Agricultural Economics            ations. Journal of Farm Economics 40(2) : 301-314.
       18(2) : 119-132.                                           Nerlove, M. 1979. The Dynamics of Supply : Retrospect and
Askari, H. and J.T. Cummings. 1977. Estimating Agricultural              Prospect. American Journal of Agricultural Economics
       Supply Response with the Nerlovian Model : A Survey.              61(5) : 874-888.
       International Economic Review 18(2) : 257-292.             Rausser, G.C. and D.P. Stonehouse. 1978. Public Intervention
Brandow, G.E. 1958. A Note on the Nerlove Estimate of Supply             and Producer Response. American Journal of Agricultural
       Elasticity. Journal of Farm Economics 40(4) : 719-722.            Economics 60(5) : 885-890.
Chinn, D.L. 1978. Farmers Response to Foodgrain Controls in       Sudaryanto, T., Prajogo U. Hadi, Sri H. Susilowati dan E. Suryani.
       Developing Countries. Quarterly Journal of Economics              1999. Perkembangan Kebijaksanaan Harga dan Perdagan-
       92(4) : 697-703.                                                  gan Komoditi Pertanian. Laporan Hasil Penelitian. Pusat
                                                                         Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
Cochran, WW. 1955. Conceptualizing the Supply Relation in Agri-
       culture. Journal of Farm Economics 37(51) : 1161-1176.     Timmer, C.P. 1999. “Does Bulog Stabilize Rice Price in Indonesia
                                                                         ? Should It Try ?”, in C. Silitonga et al. 1999. 30 Tahun
Colman, D. 1983. A Review of the Arts of Supply Response                 Peran BULOG dalam Ketahanan Pangan. Badan Urusan
       Analysis. Review of Marketing and Agricultural Economics          Logistik. Jakarta.
       51(3) : 201-30.
                                                                  Tomek, W.G. and K.L. Robinson. 1972. Agricultural Product
Doll, J.P. and F. Orazem. 1984. Production Economics : Theory            Prices. Cornell University Press. Ithaca and London.
       with Applications. 2nd edn. John Willey & Sons. New
       York.




0
                                     Perhitungan Subsidi Pupuk 2004 Berdasarkan Alternatif Perhitungan Subsidi Atas Biaya Distribusi [Mohamad Maulana]
                                                                                                                                        ISSN: 4-777
SOCA ❖ 6 6 66 6 6 66 6 6 6 6 6 6 6


          PERHITUNGAN SUbSIDI PUPUK 2004 bERDASARKAN ALTERNATIF
                 PERHITUNGAN SUbSIDI ATAS bIAyA DISTRIbUSI

                                                        MOHAMAD MAULANA
                         Pusat Analisis Sosial Ekonoi dan Kebijakan Pertanian, Badan Litbang Pertanian Bogor



                                                                   AbSTRAcT

   Economic crisis was decreasing farmer income. At the end, its would be difficult for the fertilizer producers to
stabilized production for domestic supply. For stabilizing fertilizer production and price, it is necessary to govern-
ment to subsidized fertilizer. This objective of this assessment was calculated the fertilizer subsidy through the
distribution cost subsidy calculation method for 2004 compare to government fertilizer subsidy budget for 2004,
Rap. 1.3 trillion. The result showed in 2004 the government had to budgeted about Rp. 1.64 trillion for fertilizer
subsidy. In the other calculation using 2004 distribution cost and fee for distributor, the fertilizer subsidy increased
to Rp. 1.875 trillion. This calculation bigger than the government fertilizer subsidy budget for 2004. It is neces-
sary to reallocate the government budget for fertilizer subsidy and stabilized exchange rate for stabilizing fertilizer
production and price at farmer level.

     Keywords: Fertilizer Subsidy, Cost Distribution, Exchange Rate, Highest Fertilizer Price


                        PENDAHULUAN                                           ulang hampir setiap tahun. Demikian halnya dengan
                                                                              lonjakan harga diatas HET yang terjadi mengiringi
   Pupuk memiliki peranan penting sebagai salah satu                          kelangkaan pupuk, padahal subsidi telah diberikan.
faktor dalam peningkatan produksi komoditas pertanian.                            Berkaitan dengan pemberian subsidi oleh pemerintah
Hal ini menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang                         maka tujuan dari kajian ini adalah melakukan perhitun-
strategis. Untuk menyediakan pupuk ditingkat petani                           gan besar subsidi pupuk melalui alternatif perhitungan
diupayakan memenuhi azas 6 tepat yaitu : tempat, jenis,                       subsidi atas biaya distribusi untuk tahun 2004 sebagai
waktu, jumlah, mutu dan harga yang layak sehingga                             bahan perbandingan dengan jumlah subsidi yang dike-
petani dapat menggunakan pupuk sesuai kebutuhan.                              luarkan pemerintah untuk tahun 2004 sebesar Rp. 1.3
   Pada tahun 2004 pemerintah kembali menerapkan                              trilyun.
subsidi pupuk untuk sub sektor tanaman pangan,
perikanan, peternakan dan perkebunan rakyat dalam                                         METODOLOGI PENGKAJIAN
bentuk subsidi gas sebagai bahan baku utama produksi
pupuk. Melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 107/                           Kerangka Pemikiran
Kpts/Sr.130/2/2004 ditetapkan Harga Eceran Tertinggi                             Pupuk merupakan salah satu sarana produksi penting
(HET) ditingkat pengecer untuk Urea, SP-36, ZA dan                            dalam mendukung usahatani dan pencapaian ketahanan
NPK masing-masing sebesar Rp. 1.050, Rp 1.400, Rp                             pangan nasional. Akibat terjadinya krisis ekonomi, ke-
950 dan Rp. 1.600 per kg dan efektif berlaku mulai 1                          mampuan daya beli petani menurun sehingga kesulitan
Januari sampai dengan 31 Desember 2004.                                       bila harus membeli pupuk dengan harga pasar. Dengan
   Walaupun sistem distribusi pupuk dibuat begitu amat                        harga jual sesuai kemampuan petani, sulit bagi produ-
komprehensif ternyata tidak menjamin adanya ketersedi-                        sen pupuk untuk menjaga kelangsungan usaha dan ke-
aan pupuk ditingkat petani khususnya pupuk bersubsidi                         mampuannya dalam menjamin pemenuhan kebutuhan
sesuai dengan HET yang telah ditetapkan (Simatupang,                          pupuk nasional. Agar harga pupuk terjangkau petani
2004). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh                       dan menjaga kelangsungan industri pupuk, pemerintah
Tim Analisis Kebijakan 2004 Puslitbang Sosek Departe-                         perlu menyediakan subsidi pupuk.
men Pertanian di Sumatera Utara dan Jawa Barat pada                              Perhitungan subsidi pupuk dapat dilakukan dengan
bulan April 2004 diketahui telah terjadi kelangkaan dan                       dua cara yaitu perhitungan subsidi atas biaya distri-
lonjakan harga pupuk. Harga urea yang ditetapkan HET-                         busi dan subsidi harga gas. Subsidi atas biaya distribusi
nya sebesar Rp. 1.050/kg pada kuartal pertama 2004 bisa                       adalah konsep yang selama ini telah disusun, yang pada
mencapai kisaran Rp. 1.300 – 1.600/kg. Bahkan pada                            dasarnya subsidi pemerintah kepada petani dihitung dari
saat normal pun sulit bagi pengecer menerapkan HET.                           selisih antara Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan
Alasan utama adalah biaya distribusi yang lebih besar                         seluruh biaya yang terjadi mulai dari produksi sampai
dari rata-rata yang digunakan pihak produsen dalam                            dengan pupuk berada di Lini IV. Sedangkan subsidi
perhitungan usulan subsidi pupuk                                              harga gas dihitung dengan melihat jumlah subsidi
   Kasus terjadinya kelangkaan pupuk terutama jenis                           yang tersedia digunakan untuk menekan biaya gas di
urea merupakan fenomena yang terjadi secara berulang-                         masing-masing produsen, sedemikian rupa sehingga


                                                                                                                                                    
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                        Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



total biaya produksi ditambah dengan marjin, biaya                                                 Dampak Krisis Ekonomi
distribusi dari pabrik sampai dengan Lini IV (termasuk
PPN 10 persen), menghasilkan HET seperti yang telah
ditetapkan.                                                         Dampak Terhadap Petani                                 Dampak Terhadap Industri
   Cara perhitungan subsidi pupuk melalui subsidi gas                                                                              Pupuk

tidak dapat diberikan kepada semua jenis pupuk sep-                                                                       Kelangsungan Usaha dan
erti yang telah ditetapkan bersubsidi sesuai Keputusan              Daya Beli Pupuk Menurun
                                                                                                                           Penjaminan Pemenuhan
                                                                                                                          Kebutuhan Pupuk Nasional
Menteri Pertanian karena tidak semua pupuk bersubsidi
tersebut menggunakan bahan baku gas alam. Hal ini
menyebabkan perlunya ketetapan dan perhitungan lain                                                   Subsidi Pupuk
untuk pemberian subsidi pupuk non urea. Oleh karena
itu perhitungan pupuk dalam kajian ini akan menggu-
                                                                                               Perhitungan Subsidi Pupuk
nakan perhitungan dengan alternatif subsidi atas biaya
distribusi untuk semua jenis pupuk bersubsidi, urea dan
non urea,
                                                                     Subsidi Atas Dasar Biaya                                    Subsidi Gas
   Selain alternatif perhitungan, faktor biaya distribusi                    Distribusi
dan nilai tukar rupiah terhadap dollar akan menjadi
faktor utama perhitungan subsidi pupuk disamping                                               Tercapainya HET di Lini IV
penentuan biaya produksi oleh masing-masing produsen
pupuk yaitu PT. Pusri, PT. PIM, PT. Pupuk Kujang,                      Gambar 1. Kerangka Pemikiran Perhitungan 2004.
                                                               Gambar 1. Kerangka Pemikiran Perhitungan Subsidi PupukSubsidi Pupuk
PT. Petrokimia Gresik dan PT. Pupuk Kalimantan                             2004.
Timur. Untuk perkiraan nilai tukar rupiah terhadap             Sumber Data Yang Digunakan
dollar disesuaikan dengan RAPBN 2003 sebesar Rp. 8                 Kajian Kapasitas data primer dan sekunder. Pupuk yang digunakan berupa
                                                               Tabel 1. ini menggunakanTerpasang Pabrik Data primer Nasional per 1
700/US$ dan juga dua skenario nilai tukar lainnya yaitu                        Januari 2004 distributor dan
                                                               data biaya distribusi dan keuntungan(000 ton). pengecer yang merupakan data rata-rata dari
Rp. 9 000/US$ dan Rp. 9 200/US$.                               dua propinsi yaitu Sumatera Utara dan Jawa Barat tahun 2004. Sedangkan data biaya produksi
                                                                                                                     Jenis Pupuk
                                                               masing-masing produsen pupuk tahun 2002, biaya distribusi, keuntungan distributor dan pengecer
                                                                No.         Perusahaan             Ammo- Pusri HoldingTSP/       Am.
                                                               yang merupakan rata-rata nasional diperoleh dari          Co.
Metode Analisis                                                                                        nia      Urea SP-36 Sulfat Phonska
   Untuk menghitung besarnya perkiraan subsidi pu-                   BUMN :
puk perlu ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) di                   PT. Pupuk Sriwi-
                                                                  1 djaya                            1,500 2,280         ---     ---  ---
tingkat petani dan perkiraan besarnya Harga Pembelian             2 PT. Pupuk Kaltim 1,419 2,980                         ---     ---  ---
Pemerintah untuk setiap produsen pupuk. Disamping                 3 PT. Pupuk Kujang                   396       570     ---     ---  ---
itu perlu ditetapkan pula perkiraan besarnya Biaya Di-                 PT. Pupuk Iskandar
stribusi sampai ke Lini IV. Penghitungan subsidi pupuk            4 Muda                               792 1,170         ---     ---  ---
dilakukan dengan formula :                                             PT. Petrokimia
                                                                  5 Gresik                             440       460 1,000        650  300
   Subsidi Pupuk = ((HPP + BD) + PPN – HET) x
                                                                       Sub Total BUMN 4,547 7,460 1,000                           650  300
Volume Pupuk Yang Disubsidi
                                                                       Proyek ASEAN
     Dimana :
                                                                  6 AAF                                396       660      ---    ---  ---
     HPP = Harga Pembelian Pemerintah (Rp/ton).
                                                                                Total               4,943       8,120       1,000        650         300
     BD = Biaya Distribusi (Rp/ton).
                                                               Sumber : APPI, 2004.
     PPN = Pajak Pertambahan Nilai, 10 persen (Rp/ton).
     HET = Harga Eceran Tertinggi (Rp/ton).
                                                               tilizer) sebenarnya sangat besar yaitu mencapai 10.07
Sumber Data yang Digunakan                                     juta ton pupuk per tahun. Sebagian besar pupuk yang
   Kajian ini menggunakan data primer dan sekunder.            diproduksi adalah urea yang mencapai 8.12 juta ton per
Data primer yang digunakan berupa data biaya distribusi        tahun (Tabel 2). Departemen Pertanian merencanakan
dan keuntungan distributor dan pengecer yang meru-             kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian pada
pakan data rata-rata dari dua propinsi yaitu Sumatera          tahun 2004 mencapai 6.03 juta ton per tahun yang 4.23
Utara dan Jawa Barat tahun 2004. Sedangkan data biaya          juta ton diantaranya adalah merupakan pupuk urea. Se-
produksi masing-masing produsen pupuk tahun 2002,              hingga jika kapasitas terpasang pabrik bisa dicapai secara
biaya distribusi, keuntungan distributor dan pengecer          optimal, sebenarnya ada kelebihan produksi sekitar 1.08
yang merupakan rata-rata nasional diperoleh dari Pusri         juta ton per tahun.
Holding Co.                                                        Pada kenyataannya yang terjadi sejak tahun 1992
                                                               hingga 2003 bahwa produksi yang dapat dicapai setiap
                 HASIL DAN PEMbAHASAN                          tahunnya rata-rata hanya sebesar 5.770 ribu ton untuk
                                                               urea atau sebesar 71.1 persen dari kapasitas terpasang.
Kondisi Industri Pupuk Saat ini                                Sementara untuk ZA, TSP/SP-36 dan Phonska masing-
   Secara nasional kapasitas terpasang pabrik pupuk            masing mencapai 79.6, 81.6 dan 23.0 persen dari kapa-
yang terdiri dari lima pabrik perusahaan BUMN dan              sitas terpasang (Kariyasa, et al, 2004). Ada beberapa
satu pabrik kerjasama ASEAN (PT. Asean Aceh Fer-               penyebab pabrik tidak dapat beroperasi secara optimal



                                  Perhitungan Subsidi Pupuk 2004 Berdasarkan Alternatif Perhitungan Subsidi Atas Biaya Distribusi [Mohamad Maulana]




pada kapasitas terpasang, yaitu: (a) rata -rata pabrik telah                   SP-36= 72.81 % x 800.000 ton = 582.240 ton.
mencapai umur teknisnya (telah beroperasi lebih dari 20                        ZA = 77.02 % x 600.000 ton = 462.120 ton.
tahun), sehingga pengoperasiannya kurang efiien bila                           NPK = 75.00 % x 400.000 ton = 300.000 ton (Pus-
dibandingkan dengan pabrik baru yang menggunakan                           ri).
teknologi terkini, mesin pabrik sering terjadi kerusakan                       Total = 5.151.583 ton.
sehingga produksi tidak optimal, (b) gas bumi sebagai                          Untuk produksi pupuk urea bersubsidi masing-ma-
komponen biaya produksi terbesar (50 – 60 persen) harus                    sing produsen dihitung berdasarkan persentase produksi
dibayar dalam US dollar sedangkan penjualan dalam                          setiap produsen terhadap produksi urea bersubsidi na-
negeri dalam Rupiah sehingga biaya produksi terbebani                      sional pada tahun 2002. Hal yang sama juga dilakukan
selisih kurs, (c) pabrik yang telah habis masa kontrak jual                untuk menentukan produksi urea curah dan kantong
beli gas dan pabrik baru belum mempunyai ketetapan                         berdasarkan persentase produksi urea curah dan kantong
harga dan jaminan kelangsungan pasokan gas dan (d)                         terhadap rencana realisasi tahun 2002. Rincian perhitun-
penyaluran gas ke pabrik juga sering tersendat sehingga                    gannya disajikan pada Tabel 3 berikut:
produksi terganggu (Pusri, 2002).
   Produksi pupuk urea hingga saat ini diutamakan un-                      Tabel 3. Rencana Produksi Produsen Pupuk Urea Tahun 2004
tuk pemenuhan sektor pertanian didalam negeri. Tabel                                (Ton).
3 menyajikan penjualan pupuk urea didalam negeri                                   Rencana Realisasi Urea Bersubsidi 2004 = 3.807.223
selama 2002 – 2004. Dari tabel tersebut terlihat bahwa                         Produsen dan Jenis      Persentase 2002    Rencana Realisasi
                                                                                                       Terhadap Total
sekitar 70-90 persen produksi dan stok bulanan urea                              Produksi Urea        Produksi Nasional          2004
domestik digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sek-                             Pusri                             35.5               1.351.564
tor pertanian dan hanya sebagian kecil yang disalurkan                          * Curah                         55.8                 754.308
kesektor lain seperti perkebunan dan industri. Sedangkan                        * Kantong                       22.8                 308.968
kebutuhan pupuk non urea dipenuhi dari impor.                                 Kaltim                            39.6               1.507.660
                                                                                * Curah                         44.1                 665.933
Asumsi Perhitungan Subsidi Pupuk                                                * Kantong                       11.5                 174.135
   Untuk menghitung besarnya subsidi pupuk untuk                              PIM                                9.3                 354.072
tahun 2004 perlu dilakukan penetapan beberapa asumsi.                           * Curah                         63.6                 225.331
Beberapa asumsi yang digunakan:                                                 * Kantong                        8.7                  30.875
                                                                              Kujang                                                 350.265
   1. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Tahun
                                                                                * Curah                            0                       0
2004 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
                                                                                * Kantong                       74.7                 261.718
Pertanian Tahun Anggaran 2004 maka rencana rencana
                                                                              Petro                              6.4                 243.662
kebutuhan pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2004                          * Curah                            0                       0
disajikan pada tabel 2 berikut:                                                 * Kantong                       82.8                 201.947
                                                                           Sumber : Pusri 2002, diolah.
Tabel 2. Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Perta-
         nian Tahun 2004 (ton).
 No.     Sub Sektor      Urea            SP-36       ZA        NPK            2. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dihitung den-
  1  Tanaman Pangan                                                        gan menggunakan data biaya produksi tahun 2002 dari
     dan Hortikultura 3,358,106         595,222     456,352 400,000
                                                                           masing-masing produsen pupuk. HPP ini merupakan
  2  Perkebunan         869,076         202,400     142,613
     Rakyat                                                       -        penjumlahan dari jenis biaya bahan baku dan penolong,
  3  Peternakan          11,543           2,377       1,035       -        gaji dan kesejahteraan, pemeliharaan dan suku cadang,
       Jumlah         4,238,725         800,000     600,000                asuransi dan jasa, overhead, penyusutan dan amortisasi,
                                                            400,000        bunga dan biaya lainnya. Ada dua jenis produksi pupuk
Sumber : SK Menteri Pertanian 2004.                                        bersubsidi dari produsen yaitu curah dan kantongan.
                                                                           Untuk produksi pupuk kantongan ada penambahan
   Data empiris berdasarkan perhitungan yang dilaku-                       biaya kantong.
kan oleh pihak Pusri Holding Co. menyatakan bahwa                             3. Biaya Distribusi (BD) digunakan dua macam
persentase realisasi penjualan pupuk dalam negeri adalah                   yaitu biaya distribusi yang berdasarkan perhitungan
sebagai berikut : (a) realisasi urea mencapai 89.82 persen                 rata-rata nasional yang dilakukan oleh Pusri Holding
jika dibandingkan dengan kebutuhan pupuk periode                           Co. dan Tim Analisis Kebijakan Puslitbang Sosek yang
1991 – 2001, (b) SP-36 mencapai 72.81 persen jika                          perhitungannya berdasarkan dua propinsi kasus yaitu
dibandingkan dengan kebutuhan pupuk periode 1991                           Sumatera Utara dan Jawa Barat. Disamping itu ada
– 1998, (c) ZA mencapai 77.02 persen jika dibandingkan                     besaran fee (keuntungan) yang diperoleh oleh distributor
dengan kebutuhan pupuk periode 1991 – 1998. Ber-                           dan pengecer yang juga terdapat perbedaan berdasarkan
dasarkan perhitungan realisasi tersebut maka perkiraan                     kedua perhitungkan tersebut. Perbandingan biaya distri-
realisasi penjualan pupuk tahun 2004 adalah perkalian                      busi dan fee dapat dilihat pada tabel 4 berikut :
antara persentase realisasi tersebut dengan kebutuhan                         4. Harga Eceran Tertinggi (HET) digunakan ber-
pupuk bersubsidi tahun 2004.                                               dasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 107/Kpts/
   Urea = 89.82 % x 4.238.725 ton= 3.807.223 ton.                          Sr.130/2/2004 masing-masing jenis pupuk bersubsidi


                                                                                                                                                3
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                   Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



Tabel 4. Perkiraan Besarnya Biaya Distribusi, Fee Distributor                  untuk ZA, SP-36 dan NPK sebesar Rp. 1.260, Rp. 1.693,
          dan Fee Pengecer (Rp/ton).                                           dan Rp. 1.937 per kg. Dalam perhitungan subsidi pupuk
                                                             Tim Analisis
                                              Pusri Holding Kebijakan 2004     non urea yang digunakan biasanya adalah perhitungan
               Jenis Biaya                         Co.      Puslitbang Sosek   produksi dalam kantong. Jika HET yang ditetapkan
  Biaya Distribusi di Lini III                    232.821         250.000      pemerintah untuk ZA, SP-36 dan NPK masing-mas-
  Biaya Distribusi di Lini III - IV                30.000          50.000      ing sebesar Rp. 950, Rp. 1.400 dan Rp. 1.600 per kg
  Fee Distributor                                  18.500          20.000      maka besarnya subsidi mencapai Rp. 252, Rp. 238 dan
  Fee Pengecer                                     25.350          30.000      Rp. 288 per kg. Secara total, dana subsidi pupuk non
  Total                                           306.671         350.000      urea yang harus dikeluarkan pemerintah untuk tahun
Sumber : Pusri dan PSE, 2004.                                                  2004 berdasarkan rencana produksi dari pabrik pupuk
                                                                               adalah sekitar Rp. 414.5 milyar untuk produksi dalam
adalah Rp. 1050/kg (urea), Rp. 1400/kg (SP-36), Rp.                            kantong.
950/kg (ZA) dan Rp. 1600/kg (NPK) yang berlaku                                    berdasarkan perhitungan subsidi pupuk urea dan
efektif mulai 1 Januari – 31 Desember 2004.                                    non urea tersebut maka total dana subsidi yang harus
                                                                               dikeluarkan pemerintah untuk tahun 2004 adalah
Analisis Perhitungan Subsidi Atas biaya Distribusi                             sebesar Rp. 1.64 trilyun.
   Berdasarkan asumsi – asumsi yang telah diuraikan                               Selain perhitungan subsidi berdasarkan rata-rata biaya
maka dapat dihitung besarnya subsidi pupuk yang di-                            distribusi nasional dari Pusri Holding Co., Tim Analisis
berikan oleh pemerintah untuk tahun anggaran 2004.                             Kebijakan Puslitbang Sosek telah melakukan kajian
Tabel 5 menguraikan besarnya subsidi urea untuk                                lapang pada bulan Juli 2004 mengenai kelangkaan dan
tahun 2004 berdasarkan biaya produksi masing-masing                            lonjakan harga pupuk. Berdasarkan informasi dilapang
produsen dan rata-rata nasional biaya distribusi ber-                          diketahui bahwa penyebab melonjaknya harga pupuk
dasarkan perhitungan pihak Pusri Holding Co. tahun                             selain terjadinya kelangkaan adalah biaya distribusi dan
2002 dan Tabel 6 untuk subsidi pupuk non urea. Kedua                           fee distributor/pengecer yang lebih besar dari perhitun-
perhitungan dalam tabel tersebut menggunakan asumsi                            gan dalam rencana subsidi. Oleh sebab itu berdasarkan
nilai tukar Rp. 8.700/US$. Dari tabel 5 dapat dicermati                        informasi terbaru yang diperoleh di lapang maka naiknya
bahwa biaya produksi dari masing-masing pabrik untuk                           biaya distribusi dan fee menyebabkan berubahnya perhi-
menghasilkan satu ton urea berbeda-beda. Secara umum                           tungan subsidi pupuk. Tabel 7 menyajikan perhitungan
biaya produksi satu ton urea berkisar Rp. 762.840,- sam-                       subsidi pupuk urea dan Tabel 8 untuk pupuk non urea
pai dengan Rp. 905.093,-. Dengan pemberian marjin                              berdasarkan perubahan biaya distibusi dan fee distribu-
produksi yang telah disepakati sebesar 10 persen maka                          tor/pengecer hasil kajian Tim Analisis Kebijakan PSE.
Harga Pembelian Pemerintah untuk urea bersubsidi                               Perubahan tersebut menyebabkan meningkatnya subsidi
berada pada kisaran Rp. 839.124 – Rp. 995.602 per ton                          urea dan non urea. Subsidi urea membengkak menjadi
untuk urea curah dan Rp. 879.956 – Rp. 1.047.450,- per                         Rp. 978.4 milyar yang terdiri dari Rp. 560.5 milyar untuk
ton untuk urea kantong.                                                        urea curah dan Rp. 417.9 untuk urea kantong. Sedan-
   Dari Tabel 5 juga dapat dilihat bahwa setelah dit-                          gkan untuk non urea produksi kantong total subsidi
ambah dengan biaya distribusi sampai ke Lini IV, fee                           meningkat menjadi Rp. 896.9 milyar.
untuk distributor dan pengecer, dan PPN 10 persen maka                            Jika digabungkan perhitungan subsidi urea dan non
sampai ditingkat petani harga urea berkisar Rp. 1.258                          urea selama tahun 2004 berdasarkan peningkatan biaya
– Rp. 1430,- per kg untuk urea curah dan Rp. 1.302                             distribusi dan fee maka total dana subsidi mencapai
– Rp. 1.487,- per kg untuk urea kantong. Jika pemerintah                       Rp. 1.875 trilyun atau meningkat sebesar 14.3 persen
menetapkan HET tahun 2004 sebesar Rp. 1.050,- per kg                           dibandingkan dengan perhitungan dengan dasar biaya
di Lini IV maka pemerintah harus mengeluarkan dana                             distribusi dan fee tahun 2002.
subsidi sekitar Rp. 208 – Rp. 437,- per kg. Berdasarkan
rencana produksi urea berseubsidi masing-masing produ-                         bentuk Pemberian Subsidi
sen, maka secara total selama tahun 2004 dana subsidi                            Pemberian subsidi pupuk yang besarnya mencapai
yang harus dikeluarkan pemerintah sekitar Rp. 854.6                            Rp. 1.64 trilyun atau berdasarkan perhitungan terbaru
milyar dengan rincian Rp. 482.8 milyar untuk subsidi                           mencapai Rp. 1.875 trilyun dengan melihat komponen
urea curah dan Rp. 371.8 milyar untuk urea kantong.                            perhitungan subsidi pada Tabel 5 – 8 dapat dilakukan
   Tabel 6 menyajikan perhitungan besarnya dana                                melalui beberapa alternatif pemberian subsidi yang
subsidi untuk pupuk ZA, SP-36 dan NPK. Dari tabel                              dapat dipilih
tersebut dapat dilihat bahwa besarnya Harga Pembelian                            Pertama, produk pupuk ini dikenakan pajak berupa
Pemerintah untuk ZA, SP-36 dan NPK masing-masing                               PPN yang besarnya mencapai 10 persen. Alternatif
sebesar Rp. 785.835, Rp.1.182.420, dan Rp. 1.409.935                           pemberian subsidi ini dapat dilakukan melalui pengha-
per ton untuk produksi curah dan Rp. 838.544, Rp.                              pusan PPN atau dengan kata lain subsidi berupa PPN.
1.232.515, dan Rp. 1.454.521 per ton untuk produksi                            Besar subsidi PPN ini berdasarkan perhitungan subsidi
dalam kantong. Sampai di pengecer (Lini IV) setelah                            Rp. 1.64 trilyun mencapai Rp. 164 milyar sedangkan ber-
ditambah biaya produksi, fee dan PPN maka harga jual                           dasarkan perhitungan subsidi Rp. 1.875 trilyun mencapai
pengecer untuk produksi dalam kantong masing-masing                            Rp. 187.5 milyar. Karena pemberian subsidi ini berupa


4
                              Perhitungan Subsidi Pupuk 2004 Berdasarkan Alternatif Perhitungan Subsidi Atas Biaya Distribusi [Mohamad Maulana]



Tabel 5. Perhitungan Subsidi Pupuk Urea Tahun 2004 Berdasarkan Perhitungan Biaya Produksi Masing-Masing Produsen dan
          Rata-Rata Biaya Distribusi Berdasarkan Perhitungan Pusri Holding Co. Tahun 2002 (Rp/Ton).
 No.                 Jenis Biaya                     PUSRI             KALTIM               PIM              KUJANG              PETRO
  1    Tonase Produksi Bersubsidi                     1,351,564          1,507,660            354,072            350,265            243,662
       Pemasaran DN Bersubsidi Curah                    754,308            665,933            225,331                  -                  -
       Pemasaran DN Bersubsidi Kantong                  308,968            174,135             30,875            261,718            201,947
  2    Biaya Bahan Baku dan Penolong (Gas)              538,974            441,273            310,009            563,511            547,202
  3    Biaya Produksi
       Biaya Produksi Urea Curah                         816,273            877,018            762,840            833,489            905,093
       Biaya Produksi Urea Kantong                       892,031            908,670            799,960            895,144            952,227
  4    Marjin Produksi (10 %)
       Urea Curah                                         81,627              87,702             76,284             83,349             90,509
       Urea Kantong                                       89,203              90,867             79,996             89,514             95,223
  5    Harga Pembelian Pemerintah (HPP)
       Urea Curah                                        897,900            964,720            839,124            916,838            995,602
       Urea Kantong                                      981,234            999,537            879,956            984,658          1,047,450
  6    Biaya Distribusi Sampai Dengan Lini III           232,821            232,821            232,821            232,821            232,821
  7    Harga Pokok Lini III
       Urea Curah                                      1,130,721          1,197,541          1,071,945          1,149,659          1,228,423
       Urea Kantong                                    1,214,055          1,232,358          1,112,777          1,217,479          1,280,271
  8    Biaya Distribusi Lini III – Lini IV                30,000             30,000             30,000             30,000             30,000
       Fee Distributor                                    18,500             18,500             18,500             18,500             18,500
  9    Harga Beli Lini IV
       Urea Curah                                      1,179,221          1,246,041          1,120,445          1,198,159          1,276,923
       Urea Kantong                                    1,262,555          1,280,858          1,161,277          1,265,979          1,328,771
 10    PPN 10 %
       Urea Curah                                        117,922            124,604            112,045            119,816            127,692
       Urea Kantong                                      126,256            128,086            116,128            126,598            132,877
       Fee Pengecer                                       25,350             25,350             25,350             25,350             25,350
 11    Harga Jual Lini IV
       Urea Curah                                      1,322,493          1,395,995          1,257,840          1,343,325          1,429,966
       Urea Kantong                                    1,414,161          1,434,294          1,302,755          1,417,927          1,486,998
 12    HET 2004                                        1,050,000          1,050,000          1,050,000          1,050,000          1,050,000
       Subsidi
 13    Subsidi
       Urea Curah                                        272,493         345,995               207,840            293,325            379,966
       Urea Kantong                                      364,161         384,294               252,755            367,927            436,998
 14    Subsidi Pupuk                             318,057,742,677 297,328,451,537        54,636,591,012     96,293,210,514     88,250,417,325
       Urea Curah                                205,543,938,336 230,409,554,433        46,832,769,833                  0                  0
       Urea Kantong                              112,513,804,341 66,918,897,104          7,803,821,178     96,293,210,514     88,250,417,325
 15    Total Subsidi                             854,566,413,064
       Urea Curah                                482,786,262,603
       Urea Kantong                              371,780,150,462


PPN maka sebenarnya secara riil pemerintah tidak men-                  Kelebihan dan Kelemahan Perhitungan Subsidi Atas
geluarkan dana tetapi hanya memangkas pendapatannya                    biaya Distribusi
melalui pajak sebesar jumlah subsidi yang diberikan.                      Perhitungan subsidi pupuk atas biaya distribusi ini
   Kedua, subsidi diberikan berupa dana riil yang di-                  mempunyai beberapa kelebihan antara lain :
berikan kepada produsen yang tentunya besarnya sesuai                  1. Karena perhitungan subsidi pupuk ini sudah mem-
dengan perhitungan subsidi yaitu Rp. 1.64 trilyun atau                    pertimbangkan biaya distribusi dan HET maka se-
Rp. 1.875 trilyun. Jumlah ini biasanya diberikan pada                     harusnya pencapaian HET sampai di Lini IV dapat
akhir tahun anggaran setelah diperoleh data terakhir                      terjamin.
tentang penjualan pupuk bersubsidi dari produsen.                      2. Produsen, distributor dan pengecer “dipastikan “
   Kombinasi dari kedua alternatif pemberian subsidi                      memperoleh marjin keuntungan. Sehingga dengan
ini merupakan yang cocok untuk diterapkan. Dengan                         adanya pemberian subsidi ini seharusnya mampu
berorientasi pada penggunaan dana secara riil maka                        bagi Produsen, Distributor dan Pengecer untuk
setidaknya pemerintah dapat “menghemat” dana subsidi                      meningkatkan usaha dan pelayanannya kepada
sebesar Rp. Rp. 164 – Rp. 187.5 milyar.                                   konsumen.
                                                                       3. Pemberian subsidi dengan cara ini dapat dianggap
                                                                          telah mencukupi karena telah mempertimbangkan
                                                                          seluruh biaya sampai ditingkat pengecer.


                                                                                                                                            
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                    Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



Tabel 6. Perhitungan Subsidi Pupuk Non Urea Tahun 2004 Berdasarkan Perhitungan Biaya Produksi Masing-Masing Produsen
         dan Rata-Rata Biaya Distribusi Berdasarkan Perhitungan Pusri Holding Co. Tahun 2002 dan Nilai Tukar Rp. 8.700/US$
         (Rp/Ton).
                                                                                        PETRO
     No.                                   Jenis Biaya
                                                                     ZA                  SP-36                  NPK
      1        Tonase Produksi Bersubsidi                              462,120               582,240               300,000
      2        Biaya Bahan Baku dan Penolong (Gas)                     416,145               849,174             1,005,318
      3        Biaya Produksi
               Biaya Produksi Curah                                     714,395            1,074,927               1,281,759
          Biaya Produksi Kantong                                        762,313            1,120,468               1,322,292
      4   Marjin Produksi 10 %
          Produksi Curah                                                 71,440             107,493                  128,176
          Produksi Kantong                                               76,231             112,047                  132,229
    5     Harga Jual Produksi (FOB)
          Produksi Curah                                                785,835            1,182,420               1,409,935
          Produksi Kantong                                              838,544            1,232,515               1,454,521
    6     Biaya Distribusi Sampai Dengan Lini III                       232,821              232,821                 232,821
    7     Harga Beli Lini III
          Produksi Curah                                               1,018,656           1,415,241               1,642,756
          Produksi Kantong                                             1,071,365           1,465,336               1,687,342
    8     Biaya Distribusi Lini III - Lini IV                             30,000              30,000                  30,000
          Fee Distributor                                                 18,500              18,500                  18,500
    9     Harga Beli Lini IV
          Produksi Curah                                               1,067,156           1,463,741               1,691,256
          Produksi Kantong                                             1,119,865           1,513,836               1,735,842
          Fee Pengecer                                                    25,000              25,000                  25,000
   10     Harga Jual ke Petani
          Produksi Curah                                               1,092,156           1,488,741               1,716,256
          Produksi Kantong                                             1,144,865           1,538,836               1,760,842
   11     PPN 10 %
          Produksi Curah                                                109,216             148,874                  171,626
          Produksi Kantong                                              114,487             153,884                  176,084
   12     Harga Jual ke Petani + PPN
          Produksi Curah                                               1,201,371           1,637,615               1,887,881
          Produksi Kantong                                             1,259,352           1,692,719               1,936,926
   13     HET                                                            950,000           1,400,000               1,600,000
          Subsidi
   14     Subsidi
          Produksi Curah                                                251,371             237,615                  287,881
          Produksi Kantong                                              309,352             292,719                  336,926
   15     Subsidi Pupuk
          Produksi Curah                                         116,163,589,626     138,348,823,685        86,364,447,000
          Produksi Kantong                                       142,957,667,680     170,432,931,811       101,077,926,000
   16     Total Subsidi
          Produksi Curah                                         340,876,860,311
          Produksi Kantong                                       414,468,525,491
  SUbSIDI TOTAL (Urea + Non Urea)
          Curah                                                  823,663,122,913
          Kantong                                                786,248,675,952
          Total Urea + Non Urea Kantong                        1,640,815,089,017


4. Upaya pemerintah untuk mendorong petani meng-                  pemerintah sehingga upaya – upaya untuk melakukan
    gunakan pupuk secara berimbang akan berjalan                  efisiensi tidak menjadi prioritas utama lagi.
    dengan baik karena subsidi diberikan untuk pupuk           2. Karena alternatif subsidi ini menyangkut rantai dis-
    urea dan non urea.                                            tribusi sampai ke pengecer maka sangat diperlukan
   Selain kelebihan, perhitungan ini juga mempunyai               pengawasan dan monitoring yang lebih kompleks
beberapa kelemahan. Beberapa kelemahan tersebut                   sampai tingkat petani.
adalah :                                                       3. Perolehan marjin perton tidak sama diantara produ-
1. Pemberian subsidi dengan alternatif ini kurang men-            sen. Hal ini disebabkan perhitungan biaya produksi
    dorong efisiensi pabrik pupuk. Hal ini disebabkan             yang berbeda-beda.
    biaya produksi pupuk telah diterima dan dibayar oleh       4. Karena diatas kertas HET telah terjamin, maka jika



                                Perhitungan Subsidi Pupuk 2004 Berdasarkan Alternatif Perhitungan Subsidi Atas Biaya Distribusi [Mohamad Maulana]



