; etika profesi advocat
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

etika profesi advocat

VIEWS: 278 PAGES: 7

  • pg 1
									Etika Profesi Advokat

Ditulis oleh Advokat
Rabu, 12 Agustus 2009 13:54 - Pemutakhiran Terakhir Jumat, 11 September 2009 15:47




Ada beberapa pendapat bahwa sebenarnya Indonesia tidak memerlukan undang-undang
tentang advokat, namun saya berpendapat bahwa UU No. 18/2003 tentang Advokat (5 April
2003) adalah suatu kemajuan besar dan hal yang positif bagi pengembangan dan kemajuan
advokat Indonesia. Negara-negara ASEAN tetangga kita seperti: Malaysia (Legal Profession
Act, 1976), Filipina (supreme Court Revised Rules of Court, 1986), Singapore (Legal Profession
[Amandement] Act, No. 41 of 1993) sudah lama mempunyai peraturan yang mengatur advokat.
 
Aturan-aturan mengenai advokat itu tidak dimaksudkan mengurangi atau menghambat
kemandirian profesi, yang punya kewajiban mulia atau terpandang ini (mobile officium).
Sebaliknya aturan-aturan dalam UU No. 18/2003 harus dibaca dan diartikan, bahwa seorang
advokat yang bernaung di bawah Undang-undang Advokat ini wajib menjalankan peranannya
sebagai seorang advokat profesional dalam kerangka supremasi hukum dan atura-aturan etika
profesi (within the rules of law and standards of professional ethics).




Dalam kaitan dengan judul orasi ini, perlu dahulu saya kemukakan apa yang saya maksud
dengan etika profesi. Tanpa perlu terlibat dengan definisi, maka dapat dikatakan bahwa
aturan-aturan tentang etika profesi advokat ini dapat terdiri dari sejumlah asas (canons), aturan
tentang tanggung jawab dan standar kerja profesi (professional responsibilities and standards
of work), serta aturan penegakan disiplin (disciplinary proceedings). Dalam pembukaannya
Kode Etik Advokat Indonesia, menyatakan:
“Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam
menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada
setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada
klien, pengadilan, negara atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri” (Kode Etik
yang disahkan 23 Mei 2002).

Harkristuti mengaitkan etike profesi dengan kinerja suatu profesi yang mengandung “social
values and responsibilities”, dan karena itu menyamakannya dengan akhlak atau moral
(tentang apa yang benar atau tidak, dan apa yang salah atau buruk). Saya sendiri sependapat
untuk melihat etika profesi advokat sebagai bagian dari ilmu tentang akhlak (moral science)
yang mengatur kewajiban para anggota profesi advokat terhadap masyarakat, pengadilan,
sejawat profesi, dan para kliennya.

Karena luasnya kode etik profesi advokat ini, maka hanya beberapa asas yang saya anggap
penting dapat saya sampaikan di sini. Dipilihnya asas tersebut tentu sangat subyektif dan
terkait pada penafsiran saya tentang judul orasi yang ditugaskan kepada saya. Apa yang akan
saya lakukan adalah mencoba memperjelas pemahaman kita tentang beberapa asas (aturan)


                                                                                             1/7
Etika Profesi Advokat

Ditulis oleh Advokat
Rabu, 12 Agustus 2009 13:54 - Pemutakhiran Terakhir Jumat, 11 September 2009 15:47

dalam KEAI, dengan mengambil perbandingan atau contoh dari luar negeri (a.l. dari American
Bar Associaton).

Tentang Kewajiban Advokat Kepada Masyarakat
Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia 2002 (Selanjutnya KEAI) menyatakan bahwa advokat
adalah suatu profesi terhormat (officium mobile). Kata “mobile officium” mengandung arti
adanya kewajiban yang mulia atau yang terpandang dalam melaksanakan pekerjaan mereka.
Serupa dengan ungkapan yang kita kenal “noblesse oblige”, yaitu kewajiban perilaku yang
terhormat (honorable), murah-hati (generous), dan bertanggung jawab (responsible) yang
dimiliki oleh mereka yang ingin dimuliakan. Hal ini berarti bahwa seorang anggota profesi
advokat, tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus juga mendapat
kepercayaan publik, bahwa advokat tersebut akan selalu berperilaku demikian.

Dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 2 dan 3 UU Advokat, maka seorang
sarjana hukum dapat diangkat sebagai seorang advokat dan akan menjadi anggota organisasi
advokat (admission to the bar). Dengan diangkatnya seseorang menjadi advokat, maka ia telah
diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat (mobile officium), dengan hak
eksklusif: (a) menyatakan dirinya pada publik bahwa ia seorang advokat, (b) dengan begitu
berhak memberikan nasihat hukum dan mewakili kliennya, dan (c) menghadap di muka sidang
pengadilan dalam proses perkara kliennya. Akan tetapi, jangan dilupakan, bahwa hak dan
kewenangan istimewa ini juga menimbulkan kewajiban advokat kepada masyarakat, yaitu: (a)
menjaga agar mereka yang menjadi anggota profesi advokat selalu mempunyai kompetensi
pengetahuan profesi untuk itu, dan mempunyai integritas melaksanakan profesi terhormat ini,
serta (b) oleh karena itu bersedia menyingkirkan mereka yang terbukti tidak layak menjalankan
profesi terhormat ini (to expose the abuses of which they know that certain of their brethren are
quilty).

Kewajiban advokat kepada masyarakat tersebut di atas, dalam asas-asas etika (canons of
ethics) American Bar Association (1954; selanjutnya ABA) termasuk dalam asas mengenai
“Menjunjung Kehormatan Profesi” (upholding the honor of the profession), dimana dikatakan
(terjemahan bebas) bahwa advokat itu harus selalu berusaha menjunjung kehormatan dan
menjaga wibawa profesi dan berusaha untuk tidak saja menyempurnakan hukum namun juga
penyelenggaraan sistem peradilannya (the administration of justice).

Bagian dari kewajiban advokat kepada masyarakat, adalah telah memberi bantuan jasa hukum
kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Dalam KEAI Pasal 3 dinyatakan
bahwa seorang advokat “tidak dapat menolak dengan alasan ... kedudukan sosial” orang yang
memerlukan jasa hukum tersebut, dan juga di Pasal 4 kalimat: “mengurus perkara cuma-cuma”
telah tersirat kewajiban ini. Dan asas ini dipertegas lagi dalam Pasal 7 KEAI alinea 8: “...
kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro deo) bagi ornag yang
tidak mampu”. Asas etika ini dalam ABA dikenal sebagai “Kewajiban Mewakili Orang Miskin”
(duty to represent the indigent). Meskipun di Indonesia telah ada lembaga-lembaga yang
membantu kelompok ekonomi lemah ini, khususnya dengan nama Lembaga Bantuan Hukum
(LBH atau yang serupa) dan Biro Bantuan Hukum (BBH atau yang serupa), namun kewajiban
advokat atau kantor advokat memberi jasa hukum kepada klien miskin, tetap harus diutamakan
oleh profesi terhormat ini. Mengurus perkara “cuma-cuma” tidak saja untuk perkara pidana



                                                                                            2/7
Etika Profesi Advokat

Ditulis oleh Advokat
Rabu, 12 Agustus 2009 13:54 - Pemutakhiran Terakhir Jumat, 11 September 2009 15:47

(criminal legal aid) tetapi juga untuk perkara perdata (civil legal aid). Dengan adanya di
Indonesia lingkungan peradilan tatausaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan
peradilan militer, maka tentunya bantuan hukum ini harus juga mencakup perkara-perkara
dalam bidang peradilan tersebut. Problematik yang mungkin akan ditemukan dalam
menegakkan asas etika ini adalam pengertian “miskin”. Sebagai saran ingin diajukan di sini
agar dalam organisasi profesi advokat juga terdapat bagian yang mengatur tentang bantuan
hukum yang bersifat Pro Bono dan Public Interest.

