Resume sosiologi politik

Document Sample
Resume sosiologi politik Powered By Docstoc
					                                       Resume Sosiologi Politik

                                                                                 Oleh : Paskalius Tabo’en

                                             Pendahuluan

1. Defenisi Sosiologi Politik

    Menurut Maurce Duverger(1996), mendefenisikan sosiologi politiksebagai ilmu tentang
kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando dalam semua masyarakat manusia, yang bukan saja
masyarakat nasional, tetapi juga dalam masyarakat loakl dan masyarakat internasional.

    Menurut Sherman dan Kolker (1987), mendefenisikan sosiologi politik sebagai studi yang
mempelajari partisipasi dalam pembuatan keputusan tentang kehidupan yang luas dan yang sempit.
Kehidupan di sisni merupakan kehidupan masyarakat daerah, nasional, dan internasional.

    Semengtara itu, Faulks (1999) mendefenisikan sosiologi politiksebagai studi yang mempelajari
hubungan kekuasaan yang saling bergantung antara Negara dan masyarakat sipil. Di anatar Negara
dan masyarakat sipil terdapat batas kekuasaan yang saling berhubungan dalam proses perubahan
social.

2. Objek Kajian Sosiologi Politik

    Sosiologi politik sebagai disiplin ilmu tentunya memiliki objek kajian. Adapaun sebagai disiplin
ilmu yang bermuara dari dua displin ilmu, yakni sosiologi dan ilmu politik, sosiologi politik
mempunyai objek atau area kajian yang merupakan persentuhan dari kedua objek. Adapun rincian
objek kajian sosiologi politik adalah :

    A. Objek Materia atau pokok persoalan (lokus), yakni masyarakat, Negara, dan kekuasaan.
    B. Objek Forma atau focus perhatian, yakni : hubungan masyarakat dengan lembaga-lembaga
          politik, seperti sosialisasi politik, partisipasi politik, rekruitmen politik, komunikasi politik,
          konflik dan demokrasi; serta hubungan masyarakat dengan lembaga politik dan proses
          politik secara bersamaan, seperti budaya politik dan civil society.
3. Metode Kajian Sosiologi Politik

    Rush dan althof(2001 : 16-17), menyebutkan istilah pendekatan dengan sebuah orientasi khusus
atau titik pandang tertentu. Karena itu, diajukan beberapa pendekatan dalam metode kajian
sosiologi politik, diantaranya :

    A. Pendekatan Historis : yakni pendekatan yang menyajikan bentuk perspektif peristiwa, baik
        dalam pengertian kontekstual maupun temporal, yang diperlukan bagi studi-studi yang
        sama.
    B. Pendekatan Komparatif : yakni pendekatan yang menggunakan penyajian data-data
        perbandingan.
    C. Pendekatan Institusional : yakni pendekatan yang mengkonsentrasikan penyajian factor-
        factor kelembagaan, konstintusional, dan legalistic.
    D. Pendekatan Behavioral : yakni pendekatan yang berkonsentrasi pada tingkah laku atau
        perangai pada fakta dan nilai-nila yang terkandung.


                                     Konsep-konsep Sosiologi Politik

            Sosiologi politik dipandang sebagai ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu tentunya
    memiliki tiga landasan yakni ontologism, epistimologis, dan aksiologis. Selain itu sosiologi politik
    memenuhi lima ciri yang sama dengan yang dimiliki oleh disiplin ilmu lainnya, yakni : sistematis,
    metodis, logis, empiris, dan akumulatif.

            Adapun yang menjadi konsep-konsep yang dikaji secara disiplin dalam sosiologi politik
    adalah sebagai berikut :
        A. Masyarakat : Adalah sekelompok manusia atau kelompok social yang hidup bersama
            dalam suatu wilayah dan system hubungan-hubungan yang diterbitkan untuk mencapai
            keinginan-keinginan bersama.
        B. Negara : adalah organisasi tertinggi dari bangunan masyarakat yang memiliki territorial
            dan kekuasaan untuk mengatur dan memelihara rakyatnya (masyarakat) dibawah
            peraturan-peraturan (hokum).
        C. Kekuasaan : adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk
            memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga
     tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan orang yang mempunyai kekuasaan
     itu.
D. Stratifikasi social : adalah struktur social yang memiliki lapisan-lapisan dalam suatu
     masyarakat. Lapisan disini adalah adanya strata, mulai yang paling bawah hingga yang
     paling atas. Stratifikasi social mengacu pada pembagianpara anggota masyarakat dalam
     tingkatan atau strata yang berkaitan dengan sikap dan karakteristik tiap-tiap anggota
     atau kelompok.
E. Perubahan social : merupakan proses social yang dialamai oleh anggota masyarakat,
     serta unsur-unsur budaya dan system-sistem social, yaitu suatu tingkat kehidupan
     masyarakat dengan meninggalkan pola kehidupan lama dan berubah pada pola
     kehidupan baru.
F. Sosialisasi politik : adalah suatu proses pengenalan system politik pada seseorang,
     kelompok, atau masyarakat, serta respon yang mereka berikan terhadap gejala-gejala
     politik yang ada dan mereka alami.
G. Partisipasi politik : merupakan kegiatan seseorang, kelompok, atau masyarakat untuk
     ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pimpinan
     Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah
     (public policy).
H. Rekruitmen politik : adalah suatu kegiatan penyeleksian, pemilihan, dan pengangkatan
     seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan (tugas) dalam
     system politik, baik yang dudu di pemerintahan maupun lembaga-lembaga lainnya,
     terutama yang terkait dengan politik.
I.   Komunikasi politik : adalah kegiatan komunikasi yang didalamnya mengndung makna,
     kepentingan, serta konsekuensi yang bersifat politik yang berupaya mengatur perbuatan
     manusia dalam kondisi perebutan kekuasaan dan konflik.
J.   Konflik politik : adalah perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara
     sejumlah individu, kelompok, ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan dan/ atau
     mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan
     penyelenggara Negara (pemerintah eksklusif, legislative, yudikatif.
K. Civil society : adalah wilayah-wilayah dalam kehidupan social yang terorganisasi, dengan
     cirri-ciri: adanya kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, dan keterikatan tinggi
     dengan norma atau nilai hukum yang dianutnya.
    L. Demokrasi : merupakan suatu perkembangan sekaligus pilihan dari system politik yang
        digunakan suatu Negara. Ada beberapa aliran dalam demokrasi yaitu liberal, monarki
        konstitusional, pancasila, dan sosialis.
    M. Partai politik : adalah suatu kelompok politik yang terorganisir yang anggota-anggotanya
        memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita politik yang sama. Tujuan kelompok ini adalah
        memperoleh atau mempertahankan kekuasaan untuk melaksanakan program-program
        mereka.
    N. Budaya politik : adalah seperangkat susunan kepercayaan, orientasi, atau pandangan,
        sikap dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan system politik dan bagian-
        bagiannya yang lain. Seperangkat susunan tersebut memunculkan sikap terhadap
        peranan kita sendiri terhadap system tersebut.


