Pengurusan piutang

Document Sample
Pengurusan piutang Powered By Docstoc
					                       KATA PENGANTAR


        Piutang Negara merupakan bagian dari kekayaan negara yang oleh
undang-undang diserahkan pengelolaannya kepada Menteri Keuangan. Oleh
karena itu piutang negara harus dikelola secara tertib, efektif, efisien,
transparan, bertanggungjawab, taat pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam
rangka pengelolaan piutang negara tersebut terdapat 2 (dua) unit organisasi di
lingkungan Departemen Keuangan, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara
(PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Kedua
unit organisasi tersebut berada di bawah dan bertanggungjawab langsung
kepada Menteri Keuangan.
        Tujuan dibentuknya PUPN dan DJPLN tidak terlepas dari tujuan
pemerintah untuk mengamankan kekayaan negara yang berupa piutang.
Piutang negara tersebut berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan yang
modalnya       sebagian    atau     seluruhnya     dikuasai    oleh    negara.
Pengamanan/pengembalian piutang negara tersebut tidak akan tercapai dengan
segera bila dilakukan menurut prosedur biasa, yaitu melalui badan peradilan
berdasarkan hukum acara perdata (HIR : Herizene Indonesisch Reglement,
Staatsblad 1941 No.44).
        Dalam menyelesaikan piutang negara, PUPN dan/atau DJPLN
menempuh prosedur khusus (Lex Specialis) yaitu prosedur pengurusan piutang
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 beserta
segenap peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam berbagai Peraturan
Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Menteri
Keuangan (KMK). Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya PUPN dan/atau
DJPLN juga memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain
yang terkait, seperti Undang-undang Keimigrasian, Undang-undang Keuangan
Negara, Undang-undang Perbendaharaan Negara dan undang-undang lainnya.
        Penulisan buku ini difokuskan pada pengenalan prosedur pengurusan
Piutang Negara, khususnya prosedur yang lebih bersifat non eksekusi,
sedangkan yang bersifat eksekusi akan diuraikan dalam buku tersendiri. Materi
yang akan dibahas antara lain meliputi dasar hukum, tujuan dan asas-asas
dalam pengurusan piutang negara, beberapa pengertian penting, berbagai
instansi yang juga melakukan pengurusan piutang negara, prosedur
penyerahan dan penerimaan pengurusan piutang negara, pengurusan piutang
negara secara khusus termasuk pendekatan pengurusan non eksekusi,
ii                                                               Kata Pengantar



pengelolaan barang jaminan, upaya pencegahan debitor bepergian ke luar
wilayah Republik Indonesia, pemeriksaan dalam pengurusan piutang negara,
tata cara penghapusan piutang negara, biaya pengurusan piutang negara serta
pengurusan piutang negara secara spesifik.
        Dengan berbagai keterbatasan baik kemampuan, waktu maupun
kesempatan, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan sumbangan pikiran,
usul maupun kritik dari pihak manapun sebagi bahan masukan yang tentunya
sangat bermanfaat bagi penyempurnaan buku ini.
        Pada kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih
yang sebesar besarnya kepada:
1. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan
    beserta segenap jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada
    penulis untuk menulis buku ini;
2. Segenap Pimpinan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang
    memberikan izin kepada penulis untuk mewujudkan buku ini;
3. Para pihak yang telah membantu dengan memberikan masukan-masukan,
    serta kritik dan saran yang memperkaya penulisan buku ini.
        Akhirnya penulis berharap agar kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi
para mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara bidang Spesialisasi Piutang
Negara dan Lelang, para stakeholder PUPN/DJPLN, seperti para
debitor/Penanggung Hutang, kreditor/Penyerah Piutang, dan masyarakat
umum seperti para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat lain yang
berminat atau ingin memperoleh manfaat dari kinerja PUPN/DJPLN.




                                           Jakarta, Oktober 2005
                                           Penulis,
                                             Samsul Chorib
                                             Boedirijanto
                                             Andy Pardede
                              DAFTAR ISI


Kata Pengantar                                                i
Daftar Isi                                                    iii

Bab 1 Pengertian Pengurusan Piutang Negara                    1
   Pendahuluan                                                2
   Pengertian Piutang Negara                                  3
   Institusi yang Dapat Melakukan Pengurusan Piutang Negara   9
   Terminologi dalam Pengurusan Piutang Negara                15
   Hubungan antara Penyerah Piutang, Penanggung Hutang, dan
       Penjamin Hutang                                        23
   Rangkuman                                                  25
   Latihan                                                    27

Bab 2 Sumber Hukum Pengurusan Piutang Negara                  29
   Pendahuluan                                                30
   Sumber Hukum Pengurusan Piutang Negara                     31
   Rangkuman                                                  50
   Latihan                                                    51

Bab 3 Tujuan dan Asas-asas Pengurusan Piutang Negara          53
   Pendahuluan                                                54
   Tujuan Pengurusan Piutang Negara                           54
   Asas-asas Pengurusan Piutang Negara                        56
   Rangkuman                                                  83
   Latihan                                                    84

Bab 4 Instansi yang Mengurus Piutang Negara Berdasarkan
      Undang-undang No. 49 Prp. Tahun 1960                    85
   Pendahuluan                                                86
   Perkembangan Kelembagaan Panitia Urusan Piutang Negara
      (PUPN)                                                  86
iv                                                               Daftar Isi



     Perkembangan Kelembagaan Direktorat Jenderal Piutang dan
         Lelang Negara                                            105
     Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DJPLN sesuai
         Kepmenkeu No. 302/KMK.01/2004                            115
     Visi dan Misi DJPLN                                          138
     Rangkuman                                                    139
     Latihan                                                      140

Bab 5 Penyerahan dan Penerimaan Pengurusan Piutang
   Negara                                                         143
   Pendahuluan                                                    144
   Prosedur Pengurusan Piutang Negara                             145
   Penyerahan Pengurusan Piutang Negara                           149
   Penelitian Dokumen Penyerahan dan Perhitungan Besarnya
       Piutang Negara                                             157
   Penolakan dan Penerimaan Pengurusan Piutang Negara             160
   Registrasi, Hasil, dan Verifikasi Pengurusan Piutang Negara    165
   Rangkuman                                                      177
   Latihan                                                        178

Bab 6 Pengurusan Piutang Negara secara Khusus                     181
   Pendahuluan                                                    182
   Due Process of Law                                             183
   Penagihan Piutang Negara dengan Surat Paksa, Sita, dan
       Lelang                                                     191
   Berbagai Upaya/Sarana Hukum Lain yang Dapat Dilakukan
       PUPN/KP2LN                                                 193
   Rangkuman                                                      196
   Latihan                                                        196

Bab 7 Pendekatan non-Eksekusi dalam Pengurusan Piutang
      Negara                                                      205
   Pendahuluan                                                    206
   Penjualan Barang Jaminan Tidak Melalui Lelang                  207
   Penebusan Barang Jaminan                                       211
Pengurusan Piutang Negara                                           v

    Pemberian Keringanan Penyelesaian Hutang                  216
    Rangkuman                                                 236
    Latihan                                                   237

Bab 8 Pengelolaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain 239

    Pendahuluan                                               240
    Penatausahaan Dokumen dan Fisik Barang Jaminan dan/atau
        Harta Kekayaan Lain                                   241
    Pengamanan Dokumen dan Fisik Barang Jaminan dan /atau
        Harta Kekayaan Lain                                   245
    Pendayagunaan Barang Jaminan                              249
    Rangkuman                                                 251
    Latihan                                                   252

Bab 9 Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah Republik
   Indonesia                                                  255
   Pendahuluan                                                256
   Pengertian Pencegahan                                      257
   Dasar Hukum Pencegahan                                     258
   Pihak yang Berwenang Melakukan Pencegahan                  258
   Obyek Pencegahan                                           260
   Syarat Pencegahan                                          262
   Prosedur dan Tata Cara Penerbitan Keputusan Pencegahan
       Bepergian ke Luar Wilayah Republik Indonesia           264
   Rangkuman                                                  269
   Latihan                                                    270

Bab 10 Pemeriksaan dalam Pengurusan Piutang Negara            275
   Pendahuluan                                                276
   Dasar Hukum Tugas/Wewenang PUPLN/DJPLN untuk
      Melakukan Pengusutan/Pemeriksaan                        277
   Definisi/Pengertian Pemeriksaan                            278
   Tujuan, Obyek, dan Sasaran Pemeriksaan                     280
   Syarat-syarat Pemeriksaan                                  281
vi                                                           Daftar Isi



     Petugas Pemeriksa                                        282
     Tata Cara Pemeriksaan                                    283
     Tindak Lanjut Pemeriksaan                                286
     Rangkuman                                                288
     Latihan                                                  289

Bab 11 Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara                 291
   Pendahuluan                                                292
   Pelunasan                                                  293
   Penarikan Pengurusan Piutang Negara                        294
   Pengembalian Pengurusan Piutang Negara                     297
   Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih               299
   Rangkuman                                                  301
   Latihan                                                    303

Bab 12 Penghapusan Piutang Negara                             305
   Pendahuluan                                                306
   Dasar Hukum Penghapusan Piutang Negara                     309
   Kewenangan Penghapusan Piutang Negara                      314
   Persyaratan dan Prosedur Penghapusan Piutang Instansi
       Pemerintah Pusat/Daerah                                318
   Persyaratan Penghapus Tagihan Piutang Perusahaan Negara
       (BUMN)/Perusahaan Daerah (BUMD)                        325
   Proses Penghapus Tagihan Piutang Perusahaan Negara
       (BUMN)/Perusahaan Daerah (BUMD)                        328
   Rangkuman                                                  332
   Latihan                                                    334

Bab 13 Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara           337
   Pendahuluan                                                338
   Perkembangan Pemungutan Biaya Administrasi Pengurusan
      Piutang Negara                                          339
   Penerimaan Negara Bukan Pajak                              341
   Tarif Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara         342
Pengurusan Piutang Negara                                       vii

    Cara Pemungutan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang
        Negara                                                343
    Rangkuman                                                 346
    Latihan                                                   347

Bab 14 Pengurusan Piutang Negara yang Spesifik                349
   Pendahuluan                                                350
   Pengurusan Piutang Negara Kredit Perumahan Bank Tabungan
   Negara                                                     351
   Pengurusan Piutang Negara Atas Penanggung Hutang yang
   Dinyatakan Pailit atau Atas Barang Jaminan Milik Pihak
   Ketiga yang Dinyatakan Sebagai Boedel Pailit               354
   Pengurusan Piutang Negara dengan Barang Jaminan yang
   Diikat Sempurna                                            357
   Pengurusan Piutang Negara dengan Barang Jaminan yang
   Dibebani Hak Tanggungan                                    357
   Pengurusan Piutang Negara dengan Barang Jaminan yang
   Dibebani Jaminan Fidusia                                   360
   Rangkuman                                                  361
   Latihan                                                    364

Daftar Pustaka                                                365
Bio grafi Tim Penulis                                         369
BAB 1


PENGERTIAN PENGURUSAN
PIUTANG NEGARA




Sasaran Pembelajaran

Setelah membaca dan mempelajari bab ini diharapkan para mahasiswa Prodip III
Keuangan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dapat mengerti dan
memahami pengertian pengurusan piutang negara. Pemahaman tentang arti piutang
negara dan arti pengurusan piutang negara sangat diperlukan untuk meminimalkan
terjadinya permasalahan hukum sebagai akibat adanya perbedaan pemahaman
tersebut.
Pendahuluan
2                                          Bab I : Pengertian Pengurusan Piutang Negara




        Alinea pertama Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan rumusan sebagai berikut:
              “Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara,
      sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-
      Undang Dasar 1945, dibentuk pemerintahan negara yang
      menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang.
      Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak
      dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang
      perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan
      negara”.
        Pengelolaan keuangan negara tersebut harus diselenggarakan secara
profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sebagai bagian dari upaya
perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu,
penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada
penerapan kaidah-kaidah yang baik (best practices), seperti akuntabilitas yang
berorientasi pada hasil, profesionalisme, proporsionalitas, keterbukaan, dan
pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.
        Di atas telah disebutkan bahwa hak negara yang dapat dinilai dengan
uang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara, sehingga
pengelolaan hak negara tersebut harus sejalan dan selaras dengan pengelolaan
keuangan negara. Salah satu bentuk hak negara yang dapat dinilai dengan uang
adalah piutang negara. Oleh karena itu, pengelolaan (pengurusan) piutang
negara merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.
        Agar sejalan dengan sistem dan tujuan pengelolaan kekayaan negara,
maka pengurusan piutang negara harus juga diselenggarakan secara
profesional, terbuka, dan bertanggungjawab, serta menerapkan kaidah-kaidah
yang baik dalam penelolaan kekayaan negara. Untuk itu, seluruh pihak yang
terkait (stake holders) dalam pengurusan piutang negara perlu memiliki suatu
kesamaan dalam pengertian piutang negara, pengertian pengurusan piutang
negara itu sendiri, serta pengertian dari beberapa terminologi yang digunakan
dalam pengurusan piutang negara. Pengertian-pengertian tersebut akan
dijelaskan dalam uraian-uraian berikut.



Pengertian Piutang Negara
Pengurusan Piutang Negara                                                3

       Pengertian piutang negara dapat ditemukan pada 2 undang-undang
yang saat ini masih berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960
tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara. Di dalam buku ini, dan di dalam
pelaksanaan pengurusan piutang negara yang saat ini masih berlangsung,
pengertian piutang negara yang digunakan adalah pengertian yang ada pada
Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960. Penentuan pengertian tersebut di
dasarkan pada pertimbangan sesuai uraian berikut ini.

Pengertian Piutang Negara Menurut Undang-undang Nomor 49
Prp. Tahun 1960
       Pasal 8 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 mendefinisikan
piutang negara atau hutang kepada negara sebagai jumlah uang yang wajib
dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak
langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau
sebab apapun. Penjelasan pasal tersebut menjabarkan piutang negara sebagai
hutang yang:
1. langsung terhutang kepada negara dan oleh karena itu harus dibayar
    kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
2. terhutang kepada badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya
    sebagian atau seluruhnya dimiliki Negara, misalnya Bank-bank Negara,
    PT-PT Negara, Perusahaan-perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan
    Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya.
       Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun
1960 dan penjelasannya tersebut dapat diketahui beberapa hal yang terkait
dengan pengertian piutang negara, yaitu:
1. piutang negara adalah hutang yang wajib dibayar;
2. pihak yang wajib membayar piutang negara adalah orang per orang atau
    badan (berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960);
3. dasar terjadinya piutang negara atau hutang kepada negara:
    Ø suatu peraturan, misalnya:
       ü kewajiban pemegang konsesi pengusahaan hutan untuk membayar
           Iuran Hasil Hutan dan PSDH;
       ü kewajiban perusahaan untuk mengikutsertakan pegawainya dalam
           program JAMSOSTEK sehingga perusahaan tersebut harus
           membayar premi;
       ü pengenaan denda oleh BAPEPAM atas pelanggaran yang
           dilakukan oleh perusahaan yang telah masuk bursa;
4                                         Bab I : Pengertian Pengurusan Piutang Negara



        ü dan sebagainya;
    Ø suatu perjanjian, misalnya perjanjian kredit antara Bank BUMN
        dengan Debitor, perjanjian kontrak kerja antara suatu departemen
        dengan perusahaan kontraktor, tagihan rekening listrik dari PT. PLN
        (Persero), tagihan rekening air dari PDAM, tagihan rekening telepon
        dari PT. TELKOM (Persero), tagihan rumah sakit, dan sebagainya;
        atau
    Ø sebab apapun, misalnya tuntutan ganti atas kasus penggelapan uang
        oleh Pegawai Negeri Bendahara, dan sebagainya.
4. pengertian negara adalah:
    Ø Pemerintah Pusat, seperti Departemen/Kementerian, Lembaga Negara
        Non Departemen, Sekretariat Lembaga Tertinggi Negara, dan
        Sekretariat Lembaga Tinggi Negara;
    Ø Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Pemerintah di daerah baik tingkat
        Provinsi, Kabupaten, maupun Kota; dan
    Ø Badan-badan yang secara langsung dikuasai oleh negara, seperti
        BUMN dan BUMD; dan
    Ø Badan-badan yang secara tidak langsung dikuasai oleh negara, seperti
        anak perusahaan (subsidiary) BUMN/BUMD (misalnya PT. Telkomsel
        yang merupakan anak perusahaan PT. TELKOM (Persero);
5. hutang pajak merupakan piutang negara, tetapi penagihannya dilakukan
    dengan undang-undang khusus bidang pajak.
        Pengertian negara sebagaimana yang diuraikan di atas adalah pihak-
pihak yang memiliki piutang negara. Pihak-pihak tersebut terdiri dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan-badan yang secara langsung
maupun tidak langsung dikuasai negara. Pengertian yang luas atas definisi
pihak yang berpiutang negara tersebut disebabkan oleh situasi hukum, sosial
kemasyarakatan, dan keadaan politik pada pada saat penyusunan Undang-
undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, yaitu sebagai berikut:
1. di dalam sistem pengelolaan keuangan negara, yang masih berdasarkan
    Undang-undang Perbendaharaan Indonesia / Indische Comptabiliteitswet
    (ICW Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448, sebagaimana telah beberapa kali
    diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
    1968), terdapat juga Peraturan Keuangan Perusahaan Negara Indonesia /
    Indische Bedrijvenwet (IBW Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419 jo.
    Staatsblad Tahun 1936 Nomor 445). IBW tersebut mengatur ketentuan
    tentang pengelolaan kekayaan perusahaan negara, dan kaitannya dengan
    keuangan negara. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka pengelolaan
Pengurusan Piutang Negara                                               5

   keuangan perusahaan negara (BUMN/BUMD) dimasukkan ke dalam
   sistem pengelolaan keuangan negara, dan pada gilirannya menyebabkan
   pengurusan piutang BUMN/BUMD dan piutang anak perusahaan
   BUMN/BUMD diikutsertakan dalam pengurusan piutang negara secara
   umum;
2. sistem pemerintahan belum melaksanakan desentralisasi dan otonomi
   daerah, sehingga roda pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan
   negara dilaksanakan secara terpusat oleh Pemerintah Pusat. Keadaan ini
   menyebabkan pengurusan piutang pemerintah daerah, termasuk
   pengurusan piutang BUMD dan pengurusan piutang anak perusahaan
   BUMD juga dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan pengurusan piutang
   Pemerintah Pusat.

Pengertian Piutang Negara Menurut Undang-undang Nomor 1
Tahun 2004
        Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 mendefinisikan
piutang negara sebagai jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah
Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai
akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
        Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui beberapa hal yang
terkait dengan piutang negara, yaitu:
1. Piutang negara adalah:
    Ø sejumlah uang yang wajib dibayar oleh orang per orang atau badan;
        dan/atau
    Ø hak negara yang dapat dinilai dengan uang. Hak ini tentu harus
        diupayakan untuk ditagih.



2. Piutang negara tersebut terjadi karena:
   Ø suatu perjanjian, misalnya perjanjian kontrak kerja antara suatu
       departemen dengan perusahaan kontraktor, dan sebaginya;
   Ø suatu peraturan, misalnya
       • kewajiban pemegang konsesi pengusahaan hutan untuk membayar
          Iuran Hasil Hutan dan Dana Reboisasi;
       • pengenaan denda oleh BAPEPAM atas pelanggaran yang
          dilakukan oleh perusahaan yang telah masuk bursa;
6                                        Bab I : Pengertian Pengurusan Piutang Negara



       • dan sebagainya;
    Ø akibat lainnya yang sah, misalnya tuntutan ganti atas kasus
       penggelapan uang oleh Pegawai Negeri Bendaharawan, dan
       sebagainya.
3. Pengertian Negara adalah Pemerintah Pusat yang terdiri dari Kementerian
    Negara, Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian
    Negara (berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 1 Tahun
    2004).
       Berdasarkan uraian di atas, pihak yang memiliki piutang negara
hanyalah Pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah Daerah tidak memiliki
piutang negara tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 undang-undang
yang sama, hanya memiliki Piutang Daerah. Selain itu, piutang negara juga
tidak termasuk piutang Badan-badan yang secara langsung maupun tidak
langsung dikuasai negara.
       Dibandingkan dengan pengertian pemilik piutang negara berdasarkan
Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, pengertian pemilik piutang
negara berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 sangatlah sempit.
Keadaan tersebut tersebut disebabkan oleh perkembangan situasi hukum,
sosial kemasyarakatan, dan keadaan politik pada pada saat penyusunan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, yaitu antara lain:

1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet
   (ICW Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448, sebagaimana telah beberapa kali
   diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
   1968) dan Peraturan Keuangan Perusahaan Negara Indonesia / Indische
   Bedrijvenwet (IBW Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419 jo. Staatsblad
   Tahun 1936 Nomor 445) telah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak
   berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
   Negara. Dengan tidak berlakunya ketentuan tentang IBW tersebut, maka
   pengelolaan keuangan perusahaan negara (BUMN/BUMD) tidak lagi
   dimasukkan ke dalam sistem pengelolaan keuangan negara, dan pada
   gilirannya menyebabkan pengurusan piutang BUMN/BUMD dan piutang
   anak perusahaan BUMN/BUMD tidak dimasukkan sebagai bagian dalam
   pengurusan piutang negara secara umum.
2. Sistem pemerintahan telah melaksanakan azas desentralisasi dan otonomi
   daerah, sehingga telah ada pembagian dan perimbangan roda
   pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan negara, antara Pemerintah
   Pusat dan Pemerintah Daerah. Keadaan ini menyebabkan piutang
   Pemerintah Daerah, tidak termasuk dalam lingkup piutang negara.
Pengurusan Piutang Negara                                                           7



Perbandingan Pengertian Piutang Negara
       Berikut ini tabel perbandingan pengertian piutang negara berdasarkan
ketentuan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara dan pengertian berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara.

                   Tabel 1.1. Perbandingan Pengertian Piutang Negara
                                        PENGERTIAN BERDASARKAN
 NO.         URAIAN              UU No. 49 Prp. Tahun
                                                              UU No. 1 Tahun 2004
                                         1960
  1.    definisi piutang     hutang kepada negara yang a. sejumlah uang yang
                             wajib dibayar oleh orang per    wajib dibayar oleh orang
                             orang atau badan                per orang atau badan;
                                                             dan/atau
                                                          b. hak negara yang dapat
                                                             dinilai dengan uang.
  2.    dasar terjadinya a. suatu perjanjian;               a. suatu perjanjian;
        piutang          b. suatu peraturan; atau           b. suatu peraturan; atau
                         c. akibat lainnya                  c. akibat lainnya yang sah.
  3.    pemilik     piutang a.   Pemerintah Pusat;          Pemerintah Pusat
        Negara              b.   Pemerintah Daerah;
                            c.   BUMN/BUMD;
                            d.   Subsidiary
                                 BUMN/BUMD
8                                               Bab I : Pengertian Pengurusan Piutang Negara



Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang sangat menyolok
dari kedua pengertian piutang negara di atas adalah perbedaan pihak-pihak
pemilik piutang negara. Namun demikian, sebagaimana diuraikan di atas,
dalam pengurusan piutang negara yang sampai saat ini masih dilaksanakan,
pengertian piutang negara yang dianut adalah pengertian berdasarkan Undang-
undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, undang-undang yang sampai saat ini
masih berlaku dan belum dicabut.

