2 Faktor Fundamental Yang Sangat Berpengaruh Terhadap Pemulihan Ekonomi Global Pasca Krisis BAB I UMUM by erk17834

VIEWS: 139 PAGES: 74

More Info
									                           BAB I

                         UMUM




       Lampiran Pidato Presiden Republik Indonesia ini berisi
laporan kemajuan pembangunan nasional sebagai pelaksanaan
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000–2004,
dengan penekanan pembahasan pada pelaksanaan Rencana
Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2001, yang merupakan
bagian dari pelaksanaan tahunan dari PROPENAS tersebut. Acuan
PROPENAS dan Repeta tersebut adalah Ketetapan MPR Nomor
IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)
Tahun 1999–2004.

        Sesuai dengan PROPENAS, Repeta Tahun 2001
menjabarkan 5 (lima) prioritas nasional pembangunan, yang
mencakup pula 9 (sembilan) bidang pembangunan seperti yang
tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999–
2004, yaitu:

1. Membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas
   kehidupan beragama, dan ketahanan budaya, yang mencakup



                                                        I-1
   bidang agama, bidang pendidikan, dan bidang sosial dan
   budaya.

2. Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan
   pembangunan berkelanjutan berdasarkan sistem ekonomi
   kerakyatan, yang dilakukan melalui pembangunan bidang
   ekonomi dan pembangunan bidang sumber daya alam dan
   lingkungan hidup.

3. Meningkatkan pembangunan          daerah,      melalui   bidang
   pembangunan daerah.

4. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik,
   melalui pembangunan bidang hukum dan sub-bidang
   penyelenggaraan negara yang merupakan bagian dari bidang
   politik.

5. Membangun sistem politik yang demokratis, serta
   mempertahankan persatuan dan kesatuan, yang dilaksanakan
   melalui pembangunan bidang politik serta pembangunan bidang
   pertahanan dan keamanan.

         Pada hakekatnya, seluruh prioritas pembangunan memiliki
tingkat kepentingan yang sama untuk dilaksanakan karena
keterkaitan yang erat satu sama lain. Keberhasilan pada suatu
prioritas akan tergantung dari pelaksanaan prioritas-prioritas yang
lain, yang dapat digambarkan dalam paparan berikut.

        Secara keseluruhan, upaya membangun kesejahteraan
rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan
budaya sudah mengalami kemajuan. Namun upaya tersebut akan
dapat dilakukan dengan lebih baik jika pemulihan ekonomi dapat
berjalan dengan lebih cepat sehingga memungkinkan ketersediaan
sumber daya yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran dan jumlah
penduduk miskin. Upaya untuk meraih kembali momentum
pemulihan ekonomi terutama dengan menekankan pada pencapaian


I-2
stabilitas ekonomi yang didukung dengan pemulihan fungsi
intermediasi perbankan. Kedua langkah tersebut diharapkan
mendorong investasi dan ekspor sebagai sumber-sumber
pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

        Dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan,
diperlukan pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan
keseimbangan lingkungan hidup. Hingga dewasa ini masih dicatat
tingginya tingkat kerusakan sumber daya alam dan pencemaran
lingkungan. Untuk mengatasinya, diterapkan kebijakan pendekatan
berimbang antara mekanisme pasar, tata nilai dan regulasi
berkeadilan dengan pola kemitraan. Langkah ini diperkuat dengan
penegakan hukum.

        Selanjutnya,   pelaksanaan     prioritas   membangun
kesejahteraan rakyat tersebut juga agak terhambat       karena
pembangunan daerah belum dapat berjalan dengan lancar. Mulai 1
Januari 2001, tumpuan pelaksanaan pembangunan termasuk
pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menjadi
wewenang dan tanggung jawab daerah. Namun, berbagai peraturan
perundang-undangan yang diperlukan untuk mendukungnya masih
belum sepenuhnya siap, demikian juga pembagian dana
perimbangan mengalami keterlambatan. Hal ini dikarenakan
keharusan pelaksanaan otonomi daerah secara penuh dalam tempo
yang sangat singkat. Untuk mengatasinya langkah-langkah yang
ditempuh adalah memantapkan pelaksanaan otonomi daerah
tersebut.

         Peningkatan kesejahteraan rakyat juga akan terjadi jika
secara hukum hak-hak rakyat dapat dipenuhi, termasuk perlakuan
yang sama bagi setiap warga negara di depan hukum. Krisis
kepercayaan masyarakat terhadap hukum masih belum dapat
dipulihkan karena banyaknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN) dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum
terselesaikan secara hukum. Untuk mengatasi keadaan, diupayakan
untuk mempercepat pemisahan kekuasaan yudisial dari kekuasaan
eksekutif melalui penyempurnaan peraturan yang mengatur


                                                           I-3
mengenai Mahkamah Agung, dan empat lingkungan peradilan di
bawahnya, kejaksaaan, dan Polri.

        Sementara itu, berbagai upaya pembangunan akan dapat
dilaksanakan secara baik jika didukung pula oleh penyelenggaraan
pemerintahan yang baik. Dalam mendorong percepatan proses
pemulihan ekonomi dan pelaksanaan otonomi daerah, maka
penyelenggara negara diharapkan untuk lebih meningkatkan peran
pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan umum dan
pembangunan.

        Selanjutnya, melalui upaya membangun sistem politik yang
demokratis serta mewujudkan persatuan dan kesatuan diharapkan
dapat diwujudkan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat
yang pada dirinya merupakan pula unsur kesejahteraan rakyat.
Dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang terpelihara, maka
seluruh upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang
menyangkut segi kehidupan lahiriah maupun batiniah akan dapat
terlaksana dengan baik. Permasalahan utama yang masih dihadapi
adalah berlanjutnya gejolak politik dan upaya pemisahan diri dari
beberapa daerah yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Untuk mengatasinya, dilaksanakan langkah untuk mendorong
perbaikan struktur politik, peningkatan kualitas proses politik, serta
pengembangan budaya politik. Dalam pemulihan kehidupan politik,
dan juga dalam rangka memelihara integritas nasional, sejauh
mungkin dilakukan pendekatan persuasif dan tanpa kekerasan
melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan,
kesetaraan, toleransi dan saling menghormati.

        Dengan landasan pemikiran kesetaraan antar prioritas
pembangunan dan bidang-bidang pembangunan seperti diuraikan di
atas, secara ringkas disampaikan pokok-pokok kemajuan yang
dicatat masing-masing prioritas pembangunan yang mencakup
bidang-bidang pembangunan tersebut. Uraian ini disusun dengan
menyampaikan pokok-pokok permasalahan, langkah-langkah
kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai serta tindak lanjut yang
diperlukan untuk meningkatkan kinerja pembangunan.


I-4
1.      Membangun Kesejahteraan Rakyat, Meningkatkan
        Kualitas Kehidupan Beragama, dan Ketahanan Budaya

        Pembangunan       agama      diarahkan    untuk   mampu
meningkatkan kualitas umat beragama, sehingga tercipta suasana
kehidupan beragama yang penuh keimanan, ketakwaan, dan
kerukunan yang dinamis serta makin meningkatnya peranserta umat
beragama dalam pembangunan. Upaya ini diselenggarakan melalui
peningkatan pemasyarakatan nilai keimanan dan ketakwaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan peningkatan pendidikan agama
pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Dengan demikian,
pembangunan agama merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya
pembangunan kualitas sumber daya manusia, baik sebagai insan
maupun sebagai sumber daya pembangunan.

        Tantangan dalam pembangunan agama sampai saat ini
berupa semakin jauhnya amalan dan perbuatan/tingkah laku
masyarakat dari nilai-nilai ajaran agama, dan semakin maraknya
konflik intern dan antar umat beragama di beberapa daerah.
Pembangunan agama selama ini tidak mendapatkan perhatian serius
sehingga hasilnyapun kurang dari yang diharapkan. Pembangunan
bidang agama masih berdiri sendiri dan belum terintegrasi dengan
pembangunan bidang lainnya. Kegiatan yang telah dan akan
dilaksanakan pada tahun 2000 dan 2001 antara lain adalah
peningkatan sarana keagamaan, penerangan dan bimbingan,
pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama,
bimbingan dan penyuluhan keagamaan, serta pelayanan pendidikan
agama khususnya bagi siswa di sekolah umum.

         Mengingat dampak yang dihasilkan kurang dapat
memberikan perubahan yang berarti bagi kehidupan masyarakat
maka pendekatan pembangunan agama ke depan sebanyak mungkin
dapat melibatkan sektor-sektor lainnya. Dengan demikian
pembangunan agama diharapkan dapat menyentuh hampir seluruh
aktifitas dan kebutuhan masyarakat sehari-hari, sehingga
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang ditandai oleh
makin semaraknya kehidupan keagamaan, terjaganya kerukunan


                                                            I-5
hidup antarumat beragama, dan meningkatnya moral masyarakat
khususnya moral anak-anak didik usia sekolah. Berbagai kegiatan di
dalam pembangunan agama itu, misalnya, memberikan alternatif
fasilitas dan aktifitas bagi tempat peribadatan dan lembaga sosial
keagamaan untuk pemberdayaan masyarakat melalui bidang
pendidikan dan ekonomi.

        Di samping melalui pembangunan agama, upaya
membangun kesejahteraan rakyat juga dilaksanakan melalui
pembangunan bidang pendidikan. Pembangunan pendidikan
nasional sampai saat ini masih dihadapkan pada berbagai
permasalahan yang timbul akibat krisis ekonomi serta perubahan
tatanan pemerintahan dengan terjadinya reformasi dan berlakunya
kebijakan desentralisasi.

        Sementara itu di bidang pendidikan, permasalahan
pendidikan yang menonjol adalah rendahnya mutu pendidikan
sebagai akibat dari kurangnya mutu proses belajar mengajar, yang
selanjutnya berpengaruh terhadap mutu lulusan dan mutu
pendidikan secara keseluruhan. Sebagai akibat dari rendahnya mutu
pendidikan maka kualitas sumber daya manusia Indonesia juga
masih rendah.

        Angka partisipasi pendidikan terutama pada jenjang SLTP
ke atas masih rendah dibanding dengan APK di beberapa negara
tetangga. Pada tahun 1999/2000 angka partisipasi murni (APM)
pendidikan di SD-MI dan SLTP-MTs adalah sebesar 95,11 persen
dan 45,97 persen. Sementara itu, angka partisipasi kasar (APK) SD-
MI, SLTP-MTs, SM (SMU,SMK dan MA), dan PT berturut-turut
115,81 persen; 70,85 persen, 38,57 persen, dan 10,61 persen. Angka
buta huruf juga masih cukup tinggi yaitu bagi penduduk usia 10
tahun ke atas sekitar 16 persen untuk perempuan dan 7,1 persen
untuk laki-laki.

        Dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek),
kemampuan bangsa Indonesia dalam upaya pengembangan kualitas,
kuantitas dan penyebaran sumber daya manusia dengan berbagai


I-6
bidang ilmu dan tingkatan pendidikan walaupun meningkat, namun
demikian, kualitas maupun komposisi serta penyebarannya masih
belum sesuai dengan kebutuhan dan tantangan dalam pelaksanaan
pembangunan. Sementara itu pengembangan riset iptek untuk dapat
meningkatkan kualitas sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi di dunia usaha juga masih terbatas.

        Guna mengatasi permasalahan pembangunan pendidikan
tersebut di atas, diupayakan perluasan dan pemerataan memperoleh
pendidikan, meningkatkan kemampuan akademik, dan professional
serta peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan, melakukan
pembaharuan sistem pendidikan, memberdayakan lembaga
pendidikan sekolah maupun luar sekolah, mengupayakan
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan,
menerapkan desentralisasi pendidikan, serta meningkatkan kualitas
lembaga pendidikan.

       Pembangunan pendidikan dilakukan melalui beberapa
program yaitu Program Pendidikan Dasar dan Prasekolah, Program
Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Tinggi, Program
Pendidikan Luar Sekolah, Program Sinkronisasi dan Koordinasi
Pembangunan Pendidikan, serta program-program Iptek.

         Melalui berbagai program pembangunan tersebut selama
kurun waktu 2000-2001 diharapkan akan meningkatkan angka
partisipasi pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Pada jenjang
SD-MI APK diharapkan meningkat dari 116,76 persen pada tahun
2000 menjadi 117,74 persen tahun 2001. Pada jenjang SLTP-MTs,
APK meningkat dari 71,69 persen menjadi 72,80 persen. Pada
jenjang SM APK meningkat dari 38,67 persen menjadi 39,35
persen. Pada jenjang pendidikan tinggi APK meningkat dari 10,61
persen menjadi 11,7 persen. Pada jalur luar sekolah warga belajar
juga berhasil ditingkatkan. Sementara itu di bidang iptek, berbagai
kemajuan telah berhasil dicapai antara lain dalam hal HaKI,
pengembangan RUT, RUK, RUKK, dan RASNAS.




                                                              I-7
        Guna mempertahankan hasil-hasil pembangunan yang telah
dicapai dan meningkatkannya maka perlu dilakukan berbagai upaya.
Upaya-upaya tersebut antara lain berupa penyelenggaraan
pendidikan alternatif bagi daerah bermasalah, melanjutkan perluasan
memperoleh pendidikan untuk meningkatkan daya tampung semua
jenjang     pendidikan,      meningkatkan      mutu     pendidikan,
mengembangkan pendidikan berbasis sekolah, meningkatkan
peranserta masyarakat dalam penyelengaraan pendidikan,
meningkatkan mutu pendidikan luar sekolah, serta meningkatkan
kemampuan Iptek.

        Selanjutnya, permasalahan mendasar yang juga dijumpai
dalam pembangunan kesejahteraan rakyat adalah pembangunan
bidang sosial dan budaya. Permasalahan pembangunan sosial dan
budaya yang menjadi perhatian utama pada tahun 2000 sampai
dengan tahun 2001 antara lain: masih rendahnya derajat kesehatan
dan status gizi serta tingkat kesejahteraan sosial masyarakat; masih
rentannya ketahanan budaya dan belum diberdayakannya kesenian
dan pariwisata secara optimal; masih rendahnya kedudukan dan
peranan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan
pembangunan; masih rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam
pembangunan nasional; serta belum membudayanya olah raga dan
masih rendahnya prestasi olah raga.

        Rendahnya derajat kesehatan antara lain dapat diamati dari
beberapa indikator seperti angka harapan hidup (AHH) waktu lahir
penduduk Indonesia tercatat 65,5 tahun (Inkesra, 1999). Rendahnya
AHH tersebut erat kaitannya dengan masih tingginya angka
kematian bayi (AKB), yaitu sebesar 46 per 1000 kelahiran hidup
(Inkesra, 1999). Angka kematian balita (AKABA) tercatat 63 per
1000 kelahiran hidup (Susenas, 1999). Angka Kematian Ibu
melahirkan (AKI) masih memprihatinkan yaitu 373 per 100.000
kelahiran hidup (SKRT, 1995). Sedangkan rendahnya status gizi
masyarakat dapat diamati dari prevalensi kurang energi protein
(KEP) pada anak balita pada 1998 tercatat sekitar 33,4 persen.
Sementara itu, prevalensi gizi buruk tercatat 8,1 persen pada tahun
1999. Anemia gizi besi pada ibu hamil pada tahun 1995 tercatat


I-8
50,9 persen. Tingginya prevalensi anemia gizi besi pada ibu hamil
memberikan kontribusi terhadap masih tingginya AKI.

         Angka kesakitan beberapa penyakit menular cenderung
meningkat, seperti penyakit malaria, tuberculosis (TB), demam
berdarah dengue (DBD), dan HIV/AIDS. Jumlah penderita baru
penyakit TB setiap tahunnya sekitar 583 ribu orang dan yang
meninggal bertambah sekitar 140 ribu penderita. Walaupun berbagai
upaya penanggulangan penyakit TB sudah dilakukan tapi hasilnya
belum memuaskan. Kasus HIV/AIDS terus menunjukkan
peningkatan sejak pertama kali ditemukan (1987) dan pada tahun
2001 (Juni) kasus HIV positif secara kumulatif tercatat sekitar 1.572
penderita dan AIDS positif mencapai 578 penderita. Selain itu,
Indonesia perlu mewaspadai timbulnya atau masuknya penyakit-
penyakit baru yang berpotensi wabah dan menimbulkan korban
seperti Ebola dan radang otak. Beberapa penyakit degeneratif dan
penyakit tidak menular yang berkaitan dengan perubahan gaya
hidup juga memperlihatkan kecenderungan meningkat. Saat ini
angka kesakitan dan kematian yang disebabkan berbagai penyakit
berbasis lingkungan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA),
diare, penyakit kulit dan kecacingan juga masih tinggi.

        Kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab
timbulnya berbagai masalah kesejahteraan sosial yang tercermin
dalam bentuk ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan dasar,
keterlantaran, kecacatan, ketunasosialan serta keterpencilan dan
keterasingan secara geografis dan sosial budaya. Sementara itu,
perlindungan khusus untuk anak terutama anak jalanan, anak yang
diperlakukan salah, dan pekerja anak agar hak-hak anak untuk
tumbuh dan berkembang belum dapat sepenuhnya terpenuhi.
Masalah HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba juga
menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Penderita
HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba seringkali mengalami
perlakuan diskriminatif dari keluarga maupun lingkungannya.
Sementara itu, dalam kehidupan bermasyarakat, rentannya interaksi
sosial antaretnis, adanya kesenjangan sosial, kesenjangan
pembangunan antarwilayah, rawannya situasi politik dan keamanan,


                                                                I-9
serta kondisi masyarakat yang mengalami kemiskinan dapat memicu
terjadinya kerawanan sosial dan disintegrasi bangsa. Kondisi sosial
ekonomi dan politik ini diperparah dengan masalah bencana alam
dan kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah yang mengakibatkan
sebagian penduduk terpaksa mengungsi.

        Permasalahan pembangunan kependudukan yang perlu
mendapat perhatian adalah jumlah penduduk yang besar dengan
tingkat pertumbuhan yang masih relatif tinggi dan persebarannya
yang tidak merata, namun kualitasnya masih relatif rendah. Dewasa
ini kualitas penduduk Indonesia masih tertinggal dibandingkan
dengan negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia dan
Thailand. Salah satu penyebab masih cukup tingginya laju
pertumbuhan penduduk adalah masih relatif tingginya angka
kelahiran total (TFR) yang diperkirakan 2,5 per perempuan pada
tahun 2000. Permasalahan lain adalah persebaran penduduk yang
tidak merata. Sebagian besar penduduk yaitu 59 persen (Sensus
2000) terkonsentrasi di Pulau Jawa dan hal ini berakibat pada
kepadatan penduduk yang sangat tinggi di beberapa propinsi seperti
DKI Jakarta. Sementara itu, tertib administrasi kependudukan juga
belum dapat diwujudkan.

