Penguatan Kapasitas Kewirausahaan bagi Anggota DPRD Purnabakti

BAPPENAS File Presentasi ini bisa didownload di http://www.ziddu.com/download/4861055/2009_024_Sulbar.pdf.html www.dadangsolihin.com 2 Materi • • • • • • • • Struktur dan Kompleksitas K S k d K l k i Keterwakilan K kil Kepentingan W i Warga d l dalam Pembangunan DPRD s DPRD’s Life Cycle Pilihan Karier Purnabakti Wirausaha Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Kegagalan Perencanaan Perwakilan Rakyat www.dadangsolihin.com 3 www.dadangsolihin.com 4 Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Parpol LSM S Produk-produk Fungsi DPRD Program partai dan janji kampanye p y Kebijakan dan program khusus LSM Pemda Kebijakan dan Program Pembangunan g Ormas O Agenda lobi dan tekanan politik DPRD’s DPRD s Life Cycle Purnabakti Sosial Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga Arena Pembangunan Ekonomi Lingkungan Pertumbuhan dan pemerataan Lingkungan yang sehat dan lestari Kelembagaan Pembuatan keputusan partisipatif Pemda KDH, Sekda, SKPD DPRD Lembaga Intermediary Parpol Pimpinan Partai, Biro-biro dalam Bi bi d l Partai LSM Ormas Berbagai bentuk dan jenis Ormas d j i O Pimpinan, Komisi, Fraksi, K i i F k i Kaukus Berbagai bentuk dan jenis d j i LSM Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Gender Laki Perempuan Ekonomi Kaya Miskin Domisili Tetap www.dadangsolihin.com Tidak Tetap Keamanan Mapan Rentan Organisasi Kelompok Individual 5 www.dadangsolihin.com 6 Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005) Pilihan Karier Purnabakti (1) • • • Medokumentasikan pengalaman sebagai anggota DPRD dalam p g g gg sebuah buku otobiografi. Konsultan Lembaga Internasional – UNDP WB, GTZ, JICA, UNICEF, CIDA UNDP, WB GTZ JICA UNICEF Pilihan Karier Purnabakti (2) • • • • • • Menjadi Narasumber di b b M j di N b berbagai seminar i i Pengusaha Sektor Ril – Property, Pertanian, Perdagangan, Perhubungan p y, , g g , g Konsultan Pemda – Sebagai mediator antar Pemda dan DPRD – Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Pengusaha Media – Surat Kabar, TV, Radio • • Konsultan DPRD – Penyusunan dan p y penetapan Perda, Pembahasan Anggaran, p gg Konsultan Pemberdayaan Masyarakat – Penyusunan TOR dan Proposal, Penelusuran sumber-sumber pendanaan, Konsolidasi kelompok masyarakat Pengajar d D P j dan Dosen pada l b d lembaga pendidikan f didik formal d nonl dan formal Pengurus Forum Anggota DPRD Purnabakti g gg Mempersiapkan diri untuk mengikuti lagi Pileg 2014-2019 • Konsultan Calon KDH dan Caleg – Perumusan Visi-Misi, Strategi Kampanye, Penganggaran Kampanye, Pemetaan Pemilih, Pemilih Membangun Isu Lokal Lokal, www.dadangsolihin.com 7 www.dadangsolihin.com 8 Wirausaha Definisi • Mewujudkan aspirasi kehidupan mandiri dengan landasan k l d keyakinan d watak yang l h ki dan t k luhur Sosok Wirausaha 1. • • • Sikap Mental (1) Para wirausaha adalah orang-orang yang mengetahui b P i h d l h h i bagaimana i menemukan kepuasan dalam pekerjaan dan bangga akan prestasinya. Tunjukan sikap mental yang positif terhadap pekerjaan anda, karena sikap inilah yang akan ikut menentukan keberhasilan anda. Otak d Ot k anda merupakan alat yang b d k l t berdaya l luar bi biasa. M Menyediakan di k waktu beberapa saat setiap hari untuk renungan pikiran anda yang akan memungkinkan anda terarah pada kegiatan-kegiatan yang berarti. 1. 2. 3. 3 4. Sikap Mental (Attitude) Kepemimpinan/Kepeloporan (Leadership) Ketatalaksanaan (Management) Keterampilan (Skill) www.dadangsolihin.com 9 www.dadangsolihin.com 10 Sikap Mental (2) • • • Kebanyakan orang membatasi pikiran-pikirannya pada problemK b k b i iki iki d bl problem dan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Gunakanlah imajinasi anda untuk meluaskan pikiran-pikiran anda pikiran pikiran dan cobalah berpikir yang besar-besar. Orang-orang yang dapat melihat gambaran besar adalah orang yang b if t wirausaha d merupakan calon-calon pemimpin bersifat i h dan k l l i i bisnis maupun masyarakat. • • Sikap Mental (3) Rasa h R humor ik mengembangkan sikap mental yang sehat. T l l ikut b k ik l h Terlalu serius dapat merugikan pekerjaan anda dan tidak sehat. Menunjukan rasa humor berpengaruh terhadap orang lain dengan jalan menyebarkan optimisme dan suasana yang santai. Pikiran anda