Pengertian Pengurusan Piutang Negara
         Pengurusan piutang negara yang dilaksanakan saat ini didasarkan pada
Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang
Negara1. Undang-undang tersebut walaupun hanya berisi 15 Pasal tapi telah
mengatur tentang subyek, obyek, dan proses pengurusan piutang negara.
         Proses pengurusan piutang negara yang diatur dalam undang-undang
tersebut ditujukan untuk memperoleh hasil pengurusan yang lebih cepat dan
efektif dibandingkan hasil pengurusan bila ditempuh cara pengurusan melalui
jalur hukum (Lembaga Peradilan) yang akan memakan waktu lama (melalui
pengadilan tingkat pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali). Guna
mendukung proses yang cepat dan efektif tersebut, subyek yang melakukan
pengurusan piutang negara diberi kewenangan khusus yang disebut dengan
istilah “parate eksekusi” yaitu kewenangan untuk menerbitkan keputusan-
keputusan yang mempunyai kekuatan seperti keputusan hakim yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde).
         Upaya percepatan dan efektivitas pengurusan piutang negara tersebut
memiliki tujuan masing-masing, yang bila dicermati keduanya bermuara pada
upaya penyelamatan keuangan negara. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Upaya percepatan proses pengurusan negara ditujukan untuk efisiensi
     sumber daya yang digunakan, seperti waktu, biaya, dan tenaga. Efisiensi
     tersebut tidak lain adalah bagian dari upaya penghematan keuangan
     negara, yang pada gilirannya dapat diartikan sebagai salah satu bentuk
     penyelamatan keuangan negara.
2. Upaya peningkatan efektivitas pengurusan piutang negara ditujukan untuk
     memaksimalkan hasil pengurusan piutang negara. Semakin maksimal hasil
     pengurusan yang diperoleh, maka semakin banyak kekayaan negara yang
     diselamatkan dari piutang macet. Dengan demikian peningkatan efektivitas


1
    Uraian lengkap tentang dasar hukum dan sumber hukum pengurusan piutang negara akan
    dijelaskan pada Bab-bab selanjutnya
Pengurusan Piutang Negara                                                  9

    pengurusan piutang negara, pada dasarnya merupakan salah satu upaya
    dalam penyelamatan keuangan negara.
        Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa upaya percepatan dan
peningkatan efektivitas hasil pengurusan piutang negara pada akhirnya
ditujukan pada upaya penyelamatan keuangan negara. Dengan demikian,
pengurusan piutang negara dapat diartikan sebagai proses kegiatan yang secara
khusus dilakukan untuk mengurus piutang negara dalam rangka penyelamatan
keuangan negara.

Institusi yang Dapat Melakukan Pengurusan Piutang
Negara

       Terdapat beberapa instansi yang berwenang menyelesaikan piutang
macet, yaitu:

Pengadilan Negeri
        Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
mengatur bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yang meliputi badan
peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan
militer, dan peradilan tata usaha negara.
        Berdasarkan Pasal 47 Undang-undang tersebut telah diatur bahwa
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan
kehakiman masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum
dibentuk yang baru berdasarkan Undang-undang ini. Hal ini menunjukkan
bahwa peraturan perundang-undangan yang memuat aturan pelaksanaan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 35 Tahun 1999 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut di atas atau belum dibentuk
ketentuan yang baru berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004
tersebut.
        Aturan main yang masih berlaku tersebut menentukan batas yurisdiksi
untuk setiap badan peradilan. Khusus mengenai permasalahan sengketa
perkreditan, yurisdiksi termasuk kewenangan lingkungan Peradilan Umum,
sehingga badan peradilan yang secara resmi bertugas menyelesaikan kredit
macet bila disengketakan adalah Pengadilan Negeri.
10                                       Bab I : Pengertian Pengurusan Piutang Negara



        Penyelesaian sengketa kredit macet dapat diselesaikan melalui
Peradilan Umum dengan beberapa cara, yaitu:
1. Pemilik Piutang menggugat nasabah karena telah melakukan wanprestasi
   atas perjanjian kredit yang telah disepakati.
   Pemilik Piutang (Kreditor) dapat menggugat debitor yang melakukan
   wanprestasi dengan tidak membayar hutang pokok maupun bunga ke
   Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri dalam hal ini akan memproses
   gugatan tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan sanggahan
   yang diajukan oleh kedua belah pihak. Apabila proses pemeriksaan selesai
   dilakukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan. Putusan
   tersebut dilaksanakan dengan sita eksekusi atas agunan yang diberikan
   untuk kepentingan pelunasan hutang. Proses beracara di lembaga peradilan
   ini, dapat berlangsung sampai pada tahap Kasasi di Mahkamah Agung.
   Kondisi ini dapat menyebabkan lambatnya hasil dan rendahnya tingkat
   pengembalian kredit, sehingga pengurusan piutang negara melalui cara ini
   dipandang kurang efektif dan efisien (hal inilah yang mendasari
   pembentukan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia
   Urusan Piutang Negara).
2. Pemilik Piutang meminta penetapan Pengadilan Negeri tentang sita
   eksekusi terhadap barang agunan debitor yang telah diikat secara
   sempurna. Terhadap barang agunan debitor yang telah diikat secara
   sempurna, seperti dengan cara hipotik (Pasal 224 HIR jo PMA Nomor 15
   Tahun 1961), crediet verband (Stb. 1908 Nomor 542 jo Stb. 1937 Nomor
   190), atau Hak Tanggungan (Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996) maka
   pemilik piutang dapat langsung mengajukan permohonan penetapan sita
   eksekusi barang agunan untuk dapat memperoleh pelunasan piutangnya
   tanpa harus melalui proses gugatan biasa di Pengadilan.
   Sebelum mengajukan penetapan eksekusi, pemilik piutang terlebih dahulu
   harus mendaftarkan barang agunan dimaksud ke Pengadilan untuk
   memenuhi prinsip “openbar” yang menentukan kepastian hukum kapan
   pengikatan barang agunan tersebut mempunyai kekuatan mengikat. Hal ini
   sesuai dengan ketentuan Pasal 198 dan 199 HIR serta berdasarkan azas
   ketertiban umum bahwa pengikatan barang agunan mempunyai kekuatan
   mengikat kepada pihak ketiga, terhitung sejak tanggal diterbitkannya
   sertifikat hipotik/crediet verband/hak tanggungan oleh kantor Badan
   Pertanahan Nasional (BPN) yang bersangkutan.
   Hal ini berbeda dengan pendaftaran conservatoir beslag (CB) dan sita
   eksekusi yang merupakan kewajiban juru sita, sehingga apabila bank lalai
   mendaftarkan dan ada kreditur lain yang telah terlebih dahulu
Pengurusan Piutang Negara                                              11

   mendaftarkan barang agunan yang sama, hal ini akan merugikan bank
   karena pelaksanaan eksekusi akan terhambat. Dalam praktek, sita eksekusi
   (eksekutorial beslag) atau conservatoir beslag yang diajukan oleh bank
   dapat ditangguhkan pelaksanaannya, karena pengadilan mengabulkan
   conservatoir beslag yang diajukan pihak lain, ikut campurnya pihak III
   dalam perkara (derdenverzet), atau pihak ke III mengajukan gugatan
   kepada pemilik agunan.
   Hal semacam ini sering dimanfaatkan oleh debitor yang merekayasa
   perjanjian kredit baru dengan pihak ke III pada waktu agunannya akan di
   eksekusi oleh pengadilan.
3. Pemilik Piutang bersama dengan satu atau lebih kreditor lain yang
   memiliki tagihan kepada debitor yang sama mengajukan gugatan kepada
   Pengadilan Niaga (yang berada dalam lingkungan peradilan umum), untuk
   memailitkan debitor yang bersangkutan. Mekanisme kepailitan tersebut
   diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
   Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kejaksaan
        Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang perdata dan tata usaha
negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun
di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Berdasarkan
ketentuan tersebut, peranan kejaksaan dalam bidang hukum perdata dapat
disejajarkan dengan Government’s Law Office atau Advokat/ Pengacara
Negara.
        Dengan peran tersebut, Kejaksaan dapat mewakili bank milik negara
dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum, yang timbul dari hubungan
pemberian kredit antara bank dengan debitor bilamana debitor tidak memenuhi
kewajibannya (wanprestasi) kepada bank. Dalam pelaksanaan pemberian
kuasa tersebut, Kejaksaan diartikan sebagai pihak terafiliasi sehingga
berkewajiban memenuhi ketentuan mengenai rahasia bank sebagaimana diatur
dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
        Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam pelaksanaan
penyelesaian masalah hukum yang timbul dalam hubungan antara bank
dengan nasabahnya antara lain dalam hubungan pemberian kredit perlu
dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
12                                        Bab I : Pengertian Pengurusan Piutang Negara



1. Untuk menangani masalah hukum yang bersifat perdata dalam hubungan
   bank dengan nasabahnya, bank dapat memberikan Surat Kuasa Khusus
   kepada Kejaksaan.
2. Dengan surat kuasa tersebut kejaksaan termasuk dalam kategori pihak
   terafiliasi yang berkewajiban mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor
   7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
   Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-
   undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, termasuk ketentuan
   rahasia bank.
3. Sebagai penerima kuasa, Kejaksaan bertindak untuk dan atas nama bank
   tanpa adanya pelepasan/penagihan hak tagih bank terhadap debitor.
4. Sebagai pengacara Kejaksaan akan menghormati rahasia klien termasuk
   bank yang telah memberikan kuasa kepadanya.


Badan Arbitrase
       Cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini diperlukan oleh para
pihak karena cara penyelesaian melalui gugatan perdata di Pengadilan
memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Dasar hukum penyelesaian
sengketa melalui arbitrase tersebut adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
       Dalam klausul arbitrase tersebut biasanya ditetapkan cara-cara
penunjukan arbitrase (wasit) dan susunan tim arbiter yang akan memutuskan
sengketa yang mungkin terjadi. Tim arbiter ini hanya berwenang memutuskan
sengketa jika sebelumnya telah ada kesepakatan antara kedua pihak untuk
tidak menyelesaikan sengketa melalui pengadilan melainkan melalui arbitrase
yang dituangkan dalam suatu perjanjian tersendiri. Tanpa adanya kesepakatan
dimaksud lembaga arbitrase tidak sah dan keputusannya tidak mempunyai
kekuatan hukum.




Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
      Dasar pembentukan BPPN adalah berdasarkan Pasal 37A Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 yang menetapkan bahwa:
1. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan
   yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank
Pengurusan Piutang Negara                                              13

    Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan
    Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat
    sementara dalam rangka penyehatan Perbankan.
2. Badan khusus tersebut melakukan program penyehatan terhadap bank-
    bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada badan
    dimaksud. Yang dimaksud dengan kesulitan perbankan yang
    membahayakan perekonomian nasional adalah suatu kondisi sistem
    perbankan yang menurut penilaian Bank Indonesia terjadi krisis
    kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang berdampak kepada hajat
    hidup orang banyak.
        Menurut ketentuan ini, atas piutang bank terhadap pihak ketiga yang
diambil-alih oleh badan khusus, badan khusus tersebut dapat melakukan
tindakan penagihan piutang dengan penerbitan “Surat Paksa”, dengan
berdasarkan pada catatan utang debitor yang bersangkutan pada bank dalam
program penyehatan.
        Surat Paksa ini berkepala kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial dan
kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap. Dalam hal tindakan penagihan piutang tidak
diindahkan oleh pihak berhutang, badan khusus tersebut dapat melakukan
penyitaan atas harta kekayaan milik pihak yang berhutang tersebut, dan
selanjutnya dapat melakukan pelelangan atas harta pihak yang berhutang
dalam rangka pengembalian piutang dimaksud. Harta yang tidak dapat disita
meliputi perlengkapan rumah tangga, buku-buku, dan peralatan kerja untuk
kelangsungan hidup dari yang berhutang. Walaupun badan khusus ini diberi
kewenangan untuk melakukan penagihan paksa, tata cara pelaksanaan
penagihan paksa tersebut tetap memperhatikan aspek kepastian hukum dan
keadilan.
        Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan perbankan pada saat
itu adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mempunyai
tugas melakukan Penyehatan Bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia:
1. Penyelesaian aset Bank baik aset fisik maupun kewajiban debitor melalui
    Unit Pengelola Aset (Aset Management Unit/AMU).
2. Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-
    bank.
        Dengan demikian timbul titik singgung antara kewenangan badan
khusus dimaksud (BPPN/AMU) dengan kewenangan yang dimiliki oleh
PUPN/DJPLN. Adapun perbedaannnya terletak pada obyek pengurusan,
dimana PUPN/DJPLN menangani kredit macet bank-bank BUMN, sedangkan
14                                       Bab I : Pengertian Pengurusan Piutang Negara



BPPN selain menangani kredit macet bank BUMN juga menangani kredit
macet perbankan swasta.
        Di muka telah dikemukakan bahwa eksistensi BPPN bersifat
sementara. Pada tanggal 27 Februari 2004 Pemerintah mengakhiri tugas dan
membubarkan BPPN melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004
Tentang Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan
Nasional. Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian pengakhiran tugas BPPN
Pemerintah membentuk Tim Pemberesan BPPN melalui Keputusan Presiden
Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pemberesan BPPN. Ketua
Tim Pemberesan tersebut adalah Menteri Keuangan. Selain itu, untuk
mengelola aset-aset bank dalam program penyehatan perbankan yang semula
dikelola BPPN dan saat ini sudah tidak terkait permasalahan hukum lagi,
Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 telah
membentuk suatu Perseroan Terbatas dengan nama PT. Perusahaan
Pengelolaan Aset (PT. PPA). Namun, badan usaha dimaksud, dalam
mengelola aset-aset eks BPPN tersebut, tidak dilengkapi dengan kewenangan
parate eksekusi.

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
        Berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, PUPN
bertugas menyelesaikan piutang negara yang telah diserahkan kepadanya oleh
instansi pemerintahan atau badan-badan negara. Oleh karena itu, berdasarkan
undang-undang tersebut, penyelesaian masalah kredit macet bagi instansi
pemerintahan atau badan-badan negara wajib dilakukan melalui PUPN,
dimana dengan adanya penyerahan kredit macet kepada PUPN, secara hukum
wewenang penguasaan atas hak tagih dialihkan kepada PUPN. Pengurusan
piutang negara dimaksud dilakukan dengan membuat surat Pernyataan
Bersama antara PUPN dan debitor tentang besarnya jumlah hutang dan
kesanggupan debitor untuk menyelesaikannya. Pernyataan Bersama tersebut
mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim dalam perkara
perdata yang berkekuatan hukum tetap, sehingga pernyataan tersebut
mempunyai titel eksekutorial.
        Jika debitor menolak membuat Pernyataan Bersama (PB), ketua PUPN
dapat menetapkan sendiri besarnya jumlah hutang melalui penerbitan PJPN
(Penetapan Jumlah Piutang Negara). Pemberlakukan ketentuan tentang PJPN
tersebut merupakan pelaksanaan Pasal 14 Undang-undang Nomor 49 Prp.
Tahun 1960 yang mengamanatkan Menteri Keuangan untuk menetapkan
peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut. Produk hukum PJPN yang
diterbitkan oleh PUPN tersebut dikenal dan diakui dalam putusan Mahkamah
Pengurusan Piutang Negara                                                   15

Agung antara lain Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1500 K/SIP/1978
tanggal 2 Januari 1980 dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor
1267/k/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986.
        Apabila ketentuan yang telah disepakati dalam PB tidak dipenuhi oleh
debitor, PUPN dapat memaksa debitor untuk membayar seluruh hutang
dengan surat paksa. Selanjutnya bila surat paksa tidak dilaksanakan oleh
debitor, maka PUPN akan melaksanakan penyitaan dan pelelangan barang
jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik debitor. Dengan demikian
penagihan piutang negara dilakukan sesuai dengan azas parate eksekusi. Selain
itu, PUPN juga diberi kewenangan untuk melakukan Paksa Badan terhadap
Penanggung Hutang yang tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan
hutangnya walaupun yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk itu.
        Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa pengurusan piutang negara oleh
PUPN menganut asas percepatan, efektifitas, dan efisiensi dalam
mengupayakan pengembalian piutang negara.


Terminologi Dalam Pengurusan Piutang Negara

       Selain pengertian tentang pengurusan piutang negara dan pengertian
piutang negara itu sendiri, terdapat beberapa terminologi lain yang digunakan
dalam pengurusan piutang negara. Pemahaman tentang terminologi tersebut
perlu disepakati bersama, guna meminimalisasi kemungkinan terjadinya
permasalahan hukum sebagai akibat perbedaan pengertian atas terminologi
tersebut.



Penyerah Piutang
        Penyerah Piutang adalah pemilik piutang negara yang menyerahkan
pengurusan piutangnya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
Pemilik piutang negara, sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelum
ini, berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 adalah:
1. Pemerintah Pusat, seperti Departemen, Lembaga Negara Non Departemen,
     Sekretariat Lembaga Tertinggi Negara, dan Sekretariat Lembaga Tinggi
     Negara;
2. Pemerintah Daerah, baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota; dan
3. Badan-badan yang secara langsung dikuasai oleh negara, seperti BUMN
     dan BUMD; dan
16                                        Bab I : Pengertian Pengurusan Piutang Negara



4. Badan-badan yang secara tidak langsung dikuasai oleh negara, seperti anak
    perusahaan (subsidiary) BUMN/BUMD (misalnya PT. Telkomsel yang
    merupakan anak perusahaan PT. TELKOM (Persero).
       Pemilik piutang tersebut di atas, berdasarkan Pasal 12 Undang-undang
Nomor 49 Prp. Tahun 1960 diwajibkan menyerahkan pengurusan piutangnya
kepada PUPN. Setelah para pemilik piutang tersebut di atas menyerahkan
pengurusan piutangnya kepada PUPN, status pemilik piutang tersebut menjadi
Penyerah Piutang. Secara umum terminologi Penyerah Piutang dikenal sebagai
Kreditor, karena pada dasarnya Penyerah Piutang adalah sama dengan
Kreditor yang adalah pihak yang berpiutang/yang memiliki piutang.
       Di dalam operasional pengurusan piutang negara, Penyerah Piutang
dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
1. Penyerah Piutang Perbankan, baik yang berstatus sebagai Badan Usaha
    Milik Negara, maupun milik Daerah (BUMN/BUMD).
2. Penyerah Piutang Non Perbankan, yang terdiri dari:
    Ø Instansi Pemerintah dan Lembaga Negara, yang terdiri dari:
       • Lembaga-Lembaga Tinggi Negara (LLTN) dalam hal ini
           Sekretariat Jenderal atau Biro Keuangan yang berperan selaku
           Penyerah Piutang.
       • Kementerian Negara.
       • Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)
    Ø Pemerintah Daerah.
    Ø BUMN/BUMD Non Perbankan, yang terdiri dari badan usaha yang
       melakukan kegiatan di luar usaha perbankan, dan Badan/Lembaga
       Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang terdiri dari:
       1) Perusahaan Asuransi.
           Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan
           penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan
           menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada
           tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan
           keuntungan yang tidak diharapkan atau tanggung jawab hukum
           kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang
           timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan
           suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau
           hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
       2) Lembaga-Lembaga Pembiayaan.
Pengurusan Piutang Negara                                                   17

             Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan
             kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang
             modal dengan tidak menarik (menghimpun) dana secara langsung
             dari masyarakat. Agar lembaga pembiayaan tidak menyerupai
             perbankan khususnya kegiatan di sisi pasiva, maka lembaga
             pembiayaan dilarang untuk:
             Ø menerbitkan surat sanggup bayar (promissory notes) kecuali
                 sebagai jaminan atas hutang kepada bank yang menjadi
                 krediturnya;
             Ø memberikan jaminan dalam segala bentuknya kepada pihak
                 lain.
             Bidang usaha Lembaga Pembiayaan (menurut Keputusan Presiden
             No. 61 Tahun 1998) adalah sebagai berikut:
             Sewaguna Usaha (leasing)
                 Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam
                 bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh
                 suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu
                 berdasarkan pembayaran secara berkala disertai hak pilih (opsi)
                 bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal
                 tersebut atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan
                 nilai sisa yang telah disepakati. Jenis-jenis usaha leasing:
                 Financial Leasing
                     Lessee (penyewa) yang membutuhkan barang modal
                     menentukan sendiri jenis serta spesifikasi barang yang
                     dibutuhkan dan mengadakan negosisasi langsung dengan
                     suplier mengenai harga.
                     Lessor akan mengeluarkan dana untuk membayar barang
                     kepada suplier dan selanjutnya barang tersebut diserahkan
                     kepada lessee. Untuk itu lessee membayar rental yang
                     secara keseluruhan akan meliputi harga barang yang
                     dibayar lessor ditambah faktor bunga serta keuntungan
                     untuk lessor.
                 Operating Lease
                     Lessor membeli barang dan menyewakan kepada lessee.
                     Lessee membayar rental sedangkan lessor bertanggung
                     jawab atas perawatan barang tersebut.
             Anjak Piutang (Factoring)
18                                  Bab I : Pengertian Pengurusan Piutang Negara



        Pembiayaan anjak merupakan penjualan piutang dagang
        eksportir kepada perusahaan factoring untuk mendapatkan uang
        tunai dengan cara membayar komisi tertentu. Jasa-jasa
        factoring antara lain:
        ü Pembiayaan jangka pendek/menengah.
        ü Asuransi kredit.
        ü Akuntansi pembukuan.
     Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance Co.)
        Adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan
        barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran
        angsuran/berkala.      Pembiayaan    konsumen      merupakan
        perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan konsumen.
        Kekayaannya berbentuk sewa beli dan berjatuh tempo jangka
        panjang, sedang sifat pasivanya adalah berbentuk promes yang
        berjangka menengah.
     Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (Securities Co.)
        Adalah perusahaan efek yaitu badan usaha yang melakukan
        usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau
        pengalihan serta pengurusan piutang/tagihan jangka pendek
        suatu perusahaan dalam transaksi perdagangan dalam dan luar
        negeri.
     Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Co.)
        Adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam
        bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang
        menerima bantuan pembiayaan (investee Co) untuk jangka
        tertentu.

     Pasar Modal
        Adalah tempat/sarana mendapatkan dana murah dalam jangka
        panjang bagi perusahaan publik dan tempat menanamkan
        modal bagi investor.
        Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal :
     Ø Kelompok instansi pemerintah yang terdiri dari Bapepam,
        BPKM, Departemen Kehakiman, dan departemen teknis yang
        berfungsi memberi ijin usaha.
     Ø Kelompok lembaga swasta yang terdiri dari notaris, konsultan
        hukum, akuntan publik, penilai, konsultan efek dan bursa efek.
Pengurusan Piutang Negara                                              19

           Kelompok pelaku pasar modal meliputi emiten, investor, penjamin
           emisi, penanggung, wali amanat (trustee), perantara perdagangan
           efek (broker/pialang), pedagang efek (dealer), perusahaan surat
           berharga (securities company), perusahaan pengelola dana
           (investment company), dan Biro Administrasi Efek.

      Dana Pensiun
        Perusahaan dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan
        menjalankan program pensiun (berdasarkan peraturan yang berlaku
        terkait dengan dana pensiun) yang menjanjikan manfaat yang dapat
        diperoleh setelah yang terjamin memasuki masa pensiun.

        Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001,
kegiatan usaha BUMN dibagi menjadi 12 sektor, yaitu:
1. Sektor Keuangan Non Perbankan, seperti PT. ASKRINDO, Perum SPU,
    dan sebagainya;
2. Sektor Logistik, yaitu Perum Bulog;
3. Sektor Pariwisata, yaitu hotel-hotel yang tergabung dalam PT. Hotel
    International Indonesia (Persero);
4. Sektor Energi, seperti PT. PLN (Persero);
5. Sektor Komunikasi, seperti PT. TELKOM (Persero);
6. Sektor Konstruksi, seperti PT. Istaka Karya (Persero), PT. Hutama Karya
    (Persero), dan sebagainya;
7. Sektor Jasa Konsultan dan Industri Pendukung;
8. Sektor Pertambangan, seperti PT. Timah (Persero), PT. Aneka Tambang
    (Persero), dan sebagainya;
9. Sektor Industri Strategis, seperti PT. INKA (Persero), PT. Dirgantara
    Indonesia, dan sebagainya;
10. Sektor Kehutanan, seperti INHUTANI;
11. Sektor Kertas, Percetakan dan Penerbitan, seperti PERURI;
12. Sektor Agro Industri, seperti PERTANI.

        Secara garis besar Penyerah Piutang dapat digambarkan dalam skema
berikut ini:
             Gambar 1.1. Bagan/Skema Penyerah Piutang
                                                 -      Bank Mandiri
                                                 -      Bank BNI
                                - BUMN           -      BRI
                                                 -      BTN
            - Perbankan
                                - BUMD – Bank Pembangunan Daerah
20                                        Bab I : Pengertian Pengurusan Piutang Negara




Penanggung Hutang
        Penanggung Hutang adalah badan atau orang yang berhutang menurut
peraturan, perjanjian atau sebab apapun, termasuk badan atau orang yang
menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh hutang Penanggung Hutang.
Secara yuridis formal, pengertian Penanggung Hutang tersebut dirumuskan
dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN
yang berbunyi:
      (1) Penanggung Hutang kepada negara ialah orang atau badan
          yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang
          bersangkutan.
      (2) Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan
          yang bersangkutan, maka para anggota pengurus dari
          badan-badan yang berhutang bertanggung jawab renteng
          terhadap hutang kepada negara.
        Dalam dunia perbankan, orang pribadi atau badan usaha yang
berhutang kepada bank disebut juga dengan istilah debitor. Definisi tersebut
sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan, yang berbunyi :
              Nasabah Debitor adalah nasabah yang memperoleh
      fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
Pengurusan Piutang Negara                                                   21

      atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian
      bank dengan nasabah yang bersangkutan.

      Berdasarkan 2 definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Penanggung
Hutang tidak lain adalah debitor dan dalam pengertian teknis yuridis disebut
dengan istilah Peminjam.

Penjamin Hutang
        Penjamin Hutang adalah badan atau orang yang menjamin
penyelesaian sebagian atau seluruh hutang Penanggung Hutang. Penjamin
Hutang dalam lalu lintas hukum lazim disebut dengan istilah “borg”.
Penjamin Hutang atau borg ini timbul sebagai akibat adanya suatu perjanjian
yang dalam Buku Ketiga KUH Perdata disebut dengan perjanjian
“Penanggungan Hutang” sebagaimana dijumpai dalam Pasal 1820 sampai
dengan Pasal 1850. Pasal 1820 KUH Perdata secara lengkap berbunyi sebagai
berikut:
             “Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana
     seorang pihak ketiga, guna kepentingan pihak si berpiutang,
     mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang
     manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”.

       Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Borg/Penjamin         Hutang       merupakan      pihak      ketiga     yang
   berjanji/menyanggupi kepada kreditor untuk menanggung pembayaran
   suatu hutang bilamana si debitor tidak menepati kewajibannya.
2. Perjanjian Penanggungan Hutang ini merupakan perjanjian accessoir
   (pelengkap) seperti halnya gadai dan hipotik, yang tidak mungkin timbul
   bila tidak ada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pinjam meminjam
   uang.
3. Mengingat borgtocht merupakan perjanjian pelengkap, maka terhadap
   seorang borg secara azasi tidak boleh dipikulkan syarat-syarat yang lebih
   berat melebihi beban yang menjadi kewajiban debitor (lihat Pasal 1822
   KUH Perdata).

      Berdasarkan uraian di atas, kedudukan borg tidak sama dengan
kedudukan debitor, kecuali borg/Penjamin Hutang yang bersangkutan telah
22                                        Bab I : Pengertian Pengurusan Piutang Negara



melepaskan hak-hak istimewanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 dan
Pasal 1832 KUH Perdata. Hak-hak istimewa tersebut adalah:
1. jika ada penagihan, ia dapat meminta agar kreditor menagih/menuntut
    kepada debitor terlebih dahulu, jika perlu dengan menyita kekayaan si
    debitor;
2. jika terhadap suatu hutang terdapat beberapa borg/Penjamin Hutang, ia
    berhak meminta agar pembayaran hutang tersebut dipikul bersama-sama
    dengan borg lainnya;
        Sebenarnya dalam sistem hukum perdata telah diatur suatu mekanisme
penjaminan dalam suatu perjanjian hutang-piutang yang pada prinsipnya
menyatakan bahwa segala kebendaan (kekayaan) seseorang, baik yang
bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada
di kemudian hari, menjadi jaminan segala hutang-hutangnya (Subekti,
hlm.181). Azas hukum atau mekanisme penjaminan tersebut diatur dalam
Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Namun dalam praktek jaminan secara
umum tersebut dipandang kurang memadai/kurang aman dengan alasan selain
kekayaan debitor sewaktu-waktu bisa habis, dan mudah dialihkan (dijual),
juga jaminan secara umum tersebut berlaku untuk semua kreditor, sehingga
bila ada banyak kreditor, ada kemungkinan beberapa kreditor tidak lagi
mendapat bagian.
        Seringkali terjadi dalam praktek seorang debitor, karena berbagai
alasan, telah memperoleh pinjaman uang dari beberapa kreditor. Oleh karena
itu seorang kreditor seringkali pula meminta untuk diberikan jaminan khusus
berupa jaminan kebendaan (hipotik, gadai, fiducia) di samping jaminan
perorangan yang dinamakan jaminan/perjanjian penanggungan hutang
(borgtocht atau guaranty). Sebagaimana halnya borgtocth, perjanjian hipotik,
pemberian gadai dan fiducia mempunyai kedudukan sebagai perjanjian
accessoir (pelengkap atau tambahan) atas perjanjian pokoknya.
        Sesuai perkembangan dunia bisnis, saat ini dikenal adanya 2 jenis
borg, yaitu borg perseorangan (Personal Guarantor) dan borg perusahaan
(Corporate Guarantor). Perikatan pertanggungan tersebut dituangkan dalam
perjanjian penanggungan hutang dengan nama masing-masing adalah
Personal Guaranty dan Corporate Guaranty.
        Seorang borg/guarantor/Penjamin Hutang sebagai pihak ketiga dalam
suatu perjanjian pinjam meminjam dapat menjadi penjamin hutang tanpa
diminta oleh debitor bahkan dapat terjadi tanpa sepengetahuan si debitor itu
sendiri. Hal ini adalah logis mengingat yang berkepentingan atas
pengembalian suatu hutang adalah kreditor, bukan debitor. Bahkan
berdasarkan Pasal 1823 KUH Perdata, seorang guarantor/borg dapat
Pengurusan Piutang Negara                                        23

mengikatkan diri sebagai penjamin hutang terhadap guarantor lainnya.
Penjamin hutang semacam ini dalam praktek disebut dengan nama sub
borg/sub guarantor/sub penanggung.


Hubungan antara Penyerah Piutang, Penanggung
Hutang, dan Penjamin Hutang

      Hubungan antara Penyerah Piutang, Penanggung Hutang, dan
Penjamin Hutang dapat dilihat dalam bagan/skema berikut ini:
24                                        Bab I : Pengertian Pengurusan Piutang Negara



        Gambar 1. 2.    Bagan/Skema Hubungan Antara Penyerah Piutang (PP),
                        Penanggung Hutang (H), dan Penjamin Hutang (PjH)


                          - Non Perbankan
       Kreditor
        (PP)
                          - Perbankan

           1. Perjanjian Kredit

                          - Orang Pribadi / Perorangan
           Debitor                               Badan Hukum
           (PH)                                    - PT
                          - Badan Usaha            - Koperasi
                                                   - Yayasan, dst.
      2. Perjanjian                              Bukan Badan Hukum
         Penanggungan Hutang                        - CV
         (Borgtocht/Guaranty)                       - Firma
                                                    - UD / Kongsi, dst.


                                  - Non Perbankan

                                  - Perbankan
     Borg / Guarantor
           (PJH)
                                  - Perorangan (Personal Guaranty)

                                  - Badan Usaha (Corporate Guaranty)




     Keterangan:
Pengurusan Piutang Negara                                               25

      1. Kreditor mengadakan perjanjian kredit dengan debitor sebagai
         perjanjian utama/ pokok.
      2. Guna menjamin adanya kepastian atas pengembalian kredit yang
         telah dikucurkan, kreditor mengadakan perjanjian dengan
         Borg/Guarantor/Penjamin         Hutang      sebagai      perjanjian
         tambahan/accessoir/pelengkap.
         • Dikenal adanya 2 macam debitor (Penanggung Hutang), yaitu
           debitor perorangan dan debitor bahan usaha. Badan usaha ada yang
           berstatus badan hukum (PT, Koperasi, Yayasan dan sebagainya)
           dan bukan badan hukum (CV, Firma, Usaha Dagang/Kongsi dan
           sebagainya), masing-masing mempunyai ciri-ciri perlakuan serta
           aspek hukum yang berbeda dalam perjanjian kredit.
         • Borg/Guarantor/Penjamin Hutang sebagai pihak ketiga terdiri dari
           personal guarantor dan corporate guarantor. Dalam lalu lintas
           hukum tidak dikenal adanya perbedaan antara keduanya. Dari sisi
           Kreditor, corporate guarantor dirasakan atau diharapkan dapat
           lebih memberikan jaminan atas pengembalian hutang debitor,
           terlebih lagi apabila corporate guarantor tersebut adalah
           perusahaan ternama/terkemuka.


Rangkuman

        Pengertian piutang negara dapat ditemukan pada 2 undang-undang
yang masih berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara. Di dalam buku ini, dan di dalam pelaksanaan
pengurusan piutang negara yang saat ini masih berlangsung, pengertian
piutang negara yang digunakan adalah pengertian yang ada pada Undang-
undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
        Terminologi piutang negara berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-
undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 mengandung pengertian sebagai berikut:
1. Piutang negara adalah hutang yang wajib dibayar (oleh orang per orang
    atau badan berdasarkan Pasal 9 undang-undang yang sama);
2. Dasar terjadinya piutang negara atau hutang kepada negara adalah suatu
    peraturan, perjanjian, atau sebab apapun.
3. Pengertian negara adalah:
26                                        Bab I : Pengertian Pengurusan Piutang Negara



   Ø Pemerintah Pusat, seperti Departemen, Lembaga Negara Non
      Departemen, Sekretariat Lembaga Tertinggi Negara, dan Sekretariat
      Lembaga Tinggi Negara;
   Ø Pemerintah Daerah, baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota; dan
   Ø Badan-badan yang secara langsung dikuasai oleh negara, seperti
      BUMN dan BUMD; dan
   Ø Badan-badan yang secara tidak langsung dikuasai oleh negara, seperti
      anak perusahaan (subsidiary) BUMN/BUMD (misalnya PT. Telkomsel
      yang merupakan anak perusahaan PT. TELKOM (Persero)).
4. Hutang pajak merupakan piutang negara, tetapi penagihannya dilakukan
   dengan undang-undang khusus bidang pajak.

        Proses pengurusan piutang negara yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 49 Prp. Tahun 1960 ditujukan untuk memperoleh hasil pengurusan
yang lebih cepat dan efektif, yang pada akhirnya ditujukan untuk
penyelamatan keuangan negara. Oleh karena tujuan tersebut, maka pengurusan
piutang negara dapat diartikan sebagai proses kegiatan yang secara khusus
dilakukan untuk mengurus piutang negara dalam rangka penyelamatan
keuangan negara.
        Selain pengertian tentang pengurusan piutang negara dan pengertian
piutang negara itu sendiri, terdapat beberapa terminologi lain yang digunakan
dalam pengurusan piutang negara. Pemahaman tentang terminologi tersebut
perlu disepakati bersama, guna meminimalisasi kemungkinan terjadinya
permasalahan hukum sebagai akibat perbedaan pengertian atas terminologi
tersebut. Terminologi dimaksud adalah:
1. Penyerah Piutang, yang merupakan pemilik piutang negara dan
    menyerahkan pengurusan piutangnya kepada Panitia Urusan Piutang
    Negara (PUPN). Secara umum Penyerah Piutang dikenal sebagai Kreditor.
2. Penanggung Hutang adalah badan atau orang yang berhutang menurut
    peraturan, perjanjian atau sebab apapun, termasuk badan atau orang yang
    menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh hutang Penanggung Hutang.
    Secara umum Penanggung Hutang dikenal sebagai Debitor.

3. Penjamin Hutang adalah badan atau orang yang menjamin penyelesaian
   sebagian atau seluruh hutang Penanggung Hutang. Penjamin Hutang dalam
   lalu lintas hukum lazim disebut dengan istilah “borg”.
Pengurusan Piutang Negara                                             27

                                 - o0o-


Latihan
Untuk mengingatkan kembali materi yang telah anda pelajari, coba kerjakan
latihan di bawah ini:
1. Jelaskan pengertian yang terkandung dalam terminologi piutang negara
    berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN !
2. Jelaskan pengertian yang terkandung dalam terminologi piutang negara
    berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
    Perbendaharaan Negara !
3. Jelaskan perbedaan dari kedua pengertian pada nomor 1 dan 2 di atas !
4. Jelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan
    sebagaimana dimaksud pada soal nomor 3 di atas !
5. Jelaskan mengapa diperlukan adanya kesamaan pengertian atas
    terminologi-terminologi yang ada dalam pengurusan piutang negara !
6. Jelaskan pengertian pengurusan piutang negara !
7. Jelaskan pengertian Penyerah Piutang !
8. Jelaskan pengertian Penanggung Hutang !
9. Jelaskan pengertian Penjamin Hutang !
10. Jelaskan hubungan antara Penyerah Piutang, Penanggung Hutang, dan
    Penjamin Hutang !



                                 - o0o-
BAB 2


SUMBER HUKUM PENGURUSAN
PIUTANG NEGARA




Sasaran Pembelajaran

Setelah membaca dan mempelajari Bab ini diharapkan para mahasiswa Prodip III
Keuangan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dapat mengerti dan
memahami dasar hukum pengurusan piutang negara dan beberapa ketentuan
peraturan perundangan lainnya yang perlu diperhatikan dalam pengurusan piutang
negara.
Pendahuluan
30                                   Bab 2 : Sumber Hukum Pengurusan Piutang Negara




        Indonesia adalah negara hukum atau disebut juga dengan istilah
“rechtsstaat”, dan bukan negara kekuasaan atau “machtsstaat”, demikian
bunyi salah satu pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar
1945. Pokok pikiran ini dapat diartikan bahwa segala tindakan dan perbuatan
manusia Indonesia dalam tata pergaulan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara harus berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang
berlaku.
        Pokok pikiran tersebut di atas menjadi salah satu dasar pemikiran
dalam penyusunan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara. Dasar pemikiran yang tertuang pada alinea kedua Penjelasan Umum
undang-undang dimaksud berbunyi sebagai berikut:
              “Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat,
      berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan
      negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan
      negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam
      Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945
      Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran
      pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan
      undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan
      lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam
      dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-
      hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal
      23C diatur dengan undang-undang”.
        Dasar pemikiran tersebut di atas menjelaskan bahwa sistem
pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, aturan pelaksanaan
sistem pengelolaan keuangan negara tersebut harus diatur dengan undang-
undang. Oleh karena menjadi bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara,
maka pengelolaan (pengurusan) piutang negara juga diatur berdasarkan
undang-undang.
        Uraian di atas menunjukkan bahwa pengurusan piutang negara harus
didasarkan pada suatu dasar hukum yang jelas yang dapat menjadi payung
dalam setiap gerak pengurusan. Selain memperhatikan ketentuan hukum yang
mendasarinya, pengurusan piutang negara juga harus memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait guna
meminimalisasi kemungkinan terjadinya permasalahan hukum dalam proses
pengurusan piutang negara.
Pengurusan Piutang Negara                                                          31



Sumber Hukum Pengurusan Piutang Negara

       Uraian tentang sumber hukum, latar belakang terbitnya dasar hukum
tersebut, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dalam
pengurusan piutang negara akan dijelaskan berikut ini.

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
        Sebelum membahas sumber hukum pengurusan piutang negara,
kiranya perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian sumber hukum yang akan
menjadi acuan dalam pengurusan piutang negara. Dalam sistem hukum yang
berlaku di Indonesia, pengertian tentang sumber hukum dapat dijumpai dalam
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor
III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
Undangan. Menurut Pasal 6 TAP MPR tersebut, yang dimaksud dengan
sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan
peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas sumber hukum tertulis dan
tidak tertulis.
        Ketentuan TAP MPR tersebut di atas, bersama dengan amanat Pasal
22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, digunakan sebagai dasar pemikiran
dalam penerbitan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pemikiran tersebut terlihat pada
alinea kelima Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004
tersebut1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut memuat ketentuan
tentang sumber dari segala sumber hukum negara, serta jenis dan hierarki
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
        Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur bahwa
sumber dari segala sumber hukum negara adalah Pancasila, sedangkan Pasal 7
ayat (1) dan ayat (2) undang-undang dimaksud mengatur bahwa tata urutan
perundang-undangan adalah sebagai berikut:
1
    Uraian tentang dasar pemikiran penyusunan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004
    tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004
    dengan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 walaupun oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun
    2004 TAP MPR tidak dimasukkan sebagai salah satu ketentuan hukum dalam tata urutan
    perundang-undangan Republik Indonesia. Meskipun begitu, Undang-undang Nomor 10
    Tahun 2004 berdasarkan Pasal 7 ayat (4) tetap mengakui keberadaan TAP MPR dan
    menyatakan bahwa TAP MPR memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan
    oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, TAP MPR masih
    dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum negara.
32                                   Bab 2 : Sumber Hukum Pengurusan Piutang Negara



1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
   1945);
2. Undang-undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
   (Perpu);
3. Peraturan Pemerintah (PP);
4. Peraturan Presiden (Perpres);
5. Peraturan Daerah (Perda), yang meliputi:
   Ø Perda Provinsi, yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
      Provinsi bersama dengan Gubernur, termasuk dalam jenis Perda ini
      adalah Qanun yang berlaku di daerah Provinsi Nanggroe Aceh
      Darussalam, dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi
      Papua;
   Ø Perda Kabupaten/Kota, yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat
      Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota;
   Ø Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, yang dibuat oleh Badan
      Perwakilan Desa, atau nama lainnya, bersama dengan Kepala Desa,
      atau nama lainnya.

       Selain itu, terkait dengan pengertian sumber hukum di atas, Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2004 juga mengatur beberapa hal berikut ini.
1. Pasal 7 ayat (4) mengatur bahwa jenis peraturan perundang-undangan
   selain yang termasuk dalam tata urutan perundang-undangan, diakui
   keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
   diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
   Penjelasan Pasal 7 ayat (4) ini menjelaskan bahwa jenis peraturan yang
   tetap diakui tersebut antara lain adalah peraturan yang dikeluarkan oleh
   MPR dan DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,
   Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur Bank
   Indonesia, Menteri, Kepala Lembaga, atau Kepala Komisi yang setingkat
   yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-
   undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota,
   Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
2. Pasal 7 ayat (5) mengatur bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-
   undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana yang diuraikan
   dalam tata urutan perundang-undangan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk
   menunjukkan penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan
   yang didasarkan pada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh
   bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pengurusan Piutang Negara                                                33



        Tata urutan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut
merupakan suatu sistem perundang-undangan yang dianut oleh sebagian
negara di dunia, termasuk Indonesia agar tercipta suatu tertib hukum di
masing-masing negara. Sesuai teori hukum yang lazim dianut, hukum suatu
negara merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan yang merupakan
suatu kesatuan yang saling terkait satu dengan lainnya yang terdiri dari sub-
sub sistem. Terdapat hubungan hierarkis antara kaedah hukum yang satu
dengan kaedah hukum yang lain dalam arti peraturan perundang-undangan
yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Sebagi contoh, suatu undang-undang tidak boleh
bertentangan dengan UUD 1945. Demikian juga Perda, tidak boleh
bertentangan dengan UU, PP, maupun Keppres. Hal tersebut sesuai dengan
teori “stufenban” (teori piramidal atau teori anak tangga) yang merupakan
pendapat ahli hukum terkenal Hans Kelsen (Simoeh, hlm. 22). Bila diterapkan
di Indonesia, stufenban teori dari Hans Kelsen tersebut dapat digambarkan
dalam bagan/skema sebagai berikut:




        Gambar 2.1. Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia




                                  UUD 1945

                                UU / PERPU
34                                   Bab 2 : Sumber Hukum Pengurusan Piutang Negara




                            PERATURAN
                            PEMERINTAH

                        PERATURAN PRESIDEN


                       PERATURAN DAERAH

        PROVINSI            KABUPATEN /              DESA / YG
                               KOTA                  SETINGKAT



       Berdasarkan uraian tentang sumber hukum di atas, jelaslah bahwa
dasar hukum pengurusan piutang negara harus bersumber dan karenanya tidak
boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Dasar Hukum Pengurusan Piutang negara
        Jauh sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, ketentuan tentang pengurusan piutang negara telah
diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara. Undang-undang inilah yang menjadi dasar hukum
pengurusan piutang negara.
        Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 sangat singkat dan hanya
memuat 15 pasal, sehingga masih belum bersifat paripurna dalam memberikan
aturan tentang proses pengurusan piutang negara. Namun demikian, undang-
undang tersebut telah dapat menjadi payung hukum dalam upaya optimalisasi
hasil pengurusan piutang negara, karena:

1. mengatur 3 hal penting, yaitu:
   Ø subyek yang melakukan pengurusan piutang negara (yaitu Panitia
      Urusan Piutang Negara/PUPN);
   Ø obyek dalam pengurusan piutang negara; dan
   Ø proses pengurusan yang dapat mendukung upaya-upaya percepatan dan
      peningkatan efektivitas hasil pengurusan piutang negara, yaitu upaya-
Pengurusan Piutang Negara                                              35

        upaya yang diharapkan dapat membantu terwujudnya optimalisasi hasil
        pengurusan piutang negara; dan
2. memuat amanat kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan peraturan-
    peraturan yang diperlukan dalam melaksanakan undang-undang tersebut.
        Amanat kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan peraturan-
peraturan yang diperlukan dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 49
Prp. Tahun 1960 terdapat dalam Pasal 14. Amanat tersebut ditindaklanjuti
dengan penerbitan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengurusan Piutang
Negara, yang lebih dikenal dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pengurusan
Piutang Negara.
        Petunjuk Pelaksanaan yang berlaku saat ini adalah Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara.
Pada intinya, juklak tersebut berisi:
1. Ketentuan pelaksanaan pengurusan piutang negara secara khusus
    sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 49 Prp.
    Tahun 1960, seperti ketentuan tentang:
    a. persyaratan dan mekanisme penyerahan pengurusan piutang negara
        dan tindaklanjutnya;
    b. mekanisme penerimaan atau penolakan pengurusan piutang negara;
    c. mekanisme pemanggilan Penanggung Hutang tindaklanjutnya;
    d. mekanisme pembuatan dan materi Pernyataan Bersama;
    e. mekanisme penerbitan dan materi Surat Paksa;
    f. mekanisme penyampaian Surat Paksa;
    g. mekanisme penerbitan dan materi Surat Perintah Penyitaan;
    h. mekanisme pelaksanaan Sita;
    i. mekanisme pelaksanaan dan persyaratan lelang barang sitaan;
    j. mekanisme dan persyaratan paksa badan terhadap Penanggung Hutang
        dan/atau Penjamin Hutang; dan
    k. mekanisme penerbitan, persyaratan, dan materi Surat Pernyataan
        Piutang Negara Lunas.
2. Ketentuan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengurusan piutang negara
    namun secara tegas belum diatur dalam Undang-undang Nomor 49 Prp.
    Tahun 1960, seperti ketentuan tentang:
    a. mekanisme pembuatan dan materi surat Penetapan Jumlah Piutang
        Negara yang diterbitkan PUPN Cabang bila Pernyataan Bersama tidak
        dapat dibuat;
36                                    Bab 2 : Sumber Hukum Pengurusan Piutang Negara



    b. mekanisme dan persyaratan pemberian keringanan penyelesaian hutang
        kepada Penanggung Hutang;
    c. mekanisme dan persyaratan pencegahan bepergian ke luar wilayah
        Republik Indonesia terhadap Penanggung Hutang dan/atau Penjamin
        Hutang;
    d. mekanisme dan persyaratan pengelolaan barang jaminan;
    e. mekanisme dan persyaratan penilaian barang jaminan dan/atau harta
        kekayaan lain milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang;
    f. mekanisme dan persyaratan penebusan barang jaminan milik Penjamin
        Hutang, dan penjualan tidak melalui lelang atas barang jaminan
        dan/atau harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang;
    g. mekanisme dan persyaratan pengenaan Biaya Administrasi Pengurusan
        Piutang Negara; dan
    h. mekanisme dan persyaratan pengurusan piutang negara secara spesifik,
        seperti:
        Ø pengurusan piutang negara eks-Kredit Perumahan PT. Bank
            Tabungan negara (Persero);
        Ø pengurusan piutang negara dengan jaminan yang telah diikat secara
            sempurna; dan
        Ø pengurusan piutang negara dengan Penanggung Hutang yang telah
            atau sedang dalam proses dipailitkan.
        Untuk kepentingan teknis operasional, Petunjuk Pelaksanaan tersebut
diatur lebih rinci lagi dengan Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang
Negara (dahulu Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara).
Pengaturan lebih rinci tersebut umumnya dikenal dengan nama Petunjuk
Teknis (Juknis) Pengurusan Piutang Negara. Petunjuk Teknis yang saat ini
berlaku adalah Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara
Nomor Kep-25/PL/2002 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara.
        Bila dicermati, Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tersebut
disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai
sumber hukumnya, yaitu UUD 1945. Pembentukannya Undang-undang
Nomor 49 Prp. Tahun 1960 didasarkan pada:
1. Pasal 23 UUD 1945, yang mengamanatkan negara untuk menguasai bumi
    dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan
    mempergunakan semuanya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut
    tentunya termasuk juga amanat untuk mengelola kekayaan negara, yang di
    dalamnya terdapat piutang negara.
Pengurusan Piutang Negara                                              37

2. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada
    Presiden untuk menetapkan suatu peraturan pemerintah sebagai pengganti
    undang-undang bila terjadi suatu kegentingan yang memaksa. Ketentuan
    tersebut digunakan untuk menyusun Undang-undang Nomor 49 Prp.
    Tahun 1960 karena situasi saat itu dianggap genting dan mendesak untuk
    disusunnya suatu ketentuan tentang pengurusan piutang negara. Ketentuan
    tersebut harus mengatur proses pengurusan piutang negara yang cepat dan
    efektif.
    Frasa (rangkaian huruf) “Prp” (merupakan singkatan dari “Peraturan
    Pemerintah Pengganti Undang-Undang”) yang terdapat pada nama
    Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 menunjukkan bahwa undang-
    undang tersebut pada awalnya adalah Peraturan Pemerintah yang
    ditetapkan sebagai undang-undang.
    Selanjutnya, Perpu tentang PUPN tersebut, pada tahun 1961 sesuai dengan
    ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan
    menjadi undang-undang oleh Presiden Soekarno, setelah disetujui oleh
    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
        Pada masa sekarang ini, setelah amandemen keempat UUD 1945,
Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 masih tetap relevan dan masih
sesuai dengan UUD 1945 yang menjadi sumber hukumnya. Relevansi tersebut
dapat dilihat dari ketentuan Pasal 23C UUD 1945 yang mengatur bahwa,
“Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang”.
Pengaturan tentang pengurusan piutang negara berdasarkan Undang-undang
Nomor 49 Prp. Tahun 1960, yang merupakan salah satu bagian dari sistem
pengelolaan keuangan negara, masih sesuai dengan isi Pasal 23C UUD 1945
tesebut.
Latar Belakang Terbitnya Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun
1960
        Sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, dalam
judul Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN terselip frasa
(rangkaian huruf) “Prp”, yang merupakan singkatan dari “Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang”. Penyusunan ketentuan tentang
pengurusan piutang negara yang dimulai dengan pemberlakukan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut tidak dapat dilepaskan dari
situasi politik, hukum, dan perekonomian pada masa sekitar tahun 1960.
        Pada tahun 1958 Negara Republik Indonesia masih dalam keadaan
darurat perang (SOB). Untuk menyelesaikan hutang-hutang kepada negara,
oleh penguasa pada saat itu yaitu Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf
Angkatan Darat telah diambil tindakan yang pertama berupa Maklumat
38                                    Bab 2 : Sumber Hukum Pengurusan Piutang Negara



Bersama antara KSAD dengan Jaksa Agung Nomor MKL/Peperpu/01/1958
tanggal 4 Januari 1958. Materi utama maklumat tersebut antara lain adalah
pengumuman kepada semua debitur negara untuk segera menyelesaikan
kewajiban hutangnnya dan apabila tidak mau melaksanakan perintah tersebut
akan dilakukan penyitaan barang jaminan dan harta kekayaan debitur, yang
selanjutnya akan dilakukan penjualan barang jaminan melalui pelelangan.
        Tindakan kedua adalah pada bulan April 1958 dengan pembentukan
Panitia Penyelesaian Piutang Negara (P3N) berdasarkan Keputusan Penguasa
Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958
tanggal 6 April 1958. Tugas pokok P3N adalah menyelesaikan hutang-hutang
kepada negara secara cepat dan efisien. Pertimbangan cepat dan efisien ini
menjadi tujuan utama mengingat kalau ditempuh penyelesaian hutang melalui
jalur hukum (Lembaga Peradilan) penyelesaian akan memakan waktu lama
(Putusan Majelis Hakim, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali). Oleh
karena itu, agar dapat melaksanakan tugasnya secara cepat dan efisien
tersebut, P3N diberi kewenangan khusus yang disebut dengan istilah “Parate
Eksekusi”, yaitu dapat melaksanakan sendiri putusan-putusannya (paksa, sita,
lelang dan seterusnya) tanpa harus meminta bantuan lembaga pengadilan.
        Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali
Undang-Undang Dasar 1945, dan mengembalikan negara ke keadaan tertib
sipil mulai tanggal 16 Desember 1960. Dengan kembali diberlakukannya
UUD 1945 dan dalam situasi tertib sipil tersebut, maka dasar hukum yang
memayungi Keputusan Penguasa Perang Pusat (yaitu Undang-Undang Dasar
Sementara Tahun 1950) menjadi tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, seluruh
Keputusan Penguasa Perang Pusat berikut semua aturan pelaksanaannya juga
tidak akan berlaku lagi.
        Salah satu keputusan yang telah diterbitkan oleh Penguasa Perang
Pusat adalah Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat
Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958 tanggal 6 April 1958 tentang pembentukan
Panitia Penyelesaian Piutang Negara.         Keputusan tersebut mengatur
pembentukan Panitia Penyelesaian Piutang Negara dengan tugas melakukan
penyelesaian piutang negara dengan cara yang cepat dan efisien.
        Tidak terkecuali, dalam keadaan negara yang tertib sipil, keputusan
Penguasa Perang Pusat tentang pembentukan Panitia Penyelesaian Piutang
Negara tersebut juga tidak akan berlaku lagi. Namun demikian, tugas dan
kewenangan Panitia Penyelesaian Piutang Negara untuk menyelesaikan
hutang-hutang kepada negara secara cepat dan efisien masih dipandang
relevan untuk tetap dilaksanakan. Oleh karena itu, sebelum Keputusan
Penguasa Perang Pusat tersebut dicabut, maka dipandang perlu untuk
Pengurusan Piutang Negara                                               39

menyusun suatu ketentuan pengganti yang dapat mempertahankan eksistensi
tugas dan kewenangan pengurusan piutang negara yang cepat dan efisien.
        Berdasarkan pemikiran di atas, maka disusunlah Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang
memuat ketentuan yang “hampir” sama dengan Keputusan Penguasa Perang
Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958 tanggal 6
April 1958, dengan perubahan-perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Perubahan tersebut antara lain adalah perubahan nama panitia, yang semula
adalah Panitia Penyelesaian Piutang Negara berdasarkan ketentuan yang baru
berubah menjadi Panitia Urusan Piutang Negara. Perubahan nama tersebut
disesuaikan dengan perubahan tugas panitia, yang semula bertugas untuk
menyelesaikan piutang-piutang negara, kemudian berubah menjadi mengurus
piutang-piutang negara. Perubahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa
terminologi pengurusan mengandung pengertian yang lebih luas dari pada
terminologi penyelesaian.
        Satu hal yang dipertahankan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara adalah kewenangan
khusus “Parate Eksekusi” yang sangat membantu dalam percepatan dan
optimalisasi hasil pengurusan piutang negara. Dengan kewenangan tersebut
diharapkan penagihan piutang negara dapat dilakukan secara secara cepat, dan
efektif terutama terhadap para debitor “nakal”. Pada gilirannya proses yang
cepat dan efektif tersebut akan memberikan hasil yang lebih memuaskan
dibandingkan dengan hasil pengurusan bila ditempuh prosedur-produser biasa
yang diatur dalam hukum acara perdata yang saat itu berlaku di Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan yang Terkait
        Proses pengurusan piutang negara tidak hanya didasarkan pada
ketentuan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 saja, tetapi juga harus
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Situasi
ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pengurusan piutang negara melibatkan
banyak pihak, seperti:
1. pihak debitor yang terkadang dengan diwakili oleh kuasanya;
2. pihak kreditor; atau
3. instansi pemerintah lain yang memberikan pelayanan yang diperlukan
    dalam proses pengurusan piutang negara, seperti Badan Pertanahan
    Nasional/Kantor Pertanahan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha
    Negara, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kepolisian,
    Kejaksaan, Pemerintah Desa/Kelurahan dan sebagainya.
40                                    Bab 2 : Sumber Hukum Pengurusan Piutang Negara



Masing-masing pihak tersebut di atas mempunyai kepentingan masing-masing
sesuai dengan rezim hukum/peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan bidang tugas masing-masing. Oleh karena itu, agar tidak terjadi
permasalahan hukum akibat masing-masing pihak saling tidak mau mengerti
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang tugas masing-
masing.
       Peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pengurusan
piutang negara akan diuraikan berikut ini.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
        Pengurusan piutang negara harus memperhatikan dan tidak boleh
bertentangan dengan KUH Perdata. Beberapa pasal dalam KUH Perdata yang
memberikan pengaruh dalam pengurusan piutang negara adalah sebagaimana
uraian berikut .
1. Pasal 1131 yang berbunyi, “Segala kebendaan si berutang, baik yang
    bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang
    baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala
    perikatan perseorangan.” Ketentuan pasal ini memberikan PUPN suatu
    kewenangan untuk melakukan penyitaan dan pelelangan harta kekayaan
    Penanggung Hutang, walaupun harta kekayaan tersebut tidak diikat
    sebagai barang jaminan hutangnya.
2. Pasal 1320 yang berbunyi, “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan
    empat syarat:
    1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
    2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
    3. suatu hal tertentu;
    4. suatu sebab yang halal.”
    Ketentuan pasal ini menjadi dasar PUPN untuk menentukan pihak-pihak
    yang dijadikan Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang untuk
    dimintakan pertanggungjawaban atas piutang negara yang timbul sebagai
    akibat suatu perjanjian yang sah.
3. Pasal 1338 yang berbunyi, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah
    berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu
    perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah
    pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan
    cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
    Ketentuan tersebut merupakan salah satu ketentuan yang memungkinkan
Pengurusan Piutang Negara                                               41

   PUPN (yang berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960
   bertindak untuk dan atas nama Penyerah Piutang) untuk memaksakan
   Penanggung Hutang melaksanakan perjanjian yang telah dibuat dan
   disepakati bersama oleh Penyerah Piutang dan Penanggung Hutang.
4. Pasal 1381 yang berbunyi, “Perikatan-perikatan hapus:
   Ø karena pembayaran;
   Ø karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan
       atau penitipan;
   Ø karena pembaharuan utang;
   Ø karena perjumpaan utang atau kompensasi;
   Ø karena percampuran utang;
   Ø karena pembebasan utangnya;
   Ø karena musnahnya barang yang terutang;
   Ø karena kebatalan atau pembatalan;
   Ø karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu
       buku ini;
   Ø karena liwatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab
       tersendiri.”
   Ketentuan tersebut merupakan dasar bagi PUPN untuk menerbitkan
   pernyataan piutang negara lunas dan karenanya Penanggung Hutang
   dan/atau Penjamin Hutang dinyatakan tidak mempunyai kewajiban kepada
   negara lagi, bila Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang
   melakukan pembayaran pelunasan hutang Penanggung Hutang.
5. Pasal 1831 yang berbunyi, “Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar
   kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-
   benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi
   utangnya.” Ketentuan pasal ini mengatur bahwa Penjamin Hutang
   (terminologi berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960
   yang memiliki arti yang sama dengan penanggung berdasarkan KUH
   Perdata) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban untuk menyelesaikan
   hutang Penanggung Hutang (terminologi berdasarkan Undang-undang
   Nomor 49 Prp. Tahun 1960 yang memiliki arti yang sama dengan si
   berutang berdasarkan KUH Perdata), bila:
   Ø si Penanggung Hutang belum dinyatakan lalai menyelesaikan hutang
       Penanggung Hutang; dan
   Ø harta kekayaan si Penanggung Hutang belum laku terjual untuk
       menyelesaikan hutang Penanggung Hutang.
42                                   Bab 2 : Sumber Hukum Pengurusan Piutang Negara



6. Pasal 1832 yang berbunyi, “Si penanggung tidak dapat menuntut supaya
   benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi
   hutangnya:
   1. apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya
      benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual;
   2. apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si
      berutang utama secara tanggung-menanggung, dalam hal mana
      akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan
      untuk utang-utang tanggung-menanggung;
   3. jika si berutang dapat memajukan suatu tangkisan yang hanya dirinya
      sendiri secara pribadi;
   4. jika si berutang berada dalam keadaan pailit;
   5. dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh hakim.”
   Ketentuan pasal ini merupakan pengecualian atas ketentuan Pasal 1831.
   Oleh karena itu, bila ketentuan pasal 1832 telah dipenuhi, PUPN dapat
   meminta pertanggungjawaban para Penjamin Hutang secara simultan
   dengan penagihan kepada para Penanggung Hutang.
7. Ketentuan lain dalam KUH Perdata, seperti ketentuan tentang waris, surat
   kuasa, perikatan, dan ketentuan lainnya yang terkait.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan
       Keterkaitan undang-undang ini dalam proses pengurusan piutang
negara adalah melalui ketentuan Pasal 41A yang berbunyi sebagai berikut:
     (1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan
         kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia
         Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia
         memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan
         Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk
         memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan
         nasabah debitur.
     (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara
         tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan
         Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang
         Negara.
Pengurusan Piutang Negara                                                            43

      (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus
          menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan
          Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara,
          nama nasabah debitor yang bersangkutan, dan alasan
          diperlukannya keterangan.
        Ketentuan tersebut di atas diperlukan BUPLN (saat ini telah berubah
menjadi DJPLN)/PUPN untuk mendapat izin memperoleh informasi tentang
keberadaan dan nilai simpanan debitor di suatu bank. Izin memperoleh
informasi tersebut, secara umum dikenal dengan nama izin membuka rahasia
bank sesuai dengan nama Peraturan Bank Indonesia2 yang merupakan aturan
pelaksanaan dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 44A Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut.
        Izin membuka rahasia bank tersebut digunakan oleh DJPLN/PUPN
untuk melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan harta kekayaan lain milik
Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang tersimpan di bank.
Kewenangan PUPN untuk melaksanakan kegiatan tersebut dijamin oleh
Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960. Apabila pejabat DJPLN/PUPN
melakukan tindakan pemblokiran dan/atau penyitaan tersebut tanpa dilengkapi
dengan izin membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia, maka
pejabat DJPLN/PUPN tersebut terancam sanksi Pasal 47 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1992. Sanksi hukuman atas pelanggaran Pasal 47 ayat
(1) tersebut adalah pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan
paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak
Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
       Keterkaitan undang-undang ini dalam proses pengurusan piutang
negara adalah melalui ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b yang mengatur
bahwa wewenang dan tanggungjawab pencegahan terhadap seseorang
bepergian ke luar wilayah Republik Indonesia, sepanjang menyangkut urusan
piutang negara, adalah Menteri Keuangan.



2
    Nama Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor
    2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis
    Membuka Rahasia Bank
44                                             Bab 2 : Sumber Hukum Pengurusan Piutang Negara



       Pada perkembangan selanjutnya, Menteri Keuangan mendelegasikan
wewenang dan tanggung-jawab kepada Direktur Jenderal Piutang dan Lelang
Negara (dahulu Kepala BUPLN) untuk dan atas nama Menteri Keuangan
menandatangani keputusan Menteri Keuangan yang terkait dengan
pencegahan, yaitu:
1. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencegahan Bepergian ke Luar
   Wilayah Republik Indonesia Terhadap Debitor Piutang Negara;
2. Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Pertama Pencegahan
   Bepergian ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Debitor Piutang
   Negara;
3. Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Kedua Pencegahan
   Bepergian ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Debitor Piutang
   Negara; dan
4. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Pencegahan Bepergian
   ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Debitor Piutang Negara.




Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

        Keterkaitan undang-undang ini dalam proses pengurusan piutang
negara adalah melalui ketentuan Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:
             “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang
      berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak
      Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak
      atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
      Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
      Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang
      merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan
      hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan
      kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.”
Ketentuan tersebut memberikan jaminan bagi PUPN untuk mendapatkan hak
mendahulu dari pada hak kreditor lainnya atas hasil penjualan barang jaminan
piutang negara yang telah dibebankan Hak Tanggungan secara sempurna3.

3
    Pembebanan Hak Tanggungan tersebut dinyatakan telah sempurna setelah didaftarkan ke
    Kantor Pertanahan dan oleh Kantor Pertanahan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan.
Pengurusan Piutang Negara                                                45

        Selain itu, Pasal 20 undang-undang ini mengatur bahwa bila
Penanggung Hutang cedera janji, objek Hak Tanggungan dapat dilelang
berdasarkan:
1. hak Pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual atas kekuasaan
    sendiri (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6); atau
2. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan.
        Berdasarkan ketentuan tersebut, PUPN dapat langsung melakukan
lelang barang jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan, segera setelah
PUPN menerima pengurusan piutang negara dari Penyerah Piutang. Namun
demikian, karena berbagai pertimbangan, hak tersebut belum dilaksanakan di
dalam pengurusan piutang negara. Penjelasan tentang pengurusan piutang
negara dengan barang jaminan yang telah dibebankan Hak Tanggungan
diuraikan lebih lanjut dalam Bab 14.



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(PT)

        Keterkaitan undang-undang ini dalam proses pengurusan piutang
negara adalah melalui ketentuan Pasal 3, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 23, Pasal
79, Pasal 82, Pasal 85, dan Pasal 100. Ketentuan yang diatur oleh pasal-pasal
tersebut membantu PUPN dalam menentukan:
1. pihak-pihak yang bertanggungjawab menyelesaikan hutang badan usaha
    yang berbentuk perseroan terbatas; dan
2. batasan pertanggungjawaban yang bersangkutan, apakah sampai pada
    pertanggungjawaban secara pribadi atau tidak.
        Pada dasarnya hutang badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas
harus diselesaikan oleh perseroan itu sendiri, dan bukan secara pribadi para
pengurus (Direksi) dan pengawas pengurus (Komisaris). Namun demikian,
dalam melaksanakan pengurusan piutang negara, PUPN tentu hanya
berhubungan dengan wakil dari perseroan tersebut, bukan berhubungan
dengan perseroan secara utuh. Proses pengurusan piutang negara yang harus
melibatkan pribadi pengurus atau komisaris adalah sebagai berikut:
1. pemanggilan kepada Penanggung Hutang yang berbentuk badan usaha
    selalu ditujukan kepada pengurus badan usaha tersebut, bukan ditujukan
    semata-mata kepada “badan hukum/perseroan” itu sendiri;
2. tindakan hukum pencegahan bepergian ke luar wilayah Republik Indonesia
    yang hanya dapat dilakukan kepada pribadi pengurus (Direksi) dan/atau
46                                     Bab 2 : Sumber Hukum Pengurusan Piutang Negara



    pribadi pengawas direksi (komisaris) dan tidak akan pernah dapat
    dilakukan terhadap organisasi badan usaha (organisasi perseroan terbatas);
    dan
3. tindakan hukum paksa badan yang hanya dapat dilakukan kepada pribadi
    pengurus (Direksi) dan/atau pribadi pengawas direksi (komisaris) dan tidak
    akan pernah dapat dilakukan terhadap organisasi badan usaha (organisasi
    perseroan terbatas).
        Selain itu, berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, kepada
Direksi dan/atau Komisaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara
pribadi atas kewajiban perseroan terbatas. Hal ini tentu juga berpengaruh
terhadap pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh PUPN. PUPN harus
dapat mengetahui batas-batas penagihan kepada pribadi Direksi dan/atau
Komisaris tersebut.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak
       Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak berikut aturan pelaksanaannya merupakan dasar PUPN untuk
mengenakan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN) atas
setiap pengurusan piutang negara. Penjelasan tentang Biad PPN akan
diuraikan lebih lanjut pada Bab 13.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
       Keterkaitan undang-undang ini dalam proses pengurusan piutang
negara adalah melalui ketentuan Pasal 27 yang berbunyi:
     (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap
         kreditor lainnya.
     (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat
         (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil
         pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang
         menjadi objek jaminan Fidusia.
     (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus
         karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi
         Fidusia.
       Ketentuan tersebut di atas perlu diperhatikan oleh petugas
DJPLN/PUPN dalam melaksanakan penyitaan dan penjualan barang jaminan
Penanggung Hutang yang dibebani Jaminan Fidusia bukan oleh Penyerah
Pengurusan Piutang Negara                                                              47

Piutang. Hasil penjualan barang jaminan tersebut terlebih dahulu harus
digunakan untuk menyelesaikan hutang kepada pihak lain tersebut. Di lain
pihak, bila barang jaminan milik Penanggung Hutang tersebut dibebani
Jaminan Fidusia oleh Penyerah Piutang, dan barang jaminan tersebut dijual
oleh Penanggung Hutang atau oleh pihak lain, maka PUPN mempunyai hak
preferen atas hasil penjualan barang jaminan tersebut.
        Selain itu, Pasal 29 undang-undang ini mengatur bahwa apabila debitor
atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi
objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
1. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
    (2) oleh Penerima Fidusia;
2. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan
    Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
    pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan
    Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh
    harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
        Berdasarkan ketentuan tersebut, PUPN dapat langsung melakukan
lelang barang jaminan yang telah dibebani Jaminan Fidusia4 segera setelah
PUPN menerima pengurusan piutang negara dari Penyerah Piutang.
        Pengurusan piutang negara dengan barang jaminan yang telah
dibebankan Jaminan Fidusia diuraikan lebih lanjut dalam Bab 14.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
       Keterkaitan undang-undang ini dalam proses pengurusan piutang
negara adalah melalui ketentuan Pasal 2 yang berisi ketentuan tentang ruang
lingkup Keuangan Negara, yang di dalamnya mencakup kekayaan
negara/kekayaan daerah. Kekayaan tersebut antara lain dapat berupa piutang
dan kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
Ketentuan ini penting bagi kegiatan pengurusan piutang negara, mengingat
ketentuan tersebut:
1. menjelaskan kedudukan piutang negara dan kekayaan yang dipisahkan
    pada perusahaan negara/perusahaan daerah sebagai bagian dari Keuangan
    Negara; dan
4
    Pembebanan Jaminan Fidusia atas barang jaminan dinyatakan telah sempurna setelah barang
    jaminan tersebut didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Berdasarkan pendaftaran
    tersebut, Kantor Pendaftaran Fidusia telah menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan
    menyerahkan sertifikat dimaksud kepada Penerima Fidusia.
48                                      Bab 2 : Sumber Hukum Pengurusan Piutang Negara



2. menjelaskan bahwa keuangan negara juga meliputi kekayaan daerah, baik
   daerah Provinsi, maupun daerah Kabupaten/Kota.


Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
        Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yang
memberikan pengaruh dalam pengurusan piutang negara adalah sebagaimana
uraian berikut ini.
1. Pasal 37 undang-undang ini mengatur ketentuan tentang penghapusan
    piutang negara/daerah. Ketentuan tersebut menjadi dasar ketentuan
    penghapusan piutang negara. Uraian lengkap tentang penghapusan piutang
    negara ada pada Bab 12.
2. Pasal 50 undang-undang ini berisi larangan untuk menyita uang dan
    barang milik negara/daerah, dan atau yang dikuasai negara/daerah.
    Ketentuan ini mendasari kekhususan pengurusan piutang negara dengan
    Instansi Pemerintah atau BUMN/BUMD selaku Penanggung Hutang.
3. Pasal 64 undang-undang ini mengatur ketentuan untuk tetap melaksanakan
    penagihan tuntutan ganti rugi kepada bendahara, pegawai negeri bukan
    bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti
    kerugian negara/daerah, walaupun yang bersangkutan telah dijatuhi
    hukuman pidana.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang
       Terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun
2004 yang harus diperhatikan, sehingga pengurusan piutang negara tidak
melanggar ketentuan undang-undang tersebut, misalnya:
1. berdasarkan Pasal 55 ayat (1), Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia,
   hak tanggunggan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya
   diperbolehkan untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak ada
   kepailitan, namun Pasal 56 ayat (1) mengatur bahwa bila putusan pailit
   telah dibacakan, maka hak eksekusi Kreditor tersebut ditangguhkan untuk
   jangka waktu paling lama 90 hari sejak pembacaan putusan tersebut.
   Kedua ketentuan tersebut mengatur bahwa PUPN dapat melakukan
   eksekusi barang jaminan yang telah diikat sempurna milik debitor yang
   telah pailit atau dalam proses pailit, seolah-olah tidak ada proses kepailitan
   terhadap debitor tersebut. Namun demikian, hak untuk melakukan eksekusi
Pengurusan Piutang Negara                                              49

   tersebut harus ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak
   putusan pailit dibacakan.
2. Berdasarkan Pasal 59, telah diatur bahwa PUPN dapat melakukan eksekusi
   barang jaminan yang diikat sempurna tersebut di atas dalam jangka waktu
   paling lama 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Pengertian
   keadaan insolvensi tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 57 ayat (1)
   adalah keadaan tidak mampu membayar.
       Penjelasan tentang Pengurusan Piutang Negara Atas Penanggung
Hutang yang Dinyatakan Pailit atau Atas Barang Jaminan Milik Pihak Ketiga
yang Dinyatakan Sebagai Boedel Pailit diuraikan lebih lanjut dalam Bab 14.



Rangkuman

        Indonesia adalah negara hukum atau “Rechtsstaat”, dan bukan negara
kekuasaan atau “Machtsstaat”, demikian bunyi salah satu pokok pikiran yang
terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pikiran tersebut di atas
mewajibkan pengurusan piutang negara untuk didasarkan pada suatu dasar
hukum yang jelas yang dapat menjadi payung dalam setiap gerak pengurusan.
        Jauh sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, ketentuan tentang pengurusan piutang negara telah
diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara. Undang-undang inilah yang menjadi dasar hukum
pengurusan piutang negara, walaupun belum bersifat paripurna dalam
memberikan aturan tentang proses pengurusan piutang negara. Namun
demikian, undang-undang tersebut telah dapat menjadi payung hukum dalam
upaya optimalisasi hasil pengurusan piutang negara, karena telah mengatur
subyek, obyek, dan proses pengurusan piutang negara. Selain itu, undang-
undang tersebut juga memberi amanat kepada Menteri Keuangan untuk
membuat aturan pelaksanaannya.
        Selain memperhatikan ketentuan hukum yang mendasarinya,
pengurusan piutang negara juga harus memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan lain yang terkait guna meminimalisasi kemungkinan
terjadinya permasalahan hukum dalam proses pengurusan piutang negara.
Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut antara lain adalah:
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
50                                   Bab 2 : Sumber Hukum Pengurusan Piutang Negara



2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
    telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
    Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Hak Tanggungan Atas
    Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
    Pajak;
7. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
10. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
    Kewajiban Pembayaran Hutang.




                                  - o0o -




Latihan
Untuk mengingatkan kembali materi yang telah anda pelajari, kerjakanlah
latihan di bawah ini !
1. Jelaskan arti dari pokok pikiran bahwa Indonesia adalah negara hukum
    atau “Rechtsstaat”, dan bukan negara kekuasaan atau “Machtsstaat”! Apa
    arti pokok pikiran tersebut bagi pengurusan piutang negara?
2. Apa pengertian “sumber hukum”? Apa dasar hukum pengertian tersebut?
3. Apakah yang menjadi sumber dari segala sumber hukum berdasarkan
    Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004? Apa saja yang masuk dalam tata
    urutan perundang-undangan menurut ketentuan undang-undang tersebut?
4. Jelaskan dengan singkat pengertian tentang hierarki peraturan perundang-
    undangan!
5. Jelaskan dengan singkat stufenban teori dari Hans Kelsen!
Pengurusan Piutang Negara                                           51

6. Apa yang menjadi dasar hukum pengurusan piutang negara? Jelaskan
   dengan singkat, mengapa undang-undang tersebut telah dapat menjadi
   payung hukum dalam pengurusan piutang negara!
7. Jelaskan dengan singkat keterkaitan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992
   tentang Keimigrasian dengan pengurusan piutang negara!
8. Jelaskan dengan singkat keterkaitan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994
   tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang
   Berkaitan dengan Tanah dengan pengurusan piutang negara!
9.   Jelaskan dengan singkat keterkaitan Undang-undang Nomor 1 Tahun
     1995 tentang Perseroan Terbatas dengan pengurusan piutang negara!
10. Jelaskan dengan singkat keterkaitan Undang-undang Nomor 20 Tahun
     1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan pengurusan
     piutang negara!
11. Jelaskan dengan singkat keterkaitan Undang-undang Nomor 42 Tahun
     1999 tentang Jaminan Fidusia dengan pengurusan piutang negara!
12. Jelaskan dengan singkat keterkaitan Undang-undang Nomor 17 Tahun
     2003 tentang Keuangan Negara dengan pengurusan piutang negara!
13. Jelaskan dengan singkat keterkaitan Undang-undang Nomor 1 Tahun
     2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan pengurusan piutang
     negara!




                                - o0o -
BAB 3


TUJUAN DAN ASAS-ASAS
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA




Sasaran Pembelajaran

Setelah membaca dan mempelajari Bab ini diharapkan para mahasiswa Prodip III
Keuangan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dapat mengerti dan
memahami tujuan dan asas-asas yang dianut dalam pengurusan piutang negara.
54                                Bab 3 : Tujuan dan Asas-asas Pengurusan Piutang Negara



Pendahuluan

        Tujuan kegiatan pengurusan piutang negara tentu tidak terlepas dari
tujuan dibentuknya Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) itu sendiri. Tujuan
tersebut tentu tidak terlepas pula dari keseluruhan sistem pengelolaan
keuangan negara, di mana pengurusan piutang negara merupakan bagian atau
sub sistemnya. Agar pengurusan piutang negara tidak menyimpang dari tujuan
yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan pengurusan piutang negara perlu
memperhatikan pula asas-asas atau prinsip-prinsip pokok yang harus dianut
atau dipedomani oleh setiap insan PUPN dan DJPLN serta pihak-pihak lain
yang terkait dengan pengurusan piutang negara.
        Tujuan dan prinsip-prinsip pokok dalam pengurusan piutang negara
secara rinci akan dijelaskan dalam uraian berikut ini.


Tujuan Pengurusan Piutang Negara

       Sebagaimana telah diuraikan dalam pendahuluan Bab ini, bahwa tujuan
pengurusan piutang negara tidaklah terlepas dari tujuan dibentuknya PUPN.
Tujuan dibentuknya PUPN itu sendiri dapat dijumpai dalam Penjelasan Umum
Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, yaitu melakukan penagihan
piutang negara secara singkat dan efektif dengan hasil yang optimal, terutama
terhadap penanggung hutang yang “nakal” dan dengan tindakannya terang-
terangan merugikan negara. Berdasarkan tujuan dibentuknya PUPN tersebut,
maka dapat dikatakan bahwa tujuan pengurusan piutang negara adalah
penagihan piutang negara secara singkat dan efektif dengan hasil yang optimal
dengan tetap memberikan kepastian hukum kepada debitor/Penanggung
Hutang.
       Pengurusan piutang negara dilakukan dalam rangka penyelesaian
piutang negara secara cepat dan efektif mensyaratkan adanya kewenangan
khusus yang harus diberikan kepada PUPN. Kewenangan khusus tersebut
adalah kewenangan “parate eksekusi”, dalam hal ini PUPN dapat
melaksanakan sendiri putusan-putusannya (paksa, sita, lelang dan seterusnya)
tanpa harus meminta bantuan lembaga peradilan.
       Kewenangan khusus yang dimiliki PUPN itulah yang menimbulkan
pandangan beberapa pihak termasuk jajaran pengadilan bahwa PUPN adalah
lembaga quasi rechtspraak (setengah majelis), suatu lembaga yang
mirip/setengah     pengadilan       namun       berada        di    lingkungan
eksekutif/pemerintahan. Hal ini tidak terlepas dari situasi dan kondisi spesifik
Pengurusan Piutang Negara                                                 55

Indonesia, di mana di satu sisi penyelesaian piutang melalui lembaga peradilan
memerlukan waktu yang tidak cepat, dan di sisi lain kecepatan terjadinya
piutang macet milik instansi pemerintah dan badan-badan yang baik secara
langsung maupun tidak langsung dikuasai negara, lebih cepat dibandingkan
penyelesaiannya. Dengan situasi seperti ini, maka percepatan penagihan
hutang debitor hanya dapat dilakukan melalui lembaga yang berada di luar
lembaga peradilan namun mempunyai kewenangan parate eksekusi. Keadaan-
keadaan tersebut tercemin pula dari adanya lembaga quasi rechtspraak di luar
PUPN seperti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan baik tingkat Pusat
maupun Daerah (P4P dan P4D) yang khusus dibentuk untuk menangani
masalah-masalah perburuhan.
        Pengurusan piutang negara dilakukan dengan tetap memberikan
kepastian hukum kepada debitor/Penanggung Hutang. Hal ini tentunya tidak
terlepas dari keseluruhan sistem pengelolaan keuangan negara sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, yang mengamanatkan pengelolaan keuangan negara harus dilakukan
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, pengurusan piutang negara akan
terhindar dari kesan seolah-olah PUPN dalam menagih hutang laksana tukang
jagal (eksekutor) belaka, tanpa memberi ruang gerak (kesempatan) bagi
debitor untuk berusaha melunasi hutangnya secara baik-baik.
        Oleh karena itu, kepada debitor yang mempunyai itikad baik, dalam
arti menunjukkan sikap yang kooperatif dengan PUPN/DJPLN, maka
kepadanya perlu diberikan kesempatan untuk menyelesaikan hutangnya, baik
berupa kesempatan waktu maupun menyampaikan informasi untuk
memperoleh kepastian jumlah hutang, termasuk kesempatan untuk menjual
sendiri barang jaminan, serta harta kekayaan lain tanpa melalui mekanisme
lelang. Inilah yang dimaksud dengan kata “pengurusan” dalam kalimat
pengurusan piutang negara yang lebih luas maknanya dari pada sekedar kata
“penyelesaian/penagihan piutang negara“.
        Dalam pengurusan piutang negara, tidak hanya hak negara untuk
menagih piutang saja yang dikedepankan, tetapi hak-hak debitor harus pula
diperhatikan sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian,
PUPN/DJPLN dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus
berlaku/bersikap objektif dan adil, harus memperhatikan baik kepentingan
kreditor/Penyerah Piutang maupun debitor/Penanggung Hutang.
        Proses dan hasil pengurusan piutang negara yang paling ideal tentunya
apabila piutang negara dapat diselesaikan tanpa melakukan tindakan eksekusi.
56                                Bab 3 : Tujuan dan Asas-asas Pengurusan Piutang Negara



Penyelesaian dimaksud dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara PUPN
dan Penanggung Hutang/debitor. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam
suatu dokumen yang disebut Pernyataan Bersama (PB), yang memuat
kesepakatan tentang jumlah hutang, cara, dan jangka waktu penyelesaiannya.
Keadaan ideal ini hanya akan terwujud apabila berbagai kondisi dapat
dipenuhi, seperti adanya itikad baik debitor/Penanggung Hutang, maupun
konsistensi PUPN/DJPLN dalam melaksanakan prosedur pengurusan piutang
negara yang sesuai dengan asas-asas atau prinsip-prinsip pokok yang telah
ditetapkan.
        Asas-asas atau prinsip-prinsip pokok dalam pengurusan piutang negara
dimaksud adalah asas/prinsip cepat, efektif dan efisien, serta asas lainnya yang
akan dijelaskan dalam uraian berikut ini.


Asas-Asas Pengurusan Piutang Negara

        Agar pengurusan piutang negara dapat memperoleh hasil yang optimal
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang
mengatur tentang pengurusan piutang negara, maka dalam pengurusan
piutang negara perlu diperhatikan asas-asas/prinsip-prinsip pokok sebagai
berikut.

Prosedur Pengurusan Piutang Negara Secara Khusus
         Pengurusan piutang negara, oleh Undang-undang Nomor 49 Prp.
Tahun 1960, telah diamanatkan agar dilaksanakan dengan prinsip percepatan,
efektifitas dan efisiensi proses pengurusan piutang negara. Prinsip percepatan
proses pengurusan piutang negara diarahkan pada minimalisasi waktu
pencapaian hasil pengurusan piutang negara. Prinsip efektifitas proses
pengurusan piutang negara diarahkan pada optimalisasi hasil pengurusan
piutang negara, sedangkan prinsip efisiensi ditujukan pada minimalisasi biaya
dan sumber daya yang dipergunakan dalam pengurusan piutang negara.
         Agar azas percepatan, efektifitas dan efisiensi proses pengurusan
piutang negara terpenuhi, maka dalam mengupayakan pengembalian piutang
negara, PUPN/DJPLN menempuh “prosedur khusus”. Prosedur tersebut
bukanlah prosedur biasa (lex generalis) yang terdapat di HIR, tetapi dengan
menempuh prosedur khusus (lex spesialiasis) berupa:
1. Pembuatan Pernyataan Bersama (PB);
2. Penerbitan Surat Paksa (SP);
Pengurusan Piutang Negara                                                  57

3.  Penyitaan Barang Jaminan dan Harta Kekayaan Lain milik debitor;
4.  Pelelangan Barang Jaminan dan Harta Kekayaan Lain milik debitor;
5.  Penyanderaan/Paksa Badan (Gijzeling/Lijfdwang);
6.  Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia.
        Pengurusan Piutang Negara secara khusus tersebut diatur dalam Pasal
10 dan 11 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN.
Prosedur pengurusan piutang negara yang dapat dikatakan khusus adalah
pembuatan Pernyataan Bersama, yaitu kesepakatan tertulis antara Ketua PUPN
Cabang dengan Penanggung Hutang tentang jumlah hutang yang wajib
dilunasi, termasuk cara-cara penyelesaiannya dan sanksi yang jelas kepada
debitor apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan yang telah
disepakati dalam Pernyataan Bersama (debitor wanprestasi).
        Pernyataan       Bersama        tersebut        mempunyai      kekuatan
eksekutorial/kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim dalam perkara
perdata yang berkekuatan hukum tetap/pasti yang tidak dapat dibanding dan
dikasasi. Oleh karena itu, Pernyataan Bersama diberi irah-irah/berkepala
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari segi hukum,
Pernyataan Bersama ini dikenal dengan istilah “grosse” akta. Setiap dokumen
yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi irah-irah “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka dokumen tersebut
mempunyai kekuatan eksekutorial dan dinamakan grosse. Grosse selain
Pernyataan Bersama (PB) antara lain adalah Surat Paksa, Akta Pengakuan
Hutang, Sertifikat Hipotek/Hak Tanggungan, Salinan Risalah Lelang dan
sebagainya. Materi/isi yang tercantum dalam PB adalah:
1. Jumlah hutang yang harus dilunasi oleh debitor yang terdiri dari hutang
    pokok, bunga, denda dan ongkos-ongkos (BDO), dan Biaya Administrasi
    Pengurusan Piutang Negara.
2. Cara-cara melunasinya, baik secara angsuran bulanan, triwulanan maupun
    semesteran, yang harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal 1 (satu)
    tahun. Dengan adanya pembatasan jangka waktu yang dapat disepakati di
    dalam Pernyataan Bersama, maka diharapkan pengurusan piutang negara
    ini dapat diselesaikan secara cepat, efektif, efisien dan optimal.
3. Barang apa saja yang dijadikan agunan hutang debitor, termasuk harta
    kekayaan lain miliknya bila diperlukan.
4. Kesediaan debitor untuk menerima sanksi bila terjadi wanprestasi, seperti
    penagihan piutang negara dengan Surat Paksa, sita, pelelangan agunan
    termasuk upaya hukum penyanderaan/paksa badan dan pencegahan debitor
    bepergian ke luar wilayah Republik Indonesia.
58                              Bab 3 : Tujuan dan Asas-asas Pengurusan Piutang Negara



       Ketentuan tentang PB ini diatur dalam Pasal 10 UU PUPN tersebut
yang secara lengkap berbunyi:
     1. Setelah dirundingkan oleh Panitia (PUPN) dengan
         Penanggung Hutang dan diperoleh kata sepakat tentang
         jumlah hutangnya yang masih harus dibayar, termasuk
         bunga uang, denda yang tidak bersifat pidana, serta biaya-
         biaya yang bersangkutan dengan piutang ini (BDO), maka
         oleh Ketua Panitia dan penanggung hutang dibuat suatu
         pernyataan bersama (PB) yang memuat jumlah tersebut dan
         memuat kewjiban penanggung hutang untuk melunasinya.
     2. Pernyataan Bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan
         seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang
         berkekuatan pasti, untuk mana pernyataan bersama itu
         berkepala “Atas nama Keadilan” (baca Demi Keadilan
         Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).
     3. Sanksi bila PB tidak dilaksanakan oleh debitor, dilakukan
         oleh Ketua Panitia dengan mengeluarkan suatu surat paksa
         (SP), yang dapat dijalankan secara pensitaan dan pelelangan
         barang-barang kekayaan penanggung hutang dan secara
         penyanderaan terhadap penanggung hutang.
       Jadi, berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, status
hukum perjanjian kredit (PK) yang semula bersifat keperdataan diperbaharui
menjadi bersifat publik (dalam ilmu hukum dikenal sebagai verpublikesering
van het privatrecht). Hal tersebut berarti perjanjian yang semula merupakan
hubungan hukum perdata antara Penyerah Piutang (kreditor) dan Penanggung
Hutang (debitor) menjadi hubungan hukum publik antara PUPN yang
mewakili negara sebagai kreditor baru dan Penanggung Hutang (debitor)
sebagai warga negara pada umumnya. Dalam penjelasan Pasal 10 Undang-
undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 dijelaskan dalam kalimat terakhir yang
berbunyi:
     “Pemakaian sistim surat paksa seperti dalam hal (penagihan)
     pajak dapat dipertanggungjawabkan karena kinipun Negaralah
     yang merupakan pihak berpiutang”
       Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa PB disamakan atau
mempunyai kedudukan yang sama dengan putusan hakim dalam perkara
perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang berisi antara lain
pengakuan dan pengukuhan hutang debitor dan karenanya mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs) dan kekuatan memaksa
(dwingend bewijs).
Pengurusan Piutang Negara                                                              59

        Bila Penanggung Hutang mentaati kesepakatan yang tertuang dalam
Pernyataan Bersama, yang bersangkutan akan melunasi hutangnya, dan PUPN
akan menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL). Namun
sebaliknya, bila Penanggung Hutang wanprestasi atas ketentuan yang telah
disepakati dalam Pernyataan Bersama, PUPN akan melakukan penagihan
secara sekaligus dengan Surat Paksa. Kemudian, bila Surat Paksa tersebut juga
tidak ditaati oleh Penanggung Hutang, maka PUPN akan melakukan tindakan
eksekusi, yang berupa:
1. penyitaan dan pelelangan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain
    milik Penangung Hutang dan/atau Penjamin Hutang; atau
2. pelaksanaan paksa badan terhadap Penangung Hutang dan/atau penjamin
    Hutang.
        Proses pengurusan yang dilakukan PUPN/DJPLN dengan tahapan
sebagaimana yang diuraikan di atas, merupakan proses pengurusan piutang
negara yang dilakukan secara khusus sebagai pelaksanaan kewenangan parate
eksekusi yang dijamin oleh Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960
tentang pengurusan Piutang Negara.

