Docstoc

Permen

Document Sample
Permen Powered By Docstoc
					n
L                                                                                        *
il
I
                                                                                             :!P#


I
t
il-l
n
g        SALINAN'
tl'-$



 *




                                    PERATURA[]
                           MEN |ERI PENDIDIKAN NIA.SIOI,IAL

                                I\lOtuiOR 27 TAHUN 20tO

                                      TENTANG

                      PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA

                     DENGAN RAHMAT TUHAN YAI,JG [/AHA ESA

                           MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

        Meninrbang    a. bahwa sarah satu syarat untur< pengangkatan pertarna
                                                                                  kari
                         dalam jabatan fungsionar guru harus memiriki kinerya
                         baik yang dinilai daiam masa prcgran.t induksi,        .vang
                      b' bahwa Pasar 30 ayat (3) peraturin Menteri pendayagunaan
                         Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor io
                         2009 tentang Jabatan Fungsionar Guru dan Angka
                                                                             t.hrn
                                                                         Krediinya
                         nrenentukan bahr,va program induksi diatur paia perai,_ri-an
                         Menieri Pendidikan Nasional;
                      c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksucj
                         pada huruf a dan b, perru menetapkan peraiuran
                                                                           Menteri
                         Pendiciikan Nrasionar tentang program rndur<si Bagi
                                                                                Guru
                           Pemula;

        Mengingat    '1 Undang-Undang Nomor 20 rahun
                                                            2oo3 tentang sistem
                        Pendiciikan Nasional (Lemrraran Negara Repubrik indonesia
                        Tahun 2003 Nomor 7E, Tambahan Lembaran lrleoara
                         Republik lndonesia Nomor a301);
                     2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2oo5 tentang Gr:ru dan
                         Dosen (Lenrbaran Negara Repubrik rndonesia iahLrn 2oo5
                         Nomor 157, Tambahan Lenrbaran Negara Republik
                         lndonesia Nornor a5B6);
                     3   Peraturan Pemerintah Nrorror 74 Tahun 2oo8 tertang
                                                                            Gr-rrr_r
                         (Lembaran Negara Republik lr.rdonesia Tahun 20oB Nlcmor
                         '194, Tambahan Ler.'baran
                                                      Negara Repubrik rndonesia
                         Nomor 4941),
                     4. Peraturan Presrden Nomor 24 Tahun 2a1o tentang
                        Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian trlegara serta
                        Susuna n Organisasi, f ugas, dan Fungsi 'Lselon
                                                                                    I
                         Kementerian Negara;
I                                                 2




                            Kepr-rtusan []residen Nomor 84lP Tahun ::09 mengenar
                            Pembentukan Kabinet lndonesia Bersatur Il
                            Peraturan Menteri Negara Penciayagunaan Acaratur Negara
                            dan Reformasi Birokrasi Nonror 16 Tahr-rn 2009 tentano
                            Jabatan Fungsronal Gr-tru dan A.ngka l(reditn;a

                                      iVIEMUTt]SKAN

    fulenetapka   n            RAN [,'1 E N TE R I PE N D I D I KAN r\]AS
                         PE RATU                                                                       I   C   l.j'   L   T E I\ITAN G
                         PROGRAM INDUKSI BAGI GUI?U PEMTJLA

                                            Pasal          1



       Progranr induksi bagi guru pemuia yang selanjutnya disebut program induksi
       adalah kegiatan orientasi, peiatilran c1i tempat kerja, pengenrbangan, dan praktik
       penrecahan berbagar permasalaharn dalarn proses pembelajaranibimbingan dan
       konselirrg bagi guru perrula pada sekolah/madrasah di tempat tugasnya
       Guru pemula aCalah guru !arrQ baru oertama kali ditugaskan melaksanakan
       prcses pembelajaran/bimbingan dan konseling pada satuan penciiclikan yang
       cliselenggarakan oleh Penrerintah, penrerintah daerah, atau masyaral<at.
       Guru tetap adaiah guru yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah,
       penyelenggara pendidit<an, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling
       singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada saiuan
       administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin penCir-ian dari
       Pemeriniah atau penterintah daerah serta melai<sanakan tugas pokok sebagai
       guru.
    4 Pen''bintbing adalah guru profesional berpengalaman yang diberi iugas untuk
       membimbing guru pemula dalam nrelaksanakan prograrn induksi.
    5 Kepala sel<olah/madrasah adalah kepala Taman Kanak-KanaK/Raucihatui Athfal/
       Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TIVRA/TKLB), Sekolah Dasar/Madrasah
       lotidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/Ml/SDLB), Sekolah Menengah
       Pertarna/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
       (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyalr/Sekolah
       lVlenengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah
       Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMI(MAK) iempat guru pemLrla bertugas.
       Pengawas adalah nengawas TK/R,AI-KLB, SD/Ml/SDLB, SMP/MTs/SMPLB,
       S MA/MA/S MALB, S M KI/MAl/l ya ng rnenyelen gg a ra ka n p rog ram nd u ksr.                           i