        Permasalahan lain dalam pembangunan sosial dan budaya
adalah sebagian keluarga terutama yang tergolong Pra-Keluarga
Sejahtera (Pra-KS) dan Sejahtera I (KS I), belum berdaya dalam
memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pendidikan dan kesehatan
termasuk keluarga berencana (KB). Sementara itu, aspek kesehatan
reproduksi remaja yang merupakan salah satu tiang dalam
pewujudan keluarga kecil yang berkualitas juga masih tertinggal.
Pemahaman yang tidak benar tentang hak-hak dan kesehatan
reproduksi ini menyebabkan banyak remaja yang berperilaku
menyimpang tanpa menyadari akibatnya terhadap kesehatan
reproduksi mereka. Tingkat kelahiran yang relatif tinggi juga
merupakan salah satu beban dalam pembangunan sosial dan budaya.
Tingginya angka kelahiran dewasa ini berkaitan dengan
penyelenggaraan program Keluarga Berencana (KB) yang belum
sepenuhnya berkualitas dalam memenuhi hak-hak dan kesehatan


I - 10
reproduksi masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh data SDKI 1997
yang menunjukkan bahwa baru 57,4 persen pasangan usia subur
(PUS) yang ingin ber-KB dapat terpenuhi permintaannya, dan
sekitar 9,21 persen PUS yang sebenarnya tidak ingin anak atau
menunda kehamilannya, tidak memakai kontrasepsi (unmet need).
Kelembagaan dan jaringan pelayanan KB juga belum sepenuhnya
berkualitas dan mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Peran masyarakat dan pihak di luar Pemerintah juga masih sangat
terbatas. Sementara itu, kemitraan pemerintah dengan masyarakat
terutama PUS dan sektor di luar pemerintah dalam penyelenggaraan
KB dan kesehatan reproduksi belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

        Pembangunan di berbagai bidang yang diselenggarakan
selama ini belum sepenuhnya mampu mengangkat kualitas
perempuan. Hal ini, antara lain dapat dilihat dari masih relatif
tingginya angka kematian ibu dan rendahnya nilai Gender-related
Development Index (GDI) Indonesia, yaitu 0,671 dan berada pada
urutan ke 92, jauh tertinggal dibanding negara-negara ASEAN
seperti Malaysia dan Thailand (Human Development Report, 2001).
Dalam pembangunan pendidikan, khususnya untuk tingkat SLTA
dan perguruan tinggi, masih terdapat kesenjangan gender.
Kemudian, persentase penduduk umur 10 tahun ke atas yang
tidak/belum pernah sekolah, perempuan (13,53 persen) lebih tinggi
dibanding laki-laki (5,97 persen). Permasalahan ketidaksetaraan
gender juga terjadi di bidang ekonomi antara lain ditandai oleh
rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan
(43,5 persen) dibandingkan dengan TPAK laki-laki (72,6 persen)
(Susenas 1999).

        Meskipun pasal 27 UUD 1945 menjamin kesamaan hak
bagi seluruh warganegara di hadapan hukum, baik laki-laki maupun
perempuan, namun pelanggaran hukum dan hak asasi manusia
(HAM) terhadap perempuan, termasuk anak perempuan masih
sering kali terjadi. Berbagai bentuk pelanggaran tersebut antara lain
dipengaruhi oleh materi hukum yang diskriminatif terhadap
perempuan dan tidak berkeadilan gender serta belum terlaksananya
penegakan hukum.


                                                               I - 11
        Adapun permasalahan generasi muda adalah kualitas yang
belum memadai untuk mengisi dan melaksanakan berbagai upaya
pembangunan. Hal ini antara lain dapat dilihat dari hasil Susenas
tahun 1998 terdapat 36,93 persen pemuda hanya tamat Sekolah
Dasar. Di samping itu, masalah lain yang dihadapi pemuda adalah
lemahnya pendidikan politik dan hukum bagi pemuda yang
berdampak pada terjadinya euforia politik dan hukum yang kadang
diwarnai dengan tindak anarkisme serta kesalahpengertian tentang
kebebasan dan demokrasi di kalangan pemuda. Pranata
pembangunan kepemudaan juga belum sepenuhnya kuat yang
dicerminkan dari banyaknya organisasi kepemudaan yang belum
mandiri dan konsisten dalam menyelenggarakan visi dan misinya.
Kesemuanya ini diperparah dengan permasalahan sosial yang
banyak melibatkan pemuda seperti tawuran, penyalahgunaan
narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), minuman keras,
penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual.

         Perwujudan penduduk Indonesia yang berkualitas antara
lain ditentukan oleh derajat kesehatan, kesegaran dan kebugaran
jasmani serta perilaku terpuji seperti kejujuran dan sportivitas.
Namun demikian, penerapan hidup sehat dan kebiasaan olahraga
secara teratur dan berkesinambungan belum sepenuhnya dilakukan
dalam kehidupan sehari-hari oleh sebagian penduduk Indonesia.
Banyaknya sarana dan prasarana umum untuk olahraga yang
dikonversi menjadi pusat perdagangan dan fasilitas lainnya juga
menjadi penyebab belum membudayanya olahraga. Kurang
intensifnya pembibitan dan pembinaan prestasi olahraga antara lain
dipengaruhi oleh belum mantapnya kelembagaan olahraga dan
terbatasnya jumlah dan sebaran pelatih yang berkualitas serta
kurangnya kejuaraan kelompok umur baik dalam skala nasional
maupun regional. Perguruan Tinggi yang diharapkan dapat menjadi
basis pembibitan dan pembinaan prestasi ternyata belum mampu
melaksanakan fungsi tersebut. Sementara itu, sebagai suatu industri,
olahraga belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi
olahragawan, masyarakat luas termasuk dunia usaha.




I - 12
        Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut di atas,
telah ditempuh berbagai langkah kebijakan di berbagai bidang
pembangunan sosial dan budaya guna mewujudkan kesejahteraan
rakyat dan menciptakan ketahanan budaya nasional yang kokoh.
Langkah-langkah ini mencakup kebijakan kesehatan dan gizi,
kesejahteraan sosial, kependudukan, pemberdayaan keluarga dan
keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, serta pemuda dan
olah raga.

        Program pembangunan kesehatan terutama diarahkan untuk
meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan terutama bagi penduduk miskin. Hasil pelaksanaan kegiatan
program pembangunan kesehatan pada tahun 2000 antara lain dapat
diuraikan sebagai berikut: cakupan keluarga yang menghuni rumah
sehat diperkirakan mencapai 47 persen; persentase penduduk dengan
perilaku sehat sekitar 22 persen; cakupan Universal Child
Immunization (UCI) sekitar 75 persen dari seluruh bayi; cakupan
antenatal 78,5 persen, postnatal dan neonatal sekitar 76,6 persen,
dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sekitar 68,5
persen. Sedangkan akreditasi rumah sakit pada tahun 2000 sampai
dengan tahun 2001 dilakukan terhadap 55 rumah sakit.

        Dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor
VIII/MPR/2000, khususnya mengenai pelayanan kesehatan di
daerah pengungsi, antara lain telah dilakukan upaya pelayanan
kesehatan dan gizi melalui program jeda kemanusiaan di Propinsi DI
Aceh, program akselerasi pembangunan kesehatan di Irian Jaya,
Maluku dan Maluku Utara, serta penanganan pengungsi di Jawa
Timur.

        Hasil yang dicapai dalam kegiatan perbaikan gizi pada
tahun 2000 antara lain: persentase wanita usia subur dan anak
sekolah di kecamatan endemik yang mendapat kapsul yodium
sekitar 40 persen; ibu hamil yang mendapat tablet besi 49 persen;
bayi dan balita yang mendapat vitamin A sekitar 65 persen.




                                                            I - 13
         Dalam peningkatan sumber daya kesehatan, khususnya
pendidikan tenaga kesehatan, pada tahun 2001 jumlah institusi
pendidikan tenaga kesehatan yang terakreditasi sebanyak 575
institusi. Sementara itu, melalui pelaksanaan program obat,
makanan, dan bahan berbahaya, pada tahun 2000 telah dilakukan
berbagai kegiatan dengan hasil antara lain: persentase cakupan
pemeriksaan sarana pelayanan kesehatan sekitar 12,2 persen;
proporsi kasus penyalahgunaan obat dan narkotika, psikotropika,
dan zat adiktif (NAPZA) dengan tindak lanjut pengamanan sekitar
90 persen; dan persentase cakupan pemeriksaan sarana produksi
distribusi produk farmasi, makanan, dan alat kesehatan (farmakes
dalam rangka Good Manufacturing Practices (GMP) sekitar 40
persen. Selanjutnya, melalui program kebijakan dan manajemen
pembangunan kesehatan, pada tahun 2000 telah dilakukan antara
lain: penetapan sebanyak 38 buah produk hukum bidang kesehatan;
110 buah penelitian di bidang kesehatan; dan penyusunan rencana
pembangunan kesehatan di seluruh kabupaten/kota.

        Langkah-langkah kebijakan pembangunan kesejahteraan
sosial adalah meningkatkan dan memperluas pelayanan
kesejahteraan sosial terutama bagi penduduk miskin, anak dan lanjut
usia terlantar, anak jalanan, penyandang cacat, tuna sosial, serta
korban bencana alam dan kerusuhan. Langkah kebijakan lain adalah
usaha pemberdayaan terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT)
agar secara bertahap kualitas hidup mereka dapat meningkat. Di
samping itu, juga terus dilakukan berbagai upaya untuk lebih
meningkatkan partisipasi masyarakat terutama dunia usaha untuk
mendukung pelayanan baik yang dilakukan oleh pemerintah
utamanya pemerintah daerah maupun masyarakat.

         Hasil-hasil yang dicapai pembangunan kesejahteraan sosial
pada tahun 2000 adalah pelayanan sosial bagi 133.844 anak
terlantar, 31.635 anak jalanan di kota kota besar, pemberian bantuan
dan penyantunan bagi 12.475 lanjut usia terlantar baik di dalam
maupun di luar panti, pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada
12.887 orang penyandang cacat serta pelayanan sosial bagi 11.634
orang tuna sosial termasuk bagi tuna susila, pengemis, gelandangan,


I - 14
eks narapidana, penderita HIV/AIDS dan korban tindak pidana
kekerasan. Jumlah korban penyalahgunaan narkoba dan anak nakal
yang ditangani sebanyak 3.380 orang. Komunitas Adat Terpencil
(KAT) yang memperoleh pemberdayaan adalah sebanyak 9.763
KK. Selain itu, pemberdayaan keluarga sangat miskin dilaksanakan
melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi 5.072 KUBE atau
50.720 keluarga. Khusus mengenai pengungsi, sekitar 1.000.000
pengungsi setiap bulan mendapatkan bantuan tanggap darurat dalam
bentuk pangan berupa beras dan lauk pauk, pelayanan kesehatan
dasar termasuk pencegahan dan pemberantasan penyakit,
penyediaan sarana air bersih dan sanitasi, pendidikan umum dan
alternatif di daerah lokasi/daerah pengungsian, bantuan bahan ajar
dan perlengkapan siswa, serta paket pelatihan.

         Sedangkan untuk pembangunan kependudukan ditempuh
strategi kebijakan lintas sektoral yang mengarah pada peningkatan
kualitas penduduk, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas
penduduk, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta
pengembangan sistem administrasi kependudukan. Salah satu hasil
yang dicapai dalam program ini adalah pembakuan indikator
kependudukan strategis yang berguna sebagai pertimbangan penentu
skala prioritas dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan
kependudukan.

        Program pembangunan pemberdayaan keluarga dan
keluarga berencana diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan
dan ketahanan keluarga; serta meningkatkan pengetahuan, sikap dan
perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi dalam rangka
meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan
kehidupan berkeluarga guna mendukung upaya peningkatan kualitas
generasi mendatang.       Selain itu, langkah kebijakan program
pembangunan dalam bidang ini juga diarahkan untuk memenuhi
permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang
berkualitas; mengendalikan angka kelahiran; meningkatkan
kemandirian; dan sekaligus meningkatkan cakupan dan mutu
pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.



                                                            I - 15
        Hasil yang dicapai dalam pembangunan pemberdayaan
keluarga dan keluarga berencana adalah sekitar 12,6 juta keluarga
terutama keluarga Pra-KS dan KS I dapat mengakses informasi dan
sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan keluarga.
Pada tahun 2001 jumlah pusat konseling kesehatan reproduksi bagi
remaja mencapai 65 pusat. Selain itu, pada tahun 2000 program KB
mampu memberikan pelayanan KB bagi 3.625.753 peserta KB baru
dan 25.537.657 peserta KB aktif. Dengan kemampuan pelayanan
KB tersebut, persentase pasangan usia subur (PUS) yang ingin
menjadi peserta KB namun tidak terlayani KB (unmet need) pada
tahun 2001, diproyeksikan sebesar 8,7 persen. Hasil lainnya adalah
jumlah lembaga pelayanan KB non-pemerintah sebesar 46.756 yang
diperkirakan mampu melayani 68 persen PUS peserta KB Aktif.
Sementara itu, persentase peserta KB mandiri yang diperkirakan
telah mencapai 30 persen PUS pada tahun 2001.

         Pembangunan       kebudayaan       diarahkan        untuk
mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa
Indonesia, mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya
dan mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian. Untuk
itu, kebijakan yang ditempuh adalah menanamkan nilai-nilai luhur
budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan
penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya
dan tradisi, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat,
menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya, dan
memperkokoh ketahanan budaya. Langkah-langkah yang ditempuh
adalah (1) meningkatkan pelestarian, pengembangan dan
pemanfaatan tradisi, peninggalan sejarah dan permuseuman; (2)
menciptakan iklim yang kondusif bagi timbulnya kreasi sastra, seni,
dan budaya; (3) membina dan mengembangkan kebahasaan; (4)
mengembangkan kepustakaan dan budaya ilmiah; (5) membina dan
mengembangkan kesenian dan perfilman nasional; dan (6)
meningkatkan apresiasi masyarakat dalam seni dan budaya.

        Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai
luhur budaya nasional, dilakukan peningkatan muatan kebudayaan
lokal pada kurikulum sekolah, kemah budaya, lomba penulisan


I - 16
naskah kebudayaan daerah bagi pengajar SLTA. Selanjutnya untuk
mengembangkan kreasi seni dan budaya dilakukan berbagai
pameran, pagelaran dan festival seni budaya nasional baik seni tari,
lukis maupun film serta pekan komik dan animasi. Untuk
memperkenalkan budaya nasional dilakukan pula kerjasama dengan
masyarakat dalam pagelaran dan pameran kesenian, serta misi
kesenian ke luar negeri. Untuk melestarikan dan mengembangkan
kebudayaan, pada tahun-tahun yang akan datang perlu dilakukan:
penyempurnaan peraturan perundang-undangan untuk memberikan
perlindungan hukum terhadap peninggalan sejarah, peningkatan
peran serta masyarakat sebagai pemilik budaya, peningkatan
pemahaman nilai-nilai budaya bangsa, penataan kembali fungsi
pemerintah di bidang kebudayaan, informasi budaya, peningkatan
kegiatan kebudayaan termasuk perfilman, dan kerjasama
kebudayaan dengan negara lain.

        Sejalan dengan upaya peningkatan kepariwisataan nasional
dan pemulihan citra pariwisata Indonesia pada tahun 2001 telah
dilakukan langkah kebijakan, antara lain mengembangkan dan
memperluas pasar pariwisata dan promosi ke          luar negeri;
mengembangkan dan memperluas diversifikasi dan kualitas produk
serta ragam objek dan daya tarik wisata. Seiring dengan itu
dilaksanakan pula peningkatan kemampuan sumber daya manusia
pariwisata melalui pengembangan kualitas sekolah tinggi dan
akademi pariwisata; memperluas partisipasi dan kemitraan
masyarakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat serta
pemanfaatan unsur kesenian dan kebudayaan serta unsur alami
untuk pariwisata dilakukan secara bertanggung jawab dan menuju
pada pelestarian alam dan pengayaan nilai historis agar dapat
menjadi wahana persahabatan antar bangsa dan mempererat
persatuan dan kesatuan bangsa.

       Sementara itu, berbagai gejolak sosial-politik telah
berdampak negatif terhadap citra Indonesia di luar negeri yang telah
mengakibatkan     terjadinya    penurunan      jumlah     wisatawan
mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia. Meskipun
demikian, pariwisata masih merupakan andalan devisa dalam


                                                              I - 17
memperkuat neraca pembayaran Indonesia. Melalui upaya
pemulihan minat wisman untuk berkunjung ke Indonesia, kunjungan
wisman pada tahun 2000 meningkat sekitar 7,12 persen dan
penerimaan devisa meningkat 22,7 persen dibanding tahun 1999
atau menjadi sebesar 5,06 juta kunjungan dengan perolehan devisa
sebesar US$ 5,78 miliar.

        Selanjutnya, untuk memberdayakan perempuan ditempuh
langkah-langkah kebijakan berupa pengintegrasian kebijakan
pembangunan pemberdayaan perempuan ke dalam berbagai
kebijakan-kebijakan pembangunan lainnya secara terpadu, baik di
tingkat nasional maupun daerah serta peningkatan peran masyarakat
dan pemampuan kelembagaan pengarusutamaan gender. Hasil-hasil
yang dicapai dalam setiap program pembangunan yang berkaitan
dengan pembangunan hukum, ekonomi, politik, pendidikan, dan
sosial budaya dapat diuraikan sebagai berikut.

         Dalam pembangunan hukum melalui pelaksanaan program
pembentukan peraturan perundang-undangan telah dan sedang
dilakukan perubahan dan penyempurnaan produk-produk hukum
yang bias gender dan atau diskriminasi terhadap perempuan. Di
samping itu, berkat kerjasama yang baik antara pemerintah dan
LSM telah disusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan
terhadap Perempuan (RAN-PKTP). Sementara itu, dalam
pembangunan ekonomi, dilakukannya penyempurnaan beberapa
peraturan perlindungan tenaga kerja yang belum menguntungkan
tenaga kerja perempuan, penyempurnaan sistem kredit usaha yang
masih cenderung diskriminatif. Dalam pembangunan pendidikan
dilakukan pemberian beasiswa dengan mengutamakan pada murid
perempuan, sehingga jumlah penduduk perempuan yang menikmati
pendidikan semakin banyak. Selanjutnya, dalam pembangunan
politik, telah dirintis pembentukan kaukus perempuan di lembaga
legislatif pusat. Hasil-hasil lainnya yang dicapai adalah telah
diintegrasikannya       kebijakan  pembangunan    pemberdayaan
perempuan ke dalam kebijakan pembangunan ketenagakerjaan,
pendidikan, hukum, pertanian, dan koperasi dan usaha kecil
menengah pada tingkat nasional, khususnya untuk perencanaan


I - 18
pembangunan, yaitu Gender Analysis Pathway (GAP) juga telah
tersusun, dan diikuti dengan pengembangan Indikator Gender.
Homepage dan web serta Profil Gender dan Media Perempuan yang
menyajikan data dan informasi gender juga mulai terwujud dan
diterbitkan.

        Dalam pembangunan kepemudaan ditempuh langkah-
langkah kebijakan untuk meningkatkan kualitas pemuda yang
mengarah pada kemandirian, peningkatan kreativitas, siap saing dan
perumusan kebijakan yang serasi antara pusat dan daerah; serta
meningkatkan partisipasi pemuda untuk memberi peluang yang
lebih besar kepada mereka guna memperkuat jati diri dan
potensinya.

         Hasil yang dicapai dalam pembangunan pemuda antara lain
adalah berupa 12 kajian kebijaksanaan pembangunan di bidang
kepemudaan untuk merumuskan strategi dan kebijakan
pembangunan pemuda secara tepat. Di bidang ekonomi, sejumlah
pemuda telah menjalani pengembangan kelompok usaha pemuda
produktif, serta mendapatkan pelatihan manajemen usaha dan
bantuan modal usaha. Sementara itu, sejumlah pemuda juga telah
menerima pendidikan dan pelatihan iptek dan informatika. Selain
itu, 608 orang dari propinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi
Selatan, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat telah menjalani
pembinaan kader konservasi yang bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi
sumber daya alam hayati dan ekosistem. Di bidang agama dan sosial
budaya, hasil pembangunan kepemudaan yang telah dicapai antara
lain adalah sebanyak 174 rohaniawan muda dan tenaga pembina
telah menjalani pelatihan keagamaan. Sementara itu, sebanyak 894
pemuda telah berpartisipasi dalam upaya peningkatan jaringan kerja
sama pemuda antardaerah dan antarnegara, dan 3.894 pemuda
bergabung dalam upaya penguatan ketahanan budaya nasional
terhadap pengaruh negatif budaya asing, penanggulangan masalah
penyalahgunaan narkoba dan miras serta pencegahan penyebaran
dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular
seksual.


