Docstoc

Masyarakat & Hukum Internasional

Document Sample
Masyarakat & Hukum Internasional Powered By Docstoc
					         Dosen        :    Karsam Sunaryo
         Jurusan      :    Pkn
          STKIP KN Gading Serpong

Sumber   :     Pengantar Hukum Internasional
               Mochtar Kusumaatmaja
               Etty R. Agoes
1. Adanya Masyarakat Internasional sbg Landasan
Sosiologis Hukum Internasional
  A. Adanya Masyarakat Internasional  Adanya sejumlah
   negara dan kebutuhan negara
  Harus dpt ditunjukkan adanya hubungan yg tetap antara
   anggota masy.intern’l, yaitu :
    Hub perniagaan
    Hub lapangan kebudayaan
    Hub Ilmu Pengetahuan
    Hub Keagamaan
    Hub Sosial
    Hub Olah Raga
  Saling membutuhkan antara bangsa2 diberbagai lapangan
   kehidupan yg mengakibatkan timbulnya hub yg tetap dan
   terus menerus antara bangsa2
  Timbulnya kepentingan utk memelihara+mengatur hub
   bersama tsb
  Masyarakat Internasional hakikatnya Hubungan Kehidupan
   antara manusia (mrp suatu kompleks kehidupan bersama yg
   terdiri dr aneka ragam masyarakat yg jalin-menjalin dgn erat)
2/1/2011                  (c) Karsam Sunaryo                  2
b. Azas Hukum yg bersamaan sbg unsur masyarakat Hukum Internasional
   Suatu kumpulan bangsa, utk dpt benar2 dinamakan
    suatu masy. hukum internasional hrs ada unsur
    pengikat lain, disamping berbagai kenyataan yg mrp
    fakta ektensi fisik semata-mata
   Faktor pengikat yg non material inilah yg disebut
    adanya kesamaan azas hukum antara bangsa2
    didunia.
   Azas hukum umum yg diakui oleh bangsa2 yg beradab
    mrp penjelmaan hukum alami (natuurrecht)
   Adanya hukum alami yg menghrskan bangsa2 didunia
    ini hidup berdampingan scr damai dpt dikembalikan pd
    akal manusia (ratio) dan naluri utk mempertahankan
    jenisnya (instinct for survival)

 2/1/2011          (c) Karsam Sunaryo                                 3
b. Azas Hukum yg bersamaan sbg unsur masyarakat Hukum Internasional
   Tjdnya perang dingin sesudah PD-II mrp 2 macam masy
    bangsa2 yg masing2 memiliki sistem ekonomi, pol,dan
    hukum yg sama sekali berlainan+disangka berdasarkan
    azas yg tdk dpt didamaikan
   Kenyataannya adl mempunyai cukup banyak unsur
    pokok yg sama
   Ketidaksreasian antara negara demokrasi Barat dan
    negara sosialis Timur, bukan mrp suatu persoalan asasi
    dan mutlak
   Ketidaksreasian hanya mrp soal berlainan kepentingan
    yg berdasarkan pandangan falsafah politik yg berlainan.

 2/1/2011          (c) Karsam Sunaryo                                 4
2. Hakekat dan Fungsi Kedaulatan Negara
  Kedaulatan (souvereignity) asal dr superanus (bhs
     Latin) artinya Teratas.
    Sifat dan ciri hakiki negara adl berdaulat
    Negara berdaulat Negara mempunyai kekuasaan
     tertinggi
    Banyak terjadi salah paham mengenai pandangan bahwa
     kedaulatan bertentangan dg hukum internasional
    Negara berdaulat berarti negara itu tdk mengakui suatu
     kekuasaan yg lebih tinggi drpd kekuasaannya sendiri.


2/1/2011         (c) Karsam Sunaryo                      5
2. Hakekat dan Fungsi Kedaulatan Negara
  Pengertian kedaulatan sbg kekuasaan tertinggi mengandung
   2 pembatasan penting dlm dirinya :
 1. Kekuasaan itu terbatas pd batas wilayah negara yg memiliki
     kekuasaan itu
 2. Kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu negara
     lain dimulai
  Kedaulatan negara terbatas dan batas ini tdp dlm
     kedaulatan negara lain
  Akibat dr paham kedaulatan dlm arti terbatas 
     Kemerdekaan (independence) dan paham persamaan
     derajat (equality)
  Bahwa negara2 yg berdaulat selain masing2 merdeka (yg
     satu bebas dr yg lainnya) juga sama derajatnya satu dg yg
     lainnya.

