hubungan internasional by caturariyanto

VIEWS: 7,238 PAGES: 9

									KEDAULATAN TERITORIAL SUATU NEGARA




               2010




                1
                            KATA PENGANTAR




Assalamualaikum Wr. Wb.


       Puji syukur saya panjatkan kehadirat allah SWT yang telah memberikan segala
rahmat dan hidayah Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah Pengantar Hukum
Indonesia.
       Pembuatan makalah ini dalam rangka memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu
Sefriani selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana.
       Dengan tugas ini saya berharap dapat memberikan wawasan, pengetahuan serta
penjelasan-penjelasan tentang Kedaulatan Teritorial yang dimiliki oleh Negara.
       Saya yakin banyak kesalahan serta kekeliruan dalam penyusunan makalah ini
maka dari itu saya mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Dan saya berharap ada
saran dan kritik yang membangun ndari semua pihak demi kesempurnaan tugas makalah
ini.


Wassalamualaikum Wr. Wb.




                                                          Yogyakarta, 19 Januari 2008


                                                                     Penyusun




                                           2
        KEDAULATAN TERITORIAL SUATU NEGARA




PENDAHULUAN
        Salah satu dari unsur pokok status kenegaraan adalah penguasaan suatu wilayah
teritorial di dalam wilayah mana berlaku hukum negara tersebut. Terhadap wilayahnya
ini otoritas tertinggi berada pada negara terkait.
       Oleh karena itu muncullah konsep “kedaulatan teritorial”yang menadakan bahwa
di dalam wilayah kekuasaan ini yurisdiksi dilaksanakan oleh negara terhadap orang-orang
dan harta benda yang menyampingkan negara-negara lain. Konsep ini memiliki
kemiripan dengan pemikiran patrimonial pemilikan menurut hukum perdata dan dalam
kenyataan memang para penulis pelopor bidang hukum internasional banyak memakai
prinsip-prinsip pemilikan dari hukum sipil dalam pembahasan mereka mengenai
kedaulatan teritorial negara. Hingga saat ini pengaruh mereka masih bertahan sehingga
khususnya kaidah-kaidah mengenai perolehan dan kehilangan kedaulatan teritorial secara
jelas mencerminkan adnya pengaruh hukum sipil, tetapi disadari bahwa ada bahayanya
mengambil cara-cara analogi kepada hukum Romawi dan hukum sipil.
       Hukum internasional adalah merupakan keseluruhan kaidah dan asas hukum yang
mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, dengan demikian, hukum
internasional tidak dapat dipisahkan dari adanya negara-negara.


Diperolehnya Kedaulatan Teritorial
       Lima cara tradisional yang pada umumnya diakui untuk diperolehnya kedaulatan
teritorial adalah: okupasi, aneksasi, penambahan (accretion) wilayah, preskripsi
(prescription) dan penyerahan (cession). Cara-cara ini secara langsung beranalogi kepada
metode-metode hukum sipil mengenai diperolehnya pemilikan pribadi.
       Sebagaimana telah dikemukakan dalam island of Palmas Arbitration, cara-cara
diperolehnya wilayah ini telah banyak berkurang menjadi dipertunjukanya suatu kontrol
dan kewenangan baik oleh negara yang mengklaim kedaulatan ataupun suatu negara dari