                                                            I - 19
        Langkah-langkah kebijakan pembangunan olah raga adalah
meningkatkan kesegaran jasmani masyarakat dan pelaksanaan
kegiatan olahraga termasuk olahraga masyarakat,                  serta
meningkatkan upaya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga
sejak usia dini. Selanjutnya, langkah kebijakan tersebut juga disertai
langkah untuk meningkatkan prestasi olahraga termasuk olahraga
bagi penyandang cacat.

         Hasil yang dicapai dalam pembangunan olahraga berupa
naskah tentang bahan pembelajaran pendidikan jasmani. Bagi para
guru dan pembina olahraga di sekolah juga telah tersedia buku
pembinaan olahraga SD serta telah diberikan pendidikan dan
pelatihan Penjaskes SD, teknik pengelolaan kegiatan klub olahraga
SD. Sementara itu, untuk beberapa SD dan SMU juga telah tersedia
perangkat olahraga dan kesenian. Prasarana dan sarana bagi
pengembangan olahraga juga telah dimanfaatkan oleh sekitar 702
SD. Hasil lainnya dalam program ini adalah terbentuknya 650
kelompok berlatih olahraga (KBO). Disamping itu, sebanyak 654
guru pendidikan jasmani telah diberikan pelatihan tentang
pemanduan bakat dan pembibitan olahraga serta peningkatan mutu
pemanduan bakat dan pembibitan olahraga. Selain itu, sebanyak
120 orang olahragawan pelajar mengikuti training camp dan 1.081
atlet pelajar ikut serta dalam kejuaraan antar Pusat Pendidikan dan
Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) yang merupakan salah satu wadah
untuk penelusuran minat dan bakat. Sementara itu, 2.083 atlet
termasuk atlet penyandang cacat telah diberikan bekal pengetahuan
dan keahlian serta penempaan mental sebagai upaya untuk
meningkatkan prestasi mereka.

        Demikian langkah-langkah kebijakan yang telah ditempuh
dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pembangunan bidang sosial
dan budaya. Ke depan, sesuai dengan Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) 2000-2004, rencana tindak lanjut
pembangunan sosial dan budaya dapat diuraikan sebagai berikut.

       Pembangunan kesehatan pada tahun yang akan datang
terutama diarahkan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan


I - 20
pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama bagi penduduk
miskin. Upaya pelayanan kesehatan dasar antara lain meliputi
pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi,
pelayanan kesehatan ibu dan anak, penyediaan obat generik esensial,
promosi kesehatan, serta peningkatan hygiene dan sanitasi dasar.
Pelayanan kesehatan rujukan meliputi peningkatan mutu pelayanan
rumah sakit rujukan melalui penyediaan sarana dan prasarana.
Selain itu, akan dilaksanakan kegiatan pengawasan obat, makanan,
dan bahan berbahaya lainnya. Upaya pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan tersebut didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya
manusia bidang kesehatan.

         Sementara itu, upaya pembangunan kesejahteraan sosial
yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang terutama
diarahkan untuk untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan
kesejahteraan sosial terutama bagi penduduk miskin, anak terlantar,
anak jalanan, lanjut usia, penyandang cacat, tuna sosial, serta korban
bencana alam dan kerusuhan. Peningkatan kesejahteraan sosial
dilakukan antara lain melalui pemberdayaan, pemberian santunan,
rehabilitasi dan perlindungan sosial, pemberian bantuan, dan
peningkatan sumbangan sosial masyarakat.

        Tantangan pembangunan kependudukan semakin kompleks,
khususnya bagi Indonesia yang dewasa ini sedang menghadapi
krisis multi-dimensi. Untuk itu, tidak lanjut pembangunan
kependudukan pada masa mendatang adalah upaya-upaya
penyusunan      program     pembangunan        kependudukan  agar
diintegrasikan dalam penyusunan program-program pembangunan
lainnya. Selain itu, kebijakan desentralisasi program pembangunan
membawa konsekuensi logis untuk penataan kelembagaan yang
lebih mantap guna menyusun kebijakan, pengaturan serta
pelaksanaan teknis program dan kegiatan di bidang kependudukan.

        Berbagai langkah kebijakan yang telah ditempuh dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pemberdayaan
keluarga dan keluarga berencana akan terus dilanjutkan dan
diperkuat dengan serangkaian langkah tindak lanjut lainnya. Tindak


                                                               I - 21
lanjut tersebut antara lain adalah: melakukan pendampingan bagi
kader kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera
(UPPKS); memfasilitasi pembentukan institusi pusat konseling
kesehatan reproduksi remaja; meningkatkan kualitas dan jangkauan
pelayanan KB terutama di perdesaan melalui Tim KB Keliling
(TKBK) dan bantuan operasional klinik KB; meningkatkan peran
aktif laki-laki dalam kesehatan reproduksi; meningkatkan
pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dalam persiapan dan
perawatan kehamilan untuk mewujudkan keluarga kecil yang
bahagia dan sejahtera dengan mengutamakan kesejahteraan ibu, bayi
dan anak; dan mendorong pasangan usia subur (PUS) untuk
melaksanakan KB secara mandiri.

        Berbagai upaya yang akan dilakukan dalam pembangunan
kebudayaan yaitu: (1) terus meningkatkan pemahaman dan
penanaman nilai luhur bangsa; (2) menyempurnakan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kebudayaan dalam upaya
memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta dan segala
bentuk peninggalan budaya; (3) meningkatkan peran serta
masyarakat sebagai pemilik budaya dalam melindungi,
mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan; (4) menata
kembali fungsi pemerintah pusat dan daerah dalam bidang
kebudayaan; (5) meningkatkan kegiatan kebudayaan termasuk
perfilman baik di dalam maupun di luar negeri; dan (6)
meningkatkan kerjasama budaya dengan negara lain.

        Dalam upaya menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia
telah dibuka Indonesian Tourism Promotion Office (ITPO) di
Frankfurt, Jerman; Tokyo, Jepang dan Los Angeles, Amerika
Serikat dan kerjasama pemasaran dengan China National Tourism
Administration (CNTA) serta mengikuti bursa kepariwisataan
internasional seperti ITB--di Berlin, WTO--di London, Pata Mart--di
Singapore, ATF--di Brunai Darussalam dan menjalin kerjasama
dengan lembaga kepariwisataan internasional. Selain itu
dikembangkan potensi         obyek dan daya tarik wisata serta
melaksanakan atraksi wisata dengan memberikan kesempatan
kepada masyarakat terutama usaha kecil dan menengah di sekitar


I - 22
obyek dan daya tarik wisata untuk berperan aktif dalam
meningkatkan perekonomiannya. Selain itu untuk mendukung
pelaksanaan otonomi daerah dipersiapkan kebijakan dan kemudahan
berusaha dan perijinan pariwisata.

         Upaya tindak lanjut dalam peningkatan kualitas hidup
perempuan serta pengarusutamaan gender yaitu: memperbanyak
jumlah program pembangunan yang sebelumnya tidak responsif
gender menjadi responsif gender; mengintegrasikan kebijakan
pembangunan pemberdayaan perempuan ke dalam berbagai
kebijakan pembangunan lainnya secara terpadu, terutama di tingkat
daerah; serta melaksanakan KIE dan advokasi mengenai kesetaraan
dan keadilan gender (KKG) di lingkungan lembaga-lembaga
legislatif, eksekutif, yudikatif, TNI dan Polri, dan masyarakat secara
keseluruhan.

        Beberapa upaya lanjutan dalam rangka pembangunan di
bidang olah raga adalah: menyusun Rancangan Undang-Undang
tentang Olahraga; menyelenggarakan KIE dan konseling tentang
pendidikan jasmani, olahraga rekreasi dan pentingnya olahraga bagi
kesegaran jasmani; melaksanakan pembentukan, pembinaan, dan
pemberdayaan wadah olahraga di persekolahan dan masyarakat;
serta meningkatkan kepedulian masyarakat dan dunia usaha untuk
mendukung pendanaan olahraga.

         Sedangkan tindak lanjut yang diperlukan dalam
pembangunan pemuda lebih ditekankan pada ekonomi, agama dan
budaya. Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemuda di bidang
ekonomi upaya yang akan dilakukan yaitu: mengembangkan sentra
pemberdayaan pemuda; meningkatkan keterampilan pertanian;
melaksanakan magang usaha bagi pemuda; pelatihan manajemen
usaha termasuk pelatihan pengelolaan lingkungan hidup dan
pelestarian sumber daya alam. Di bidang agama dan sosial budaya,
tindak lanjut yang diperlukan adalah: melaksanakan penyuluhan dan
kampanye tentang dampak negatif budaya asing; meningkatkan
peran aktif pemuda dalam penanggulangan masalah penyalahgunaan
NAPZA dan miras serta penyebaran penyakit HIV/AIDS dan


                                                               I - 23
penyakit menular seksual di kalangan pemuda; memberikan
pemahaman, penanaman nilai-nilai, penghormatan terhadap
supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) bagi pemuda; dan
melaksanakan pelatihan tenaga pembina rohani, organisasi
kepemudaan, dan sarasehan agamawan muda.



2.       Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Memperkuat
         Landasan     Pembangunan     yang     Berkelanjutan
         Berdasarkan Sistem Ekonomi Kerakyatan

        Prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat, termasuk melalui penanggulangan kemiskinan dan
penyediaan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Strategi
utama penanggulangan kemiskinan dalam tahun 2001 pada dasarnya
dilandasi oleh 3 pilar strategi yaitu: (a) perluasan kesempatan
(creating opportunity) yang meliputi pengelolaan ekonomi makro
untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan pemulihan, pelaksanaan
pemerintahan yang baik, peningkatan kapasitas pemerintah daerah,
dan pembangunan prasarana berbasis masyarakat; (b) meningkatkan
pemberdayaan masyarakat (ensuring empowerment), yang meliputi
pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pembangunan perdesaan,
percepatan pengembangan usaha menengah dan kecil dan penguatan
kapasitas lembaga dan organisasi masyarakat; serta (c) memperkuat
perlindungan sosial (enhancing social security) yang meliputi
pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan
masyarakat rentan lainnya, dan percepatan pengembangan
masyarakat di kawasan tertinggal, terpencil, dan tersiolasi termasuk
daerah minus dan pesisir.

        Kegiatan    yang    telah    diarahkan    dalam    rangka
penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui berbagai sektor
baik oleh regional maupun oleh sektoral. Program kemiskinan dalam
rangka pemberdayaan masyarakat antara lain dilaksanakan melalui
program pengembangan kecamatan, pengembangan prasarana
perdesaan, penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan


I - 24
pengembangan ekonomi lokal. Sedangkan program yang
dilaksanakan oleh sektoral antara lain program di sektor pertanian,
pendidikan dan kesehatan.

        Selanjutnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok
masyarakat, dilaksanakan kebijakan yang berorientasi pada: (1)
pemantapan sentra-sentra agribisnis komoditas unggulan; (2)
pengembangan sistem pengendalian hama terpadu; (3) pemantapan
swasembada pangan yang dinamis melalui perluasan lahan pertanian
serta penerapan teknologi pangan; (4) peningkatan intensifikasi
budidaya perikanan laut, tambak, dan air tawar; serta (5)
optimalisasi pemanfaatan jaringan irigasi dan rawa.

         Sebagai hasilnya, produksi padi pada tahun 2000 mencapai
51,9 juta ton atau meningkat sebesar 2,0 persen dibandingkan tahun
1999. Produksi padi pada tahun 2000 mencapai 51,9 juta ton atau
meningkat sebesar 2,0 persen dibandingkan tahun 1999. Selain itu,
hasil rata-rata padi pada tahun 2000 mencapai 4,4 ton per hektar
atau naik sebesar 3,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada
saat yang sama produksi jagung, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang
hijau masing-masing adalah sebesar 9,7 juta ton; 1,8 juta ton; 0,7
juta ton; dan 0,3 juta ton atau meningkat masing-masing sebesar 5,1
persen; 9,7 persen; 11,7 persen; dan 9,4 persen. Sementara itu
produksi ubi kayu dan kedele mengalami penurunan sebesar 2,2
persen dan 26,4 persen. Sebagai bagian dalam program pengentasan
kemiskinan, maka pada tahun 2000 telah dilakukan pemberian
subsidi beras melalui Operasi Pasar Khusus (OPK) sebanyak 1,9
juta ton. Dukungan pembangunan pengairan telah meningkatkan
operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebesar 6,4 juta hektar
serta mencetak sawah baru seluas 9.318 hektar.

         Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat akan dapat
dilakukan dengan lebih memadai dengan mempercepat pemulihan
ekonomi. Memasuki awal tahun 2000, perekonomian Indonesia
dilanda optimisme pemulihan ekonomi yang cukup tinggi dengan
proses pemulihan ekonomi yang telah mulai nampak sejak triwulan
III tahun 1999 terus berlangsung. Stabilitas moneter juga terkendali,


                                                               I - 25
yang tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar yang
menguat hingga akhir tahun 1999. Kondisi sosial-politik dan
keamanan pada waktu itu sudah membaik, dengan proses
pelaksanaan pemilihan pimpinan nasional yang dinilai berjalan
lancar dan demokratis.

        Berbagai perkembangan positif tersebut memungkinkan
pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2000 mencapai 4,8 persen yang
membantu dalam menciptakan lapangan kerja bagi tambahan angkatan
kerja dan pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka dalam
tahun 2000 menurun menjadi 6,1 persen angkatan kerja. Sejalan
dengan itu upah riil pekerja di berbagai daerah dan kegiatan ekonomi
meningkat mendekati masa sebelum krisis. Pendapatan per kapita
masyarakat mencapai Rp 6,4 juta atau setara dengan US$ 756.

        Namun demikian, masalah ketenagakerjaan masih besar.
Jumlah pengangguran terbuka tersebut secara absolut mencapai 5,8
juta orang sedang jumlah setengah penganggur berjumlah sekitar 30
juta orang atau sekitar 33,5 persen dari jumlah pekerja keseluruhan.
Dari jumlah ini terdapat sebanyak 10,6 juta orang menginginkan
pindah ke pekerjaan yang lebih baik.

         Untuk mengatasi permasalahan tersebut, selain melalui
pemulihan ekonomi, telah ditempuh berbagai langkah yang mencakup
upaya mempertemukan antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja
dengan pelayanan informasi pasar kerja yang dilaksanakan melalui
bursa tenaga kerja pemerintah dan swasta; meningkatkan keahlian dan
keterampilan pencari kerja yang pada tahun 2000 mencakup 29.167
orang; melaksanakan program pemagangan di dalam negeri
diselenggarakan melalui pelatihan di 31 BLK dengan jumlah tenaga
kerja sebanyak 2.192 orang; melaksanakan pemagangan ke luar negeri
yang sampai dengan bulan Mei 2001 telah diberangkatkan sebanyak
15.480 orang ke negara Jepang dan Korea Selatan; meningkatkan dan
mengembangkan standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja;
membina penganggur yang berpendidikan tinggi seperti sarjana,
diploma, dan sederajatnya, melalui bimbingan usaha mandiri dan
pembekalan kewirausahaan; serta membantu calon pekerja untuk


I - 26
ditempatkan dalam berbagai bidang usaha melalui mekanisme antar
kerja antar daerah (AKAD).

        Upaya menanggulangi kemiskinan dan mengurangi
pengangguran akan tergantung pula dari kecepatan pemulihan
ekonomi. Seperti disinggung di atas, pertumbuhan ekonomi di tahun
2000 dapat mencapai 4,8 persen. Namun demikian, secara makro,
kinerja tersebut masih dibayangi stabilitas ekonomi yang rentan
terhadap gejolak. Nilai rupiah sejak beberapa bulan terakhir tahun
2000 terus bergejolak dan cenderung merosot nilainya. Bersamaan
dengan itu laju inflasi cenderung meningkat. Sementara itu, besarnya
beban pengeluaran pemerintah, terutama untuk pembayaran bunga
utang dan subsidi, mengakibatkan terbatasnya stimulus fiskal untuk
mendorong pemulihan ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran akan
kesinambungan fiskal. Kesemuanya ini pada gilirannya dapat
menghambat pemulihan ekonomi.

        Secara mikro, masih banyaknya kendala yang membatasi
percepatan investasi swasta menimbulkan kekhawatiran akan
kesinambungan pemulihan ekonomi dalam jangka menengah,
termasuk ekspansi kredit perbankan yang relatif terbatas, kemajuan
dalam proses restrukturisasi utang perusahaan dan utang luar negeri
swasta yang belum secepat yang diharapkan, serta keterbatasan
dalam penyediaan sarana dan prasarana. Faktor-faktor lainnya
adalah ketidakstabilan sosial dan politik dan ketidakpastian
peraturan, termasuk yang terkait dengan pelaksanaan otonomi
daerah.

         Sementara itu, dalam bidang pembangunan sumber daya alam
dan lingkungan hidup masih muncul permasalahan eksternalitis yang
disebabkan oleh tingginya sasaran pertumbuhan ekonomi yang harus
dicapai. Beberapa permasalahan lain yang belum dapat diatasi secara
menyeluruh adalah: keterbatasan data dan informasi sumber daya alam
serta belum memadainya akses masyarakat terhadap data dan
informasi tersebut; belum efektifnya pengendalian pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan hidup; tingginya tingkat kerusakan sumber
daya alam dan pencemaran lingkungan; belum mantapnya


                                                              I - 27
kelembagaan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya
alam dan pelestarian lingkungan hidup; serta kurangnya pelibatan
masyarakat sebagai subyek dalam proses pengambilan keputusan
merupakan permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan dalam
pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

        Dengan memperhatikan keadaan awal tersebut, ditetapkan
langkah-langkah kebijakan untuk tahun 2001 guna mempercepat
pemulihan ekonomi, di samping memulai langkah jangka menengah
untuk memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan
berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan.

          Salah satu unsur penting bagi pemulihan ekonomi adalah
mengamankan stabilitas ekonomi. Strategi utamanya adalah dengan
mewujudkan kebijakan ekonomi makro dan mikro secara konsisten,
baik melalui kebijakan fiskal, moneter, maupun sektor riil dengan
didukung oleh penciptaan stabilitas keamanan dan politik. Seluruh
kebijakan tersebut saling melengkapi sehingga dapat menunjang
stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Hal ini
juga sangat penting untuk mengatasi unsur ketidakpastian yang
semakin tinggi.

         Dalam merumuskan kebijakan ekonomi makro, baik
kebijakan fiskal maupun moneter, terus diupayakan prinsip kehati-
hatian dengan koordinasi yang lebih baik. Kebijakan moneter yang
cenderung ketat masih ditempuh guna terus menjaga stabilitas nilai
tukar dan menekan laju inflasi. Sementara itu, dalam keterbatasan
keuangan negara sejalan dengan upaya konsolidasi fiskal, masih
diupayakan untuk memberikan stimulus fiskal agar perekonomian
dapat terus bergerak melalui kebijakan defisit anggaran negara.

        Dengan memperhatikan perkembangan keadaan seperti
diuraikan di atas, kebijakan moneter pada tahun 2001 diarahkan
cenderung ketat melalui pengendalian uang primer, yaitu dengan
sasaran pertumbuhan 11,0–12,0 persen. Upaya tersebut dilakukan
melalui kombinasi antara operasi pasar terbuka (OPT), sterilisasi
valuta asing (valas), dan intervensi rupiah. Penggunaan instrumen


I - 28
sterilisasi valas ini sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat nilai
Rupiah, yang didukung pula oleh pelaksanaan pengawasan langsung
(on-site supervisory presence) guna meningkatkan kepatuhan
perbankan terhadap ketentuan kehati-hatian yang terkait dengan
transaksi valas serta penetapan dan pemberlakuan Peraturan Bank
Indonesia (PBI) Nomor 3/3/PBI/2001 yang ditujukan untuk
membatasi spekulasi transaksi Rupiah oleh bukan penduduk.