                                        Dinamika teori-teori Politik

        Mengetahui perkembangan sosiologi politik, dapat juga ditelusuri melalui dinamika
konstribusi tokoh terhadap disiplin ilmu ini. Dilihat dari dinamika konstribusi pemikiran para
tokoh, yang lebih berpengaruh adalah Karl Marx meski Comte dan Spenser merupakan founding
father dari bidang ilmu ini yang menjadi pondasi dasar pemikiran tokoh-tokoh lain.

        Sumbangan pemikiran Karl Marx digolongkan dalam tiga bidang yakni : teori umum,
Khusus, dan metodologi. Marx mengembangkan satu teori tentang sesuatu yang tidak dapat
dielakan secara sejarah ( historical inevitability) atas landasan logika dialektik; tesis, antithesis,
dan sintesis. Logika dialektik semacam ini diterapkan pada konflik materiel dari kekuatan-
kekuatan ekonomi yang saling bertentangan, yang pada akhirnya menghancurrkan system
kapitalisme dan penciptaan suatu masyarakat kelas.

        Sementara itu, Max Weber lebih menunjukkan perhatiannya terhadap tipe lain dari
stratifikasi yang berasal dari pengakuan terhadap sesuatu status yang mungkin akan
mematahkan struktur kelas. Dalam sudut pandang sebelumnya ternyata pengkelasan dilihat
berdasarkan kelompok yaitu penguasa (power group) dan kelompok yang dikuasai (nono-power
group). Weber berusaha menonjolkan faktor-faktor nonekonomis, terutama ide-ide yang
menjadi factor sosiologi. The Protestant Ethic and the: Spirit of Capitalism dipandang sebagai
satu imbauan untuk menolak interpretasi kaum matrealistik tentang sejarah manusia. Weber
menyatakan bahwa salah satu factor penting dari perkembangan kapitalis justru terletak pada
aspek superstruktur. Menurut weber akar pencapaian kemajuan ekonomi Eropa adalah
seperangkat nilai dan sikap yang terkandung dalam Etika Protestan (khususnya Calvin), yakni
kerja keras, hema, jujur, rasionalitas, dan sederhana. Semua nilai dan sikap ini disebut
‘ascetism’.

        Sementara itu Heger sebagai tokoh yang turut mempengaruhi pemikiramn-pemikiran
Marx mengemukakan bahwa terdapat suatu aspek tradisional dalam kehidupan social ekonomi
dan politik yang memicu suatu konflik antar kelas sehingga pemikirannya ini disebut juga
dengan dialektika dan idelaisme. Beliau memandang dunia sebagai sesuatu yang bukan tersusun
dari struktur-struktur yang statis.

        Pendiri sosiologi politik berikutnya adalah Durkheim. Ia dipandang cukup memberikan
peranan dalam memberikan fondasi konsep Fakta Sosial dan integrasi social. Durkheim
menyatakan bahwa fakta social itu dianggap sebagai barang sesuatu (thing) yang berbeda
dengan ide. Ia berangkat dari realitas (segala sesuatu ) yang menjadi objek penelitian dan
penyelidikan dalam studi sosiologi. Fakta social terdiri atas dua tipe, yaitu struktur social (social
structure) dan pranata social (social institution). Paradigma fakta social menurut Ritzer (1985)
adalah : Teori fungsionalisme structural (adalah pandangan akan system yang mempengaruhi
masyarakat secara funsional), Teori konflik (memandang bahwa adanya ketidak merataan
wewenang sehingga adanya pertikaian serta pertentangan), Teori makro (tindakan berdasarkan
nilai yang dianut), Teori system.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Paskal, Tabo'en
Stats:
views:10102
posted:11/29/2010
language:Indonesian
pages:5