Tentang Kewajiban Advokat Kepada Pengadilan
Seorang advokat (counsel) adalah seorang “pejabat pengadilan” (officer of the court) apabila
dia melakukan tugasnya di pengadilan. Oleh karena itu seorang advokat harus mendukung
kewenangan (authority) pengadilan dan menjaga kewibawaan (dignity) sidang. Untuk
memungkinkan keadaan ini, maka advokat harus patuh pada aturan-aturan sopan santun
(decorum) yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya dan menunjukkan sikap penghargaan
profesional (professional respect) kepada hakim, advokat lawan (atau jaksa/penuntut umum),
dan para saksi. Kadang-kadang hal ini tidak mudah, dua contoh saya ajukan di sini:
(a) Advokat yang baik berkewajiban untuk protes secara kuat, apabila dia berpendapat bahwa
pandangan atau pendapat (majelis) hakim keliru dalam menerapkan hukum acara (misalnya
mengenai pembuktian atau saksi), namun demikian begitu (majelis) hakim telah memberi
keputusan, maka advokat harus menerimanya. Tentu dia tetap berhak untuk mempergunakan
upaya hukum yang tersedia, misalnya mengajukan banding.
(b) Ada kemungkinan seorang advokat mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang jauh
lebih dibanding (majelis) hakim. Sehingga sering sukar baginya untuk menahan diri melihat
sikap dan putusan (majelis) hakim yang dianggapnya keliru. Tetapi juga di sini seorang advokat
harus menjaga disiplin dirinya dan menahan diri untuk dapat tetap menjaga sopan santun
sidang. Putusan (majelis) hakim harus ditaati, bagaimanapun dirasakan keliru dan tidak adil.
Cara mengatasinya adalah hanya melalui upaya hukum yang tersedia.

Apabila seorang advokat tidak dapat mengendalikan dirinya dalam sidang, maka dia dapat
ditegur secara keras oleh (majelis) hakim. Di negara-negara dengan “common law system”
advokat ini dapat dituduh melakukan “contempt of court” (pelecehan pengadilan). Apakah
keadaan yang diuraikan di atas termasuk dalam ketentuan KEAI, Pasal 3 alinea 8 “ ... harus
bersikap sopan terhadap semua pihak, namun ...?” Kiranya Dewan Kehormatan Advokat akan
menghadapi pertanyaan ini di kemudian hari.

“Contempt of court” di negara-negara Anglo-Saxon juga dipergunakan terhadap advokat yang
mempergunakan media cetak atau media lainnya untuk memberikan pendapat tentang
kasusnya, sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijzde). Alasannya
adalah bahwa ucapan advokat bersangkutan dapat menganggu jalannya peradilan (interfere
with a fair trial and prejudice the due administration of justice – Canon 20 ABA). Dalam Pasal 8
KEAI alinea 6 memang ada asas (ketentuan) yang tidak membenarkan advokat
mempergunakan media massa untuk mencari publisitas. Tetapi contoh di atas untuk “contempt
of court” adalah berbeda. Kesimpulan saya adalah bahwa KEAI belum mengatur kemungkinan
adanya pelecehan terhadap pengadilan yang dilakukan seorang advokat dengan
memperngaruhi pengadilan melalui media massa (obstruction of justice).