Tabel 7. Perhitungan Subsidi Pupuk Urea Tahun 2004 Berdasarkan Perhitungan Biaya Produksi Masing-Masing Produsen Tahun
         2002 dan Rata-Rata Biaya Distribusi Berdasarkan Perhitungan Tim Analisis Kebijakan Puslitbang Sosek Tahun 2004
         (Rp/Ton).
 No.                    Jenis Biaya                     PUSRI            KALTIM                PIM             KUJANG              PETRO
  1      Tonase Produksi Bersubsidi                       1,351,564        1,507,660              354,072          350,265             243,662
         Pemasaran DN Bersubsidi Curah                     754,308          665,933              225,331                 -                   -
         Pemasaran DN Bersubsidi Kantong                   308,968          174,135               30,875          261,718             201,947
  2      Biaya Bahan Baku dan Penolong (Gas)               538,974          441,273              310,009          563,511             547,202
  3      Biaya Produksi
         Biaya Produksi Urea Curah                          816,273            877,018            762,840            833,489           905,093
         Biaya Produksi Urea Kantong                        892,031            908,670            799,960            895,144           952,227
  4      Marjin Produksi (10 %)
         Urea Curah                                          81,627             87,702             76,284             83,349             90,509
         Urea Kantong                                        89,203             90,867             79,996             89,514             95,223
  5      Harga Pembelian Pemerintah (HPP)
         Urea Curah                                         897,900            964,720            839,124            916,838           995,602
         Urea Kantong                                       981,234            999,537            879,956            984,658         1,047,450
  6      Biaya Distribusi Sampai Dengan Lini III            250,000            250,000            250,000            250,000           250,000
  7      Harga Pokok Lini III
         Urea Curah                                       1,147,900          1,214,720          1,089,124          1,166,838         1,245,602
         Urea Kantong                                     1,231,234          1,249,537          1,129,956          1,234,658         1,297,450
  8      Biaya Distribusi Lini III - Lini IV                 50,000             50,000             50,000             50,000            50,000
         Fee Distributor                                     20,000             20,000             20,000             20,000            20,000
  9      Harga Beli Lini IV
         Urea Curah                                       1,217,900          1,284,720          1,159,124          1,236,838         1,315,602
         Urea Kantong                                     1,301,234          1,319,537          1,199,956          1,304,658         1,367,450
 10      PPN 10 %
         Urea Curah                                         121,790            128,472            115,912            123,684           131,560
         Urea Kantong                                       130,123            131,954            119,996            130,466           136,745
         Fee Pengecer                                        30,000             30,000             30,000             30,000            30,000
 11      Harga Jual Lini IV
         Urea Curah                                       1,369,690          1,443,192          1,305,036          1,390,522         1,477,163
         Urea Kantong                                     1,461,358          1,481,491          1,349,952          1,465,124         1,534,195
 12      HET 2004                                         1,050,000          1,050,000          1,050,000          1,050,000         1,050,000
         Subsidi
 13      Subsidi
         Urea Curah                                        319,690         393,192               255,036         340,522               427,163
         Urea Kantong                                      411,358         431,491               299,952         415,124               484,195
 14      Subsidi Pupuk                             368,241,045,347 336,977,064,100        66,728,743,534 108,645,489,165        97,781,692,786
         Urea Curah                                241,144,931,370 261,839,547,558        57,467,714,368               0                     0
         Urea Kantong                              127,096,113,976 75,137,516,542          9,261,029,166 108,645,489,165        97,781,692,786
 15      Total Subsidi                             978,374,034,931
         Urea Curah                                560,452,193,296
         Urea Kantong                              417,921,841,635


      terjadi klaim masyarakat khususnya untuk penjualan                 Rp. 1.64 trilyun. Sedangkan bila dilakukan penyesuaian
      pupuk yang melebihi HET harus segera diantisi-                     biaya distribusi dan fee distributor/pengecer delam per-
      pasi.                                                              hitungan dengan menggunakan data tahun 2004 dari
                                                                         Tim Analisis Kebijakan Puslitbang Sosek maka dana
                  KESIMPULAN DAN                                         subsidi meningkat menjadi Rp. 1.875 trilyun. Jumlah
                IMPLIKASI KEbIJAKAN                                      ini lebih besar dari dana subsidi yang telah disetujui
                                                                         untuk dikeluarkan pemerintah tahun 2004 sebesar Rp.
Kesimpulan                                                               1.3 trilyun.
   Pemberian subsidi urea dan non urea pada tahun                           Dua faktor yang sangat berpengaruh terhadap per-
2004 masih perlu diberikan agar harga pupuk terjang-                     hitungan subsidi ini adalah biaya distribusi dan nilai
kau petani dan menjaga kelangsungan industri pupuk.                      tukar Rupiah terhadap Dollar sehingga fluktuasi secara
Berdasarkan perhitungan subsidi atas biaya distribusi                    signifikan dapat menyebabkan terhambatnya pasokan
tahun 2004 dengan menggunakan data biaya produksi                        gas dan distribusi pupuk sampai ke Lini IV.
dan distribusi tahun 2002 serta patokan nilai tukar sesuai                  Karena perhitungan ini sudah memasukan biaya
dengan RAPBN 2003 sebesar Rp. 8.700/US$ maka total                       distribusi, fee distributor/pengecer dan nilai tukar yang
dana subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah sebesar                   disesuaikan dengan RAPBN sampai di Lini IV maka


                                                                                                                                              7
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                     Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



Tabel 8. Perhitungan Subsidi Pupuk Urea Tahun 2004 Berdasarkan Perhitungan Biaya Produksi Masing-Masing Produsen Tahun
         2002 dan Rata-Rata Biaya Distribusi Berdasarkan Perhitungan Tim Analisis Kebijakan Puslitbang Sosek Tahun 2004
         (Rp/Ton).
                                                                                      PETRO
   No.                                 Jenis Biaya
                                                                    ZA                 SP-36                    NPK
     1        Tonase Produksi Bersubsidi                                 462,120            582,240                 300,000
     2        Biaya Bahan Baku dan Penolong (Gas)                        416,145            849,174               1,005,318
     3        Biaya Produksi
              Biaya Produksi Curah                                       714,395          1,074,927                 1,281,759
              Biaya Produksi Kantong                                     762,313          1,120,468                 1,322,292
     4        Marjin Produksi 10 %
              Produksi Curah                                              71,440           107,493                    128,176
              Produksi Kantong                                            76,231           112,047                    132,229
     5        Harga Jual Produksi (FOB)
              Produksi Curah                                             785,835          1,182,420                 1,409,935
              Produksi Kantong                                           838,544          1,232,515                 1,454,521
     6        Biaya Distribusi Sampai Dengan Lini III                    250,000            250,000                   250,000
     7        Harga Beli Lini III
              Produksi Curah                                          1,035,835           1,432,420                 1,659,935
              Produksi Kantong                                        1,088,544           1,482,515                 1,704,521
     8        Biaya Distribusi Lini III - Lini IV                        50,000              50,000                    50,000
              Fee Distributor                                            20,000              20,000                    20,000
     9        Harga Beli Lini IV
              Produksi Curah                                          1,105,835           1,502,420                 1,729,935
              Produksi Kantong                                        1,158,544           1,552,515                 1,774,521
              Fee Pengecer                                               30,000              30,000                    30,000
     10       Harga Jual ke Petani
              Produksi Curah                                          1,135,835           1,532,420                 1,759,935
              Produksi Kantong                                        1,188,544           1,582,515                 1,804,521
     11       PPN 10 %
              Produksi Curah                                             113,583           153,242                    175,993
              Produksi Kantong                                           118,854           158,251                    180,452
     12       Harga Jual ke Petani + PPN
              Produksi Curah                                          1,249,418           1,685,662                 1,935,928
              Produksi Kantong                                        1,307,399           1,740,766                 1,984,973
     13       HET                                                       950,000           1,400,000                 1,600,000
              Subsidi
     14       Subsidi
              Produksi Curah                                             299,418           285,662                    335,928
              Produksi Kantong                                           357,399           340,766                    384,973
     15       Subsidi Pupuk
              Produksi Curah                                    138,367,023,054     166,323,650,741         100,778,517,000
              Produksi Kantong                                  165,161,101,108     198,407,758,867         115,491,996,000
     16       Total Subsidi
              Produksi Curah                                    405,469,190,795
              Produksi Kantong                                  479,060,855,975

SUbSIDI TOTAL (Urea + Non Urea)
        Curah                                                    965,921,384,091
        Kantong                                                  896,982,697,610
        Total Urea + Non Urea Kantong                          1,875,356,732,541



Harga Eceran Tertinggi (HET) seharusnya dapat ter-                dana pembangunan maka demi terjaminnya HET di
jamin.                                                            pengecer sebaiknya dialokasikan untuk penambahan
                                                                  dana subsidi pupuk.
Implikasi Kebijakan                                                  Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar sangat
   Petani sangat mengharapkan tersedianya pupuk ber-              berpengaruh terhadap biaya gas yang akhirnya mempen-
subsidi dengan harga sesuai HET. Dari hasil perhitungan           garuhi biaya produksi. Agar produksi pupuk stabil maka
terlihat perbedaan yang cukup besar dibandingkan den-             pemerintah harus memainkan peran dan kebijakan yang
gan dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh             maksimal untuk menjaga kestabilan nilai tukar.
karena jika pemerintah mempunyai tambahan alokasi



                                 Perhitungan Subsidi Pupuk 2004 Berdasarkan Alternatif Perhitungan Subsidi Atas Biaya Distribusi [Mohamad Maulana]




                   DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 1993-2003. Kebutuhan Pupuk Urea dan Non Urea. http :
      www.pusri.co.id/niaga. 8 September 2004.
Anonim. 1999-2003. Perkembangan Laba Rugi. http : www.pusri.
      co.id/niaga. 10 September 2004.
Anonim. 2002-2004. Realisasi Produksi, Pengadaan Pertanian, Indu-
      stri dan Ekspor Pupuk Urea Oleh BUMN Pupuk. PT. Pupuk
      Sriwijaya Holding Co. Jakarta.
Anonim. 2004. Keputusan Menteri Pertanian Tentang Kebutuhan
      Pupuk Bersubsidi Untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2004.
      Departemen Pertanian Republik Indonesia. Jakarta
Anonim. Kajian Atas Perubahan Konsep Subsidi Dari Subsidi Distri-
      busi Menjadi Subsidi Gas. PT. Pupuk Sriwidjaya. Jakarta.
Kariyasa, K., Sudi Mardiyanto, Mohamad Maulana. 2004. Analisis
      Kebijaksanaan Pertanian : Kajian Kelangkaan Pupuk dan Usulan
      Tingkat Subsidi Serta Perbaikan Sistem Pendistribusian Pupuk di
      Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi
      Pertanian. Bogor.
Simatupang, P. Kembalikan Subsidi Pupuk Kepada Petani. Pusat Pen-
      elitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.




                                                                                                                                               
SOCA ❖ 6 6 66 66 666666 666 66666 66 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
            6                                                                                                           Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003
                                                                                                                                         ISSN: 4-777



                                  ANALISIS KONSUMSI PANGAN RUMAH TANGGA
                                 PAScA KRISIS EKONOMI DI PROVINSI JAWA bARAT

                                              MEWA ARIANI DAN TRI bASTUTI PURWANTINI
                                                                  Peneliti Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian




                                                                                AbSTRAcT

   Food is the most fundamental need for household, directly related to the quality of human resources. The objec-
tive of this paper is to analyze the pattern of household food consumption in West Java province after economic
crisis. Data are from SUSENAS year 1996,1999 and 2002. The results are : 1) Prosperity level of households
after economic crisis is getting better, but it still lower than condition before crisis, 2) When the economic crisis
happened, energy and protein consumptions of household decreased and the slope of it in West Java province
was higher than national level. After economic crisis, consumption level of both nutrients then increase again, 3)
Consumption of rice decrease after crisis, but consumption of instant noodle increase. The pattern of staple food
consumption also change from rice pattern to rice-noodle pattern based of both region and income group. The
implications of the policy is developing program of food diversification in the future must be implemented in more
accurate way, supported by deeper research about consumer behavior. Besides, efforts to increase purchasing power
and availability of some commodities such as animal foods, vegetables and fruits must be done. In accordance
with that, people awareness of food, nutrition and health must be increase too. Political will and political power of
governments are the success deciders.

      Keyword: Food, Consumption, Household, Economic Crisis, West Java.


                               PENDAHULUAN                                               sedang dan tinggi).
                                                                                            Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsumsi
   Pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar                                       pangan pasca krisis ekonomi di Provinsi Jawa Barat.
bagi sumberdaya manusia suatu bangsa. Untuk menca-                                       Aspek yang dianalisis adalah struktur pengeluaran
pai ketahanan pangan diperlukan ketersediaan pangan                                      pangan, konsumsi energi dan protein, pola dan tingkat
dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi                                      konsumsi pangan.
dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi
setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari                                                METODOLOGI PENGKAJIAN
sepanjang waktu (Saliem, dkk; 2002).
    Pangan sebagai bagian dari hak azasi manusia                                         Sumber Data
(HAM) mengandung arti bahwa negara bertanggung                                              Data yang digunakan untuk menganalisis per-
jawab memenuhi kebutuhan pangan bagi warganya.                                           kembangan konsumsi pangan rumah tangga di Provinsi
Menurut Suryana (2004) pemenuhan kebutuhan pangan                                        Jawa Barat adalah data Survei Sosial Ekonomi Pertanian
dalam konteks ketahanan pangan merupakan pilar bagi                                      (SUSENAS) tahun 1996, 1999 dan 2002. Data tersebut
pembentukan sumberdaya manusia berkualitas yang                                          diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam bentuk
diperlukan untuk meningkatkan daya saing bangsa In-                                      publikasi dan bentuk data mentah yang kemudian diolah
donesia di tataran global.                                                               dengan menggunakan Personal Computer (PC) dengan
   Beberapa studi terdahulu menyatakan bahwa ke-                                         program SAS. Jumlah rumah tangga yang dianalisis
tersediaan pangan per kapita sampai dengan tahun 1996                                    dalam SUSENAS tahuan 1996, 1999 dan 2002 untuk
cenderung berlebih dibandingkan dengan tingkat kon-                                      Provinsi Jawa Barat berturut-turut sebesar 7.928, 7.928
sumsi riil penduduk (Sawit dan Ariani, 1997; Erwidodo                                    dan 6.943 rumah tangga. Sementara total rumah tangga
dkk, 1999; Ariani dkk, 2000). Terjadinya krisis ekonomi                                  yang dianalisis untuk agregat nasional berturut-turut
sejak pertengahan 1997 berdampak pada perubahan pola                                     sebesar 50.893, 61.473 dan 62.555 rumah tangga.
konsumsi pangan penduduk. Hasil kajian Ariani dkk
(2000) menunjukkan bahwa secara nasional krisis eko-                                     Metode Analisis Data
nomi antara lain berdampak pada peningkatan pangsa                                         Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam
pengeluaran pangan rumahtangga dan peningkatan                                           bentuk tabel-tabel berdasarkan wilayah (kota dan desa)
jumlah rumahtangga defisit energi dan protein, peru-                                     dan kelompok pangan. Untuk mengetahui posisi per-
bahan tersebut terjadi pada semua segmen rumahtangga                                     kembangan konsumsi pangan rumah tangga di Provinsi
baik kota/desa maupun kelompok pendapatan (rendah,                                       Jawa Barat dibandingkan dengan daerah lain, maka


70
                        Analisis Konsumsi Pangan Rumah Tangga Pasca Krisis Ekonomi di Provinsi Jawa Barat [Mewa Ariani dan Tri Bastuti Purwantini]



Tabel 1. Perkembangan Pangsa Pengeluaran Pangan Nasional dan Provinsi Jawa Barat Menurut Wilayah (Rp/kap/bulan)
                                                Indonesia                                                    Jawa Barat
      Wilayah
                             1996                 1999                 2002                  1996               1999                2002
  Kota                       48 278              101 394        144 352 (52,8)               52 022             94 035             138 936
                              (48,0)               (56,2)                                     (47,1)             (55,4)              (55,1)
                                                                       101 692
  Desa                       33 345                76 854                (66,6)              38 661             79 791             106 742
                              (63,3)                (70,2)                                    (60,8)             (68,5)              (66,2)
                                                                       120 649
  Kota+Desa                  38 725                86 511                (58,5)              44 418             86 582             123 685
                              (55,3)                (62,9)                                    (53,0)             (61,0)              (59,2)
Keterangan : Angka dalam kurung adalah pangsa pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran (%)
Sumber: Susenas, 1996, 1999 dan 2002 (diolah)



dalam analisis ini juga disajikan data konsumsi pangan                      pengeluaran pangan.
untuk tingkat nasional. Selain itu, juga disajikan data                        Tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami penu-
konsumsi pangan sebelum dan masa krisis ekonomi,                            runan sejak terjadinya krisis ekonomi yang terjadi pada
sehingga dapat diketahui perkembangan konsumsi                              pertengahan tahun 1997, yang ditunjukkan oleh peru-
pangan secara komprehensif.                                                 bahan proporsi pengeluaran pangan antara tahun 1996
                                                                            (sebelum krisis) dengan tahun 1999 (semenjak krisis).
              HASIL DAN PEMbAHASAN                                          Penurunan proporsi pengeluaran di kota lebih besar dari
                                                                            pada di desa. Dengan demikian dampak negatif dari
Struktur Pengeluaran Pangan Rumah Tangga                                    krisis ekonomi pada masyarakat kota lebih berat diban-
   Pengeluaran total dikelompokkan menjadi dua kelom-                       dingkan dengan masyarakat pedesaan. Juga berarti
pok yaitu pengeluaran untuk pangan dan barang-barang                        dampak krisis ekonomi terhadap sektor pertanian yang
bukan pangan. Proporsi antara pengeluaran pangan                            menjadi sumber pendapatan utama masyarakat desa le-
dan bukan pangan juga digunakan sebagai indikator                           bih kecil daripada sektor non pertanian yang merupakan
untuk menentukan tingkat kesejahteraan atau ketahanan                       sumber pendapatan masyarakat kota.
pangan rumah tangga. Dari proporsi pengeluaran pan-                            Untuk memulihkan perekonomian nasional, peme-
gan dapat diungkapkan bahwa semakin tinggi proporsi                         rintah telah menetapkan serangkaian kebijakan baik di
pengeluaran pangan berarti tingkat kesejahteraan atau                       bidang ekonomi maupun dibidang yang lain. Akibat
ketahanan pangan rumah tangga semakin rendah atau                           hal tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat di tingkat
rentan.                                                                     nasional dan Provinsi Jawa Barat (kota dan desa) me-
   Secara absolut, pengeluaran pangan baik pada tingkat                     ningkat kembali. Sebagai contoh, pangsa pengeluaran
nasional maupun di Provinsi Jawa Barat mengalami                            pangan di Provinsi Jawa Barat pada waktu krisis eko-
peningkatan. Selama tahun 1996-2002, laju peningkatan                       nomi sebesar 61,0 persen menurun menjadi 59,2 persen.
pengeluaran pangan tingkat nasional sebesar 49,9 persen,                    Namun demikian, tingkat kesejahteraan tersebut masih
di kota sebesar 49,0 persen dan di desa sebesar 47,9                        lebih rendah dibandingkan dengan keadaan sebelum
persen. Rata-rata peningkatan laju pengeluaran pangan                       krisis ekonomi.
di Provinsi Jawa Barat masih lebih kecil dibandingkan                          Pada Tabel 2 disajikan data pengeluaran pangan
dengan nasional yaitu 45,7 persen di kota dan 45,3                          menurut kelompok pangan pasca krisis ekonomi . Dari
persen (Tabel 1).                                                           tabel tersebut terlihat bahwa secara agregat proporsi
   Dengan membandingkan data pangsa pengeluaran                             pengeluaran makanan/minuman jadi di kota terbesar
antara kota dan desa menunjukkan bahwa tingkat ke-                          dan mengalahkan pengeluaran untuk padi-padian. Pola
sejahteraan masyarakat kota lebih baik dibandingkan                         kehidupan masyarakat kota dan desa adalah berbeda.
dengan masyarakat pedesaan (Tabel 1). Kecenderungan                         Masyarakat kota banyak yang bekerja di luar rumah
ini tidak hanya terjadi pada agregat nasional tetapi juga                   termasuk kaum wanita, sehingga mereka sering makan
di Provinsi Jawa Barat. Hal ini berarti kebijakan pereko-                   siang dalam bentuk makanan/minuman jadi, dan juga
nomian yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan                         membeli makanan jadi untuk dibawa ke rumah. Se-
kesejahteraan masyarakat telah menunjukkan hasil.                           lain itu jenis makanan/minuman jadi di kota sangat
Kecenderungan tersebut terutama terjadi pada kondisi                        banyak dan tersedia di berbagai tempat yang mudah
sebelum krisis ekonomi.                                                     dijangkau oleh masyarakat. Namun untuk di Provinsi
     Hukum Engel menyatakan dengan asumsi selera                            Jawa Barat, proporsi pengeluaran padi-padian masih
seseorang adalah tetap, proporsi pengeluaran rumah                          terbesar, apalagi untuk wilayah pedesaan. Proporsi
tangga untuk pangan akan semakin kecil seiring dengan                       pengeluaran rumah tangga di perkotaan Jawa Barat
semakin meningkatnya pendapatan. Data pada Tabel                            untuk padi-padian sebesar 19,1 persen, sedangkan di
2 juga membuktikan bahwa semakin tinggi pendapatan                          pedesaan mencapai 9,0 persen.
akan semakin rendah pangsa pengeluaran pangan.                                  Kelompok padi-padian terdiri dari tiga komoditas
Kecenderungan tersebut adalah konsisten, tidak hanya                        pangan yaitu beras, jagung dan tepung terigu. Karena
secara agregat nasional tetapi juga di Jawa Barat, kalau-                   beras sebagai pangan pokok, proporsi pengeluaran un-
pun ada perbedaan terletak pada laju penurunan pangsa                       tuk beras dalam kelompok padi-padian akan dominan.


                                                                                                                                               7
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                            Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang                          Tabel 3. Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein di Indo-
dekat dengan ibukota Indonesia, sehingga gaya hidup                                   nesia dan Provinsi Jawa Barat Menurut Wilayah.
termasuk gaya makan rumah tangga di wilayah ini akan                            Zat Gizi
                                                                                                        Indonesia                   Jawa Barat
terimbas dengan kehidupan rumah tangga di Jakarta.                                            1996        1999    2002       1996      1999    2002
Kondisi sarana dan prasarana seperti jalan dan alat                          Energi (kal/
                                                                             kap/hr)
transportasi antara Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat                        •Kota           1983,6     1802,3    1953,4    2078,6    1784,6    1985,5
sangat baik, yang berdampak pada peningkatan mobi-                                             (92,3)     (81,9)    (88,8)    (94,5)    (81,1)    (90,3)
litas masyarakat Jawa Barat. Karena keadaan seperti
                                                                              •Desa           2040,2     1879,9    2011,5    2150,8    1984,7    2085,3
hal tersebut, pengeluaran makanan dan minuman jadi                                             (94,9)     (85,5)    (91,5)    (97,8)    (90,2)    (94,8)
rumah tangga di Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta
tidak jauh berbeda.                                                           •Kota+Desa 2019,8 1849,4 1985,7 2119,3 1889,3 2032,8
                                                                                          (94,0) (84,0) (90,3) (96,3) (85,9) (92,4)
                                                                             Protein
Tabel 2. Pengeluaran Pangan di Indonesia dan Provinsi Jawa                   (gr/kap/hr)
         Barat Menurut Kelompok Pangan, 2002 (%)                              •Kota         55,9    49,3    56,0    59,1    48,6    56,6
                                                                                         (121,0) (102,7) (116,7) (123,1) (101,3) (117,9)
                                                Indonesia       Jawa Barat
  No.         Kelompok Pangan
                                              Kota Desa        Kota Desa      •Desa             53,7    48,2    53,2    58,9    51,7    56,1
  1      Padi-padian                          16,4    27,0     19,1   29,0                   (116,2) (100,4) (110,8) (122,7) (107,7) (116,9)
  2      Umbi-umbian                           0,9     1,4      0,9    1,0
  3      Ikan                                  8,5     9,2      7,4    7,1    •Kota+Desa        54,5    48,7    54,4    59,0    50,2    56,3
  4      Daging                                6,3     3,3      6,8    3,4                   (118,0) (101,5) (113,3) (122,9) (104,6) (117,3)
  5      Telur+Susu                            6,8     4,2      7,1    4,3   Keterangan: Angka dalam kurung adalah % terhadap tingkat kecukupan anjuran
  6      Sayuran                               7,6     8,6      7,0    6,8               untuk energi 2.200 kal/kap/hr dan protein = 48 gr/kap/hr.
  7      Kacang-kacangan                       3,3     3,6      3,6    3,4
  8      Buah-buahan                           5,4     4,2      5,3    4,3
  9      Minyak+Lemak                          3,4     4,3      3,3    3,3   Barat mencapai 117,3 persen lebih tinggi dibanding-
  10     Bahan Minuman                         4,2     5,2      3,8    3,5
  11     Makanan/Minuman Jadi                 21,2    11,4     18,0   15,2   kan agregat nasional (116,9 %). Pola konsumsi seperti
  12     Tembakau+ Sirih                      10,7    12,7     12,0   13,7   tersebut adalah tidak baik dan mahal, karena apabila
  13     Lainnya                               5,3     4,9      5,7    5,0   energi yang dikonsumsi belum sesuai dengan kebutuhan
        Total                                 100     100      100     100   yang dianjurkan maka protein akan dibakar oleh tubuh
                                                                             untuk menutupi kekurangan energi. Padahal harga per
Konsumsi Energi dan Protein                                                  satuan energi yang berasal dari protein lebih mahal
   Berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan                          dibandingkan dengan energi yang berasal dari pangan
Gizi (WKNPG) VI, 1998, terjadi perubahan tingkat                             sumber karbohidrat atau pangan pokok seperti beras,
kecukupan konsumsi energi dan protein menjadi 2200                           ubikayu dan lain-lain.
Kalori/kapita/hari (AKE) dan 48 gram/kapita/hari                                Pada waktu krisis ekonomi, konsumsi energi dan
(AKP). Mengacu pada standar anjuran tersebut dan data                        protein mengalami penurunan. Penurunan energi pada
pada Tabel 3, terlihat tingkat konsumsi energi rumah                         rumah tangga di Jawa Barat lebih besar dibandingkan
tangga di Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Barat                          dengan rata-rata nasional yaitu masing-masing 10,6
masih dibawah standar yang dianjurkan. Sebaliknya                            persen dan 8,4 persen. Demikian pula penurunan kon-
tingkat konsumsi protein rumah tangga sudah melebihi                         sumsi protein di Jawa Barat juga lebih besar daripada
anjuran bahkan sejak sebelum krisis ekonomi.                                 agregat nasional (nasional : 10,6% ; Jawa Barat : 13,9%).
   Terdapat kecenderungan tingkat konsumsi energi                            Dari kecenderungan ini dapat diartikan bahwa dampak
di desa lebih tinggi daripada di kota dan sebaliknya                         negatif akibat krisis ekonomi pada rumah tangga di Jawa
tingkat konsumsi protein di desa lebih rendah daripada                       Barat lebih besar dibandingkan agregat nasional.
kota. Fenomena ini menunjukkan bahwa pada tingkat                               Bila dilihat menurut wilayah, penurunan konsumsi
pendapatan tertentu, rumah tangga akan memprioritas-                         energi dan protein di kota lebih tinggi daripada di desa.
kan pada pangan dengan harga murah seperti pangan                            Hal ini juga menunjukkan bahwa dampak negatif krisis
sumber energi, kemudian dengan semakin meningkatnya                          ekonomi lebih banyak dirasakan oleh rumah tangga di
pendapatan, akan terjadi perubahan preferensi konsumsi                       kota yang pada umumnya bekerja di sektor informal.
yaitu dari pangan dengan harga murah beralih ke pangan                       Sektor informal terutama sektor industri terkena dam-
yang harganya mahal seperti pangan sumber protein.                           pak yang parah sehingga harus menutup usahanya
Seperti terlihat pada Tabel 1, pendapatan rumah tangga                       atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK),
(yang diproksi dengan pengeluaran) di desa memang                            dan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk
lebih kecil dibandingkan dengan di kota. Hal inilah yang                     miskin. Menurut Irawan, dkk (2000) jumlah penduduk
memungkinkan terjadinya fenomena tersebut diatas.                            miskin pada tahun 1996 sebesar 22,3 juta orang menin-
   Berdasarkan data tahun 2002 secara agregat nasional,                      gkat menjadi 79,4 juta orang tahun 1999.. Pada waktu
tingkat konsumsi energi baru 96,5 persen dari kecuku-                        krisis ekonomi juga terjadi penurunan pendapatan dan
pan yang dianjurkan, sedangkan di Provinsi Jawa Barat                        kenaikan harga pangan dan non pangan, sehingga me-
lebih kecil daripada rata-rata nasional yaitu 92,4 persen.                   nyebabkan penurunan daya beli masyarakat.
Sementara untuk protein menunjukkan kebalikannya,                               Pada pasca krisis ekonomi, konsumsi energi dan
tingkat konsumsi protein pada rumah tangga di Jawa                           protein sudah meningkat kembali, namun demikian


7
                        Analisis Konsumsi Pangan Rumah Tangga Pasca Krisis Ekonomi di Provinsi Jawa Barat [Mewa Ariani dan Tri Bastuti Purwantini]




tingkat konsumsinya masih lebih kecil dibandingkan                         pokok (pangan sumber karbohidrat). Kriteria yang digu-
dengan sebelum krisis ekonomi. Konsumsi energi dan                         nakan seperti berikut : pola pangan pokok beras apabila
protein pada rumah tangga di Jawa Barat pada tahun                         sumbangan energi dari beras lebih besar dari 90 persen,
1996 masing-masing sebesar 2119,3 Kalori/kapita/hari                       sedangkan pola pangan pokok beras + komoditas lain
dan 58,9 gram/kapita/hari lebih tinggi daripada tahun                      bila masing-masing komoditas lain menyumbang lebih
2002 masing-masing sebesar 2032,8 Kalori/kapita/hari                       dari 5 persen (Puslit Agro Ekonomi,1989). Berdasarkan
dan 56,3 gram/kapita/hari.                                                 kriteria tersebut, hasil analisis dengan menggunakan data
   Dalam konsumsi pangan, selain kuantitas juga                            Susenas 1979 diperoleh 11 jenis pola pangan pokok,
harus diperhatikan masalah kualitas pangan. Walau-                         dimana beras menjadi pola pangan pokok tunggal atau
pun secara kuantitas terpenuhi namun pangan yang                           utama di setiap provinsi. Sedangkan jenis pangan yang
dikonsumsi kurang beraneka ragam dapat berdampak                           menjadi pola pangan pokok kedua adalah umbi-umbian,
negatif terhadap pertumbuhan fisik dan kecerdasan                          jagung, pisang dan sagu.
manusia. Permasalah ini yang masih serius dihadapi                             Penentuan pola pangan pokok terdahulu tidak
oleh masyarakat Indonesia seperti terlihat pada Tabel 4.                   memasukkan mie karena tingkat konsumsinya masih
Pola pangan masyarakat Indonesia masih dominan pada                        rendah sehingga sumbangan energi mie terhadap pangan
pangan sumber karbohidrat atau pangan nabati. Kon-                         sumber karbohidrat belum mencapai 5 persen. Seiring
sumsi energi yang berasal dari pangan nabati mencapai                      dengan berkembangnya produk mie, maka penentuan
sekitar 94 persen dan tertinggi berasal dari kelompok                      pola pangan pokok dimasukkan mie karena mie telah
padi-padian. Demikian pula konsumsi protein juga                           dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia
dominan dari nabati sekitar 79 persen dan juga berasal                     baik di kota maupun di pedesaan dan di berbagai lapisan
dari kelompok padi-padian.                                                 masyarakat (Sawit, 2003; Ariani dan Ashari, 2003). Hasil
                                                                           analisis penentuan pola pangan pokok dengan meng-
Tabel 4. Pangsa Konsumsi Energi dan Protein di Indonesia                   gunakan data Susenas tahun 1996 dan 2002 disajikan
         dan Provinsi Jawa Barat Menurut Kelompok Pangan,                  pada Tabel 5.
         2002 (%)
                                                                              Pada tahun 1996 secara agregat, pola konsumsi
                                     Indonesia      Jawa Barat             pangan pokok di Indonesia didominasi oleh beras,
       Kelompok Pangan             Energi Protein Energi Protein           bahkan di pedesaan beras telah menjadi pola pokok
 1. Nabati                          94,0     78,3     94,1      79,8
                                                                           tunggal. Namun setelah enam tahun kemudian, peranan
  - Padi-padian                     52,3     44,8     54,9      46,4       umbi-umbian dan jagung telah tergeser dan diganti
  - Umbi-umbian                     2,8      0,8      2,0       0,7        dengan mie instant. Sehingga pola pangan pokok pada
  - Sayuran                         1,9      4,6      1,5       3,4
  - Kacang-kacangan                 3,6      11,7     3,5       11,4
                                                                           tahun 2002 pada umumnya adalah beras+mie instant,
  - Buah-buahan                     2,0      0,8      1,8       0,7        bukan beras+umbi/jagung. Peran mie sebagai pangan
  - Minyak+lemak                    12,4     1,0      10,8      0,5        pokok kedua terjadi di semua elemen masyarakat, tidak
  - Makanan/minuman jadi            9,9      9,8      11,8      11,5
  - Lainya                          9,2      4,8      7,8       5,2
                                                                           hanya pada rumah tangga menurut wilayah ( kota dan
                                                                           desa) tetapi juga menurut kelompok pendapatan. Mie
 2. Hewani                          6,0      21,7      5,9      20,2       instant tidak hanya dikonsumsi oleh kelompok penda-
  - Ikan                            2,1      13,2      1,7      10,9
  - Daging                          1,8      4,2       2,0      4,7
                                                                           patan sedang dan tinggi tetapi juga kelompok pendapa-
  - Telur+susu                      2,0      4,3       2,2      4,6        tan rendah. Menurut Sawit (2003) di Indonesia, pada
    Total                           100      100       100      100        kelompok rendah dan menengah, beralihnya pangan
Sumber: Susenas, 2002 (diolah).                                            dari non terigu ke terigu atau produk olahannya begitu
                                                                           cepat dibandingkan di negara-negara Asia.
   Karena beras sebagai pangan pokok yang dikonsumsi
dalam jumlah yang tinggi, maka sumbangan energi dari                       Tabel 5. Perkembangan Pola Pangan Pokok di Indonesia dan
beras akan besar. Hasil rumusan Semiloka Penyusunan                                  Provinsi Jawa Barat Menurut Wilayah dan Kelompok
                                                                                     Pendapatan, Tahun 1996 - 2002
Kebijakan Perberasan (2000) menyebutkan bahwa beras
menyumbang sekitar 60-65 persen dari total konsumsi                          Wilayah               Indonesia                  Jawa Barat
energi. Dari aspek mutu gizi, ketergantungan yang                                             1996           2002         1996          2002
tinggi terhadap pangan nabati adalah kurang baik karena                     Kota
                                                                            - Rendah          Beras      Beras+Mie       Beras       Beras+Mie
kurang lengkapnya kandungan asam amino esensial
pada pangan nabati. Padahal asam amino tersebut teru-                        - Sedang      Beras+Mie     Beras+Mie     Beras+Mie     Beras+Mie
tama berasal dari pangan hewani yang sangat berperanan                       - Tinggi      Beras+Mie     Beras+Mie     Beras+Mie     Beras+Mie
dalam proses pertumbuhan dan kecerdasan manusia,                            Desa
yang berdampak pada kualitas sumberdaya manusia                              - Rendah         Beras         Beras        Beras          Beras
(Hardinsyah dan Martianto, 1992).                                             - Sedang        Beras         Beras        Beras          Beras

Pola dan Tingkat Konsumsi Pangan                                              - Tinggi        Beras         Beras      Beras+Mie     Beras+Mie
   Penentuan pola konsumsi pangan pokok rumah                              Sumber: Susenas, 1996, 2002 (diolah)
tangga didasarkan pada sumbangan energi dari setiap
komoditas pangan pokok terhadap total energi pangan


                                                                                                                                                73
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                            Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



      Produk gandum sesungguhnya bukan makanan                 negara penghasil berbagai jenis ikan, justru masyara-
pokok Indonesia karena kondisi fisik lingkungan yang           katnya cenderung meninggalkan ikan dan menyenangi
tidak cocok. Adanya kebijakan impor gandum untuk               daging yang bahan baku pakan ternaknya masih diimpor.
diproses menjadi tepung di dalam negeri yang berlang-          Kecenderungan ini perlu mendapat perhatian dari semua
sung lama dan dijual dengan harga yang relatif murah           pihak terutama dari pemerintah. Orientasi kebijakan
mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi mie.                   ekspor ikan untuk memperoleh devisa jangan sampai
Monopoli impor gandum oleh Bulog dan proses peng-              menyebabkan harga ikan domestik menjadi mahal,
gilingannya oleh PT Bogasari Flour Mills serta kebijakan       sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat luas. Padahal
yang lain, mengakibatkan tepung terigu dapat dijumpai          peranan ikan dalam peningkatan kualitas sumberdaya
dimana-mana dalam jumlah yang melimpah. Selain                 sangat erat, karena asam amino yang diperlukan un-
itu rasa mie memang enak dan terdapat beragam jenis,           tuk kecerdasan pada ikan lebih lengkap dan juga efek
bentuk dan cara masak seperti mie basah, mie kuah, mie         sampingnya lebih sedikit. Mengkonsumsi ikan dapat
instant dan produk mie lainnya.                                terhindar dari penyakit jantung dan penyakit degeneratif
    Banyak produk mie yang dengan cepat diolah, disa-          lainnya.
jikan dan dikonsumsi dengan kemasan yang bagus dan                Pada tahun 2002, tingkat konsumsi ikan segar di
dengan variasi harga yang memungkinkan masyarakat              Provinsi Jawa Barat setengahnya dari rata-rata agregat
untuk melakukan pilihan-pilihan produk mie sesuai den-         nasional yaitu 6,6 kg/kapita/tahun untuk di kota dan 8,7
gan kemampuannya. Selain itu mie juga dengan mudah             kg/ kapita/tahun untuk di desa. Konsumsi ikan olahan
dijumpai di berbagai tempat, tidak hanya di swalayan           di Jawa Barat sebesar l3,8 kg/kapita/tahun di kota dan
tetapi juga di pasar tradisional atau warung kecil di          3,2 kg/kapita/tahun di desa, lebih besar dibandingkan
pedesaan. Promosi beragam jenis mie juga dilakukan             dengan agregat nasional (Tabel 6). Sebenarnya kon-
secara gencar melalui berbagai media seperti media             sumsi ikan masih bisa ditingkatkan mengingat potensi
elektronik, cetak, kegiatan sosial dan lain-lain.              sumberdaya perikanan cukup besar baik dari perikanan
    Beras telah menjadi makanan pokok masyarakat di            tangkap (terutama untuk daerah pesisir) maupun hasil
berbagai wilayah, namun secara agregat konsumsi beras          budidaya terutama ikan tawar. Selain itu pangan dari
telah menurun, demikian pula di Provinsi Jawa Barat.           ikan tersedia di pasar dengan berbagai kualitas mulai
Konsumsi beras pada rumah tangga di kota di Jawa               dengan harga yang murah sampai harga mahal, sehingga
Barat pada tahun 1996 sebesar 113,6 kg menjadi 99,8            masyarakat dapat memilih sesuai dengan daya beli yang
kg/kapita/tahun, sedangkan untuk di desa dari 135,2 kg         bersangkutan, mungkin perlu penyuluhan pentingnya
menjadi 112,1 kg/kapita/tahun (Tabel 6). Penurunan ter-        mengkonsumsi ikan dan hasil olahannya.
sebut bukan disebabkan oleh faktor harga beras karena
harga beras di pasaran relatif stabil bahkan cenderung         Tabel 6. Perkembangan Tingkat Konsumsi Beberapa Jenis
menurun, namun karena semakin beragamnya pangan                         Pangan Agregat Indonesia dan Provinsi Jawa Barat
                                                                        (kg/kap/th), Tahun 1996, 1999 dan 2002
yang dikonsumsi oleh rumah tangga dan mungkin juga
disebabkan semakin tingginya konsumsi makanan jadi                                            Indonesia                 Jawa Barat
                                                               No. Jenis Pangan
belum dihitung dalam analisis ini.                                                    1996      1999 2002       1996       1999 2002
                                                                1   Beras
    Berdasarkan data primer di kabupaten Subang, harga                -Kota          108,9      96,0    89,7   113,6     100,0    99,8
beras pada tahun 1998 sebesar Rp. 2014/kg menurun                     -Desa          121,0     111,8   109,6   135,2     129,9   112,1
menjadi Rp.1926 tahun 2000 dan Rp.2087/kg pada                  2   Ubikayu
                                                                      -Kota             5,6      7,7     5,4      4,7      5,4     5,2
tahun 2001 ( Malian, dkk ; 2003). Ini menunjukkan ba-                 -Desa             9,8     12,2    14,4      8,5     12,3     8,0
hwa program stabilitas harga beras yang ditetapkan oleh         3   Jagung
pemerintah telah menunjukkan keberhasilan. Walaupun                   -Kota             0,8      0,9     0,7      0,4      0,1     0,3
                                                                      -Desa             3,6      4,2     5,5      1,1      0,4     0,3
sebenarnya program ini menghadapi banyak tantangan              4   Daging sapi
dan hambatan dari berbagai pihak terutama masyarakat                  -Kota             1,2      0,8     0,9      1,4      0,7     0,8
yang pro petani karena dengan alasan petani selain                    -Desa             0,3      0,3     0,3      0,2      0,2     0,5
                                                                5   Daging ayam
sebagai produsen juga konsumen maka pemerintah                        -Kota             5,2      2,5     4.4      6,7      3,1     5,5
menerapkan harga beras murah yang salah satu kebi-                    -Desa             2,7      1,2     1,5      2,6      1,2     4,2
jakannya dengan mengimpor beras apabila harga beras             6   Telur ayam
                                                                      -Kota             7,4      5,0     6,6      8,0      5,2     7,3
domestik mengalami lonjakan.                                          -Desa             4,6      3,1     3,9      4,4      2,7     6,1
    Di negara maju, sudah banyak orang yang mengubah            7   Susu
pola konsumsi pangan hewaninya, dari red meat (daging-                -Kota             2,0      1,5     2,1      2,2      1,3     2,1
                                                                      -Desa             0,6      0,4     0,8      0,4      0,4     0,7
dagingan) ke white meat (ikan-ikanan), karena makan             8   Ikan segar
ikan lebih menyehatkan daripada makan daging. Na-                     -Kota            19,0     14,8    14,5    11,3       6,6     6,6
mun kondisi di Indonesia, tingkat partisipasi konsumsi                -Desa            14,6     12,2    12,2     3,4       3,0     8,7
                                                                9   Ikan olahan
daging masih tinggi dan cenderung meningkat, apalagi                  -Kota             1,7      1,5     2,4      2,7      2,3     3,8
untuk daging ayam. Konsumsi daging sapi masih rendah                  -Desa             2,8      2,4     2,7      2,1      1,8     3,2
karena harga daging relatif mahal sehingga tidak semua         Sumber: Susenas, 1996, 1999, 2002 (diolah).
lapisan masyarakat mampu membelinya.
    Indonesia adalah negara maritim yang merupakan


