MODUL PANDUAN MEMBUAT PERATURAN DESA

Document Sample
MODUL PANDUAN MEMBUAT PERATURAN DESA Powered By Docstoc
					 

 

 

                         




    Fathul Ilmi Foundation 



    MODUL PENDIDIKAN 
    DAN PELATIHAN 
    KEPALA DESA 
    PRINSIP DASAR PENYUSUNAN PERATURAN DESA




    TEAM PENYUSUN 
    1/10/2007 
     
       MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                        DESA 
 
PENDAHULUAN 

Sesuai dengan prinsip Desentralisasi dan Otonomi daerah tersebut, Desa atau sebutan lain dari
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka peraturan kepentingan masyarakat,
Badan Perwakilan Desa bersama-sama Pemerintah Desa menyusun peraturan Desa.
Peraturan Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik
penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan
Desa.
Pengaturan tentang Peraturan Desa secara umum meliputi :
    1. Teknik penyusunan peraturan desa adalah cara menyusun rancangan peraturan desa dari
       mulai penamaan judul sampai dengan penutup.
    2. Praktek penyusunan peraturan desa adalah kegiatan latihan memb~at rancangan peraturan
       desa oleh sendiri-sendhi atau kelompok dan atau semua pesel1a pelatihan dari mulai
       menjaring aspirasi masyarakat yang muncul dan berkembang menjadi keinginan yang
       selanjutnya dibahas menjadi draft konsep rencana peraturan desa, kegiatan
       mensosialisasikan draf/konsep rencana peraturan desa sampai dengan tersusunnya
       rencana peraturan desa. .
    3. Peraturan desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh      Badan Perwakilan Desa
       bersama dengan Kepala Desa.


TUJUAN PEMBELAJARAN 

Tujuan pembelajaran umum modul ini yaitu Ketua beserta Anggota BPD dapat menyusun
peraturan desa.
Adapun tujuan khusus pembelajaran (TKP)
    a) Mampu menyusun peraturan desa
    b) Mampu mensosialisasikan peraturan desa


URAIAN BAHAN AJAR 
A. Dasar Hukum penyusunan Peraturan Desa.
Proses reformasi politik dan pergantian pemerintahan yang terjadi pada tahun 1998, diikuti
dengan lahirnya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang
merupakan pencabutan 2 Undang-undang yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok- pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok
pokok Pemerintahan Desa.
Selanjutnya dalam Bab XI Pasal 93 s/d 111 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur
tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kemudian diikuti oleh terbitnya Peraturan
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum pengaturan mengenai Desa yang

                                                                                  Page 2 of 30 
 
       MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                        DESA 
 
menekankan prinsip - prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
Atas dasar keanekaragaman tersebut maka setiap Kabupaten menyusun Peraturan Daerah yang
mengatur tentang Desa, mulai dari pembentukan, struktur organisasi, masa bakti, aset desa,
sumber pendapatan desa, tata cara pemilihan Kepala Desa dan sebagainya tergantung pada
kebutuhan dan perkembangan yang ada di Daerah Kabupaten yang bersangkutan.
Desa dapat dibentuk, dihapus dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas
prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Pembentukan,
penghapusan dan/atau penggabungan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Di Desa dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa yang merupakan
Pemerintahan Desa, sedangkan Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dan Perangkat Desa.
Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Calon
Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak ditetapkan oleh
Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati. Sedangkan masa jabatan Kepala Desa paling
lama Sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
Tugas dan Kewajiban Kepala Desa meliputi :
    ∗ Memimpin penyelenggaraan desa.
    ∗ Membina kehidupan masyarakat desa.
    ∗ Membina perekonomian masyarakat desa.
    ∗ Memelihara ketentraman desa.
    ∗ Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
    ∗ Mewakili desanya didalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
Selanjutnya kewenangan desa meliputi :
1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usul desa (lihat Pasal18 UUD 1945).
2. Kewenangan yang oleh peraturan per-UU-an yang ber1aku belum dilaksanakan oleh Daerah
   dan Pemerintah.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.
Penyusunan Peraturan Desa merupakan tugas Kepala Desa dengan persetujuan Badan
Perwakilan Desa dimana peraturan desa tersebut bertujuan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat, meningkatkan kelancaran penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan
serta pelayanan kepada masyarakat.
Muatan materi peraturan desa harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Muatan Materi meliputi :
   ∗ Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur.
   ∗ Menetapkan segala sesuatu yang rnenyangkut kepentingan nasyarakat desa
   ∗ Menetapkan segala sesuatu yang membebani keuangan dera dan masyarakat desa
2. Dapat memuat masalah-masalah yang berkembang di desa yang memerlukan pengaturan.
3. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Jenis peraturan desa yang lazim disusun di hampir semua desa di negara kita, antara lain:
                                                                                     Page 3 of 30 
 
       MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                        DESA 
 