                                                                                            3/7
Etika Profesi Advokat

Ditulis oleh Advokat
Rabu, 12 Agustus 2009 13:54 - Pemutakhiran Terakhir Jumat, 11 September 2009 15:47

Dalam hal kewajiban advokat kepada pengadilan, ABA canon 22 menyatakan bahwa perilaku
advokat di muka sidang pengadilan dan dengan para teman sejawatnya harus bercirikan
“keterbukaan” (candor, frankness) dan “kejujuran” (fairness). Inti dari asas ini adalah melarang
advokat berperilaku curang (mislead, deceive)terhadap (majelis) hakim dan advokat lawannya.
Memang kewajiban advokat mempunyai dua sisi: dia berkewajiban untuk loyal (setia) pada
kliennya, tetapi juga wajib beritikad baik dan terhormat dalam berhubungan dengan pengadilan.
Yang pertama adalah “the duty of fidelity” kepada kliennya dan ini belum ada dalam Pasal 4
KEAI tentang “hubungan (advokat) dengan klien”. Kewajiban kepada pengadilan tersebut di
atas adalah “the duty of good faith” dan “the duty of honorable dealing”. Menurut pendapat saya
KEAI juga harus menyediakan suatu bab khusus tentang hubungan advokat dengan
pengadilan. Bab baru ini harus berbeda dengan bab VI KEAI yang mengatur tentang “cara
bertindak menangani perkara”.

Tentang Kewajiban Advokat Kepada Sejawat Profesi
Bab IV KEAI mengatur asas-asas tentang hubungan antar teman sejawat advokat. Dalam
kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan menjalankan profesi sebagai suatu usaha,
maka persaingan adalah normal. Namun persaingan (competition) ini harus dilandasi oleh “ ...
sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai” (KEAI Pasal 5 alinea
1). Apalagi dalam persaingan melindungi dan mempertahankan kepentingan klien, sering
antara para advokat, atau advokat dan jaksa/penuntut umum, terjadi “pertentangan” (contest).
Sering pula advokat terbawa oleh “rasa-marah” (ill-feeling) antar klien mereka. Kejadian terakhir
ini harus dicegah, permusuhan yang mungkin ada di antara klien-klien kedua belah pihak tidak
boleh mempengaruhi para advokat di dalam perilakunya. Suatu ungkapan mengatan “Do as
adversaries do in law: strive mightily, but eat and drink as friends”.

Alinea 4 dari Pasal 5 KEAI merujuk lepada penarikan atau perebutan klien. Dalam bahasa ABA
ini dinamakan “encroaching” atau “trespassing”, secara paksa masuk dalam hak orang lain
(teman sejawat advokat). Secara gambalng dikatakan adanya “obligation to refrain from
deliberately stealing each other’s clients”. Bagaimana dalam praktik nanti Dewan Kehormatan
KEAI akan mendefinisikan “stealing of clients” ini? Bagaimana akan ditafsirkan “menarik atau
merebut klien” itu? Kita harus menyadari bahwa adalah hak klien untuk menentukan siapa yang
akan memberinya layanan hukum; siapa yang akan mewakilinya; atau siapa advokatnya (it is
for the client to decide who shall represent him).

Masalah lain dalam hubungan antar advokat ini adalah tentang penggantian advokat. Advokat
lama berkewajiban untuk menjelaskan pada klien segala sesuatu yang perlu diketahuinya
tentang perkara bersangkutan. Di sini perlu diperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 4 alinea 2
KEAI tentang pemberian keterangan oleh advokat yang dapat menyesatkan kliennya. Advokat
baru sebaiknya menghubungi advokat lama dan mendiskusikan masalah perkara bersangkutan
dan perkembangannya terakhir. Yang perlu diperhatikan advokat baru adalah, bahwa klien
telah benar-benar mencabut kuasanya kepada advokat lama dan klien juga telah memenuhi
kewajibannya pada advokat lama (lihat alinea 5 dan 6, Pasal 5 KEAI).

Hal yang tidak boleh dilakukan seorang advokat adalah berkomunikasi atau menegosiasi
maslah perkara, langsung dengan seseorang yang telah mempunyai advokat, tanpa kehadiran
advokat orang ini. Asas ini tercantum dalam Canon 9 ABA. Namun demikian, asas ini tidak



                                                                                            4/7
Etika Profesi Advokat

Ditulis oleh Advokat
Rabu, 12 Agustus 2009 13:54 - Pemutakhiran Terakhir Jumat, 11 September 2009 15:47

berlaku untuk mewawancarai saksi (-saksi) dari pihak lawan dalam berperkara (lihat alinea 5
dan 6, Pasal 7 KEAI).