74
                   Analisis Konsumsi Pangan Rumah Tangga Pasca Krisis Ekonomi di Provinsi Jawa Barat [Mewa Ariani dan Tri Bastuti Purwantini]




               KESIMPULAN DAN                                                             DAFTAR PUSTAKA
             IMPLIKASI KEbIJAKAN
                                                                      Ariani, M., H.P. Saliem, S.H. Suharitini, Wahida dan M.H. Sawit.
Kesimpulan                                                                  2000. Dampak Krisis Ekonomi terhadap Konsumsi Pangan
                                                                            Rumahtangga. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian
1. Tingkat kesejahteraan masyarakat (baik di tingkat                        Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian.
    nasional maupun di Provinsi Jawa Barat) mengalami                       Bogor.
    penurunan sejak terjadinya krisis ekonomi. Dam-                   Ariani, M dan Ashari. 2003. Arah, Kendala dan Pentingnya
    pak krisis ekonomi lebih besar pengaruhnya pada                         Diversifikasi Konsumsi Pangan di Indonesia. Forum Agro
    masyarakat kota dibandingkan dengan di pedesaan.                        Ekonomi. Vol. 21, No. 2. Puslitbang Sosial Ekonomi Per-
                                                                            tanian. Bogor.
    Tingkat kesejahteraan pada pasca krisis ekonomi
                                                                      Erwidodo, H.P. Saliem, M.Ariani dan E. Ariningsih. 1999. Peng-
    sudah membaik, namun masih lebih rendah diband-                         kajian Diversifikasi Konsumsi Pangan Utama di Indonesia.
    ingkan keadaan sebelum krisis ekonomi.                                  Laporan Hasil Penelitian, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi
2. Konsumsi energi dan protein pada krisis ekonomi juga                     Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Bogor.
    menurun dan penurunan kedua zat gizi tersebut di                  Hardinsyah dan D.Martianto. 1992. Gizi Terapan. Departemen
    Provinsi Jawa Barat lebih besar daripada agregat                        Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen.Pendidikan Tinggi.
                                                                            Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi, IPB. Bogor
    nasional. Pada pasca krisis ekonomi, tingkat kon-
                                                                      Irawan, P.B dan H. Romdiati. 2000. Dampak Krisis Ekonomi
    sumsi energi dan protein meningkat kembali. Selain                      Terhadap Kemiskinan dan Beberapa Implikasinya Untuk
    itu, kualitas konsumsi pangan masih rendah (baik                        Strategi Pembangunan. Widyakarya Nasional Pangan dan
    di Jawa Barat maupun agregat nasional), masihh                          Gizi VII, 29 Februari-2 Maret. LIPI, Jakarta.
    didominasi pada pangan sumber karbohidrat atau                    LP-IPB. 2000. Laporan Kegiatan Seminar-Lokakarya Penyusunan
                                                                            Kebijakan Perberasan. LP-IPB Bekerjasama dengan Ditjen
    pangan nabati.                                                          Tanaman Pangan dan Hortikultura, Deptan. Bogor.
3. Konsumsi beras rumah tangga di Provinsi Jawa Barat                 Pusat Penelitian Agro Ekonomi. 1989. Pola Konsumsi Pangan,
    menurun setelah pasca krisis, sedangkan tingkat                         Proporsi dan Ciri Rumah Tangga Dengan Konsumsi Energi
    konsumsi mie instan meningkat. Pola konsumsi                            Dibawah Standar Kebutuhan. Kerjasama Direktorat Bina
    pangan pokok juga berubah dari pola beras menjadi                       Gizi Masyarakat, Depkes. dengan PAE, Deptan. Bogor.
    pola beras+mie instan, baik menurt wilayah maupun                 Sawit, M.H. 2003. Kebijakan Gandum/Terigu: Harus Mampu
                                                                            Menumbuh-kembangkan Industri Pangan Dalam Negeri.
    kelompok pendapatan.                                                    Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 1 (2): 100-109. Pusat
                                                                            Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
Implikasi Kebijakan                                                   Sawit, M.H. dan M. Ariani. 1997. Ketahanan Pangan : Konsep,
1. Kebijakan pengembangan program diversifikasi                             Kebijaksanaan dan Pelaksanaannya. Makalah disampaikan
   pangan di masa mendatang perlu dilakukan dengan                          pada Seminar Pra-WKNPG VI, Bulog, Jakarta 26 – 27
                                                                            Juni.
   lebih seksama, didukung oleh pengkajian-pengkajian
                                                                      Saliem, H.P.,M. Ariani, Y. Marisa dan T.B.Purwantini. 2002.
   yang lebih mendalam tentang perilaku konsumen.                           Analisis Kerawanan Pangan Wilayah Dalam Perspektif
2. Perl;u dilakukan upaya-upaya peningkatan daya beli                       Desentralisasi Pembangunan. Laporan Hasil Penelitian.
   serta peningkatan ketersediaan untuk beberapa ko-                        Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Per-
   moditas seperti pangan hewani, sayuran dan buah,                         tanian. Bogor.
   serta kacang-kacangan (kedele) untuk meningkatkan                  Suryana,A. 2004. Ketahanan Pangan di Indonesia. Makalah pada
                                                                            Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII. Jakarta, 17-19
   kualitas konsumsi pangan masyarakat Indonesia.                           Mei. LIPI.
3. Penyadaran masyarakat akan pangan dan gizi
   serta kesehatan perlu ditingkatkan, sehingga jumlah
   dan jenis pangan yang dikonsumsi sesuai dengan
   kebutuhannya. Political will dan political power dari
   pemerintah menjadi ujung tombak keberhasilan hal
   tersebut.




                                                                                                                                          7
SOCA ❖ 6 6 66 66 666666 666 66666 66 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
            6                                                                                                           Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003
                                                                                                                                         ISSN: 4-777



           FAKTOR-FAKTOR yANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEUNTUNGAN
                   USAHATANI KAKAO DI SULAWESI TENGGARA

                                             DEWI SAHARA, DAHyA DAN AMIRUDDIN SyAM
                                                                 Balai Pengkajian Teknologi Sulawesi Tenggara



                                                                               AbSTRAcT

   Cocoa is Southeast Sulawesi’s prime commodity which has area about 127.547,02 ha. Kolaka regency is the
central of cocoa development which contributed 73,39 % with farmer involved about 101.062 head of family.
This commodity is to be source of main farmer income and regional income, so to know value income of cocoa
farming system, it was done analysis to the factors which influenced profit level. The research was survey method
on November – December 2004 in Pinanggosi and Aladadio villages, Lambadia sub district, Kolaka regency. The
result showed that farmer income can be increased through extensification and increasing the use of fertilizer. The
average of area property was 2,69 ha and fertilizer used by farmer was still under recommendation. Therefore,
cocoa farming system in this research area hasn’t given the maximal profit for farmers yet.

      Keywords: Cocoa Farming System, Profit, Production Factors


                                PENDAHULUAN                                             kakao di Sulawesi Tenggara memiliki tingkat kesuburan
                                                                                        tanah yang sangat beragam dari sangat rendah sampai
   Kakao merupakan salah satu komoditas unggulan                                        sedang, sedangkan Kartono (2003) menyatakan bahwa
dari sub sektor perkebunan yang berkembang di Su-                                       sebagian besar lahan pertanaman kakao di Kabupaten
lawesi Tenggara, sebagian besar diusahakan oleh petani                                  Kolaka memiliki status bahan organik yang sangat
dalam bentuk perkebunan rakyat. Komoditi ini mampu                                      rendah. Selain itu penanaman tanaman kakao yang
mengangkat perekonomian penduduk dan menjadi ko-                                        dilakukan oleh masyarakat seringkali mengabaikan per-
moditas primadona dengan serapan tenaga kerja yang                                      timbangan konservasi lahan akibatnya proses kehilangan
mencapai 101.062 KK (Dinas Perkebunan dan Horti-                                        kesuburan tanah semakin meningkat setiap tahunnya.
kultura, 2003). Minat petani untuk mengembangkan                                           Melihat permasalahan dan kendala tersebut maka
tanaman kakao semakin meningkat, pada tahun 1998                                        produksi yang diperoleh belum optimal. Peningkatan
terjadi pertambahan jumlah petani sebanyak 7.608 KK                                     produksi dapat diperoleh dengan mengalokasikan input
atau meningkat 9,71 % dari tahun 1997. Hal ini dise-                                    produksi secara tepat dan berimbang. Hal ini berarti
babkan oleh melonjaknya harga kakao sebagai dampak                                      petani secara rasional melakukan usahatani dengan tu-
dari melemahnya nilai tukar rupiah yang melambungkan                                    juan meningkatkan produksi untuk memaksimumkan
harga komoditas pertanian berorientasi ekspor. Selama                                   keuntungan. Oleh karena itu diperlukan analisis fak-
12 tahun terakhir rata-rata perkembangan jumlah petani                                  tor-faktor yang mempengaruhi perkembangan usahatani
kakao sebesar 3,75 % per tahun.                                                         kakao khususnya terhadap pendapatan petani.
   Daerah penghasil utama kakao di Sulawesi Tenggara
terletak di Kabupaten Kolaka dengan kontribusi produksi                                            METODOLOGI PENELITIAN
sebesar 73,39 % dengan luas areal 74.834,24 ha atau
64,07 % dari seluruh areal perkebunan kakao. Seba-                                      Kerangka Pemikiran
gian besar produksi kakao ditujukan untuk pemenuhan                                        Kakao merupakan komoditi perkebunan yang
kebutuhan pasar ekspor sehingga perolehan pendapatan                                    potensial mengisi peluang pasar, baik pasar domestik
dari kakao cukup berarti baik bagi petani maupun bagi                                   maupun pasar internasional. Dengan melonjaknya
peningkatan pendapatan asli daerah.                                                     harga komoditi pertanian yang berorientasi ekspor maka
   Besarnya kontribusi perkebunan kakao terhadap                                        petani terdorong untuk meningkatkan produksi dengan
pendapatan petani merupakan masalah penting bagi                                        tujuan mendapatkan pendapatan atau keuntungan yang
pengembangan skala usahatani. Pendapatan yang                                           lebih tinggi.
diperoleh dari suatu usahatani berkaitan erat dengan                                       Upaya peningkatan produksi tidak akan menguntung-
produksi dan alokasi faktor produksi. Jika dibandingkan                                 kan bila penggunaan input produksi tidak sebanding
dengan produksi kakao di tingkat hasil penelitian yang                                  dengan hasil yang diperoleh dan modal yang dike-
mencapai 2-3 ton/ha, maka produksi kakao di Sulawesi                                    luarkan oleh petani. Petani yang rasional tidak hanya
Tenggara tergolong masih rendah. Rendahnya produksi                                     berorientasi pada produksi yang tinggi, akan tetapi lebih
ini dapat disebabkan oleh tingkat kesuburan lahan dan                                   menitikberatkan pada semakin tingginya pendapatan
belum optimalnya teknologi budidaya. Mustaha (2002)                                     atau keuntungan yang diperoleh. Nicholson (1991)
menyatakan bahwa sebagian besar lahan pertanaman                                        menyatakan bahwa petani sebagai produsen yang ra-


7
            Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keuntungan Usahatani Kakao di Sulawesi Tenggara [Dewi Sahara, Dahya dan Amiruddin Syam[




sional akan memaksimumkan keuntungan atau akan                       pola budidaya, panen dan pasca panen yang cenderung
menjalankan usahatani secara efisien.                                homogen.
   Keuntungan maksimum diperoleh apabila produksi                       Data primer diperoleh dari petani dengan menggu-
per satuan luas pengusahaan dapat optimal, artinya                   nakan metode wawancara langsung terhadap petani ter-
mencapai produksi yang maksimal dengan menggu-                       pilih dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisioner)
nakan input produksi secara tepat dan berimbang Oleh                 yang telah disiapkan. Materi atau data dikumpulkan
karena itu pengaruh pemakaian input produksi terhadap                adalah semua biaya penggunaan sarana produksi yang
pendapatan petani perlu diketahui sehingga petani dapat              meliputi harga pupuk, harga pestisida, dan upah tenaga
mengambil sikap untuk mengurangi atau menambah                       kerja, sedangkan data output usahatani meliputi jumlah
input produksi tersebut.                                             produksi dan harga kakao. Data sekunder diperoleh
                                                                     dari Biro Pusat Statistik dan Dinas Perkebunan dan
Metode Analisis                                                      Hortikultura Sulawesi Tenggara.
   Untuk melihat hubungan antara keuntungan dan fak-
tor-faktor yang mempengaruhinya dipergunakan model                                 HASIL DAN PEMbAHASAN
fungsi keuntungan Cobb-Douglas. Fungsi keuntungan
Cobb-Douglas ini digunakan oleh Saragih (1982) untuk                 Analisis Finansial Usahatani
menduga skala usaha pada perkebunan kelapa sawit di                     Dalam analisis finansial usahatani kakao didekati den-
Sumatera Utara, Indrawanto dan Yuhono (1997) meng-                   gan memperhatikan biaya dan penerimaan. Biaya yang
gunakannya untuk menduga fungsi keuntungan dan                       dimasukkan dalam penelitian ini meliputi semua biaya
skala usahatani pala rakyat di Sulawesi Utara. Fungsi                yang dikeluarkan petani untuk proses produksi selama
keuntungan tersebut ditransformasikan ke dalam ben-                  satu tahun. Biaya tersebut merupakan biaya variabel
tuk double logaritma natural (ln), sehingga merupakan                yang terdiri dari biaya pembelian pupuk, pestisida dan
bentuk linier berganda. Adapun model persamaannya                    upah tenaga kerja. Jumlah dan nilainya bervariasi sesuai
adalah :                                                             dengan kebiasaan dan kemampuan petani. Rata-rata
   Ln p = ln A + b1 ln X1 + b2 ln X2 + b3 ln X3 + b4                 biaya dan pendapatan usahatani kakao disajikan pada
            ln X4 + m                                                Tabel 1.
   dengan :
   p = besarnya keuntungan yang dinormalkan dengan harga             Tabel 1. Rata-rata biaya dan pendapatan usahatani kakao
kakao                                                                         per ha di Kecamatan Lambadia, Kabupaten Kolaka,
                                                                              2004
   A = intersep
   bi = parameter yang ditaksir                                        No.      Uraian            Fisik          Harga      Total (Rp)
   X1 = luas areal kakao                                               1. Penjualan kakao         767,63 kg       9.534,46 7.318.952,88
   X2 = harga pupuk yang dinormalkan dengan harga kakao                2. Biaya:
   X3 = harga pestisida yang dinormalkan dengan harga kakao                1. Pupuk
   X4 = upah tenaga kerja yang dinormalkan dengan harga
                                                                           a. Urea                199,65 kg       1.118,75   223.358,44
         kakao
                                                                           b. SP-36                42,94 kg       1.653,86    71.016,54
   m = kesalahan pengganggu
                                                                           c. TSP                  88,77 kg       1.543,20   136.989,59
                                                                           d. KCl                  65,70 kg       2.268,18   149.019,36
   Dalam analisis ini diasumsikan : 1) keadaan iklim,                      e. NPK                   6,57 kg       1.265,30     8.313,04
tanah, dan topografi dalam jangka pendek tidak ada                         2. Insektisida             2,69 l     30.658,07    82.470,20
perubahan yang menyolok, 2) petani dianggap rasional,                      3. Herbisida                                      148.057,94
artinya dalam berusahatani petani ingin mendapatkan                        4. Tenaga kerja      67,83 HOK           15.500 1.051.365,00
keuntungan maksimal, dan 3) produk yang dihasilkan                         Total biaya                                     1.870.590,11
dalam bentuk biji kakao kering.                                        3. Pendapatan                                       5.451.884,54
                                                                       4. R/C ratio                                                3,91
Lokasi dan Waktu Penelitian
   Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja, yaitu di                Pada Tabel 1 biaya total usahatani kakao sebesar
Kabupaten Kolaka yang merupakan sentra perkebunan                    Rp 1.870.590,11/ha/tahun. Biaya usahatani tertinggi
kakao, Desa Pinanggosi dan Aladadio, Kecamatan Lam-                  digunakan sebagai upah tenaga kerja yang mencapai
badia. Lahan yang ditanami kakao merupakan lahan                     Rp 1.051.365,00 atau 56,20% dari total biaya, sedang-
sendiri yang telah 17 tahun dikembangkan tanaman                     kan 43,80% sisanya digunakan sebagai biaya pembelian
kakao sehingga umur tanaman berkisar antara 4 – 18,5                 pupuk dan pestisida.
tahun. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober hingga                   Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi
Desember 2004 dengan menggunakan metode survey.                      yang penting dalam melaksanakan kegiatan usahatani,
                                                                     bahkan kekurangan tenaga kerja dapat mengakibatkan
Metode Pengumpulan Data                                              turunnya produksi. Pada usahatani kakao di Kecamatan
  Pengambilan petani contoh dilakukan dengan teknik                  Lambadia, tenaga kerja digunakan untuk kegiatan pemu-
penarikan contoh acak sederhana sebanyak 29 orang.                   pukan, penyemprotan, panen dan pasca panen. Rata-
Teknik penarikan contoh acak sederhana digunakan                     rata penggunaan tenaga kerja sebanyak 67,83 HOK/ha/
karena pada umumnya petani menggunakan teknologi,                    tahun, dalam skala usahatani kakao penggunaan tenaga


                                                                                                                                        77
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



kerja tersebut tergolong kecil karena tenaga kerja hanya                      produksi yang meliputi pupuk, pestisida, herbisida dan
berasal dari dalam keluarga. Rata-rata jumlah anggota                         tenaga kerja. Dari hasil analisis fungsi keuntungan,
keluarga per rumah tangga petani sebanyak 4 orang,                            harga pupuk mempunyai pengaruh yang nyata terhadap
sehingga dengan terbatasnya jumlah anggota keluarga                           keuntungan dengan nilai koefisien regresi 0,3335. Hal
maka pengelolaan usahatani belum optimal.                                     ini berarti keuntungan petani masih dapat bertambah
   Penerimaan usahatani kakao berasal dari penjualan                          3,335 % walaupun pengeluaran biaya untuk membeli
biji kakao kering. Harga kakao pada saat penelitian                           pupuk meningkat 10 %. Rata-rata pupuk yang digu-
bervariasi antara Rp 9.000/kg - Rp 11.000/kg sehingga                         nakan petani adalah 94,45 kg N/ha, 56,58 kg P2O5/ha
penerimaan petani dari usahatani kakao sebesar Rp                             dan 32,85 kg K2O/ha. Dosis pupuk yang diberikan
7.318.952,88/ha/tahun. Dengan demikian pendapa-                               masih dibawah dosis anjuran yaitu 106 kg N/ha, 290
tan bersih atau keuntungan petani yang diperoleh dari                         kg P2O5/ha dan 90,5 kg K2O/ha, sehingga apabila
penerimaan setelah dikurangi dengan biaya produksi                            petani melakukan penambahan pemupukan tanaman
sebanyak Rp 5.448.362,77/ha/tahun. Perbandingan                               kakao mendekati kebutuhan tanaman maka produksi
antara penerimaan dengan biaya usahatani (R/C ratio)                          yang dicapai bisa optimal sehingga keuntungan yang
sebesar 3,91. Ini berarti bahwa setiap pengeluaran bi-                        diperoleh akan meningkat.
aya sebesar Rp 100 terhadap input yang diberikan akan                            Harga pestisida secara statistik tidak nyata penga-
memperoleh penerimaan sebesar Rp 391.                                         ruhnya terhadap tingkat keuntungan. Pestisida yang
                                                                              digunakan terdiri dari insektisida untuk mengendalikan
Analisis Fungsi Keuntungan                                                    hama penggerek buah kakao (hama PBK) dan herbisida
   Hasil analisis fungsi keuntungan disajikan pada Tabel                      untuk mengendalikan gulma. Areal tanaman kakao
2. Hasil analisis fungsi keuntungan tersebut mempunyai                        di Sulawesi Tenggara telah terinfeksi hama PBK sejak
nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,6823 yang be-                      tahun 1995 dan luas serangan pada tahun 2000 menca-
rarti 68,23 % keuntungan petani kakao dipengaruhi oleh                        pai 9.535,5 ha (Dinas Perkebunan, 2001). Salah satu
luas areal, harga pupuk dan pestisida, serta upah tenaga                      upaya yang dilakukan petani di daerah penelitian ada-
kerja, sedangkan 31,77 % diterangkan oleh variabel lain                       lah dengan aplikasi insektisida sebanyak 6,08 l/ha dan
di luar model seperti dijelaskan dalam metode analisis.                       herbisida sebanyak 15,80 l/ha. Tidak berpengaruhnya
   Hasil analisis regresi luas areal dan harga pupuk                          pestisida terhadap tingkat keuntungan petani diduga
secara statistik berpengaruh nyata terhadap tingkat                           sampai saat ini pengendalian hama PBK secara efektif
keuntungan petani pada tingkat kesalahan 1% dan 10%,                          belum ditemukan. Menurut Sjafaruddin dan Sulle
sedangkan harga pestisida dan upah tenaga kerja tidak                         (2003) menyatakan bahwa pengendalian hama PBK
berpengaruh nyata.                                                            selain secara kimiawi harus diiringi dengan tindakan
                                                                              lainnya seperti panen sering, penyelubungan buah dan
Tabel 2.      Hasil analisis regresi fungsi keuntungan usahatani              pemangkasan tanaman.
             kakao di Kecamatan Lambadia, Kabupaten Kolaka,                      Demikian pula upah tenaga kerja tidak mempunyai
             2004
                                                                              pengaruh yang nyata terhadap tingkat keuntungan pet-
                   Variabel                          Koefisien     t-hitung   ani. Hal ini diduga karena kecilnya tenaga kerja yang
                                                       Regresi
1. Konstanta Constanta                                5,9838 ***    5,6208
                                                                              digunakan dalam berusahatani kakao sehingga penga-
2. Luas areal Cocoa area                              0,9751 ***    3,1364    ruhnya secara statistik tidak berbeda nyata.
3. Harga pupuk Fertilizer price                       0,3335 *      1,8480
4. Harga pestisida Pesticide price                   -0,0500 ns     0,9827              KESIMPULAN DAN SARAN
5. Upah tenaga kerja Cost of labor                    -02246 ns     1,0969
   Koef. Determinasi (R2)                             0,6823                  Kesimpulan
Keterangan:                                                                       Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa fak-
* = berbeda nyata pada taraf Significant at 10 %                              tor yang mempengaruhi tingkat keuntungan usahatani
*** = berbeda nyata pada taraf Significant at 1 %
ns = tidak berbeda nyata pada taraf Non significant at 10 %                   kakao secara nyata adalah luas areal dan harga pupuk.
                                                                              Keuntungan maksimal akan diperoleh petani dengan
                                                                              memperluas areal pertanaman dan meningkatkan peng-
   Luas areal berpengaruh nyata terhadap besarnya                             gunaan pupuk sampai batas rekomendasi dosis pemupu-
keuntungan yang diterima petani dengan nilai koefi-                           kan. Rata-rata penguasaan areal usahatani seluas 2,69
sien regresi sebesar 0,9751 yang berarti apabila petani                       ha/KK dengan keuntungan sebesar Rp 5.451.884,52/
melakukan perluasan areal 10 % maka keuntungan                                ha/tahun. Disamping perluasan areal pertanaman,
yang diterima akan meningkat 9,751 %. Hal ini sesuai                          keuntungan masih dapat ditingkatkan dengan penamba-
dengan pendapat Soekartawi (1994) yang menyatakan                             han pupuk sesuai dengan acuan rekomendasi, artinya
bahwa luas tanah mempunyai hubungan yang positip,                             walau terdapat peningkatan biaya pupuk namun produk-
artinya bila lahan diperluas maka produksi akan menin-                        si yang dicapai akan optimal sehingga keuntungan akan
gkat. Dengan meningkatnya produksi maka penerimaan                            meningkat. Pada saat penelitian perbandingan antara
petani bertambah sehingga keuntungan yang diperoleh                           penerimaan dari usahatani kakao dengan biaya korbanan
akan meningkat.                                                               sebesar 3,92 yang mengindikasikan usahatani kakao di
   Dalam berusahatani, petani menggunakan input                               Kecamatan Lambadia layak untuk diusahakan.


7
             Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keuntungan Usahatani Kakao di Sulawesi Tenggara [Dewi Sahara, Dahya dan Amiruddin Syam[




Saran                                                                 Kartono, G., 2003. Pengelolaan sumberdaya lahan dalam upaya
                                                                            peningkatan pendapatan petani dan keberlanjutan sistem
   Walaupun perluasan areal berpengaruh nyata terha-                        usahatani di Sulawesi Tenggara. Makalah disampaikan
dap tingkat keuntungan, namun pada umumnya petani                           pada Seminar Nasional Inovasi Teknologi Tepat Guna
mempunyai tenaga kerja yang terbatas. Oleh karena itu                       Berorientasi Agribisnis Untuk Pemberdayaan Masyarakat
untuk meningkatkan keuntungan adalah dengan me-                             Dalam mendukung Pembangunan Pertanian Wilayah, di
                                                                            Kendari, 6-7 Agustus 2002.
maksimalkan penggunaan input produksi (pupuk) yang
                                                                      Mustaha, M.A., Agussalim, Ihlas Landu dan Rusdi, 2002. Ha-
sesuai anjuran. Sampai saat ini petani belum bertindak                      sil analisis sample tanah Kabupaten Kolaka. Pelatihan
secara rasional dalam mengalokasikan input produksi                         Pengambilan Sampel Tanah. Kegiatan Proyek DAFEP
maka disarankan untuk menyebarluaskan informasi                             Kabupaten Kolaka.
pemupukan yang meliputi dosis, jenis dan waktu pemu-                  Nicholson, W., 1991. Micro Economics Theory : Basic Principle
pukan yang telah direkomendasikan hingga sampai ke                          and Extensions. 4th Edition. The Dryden Press Hindsdale,
                                                                            Illinois-USA
daerah-daerah.
                                                                      Saragih, B., 1982. Skala usaha pada perkebunan kelapa sawit dan
                                                                            implikasinya terhadap pengembangan perkebunan rakyat.
                  DAFTAR PUSTAKA                                            Jurnal Agro Ekonomi, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi,
                                                                            Bogor.
Dinas Perkebunan Sulawesi Tenggara, 2001. Statistik Perkebu-          Sjafaruddin, M dan A. Sulle, 2003. Pengelolaan hama penggerek
      nan Sulawesi Tenggara 2000. Dinas Perkebunan Provinsi                 buah kakao di Sulawesi Tenggara. Prosiding Penerapan
      Sulawesi Tenggara.                                                    Teknologi Spesifik Lokasi dalam Mendukung Pengemban-
                                                                            gan Sumberdaya Pertanian. Puslitbang Sosial Ekonomi
_______________ dan Hortikultura, 2003. Statistik Perkebunan
                                                                            Bogor.
      Sulawesi Tenggara 2002. Dinas Perkebunan Provinsi Su-
      lawesi Tenggara.                                                Soekartawi, 1994. Teori Ekonomi Produksi dengan Pokok Ba-
                                                                            hasan Analisis Fungsi Produksi Cobb-Douglas. Rajawali,
Indrawanto, C dan J. T. Yuhono, (1997). Pendugaan fungsi keun-
                                                                            Jakarta.
      tungan dan skala usahatani pala rakyat di Sulawesi Utara.
      Jurnal Penelitian Tanaman Industri, Bogor.




                                                                                                                                         7
SOCA ❖ 6 66 66 66 666666 666 66666 66 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
             6                                                                                                     Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003
                                                                                                                                    ISSN: 4-777



             PERAN NILAI TUKAR PETANI DAN NILAI TUKAR KOMODITAS
           DALAM UPAyA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI KEDELAI
                          (Studi Kasus: Provinsi Jawa Timur)

                                       ROOSGANDHA ELIzAbETH DAN VALERIANA DARWIS
                                                    Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor,
                                                               Badan Litbang Departemen Pertanian.



                                                                          AbSTRAcT

   Based on the main objective of agricultural development in this case, which are to increase the prospering of
farmers and peasants life, its role are in: 1)setting and built in the “PDB”; 2)increasing the state income; 3)provid-
ing the job opportunities, especially for farmers and peasants. The objectives of this research were to: (a) describe
soy-bean agribusiness performance; (b) analyze soy-bean’s term of trade; (c)influencing factors on terms of trade;
(d)identifying the agricultural development impact on farmers terms of trade and soy-bean terms of trade. The re-
sult of this study among other things: 1) the cost for purchasing inputs was smaller compared to that labor’s terms
of trade; 2) the R/C ratio of soy-bean farming development showed beneficial in large scale; 3) adopted soy-bean
farming technology, production input and productivity level were such of internal factors; 4) market system was
such of external, influence for farmer’s bargaining position. Therefore in order to meet that objective and to fulfill
those rules, in formulation of many policies, the terms of trade and soy-bean terms of trade is used to be one of
main considerations.

      Keywords: Terms of Trade, Soybean, Prosperity of Farmer



                                PENDAHULUAN                                        gan dalam keberhasilan pembangunan nasional, sep-
                                                                                   erti dalam pembentukan PDB, penyerapan tenagakerja,
   Sebagai negara yang mayoritas penduduknya hidup                                 peningkatan pendapatan masyarakat, perolehan devisa
dari sektor pertanian, Indonesia selalu memprogramkan                              melalui ekspor dan penekanan inflasi (Bunasor, 1997:
pembangunan pertanian dengan hakekatnya bertujuan                                  Simatupang, P. 1992); dimana gerakannya diantisipasi
demi kesejahteraan masyarakat petani baik sekedar                                  dan diselaraskan searah dengan dinamika pembangunan
mampu mencukupi kebutuhan subsisten yang terasa                                    yang terjadi.
semakin sulit maupun demi peningkatan kesejahteraan                                   Sejak pelita VI orientasi pembangunan pertanian
petani itu sendiri. Indonesia pernah mengalami tingkat                             beralih dari fokus peningkatan produksi semata ke
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (sekitar 7 %                                 arah orientasi pendapatan (kesejahteraan) masyarakat
per tahun) dalam PJPT I yang lalu. Pada masa tersebut                              pertanian, terutama pertanian di pedesaan. Untuk itu
terjadi keberhasilan pencapaian ketersediaan pangan,                               pengembangan agribisnis telah menempati posisi sentral
transformasi struktur ekonomi, berkembangnya sektor                                pembangunan pertanian (Baharsyah, 1991). Sebagai
industri dan jasa yang banyak menyerap tenagakerja                                 relevansinya adalah upaya memberi masukan bagi pe-
menyebabkan tingginya peralihan peran sektor pertanian                             laksanaan pembangunan pertanian selanjutnya dengan
ke sektor non-pertanian, pergeseran dari migas ke non-                             mengkaji dampak kebijaksanaan tersebut di tingkat
migas. Kondisi ini (Simatupang, P. 1992) menciptakan                               mikro dan makro terhadap perbaikan kesejahteraan
iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan                                   kaum petani.
dan hubungan sinergis dengan sektor lain.                                             Untuk melihat dinamika tingkat kesejahteraan petani,
   Masih tersisanya masalah yang belum terselesaikan                               salah satu alat bantu ukurnya adalah NTP (Nilai Tukar
dari pelaksanaan pembangunan periode lalu masih ber-                               Petani) dan NTKP (Nilai Tukar Komoditas Pertanian),
tambah sebagai konsekuensi perubahan pola kebijakan                                dimana peningkatan nilai tukar tersebut diharapkan
pemerintah dan perubahan lingkungan strategis baik                                 mampu mengindikasikan peningkatkan kesejahteraan
global maupun domestik serta berbagai dampak akibat                                masyarakat pertanian maupun keadaan sebaliknya.
krisis ekonomi yang makin terasa berat belakangan ini                              NTP berkaitan dengan kemampuan dan daya beli pe-
terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah.                               tani dalam membiayai hidup rumahtangganya. NTKP
Terlepas dari keberhasilan yang pernah dicapai dan peran                           berkaitan dengan kekuatan dari daya tukar ataupun daya
trategis sector pertanian seperti tersebut diatas, tantangan                       beli dari suatu komoditas pertanian terhadap komodi-
pembangunan pertanian saat ini dan di masa mendatang                               tas/produksi lain yang dipertukarkan.
juga terasa semakin berat.                                                              Keberhasilan pembangunan pertanian yang pernah
   Pembangunan pertanian telah memberikan sumban-                                  dicapai tidak dapat dipungkiri, telah diikuti pula oleh


0
  Peran Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Komoditas dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Kedelai (Studi Kasus: Provinsi Jawa Timur) [Roos-
                                                                                                            gandha Elizabeth dan Valeriana Darwis]


perubahan secara struktural pada sektor perekonomian                      petani yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan
nasional, yang mana peran sector pertanian semakin                        petani akan terkait dengan kegairahan petani untuk
menurun digeser oleh peran sektor industri; dimana                        berproduksi. Hal ini akan berdampak ganda (Supriyati
tersirat pula adanya beban berat dari sektor pertanian.                   et al., 2000) tidak saja dalam peningkatan partisipasi
Hal ini terutama berkaitan dengan semakin melebarnya                      petani dan produksi pertanian dalam menggairahkan
kesenjangan antara sector pertanian dengan sektor di luar                 perekonomian pedesaan, penciptaan lapangan pekerjaan
pertanian, serta penurunan nilai tukar pertanian yang di-                 di pedesaan dan menumbuhkan permintaan produk
sebabkan penurunan nilai tukar komoditas pertanian.                       non=pertanian; tetapi juga diharapkan akan mampu
    Krisis moneter yang turut memicu krisis ekonomi                       mengurangi perbedaan (menciptakan keseimbangan)
berpengaruh negatip yang salah satu dampaknya terlihat                    pembangunan antar daerah (desa-kota), maupun antar
dengan meningkatnya pengangguran (yang umumnya                            wilayah serta optimalisasi sumberdaya nasional.
berasal dari tenagakerja pedesaan) dan jumlah penduduk                       Keragaman penerimaan, pengeluaran dan nilai tukar
miskin. Pengaruh positip dengan salah satu dampaknya                      petani antar daerah dan waktu dipengaruhi oleh me-
terlihat pada meningkatnya harga komoditas pertanian                      kanisme pembentukan dalam sistem nilai tukar petani
baik harga produk maupun harga beli input oleh petani.                    yang berbeda antar daerah dan antar waktu sebagai aki-
Hal ini disebabkan oleh meningkatnya nilai tukar mata                     bat dari keragaman system pembentukan penawaran dan
uang asing (US dollar).                                                   penerimaan. Dari sisi penerimaan petani, keragaman
    Apabila daya beli petani karena pendapatan yang                       antar daerah dan waktu terjadi berkaitan dengan ker-
diterima dari kenaikan harga produksi pertanian yang                      agaman sumberdaya dan komoditas yang diusahainya
dihasilkan, lebih besar dari kenaikan harga barang yang                   serta diversivikasi sumber pendapatan lain. Keragaman
dibeli, maka hal ini mengindikasikan bahwa daya dan                       pengeluaran petani terkait dengan keragaman pola
kemampuan petani lebih baik atau tingkat pendapatan                       konsumsi petani antar daerah dan waktu. (Supriyati et
petani lebih meningkat. Alat ukur daya beli petani                        al, 2000).
selintas dapat menunjukkan tingkat kesejahteraannya
dirumuskan dalam bentuk Nilai Tukar Petani (NTP)                                          KERANGKA PEMIKIRAN
yang terbentuk oleh keterkaitan yang kompleks dari
suatu system pembentuk harga, baik yang harga yang                            Pelaksanaan maupun keberhasilan pembangunan te-
diterima maupun harga yang dibayar petani. Dengan                         lah menumbuhkan keragaman pada sumber pendapatan
kata lain, Nilai tukar Petani dapat didefenisikan seba-                   dan pola/kebutuhan konsumsi baru. Sumber pendapa-
gai nisbah antara indeks harga yang diterima petani                       tan petani tidak lagi semata berasal dari usahatani dan
dengan indeks harga yang dibayar oleh petani, sehingga                    buruh tani (on farm dan off farm), tetapi berkembang
merupakan ukuran kemampuan daya tukar produk yang                         dari kegiatan non-pertanian (non-farm). Hal ini berkaitan
dihasilkan terhadap produk dan jasa yang mampu dibeli                     dengan faktor pendorong yang berasal dari dalam diri
rumahtangga petani, baik untuk biaya input usahatani                      petani untuk berusaha di luar sektor pertanian karena
maupun biaya konsumsi rumahtangga petani.                                 tidak/kurang mampunya sektor ini (on farm dan off
      Berbagai fenomena perubahan situasi (gejolak) yang                  farm) mencukupi kebutuhan konsumsi yang kian me-
terjadi baik yang bersifat alami (seperti gejolak produksi                ningkat dan bervariasi. Faktor penarik yang berasal dari
pertanian) maupun gejolak yang terjadi akibat adanya                      luar petani berkaitan dengan makin terbukanya peluang
distorsi pasar (seperti penerapan kebijaksanaan yang                      pekerjaan di luar sektor pertanian yang dirasa lebih nya-
disengaja, baik di sektor pertanian dan non-pertanian,                    man dan lebih menjanjikan untuk meningkatkan taraf
di tingkat mikro maupun makro), akan mempengaruhi                         penghasilan dan penghidupan bagi petani.
harga-harga, yang pada gilirannya akan mempengaruhi                           Besar kecilnya proporsi pendapatan rumahtangga
nilai tukar petani, akan menjadi masukan penting bagi                     petani dari sektor pertanian akan mempengaruhi besar
penyusunan program kebijaksanaan ke arah pemben-                          kecilnya kekuatan nilai tukar pertanian bagi petani yang
tukan nilai tukar yang diinginkan. Keadaan ini dapat                      berkaitan erat dengan peran pertanian dalam pemenuhan
mengindikasikan bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan                         kebutuhan rumahtangga petani. Perbedaan peran pro-
pemerintah dari awal yang terkait dengan input pro-                       porsi pertanian selain dipengaruhi dan terkait menurut
duksi usahatani sampai pada pemasaran hasil produk                        kelompok masyarakat, antara petani berlahan luas den-
pertanian (antara lain: kejaksanaan harga input dan                       gan berlahan sempit dan buruh tani, juga dipengaruhi
output, subsidi, modal/perkreditan dan lainnya) akan                      oleh tingkat profitabilitas usaha pertanian, kekuatan/ke-
mempengaruhi nilai tukar petani secara langsung mau-                      mampuan pasar dan kebijaksanaan pemerintah. Dengan
pun tidak langsung.                                                       demikian mekanisme komplek dari sistem permintaan,
    Fluktuasi nilai tukar petani akan menunjukkan fluktu-                 penawaran dan kebijaksanaan akan berpengaruh dalam
asi kemampuan pembayaran ataupun tingkat pendapatan                       pembentukan nilai tukar pertanian. Pembentukan harga
riil petani. Menurut Killick (1983), Timmer et al. (1983),                tidak semata ditentukan oleh sector pertanian, tetapi
kegiatan pertanian tentu saja tidak lepas dari kegiatan                   juga oleh perilaku sector di luar pertanian baik sektor
di luar sector pertanian, dengan demikian nilai tukar                     riil, fiskal, maupun moneter. (Killick, 1983: Timmer et
petani juga dipengaruhi oleh peran dan perilaku di luar                   al, 1983).
sektor pertanian. Perbaikan dan peningkatan nilai tukar


                                                                                                                                                
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                   Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