haruslah terorganisasi dengan baik sekali dan mampu memfokuskan pada pelbagai problem Anda haruslah mampu problem. memindahkan perhatian anda dari satu problem ke problem lain dengan upaya yang minim. www.dadangsolihin.com 11 www.dadangsolihin.com 12 Mengembangkan Sikap Positif (1) • • • • • Pusatkan perhatian anda sedemikian rupa d gunakanlah pikiran P k h i d d iki dan k l h iki anda secara produktif. Pilihlah saran-saran positif dalam p p pekerjaan anda. j Bergaulah dengan orang-orang yang berpikir dan bertindak secara wirausaha. Jauhilah iki J hil h pikiran d id id yang negatif. dan ide-ide tif Sadarlah bahwa andalah yang mengendalikan pikiran anda dan g gunakanlah p pikiran anda secara p produktif. • Mengembangkan Sikap Positif (2) Anda haruslah selalu awas terhadap peluang-peluang untuk A d h l h l l h d l l k meningkatkan situasi anda, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan kerja maupun dalam kehidupan masyarakat. Jangan takut meninggalkan suatu ide, jika tidak menghasilkan hasil yang benar. Lingkungan anda akan mempengaruhi prestasi anda anda. Percayalah pada diri anda dan bakat-bakat anda. Hilangkan beban mental dengan mengambil tindakan. g g g • • • • www.dadangsolihin.com 13 www.dadangsolihin.com 14 2. • Kepemimpinan (1) • Kepemimpinan (2) Berorientasi pada orang yang memotivasi dan membina hubungan orang, manusiawi. – Menunjukan perhatian atas terpeliharanya keharmonisan dalam organisasi dan menghilangkan ketegangan jika timbul ketegangan, timbul. – Menunjukan perhatian pada orang sebagai manusia dan bukan sebagai alat produksi saja. – Menunjukan pengertian dan rasa hormat pada kebutuhan-kebutuhan, tujuan-tujuan dan keinginan-keinginan, perasaan dan ide-ide karyawan. – Mendirikan komunikasi timbal balik dengan staf. g – Menerapkan prinsip penekanan ulang untuk meningkatkan prestasi karyawan. – Mendelegasikan kekuasaan dan tanggung jawab serta mendorong jawab, inisiatif. – Menciptakan suatu suasana kerjasama dan gugus kerja dalam organisasi. i i Berorientasi pada tugas yang menetapkan sasaran, B i i d k merencanakan dan mencapai sasaran. – Merumuskan secara jelas peranannya sendiri maupun peranan stafnya. – Menentukan tujuan-tujuan yang sukar tapi dapat dicapai. – Melaksanakan kepemimpinan secara aktif dalam merencanakan, mengarahkan, membimbing dan mengendalikan kegiatan-kegiatan y g berorientasi p g g yang pada tujuan. j – Berminat mencapai peningkatkan produktivitas. www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16 Kepemimpinan (3) Tindakan Kepemimpinan • • Sekali anda telah mengambil keputusan, ambil tindakan secepat mungkin. Upaya-upaya anda dapat dilipatgandakan melalui bakat dan kemampuan staf anda. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik anda harus anda baik, mengetahui bagaimana dan kapan menggunakan kemampuan ini dari orang-orang yang mampu di sekitar anda dan menyokong serta percaya pada anda sebagai pemimpin pemimpin. Anda akan memperoleh kepercayaan pada kemampuan kepemimpinan anda, jika anda memusatkan perhatian pada upaya meningkatkan kekuatan-kekuatan anda kekuatan kekuatan anda. Jauhilah situasi di mana kelemahan kelemahan kelemahan-kelemahan anda akan tampak. Seorang pemimpin yang baik bersedia mengakui kesalahan-kesalahan dan mengubah rencana rencana Anda haruslah sadar bahwa keadaan rencana-rencana. selalu berubah dan penyesuaian-penyesuaian haruslah dibuat sewaktuwaktu. www.dadangsolihin.com 17 3. • • Tata Laksana (Manajemen) ( j ) Tata Laksana merupakan metode atau serangkaian cara d T L k k d k i dan prosedur. Gunanya untuk menghasilkan efektifitas dan efisiensi setiap pekerjaan, agar mendapatkan hasil yang baik dalam mutu serta tepat waktu dalam penyerahannya. • • www.dadangsolihin.com 18 4. • Keterampilan (Skills) p ( ) • Karakteristik Wirausahawan (1) Keinginan untuk berprestasi. P K i i kb i Penggerak psikologis utama yang k ik l i memotivasi wirausahawan adalah kebutuhan untuk berprestasi, yang biasanya diidentifikasikan sebagai n Ach. Kebutuhan ini didefinisikan sebagai keinginan atau dorongan dalam diri orang yang memotivasi perilaku ke arah pencapaian tujuan. Pencapaian j p g g p tujuan merupakan tantangan bagi kompetisi individu. Keinginan untuk bertanggung jawab. wirausahawan menginginkan tanggung jawab