Docstoc

Dasar Teori dan Yuridiksi Pemungutan Pajak

Document Sample
Dasar Teori dan Yuridiksi Pemungutan Pajak Powered By Docstoc
					Dosen        :    Karsam Sunaryo
Jurusan      :    Pkn
 STKIP KN Gading Serpong


  Sumber    :   Hukum Pajak
                Wirawan B. Ilyas
                Richard Burton
KEDUDUKAN HUKUM PAJAK
  Hukum Perdata                            Hukum Pidana


     Mencari dasar                             Adanya sanksi atas
     kemungkinan                               kealpaan dan
     pemungutan atas                           kesengajaan terhadap
     kejadian,keadaan dan                      WP yang melanggar
     perbuatan hukum yang                      peraturan
     bergerak dalam
     lingkungan perdata

12/2/2010       Hukum Pajak ~ Karsam Sunaryo                          2
PEMBAGIAN HUKUM PAJAK
  HUKUM PAJAK MATERIAL                       HUKUM PAJAK FORMAL

     mengatur tentang obyek
     pajak, subyek pajak, besar                  tata cara untuk
     pajak yang dikenakan                        mewujudkan
     timbul dan hapusnya                         hukum material
     utang pajak dan hubungan
     hukum antara pemerintah                     menjadi kenyataan
     dan WP

     UU PPh dan UU PPN
                                                 UU KUP, UU PPSP, UU
                                                 Pengadilan Pajak

12/2/2010         Hukum Pajak ~ Karsam Sunaryo                         3
      PEMBAGIAN HUKUM PAJAK DAN
      PEMBEDAANNYA
      1. Hukum Pajak Material
          Memuat         norma-norma          yang
          menerangkan
       keadaan-keadaan perbuatan-
          perbuatan dan peristiwa-    peristiwa
         hukum yang harus dikenakan pajak
       siapa- siapa yang harus dikenakan pajak?
       Berapa besar pajaknya?



12/2/2010       Hukum Pajak ~ Karsam Sunaryo         4
Atau dengan kata lain
Segala sesuatu tentang tentang timbulnya, besarnya, dan
hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antara
pemerintah dengan wajib pajak, termasuk didalamnya
peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan,
denda-denda dan hukuman-hukuman serta cara-cara
tentang pembebasan dan pengembalian pajak,




12/2/2010     Hukum Pajak ~ Karsam Sunaryo          5
      2. Hukum Pajak Formil

  Peraturan peraturan mengenai cara-cara untuk
 menjelmakan      hukum pajak material menjadi
      suatu kenyataan.
  Memuat cara2 penyelenggaraan mengenai
 penetapan suatu hutang pajak




12/2/2010       Hukum Pajak ~ Karsam Sunaryo      6
           Kontrol Pemerintah terhadap penyelenggaraan
            pemungutan Pajak
           Kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah
            menerima surat ketetapan pajak)
           Prosedur pemungutan pajak




12/2/2010           Hukum Pajak ~ Karsam Sunaryo              7
Maksud Hukum Pajak Formal

  Melindungi baik, baik Fiscus maupun wajib Pajak
  Memberi jaminan bahwa hukum material dapat
     diselenggarakan dengan baik




12/2/2010        Hukum Pajak ~ Karsam Sunaryo        8
            PERLAWANAN TERHADAP PAJAK

             PASIF                                   AKTIF

             STRUKTUR
                                                      TAX AVOIDANCE
              EKONOMI
             SISTEM                                  TAX EVASION
              PEMUNGUTAN                              MELALAIKAN
             MORAL DAN
              INTELEKTUAL
              PENDUDUK

12/2/2010             Hukum Pajak ~ Karsam Sunaryo                     9
            ASAS DAN DASAR PEMUNGUTAN
            PAJAK

  EQUALITY
   Pajak bersifat final adil dan merata
  CERTAINTY
   Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang
  CONVINIENCE
   Pajak dikenakan saat tidak menyulitkan WP ( Pay as you earn)
  ECONOMY
   Biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban minimal


12/2/2010        Hukum Pajak ~ Karsam Sunaryo                     10
DASAR DAN TEORI PEMUNGUTAN
PAJAK




12/2/2010   Hukum Pajak ~ Karsam Sunaryo   11
            TEORI ASURANSI
             Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran
              premi.Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan
              keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara.
             Dengan adanya kepentingan masyarakat itu sendiri ,
              maka masyarakat harus membayar “premi “ kepada
              negara

            TEPATKAH INI?