                            METODOLOGI                         target semula dengan luas panen 32.000 ha, rata-rata
                                                               produktivitas 14,41 kw/ha dan produksi 46.112 ton.
    Formulasi masalah dan tujuan studi ini akan meli-
puti: 1)Perilaku Nilai Tukar Petani (NTP); 2)Perilaku          Subsistem Produksi
Nilai Tukar Komoditas Pertanian (NTKP) yang masing-               Di kalangan petani, tanaman kedelai masih meru-
masing menurut luas garapan; 3)Analisa faktor-faktor           pakan tanaman pengisi waktu (sampingan) dari tanaman
yang menentukan NTP dan NTKP; 4)Analisa dampak                 utama (padi, jagung), sehingga pembudidayaan belum
dari kebijaksanaan pembangunan pertanian terhadap              seoptimal tanaman utama. Perbaikan teknologi seperti;
NTP dan NTKP.                                                  pemilihan benih yang cocok lokasi dan berkualitas serta
   Komoditas dalam penelitian ini adalah: kedelai. Den-        relatif tahan hama/penyakit, pengapuran dan perbai-
gan memilih beberapa daerah di Jawa Timur sebagai              kan hara perlu dilakukan untuk mencapai peningkatan
lokasi penelitian, dengan latar belakang bahwa daerah          produktivitas dan efisiensi usahatani kedelai. Hal ini
Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dikenal sebagai salah           bertujuan agar usahatani kedelai mampu memberikan
satu daerah sentra produksi komoditas kedelai.                 daya tarik, motivasi dan insentif bagi petani untuk men-
   Penentuan dan pemilihan petani responden dilakukan          gusahainya, dengan menerapkan teknologi budidaya dan
secara acak dengan berdasarkan pada strata kepemi-             pengelolaan sistem produksi yang efektif dan efisien serta
likan/pengusahaan lahan untuk komoditi kedelai yang            dukungan eksternal. Cakupannya seperti ketersediaan
kisaran antara 0,25 ha < n < 1 ha sebanyak 60 petani.          sarana dan prasarana produksi, penyediaan fasilitas
   Metode analisa secara garis besar adalah sebagai            kredit, kemudahan dan kejelasan pemasaran produk
berikut: (1)Keragaan perilaku nilai tukar pendapatan/          dengan system yang lebih efektif dan efisien serta yang
penerimaan komoditas pertanian; (2)Analisa faktor-fak-         terpenting adalah penyuluhan dan pembinaan untuk
tor yang mempengaruhi pembentukan harga sebagai                meningkatkan pengetahuan dan kesiapan petani dalam
pendekatan analisa kebijaksanaan pembangunan perta-            mengadopsi teknologi (Sayaka, dkk., 1992: Ekonomi
nian; (3)Analisa nilai tukar pendapatan.                       Kedele 1996).
    NTI = Px Qx / Py Qy                                           Produktivitas kedelai per hektar yang berbeda baik
   Dimana NTI adalah menggambarkan tingkat profit-             dalam agroekologi yang sama apalagi bila berbeda, di-
abilitas usahatani komoditas tertentu, belum mencakup          karenakan perbedaan adopsi pengetahuan dan teknologi
keseluruhan komponen pendapatan dan pengeluaran                (masih rendah) dan manejemen di tingkat petani. Inten-
petani, hanya menggambarkan nilai tukar komodits               sitas kendala ini berbeda dan tergantung antar daerah
tertentu.                                                      dan wilayah pengusahaannya. Untuk itu diperlukan
    HKOMjt = f (PRKOMjt, INFt)                                 penelitian adaptif untuk mendapatkan dan menguji
   Dimana:                                                     keberhasilan teknologi yang spesifik serta tepat lokasi.
   HKOMjt adalah harga komoditas j pada waktu t.               Hal ini dibutuhkan dalam pengkajianan pengemban-
   PRKOMjt adalah produksi komoditas j pada waktu t
   INFt adalah inflasi pada waktu t (diproksi dengan IHK
                                                               gan sistem produksi berkelanjutan di masa mendatang
pedesaan).                                                     termasuk pemilihan dan penggunaan benih bermutu
                                                               dari varietas-varietas unggul yang cocok dan berpotensi
                 HASIL DAN PEMbAHASAN                          hasil tinggi serta dengan mudah dan kontiniu dapat
                                                               diperoleh petani.
Keragaan Agribisnis Kedelai                                       Faktor sosial ekonomi turut sebagai faktor penentu
    Kedelai adalah salah satu komoditas tanaman palawi-        tercapainya produktivitas dimana petani umumnya
ja andalan di Indonesia, yang berprospek menguntung-           akan membandingkan kemudahan dan keuntungan
kan bila diusahai dengan penanganan yang sesuai dan            yang akan diperoleh, terpenuhi atau tidaknya kebutuhan
tepat agar dapat memnuhi kebutuhan pangan nasional             hidup bila ia lebih memilih menanam kedelai dibanding
yang terus meningkat. Kedelai mampu memperbaiki                komoditas lain.
gizi masyarakat bila dimasukkan dalam pola konsumsi               Analisa usahatani dilakukan menurut strata luas
sehari-hari karena mengandung kadar protein yang               garapan yang diusahai petani di lokasi penelitian yaitu:
tinggi, vitamin dan mineral serta sumber lemak, baik           lahan sedang (0,2 ha – 0,5 ha) dan lahan luas (0,5 ha
dalam bentuk segar maupun olahan (seperti: tempe,              – 1 ha).
tahu, keripik tempe, kecap, tauco, minuman sari/susu              Dari nilai R/C pada Tabel 1 di atas, terlihat bahwa
kedelai, dan sebagainya).                                      usahatani kedelai cukup menguntungkan. Pada garapan
    Jawa Timur berpotensi sebagai daerah sentra produk-        sedang, nilai R/C sebesar 1,31 dan 1,38 untuk garapan
si kedelai dan berpeluang mengembangkannya untuk               luas pada musim tanam MK II tahun 1999. Pada musim
memenuhi permintaan konsumsi dalam negeri maupun               tanam MK I tahun 2000, nilai R/C sebesar 1,28 untuk
ekspor. Salah satunya adalah Kabupaten Pasuruan, yang          garapan sedang, untuk garapan luas sebesar 1,32.
dipilih sebagai lokasi contoh karena merupakan sentra             Penurunan nilai R/C yang terjadi, bisa saja dip-
produksi kedelai terbesar, dilihat dari luas tanam dan         engaruhi oleh berkurangnya luas tanam yang berakibat
produksinya. Data setelah tahun 2000 terealisasikan            berkurangnya luas panen pada tahun 2000, dan bisa
dengan luas panen 37.131 ha, rata-rata produktivitas           juga disebabkan oleh lebih meluasnya serangan hama/
14,99 kw/ha dan produksi 55.659 ton, melebihi dari             penyakit pada luas areal tanam yang sama, yang dise-



   Peran Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Komoditas dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Kedelai (Studi Kasus: Provinsi Jawa Timur) [Roos-
                                                                                                             gandha Elizabeth dan Valeriana Darwis]


Tabel 1: Analisa Biaya, Pendapatan Usahatani Kedelai di Kec.Sukorejo, Kab.Pasuruan, Jawa Timur, MK II 1999 dan MK I 2000,
          berdasarkan Luas Garapan.

                                                              MK II - 1999                                                              MK I - 2000

                  Uraian                                     Luas Garapan                                                           Luas Garapan
                                                    Sedang                     Luas                                   Sedang                            Luas
 I Biaya (Rp. 000,-)                              1.029,25                   2.026,00                                 914,00                          1.769,50
     1. Sarana Produksi                             331,25                     637,50                                 329,00                            602,50
        1.1. Bibit                                   75,00                     150,00                                 100,00                            187,50
        1.2. Pupuk
             - Urea                                  82,50                    165,00                                    99,00                           165,00
             - SP-36                                 26,25                     52,50                                    35,00                            70,00
             - KCl                                   22,50                     45,00                                        -                                -
        1.3. Obat-obatan                            125,00                    225,00                                    95,00                           180,00
      2. Tenagakerja
        2.1. Pra panen s/d panen                    648,00                   1.246,00                                505,00                           1.025,00
        2.2. Pasca Panen                             50,00                      97,00                                 50,00                              97,00
     3. Lainnya (pengairan)                          30,00                      45,00                                 30,00                              45,00
 II. Penerimaan (Rp. 000,-)                       1.350,00                   2.790,00                              1.170,00                           2.340,00
 III. Keuntungan                                    320,75                     764,00                                256,00                             570,50
 IV. R/C                                              1,31                       1,38                                  1,28                               1,32
Sumber: Analisis Data Primer.


babkan meningkatnya harga obat-obatan sehingga para                                                                         PUSKUD
petani mengurangi pemakaiannya. (lihat Tabel 1, sub
obat-obatan).                                                                                                                                                    INDUSTRI

    Pada struktur biaya usahatani kedelai di daerah pene-                     P
                                                                                        PEDAGANG
                                                                                          DESA                   GROSIR             P        PEDAGANG
                                                                              E                                                     I          BESAR
litian, proporsi terbesar adalah biaya tenagakerja, yang                      T
                                                                                                                                    A
                                                                                                                                                                  KOPTI
                                                                                                                                    L
berkisar antara 60,7% sampai dengan 67,82% dari total                         A                                                     A
                                                                              N                                                     N        PEDAGANG
biaya. Hal ini mencerminkan sudah sulitnya mencari                            I         PEDAGANG
                                                                                          DESA
                                                                                                                 GROSIR             G          BESAR

tenagakerja, yang menyebabkan tingginya upah tena-                                                                                                               INDUSTRI

gakerja di daerah tersebut.
                                                                                                              PENGRAJIN
                                                                                                                                             KONSUMEN
                                                                                                             TEMPE, TAHU
Subsistem Pengolahan Hasil dan Pemasaran                                       Keterangan: - - - - - : Kegiatan yang bersifat tidak tetap
    Kedelai mengandung kadar protein yang tinggi serta
                                                                           Gambar 1.              Saluran Pemasaran Kedelai untuk Kebutuhan
berbagai vitamin yang penting sebagai zat pengatur tum-                                           Konsumsi:
buh bagi tubuh manusia, menjadi pemasok zat bergizi
bila dimasukkan dalam susunan pola makanan. Kedelai                           Pemasaran dilakukan sekitar 3 minggu – 11/2 bulan
disamping dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan                      setelah panen, tergantung keadaan cuaca saat penjemu-
bergizi juga untuk berbagai keperluan, baik untuk indus-                   ran, agar kadar KKP sesuai dengan yang disepakati. Para
tri bahan pangan seperti: tahu, tempe, kecap, tauco dan                    petani umumnya menunggu agar harga sedikit lebih
berbagai jenis makanan ringan lainnya, maupun untuk                        tinggi, sebab bila langsung dijual pada saat panen raya
industri pakan ternak dari limbahnya.                                      harga lebih rendah dan tidak bisa bersaing.
    Di daerah penelitian, kedelai biasanya dijual dalam                       Sistem pembayaran umumnya secara tunai, sebagai
bentuk kedelai kering pipilan (KKP) sehingga tidak                         alasan untuk menghindari resiko pembayaran yang tidak
mengalami proses pengolahan menjadi berbagai bentuk                        sesuai dengan nilai yang sudah disepakati (karena bisa
lainnya. Namun di daerah lain di sekitarnya, kedelai                       saja harga kedelai turun di pasaran).
diolah menjadi berbagai bentuk penganan termasuk
tahu dan tempe.                                                            Subsistem Faktor Penunjang
     Rantai pemasaran yang terjadi secara umum relatif                        Faktor harga merupakan permasalahan untama bagi
pendek, dengan beberapa pola seperti:                                      petani yang berkaitan dengan permodalan dan mem-
    Atau dengan beberapa pola lainnya seperti:                             pengaruhi kelanjutan usahataninya. Pembentukan KUB
                                                  Dijual di pasar:         (Kerja Usaha Bersama) dirintis dengan membangun
                                                    -kecamatan
    Petani
                          Pedagang
                             Desa                  -kabupaten
                                                  (grosir/eceran)
                                                                           semacam kemitraan antara petani dan pedagang, namun
                                                                           pengembangannya masih terbentur pada keterbatasan
                                                                           modal.
  Petani  pedagang desa  pedagang pengumpul                                 Peran pemerintah yang besar sebagai salah satu faktor
 pedagang besar (pemasok Kedelai untuk pedagang                           penunjang dalam penyediaan fasilitas/prasarana umum
pasar)                                                                     seperti: jalan untuk transportasi, pengairan, komunikasi
  Petani  pedagang pengumpul (dimodali pedagang                           dan publikasi, serta pengendalian dan pengawasan harga
besar)  pedagang besar;                                                   dan pemasaran.
  untuk:                                                                      Faktor lainnya yang tak kalah penting adalah peran
        1. dijual antar kota (kabupaten dan propinsi);                     pembinaan dan penyuluhan teknologi serta pelatihan
        2. dipasok ke pabrik pengolahan.                                   yang perlu ditingkatkan untuk turut menunjang terserap-


                                                                                                                                                                       3
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



Tabel 2: Analisis Nilai Tukar Penerimaan Komoditas Kedelai di Daerah Penelitian MK II 1999, Berdasarkan Tingkat Pendapatan
         dan Areal Garapan.
                                                                                                  MK II 1999
                     Uraian                                            Areal Garapan Sedang                            Areal Garapan Luas
                                                          Rendah              Sedang        Tinggi        Rendah             Sedang        Tinggi
  I. Biaya (Rp. 000,-)                                     926,00            1.062,75       1189,00       1.742,50          2.016,00      2.317,75
     1. Sarana Produksi:                                   262,50              326,25        405,00         472,50            642,50        797,75
        1.1. Bibit                                          62,60               75,00         87,50         125,00            150,00        175,00
        1.2. Pupuk                                         105,00              131,25        157,50         172,50            216,50        352,75
        1.3. Obat-obatan                                    95,00              120,00        160,00         175,00            230,00        270,00
     2. Tenaga Kerja                                       633,50              706,50        754,00       1.225,50          1.382,50      1.475,00
     3. Lainnya                                             30,00               30,00         30,00          45,00             45,00         45,00

  II. Penerimaan (Rp. 000,-)                              1170,00            1.350,00        1530,00      2.340,00          2.790,00          3.240,00
      R/C                                                    1,26                1,27           1,29          1,38              1,38              1,40

  III.Nilai Tukar Penerimaan
  3.1. Terhadap Saprodi                                         4,46            4,14            3,78            4.95            4,34              4,06
  3.2. Terhadap Bibit                                          18,72           18,00           17,49           18,72           18,60             18,51
  3.3. TerhadapPupuk                                           11,14           10,29            9,71           13,57           10,63              9,18
  3.4. Terhadap Obat-obatan                                    12,32           11,25            9,56           13,37           12,13             12,00
  3.5.Terhadap TenagaKerja                                      1,85            1,91            2,03            1,91            2,28              2,20
Sumber: Analisa Data Primer.

Tabel 3: Analisis Nilai Tukar Penerimaan Komoditas Kedelai di Daerah Penelitian MK I 2000, Berdasarkan Tingkat Pendapatan
         dan Areal Garapan.
                                                                                                  MK I 2000
                     Uraian                                            Areal Garapan Sedang                            Areal Garapan Luas
                                                         Rendah               Sedang        Tinggi        Rendah              Sedang       Tinggi
  I. Biaya (Rp. 000,-)                                    781,50               921,00       1039,50       1.478,75           1,733,00     2.097,00
     1. Sarana Produksi:                                  263,00               326,00        398,00         458,75             592,50       756,50
        1.1. Bibit                                         87,50               100,00        112,50         137,50             187,50       237,50
        1.2. Pupuk                                        107,50               134,00        160,50         173,75             235,00       296,50
        1.3. Obat-obatan                                   68,00                92,00        125,00         147,50             170,00       222,50
     2. Tenaga Kerja                                      488,50               563,00        611,50         975,00           1.095,50     1.295,50
     3. Lainnya                                            30,00                30,00         30,00          45,00              45,00        45,00

  II. Penerimaan (Rp. 000,-)                               990,00            1188,00         1332,00      2.106,00          2.304,00          2.610,00
  R/C                                                        1,27               1,29            1,28          1,42              1,33              1,24

  III.Nilai Tukar Penerimaan
   3.1. Terhadap Saprodi                                        3,76            3,64            3,46          4,59              3,89               3,45
  3.2. Terhadap Bibit                                          11,31           11,88           11,84         15,32             12,29              10,99
  3.3. TerhadapPupuk                                            9,21            8,87            8,30         12,12              9,80               8,80
  3.4. Terhadap Obat-obatan                                    14,46           12,91           10,66         14,28             13,55              11,73
  3.5.Terhadap TenagaKerja                                      2,03            2,10            2,18       2,16                 2,10               2,01
Sumber: Analisa Data Primer.


nya teknologi yang adaptif.                                                             akan lebih baik dari nilai tukar penerimaan petani yang
   Turut direlisasikannya program Gema Palagung                                         areal garapannya sedang, dengan melihatnya berdasar-
(Gerakan Mandiri Padi, Kedelai dan Jagung) merupakan                                    kan tingkat pendapatan petani, yaitu: tingkat pendapatan
salah satu program di antara berbagai program pemer-                                    rendah, sedang dan tinggi.
intah sebagai upaya khusus yang diharapkan mampu                                            Rasio nilai tukar penerimaan terhadap saprodi dalam
menanggulangi dan merupakan upaya meningkatkan                                          MK II 1999 pada petani dengan areal garapan sedang
ketersediaan pangan nasional untuk mencukupi kebutu-                                    adalah pada tingkat pendapatan rendah (1,26 terhadap
han dalam negeri serta upaya untuk mengurangi impor,                                    4,46); pada tingkat pendapatan sedang (1,27 terhadap
yang berkaitan pada penurunan terhadap permintaan                                       4,14); dan pada tingkat pendapatan tinggi (1,29 terha-
devisa.                                                                                 dap 3,78). Pada petani dengan areal garapan luas, rasio
                                                                                        nilai tukar penerimaan terhadap saprodi pada tingkat
Nilai Tukar Penerimaan Komoditas Kedelai dan Fak-                                       pendapatan rendah adalah I,34 terhadap 4,95; pada
tor-faktor yang Mempengaruhinya                                                         petani dengan tingkat pendapatan sedang (1,38 terhadap
   Nilai tukar penerimaan usahatani dapat diartikan se-                                 4,34) dan pada petani dengan tingkat pendapatan tinggi
bagai rasio antara penerimaan dari komoditas terhadap                                   adalah 1,40 terhadap 4,06.
biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi komoditas                                          Rasio nilai tukar penerimaan terhadap saprodi dalam
tersebut. Dari nilai tukar penerimaan dapat diketahui                                   MK I 2000, pada petani dengan areal garapan sedang
tingkat profitabilitas suatu usahatani.                                                 adalah pada tingkat pendapatan rendah (1,27 terhadap
   Dari Tabel 2 dan Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai                                 3,76); pada tingkat pendapatan sedang (1,29 terhadap
tukar penerimaan petani yang areal garapannya luas                                      3,64); dan pada tingkat pendapatan tinggi (1,28 terha-


4
   Peran Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Komoditas dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Kedelai (Studi Kasus: Provinsi Jawa Timur) [Roos-
                                                                                                             gandha Elizabeth dan Valeriana Darwis]


dap 3,46). Pada petani dengan areal garapan luas, rasio                    memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mening-
nilai tukar penerimaan terhadap saprodi pada tingkat                       katkan pendapatan petani. Kebijaksanaan peningkatan
pendapatan rendah adalah I,42 terhadap 4,59; pada                          produksi antara lain dilakukan melalui peningkatan
petani dengan tingkat pendapatan sedang (1,33 terhadap                     intensifikasi dan penyediaan modal; sedang peningkatan
3,89) dan pada petani dengan tingkat pendapatan tinggi                     pendapatan dilakukan melalui kebijakan harga yang me-
adalah 1,24 terhadap 3,45.                                                 liputi kebijaksanaan harga domestik dan kebijaksanaan
   Untuk lebih singkatnya kedua tabel diatas dapat                         perdagangan.
dirangkum dalam tabel 4 berikut agar dapat melihat per-                       Menurut Hadi (2000) yang dikutip Sutrisno dan
bandingan rasio nilai tukar penerimaan terhdap saprodi                     Winarno (2000), berbagai kebijaksanaan pemerintah
pada kedua musim tanam tersebut.                                           dalam pengembangan komoditas pertanian seperti:
   Selanjutnya dari tabel 4 tersebut, dapat diketahui bah-                 1)Program Pengembangan Agribisnis yang bertujuan
wa rasio nilai tukar penerimaan terhadap saprodi (bibit,                   meningkatpan pendapatan petani melalui peningkatan
pupuk, obat-obatan) adalah lebih kecil pada petani areal                   daya saing dengan cara peningkatan efisiensi maneje-
garapan sedang (4,08) terhadap petani dengan areal ga-                     men usaha, penggunaan skala efisien dan pemilihan
rapan luas (4,38) untuk MK II 1999. Untuk MK I 2000                        komoditas yang bernilai ekonomi yang berorientasi pasar
rasio nilai tukar penerimaan terhadap saprodi adalah                       domestik maupun ekspor; 2)Program Ketahanan Pangan
lebih kecil pada petani areal garapan sedang (3,56) ter-                   bertujuan agar masyarakat mampu menjangkau pola
hadap petani dengan areal garapan luas (3,88).                             konsumsi yang baik dengan harga terjangkau melalui
                                                                           peningkatan produksi, produktivitas, pendapatan/ke-
Tabel 4: Analisis Nilai Tukar Penerimaan Komoditas Kedelai                 sejahteraan petani serta kesempatan kerja on-farm dan
         di Daerah Penelitian MK II 1999 dan MK I 2000,                    off-farm; 3)Program Rintisan Korporasi melalui pembi-
         Berdasarkan Areal Garapan.
                                                                           naan kerjasama ekonomi dalam kelompok tani melalui
                                  MK II 1999           MK I 2000           konsolidasi manejemen usahatani dalam skala efisien
           Uraian
                                Areal Garapan        Areal Garapan         usaha dan manejemen professional untuk menciptakan
                               Sedang      Luas     Sedang     Luas        nilai tambah sehingga efisiensi usaha dan daya saing
I. Biaya (Rp. 000,-)           1.029,25 2.026,00 914,00 1.769,50           komoditas dalam jangka panjang dapat meningkat.
1. Sarana Produksi:              331,25 637,50 329,00 602,50                  Kebijaksanaan pembangunan pertanian oleh pemerin-
   1.1. Bibit                     75,00 150,00 100,00 187,50
   1.2. Pupuk                             262,50 134,00 235,00             tah didekati dengan tingkat produksi, sedangkan dampak
   1.3. Obat-obatan              131,25 225,00      95,00 180,00           yang diamati adalah tingkat harga yang diterima petani,
2. Tenaga Kerja                  125,00 1.343,00 555,00 1.122,00           yang didasari bahwa harga berperan penting dalam
3. Lainnya                       698,00             30,00
                                  30,00    45,00             45,00         pembentukan penerimaan/pendapatan dari usahatani
II. Penerimaan (Rp. 000,-)     1.350,00          1.170,00                  (Indraningsih, K. S et al, 2003)
    R/C                            1,31 2.790,00     1,28 2.340,00            Pemerintah menetapkan tarif impor cukup tinggi
                                            1,38              1,32
III.Nilai Tukar Penerimaan:                                                pada perdagangan semula bertujuan untuk: 1)melindungi
3.1. Terhadap Saprodi             4,08       4,38      3,56      3,88      produsen dalam negeri dari persaingan komoditas impor
3.2. Terhadap Bibit              18,00      18,60     11,70     12,48
3.3. Terhadap Pupuk              10,29      10,63      8,73      9,96
                                                                           sejenis sekaligus mendorong petani meningkatkan pro-
3.4. Terhadap Obat-obatan        10,80      12,40     12,32     13,00      duksinya; dan 2)menciptakan pendapatan pemerintah.
3.5. Terhadap TenagaKerja         1,93       2,08      2,11      2,09         Kebijaksanaan harga dasar kedelai dimulai pada
Sumber: Analisa Data Primer.                                               tahun 1979/1980 dan berakhir pada tahun 1991. Pada
   Nilai tukar penerimaan terhadap saprodi lebih besar                     dasarnya kebijaksanaan pemerintah bias terhadap pen-
dibanding nilai tukar penerimaan tenagakerja untuk areal                   gembangan kedelai disbanding padi untuk mempercepat
garapan sedang dan luas. Hal ini menunjukkan bahwa                         peningkatan produksi kedelai (Sudaryanto, 1999), tetapi
biaya yang dikeluarkan petani untuk tenaga kerja jauh                      akhirnya kembali bias ke padi untuk mempercepat pe-
lebih besar daripada biaya untuk sarana produksi (baik                     ningkatan produksi beras nasional.
untuk bibit, pupuk, maupun obat-obatan). Keadaan ini
disebabkan oleh banyaknya tenagakerja upahan yang                              KESIMPULAN DAN SARAN KEbIJAKAN
dipergunakan dan tingginya tingkat upah yang dikelu-
arkan.                                                                     Kesimpulan
   Sementara itu dari dekomposisi nilai tukar peneri-                      1. Pengaruh negatip di satu sisi dari krisis ekonomi
maan terhadap biaya saprodi menunjukkan bahwa nilai                           yang dipicu oleh krisis moneter terhadap pertanian
tukar penerimaan terhadap bibit lebih besar dibanding                         dan pedesaan antara lain seperti: meningkatkan
nilai tukar terhadap pupuk dan obat-obatan. Keadaan ini                       pengangguran dan jumlah penduduk miskin; pen-
menunjukkan tingginya peningkatan harga pupuk dan                             garuh positip di sisi lain adalah peningkatan harga
obat-obatan dibanding harga bibit yang relatf stabil.                         komoditas pertanian karena meningkatnya nilai tukar
                                                                              mata uang asing.
Dampak Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian Ter-                            2. Kenaikan harga produk yang dihasilkan petani lebih
hadap Harga Kedelai                                                           besar dari kenaikan harga barang yang dibeli, maka
  Kebijaksanaan pembangunan pertanian secara umum                             daya beli petani akan meningkat (mengindikasikan
bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam rangka                            peningkatan kesejahteraan petani) yang diformulasi-


                                                                                                                                                 
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                         Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



   kan dalam bentuk nilai tukar petani.                           pedagang yang terasa sangat memberatkan para
3. Kebijaksanaan pemerintah di sector pertanian (kebi-            petani. Sekalipun penawaran dan permintaan relatif
   jaksanaan harga, subsidi, perkreditan dan lainnya)             seimbang, namun membludaknya suplai kedelai dari
   mulai dari kegiatan usahatani sampai pemasaran                 luar negeri dengan kompisisi kualitas yang relatif
   hasil secara langsung maupun tidak langsung akan               lebih baik seperti warna dan besar yang lebih merata,
   mempengaruhi nilai tikar petani.                               kadar kotoran yang relatif sedikit, kadar kekeringan
4. Peningkatan/perbaikan nilai tukar petani berkaitan             pipil yang cukup memadai, kontiniutas dan kuantitas
   erat dengan kegairahan petani berproduksi, dengan              terjaga, dan lainnya merupakan syarat yang harus-
   dampak ganda yaitu peningkatan partisipasi petani              nya lebih diperhatikan petani dengan penyuluhan
   dan produksi pertanian serta menghidupkan pereko-              dan bimbingan aktif dari pemerintah. Keadaan ini
   nomian pedesaan, penciptaan lapangan perkerjaan di             mengakibatkan harga kedelai sangat berfluktuatif.
   pedesaan, yang berarti akan menciptakan sedikitnya          4. Memberi perhatian/memperhitungkan faktor internal
   keseimbangan pembangunan antar daerah dan antar                seperti sistem usahatani terkait pada keputusan petani
   wilayah serta optimalisasi sumberdaya nasional.                dalam mengadopsi teknologi, serta permodalan yang
5. Faktor internal yang menyangkut sistem usahatani               terkait penggunaan saprodi, ini juga mempengaruhi
   yang berkaitan dengan keputusan petani dalam                   nilai tukar penerimaan kedelai; disamping faktor
   mengadopsi teknologi maupun permodalan yang                    eksternal.
   mempengaruhi penggunaan saprodi, ini juga mem-              5. Memperbaiki sistem pemasaran yang sering sulit
   pengaruhi nilai tukar penerimaan kedelai; di samping           diantisipasi petani, sehingga petani memiliki ‘posisi
   faktor eksternal.                                              tawar’ yang memadai, terkait pada tingkat penerima-
6. Sistem pemasaran sulit diantisipasi petani dimana              an mereka yang sangat bergantung pada ‘harga jual’
   tingkat penerimaan mereka sangat bergantung pada               yang diterima petani. Petani diupayakan tidak selalu
   ‘harga jual’ yang diterima petani. ‘Posisi tawar’ pet-         lemah atau selalu terpaksa menerima ‘keputusan
   ani yang lemah menempatkan petani pada situasi                 pasar’, akan tetapi turut dilibatkan dalam penentuan
   terpaksa menerima ‘keputusan pasar’, dengan tanpa              harga; sebagai salah satu reward terhadap mereka dan
   atau sedikit sekali dilibatkan dalam penentuan harga;          perannya sebagai produsen.
   walaupun kenyataannya mereka berperan sebagai
   produsen                                                                       DAFTAR PUSTAKA
7. Faktor sosial ekonomi turut sebagai faktor penentu          Anwar, A. et al. 1991. Studi Kebijaksanaan Nilai Tukar Pertanian.
   tercapainya produktivitas dimana petani umumnya                    Kerjasama PAE Dengan Departemen Ilmu-ilmu Sos.Ek.
                                                                      Fak.Pertanian. IPB. Bogor.
   akan membandingkan kemudahan dan keuntungan
                                                               BPS. 1989. Nilai Tukar Petani Jawa Madura (1983=100) dan
   yang akan diperoleh, terpenuhi atau tidaknya kebu-                 sepuluh propinsi di Pulau Jawa (1987=100).
   tuhan hidup bila ia lebih memilih menanam kedelai           ______.2000. Provinsi Jawa Timur Dalam Angka.
   dibanding komoditas lain.                                   Chrisman, S., dkk. 1966. Ekonomi Kedelai di Indonesia. IPB.
                                                                      Press.
Saran Kebijakan                                                Dinas Pertanian Kab. Pasuruan. Jawa Timur. Laporan Tahunan.
1. Pemerintah sebagaimana harapan petani hendaknya             Diperta Dati I. Provinsi Jawa Timur. 2000. Laporan Tahunan.
   lebih mengantisipasi bagaimana pengarahan mema-             Hendayana, R. Herlina T. 1995. Dimensi Perubahan Nilai Tukar
   jukan pertanian tanaman pangan sebagai pendorong                   Petani dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi. Prosiding
   utama dalam memantapkan pertanian pangan                           Pengembangan Hasil Penelitian             Kelembagaan dan
                                                                      Prospek Pengembangan Beberapa Komoditas Pertanian.
   sebagai penyedia bahan pangan yang mampu                           Puslit Sos.Ek Pertanian. Bogor.
   mendorong pertumbuhan perekonomian di pede-                 Killick, T. 1981. Policy Economics. A Textbook of Applied Eco-
   saan (terutama di masa krisis yang masih berlanjut                 nomics on Developing Countries. The English Language
   sekarang ini). Hal ini mungkin dapat dicapai melalui               Book Society.
   perluasan pemasaran dan kebijaksanaan harga yang            Pramonosidhi. 1984. Tingkah Laku Tukar Komoditi Pertanian
   menguntungkan petani, maupun melalui mekanisme                     pada Tingkat Petani. Kerjasama PAE Univ. Satya Wacana.
                                                                      Salatiga.
   pertanian dan penanganan pasca panen.
                                                               Sumarno et al. 1989. Analisis Kesenjangan Hasil Kedelai Jawa.
2. Dalam mengatasi kendala perluasan areal panen                      Pusat Palawija.
   dan peningkatan produktivitas berkaitan erat dengan         Sudaryanto, T. et al. 1999.Perkembangan kebijaksanaan Harga
   adopsi teknologi. Peningkatan adopsi teknologi dapat               dan Perdagangan Komoditas Pertanian. Laporan Hasil
   ditempuh antara lain dengan peningkatan penyulu-                   Pengkajian. PSE. Bogor.
   han dan pelatihan praktis sistem budidaya kedelai           Supriyati, M. Rachmat, K.S Indraningsih, Tj.Nurasa. Roosgandha
   yang sesuai dengan kondisi agroekologi, tidak hanya                Elizabeth, R.Sajuti. 2000. LHP. Studi Nilai Tukar Petani dan
                                                                      Nilai Tukar Komoditas Pertanian Puslit Sos.Ek. Pertanian.
   berpatokan pada harus berjalannya suatu program                    Bogor.
   pemerintah di bidang pertanian tanpa memperha-              Timmer, C.P et al. 1083. Food Plicy Analysis. John Hopkins. Univ.
   tikan unsur petani dan kebutuhannya serta kondisi                  Press. Baltimore.
   agroekologi yang berbeda antar wilayah.                     Tim Peneliti. 1994. Studi Prospek dan Kendala Pengembangan
3. Memperbaiki sistem pasar yang bersifat monopoli                    Palawija (kedelai, jagung, ubikayu dan kacang tanah). Pus-
   dan sangat tergantung pada harga yang ditetapkan                   litbangtan. Balitbangtan. Bogor.




Penerapan Teknologi
SOCA ❖ 6 6 66 6Pengendalian Hama Terpadu (PHT) pada Perkebunan Rakyat Jambu Mete
                    6 66 6 6 6 6 6 6 6
                                                                                   (Studi Kasus Petani Jambu Mete di Provinsi Nusa Teng-
                                                                                                                        ISSN: 4-777
                                                                                                             gara Barat) [Ade Supriatna]



       PENERAPAN TEKNOLOGI PENGENDALIAN HAMA TERPADU (PHT)
               PADA PERKEbUNAN RAKyAT JAMbU METE
                     (Studi Kasus Petani Jambu Mete di Provinsi Nusa Tenggara barat)

                                                   ADE SUPRIATNA
                  Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Litbang pertanian Bogor



                                                       AbSTRAcT

   This study was conducted in 2003 and took place in Nusa Tenggara Barat (NTB). The objectives of study were:
to evaluate the implementation of the integrated pest management School on farmer field (IPM-FFS), farmers adop-
tion of IPM technology, changes of farm productivity and income. The result showed, that majority of farmers have
controlled the pest based on principles of IPM. Firstly, the farmer do preventive control by adopting some practices
to make crops grow healthy, apply biological and mechanical control, and also use organic pesticide. Finally, if the
intensity of pest's attack were still in the level of economic injury the farmer would use chemical pesticide. Agro-
ecosystem observation has been adopted by alumni farmer (100%) and non-alumni (34,5%), mechanical control
have been adopted by (100%) and non-alumni (66, 6%), and organic pesticide have been adopted by alumni (6,7%)
and non-alumni (13, 3%). While the application of chemical pesticide not be found because the intensity of pest
attack was still low and the costly pesticide price push reduction of chemical pesticide use. The alumni productivity
was 300kg and non-alumni were 270 kg/ha/year. If all expenses of farm were counted, farm benefit of alumni and
non-alumni would be disadvantage, namely Rp.206 thousand and Rp.287 thousand/ha/year, respectively. If family
labor cost were not counted, they would be advantage, namely Rp.858 thousand and Rp.735 thousand/ha/year,
respectively. Then if all expenditure coming from property of farmer (family labor and organic fertilizer) were not
counted, they would be advantage, namely Rp.890 thousand and Rp.771 thousand/ha/year, respectively. Based
on statistical test, productivity and farm benefit of alumni and non-alumni were not different. Introducing the low
cost technology (IPM-FFS) is very suited for cashew nut farmer because their capital are still low such as using
organic pesticides available in their field, biological and mechanical control, and organic manure. Considering its
progress, IPM-FFS is suggested to overspread to other location.

    Keywords: Integrated Pest Management; Cashewnut; Farmers

                   PENDAHULUAN                                   untuk tujuan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya
                                                                 sehingga menyebabkan erosi dan banjir di musim hujan,
   Jambu mete (Anacardium moccidentale) merupakan                hilangnya populasi satwa (burung, serangga, dan lain-
komoditi perkebunan yang mempunyai prospek baik                  nya), serta rusaknya ekosistem mikro.
untuk dikembangkan sebagai komoditi ekspor. Tahun                   Melihat permasalahan tersebut, pemerintah cq De-
2000, ekspor nasional jambu mete mencapai 27.617 ton             partemen Pertanian sejak tahun 1997 mengintroduksikan
atau sama dengan 31.502 US$ dengan laju pertumbuhan              teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang
ekspor selama sepuluh tahun terakhir (tahun 1990-2000)           ramah lingkungan kepada petani perkebunan rakyat
mencapai 47,8 persen per tahun (Direktorat Jenderal              melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu
Perkebunan Rakyat, 2002). Provinsi NTB merupakan                 (SL-PHT). Pelaksanaan SL-PHT mencakup enam
salah satu sentra produksi jambu mete nasional dengan            komoditi utama yaitu kopi, kakao, jambu mete, teh,
total luas tanam tahun 2000 mencapai 53.321 hektar               kapas, serta lada, masing-masing dilaksanakan di satu
dan total produksi 4.607 ton biji kering, sebagian be-           Provinsi sentra produksi. Pelatihan SL-PHT jambu mete
sar merupakan areal perkebunan rakyat (92,9%) dan                dilaksanakan di Provinsi NTB tahun 2001, sampai tahun
sisasnya (7,1%) merupakan perkebunan swasta (Dinas               2002 sudah dihasilkan 800 petani SL-PHT tersebar di
Perkebunan Provinsi NTB, 2002).                                  Lombok Barat (65,6%), Lombok Timur (18,8%), dan
   Dalam memasuki era perdagangan bebas, Indonesia               Sumbawa (15,6%) .
sebagai negara produsen jambu mete, harus melakukan                 Seperti pada kasus introduksi teknologi baru lain-
langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan daya                nya, petani akan membutuhkan waktu untuk mampu
saing produk. Upaya perbaikan disamping aspek efisiensi          menerapkan teknologi PHT dikarenakan mereka akan
produksi dan kualitas produk, juga diproduksi secara             menemukan permasalahan atau kendala. Tulisan ini
ramah lingkungan. N. Hakim. (2003) menginformasikan,             merupakan evaluasi pelaksanaan SL-PHT jambu mete
bahwa sebagian dari konsumen kopi yang sekaligus                 di Provinsi N T B, penerapan teknologi PHT di tingkat
pemerhati lingkungan akhir-akhir ini menganggap bahwa            petani, dan perubahan kelayakan ekonomi usahatani.
beberapa negara produsen sudah tidak lagi memperha-              Secara rinci penelitian bertujuan untuk; (1) mengeta-
tikan tatanan lingkungan, hanya mengeksploitasi lahan            hui pelaksanaan SL-PHT, (2) mengevaluasi penerapan


                                                                                                                                     7
                                                                             R/C = 1, usahatani secara ekonomi berada pada titik impas (BEP)
                                                                             R/C < 1, usahatani secara ekonomi tidak menguntungkan (rugi)

SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                Akreditasi: No. antara petani alumni
                                                                 3. Analisis perbedaan produktivitas/pendapatan usahatani 34/Dikti/Kep/003
                                                                    dan non-alumni SL-PHT (uji t-Student).

teknologi PHT di tingkat petani, (3) mengevaluasi pe-                                      | x 1- x 2 |
rubahan produktivitas dan pendapatan usahatani jambu
                                                                   T hit =                                                       Dengan T tab ((n1-1) + (n2-1)}
mete.