    1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
    2. Batas Wilayah Administratif Desa
    3. Penetapan Pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan Desa
    4. Penetapan sebutan untuk Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
    5. Penetapan keberadaan Lembaga Adat dan Lembaga Kemsyarakatan Desa
    6. Penetapan SOTK Pemerintahan Desa
    7. Pembentukan Panitia Pencalonan dan Tata cara Pemilihan Anggota BPD
    8. Penetapan hak pilih dalam pemilihan BPD
    9. Penetapan jumlah Anggota BPD
    10. Penetapan Panitia pencalonan dan tata cara pemilihan perangkat desa
    11. Penetapan hak pilih dalam pemilihan perangkat desa
    12. Penetapan Panitia pencalonan dan tata cara pemilihan Kepala Desa
    13. Penetapan hak pilih dalam pemilihan kepala desa
    14. Jenis dan besarnya penghasilan. tunjangan dan penghasilan tambahan Kepala Desa dan
        Perangkat Desa.
    15. Pemberian penghargaan kepada mantan Kepala Desa
    16. Penetapan dan pengaturan pelimpahan/pengalihan fungsi sumber pendapatan dan
        kekayaan desa
    17. Ketentuan tentang jenis-jenis pungutan desa
    18. Pendirian BUM Desa
    19. Pendirian Badan Kerjasama Desa
    20. Penetapan Rencana Umum Pembangunan Desa.
    21. Aturan-aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah
    22. Peraturan Desa lain sesuai dengan masalah yang berkembang di desa
    23. Kedudukan Peraturan Desa dalam Pendirian BUM Desa
    24. Penetapan Rencana Umum Pembangunan Desa
    25. Aturan-aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah
    26. Peraturan Desa lain sesuai dengan masalah yang berkembang di desa


Kedudukan peraturan desa dalam struktur hukum di Indonesia sesuai dengan Ketetapan MPR
NO.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
   1. UUD 1945
   2. TAP MPR
   3. Undang Undang
   4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perpu ).
   5. Peraturan Pemerintah
   6. Keputusan Presiden


                                                                               Page 4 of 30 
 
       MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                        DESA 
 
    7. Peraturan Daerah

Sedang susunan Peraturan Daerah tersebut terdiri dari :
    1. Peraturan Daerah Propinsi :
       ∗ Disusun oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD Propinsi
    2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota :
       ∗ Disusun oleh BupatilWalikota dengan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota
    3. Peraturan Desa :
       ∗ Disusun oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa.


Melihat susunan tersebut maka kedudukan peraturan desa sangat kuat sebagai landasan aturan
yang mengikat bagi masyarakat di tingkat desa.

B. Bidang - Bidang yang dapat menjadi kewenangan desa.

Dalam peraturan perundangan-undangan yang ada masalah kewenangan desa belum ada
pengaturan yang lengkap, karenanya terjadi banyak penafsiran dalam masalah ini terutama yang
menyangkut hak otonomi desa dan hak asal usul desa.
Menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja dikatakan bahwa bidang-bidang yang menjadi kewenangan
desa. meliputi :
1. Bidang Pertanian :
   ∗ Pengawasan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan
      umum dalam wilayah desa
   ∗ Peraturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu .
   ∗ Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan
   ∗ Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan
   ∗ Pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk pertanian
   ∗ Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan desa
   ∗ Pengelolaan balai benih ikan yang ada di desa
   ∗ Pengawasan lalu lintas ternak yang ada di desa
   ∗ Pemungutan re.tribusi rumah potong hewan yang ada di desa
   ∗ Penyelenggaraan kebun bibit hijauan pakan ternak.
   ∗ Pemberian izin usaha penangkar benih/bibit pertanian .
   ∗ Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani, dll.

2. Bidang Pertambangan dan Energi :
   ∗ Pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C dibawah 1 Ha tanpa memakai alat
      berat
   ∗ Pengawasan dan pembinaan terhadap pertambangan rakyat
   ∗ Rekomendasi izin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan

                                                                                  Page 5 of 30 
 
        MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                         DESA 
 
    ∗ Rekomendasi izin pertambangan bahan galian golongan C dengan memakai alat berat
      dan/atau diatas 1 Ha
    ∗ Rekomendasi izin dan pengawasan pengelolaan bahan galian golongan A dan B
    ∗ Rekomendasi izin pembangunan tenaga listrik yang baru, dll.
3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan :
   ∗ Pemberian izin pengelolaan perlebahan non budidaya
   ∗ Pengawasan pengambilan hasil hutan non kayu dalam ulayat desa
   ∗ Pengelolaan hutan desa · Pemberian rekomendasi jzin pengelolaan hutan dan hasil hutan
     ikutan lainnya yang ada di desa kepada pihak ketiga.
   ∗ Pengelolaan penampungan air hujan
   ∗ Pengembangan kelembagaan            petani dan pertumbuhannya
   ∗ Pengelolaan kayu bulat menjadi kayu olahan untuk pembangunan desa.
   ∗ dst.
4. Bidang Industri dan Perdagangan :
   ∗ Rekomendasi izin dalam bidang perindustrian yang ada di desa
   ∗ Pengelolaan Pasar Desa dan TPI
   ∗ Pengelolaan pemasaran hasil industri
   ∗ Rekomendasi izin investor
   ∗ Rekomendasi HO
5. Bidang Perkoperasian :
   ∗ Rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi
   ∗ Rekomendasi dan pengawasan dana kredit yang ada di desa
   ∗ Rekomendasi pemberian kredit program pada koperasi
   ∗ Pengelolaan dana UED simpan pinjam . Dst.
6. Bidang Ketenaga kerjaan :
   ∗ Pendataan.
   ∗ Rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja di luar negeri
   ∗ Dst.
7. Bidang Sosial :
   ∗ Pendataan penyandang masalah sosial
   ∗ Pembinaan pekerja sosial
   ∗ Pemberian surat keterangan miskin
   ∗ Rekomendasi permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah
   ∗ Pengeluaran surat keterangan kegiatan sosial, dst.
8. Bidang Kesehatan :
   ∗ Penyuluhan
   ∗ Pengawasan Bidan Desa dan Polindes
   ∗ Memotivasi kegiatan GSI
   ∗ Pengawasan Dukun Bayi
   ∗ Membantu pelaksanaan PMT
   ∗ Pelaksanaan Posyandu