        Untuk kebijakan fiskal, langkah-langkah yang ditempuh
dalam tahun 2001 terutama diarahkan untuk mewujudkan anggaran
negara yang berkesinambungan. Di sisi penerimaan negara, upaya-
upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara
mencakup ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, perbaikan struktur
dan tarif pajak, penyempurnaan sistem administrasi perpajakan
termasuk dalam pemungutan pajak, pencabutan berbagai fasilitas
perpajakan yang sudah tidak sesuai lagi, serta meningkatkan
transparansi pemungutan pajak.

         Di sisi pengeluaran, langkah-langkah untuk mengatasi
tekanan yang berlebihan terhadap beban belanja negara ditempuh
dengan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara
mulai dari perencanaan hingga tahap pemantauan pelaksanaannya.
Prioritas pengeluaran dipertajam pada hal-hal yang memang harus
dilaksanakan pemerintah serta bersifat penting dan sangat
mendesak. Untuk belanja rutin, upaya tersebut ditempuh melalui (i)
penghematan anggaran belanja pegawai melalui percepatan proses
penyelesaian pegawai yang dipindahkan ke daerah; (ii) penghematan
anggaran subsidi BBM melalui peningkatan efisiensi dan kenaikan
harga BBM; (iii) penghematan anggaran subsidi listrik melalui
kenaikan tarif dasar listrik; dan (iv) penghematan penggunaan dana
kontijensi untuk desentralisasi fiskal.

         Sementara itu, untuk mendorong percepatan pelaksanaan
desentralisasi fiskal, sejak tahun 2001 sebagian penerimaan APBN
dialokasikan kepada daerah dalam bentuk dana perimbangan yang
terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi
khusus. Kebijakan ini menyebabkan pengelolaan fiskal Pemerintah


                                                             I - 29
Pusat berkurang, sebaliknya proporsi pengelolaan fiskal dalam
penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tanggung jawab daerah
sepenuhnya melalui APBD meningkat tajam.

        Namun demikian, bersamaan dengan upaya-upaya tersebut,
memasuki tahun 2001 terjadi peningkatan ketidakpastian yang
mengganggu proses pemulihan ekonomi. Secara garis besar, ada 7
(tujuh) permasalahan mendasar dalam perekonomian dan berbagai
faktor risiko dan ketidakpastian yang masih dihadapi, yaitu: (i)
berlanjutnya ketidakpastian politik dan keamanan dalam negeri, (ii)
lambannya proses restrukturisasi utang perusahaan, (iii) belum
pulihnya intermediasi perbankan, (iv) makin beratnya beban
keuangan negara, (v) belum lancarnya pelaksanaan otonomi daerah,
(vi) berlanjutnya ketidakpastian hukum, serta (vii) pertumbuhan
ekonomi dunia yang melambat.

        Ketidakpastian ini berdampak kurang menguntungkan bagi
pasar modal dan pasar uang. Hal ini tercermin pada minat asing
pada pasar modal di dalam negeri yang rendah yang pada akhir
triwulan II tahun 2001 sekitar 20,4 persen dari nilai kapitalisasi
pasar. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan posisi akhir tahun
1999, yang sekitar 27 persen dari nilai kapitalisasi pasar.

        Sementara itu, meskipun Bank Indonesia pada awal tahun
2001 mengeluarkan peraturan perdagangan rupiah oleh bank asing
dan bukan penduduk, hingga semester I tahun 2001 tekanan
terhadap rupiah masih berlanjut dengan gejolak yang tinggi. Pada
awal triwulan III, seiring dengan lancarnya Sidang Istimewa MPR,
nilai Rupiah sempat mnguat hingga pertengahan Agustus, sebelum
kemudian kembali melemah. Namun, secara point to point, nilai
Rupiah melemah 40 poin dari Rp 9.675,- pada akhir 2000 menjadi
Rp 9.715,- per dolar Amerika pada akhir September 2001.

        Nilai Rupiah yang masih cenderung lemah yang disertai
dengan penerapan kebijakan harga dan pendapatan oleh Pemerintah
serta ekspektasi masyarakat terhadap inflasi yang tinggi, telah
menyebabkan laju inflasi sampai dengan bulan September 2001


I - 30
secara kumulatif tahun kalender (year to date) mencapai 8,2 persen
atau secara tahunan (year on year) mencapai 13,0 persen. Beberapa
kebijakan pemerintah tersebut adalah peningkatan upah minimum
regional, serta kenaikan pajak penjualan barang mewah, harga jual
eceran rokok, harga BBM, tarif dasar listrik (TDL), tarif PAM serta
tarif angkutan.

         Sementara itu, suku bunga SBI 1 bulan pada akhir
September 2001 mencapai 17,57 persen, naik 304 bps dibandingkan
kondisi pada akhir Desember 2000. Perkembangan yang sama juga
terjadi pada suku bunga deposito 1 bulan yang meningkat 286 basis
point menjadi 14,82 persen.

        Dalam hal pelaksanaan APBN sampai dengan akhir Juni
(Semester I) 2001, tercatat defisit yang relatif kecil, yaitu Rp 908,5
miliar. Namun beberapa hal masih perlu diwaspadai. Pertama, dari
sisi penerimaan negara, realisasi yang mencapai 43,8 persen
dimungkinkan oleh tingginya harga ekspor minyak bumi
dibandingkan yang diasumsikan dalam APBN Penyesuaiannya.
Kedua, pengeluaran belanja rutin seperti subsidi non-BBM,
pengeluaran rutin lainnya, pengeluaran pembangunan rupiah, dan
dana bagi hasil, masing-masing baru mencapai 15,9 persen, 2,6
persen, 15,3 persen, dan 11,0 persen dari anggaran yang ditetapkan.
Ketiga, jika besaran-besaran makro seperti nilai tukar Rupiah dan
tingkat suku bunga SBI lebih buruk dari yang diperkirakan, maka
beban anggaran bertambah berat.

        Sementara di sisi eksternal, melambatnya perekonomian
dunia serta merosotnya harga komoditi ekspor turut menyumbang
bagi perlambatan kinerja ekspor nasional, yang selama semester
I/2001, mencapai US$ 29,30 miliar atau lebih rendah 0,2 persen
dibandingkan dengan semester yang sama tahun 2000. Adapun total
nilai impor selama semester I/2001 mencapai US$ 17,75 miliar atau
naik sekitar 29,1 persen dibandingkan dengan periode yang sama
tahun sebelumnya. Namun demikian, kondisi neraca transaksi
berjalan masih sedikit membaik dari surplus US$ 3,3 miliar dalam
semester I/2000 menjadi US$ 3,8 miliar dalam Semester I/2001.


                                                               I - 31
         Berdasarkan perkembangan tersebut, perekonomian
Indonesia dalam triwulan II tahun 2001 tumbuh sekitar 3,5 persen
(y-o-y), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II tahun 2000
yang mencapai 5,2 persen. Dari sisi permintaan, pertumbuhan
ekonomi terutama didorong oleh pembentukan modal tetap bruto,
ekspor barang dan jasa, konsumsi pemerintah, dan konsumsi rumah
tangga yang berturut-turut naik sekitar 17,9 persen, 13,5 persen, 5,7
persen, dan 4,8 persen. Pertumbuhan dari unsur permintaan agregat
ini lebih lambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (triwulan II
tahun 2000 terhadap triwulan II tahun 1999) kecuali untuk konsumsi
pemerintah dan rumah tangga.

         Dalam upaya memulihkan perekonomian, diperlukan
intermediasi perbankan yang memadai. Untuk itu ditempuh
restrukturisasi perbankan dan dunia usaha. Perkembangan
menunjukkan bahwa meskipun dalam triwulan III tahun 2001
pertumbuhan kredit mengalami penurunan, namun penyaluran kredit
perbankan sampai dengan Agustus 2001 mengalami pertumbuhan
sebesar 5,5 persen dari posisi akhir tahun 2000. Pertumbuhan yang
relatif rendah tersebut disebabkan oleh apresiasi nilai tukar rupiah,
sehingga menurunkan nilai kredit perbankan dalam valas. Apabila
pengaruh kurs dihilangkan, maka posisi kredit perbankan pada
periode yang sama mengalami pertumbuhan sebesar 8,8 persen.
Selama delapan bulan pertama tahun 2001, pertumbuhan kredit
valas masih lebih rendah dibandingkan dengan kredit rupiah yang
terutama disebabkan oleh ketidakpastian nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing atau dengan kata lain masih tingginya risiko kredit
valas yang dihadapi oleh debitur.

        Selanjutnya mengenai restrukturisasi utang dunia usaha.
Restrukturisasi kredit yang difasilitasi Satgas Restrukturisasi Kredit
Bank Indonesia menunjukkan kemajuan. Hingga Agustus 2001 jumlah
kredit yang ditangani oleh Satgas telah mencapai Rp91,8 triliun yang
mencakup 43.568 debitur. BPPN dan Prakarsa Jakarta juga telah
mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam upaya merestrukturisasi
utang perusahaan. Sampai dengan Bulan September 2001, BPPN telah
meyelesaikan sekitar 89,9 persen restrukturisasi utang 21 obligor


I - 32
(tahap pembuatan MOU ke atas) terbesar dengan total utang sebesar
Rp 90,8 trilliun. Sementara itu STPJ juga telah mengalami kemajuan
yang berarti dalam upaya melakukan mediasi antara kreditur dan
debitur. Hingga bulan Oktober 2001 jumlah perusahaan yang terdaftar
di STPJ mencapai 112 kasus dengan total utang US$ 19,77 miliar.
Jumlah kasus yang telah diselesaikan mediasi restrukturisasi utangnya
mencapai 60 kasus dengan total nilai utang mencapai US$ 12,36
miliar. Secara keseluruhan BPPN dan Prakarsa Jakarta, menurut
laporan Survei Utang Perusahaan yang dilakukan oleh Prakarsa Jakarta
hingga Juli 2001 BPPN dan STPJ telah mampu merestrukturisasi
utang perusahaan sebesar US$ 24,9 miliar (setelah dikurangi nilai
overlap restrukturisasi yang dilakukan oleh BPPN dan Prakarsa Jakarta
sekitar US$ 1,6 miliar); yang terdiri dari US$ 14,2 miliar oleh BPPN;
dan US$ 12,2 miliar oleh Prakarsa Jakarta.

         Sementara itu, dalam rangka perluasan akses permodalan
dilaksanakan penyempurnaan kredit program (bersubsidi) dengan
ditetapkannya kredit ketahanan pangan (KKP) yang merupakan
penggabungan beberapa skim kredit program. Pola pinjaman kredit
tersebut ditetapkan tidak lagi mengikuti pola penyaluran
(channeling), tetapi Bank Pelaksana berperan sepenuhnya dalam
penilaian proposal, sumber pendanaan dan tanggung resiko kredit.
Bila penyediaan kredit komersial untuk usaha kecil (KUK)
sebelumnya merupakan kewajiban, maka mulai Januari 2001
penyediaan KUK lebih bersifat anjuran, namun perbankan tetap
diwajibkan untuk menyampaikan rencana penyaluran KUK dan
pelaporan atas pelaksanaannya. Penyaluran KUK sampai dengan
April 2001 telah mencapai Rp 59,9 triliun yang disalurkan kepada
sekitar 9,4 juta nasabah. Dalam upaya menjaga kelangsungan hidup
pengusaha mikro sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM,
telah dilakukan program dana bergulir di 26 propinsi pada 341
kabupaten/kota kepada 2.906 KSP/USP dan 1.000 LKM dengan
jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp 340,6 miliar.

        Untuk memperluas akses usaha kecil, menengah dan
koperasi (UKMK) kepada sumber daya produktif non finansial,
dilaksanakan dengan memperkuat jasa pengembangan usaha,


                                                               I - 33
teknologi, informasi dan pemasaran. Sampai saat ini telah
berkembang sebanyak 608 klinik konsultasi bisnis di daerah-daerah,
yang sebagaian besar dikelola oleh swasta dan telah berkembang 26
inkubator teknologi dan bisnis. Pengembangan penyedia jasa
pengembangan usaha/layanan teknis yang mencakup reorientasi
dan/atau restrukturisasi institusi milik pemerintah agar dapat
memberikan layanan publik secara profesional dan terjangkau (fisik
dan ekonomis); peningkatan kapasitas dan kualitas layanan, dan
penguatan lembaga-lembaga profesional pendukung seperti
konsultan, LSM, dan asosiasi; pengembangan sistem akreditasi dan
sertifikasi peningkatan kapasitas jaringan pendukung usaha dalam
pengembangan sistem informasi usaha, pemasaran, pusat disain dan
promosi dan peningkatan profesionalitas tenaga-tenaga penyuluh/
pendamping. Berkaitan dengan peningkatan kualitas pengusaha
kecil dan menengah terus dilanjutkan kegiatan pelatihan manajemen
usaha, teknik produksi, dan kewirausahaan; pengenalan ISO
9000/14000 dan penerapan Gugus Kendali Mutu. Penumbuhan
budaya kewirausahaan juga diikuti dengan penumbuhan
kewirausahaan di kalangan siswa di sekolah.

        Pengembangan UKMK selain untuk mendorong pemulihan
ekonomi      sekaligus     dimaksudkan  untuk   memperkokoh
perekonomian      nasional    sehingga memperkuat     landasan
pembangunan yang berkelanjutan. Upaya-upaya lain yang juga
penting adalah meningkatkan daya saing, meningkatkan investasi,
menyediakan sarana dan prasarana penunjang pembangunan
ekonomi serta memanfaatkan kekayaan sumber daya alam secara
berkelanjutan.

       Dalam meningkatkan daya saing, upaya-upaya utamanya
mencakup pengembangan ekspor, pengembangan industri
berkeunggulan kompetitif serta peningkatan kemampuan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

        Kebijakan perdagangan luar negeri dalam rangka
pelaksanaan program pengembangan ekspor diarahkan untuk
memperluas pasaran barang-barang produksi dalam negeri dan


I - 34
meningkatkan peranan pedagang nasional dan usaha kecil adalah
dengan meningkatkan akses pasar global. Langkah-langkah yang
diambil adalah dengan meningkatkan daya saing produk ekspor,
peran imbal dagang (counter trade), menciptakan iklim usaha yang
kondusif, pemberdayaan sumber daya alam, pelatihan, pameran
dagang, meningkatkan kapasitas kelembagaan ekspor baik
peningkatan profesionalisme pelayanan maupun ketersediaan
infrastruktur pelayanan kepada dunia usaha terutama untuk usaha
kecil, menengah, dan koperasi.

        Di samping itu, dalam rangka meningkatkan ekspor nasional
telah dilakukan upaya yang terpadu dan berkesinambungan dalam
menyusun dan menerapkan kebijakan perdagangan yang mampu
merespon kebutuhan dunia usaha, melalui penyederhanaan
administrasi prosedur ekspor-impor, mengurangi           hambatan
perdagangan khususnya di dalam negeri, meningkatkan mutu
komoditi ekspor melalui teknologi dan sumber daya manusia yang
terampil, memberdayakan balai-balai pengujian dan sertifikasi mutu
barang, dan meningkatkan misi dan diplomasi dagang.

         Perkembangan ekspor non migas tertinggi Januari-Agustus
2001 menunjukkan negara tujuan ekspor tertinggi ditempati antara lain
oleh negara Amerika Serikat sebesar US$ 5,3 miliar atau 17,0 persen,
Jepang sebesar US$ 4,7 miliar atau 15,9 persen, dan Singapura sebesar
US$ 3,8 miliar atau 10,8 persen. Perkembangan ekspor juga terjadi
pada kelompok industri pengolahan khususnya ekspor dari industri
kecil. Dibandingkan tahun 1999, nilai ekspor industri kecil pada tahun
2000 meningkat sebesar 19,4 persen, yaitu dari US$ 2,55 miliar
menjadi US$ 3,05 miliar yang terdiri dari cabang industri kecil pangan
sebesar US$ 0,11 miliar, industri kimia, agro non pangan dan hasil
hutan sebesar US$ 0,56 miliar, industri logam, mesin dan elektronika
sebesar US$ 0,51 miliar, dan industri sandang, kulit dan aneka sebesar
US$ 1,87 miliar. Dengan demikian ekspor industri kecil mampu
memberikan kontribusinya sebesar 4,9 persen terhadap keseluruhan
ekspor non migas




                                                               I - 35
        Sementara itu, pengembangan industri berkeunggulan
kompetiutif menghadapi hambatan yang terkait dengan proses
produksi berupa peraturan dan prosedur di bidang perpajakan,
perbankan maupun perijinan yang memerlukan penyederhanaan dan
penyempurnaan merupakan masalah utama yang perlu cepat diatasi.
Hal penting lainnya yang perlu dicermati adalah masih terbatasnya
kemampuan SDM industri dalam penguasaan manajemen dan
teknologi.Tantangan lainnya yang juga dihadapi adalah lemahnya
koordinasi dan sinergi kebijakan, baik di tingkat pusat maupun
daerah, dikhawatirkan akan berdampak negatif pada proses
restrukturisasi pembangunan industri.

         Industri skala kecil dan menengah yang merupakan salah
satu komponen penting dalam upaya restrukturisasi dan
pengembangan ekonomi kerakyatan juga tidak terlepas dari berbagai
hambatan seperti: (1) kultur masyarakat yang masih bersifat agraris;
(2) terbatasnya dukungan infrastruktur murah dan memadai; (3)
terbatasnya dukungan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan;
dan (4) terbatasnya wawasan terhadap aspek pelestarian lingkungan.

        Industri berkeunggulan kompetitif dikembangkan melalui
upaya penguatan industri di daerah yang bertumpu pada sumber
daya masing-masing daerah, pemberdayaan masyarakat, dan
persaingan usaha yang sehat. Untuk itu, kebijakan industri
memerlukan      dukungan     kebijakan   perdagangan     melalui
pengembangan sistem distribusi yang dapat menjamin peningkatan
penggunaan atau pemanfaatan kapasitas produksi industri tersebut.
Kebijakan pembangunan industri juga perlu dukungan sistem
pelayanan investasi yang efisien dan efektif dalam rangka
menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

         Sasaran program penataan dan penguatan basis produksi dan
distribusi adalah (1) terwujudnya proses industrialisasi yang mantap;
(2) makin kukuhnya upaya pengembangan klaster industri yang
kompetitif berbasis SDA, SDM, dan sumber daya potensial lainnya,
ternmasuk keragaman budaya; dan (3) makin tingginya keragaman
basis produksi dan distribusi yang berdaya saing global.


I - 36
         Penguatan basis produksi dan distribusi diupayakan antara
lain melalui: (i) pemantapan pasar; (ii) stabilitas harga yang wajar;
dan (iii) penerapan teknologi informasi, peningkatan diversifikasi
dan disain produk, penerapan sistem mutu dan standardisasi produk
barang dan jasa serta penguatan kelembagaan standaridisasi dan
kemetrologian untuk mendukung akreditasi dan sertifikasi barang
dan jasa.