               METODOLOGI PENELITIAN                                                (n1-1) S1 + (n2-1) S2           1       1
                                                                                                             X          +
                                                                                     (n1-1) + (n2-1)               n1       n2
Lokasi Penelitian
   Penelitian dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara               (uji t-Student).
                                                                    Dimana: x = Nilai rata-rata yang dicapai petani alumni}
                                                                               1
Barat pada tahun 2003 dengan waktu penelitian se-                           x 2 = Nilai rata-rata yang dicapai petani non-alumni
lama 4 (empat) bulan, mulai bulan Juni sampai dengan                        S1 2
                                                                      Dimana: = Ragam petani alumni
September 2003. Dari tiga Kabupaten lokasi SL-PHT,                          S 2         Ragam petani non-alumni
                                                                      x 1 =2Nilai=rata-rata yang dicapai petani alumni}
terpilih Kabupaten Lombok Barat karena merupakan                            n = Jumlah sample petani alumni
                                                                      x 2 = 1Nilai rata-rata yang dicapai petani non-alumni
                                                                            n2 = Jumlah sample petani non-alumni
lokasi pelaksanaan SL-PHT paling awal dan diharap-                    S1 2 = Ragam petani alumni
kan pengaruhnya semakin dapat terlihat. Untuk Desa                    S2  2 = Ragam petani non-alumni
                                                                   Hipotesis yang diajukan:
penelitian, terpilih Desa Kayangan dan Desa Dangiang,                 n1 = Jumlah sample produktivitas/pendapatan antara petani alumni dan non-
                                                                   H0 = Tidak terdapat perbedaanpetani alumni
keduanya termasuk Kecamatan Kayangan. Penelitian                         alumni
menggunakan metode survei dengan daftar pertanyaan                 H1 n Terdapat perbedaan produktivitas/pendapatan antara petani alumni dan non
                                                                       = = Jumlah sample petani non-alumni
                                                                        2
                                                                         alumni
terstruktur. Data primer dikumpulkan dari 60 (enam
puluh) petani, terdiri atas 30 petani non-alumni dan 30               Hipotesis       diajukan:
                                                                   Kaidah keputusan:yang
petani alumni SL-PHT yang diambil secara acak (random                  H0 = Tidak terdapat perbedaan produktivitas/
                                                                   T hitung < T tabel    (H0 diterima)
sampling). Data sekunder berasal dari Dinas/Instansi               pendapatan antara petani alumni dan non-alumni
terkait, Dinas Perkebunan, Badan Pusat Statistik (BPS),                H1 = Terdapat perbedaan produktivitas/pendapatan
kantor proyek SL-PHT, dan Lembaga penelitian.                      antara petani alumni dan non alumni
                                                                                                    4


Metode Analisis Data                                                   Kaidah keputusan:
   Untuk pelaksanaan pelatihan SL-PHT dan penerapan                    T hitung < T tabel                        (H0 diterima)
teknologi PHT di tingkat petani dikemukakan secara                     T hitung > T tabel                        (H0 ditolak )
deskriptif berdasarkan hasil analisis data tabulasi dengan
parameter rata-rata dan persentase petani yang menerap-                             HASIL DAN PEMbAHASAN
kan. Sedangkan untuk analisis kelayakan ekonomi dan
perbedaan produktivitas/ pendapatan usahatani jambu                Pelaksanaan SL-PHT di Tingkat Petani
mete dianalisis dengan metoda sbb:                                    Sebelum program SL-PHT, sudah ada beberapa
   1. Pendapatan usahatani jambu mete                              langkah pemerintah dalam upaya menuju ke budidaya
                      n                                            berwawasan lingkungan (eco friendly cultivation), yaitu
                                                                   mulai dari Inpres No.3 tahun 1986 mengenai pelarangan
     p = Y.Py - ∑ Xi.Pxi - BL                                      penggunaan pestisida tertentu. Selanjutnya kebijakan
                     i=1
                                                                   pengurangan subsidi pestisida yang dilakukan secara
Dimana:                                                            bertahap sampai penghapusan keseluruhan subsidi pada
 p = Pendapatan bersih usahatani jambu mete (rp/ha/tahun)          tahun 1989. Kemudian disusul dengan program nasional
 Y = Total produksi jambu mete (kg/ha/tahun)
 Py = Harga jual kopi (rp/kg)
                                                                   penerapan PHT dalam upaya melindungi tanaman yang
 Xi = Tingkat penggunaan input usahatani ke-i (rp/ha/tahun)        dimulai dari tanaman padi, palawija, dan sayuran teralhir
 Pxi = Harga input usahatani ke-i (rp/kg)                          diberlakukan untuk tanaman perkebunan.
 BL = Biaya lainnya (rp/ha/tahun)                                     Rola dan Pringali (1993) menyatakan bahwa pengen-
                                                                   dalian hama terpadu (PHT) adalah sebuah pendekatan
  2. Analisis kelayakan ekonomi Jambu mete (Nilai                  baru untuk melindungi tanaman dalam kontek sebuah
R/C ratio)                                                         sistem produksi tanaman. Selanjutnya, Untung (1997)
  R/C Ratio = NPT/BT                                               menyatakan bahwa PHT memiliki beberapa prinsip
     Dimana:                                                       yang khas, yaitu; (1) sasaran PHT bukan eradikasi/pe-
     R/C Ratio = Nisbah penerimaan dan biaya                       musnahan hama tetapi pembatasan atau pengendalian
     NPT = Nilai produksi total (rp)
     BT = Nilai biaya total (rp)
                                                                   populasi hama sehingga tidak merugikan, (2) PHT
     Dengan keputusan:                                             merupakan pendekatan holostik maka penerapannya
     R/C > 1, usahatani secara ekonomi menguntungkan               harus mengikutsertakan berbagai disiplin ilmu dan sek-
     R/C = 1, usahatani secara ekonomi berada pada titik impas     tor pembangunan sehingga diperoleh rekomendasi yang
              (BEP)                                                optimal, (3) PHT selalu mempertimbangkan dinamika
     R/C < 1, usahatani secara ekonomi tidak menguntungkan         ekosistem dan variasi keadaan sosial masyarakat maka
              (rugi)
                                                                   rekomendasi PHT untuk pengendalian hama tertentu
                                                                   juga akan sangat bervariasi dan lentur, (4) PHT lebih
  3. Analisis perbedaan produktivitas/pendapatan usa-              mendahulukan proses pengendalian yang berjalan secara
hatani antara petani alumni dan non-alumni SL-PHT                  alami (non-pestisida), yaitu teknik bercocok tanam dan



Penerapan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) pada Perkebunan Rakyat Jambu Mete (Studi Kasus Petani Jambu Mete di Provinsi Nusa Teng-
                                                                                                                gara Barat) [Ade Supriatna]



       Analisis
                                             Pengambilan               orang Pemandu Lapang 2 (PL-2) yang sebelumnya per-
                                              Keputusan                nah mengikuti pelatihan mengenai teknologi PHT dan
      Ekosistem                               Kelompok
                                                                       teknik kepemanduan. Materi umum pelatihan SL-PHT
                                                                       mencakup delapan aspek, yaitu; (1) pengenalan hama
                                                                       penyakit dan musuh alami, (2) analisis agro-ekosistem
    Pemantauan/                               Tindakan                 (AAES), (3) pengendalian hama penyakit tanaman me-
    pengamatan                               Pengelolaan
     Ekosistem                                 Kebun
                                                                       lalui teknologi PHT, (4) teknik pemangkasan yang baik,
                                                                       (5) pembibitan termasuk cara sambung dini dan okulasi,
                                                                       (6) pembuatan bokhasi dan pestisida alami (nabati), (7)
                                                                       pembuatan terasering dan lorak, dan (8) sanitasi kebun
                AGRO EKOSISTEM
                                                                       yang baik. Metoda pengajaran SL-PHT menggunakan
Gambar 1.     Proses pengambilan keputusan pengendalian                metoda androgoni (pendidikan orang dewasa) secara
              hama di tingkat lapangan/petani (sumber: Un-             partisipatif dengan menitik beratkan cara belajar sambil
              tung, 1997)                                              bekerja (learning by doing), nantinya petani diharapkan
                                                                       menguasai suatu proses penemuan ilmu (discovery learn-
pemanfaatan musuh alami seperti parasit, predator, dan                 ing) karena apa yang dipelajari berhubungan langsung
patogen hama. Penggunaan pestisida harus dilakukan                     dengan masalah sehari-hari di lapangan.
secara bijaksana dan hanya dilakukan apabila pengenda-                    Pelaksanaan SL-PHT pada umumnya sudah berja-
lian lainnya masih tidak mampu menurunkan populasi                     lan sesuai rencana, tetapi masih perlu perbaikan aspek
hama, dan (5) program pemantauan/pengamatan bi-                        teknis, yaitu salah satu persyaratan petani peserta harus
ologis dan lingkugan sangat mutlak dalam PHT karena                    bisa baca tulis perlu ditinjau kembali karena di lapan-
melalui pemantauan petani dapat mengetahui keadaan                     gan ditemukan banyak petani yang punya motivator
agro-ekosistem kebun pada suatu saat dan tempat terten-                berusahatani tinggi tetapi tidak bisa mengikuti pelatihan
tu, selanjutnya melalui analisis agro-ekosistem (AAES)                 dikarenakan buta huruf disamping itu penjadwalan
dapat diputuskan tindakan yang tepat dalam mengelola                   materi pelatihan SL-PHT sebaiknya disesuaikan dengan
kebunnya. Dengan bekal materi pelatihan, petani belajar                keadaan perkembangan pertanaman di kebun sehingga
melaksanakan pengambilan keputusan dalam penge-                        petani dapat melihat langsung atau mempraktekan ma-
lolaan kebun, terutama pengendalian hama penyakit                      teri yang diajarkan, seperti menyesuaikan dengan fase
tanaman. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari                     pertumbuhan tanaman, keberadaan hama penyakit, dan
hasil pengamatan dikebun, petani selanjutnya melakukan                 kegiatan usahatani.
analisis agro-ekosistem (AAES) dan bermusyawaran
dalam kelompok untuk mengambil keputusan yang tepat                    Penerapan Teknologi PHT di Tingkat Petani
dalam pengelolaan kebunnya (Gambar 1).                                    Di Indonesia, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat
   Sosialisasi program SL-PHT komoditi perkebunan                      (NTB), tanaman jambu mete pada awalnya ditanam se-
telah dimulai sejak tahun 1997 melalui beberapa taha-                  bagai tanaman penghijauan untuk merehabilitasi lahan-
pan, yaitu (1) pelatihan untuk pelatih (master trainer) dan            lahan krisis. Sejalan dengan program pengembangan
pemandu lapang, (2) pelatihan petani SL-PHT try out                    kawasan timur Indonesia, jambu mete di NTB mulai
dan SL-PHT murni, (3) pelatihan petani SL-PHT tindak                   diusahakan secara intensif pada tahun 1990 melalui
lanjut. Disbun Provinsi NTB (2002) menyatakan bahwa,                   program Pengembangan Perkebunan Wilayah Khusus
Sekolah Lapang Pengendalian Hama terpadu (SL-PHT)                      (P2WK). Selanjutnya tahun 1994, masuk program East-
jambu mete di NTB direncanakan dilaksanakan selama                     ern Island Cashew Development Proyect (EISCDP), In-
enam tahun (2001-2006) dan ditargetkan menghasil-                      ternational Fund for Agricultural Development (IFAD),
kan 18.175 petani SL-PHT. Sampai tahun 2002 sudah                      dan lainnya. Cara bertanam pada umumnya sudah
dihasilkan 800 petani SL-PHT tersebar di Lombok                        sesuai anjuran karena selama penanaman petani selalu
Barat (65,6%), Lombok Timur (18,8%), dan Sumbawa                       dibimbing oleh petugas Unit Pelayanan Pengembangan
(15,6%). Untuk kelancaran pelatihan, ditetapkan per-                   (UPP) yang ditempatkan di lapangan. Pada waktu
syaratan petani calon peserta SL-PHT; (a) merupakan                    penelitian tanaman jambu mete sudah berumur antara
petani jambu mete, (b) luas minimal penguasaan kebun                   8 sampai 10 tahun (usia produktif), jumlah populasi 209
0,5 hektar, (c) bisa baca tulis, (d) bersedia mengikuti masa           tanaman per hektar, dan kegiatan usahatani terdiri atas
pelatihan 20 kali dengan frekuensi satu kali per minggu,               penyiangan, pemangkasan, pemupukan, dan pengen-
(e) setiap kelompok terdiri dari 20 sampai 25 orang ang-               dalian HPT, panen/pasca panen, dan pemasaran hasil
gota, dan (f) secara proporsional 20 persen pesertanya                 dalam bentuk biji kering asalan.
adalah wanita (Disbun Provinsi NTB, 2002).                                Pada dasarnya materi pelatihan SL-PHT mencakup
   Pelatihan SL-PHT dilaksanakan di kebun percon-                      empat prinsip yang dikembangkan, yaitu (a) petani mam-
tohan milik petani, berlangsung selama 20 kali perte-                  pu untuk mengusahakan budidaya tanaman sehat, (b)
muan selama lima bulan dengan interval pertemuan                       memahami dan memanfaatan musuh alami, (c) melaku-
satu minggu sekali. Satu kelompok belajar terdiri atas                 kan pengamatan agro-ekosistem kebun secara berkala,
25 individu dan terbagi lagi menjadi 5 kelompok kecil.                 dan (d) petani mampu menjadi manager usahatani (Un-
Setiap kelompok dipandu atau didampingi oleh dua                       tung, 1997). Petani sebagai manager berarti petani harus


                                                                                                                                        
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                      Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



tahu dan mampu memutuskan penerapan tiga prinsip                             Tabel 2. Takaran Pupuk Petani Dalam Usahatani Jambu Mete
SL-PHT sebelumnya dalam mengelola kebunnya yaitu,                                     menurut Klasifikasi Petani, 2003.
mengusahakan budidaya tanaman sehat, memahami dan                                                         Klasifikasi petani
memanfaatan musuh alami, dan melakukan pengamatan                                   Jenis pupuk       Non SL-PHT      SL-PHT         Rata-rata
agro-ekosistem kebun secara berkala,                                                                               (kg/ha/tahun)
   Mengusahakan Tanaman Sehat. Banyak jenis kegiatan                          1. Urea                     153            149             151
                                                                              2. SP-36                      3             21              12
budidaya yang mengarah kepada mengusahakan tana-                              3. Pupuk kandang 1)       1.750          1.621           1.687
man sehat, sesuai materi pelatihan teridentifikasi lima                      Keterangan :
kegiatan utama, yaitu penggunaan bibit varietas unggul,                      1) Kotoran ternak sapi


penyiangan/dangir, pemberian pupuk berimbang, dan
kegiatan pemangkasan. Setelah pelaksanaan SL-PHT,                            modal karena ekonomi petani pada umumnya masih
petani semakin menyadari pentingnya menanam bibit                            lemah, (b) jenis pupuk KCL harganya sangat mahal
varietas unggul karena disamping memberikan produksi                         sementara pengaruhnya terhadap peningkatan pendapa-
lebih tinggi juga lebih tahan terhadap gangguan hama                         tan masih diragukan petani, dan (c) harga jual biji
penyakit.                                                                    jambu mete sangat fluktuatif dan tidak dapat diduga.
   Tabel 1 menginformasikan, bahwa seluruh petani                            Selama ini, petani mendapatkan pupuk buatan dengan
(non-alumni dan alumni) sudah menanam bibit unggul                           cara meminjam dari kios pedagang yang merangkan
local muna, bibit berasal dari bantuan proyek pengem-                        pedagang hasil, pembayaran pinjaman dilakukan pada
bangan tahun 1992 dan 1997. Permasalahannya adalah                           waktu panen.
bibit yang beredar di tingkat petani masih bibit varietas                       Cabang tanaman jambu mete diklasifikasikan ke
unggul lokal. Mayoritas petani (98,3%) sudah melaku-                         dalam dua kelompok, yaitu (a) cabang intensif yang akan
kan penyiangan, mereka menyadari bahwa, gulma dis-                           menghasilkan bunga atau buah dan (b) cabang ekstensif
amping merupakan pesaing jambu mete dalam dalam                              merupakan cabang yang tidak atau sedikit menghasilkan
penyerapan nutrient tanah, air, dan lainnya juga dapat                       bunga sehingga jenis cabang terakhir sebaiknya dibuang
merupakan tanaman inang untuk beberapa penyakit.                             (Daras dan Zaubin (2002). Kegiatan pemangkasan sudah
                                                                             dilakukan oleh sebagian besar petani, yaitu petani alumni
Tabe 1.      Penerapan Teknologi PHT Aspek Budidaya Tanaman                  (100%) dan non-alumni (83,4%).
             Sehat menurut Klasifikasi Petani, 2003.                            Pengetahuan dan Pemanfaatan Musuh Alami. Menurut
                                                Klasifikasi petani           hasil pengamatan, ditemukan berbagai jenis musuh
                Jenis                          Non SL- SL-PHT Rata-Rata      alami seperti laba-laba, semut merah, kumbang biru
          komponen teknologi                    PHT
                                                                             (urinus), belalang sembah, capung, dan lainnya.
                                                       Persentase (%)

  1. Menanam varietas unggul                                                 Tabel 3. Penerapan Teknologi PHT Aspek Pemahaman dan
      a. Ya                                        100         100    100             Pemanfaatan Musuh Alami menurut Klasifikasi Peta-
      b. Tidak                                      -           -      -              ni, 2003.
  2. Menerapkan penyiangan/dangir
      a. Ya                                       96,7         100    98,3                                       Klasifikasi petani
      b. Tidak                                    3,3           -     1,7                                       Non SL- SL-PHT Rata-Rata
  3. Aplikasi pupuk kandang                                                       Jenis komponen teknologi       PHT
      a. Ya                                        100         100    100
      b. Tidak                                      -           -      -                                                Persentase (%)
  4. Aplikasi pupuk Urea                                                      1. Mengetahui musuh alami HPT
      a. Ya                                       96,7         93,4   95,6        a. Ya                           16,6        100         58,3
      b. Tidak                                    3,3          6,6    4,9         b. Tidak                        83,4         -          41,7
  5. Aplikasi pupuk SP-36                                                     2. Melestarikan musih alami
      a. Ya                                       3,3          29,7   30,0        a. Ya                           50,0        100         75,0
      b. Tidak                                    96,7         70,3   83,5        b. Tidak                        50,0         -          25,0
  6. Menerapkan pemangkasan
      a. Ya                                       83,4         100    91,7
      b. Tidak                                    16,6          -     8,3
                                                                                Tabel 3 menginformasikan, bahwa pengetahuan pet-
   Untuk mendapatkan produksi optimal, tanaman harus                         ani alumni mengenai keberadaan dan peranan musuh
diberi pupuk sesuai anjuran, yaitu terdiri atas 450 gram                     alami jauh lebih baik dibandingkan petani non-alumni,
Urea, 200 gram SP-36, dan 330 gram KCL per pohon                             yaitu masing-masing 100 persen dan 16,6 persen. Me-
per tahun (Disbun Provinsi NTB, 2002). Karena berbagai                       nyadari pentingnya keberadaan spesies musuh alami,
kendala, petani belum mampu mengadopsi paket pupuk                           mayoritas petani sudah berupaya melestarikan, yaitu
rekomendasi tersebut. Tabel 2 menginformasikan, bahwa                        petani alumni (100%) dan non-alumni (50%) dari yang
jenis pupuk buatan yang sudah diaplikasikan petani                           sudah mengetahui. Cara pelestarian musuh alami yaitu
baru tiga jenis, yaitu pupuk kandang (100%), UREA                            menghindari penggunaan pestisida kimia (dapat mem-
(95,6%), dan SP-36 (30,0%). Takaran pupuk petani                             bunuh musun alami dan serangga penyerbuk), dan upaya
masih dibawah rekomendasi, yaitu 151 kg Urea dan 12                          mempertahankan/memperbaiki habitat (tempat hidup)
kg TSP per hektar atau sekitar 630 gram Urea dan 50                          musuh alami.
gram SP-36 per pohon per tahun.                                                 Pengamatan Agro-ekosistem Kebun. Pengamatan kebun
   Takaran pupuk petani masih dibawah rekomendasi                            lebih diutamakan untuk mengamati perkembangan
dikarenakan beberapa kendala, yaitu; (a) kekurangan                          intensitas gangguan HPT, kesuburan pertumbuhan tana-


0
Penerapan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) pada Perkebunan Rakyat Jambu Mete (Studi Kasus Petani Jambu Mete di Provinsi Nusa Teng-
                                                                                                                gara Barat) [Ade Supriatna]


man, dan perkembangan populasi musuh alami. Tabel 4                    Tabel 5. Penerapan Teknologi PHT Aspek Pengendalian Hama
menginformasikan, bahwa kegiatan pengamatan kebun                               Penyakit menurut Klasifikasi Petani, 2003.
sudah dilakukan oleh sebagian besar petani, yaitu pet-                                                              Klasifikasi petani
                                                                                                                                       Rata-
ani alumni (100%) dan non-alumni (34,5%). Menurut                              Jenis komponen teknologi
                                                                                                                    Non SL- SL-PHT Rata
                                                                                                                     PHT
frekuensinya, pengamatan teratur (berkala) sudah dilaku-
                                                                                                                         Persentase (%)
kan oleh petani alumni (16,5%) sedangkan pada petani
no-nalumni tidak ditemukan. Pengamatan tidak teratur                    1. Mengetahui HPT utama Jambu mete
dilakukan setiap ada kegiatan rutin di kebun sedangakan                     a. Ya                                     66,7       100      83,3
pengamatan teratur dilakukan sekitar 1 sampai 2 bulan                       b. Tidak                                  33,3        -       16,7
                                                                        2. Pengendalian HPT cara mekanis
sekali. Beberapa petani belum melakukan pengamatan                          a. Ya                                     66,7       100      83,3
dikarenakan berbagai kendala, yaitu tidak ada waktu,                        b. Tidak                                  33,3        -       16,7
belum terbiasa, tidak merasa perlu, dan hanya menam-                    3. Pengendalian HPT cara mekanis
                                                                            a. Ya                                     13,3       6,7      10,0
bah kegiatan serta biaya saja.                                              b. Tidak                                  86,7       93,3     90,0
                                                                        4. Takaran pestisida (Lt):
Tabel 4. Penerapan Teknologi PHT Aspek Pengamatan Eko-                      a. Pestisida an organik                     -          -        -
         sistem Kebun menurut Klasifikasi Petani, 2003.                     b. Pestisida organik 2)                    20         30       25
                                                                        5. Keputusan menggunakan pestisida
                                 Klasifikasi petani                         a. Ada gejala serangan                    6,7         -       3,8
          Jenis                 Non SL-     SL-PHT Rata-Rata                b. Ambang ekonomi1)                       93,3       100      96,6
    komponen teknologi           PHT                                   Keterangan :
                                                                       1) Tingkat ambang ekonomi menurut perkiraan petani
                                         Persentase (%)                2) Pestisida nabati bentuk larutan dibuat sendiri dari daun nimba, sirsak,
1. Melakukan pengamatan                                                tembakau,dll.
   ekosistem
     a. Ya                        34,5         100        97,3
     b. Tidak                     65,5          -         32,7         memutuskan penyemprotan pestisida kimia apabila
2. Frekuensi pengamatan
    a. Teratur                     -          16,5        8,3          serangan HPT sudah di atas ambang ekonomi (men-
    b. Tidak teratur              100         83,5        91,7         urut persi petani), yaitu petani alumni (100%) dan
                                                                       non–alumni (99,3%), sedangkan yang lainnya (6,7%)
   Pengendalian hama penyakit Tanaman. Dari hasil                      akan menyemprot begitu melihat ada gejala serangan.
pengamatan, ditemukan banyak jenis HPT jambu mete,                     Setelah SL-PHT, petani hanya menggunakan pestisida
tetapi yang sering menimbulkan kerugian ada empat                      nabati (pesnab), tidak ditemukan petani yang meng-
jenis yaitu, hama lawana (Lawana candida), Helopeltis                  gunakan pestisida kimia karena disamping keadaan
(Helopeltis spp.), Aphis (Aphis sp.), dan penyakit jamur               intensitas serangan HPT termasuk ringan juga harga
busuk akar (Fusarium solani). Untuk menunjang pen-                     pestisida yang mahal turut menghambat petani untuk
gendalian hama secara hayati, Disbun Provinsi NTB                      menggunakan.
mengintroduksikan beberapa agent hayati, yaitu; (a)                       Perubahan sikap pengendalian hama ini cukup baik,
Beauveria bassane dan Shynnematium sp. untuk mengen-                   sesuai dengan salah satu tujuan SL-PHT, yaitu memi-
dalikan hama lawana, dan (b) Trichoderma Spp. Untuk                    nimalkan penggunaan pestisida kimia, memanfaatkan
mengendalikan jamur busuk akar. Disamping itu, diin-                   potensi alam di sekitar kebun seperti pupuk organik
troduksikan cara pembuatan pestisida nabati (pesnab)                   (bokhasi, pupuk kandang, pupuk daun, dsb), pestisida
dari sumberdaya pohon yang ada di kebun petani seperti                 nabati (daun nimba, sirsak, ubi gadung, dll), dan peng-
daun nimbi, tembakau, sirsak, dll.                                     gunaan musuh alami (predator, parasit dsb) dalam
   Tabel 5 menginformasikan, bahwa setelah pelak-                      menanggulang permasalahan hama penyakit (Saptana,
sanaan SL-PHT, pengetahuan petani mengenai jenis                       dkk., 2003). Kekuatan petani dalam memupuk modal
hama penyakit utama semakin meningkat, yaitu petani                    masih lemah, sehingga introduksi teknologi biaya rendah
alumni (100%) dan non-alumni (66,7%). Sudah terjadi                    (low cost technology) sangat cocok seperti penggunaan
perubahan sikap dalam mengendalikan hama penyakit,                     pestisida nabati yang tersedia di kebun, pengendalian
petani tidak lagi mengandalkan kepada penggunaan                       secara mekanis dan biologis (hayati), dan penggunaan
pestisida. Petani lebih mendahulukan metoda alami                      pupuk kandang dikarenakan mayoritas petani sudah
(non pestisida), yaitu mengkombinasikan antara tek-                    memelihara ternak sapi.
nik budidaya tanaman sehat, cara biologi, mekanik,
dan penggunaan pestisida nabati. Selanjutnya apabila                   Produktivitas dan Pendapatan Usahatani Jambu Mete
populasi hama masih tetap tinggi, petani baru akan                        Prinsip dasar dari kegiatan usahatani berwawasan
menggunakan pestisida kimia. Disbun Provinsi NTB                       lingkungan adalah untuk memperoleh tingkat produksi
(2002) menginformasikan, bahwa petani dianjurkan                       yang optimal (bukan maksimal) dengan tetap memper-
untuk tidak melakukan pengendalian apabila intensitas                  hatikan kelestarian lingkungan. Jenis biaya usahatani
serangan OPT masih dibawah 5 persen, menggunakan                       (production costs) dapat dikelompokan atas biaya untuk
pestisida nabati apabila intensitas serangan antara 5-20               pengadaan sarana produksi (pupuk kimia, pupuk organ-
persen, dan diperbolehkan menggunakan pestisida kimia                  ik, dan obat-obatan), biaya tenaga kerja untuk kegiatan
apabila serangan sudah diatas 20 persen.                               usahatani (pemeliharaan tanaman, panen/pasca panen,
   Sebagian besar petani berpendapat bahwa akan                        dan pemasaran hasil), dan biaya lainnya seperti pajak,


                                                                                                                                                
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                          Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



Tabel 6. Masukan dan pengeluaran usahatani menurut Klasi-                                 merugi sebanyak Rp.206 ribu dan non-alumni sebanyak
         fikasi Petani. 2003.                                                             Rp.287 ribu/ha/tahun. Usahatani termasuk tidak layak
                                        Klasifikasi petani                                secara ekonomi karena nilai R/C ratio kurang dari satu,
          Jenis                        Non SL-      SLPHT     Rata-rata                   yaitu 0,86 (alumni) dan 0,81 (non-alumni). Apabila
   Masukan/ pengeluaran                 PHT
                                                                                          tenaga kerja keluarga tidak diperhitungkan, usahatani
                                              (satuan/ha/tahun)
                                                                                          akan memperoleh keuntungan, yaitu petani alumni
 1. Sarana produksi (kg)                                                                  (Rp.858 ribu) dan non-alumni (Rp.736 ribu)/ha/tahun.
    a. Pupuk buatan            204.580                    226.090               215.340   Usahatani termasuk layak dengan nilai R/C ratio 2,72
    b. Pupuk kandang            35.000                     32.430                33.720   (alumni) dan 2,57 (non-alumni). Pendapatan akan ber-
    c. Pestisida                 1.330                      1.330                 1.330
          Total (1):           240.920                    259.850               250.390   tambah apabila biaya yang berasal dari petani (tenaga
 2. Tenaga kerja (rp)                                                                     kerja keluarga dan pupuk kandang) tidak diperhitungkan
    a. Tenaga kerja keluarga 1.023.000                 1.063.800          1.043.400       (C), yaitu petani alumni (Rp.890 ribu) dan non-alumni
    b. Tenaga kerja upahan     113.670                   118.200            115.840
          Total (2):         1.136.670                 1.182.000          1.159.340       (Rp.771 ribu)/ha/tahun dengan niali R/C raito 2,92
                                                                                          (alumni) dan 2,78 (non-alumni).
 3. Pengeluaran lain (Rp)1)             114.000          120.000            117.000          Penambahan alokasi biaya dari petani alumni (senilai
       Total biaya (1+2+3):           1.491.580        1.561.850          1.526.720
 4. Produksi                                                                              Rp.70 ribu) dapat memberikan tambahan nilai pendapa-
    a. Fisik (kg)                           270              300                285       tan (A) sebanyak Rp.81 ribu (dari -Rp.287 ribu menjadi
    b. Nilai (Rp)                     1.204.500        1.355.710          1.280.110       -Rp.206 ribu), pendapatan (B) sebanyak Rp.122 ribu (dari
 5. Pendapatan (rp)2)
     (A)                                -287.080         -206.140           -246.610      Rp.736 ribu menjadi Rp.858 ribu), dan pendapatan (C)
     (B)                                 735.920          857.660            796.790      sebanyak Rp.119 ribu (dari Rp.771 ribu menjadi Rp.890
     (C)                                 770.920          890.080            830.500      ribu). Perbedaan pendapatan tersebut masih rendah dan
        R/C ratio (A)                       0,81             0,86               0,84
        R/C ratio (B)                       2,57             2,72               2,65
                                                                                          berdasarkan uji satatistik, tingkat pendapatan antara
        R/C ratio (C)                       2,78             2,91               2,85      petani alumni dengan non-alumni tidak berbeda nyata
Keterangan:                                                                               (Tabel 8).
1) Pengeluaran lain: PBB, bunga pinjaman, dan penyusutan
2) A = Seluruh sumber pembiayaan diperhitungkan

   B = Biaya tenaga kerja keluarga tidak diperhitungkan.
                                                                                          Tabel 8. Perbedaan Tingkat Pendapatan Usahatani Jambu Mete
   C = Boaya tenaga kerja keluarga dan pupuk organik tidak diperhitungkan                          menurut Klasifikasi Petani, 2003
                                                                                                 Klasifikasi        Nilai                                  T tabel
                                                                                           No                                      Nilai T hit.
bunga Bank, dan nilai penyusutan modal tetap.                                                      petani         Rata-Rata                          .05             .01
   Tabel 6 menginformasikan, bahwa petani alumni
                                                                                           1.   Non-alumni         -287.080
mengalokasikan biaya usatani sebanyak Rp.1.562 ribu                                                                                   0,40           2,00        2,66
sedangkan non-alumni sebanyak Rp. 1.492 ribu/ha/                                           2.   Alumni             -206.140
tahun, terjadi perbedaan alokasi biaya sebanyak Rp.70                                     Keterangan: Hasil analisis: T hit < T tabel (H 0 diterima) artinya: pendapatan
ribu/ha/tahun. Penambahan alokasi biaya dari petani                                                   petani alumni dan non-alumni tidak berbeda nyata.

alumni (senilai Rp.70 ribu) dapat memberikan tambahan
produksi sebanyak 30 kg (dari 270 kg menjadi 300kg)/                                         Pendapatan yang diperoleh petani alumni akan jauh
ha/tahun. Perbedaan produktivitas tersebut masih ter-                                     lebih tinggi dibandingkan non-alumni apabila pembeli
golong rendah dan berdasarkan uji satatistik, tingkat                                     sudah bersedia membeli produk petani PHT (alumni)
produktivitas antara petani alumni dengan non-alumni                                      lebih tinggi dibandingkan non-PHT. Sekarang ini, pem-
tidak berbeda nyata (Tabel 7).                                                            beli masih memberikan harga yang sama anatar produk
                                                                                          PHT dan Non-PHT.
Tabel 7. Perbedaan Tingkat Produktivitas Usahatani Jambu
         Mete menurut Klasifikasi Petani, 2003.                                                          KESIMPULAN DAN SARAN
        Klasifikasi        Nilai            Nilai                     T tabel
 No
          petani         Rata-Rata          T hit.             .05               .01      Kesimpulan
  1. Non-alumni               268                                                         1. Sekolah Lapang Pengendalian Hama terpadu (SL-
                                             0,13              2,00              2,66
  2. Alumni                   301                                                            PHT) jambu mete di NTB dilaksanakan selama enam
Keterangan: Hasil analisis: T hit < T tabel (H 0 diterima) artinya: produktivitas
                                                                                             tahun (2001-2006) dan ditargetkan menghasilkan
            petani alumni dan non-alumni tidak berbeda nyata).                               18.175 petani SL-PHT. Sampai tahun 2002 sudah
                                                                                             dihasilkan 800 petani SL-PHT tersebar di Lombok
                                                                                             Barat (65,6%), Lombok Timur (18,8%), dan Sum-
   Sumber masukan usahatani jambu mete tidak semua-                                          bawa (15,6%).
nya berasal dari luar petani tetapi sebagian berasal dari                                 2. Pengamatan agro-ekosistem kebun sudah diadopsi
milik petani sendiri, seperti pupuk kandang dan tenaga                                       oleh petani alumni (100%) dan non-alumni (34,5%),
kerja keluarga (sekitar 80 sampai 90 persen kegiatan                                         pengendalian cara mekanis sudah dilakukan oleh
usahatani dilakukan oleh tenaga kerja keluarga) sehingga                                     petani alumni (100%) dan non-alumni (66,6%), dan
petani tidak perlu mengeluarkan uang cash. Apabila                                           aplikasi pestisida nabati (pesnab) sudah diterapkan
seluruh biaya usahatani diperhitungkan (A), pendapatan                                       oleh petani alumni (6,7%) dan non-alumni (13,3%).
usahatani akan mengalami kerugian, yaitu petani alumni                                       Sedangkan penggunan pestisida kimia sudah tidak



Penerapan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) pada Perkebunan Rakyat Jambu Mete (Studi Kasus Petani Jambu Mete di Provinsi Nusa Teng-
                                                                                                                gara Barat) [Ade Supriatna]


   ditemukan lagi dikarenakan penurunan intensitas                                        DAFTAR PUSTAKA
   serangan hama dan harga pestisida yang mahal
   mendorong pengurangan penggunaan pestisida.                         Daras Usman dan R.Zaubin. 2002. Pemupukan dan pemangkasan
3. Petani alumni mengalokasikan biaya usatani sebanyak                       jambu mete. Dalam Robber,Z., M.Hadad,E.A., Usman,D.,
                                                                             Ellyda,A.W., Djajeng,S., Ludi,M., Amrizal,M.R., Rita, dan
   Rp.1.562 ribu sedangkan non-alumni sebanyak Rp.                           Wiratno (Eds.). Monografi jambu mete. Pusat Penelitian dan
   1.492 ribu/ha/tahun. Penambahan alokasi biaya                             Pengembangan Tanaman Perkebunan. Badan Penelitian dan
   petani alumni (senilai Rp.70 ribu) dapat memberikan                       Pengembangan Pertanian. hlm. 67-76.
   tambahan produksi sebanyak 30 kg (dari 270 kg                       Dirjenbun. 2002. Statistik perkebunan Indonesia.2000-2002 Jambu
   menjadi 300kg)/ha/tahun. Perbedaan produktivitas                          mete. Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan. De-
                                                                             partemen Pertanian. Jakarta. 25 hal.
   tersebut masih tergolong rendah dan berdasarkan
                                                                       Disbun Provinsi NTB. 2001. Latihan Pemandu Lapang (PL II).
   uji satatistik, tidak berbeda nyata. Apabila seluruh                      Kumpulan petunjuk lapang PHT jambu mete. 2001. Dinas
   biaya usahatani diperhitungkan (A), pendapatan                            Perkebunan Provinsi NTB. 150 hal.
   usahatani akan mengalami kerugian, yaitu petani                     Hakim Nuril. 2003. Strategi Pemasaran Kopi dalam Menghadapi
   alumni merugi sebanyak Rp.206 ribu dan non-alumni                         Over Supply, isu ekolabelling, dan Isu Ochratoxin. Dalam Warta
   sebanyak Rp.287 ribu/ha/tahun. Apabila tenaga                             Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Volume 19
                                                                             No 1. Februari 2003. Hal. 22-38. Pusat Penelitian Kopi
   kerja keluarga tidak diperhitungkan (B), usahatani                        dan Kakao Indonesia. Asosiasi Penelitian Perkebunan
   akan memperoleh keuntungan, yaitu petani alumni                           Indonesia.
   (Rp.858 ribu) dan non-alumni (Rp.736 ribu)/ha/ta-                   Oka,I.N. 1995. Pengendalian hama terpadu dan implementasinya
   hun. Apabila biaya yang berasal dari petani (tenaga                       di Indonesia. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
                                                                             255 hal
   kerja keluarga dan pupuk kandang) tidak diperhi-
                                                                       Rola,A.C. and P.L. Pingali. 1993. Pesticides, Rice Productvity, and
   tungkan (C), yaitu petani alumni (Rp.890 ribu) dan                        Farmer’s Health. An Economic Assessment. International
   non-alumni (Rp.771 ribu)/ha/tahun dengan nilai                            Rice Research Institute, Los Banos, Laguna, Philippines.
   R/C raito 2,92 (alumni) dan 2,78 (non-alumni). Per-                       100 pp.
   bedaan pendapatan antara alumni dan non-alumni                      Saptana, Tri Panadji, Herlina Tarigan, and Adi Setiyanto. 2003.
   masih rendah dan berdasarkan uji satatistik, tidak                        Laporan akhir Analisis kelembagaan pengendalian hama
                                                                             terpadu mendukung agribisnis kopi rakyat dalam rangka
   berbeda nyata. Sekarang ini, pembeli belum bersedia                       otonomi daerah. Bagian Proyek Penelitian Pengendalian
   membeli produk alumni lebih tinggi dibandingkan                           Hama Terpadu Perkebunan Rakyat. Badan Litbang Perta-
   non-alumni.                                                               nian. Deptan
                                                                       Untung, K. 1997. Penerapan Prinsip-prinsip PHT pada Sub Sek-
Saran                                                                        tor Perkebunan. Bahan Ceramah pada Apresiasi Proyek
                                                                             PHT Tanaman Perkebunan Rakyat. Cipanas, Jawa Barat.
   Satu persyaratan petani peserta harus bisa baca tulis                     Maret 1997.
perlu ditinjau kembali karena di lapangan ditemukan
banyak petani yang punya motivator tinggi tetapi ti-
dak bisa mengikuti pelatihan dikarenakan buta huruf
disamping itu penjadwalan materi pelatihan SL-PHT
sebaiknya disesuaikan dengan keadaan perkembangan
pertanaman di kebun sehingga petani dapat melihat
contohatau mempraktekan materi latihan.




                                                                                                                                        3
SOCA ❖ 6 6 66 66 666666 666 66666 66 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
            6                                                                                                      Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003
                                                                                                                                    ISSN: 4-777



                                               ANALISIS DAyA SAING USAHATANI TEbU
                                                     DI PROVINSI JAWA TIMUR

                                              MEWA ARIANI, ANDI ASKIN DAN JUNI HESTINA
                                                     Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian




                                                                          AbSTRAcT

   In the aspect of sugarcane farming system, increasing productivity and sucrose content of sugar cane (rendemen)
are exactly needed to increase the productivity of sugar and farmer incomes. The objective of the research is to
analyze competitiveness of farmer’s sugarcane farming system, which is measured by Policy Analysis Matrix (PAM).
The research was held on sugar factories in East Java (Pesantren Baru in Kediri, Krebet Baru in Malang, Semboro in
Jember, and Pagotan in Madiun). The data are collected by interviewing farmers, 20 farmers in each sugar factory.
The results show that farmer’s sugarcane farming systems are financially profitable with average advantage about
2.5-8 million per hectare. Farmer’s advantage in Madiun and Kediri districts are lower than it is in Malang and
Jember districts. Although financially sugarcane farming system is profitable, economically it is contrary. Farmer’s
financial loss in from 2.0 to 4.0 million per hectare. Sugarcane farming system in Madiun dan Kediri districts are
not having comparative advantage (DRCR<1), different from they are in Malang, Jember districts. Sugarcane
farming system in Madiun and Kediri districts will have comparative advantage if the productivity is increased by
20 percent or the international sugar price is increased to 220 US$/ton.

      Keywords: Sugarcane, Farming System, Competitiveness.