                                                                                 Page 6 of 30 
 
        MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                         DESA 
 
    ∗   Pengelolaan Dana Sehat
    ∗   Penyelenggaraan upaya sarana kesehatan, promosi, kesehatan
    ∗   Pencegahan penyalahgunaan Narkoba
    ∗   Pengawasan kearnanan industri makanan di desa . Dst.
9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan :
   ∗ Partisipasi dalam penyediaan lahan, pemeliharaan dan melengkapi sarana dan prasarana
      pendidikan
   ∗ Partisipasi meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, penyediaan bahan belajar dll
   ∗ Menyelenggarakan kursus keterampilan
   ∗ Meningkatkan peran taman bacaan pada PKBM
   ∗ Turut memfasilitasi memotivasi kelompok kelompok belajar
   ∗ Pendataan siswa
   ∗ Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
   ∗ Memfasilitasi pembinaan pemuda, olahraga dll
   ∗ Menggali, membina dan mengembangkan seni & adat istiadat, dll.
10. Bidang Pekerjaan Umum:
    ∗ Pemeliharaan rutin jalan kabupaten
    ∗ IMB di jalan desa
    ∗ Irigasi desa
    ∗ Pengelolaan dan pemanfaatan PAB
    ∗ Perizinan, pelayanan dan pengendalian fungsi dan tertib pemanfaatan jalan desa
    ∗ Pembinaan P3A
    ∗ Perizinan pembangunan, pembongkaran dan perubahan saluran irigasi desa
    ∗ Pembangunan dan pengelolaan jalan desa
    ∗ Pengaturan kebijakan kelembagaan dan usaha di bidang pengairan
    ∗ Dst..
11. Bidang Perhubungan :
    ∗ Pengelolaan parkir di pasar, tempat wisata dan lokasi lain milik desa
    ∗ Pengelolaan izin angkutan antar desa desa dan pusat pertokoan desa
    ∗ Pembangunan dan pengawasan terminal angkutan desa
    ∗ Pengelolaan dan pengawasan angkutan sungai
    ∗ Pengawasan jalan desa
    ∗ Dll.
12. Bidang Otonomi desa :
    ∗ Penetapan organisasi Pemerintah Desa
    ∗ Penetapan Perangkat desa
    ∗ Penetapan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
    ∗ Penetapan APBDesa
    ∗ Pembentukan BPD
    ∗ Kerjasama antar desa
    ∗ Pembentukan BUM Desa"

                                                                                   Page 7 of 30 
 
        MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                         DESA 
 
    ∗ Penetapan Retribusi Pasar Desa
    ∗ Penetapan Batas Desa
    ∗ Rekomendasi izin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya alam desa
    ∗ dll
13. Dan bidang - bidang lain yang menyangkut pelayanan langsung     kepada     masyarakat
    (Widjaja, Otonomi Desa : 2003).


Namun penetapan kewenangan desa ini sangat bergantung pada pertimbangan dan kebijakan dari
Pemerintah Kabupaten masing-masing namun yang perlu menjadi bahan renungan bahwa pada
dasarnya dalam otonomi daerah didalamnya ada otonomi desa yang keberadaan serta
pengaturannya ditetapkan dengan Undang Undang.
Disamping kewenangan desa sesuai dengan otonomi desa maka ada tugas lain yaitu tugas
pembantuan.
Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan
Tugas Pembantuan maka yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah Tugas pembantuan
dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten kepala Desa disertai
dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan
adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk
melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya
manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya
kepada yang menugaskan.
Pemerintah Propinsi Jawa Barat menetapkan kebijakan untuk memberikan tugas pembantuan
kepada desa dengan pertimbangan sebagai berikut:
    ◊ Adanya peraturan perundang-undangan yang membuka peluang pemberian tugas
      pembantuan
    ◊ Adanya keinginan politik Pemerintah Propinsi untuk memberikan pelayanan yang lebih
      baik keseluruh lapisan masyarakat dengan prinsip cepat mudah dan akurat (mendekati
      pelanggan)
    ◊ Adanya keinginan politik untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan serta
      pemberian pelayanan secara lebih efektif dan efisien.
    ◊ Jumlah penduduk yang cukup banyak memerlukan pembagian peran yang lebih baik
      diantara satuan pemerintahan.
    ◊ Jumlah desa yang cukup banyak perlu adanya delegasi pelaksanaan tugas operasional
      kepada satuan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
    ◊ Kemajuan Provinsi secara keseluruhan sangat ditentukan oleh kemajuan desa-desa yang
      ada di wilayahnya.
Sedangkan dari hasil kajian Pusat Kajian Manajemen Pemerintahan STPDN bidang-bidang yang
dapat di-tugas bantuan-kan antara lain:
1. Bidang Pertanian:

