Docstoc

LANDASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Document Sample
LANDASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH Powered By Docstoc
					                      LANDASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

                         DALAM TEKNOLOGI PENDIDIKAN




1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna tercapainya cita-cita dalam bidang
pendidikan sepeerti yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan
kehidupan bangsa. Upaya yang dilakukan tersebut berupa pembaharuan atau inovasi dalam
bidang pendidikan. Pembaharuan atau inovasi pendidikan merupakan suatu perubahan yang
baru, yang kualitatif dan berbeda dari sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk
meningkatkan kemampuan dalam pendidikan (Wijaya, Djajuri, dan Rusyan, 1988:7).

Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan. Kebijakan-
kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, program-program, undang-
undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Kebijakan-kebijakan
tersebut sudah banyak yang dikeluarkan oleh pemerintah, di antaranya ada yang berkaitan
dengan teknologi pendidikan.

Pengertian teknologi pendidikan yang dimaksud bukan hanya alat-alat bantu belajar saja
seperti audio, audio visual, dan sebagainya, melainkan perencanaan, desain kurikulum,
evaluasi kurikulum, analisis pengalaman belajar, implementasi program dan reinovasi belajar
dan sebagainya. Jadi teknologi pendidikan menyangkut teori dan praktek, sehingga teknologi
pendidikan bersifat rasional, menggunakan problem solving approach dalam pendidikan dan
skeptis serta sistematis dalam cara berfikir tentang belajar dan membelajarkan.

Untuk lebih jelasnya Donal P. Ely seperti yang dikutip oleh Wijaya, Djajuri dan Rusyan
(1988:39) mengatakan bahwa teknologi pendidikan adalah suatu bidang yang mencakup
berbagai fasilitas belajar melalui identifikasi yang sistematis, pengembangabn,
pengorganisasim dan penggunaan sumber-sumber yang maksimal dan penghelolaabn
prosesnya.

Dari uraian di atas maka dapat kita contohkan beberapa bentuk perubahan di dalam bidang
pendidikan. Contoh-contoh tersebut ialah: Proyek Pamong atau SD pamong, radio
pendidikan, televisi pendidikan, SMP Terbuka, Program Kesetaraan Paket A, B, C,
pembelajaran jarak jauh, dan sebagaianya. Contoh-contoh tersebut merupakan upaya yang
dilakukan dalam pembaharuan bidang pendidikan oleh pemerintah terutama yang berkaitan
dengan teknologi pendidikan.

B. Perumusan Masalah dan Batasan Masalah.

Dari uraian di atas, maka yang menjadi masalah adalah apa sajakah kebijakan pemerintah
dalam pendidikan yang berkaitan dengan teknologi pendidikan ?
Karena kebijakan pemerintah itu terlalu luas apabila dilihat dari segi waktunya, maka
rumusan masalah tersebut dibatasi hanya kebijakan yang tertuang dalam UUD 1945 dan
Program Pembangunan Nasional 1999-2004 dan 2004-2009.

2. PEMBAHASAN

A Kebijakan-Kebijakan Umum

Secara umum kebijakan pemerintah tertuang dalam UUD 1945 yaitu pasal 28 huruf c, e; dan
pasal 31. Bunyi pasal 28 huruf c adalah sebagai berikut.

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak
mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,
seni dan budaya, demi m,eningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat
manusia.

Sedangkan dalan pasal 28 huruf e disebutkan sebagai berikut.

Setiap orang bebas memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan
dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di
wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Dalam pasal 31 dikatakan sebagai berikut.

1. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.

2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya.

3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.

4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-jkurangnya 20% dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi
nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan
manusia.

Dari beberapa pasal di atas, tampak jelas bahwa pendidikan merupakan bidang yang sangat
penting dan diutamakan dalam pembangunan. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan,
bahkan menjadi suatu kewajiban terutama pendidikan dasar. Sebagai konsekuensinya
pemerintah wajib pula membiayainya dengan anggaran yang diprioritaskan. Selain
pembiayaan pemerintah melakukan program-program atau kegiatan-kegiatan yang
berhubungan dengan peningkatan pendidikan baik mutu maupun jumlah. Sehingga apapun
bentuknya akan dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan parsisipasi belajar peserta
didik asal sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya
komitmen pemerintah, diharapkan masyarakat atau warga akan mendapatkan kesempatan
belajar.
Selain dalam UUD 1945, kebijakan-kebijakan yang bersifat umum juga terdapat dalam
program-program pembangunan. Sebelum era reformasi kebijakan pembangunan tertuang
dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) atau dalam Repelita (Rencana
Pembangunan Lima Tahun). Namun setelah itu kebijakan pembangunan tidak lagi tertuang
dalam GBHN dan Repelita, melainkan tertuang dalam Program Pembangunan Nasional
(Propenas). Dalam pembahasan ini ada dua Program Pembangunan Nasional Tahun 1999-
2004 dan Program Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009.