pribadi bagi pencapaian tujuan. Mereka memilih menggunakan sumber daya sendiri dengan cara bekerja sendiri untuk mencapai tujuan dan bertanggung jawab sendiri terhadap hasil yang dicapai. Akan tetapi mereka akan melakukannya secara berkelompok sepanjang mereka bi secara l k k b k l k j k bisa pribadi mempengaruhi hasil-hasil. Dengan b b k l penguasaan k D berbekal ketrampilan, seseorang akan bi il k bisa diharapkan menjadi seorang wirausaha yang berhasil. • www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20 Karakteristik Wirausahawan (2) • Preferensi kepada resiko-resiko menengah. wirausahawan P f ik d ik ik h i h bukanlah penjudi. Mereka memilih menetapkan tujuan-tujuan yang membutuhkan tingkat kinerja yang tinggi, suatu tingkatan yang mereka percaya akan menuntut usaha keras tetapi yang dipercaya bisa mereka penuhi. Persepsi pada kemungkinan berhasil Keyakinan pada berhasil. kemampuan untuk mencapai keberhasilan adalah kwalitas kepribadian wirausahawan yang penting. Mereka mempelajari faktafakta yang dikumpulkan dan menilainya Ketika semua fakta tidak menilainya. sepenuhnya tersedia, mereka berpaling pada sikap percaya diri mereka yang tinggi dan melanjutkan tugas-tugas tersebut. • Karakteristik Wirausahawan (3) Rangsangan oleh umpan balik. wirausahawan i i mengetahui R l h b lik i h ingin h i bagaimana hal yang mereka kerjakan, apakah umpan baliknya baik atau buruk. Mereka dirangsang untuk mencapai hasil kerja yang lebih tinggi dengan mempelajari seberapa efektif usaha mereka. Aktifitas enerjik. wirausahawan menunjukan enerji yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata orang Mereka bersifat aktif dan mobil orang. dan mempunyai proporsi waktu yang besar dalam mengerjakan tugas dengan cara baru. Mereka sangat menyadari perjalanan waktu. waktu Kesadaran ini merangsang mereka untuk terlibat secara mendalam pada kerja yang mereka lakukan. • • www.dadangsolihin.com 21 www.dadangsolihin.com 22 Karakteristik Wirausahawan (4) • Orientasi ke masa depan. wirausahawan melakukan perencanaan Oi ik d i h l k k dan berpikir ke depan. Mereka mencari dan mengantisipasi kemungkinan yang terjadi jauh di masa depan. Ketrampilan dalam pengorganisasian. wirausahawan menunjukkan ketrampilan dalam organisasi kerja dan orang-orang dalam mencapai tujuan. Mereka sangat obyektif dalam memilih tujuan individu-individu untuk tugas tertentu. Mereka akan memilih yang ahli bukan teman agar pekerjaan bisa dilakukan dengan efisien. Sikap terhadap uang. Keuntungan finansial adalah nomor dua dibandingkan arti penting dari prestasi kerja mereka. Mereka hanya g g g g p y j memandang uang sebagai lambang konkret dari tercapainya tujuan dan sebagai pembuktian dari kompetensi mereka. • Potensi Wirausahawan (1) Kemampuan i K inovatif. I if Inovasi memerlukan pencarian k i l k i kesempatan baru. Hal tersebut berarti perbaikan barang dan jasa yang ada, menciptakan barang dan jasa baru, atau mengkombinasikan unsurunsur produksi yang ada dengan cara baru dan lebih baik. Toleransi terhadap kemenduaan (ambiguity). Ini berarti kemampuan untuk berhubungan dengan hal yang tidak terstruktur dan tidak bisa diprediksi. Karakteristik ini berkaitan erat dengan proses inovatif. Keinginan untuk berprestasi. N Ach adalah tanda-tanda penting dari dorongan kewiraswastaan. Hal ini menandai para pemiliknya g g yang g y p sebagai orang y g tidak mengenal menyerah di dalam mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan sendiri. • • • • www.dadangsolihin.com 23 www.dadangsolihin.com 24 Potensi Wirausahawan (2) • Kemampuan perencanaan realistis. M K li i Menetapkan tujuan yang k j menantang dan bisa diterapkan adalah tanda dari perencanaan realistis. Tujuan ditetapkan sesuai dengan n Ach dari wirausahawan. Kepemimpinan terorientasi pada tujuan. wirausahawan membutuhkan aktivitas yang mempunyai tujuan N Ach yang tinggi tujuan. memotivasi mereka untuk mengarahkan tenaga mereka dan rekan kerja serta bawahan mereka ke arah tujuan yang ditetapkan. Obyektivitas. wirausahawan obyektif di dalam mengarahkan pemikiran dan aktivitas kewiraswastaannya dengan cara pragmatis. g p y g wirausahawan mengumpulkan fakta-fakta yang ada, mempelajarinya dan menentukan arah tindakan dengan cara-cara praktis. www.dadangsolihin.com 25 Potensi