                                                                                 Page 8 of 30 
 
         MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                          DESA 
 
     ∗  Membantu Penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian
     ∗  Membantu pelaksanaan penggunaan bibit unggul
     ∗  Membantu memberikan Informasi pelaksanaan pengaturan kawasan pertanian terpadu
     ∗  Membantu memberikan Informasi pengaturan penggunaan air irigasi
     ∗  Membantu memberikan Informasi pemantauan, perencanaan dan pengendalian serta
        penanggulangan eksploitasi organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang
        pertanian
2.   Bidang Kehutanan dan Perkebunan :
     ∗ Membantu penyelenggaraan penunjukan dan pengamanan batas hutan produktif dan hutan
        lindung.
     ∗ Membantu penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan                perkebunan     lintas
        kabupaten/kota
     ∗ Membantu pelaksanaan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan
        pengendalian hama kepada tanaman kehutanan dan perkebunan
     ∗ Membantu penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, budidaya dan
        pengelolaan
     ∗ Membantu penyelenggaraan pengelolaan hutan raya lintas kabupaten/kota
3.   Bidang Kesehatan :
     ∗ Membantu mengumpulkan dan memberi informasi untuk pengawasan epidemologi serta
        penanggulangan wabag penyakit dan kejadian luar biasa.
4.   Bidang Pendidikan dan Kebudayaan :
     ∗ Membantu memberi informasi untuk bahan pembuatan kebijakan tentang penerimaan
        siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas. terbelakang dan/atau tidak'mampu
     ∗ Membantu menyalurkan bantuan pengadaan bukU pelajaran pokoklmodul pendidikan
        untuk TK. Dikdas. Dikmen dan PLS.
5.   Bidang Sosial :
     ∗ Membantu rnengumpulkan dan memberi informasi mengenai pelayanan sosial.
6.    Bidang Penataan Ruang :
     ∗ Membantu mengumpulkan dan memberi informasi untuk bahan pengawasan atas
         pelaksanaan tata ruang. .
7.    Bidang Perhubungan :
     ∗ Membantu pelaksanaan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan
         (rambu-rambu) lalu lintas jalan propinsi, danau dan sungai lintas kabupaten/kota.
8.   Bidang Lingkungan Hidup :
     ∗ Membantu mengumpulkan informasi untuk pengendalian lingkungan hidup lintas
         kabupaten/kota
9.   Bidang Pekerjaan Umum :
     ∗ Membantu penyediaan dukunganlbantudn untuk pengeloaan sumber daya air permukaan,
         pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase lintas
         kabupatenlkota beserta bangunan-bangunan perlengkapan mulai dari bangunan
         pengambil sampai saluran percontohan lapangan 50 m dari bangunan sadap.
     ∗ Membantu pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan utama irigasi lintas
         kabupaten/kota beserta bangunan perlengkapannya.

                                                                                     Page 9 of 30 
 
         MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                          DESA 
 
     ∗Membantu menyediakan informasi untuk penyusunan rencana air irigasi.
                    ..
Hakekat tugas pembantuan adalah dalam rangka :
     1. Membantu menjalankan urusan pemerintahan dalam tahap implementasi kebijakan yang
        bersifat operasional
     2. Urusan yang dapat ditugaspembantuankan adalah yang menjadi kewenangan dari
        institusi yang menugaskannya
     3. Kewenangan yang dapat di-tugas pembantuan-kan adalah kewenangan yang bersifat
        atributif, sedangkan yang bersifat delegatif tidak dapat di-tugas pembantuankan.
     4. Urusan pemerintah yang di-tugaspembantuan-kan tetap menjadi kewenangan institusi
        yang menugaskannya.
     5. Kebijakan strategi, pembiayaan. sarana dan prasarana serta sumber daya manusia
        disediakan oleh institusi yang menugaskannya
     6. Kegiatan operasional diserahkan sepenuhnya pada institusi yang diberi penugasan. sesuai
        dengan situasi, kondisi serta kemampuannya
     7. Institusi     yang     menerima        penugasan       diwajibkan     melaporkan   dan
        mempertanggungjawabkan kepada institusi yang menugaskan.

C. Mekanisme penyusunan Peraturan Desa.
Mekanisme penyusunan peraturan desa ditetapkan sebagai berikut :
1.   Raperdes disusun oleh Pemerintah Desa
2.   Disampaikan kepada Anggota BPD selambat-Iambatnya 3 hari sebelum Rapat BPD
3.   BPD melakukan dengar pendapat dengan semua unsur terkait di desa
4.   Rapat BPD khusus untuk Penetapan Peraturan Desa
Agar peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan permufakatan
Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa maka diperlukan pengaturan tentang syarat-
syarat dan tata cara pengambilan keputusan, tata cara pengesahan. pelaksanaan dan pengawasan
serta hal-hal lain yang dapat menjamin demokrasi di desa.


D. Kerangka Struktur Peraturan Desa terdiri dari :
   1. Penamaan/Judul;
   2. Pembukaan;
   3. Batang Tubuh;
   4. Penutup;
   5. Lampiran {bila diperlukan}.

