Pajak Ekspor - impor

Document Sample
Pajak Ekspor - impor Powered By Docstoc
					 DASAR HUKUM


 Pasal 4 huruf b dan f UU
  PPN 1984;
 Pasal 3 PP Nomor 143
  Tahun 2000
 KMK 539/KMK.04/1990
  tanggal 14 Mei 1990;
         PPN DIKENAKAN ATAS
1. Impor BKP
   Semua orang/badan yang mengimpor BKP
   dibebani kewajiban membayar PPN
2. Ekspor BKP yang dilakukan oleh PKP
   Eksporti dikenakan PPN ketika :
   - yang diekspor adalah BKP
   - dalam kegiatan usaha/pekerjaan
   - eksportir adalah PKP
             OBYEK PPN DALAM
             KEGIATAN EKSPOR
 Ekspor oleh dan untuk kepentingan
  eksportir (selaku pemilik barang dan
  pemilik kuota) obyeknya kegiatan ekspor
  tersebut
 Ekspor yang dilakukan oleh “Eksportir
  pemilik kuota” untuk kepentingan
  “eksportir pemilik barang” biasa disebut
  “handling export”. Kegiatan ekspor dan
  jasa keagenan merupakan obyek PPN
          OBYEK PPN DALAM
           KEGIATAN IMPOR
 Impor oleh dan untuk
  kepentingan importir obyeknya
  kegiatan impor tersebut
 Impor yang dilakukan oleh
  importir untuk kepentingan
  indentor (impor inden), obyek
  PPN adalah kegiatan impor dan
  jasa keagenan
                 DASAR PENGENAAN
                      PAJAK
   Untuk kegiatan impor adalah Nilai impor yaitu nilai
    berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea
    masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan
    berdasarkan ketentuan dalam per-UU-an pabean
    untuk impor BKP tidak termasuk PPN yang dipungut
    Saat pajak terutang adalah saat pembayaran;
    Nilai impor = Harga Impor (CIF) + Bea masuk

   Nilai ekspor adalah nilai berupa uang yang termasuk
    biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh
    eksportir; Pembayaran dengan valas harus dikonversi
    dengan kurs MK saat pembayaran;
                      MEKANISME
   Eksportir harus dikukuhkan sbg PKP sblm kegiatan
    ekspor dilakukan
   Importir yang mengimpor BKP dan juga
    menyerahkan BKP dalam daerah pabean harus
    dikukuhkan sebagai PKP
   PIB dan SSP adalah dokumen yang diperlakukan
    sebagai FP standar untuk impor;
   PEB yang sdh difiat muat DJBC adalah dokumen yg
    diperlakukan sebagai FP standar untuk impor
   PPN atas impor barang dpt dikreditkan sebagai pajak
    masukan apabila berhubungan langsung dg kegiatan
    usaha penyerahan BKP kecuali penyerahan
    dibebaskan
               MEKANISME HANDLING
                     IMPORT
1.   Importir harus menulis dalam PIB dan SSP
     tambahan „qq‟ diikuti nama, alamat dan NPWP
     indentor;
2.   Bank Devisa/DJBC/Kantor Pos Lalu Bea tempat
     pemasukan PIB membubuhkan “Impor atas dasar
     Inden” dalam PIB-nya
3.   Penyerahan BKP dari importir ke indentor bukan
     penyerahan BKP, sehingga yg berhak kreditkan PM-
     nya adalah indentor
4.   Komisi yang dibayarkan oleh Indentor terutang PPn
     dan PM-nya dapat dikreditkan
5.   Bila no. 1 dan 2 tidak terpenuhi maka penyerahan
     BKP dari importir ke indentor terutang PPN
              MEKANISME HANDLING EKSPOR

   PIB yang difiat muat DJBC wajib diisi Eksportir Pemilik
    Kuota „q.q.‟ Eksportir Pemilik Barang
   Eksportir pemilik kuota minta ke bank Devisa agar
    langsung dipindahbukukan ke dalam rekening Eksportir
    pemilik barang
   Penyeraha BKP dari pemilik barang ke pemilik kuota
    bukan penyerahan BKP
   Penyerahan jasa handling ekspor dari pemilik barang ke
    pemilik kuota merupakan penyerahan kena pajak, namun
    sesuai SE-19/PJ.32/1990 (29-05-1990) tidak dikenakan
    PPN
   Jika no. 1 tidak menyebutkan „qq‟ pemilik barang tetap
    dianggap bukan penyerahan BKP bila
    - segera dilaporkan pemilik barang pd masa tersebut
    - dilampirkan surat pernyataan bersama

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:1958
posted:11/27/2010
language:Indonesian
pages:8