Wirausahawan (3) • Tanggung jawab pribadi. Wi T j b ib di Wirausahawan memikul tanggung j h ik l jawab b pribadi, mereka menetapkan tujuan sendiri dan memutuskan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dengan kemampuan mereka sendiri. Kemampuan beradaptasi. Para wirausahawan mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan lingkungan. Ketika wirausahawan terhambat oleh kondisi yang berbeda dari apa yang mereka harapkan, mereka tidak menyerah, namun melihat situasi secara obyektif obyektif. Kemampuan sebagai pengorganisasi dan administrator. p y p g g wirausahawan mempunyai kemampuan mengorganisasi dan administasi di dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan orangorang berbakat untuk mencapai tujuan. Mereka menghargai kompetensi dan akan memilih para spesialis untuk mengerjakan tugas dengan efisien. www.dadangsolihin.com • • • • 26 Wirausahawan Sukses • • • • • • • Pemikiran l P iki luwes d k dan kreatif. if Mampu merencanakan, mengambil resiko, mengambil keputusan dan mengambil tindakan. Bersedia bekerja dalam keadaan konflik, perubahan dan keraguraguan. Melakukan analisis diri sendiri dengan lingkungan. Mampu menyusun prioritas dalam sasaran-sasaran prestasi. Bersedia menawarkan sesuatu yang berguna bagi orang lain lain. Bersedia menciptakan kebutuhan lingkungan terhadap produk dan j jasa. www.dadangsolihin.com 27 Apa Tujuan Pembangunan? pa ujua e ba gu a (Todaro: the three objectives of development) 1. Peningkatan standar hidup (l 1 P i k d hid (levels of living) setiap orang, b ik l f li i ) i baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (f 3 P i k t k b b (freedom/democracy) setiap orang. d /d ) ti antar daerah antar sub daerah How? 1. Mengurangi di 1 M i disparitas atau k i i ketimpangan pembangunan b antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). y y g 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan) (berkelanjutan). www.dadangsolihin.com 29 www.dadangsolihin.com 30 Pembangunan Daerah (1) Pembangunan d P b daerah pada h k k h d hakekatnya adalah upaya terencana d l h untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: • memberikan pelayanan kepada masyarakat, • mengelola sumber daya ekonomi daerah. Pembangunan Daerah (2) Pembangunan d P b daerah j h juga merupakan upaya untuk k k memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, • memperluas pilihan yang d l ilih dapat dil k k masyarakat b i t dilakukan k t bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. www.dadangsolihin.com 31 www.dadangsolihin.com 32 Pembangunan Daerah (3) • Pembangunan d P b daerah dil k h dilaksanakan melalui penguatan otonomi k l l i i daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, pemerintah dunia usaha swasta, dan masyarakat swasta masyarakat. • Pembangunan Daerah (4) Pemerintahan (l i l if eksekutif, d yudikatif) memainkan peran P i h (legislatif, k k if dan dik if) i k yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat b M k t berperan d l dalam penciptaan i t k i sosial, ekonomi i t interaksi i l k i dan politik. • • • www.dadangsolihin.com 33 www.dadangsolihin.com 34 Pergeseran Paradigma: From G Government to Governance tt G Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat , , y yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha  Swasta Pemerintah Masyarakat Government Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, publik Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. iji k Governance Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, pemerintah civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. 35 Nilai Pertumbuhan Pasar Redistibusi Melalui Pelayanan Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. G d www.dadangsolihin.com 36 www.dadangsolihin.com Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE Executive Judiciary d Legislature Public service Military Police Troika CITIZENS Community-based organizations C it b d i ti Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media organized into: BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange www.dadangsolihin.com 37 www.dadangsolihin.com 38 Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta Perumusan Visi Daerah Stakeholders Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara Masyarakat y