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, sebagai berikut :
1. Penamaan I Judul
      Setiap Peraturan Desa mempunyai penamaan/judul.

                                                                                  Page 10 of 30 
 
       MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                        DESA 
 
      Penamaan/judul Peraturan Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan
      tentang nama peraturan yang diatur.
      Nama Peraturan Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa.
     Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.
2. Pembukaan
 Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari:
      Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa " .
      Jabatan pembentuk Peraturan Desa;
      Konsiderans;
      Dasar Hukum;
      Frasa ”Dengan persetujuan bersama Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa”
      Memutuskan;
      Menetapkan;

PENJELASAN

    Frasa" Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ".
    Kata Frasa yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” merupakan kata yang
    harus ditulis dalam Peraturan Desa, cara penulisannya seluruhnya huruf kapital dan tidak
    diakhiri tanda baca.
    Contoh :

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    Jabatan
    Jabatan pembentuk Peratuan Desa ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda
    baea koma (,).
    Konsiderans
    Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai
    pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis
    dibentuknya Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
    Dasar Hukum
    1. Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi
       pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan
       perundangundangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa atau yang
       mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.
    2. Dasar Hukum dapat dibagi 2 yaitu:


                                                                                Page 11 of 30 
 
       MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                        DESA 
 
       ∗   Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa
           dan
       ∗ Landasan yuridis materi yang diatur.
    3. Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan
       yang tingkat derajatnya sama atau lebih tinggi dari produk hukum yang dibuat.
       Catatan : Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat
                  dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-
                  undangan.
    4. Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-
       undangan. atau apabila peraturan perundangundangan sama tingkatannya. maka
       dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya
    5. Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran
       Negara, Lembaran Daerah,dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada).
    6. Jika dasar hukum lebih dan satu peraturan perundang-undangan,maka tiap dasar hukum diawali
       dengan angka arab 1, 2, 3 dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)


Contoh penulisan Dasar Hukum;


Mengingat             : 1. Undang-undang Nomor……                           Tahun ……….
                          Tentang.......................................
                          (Lembaran Negara Tahun……….Nomor….. Tambahan Lembaran
                         Negara Nomor……………);
                        2……………………………………………………………………….




Pada Peraturan Desa sebelum kata :MEMUTUSKAN" dicantumkan frasa :

                                  Dengan persetujuan bersama
                                       KEPALA DESA
                                             DAN
                                 BADAN PERWAKILAN DESA



                                        Contoh : Jenis Peraturan Desa




                                                                                        Page 12 of 30 
 
         MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                          DESA 
 
                                                  MEMUTUSKAN :


Menetapkan                             : PERATURAN    DESA               TENTANG SUSUNAN,
                                         KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
                                         PEMERINTAH DESA... ............

Catatan :
Contoh pembukaan Peraturan Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA..................................................................



Menimbang                                       : a. bahwa...................................................................,
                                                     …………………………………………………….
                                                  b. ……………………………………………………..
                                                     ……………………………………………………..



Mengingat                                       : 1..…………………………………………………..;

                                                   2….…………………………………………………;

                                                   3……………………………………………………;


                                           Dengan persetujuan bersama

                                        KEPALA DESA ..............
                                               DAN
                                   BADAN PERWAKILAN DESA ...............


MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
ORGANISASI PEMERINTAH DESA .........


                                                                                                                   Page 13 of 30 
 
       MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                        DESA 
 
3. Batang Tubuh
Batang tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal dan diktum-diktum.
Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah Peraturan Desa yang bersifat mengatur
(Regelling),sedangkan jenis Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan (Beschikking),
batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.
Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut:
    1. Peraturan Desa, mengelompokkan batang tubuhnya terdiri atas :
       a) Ketentuan umum;
       b) Materi yang diatur;
       c) Ketentuan peralihan (kalau ad a) dan
       d) Ketentuan penutup.
    2. Mengelompokkan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.
       Jika peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan
       mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab,
       Bagian dan Paragraf.
       Pengelompokkan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar
       kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.
       Urutan penggunaan kelompok adalah :
       a) Bab dengan pasal-pasal, mnps bagian dan paragraf;
       b) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
       c) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.
Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut:
Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.
Cantoh :


                                             BAB I

                                    KETENTUAN UMUM


Bagian diberi nornor urut dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital diberi judul. Huruf
awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf capital, kecuali awal
dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh :




                                                                                     Page 14 of 30 
 
        MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                         DESA 
 
                                         BAB II
                                    (JUDUL BAB…..)
                                      Bagian Kedua
                                  ……………………………

Paragraf diberi nornor urut dengan angka arab dan diberi judul
Huruf awal dalarn judul paragraf dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital.
sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf keeil.
Contoh :

                                     Bagian Ketiga
                                  (Judul Bagian        )
                                       Paragraf 1
                                 ………………......................

    •   Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat.
        Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas
        dari pada dalam beberapal pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika
        materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
        Pasal diberi nomorurut angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf
        Kapital.
        Contoh :

                                            Pasal 5

    •   Ayat merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor urut dengan angka arab
        diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal
        dan dirumuskan dalam satu kalimat.