Tentang Kewajiban Advokat Kepada Klien
Advokat adalah suatu profesi terhormat (officium mobile) dan karena itu mendapat kepercayaan
penuh dari klien yang diwakilinya. Hubungan kepercayaan ini terungkap dari kalimat “the lawyer
as a fiduciary” dan adanya “the duty of fidelity” para advokat terhadap kliennya. Akibat dari
hubungan kepercayaan dan kewajiban untuk loyal pada kliennya ini, maka berlakulah asas
tentang kewajiban advokat memegang rahasia jabatan (lihat Pasal 4 alinea 8 KEAI).

Seorang advokat wajib berusaha memperoleh pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dan
sebaik-baiknya tentang kasus kliennya, sebelum memberikan nasihat dan bantuan hukum. Dia
wajib memberikan pendapatnya secara terus terang (candid) tentang untung ruginya (merus)
perkara yang akan dilitigasi dan kemungkinan hasilnya. Dalam canon 8 ABA ini dinamakan
“duty to give candid advice”. Sedang dalam KEAI diperingatkan agar advokat “tidak ...
memberikan keterangan yang menyesatkan” dan “tidak ... menjamin kepada kliennya bahwa
perkara yang ditanganinya akan menang” (Pasal 4 alinea 2 dan 3).

Salah satu tugas utama dari seorang advokat adalah menjaga agar dirinya tidak menerima
kasus dari klien yang menimbulkan “pertentangan atau konflik kepentingan” (conflicting
interest). Terutama dalam kantor hukum yang mempekerjakan sejumlah besar advokat, maka
sebelum menerima sebuah perkara, nama calon klien dan lawan calon klien serta uraian
singkat kasusnya perlu diedarkan kepada para advokat sekantor. Ketentuan tentang hal ini,
yaitu “duty not to represent conflicting interests” belum ada dalam KEAI. Adapun a.l. alasan
perlunya ketentuan seperti ini, adalah asas yang telah disebut di atas “the lawyer as a fiduciary”
dan “the duty of fidelity”. Kepercayaan klien pada advokat mungkin telah menyebabkan klien
memberi advokatnya informasi konfidensial atau pribadi. Kewajiban untuk loyal kepada klien
berakibat bahwa advokat dilarang (forbids) menerima perkara yang akan merugikan
kepentingan kliennya (forbids the acceptance in matters adversaly affecting any interest of the
client).

Mungkin terjadi keadaan, dimana dua (atau lebih) klien lama suatu kantor advokat mempunyai
kepentingan dalam perkara yang sama dan kepentingan ini saling bertentangan. Asas pertama
yang harus diperhatikan adalah “tidak mewakili kepentingan yang bertentangan (conflicting
interests), kecuali dengan persetujuan semua pihak yang berkepentingan (the consent of all
concerned)”. Sedangkan asas kedua adalah bahwa “kecuali semua pihak memberi persetujuan,
maka hal ini berarti tidak boleh mewakili siapapun dari mereka (he may represent no one of
them)”.

Pasal 4 alinea 8 KEAI mengatur tentang kewajiban advokat memegang rahasia jabatan dan “ ...
wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antar advokat dan klien”.
Pertanyaan yang mungkin harus dijawab oleh Dewan Kehormatan adalah: (a) apakah
ketentuan ini berlaku juga bila mempertimbangkan pengaduan tentang “conflicting interests”,
dan (b) apakah kewajiban “not to disclose or abuse professional confidence” tetap berlaku
setelah klien meninggal dunia?