                                PENDAHULUAN                                           Perbaikan sistem produksi tebu di tingkat petani di
                                                                                   Pulau Jawa memiliki arti yang sangat strategis, khusus-
   Untuk meningkatkan efisiensi dan menghapuskan                                   nya pada wilayah-wilayah yang secara teknis dan ekono-
subsidi yang telah diberikan kepada petani dan industri                            mis mempunyai potensi untuk dikembangkan. Sampai
gula di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Inpres                            saat ini sekitar 80 persen bahan baku pabrik gula (PG)
No. 5 tahun 1998 mengenai pembebasan petani dari                                   di Pulau Jawa berasal dari tebu rakyat.
kewajiban untuk menanam tebu. Dalam waktu yang                                        Produktivitas tebu dan harga gula yang rendah serta
bersamaan, pemerintah juga menghapuskan peran Bulog                                biaya usahatani yang makin meningkat, telah mendo-
dalam monopoli pengadaan dan distribusi gula, sehingga                             rong terjadinya penurunan kualitas bahan baku yang
harga gula di pasar dunia ditransmisikan secara langsung                           disediakan petani. Berdasarkan beberapa hal tersebut,
ke pasar domestik. Pembebasan impor gula kepada pihak                              penelitian bertujuan untuk mengkaji daya saing usa-
swasta telah menyebabkan gula impor membanjiri pasar                               hatani tebu petani di Provinsi Jawa Timur dibedakan
domestik dan harga gula di tingkat perdagangan besar                               menurut tipe lahan (sawah dan lahan kering), tipe bibit
terus menurun (Malian dan Saptana, 2003).                                          (tanam awal dan kepras).
   Membanjirnya gula impor di pasar domestik tidak
hanya disebabkan oleh ketidakefisienan pabrik gula                                            METODOLOGI PENELITIAN
di Indonesia, tetapi juga oleh pasar gula dunia yang
bersifat distortif. Sebagian besar gula dunia saat ini                             Metode Analisis
diperdagangkan dengan sistem kuota atau preferential                                  Untuk menganalis daya saing usahatani tebu petani,
treatment. Akibatnya, harga gula residual market tersebut                          digunakan metode Policy Analysis Matrix (PAM). Menurut
cenderung rendah dan sangat fluktuatif, khususnya bila                             Monke dan Pearson (1989), penggunaan PAM ditujukan
negara-negara produsen besar masuk ke pasar (Hutaba-                               untuk mengetahui efisiensi ekonomi dan insentif yang
rat, et al., 2001).                                                                diperoleh dari intervensi pemerintah, serta dampaknya
   Kelemahan utama industri gula di Indonesia saat                                 terhadap aktivitas usahatani.
ini adalah terkonsentrasinya pabrik gula (PG) di Pulau                                Dalam model PAM penerimaan, biaya dan keun-
Jawa, sehingga tidak mampu bersaing dengan komoditas                               tungan dibedakan menurut harga privat (pasar) dan
tanaman pangan yang mendapat perhatian dan proteksi                                harga sosial. Perbedaan kedua harga tersebut merupakan
yang lebih besar dari pemerintah. Penurunan produksi                               dampak kebijakan yang ditempuh pemerintah, serta
dan produktivitas tebu, khususnya di sentra produksi                               terjadinya distorsi di pasar input dan/atau output (Tabel
tebu di Jawa sebagai dampak adanya pergeseran pengu-                               1). Harga privat untuk gula adalah tingkat harga yang
sahaan tebu dari lahan sawah ke lahan kering (Soentoro,                            akan diterima petani tebu, berdasarkan harga lelang,
et al; 1999).                                                                      sedangkan harga sosial diperoleh dari harga gula impor


4
                                             Analisis Daya Saing Usahatani Tebu di Provinsi Jawa Timur [Mewa Ariani, Andi Askin dan Juni Hestina]




(fob) di pelabuhan terdekat, ditambah biaya freight dan                kan implikasi bahwa komoditi itu mampu melakukan
asuransi serta bongkar-muat di pelabuhan dan ongkos                    ekspansi, kecuali apabila sumberdaya terbatas atau ada-
angkut ke PG.                                                          nya komoditi alternatif yang lebih menguntungkan.
   Biaya produksi dibedakan menurut input tradable dan                    b. Social Profitability (SP): H = E – (F + G)
input domestik. Input tradable adalah input yang diperda-                 Keuntungan sosial merupakan indikator keunggulan
gangkan di pasar internasional, sedangkan input yang                   komparatif (comparative advantage) atau efisiensi dari
tidak diperdagangkan di pasar internasional dimasukkan                 sistem komoditi pada kondisi tidak ada divergensi dan
ke dalam kelompok input domestik. Harga privat input                   penerapan kebijakan yang efisien, apabila H > 0. Seba-
adalah harga yang dibayar petani tebu untuk musim gil-                 liknya, bila H < 0, berarti komoditi itu tidak mampu ber-
ing 2003/2004. Sementara itu, harga sosial input adalah                saing tanpa bantuan atau intervensi dari pemerintah.
harga yang terbentuk dalam suatu kondisi perekonomian
yang tidak mengalami distorsi. Untuk harga sosial input                2. Efisiensi Finansial dan Efisiensi Ekonomi
tradable digunakan harga di pelabuhan (border price), yaitu               a. Private Cost Ratio: PCR = C/(A – B)
harga fob (free on board) untuk input yang diekspor, dan                  PCR merupakan indikator profitabilitas privat yang
harga cif (cost insurance and freight) untuk input yang diim-          menunjukkan kemampuan sistem untuk membayar
por. Sedangkan harga sosial input domestik, seperti bibit,             biaya domestik dan tetap kompetitif. Sistem bersifat
upah dan gaji tenaga kerja, serta sewa tanah, digunakan                kompetitif jika PCR<1. Semakin kecil nilai PCR, berarti
harga yang berlaku.                                                    semakin kompetitif.
   Pendekatan yang seharusnya digunakan dalam penen-                      b.Domestic Resource Cost Ratio: DRCR = G/(E – F)
tuan nilai tukar rupiah untuk menghitung harga sosial                     DRCR merupakan indikator keunggulan komparatif
output dan input tradable adalah pendekatan moneter                    yang menunjukkan jumlah sumberdaya domestik yang
(monetary approach). Pendekatan ini mempostulasikan                    dapat dihemat untuk menghasilkan satu unit devisa.
bahwa nilai tukar uang dapat tercipta pada titik keseim-               Sistem mempunyai keunggulan komparatif, jika DRCR
bangan antara permintaan dan penawaran dari mata                       < 1. Semakin kecil nilai DRCR, berarti semakin efisien
uang nasional di masing-masing negara. Penawaran                       dan keunggulan komparatif makin tinggi.
uang diasumsikan dapat diciptakan secara independent
oleh otoritas moneter di negara itu. Sedangkan per-                    3. Dampak Kebijakan Pemerintah
mintaan uang ditentukan oleh tingkat pendapatan riil                      a. Kebijakan Output
negara itu, atau tingkat harga umum yang berlaku serta                    a.1. Nominal Protection Coefficient on Output: NPCO
tingkat bunga (Salvatore, 1995).                                       = A/E
                                                                          NPCO merupakan tingkat proteksi pemerintah
Tabel 1. Policy Analysis Matrix (PAM).                                 terhadap output domestik. Kebijakan bersifat protektif
                             Biaya                                     terhadap output, jika nilai NPCO > 1. Semakin besar
             Peneri-
   Uraian     maan Input Trad- Input Non     Keuntungan                nilai NPCO, berarti semakin tinggi tingkat proteksi
                        able     Tradable                              pemerintah terhadap output.
Harga Privat   A         B          C               D
                                                                          b. Kebijakan Input
Harga Sosial   E         F          G               H
                                                                          b.1. Nominal Protection Coefficient on Tradable Input:
Divergensi I = A – E J = B – F K = C – G L = I – J – K = D – H
                                                                       NPCI = B/F
Sumber: Monke, E.A. and S.R. Pearson. 1989
                                                                          NPCI merupakan indikator yang menunjukkan
                                                                       tingkat proteksi pemerintah terhadap harga input do-
   Penerapan nilai tukar keseimbangan dengan pendeka-                  mestik. Jika nilai NPCI < 1, berarti ada kebijakan yang
tan moneter seperti ini sangat sulit dilakukan, khususnya              bersifat protektif terhadap input tradable.
pada saat perekonomian masih berada dalam tahap                           c. Kebijakan Input – Output
pemulihan dari krisis ekonomi seperti yang dialami                        c.1. Effective Protection Coefficient: EPC = (A – B) / (E
Indonesia sekarang. Untuk mengatasi hal itu, dalam                     – F)
penelitian ini digunakan nilai tukar rupiah yang ber-                     EPC merupakan indikator yang menunjukkan tingkat
laku dari Kurs Tengah Bank Indonesia (BI) sebesar Rp.                  proteksi simultan terhadap output dan input tradable. Kebi-
9.000/US$.                                                             jakan masih bersifat protektif, jika nilai EPC>1. Semakin
   Nilai pada masing-masing sel dalam Tabel PAM di                     besar nilai EPC, berarti semakin tinggi tingkat proteksi
atas untuk usahatani tebu dihitung dalam periode satu                  pemerintah terhadap komoditas domestik.
siklus produksi. Dari data tersebut, selanjutnya dianalisis
berbagai indikator sebagai berikut:                                    Sumber Data
1. Analisis Keuntungan                                                   Penelitian ini dilakukan di empat PG yang tersebar di
   a. Private Profitability (PP): D = A – (B + C)                      4 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2004.
   Keuntungan privat merupakan indikator daya sa-                      Adapun nama-nama PG seperti berikut : (1) PG Krebet
ing (competitiveness) dari sistem komoditi berdasarkan                 Baru (Kabupaten Malang), (2) PG Semboro (Kabupaten
teknologi, nilai output, biaya input dan transfer kebijakan            Jember), (3) PG Pesantren Baru (Kabupaten Kediri)
yang ada. Apabila D>0, berarti sistem komoditi itu                     dan (4) PG Pagotan (Kabupaten Madiun). Pada setiap
memperoleh profit di atas normal. Hal ini memberi-                     PG tersebut diwawancarai 20 orang petani contoh yang


                                                                                                                                              
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                      Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



menjual tebunya ke PG secara purposive sample dengan           di Kabupten Malang, pada tanam awal adalah 109,8
memperhatikan tipe bibit dan tipe lahan. Tipe bibit            ton/ha lebih tinggi daripada produksi di lahan tegalan
dibedakan tanam awal, kepras 1, kepras 2-3 dan kepras          (94,9 ton/ha). Demikian pula, produktivitas tebu tanam
.3; sedangkan tipe lahan dibedakan antara lahan sawah          awal yang ditanam di lahan sawah lebih tinggi daripada
dan lahan kering.                                              kepras 1.
                                                                  Bila diperhatikan data pada Tabel 3 menunjukkan
                 HASIL DAN PEMbAHASAN                          bahwa penggunaan pupuk pada lahan sawah di Kabu-
                                                               paten Malang pada kegiatan tanam awal lebih lengkap
Keragaan Fisik Input-Output Usahatani Tebu                     dibandingkan dengan tanam kepras baik pada kepras 1
    Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu Provinsi           maupun pada kepras 2 & 3. Pada tanaman kepras petani
di Pulau Jawa yang melaksanakan program akselerasi             tidak menggunakan pupuk SP-36 dan KCl.
produktivitas gula nasional yang dicanangkan oleh De-
partemen Pertanian. Program ini direncanakan selama
lima tahun (2002-2007) dengan kegiatan utama pem-              Tabel 2. Produktivitas dan Rendemen Tebu di Jawa Timur
bongkaran eks tanaman tebu ratoon dan pembangunan                       Menurut Jenis Lahan dan Tipe Bibit, 2003/2004.
kebun bibit tebu. Di Jawa Timur, pada tahun 2003                                               Produktivitas Rendemen (%)
                                                                         Wilayah                 (ton/ha)
dilakukan kegiatan bongkar ratoon yang melibatkan 40
                                                                                              Sawah Tegalan Sawah Tegalan
kelompok sasaran koperasi yang tersebar di 22 kabupa-
                                                                Madiun (PG. Pagotan)
ten/kota pada 31 wilayah pabrik gula (Anonim, 2004).               -Awal                      104,6   108,6       6,7       6,3
Salah satu dampak dari program ini, banyak dijumpai                -Kepras I                  108,8    88,0       6,4       6,2
petani yang melakukan bongkar ratoon tanaman tebu               Kediri (PG. Pesantren baru)
dan diganti dengan bibit tebu yang berkualitas terutama           -Awal
                                                                  -Kepras I                   106,3   126,7       6,6       7,0
yang dihasilkan oleh P3GI. Program bongkar ratoon                 -Kepras 2 & 3               115,2   104,2       6,7       6,7
menjadi dambaan petani untuk mengganti varietas ta-                                            73,7   100,0       6,7       6,8
                                                                Malang (PG. Krebet baru)
naman tebunya. Varietas yang sedang dikembangkan di              -Awal
Provinsi Jawa Timur yaitu varietas PS 862, PS 863, PS            -Kepras I                    109,8    94,9       6,7       6,6
                                                                 -Kepras 2 & 3                 76,7    91,3       6,6       6,6
861, PB 851, PS 851 dan PB 861, sedangkan varietas               -Kepras >3                    80,0    95,0       6,5       6,6
yang sudah banyak ditanam oleh petani yaitu varietas                                              -    77,7         -       6,5
                                                                Jember (PG. Semboro)
Triton, PS 80142, BZ 132, PS 801424..                             -Awal
   Produktivitas tanaman tebu dipengaruhi oleh berbagai           -Kepras I                   125,4    94,9       6,3       6,0
                                                                  -Kepras 2 & 3               110,7    88,0       5,8       6,0
faktor tidak hanya tipe lahan (sawah/tegalan) tetapi juga         -Kepras > 3                  91,6    74,8       6,1       6,2
penggunaan sarana produksi dan teknik budidayanya.                                             61,5       -       5,9       6,1
Pemupukan sebagai salah satu usaha peningkatan kesu-
buran tanah, pada jumlah dan kombinasi tertentu dapat             Produktivitas tebu di Kabupaten Jember, pada tanam
menaikkan produksi tebu dan gula. Berdasarkan ini,             awal sebesar 125,4 ton/ha lebih tinggi daripada produksi
rekomendasi pemberian macam dan jenis pupuk harus              tanam awal dilahan kering (94,9 ton/ha). Demikian pula
didasarkan pada kebutuhan optimum dan terjadinya               produksi tebu pada tanam awal yang ditanam dilahan
unsur hara dalam tanah disertai dengan pelaksanaan             sawah. lebih tinggi dari pada pada kepras 1. Berbeda
pemupukan yang efisien yaitu waktu pemberian dan cara          dengan di daerah lain, petani di Kabupaten Jember tidak
pemberian (Mubyarto dan Daryanti,1991). Kombinasi              menggunakan pupuk urea namun penggunaan pupuk
jenis dan jumlah pupuk yang digunakan berkaitan erat           ZA relatif lebih tinggi dibandingkan di Kabupaten atau
dengan tingkat produktivitas dan rendemen tebu. Pro-           Kabupaten Kediri.
duktivitas tebu di empat lokasi adalah berbeda antar tipe         Disamping itu, keragaan produktivitas dan efisiensi
lahan, tipe bibit dan lokasi seperti pada Tabel 2.             usahatani tebu yang rendah disebabkan input yang
   Produktivitas tebu di Kabupaten Madiun dan Kediri           rendah karena keterbatasan petani untuk membiayai
pada lahan sawah dan tanam awal cenderung lebih                usahataninya secara mandiri. Kondisi tersebut tercermin
rendah dibandingkan dengan di lahan tegalan dan se-            dari pemakaian bibit seadanya dengan kecenderungan
baliknya untuk keprasan. Sementara, produktivitas tebu         melakukan kepras berulang kali, sehingga terjadi penu-
di lahan sawah di Kabupaten Malang dan Jember relatif          runan produktivitas lahan per hektar dari waktu ke
lebih tinggi daripada di lahan tegalan. Namun demikian         waktu. Oleh sebab itu, makin banyak petani di Jawa ti-
rendemen yang diperoleh petani antar kabupaten relatif         dak bersedia menanam tebu sehingga areal pengusahaan
sama yaitu berkisar 6,0 -6,8 dengan pola bagi hasil untuk      tebu berkurang yang pada akhirnya semakin banyak PG
petani rata-rata sebesar 66 persen.                            kekurangan bahan baku. Luas areal tanam tebu di Jawa
   Petani di Kabupatan Madiun, menggunakan pupuk               pada tahun 1995 sebesar 308,4 ribu hektar menurun
urea, SP-36, KCL dan ZA untuk tanaman tebu di lahan            menjadi 214,0 ribu hektar pada tahun 2002, sedangkan
sawah, sedangkan untuk di lahan tegalan hanya digu-            pada tahun yang sama untuk Luar Jawa, dari 125,3 ribu
nakan pupuk urea dan ZA (Tabel 3). Demikian juga               hektar meningkat menjadi 137,2 ribu hektar (Malian,
pola penggunaan pupuk di Kabupaten Kediri relatif              et al; 2004).
sama dengan di Kabupaten Madiun. Produktivitas tebu               Kebijakan produksi gula dengan mengandalkan tebu



                                           Analisis Daya Saing Usahatani Tebu di Provinsi Jawa Timur [Mewa Ariani, Andi Askin dan Juni Hestina]




lahan sawah di Jawa jelas sangat tidak bijaksana. Hal ini            petani tidak sekaligus tetapi menurut jenis kegiatan
disebabkan potensi usahatani tebu lahan kering di Jawa               (pengolahan tanah, pemeliharaan, tebang muat dan
masih dapat ditingkatkan produktivitasnya melalui per-               angkut (TMA) dan lainnya maka untuk suku bunga
baikan manajemen usahatani yang dibarengi kebijakan                  yang digunakan untuk perhitungan secara privat sebesar
pemerintah terhadap insentif harga gula dan penyediaan               8 persen; (3) Harga sosial untuk pestisida dan herbisida
kredit usahatani. Di sisi lain, Pulau Jawa juga merupa-              sebesar 80 persen dari harga aktual di masing-masing
kan sentra produksi beras, sehingga akan bersaing ketat              lokasi penelitian. Pengurangan 20 persen merupakan
dalam pemanfaatan lahan yang ada.                                    tarif impor (10%) dan pajak pertambahan nilai (10%),
                                                                     dan (4) Nilai tukar rupiah terhadap dollar sebesar Rp.
                                                                     9000/US$.
Tabel 3. Rata-rata Penggunaan Pupuk Pada Usahatani Tebu                 Selain itu justifikasi untuk harga gula dan pupuk yang
         di Jawa Timur Menurut Jenis Lahan dan Tipe Bibit,           digunakan dalam analisis sebagai berikut : berdasarkan
         2003/2004.
                                                                     Commodity Price data Pinksheet October 2004 yang dikeluar-
                                                           Pupuk     kan oleh World Bank Development Prospects menunjukkan
       Wilayah          Urea    SP-36   KCl       ZA        lain
                                                          (Rp/ha)    bahwa harga gula rata-rata untuk bulan Juli, Agustus
Madiun (PG. Pagotan)                                                 dan September 2004 sebesar 170.3 US$/ton, pupuk
Sawah                                                                urea : 210,37US$/ton; ZA : 222,83 US$/ton; KCL :
  -Awal                 161,2   220,8    71,5     509,8 394.167      120 US$/ton dan SP-36 : 193,8 US$/ton.
  -Kepras I             163,2   295,8    45,9     719,8 513.333
Tegalan
  -Awal                 350,0    87,5         0   583,0 109.200      Keuntungan Finansial dan Ekonomi Usahatani Tebu
  -Kepras I             350,0       0         0   525,0 493.000         Keuntungan finansial (privat) merupakan indikator
Kediri (PG. Pesantren                                                daya saing (competitiveness) dari sistem komoditas ber-
baru)                                                                dasarkan teknologi, nilai output, biaya input dan transfer
Sawah
  -Awal                 212,5   162,5   125,0     793,4 375.000
                                                                     kebijakan yang ada. Sedangkan keuntungan ekonomi
  -Kepras I             122,2   191,5    56,8     695,6 133.337      (sosial) merupakan indikator keunggulan komparatif
  -Kepras 2 & 3             0   249,3    25,0     717,9 150.000      (comparative advantage) atau efisiensi dari sistem komodi-
Tegalan
  -Awal                    0    185,2   100,0 710,0 933.610
                                                                     tas pada kondisi tidak ada distorsi pasar dan kebijakan
  -Kepras I               40    219,5       0 746,7 552.460          pemerintah.
  -Kepras 2 & 3            0    200,0   200,0 1200,0      0             Pertanaman tebu di Indonesia masih diusahakan
Malang (PG. Krebet
                                                                     di lahan sawah irigasi teknis, sawah tadah hujan dan
baru)                                                                lahan kering (tegalan). Pada musim tanam 2003/2004,
Sawah                                                                usahatani tebu di empat kabupaten di Provinsi Jawa
  -Awal                 147,1   230,4    83,3 919,1            0
  -Kepras I             702,3       0       0 652,8            0
                                                                     Timur secara finansial sangat menguntungkan seperti
  -Kepras 2 & 3         750,0       0       0 1.333,3          0     terlihat pada Tabel 4. Namun demikian tingkat keuntun-
Tegalan                                                              gan usahatani tebu bervariasi antar wilayah, tipe lahan
  -Awal                 150,0    66,7         0   977,8       0
  -Kepras I             338,3    33,3         0   779,4 437.214      dan tipe bibit. Rata-rata keuntungan usahatani tebu
  -Kepras 2 & 3         400,0       0         0   800,0       0      bekisar antara Rp. 2,5 juta sampai Rp.8 juta per hektar.
  -Kepras > 3           350,0    50,0         0   500,0       0      Keuntungan ini akan lebih besar apabila dihitung den-
Jember (PG. Semboro)                                                 gan sewa lahan yang mencapai sekitar Rp.2,5 juta- Rp.
Sawah                                                                5 juta per hektar. Keuntungan yang diperoleh petani
  -Awal                    0    166,7    33,3     566,7       0      tebu di Kabupaten Madiun dan Kediri berkisar Rp. 2,5
  -Kepras I                0    165,7       0     763,0 900.000
  -Kepras 2 & 3            0    200,0       0     800,0       0      juta-Rp. 5,5 juta per hektar; sementara di Kabupaten
  -Kepras > 3              0    147,6       0     800,0       0      Malang dan Jember berkisar antara Rp. 5,0 juta-Rp.8,5
Tegalan                                                              juta per hektar.
  -Awal                    0    230,4   200,0     800,0         0
  -Kepras I                0    200,0       0     850,0    85.714       Perbedaan ini bukan disebabkan oleh perbedaan
  -Kepras 2 & 3            0    150,0       0     766,7         0    produktivitas dan rendemen karena kedua hal tersebut
                                                                     relatif sama di empat wilayah tersebut (lihat Tabel 2),
Daya Saing Finansial dan Ekonomi Usahatani Temu                      melainkan adanya perbedaan yang mencolok dalam hal
   Justifikasi yang digunakan untuk menganalisis daya                biaya untuk sewa lahan dan tenaga kerja. Sewa lahan
saing finansial dan ekonomi usahatani tebu seperti beri-             dan biaya tenaga kerja di Kabupaten Madiun dan Kediri
kut: (1) Pupuk urea, SP-36, KCL, NPK, herbisida dan                  lebih besar daripada Kabupaten .Malang dan Jember.
insektisida termasuk barang tradable (asing), sedangkan              Sehingga rasio penerimaan dengan biaya (R/C) secara
tenaga kerja, sewa lahan, modal, pupuk organik dan                   finansial sebesar 1,2 di Kabupaten Madiun dan Kediri
bibit termasuk barang non tradable (domestik). Walaupun              berbanding 1,5 di Kabupaten Malang dan Jember.
terdapat bibit tebu yang berasal dari Luar negeri seperti               Biaya usahatani tebu terdiri dari biaya untuk pem-
Taiwan, namun sebagian besar petani telah menanam                    belian bibit terutama untuk tanam awal, pupuk, pesti-
padi yang dihasilkan oleh P3GI, swasta dan pihak PG                  sida/herbisida, tenaga kerja, sewa lahan dan biaya lain.
sendiri; (2) Tingkat suku bunga pinjaman petani sebesar              Komponen biaya tenaga kerja terdiri dari biaya persia-
16%/tahun, namun karena dana pinjaman yang diterima                  pan dan pengolahan tanah, potong bibit, tanam, kepras,


                                                                                                                                            7
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                          Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



Tabel 4. Profitabilitas Finansial dan Ekonomi Usahatani Tebu                          dipandang sebagai cerminan efisiensi ekonomi suatu
         di Jawa Timur Menurut Jenis Lahan dan Tipe Bibit                             usaha. Berdasarkan data pada Tabel 4 menunjuk-
         (Juta Rp), 2003/2004.
                                                                                      kan bahwa meskipun secara finansial usahatani tebu
                              Penerimaan     Biaya    Keuntungan                      menguntungkan tetapi secara ekonomi tidak selalu
         Wilayah             Finan- Eko- Finan- Eko- Finan- Eko-                      demikian. Secara ekonomi, usahatani tebu di kabupaten
                              sial nomi sial nomi sial nomi
Madiun (PG Pagotan)
                                                                                      Malang dan Jember masih menguntungkan, namun di
Sawah                                                                                 Kabupaten Madiun dan Kediri mengalami kerugian
  -Awal                        17,2     12,3      14,0         14,7   3,2     (2,4)   sekitar Rp 2 juta- Rp 4 juta per hektar. Perbedaan nilai
  -Kepras 1                    17,0     12,2      13,9         14,9   3,1     (2,8)
   Tegalan
                                                                                      keuntungan secara finansial dan ekonomi ini merupakan
  -Awal                        16,8     12,0      14,0         14,9   2,8     (2,9)   petunjuk adanya distorsi pasar yang ditimbulkan oleh
  -Kepras 1                    13,5     9,6       11,1         12,0   2,4     (2,4)   kebijakan pemerintah atau ketidaksempurnaan pasar
Kediri (PG P. Baru)
                                                                                      gula dan industri gula.
Sawah                                                                                    Fenomena yang terjadi dalam usahatani tebu adalah
  -Awal                        17,3     12,4      15,4         16,4   1,9     (4,0)   harga input yang dibayar oleh petani lebih rendah, se-
  -Kepras 1                    18,8     13,6      13,2         14,2   5,6     (0,6)
  -Kepras2&3                   11,6     8,4       9,5          10,4   2,1     (2,0)
                                                                                      mentara harga output yang diterima petani lebih tinggi
Tegalan                                                                               dari harga yang seharusnya (sosial). Dalam usahatani
  -Awal                        21,7     15,6      16,7         17,5   5,0     (1,9)   tebu, pemerintah telah menetapkan kebijakan proteksi
  -Kepras 1                    16,8     12,1      11,7         12,7   5,1     (0,6)
  -Kepras2&3                   16,6     12,0      10,5         12,1   6,1      0,2
                                                                                      baik terhadap input maupun output untuk melindungi
                                                                                      petani tebu di pasar domestik. Subsidi berbagai pupuk
Malang (PG Krebet                                                                     terlihat dari Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk urea,
Baru)
Sawah                                                                                 SP-36, ZA dan NPK/Phonska berturut-turut sebesar
  -Awal                        18,1     12,9      12,4         13,5   5,7     (0,6)   Rp. 1150; Rp. 1400; Rp.950 dan Rp. 1600 (Kompas, 7
  -Kepras 1                    12,3     8,9       8,3          9,6    4,0     (0,7)   Desember 2004). Selain itu pemerintah juga menetap-
  -Kepras2&3                   13,4     9,1       11,9         13,4   1,5     (4,3)
Tegalan                                                                               kan harga dasar gula petani sebesar Rp. 3410/kg, yang
  -Awal                        15,6     11,0       9,7         10,6   5,9     0,4     saat ini dapat dicapai berkat penerapan tarif impor gula
  -Kepras 1                    14,8     10,6       7,8         8,9    7,0     1,7     sebesar Rp.700/kg.
  -Kepras2&3                   15,4     10,9       7,1         7,7    8,3     3,2
  -Kepras>3                    11,5     9,0        6,2         6,3    5,3     2,7        Pertanyaan lebih lanjut adalah sampai kapan pemer-
                                                                                      intah akan menerapkan kebijakan seperti tersebut diatas?
Jember (PG Semboro)                                                                   Dengan keterbatasan keuangan pemerintah, maka selain
Sawah
  -Awal                        18,9     13,8      11,9         12,6    7,0     1,2    kebijakan subsidi, pemerintah harus dengan seksama
  -Kepras 1                    15,6     11,2      9,9          10,7    5,7     0,5    membuat kebijakan yang berkaitan dengan efisiensi
  -Kepras2&3                   13,4     9,8       9,4          10,4    4,0    (0,5)   terutama efisiensi pabrik gula. Salah satu yang dapat
  -Kepras>3                    9,1      6,4       9,4          10,1   (0,3)   (3,7)
Tegalan                                                                               dilakukan adalah dengan meninjau kembali penetapan
  -Awal                        13,8     10,1       8,7         9,7    5,1     0,4     besar dan lama gaji pegawai pabrik gula. Apakah masih
  -Kepras 1                    12,7     9,3        7,4         8,2    5,3     1,0     relevan tenaga kerja pada pabrik gula harus dibayar
  -Kepras2&3                   11,2     8,2        6,0         6,9    5,2     1,3
                                                                                      satu tahun penuh, padahal musim giling hanya sekitar
                                                                                      4-5 bulan untuk setiap tahunnya. Pihak PTP perlu
pemeliharaan dan tebang, muat, angkut (TMA).                                          meninjau kembali dana-dana non budgeter yang selama
   Biaya usahatani untuk tenaga kerja dan sewa lahan                                  ini dikeluarkan dan mana-mana yang perlu dikurangi
sangat besar, mencapai lebih dari 70 persen. Hal ini dise-                            atau dihilangkan sehingga pengeluaran non budgeter
babkan sewa lahan terutama di Kabupaten Madiun dan                                    dapat ditekan.
Kediri relatif mahal yaitu berkisar Rp. 4,5 juta - Rp. 5
juta/ha. Sementara itu, komponen terbesar biaya tenaga                                Daya Saing dan Tingkat Proteksi Usahatani Tebu
kerja usahatani tebu adalah biaya TMA. Biaya ini dipen-                                   Secara umum usahatani tebu di Kabupaten Madiun
garuhi oleh produksi tebu per satuan luas dan jauh dekat                              dan Kediri tidak mempunyai keunggulan komparatif
lokasi panen dengan pabrik. Rata-rata biaya TMA per                                   yang ditunjukkan oleh besaran nilai koefisien DRCR
ton tebu adalah Rp.24.350 – Rp.30.000. Selain itu, biaya                              lebih besar satu seperti terlihat pada Tabel 5. Usahatani
tenaga kerja untuk usahatani tebu di lahan sawah lebih                                tebu yang mempunyai keunggulan komparatif dapat
tinggi dari pada lahan tegalan disebabkan pemeliharaan                                ditemukan di Kabupaten Malang dan Jember terutama
tanaman dilahan sawah lebih intensif dari pada di lahan                               usahatani tebu di lahan kering, sedangkan di kabupaten
tegalan, seperti kegiatan kletek dan bumbun.                                          Madiun dan Kediri menunjukkan kebalikannya.
    Keuntungan usahatani tebu secara finansial menurut                                    Data pada Tabel 5 juga menunjukkan bahwa koefisien
tipe lahan dan tipe bibit bervariasi antar wilayah. Wa-                               PCR di semua wilayah lebih kecil dari satu, yang berarti
laupun demikian, terdapat kecenderungan produktivi-                                   sistem usahatani tebu mampu membayar korbanan biaya
tas tebu di lahan sawah lebih besar daripada di lahan                                 domestik yang efisien dalam pemanfaatan sumberdaya
tegalan, sementara tanaman awal (bongkar ratoon) dan                                  untuk memperoleh keuntungan secara finansial. Namun
kepras 1 lebih besar dibandingkan dengan kepras 2 dan                                 kemampuan membayar biaya domestik tersebut untuk
seterusnya.                                                                           setiap wilayah berbeda, seperti terlihat dari koefisien
   Keuntungan usahatani tebu secara ekonomi dapat                                     PCR yang berbeda. Disamping itu terdapat kecenderun-



                                            Analisis Daya Saing Usahatani Tebu di Provinsi Jawa Timur [Mewa Ariani, Andi Askin dan Juni Hestina]



Tabel 5. Daya Saing dan Tingkat Proteksi Usahatani Tebu               dengan koefisien NPCO sekitar 1,35-1,40 (Tabel 5).
         di Beberapa Wilayah Menurut Jenis Lahan dan Tipe             Hal ini memberikan makna bahwa produsen domestik
         Bibit , 2003/2004
                                                                      menerima harga jual gula yang lebih tinggi dari harga
         Wilayah             DRCR PCR NPCO NPCI            EPC        di pasar dunia.
Madiun (PG Pagotan)                                                      Dampak kebijakan pemerintah terhadap input pro-
Sawah
   -Awal                      1,23    0,8   1,40    0,57     1,53     duksi dan output tersebut dinikmati oleh semua petani
   -Kepras 1                  1,28    0,8   1,40    0,54     1,59     tebu yang berada di Jawa Timur. Pengaruh tingkat pro-
Tegalan                                                               teksi secara simultan terhadap input tradable dan harga
   -Awal                      1,29   0,82   1,40    0,54     1,57
   -Kepras 1                  1,30   0,81   1,40    0,50     1,60     output dapat dilihat dari besaran koefisien EPC (effective
                                                                      protection coefficient). Semakin besar koefisien EPC berarti
Kediri (PG Pesantren Baru)                                            semakin tinggi tingkat proteksi pemerintah terhadap
Sawah
   -Awal                      1,40   0,88   1,39    0,57     1,60     komoditas tebu. Pada Tabel 5, nilai EPC antar wilayah
   -Kepras 1                  1,05   0,68   1,39    0,56     1,54     relatif sama yaitu bekisar 1,4-1,8 yang berarti tingkat
   -Kepras2&3                 1,31   0,80   1,38    0,56     1,64
Tegalan
                                                                      proteksi kumulatif mencapai 40-80 persen. Besaran ini
   -Awal                      1,14   0,76   1,39    0,59     1,50     memberikan gambaran bahwa pemerintah sangat pro-
   -Kepras 1                  1,06   0,67   1,39    0,53     1,56     tektif terhadap petani tebu dan industri gula nasional.
   -Kepras2&3                 0,98   0,59   1,39    0,58     1,67

Malang (PG Krebet Baru)                                               Simulasi Perubahan Harga Gula dan Produktivitas Tebu
Sawah                                                                 untuk Mencapai Keunggulan Komparatif
   -Awal                      1,06   0,65   1,40    0,56     1,62
   -Kepras 1                  1,11   0,64   1,39    0,54     1,75
                                                                         Dalam penelitian ini telah dilakukan simulasi untuk
   -Kepras2&3                 1,67   0,87   1,47    0,45     1,91     mengetahui berapa harga gula dunia dan produktivitas
Tegalan                                                               tebu seharusnya untuk mencapai kondisi dimana usa-
   -Awal                      0,95   0,58   1,42    0,50     1,63
   -Kepras 1                  0,79   0,48   1,40    0,54     1,64
                                                                      hatani tebu yang diusahakan oleh petani mempunyai
   -Kepras2&3                 0,66   0,43   1,42    0,62     1,54     keunggulan komparatif. Analisis ini hanya dilakukan
   -Kepras>3                  0,66   0,49   1,28    0,87     1,34     pada wilayah yang nilai DRCRnya lebih besar dari satu,
Jember (PG Semboro)
                                                                      yaitu Kabupaten Madiun dan Kediri untuk tipe lahan
Sawah                                                                 sawah dan lahan kering serta Kabupaten Malang untuk
   -Awal                      0,90   0,61   1,37    0,55     1,47     lahan sawah. Berdasarkan simulasi tersebut menunjuk-
   -Kepras 1                  0,95   0,61   1,39    0,58     1,56
   -Kepras2&3                 1,07   0,67   1,37    0,56     1,60     kan bahwa usahatani tebu di ketiga wilayah tersebut
   -Kepras>3                  1,85   1,00   1,43    0,51     1,84     akan mempunyai keunggulan komparatif apabila harga
Tegalan                                                               gula dunia lebih besar dari yang berlaku sekarang tetapi
   -Awal                      0,94   0,59   1,37    0,59     1,60
   -Kepras 1                  0,85   0,51   1,37    0,68     1,66     besarannya bervariasi antar wilayah, tipe lahan dan tipe
   -Kepras2&3                 0,80   0,49   1,37    0,51     1,63     bibit. Namun secara umum untuk mencapai hal terse-
                                                                      but, harga gula dunia mencapai sekitar 220 US$/kg
                                                                      (Tabel 6).
gan bahwa koefisien PCR pada usahatani tebu di lahan                     Hasil analisis simulasi dengan variabel perubahan
kering lebih kecil dibandingkan dengan di lahan sawah.                produktivitas tebu menunjukkan bahwa usahatani tebu
Sementara koefisien PCR menurut tipe bibit tidak ber-                 di ketiga wilayah akan memiliki keunggulan komparatif,
beda nyata, hal ini mungkin karena kategori tipe bibit                jika produktivitas dan atau rendemen tebu dapat diting-
yang dibuat relatif dekat antara satu dengan yang lain                katkan sekitar 20 persen dari kondisi saat ini. Hal tersebut
(tanam awal, kepras 1, kepras 2&3 serta kepras>3).                    sangat relevan dengan program yang dicanangkan oleh
   Dampak kebijakan subsidi input (terutama pupuk)                    pemerintah (Departemen Pertanian) yaitu program aksel-
yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat dari nilai               erasi peningkatan produktivitas gula nasional. Program
transfer input melalui koefisien proteksi input nominal               ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam upaya
(NPCI). Sedangkan dampak kebijakan harga output                       peningkatan produktivitas, produksi dan mutu tebu
dapat dilihat dari nilai transfer output melalui koefisien            untuk memenuhi kapasitas giling terpasang pabrik gula
proteksi output nominal (NPCO). Kebijakan input yang                  agar dapat beroperasi secara efisien dan menghasilkan
diterapkan oleh pemerintah memberikan insentif bagi                   gula dengan biaya produksi yang kompetitif. Program
petani tebu berupa harga input yang dibayar petani hanya              ini telah dilaksanakan pada tahun 2003, khusus di Jawa
setengah dari harga input seharusnya, yang tercermin                  Timur dilakukan bongkar ratoon seluas 10.000 hektar
dari koefisien NPCI sekitar 0,5. Kecenderungan ter-                   dari luas tebu yang mencapai 148 000 ha.
sebut adalah sama untuk di empat kabupaten. Hal ini                      Hasil wawancara menunjukkan bahwa program ini
mencerminkan distribusi pupuk di Provinsi Jawa Timur                  telah berdampak positip berupa: (1) Terjadinya bong-
cukup baik, sehingga harga pupuk di pasar antar wilayah               kar ratoon secara swadaya oleh petani seluas 16 000
tidak terdistorsi.                                                    ha, dengan menanam tebu varietas unggul tinggi; (2)
    Selain dari sisi input produksi, petani juga menikmati            Produktivitas tebu meningkat dari 65.75 ton/ha menjadi
insentif harga output yang ditetapkan oleh pemerin-                   92.55 ton/ha; (3) Rendemen meningkat dari 6.10 persen
tah. Harga output yang dinikmati oleh petani lebih                    menjadi 6.63 persen; (4) Produksi hablur meningkat
tinggi 35-40 persen dari harga jual yang seharusnya,                  dari 4,02 ton/ha menjadi 6,12 ton/ha. Hasil analisis ini


                                                                                                                                             
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                              Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