        Contoh :

                                           Pasal 10

                              1)………………………………….
                              2)………………………………….
                              3)………………………………….




                                                                                  Page 15 of 30 
 
       MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                        DESA 
 
Jika satu pasal atau ayat rnemuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk
kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.
Contoh:

                                                        Pasal 5
Kartu tanda iuran pedagan sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis dagangan,
besarnya iuran, alamat pedagang.
Isi pasal Ini dapat lebih mudah dipahami dan jlka dirumuskan sebagal berikut:
Kartu tanda sekurang-kurangnya harus memuat:
   1. Nama pedagang;
   2. Jenis dagangan;
   3. Besamya iuran;
   4. Alamat Pedagang.


Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan. hal-hal
sebagai berikut:
    a) Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesafuan dengan kalimat
       pembuka;
    b) Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
    c) Setiap rincian diakhiri dengan tanda bacal titik koma (;);
    d) Jika suatu rincian dibagi lagi kedalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka untuk yang
       lebih keeil dituliskan agak kedalam;
    e) Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik (.);
    f) Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat
       tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam
       beberapa pasal.
       Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka
       perlu ditambah kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.
       Contoh ;
               (1) ……………………………….
                      a. …………………………….., dan
                      b. ……………………………..
       Jika suatu rincian mernerlukan perincian lebih lanjut,maka perincian itu ditandai dengan
       angka 1, 2, dan seterusnya.
       Contoh :

                      2) ...............................
                            a.. ...............................
                                                                                  Page 16 of 30 
 
      MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                       DESA 
 
                                    1 ..............................
                                            a) ...........................
                                                  1 ).............................


Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah:

                                                  BAB I
                                           KETENTUAN UMUM
                                                 Pasal 1
                                               (Isi Pasal1)

                                                    BAB. II
                                                  (Judul Bab)
                                                    Pasal ....
                                                   (Isi Pasal)
                                                Bagian Pertama
                                                  (Judul Bab)
                                                    Paragraf
                                                (Judul Paragraf)
                                                   Pasal........
             (1) Isi Ayat:
                 Perincian Ayat :
                     a……………………
                     b. ..............................



                                  1. Isi sub ayat.

             (2) .............................
                 a) (perinclan sub ayat)
                 b) ...........................
                       1) (perincian mendetail dari sub ayat)
                       2) ................................................


Penjelasan Masing-Masing Batang Tubuh adalah :

                                                                                     Page 17 of 30 
 
       MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                        DESA 
 


1. Ketentuan umum
    Ketentuan umum diletakkan dalam bab pertama atau dalam pasal pertama, jika tidak ada
    pengelompokan dalam bab.
    Ketentuan umum berisi :
    a) Batasan dari pengertian;
    b) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
    c) Hal-hal lain yang bersifat umum yang ber1aku bagi pasal-pasal berikutnya.
       Jika ketentuan umur'n berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan
       singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik
       (.).
       Contoh :

                                               Pasal 1

    Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
    1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten …………….
    2. …………………………………………………………………..

    Urutan pengertian atau istilah dalam bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan
    sebagai berikut :
       1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur
          ditempatkan teratas.
       2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau
          istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan
          dalam satu kelompok berdekatan.
       3. Ketentuan Materi yang akan diatur
          Materi yang diatur adalah semua objek yang diatur secara sistematik sesuai dengan
          luas lingkup dan pendekatan yang diperlukan. Materi yang diatur harus
          memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :
          a) Landasan hukum materi yang diatur. Dalam menyusun materi Peraturan Desa
             harus memperhatikan dasar hukumnya.
          b) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa
          c) Landasan Sosiologis, Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai
             bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengahtengah masyarakat, misalnya
             adat istiadat, agama.
          d) Landasan politis, Peraturan Desa yang diterbitkan dapat bejalan sesuai dengan
             tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
          e) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :

                                                                                   Page 18 of 30 
 
       MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                        DESA 
 
              1) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau
                 pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokkan dalam bab.
              2) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan
                 dijadikan materi Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi
                 yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.
              3) Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi
                 yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab
                 Ketentuan Lain-Jain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab
                 Ketentuan Peralihan.

2. Ketentuan Peralihan
    Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat
    kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya
    pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya
    menjadi tidak berlaku. Kalau diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah
    berlaku, maka timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan
    hukum.
    Jadi pada dasamya, Ketentuan Peralihan merupakan “penyimpangan" terhadap peraturan
    baru itu sendiri. Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari dalam rangka mencapai atau
    mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan).
    Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus
    dimuat keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru
    (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau
    mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

3. Penutup
    Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya
    berisi ketentuanketentuan sebagai berikut :
    a) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan
       Peraturan Desa, yaitu berupa :
       1) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat
          tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
       2) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (Iegislatif), yaitu pendelegasian
          kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Keputusan Kepala Desa).
    b) Nama singkatan.
    c) Ketentuan tentang saat mulai ber1akunya Peraturan Desa yang bersangkutan.
       1) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu.
       2) Saat mulai berlakunya peraturan Desa tidak harus sarna untuk seluruhnya (untuk
          beberapa bagian dapat berbeda).