Piutang yang Diurus adalah Piutang Negara yang Telah Macet
        Penjelasan Pasal 4 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960
berbunyi bahwa Piutang Negara pada tingkat pertama pada prinsipnya
diselesaikan oleh instansi dan badan-badan yang bersangkutan1. Apabila itu
tidak mungkin lagi terutama disebabkan oleh karena ternyata Penanggung
Hutang tidak ada kesediaan dan termasuk Penanggung Hutang yang nakal
maka oleh instansi dan badan-badan yang bersangkutan penyelesaiannya
diserahkan kepada Panitia. Isi penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa
Piutang Negara yang diurus oleh PUPN/DJPLN adalah piutang yang telah
dinyatakan macet dan sebelumnya telah diupayakan untuk ditagih sendiri oleh
masing-masing pemilik piutang.
        Upaya penagihan yang dilakukan Penyerah Piutang antara lain berupa
pembinaan dari kreditor terhadap usaha para debitornya dalam hal piutang
negara perbankan (PNP), maupun penyuluhan/sosialisasi terhadap para
penanggung hutangnya dalam hal piutang negara non perbankan (PNNP).
Apabila upaya pembinaan tersebut kurang/belum berhasil, maka Penyerah
Piutang, melanjutkan upaya tersebut dengan upaya penyampaian peringatan

1
    Instansi dan badan-badan yang berpiutang adalah Instansi Pemerintah Pusat atau Instansi
    Pemerintah Daerah, dan badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau
    seluruhnya milik negara, vide penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun
    1960.
60                               Bab 3 : Tujuan dan Asas-asas Pengurusan Piutang Negara



atau biasa disebut dalam bahasa hukumnya adalah somasi. Lazimnya somasi
ini dilakukan dengan memperhatikan asas kepatutan, yaitu 3 (tiga) kali
masing-masing berselang 1 (satu) minggu.
        Salah satu tembusan surat peringatan terakhir disampaikan kepada
PUPN. Berdasarkan surat tembusan tersebut, PUPN dapat membuat dan
mengirimkan surat kepada debitor/Penanggung Hutang dengan isi pokoknya
agar yang bersangkutan segera melunasi hutangnya disertai penjelasan adanya
berbagai konsekuensi bilamana hal tersebut diabaikan oleh Penanggung
Hutang. Konsekuensi yang akan ditanggung oleh debitor antara lain adalah:
1. Penagihan atas hutangnya akan diserahkan pengurusannya ke PUPN,
    ditambah biaya administrasi pengurusan piutang negara (Biad PPN)
    sebesar 10% dari jumlah hutang.
2. Kemungkinan dilakukannya tindakan penagihan piutang negara oleh
    PUPN dengan penerbitan Surat Paksa (SP), penyitaan dan pelelangan
    barang jaminan/harta kekayaan lain milik debitor/Penanggung Hutang.
3. Dapat diterapkannya sanksi lainnya seperti tindakan pencegahan bepergian
    ke luar negeri serta penyanderaan/paksa badan (gijzeling/lijfsdwang).

        Bilamana berbagai upaya telah ditempuh oleh kreditor/Penyerah
Piutang, namun upaya-upaya tersebut tidak mungkin lagi berhasil terutama
karena tidak adanya kesediaan/itikad baik dari debitor/ Penanggung Hutang,
karenanya termasuk kategori debitor nakal, maka oleh instansi-instansi atau
badan-badan tersebut penyelesaiannya diserahkan kepada PUPN. Dengan
demikian penyerahaan kasus kredit/piutang macet kepada PUPN/DJPLN harus
terlebih dahulu didahului oleh upaya-upaya penagihan yang sungguh-sungguh
dari pihak Penyerah Piutang, sehingga terhindar kesan seolah-olah
PUPN/DJPLN hanya merupakan timbunan keranjang sampah belaka dari
kredit/piutang macet.
        Penentuan kriteria macet atas suatu piutang non perbankan, dilakukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada
pemilik piutang masing-masing. Penentuan kriteria macet atas piutang bank-
bank BUMN/BUMD, berlaku ketentuan kolektibilitas kredit perbankan yang
ditentukan/diatur oleh Bank Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor
7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang
penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (dahulu Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang
Kualitas Aktiva Produktif dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
Pengurusan Piutang Negara                                                    61

Nomor 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Pembentukan
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).
        Dalam peraturan tersebut, kualitas kredit terbagi menjadi 5 golongan,
yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.
Tiga kategori kredit terakhir, yaitu kategori Kurang Lancar, Diragukan dan
Macet termasuk dalam kriteria kredit bermasalah (Non Performing Loans
/NPL). Berdasarkan Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
7/2/PBI/2005 tentang penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, penentuan
kriteria dari masing-masing kualitas kredit tersebut di atas dapat dijelaskan
berdasarkan tabel berikut ini.




             Tabel 3.1. Penentuan Kriteria Kolektibilitas Kredit Perbankan
62   Bab 3 : Tujuan dan Asas-asas Pengurusan Piutang Negara
Pengurusan Piutang Negara   63
64   Bab 3 : Tujuan dan Asas-asas Pengurusan Piutang Negara
Pengurusan Piutang Negara   65
66                                    Bab 3 : Tujuan dan Asas-asas Pengurusan Piutang Negara




Sumber: Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/ 3 /DPNP tanggal 31 Januari 2005
Pengurusan Piutang Negara                                                 67

        Pada tahap awal, penyelamatan kredit macet dapat ditempuh melalui
beberapa cara yaitu:
1. penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang
    menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa
    tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak;
2. persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau
    keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal
    pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak
    menyangkut perubahan maksimum saldo kredit, dan konversi seluruh atau
    sebagian dari pinjaman menjadi equity perusahaan;
3. penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit
    yang menyangkut:
    Ø penanaman dana bank dan/atau;
    Ø konversi seluruh, atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit
        baru dan/atau;
    Ø konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam
        perusahaan.
        Selain penyelamatan melalui tindakan tersebut di atas, penanganan
terakhir kredit macet dapat dilakukan melalui Lembaga Penyelesaian Piutang.
Bagi bank milik pemerintah penyelamatan kredit macetnya wajib diserahkan
ke PUPN/BUPLN, sesuai Pasal 8 jo Pasal 12 Undang-undang Nomor 49 Prp.
Tahun 1960 tentang PUPN.

Adanya dan Besarnya Piutang Negara Telah Pasti Menurut Hukum
       Apa yang dimaksud dengan adanya dan besarnya piutang negara telah
pasti menurut hukum itu? Dalam kalimat tersebut di atas, terdapat 2 (dua)
syarat kepastian hukum yang harus dipenuhi agar piutang negara dapat
diterima dan dilakukan pengurusannya oleh PUPN/ DJPLN, yaitu adanya
piutang negara dan besarnya piutang negara. Kepastian hukum tentang dua hal
tersebut merupakan syarat dasar yang harus dipenuhi untuk terbitnya produk
hukum PUPN yang bersifat parate eksekusi.
       Tanpa adanya kepastian hukum atas kedua hal tersebut, maka piutang
dimaksud menjadi “tidak laik” urus dan PUPN/DJPLN wajib menolak
penyerahan kasus dimaksud. Azas ini tercantum dalam Pasal 4 butir 2 UU
Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN yang berbunyi:
68                                Bab 3 : Tujuan dan Asas-asas Pengurusan Piutang Negara



     “Piutang negara yang diserahkan sebagaimana tersebut dalam angka 1 di
     atas, ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum,
     akan tetapi yang menanggung hutangnya tidak melunasinya sebagaimana
     mestinya”.

Adanya dan Besarnya Piutang Negara Perbankan
        Khusus untuk Piutang Negara Perbankan (PNP), keberadaan atau
timbulnya piutang negara sebagian besar atau hampir seluruhnya didasarkan
pada adanya perjanjian, yaitu perjanjian pemberian kredit antara bank sebagai
kreditor dengan debitor. Perjanjian pemberian kredit ini biasa disebut dengan
istilah “Perjanjian Kredit“ atau lazim disingkat dengan PK, sebagian bank
menyebutnya dengan singkatan PMK (Perjanjian Membuka Kredit).
        Jadi, adanya piutang negara perbankan harus dibuktikan dengan
keberadaan PK. Tanpa adanya dokumen PK, maka suatu piutang sulit atau
tidak mungkin dibuktikan keberadaannya, atau patut diragukan
keberadaannya. Namun demikian, pada kasus-kasus tertentu, terdapat
kemungkinan bahwa PK tidak ada, sehingga untuk membuktikan adanya
piutang negara perbankan diperlukan Pengakuan Hutang yang dibuat oleh
Penanggung Hutang.
        Dalam praktek sering seorang debitor tidak mengakui bahkan menolak
mempunyai hutang kepada bank. Apalagi menghadapi “debitor nakal”, maka
tanpa adanya bukti PK, PUPN/DJPLN akan mengalami kegagalan dalam
menjalankan kewajibannya melakukan pengurusan piutang negara. Walaupun
secara teori hukum suatu perjanjian itu dapat juga dilakukan secara lisan,
namun hampir tidak mungkin dapat dibuktikan keberadaannya apabila kasus
kredit macet ini oleh debitor dibawa ke sidang pengadilan (perdata). Berbeda
dengan sistem peradilan pidana, menurut sistem hukum acara perdata di
Indonesia, hakim bersifat pasif dan putusannya sangat bergantung kepada
argumentasi serta alat-alat bukti, termasuk PK yang diajukan para pihak, baik
tergugat (PUPN/DJPLN), maupun penggugat (debitor).
        Walaupun dokumen PK memang ada, belum tentu dapat menjamin
kelancaran dalam pengurusan piutang negara, karena masih banyak rambu-
rambu hukum yang harus diperhatikan seperti syarat-syarat sahnya suatu
perjanjian, batal (nietig) dan pembatalan (vernietigbaar) suatu perjanjian, saat
dan tempat lahirnya suatu perjanjian, adanya wanprestasi (ingkar janji) dalam
suatu perjanjian dengan segala akibat-akibat hukumnya, hapusnya suatu
perjanjian serta rambu-rambu hukum lain yang siap menghadang apabila
PUPN/DJPLN kurang hati-hati dalam mengantisipasinya. Sikap hati-hati
inilah yang harus selalu dipedomani oleh PUPN/DJPLN dalam memberikan
Pengurusan Piutang Negara                                                69

pertimbangan serta mengambil keputusan, apakah penyerahan suatu kasus
kredit macet dari Penyerah Piutang dapat diterima untuk diurus atau ditolak.
        Setiap penyerahan kasus piutang macet harus diteliti terlebih dahulu
dengan cermat dan hasilnya dituangkan dalam suatu formulir “Resume Hasil
Penelitian Kasus” (RHPK). Dipandang dari sudut hukum, Pasal 1320 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian termasuk PK dianggap sah
apabila memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:
1. adanya kata sepakat antara para pihak;
2. para pihak mempunyai kecakapan dalam membuat perjanjian;
3. perjanjian dibuat mengenai suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.
        Dua syarat pertama disebut sebagai syarat subyektif, karena
menyangkut persyaratan orang-orangnya atau subyek hukum yang
mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat obyektif,
karena menyangkut obyek perjanjian dari perbuatan hukum yang dilakukan
daalam perjanjian tersebut.
        Apabila suatu kredit macet diserahkan pengurusannya oleh bank
kepada PUPN/DJPLN pada tanggal 1 Agustus 2005 yang didukung oleh suatu
perjanjian kredit yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2000, maka
PUPN/DJPLN harus berhati-hati melakukan penelitian atas kasus dimaksud,
misalnya pihak debitor diketahui lahir pada tanggal 15 Desember 1983. Pada
saat perjanjian dibuat, yaitu pada tanggal 10 Januari 2000, si debitor baru
berumur kurang dari 17 tahun, sehingga perjanjian tersebut tidak memenuhi
syarat subyektif sahnya suatu perjanjian, termasuk PK, karena dalam hukum
perdata yang berlaku di Indonesia, seseorang dianggap cakap melakukan
perbuatan hukum termasuk membuat perjanjian apabila telah berumur 21
tahun.
        Demikian juga dengan syarat-syarat lain tentang sahnya suatu
perjanjian, harus pula dicermati secara mendalam. Sebagai contoh misalnya
suatu bank memberi kredit kepada seorang/perusahaan importir atau
produsen/pabrik obat. Apabila ternyata uang hasil pinjaman tersebut
digunakan untuk mengimpor barang yang terlarang tanpa ijin resmi seperti
mengimpor senjata api, atau digunakan untuk mendirikan pabrik ekstasi,
apakah piutang macet tersebut dapat diterima untuk diurus oleh
PUPN/DJPLN? Satu hal yang jelas adalah bahwa perjanjian demikian tidak
memenuhi syarat obyektif sahnya suatu perjanjian.
        Kepastian besarnya piutang negara perbankan dapat dibuktikan dengan
dokumen yang lazim diterbitkan oleh bank, yaitu berupa:
70                                       Bab 3 : Tujuan dan Asas-asas Pengurusan Piutang Negara



1. Rekening Koran (RK) yang menunjukkan adanya/terjadinya mutasi dana
   keluar/masuk, baik mutasi atas hutang pokok maupun hutang bunga, denda
   dan ongkos-ongkos (BDO). Atas dasar RK tersebut dapat diketahui kapan
   suatu kredit termasuk kategori kurang lancar, diragukan dan macet.
2. Prima Nota, yaitu catatan-catatan yang dibuat oleh bank tentang mutasi
   keuangan debitor yang dibuat secara manual dalam hal tidak ada atau tidak
   dibuat rekening koran.
3. Dokumen lain yang dipersamakan dengan Rekening Koran ataupun Prima
   Nota.
4. Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh debitor yang berisi pengakuan
   besarnya jumlah hutang yang diterima olehnya dari bank, biasanya disertai
   pula dengan besarnya beban bunga yang harus ditanggung debitor.

       Konstruksi besaran Piutang Negara Perbankan yang diserahkan oleh
Penyerah Piutang kepada PUPN terdiri dari:
1. Hutang Pokok.
2. Hutang Bunga, yang terdapat bermacam-macam variasi sesuai dengan
   yang diperjanjikan kedua belah pihak. Cara pembebanan bunga ini antara
   lain adalah fix rate, sliding rate, floating rate dan sebagainya.
3. Denda atas kelambatan pembayaran angsuran hutang pokok dan bunga.
4. Ongkos-ongkos yang lazim diperjanjikan seperti biaya pemasangan
   hipotik/hak tanggungan, asuransi kebakaran dsb.

        Butir 2, 3 dan 4 di atas biasa disingkat dengan istilah BDO (Bunga,
Denda dan Ongkos-Ongkos). Besarnya BDO yang boleh diperhitungkan
paling lama 6 bulan setelah kredit di kategorikan macet berdasarkan peraturan
tentang kategori kredit perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia
(Pasal 11 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002).



       Sebagai gambaran di bawah ini disampaikan contoh perhitungan
jumlah PNP2.

2
    Contoh yang diberikan di sini adalah perhitungan yang dilakukan pada saat masih
    berlakunya ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.01/1998 yang telah
    diganti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002, namun cara
    perhitungan jumlah piutang negara di dalam kedua ketentuan tersebut tidak berbeda. Selain
    itu, pada saat perhitungan tersebut dilakukan, aturan tentang penentuan kategori kredit
Pengurusan Piutang Negara                                                             71

1. Sesuai dengan surat penyerahan pengurusan piutang Negara dari Kreditor
   (Bank Raja Intan), PT. ANGPAU sebagai Penanggung Hutang mempunyai
   kewajiban untuk membayar hutang sebesar Rp. 446.301.975.459,72
   dengan rincian sebagai berikut:

   Keterangan                 KMK                         KI                   Bridging loan
 Tunggakan           Rp. 5.900.000.000,00       Rp. 77.400.000.000,00    Rp. 5.000.000.000,00
 Pokok
 Tunggakan           Rp. 8.017.339.583,34       Rp. 111.063.920.883,2    Rp. 7.086.920.884,00
 Bunga

 Denda               Rp. 18.303.796.825,75      Rp. 211.871.611.200,5    Rp. 1.676.548.122,93


 Total Kewajiban     Rp. 32.221.136.409,09      Rp. 400.335.532.083,7    Rp. 13.745.468.966,93


2. KP3N Jakarta I (sekarang KP2LN Jakarta II) telah melakukan perhitungan
   jumlah hutang sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor
   293/KMK.09/1993 tanggal 27 Februari 1993 Pasal 9 ayat (2), sehingga
   jumlah hutang (27 bulan sejak diragukan) menjadi sebesar
   Rp.253.220.585.145,47 dengan rincian sebagai berikut:


    Keterangan                 KMK                        KI                   Bridging loan
 Tunggakan Pokok       Rp. 5.900.000.000,00     Rp. 77.400.000.000,00    Rp. 5.000.000.000,00
 Tunggakan Bunga       Rp. 5.254.228.472,22     Rp. 73.995.476.438,73    Rp. 2.925.070.694,01
 Denda                 Rp. 9.531.286.393,44     Rp. 71.537.975.024,12    ---




  perbankan yang berlaku saat itu adalah Surat Edaran (SE) Bank Indonesia Nomor
  30/16/UPPB tanggal 27 Februari 1998 yang saat ini telah diganti dengan SE Bank Indonesia
  Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
  Di dalam SE Bank Indonesia Nomor 30/16/UPPB tanggal 27 Februari 1998 telah diatur
  bahwa kredit dapat dinyatakan macet apabila terjadi tunggakan pokok atau denda selama
  270 hari, sedangkan di dalam SE Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari
  2005, diatur bahwa kredit dapat dinyatakan macet apabila terdapat tunggakan pokok dan
  atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.
72                                       Bab 3 : Tujuan dan Asas-asas Pengurusan Piutang Negara



 Biaya lainnya         ---                        Rp. 1.676.548.122,95        ---
 Total Kewajiban       Rp.20.685.514.865,66       Rp.224.609.999.585,8        Rp.7.925.070.694,01


3. Atas jumlah hutang tersebut, KP3N Jakarta I telah melakukan perhitungan
   kembali jumlah hutang sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor
   376/KMK.01/1998 tanggal 31 Juli 1998 Pasal 9 ayat (1) dan (2) dan sesuai
   Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/16/UPPB tanggal 27 Februari
   1998, kredit dikategorikan macet apabila terdapat tunggakan angsuran
   pokok, bunga atau denda selama 270 hari, sehingga jumlah hutang menjadi
   sebesar Rp. 136.205.124.529,00 dengan rincian sebagai berikut:

     Keterangan                   KMK                          KI                     Bridging loan
 Tunggakan Pokok         Rp. 5.900.000.000,00       Rp. 77.400.000.000,00       Rp. 5.000.000.000,00
 Tunggakan Bunga         Rp. 1.165.545.000,00       Rp. 15.638.670.000,00       Rp.    900.000.000,00
 Denda Bunga             Rp. 1.748.317.500,00       Rp. 23.458.005.000,00       Rp.    450.000.000,00
 Biaya lainnya                     ---              Rp. 2.633.161.061,00        Rp.      45.000.000,00
 Biaya lainnya *)                  ---              Rp. 1.676.548.122,95                    ---
 Total Kewajiban         Rp.9.005.740.345,63        Rp.120.804.384.183,95       Rp.6.395.000.000,00
*) Ket : biaya premi asuransi kebakaran yang telah dibayarkan oleh pihak bank


4. Rincian perhitungan jumlah hutang PT. Angpau tersebut adalah sebagai
   berikut:
   a. Kredit Modal Kerja (KMK)
       Pokok                = Rp.5.900.000.000,00
       Bunga Rata-rata      = 26,34% (weighted average interest)
       Denda pokok/Bunga = sebesar bunga ditambah 50% (150% dari
                                 bunga)
       Perhitungan kolektibilitas kredit macet menurut SE Bank Indonesia
       Nomor 30/16/UPPB tanggal 27 Februari 1998 adalah apabila terjadi
       tunggakan bunga/denda selama 270 hari, sehingga perhitungan
       menggunakan rumus:
       Jumlah hutang macet sebesar:
       - Bunga                 : 270/360 x tingkat bunga x jumlah
                              hutang pokok
Pengurusan Piutang Negara                                               73

        - Denda Pokok        : 270/360 x 150% x tingkat bunga x jumlah
                               hutang pokok
        - Denda Bunga        : dihitung per bulan tergantung jumlah bunga
                               yang tertinggal atau 30/360 x 150% x tingkat
                               bunga x bunga tertunggak
        Perhitungan Hutang Macet:
        Hutang Pokok         = Rp.5.900.000.000,00

        Hutang Bunga          = 270/360 x 26,34% x Rp.5.900.000.000,00
                              = Rp.1.165.545.000,00
        Denda Pokok           = 270/360     x    150%    x   26,34%     x
                                   Rp.5.900.000.000
                              = Rp.1.748.317.500,00
        Denda Bunga           = Bunga tertunggak per bulan (debitor tidak
                                pernah melakukan pembayaran angsuran)
                              = 30/360 x 26,34% x Rp.5.900.000.000
                              = Rp. 129.505..000,00
        Denda bunga bulan I = 30/360 x 150% x 26,34% x
                                Rp.129.505.000,00
                              = Rp.4.263.952,13
        Denda bunga bulan II = 30/360 x 150% x 26,34% x
                                Rp.259.010.000,00
                              = Rp. 8.527.904,25
        Denda bunga bulan III = 30/360 x 150% x 26,34% x
                                Rp.388.515.000,00
                              = Rp. 12.791.856,38
        Denda bunga bulan IV = 30/360 x 150% x 26,34% x
                                Rp.518.020.000,00
                              = Rp. 17.055.808,80
        Denda bunga bulan V = 30/360 x 150% x 26,34% x
                                Rp.647.525.000,00
                              = Rp. 21.319.760,63
        Denda bunga bulan VI = 30/360 x 150% x 26,34% x
                                Rp.777.030.000,00
                              = Rp. 25.583.712,75
74                               Bab 3 : Tujuan dan Asas-asas Pengurusan Piutang Negara



        Denda bunga bulan VII    = 30/360x 150% x 26,34% x
                                   Rp.906.535.000,00
                                 = Rp.29.847.664,88
        Denda bunga bulanVIII    = 30/360x 150% x 26,34% x
                                   Rp.10.360.400.000,00
                                 = Rp.34.111.617,00
        Denda bunga bulan IX     = 30/360x 150% x 26,34% x
                                   Rp.11.655.450.000,00
                                 = Rp.38.375.569,13
        Total denda bunga        = Rp. 191.877.845,63