       Penilaian kinerja adalah penilaian ieriradap proses dan hasil kerla yang dilakukan
       olelt guru oenrula
       Sertifikai program induksi yang selanjutnya disebr-rt sertifikat adalah surat yang
       dikeluarkan oleh dinas pendidikan/kantor kementerian agama seternpat yang
       menyatakan bahwa peserta program induksi telalr menyelesaikan program
       induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik.
       Direl<torat jenderal adalalr direktorat jenderal yang bertangqL]ng jawab dalam
       pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada Kementer-ran Pendidikan
       Nasional atau Kerlenterian Agama.
    10 Penyelenggara pendidikan adalalr lembaga yang secara hukr-;m merupakan
       pemilik sah dari sel<olah/madrasah yang diselenggarakan oleh rnasyarakat.




                                                       l       i{ . .,-.ttirf   I ra 1 . nf:affi{,,+S:f;'^,                         ,€f
                                              -r i.{                                                                       '+_.v?
                                                                                        .r.i+:,:.   "


                                           3




                                       Pasal   2

Tujuan program induksi adalah nrembimbing guru pemr-rla agar dapai
a be radaptasi clengan iklinr kerla dan budaya sekolah/madrasan; dan
b melaksanal<an pekerjaatrrrya sei-lagai curu profesicnal di sekolair/maclrasah

                                       Pasal   3

Progranr inciuksi cltselerggarakan berdasarkan prinsip profesionalisrle, kesejawatan,
akuntabel clan berkelanjutan.

                                       Pasal4                            ,::
Peserta progrant rndr-rksi acialah.
a. guru penrula ber-ctatus calon pegawal negeri sipil (CPNS) yang diiurgaskan pacla
   sekolahi madrasah yang diseienggarakan oleh Pemerintah aiau pemerintah
   daerair,
b. guru pemula berstatus pegawai negeri sipil (PNS) mutasi darijabatan iain;
c. guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekoiahimadrasah yang
   diselenggarakan oleh masyarakat.

                                      Pasal    5

(1)Guru pemula diberi hak memperoleh binbingan dalam hal:
    a, pelal<sanaan proses pembelajaran, bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
    b. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi guru bimbingan dan
       konseling;
   c. pelal<sanaan tugas lain yang ielevan dengan fungsi sekclah/madrasah.
(2)Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja
   paling kurang kategcri baik berhak nremperoleh sertifikat.

                                      Pasal    6

Guru petru{a memilil<i kewajiban merencanakan pembelajaran/bimbingan dan
konseling, nrelaksanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling yang -bermutu,
tnenilai dan mengevaluasi hasrl pembelajaran/bimbingan dan kcnseling, serta
melaksanakan perbaikan dan pengayaan

                                      Pasal    7

('l) Program induksi dilaksanakan di satuan pendidikan iempat guru pemula
     bertugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lima 1 (satu)
   tahun
(2) Bagi gurLr pemula yang berstatus cPNS/pNS mutasi dari jabatan lain, program
    induksi dilaksanakan sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan
   fungsional guru
               "p",.r,ula
(:) Ba$  g,,ru            yang berstatus bukan PNS, program lnduksi dilaksanakan
   sebagar salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan guru tetap.
                                            4



 (4) Progranr indul<si dilaksanaxan secara bertahap dan sekurang-kurangnya meliputr
     persiapan, pengenalan sekolah/madrasah dan lingkungannya, pelaksanaan dan
     observasi penrbelajarart/bimbingan dan konseiing, penilaian, dan pelaporan
 (5) Guru penrula diberi bebarr rltengajar antara 12 (clua belas) hingga tb lAetapan
     belas) jarn tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran atau beban
     bimbingan antara 75 (tuluh puluh lima) hingga 100 (seratr-rs) peserta diciik per
    talrun bagi guru bimbingan dan konseling.
 (6) Selama beriangsungnya          program induksr pembimbing, kepair
    sei<olah/madrasah dan lterrgawas wajib rlembimbing gurLl penrr:ia agar men.ladi
    guru profesional.
(7) Pembinrbingan yang dtberikan meliputi bimbingan dalanr perencanaan
    pembelajaran/bimbingar' dan konseiling, pelaksanaan kegiatarr pembela
                                                                             laranl
    bimbingan dan konseiing penilaian qlan,evaluasi hasil pembelalaran/bimbingan
    dan konseling, perbaikan cjan pengayaan dengan me.manfaatkan hasil penilaian
    dan evaluasi pernbelajaran/bimbirrgan dan konseling dan pelal<sanaan tugas
    lain yang relevan.