                                                                                 Page 19 of 30 
 
       MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                        DESA 
 
E. PERUBAHAN PERATURAN DESA
Perubahan Peraturan Desa dapat meliputi:
    1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempumakan atau menghapus
       ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab. Bagian. Paragraf. Pasal. ayat
       maupun perkataan angka, huruf, tanda baea dan lain-lainnya.
    2. Mengganti suatu ketentuan suatu ketentuan lain, baik yang berbentuk “Bab, Bagian,
       Paragraf, Pasal" ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca dan lain-lainnya.
Dalam mangatakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa hal-hal yang harus diperhatikan
adalah sebagai berikut:
    a) Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
    b) Perubahan Peraturan Desa dilakukan tanpa mengubah sistematikan yang diubah.
    c) Dalam penamaan disebut Peraturan Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan
       itu adalah perubahan yang beberapa kali.

F. PENCABUTAN PERATURAN DESA
a) Pecabutan Dengan Penggantian
    Pencabutan dengan penggantian terjadi dengan Peraturan Desa yang ada digantikan dengan
    Peraturan Desa yang baru. Bentuk luar dari Peraturan Desa yang baru ini sama seperti
    lazimnya pada Peraturan Desa lainnya hanya bedanya Peraturan Desa yang baru ini memuat
    adanya pencabutan terhadap Peraturan Desa yang lama.
    Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan
    di depan (dalam pembukaan) ataupun diletakan di belakang (dalam ketentuan penutup).

b) Pencabutan Tanpa Penggantian
   1. Dalam pencabutan Peraturan Desa dilakukan tanpa penggantian,bentuk luar (kenvorm)
      Peraturan Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa yaitu
      batlwa batang tubuh Peraturan Desa.
   2. Pencabutan Peraturan Desa juga dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya
      dan dengan peraturan yang sejenis.




                                                                               Page 20 of 30 
 
         MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                          DESA 
 

                                          BENTUK PERATURAN DESA


    A. KERANGKA PERATURAN DESA


                        PERATURAN DESA...........
                       NOMOR……..TAHUN........
    TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENGAN RAHMAT
                       TUHAN YANG MAHA ESA
                       KEPALA DESA....................

Menimbang a. bahwa .................................................... ,
          b. bahwa .................................................. ,
          C. bahwa .................................................,

Mengingat :        1. Undang-undang Nomor Tahun .......
                     Tentang...........................................
                     (Lembaran Negara Tahun .......Nomor……….
                     Tambahan Lembaran Negara                           Nomor…………….);
                   2…………………………………………………..
                   3……………………………………………………….

                                          Dengan persetujuan bersama
                                      KEPALA DESA ..........................
                                                DAN
                                    BADAN PERWAKILAN DESA ...........

                                                  MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
            BELANJA DESA.




                                                                                        Page 21 of 30 
 
          MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                           DESA 
 
                                                          BAB I
                                                     KETENTUAN UMUM
                                                          Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah ................................................ ............
2. Pemerintahan Daerah adalah .................................
3. Kepala Desa adalah .............................................

                                                                   BAB II

                                                             ........................

                                                                  Pasal 2

                                   ...........................................................................

                                   ...........................................................................

                                                                  BAB III

                                                        ................................

                                                                   Pasal 3

                                  ..............................................................................

                                                    .........................................

                                             Pasal 4
                                  (1) ………………………………………………
                                  (2)……………………………………………….

                                                                 BAB .....

                                              .....................................................

                                                                 Pasal ….

                                   (1) …………………………………………….
                                   (2)……………………………………………...

                                                                                                                   Page 22 of 30 
 
       MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                        DESA 
 
                                               BAB
                                        KETENTUAN PENUTUP
                                             Pasal.........

                       ...............................................................................

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

                                                                                Ditetapkan di ...................
                                                                                Pada tanggal...................
                                                                                KEPALA DESA ................


                                                                                ( Nama jelas )




                                                                                                            Page 23 of 30 
 
            MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                             DESA 
 
                                           PERATURAN DESA ...............
                                            NOMOR…….TAHUN ..:......
                                                  TENTANG
                                      ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA



I. PENJELASAN UMUM

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

II. PENJELASAN PASAL DEMIPASAL
Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 4

         Ayat (1) yang dimaksud dengan .............. adalah ............
Pasal ...dst.



B. PERUBAHAN PERATURAN DESA

                                                      PERATURAN DESA ...........
                                                      NOMOR   TAHUN .........

                                                                    TENTANG

                                   PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA............
                                          NOMOR……..TAHUN……
                                              TENTANG.........




                                                                                   Page 24 of 30 
 
     MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                      DESA 
 


       DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA. DESA...........
Menimbang : a. bahwa………………..……………;
            b. bahwa……………………………. ;
            c. bahwa……………………………. ;

Mengingat : 1 ……………………………………;

          2 ……………………………………;

          3 …………………………………..dst

                           Dengan persetujuan bersama

                         KEPALA DESA....................
                                 DAN
                      BADAN PERWAKILAN DESA ........

                                   MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
             NOMOR………..TAHUN………….
             TENTANG........

                                            Pasal 1
             Peraturan Desa Nomor Tahun……Tentang , diubah sebagai
                                     berikut:
                              A. Pasal 4 dihapus.
                              B. Ayat (2) Pasal 6 dihapus
                                C. Pasal 7 berbunyi sebagai

                                           berikut:

                                            Pasal7
                         (1) ..............................................
                         (2) ..............................................