           Total Hutang KMK:
           Pokok                   = Rp. 5.900.000.000,00
           Bunga                   = Rp. 1.165.545.000,00
           Denda Bunga             = Rp. 191.877.845,63
           Denda Pokok             = Rp. 1.748.317.500,00                +
                                   = Rp. 9.005.740.345,63
     b. Kredit Investasi (KI)
           Pokok                    = Rp.77.400.000.000,00
           Bunga Rata-rata          = 26,94%
           Denda Pokok/Bunga        = sebesar bunga ditambah 50% (150%
                                        dari bunga)
           Perhitungan kolektibilitas hutang macet menurut SE Bank
           Indonesia Nomor 30/16/UPPB tanggal 27 Februari 1998 adalah
           apabila terjadi tunggakan bunga/denda selama 270 hari, sehingga
           perhitungan menggunakan rumus:
           Jumlah Hutang macet sebesar:
           - Bunga              : 270/360 x tingkat bunga x jumlah hutang
                                  pokok
           - Denda pokok        : 270/360 x 150% x tingkat bunga x jumlah
                                  hutang pokok
           - Denda Bunga        : dihitung per bulan tergantung jumlah bunga
                                  yang tertinggal atau 30/360 x 150% x tingkat
                                  bunga x bunga tertunggak
Pengurusan Piutang Negara                                                 75

             Perhitungan Hutang Macet:
             Hutang Pokok         = Rp.77.400.000.000,00
             Hutang Bunga         = 270/360 x 26,94% x Rp.77.400.000.000,00
                                  = Rp.15.638.670.000,00
             Denda Pokok          = 270/360 x 150% x Rp.77.400.000.000
                                  = Rp.23.458.005.000,00
             Denda Bunga          = Bunga tertunggak per bulan (debitor tidak
                                    pernah melakukan pembayaran angsuran)
                                  = 30/360 x 26,94% x Rp.77.400.000.000
                                  = Rp. 1.737.630.000,00
             Denda bunga bulan I = 30/360 x 150% x 26,94% x
                                      Rp.1.737.630.000,00
                                    = Rp.58.514.690,25
             Denda bunga bulan II = 30/360 x 150 % x 26,94 % x
                                      Rp.3.475.260.000,00
                                    = Rp. 117.029.380,50
             Denda bunga bulan III = 30/360 x 150 % x 26,94 % x
                                      Rp.5.212.890.00000
                                    = Rp. 175.544.070,80
             Denda bunga bulan IV = 30/360 x 150 % x 26,94 % x
                                      Rp.6.950.520.000,00
                                    = Rp. 234.058.761,00
             Denda bunga bulan V = 30/360 x 150 % x 26,94 % x
                                      Rp.8.688.150.000,00
                                    = Rp. 292.573.451,30
             Denda bunga bulan VI = 30/360 x 150 % x 26,94 % x
                                      Rp.10.425.780.000,00
                                    =Rp. 351.088.141,50
             Denda bunga bulan VII = 30/360x 150 % x 26,94 % x
                                      Rp.12.163.410.000,00
                                    = Rp. 409.602.831,80
             Denda bunga bulanVIII = 30/360 x 150 % x 26,94 % x
                                      Rp.13.901.040.000,00
                                    = Rp.468.117.522,00
76                                Bab 3 : Tujuan dan Asas-asas Pengurusan Piutang Negara



           Denda bunga bulan IX = 30/360 x 150 % x 26,94 % x
                                      Rp.15.638.670.000,00
                                    = Rp.526.632.212,30
           Total denda bunga        = Rp.2.633.161.061,00
           Denda Pokok              = 150% x 270/360 x 26,94% x
                                      Rp.77.400.000.000,00
                                    = Rp.23.458.005.000,00
           Total Hutang KI :
           Pokok                    = Rp. 77.400.000.000,00
           Bunga                    = Rp. 15.638.670.000,00
           Denda Bunga              = Rp.    2.633.161.061,00
           Denda Pokok              = Rp. 23.458.005.000,00        +
                                    =Rp. 119.127.836.061,00
     c. Bridging Loan
           Pokok                    = Rp.5.000.000.000,00
           Bunga Rata-rata          = 24%
           Denda Pokok/Bunga = 50% dari bunga
           Perhitungan kolektibilitas hutang macet menurut SE Bank
           Indonesia Nomor 30/16/UPPB tanggal 27 Februari 1998 adalah
           apabila terjadi tunggakan bunga/denda selama 270 hari, sehingga
           perhitungan menggunakan rumus:
           Jumlah Hutang macet sebesar:
           - Bunga              : 270/360 x tingkat bunga x jumlah hutang
                                  pokok
           - Denda pokok        : 270/360 x tingkat bunga x 0,5% x jumlah
                                  hutang pokok
           - Denda Bunga        : dihitung per bulan tergantung jumlah bunga
                                  yang tertinggal atau 30/360 x tingkat bunga
                                  x bunga tertunggak
           Perhitungan Hutang Macet:
           Hutang Pokok             = Rp.5.000.000.000,00
           Hutang Bunga             = 270/360 x 24% x Rp.5.000.000.000,00 =
                                      Rp.900.000.000,00
        Denda Pokok               = 270/360 x 24% x 0,5 x Rp.5.000.000.000
                                  = Rp.450.000.000,00
Pengurusan Piutang Negara                                                 77

        Denda Bunga            = Bunga tertunggak per bulan (debitor tidak
                                 pernah melakukan pembayaran angsuran)
                               = 30/360 x 24% x Rp.5.000.000.000
                               = Rp. 100.000.000,00
        Denda bunga bulan I    = 30/360 x 24 % x 0,5 x Rp.100.000.000,00
                               = Rp.1.000.000,00
        Denda bunga bulan II   = 30/360 x 24 % x 0,5 x Rp.200.000.000,00
                               = Rp.2.000.000,00
        Denda bunga bulan III = 30/360 x 24 % x 0,5 x Rp.300.000.000,00
                               = Rp.3.000.000,00
        Denda bunga bulan IV = 30/360 x 24 % x 0,5 x Rp.400.000.000,00
                               = Rp.4.000.000,00
        Denda bunga bulan V    = 30/360 x 24 % x 0,5 x Rp.500.000.000,00
                               = Rp.5.000.000,00
        Denda bunga bulan VI = 30/360 x 24 % x 0,5 x Rp.600.000.000,00
                               = Rp.6.000.000,00
        Denda bunga bulan VII = 30/360 x 24 % x 0,5 x Rp.700.000.000,00
                               = Rp.7.000.000,00
        Denda bunga bulan VIII = 30/360 x 24 % x 0,5 x Rp.800.000.000,00
                               = Rp.8.000.000,00
        Denda bunga bulan IX = 30/360 x 24 % x 0,5 x Rp.900.000.000,00
                               = Rp. 9.000.000,00
        Total denda bunga      = Rp. 45.000.000,00

             Total Hutang Bridging Loan:
             Pokok                     = Rp. 5.000.000.000,00
             Bunga                     = Rp. 900.000.000,00
             Denda Bunga               = Rp.    45.000.000,00
             Denda Pokok               = Rp. 450.000.000,00 +
                                       = Rp. 6.395.000.000,00
    Dari contoh perhitungan jumlah Piutang Negara Perbankan tersebut di
    atas, jelas terlihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara
    perhitungan menurut kreditor dengan perhitungan menurut PUPN/KP3N
    sebagai berikut :
78                               Bab 3 : Tujuan dan Asas-asas Pengurusan Piutang Negara




     -   Menurut Bank (Kreditor) ………….. Rp.446.301,975,459,72
     -   Menurut PUPN/KP3N ………….. Rp.253.220,585,145,47 _
                       Selisih …………. Rp.193.081,390,314,25

     Selisih jumlah piutang negara yang cukup besar tersebut di atas (Rp
     193.081,390,314,25), merupakan resiko yang harus ditanggung oleh PT.
     Bank Raja Intan selaku kreditor sebagai akibat tidak segera menyerahkan
     pengurusan kredit macetnya kepada PUPN sesuai ketentuan kolektibilitas
     kredit perbankan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Adanya dan Besarnya Piutang Negara Non Perbankan
        Sebagian besar Piutang Negara Non Perbankan (PNNP) timbul atas
dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hutang pajak dan
Piutang Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebagai contoh adalah:
1.    Iuran Hasil Hutan (IHH) dan PSDH, dipungut dari Pemegang Hak
      Pengusahaan Hutan (HPH) dalam rangka reboisasi, pembangunan hutan
      tanaman industri dan rehabilitasi lahan hutan. Dasar hukum pungutan
      IHH dan PSDH adalah Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990
      sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan
      Presiden Nomor 32 Tahun 1998, beserta segenap peraturan
      pelaksanaannya seperti Keputusan Menteri Kehutanan, Keputusan
      Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan dan sebagainya.
2.    Sanksi denda atas pelanggaran ketentuan pasar modal yang terhutang
      berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
      Pasar Modal beserta segenap peraturan pelaksanaannya. Piutang Negara
      yang diurus oleh PUPN/DJPLN berupa “sanksi denda” atas kelambatan
      penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1)
      undang-undang tersebut.
3.    Tunggakan biaya perawatan dan obat, yang terhutang berdasarkan
      pernyataan kesanggupan pasien untuk menyelesaikan segala biaya
      perawatan yang dilengkapi dengan surat peringatan pembayaran dan
      kwitansi penagihannya.
        Dengan demikian bukti adanya PNNP selain atas dasar peraturan, juga
didasarkan atas sebab-sebab lain yang sah. Seperti surat pernyataan
kesanggupan membayar dari debitor (Penanggung Hutang), surat peringatan
pembayaran, dan lain-lain seperti Surat Perintah Kerja (SPK).
Pengurusan Piutang Negara                                               79

        Selanjutnya kepastian besarnya PNNP dapat dibuktikan dengan
berbagai dokumen yang beragam dan tidak sama di antara masing-masing PP.
selain dokumen yang berupa rekening seperti rekening listrik, telepon, air,
dapat juga berupa surat pernyataan kesanggupan membayar dari pasien suatu
rumah sakit disertai rincian kwitansi, bon sementara, pinjaman (kepada
karyawan), uang muka (persekot) dan sebagainya.
        Dokumen pendukung adanya dan besarnya PNNP sering kurang jelas
dan tidak lengkap, bahkan sering terjadi penyerahan tanpa dilengkapi dengan
dokumen pendukung. Hal ini dapat terjadi mengingat bidang usaha dan
kegiatannya tidak selalu menuntut adanya bukti otentik.
        Besarnya PNNP dihitung berdasarkan perhitungan pada saat piutang
jatuh tempo. Dalam hal terdapat pembebanan BDO, maka perhitungan BDO
tersebut ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah piutang jatuh tempo,
kecuali ditetapkan tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undang yang
berlaku.
        Sebagai gambaran di bawah ini disampaikan contoh perhitungan
jumlah PNNP. Sesuai penyerahan pengurusan piutang Negara dari PP, telah
ditetapkan jumlah piutang negara sebagai berikut :
1. Kasus Pertama
    - Nama Debitor                 : PT Mainan Utama
    - Penyerah Piutang             : Bodipam
    - Jenis Piutang Negara         : Sanksi Denda atas pelanggaran ketentuan
                                     pasar modal
    - Surat Penyerahan             : S-1779/PM/2005 tanggal 06 Juni 2005
    - Alamat Debitor               : Menara Imperium Lt.16 Suite B,
                                     Metropolitan Kuningan Superblok Kav.1
                                     Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta
    - Jumlah Penyerahan            :
          Hutang Pokok             : Rp.46.000.000,00 (denda kelambatan
                                     pembayaran
          Bunga                    : Rp.        920.000,00 (bunga 2%/bulan
                                     sesuai Pasal 17 UU No.20/1997 tentang
                                     PNBP)
    - Jumlah Penetapan Piutang Negara
    Ditetapkan sejumlah penyerahan, yaitu
    Rp.46.000.000,00 + Rp.920.000,00 = Rp.46.920.000,00
80                               Bab 3 : Tujuan dan Asas-asas Pengurusan Piutang Negara



2. Kasus Kedua
   - Penyerah Piutang           : RSUP Flamboyan
   - Debitor                    : Tn. Ali
   - Jenis Piutang Negara       : Tunggakan biaya perawatan dan obat
   - Dasar Hukum Terjadinya Piutang : - Surat pernyataan kesanggupan
                                        penyelesaian biaya-biaya
                                      - Kwitansi tagihan
                                      - Surat peringatan pembayaran
   - Jumlah Penyerahan          :
           Biaya Perawatan      : Rp.3.481.150,00
           Biaya Obat           : Rp.1.018.850,00
           Jumlah               : Rp.4.500.000,00

     - Jumlah Penetapan Piutang Negara
     Ditetapkan sejumlah penyerahan, yaitu Rp.4.500.000,00

3. Kasus Ketiga
   - Penyerah Piutang              : Dinas Kehutanan Jaya Mania
   - Surat Penyerahan              : 737/1./12 tanggal 30 Agustus 2000
   - Debitor                       : Harga Diri
   - Jenis Piutang Negara          : Tunggakan pembayaran DR dan IHH
   - Jumlah Penyerahan             :
           Hutang Pokok            : Rp.1.542.008.212,29
           Bunga                   : Rp.3.532.649.170,39
           Jumlah                  : Rp.5.074.657,382,68

     Perhitungan denda dikoreksi sesuai dengan Undang-undang Nomor 20
     tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan ketentuan
     bunga sebesar 2% per bulan paling banyak 24 bulan dari jumlah hutang,
     sehingga sesuai surat Penyerah Piutang (Dinas Kehutanan Propinsi
     Jayamania Nomor: 802/1.712 tanggal 14 September 2004, jumlah hutang
     penyerahan ditetapkan sebagai berikut :
     Hutang Pokok                  = Rp.1.542.008.212,29
     Bunga (2%, 24 Bulan)          = Rp. 740.211.941,90
                                                         +
Pengurusan Piutang Negara                                                  81

    Jumlah                        = Rp.2.282.220.154,19
    Sehingga jumlah piutang negara ditetapkan sebesar Rp.2.282,220,154,19

    Hutang penyerahan semula sebesar      Rp 5.074.657.382,68
    Ditetapkan sebesar ……..………….. Rp 2.282.220.154,19 _
                      Selisih ......……….. Rp 2.792.437.228,49



Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara
        Dalam setiap kasus piutang negara yang diterima dan dilakukan
pengurusannya oleh PUPN/DJPLN dikenakan pungutan negara yang disebut
Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN). Biad PPN ini
secara resmi dibebankan kepada debitor, bukan kepada kreditor. Biad PPN ini
termasuk kategori penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana
diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak. Ketentuan tentang Biad PPN telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Keuangan.
Biad PPN diatur dalam Pasal 4 ayat (5), huruf g, h, i dan j.
        Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) macam
tarif Biad PPN, yaitu sebesar 0%, 1%, 10% dan 2,5%. Untuk jenis PNBP
mana saja masing-masing tarif tersebut diterapkan? Hal tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. Tarif 0% diterapkan apabila debitor telah melunasi hutangnya sebelum
    kasus hutangnya secara resmi diterima oleh PUPN/DJPLN. Penerimaan
    Kasus Piutang Negara ditandai dengan diterbitkannya Surat Penerimaan
    Pengurusan Piutang Negara atau disingkat SP3N. SP3N ditanda tangani
    oleh Ketua PUPN Cabang dan merupakan “peristiwa hukum” teramat
    penting yang mendahului pembuatan PB. Dengan terbitnya SP3N, maka
    dalam penagihan / penyelesaian piutang negara berlaku rezim hukum
    PUPN, tidak lagi berlaku rezim hukum perdata sebagaimana diatur dalam
    Buku III KUHP tentang Perikatan (Verbintenis).
2. Tarif 1% diterapkan apabila debitor melunasi seluruh hutangnya dalam
    jangka waktu 3 (tiga) bulan yang dihitung dari sejak tanggal diterbitkannya
    SP3N.
82                               Bab 3 : Tujuan dan Asas-asas Pengurusan Piutang Negara



3. Tarif 10% diterapkan apabila debitor melunasi seluruh hutangnya dalam
   jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan yang dihitung dari sejak tanggal
   diterbitkannya SP3N.
4. Tarif 2,5% diberlakukan apabila kreditor melakukan penarikan kasus
   piutang negara yang sedang dilakukan pengurusannya oleh PUPN /
   DJPLN dengan alasan untuk dilakukan upaya penyehatan terhadap usaha
   debitor dengan jalan rescheduling, restructuring, ataupun reconditioning
   (3R). Biad 2,5% dihitung dari sisa hutang yang masih harus diselesaikan
   oleh debitor yang bersangkutan.

       Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Adanya pengenaan Biad PPN memberikan suatu penegasan sekaligus
   suatu ciri khusus bahwa telah terjadi perubahan status hukum yang semula
   berupa perjanjian utang piutang biasa antara kreditor dan debitor
   (hubungan hukum perdata) berubah menjadi hubungan hukum publik,
   yaitu antara Negara yang diwakili PUPN/DJPLN sebagai kreditor baru
   dengan debitor selaku warga negara pada umumnya.
2. Melihat susunan tarif Biad PPN, terkandung unsur “Reward and
   Punishment”, dalam arti debitor yang segera melunasi hutangnya akan
   memperoleh tarif yang lebih rendah, bahkan nol persen, jika dibandingkan
   dengan debitor yang lamban dalam menyelesaikan hutangnya. Disini
   tercermin adanya azas pengurusan piutang negara yang cepat, efektif,
   efisien dengan hasil yang optimal.
3. Biad PPN merupakan PNBP yang dibebankan kepada debitor sehingga
   negara memperoleh tambahan penerimaan dengan jumlah yang tidak kecil,
   di samping hasil utama yang diperoleh berupa piutang negara yang
   berhasil ditarik kembali /diamankan.
       Uraian lebih lengkap tentang Biaya Administrasi Pengurusan Piutang
Negara terdapat pada Bab 13.
Pengurusan Piutang Negara                                                  83


Rangkuman

         Tujuan yang hendak dicapai dalam pengurusan piutang negara tidak
terlepas dari tujuan dibentuknya PUPN, yaitu melakukan pengurusan piutang
negara secara singkat dan efektif dengan hasil yang optimal, terutama terhadap
Penanggung Hutang yang “nakal”, yang dengan segala tindakannya terang-
terangan merugikan negara. Walaupun demikian, pelaksanaan pengurusan
piutang negara tetap memperhatikan azas-azas kepatutan, keadilan, serta
dengan memberikan kepastian hukum kepada para Penanggung Hutang. Hal
ini tidak terlepas dari keseluruhan sistem Pengelolaan Keuangan Negara yang
harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,
efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan. Tidak hanya hak negara untuk menagih piutang
negara saja yang ditonjolkan, tetapi hak-hak debitor harus juga diperhatikan
sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan.
         Agar tujuan pengurusan piutang negara dapat diwujudkan dengan
sebaik-baiknya, maka dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan azas-azas atau
prinsip-prinsip pokok sebagai berikut:
1. Prosedur pengurusan piutang negara secara khusus dengan menggunakan
     prinsip cepat, efektif, dan efisien (lex specialis) dan tidak menggunakan
     prosedur biasa yang tersedia dalam Hukum Acara Perdata biasa (lex
     generalis). Hal ini dilakukan dengan menempuh prosedur:
     Ø Pembuatan Pernyataan Bersama;
     Ø Surat Paksa;
     Ø Sita dan Lelang;
     Ø Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah Republik Indonesia; dan
     Ø Penyanderaan/Paksa Badan.
2. Piutang negara yang diurus oleh PUPN adalah piutang negara yang telah
     macet. Untuk piutang negara perbankan, ukuran yang digunakan untuk
     mengetahui apakah suatu piutang telah termasuk kategori piutang macet
     adalah dengan memperhatikan ketentuan kolektibilitas kredit perbankan
     yang diatur oleh Bank Indonesia;
3. Kepastian menurut hukum mengenai adanya dan besarnya piutang negara
     yang dibuktikan dan didukung oleh dokumen-dokumen yang mendasari
     terjadinya piutang (perjanjian kredit, misalnya) dan dokumen-dokumen
     yang menunjukkan besarnya piutang (misalnya rekening koran);
84                               Bab 3 : Tujuan dan Asas-asas Pengurusan Piutang Negara




4. Adanya pungutan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad
   PPN), yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimana
   di dalamnya terdapat unsur “reward and punishment” sebagai insentif
   bagi debitor yang bersedia untuk segera menyelesaikan hutangnya.



                                   - o0o -



Latihan
Untuk mengingatkan kembali materi yang telah anda pelajari, kerjakanlah
latihan di bawah ini:
1. Jelaskan apa yang menjadi tujuan pengurusan piutang negara!
2. Sebutkan 4 (empat) azas yang harus diperhatikan oleh PUPN/DJPLN
    dalam melakukan pengurusan piutang negara!
3. Dapatkah Pernyataan Bersama disamakan dengan novasi (pembaharuan)
    piutang yang lazim digunakan dan dikenal dalam hukum perdata di
    Indonesia? Jelaskan pendapat anda!
4. Dasar timbulnya Piutang Negara Perbankan (PNP) berasal dari Perjanjian
    Kredit (PK) yang dibuat oleh pihak kreditor dengan pihak debitor. Jelaskan
    apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian, termasuk PK,
    sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)
    di Indonesia! Bagaimana kaitannya dengan pengurusan piutang negara?
5. Apakah yang menjadi isi pokok Pernyataan Bersama itu? Bagaimana
    kedudukan Pernyataan Bersama dalam konstelasi hukum di Indonesia,
    jelaskan jawaban anda!




                                   - o0o -
BAB 4


INSTANSI YANG MENGURUS
PIUTANG NEGARA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 49 PRP.
TAHUN 1960




Sasaran Pembelajaran

Setelah membaca dan mempelajari Bab ini diharapkan para mahasiswa Prodip III
Keuangan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dapat mengerti dan
memahami instansi yang mengurus piutang negara berdasarkan Undang-undang
Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, serta sejarah dan
perkembangan kelembagaannya.
Pendahuluan
86                                            Bab 4 : Instansi Yang Mengurus Piutang Negara




        Sesuai dengan amanat Pasal 1 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun
1960 tentang PUPN, Pemerintah1 selaku pemegang kewenangan eksekutif
telah membentuk Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Tugas utama PUPN
adalah melakukan pengurusan piutang negara dengan cara yang cepat dan
efektif dalam rangka pengamanan Keuangan Negara.
        Tugas PUPN dalam pengurusan piutang negara diwujudkan dalam
penerbitan produk-produk hukum sebagai dasar pengurusan piutang negara,
sedangkan operasionalisasi atas produk-produk hukum tersebut dilaksanakan
oleh suatu Badan yang disebut Badan Pelaksana Administrasi (BPA). BPA ini
dalam perjalanan waktu telah beberapa kali mengalami reorganisasi, yaitu
berubah menjadi Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), kemudian menjadi
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, dan terakhir berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 jo Keputusan Presiden Nomor 10
Tahun 2005 berubah lagi menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang
Negara (DJPLN).
        Perkembangan kelembagaan PUPN dan Badan Pelaksana Administrasi
tersebut akan diuraikan lebih rinci berikut ini.


Perkembangan Kelembagaan Panitia Urusan Piutang
Negara (PUPN)

       Perkembangan kelembagaan PUPN dapat dibagi dalam dua periode,
yaitu periode tahun pembentukan PUPN sampai dengan tahun 2002, dan
periode setelah tahun 2002 sampai dengan saat ini. Masing-masing periode
perkembangan tersebut diuraikan secara lengkap berikut ini.