                                                                                             5/7
Etika Profesi Advokat

Ditulis oleh Advokat
Rabu, 12 Agustus 2009 13:54 - Pemutakhiran Terakhir Jumat, 11 September 2009 15:47

Masih dalam konteks “rahasia jabatan” (professional confidential information), apakah alinea 8
di atas itu mutlak? Bagaimana dengan informasi bahwa klien akan melakukan kejahatan?
Menurut saya, advokat dalam hal ini dapat memberikan informasi “secukupnya” (as may be
necessary) untuk mencegah terjadinya kejahatan ataupun melindungi calon korban. Pertanyaan
yang lain adalah, bagaimana dengan informasi konfidensial klien yang mempunyai implikasi
terhadap keamanan umum (public safety) atau keamanan negara (state security)? Di sini asas
“menjaga rahasia jabatan” juga tidaklah mutlak.

Pendapat publik sering keliru menafsirkan kewajiban advokat menerima klien, Pasal3 alinea 1
KEAI memberi hak kepada advokat untuk menolak menerima perkara seorang klien, kecuali
atas dasar agama, politik, atau status sosial. Ini dinamakan “the right to decline employment”
(canon 31 ABA). Sedangkan dalam alinea 2, dikatakan bahwa tujuan advokat menerima
perkara klien adalah terutama “ ... tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan”. Sedangkan
dalam Pasal 4 alinea 9 KEAI tidak dibenarkan seorang advokat melepaskan tugas yang
diberikan oleh kliennya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien. Ketiga ketentuan di
atas harus dibaca bersama. Dalam kasus dimana klien oleh publik telah “dianggap” bersalah,
maka berlaku asas “the right of the lawyer to undertake the defense of the person accused of
crime, regardless of his personal opinion as to the guilt of the accused” (canon 5 ABA). Dalam
hal kemudian advokat ingin mengundurkan diri, maka hal itu harus dilakukan dengan “good
cause” (alasan yang wajar). Dikatakan a.l. oleh canon 44 ABA: “the lawyer should non throw up
the unfinished task to the detriment of his client, except for reasons of honor or self-resfect”.
Apa yang dimaksud dengan ini adalah misalnya: klien memaksa agar advokat melakukan
sesuatu yang tidak adil (unjust) atau “immoral” dalam penanganan kasusnya. Apabila dia akan
mengundurkan diri, maka advokat harus memberikan kepada klien cukup waktu untuk memilih
advokat baru.

Sejauhmana seorang advokat boleh memperjuangkan kepentingan kliennya juga sering
disalahtafsirkan oleh publik. Hal yang sangat merugikan dan merusak kehormatan advokat
adalah pendapat yang sangat keliru: “it is the duty of the lawyer to do what ever may enable him
to succeed in winning his clients cause”. Pendapat yang keliru ini bertentangan dengan sumpah
atau janji advokat dalam Pasal 4 ayat (2) UU Advokat, yang a.l. mengatakan bahwa dia
(advokat) akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan,
serta tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan, atau
pejabat lainnya agar memenangkan perkara kliennya. Hal ini dikatakan lebih jelas dalam canon
15 ABA, a.l.: “ ... the lawyer owes entire devotion to the interest of the client ... and the exertion
of his utmost learning and ability. But it is ... to be borne in mind that the great trust o fthe lawyer
is to be performed within and not without the bounds of law. The office of the attorney does not
permit ... for any client, violation of law or any manner of fraud ... he must obey his own
conscience and not that of his client”.

Asas terakhir yang saya kutip di atas, adalah bagaimana kita harus menafsirkan dan
menjalankan profesi advokat seperti yang diwajibkan oleh asas KEAI, Pasal 3 alinea 7:
“Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat
(officium mobile)”.

oleh



                                                                                                  6/7
Etika Profesi Advokat

Ditulis oleh Advokat
Rabu, 12 Agustus 2009 13:54 - Pemutakhiran Terakhir Jumat, 11 September 2009 15:47

Mardjono Reksodiputro

www.komisihukum.go.id




                                                                                     7/7

								
To top