                 D. Pada Pasal 8 ditambah ayat (3.) yang berbunyi :
              (3)…………………………………………………………

                                                                              Page 25 of 30 
 
         MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                          DESA 
 

    E. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10, disisipkan 1 (satu) pasal “Pasal 9A” baru yang berbunyi
                                               sebagai berikut :
                              ............................................................

                                   F. Dalam Pasal 11. Perkataan”……….."
                                            Dibaca “ ....... …….”

Pasal 2
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



                                                                   Ditetapkan di ............
                                                                   Pada tanggal ......................
                                                                   KEPALA DESA………………..



                                                                   (Nama jelas)

C. PENCABUTAN PERATURAN DESA

                                    PERATURAN DESA ...........
                                  NOMOR .................... T AHUN .........
                                               TENTANG
                               PENCABUTAN PERATURAN DESA............
                                NOMOR ....... TAHUN ... TENTANG.........

            DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA...........

Menimbang : a. bahwa ...........................................
            b. bahwa …………………………..
            c. bahwa ……………………….dst;

Mengingat :       1……………………………………;
                  2……………………………………;
                  3…………………………………dst


                                                                                                     Page 26 of 30 
 
      MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                       DESA 
 


                           Dengan persetujuan bersama
                              KEPALA DESA.......
                                     DAN
                       BADAN PERWAKILAN DESA ………..

                                   MEMUTUSKAN :
Menetapkan   : PERATURAN DESA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA
               NOMOR………….TAHUN……………….
               TENTANG

                                        Pasal 1
             Mencabut Peraturan Desa .........
             Nomor………..Tahun ..................
             Tentang…………………………………..

                                         Pasal 2
                Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

                                                  Ditetapkan di ................……….
                                                  Pada tanggal ..............................
                                                  KEPALA DESA………………



                                                           ( Nama jelas)




                                                                                                Page 27 of 30 
 
          MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                           DESA 
    
   KEGIATAN BELAJAR DAN LATIHAN 
   Dalam mengikuti kegiatan Diklat dengan modul pembelajaran ini, peserta diharapkan mengikuti
   dengan cara yang saksama agar materi ini dapat dikuasai dan dapat dioperasionalkan yang
   nantinya diharapkan dapat bermanfaat. Adapun peran aktif peserta yaitu dengan menggunakan
   quetioner, peran serta dalam diskusi serta simulasi.



   KRITERIA KEBERHASILAN 
   Kriteria untuk mengukur tingkat keberhasilan proses pembelajaran mata diklat ini dari aspek
   A. Kriteria :
       1. Kognitif, peserta :
           a) Memahami latar belakang penyusunan peraturan desa.
           b) Memahami tugas dan fungsi Kepala Desa dalam penyusunan peraturan desa.
           c) Memahami pentingnya peraturan desa dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
       2. Afektif, diukur dari pengamatan aspek sikap dan perilaku selama mengikuti
           pembelajaran.


B. Alat Ukur :
   Untuk mengukur keberhasilan pembelajaran dilakukan melalui pengamatan terhadap proses
   interaksi yang terjadi diantara peserta serta aktivitas yang dilakukan oleh peserta baik pada saat
   diskusi maupun aktivitas lain selama proses pembelajaran.
   Aspek yang diamati meliputi :
   1. Sikap dan Perilaku

   No. Aktivitas yang diamati                                     Score
   1.    Disiplin                          1   2    3    4    5     6     7    8     9    10

   2.    Kepemimpinan                      1   2    3    4    5     6     7    8     9    10

   3.    Kerjasama                         1   2    3    4    5     6     7    8     9    10

   4.    Prakarsa                          1   2    3    4    5     6     7    8     9    10




                                                                                         Page 28 of 30 
    
      MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                       DESA 
 
2. Akademi / Penguasaan Materi

No. Aktivitas yang diamati                               Score
1.   Kualitas pemikiran            1     2   3   4   5     6     7   8   9    10

2.   Kesungguhan            dalam 1      2   3   4   5     6     7   8   9    10
     berpatisipasi
3.   Efektifitas      penyampaian 1      2   3   4   5     6     7   8   9    10
     pertanyaan dan tanggapan




Ukuran.keberhasilan menggunakan scoore




                                                                             Page 29 of 30 
 
       MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA  2007 
                                        DESA 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor,48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan
         Desa dan Keputusan Kepa/a Desa, Biro Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Setda
         Propinsi Jawa Barat, 2003. Bandung.
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai
         desa, Biro Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuall Setda Propinsi Jawa Barat, 2002.
Hasil Kajian Pusat Kajian Manajemen Pemerintahan STPDN ten tang Tugas Pembantuan pada
          Pemerintah Propinsi Jawa Barat, 2002 (Tidak dipublikasikan).
Undang-undang tentang Otonomi Daerah Beserta petunjuk Pe/aksanaannya, 2000, Arkola.
        Widjaja, HAW., 2003, Pemerintahan Desa/Marga menurut   Undang       Undang
        Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
Widjaja, HAW., 2003, Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat dan penuh, Raja Grafindo.




                                                                              Page 30 of 30 
 

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:14927
posted:12/1/2010
language:Indonesian
pages:30