                                        Pasal   B


(1) Pembimbing ditugaskan oleh kepala sekolah/madrasah atas dasar
    profesionalisme dan kemanrpuan komunikasi.
(2) Dalam hal sekolah/madrasah tidak memiliki pembimbing sebagaimana
    dipersyaratkan, kepala sei<olah/madrasah dapat nrenjadi pembimbing sejauh
    dapat dipertanggungjawabkan dari segi profesionalisme dan kemampuan
    komunikasi
{3) Dalam hal kepala sekolah/rnadrasah tidak dapat menjadi pembimbing, kepala
    sekolah/madrasah dapat meminta pembimbing dari satuan pendidikLn yang
    iercjekat dengan persetujuan kepa{a dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota
    atau kanior kementerian agama kabupaten/kota sesuai dengan tingkat
    kewenangannya.


 f;-                                   Pasal    g

(1) Peniiaian terhadap kinerja guru pemula dilakukan pacla akhir masa program
   induksi
(2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana ayat (1) merupakan hasil kesepakatan
   pembimbing, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas;
(3) Hasil penilaian kinerja guru pemula berupa nilai dengan kategcri arnat baik, baik,
    cLrkup, sedang, dan kurang, yang selanjutnya disampaikan kepada kepala dinas
   pendidikan/kantor kementerian agama setempat.
(4) Krepala   dirras pendidikan/kantor kementerian agama setempat menerbitkan
   sertifikat bagi guru pemula yang rrenriliki kinerja paiing kurang kategori baik.

                                       Pasal 10

(1)Guru pemula yang berstatus CPNS/PNS mutasi Cari jabatan lain, yang telah
   menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik,
   yang dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana dimaksuci pada Pasal 9 ayat (4)
   dapat diusulkan untul< diarrgkat dalam jabatan fungsional guru.


                                                                                            P

                                                                                      s!5-Je,i+;L-e'/i{ri{"i;r
                                                                                       ,i   r.   ::tinitatrii:r::;i :i:ra;:i:ti::ta,,ll;
I
                                                  5




    (,2)   Guru penrula yang berstatus CPNS/PNIS mutasi dari jabatan lain, yang belum
           mencapai    nilai kinerja. clengan kategon baik dapat nrengajukan            masa
        perpanjangan paling lama 1 (satLl) tahr-ln
    (3) Curu pemula yang berstaius CPNS/PNS mutasi dari labatan lain, yang tidak
        nrencapai nilai kinerja dengan kategorr baik dalam masa perpanjangan dapat
        ciitugasi mengajar sebagai guru tanpa labatan fungsional guru
    (4) Gr:ru pemula yang bersiatus CPttlS/PNS mutasi dari labatar lain yang clrtugasi
        rnengajar sebagai guru tanpa jabatan fungsional gurr-r sebagainrana dimaksud
        pada avat (3) dapat drr-rsulkan r:ntul< diangkai dalam labatan 'ungsional guru
        apabila telah memiliki ntlai kinerja paltng kurang kategorr bark pada tahun
        berikutnya yang dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana dimaksurd pada Pasal
        9 ayat (4).
    (5) Guru .oenlula yang berstatus bukan PirlS, yang telah menyelesaikan program
        irrduksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori ba.ik, yang dibr-rktikan dengan
        sertifil<at'sebagainrana ciitnaKsud pacla Pasal g ayat (4) dapat dtusulkan untuk
        drangkat sebagai guru tetap dan dlangkat dalam jabatan fungsional guru.
    (6) Guru pemula yang berstatus bukan PNS, yang beium mencapai nilai krnerja
        dengan l<ategori bail< dapat mengajukan ma3a perpanjangan paling lama -1 (satu)
        tahun.
    (7) Guru pemula yang berstatus bukan PNS, yang iidak mencapai nilai kinerja
        dengan kategori baik dalam masa perpanjangan, tidal< ciapat diangkat menjadi
        guru tetap.
    (B) Guru pemula yang berstatus bul<an PNS, yang tidak mencapai nilai kinerja
        dengan l<ategori baik dalam masa perpanjangan, dapat clitugasi rnengajai-
        sebagai guru tanpa jabaian fungsional guru.
    (e) Guru pemula yang berstatus bukan PNS, yang ditugasi menga1ar sebagai guru
        tanpa jabatan fungsional guru sebagaimana ayat (8), dapat diusulkan untuk
        diangkat sebagai guru tetap dan diangkat dalam jabatan fungsional guru apabila
        telah nremiliki nilai kinerja paling kurang kategori baik pada tahun berikutnya yang
        dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4)