Tabel 6. Simulasi Terhadap Harga Tebu International, dan                     di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Kediri lebih
         Produktivitas Usahatani Tebu di Madiun, Kediri dan                  kecil (Rp 2,5 juta – Rp 5,5 juta/ha) dibandingkan
         Malang yang DRCR >1 Menurut Jenis Lahan dan
         Tipe Bibit, 2003/2004                                               dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember
                                                                             (Rp 5,0 juta – Rp 8,5 juta/ha). Terdapat kecenderun-
                                       Aktual           DRCR =1
                                                                             gan, keuntungan usahatani tebu yang ditanam pada
                                            Harga Kenaikan Harga
          Wilayah               Produkti-
                                             Gula Produkti-   Gula           lahan tegalan lebih tinggi daripada di lahan sawah
                                vitas Tebu
                                 (Kg/ha)
                                            Dunia vitas Tebu Dunia           dan pada tanam awal lebih tinggi daripada kepras.
                                           (US$/kg)   (%)   (US$/kg)      4. Walaupun secara finansial usahatani tebu mengun-
 Madiun (PG Pagotan)                                                         tungkan, namun secara ekonomi menunjukkan ke-
 Sawah
    -Awal                         104.551         170.3        20   209      balikannya. Secara ekonomi, kerugian yang dialami
    -Kepras 1                     108.773         170.3        23   215      petani di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Kediri
                                                                             sebesar Rp 2 juta – Rp 4 juta per hektar. Perbedaan ini
 Tegalan
   -Awal                          108.000         170.3        24   218      disebabkan adanya distorsi pasar yang ditimbulkan
   -Kepras 1                       88.000         170.3        24   218      oleh kebijakan pemerintah.
 Kediri (PG Pesantren
                                                                          5. Usahatani tebu di Kabupaten Madiun dan Kabupaten
 baru)                                                                       Kediri tidak mempunyai keunggulan komparatif,
 Sawah                                                                       sedangkan usahatani tebu di Kabupaten Malang
    -Awal                         106.620         170.3        32   233      dan Jember menunjukkan kebalikannya (DRCR<I).
    -Kepras 1                     115.160         170.3         4   179
    -Kepras2&3                     73.710         170.3        24   217      Usahatani tebu di Kabupaten Madiun, Kediri dan
                                                                             Malang (lahan sawah) akan mempunyai keunggulan
 Tegalan
    -Awal                         126.670         170.3        12   194
                                                                             komparatif, apabila produktivitas (rendemen) tebu
    -Kepras 1                     104.170         170.3        05   179      meningkat sekitar 20 persen atau harga gula dunia
                                                                             menjadi 220 US$/ton.
 Malang (PG Krebet
 baru)
                                                                          6. Sistem usahatani tebu disemua lokasi mampu mem-
 Sawah                                                                       bayar korbanan biaya domestik yang efisien (PCR<1).
    -Awal                         109.800         170.3         5   180      Kebijakan input yang diterapkan oleh pemerintah
    -Kepras 1                      76.670         170.3         8   186
    -Kepras2&3                     80.000         170.3        46   261
                                                                             memberikan insentif bagi petani tebu berupa harga
                                                                             input yang dibayar petani hanya setengah dari harga
                                                                             input seharusnya. Selain itu, harga jual gula yang
memberikan petunjuk bahwa program bongkar ratoon                             dinikmati oleh petani lebih tinggi sekitar 35 – 40
pada masa yang akan datang perlu diperluas, dengan                           persen dari harga jual gula seharusnya.
melibatkan lebih banyak petani dan wilayah kerja pabrik
gula. Perluasan program ini hendaknya dilakukan seja-                     Implikasi kebijakan
lan dengan penyediaan kredit dan pengintegrasian antara                   1. Pengembangan areal pertanaman dan bongkar ratoon
aktivitas budidaya (petani tebu) dan aktivitas pengolahan                    tebu hendaknya dilaksanakan sejalan dengan upaya
di PG, khususnya pada daerah-daerah yang secara ”emo-                        pengintegrasian aktivitas budidaya (petani tebu)
sional” pernah memiliki kaitan dengan industri gula.                         dan aktivitas pengolahan (PG). Dalam program
                                                                             ini diperlukan penyediaan kredit usahatani tebu,
                      KESIMPULAN DAN                                         khususnya bagi petani kecil/miskin yang menjual
                    IMPLIKASI KEbIJAKAN                                      tebu secara tebasan. Program ini hendaknya diikuti
                                                                             dengan penguatan kelompok tani, untuk menghindari
Kesimpulan                                                                   ketergantungan petani dan PG dengan pedagang
1. Rata-rata produktivitas tebu di lahan sawah mencapai                      (penebas) tebu.
   lebih dari 100 ton per hektar, lebih tinggi daripada                   2. Pengembangan areal pertanaman tebu di Jawa di-
   di lahan tegalan. Produktivitas tebu di lahan kering                      arahkan pada lahan kering, sehingga tidak terjadi
   di Kabupatan Malang dan Jember lebih kecil diban-                         benturan kepentingan dengan program peningkatan
   dingkan dengan di Kabupaten Madiun dan Kediri.                            produksi tanaman pangan.
   Namun, rendemen di empat lokasi relatif sama yaitu                     3. Kebijakan proteksi dalam bentuk tarif dan tataniaga
   antara 6-7 persen.                                                        impor gula perlu prinsip kehati-hatian, dengan mem-
2. Proporsi biaya tenaga kerja dan sewa lahan usahatani                      berikan kesempatan kepada PG untuk meningkatkan
   tebu di lahan sawah dan tegalan di Jawa Timur men-                        efisiensi teknis dan efisiensi ekonomisnya. Kebijakan
   capai sekitar 70 persen terhadap total biaya usahatani                    ini hendaknya diikuti dengan penetapan rendemen
   tebu, Sewa lahan di Kabupatan Madiun dan Ke-                              individual atau rendemen minimum yang akan di-
   diri lebih mahal dibandingkan dengan di Kabupaten                         berikan oleh setiap PG, sehingga dalam masa transisi
   Malang dan Jember, yaitu berkisar Rp 4 juta – Rp 5                        ini petani dapat memperoleh keuntungan yang layak
   juta/ha.                                                                  dari usahatani tebu.
3. Usahatani tebu di Provinsi Jawa Timur secara finan-
   sial menguntungkan. Rata-rata keuntungan sebesar
   Rp 2,5 juta – 8 juta per hektar. Keuntungan petani


00
                                               Analisis Daya Saing Usahatani Tebu di Provinsi Jawa Timur [Mewa Ariani, Andi Askin dan Juni Hestina]




                  DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2004. Meneropong Program pengembangan Tebu di Jawa
      Timur. RATOON. Media Komunikasi dan Informasi Petani
      Tebu di Jawa Timur. Edisi 4/th.1/Mei 2004.
Hutabarat, B.M.S, T.Kuntohartono, Nahdodin dan Soedarsono.
      2001. Restrukturisasi Industri Gula Nasional, (Mimeo).
Kompas. 2004. Subsidi untuk Pupuk tetap dengan Pola yang lama.
      Kompas, 7 Desember, halaman 13.
Monke, E.A. and S.K. Pearson.1989. The Policy Analysis Matrix
      For Agricultural Development. Cornell University Press. Ithaca
      and London.
Mubyarto dan Daryanti. 1991. Gula. Kajian Sosial-Ekonomi.
      Penerbit Aditya Media. Yogyakarta
Malian, AH. dan Saptana. 2003 Dampak Peningkatan Tarif
      Impor Gula terhadap Pendapatan Petani Tebu. Jurnal
      Sosial-Ekonomi Pertanian dan Agribisnis. Vol 3 No.2: 107-
      124. Denpasar
Malian,A.H; M.Ariani; K.S.Indraningsih; A.Zakaria; A.Askin dan
      J.Hestina. 2004. Revitalisasi Sistem dan Usaha Agribisnis
      Gula. Laporan Penelitian. Puslitbang Sosial Ekonomi
      Pertanian. Bogor.
Salvatore, D. 1995. International Economics. Fifth Edition. Prentice
      Hall International, Inc., New Jersey, USA.
Soentoro, N.Indiarto dan A.M.S.Ali. 1999. Usaha Tani Dan
      Tebu Rakyat Intensifikasi di Jawa. Dalam Ekonomi Gula di
      Indonesia. Penyunting M.H.Sawit, dkk. Penerbit Institut
      Pertanian Bogor.




                                                                                                                                              0
SOCA ❖ 6 6 66 66 666666 666 66 6 6 6 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
            6                                                                                                   Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003
                                                                                                                                 ISSN: 4-777



                                         AN EQUILIbRIUM DISPLAcEMENT MODEL OF
                                                                     THE bALI bEEF INDUSTRy

                                       I GUSTI AGUNG AyU AMbARAWATIa, XUEyAN zHAOb,
                                            GARRy GRIFFITHc, AND ROLEy PIGGOTTd
                             Faculty of Agriculture, Udayana University, Denpasar 80232; Department of Econometrics
                                        Business Statistics, Monash University, Clayton, VIC 3800, Australia
                                                       NSW Agriculture Beef Industry Centre,
                                            University of New England, Armidale, NSW 2351, Australia.




                                                                            AbSTRAK

   Produksi daging sapi di Bali didominasi oleh peternakan rakyat, sama halnya dengan keadaan pertanian pada
umumnya di Indonesia. Berbagai kebijakan telah dilaksanakan untuk mengembangkan sapi Bali. Pengetahuan
mengenai distribusi manfaat/keuntungan yang diterima dari pengembangan sapi sapi Bali akan membantu dalam
proses pengambilan keputusan. Tulisan ini menganalisis manfaat dari pengembangan sapi Bali dalam sistem produksi
bertingkat dengan menggunakan model “equilibrium displacement’ (EDM). Manfaat/keuntungan diukur dari
perubahan surplus ekonomi pada peternak, rumah potong hewan dan pengecer.

      Kata Kunci: Produksi Daging Sapi, Kebijakan Pemerintah, EDM, Surplus Ekonomi.


                                INTRODUcTION                                    tourist sector.
                                                                                   The Bali government has put in place policies for
   Changes in food consumption patterns in Indonesia                            developing this indigenous cattle breed to increase
resulting from increases in income, urbanisation and                            inter-island cattle trade and to improve beef quality to
population growth have led to changes in Indonesian                             compete with imported beef. A wide range of policies
agricultural production and trade. There have been some                         has been implemented to enhance development of Bali
attempts to improve productive capacity, but in many                            cattle including feed supplementation programs, artificial
cases such as beef cattle, production has not been able to                      insemination programs and subsidised credit, as well as
keep pace with the increase in consumption, encouraging                         the national policies mentioned above (Beef NES, Food
imports of live cattle and beef products. Smallholder                           Security Credit and Food Security Project). However,
farms using basic technology with relatively low levels                         adding value to livestock through marketing seems to
of productivity dominate beef production, just like the                         be of little concern. Moreover, the implementation of
majority of the Indonesian agriculture.                                         local autonomy policies and budget self-reliance at the
   The island of Bali is one of the cattle producing areas                      beginning 2001 has encouraged the Bali government to
for Indonesia. An indigenous Indonesian cattle breed,                           develop local resources such as cattle.
Bali cattle (Bos sondaicus), is kept pure on the island of                         Previous studies of the Bali cattle industry were
Bali despite the wide spread of this breed throughout                           mainly concerned with the physical productivity of the
the country. This policy was enacted to maintain and                            breed such as feed conversion and carcass weight, and
improve domestic animal genetic resources. Bali cattle                          there are very few policy evaluation analyses of the beef
are known for their desirable traits. These include good                        sector. Ambarawati et al. (2002) assessed the impact of
adaptation to arid conditions, high fertility and good                          cattle development schemes on farm performance in
meat production. They are highly efficient in produc-                           Bali, but they did not include any links to the marketing
ing lean with a low fat percentage beef (Masudana                               sectors. Knowledge about the distribution of the returns
1990). There are no cattle imported into Bali due to the                        from the development of the cattle industry, including
absolute protection of Bali cattle. However, cattle from                        marketing, informs decision making.
Bali are highly demanded outside Bali, especially in                               The objective of this paper is to develop an economic
Jakarta. DPPB (2000) noted that about 60 per cent of                            model of the Bali beef industry to simulate various poli-
cattle traded in Bali are sent off the island. The island is                    cies and other exogenous changes. The impact of these
also known for its extensive tourist sector. Frozen and                         changes on various industry groups such as smallholders,
chilled beef are imported to fulfil the tourist demand.                         processor and consumers, can be estimated in terms of
This imported beef competes with the local beef in the                          their welfare changes.


aFaculty of Agriculture, Udayana University, Denpasar 80232; b Department of Econometrics and Business Statistics, Monash University, Clayton,
VIC 3800, Australia ; c NSW Agriculture Beef Industry Centre, d University of New England, Armidale, NSW 2351, Australia




0
          An Equilibrium Displacement Model of The Bali Beef Industry [I Gusti Agung Ayu Ambarawati, Xueyan Zhao, Garry Griffith, and Roley Piggott]



              LITERATURE REVIEW                                           (percentage muscle, bone and fatty tissue). Retailers and
                                                                          packers at the HRI market cut and trim the carcasses and
The bali beef Industry                                                    sell to the consumers. Beef cuts at the HRI market are
    The Bali beef industry in this study refers to beef                   graded to meet consumers’ requirements.
industry on the geographical entity, Bali island (also                       Cattle are selected at the market by private abattoir
the Province of Bali). The Bali beef industry involves                    operators to obtain higher quality carcasses. This selec-
multiple markets and marketing stages. Demand for                         tion is mainly based on physical appearance and cattle
beef in Bali comes from two different markets: the wet                    weight. The average cattle weight for the HRI market is
and higher end markets. The higher end market is also                     375 kg. Some private slaughtering houses have their own
known as the HRI (hotel, restaurant and institutional)                    cattle contracts with farmers so they can control their
market. Demand for fresh beef at the wet market comes                     cattle weight and quality. While carcasses produced from
from the local population, while frozen and chilled beef                  private abattoirs are mainly directed to the HRI market,
are demanded to satisfy the star-rated hotels, selected                   by-products and off-cuts of these carcasses are sold to
supermarkets and catering companies. The quality of                       the wet market. It is estimated that 20 per cent of total
beef going to the wet market is not as well graded as the                 carcass production from private abattoirs are sent to the
beef supplied to the HRI market. The wet market, which                    wet market. Hence, carcass production from private
comprises some 80 per cent of the total beef demand in                    abattoirs has a multi-output production function. The
Bali, is fully supplied by Bali beef. On the other hand,                  main difference between private abattoirs and the public
the Bali HRI market is currently satisfied by both Bali                   abattoirs is in the processing facilities. Private abattoir
beef and imported beef. Before the financial crisis in mid                operations are more mechanised than public slaughtering
1997, imported beef dominated beef supply to the HRI                      houses to meet certain grading criteria.
market and Bali beef accounted for only a small amount                       Bali beef competes with imported beef at the HRI
of the total beef demand. However, since the financial                    market. Hence, the link between the Bali beef and
crisis Bali beef has increasingly been accepted to fulfil                 imported beef at the HRI market should be considered
demand from the HRI market. Bali beef is now a sub-                       in developing the conceptual model. Also, the inter-is-
stitute for imported beef in the HRI market. However,                     land cattle trade to the rest of Indonesia market (ROI)
imported beef is not a substitute for Bali beef in the wet                should be included in a conceptual model of the Bali
market because of preference and quality differences.                     cattle market.
                                                                             Although Bali cattle are sold to different markets, there
beef Production for the Wet Market                                        are no specific cattle producers for each market. All
   Beef processing for the wet market in Bali is under-                   cattle traded come from the same smallholder producers
taken by public abattoirs. Retailers at the wet market cut                without any product specification. Cattle are valued
the carcasses and sell to final consumers. Beef cuts at the               based on their liveweights. The higher the cattle weight
wet market are not well-graded as the consumers seem                      the better the price is.
to be indifferent to beef quality. Carcass production from                   This review of the Bali beef industry will assist the
public abattoirs is derived solely from Bali cattle.                      development of a conceptual model of the industry. A
   In terms of cattle requirements for slaughtering, there                disaggregated model along both horizontal and vertical
are no specific standards of cattle such as weight and                    lines is required to capture policy changes occurring in
age for carcass production at public abattoirs. However,                  the different markets.
the weight of cattle sold at cattle markets for this market
is usually above 300 kg. There is no specification of a                   A conceptual Model of the bali beef Industry
production system for cattle in Bali for different purposes                  The Bali beef industry is disaggregated into a hori-
such as for wet or HRI markets. Cattle are usually                        zontal and vertical structure to examine the benefits of
grazed on public fields or maintained under a shed by                     government policies and research that occurs in various
smallscale farmers. Cattle are sometimes fed with feed                    industry sectors and markets, as well as the distribution
supplementation such as rice bran. Heavier cattle are                     of benefits among different industry groups. Horizon-
usually selected for the higher end market and for the                    tally, the market is segmented based on the type of
inter-island trade owing to better quality.                               beef demanded: wet and HRI markets. Vertically, beef
                                                                          production and marketing are disaggregated into cattle
beef Production for the HRI Market                                        supply, processing, marketing and consumption. This
   Bali beef production for the HRI market is a different                 segmentation enables separate analyses of various poli-
process from the wet market production in terms of cattle                 cies at different stages of marketing. Inputs other than
selection, processing and marketing phases. Bali beef                     the cattle input are treated as a general ‘marketing input’
for the HRI market comes from carcass production from                     in all sectors.
private slaughtering houses. The carcasses produced from                     The demand for imported beef at the HRI market
private abattoirs are of higher quality to meet retailers’                is included in this segmentation. The quantity of im-
demand. Certain criteria are usually used for carcass                     ported beef is treated as an endogenous variable in the
production such as carcass weight and its composition                     model, but the price of imported beef is treated as an
                                                                          exogenous variable. As Indonesia is not a major player


                                                                                                                                               03
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                           Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



in beef imports in the world market, it is considered that                    be derived by totally differentiating the system of equa-
the supply of imported beef is perfectly elastic. On the                      tions at the initial equilibrium points. The consequent
other hand, the demand for imported beef is assumed                           changes in producer and consumer surplus reflecting
to be downward sloping.                                                       welfare changes at the various stages of marketing can
   The model also includes the rest of Indonesia (ROI)                        then be estimated.
market in order to capture the impacts of inter-regional                         The impacts of a 1 per cent reduction in per unit cost
trade on Bali cattle production. It is believed that any                      resulting from productivity advances in cattle production
changes in beef demand outside Bali will affect cattle                        supported by the Bali government intervention program
production in Bali. The Bali geographical market and                          is simulated. However, the cost of achieving the 1 per
the ROI market are linked through quantity of cattle                          cent change is not addressed in this study. Changes in
traded and the cattle price. Any policy changes occurring                     prices and quantities in all markets due to this exog-
in the ROI market is treated as an exogenous shifter to                       enous shift are estimated, and consequent changes in
the Bali cattle production.1                                                  producer and consumer surplus in the relevant markets
   Based on the industry structure reviewed above, the                        are presented. Finally, alternative scenarios of exogenous
model of the Bali beef industry is specified in Appendix                      shifters resulting from increased efficiencies and policy
1. As shown in the figure, there are four production func-                    changes in different industry sectors are simulated. Com-
tions, represented by rectangles on the diagram. From                         parisons of welfare changes among different scenarios
each production function creates the demand and supply                        are conducted.
for a product represented by the ovals on the diagram.
In each supply or demand schedule an exogenous shift                          Data Requirements
may occur. The inclusion of the exogenous shifters in this                       Operation of the EDM requires three different sets
model enables separate analyses of various policies at the                    of information. Firstly, base price and quantity values
farm level, processing stage and retail marketing. There                      are needed for all endogenous variables to portray the
are 13 factor or product markets involving 24 quantity                        base equilibrium status of the system. Secondly, various
and price variables. There are also two aggregated input                      elasticity values are needed. Finally, values all exogenous
and output index variables for the processing sector at                       shifters are needed to quantify the impact of policy
private abattoirs. This gives 26 endogenous variables                         changes at different levels of marketing.
for the 26 equations and identities in the system. The                           The availability of data is very limited. The Central
definitions of all variables and parameters in the model                      Bureau of Statistics of Indonesia (CBSI) and the Direc-
are presented in Appendix 2. The structural model of                          torate General of Livestock Services (DGLS) provide
the Bali beef industry which describes the links among                        annual data on beef production for all provinces in In-
the variables is presented in the Appendix 3.                                 donesia, measured in kilotons carcass weight. However,
                                                                              there is no published information on final beef products
                          METHODOLOGy                                         such as the quantity of beef entering the wet and HRI
                                                                              markets respectively. Information on the quantities of
The Model                                                                     carcass produced from public and private abattoirs is
   This research is based on a synthetic model, often                         also lacking. Hence, assumptions are made on the pro-
referred to as an Equilibrium Displacement Model                              portion of carcasses produced at different abattoirs and
(EDM). EDM has been frequently used in agricultural                           beef produced for the wet and HRI markets based on
price and policy analysis. The EDM involves the appli-                        the information provided by DGLS staff, Bali Regional
cation of comparative static analysis to general function                     Livestock Services staff and other industry agencies.
models. The main strength is that it allows quantitative                      Considerable effort has been made in this study to
assessments to be made of the impacts on endogenous                           assemble a set of equilibrium quantities and prices at
variables of small changes in exogenous variables in                          different stages. These include a survey of public and
situations where there are no resources available to en-                      private abattoirs, hotels and restaurants in Bali to obtain
gage in econometric modelling (Piggott 1992). In the                          the required information. A combination of published
EDM approach, the market is disturbed by a change in                          information and the survey information has been used
the value of exogenous variable and the impacts of the                        to estimate the data required at the different levels and
disturbance are approximated by functions which are                           market segments.
linear in elasticities.                                                          Price and quantity values used in this study are based
   The exogenous shifters examined are improved pro-                          on the year 2000 assuming that the beef market situa-
ductivity, promotion and policy changes in beef market-                       tion in Indonesia had returned to normal after the 1997
ing arrangements. The relationships among changes in                          financial crisis. There was a sharp increase in imported
all endogenous variables due to exogenous shifters can                        beef into Indonesia, from 10.55 kt in 1999 to 26.96 kt in
                                                                              2000. Beef imported into the Bali HRI market increased


1   A larger version of the model is also available where the ROI sector is fully endogenous. However, given the relative sizes of the beef markets in
    the two geographic sectors, little extra information is provided by using this version.




04
          An Equilibrium Displacement Model of The Bali Beef Industry [I Gusti Agung Ayu Ambarawati, Xueyan Zhao, Garry Griffith, and Roley Piggott]



Table 1. Eonomic Surplus Chnges (Rp billion) and Prcentage Shares of Total Surplus to Various Idustry Goups from Dfferent
         Scenarios in the Bali Beef Idustry
          Industry Group                     Scenario 1                 Scenario 2                  Scenario 3                 Scenario 4
                                      Rp b       %               Rp b       %                Rp b       %               Rp b       %
   Bali cattle producers                 1.95       64.56           0.10       50.00            0.05       45.45          0.016           50
   Public abattoirs                     0.009        0.29          0.007          3.5          0.001        0.91          0.001        3.12
   Private abattoirs                    0.005        0.17          0.001          0.5          0.004        3.64          0.002        6.26
   Wet market retailers                 0.002        0.06          0.001          0.5           0.00           0          0.001        3.12
   HRI market retailers                 0.004        0.13          0.001          0.5          0.002        1.82           0.00            0
   Sub total Producer surplus            1.97       65.23           0.11           55          0.057       51.82           0.02       62.50
   Wet market Consumers                  0.33       10.93           0.12           60          0.036       32.73           0.02       62.50
   HRI market Consumers                  0.12        3.97           0.02           10          0.047       42.72          0.003        9.38
   ROI market consumers                  0.60       19.87          -0.05          -25          -0.03      -27.27         -0.011      -34.38
   Sub total Consumer surplus            1.05       34.77           0.09        0.45           0.053       48.18          0.012        37.5
   Total surplus                         3.02         100           0.20         100            0.11         100          0.032         100

Table 1. Economic Surplus Changes (Rp billion) and Percentage Shares of Total Surplus to Various Industry Groups from Dif-
         ferent Scenarios in the Bali Beef Industry (Continous).
                                             Scenario 5                  Scenario 6                 Scenario 7                   Scenario 8
         Industry Group
                                         Rp b           %            Rp b           %           Rp b           %             Rp b           %
   Bali cattle producers                 0.04         43.00           0.73       56.28          0.21        45.35            1.20         70.17
   Public abattoirs                      0.001        1.07            0.03        2.31          0.004        0.87            -0.01        -0.58
   Private abattoirs                     0.002        2.15           0.008        0.62          0.009        1.94           -0.004        -0.22
   Wet market retailers                  0.00           0            0.004        0.31          0.001        0.22           -0.002        -0.11
   HRI market retailers                  0.003        3.25           0.005        0.39          0.009        1.94           -0.004        -0.22
   Sub total Producer surplus            0.046        49.47          0.777       59.91          0.233       50.32            1.18         69.06
   Wet market Consumers                  0.021        22.58           0.77       59.37          0.13        28.08            -0.37       -21.64
   HRI market consumers                  0.046        49.46           0.15       11.57          0.22        47.52            -0.13        -7.75
   ROI market consumers                  -0.02       -21.57          -0.41       -31.61         -0.12       -25.92           1.03         60.23
   Sub total Consumer surplus            0.047        50.43           0.52       40.09          0.23        49.68            0.53         31.94
   Total surplus                         0.093         100           1.297         100          0.463         100            1.71          100



from 165 tonnes in 1999 to 300 tonnes in 2000. This is a                                 RESULT AND DIScUSSION
good indication that the economy is gradually recovering
from the financial crisis.                                                Returns from Alternative cattle Development Poli-
   Market parameters required in the model include                        cies
the elasticity values of various beef demand and input                       Having specified initial prices and quantities and
supplies, input substitution and product transformation.                  market elasticities, the resulting percentage changes in
Parameter values are selected on the basis of economic                    all prices and quantities are calculated by simulating
theory, past studies of the beef industry and intuition.                  the model described in the Appendix 3 for each of the
   There are eight exogenous shift variables in this                      scenarios described in Appendix 4. Using the changes in
study allowing different scenarios resulting from differ-                 prices and quantities, the changes in economic surplus
ent policies and research in the Bali beef industry to be                 for the various groups are calculated. The results of
examined. Improved productivity of cattle production                      the total welfare changes and their distribution among
and increased efficiencies in processing and marketing                    industry groups such as cattle producers, processors,
sectors are modelled as reducing cost of production in                    retailers and consumers for each of the eight scenarios
the relevant sectors. This can be seen as an outward or                   are presented in Table 1.
downward supply shift. Beef promotion in the Bali mar-                       Some prerequisite of the results should be noticed
ket and policy changes in the ROI market are modelled                     before any comparison is undertaken. This study relates
as an outward shift in demand. Equal 1 per cent vertical                  to equal 1 per cent exogenous shifts in the relevant sup-
shifts in the relevant supply and demand curves are as-                   ply and demand curves but the costs required to bring
sumed for all eight main scenarios. This allows for the                   about 1 per cent shift is not addressed here. Therefore,
simulation of the impacts of 1 per cent cost reductions                   the monetary benefits from alternative scenarios in Table
in different production, processing and marketing sectors                 1 are only comparable under the assumption of equal
as well as 1 per cent increase in consumer’s willingness                  investment efficiency, in the sense that the investment
to pay at the final stage of the products. These are ex-                  costs of the 1 per cent shifts in all sectors are the same.
plained in Appendix 4.                                                    This indeed is unlikely to be true in reality. Issues regard-
                                                                          ing the efficiency of investments have been discussed by
                                                                          a number of authors include Lemieux and Wohlgenant
                                                                          (1989), Scobie et al. (1991) and Zhao (2000). Zhao


                                                                                                                                               0
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                             Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



(2000) also pointed out that despite the same amount           more Bali beef entering to the HRI market.
of investments at different points of the industry may            These results can be ranked according to various crite-
cause demand and supply shifts of different magnitudes,        ria. Here it is ranked according to both absolute returns
and despite the actual returns in monetary terms are           to farmers and the percentage share of total returns going
dependent on the magnitudes of the initial shifts, the         to farmers (Table 2). Farmers are the focal point because
distribution of the total benefits among industry groups is    the stated objectives of the cattle development policies
independent of the size of the initial shift. Accordingly,     are to enhance the livelihoods of the smallholder cattle
it is always worthwhile to compare shares of benefits          producers. Scenarios 1 and 8, and to a lesser extent
among alternative investment scenarios without knowl-          Scenario 6, dominate both rankings. Thus decreasing
edge of the efficiency of research investment.                 the cost of producing cattle, generating greater demand
    The results indicate that the size of total economic       from the inter-island market, or inducing consumers in
surplus changes is determined largely by the total value       the Bali wet market to pay more for beef, are the three
of the sector where the exogenous shift occurs. As can         main ways that Bali cattle producers can benefit from
be seen from Table 1, for the same 1 per cent exogenous        industry development.
shift in the relevant market, improved productivity of Bali       Another way of looking at these results is to calculate
cattle production resulting from government interven-          the percentage shifts required in the other market sectors
tion (Scenario 1) has the largest total benefits (Rp 3.02      to provide the same return to cattle producers (Rp1.95
billion, about A$ 0.60 million). This is about 1 per cent      billion, about A$ 0.39 million) as greater efficiencies in
of the total value of Rp 301.83 billion at the farm gate.      cattle production (Table 3). Again, Scenarios 6 and 8 re-
Meanwhile, policy changes from the ROI market (Sce-            quire greater shifts than Scenario 1 but of the same broad
nario 8) amounts to Rp 1.71 billion (A$ 0.34 million).         order of magnitude, while the other Scenarios require
The total returns from the beef promotion scenario in          shifts between nine and 122 times larger, to provide Rp
the wet market is Rp 1.297 billion (A$ 0.26 million) but       1.95 billion to farmers.
those are much smaller returns for beef promotion in the
HRI market (Rp 0.463 billion). The total benefits from         Table 2. Preferences to Farmers Among the Alternative Invest-
improved efficiencies in the processing and marketing                   ment Scenarios
sectors (Scenario 2 – 5) are very small, ranging from                          In terms of absolute           In terms of % share of
                                                                  Rank       benefits in rupiah (Rp b)           total benefits (%)
Rp 0.032 billion to Rp 0.20 billion. These small returns
                                                                   1                 S. 1 (1.95)                    S. 8 (70.17)
are due to the small value added to the beef products in           2                 S. 8 (1.20)                    S. 1 (64.56)
those sectors and the highly elastic nature of the supply          3                 S. 6 (0.73)                    S. 6 (56.28)
of other inputs.                                                   4                 S. 7 (0.21)                    S. 4 (50.01)
                                                                   5                 S. 2 (0.10)                    S. 2 (50.00)
    In terms of the distribution of returns among various          6                 S. 3 (0.05)                    S. 3 (45.45)
industry groups, Bali cattle producers receive substantial         7                 S. 5 (0.04)                    S. 7 (45.35)
benefits (43 per cent to 70.17 per cent of total returns)          8                 S. 4 (0.016)                   S. 5 (43.00)
from any cost reduction or improved efficiency scenarios.
This is because cattle production has the highest value        Table 3. Percentage Shifts Required to Provide the Same Ben-
within the industry group. On the other hand, Bali beef                 efits to Farmers as from Scenario 1
consumers in both the wet and HRI markets gain much                             S1     S2     S3      S4       S5     S6     S7     S8
                                                               Returns to
less surplus than cattle farmers. Moreover, the ROI con-       Farmers          1.95   1.95   1.95   1.95     1.95   1.95 1.95 1.95
sumers only receive gains from the cost reduction in Bali      (Rp billion)
cattle production but the benefits are much bigger than        Initial % shifts
                                                               required (%)     1.00   19.5   39     121.9 48.75 2.67 9.29 1.63
for beef consumers. The total value of cattle shipped
outside Bali is much bigger than the beef value at the
final stage in Bali. However, any improved efficiencies                         cONcLUSION AND
at the marketing level in Bali (Scenario 2 –5) result in a                     POLIcy IMPLIcATION
welfare loss to the ROI consumers. This is because less
cattle are traded to the ROI market. The small portion         conclusion
of welfare gains to the processing and retails sectors are        The Bali government has put in place policies for
due to the assumption of very elastic supply curve for         developing the Bali cattle breed to increase the inter-
marketing inputs (with an elasticity of 5). This means         island live cattle trade and to improve Bali beef quality
that marketing firms can purchase more inputs without          to compete with imported beef in the tourist sector in
paying suppliers substantially higher prices.                  Bali. Information on the benefits from development of
    The results of these simulations also suggest that the     the cattle industry is limited and therefore evaluation
quantity of imported beef entering the HRI market is           of the policies is required to guide future policy devel-
reduced by 0.08 per cent for a 1 per cent cost reduction       opment. In this paper, an economic model of the Bali
in any of the marketing stages. This implies that govern-      beef industry was developed to simulate various policies
ment policy aimed at reducing beef imports can be met          and exogenous changes. The impacts of these changes
by increasing efficiencies in the relevant sector, such as     on various industry groups were examined in terms of
reducing the cost of Bali cattle production, resulting in      their welfare changes.


0
            An Equilibrium Displacement Model of The Bali Beef Industry [I Gusti Agung Ayu Ambarawati, Xueyan Zhao, Garry Griffith, and Roley Piggott]




   For a 1 per cent exogenous shift in the relevant market,                       Bali, Denpasar.
improved productivity of Bali cattle production has the                     Erawan, N. 2002, Berdayakan Petani, Hapus Kesenjangan (Empower-
largest total benefits (Rp 3.02 billion, about A$ 0.6 mil-                        ing Farmers, Remove Gaps), Bali Post Online, 24 December,
                                                                                  http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2002/12/24/
lion). Increased demand from the ROI market amounts                               n5.html.
to Rp 1.71 billion (A$ 0.34 million), and from the wet                      Freebairn, J.W., Davis, J.S. and Edwards, G.W. 1982, ‘Distribution
market is Rp 1.297 billion (A$ 0.26 million). The total                           of gains in multistage production systems’, American Journal
benefits from improved efficiencies in the processing and                         of Agricultural Economics 64 (1), 39-46.
marketing sectors are very small, ranging from Rp 0.032                     Freebairn, J.W., Davis, J.S. and Edwards, G.W. 1983, ‘Distribution
                                                                                  of gains in multistage production systems: Reply’, American
billion to Rp 0.20 billion. In terms of the distribution                          Journal of Agricultural Economics 65 (2), 357-59.
of returns among various industry groups, Bali cattle                       Gardner, B.L. 1975, ‘The farm-retail price spread in a competitive
producers receive substantial benefits (43 to 70 per cent                         food industry’, American Journal of Agricultural Economics
of total returns) from any cost reduction or improved                             57(3), 399-409.
efficiency scenarios. This is because cattle production                     Holloway, G.J. 1989, ‘Distribution of gains in multistage produc-
has the largest value within the industry sectors. Bali                           tion systems: further results’, American Journal of Agricultural
                                                                                  Economics 71(2), 338-43.
beef consumers in both the wet and HRI markets gain
                                                                            Lemieux, C.M. and Wohlgenant, M.K. 1989, ‘Ex ante evaluation
much less surplus than cattle farmers.                                            of the economic impact of agricultural biotechnology: The
                                                                                  case of porcine somatotropin’, American Journal of Agricultural
Policy Implication                                                                Economics 71(4), 903-914.
   The model seems appropriate for examining different                      Masudana, I.W. 1990, Perkembangan Sapi Bali di Bali dalam Sepu-
types of R&D and policy scenarios to those described                              luh Tahun Terakhir (Development of Bali Cattle in Bali in
                                                                                  the last decade), Proceedings of National Seminar on Bali Cattle,
above. For example, estimates of the cost savings from                            September 1990, Udayana University, Denpasar.
particular types of policies (see Ambarawati et al. 2002)                   Mullen, J.D., Alston, J.M. and Wohgenant, M.K. 1989, ‘The
can be used as input rather than hypothetical 1 per cent                          impact of farm and processing research on the Australian
shifts. However more research is needed in several areas.                         wool industry’, Australian Journal of Agricultural Economics
In particular, since the data are quite scarce and there is                       33(1), 32-47.
much uncertainty about some of the assumptions made,                        Mullen, J.D., Wohlgenant, M.K. and Farris, D.E. 1988, ‘Input
                                                                                  substitution and distribution of surplus gains from lower
formal sensitivity analyses are required to ensure that the                       U.S. beef processing costs’, American Journal of Agricultural
generated results are not highly dependent on particular                          Economics 70(2), 245-54.
assumed values.                                                             Piggott, R.R. 1992, ‘Some old truths revisited’, Australian Journal
                                                                                  of Agricultural Economics 36(2), 117-40.
                         REFERENcE                                          Piggott, R.R., Piggott, N.E. and Wright, V.E. 1995, ‘Approximating
                                                                                  farm-level returns to incremental advertising expenditure:
                                                                                  Methods and an application to the Australian meat industry’,
Alston, J.M. 1991, ‘Research benefits in a multimarket setting: A                 American Journal of Agricultural Economics 77(3), 497-511.
      review’, Review of Marketing and Agricultural Economics 59
                                                                            Scobie, G.M., Mullen, J.D. and Alston, J.M. 1991, ‘The returns
      (1), 23-52.
                                                                                  to investment in research on Australian wool production’,
Alston, J.M., G.W. Norton and P.G. Pardey 1995, Science Under                     Australian Journal of Agricultural Economics 35(2), 179-95.
      Scarcity: Principles and Practice for Agricultural Research Evalu-
                                                                            Wohlgenant, M.K. 1989, ‘Demand for farm output in a complete
      ation and Priority Setting, Cornell University Press, Ithaca
                                                                                  system of demand functions’, American Journal of Agricultural
      and London.
                                                                                  Economics 71(2), 241-52.
Alston, J.M. and Scobie, G.M. 1983, ‘Distribution of gains in
                                                                            ____________. 1993, ‘Distribution of gains from research and
      multistage production systems: Comment’, American Journal
                                                                                  promotion in multi-stage production systems: The case of the
      of Agricultural Economics 65 (2), 353-56.
                                                                                  U.S. beef and pork industries, American Journal of Agricultural
Ambarawati, I.A., G.R. Griffith and H-S. Chang 2002, Assessment                   Economics 75(3), 642-51.
      of Beef Cattle Development Schemes on Farm Performance
                                                                            Varian, H.R. 1992, Microeconomic Analysis, 3rd edn, W.W. Norton
      in Bali, Paper presented to the 46th Annual Conference of
                                                                                  & Company, New York.
      the Australian Agricultural and Resource Economic Society,
      12-15 February 2002, Canberra.                                        Voon, J.P. 1991, ‘Measuring research benefits from a reduction of
                                                                                  pale, soft and exudative pork in Australia’, Journal of Agri-
CBSI 2000, Statistical Book on Wholesaler Prices, Badan Pusat Statis-
                                                                                  cultural Economics 42(2), 180-84.
      tik, Jakarta.
                                                                            Zhao, X. 2000, The Economic Impacts of New Technologies and
Chiang, A.C. 1984, Fundamental Methods of Mathematical Economics,
                                                                                  Promotions on the Australian Beef Industry, unpublished
      3rd edition, McGraw Hill, Singapore.
                                                                                  PhD thesis, Graduate School of Agricultural and Resource
DGLS 1998, Livestock Development in Indonesia, Direktorat Jenderal                Economics, University of New England, Armidale.
      Peternakan, Departemen Pertanian, Jakarta.
                                                                            Zhao, X., J.D. Mullen, G.R. Griffith, W.E. Griffiths and R.R. Pig-
DGLS 2000, Statistical Book on Livestock, Direktorat Jenderal Peter-              gott 2000, An Equilibrium Displacement Model of the Australian
      nakan, Departemen Pertanian, Jakarta.                                       Beef Industry, Economic Research Report No. 4 NSW Ag-
DPPB 2000, Informasi Data Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali               riculture, Armidale.
      (Information on Livestock Data), Dinas Peternakan Propinsi




                                                                                                                                                 07
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                  Akreditasi: No. 34/Dikti/Kep/003