        Produksi kelompok industri kimia, agro, dan hasil hutan
pada tahun 2000 menunjukan utilisasi rata-rata kapasitas
produksinya meningkat, yaitu mencapai 4,6 persen dibandingkan
tahun sebelumnya dan diperkirakan akan meningkat terus pada
tahun 2001 ini. Untuk kelompok industri logam, mesin dan
elektronika, selain terjadi peningkatan utilitas kapasitas produksi,
perkembangan pada tahun 2000 menunjukkan pertumbuhan yang
sangat berarti dibanding tahun 1999. Pertumbuhan terjadi pada
kelompok industri logam dasar, industri permesinan dan industri
mesin, alat listrik, dan elektronika.

       Sementara itu, kinerja produksi yang ditunjukkan oleh
kelompok-kelompok industri pada tahun 2001 secara umum tidak
berbeda jauh bila dibandingkan dengan perkembangan yang dicapai
pada tahun 2000. Fluktuasi produksi tetap mengikuti gejolak
perkembangan pasar. Di antara kelompok produksi yang ada,
kelompok produksi yang berbasis pada pertanian dan hasil hutan
cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik.

        Selanjutnya langkah penguatan institusi pasar, melalui
kebijakan pembangunan di sektor perdagangan yang secara umum
dilaksanakan dengan menciptakan pranata iklim perdagangan yang
sehat melalui pembentukan peraturan-peraturan, pemantapan
kelembagaan perdagangan, pembinaan usaha dalam rangka
penciptaan persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen,
peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, dan mewujudkan
pola perdagangan dan sistem distribusi nasional yang mantap.




                                                               I - 37
         Langkah-langkah yang dilakukan dalam penciptaan
persaingan usaha yang sehat adalah pelaksanaan sosialisasi
implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diiringi
dengan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di
berbagai instansi pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan Anti
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; pelaksanaan
kerjasama dengan berbagai pihak donor luar negeri dalam rangka
pemberian bantuan teknis terhadap pelaksanaan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia; serta penyusunan perangkat
hukum dan kelembagaan yang digunakan untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan wewenang instansi pengawas pelaksanaan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, untuk dapat
mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan adil, KPPU telah
menangani dan menyelesaikan kasus dugaan praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat, baik yang dilaporkan oleh masyarakat
atau pelaku usaha maupun yang ditemukan oleh Komisi sebagai
hasil dari penelitiannya sesuai dengan ketentuan yang ada.

        Upaya yang juga penting dalam meningkatkan daya saing
adalah pembangunan kepariwisataan sejalan dengan upaya
peningkatan kepariwisataan nasional dan pemulihan citra pariwisata
Indonesia serta mengatasi isu strategis dan dalam rangka mencapai
tujuan kepariwisataan nasional. Pada tahun 2001 telah ditempuh
langkah langkah kebijakan, antara lain mengembangkan dan
memperluas pasar pariwisata dan promosi ke            luar negeri;
mengembangkan dan memperluas diversifikasi dan kualitas produk
serta ragam objek dan daya tarik wisata; seiring dengan itu
dilaksanakan pula peningkatan kemampuan sumber daya manusia
pariwisata melalui pengembangan kualitas sekolah tinggi dan
akademi pariwisata; memperluas partisipasi dan kemitraan
masyarakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat serta
pemanfaatan unsur kesenian dan kebudayaan serta unsur alami
untuk pariwisata dilakukan secara bertanggung jawab dan menuju
pada pelestarian alam dan pengayaan nilai historis agar dapat
menjadi wahana persahabatan antar bangsa dan mempererat
persatuan dan kesatuan bangsa.



I - 38
        Upaya mengembangkan daya saing juga ditempuh dengan
mendayagunakan sumber daya iptek dengan mengoptimalkan
pelayanan iptek kepada dunia usaha dan masyarakat. Langkah-
langkah yang dilaksanakan antara lain berupa perluasan akses dan
diseminasi informasi iptek serta berbagai program insentif yang
secara langsung dapat meningkatkan pemanfaatan iptek terhadap
peningkatan produktivitas dunia usaha, terutama usaha kecil,
menengah dan koperasi dan/atau berbasis sumber daya lokal.

          Untuk meningkatkan akses dan diseminasi informasi hasil
riset iptek dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia
usaha, upaya yang dilakukan pemerintah adalah: melakukan reposisi
lembaga litbang untuk dapat melakukan pelayanan jasa dan
informasi iptek secara lebih profesional dan pelaksanaan litbang
sesuai kebutuhan dunia usaha dan masyarakat; meningkatkan
penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek dunia usaha dan
masyarakat melalui berbagai insentif dan kemitraan; serta
mendorong lemlitbang untuk menyediakan bantuan teknis kepada
masyarakat.

       Selanjutnya disajikan langkah-langkah mengenai kebijakan
meningkatkan investasi, yang mencakup peningkatan Penanaman
Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN), pengembangan pasar modal dan percepatan restrukturisasi
perusahaan negara.

        Langkah kebijakan penanaman modal diupayakan melalui
penataan kembali perundang-undangan dan peningkatan pelayanan
investasi. Dalam hal ini termasuk upaya kaji ulang dan penataan
kembali prosedur dan tatacara sehubungan dengan pelaksanaan
otonomi daerah.

        Hasil-hasil yang dicapai menunjukkan bahwa dalam delapan
bulan pertama tahun 2001 telah disetujui 872 proyek PMA dengan
nilai investasi US$ 5,7 miliar. Ditinjau dari penyebaran bidang
usaha yang diminati oleh investor adalah Perdagangan dan Reparasi
300 proyek, Jasa Lainnya 145 proyek serta Industri Logam Dasar,


                                                           I - 39
Barang Logam, Mesin dan Elektronika 72 proyek. Dari sisi jumlah
investasi yang menonjol adalah Industri Kimia, Barang Kimia dan
Farmasi US$. 1,7 miliar, Industri Kertas, Barang dari Kertas dan
Percetakan US$ 0,72, Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin
dan Elektronika US$. 0,46 miliar serta Jasa Lainnya US$. 0,41
miliar. Sementara itu, DKI Jakarta merupakan lokasi yang paling
diminati oleh investor dengan jumlah proyek 402. Kemudian diikuti
oleh Jawa Barat/Banten, Bali dan Riau masing-masing dengan
jumlah proyek 212, 83 dan 63 buah proyek.

       Dalam rangka mengembangkan pasar modal              telah
diupayakan langkah-langkah pembenahan peraturan untuk
mempersiapkan lembaga pengawas keuangan yang independen,
menyempurnakan dan melengkapi perangkat peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal, termasuk penyempurnaan terhadap
Undang-Undang Pasar Modal, serta tersedianya sistem informasi
manajemen pasar modal yang memberikan peningkatan akses
informasi keuangan perusahaan bagi masyarakat luas.

         Selanjutnya telah dilakukan upaya pembinaan dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia di pasar modal,
sosialisasi dan implementasi prinsip-prinsip good corporate
governance secara menyeluruh kepada pelaku pasar modal terutama
kepada perusahaan publik dan perusahaan efek.

         Dalam kaitannya dengan pembenahan sistem keuangan serta
mendukung proses rekapitalisasi perbankan, telah diwujudkan pasar
sekunder bagi instrumen obligasi pemerintah. Hingga September 2001,
posisi obligasi pemerintah tercatat di Bursa Efek Surabaya sebesar Rp.
400,4 Triliun, dan sejumlah Rp. 64,1 triliun diantaranya dapat
diperdagangkan oleh masyarakat. Nilai obligasi pemerintah yang dapat
diperdagangkan tersebut mencapai 67 persen dari total pasar obligasi
nasional.

       Selain pasar obligasi, pengembangan pasar saham terhadap
sistem keuangan dan lembaga keuangan khususnya perbankan
menunjukkan adanya efek saling menguatkan bukannya saling


I - 40
melemahkan (crowding out) antara satu dengan lainnya. Bila
dibandingkan terhadap tahun 1999, nilai emisi saham dan kredit
perbankan telah meningkat masing-masing sebesar 9,4 persen dan
19,5 persen (pada tahun 2000), serta sekitar 2,0 persen dan 7,0
persen pada kuartal ketiga tahun 2001.

        Sementara itu, dalam rangka memantapkan proses
restrukturisasi perusahaan negara telah dilakukan berbagai langkah
kebijakan serta hasilnya sebagai berikut.

        Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tanggal 5 Juni
2001 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
1998 tentang Perusahaan Perseroan dan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 146/KMK.05/2001 tanggal 27 Maret 2001
tentang Penilaian Calon Anggota Direksi BUMN yang merupakan
komitmen pemerintah dalam penerapan pengelolaan perusahaan
yang sehat (good corporate governance) di BUMN berdasarkan
prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, profesionalisme, independensi
dan akuntabilitas;

          Melalui berbagai kebijakan pemerintah seperti program
restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi BUMN, serta penerapan
prinsip-prinsip good corporate governance di BUMN, telah
membuahkan hasil yang tercermin dari perkembangan realisasi
penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN yang dalam tahun
anggaran 2000 (kurun waktu 9 bulan) mencapai Rp 5.281,3 miliar
atau 0,6 persen dari PDB. Untuk tahun anggaran 2001 jenis
penerimaan ini direncanakan mencapai Rp 9.000,0 miliar atau 0,6
persen dari PDB. Sementara itu dari hasil privatisasi BUMN, untuk
tahun anggaran 1999/2000 dari target penerimaan privatisasi sebesar
Rp 13 triliun, yang terealisasi sebesar Rp 7,2 triliun. Sedangkan
dalam tahun anggaran 2000/01 dari target privatisasi sebesar Rp. 6,5
triliun, untuk tahun yang bersangkutan tidak diperoleh realisasi sama
sekali. Untuk tahun anggaran 2001/2002, target privatisasi adalah
sebesar Rp 6,5 triliun. Pada bulan Mei 2001 PT. Indofarma berhasil
menjual sahamnya kepada publik sebesar Rp 180,0 miliar, namun



                                                               I - 41
hasil penjualan ini sepenuhnya masuk ke kas perusahaan dan bukan
ke APBN.

        Dalam upaya menjelaskan kebijakan pemerintah mengenai
pembinaan BUMN kepada masyarakat, telah disusun Master Plan
BUMN 2001 yang merupakan revisi dari Master Plan BUMN
tahun sebelumnya (Mei 2000).

         Selanjutnya adalah upaya untuk menyediakan sarana dan
prasarana penunjang ekonomi. Kemampuan penyediaan tenaga
listrik untuk memenuhi kebutuhan permintaan secara nasional
masih terbatas. Hal ini terlihat bahwa sampai dengan tahun 2000
pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik pada sistem Jawa-Bali
mencapai 9,9 persen sedangkan kemampuan peningkatan
penyediaannya tidak memadai. Sistem luar Jawa-Bali dalam kondisi
kritis serta terus bertambah parah. Keadaan lain yang menambah
persoalan adalah adanya gangguan operasional di lapangan dan
permasalahan keuangan yang berat pada perusahaan penyedia
prasarana tenaga listrik.

        Untuk itu dalam jangka pendek diupayakan agar tingkat
pelayanan dan penyediaan prasarana tenaga listrik berada pada
tingkat yang wajar, dengan menyelesaikan pembangunan beberapa
pembangkit dan pembangunan jaringan transmisi baik pada sistem
Jawa-Bali maupun sistem di luar Jawa-Bali. Sejalan dengan itu
dilaksanakan pula kebijakan pembangunan listrik perdesaan untuk
mendorong kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat perdesaan, melalui pembangunan jaringan
dan gardu distribusi serta usaha kerjasama dengan masyarakat
melalui KUD. Selain itu pemerintah tetap mengusahakan
peningkatan prioritas bagi wilayah yang belum berkembang, daerah
perdesaan dan pemberian bantuan atau subsidi bagi golongan
masyarakat pengguna listrik yang tidak mampu.

       Kebijakan lain yang ditempuh adalah restrukturisasi sektor
ketenagalistrikan yang dilaksanakan melalui penyelesaian Undang-
undang Ketenagalistrikan. Restrukturisasi ini dimaksudkan untuk


I - 42
mengatur usaha penyediaan tenaga listrik agar kesinambungan
pelayanan menjadi lebih baik, meningkatkan peranan swasta dan
swadaya masyarakat melalui koperasi serta mewujudkan iklim yang
mendukung masuknya investasi baru.

         Sementara itu, kondisi sektor transportasi di tahun 2000
menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan meningkatnya jumlah
penumpang dan barang yang diangkut baik oleh angkutan jalan raya,
kereta api, angkutan penyeberangan, sungai dan danau, angkutan laut
dan angkutan udara. Peningkatan tersebut merupakan hasil kebijakan
yang ditempuh baik dalam penyediaan prasarana transportasi darat,
laut dan udara yang berupa rehabilitasi prasarana jalan dan jembatan,
prasarana kereta api, prasarana angkutan sungai, danau dan
penyeberangan, fasilitas pelabuhan laut dan bandar udara berikut
keselamatan dan keamanannya; peningkatan prasarana transportasi
untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat berupa
peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan, jalan kereta api,
fasilitas pelabuhan dan bandar udara; kebijakan dalam pemberian
kemudahan dan kesempatan yang lebih luas dan sama kepada
perusahaan swasta dan BUMN dalam berpartisipasi di bidang
pelayanan transportasi; standarisasi dan pengawasan keselamatan,
keamanan, dan kelaikan prasarana dan sarana transportasi; kebijakan
dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, efisiensi dan
akuntabilitas penyelenggara transportasi; kebijakan penetapan tarif
dengan tujuan agar dapat terjangkau oleh masyarakat, dapat memenuhi
kebutuhan operasi penyelenggara transportasi, dapat menarik minat
swasta untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan transportasi, dan
dapat menjamin kelangsungan usaha; pelaksanaan pelayanan
transportasi keperintisan pada daerah terpencil, pedalaman dan
terisolasi.

         Selanjutnya, dalam rangka mencapai pemanfaatan kekayaan
sumber daya alam secara berkelanjutan telah diupayakan berbagai
langkah di sektor kelautan, pertambangan, kehutanan dan sumber
daya air.




                                                               I - 43
        Dalam pengelolaan kelautan, peningkatan faktor produksi
kelautan di luar perikanan seperti pemberian ijin pemanfaatan perairan
Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) kepada pihak asing
diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara. Untuk
meningkatkan pemantauannya, direncanakan pengenalan penggunaan
teknologi tinggi seperti penggunaan satelit untuk monitoring dan
evaluasi. Disamping itu, juga dilaksanakan kerjasama regional,
misalnya penelitian perairan ZEEI Laut Sulawesi bersama negara
Philipina dan Australia. Dalam rangka menuju pengelolaan wilayah
pesisir yang berkelanjutan, dilakukan upaya penataan pengelolaan
wilayah pesisir yang dilandasi dengan peraturan perundangan yang
jelas, melalui penyusunan Rancangan Undang Undang Pengelolaan
Wilayah Pesisir, yang mengakomodasi berbagai kepentingan publik
melalui pengembangan forum konsultasi publik di daerah dan
nasional.

        Sementara itu, beberapa langkah telah dilakukan dalam rangka
pengelolaan hutan yang berkelanjutan yang meliputi antara lain
pengendalian penebangan kayu liar, penanganan kebakaran hutan,
penanggulangan perambahan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan
desentralisasi pengelolaan hutan.

        Dalam rangka mengendalikan penebangan kayu liar telah
diadakan beberapa kali operasi intelijen dan penertiban terhadap
penggergajian kayu (sawmill) liar. Untuk memperkuat upaya ini telah
dikeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Penebangan Kayu Ilegal dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di kawasan
ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting. Untuk
menanggulangi kebakaran hutan telah dilakukan upaya yang sifatnya
pencegahan terjadinya kebakaran. Sementara itu, penyelesaian
penataan batas dan penetapan kawasan hutan, pengukuhan seluruh
kawasan hutan dan kawasan perairan dengan peraturan perundangan,
dilakukan untuk menanggulangi perambahan hutan.

        Selanjutnya, dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan,
konservasi, dan rehabilitasi sumbedaya alam dilakukan pemantapan
pengelolaan kawasan konservasi yang ada seperti Taman Nasional,


I - 44
Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Wisata Alam, Taman Hutan
Raya, Taman Buru, dan Hutan Lindung di 1.077 unit kawasan yang
mencakup areal seluas 56,87 juta hektar. Upaya rehabilitasi hutan dan
lahan kritis dilakukan melalui pembangunan hutan tanaman industri,
penghijauan, pembangunan hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan.
Kegiatan tersebut berhasil merehabilitasi areal masing-masing seluas
14,00 ribu hektar, 523,99 ribu hektar, 50,33 ribu hektar, dan 58,87
ribu hektar. Sejalan dengan upaya tersebut, telah dilakukan kegiatan
pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam,
yaitu melalui penyaluran kredit pengembangan hutan rakyat pola
kemitraan. Demikian pula, upaya pengelolaan keanekaragaman hayati
darat dan laut dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati
terus dikembangkan dengan menyiapkan berbagai perangkat kebijakan
dan pembagian keuntungan yang adil dari perekayasaan sumber daya
genetik.

         Untuk mencegah dan mengendalikan kerusakan dan
pencemaran lingkungan hidup telah dilakukan antara lain peningkatan
pelaksanaan Program Langit Biru dari sumber bergerak (transportasi)
dan tidak bergerak (industri). Dalam kaitan dengan emisi gas rumah
kaca, telah disusun Strategi Antisipasi Dampak Perubahan Iklim Gas
Rumah Kaca terhadap lingkungan, dan pada saat ini juga sedang
dilakukan studi strategi nasional Clean Development Mechanism
(CDM) dan alternatif-alternatif penggunaan bahan bakar selain fosil;
upaya penggantian bahan perusak lapisan ozon (BPO), dan terus
dilakukan pengawasan penggunaan Chloro Fluoro Carbons (CFC)
tanpa ijin.

        Di samping itu,          telah dilaksanakan pula penyiapan
penyusunan rancangan undang-undang pengelolaan sumber daya alam
berikut perangkat peraturannya dengan mengembangkan forum
konsultasi publik. Pada saat ini penyiapan RUU tersebut sudah sampai
pada tahap penyelesaian Naskah Akademis. Selanjutnya, untuk
meningkatkan pengawasan dan pengendalian kapal-kapal ikan juga
telah     direncanakan      pengembangan        Vessel    Monitoring
System/Monitoring Controlling and Surveillance (VMS/MCS); dan
dalam rangka kerjasama regional untuk penangkapan ikan secara


                                                               I - 45
ilegal, Indonesia telah ikut menyepakati International Plan of Action
on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.

        Dalam rangka pelestarian sumber daya air telah dilakukan
pengaturan kembali peran dan tanggungjawab pemerintah pusat,
pemerintah provinsi/kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat dalam
pengelolaan dan pelestarian sumber-sumber air; dan penyelenggaraan
konservasi air tanah dan air permukaan secara terpadu. Sedangkan
dalam pengelolaan sumber daya alam mineral, Pemerintah Pusat hanya
akan melaksanakan fungsi inventarisasi potensi sumber daya mineral
dan energi serta air bawah tanah. Kegiatan-kegiatan yang telah
dilakukan sesuai dengan fungsi tersebut adalah pemetaan geologi dan
geofisika penyelidikan eksplorasi potensi bahan galian mineral dan
panas bumi, dan penelitian geologi untuk pencarian potensi baru
sumber daya mineral dan energi. Disamping itu juga telah dilakukan
pendataan terhadap cadangan mineral logam utama yang tersedia
dalam jumlah besar yaitu: nikel, timah, besi, bauksit dan tembaga.

       Demikian berbagai permasalahan, langkah dan hasil-hasil
yang dicapai dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan
memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya
disampaikan berbagai tindak lanjut yang diperlukan untuk
meningkatkan kinerja pembangunan.