2/1/2011        (c) Karsam Sunaryo                          6
KUALIFIKASI & STATUS
  A. KUALIFIKASI : Pembentukan suatu negara yg
   merupakan subyek penuh hukum internasional diperlukan
   unsur-unsur konstitutif sbb :
 1. Penduduk yang tetap;
 2. Wilayah tertentu;
 3. Pemerintahan;
 4. Kedaulatan (Boer Mauna, 2001:17).
   Istilah ke-4 dalam Konvensi Montevideo 27 Desember 1933
     adalah capacity to enter into relations with other
     states (kapasitas untuk melakukan hubungan dengan
     negara lain).
     Hal ini merupakan kemajuan drpd konsepsi klasik yg
     hanya menyebut Penduduk, wilayah dan pemerintah,

2/1/2011        (c) Karsam Sunaryo                           7
  Boer Mauna (2001:18) mengatakan negara dapat saja
    lahir dan hidup tetapi itu belum berarti bahwa negara
    tersebut mempunyai kedaulatan.
  Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki
    suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai
    kegiatan sesuai kepentingannya asal kegiatan tsb tidak
    bertentangan dengan hukum internasional.
  Kedaulatan memiliki 3 aspek utama (Nkambo
    Mugerwa, 1968), yaitu :
 1. Kedaulatan ekstern: hak bagi setiap negara untuk se
    cara bebas menentukan hubnya dgn berbagai negara /
    kelompok-2 lain tanpa kekangan, tekanan atau
    pengawasan dari negara lain.

2/1/2011        (c) Karsam Sunaryo                           8
 2.Kedaulatan Intern: hak atau wewenang eksklusif suatu
   negara utk menentukan bentuk lembaga-2 nya, cara
   kerja lembaga-2 dan hak untuk membuat UU yg
   diinginkan serta tindakan-2 untuk mematuhi.
 3.Kedaulatan teritorial: kekuasaan penuh dan eksklusif
   yg dimiliki oleh negara atas individu-2 dan benda-2 yg
   ada di wilayah tsb.
   Disamping itu kedaulatan juga mempunyai pengertian
   negatif dan positif (Jean Charpenter, 1997):
 A. Pengertian Negatif:
 1.Kedaulatan dpt berarti bahwa negara tidak tunduk
   pada ketentuan-2 hukum internasional yg mempunyai
   status yang lebih tinggi.

2/1/2011       (c) Karsam Sunaryo                           9
 2.Kedaulatan berarti bahwa negara tidak tunduk pada
    kekuasaan apapun dan dari manapun datangnya tanpa
    persetujuan negara yang bersangkutan.
 B. Pengertian Positif:
 1.Kedaulatan memberikan kepada titulernya, yaitu negara
    pimpinan tertinggi atas warganegaranya. Ini yg dinamakan
    wewenang penuh dr suatu negara;
 2.Kedaulatan memberikan wewenang kepada negara untuk
    mengeksploitasi sumber-2 alam wilayah nasional bagi
    kesejahteraan umum masyarakat banyak. Ini yang disebut
    kedaulatan permanen atas sumber keka yaan alam.
    Menurut Ian Brownlie (1990) kedaulatan juga mempu nyai
    arti yang sama dengan Kemerdekaan. Bila suatu negara
    disebut berdaulat, berarti merdeka.
2/1/2011        (c) Karsam Sunaryo                             10
 B. STATUS : Hukum internasional mengelompokkan negara dalam
    berbagai bentuk :
 1. Negara Kesatuan : ukurannya hubungan luar negeri menjadi
    kekuasaan penuh pemerintah pusat. Daerah tdk boleh
    berhubungan secara langsung.
 2. Negara Federal: walaupun negara bagian mempu nyai
    konstitusi, tetapi negara federal lah yg mrpkan subyek hukum
    internasional dan mempunyai wewenang utk melakukan
    hubungan luar negri.
 3. Gabungan Negara-2 Merdeka:
 a. Uni Riil
 b. Uni Personil
 4. Konfederasi
 5. Negara Netral
 6. Negara yg terpecah
 7. Negara2 Kecil
 8. Protektorat

2/1/2011         (c) Karsam Sunaryo                                11
  NEGARA NETRAL adalah negara yang membatasi diri
   nya untuk tidak terlibat dalam berbagai sengketa yg
   terjadi dalam masyarakat internasional.
  Netralitas ini bisa dibedakan dalam Netralitas tetap
   dan netralitas sewaktu-waktu, politik netral atau
   netralisme positif.
  NETRALITAS TETAP adalah negara yang netralitasnya
   dijamin dan dilindungi oleh perjanjian-2 internasional
   seperti Swiss dan Austria.
  NETRALITAS Sewaktu-waktu adalah sikap netral yg
   hanya berasal dr kehendak negara itu sendiri (self-
   imposed) yg sewaktu-waktu dpt ditinggalkan.
   Misalnya Swedia, walaupun bersama dengan Finlandia
   sejak 1 Januaru 1995 bergabung dengan Uni Eropa.

2/1/2011       (c) Karsam Sunaryo                           12
  POLITIK NETRAL atau NETRALISME POSITIF, yaitu
     negara yg tidak memihak kpd blok-blok kekuatan yg
     ada, tetapi juga dengan bebas memberikan pandangan
     dan secara aktif mengajukan saran dan usul penyelesai
     an masalah-2 yg dihadapi dunia demi tercapainya ke
     harmonisan dan terpeliharanya perdamaian internasio
     nal.




2/1/2011         (c) Karsam Sunaryo                      13

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1461
posted:12/3/2010
language:Indonesian
pages:13