v Program Pembangunan Nasional (1999-2004)

Di dalam Propenas 1999-2004 Bab VII terdapat Pembangunan Pendidikan. Di dalamnya
memuat program-program baik untuk Pendidikan Dasar dan Prasekolah, Pendidikan
Menengah, Pendidikan Tinggi, maupun pendidikan luas sekolah. Di antara program-program
tersebut terdapat Program Pembinaan baik berupa pembinaan Pendidikan Dasar dan
Prasekolah, maupun Pendidikan Menengah. Di dalam program pembinaan inilah ada tujuan
yang hendak dicapai antara lain: meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh
pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung, termasuk mereka yang tinggal di daerah
terpencil dan perkotaan kumuh, daerah bermasalah, masyarakat miskin, dan anak yang
berkelainan. Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini antara lain

meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) untuk SD/MI, SLTP/MTs, SMU/SMK/MA dan
penuntasan wajib belajar 9 tahun sebanyak 5,6 juta siswa..

Program pembinaan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) bertujuan untuk menyediakan pelayanan
kepada masyrakat yang tidak atau belum sempat memperoleh pendidikan formal untuk
mengembangkan diri, sikap, pengetahuan dan keterampilan, potensi pribadi, dan dapat
mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Untuk
melaksanakan ini maka dilakukan usaha berupa: meningkatkan sosialisasi dan jangkauan
pelayanan pendidikan dan kualitas serta kuantitas warga belajar Kejar Paket A setara SD,
Kejar Paket B setara SLTP untuk mendukung wajib belajar 9 tahun, dan mengembangkan
berbagai jenis pendidikan luar sekolah yang berorientasi pada kondisi dan potensi lingkungan
dengan mendayagunakan prasarana dan kelembagaan yang sudah ada di masyarakat..

Di samping itu terdapat pula upaya pemerataan pendidikan. Salah satu upaya pemerataan
pendidikan adalah menerapkan alternatif layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat
yang kurang beruntung (masyarakat miskin, berpindah-pindah, terisolasi, terasing,minoritas
dan di daerah bermasalah, termasuk anak jalanan), seperti SD dan MI kecil satu guru, guru
kunjung dan sistem tutorial, SD Pamong dan SD/MI terpadu kelas jauh, serta SLTP/MTs
terbuka. Untuk meningkatkan kulaitas pendidikan dasar dan prasekolah dilakukan dengan
cara meningkatkan penyediaan, penggunaan, perawatan sarana dan prasarana pendidikan
berupa buku pelajaran pokok, buku bacaan, alat pendidikan Ilmu Pengetahuan Spsial
(IPS), IPA dan matematika, perpustakaan, laboratorium, serta ruang lain yang diperlukan.

Pada jenjang perguruan tinggi ada kegiatan pokok untuk memperluas kesempatan
memperoleh pendidikan tinggi bagi masyarakat. Salah satu kegiatannya adalah
menyebarkan kapasitas pendidikan tinggi secara geografis untuk mendukung pembangunan
sdaerah serta memberikan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan
rendah termasuk kelompok masyarakat dari daerah bermasalah, dengan menyelenggarakan
pembinaan perguruan tinggi sebagai pusat pertumbuhan di kawasan serta menyelenggarakan
pembinaan program unggul di wilayah kedudukan perguruan tinggi.
Dari uraian di atas tampak jelas keinginan pemerintah untuk memajukan pendidikan baik
pendidikan dasar dan prasekolah, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah dan
pendidikan tinggi. Kegiatan yang sangat menonjol adalah upaya pemerataan pendidikan,
wajib belajar 9 tahun serta pembinaan perguruan tinggi. Pemerataan pendidikan dilakukan
dengan mengupayakan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa
mengenal usia dan waktu. Untuk itu dilakukan pembinaan ke semua jenjang pendidikan baik
pendidikan reguler ataupun terbuka seperti SD kecil, guru kunjung, SD Pamong, SLTP
terbuka, pendidikan penyetaraan SD, SLTP dan SMU (paket A, B, C), dan pendidikan tinggi
terbuka yang lebih dikenal pendidikan jarak jauh.