Pemerintah VISI PEMDA Good Governance Dunia Usaha www.dadangsolihin.com 39 www.dadangsolihin.com 40 Perumusan Visi Daerah Stakeholders Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan PEMDA www.dadangsolihin.com 41 www.dadangsolihin.com 42 Permasalahan Pembangunan Daerah (1) 1. Pembangunan Ekonomi 1 P b Ek i Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional b l i l belum merata d menunjukkan k ti t dan j kk ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah 2. Pembangunan Sosial g Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayananpelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi). Permasalahan Pembangunan Daerah (2) 3. Pembangunan Prasarana Wilayah 3 P b P Wil h Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. y Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya k M kapasitas d k t it dan ketersediaan sumberdaya t di b d tenaga listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. g y g Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. www.dadangsolihin.com 43 www.dadangsolihin.com 44 Permasalahan Pembangunan Daerah (3) 4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 4 P b S b d Al d Li k Hid Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, p pencemaran lingkungan ( , udara, suara, sampah). g g (air, , , p ) Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan. Alih f fungsi l h pertanian produktif menjadi l h permukiman i lahan t i d ktif j di lahan ki secara signifikan. Permasalahan Pembangunan Daerah (4) 5. P b 5 Pembangunan SDA d LH (lanjutan) dan (l j ) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan. Penurunan luas k P l kawasan H t T i d k Hutan Tropis dan kawasan resapan air, i serta meningkatnya DAS kritis. Kejadian bencana alam g p , banjir dan longsor y g j gempa, j g yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung. www.dadangsolihin.com 45 www.dadangsolihin.com 46 Permasalahan Pembangunan Daerah (5) 6. Permasalahan Khusus 6 P l h Kh Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat k t Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas p g keamanan di daerah perbatasan negara. www.dadangsolihin.com 47 Definisi Perencanaan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. pilihan pilihan Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan) meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan : 1. Pemilihan tujuan dan kriteria 2. 2 Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan www.dadangsolihin.com 49 Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi 7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y www.dadangsolihin.com 50 Fungsi/Manfaat Perencanaan • • • • Sebagai p g penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas www.dadangsolihin.com 51 Kegagalan Perencanaan (1) 1. Penyusunan perencanaan y p tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, lengkap metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan t k i perencanaan di b ik teknis diabaikan. ti b Kegagalan Perencanaan (2) 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya mendukungnya. www.dadangsolihin.com 53 www.dadangsolihin.com 54 Kegagalan Perencanaan (3) 3. Perencanaan mengikuti p g paradigma y g ternyata tidak g yang y sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara g berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang t b h menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, perencanaannya tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. www.dadangsolihin.com 55 Kegagalan Perencanaan (4) 4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan S permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). www.dadangsolihin.com 56 Sistem Perencanaan yang Berhasil • • • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, d pelaku utamanya bid i l k i dan l k t adalah masyarakat dan usaha swasta. • Perencanaan yang Ideal y g Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; t t i h d t t h tetapi harus b l j t sehingga menjamin berlanjut hi j i adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam aspek, keutuhan konsep secara keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). d ti t ) Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). www.dadangsolihin.com 58 • • • www.dadangsolihin.com 57 Wadah Perwakilan Rakyat Perwakilan Rakyat y Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas p j perjuangan kepentingan tertentu g p g Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional www.dadangsolihin.com Mana yang paling d k t M li dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat? Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat? Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat? Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan y rakyat? 60 Fungsi DPRD menurut UU 1. Legislasi: kewenangan p g g pembuatan Peraturan Daerah ( (Perda), ) yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif. 2. Anggaran: kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang A h K bij k U b h diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD. 3. Pengawasan: kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah APBD, daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. Sumber: S b UU 32/2004 www.dadangsolihin.com 61 Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998) (1966• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan h t j ik k k tif k k it d kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif. Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat. Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, d anggaran pemerintah d l dan i t h daerah t l h mencerminkan h telah i k prioritas konstituen. Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih y anggota DPRD yang loyal pada rezim. • • • www.dadangsolihin.com 62 Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini) • • DPRD saat i i l bih cerdas d k t ini lebih d dan kompeten dib di k di masa t dibandingkan lalu. Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam p y gg penyusunan p peraturan daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah. Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil b i d l ktif bil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan t k b ekonomi dan masyarakat di daerahnya. Melalui pemilihan umum y g j j dan adil, anggota DPRD kini p yang jujur gg lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini. www.dadangsolihin.com 63 Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1) • Seperti di b S ti banyak t k tempat l i di d i para politisi seringkali t lain dunia, liti i i k li terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di Indonesia. Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa biasa. • • • www.dadangsolihin.com 64 Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2) • Tuduhan k T d h korupsi dan penyalahgunaan sumber d id l h b daya publik yang blik terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik. Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi. DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih b k t k b t l bih banyak l i A k lagi. Anggaran d daerah h sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya. • Mengapa Hal Ini Terjadi? Sistem partai yang t Si t t i terpusat membuat anggota DPR/D menjadi t b t t j di lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat. Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai. Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat li d t lima t h sekali, sebagai b i d i k tahun k li b i bagian dari kampanye pemilihan kembali. “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan g p p g tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan seringkali melibatkan uang. www.dadangsolihin.com 66 • • • • • www.dadangsolihin.com 65 Kemauan untuk Mereformasi • Anggota DPRD yang progresif d b iki A t if dan berpikiran reformis semakin f i ki sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek seharihari. Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi. DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan ki k ti i i k t t i k tk transparansi. Best Practices (1) Peraturan D P t Daerah t t h tentang T Transparansi dan Partisipasi i d P ti i i • Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan p y pendapatnya p y memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai p dalam proses pembuatan keputusan. Penggunaan Masa Reses yang B P M R Bermakna k • Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk melakukan konsultasi dengan p g para konsituennya. y • Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik, misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing. • • www.dadangsolihin.com 67 www.dadangsolihin.com 68 Best Practices (2) Keterlibatan Publik d l K t lib t P blik dalam Penyusunan Peraturan Daerah P P t D h • DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan p p y p dari kelompok-kelompok masyarakat sipil. • Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan peraturan daerah daerah. • Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih mantap dan mudah dilaksanakan. Best Practices (3) Dengar P d D Pendapat Publik t P blik • Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan y g pendapat p p publik. masyarakat melalui dengar p • Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah bawah. • Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih. www.dadangsolihin.com 69 www.dadangsolihin.com 70 Best Practices (4) Transparansi Anggaran T iA • Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya g gg y y kepada publik dalam bentuk poster. • Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program radio untuk membicarakan anggaran daerah daerah. y g gg Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran • Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD APBD. Orientasi Dasar Politik DPRD 1. Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga. Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas k lit pendidikan d didik dan kesehatan; Pemberantasan korupsi dan p reformasi birokrasi. www.dadangsolihin.com 71 www.dadangsolihin.com 72 O e tas asa o t Orientasi Dasar Politik DPRD . . . 2. Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. klise Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka d l ij k k dalam proses politik yang litik berlangsung dalam berbagai sidang DPRD. Dengan informasi dan p g g pengetahuan y g yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik. O e tas asa o t Orientasi Dasar Politik DPRD . . . 3. Pemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan. perbaikan Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya. www.dadangsolihin.com 73 www.dadangsolihin.com 74 O e tas asa o t Orientasi Dasar Politik DPRD . . . 4. Membangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif. efektif Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan update terhadap informasi dan program kerjanya. Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang. b Siklus Representasi Wakil Rakyat Mandat litik M d t politik yang bersifat sementara mengandung arti b h b if t t d ti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. k d t Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang y p p g para p pemilihnya, y , wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan p maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik. www.dadangsolihin.com 76 www.dadangsolihin.com 75 Siklus Representasi Wakil Rakyat RAKYAT PEMILU Representasi Rakyat (keterwakilan) Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (1) Dalam pelaksanaan mandat rakyat, d D l l k d t k t dewan selayaknya d l k dapat t menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan. perwakilan Fungsi Anggaran Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan Sumber daya (anggaran, staf, riset dan informasi) DPRD Fungsi Legislasi MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK Fungsi Pengawasan DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak d b ti d k sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan id k h d k k t di tik l ik melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara. Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat Sumber: NDI, LGSP Peningkatan Kesejahteraan Individu dan Masyarakat 77 www.dadangsolihin.com 78 www.dadangsolihin.com Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (2) Secara substansial S b t i l perlindungan hak peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek Secara prosedural mengikuti p g prosedur hukum y g benar yang melibatkan masyarakat di dalam prosesnya Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, d l i l i O LSM ti i dan lain-lain. Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain p gg , , mencakup anggaran, staf, riset dan informasi. Terima Kasih www.dadangsolihin.com 79 www.dadangsolihin.com 80 Tentang Narasumber www.dadangsolihin.com 81