        Tindak lanjut yang diperlukan dalam proses pemulihan
ekonomi akan tergantung oleh tingkat kepercayaan masyarakat.
Kecenderungan melemahnya rupiah, meningkatnya suku bunga SBI,
meningkatnya inflasi, melambatnya pertumbuhan ekspor nonmigas,
masih tingginya ketidakstabilan keamanan akan mempengaruhi tingkat
kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-
upaya guna mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat dan
mempercepat proses pemulihan ekonomi.

          Stabilitas ekonomi makro perlu terus diciptakan dan
dimantapkan terutama untuk mengurangi tekanan inflasi dan menjaga
stabilitas nilai tukar rupiah melalui pelaksanaan kebijakan moneter



I - 46
yang berhati-hati serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang
semakin baik.

        Untuk kebijakan moneter, dengan memperhatikan prospek
ekonomi pada triwulan-triwulan ke depan dan sasaran inflasi yang
ditetapkan serta berbagai tantangan yang muncul, akan diupayakan
agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan disiplin. Untuk
mengendalikan pertumbuhan uang primer perlu dilaksanakan
kebijakan moneter yang cenderung ketat (tight-bias). Instrumen
moneter yang digunakan adalah kombinasi antara Operasi Pasar
Terbuka, sterilisasi valas dan intervensi rupiah.

        Di sektor fiskal, ketahanan fiskal perlu dimantapkan terutama
dalam upaya menutup defisit anggaran tahun 2001 melalui
peningkatan sisi penerimaan. Di samping itu, diupayakan pula
ketersediaan pembiayaan anggaran dalam jumlah memadai, antara lain
dengan mengupayakan agar pinjaman luar negeri terutama pinjaman
program dapat segera dicairkan. Dalam upaya meningkatkan
penerimaan negara khususnya pajak perlu diperhatikan prinsip-prinsip
keadilan yang dalam pelaksanaannya tidak justru menghambat proses
pemulihan ekonomi.

         Untuk mengurangi beban pembayaran utang luar negeri
pemerintah dan mempercepat pencairan pinjaman program dan
penyerapan proyek pinjaman luar negeri perlu dilakukan langkah-
langkah tindak lanjut, antara lain mempercepat proses pembahasan
RUU yang menjadi persyaratan pencairan bantuan program dengan
DPR, menyelesaikan peraturan-peraturan yang telah menjadi
komitmen, dan melakukan renegosiasi dengan donor untuk
memperoleh keringanan persyaratan, melakukan renegosiasi untuk
proyek non fisik (bersifat pendidikan, latihan, dan kesehatan)
dengan donor untuk memperoleh keringanan syarat, melakukan
sosialisasi ke daerah mengenai pinjaman luar negeri tentang
guidelines, prosedur dan peraturan yang harus dipenuhi dari donor
sehingga daerah benar-benar paham mengenai manfaat maupun
bebannya. Selanjutnya perlu dilakukan upaya untuk menyelesaikan
dan mempercepat pengajuan replenishment ke donor untuk proyek-


                                                               I - 47
proyek yang mengalami back-log cukup lama sehingga mengurangi
beban rekening Sub-BUN; mengintensifkan komunikasi dengan
kreditor dan IMF, meningkatkan kemampuan manajeman utang
pemerintah luar negeri dan mencari alternatif pembiayaan untuk
mengganti beban kewajiban pembayaran bunga dan cicilan pokok
pinjaman luar negeri.

         Di sisi eksternal, dalam rangka meningkatkan daya saing
perekonomian pada umumnya dan komoditi ekspor pada khususnya
perlu dihindari campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam
bentuk perlindungan baik berupa tarif maupun nontarif. Penurunan
tarif impor diperlukan untuk meningkatkan daya saing mengingat
banyak komoditi ekspor nasional yang menggunakan bahan baku
impor. Upaya lain untuk meningkatkan ekspor antara lain adalah
menyederhanakan prosedur keluar masuk barang di pelabuhan,
meningkatkan koordinasi yang lebih baik antara kebijakan dan institusi
terkait, meningkatkan efisiensi sehingga tercapai peningkatan daya
saing terutama dengan negara-negara di Asia, dan diversifikasi produk
ekspor nonmigas.

        Selanjutnya, program restrukturisasi utang perusahaan dan
memulihkan fungsi intermediasi perbankan perlu dipercepat.
Percepatan program restrukturisasi utang swasta dimaksudkan agar
perusahaan yang dihadapkan pada masalah utang segera dapat
menjalankan kegiatannya dan memperoleh kepercayaan kembali
dari pihak kreditur. Adapun dorongan bagi pulihnya fungsi
intermediasi perbankan dimaksudkan agar sektor keuangan
secepatnya     dapat    mendukung      kegiatan     perekonomian.
Kesinambungan investasi tidak dapat dipertahankan tanpa dukungan
lembaga keuangan yang kuat.

         Di sektor perbankan, dalam rangka mencapai CAR 8 persen,
terdapat beberapa alternatif yang dapat dipergunakan bank-bank
yang mengalami kesulitan untuk mencapai ketentuan tersebut yaitu
dengan tambahan modal, mencari strategic partner, atau merger
dengan bank lain. Program utama lainnya adalah mempercepat
restrukturisasi kredit baik yang dilakukan bank sendiri maupun melalui


I - 48
BPPN, Prakarsa Jakarta dan Satgas Restrukturiasi Kredit Bank
Indonesia. Sasaran langkah tersebut adalah menekan jumlah NPLs
menjadi di bawah 5 persen pada akhir tahun 2001.

         Sementara itu program pemantapan ketahanan sistem
perbankan dilanjutkan, dengan fokus pada good corporate
governance, dan pengembangan pengawasan bank yang didasarkan
atas resiko (risk based supervision), serta penyempurnaan ketentuan
perbankan.

        Dalam rangka mempercepat restrukturisasi utang
perusahaan maka tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah
terus meningkatkan pelaksanaan proses negosiasi antara debitor dan
kreditor di BPPN dan Prakarsa Jakarta secara transparan dan
akuntabel antara lain melalui pengembangan kebijakan insentif dan
pinalti agar debitur lebih kooperatif dalam menyelesaikan utang-
utangnya. Selanjutnya, meningkatkan koordinasi di antara lembaga,
tim, dan satgas yang menangani penyelesaian pinjaman luar negeri
swasta. Faktor penting lainnya adalah meningkatkan kapasitas dan
kinerja peradilan niaga, termasuk penegakan pelaksanaan Undang-
undang kepailitan dan mengembangkan berbagai metoda alternatif
untuk mempercepat restrukturisasi utang swasta.

        Berbagai langkah tindak lanjut seperti diuraikan di atas
diharapkan akan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan pada
gilirannya mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Di
samping itu, dilakukan pula upaya untuk menyediakan kebutuhan
pokok melalui pembangunan pertanian dan upaya mengurangi
pengangguran melalui pembangunan ketenagakerjaan.

         Di sektor pertanian untuk mendorong pembangunan yang
berbasis pertanian dan perdesaan perlu terus ditingkatkan upaya-
upaya meningkatkan produktivitas usaha tani melalui peningkatan
mutu dan perluasan areal intensifikasi, menjamin ketersediaan dan
distribusi benih unggul dan sarana produksi, memperbaiki
pengelolaan pasca panen dengan pengembangan dan penggunaan
alat dan mesin pertanian, serta meningkatkan penerapan teknologi


                                                             I - 49
konservasi. Selanjutnya pembangunan pengairan juga harus
ditingkatkan dengan meningkatkan peranserta masyarakat pada
kegiatan-kegiatan: 1) penyiapan peraturan-peraturan yang
menyangkut pemanfaatan sumber daya air; 2) penataan kembali
peranan pemerintah pusat yang akan dibatasi hanya pada kegiatan
pengaturan; dan 3) pembuatan prosedur dan peraturan dalam rangka
penyerahan kewenangan pelaksanaan pembangunan pengairan
kepada pemerintah daerah, baik tingkat propinsi maupun kabupaten.

         Sementara itu, dalam hal ketenagakerjaan, dalam rangka
mendukung kebijaksanaan di bidang pelatihan, perlu dilakukan
penyusunan standar kualifikasi keterampilan dan sertifikasi
kompetensi yang efektif dan diakui oleh pihak pengguna atau dunia
industri. Selanjutnya, koordinasi dan keterpaduan pelatihan lintas
sektor termasuk tenaga kerja ke luar negeri terus diupayakan. Selain
itu, dalam rangka mengurangi gejolak industrial yang semakin
meningkat, sosialisasi bentuk-bentuk konvensi, Undang-undang, dan
Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menakertrans yang berkaitan
dengan kepentingan pekerja dan pengusaha harus lebih ditingkatkan.

        Tindak lanjut yang juga penting adalah untuk memantapkan
pengembangan UKMK agar memberikan kesempatan yang lebih
luas bagi upaya meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam
rangka pengembangan iklim usaha yang kondusif, pengembangan
UKMK memerlukan upaya struktural. Dengan pelibatan pelaku
ekonomi dalam jumlah yang sangat besar dan berada dalam posisi
tertinggal memerlukan langkah kebijakan dan program yang
dilaksanakan secara sistematis dan konsisten disertai dengan
dukungan penuh seluruh pihak-pihak terkait pemerintah pusat dan
daerah, dunia usaha dan masyarakat. Perhatian khusus perlu
diberikan pada upaya pengembangan kelembagaan dalam arti luas
beserta peningkatan kapasitasnya. Penyempurnaan iklim usaha perlu
dilakukan terus-menerus yang mendukung terciptanya kesempatan
usaha seluasnya dan berkurangnya hambatan serta biaya usaha;
perluasan dan penguatan kelembagaan pendukung bagi tersedianya
akses kepada sumber daya produktif yang makin terjangkau mudah
dan meluas; dan peningkatan profesionalitas dan kewirausahaan


I - 50
pelaku usaha kecil dan menengah, serta berfungsinya peran koperasi
bagi para anggotanya. Kesemuanya ditujukan untuk membangun
keunggulan kompetitif dan mempercepat perubahan struktural.

       Selanjutnya langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk
meningkatkan daya saing, antara lain melalui pembenahan sektor
perdagangan, pariwisata, dan peningkatan iptek.

         Di sektor perdagangan, perlu diupayakan berbagai langkah
untuk memantapkan program pengembangan ekspor dengan
didukung oleh penguatan pasar modal, antara lain dengan
meningkatkan frekuensi dan optimalisasi upaya diplomasi
perdagangan, menata kelembagaan dan sistem fasilitasi perdagangan
internasional, menata sistem informasi perdagangan internasional
dan     peningkatan    kualitas   penyebaran    informasi    hasil
kerjasama/komitmen perdagangan internasional, meningkatkan
kehandalan sistem penetrasi pasar luar negeri dan meningkatkan
peranserta dunia usaha dalam penetrasi pasar luar negeri dan
meningkatkan peranserta usaha kecil-menengah dalam perdagangan
internasional.

         Selanjutnya dalam rangka meningkatkan persaingan usaha,
upaya-upaya untuk menyediakan fasilitasi kompetisi pasar terus
dilakukan melalui beberapa kegiatan prioritas yang antara lain
adalah: penguatan kelembagaan dan SDM pengawas pelaksanaan
Larangan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha yang tidak sehat,
baik lembaga yang bersifat independen maupun instansi pemerintah
terkait; pelaksanaan deregulasi yang konsisten dan terarah baik di
pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah; serta perumusan
pernyataan sikap dan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk
menjadikan otonomi daerah sebagai salah satu daya tarik bagi
investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan bukan
sebagai hambatan dan penghalang terhadap arus investasi yang
masuk ke Indonesia.

        Untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen akan
dilakukan penyiapan dan pengesahan perangkat peraturan


                                                            I - 51
pendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999,
yaitu Keputusan Presiden dan Peraturan Pemerintah, serta petunjuk
pelaksanaan dan dokumen lainnya yang dapat dijadikan acuan untuk
menindaklanjuti dan memfasilitasi keluhan-keluhan konsumen.
Selain itu, akan segera dibentuk Badan Perlindungan Konsumen
Nasional (BPKN) di tingkat pusat dan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) di tingkat daerah sehingga masyarakat akan
terlindungi dari praktek-praktek pelaku usaha yang merugikan
konsumen dan hal ini diharapkan dapat menurunkan tingkat
kerugian masyarakat terhadap barang dan jasa yang telah dibelinya.

        Dalam hal pariwisata, guna menarik wisatawan untuk
datang ke Indonesia terus dikembangkan potensi objek dan daya
tarik wisata serta melaksanakan atraksi wisata dengan memberikan
kesempatan kepada masyarakat terutama usaha kecil dan menengah
di sekitar objek dan daya tarik wisata untuk berperan aktif dalam
meningkatkan perekonomiannya. Selain itu untuk mendukung
pelaksanaan otonomi daerah dipersiapkan kebijakan             dan
kemudahan berusaha dan perijinan pariwisata.

         Adapun mengenai iptek dicatat bahwa penguasaan,
pengembangan dan pemanfaatan iptek baru akan berdampak secara
signifikan terhadap peningkatan produktivitas nasional apabila telah
dapat dilaksanakan oleh sektor produktif. Untuk itu, pembudayaan,
sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil litbang ke dunia usaha dan
masyarakat akan terus dilaksanakan. Program Pemanfaatan Iptek di
Daerah serta berbagai sistem insentif yang telah dilaksanakan akan
dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya. Keterkaitan antar
jaringan informasi teknologi yang telah dibangun di pusat dan daerah
akan terus ditingkatkan kualitasnya, terutama yang dapat dimanfaatkan
oleh sektor produktif. Data dan informasi mengenai teknologi tepat
guna, informasi iptek siap pakai lainnya, serta keragaan pusat-pusat
pelayanan teknologi akan terus ditingkatkan. Asistensi teknis maupun
informasi iptek dari lemlitbang kepada dunia usaha dan masyarakat
akan dikaji untuk dapat dipadukan dengan berbagai program dari
instansi teknis lainnya termasuk dengan skema kredit maupun
pembiayaan lain yang telah ada.


I - 52
          Selanjutnya adalah upaya untuk meningkatkan investasi.
Untuk menarik minat dan realisasi investasi, pemerintah secara terus
menerus diupayakan pemberian sistem insentif dalam bentuk
kemudahan perizinan dan pembebasan dan/atau keringanan fiskal
kepada kegiatan penanaman modal khususnya investasi yang
berorientasi pengembangan regional guna memacu pertumbuhan
daerah. Untuk meningkatkan peran dan mewujudkan pasar modal
yang tangguh dan berdaya saing global, perlu segera dilakukan
upaya-upaya fundamental antara lain percepatan penyelesaian revisi
terhadap Undang-undang Pasar Modal, prosedur perdagangan tanpa
warkat yang ditunjang oleh perangkat pelaksanaannya serta
peraturan yang diperlukan guna meningkatkan peran UKM dan
Koperasi di dalam kegiatan pasar modal serta percepatan
penyusunan mekanisme pengawasan pasar modal dan
pengembangan kebijaksanaan pasar sekunder terutama obligasi
pemerintah beserta sosialisasinya.

         Sementara itu, upaya mendorong investasi juga akan
dilakukan dengan mempercepat restrukturisasi perusahaan negara.
Agar berbagai kebijakan pemerintah mengenai reformasi BUMN
dapat berjalan seperti yang diharapkan, diperlukan langkah-langkah
tindak lanjut seperti melakukan sosialisasi program restrukturisasi,
profitisasi dan privatisasi BUMN, mempersiapkan Undang-Undang
BUMN yang mengatur keberadaan dan pengelolaan BUMN secara
profesional; dan dalam upaya meningkatkan transparansi BUMN,
menyusun jaringan komunikasi dan publikasi melalui fasilitas
internet, BUMN On Line, serta Web Site.

        Pembangunan yang berkelanjutan memerlukan dukungan
sarana dan prasarana yang memadai. Beberapa tindak lanjut yang
diperlukan untuk itu dapat dilaporkan sebagai berikut.

        Pembangunan sektor ketenagalistrikan akan membutuhkan
investasi yang besar, maka diperlukan upaya tindak lanjut agar
kebijakan yang telah dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan
berkesinambungan. Upaya tindak lanjut juga diarahkan sebagai
penyelesaian isu-isu penting yang terkait yaitu: otonomi daerah,


                                                              I - 53
good corporate governance, efisiensi PT. PLN (Persero) dan
restrukturisasi sektor energi.

         Sebagai upaya pertama adalah mempertahankan kondisi
sarana dan prasarana ketenagalistrikan melalui upaya pemeliharaan
sarana dan prasarana ketenagalistrikan yang ada serta penyelesaian
pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan yang sedang
berjalan. Upaya tindak lanjut lainnya adalah restrukturisasi sektor
ketenagalistrikan yang dilaksanakan melalui penyelesaian Undang-
undang Ketenagalistrikan yang mengatur usaha penyediaan tenaga
listrik di masa depan berdasarkan kompetisi pasar yang transparan
dan kaedah berusaha yang sehat.

         Sejalan dengan itu untuk mengurangi beban pemerintah
dalam subsidi dan beban PLN dilaksanakan perubahan tarif dasar
listrik. Tarif dasar listrik dalam jangka panjang secara bertahap dan
terencana akan disesuaikan dengan nilai keekonomiannya, namun di
lain pihak dilakukan peningkatan efisiensi dan pelayanan dalam
penyediaan tenaga listrik. Langkah ini dilaksanakan dalam rangka
menarik pihak swasta dan menjadikan dasar bagi PLN untuk dapat
memperbaiki kondisi kesehatan perusahaan.

         Selanjutnya, meskipun kebijakan yang dilakukan telah
meningkatkan produksi di bidang transportasi, namun untuk masa
yang akan datang masih diperlukan langkah-langkah tambahan
berupa reformasi pembangunan transportasi, meningkatkan kualitas
pelayanan transportasi, meningkatkan peran serta masyarakat,
swasta dan BUMN, penerapan sistem kebijakan tarif angkutan yang
lebih transparan dan kompetitif; mempertegas fungsi pemerintah
pusat dan pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan
transportasi.

         Pembangunan pos, telekomunikasi dan informatika terus
dilanjutkan melalui penambahan kapasitas, perluasan jangkauan
pelayanan serta penambahan titik-titik akses jasa pos, telekomunikasi
dan informatika. Guna menciptakan penyelenggaraan telekomunikasi
yang lebih kompetitif dan transparan dengan menghilangkan praktek-


I - 54
praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, selama satu tahun
terakhir Pemerintah terus melaksanakan reformasi dan deregulasi
terhadap faktor-faktor yang menghambat investasi, produksi, distribusi
dan perdagangan antara lain melalui penerbitan Undang-undang
Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta regulasi
pendukungnya. Disamping itu konvergensi antara telekomunikasi dan
informatika (telematika) juga dimanfaatkan guna menunjang sektor
ekonomi termasuk untuk meningkatkan pelayanan publik. Dalam
rangka mendukung pengembangan dan pendayagunaan telematika di
Indonesia, Pemerintah telah menyusun kerangka kebijakan beserta
rencana tindaknya, menyiapkan perangkat hukum, serta akan
membentuk lembaga koordinasi yang mantap.