Suatu bukti bahwa pemerintah serius mengelola pemerataan pendidikan dan penuntasan
Wajib Belajar 9 tahun adalah dianggarkannya Rp 90 miliar untuk meningkatkan kualitas dan
jumlah SMP Terbuka. PROGRAM smp Terbuka seudah berjalan 25 tahun sejak tahun 1979
yang telah menamatkan 245 ribu siswa dengan jumlah sekolah 2.870 unit sekolah, 12.871
Tempat Kegiatan Belajar (TKB), dan itu baru menjangkau 18% kebutuhan (Rina Rachmawati
dalam http://www.tempointeraktif.com/ Hari Rabu, 28 Juli 2004, diambil tanggal 12 Oktober
2008).

v Program Pembangunan Nasional (2004-2009)

Di dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas)Tahun 2004-2009 tidak jauh berbeda
dengan Propenas sebelumnya, namun apabila dilihat dalam Rencana Strategis (Renstra)
2005-2009 Departemen Pendidikan Nasional terdapat Kebijakan Pembangunan Lima Tahun
2005-2010. Dalam kebijakan itu memuat Kegiatan Pokok Strategis di antaranya adalah
Bidang Mutu, Relevansi dan Daya saing. Salah satu kegiatan pokok dalam bidang ini adalah
Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tolok ukur
keberhasilannya adalah 100% SMP/MTs yang memiliki akses listrik menerapkan TV Based
Learning yang dimulai tahun 2006 hingga 2009. Selain itu yanbg menjadi tolok ukur adalah
50% SMA/MA/SMK yang memiliki akses listrik menerapkan ICT Based Learning yang juga
dimulai tahun 2006 hingga 2009.

Di samping jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, program dan kegiatan seperti di atas
juga meliputi perguruan tinggi dengan tolok ukurnya adalah 10 perguruan tinggi (PT)
menerapkan pembelajaran dan penelitian berbasis ICT.

Kegiatan Pokok Strategis untuk Pendidikan Luar Sekolah salah satunya berupa perluasan
layanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) melalui pemberdayaan masyarakat, Perluasan
Paket A dan Paket B untuk menunjang wajib belajar 9 tahun serta ekstensifikasi Paket C.
Selain itu juga guna peningkatan mutu, relevansi dan daya saing ditingkatkan pemanfaatan
ICT dalam pembelajaran.

Dari uraian-uraian di atas ternyata dalam Renstra Departemen Pendidikabn Nasional 2005-
2009 jelas terprogram upaya peningkatan kegiatan pembelajaran pada setiap jenjang
pendidikan bahkan sampai ke Pendidikan Luar Sekolah. Ini membuktikan bahwa keseriusan
pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan jumlah warga yang belajar atau
memperoleh pendidikan.
B. Kebijakan-Kebijakan Khusus

Untuk dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan umum tersebut pemerintah menuangkannya
dalam kebijakan-kebijakan khusus berupa Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP),
dan Peraturan Menteri (Permen).

UU yang berkaitan dengan pendidikan seperti

F UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

F UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen..

Peraturan Pemerintah yang mendukung kebijakan umum seperti

F PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Di samping itu ada pula Peraturan Menteri (Permen) misalnya:

F Permen No. 14 Tahun 2007 tentang Standar isi Program Paket A, Paket B,

Paket C,

F Permen No. 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan
Pendidikan Nonformal.

F Permen No. 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan khusus.

F Permen No. 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Program Paket A, Paket B, Paket C,

F Permen No. 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan
Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pembentukan Pendidikan Buta
Aksara.

F Permen No. 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tekonologi Komunikasi dan Informasi
dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

F Radio dan Televisi Pendidikan yang Mendukung Pendidikan pada Umumnya dan
Pendidikan Jarak Jauh.

Peraturan dan perundang-undangan tersebut merupakan bentuk kebijakan khusus pemerintah
dalam pendidikan khususnya teknologi pendidikan. Tentunya masih ada peraturan atau
kebijakan lain yang tidak dapat disajikan dalam tulisan ini, seperti Radio Pendidikan, Televisi
Pendidikan, SMP Terbuka, Universitas Terbuka dan sebagainya. Yang dapat disajikan
berikut ini hanya beberapa penjelasan istilah beserta awal berdirinya.

Penggunaaan radio untuk pendidikan sebetulnya telah dimulai sejak tahun 1950 an untuk
pendidikan para tentara pelajar yang tidak sempat melakukan kegiatan tatap muka (Sudirman
Siahaan, 16-09-2008 dalam http://www. E-dukasi.net, diambil tanggal 25 -10-2008). Dalam
perkembangan berikutnya radio pendidikan digunakan kembali mulai tahun 1972, digunakan
untuk memberikan penataran kepada guru SD yang disebut Penataran Radio Pendidikan. Ary
H. Gunawan (1986:71) mengomentari radio pendidikan sebagai berikut.

Tujuan proyek ini ialah diketemukannya cara-cara yang efektif dari penggunaan radio untuk
membantu kegiatan pendidikan. Penggunaan radio pendidikan itu sendiri merupakan suatu
inovasi di Indonesia, sebab hal itu ternyata cukup efisien untuk penyempurnaan kemampuan
mengajar para guru.