                                              3
mana negara yang mengkalim kedaulatan dapat membuktikan bahwa hak tersebut telah
dirampas.
           Satu cara tambahan diperolehnya kedaulatan teritorial yang tidak termasuk dalam
kategori yang dikemukakan di atas yang perlu diperhatikan yaitu keputusan oleh
Konferensi negara-negara. Hal ini biasanya terjadi apabila suatu Konferensi negara-
negara pemenang perang pada akhir suatu penyelesaian perdamaian umum misalnya
pembagian kembali wilayah Eropa pada waktu Konferensi Perdamaian Versailles tahun
1919. Menurut doktrin Soviet kedaulatan teritoral juga dapat diperoleh dengan cara
plebisit (penentuan kehendak rakyat), meskipun hal ini tampaknya lebih merupakan
pengurangan atas cara perolehan dibanding sebagai langkah yang mendahului
diperolehnya kedaulatan1.
           Beberapa contoh di masa lalu mengenai kedaulatan teritorial yang diperoleh suatu
negara tidak dapat begitu saja dimasukan ke dalam suatu cara perolehan tradisional dan
yang diterima secara umum. Kasus-kasus khusus tersebut mencakup dan mungkin
mencakup hal-hal berikut:
      a. wilayah yang diperoleh suatu negara karena penarikan garis perbatasan yang
           ditentukan oleh komisi perbatasan gabungan atau berdasarkan suatu keputusan ex
           aequo et bono oleh sebuiah pengadilan arbitrase yang memutuskan sengketa
           perbatasan atau sebagai akibat adanya keputusan International Cuort Of Justice.
      b. Pemberian hak-hak teritorial kapada suatu negara berdasarkan traktat antara
           negara yang bersangkutan dan penguasa dan wakil-wakil beberapa suku bangsa
           pribumi atau masyarakat pribumi yang sebelumnya secara eksklusif mendiami
           wilayah terkait.
      c. Pengakuan yang lama dan berkesinambungan oleh negara lain atas kedaulatan
           teritorial suatu negara meskipun ada ketidakjelasan atau kekaburan sekitar klaim
           yang dinyatakan negara itu atas haknya.
      d. Suksesi oleh suatu negara baru atas wilayah negara pendahulunya
      e. Wilayah-wilayah yang dibagikan sebagai akibat traktat kompromi atau
           penyelesaian berkaitan dengan bekas tanah sengketa, sebagai contoh dalam kasus



1
    J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional, 1989, Sinar Grafika : Jakarta, Hlm 212.


                                                      4
           Traktat Mei 1885 antara Chili dan Argentina dalam kaitan penyelesaian tuntutan-
           tuntutan wilayah sengketa mereka di wilayah ujung timur Beagle Channel.
           Pendekatan cara-cara perolehan dengan penciptaan dan pengalihan kedaulatan
teritorial keduanya adalah logis baik dalam hal prinsip maupun dari nilai praktisnya,
dengan ketentuan bahwa dalam ketentuan            menggunakan pendekatan ini diperlukan
kehati-hatian agar tidakmengacaukan cara itu sendiri dengan unsur-unsur komponennya
(misalnya dalam hal cara yang dikenal sebagai “okupasi”, elemen dipertunjukanya
otoritas merupakan suatu unsur tetapi tidak dengan sendirinya merupakan cara
diperolehnya kedaulatan teritoral).


RUMUSAN MASALAH
           Diperolehnya kedaulatan teritorial oloeh negara-negara yang baru muncul, seperti
daerah-daerah jajahan yang “didekolonisasikan “ atau wilayah-wilayah perwalian yang
dimerdekakan tampaknya merupakan sui generis. Dilema teoritis di sini adalah bahwa
wilayah merupakan salah satu dari komponen status kenegaraan, memeang sampai
negara baru itu ada, pada prinsipnya tidak ada kesatuan yang dapat memihak. Menurut
pendapat penulis kesulitan abstrak ini dapat dipecahkan dengan memperlakukan rakyat
wilayah tersebut seperti yang seharusnya dengan ketentuan mereka telah memilikisuatu
tingkat kematangan politik yang memadai sepeti telah memiliki atau memperoleh
kedaulatan sementara menunggu didapatkanya status kenegaraan. Di atas landasan nagara
baru tersebut tedapt suatu kristalisasi kedaan yaitu kedaulatan teritorial dari rakyat yang
kemudian menjadi kedaulatan negara itu sendiri2.
           Pendapat tentang diperolehnya wilayah oleh negara yang baru muncul ini sesuai
dengan prinsip yang dinyatakan dalam Deklarasi tentang prinsip-prinsip hukum
internasional mengenai hubungan-hubungan bersahabat dan kerja sama di antara negara-
negara sesuai dengan Charter Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang disahkan oleh majelis
umum pada tahun 1970, yaitu bahwa wilayah koloni atau wilayah yang tidak
berpemerintahan sendiri berdasarkan Charter memiliki “suatu status tersendiri dan
berbeda dari wilayah negara yang memerintahkanya”, yang hidup sampai rakyat wilayah
terkait melaksanakan hak menentukan nasib sendiri.