         Pembangunan yang berkelanjutan juga mensyaratkan
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang seksama. Tindak
lanjut dalam hal ini ditempuh antara lain melalui penyempurnaan data
potensi sumber daya alam baik hutan, mineral, laut, air dan lahan
melalui pembentukan mekanisme jaringan informasi sumber daya
alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah; penyusunan rencana
pengelolaan sumber daya hutan dan air berdasarkan daerah aliran
sungai (DAS) prioritas dan tata ruang; penyusunan pedoman tentang
nilai sewa dan pajak sebagai dasar penetapan provisi sumber daya
alam dan penyusunan mekanisme pemeliharaan kawasan konservasi
yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah dan swasta;
penyusunan peraturan disinsentif dalam bentuk tarif dan user fee bagi
penggunaan sumber daya alam yang tidak terkendali; pengembangan
teknologi pengelolaan limbah; penataan institusi dan aparatur
pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup di propinsi,
kabupaten dan kota yang sejalan dengan desentralisasi yang
berkembang; penetapan peraturan yang mengatur kewenangan dan
tanggungjawab daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup; serta peningkatan peran dan partisipasi masyarakat,
dunia usaha/swasta, dan lembaga sosial masyarakat dalam
pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

         Selanjutnya, untuk pelestarian sumber-sumber daya air
diperlukan      penyempurnaan       peraturan-peraturan  serta


                                                               I - 55
kelembagaannya dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999;
pembentukan jaringan dan kelembagaan pengelolaan pengumpulan
data hidrologi di tingkat nasional dan propinsi; dan dalam rangka
meningkatkan sumber-sumber air perlu pengelolaan dan pelestarian
daya tampung waduk, danau, situ, telaga, embung, serta bangunan
penampung air lainnya. Sedangkan dalam rangka pemanfaatan
sumber daya mineral yang dapat memberikan hasil yang optimal dan
dampak buruk yang minimal, maka perlu perbaikan dalam
penyediaan data sumber daya mineral yang lengkap dan
menyeluruh, dan serta penguasaan teknologi yang memadai
termasuk interpretasi data informasinya; pembimbingan konservasi
tambang dan konservasi alam pada lingkungan usaha pertambangan.



3.       Meningkatkan Pembangunan Daerah

        Pelaksanaan pembangunan selama ini lebih menekankan
pada pendekatan sektoral yang cenderung terpusat sehingga
pemerintah daerah kurang mendapat kesempatan untuk
mengembangkan        kapasitasnya    dalam      penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat secara
optimal. Di samping itu, pembangunan sektoral yang terpusat
kurang memperhatikan keragaman kondisi sosial ekonomi daerah
sehingga menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah kepada
pemerintah pusat, lemahnya kinerja pemerintah daerah, dan kurang
efektifnya pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam
meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

        Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 serta berbagai
bentuk peraturan perundang-undangannya memberikan peluang bagi
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab. Namun, tantangan yang dihadapi adalah dalam
memanfaatkan kebijakan desentralisasi dan otonomi ini secara
optimal untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah


I - 56
serta mengembangkan hubungan antara pihak eksekutif dan
legislatif, termasuk pemahaman fungsi masing-masing lembaga.
Tantangan yang lain adalah meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam berbagai pengambilan keputusan pembangunan, termasuk
melalui partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat.

        Sementara itu, kesenjangan kesejahteraan antarwilayah
masih merupakan permasalahan utama yang dihadapi dalam
pengembangan wilayah. Kondisi ini tercermin dalam beberapa hal,
yakni masih adanya kesenjangan sosial ekonomi antarwilayah,
belum terjalinnya keterkaitan kegiatan perekonomian desa dan kota,
banyaknya wilayah tertinggal dan belum berkembangnya daerah
perbatasan, terbatasnya hunian di perkotaan, dan belum mantapnya
pengelolaan penataan ruang dan pertanahan.

        Kemampuan masyarakat yang terbatas dalam kegiatan
sosial ekonomi adalah tantangan utama dalam aspek pemberdayaan
masyarakat. Selain itu, masih terbatasnya peran lembaga dan
organisasi masyarakat sebagai wadah bagi masyarakat dalam
menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan tentang
pengelolaan sumber daya dan lingkungan setempat merupakan
tantangan yang perlu ditangani dalam program-program
pemberdayaan masyarakat.

        Secara khusus, gejolak sosial politik yang terjadi di Daerah
Istimewa Aceh, Irian jaya, Maluku dan Maluku Utara mendorong
pemerintah untuk menempuh langkah-langkah khusus dalam
menyelesaikan persoalan yang dihadapi di daerah-daerah tersebut.
Permasalahan khusus di Daerah Istimewa Aceh yang merupakan
akibat berbagai persoalan baik politik dan keamanan, sosial, budaya,
maupun ekonomi telah membawa dampak negatif dalam kehidupan
masyarakat Aceh, dan munculnya tindak kekerasan dan pelanggaran
hak asasi manusia yang cukup komplek. Demikian pula orientasi
pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan terjadinya eksploitasi
yang berlebihan terhadap sumber daya alam daerah Aceh dan
ketimpangan sosial ekonomi antara pendatang dengan masyarakat
asli Aceh, ketimpangan kemajuan antarwilayah di Aceh, maupun


                                                              I - 57
kesenjangan antara sektor industri dengan sektor pertanian. Kondisi
ini menyebabkan kecemburuan dan perasaan ketidakadilan terhadap
perlakuan pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah.
Disamping itu, selama ini Pemerintah kurang mengakomodasi
karakteristik masyarakat Aceh yang spesifik dengan identitas agama
dan adat yang kental dalam sistem pemerintahan, pembangunan, dan
penyelenggaraan kemasyarakatan.

        Selanjutnya, pembangunan Propinsi Irian Jaya yang
dilaksanakan selama ini di satu sisi telah memberikan dampak positif
terhadap kemajuan wilayah Irian Jaya, namun di sisi lain, belum
banyak memberikan manfaat secara optimal bagi kesejahteraan,
martabat, dan keberadaan masyarakat setempat. Hal tersebut
diakibatkan oleh kondisi keterisolasian wilayah dan penyebaran
penduduk terpencar-pencar yang semakin mempersulit akses
pelayanan pemerintahan dan kegiatan pembangunan di berbagai
daerah.

        Sejalan dengan penerapan pendekatan pembangunan yang
berorientasi pada pertumbuhan ekonomi juga menyebabkan
terjadinya eksploitasi intensif sumber daya alam di daerah Irian
Jaya, terabaikannya pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan
ekonomi, dan tidak dipertimbangkannya hak-hak ulayat masyarakat
adat dalam pemanfaatan potensi wilayah. Hal-hal tersebut
memunculkan terjadinya berbagai permasalahan antara lain
kesenjangan sosial ekonomi antara penduduk pendatang dan
penduduk asli setempat, antarwilayah Pantai Utara Pegunungan
Tengah dan Pantai Selatan, serta antar sektor industri dan pertanian
subsisten.

         Di Maluku, sejak awal tahun 1999 telah terjadi konflik
sosial bernuansa keagamaan dan suku yang terjadi di Propinsi
Maluku yang kemudian melebar ke Propinsi Maluku Utara. Skala
kerusuhan yang besar telah merenggut banyak korban dan kerusakan
infrasturuktur. Kerugian yang lain adalah terhentinya kegiatan
ekonomi, munculnya fanatisme permusuhan antar kelompok, tidak



I - 58
terselenggaranya pendidikan serta hancurnya tatanan sosial-budaya
masyarakat Maluku dan Maluku Utara.

       Masalah pokok selanjutnya adalah penanganan pengungsi,
baik akibat bencana alam maupun kerusuhan. Permasalahan
utamanya adalah belum dapat diselesaikannya penempatan kembali
pengungsi, baik di daerah asal maupun di tempat yang baru.

        Langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dan hasil-hasil
yang telah dicapai untuk menyelesaikan berbagai masalah pokok
tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut. Dalam mengembangkan
otonomi daerah, telah ditempuh kebijakan untuk melanjutkan
implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1999, dengan membentuk dan kemudian
memperkuat Tim Kerja Pusat. Hasilnya adalah berbagai kemajuan
dalam penyelesaian masalah kewenangan, peraturan kelembagaan
antar daerah, peraturan perundang-undangan tentang pedoman
pengelolaan personil dan peralatan, peraturan perundang-undangan
untuk mendukung pelaksanaan perimbangan keuangan antara pusat
dan daerah, pembentukan daerah otonom baru, serta pedoman,
bimbingan, arahan, pelatihan dan supervisi untuk pelakasanaan
pembangunan di berbagai sektor.

        Selanjutnya,    langkah-langkah       kebijakan      untuk
meningkatkan pengembangan wilayah ditempuh antara lain dengan
meningkatkan aksesbilitas prasarana dan sarana; mengembangkan
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah; mewujudkan modernisasi
pengolahan, produksi dan pemasaran komoditas unggulan; pelibatan
berbagai pelaku pembangunan di daerah; mengembangkan kawasan
tertinggal; serta meningkatkan pengelolaan penataan ruang dan
pertanahan. Hasil-hasil yang dicapai adalah meningkatnya
ketersediaan sarana dan prasarana, termasuk untuk permukiman
transmigasi dan kawasan tertinggal, perbaikan sarana dan prasarana
termasuk pranata kelembagaan masyarakat di berbagai perkotaan
dan perdesaan; meningkatnya daerah yang memiliki rencana tata
ruang; perbaikan pengelolaan tanah termasuk permberian tanah



                                                            I - 59
kepada para petani serta berbagai upaya meningkatkan kepastian
hukum bagi pemilik tanah.

        Upaya berikutnya adalah meningkatkan pemberdayaan
masyarakat. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain meliputi
penguatan lembaga dan organisasi masyarakat guna meningkatkan
posisi tawar masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya,
membangun kesepakatan di antara kelompok masyarakat dan
dengan organisasi sosial politik yang ada, dan meningkatkan peran
masyarakat dalam memecahkan berbagai masalah kemasyarakatan.
Upaya khusus juga dilaksanakan untuk mengembangkan kapasitas
masyarakat antara lain berupa peningkatan keterampilan dan
pengetahuan, serta akses terhadap sarana dan prasarana. Di samping
itu, dikembangkan pula sistem perlindungan sosial terutama bagi
masyarakat yang terkena musibah bencana dan dampak krisis
ekonomi.

        Hasil-hasil yang dicapai dari langkah-langkah tersebut
antara lain berupa perluasan program penanggulangan kemiskinan
dan jaring pengaman sosial yang dinikmati penduduk miskin.

        Selanjutnya, langkah penanganan masalah khusus di Aceh,
Irian Jaya, dan Maluku, diupayakan sesuai dengan kebutuhan
masing-masing daerah tersebut. Cakupan program-program
pembangunan yang disediakan juga cukup luas, meliputi berbagai
aspek dalam peningkatan sumber daya manusia dan penataan
kelembagaan. Proses pengembangan sumber daya dan penataan
kelembagaan ini telah mencatat berbagai kemajuan yang tercermin
dari semakin besarnya kesempatan masyarakat di daerah-daerah
tersebut untuk memanfaatkan sumber daya serta kelembagaan yang
semakin tertata.

       Adapun untuk penanganan pengungsi akibat bencana dan
kerusuhan pada prinsipnya diarahkan untuk melindungi negara dan
masyarakat dari ancaman resiko dampak bencana alam dan
kerusuhan sosial. Langkah-langkah yang diambil adalah dengan
meningkatkan kewaspadaan masyarakat termasuk dengan


I - 60
mengembangkan sistem informasi agar dapat lebih dini mendeteksi
bencana, serta meningkatkan upaya mengatasi bencana yang terjadi.
Hasil-hasil yang dicapai menunjukkan bahwa langkah-langkah
tersebut dapat meringankan sebagian beban masyarakat yang
terkena bencana.

        Langkah-langkah kebijakan dan hasil-hasil pembangunan
yang telah dicapai dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah,
perlu ditindaklanjuti dan dimantapkan pada masa mendatang.
Langkah-langkah tersebut dapat dikelompokkan dalam tindak lanjut
jangka pendek dan jangka panjang. Khusus untuk langkah-langkah
jangka pendek, dapat disampaikan secara ringkas sebagai berikut.

       Dalam meningkatkan kapasitas daerah menuju perwujudan
otonomi daerah, langkah tindak lanjut yang disiapkan meliputi: (1)
melengkapi dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan,
(2) mengembangkan profesionalisme lembaga negara, baik eksekutif
maupun legislatif, (3) mengembangkan kapasitas kelembagaan
pemerintah daerah, serta (4) meningkatkan kemampuan keuangan
pemerintah daerah.

        Untuk pengembangan wilayah, perlu dimantapkan langkah-
langkah untuk: (1) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana
pembangunan, (2) menyediakan hunian bagi masyarakat
berpendapatan rendah, (3) meningkatkan usaha ekonomi
berdasarkan potensi daerah untuk kawasan tertinggal dan wilayah
perbatasan, (4) meningkatkan kemampuan pemantauan kinerja
pengelolaan perkotaan; (5) meningkatkan penataan ruang terpadu,
serta (6) meningkatkan pengelolaan pertanahan agar semakin adil
dan efisien.

       Upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam
jangka pendek diarahkan guna mengatasi kemiskinan yang terkait
dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Langkah utamanya
adalah dengan meningkatkan pengamanan (safeguarding) dari
program hibah (transfer) dan program jaring pengaman sosial. Di



                                                            I - 61
samping itu, program tersebut perlu diperluas untuk mengatasi
kemungkinan bertambahnya keluarga miskin.

        Untuk penanganan daerah khusus, langkah-langkah pokok
tindak lanjut     meliputi: (1) mempercepat upaya pemulihan
kehidupan masyarakat Aceh yang damai dan tenteram berdasarkan
kerangka struktur pemerintahan daerah Aceh yang demokratis dan
berbasis syari’ah Islam dan adat, serta tertatanya hubungan
keuangan antara Pusat dan Daerah yang adil dalam kerangka
Undang-undang Otonomi Khusus Aceh; (2) mewujudkan rasa aman
dan memulihkan kembali suasana dan kondisi masyarakat yang
mengalami trauma sebagai akibat konflik sosial; (3) mempercepat
keberdayaan masyarakat Irian Jaya agar dapat berperan aktif dalam
proses pembangunan dalam kerangka Undang-undang Otonomi
Khusus Irian Jaya.

        Selanjutnya, tindak lanjut penanganan masalah pengungsi
dalam jangka pendek dilaksanakan melalui tahap penyelamatan dan
tahap tanggap darurat. Tahap penyelamatan meliputi upaya
mengevakuasi dan menampung pengungsi serta menyalurkan
bantuan darurat kemanusiaan. Sedangkan tahap tanggap darurat
mencakup berbagai kegiatan antara lain pendataan, penampungan
sementara, penyediaan makanan, serta pelayanan dasar kesehatan
dan pendidikan pengungsi.



4.       Mewujudkan Supremasi Hukum dan Pemerintahan
         yang Baik

        Upaya pembangunan hukum yang dilakukan pemerintah pada
dasarnya ditujukan untuk menegakkan supremasi hukum melalui
penataan dan pembaharuan materi peraturan perundang-undangan;
pemberdayaan struktur, baik lembaga peradilan maupun lembaga
penegak hukum lainnya; penuntasan kasus KKN dan pelanggaran
HAM; serta peningkatan dan pengembangan budaya hukum.



I - 62
        Meskipun pembangunan hukum telah menghasilkan
kemajuan terutama materi produk perundang-undangan yang
menjadi landasan dalam pemulihan keadaan negara, namun masih
dihadapi pula berbagai permasalahan. Di bidang materi perundang-
undangan, masalah yang dihadapi adalah masih tumpang tindihnya
peraturan perundang-undangan karena masih belum optimalnya
peran Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan belum adanya
mekanisme koordinasi antara DPR dan Pemerintah dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai akibatnya,
masih terdapat kurang lebih 160 Rancangan Undang-undang yang
belum dibahas oleh DPR.

        Lembaga peradilan juga belum dapat menjalankan tugas dan
fungsinya dengan tegas dan konsisten. Hal tersebut disebabkan
karena masih adanya intervensi dan pengaruh dari pemerintah
maupun pihak lain, hukum telah disalahgunakan dan dimanfaatkan
oleh sekelompok pihak untuk kepentingan politik praktisnya. Salah
satu upaya yang dilakukan adalah dengan mempercepat pemisahan
kekuasaan    yudisial   dari    kekuasaan    eksekutif      melalui
penyempurnaan peraturan yang mengatur mengenai Mahkamah
Agung, dan empat lingkungan peradilan di bawahnya, Kejaksaan
dan Polri. Untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan
aparatur penegak hukum, terus dilakukan kegiatan penyegaran baik
berupa lokakarya maupun pelatihan. Di samping itu, telah dilakukan
penyesuaian gaji pokok hakim sebagai upaya pemerintah untuk
meningkatkan kesejahteraan aparatur penegak hukum.

         Krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum juga
disebabkan antara masih banyaknya kasus korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN) dan hak asasi manusia (HAM) yang belum
terselesaikan secara hukum. Dalam penanganan kasus KKN, hal ini
disebabkan antara lain oleh karena adanya perbedaan interpretasi
terhadap peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan
untuk menguntungkan pelaku tindak KKN. Selain itu lemahnya
intelijen di kalangan penyidik dan penuntut menyebabkan sulitnya
pengumpulan bukti-bukti, yang mengakibatkan pula tidak tuntasnya
penyelesaian perkara KKN tersebut. Saat ini Kejaksaan sedang


                                                             I - 63
melakukan pemeriksaan kasus korupsi, dalam kasus Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dalam kasus tukar guling tanah
dan gedung BULOG antara PT Goro Batara Sakti dan BULOG, dan
dalam kasus Bank Bali.

         Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi bukan semata-
mata tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum saja,
tetapi diperlukan pula peran aktif masyarakat. Sehubungan dengan
peran masyarakat ini, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2001 yang mengatur tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan
dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

         Khusus untuk penuntasan kasus pelanggaran HAM berat
telah ditetapkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa
pelanggaran HAM yang berat merupakan “extra ordinary crimes”,
yang berdasarkan hukum internasional dapat digunakan asas
retroaktif, yaitu perkara yang terjadi sebelum diundangkannya
undang-undang ini dapat diperiksa dengan menggunakan Undang-
undang tersebut. Adapun yang berwenang memeriksa dan memutus
perkara-perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu
adalah Pengadilan HAM Ad Hoc.

        Meskipun sudah tersedia peraturan perundang-undangan
untuk penanganan kasus-kasus HAM, tapi belum juga menunjukkan
hasil yang menggembirakan, sehingga masih banyak kasus yang
belum terselesaikan. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena
sulitnya pengumpulan bukti-bukti, terutama untuk pelanggaran
HAM berat yang terjadi pada masa lampau. Khusus untuk
penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur, saat ini
telah dilakukan pemeriksaan terhadap 12 orang tersangka yang
diberkas menjadi 12 berkas perkara. Sedangkan untuk kasus
Tanjung Priok, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 103 orang
saksi.Untuk membantu penyelesaian masalah HAM, dibangun pula
Pusat Penanggulangan Krisis (Crisis Centre) Pelanggaran Berat



I - 64
HAM, dan dilakukan pula pembinaan Posko HAM di Aceh, Irian
Jaya, dan Maluku.

         Lemahnya penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum
masyarakat mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap
hukum dan timbulnya konflik horizontal dalam masyarakat. Di
samping itu, kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan baik
sebelum maupun sesudah ditetapkan baik kepada masyarakat maupun
aparatur    penyelenggara      negara,     seringkali   menimbulkan
kesalahpahaman antara masyarakat dan aparatur penyelenggara
negara, termasuk aparatur hukum. Akibatnya kepercayaan masyarakat
terhadap hukum menjadi hilang sehingga muncul anarkisme dalam
masyarakat. Hukum jalanan, yang berupa penghakiman oleh massa
terhadap suatu tindak kejahatan dan tindakan anarki lainnya berupa
pembakaran dan penjarahan aset publik, dijadikan sebagai bentuk
penyelesaian permasalahan hukum dalam masyarakat.

        Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kembali
kepercayaan dan kepatuhan masyarakat dan aparatur penyelenggara
negara terhadap hukum dan lembaga peradilan beserta aparat
penegak hukumnya adalah melalui kegiatan penyadaran dan
penyuluhan hukum. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi
konflik atau kekerasan baik vertikal maupun horizontal, dan juga
penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan oleh aparatur
penyelenggara negara dan juga dapat dikurangi tindakan main
hakim yang dilakukan oleh masyarakat.



5.     Membangun Sistem Politik yang Demokratis, serta
       Mempertahankan Persatuan dan Kesatuan

       Proses transformasi sistem politik yang otoriter menuju
sistem politik yang demokratis menghadapi tantangan yang cukup
berat. Masalah yang dihadapi adalah antara lain erat kaitannya
dengan konstitusi, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR), peraturan perundang-undangan serta berbagai peraturan


                                                              I - 65
ketatanegaraan lainnya yang dirasakan masih belum memadai untuk
mendukung pelaksanaan demokrasi secara baik. Struktur politik
yang ada belum mampu secara optimal menampung dan
mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat serta belum
mampu memfasilitasi berbagai proses politik dan hubungan
kelembagaan yang demokratis. Demokratisasi yang terjadi juga
belum didukung sepenuhnya oleh budaya politik yang demokratis
dalam masyarakat. Permasalahan politik yang masih belum
terselesaikan adalah ancaman nyata terhadap integrasi Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Walaupun sudah mengalami
beberapa kemajuan berarti, belum tercapainya titik temu
penyelesaian yang dapat diterima semua pihak didalam konflik
Aceh dan Irian Jaya telah menyebabkan berlanjutnya situasi
instabilitas politik dan keamanan di kedua wilayah tersebut. Selain
di Aceh dan Irian Jaya, persoalan-persoalan separatisme dan konflik
berdimensi SARA di wilayah lain Indonesia, praktis sudah
berkurang secara signifikan. Konflik-konflik SARA yang terjadi di
Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Poso, Nusa Tenggara
Barat, dan Kalimantan Tengah, relatif sudah mampu diredam dan
dewasa ini sedang dalam proses sosial menuju rekonsiliasi antara
berbagai pihak yang bersengketa. Namun demikian, masih tersisa
masalah-masalah cukup serius yang merupakan akibat konflik-
konflik tersebut, terutama persoalan pengungsi dalam jumlah besar
diberbagai kawasan. Pengungsian adalah masalah yang penuh
kerawanan sosial, yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan ledakan
konflik baru. Pemerintah mengharapkan masalah-masalah
pengungsian ini dapat terselesaikan pada tahun anggaran
mendatang.

          Dalam menangani permasalahan tersebut di atas,
pemerintah menempuh langkah-langkah kebijakan untuk
meningkatkan kehidupan demokrasi dan memulihkan ketertiban
kehidupan sosial politik dan mempertahankan integrasi nasional
dengan melakukan pendekatan persuasif dan dialog. Langkah
kebijakan tersebut dilakukan melalui program perbaikan struktur
politik, program peningkatan kualitas proses politik dan program
pengembangan budaya politik. Dalam rangka untuk memperbaiki


I - 66
struktur politik atas inisiatif lembaga legislatif, telah dilakukan dua
kali amandemen terhadap UUD 1945, walaupun dirasakan masih
belum mampu merumuskan suatu sistem ketatanegaraan yang
mengatur hubungan antarlembaga-lembaga tinggi negara, serta
posisi Presiden dalam institusi TNI dan Polri. Disamping itu, untuk
mengatur hubungan antara pusat dan daerah, khususnya yang
berkenaan dengan masalah Aceh, telah disahkan Undang-undang
Nomor 18 tentang Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yakni
Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh, sedangkan untuk
daerah Irian Jaya, rapat Paripurna DPR tanggal 22 Oktober 2001
telah mengesahkan         RUU Otonomi Khusus Propinsi Papua.
Undang-undang Otonomi Khusus tersebut akan menjadi rambu-
rambu yang mutlak diperlukan bagi terjaganya integrasi nasional.
Dalam rangka mempersiapkan penjabaran TAP MPR Nomor
V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan
Nasional, saat ini masih terus dipersiapkan bahan masukan guna
penyusunan RUU mengenai Rekonsiliasi Nasional. Disamping itu,
dalam rangka meningkatkan kualitas proses politik, saat ini sedang
dilakukan penyempurnaan Undang-undang Pemilu, Undang-undang
partai Politik, Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan
MPR/DPR dan DPRD, dan juga upaya untuk melakukan
penyempurnaan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan.
Berkenaan dengan pengembangan budaya politik, pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan sosialisasi budaya
politik yang demokratis.

       Dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan
nasional, pemerintah telah melakukan upaya-upaya rekonsiliasi dan
dialog persuasif, penegakan hukum, dan upaya peningkatan
pembangunan di daerah konflik. Sehingga kemudian, dikeluarkan
Inpres Nomor 4 Tahun 2001 tentang Langkah-langkah
Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh. Sebagai
implementasi Inpres tersebut dalam rangka memfasilitasi dialog
dengan seluruh komponen masyarakat Aceh, telah disusun
Kerangka Acuan Dialog Masyarakat Propinsi Daerah Istimewa
Aceh. Pada tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli 2001 pertemuan


                                                                I - 67
Dewan Gabungan (Joint Council) telah berlangsung di Swiss untuk
meninjau kembali perkembangan dialog tentang Aceh, khususnya
tentang aspek politik, keamanan, dan kemanusiaan. Demi
penyelesaian persoalan tindak kekerasan dan keamanan di Aceh,
pemerintah bersedia melakukan dialog dengan semua pihak,
termasuk GSBA dan Hassan Tiro serta memberikan amnesti kepada
pihak-pihak tertentu yang memintanya. Dengan mendengar
pendapat berbagai kalangan di Aceh serta permasalahan-
permasalahan yang timbul selama pelaksanaan Inpres Nomor 4
Tahun 2001 yang habis masa berlakunya pada tanggal 10 Oktober
2001, Inpres Nomor 7 Tahun 2001 tentang Langkah-Langkah
Komprehensif Dalam Penyelesaian Masalah Aceh telah dikeluarkan
pada tanggal 11 Oktober 2001. Dalam mengatasi permasalahan di
Irian Jaya, pemerintah tetap berupaya membuka dan memelihara
dialog langsung antara pemerintah pusat/daerah dengan unsur
Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan juga dilakukan penanganan
secara hukum. Dalam menangani kerusuhan sosial yang terjadi di
beberapa daerah, telah dilakukan upaya penyelesaian melalui dialog,
penegakan hukum dan peningkatan pembangunan daerah,
membantu para pengungsi, serta tetap memberlakukan Keadaan
Darurat Sipil. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa kondisi
keamanan di Maluku dan Maluku Utara telah menunjukkan
kemajuan dan pada umumnya cukup kondusif. Dalam menangani
konflik etnis antara Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah, telah
dilaksanakan dialog dan berhasil mencapai kesepakatan damai
antara masyarakat Dayak dan Madura, yang tertuang dalam “Tekad
Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan. Dalam skala nasional,
juga telah disusun Kerangka Acuan Dialog Damai dalam rangka
Rekonsiliasi Nasional tahun 2001.

        Stabilitas politik dalam negeri yang tidak menentu dan
berkepanjangan telah memberikan dampak terhadap penundaan
investasi asing di Indonesia, padahal investasi asing tersebut sangat
diperlukan untuk mendukung proses pemulihan ekonomi Indonesia.
Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pelaksanaan politik dan
hubungan luar negeri diprioritaskan pada upaya-upaya untuk
mendukung pemulihan ekonomi nasional, peningkatan citra positif


I - 68
Indonesia di luar negeri, serta dukungan masyarakat internasional
terhadap integritas dan kedaulatan Indonesia. Upaya-upaya tersebut
dilakukan melalui program penguatan politik luar negeri dan
diplomasi, melalui antara lain peningkatan kualitas aparatur
penyelenggara hubungan luar negeri, serta penyediaan dan
perbaikan sarana dan prasarana penyelenggara hubungan luar
negeri. Disamping itu, dilakukan program peningkatan kerjasama
internasional baik bersifat bilateral, regional, dan multilateral di
berbagai bidang dan di berbagai kawasan antara lain melalui peran
aktif Indonesia di forum-forum internasional. Khusus dalam
mendukung integrasi nasional, melalui Pacific Islands Forum (IPF),
pemerintah memagari upaya Presidium Dewan Papua untuk mencari
dukungan internasional. Sementara berkenaan dengan masalah
Aceh, Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka terus melakukan
upaya dialog. Penyelesaian masalah Pulau Sipadan dan Ligitan terus
menerus diupayakan penyelesaiannya melalui Mahkamah
Internasional (MI). Dalam kaitannya untuk tetap membina hubungan
yang baik dengan Timor Timur, pada tanggal 6 Juni 2001, telah
dilaksanakan registrasi pengungsi Timor Timur di NTT. Dalam
setahun terakhir ini Indonesia dan UNTAET telah melakukan
serangkaian perundingan dan penyelesaian berbagai masalah
residual yaitu masalah perbatasan, pembayaran pensiun PNS asal
Timtim, masalah arsip mengenai Timtim, masalah aset, peninggalan
warisan kebudayaan, serta penyelesaian masalah pengungsi Timtim
di Timor Barat.

       Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan peran
penyelenggara negara dalam membantu menciptakan stabilitas politik,
serta mendorong percepatan proses pemulihan ekonomi adalah masih
rendahnya kualitas, kapasitas, etika dan moral penyelenggara negara
dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan.
Dalam mengatasi permasalahan tersebut, kebijakan yang dilakukan
melalui program pengawasan aparatur negara, program penataan
kelembagaan dan ketatalaksanaan, program peningkatan kualitas
pelayanan publik, serta program peningkatan kapasitas sumber daya
manusia sebagai upaya perwujudan penyelenggara negara yang baik.



                                                              I - 69
        Hasil-hasil yang dicapai dalam tahun 2001 antara lain
ditemukannya penyimpangan pengeluaran negara yang meliputi
penyimpangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia;
penyimpangan fasilitas kredit; penyimpangan penyaluran Kredit
Usaha Tani (KUT); penyimpangan pada anggaran TNI dan Polri
(proyek yang dibiayai dari kredit ekspor). Kemudian ditemukannya
pula penyimpangan penerimaan negara yang meliputi dana off
budget belum disetor ke kas negara; penyimpangan setoran pajak,
bea cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan
hilangnya potensi penerimaan negara (royalti pasir laut dan
penjualan batu bara). Di samping itu, telah berhasil dihemat
pengeluaran negara yang meliputi koreksi audit atas subsidi Bahan
Bakar Minyak (BBM), kelebihan pembayaran subsidi Perusahaan
Listrik Negara (PLN), dan kelebihan pembayaran subsidi Badan
Urusan Logistik (BULOG). Dalam penanganan tindak pidana
korupsi, telah diserahkan ke Kejaksaan Agung sebanyak 681 kasus
tindak pidana korupsi dengan nilai Rp. 2,8 triliun di tambah dengan
US$ 205,4 juta (belum termasuk dugaan penyimpangan dana BLBI
sebesar Rp. 53,4 triliun).

        Dalam penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, telah
dilakukan penyerahan kelembagaan Pemerintah Pusat beserta
anggaran, personil, prasarana dan sarana serta dokumen untuk
menjadi kelembagaan/perangkat Pemerintah Daerah di 239 Kantor
Wilayah, dan di 16.180 Unit Pelaksana Tugas (UPT). Dalam bidang
pelayanan publik telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2000 tentang Perusahan Jawatan (Perjan) yang dapat menjadi
landasan hukum bagi unit/satuan kerja        dari prinsip-prinsip
pengelolaan perusahaan (coorporate) di beberapa rumah sakit milik
Pemerintah. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999
tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai badan hukum telah
ditetapkan 4 (empat) Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan
Hukum Milik Negara (BHMN) secara mandiri dan otonom dalam
mengelola usaha pendidikan, yaitu Universitas Indonesia (UI)
Jakarta, Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor, Institut Teknologi
Bandung (ITB) Bandung, dan Universitas Gajah Mada (UGM)
Yogyakarta. Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya


I - 70
manusia, sejak tahun 2000 sampai dengan 2001 telah dilakukan
realokasi 1.702.638 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pusat ke
daerah. Di samping itu, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan
Presiden (Keppres) Nomor 64 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji
Pokok Pegawai Negeri Sipil. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 1997 kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001
dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS.

       Sejalan dengan reformasi yang terjadi di berbagai bidang
pembangunan, peran pemerintah di bidang komunikasi, informasi
dan media massa yang semula dominan sebagai penyedia dan
pengatur sudah berubah menjadi fasilitator untuk terjadinya sistem
komunikasi yang kondusif dan terwujudnya arus informasi yang
bebas namun tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk
melaksanakan fungsi tersebut, dengan Keppres Nomor 17 Tahun
2001 dibentuk Lembaga Informasi Nasional (LIN) yang memiliki
tugas untuk merumuskan kebijakan informasi nasional. Untuk itu
ditempuh     langkah-langkah    kebijakan     melalui     program
pengembangan komunikasi, informasi dan media massa; program
peningkatan prasarana penyiaran, informatika, dan media massa;
serta program peningkatan pelayanan informasi pembangunan.
Untuk melaksanakan program-program tersebut sedang dilakukan
evaluasi kajian terhadap isu-isu yang berkembang di bidang
komunikasi dan informasi, dan dilaksanakannya penyebarluasan
layanan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah melalui media
komputer (Portal Info RI.com).

       Selanjutnya untuk menyesuaikan perubahan fungsi dan
kelembagaan pemerintah dalam komunikasi, informasi dan media
massa dan mengatasi permasalahan yang terus berkembang perlu
dilakukan upaya untuk: (1) menata kembali fungsi pemerintah dan
pemerintah daerah dalam bidang informasi dan komunikasi; (2)
melengkapi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
kebebasan memperoleh informasi dan komunikasi; (3) melengkapi
prosedur operasi standar tentang tata alir informasi dan komunikasi;
(4) meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan
dan memanfaatkan informasi dan komunikasi. Sehubungan dengan


                                                              I - 71
itu peran aktif dan partisipasi masyarakat, pakar, pelaku penyedia
informasi dan lembaga media massa sangat diperlukan untuk dapat
mewujudkan sistem komunikasi yang efisien dan efektif,
tersedianya informasi yang berkualitas dan obyektif serta terciptanya
lembaga dan pelaku media massa yang bertanggungjawab.

         Permasalahan di bidang pertahanan dan keamanan yang
dihadapi tidak terlepas dari kondisi politik, khususnya politik dalam
negeri. Gejolak politik yang semakin meningkat telah menimbulkan
hambatan bagi tercapainya rasa aman dan tenteram bagi masyarakat
yang bila berkelanjutan dikhawatirkan dapat mengancam kedaulatan
bangsa dan negara. Sementara itu, jumlah personil TNI dan Polri yang
saat ini belum memenuhi standar organisasi dan dihadapkan pada
banyaknya penugasan, mengakibatkan pengadaan personil baru hanya
mampu untuk memelihara kekuatan. Adapun alat utama sistem senjata
(alutsista) TNI dan Polri yang dioperasikan pada umumnya dalam
kondisi tua dan secara teknologi sudah tidak memadai apabila
dihadapkan pada gangguan keamanan dalam negeri dan kemungkinan
ancaman dari luar. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan
eskalasi ancaman faktual dalam negeri yang semakin meningkat, perlu
segera disahkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya
(UU PKB) serta dirumuskannya berbagai perangkat peraturan
perundangan yang mengatur keterlibatan TNI dan Polri dalam
menangani masalah keamanan nasional. Untuk mengatasi hal tersebut,
ditempuh kebijakan pembangunan melalui program pengembangan
pertahanan negara, program pengembangan dukungan pertahanan,
program pengembangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat, serta program pengembangan keamanan dalam negeri,
sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000
tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).

        Program pengembangan pertahanan negara mencakup
pembangunan sistem, pembangunan personil, pembangunan materiil
dan pembangunan fasilitas yang ditempuh melalui pengembangan
pertahanan Mabes TNI, pengembangan pertahanan matra darat,
pengembangan pertahanan matra laut, dan pengembangan pertahanan
matra udara. Dalam rangka pengembangan sistem pertahanan telah


I - 72
dilaksanakan penyusunan berbagai perangkat lunak serta pengadaan
beberapa peralatan sistem komando, kendali, komunikasi dan
informasi (K3I) dalam rangka mewujudkan sistem komando dan
pengendalian (siskodal). Dalam rangka pembangunan personil, maka
telah dilaksanakan pengadaan personil serta pendidikan personil untuk
meningkatkan profesionalitas prajurit TNI. Guna mendukung kesiapan
tempur TNI, telah diadakan pengadaan peralatan dan suku cadang
alutsista serta berbagai peralatan khusus untuk mendukung operasional
satuan. Disamping itu, dalam rangka pengembangan fasilitas telah
dilakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana guna
meningkatkan kesejahteraan prajurit serta rehabilitasi sarana dan
prasarana lembaga pendidikan guna meningkatkan kualitas personil.
Program pengembangan dukungan pertahanan telah diupayakan
koordinasi dan sinkronisasi antardepartemen dalam pembinaan sumber
daya nasional secara terpadu. Sedangkan pengembangan industri
strategis di bidang peralatan/perlengkapan secara bertahap telah
diarahkan untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan peralatan
pertahanan.

        Program pengembangan pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat dilakukan melalui pembangunan kekuatan,
pembinaan kekuatan, dan operasional kepolisian. Pembangunan
kekuatan diwujudkan melalui pengembangan organisasi satuan
kewilayahan sesuai dengan administrasi Pemda dan pengembangan
organisasi Kepolisian di tingkat pusat sesuai dengan Keppres RI
Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepolisian Negara Republik Indonesia, disertai dengan upaya
pembangunan fasilitas. Pembangunan kekuatan personil Polri
ditempuh pula melalui penerimaan anggota Polri, dimana pada akhir
tahun 2004 diharapkan ratio jumlah personil Polri terhadap jumlah
penduduk Indonesia adalah 1 : 750. Pembangunan materiil Polri
dilakukan melalui pengadaan peralatan kepolisian baik alut maupun
alsus. Adapun pembinaan kekuatan Polri dilakukan melalui
penyusunan konsep dasar dalam rangka menyiapkan kemandirian
Polri. Sementara itu peningkatan profesionalitas Polri dilaksanakan
melalui pendidikan pengembangan kejuruan baik di dalam maupun
di luar negeri. Pembinaan kekuatan dilakukan pula melalui


                                                               I - 73
perbaikan/rehabilitasi fasilitas seperti rumah-rumah dinas, barak dan
asrama. Dalam rangka operasional kepolisian maka telah dibentuk
Badan Intelijen Keamanan (BAINTELKAM), validasi dan
pengembangan organisasi Korps Brimob, serta kerja sama
kepolisian internasional. Dalam rangka melaksanakan program
pengembangan keamanan dalam negeri, telah diupayakan
penyelesaian berbagai ancaman disintegrasi bangsa maupun konflik
horizontal secara menyeluruh, serta melaksanakan beberapa latihan
pra operasi dalam rangka penumpasan Gerakan Separatis Bersenjata
maupun penanggulangan kerusuhan di berbagai daerah.

        Demikian garis besar laporan kemajuan di 5 (lima) prioritas
nasional yang mencakup 9 (sembilan) bidang pembangunan. Uraian
secara lebih rinci dapat diikuti dalam bab-bab selanjutnya. Laporan
ini dilengkapi dengan tabel-tabel pendukung yang memuat
perkembangan berbagai bidang pembangunan tahun 1998/99
dipergunakan sebagai tahun dasar, untuk menunjukkan
perkembangan pembangunan sebagai pelaksanaan GBHN 1999-
2004.




I - 74

								
To top