Dalam perkembangannya radio pendidikan selain untuk kepentingan pendidikan regular juga
dimanfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh (SMP Terbuka dan UT). Radio pendidikan ini
sempat mengalami kemajuan dengan dikembangkan komunikasi radio dua arah dan ini dapat
dimanfaatkan oleh SMT Terbuka, namun perkembangan paling akhir pengelolaannya
diserahkan kepada Dinas Pendidikan setempat, dan ini pun tergantung perhatian mereka
(Sudirman Siahaan, 2008).

Dibandingkan dengan Radio Pendidikan, Televisi Pendidikan tergolong baru, karena di
Indonesia baru dimulai pada tahun 1985. Kemunculan pertama ini ditandai dengan
disiarkannya seria ACI (Aku Cinta Indonesia) pada tanggal 05 April 1985 pukul 19.35 di
TVRI (Yusufhadi Miarso, 2007:367). Serial ACI ini hanya sampai ACI IV, berikutnya
pemerintah bermaksud mengembangkan televise khusus bidang pendidikan.

Pada tahun 1991 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan PT. Cipta
Lamtoro Gung Persada yang dipimpin oleh anak mantan Presiden Soeharto yaitu Siti
Hardiyanti Indra Rukmana untuk mengelola siaran televisi pendidikan yang bernama Televisi
Pendidikan Indonesia (TPI). Dalam kerjasama ini Pustekkom berkewajiban menyediakan
program-program pendidikan /pembelajaran dan stasiun TPI bertugas menayangkannya.
Kerjasama yang semula direncanakan selama 15 tahun ini tidak berjalan seperti yang
diinginkan. Sebagai tindak lanjut Pustekkom menjalin kerja sama dengan TVRI dan stasiun
TV lain untuk mengelola siaran pendidikan melalui TVE (TV Edukasi) dan ini berlangsung
sampai sekarang.

Di samping itu siaran televisi pendidikan yang dapat bertahan adalah siaran Universitas
Terbuka (UT). Siaran ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa UT untuk mendalami ilmunya.
Dalam perkembangan akhir-akhir ini telah banyak siaran televisi yang bertemakan
pendidikan di TV swasta. Ini merupakan keberhasilan dari sebuah rintisan yang diawali pada
tahun 1985.

3. KESIMPULAN

Pemerintah telah melakukan upaya untuk memajukan pendidikan baik kualitas maupun
kuantitasnya dengan berbagai cara, diantaranya meningkatkan pelayanan dan pemerataan
pendidikan baik pada jenjang pendidikan dasar, pra sekolah, menengah, luar sekolah maupun
pendidikan tinggi. Cara yang dilakukan berkaitan dengan teknologi pendidikan adalah SD/MI
kecil satu guru, SD Pamong, SD Kelas Jauh, SMP Terbuka, Program Kesetaraan atau Paket
A, B, C, dan Universitas Terbuka. Alat bantu yang digunakan berupa radio pendidikan dan
televisi pendidikan, serta alat lainnya yang relevan. Hal ini dilakukan karena masih banyak
usia sekolah yang tidak bersekolah atau tidak memperoleh pendidikan. Selain itu banyak usia
sekolah yang tidak bersekolah karena putus sekolah. Faktor lainnya adalah karena faktor
tertentu sehingga warga masyarakat sampai dewasa belum memperoleh pendidikan yang
dasar atau menengah dan sulitnya mendapatkan pendidikan tinggi.
Upaya yang dilakukan ini dilandasi oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Program
Pembangunan Nasional. UUD 1945 memuat hak dan kewajiban warga Negara dalam bidang
pendidikan. Di samping itu juga memuat tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan
pendidikan. Sebagai landasan operasionalnya dibuatlah Program Pembangunan Nasional
(Propenas). Propenas disusun untuk lima tahun, dan di dalamnya terdapat kebijakan dalam
bidang pendidikan.

4. Daftar Pustaka

Gunawan, Ary H., 1986, Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia, Jakarta: Bina Aksara,
Jakarta: Bina Aksara.

Miaso, Yusufhadi, 2007, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group.

Rachmawati, Rina, 2008,Rp 90 Miliar untuk Program SMP Terbuka, Jakarta:

http://www.tempointeraktif.com

Siahaan, Sudirman, 2008, Perkembangan Siaran Televisi Pendidikan, Jaka

Wijaya, Cece, Djaja Djajuri dan A. Tabrani Rusyan, 1988, Upaya Pembaharuan

dalam Pendidikan dan Pengajaran, Bandung:Remadja Karya CV.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:351
posted:11/30/2010
language:Indonesian
pages:7