                                                               PEDOMAN PENULISAN

. Jurnal SOCA terbit tiga kali setahun: Februari, Juli, Novem-            Analisis (bila hasil penelitian), Hasil dan Pembahasan, Sim-
   ber.                                                                    pulan dan Saran/Implikasi Kebijakan, Ucapan Terima Kasih
. Naskah adalah hasil karya asli yang belum pernah dipub-                 (bila ada), Daftar Pustaka, dan Lampiran (sesuai dengan
   likasikan atau dipertimbangkan akan dimuat dalam media                  keperluan).
   publikasi lain.                                                      7. Tabel, Gambar atau Grafik dibuat sedekat mungkin dengan
3. Naskah dapat berupa hasil penelitian, kajian pustaka/teori-             ulasan atau pembahasan dan diberi nomor secara berurutan
   tis, kajian metodologis, gagasan orisinal yang kritis, ulasan           sesuai dengan rujukan dalam naskah. Jika perlu cantumkan
   masalah penting/isu pembangunan yang sedang hangat,                     sumber data yang digunakan. Bila ada catatan kaki, penomo-
   ulasan suatu hasil seminar, atau resensi buku..                         ran dilakukan secara berurutan pada seluruh naskah, tidak
4. Naskah disusun dalam bahasa Indonesia yang baku sesuai                  halaman per halaman.
   dengan Ejaan Yang Disempurnakan atau dalam bahasa Ing-               . Daftar pustaka disusun menurut abjad mulai dari penulis
   gris. Untuk naskah berbahasa Indonesia, intisari (Abstract)             pertama dan berikutnya. Apabila ada dua atau lebih pustaka
   ditulis dalam bahasa Inggris. Sedangkan naskah dalam                    yang sama penulisnya dan tahunnya, beri tanda a, b, c, ….
   bahasa Inggris, intisari (Abstrak) ditulis dalam bahasa In-             dst setelah tahun terbit. Bagi pustaka yang merujuk dari
   donesia. Abstrak sebaiknya mengandung masalah, tujuan,                  jurnal, majalah ilmiah, dan prosiding, harus menyebutkan
   metode, dan hasil.                                                      nama penulis, tahun, judul, tempat seminar, penerbit, hala-
. Naskah diketik dua spasi ukuran kuarto (maksimal 0 hala-               man, dan editor (penyunting). Daftar pustaka hanya memuat
   man termasuk tabel, grafik, gambar dan lampiran), dikirim               pustaka yang dirujuk dalam tulisan.
   ke penyunting dalam bentuk cetakan sebanyak dua rangkap,             . Naskah dikirim ke alamat penyunting:
   juga disertakan disket ukuran 3.’ dengam program MS.                   Journal on Social Economic of Agriculture and Agribusiness
   Word.                                                                   (SOCA)
. Naskah disusun dengan sistematika: Judul (diketik dengan                Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian,
   huruf kapital), Nama Penulis (tanpa gelar), Alamat/Institusi            Fakultas Pertanian, Universitas Udayana
   Penulis, Abstract/Abstrak (tidak lebih 300 kata dan disertai            Jl.P.B. Sudirman Denpasar, Bali-Indonesia 03
   kata kunci), Pendahuluan (mencakup pokok permasala-                     Telp. (03) 344
   han/isu dan tujuan penelitian/penulisan), Tinjauan Pustaka              E-mail: antaradps@telkom.net
   atau Teoritis (bila ada), Metodologi Penelitian atau Metode


                                                               WRITING GUIDANCE

. SOCA journal is issued 3d time a year: February, July, No-              discussion, conclusion and recommendation, thanks giving
   vember.                                                                 (if any), references and appendixes.
. Document is original works not published yet or would be             7. Table, picture and graphics are made as near as possible
   publish to other Journal.                                               with the discussion with brief and clear title given a series
3. Document could be research result, literature review study,             number, included the sources of data. If there are footnotes,
   methodology study, critical originate idea, review of im-               the number of them should be written in series for document,
   portant issue in recent development, seminar review, book               not per pages.
   review.                                                              . Reference is written follow alphabets series. If there are two
4. Document is written in Indonesian standard appropriated                 or more references having the same writers, give a, b, c, etc.
   to Ejaan Yang Disempurnakan or in English. For Indonesian               after year published. For reference taken from journal, sci-
   document, abstract is written in English, whereas English               ence magazine, and proceeding have to write the same of
   document abstract is written in Indonesian. Problems, pur-              writer, year, tittle, seminar place, publisher, pages and editor.
   poses, method and results are included in abstract.                     Reference is a series of sources written in document only.
. Document is typed in  space, A4 paper, maximal 0 pages             . Address of editor:
   including tables, graphics, pictures and appendixes. Two                Journal on Socio-Economics of Agriculture and Agribusiness
   typed documents should be sent to the SOCA’s editor includ-             (SOCA)
   ed floppy disk with 3.’ in size with MS Word program.                  Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
. The structure of document: tittle (capital letters), writer name        Fakultas Pertanian, Universitas Udayana
   (without academic tittle), writer’s institution address, abstract       Jl. PB. Sudirman Denpasar Bali-Indonesia 03
   (no more than 300 word and along with key word), introduc-              Phone : (03) 344
   tion (included problems and purposes), literature review (if            E-mail: antaradps@telkom.net
   any), methodology or analysis (if research result), result and




0
                         PENGANTAR



                 EKONOMI
             KETENAGAKERJAAN


D
            alam masyarakat berorientasi pasar, partisipasi dalam proses
            produksi dan distribusi dapat mempunyai dua wujud, yaitu
            partisipasi pasif dan partisipasi aktif. Partisipasi pasif berupa
            keikutsertaan dalam menyumbang modal dalam proses
produksi dan distribusi. Sedangkan partisipasi aktif berupa keikutsertaan
dalam menyumbang tenagakerja dalam proses produksi dan distribusi
atau dengan kata lain ikutserta bekerja secara produktif.
   Melalui bekerja, orang akan memperoleh pendapatan dan memberikan
kepadanya dan keluarganya kemampuan untuk mengkonsumsi barang
dan jasa hasil pembangunan. Dengan demikian siapapun yang mempu-
nyai pekerjaan produktif dan remuneratif, maka dia telah berpartisipasi
secara nyata, aktif dan produktif dalam pembangunan. Atau dilihat dari
segi ekonomi, mempunyai pekerjaan merupakan satu-satunya wujud
partisipasi dalam pembangunan yang konkrit, aktif dan produktif.
   Kuantitas dan kualitas pekerja sangat menentukan pembangunan
ekonomi. Ini bukan hanya karena tenagakerja merupakan pelaksana
pembangunan, tetapi juga karena pekerjaan merupakan sumber pendapa-
tan utama masyarakat. Pendapatan yang diperoleh akan menciptakan
permintaan berbagai macam barang dan jasa, selanjutnya akan direspon
melalui pasokan oleh pihak-pihak lain, atau dengan kata lain akan tercipta
pasar di dalam negeri, dan inilah yang memungkinkan pertumbuhan eko-
nomi dalam jangka panjang. Oleh karenanya, perluasan kesempatan kerja
harus merupakan strategi pokok di dalam proses pembangunan. Hal ini
dilakukan tidak hanya karena pertimbangan belas kasihan dan keadilan
semata, tetapi juga demi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa tenagakerja mempunyai dua fungsi. Pertama, sebagai
sumberdaya untuk menjalankan proses produksi dan distribusi barang dan
jasa; Kedua, sebagai sarana untuk menimbulkan dan mengembangkan
pasar. Kedua fungsi ini merupakan dua syarat yang sama mutlaknya bagi
suksesnya pembangunan.
   Dalam proses produksi, tenagakerja dikombinasikan dengan faktor-fak-
tor produksi lain seperti modal, lahan, manajemen untuk menghasilkan
barang dan jasa. Dengan kata lain, jika terjadi proses produksi, maka
akan ada penggunaan tenagakerja yang berarti akan tercipta kesempatan.
Sedangkan proses produksi umumnya memerlukan modal yang diperoleh
melalui investasi. Oleh karena itu, ada korelasi positif antara investasi
dengan produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi barang dan jasa
secara agregat dalam konsep nilai tambah sering diistilahkan pertumbu-
han ekonomi. Kajian empirik membuktikan bahwa setiap pertumbuhan
ekonomi satu persen akan mampu menyerap tenagakerja sebanyak 400
ribu orang.
   Seseorang yang bekerja akan memperoleh empat macam manfaat,
yaitu: (1) produksi barang dan jasa yang diperoleh pengusaha, (2) pendapa-
tan bagi si pekerja, (3) manfaat sosial psikologis atau status sosial bagi
si pekerja pengusaha, yang tinggi rendahnya tergantung jenis pekerjaan
dan pendapatan yang diperoleh pekerja, dan (4) peningkatan kemampuan
kerja dan produktivitas kerja, yang tergantung pada lama dan intensifnya
pengalaman kerja yang diperoleh si pekerja. Menyimak dari multiguna
yang ditimbulkan oleh pekerja, maka pemerintah harus terus berusaha
memperluas lapangan kerja bagi masyarakatnya.
   Pada dasarnya pembangunan ekonomi mempunyai empat dimensi
pokok yaitu: (1) pertumbuhan, (2) penanggulangan kemiskinan, (3) pe-
rubahan atau transformasi ekonomi, dan (4) keberlanjutan pembangunan
dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Transformasi struk-


                                                                            i
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6


                                                               tural merupakan prasyarat peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan
                                                               serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan
                                                               pembangunan itu sendiri.
                                                                  Pembangunan di Indonesia yang dilaksanakan sejak 1969 sampai kini
                                                               telah berhasil memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang ditandai
                                                               terjadinya perubahan struktur perekonomian. Proses perubahan struktur
                                                               perekonomian ditandai dengan: (1) merosotnya kontribusi sektor primer
                                                               (pertanian), (2) meningkatnya kontribusi sektor sekunder (industri), dan (3)
                                                               kontribusi sektor tersier (jasa) kurang lebih konstan terhadap PDB, tetapi
                                                               kontribusinya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.
                                                                  Pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak disertai
                                                               dengan perubahan struktur tenagakerja yang berimbang. Artinya laju
                                                               pergeseran ekonomi sektoral relatif cepat dibandingkan dengan laju per-
                                                               geseran tenagakerja, sehingga titik balik aktivitas ekonomi (economic tur-
                                                               ning-point) tercapai lebih dahulu dibanding dengan titik balik penggunaan
                                                               tenagakerja (labor turning-point). Hal ini menimbulkan masalah yang sering
                                                               diperdebatkan, yaitu: (1) apakah penurunan kontribusi sektor pertanian te-
                                                               rhadap PDB sebanding dengan penurunan kontribusi serapan tenagakerja
                                                               sektoral, dan (2) industri mana yang berkembang lebih cepat, agroindustri
                                                               atau industri manukfaktur. Jika transformasi kurang seimbang, maka
                                                               dikhawatirkan akan terjadi proses pemiskinan dan eksploitasi sumberdaya
                                                               manusia pada sektor primer. Tampaknya hal yang disebutkan terakhir
                                                               ini mulai terjadi, di mana terjadi proses pemiskinan di daerah-daerah
                                                               pedesaan yang merupakan sentra pertanian di Indonesia.
                                                                  Hasil kajian “Perubahan Struktur Ekonomi dan Kesempatan Kerja
                                                               serta Kualitas Sumberdaya Manusia di Indonesia” menunjukkan bahwa
                                                               pada periode 1995-2001 telah terjadi perubahan struktur ekonomi (PDB)
                                                               dari pola J-I-P (Jasa-Industri-Pertanian) ke pola I-J-P, sementara itu pada
                                                               periode yang sama tidak terjadi perubahan secara signifikan pada struktur
                                                               kesempatan kerja, yaitu tetap pada pola P-J-I. Fenomena perubahan yang
                                                               tidak seimbang antara struktur ekonomi dengan struktur kesempatan kerja
                                                               diduga sebagai penyebab semakin turunnya produktivitas tenagakerja dan
                                                               tingkat kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian. Di sektor pertanian
                                                               sendiri tampaknya distribusi penyerapan tenagakerja masih bertumpu
                                                               pada subsektor tanaman pangan. Walau telah terjadi perbaikan kualitas
                                                               sumberdaya manusia, tapi masalahnya adalah kemampuan pemerintah
                                                               dalam menciptakan lapangan kerja tidak sejalan dengan laju perbaikan
                                                               kualitas sumberdaya manusia.
                                                                  Berdasarkan perkiraan pertambahan angkatan kerja yang dibuat oleh
                                                               Departemen Tenagakerja 2003-2009, tahun 2009 penduduk Indonesia
                                                               diperkirakan berjumlah 228,9 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak
                                                               168,9 juta jiwa atau 73,7 persen di antaranya merupakan penduduk usia
                                                               kerja. Dari jumlah ini, 116,5 juta orang atau 69 persen dari penduduk
                                                               usia kerja dipastikan menyerbu pasar kerja, sehingga kondisi ini sangatlah
                                                               “menakutkan”, karena pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang
                                                               diperkirakan tidak akan lebih daripada 6 persen per tahun, yang diseba-
                                                               bkan oleh beberapa faktor yaitu, kenaikan harga BBM yang hampir 100%
                                                               di awal Oktober 2005 akan menurunkan aktivitas perekonomian, melan-
                                                               dainya ekspor non migas Indonesia karena proteksi oleh beberapa negara
                                                               maju atas ekspor negara berkembang, rendahnya arus investasi langsung
                                                               luar negeri (Foreign Direct Investmen, FDI) ke Indonesia, berbagai regulasi
                                                               dan perilaku birokrasi korup yang kurang mendukung tumbuhnya inve-
                                                               stasi dan pengembangan dunia usaha. Kondisi tersebut diperparah oleh
                                                               persoalan lain di dalam negeri, seperti pelaksanaan otonomi daerah yang
                                                               dalam banyak hal sering kontra produktif terhadap tumbuhnya investasi,
                                                               yang berarti tidak mendukung penciptaan lapangan kerja. Akibatnya,
                                                               pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4 atau 5 persen belum cukup
                                                               mampu menyerap pertambahan jumlah pengangguran. Faktor stabilitas
                                                               politik dan keamanan juga ikut memperparah masalah ketenagakerjaan.
                                                               Koordinasi yang baik antar instansi pemerintah di pusat maupun di
                                                               daerah sangat diperlukan agar dalam menyusun kebijakan dan program
                                                               operasional diarahkan pada perluasan penciptaan kesempatan kerja.


ii
                                                                Pengantar




   Dalam Rencana Tahunan Ketenagakerjaan Nasional (RTKN) 2004-
2009 dijelaskan bahwa rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Indonesia
per tahun adalah 4,1 persen untuk kurun waktu 2000-2004 dan 6 persen
untuk kurun waktu 2005-2009. Dalam kurun waktu 2005-2009 penyera-
pan tenagakerja oleh sektor pertanian diperkirakan melambat, sementara
sektor industri dan konstruksi akan mulai pulih. Cuma pertanyaannya,
bagaimana prediksi ekonomi itu berdampak terhadap dunia kerja. Sebab,
dalam kurun waktu 2003-2005 diperkirakan ada 6,1 juta tenagakerja,
yang 5,1 juta orang atau 83,5 persen di antaranya pekerja bukan di sek-
tor pertanian. Sekitar 3,5 juta orang atau 68 persen dari pertambahan
tenagakerja bukan pertanian merupakan tenagakerja di sektor industri,
perdagangan, dan jasa. Ketiga sektor ini pada periode 2005-2009 masih
merupakan sektor yang tertinggi penyerapannya, sekitar 7,6 juta orang
atau 67,2 persen pertambahan tenagakerja nonpertanian.
   Dalam pemaparan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengenai
gambaran ekonomi Indonesia tahun 2006, Kamis 22 Desember 2005 di
Jakarta, memperkirakan pertambahan penganggur sebanyak 800.000
hingga di atas satu juta orang dibandingkan dengan angka tahun 2005.
Bahkan diperkirakan angka pengangguran terbuka jauh di atas prediksi
pemerintah yang hanya 9,64 juta orang. LIPI memperkirakan angka
pengangguran 12,151 juta orang, sedangkan Indef memperkirakan 12
juta hingga 12,6 juta orang. Dalam proyeksi LIPI, angkatan kerja tahun
2006 mencapai 109,910 juta orang dan kesempatan yang tersedia hanya
97,759 juta orang. Jumlah penganggur berasal dari ”stok” sebanyak 11,650
juta dan tambahan 500.000 orang, sehingga total penganggur mencapai
12,151 juta orang. Peningkatan ini sebagai imbas kebijakan pemerintah
menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Oktober 2005 terha-
dap puluhan ribu pemutusan hubungan kerja (PHK). Masalah semakin
serius karena penganggur adalah tenagakerja terdidik, sehingga dapat
menimbulkan kerawanan gangguan keamanan.
   Setiap tahun diperkirakan jumlah pencari kerja baru berkisar dua juta
orang, sementara penyerapan tenagakerja terbatas karena rendahnya
pertumbuhan ekonomi. Karena itu, tidak mengherankan jika pengang-
gur akan bertambah pada tahun 2006. Dalam proyeksi yang disampai-
kan peneliti Indef, masalah pengangguran merupakan hal yang tidak
terpecahkan selama empat tahun terakhir. Kebijakan pemerintah masih
bertumpu pada upaya stabilisasi makro. Paradigma itu diperkirakan tidak
akan ditinggalkan, sehingga angka pengangguran akan terus bertambah.
Paradigma ini diperparah dengan kenyataan bahwa secara fiskal tidak
ada ruang untuk manuver. Sepertiga anggaran akan dihabiskan untuk
membayar utang dan sepertiga dialokasikan untuk anggaran daerah.
Kebijakan fiskal yang berorientasi pada mengatasi masalah penganggu-
ran menjadi tidak mungkin. Dampaknya, masalah pengangguran akan
semakin parah. LIPI juga mencatat, jumlah penduduk miskin pada tahun
2005 bertambah akibat kenaikan harga BBM di atas 100 persen. Kenaikan
jumlah penduduk miskin, dengan adanya kenaikan harga BBM, sebesar
47,5 juta. Jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM, angka kemiskinan
hanya 37,9 juta orang.
   Kenaikan harga BBM pada bulan Maret dan Oktober 2005 mengakibat-
kan lonjakan inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini menga-
kibatkan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Jumlah angkatan kerja
yang tidak terserap dan peningkatan jumlah penganggur berimbas pada
meningkatnya jumlah penduduk miskin. Tekanan eksternal yang dapat
memengaruhi perekonomian Indonesia pada tahun 2006 akan melemah.
Namun, target pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,6 persen. Harga
minyak mentah di pasar global tidak akan terlalu berfluktuasi. Kalaupun
ada faktor eksternal yang memengaruhi, misalnya ancaman terorisme
dan wabah virus, dampaknya tak akan terlalu besar. Kunci utama untuk
menstabilkan perekonomian Indonesia adalah menciptakan koordinasi
yang baik antara Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dan Menko Per-
ekonomian Boediono. Pasalnya, kedua tokoh ini memiliki karakter yang


                                                                       iii
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6


                                                               berbeda. Wapres cenderung terbiasa mengambil keputusan dengan cepat,
                                                               sementara Menko Perekonomian selalu berhati-hati dalam setiap pengam-
                                                               bilan keputusan. Jika terjadi friksi dari para pembantu Presiden, maka
                                                               ekonomi Indonesia bisa tumbuh hanya 5,4 persen. LIPI memperkirakan
                                                               inflasi pada tahun 2006 sekitar 8,1 persen atau lebih tinggi dari prediksi
                                                               pemerintah yang memperkirakan 7,0 persen, sementara suku bunga SBI
                                                               sebesar 9,6 persen. Nilai tukar rupiah per dollar AS sebesar Rp 10.000,
                                                               produk domestik bruto (PDB) mencapai Rp 3.294 triliun, harga minyak
                                                               mentah sebesar 52 dollar AS per barrel, defisit anggaran mencapai Rp
                                                               27,7 triliun atau 0,8 persen dari PDB.
                                                                  Direktur Jenderal Bina Penempatan Tenagakerja Dalam Negeri, De-
                                                               partemen Tenagakerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) Mira Maria
                                                               Handartani yang mengutip hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2005
                                                               Badan Pusat Statistik saat pembukaan Pameran Bursa Kerja di Balaikota
                                                               Solo, Jumat 23 Desember 2005 mengatakan selama tahun 2005 jumlah
                                                               penganggur di Indonesia tercatat 40,4 juta jiwa dari jumlah angkatan kerja
                                                               106 juta orang. Sebanyak 10,8 juta di antaranya merupakan penganggur
                                                               terbuka dan sisanya, 29,6 juta, penganggur setengah terbuka. Tingkat
                                                               pengangguran mencapai 10,21 persen. Menurut Mira, faktor yang paling
                                                               berpengaruh terhadap angka pengangguran adalah kurangnya kompetensi
                                                               angkatan kerja karena 55 persen angkatan kerja hanya lulusan SD dan
                                                               sisanya lulusan SMP, SMA, D1, D3, dan S1. Dijelaskan bahwa pertum-
                                                               buhan lapangan kerja akan sangat bergantung pada aktivitas ekonomi.
                                                               Karena iklim ketenagakerjaan masih jadi persoalan, pihaknya berencana
                                                               mengkaji ulang sektor ketenagakerjaan, terutama Undang-Undang Nomor
                                                               13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mira menyatakan, pihaknya
                                                               berencana meninjau kembali beberapa pasal dalam UU No 13/2003
                                                               yang selama ini dikeluhkan banyak pihak. ”Kalau ada investor asing
                                                               yang masuk, dia lihat dulu regulasi ketenagakerjaannya, perpajakan, dan
                                                               bea cukai,” ujarnya. Diharapkan perubahan pasal-pasal itu sudah bisa
                                                               dimasukkan awal tahun 2006.
                                                                  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
                                                               (Jateng) mengemukakan, angka pengangguran di Jateng saat ini mencapai
                                                               1,2 juta dari 15 juta angkatan kerja. ”Banyaknya penganggur karena tidak
                                                               sesuainya kualifikasi (tenaga kerja) dengan pekerjaan yang ada”. Seusai
                                                               ditetapkannya upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Jateng, sembilan
                                                               perusahaan mengajukan penangguhan. Sebagian besar perusahaan tekstil
                                                               dan garmen di eks Karesidenan Surakarta, wilayah pantai utara, dan
                                                               Semarang. Dari Bali dilaporkan, Gubernur Bali berjanji akan merevisi
                                                               keputusan upah minimum provinsi (UMP) dan UMK yang mulai ber-
                                                               laku 2 Januari 2006 sebesar Rp 510.000. Janji itu disampaikan Gubernur
                                                               kepada pengunjuk rasa yang tergabung dalam Solidaritas Buruh Bali, di
                                                               Denpasar, kemarin. Meski demikian, Gubernur mengelak menyebutkan
                                                               besaran upah setelah revisi nanti. ”Kami tentu tidak bisa mengubah se-
                                                               enaknya, tanpa membicarakan terlebih dahulu dengan para wakil serikat
                                                               pekerja dan kalangan pengusaha”.
                                                                  Masalah ketenagakerjaan di Indonesia, tidak hanya menyangkut
                                                               ekonomi, tetapi juga nonekonomi, sehingga membutuhkan solusi yang
                                                               multidimensi. Artinya, penanggulangan tidak hanya menjadi tanggung
                                                               jawab satu departemen, tetapi harus melibatkan semua institusi pemerintah
                                                               dan swasta. Memposisikan tenagakerja Indonesia agar mampu memasuki
                                                               pasar kerja internasional dengan kualitas relatif tinggi akan menghasilkan
                                                               remitansi kepada keluarganya dan perekonommian Indonesia, yang pada
                                                               akhirnya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
                                                                  Dalam kaitannya remintansi tenagakerja migran dengan kelambatan
                                                               pertumbuhan ekonomi negara-negara sedang berkembang termasuk
                                                               Indonesia, Bank Dunia memilih topik remitansi pekerja migran sebagai
                                                               the bank Issue of the Year. Dalam pengantar GEP 2006, Presiden Bank
                                                               Dunia, mantan Dubes AS di Indonesia, Paul Wolfowitz, mengajak dunia
                                                               lebih memerhatikan kecenderungan migrasi pekerja internasional dengan
                                                               remitansinya. Kenyataannya pekerja migran membantu negara miskin
                                                               mengatasi kemiskinan karena remitansi yang dikirim umumnya untuk


iv
                                                                 Pengantar




kesehatan, pendidikan, pangan, perumahan, dan modal kerja mikro
sehingga membuka peluang kerja di negaranya. Untuk Indonesia lebih
dari 80 persen TKI adalah wanita (TKW). Bank Dunia memperkirakan,
remitansi pekerja migran yang dikirim ke negara asal pekerja tahun 2004
sebesar 175 miliar dollar AS dan diperkirakan menjadi 250 miliar dollar
AS bila remitansi tak tercatat diperhitungkan. Bank Dunia memperkirakan
tahun 2025 jumlah remitansi mencapai 772 miliar dollar AS. Potensi
remitansi pekerja migran Indonesia diharapkan mendapat perhatian Tim
Ekonomi Presiden SBY karena memiliki potensi ekonomi bila dikelola
secara benar. Namun, hak-hak lainnya dari pekerja migran harus pula
memperoleh perhatian, seperti HAM, hak perempuan karena kebanyakan
TKI Indonesia adalah TKW, hak pelindungan terhadap ketidak adilan si
majikan di negara tempat mereka bekerja, dll.
   Dalam upaya meningkatkan kualitas tenagakerja Indonesia dan siap
berkompetisi di pasar kerja internasional, maka pemberdayaan lembaga
pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan sangat perlu dilakukan. Namun
untuk maksud ini diperlukan dukungan pendanaan secara bertahap yang
diperkirakan mencapai proporsi 20 persen dari APBN. Tujuannya agar
lembaga itu mampu mengacu pada Standar Kompetensi Nasional (SKN).
Pemberdayaan lembaga pendidikan dan pelatihan di antaranya meliputi
penyesuaian dan pengembangan perangkat lunak, sumber daya manusia
(SDM) serta manajemennya. Sangat mendesak dilakukan usaha peningkat-
an kualitas tenagakerja yang produktif melalui jalur pendidikan, pelatihan,
maupun pengembangan karier di tempat kerja. Ketiga jalur tersebut harus
dikembangkan secara terpadu dalam satu kesatuan sistem pengembangan
SDM Indonesia. Upaya lain mengarahkan kebijakan pendidikan pada
pembentukan fondasi serta kemampuan dasar SDM yang berkualitas,
terutama pendidikan bersifat umum dan akademis.
   Pendidikan kejuruan dan profesi harus difokuskan pada pembentukan
kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha.
Pelatihan kerja juga harus dikembangkan dengan berbasis kompetensi
yang dimantapkan melalui pengembangan karier di tempat kerja, sehingga
tercipta kualitas tenagakerja yang profesional serta produktif. Langkah ini
mudah diterapkan jika dijalankan sesuai perkembangan demografis, daya
tampung pendidikan, dan perkiraan perkembangan ekonomi di berbagai
sektor. Dengan kebijakan ini, angka pengangguran dapat dikurangi, dalam
jumlah maupun predikat pengangguran. Sebab, dengan perkiraan jumlah
angkatan kerja Indonesia bertambah dari 103,4 juta di tahun 2003 men-
jadi 116,5 juta di tahun 2009, maka jumlah angkatan kerja yang bekerja
bertambah dari 90,1 juta orang tahun 2003 menjadi 96,3 juta tahun 2005
dan menjadi 109 juta orang tahun 2009. Dengan jumlah ini diharapkan
angka pengangguran turun dari 11,4 juta orang di tahun 2003 menjadi
7,5 juta orang di tahun 2009. Sementara, tingkat pengangguran bisa turun
dari 11 persen tahun 2003 menjadi 5,5 persen tahun 2009.
   Penurunan jumlah dan tingkat pengangguran secara signifikan akan
terjadi di perkotaan bagi pengangguran muda usia, berpendidikan me-
nengah ke atas, dan juga bagi kelompok perempuan. Selain penurunan
pengangguran, juga akan terjadi penurunan jumlah setengah penganggu-
ran yang signifikan, terutama di sektor pertanian di pedesaan serta pada
kelompok umur muda dan berpendidikan rendah. Khusus di sektor non
pertanian, penurunan setengah pengangguran akan terjadi pada sektor
perdagangan, jasa, dan industri. Penurunan angka pengangguran akan
dapat dicapai jika asumsi dasar bisa dilaksanakan. Seperti pertumbuhan
tenagakerja rata-rata per tahun bisa ditekan 2 persen pada periode 2000-
2005 menjadi 1,7 persen pada tahun 2005-2009. Selain itu, pertumbuhan
angkatan kerja bisa ditekan dari 2,4 persen pada periode tahun 2000-2005
menjadi 1,9 persen pada periode tahun 2005-2009. Upaya lain termasuk
transformasi sektor informal ke formal dapat dipercepat, baik di perkotaan
maupun pedesaan, khususnya di sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan
industri. Jika semua ini hanya di atas kertas, maka kondisi menakutkan
itu bakal jadi nyata.
   Dalam kaitan dengan tema Ekonomi Ketenagakerjaan, SOCA edisi


                                                                        v
SOCA ❖ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6


                                                               Februari 2006 menurun beberapa tulisan, antara lain: “Keragaan Pasar
                                                               Kerja Pertanian-Non Pertanian dan Migrasi Desa-Kota: Telaah Periode
                                                               Krisis Ekonomi”, “Perubahan Struktur Ekonomi dan Kesempatan Kerja
                                                               serta Kaulitas Sumberdaya Manusia di Indonesia”, “Restrukturisasi Ke-
                                                               tenagakerjaan dalam Proses Modernisasi Berdampak Perubahan Sosial
                                                               pada Masyarakat Petani”, “ ............”, “Integrasi Gender dalam Penguatan
                                                               Ekonomi Masyarakat Pesisir”.
                                                                  Dalam proses pembangunan ekonomi yang berhasil, tidak hanya ter-
                                                               jadi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perubahan kelembagaan
                                                               sosial, ekonomi dan politik, tetapi juga perubahan kontribusi sektor-sek-
                                                               tor ekonomi terhadap perekonomian atau PDB. Perubahan hal yang
                                                               terakhir ini sering diistilahkan dengan transformasi struktural sektor-sek-
                                                               tor perekonomian, yang dapat diukur dengan suatu alat disebut metode
                                                               analisis “Shift Share”. Dalam kaitan ini diturunkan tulisan yang berjudul
                                                               “Aplikasi Analisis Shift Share Esteban-Marquillas pada Sektor Pertanian
                                                               di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah”.
                                                                  Komoditi gula kerap menjadi isu nasional terutama berkaitan dengan
                                                               tataniaga, karena Indonesia masih defisit gula sehingga harus mengimpor
                                                               dari luar negeri, terutama Thailand atau Amerika latin. Kisruh tataniaga
                                                               gula di tahun 2005 telah menyeret Mantan Ketua Inkud ke meja hijau dan
                                                               membawa-bawa nama Menteri perdagangan di era Pemerintahan Presiden
                                                               Megawati Sukarno Putri. Usaha ekstensifikasi industri gula di pulau Jawa
                                                               sudah tidak mungkin dapat dilakukan lagi karena keterbatasan lahan. Di
                                                               samping itu, mesin-mesin industri gula di Jawa sudah tua-tua yang meru-
                                                               pakan peninggalan penjajah Belanda, sehingga cenderung tidak efisien.
                                                               Sedangkan diluar Jawa masih tersedia lahan potensial dan prospektif
                                                               untuk pengembangan industri gula. Dalam kaitan ini diturunkan tulisan
                                                               “Perspektif Pengembangan Industri Gula di Indonesia”, dan “Analisis
                                                               Daya Saing Usahatani Tebu di Propinsi Jawa Timur”.
                                                                  Harga dasar dan harga atap yang diberlakukan pemerintah terhadap
                                                               komoditi gabah, kadang tidak dinikmati oleh petani, tetapi dinikmati
                                                               oleh penebas atau perusahaan-perusahaan penyosohan beras. Hal ini
                                                               disebabkan petani tidak menjual berupa gabah hasil panen sendiri, tetapi
                                                               menjual borongan semasih di sawah kepada para penebas. Jadi walau ada
                                                               kebijakan peningkatan harga dasar gabah oleh pemerintah melalui Bulog,
                                                               tetap saja petani yang menebaskan gabahnya tidak menikmati. Sedangkan
                                                               ketika terjadi kenaikan harga pupuk, petani langsung terkena dampaknya
                                                               berupa peningkatan biaya produksi. Inilah dilema yang selalu dihadapi
                                                               oleh petani padi di Indonesia. Apalagi di penghujung 2005 pemerintah
                                                               memutuskan mengimpor beras dengan dalih pengamanan stok dalam
                                                               negeri, yang sebenarnya sarat unsur-unsur rent seeking, maka lagi-lagi na-
                                                               sib petani padi dipertaruhkan, dan kebijakan pemerintah ini benar-benar
                                                               tidak berpihak kepada petani padi. Dalam kaitan ini diturunkan beberapa
                                                               tulisan, yaitu “Dampak Kebijakan Harga Dasar pada Harga Produsen,
                                                               Harga Konsumen dan Luas Tanam Padi: belajar dari Pengalaman Masa
                                                               lalu”, dan “Perhitungan Subsidi Pupuk 2004 Berdasarkan Alternatif Per-
                                                               hitungan Subsidi atas Biaya Distribusi”.
                                                                  Lebih jauh judul naskah lain dan substansinya dapat pembaca ikuti
                                                               pada bagian dalam Jurnal SOCA Vol. 6 No. 1 edisi Februari 2006 ini.
                                                               Harapan redaksi, agar tulisan-tulisan yang diturunkan dalam jurnal SOCA
                                                               edisi Februari 2006 ini dapat digunakan sebagai referensi oleh para maha-
                                                               siswa, dosen, peneliti dan dasar pengambilan kebijakan oleh para eksekutif,
                                                               legislatif dan pebisnis. Terakhir, selamat kepada para pengirim naskah
                                                               memperoleh Kum lebih banyak, karena sejak 10 Juni 2003 jurnal SOCA
                                                               yang kita banggakan ini telah lulus akreditasi oleh Tim Akreditasi Dikti,
                                                               dan sesuai dengan aturan perhitungan angka kredit yang dikeluarkan oleh
                                                               Dikti, Depdiknas dan LIPI, setiap tulisan yang dimuat dalam jurnal tera-
                                                               kreditasi berhak memperoleh Kum sebanyak 25. Bagi dosen dan peneliti
                                                               dengan tulisan mandiri absah digunakan untuk promosi ke Guru Besar
                                                               atau ke Ahli Peneliti Utama (APU) atau Profesor Peneliti.
                                                                  Terima kasih.
                                                                                                                                REDAKSI


vi
JURNAL SOSIAL-EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS                                                                                                ISSN : 1411-7177


SOCA
JOURNAL ON SOCIO-ECONOMIC OF AGRICULTURAL AND AGRIBUSINESS
                                                                                                DAFTAR ISI

       KETUA DEWAN PENYUNTING                                KERAGAAN PASAR KERJA PERTANIAN-NONPERTANIAN DAN MIGRASI
          Dr. Made Antara, Ir., MS.
                                                             DESA-KOTA: TELAAH PERIODE KRISIS EKONOMI
             DEWAN PENYUNTING:                                  Dessy Adriani .................................................................................    -4
           PENYUNTING PELAKSANA                              PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA SERTA
             Prof. Dr. Ir. I Gde Suyatna
              Prof. Dr.Ir. I Wayan Arga                      KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DI INDONESIA
        Prof. Dr. Ir. Nyoman Sutjipta, MS.                      Ketut Kariyasa ...............................................................................    -
        Prof. Dr. Nyoman Sutawan, MSc.
            Prof. Dr. I Gde Pitana, MSc.
                                                             RESTRUKTURISASI KETENAGAKERJAAN DALAM PROSES MODERNISASI
      Prof. Dr. Ir. Made Narka Tenaya, MS.                   BERDAMPAK PERUBAHAN SOSIAL PADA MASYARAKAT PETANI
      Ir. I G.A.A. Ambarawati, M.Ec., PhD                        Roosgandha Elizabeth ................................................................... 3-0
               Ir. Wayan Ginarsa, SU.
                                                             PROFIL RUMAHTANGGA MIGRAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABU-
             PENYUNTING TAMU                                 PATEN BULELENG (Kasus di Kecamatan Tejakula)
   Prof. Dr. Gunawan Sumodiningrat, MSc.                         Ni Wayan Sri Astiti ......................................................................... -
        (Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta)
                Prof. Dr. Ir. Kuntjoro                       INTEGRASI GENDER DALAM PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
(Jur. Sosek. Faperta. Institut Pertanian Bogor)              PESISIR
          Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, MA.                           Rita Nur Suhaeti dan Edi Basuno ................................................... -37
(Jur. Sosek. Faperta. Institut Pertanian Bogor)
        Dr. Ir. Made Oka Adnyana, MSc.                       APLIKASI ANALISIS SHIFT SHARE ESTEBAN-MARQUILLAS PADA SEKTOR
 (Pusat Analisis Sosek dan Kebijakan Perta-                  PERTANIAN DI KABUPATEN BOYOLALI
    nian, Badan Litbang Pertanian Bogor.                         Ropingi ......................................................................................... 3-44
          Dr. Ir. Wayan Rusastra, MSc.
 (Pusat Analisis Sosek dan Kebijakan Perta-                  PERSPEKTIF PENGEMBANGAN INDUSTRI GULA DI INDONESIA
    nian, Badan Litbang Pertanian Bogor)                         Kurnia Suci Indraningsih dan A. Husni Malian................................ 4-3
                Prof. Dr. John Janes
        (Muresk Institute of Agriculture,                    DAMPAK KEBIJAKAN HARGA DASAR PADA HARGA PRODUSEN, HARGA
          Curtin University, Australia)                      KONSUMEN DAN LUAS TANAM PADI: BELAJAR DARI PENGALAMAN
   INSTITUSI/KELEMBAGAAN PENERBIT                            MASA LALU
     Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian,                          Prajogo U. Hadi .............................................................................. 4-0
  Fakultas Pertanian, Universitas Udayana
Jalan PB. Sudirman Denpasar, Bali-Indonesia;                 PERHITUNGAN SUBSIDI PUPUK 004 BERDASARKAN ALTERNATIF
            Telp.: (03) 344;                            PERHITUNGAN SUBSIDI ATAS BIAYA DISTRIBUSI
       E-mail: antaradps@telkom.net                             Mohamad Maulana ....................................................................... -
         KESEKRETARIATAN                                     ANALISIS KONSUMSI PANGAN RUMAH TANGGA PASCA KRISIS EKONOMI
Sekretaris : Ir. Dewa Putu Oka Suardi, MSi.
   Sirkulasi/Distribusi: Nyoman Kerti                        DI PROVINSI JAWA BARAT
  Bendahara : Ir. Ni Wayan Sri Astiti, MP.                       Mewa Ariani Dan Tri Bastuti Purwantini........................................ 70-7

                                                             FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEUNTUNGAN
 Jurnal SOCA diterbitkan sebagai media komu-                 USAHATANI KAKAO DI SULAWESI TENGGARA
 nikasi, informasi, edukasi, dan pembahasan                     Dewi Sahara, Dahya dan Amiruddin Syam ..................................... 7-7
 masalah-masalah pembangunan pertanian
 dan masyarakat, agribisnis/keuangan/manaje-
 men/ekonomi dan politik pertanian, perubahan                PERAN NILAI TUKAR PETANI DAN NILAI TUKAR KOMODITAS DALAM
 sosial, penyuluhan pembangunan, masalah                     UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI KEDELAI (Studi Kasus:
 kependudukan dan ketenagakerjaan, peranan                   Provinsi Jawa Timur)
 wanita dan keluarga berencana, pangan dan gizi,                 Roosgandha Elizabeth dan Valeriana Darwis ................................. 0-
 ekonomi rumahtangga, ekonomi wilayah, eko-
 nomi sumberdaya dan lingkungan hidup. Tujuan                PENERAPAN TEKNOLOGI PENGENDALIAN HAMA TERPADU (PHT)PADA
 akhir penerbitan jurnal ini adalah meningkatkan             PERKEBUNAN RAKYAT JAMBU METE (Studi Kasus Petani Jambu Mete
 kecerdasan dan kekritisan penulis, mahasiswa,
 dan pembaca pada umumnya, serta landasan                    di Provinsi Nusa Tenggara Barat)
 pengambilan keputusan bagi para eksekutif,                       Ade Supriatna ................................................................................ 7-3
 legislatif dan pebisnis.
                                                             ANALISIS DAYA SAING USAHATANI TEBU DI PROVINSI JAWA TIMUR
                  ISSN : 4-777                              Mewa Ariani, Andi Askin dan Juni Hestina ..................................... 4-0

      Akreditasi: Kep.Dikti-Depdiknas-RI                     AN EQUILIBRIUM DISPLACEMENT MODEL OF THE BALI BEEF INDUS-
          Nomor: 34/Dikti/Kep/2003                           TRY
                      Pencetak
                                                                 I Gusti Agung Ayu Ambarawati, Xueyan Zhao, Garry Griffith,
                 Prasasti O. Denpasar                            and Roley Piggott ......................................................................... 0-07



                                                                                                                                                                     vii

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1169
posted:12/5/2010
language:Indonesian
pages:116