2
    J. G Starke, Ibid, Hlm 223.


                                              5
Hilangnya Kedaulatan Teritorial
           Cara-cara memperoleh kedaulatan teritorial yang telah diuraikan di atas persis
sama dengan metode-metode kehilangan kedaulatan teritorial. Jadi kedaulatan teritorial
dapat hilang karena ditinggalkanya (derelictian) wilayah (berhubungan adanya okupasi
oleh pihak yang memperoleh dan yang menyatakan kehendak sebaiknya dari negara yang
meninggalkannya untuk melepas kontrol efektifnya ), karena penaklukan, karena
kejadian-kejadian alamiah (yang berkaitan dengan penambahan wilayah di pihak negara
yang memperoleh wilayah), dan karena preskripsi. Namun ada satu cara kehilangan
wilayah yang tidak berkaitan dengan cara perolehan oleh negara lain yaitu rervoilusi yang
diikuti dengan pemisahan sebagian dari wilayah negara terkait.


ANALISIS
           Sebagaimana telah kita lihat beberapa negara merupakan subyek-subyek utama
hukum internasional. Mengenai istilah ”negara” itu sendiri terdapat definisi yang tepat,
tetapi dengan melihat kondisi modern saat ini dapat ditentukan karakteristik-karakteristik
pokok dari suatu negara3. Psal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai Hak-Hak dan
Kewajiban-Kewajiban Negara (yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan beberapa
negara Amerika Latin) mengemukakan karakteristik-karakteristik berikut ini, negara
sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat berikut: penduduk
tetap, wilayah yang tertentu, pemerintah dan kemampuan untuk melakukan hubungan-
hubungandengan negara-negara lain. Pelaksanaan yurisdiksi oleh sustu negara terhadap
harta benda, orang tindakan atau peristiwa yang terjadi di dalam wilayahnya jelas diakui
oleh hukum internasional untuk semua negara anggota mesyarakat internasional. Menurut
praktek inggris keberadaan fisik dari seseorang atau benda di dalam wilayah negara ini
saja telah cukup menarik yurisdiksi tanpa perlu berdomosili atau bertempat tinggal di
wilayah negara ini. Untuk melaksanakan yurisdiksi teritorial telah menjadi kebiasaan
untuk mengasimilasikan : jalur pantai maritim atau laut teritorial, melaksanakan
yurisdiksi dan pelabuan-pelabuan ke dalam teritorial suatu negara. Sifat dan keluasan dari




3
    J. G Starke, Ibid, Hlm 127.


                                             6
yurisdiksi yang diizinkan di laut teritorial dan oleh negara bendera terhadap kapal-kapal
yang berkebangsaan negara itu4.
          Hukum internasional hanya sedikit membatasi atau sama sekali tidak membatasi
yurisdiksi yang dapat dijalankan negara tertentu. Hal tersebut tampak dari kasus yang
sering dibahas yaitu Lotus Case (1927), yang diputuskan oleh Permanent Court Of
International Justice, bahwa tidak ada pembatasan atas pelaksanaan yurisdiksi atas setiap
negara kecuali jika pembatasan itu dapat diperlihatkan dengan bukti konklusif yang
keberadaanya sebagai suatu prinsip hukum internasional. Dalam perkara tersebut
Permanent Court Of International Justice tidak menerima tesis yang dikemukakan oleh
perancis, perancis adalah salah satu pihak dalam perkara bahwa suatu klaim yurisdiksi
oleh syatu negara harus dibenarkan oleh hukum internasional dan praktek internasional.
Menurut mahkamah kewajiban tersebut terletak di pihak negara yang menyatakan bahwa
pelaksanaan yurisdiksi itu tidak sah untuk memperlihatkan bahwa praktek yurisdiksi itu
dilarang oleh hukum internasional.