                                             Pasal    11

    (1) Direktorat .jenderal rnelakui<an evaiuasi terhadap   implementasi kebijakan program
           induksi bagi guru pemula secara nasional.
    (2) Dinas pendidikan provinsi atatt kantor wilayah kementerian agama melaksanakan
        evaluasi pelaksanaan program induksi bagi guru pemula dalanr lingkup prorzinsi
        dan sekolah/madrasah yang menjadi tanggung jawabnya.
    (3) Dinas pendidikan atau kantor kementerian agama kabupaten/kota melaksanakan
        evaluasi pelaksanaan program induksi bagi guru pemula Calam lingkup
        llabupaten/kota dan sekolah/madrasah yang menjadi tanggung jawabnya.
    (4) Penyelenggara pendidikan melakukan evaluasi pelaksanaan program induksi
        bagi guru pemula pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh
        masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya
    (5) Direktorat jenderal memberikan bimbingan teknis terhadap implementasi
        kebijakan program inCuksi bagi guru pemula secara nasional.
    (6) Dinas pendidikan provinsi/kantor kementerian agama memberikan brmbingan
        teknis terhadap pelaksanaan program induksi bagi guru pemula dalam lingkr-rp
        provinsi dan sekolah/madrasah yang menjadi tanggung jawabnya.




                                                                              a-j*,.'.+*.--,r*   -   ..?-.-   {   -1.-:';S1
t,                                                                                                                                                      :: ::.i:l}

I
I

I
I

                              (7) Dinas pendidikan atau kantor kementrian agama kabupaten/kota memberikan
                                  bimbingan teknrs terhadap pelaksanaan program induksi bagi guru pemula dalam
                                  lingkutp kabr:patenikota dan sekolah/madrasah yang menjaOitJnggung jawabnya.
                              (8) Penyelenqgara pendidikan menrberil<an bimbingan teknis terhaoap pLiaksanaan
                                  prrrgram indul<si bagi glrru pemula pada sekolahimadrasah yang diselenggarakan
                                  oleh rrasyarakat yang r-nenladi tanggung jawabnya.

                                                                     Pasal 12

                              Setiap sekolalr/rradrasah waiib nrelaksanakan program induksi bagr guru pemula
                              paling lanrbat 1 (satu) tahun sejak peraturan Menteri ini d;tetapkan

                                                                     Pasal   13

                              Tata cara peial<sanaan prograrn induksi yang lebih rinci diatur dalam pedoman
                              sebagaimana tercantum pada Lampiran peraturan Menteri ini.

                                                                     Pasal 14
                              Per'aturan Men{eri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

                              Agar setiap orang mengetahuinya, nremerintahkan pengundangan peraturan
                              Menteri Pendidikan Nasional ini dengan p.enempatannya dalam -Berita Negara
                              Republik Indonesia.

                                                                                  Ditetapkan.di Jakaria
                                                                                  pada'tanggal 27 Oktober 20r 0

                                                                                  MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
                                                                                  T r'D.

                                                                                  MOHAMMAD NUH
                              Diundangkan di Jakarta
                              pada tanggal 27 Oktober 2010

                              MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
                              REPUBLIK INDONESIA,
                              TTD

                              PATRIALIS AKBAR
                              BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA I'AHUN 201O NOMOR 526




           t-i'.     Dr. A. Pa            Moenta,S H.,M.H.,DFM.9.
          (11..'. -NrP 196
           '\ :r' , -' "---'-       1   98703 1 003
           i 'r\-t_- -/   *




rClFtF                                                  ,S;.i.;---       a;tsd;*'td!..};'t ...^',,r* . -4..gr"*. r^a
_trll4!!&*nfj4r
                                                                                                                       l{:t   !t.rir   lrll;ili   :.:l: i::ir ;:*

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:98
posted:11/24/2010
language:English
pages:6