12/2/2010            Hukum Pajak ~ Karsam Sunaryo                  12
            TEORI KEPENTINGAN
             NEGARA MELINDUNGI KEPENTINGAN HARTA
             DAN JIWA WARGA NEGARA DENGAN
             MEMPERHATIKAN BEBAN YANG HARUS
             DIPUNGUT DARI MASYARAKAT




12/2/2010         Hukum Pajak ~ Karsam Sunaryo   13
            TEORI GAYA PIKUL
             TIAP ORANG
             DIKENAKAN PAJAK
             DGN BOBOT SAMA
             (ADIL) SESUAI GAYA
             PIKUL DENGAN
             UKURAN BESARNYA
             PENGHASILAN DAN
             PENGELUARAN
             SESEORANG



12/2/2010         Hukum Pajak ~ Karsam Sunaryo   14
            TEORI BAKTI
                                                DISEBUT JUGA
                                                TEORI KEWAJIBAN
                                                PAJAK MUTLAK.
                                                PAJAK SEBAGAI
                                                BUKTI TANDA BAKTI
                                                MASYARAKAT KE
                                                NEGARA




12/2/2010       Hukum Pajak ~ Karsam Sunaryo                    15
            TEORI GAYA BELI
             PAJAK UNTUK
              MEMELIHARA
              MASYARAKAT
             PAJAK DITEKANKAN
              UNTUK FUNGSI
              MENGATUR




12/2/2010         Hukum Pajak ~ Karsam Sunaryo   16
            YURISDIKSI PEMUNGUTAN
            PAJAK

                                                ASAS TEMPAT
                                                 TINGGAL
                                                ASAS
                                                 KEBANGSAAN
                                                ASAS SUMBER

12/2/2010       Hukum Pajak ~ Karsam Sunaryo                   17
            1. AZAS TEMPAT TINGGAL
                                    Mrp suatu azas
                                     pemungutan pajak
                                     berdasarkan t4 tinggal /
                                     domisili sesorang
                                    Atas seluruh penghasilan
                                     dimanapun diperoleh
                                     tanpa memperhatikan
                                     apakah orang tsb WNI
                                     atau WNA
12/2/2010      Hukum Pajak ~ Karsam Sunaryo                18
            2. AZAS KEBANGSAAN
                               Mrp suatu azas pemungutan
                                pajak berdasarkan pd
                                kebangsaan suatu negara
                               Atas orang yg mempunyai
                                kebangsaan atas negara ybs
                                sekalipun org tsb tidak bert4
                                tinggal di negara ybs
                               Contoh : Negara A akan
                                memungut pajak kpd orang
                                kebangsaan negara A,
                                sekalipun orang tsb tdk bert4
                                tinggal di negara A

12/2/2010      Hukum Pajak ~ Karsam Sunaryo                19
            3. AZAS SUMBER
                               Mrp suatu azas
                                pemungutan pajak
                                berdasarkan pd SUMBER
                                ATAU T4 penghasilam
                                berada
                               UU No.17 thn 2000
                                menegaskan adanya
                                batasan waktu utk bert4
                                tinggal di Indonesia yg > 183
                                hari dlm jk wkt 12 bulan
                                sejak kedatangan di
                                Indonesia

12/2/2010      Hukum Pajak ~ Karsam Sunaryo               20

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2049
posted:12/3/2010
language:Indonesian
pages:20