KESIMPULAN
          Unsur kehendak merupakan masalah kesimpulan dari semua fakta meskipun
kadang-kadang kehendak tersebut dapat secara formal ditegaskan dalam pengumuman
resmi kepada negara-negara lain yang berkepentingan. Dalam hal ini harus terbukti tidak
kurang dari pada suatu maksud tetap untuk memegang kontrol suatu pendudukan yang
bersifat sementara waktu oleh negara yang dianggap melakukan tindakan okupasi dengan
sendirinya tidak cukup memenuhi syarat ini. Juga aktivitas-aktivitas individu pribadi
yang tidak terikat dan tidak memiliki otoritas tanpa ratifikasi lebih lanjut tidak berlaku
untuk tujuan ini. Oleh karena itu penemuan saja pun apabila disertai dengan suatu
pernyataan kedaulatan in situ, atau pengibaran suatu bendera nasional dan lain-lain.
Berkaitan dengan syarat kedua yaitu pelaksanaan atau dipertunjukanya kedaulatan hal ini
dapat dipenuhi dengan bukti konkret pemilikan atau kontrol atau sesuai dengan sifat
kasusnya suatu asumsi fisik dari kedaulatan dapat dipertunjukan dengan suatu tindakan
yang jelas atau simbolisatau langkah-langkah legislatif dan eksekutif yang berlaku di
wilayah yang diklaim atau melalui traktaat-traktat dengan negara-negara lain yang

4
    I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Indonesia, 2003, Mandar Maju: Bandung, Hlm 187.


                                                  7
mengakui kedaulatan negara penuntut tersebut, dengan penetapan batas-batas wilayah
dan seterusnya. Tingkat kekuasaan yang diperlukan untuk tujuan ini berbeda-beda sesuai
dengan keadaan suatu wilayah yang relatif terbelakang tidak memerlukan kontrol dan
pemerintahan yang sama rincinya dengan wilayah yang lebih maju atau beradab.
       Suatu tindakan okupasi lebih sering mencakup tindakan penemuan di dalam tahap
awalnya. Hal ini tampak dari Island Of Palmas Arbitration yang telah dikemukakan
diatas yang diputuskan oleh M. Huber sebagai Arbitrator bahwa suatu tindakan hanya
bersifat menemukan semata-mata oleh suatu negara dan tidak lebih dari itu tidak cukup
untuk memberikan hak melalui okupasi dan bahwa pemilikan yang tidak lengkap tersebut
harus mengarah pada suatu otoritas nyata yang berlangsung terus-menerus dan secara
damai oleh negara lain. Dalam arbitrasi ini sebagai pengganti spanyol yang paling awal
menemukan pulau yang dipersengketakan itu dan netherlands yang menurut bukti sejarah
yang dikemukakan ke muka arbitrasi telah cukup lama diakui telah melaksanakan
kedaulatan atas pulau tersebut. Arbitrator menyerahkan pulau tersebut kepada netherlands
dan dalam pertimbangan putusnya terutama menekankan pada fakta bahwa pelaksanaan
kekuasaan efektif yang terus-menerus dalam waktu lama dapat memberikan hak menurut
hukum internasional.




                                           8
DAFTAR PUSTAKA
   I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, Mandar Maju.

   J.G Starke, 1989, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: Sinar Grafika.

   Kusumaatmaja Moktar,Pengantar Hukum Internasional,Bandung, Alumni.




                                       9

								
To top