Perkembangan PUPN sampai dengan Tahun 2002
       Sebagaimana uraian latar belakang terbitnya Undang-undang Nomor
49 Prp. Tahun 1960 pada Bab 2, berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli
1959, negara Indonesia kembali ke keadaan tertib sipil mulai tanggal 16
Desember 1960. Dalam situasi tertib sipil tersebut, maka dasar hukum yang
memayungi Keputusan Penguasa Perang Pusat (yaitu Undang-undang Dasar
Sementara Tahun 1950) menjadi tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, seluruh


1
     Pada tahun terbitnya Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, Pemerintahan masih
     dipimpin oleh Menteri Pertama (atau Perdana Menteri), dan bukan oleh Presiden.
Pengurusan Piutang Negara                                                             87

Keputusan Penguasa Perang Pusat berikut semua aturan pelaksanaannya juga
tidak akan berlaku lagi.
        Salah satu keputusan yang telah diterbitkan oleh Penguasa Perang
Pusat adalah Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat
Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958 tanggal 6 April 1958 tentang Pembentukan
Panitia Penyelesaian Piutang Negara.         Keputusan tersebut mengatur
pembentukan Panitia Penyelesaian Piutang Negara dengan tugas melakukan
penyelesaian piutang negara dengan cara Parate Eksekusi, (melaksanakan
sendiri putusan-putusannya seperti surat paksa, sita, lelang dan keputusan
hukum lainnya tanpa harus meminta bantuan lembaga peradilan).
        Tidak terkecuali, dalam keadaan negara yang tertib sipil, keputusan
Penguasa Perang Pusat tentang pembentukan Panitia Penyelesaian Piutang
Negara tersebut juga tidak akan berlaku lagi. Namun demikian, tugas dan
kewenangan Panitia Penyelesaian Piutang Negara (P3N) untuk menyelesaikan
piutang (tagihan-tagihan) negara secara cepat dan efisien masih dipandang
relevan untuk tetap dilaksanakan. Oleh karena itu, sebelum Keputusan
Penguasa Perang Pusat tersebut dicabut, maka dipandang perlu untuk
menyusun suatu ketentuan pengganti yang dapat mempertahankan eksistensi
tugas dan kewenangan pengurusan piutang negara yang cepat dan efisien.
        Pada tanggal 14 Desember 1960, dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang, Pemerintah membentuk Panitia Urusan Piutang
Negara (PUPN) sebagai pengganti P3N. Guna melestarikan dan
mempertahankan eksistensi kewenangan P3N, maka PUPN juga diberikan
kewenangan parate eksekusi dalam melaksanakan tugasnya.
        Susunan keanggotaan PUPN adalah:
1. Dua Pejabat Departemen Keuangan.
2. Seorang Pejabat Bank Indonesia.
3. Seorang Pejabat Sekretariat Negara.
4. Seorang Pejabat Angkatan Perang.
5. Seorang Pejabat Kejaksaan Agung.
         Untuk memudahkan pengurusan piutang negara di seluruh Indonesia,
telah dibentuk PUPN Cabang di masing-masing ibukota provinsi. Hal tersebut
sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 49 Prp tahun
1960, yang mengatur bahwa, ”Bila dianggap perlu, di Daerah-daerah Tingkat
I, dapat dibentuk Cabang PUPN dengan keputusan Menteri Keuangan”.2

2
    Sejak diberlakukannya asas desentralisasi dan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan
    negara, wilayah Daerah Tingkat I sudah ditiadakan dan penggunaan terminologi wilayah
88                                               Bab 4 : Instansi Yang Mengurus Piutang Negara



Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut, Menteri Keuangan
menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-731/MK/7/10/1969
tanggal 21 Oktober 1969 yang mengatur tentang organisasi, tata kerja, dan
keanggotaan organisasi PUPN Pusat dan PUPN Cabang di Daerah Tingkat I.
       PUPN Cabang yang dibentuk atas usul Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I, adalah organisasi pelaksana yang secara Organisasi dan
Administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua PUPN
Pusat. Adapun susunan keanggotaan PUPN Cabang adalah:
1. Dua Pejabat Departemen Keuangan;
2. Seorang Pejabat Bank Indonesia;
3. Seorang Pejabat Angkatan Perang;
4. Seorang Pejabat Kepolisian;
5. Seorang Pejabat Pemerintah Daerah; dan
6. Seorang Pejabat Kejaksaan Tinggi.
Untuk setiap anggota ditunjuk juga anggota penggantinya.
       Tugas PUPN dalam pengurusan piutang negara diwujudkan dalam
penerbitan produk-produk hukum sebagai dasar pengurusan piutang negara,
sedangkan operasionalisasi atas produk-produk hukum tersebut dilaksanakan
oleh suatu Badan yang disebut Badan Pelaksana Administrasi (BPA). BPA
dipimpin oleh seorang anggota PUPN dari Departemen Keuangan. Kegiatan
operasional BPA tersebut, juga kegiatan PUPN dibiayai dengan menggunakan
dana yang bersumber dari pemungutan Biaya Administrasi Pengurusan
Piutang Negara (Biad PPN) dari Penanggung Hutang dan/atau Penjamin
Hutang.
       Sebelum tahun 1974 susunan organisasi departemen belum seragam
dan masih banyak yang berupa jawatan-jawatan serta belum mengadopsi
sistem eselonering jabatan. Pada tahun 1974 dengan Keputusan Presiden
Nomor 44 dan 45 tahun 1974 Pemerintah melakukan penyeragaman susunan
organisasi departemen. Penyeragaman organisasi tersebut berupa: setiap
Departemen dipimpin oleh Menteri dengan Staf pembantunya yang terdiri dari
Sekretariat Jenderal, Direktorat-direktorat Jenderal dan Badan-badan. Pejabat-
pejabatnya masing-masing disebut Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal dan
Kepala-Kepala Badan yang dalam eselonering jabatan ditetapkan sebagai
Eselon I.



  Provinsi tetap dipertahankan. Oleh karena itu, saat ini wilayah administrasi pemerintahan
  yang dipimpin oleh Gubernur adalah Provinsi.
Pengurusan Piutang Negara                                                89

        Untuk mengantisipasi pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 44 dan
Nomor 45 tahun 1974, pada tanggal 30 Mei sampai dengan 1 Juni 1974 telah
diadakan musyawarah kerja PUPN seluruh Indonesia di Pandaan Jawa Timur.
Dalam musyawarah kerja tersebut telah dibicarakan kebijakan-kebijakan dan
strategi untuk mempertahankan eksistensi PUPN dan BPA. Hasil-hasil
musyawarah kerja tersebut, berikut tembusan surat rekomendasi dari Ketua
BPK yang ditujukan kepada Presiden Nomor 861/5/8/1974 tanggal 20 Agustus
1974, dijadikan dasar oleh Departemen Keuangan untuk mengusulkan kepada
Pemerintah agar melakukan reorganisasi PUPN dan BPA. Berdasarkan usul
Departemen Keuangan tersebut, lahirlah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun
1976.
        Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 menetapkan sekaligus
dalam satu keputusan pembentukan PUPN dan Badan Urusan Piutang Negara
(BUPN). Dalam Keputusan Presiden tersebut ditetapkan antara lain:
1. pencabutan Keputusan Menteri Pertama Nomor 454/M-P/1961;
2. pembentukan PUPN yang bersifat interdepartemental sebagaimana
    dimaksud dalam Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960;
3. kedudukan Kepala BUPN adalah setingkat Direktur Jenderal pada
    Departemen Keuangan. Dengan demikian, tingkatan Kepala BUPN
    tersebut adalah Eselon I. Kepala BUPN secara Ex Officio adalah Ketua
    PUPN Pusat;
4. di beberapa Daerah Tingkat I dibentuk Kantor Wilayah BUPN. Kepala
    Kantor Wilayah BUPN secara Ex Officio menjabat Ketua Cabang PUPN.
        Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976, Menteri
Keuangan menerbitkan dua keputusan yaitu Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 517/MK/IV/4/1976 tentang Tata Kerja dan Organisasi BUPN dan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-1075/MK/IV/8/1976 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja PUPN.
        Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-1075/MK/IV/8/1976 pada
pokoknya berisi ketentuan sebagai berikut:
1. Pencabutan       Keputusan     Menteri    Keuangan       Nomor      KEP-
    731//MK/7/10/1969.
2. Di daerah Tingkat I dapat dibentuk Cabang PUPN yang bertanggung
    jawab kepada PUPN Pusat secara organisatoris, administratif dan operatif.
3. Di daerah Tigkat II dapat dibentuk Team atau Pejabat Pelaksana Daerah.
4. Untuk kelancaran tugas PUPN Pusat dan Cabang dapat diangkat seorang
    Pejabat sebagai Sekretaris PUPN Pusat dan Sekretaris Cabang PUPN.
90                                        Bab 4 : Instansi Yang Mengurus Piutang Negara



5. PUPN Pusat berkewajiban menyampaikan laporan kepada Menteri
    Keuangan dan BPK.
6. PUPN Cabang dibentuk oleh Menteri Keuangan berada di Wilayah dan
    bertanggung jawab kepada PUPN Pusat.
7. Susunan Organisasi PUPN Cabang adalah sebagai berikut:
    a. Seorang Ketua yang merangkap sebagai anggota. Secara ex officio
        Kepala Kanwil BUPN menjadi Ketua Cabang PUPN.
    b. Seorang wakil dari ABRI sebagai anggota. Umumnya wakil dari ABRI
        adalah Kepala Oditurat Militer setempat.
    c. Seorang wakil Pemda Tingkat I sebagai anggota. Umumnya wakil dari
        Pemda Tingkat I tersebut adalah Kepala Inspektorat Wilayah Pemda
        Tingkat I
    d. Seorang wakil dari Kejaksaan Tinggi sebagai Anggota. Umumnya,
        wakil dari Kejaksaan Tinggi tersebut adalah Asisten Perdata dan Tata
        Usaha Negara.
    e. Seorang wakil dari Bank Indonesia. Umumnya wakil dari Bank
        Indonesia adalah Pimpinan BI setempat.
        Setelah melampaui waktu yang cukup lama, yaitu + 15 tahun, sejak
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 ditetapkan, pada tahun 1989
Menteri Keuangan menetapkan kebijakan baru untuk mempertahankan
eksistensi PUPN/BUPN. Bahkan, pada tingkat yang sangat menyakinkan,
kebijakan tersebut juga mencakup peningkatan segala sesuatu yang terkait
dengan institusi PUPN, seperti reorganisasi, peningkatan dan penambahan
kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM), pencukupan secara
bertahap sarana dan prasarana yang diperlukan, penciptaan suasana yang
kondusif, dan tertib administrasi di masing-masing kantor.
        Langkah pertama yang diputuskan oleh Menteri Keuangan di bidang
pembenahan organisasi adalah pengalihan secara “Bedol Deso” Unit Lelang
Negara dari Direktorat Jenderal Pajak ke Badan Urusan Piutang Negara pada
tahun 1990. Secara “Bedol Deso” berarti seluruh perangkat lelang negara di
seluruh Indonesia meliputi organisasi, jabatan dan pejabatnya, peralatan
kantor, sarana dan prasarana dialihkan dari Ditjen Pajak ke BUPN. Selain itu,
di bidang SDM pembenahan dilakukan dengan ditariknya atau
dibebastugaskannya pimpinan teras di kantor Pusat BUPN maupun di 5 (lima)
pimpinan Kantor Wilayah BUPN, sebagai gantinya ditunjuk pejabat-pejabat
dari Direktorat Jenderal Moneter, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat
Jenderal Anggaran, dan Bapeksta Departemen Keuangan.
Pengurusan Piutang Negara                                             91

        Langkah berikutnya adalah melaksanakan reorganisasi struktur BUPN
menjadi Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) melalui
penerbitan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tanggal 1 Juni 1991.
Ketentuan yang dicabut dari Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976
adalah ketentuan yang mengatur tentang Badan Urusan Piutang Negara
(BUPN). Sedangkan ketentuan tentang PUPN Pusat tidak dicabut, sehingga
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 masih berlaku. Dengan demikian
struktur organisasi PUPN Pusat didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor
11 Tahun 1976, sedangkan struktur organisasi BUPLN didasarkan pada
Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991.
        Penjelasan lebih lanjut mengenai struktur organisasi BUPLN,
perbedaan-perbedaannya dengan struktur organisasi BUPN, pendekatan yang
dilakukan dalam penyusunan struktur organisasi, dan sebagainya akan
diuraikan dalan sub bab perkembangan kelembagaan DJPLN berikutnya.
        Sementara itu, pengaturan tentang organisasi dan tata kerja PUPN
dilakukan kembali oleh Menteri Keuangan pada tahun 1993 dengan
menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.09/1993 tanggal
27 Pebruari 19993. Isi dari keputusan tersebut antara lain:
1. PUPN, sesuai dengan Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 bersifat
    interdepartemental,
2. PUPN terdiri dari PUPN Pusat, PUPN Wilayah dan PUPN Cabang.
3. PUPN Pusat berkedudukan di Pusat sesuai Keputusan Presiden Nomor 11
    tahun 1976. PUPN Wilayah berkedudukan di masing-masing Kantor
    Wilayah, PUPN Cabang berkedudukan di masing-masing Kantor
    Operasional DJPLN (saat itu bernama Kantor Pelayanan Pengurusan
    Piutang Negara /KP3N).
4. PUPN Cabang di bawah koordinasi PUPN Wilayah namun bertanggung
    jawab kepada PUPN Pusat.
5. PUPN berwenang mengurus Piutang Negara macet milik Bank-bank
    Pemerintah dan Badan-badan Usaha Milik Negara/Daerah non perbankan
    serta Instansi Pemerintah, yang pengurusannya telah diserahkan
    berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960.
6. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 di atas dilaksanakan oleh
    PUPN dengan cara:
    a. Menerbitkan Pernyataan Bersama yang ditandatangani Ketua PUPN
        dan Penanggung Hutang/Penjamin Hutang atau
92                                    Bab 4 : Instansi Yang Mengurus Piutang Negara



    b. Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) yang ditandatangani oleh
       Ketua PUPN dalam hal PB tidak dibuat berdasarkan alasan-alasan
       yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Pernyataan Bersama pada angka 6 di atas dilaksanakan dengan
    menerbitkan Surat Perintah/ Keputusan:
    a. Surat Paksa.
    b. Surat Perintah Penyitaan.
    c. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan.
    d. Surat Perintah Penangkalan Sita.
    e. Surat Perintah Penyanderaan.
    f. Surat Keputusan Pernyataan Lunas PN.
8. PUPN Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan
    dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976
    a. PUPN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
       Keuangan.
    b. Wilayah kerja PUPN Pusat meliputi wilayah Kerja BUPLN.
    c. Susunan keanggotaan PUPN Pusat adalah sebagaimana yang telah
       ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976.
    d. PUPN dibantu oleh Sekretaris.
9. PUPN Wilayah
    a. Berkedudukan di tingkat Kanwil BUPLN.
    b. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PUPN Pusat.
    c. Wilayah kerja PUPN Wilayah adalah wilayah kerja Kanwil BUPLN.
    d. Kepala Kanwil BUPLN karena jabatannya adalah Ketua PUPN
       Wilayah.
    e. Susunan keanggotaannya terdiri :
       o Seorang Ketua merangkap Anggota.
       o Seorang Anggota dari ABRI.
       o Seorang Anggota dari Bank Indonesia setempat.
       o Seorang Anggota dari Kejaksaan Tinggi setempat.
       o Seorang Anggota dari Pemda Tingkat I.
       o Seorang Anggota dari Departemen Keuangan.
       o Kepala Bidang Informasi dan Hukum Kanwil karena jabatannya
           adalah Sekretaris PUPN Wilayah.
10. PUPN Cabang
Pengurusan Piutang Negara                                             93

    a. PUPN Cabang adalah Panitia di tingkat KP3N. Berada di bawah
       koordinasi PUPN Wilayah dan bertanggung jawab kepada Ketua
       PUPN Pusat.
    b. Wilayah kerjanya adalah Wilayah kerja KP3N.
    c. Tempat kedudukannya adalah tempat kedudukan KP3N.
    d. Kepala KP3N karena jabatannya adalah Ketua PUPN Cabang.
    e. Susunan keanggotaan PUPN Cabang terdiri dari :
       o Seorang ketua merangkap anggota.
       o Seorang anggota dari ABRI.
       o Seorang anggota dari Bank Indonesia setempat.
       o Seorang anggota dari Kejaksaan Tinggi setempat.
       o Seorang anggota dari Pemda Tingkat I.
    f. Ketua PUPN Pusat dapat menunjuk salah seorang wakil dari instansi
       tersebut di atas sebagai Ketua PUPN Cabang.
    g. Kepala Seksi/Kepala Sub Seksi Informasi dan Hukum pada KP3N,
       karena jabatannya adalah Sekretaris PUPN Cabang.
    h. Pada tahun 1998 peranan, tugas dan kedudukan Panitia Urusan Piutang
       Negara yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
       294/KMK.09/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 dipandang perlu untuk
       ditinjau kembali. Peninjauan kembali dimaksud dilakukan dengan
       penerbitan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.09/1998.
       Isi Keputusan Menteri Keuangan tersebut antara lain adalah:
       1) PUPN terdiri PUPN Pusat dan PUPN Cabang. Dasar hukum PUPN
           Pusat adalah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976,
           sedangkan PUPN Cabang di mana KP3N berada disitulah
           keberadaannya. Oleh karena itu, Kepala KP3N karena jabatannya
           adalah Ketua PUPN Cabang. Adapun PUPN Wilayah dihapuskan.
       2) Susunan keanggotaan PUPN Pusat terdiri dari:
           o Seorang Ketua merangkap anggota.
           o Seorang wakil dari Departemen Keuangan.
           o Seorang wakil dari unsur ABRI.
           o Seorang wakil dari Kejagung.
           o Seorang wakil dari Bank Indonesia.
           Ditegaskan juga dalam surat keputusan ini tentang Pemberdayaan
           tugas      Sekretaris     PUPN     dalam        bidang   teknis
           operasional/Pengurusan Piutang Negara.
94                                     Bab 4 : Instansi Yang Mengurus Piutang Negara



     3) Jabatan Sekretaris, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Cabang,
        di samping memberikan pelayanan dan dukungan teknis
        administratif juga memberikan pelayanan dan dukungan teknis
        operasional. Oleh karena itu, Sekretaris PUPN Pusat adalah
        Sekretaris BUPLN dalam tugas operasional PUPN dibantu oleh
        Kepala Biro teknis pada kantor Pusat. Sedangkan di tingkat PUPN
        Cabang yang menjabat Sekretaris adalah Kepala Seksi/Sub Seksi
        Piutang Perbankan KP2LN dengan tujuan untuk dapat membantu
        pelayanan dan dukungan baik teknis administratif maupun teknis
        operasional Pengurusan Piutang Negara.
     4) Keputusan PUPN Cabang adalah merupakan putusan final.
     5) Terdapat penegasan bahwa Anggota PUPN Cabang dari unsur
        ABRI adalah Oditurat Militer, dari unsur Kejati/Kejari adalah
        Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, dari unsur Pemda Tk I/Tk.
        II adalah Inspektur Wilayah.
     6) PUPN Cabang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan
        Keputusan-keputusan hukum yang terdiri dari:
        a) Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N);
        b) Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara;
        c) Pernyataan Bersama;
        d) Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN);
        e) Surat Paksa (SP);
        f) Surat Perintah Penyitaan (SPP);
        g) Surat Perintah Pengangkatan Sita (SPPS);
        h) Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS);
        i) Surat Perintah Penyanderaan.
     7) Wilayah kerja PUPN Cabang adalah wilayah kerja KP3N.
     8) Susunan keanggotaan PUPN Cabang adalah:
        a) Seorang Ketua merangkap anggota.
        b) Seorang anggota wakil dari unsur ABRI.
        c) Seorang anggota wakil dari Kejati.
        d) Seorang anggota wakil dari Bank Indonesia.
        e) Seorang anggota wakil dari Pemerintah Daerah.
     9) Apabila berhalangan sementara:
        a) Ketua PUPN Pusat menunjuk Pejabat Penggantinya dari salah
            satu anggota PUPN Pusat.
Pengurusan Piutang Negara                                                       95

            b) Ketua PUPN Cabang menunjuk pejabat penggantinya dari salah
               satu anggota PUPN Cabang.
        10) Apabila berhalangan tetap, maka:
            a) Ketua PUPN ditunjuk Pejabat Penggantinya oleh Menteri
               Keuangan.
            b) Ketua PUPN Cabang ditunjuk pejabat penggantinya oleh Ketua
               PUPN Pusat.

Perkembangan PUPN Periode Setelah Tahun 2002 sampai
Sekarang (Pasca Keputusan Menteri Keuangan Nomor
61/KMK.08/2002 Juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor
533/KMK.08/2002).
        Di depan telah secara panjang lebar diuraikan mengenai perkembangan
kelembagaan PUPN sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 49 Prp.
Tahun 1960 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 381/KMK.09/1998. Dalam sub bab ini pembahasan akan difokuskan
pada organisasi dan tugas PUPN sebagaimana dimaksud pada Undang-undang
Nomor 49 Prp Tahun 1960 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
61/KMK.08/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 jo Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 533/KMK.08/2002 setelah pembentukan Direktorat Jenderal Piutang
dan Lelang Negara sebagai pengganti Badan Urusan Piutang dan Lelang
Negara.
        Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 49 Prp
Tahun 1960 Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah suatu organisasi
yang bersifat secara interdepartemental. Maksud dari sifat interdepartemental
seperti itu adalah bahwa keanggotaan PUPN berasal dari berbagai instansi
pemerintah, seperti Departemen Keuangan, Kejaksaan, Kepolisian, Bank
Indonesia dan Pemerintah Daerah.
        Karena sifat kepanitiaan yang interdepartemental, maka pembentukan
PUPN Pusat dan Badan Pelaksana Administrasi PUPN dilakukan oleh Menteri
Pertama3 yang mengkoordinasikan kementrian-kementrian negara melalui
Keputusan Nomor 454/MP/1960. Pada masa sekarang payung hukum PUPN
Pusat adalah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 dan PUPN Cabang
adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002.


3
    Menteri Pertama adalah Kepala Pemerintahan pada sistem pemerintahan yang masih
    berlaku pada tahun 1960, dan berdasarkan sistem negara Republik saat ini, kepala
    pemerintahan tersebut dipegang oleh Presiden)
96                                        Bab 4 : Instansi Yang Mengurus Piutang Negara



        Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 mengatur bahwa PUPN
bertugas mengurus Piutang Negara yang adanya dan besarnya sudah pasti
menurut hukum akan tetapi Penanggung Hutang tidak melunasi sebagaimana
mestinya. Pengurusan Piutang Negara tersebut dapat dilakukan PUPN
sepanjang ada penyerahan dari Penyerah Piutang yang terdiri dari Instansi
Pemerintah Pusat/Daerah atau Badan-badan yang secara langsung atau tidak
langsung dikuasai Negara dan Badan-Badan yang sebagian atau seluruhnya
milik Negara. Penyerahan pengurusan piutang negara tersebut oleh Penyerah
Piutang tersebut sifatnya wajib dan bukan pilihan (optional). Namun terdapat
klausul dalam Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 bahwa pada tingkat
pertama apabila terdapat hutang macet harus diselesaikan terlebih dahulu oleh
Penyerah Piutang. Apabila Penyerah Piutang sudah berupaya sedemikian rupa
dan tidak ada hasilnya, terlebih-lebih apabila memang Debitur tersebut
termasuk Debitur nakal/On Will maka barulah piutang-piutang macet tersebut
diserahkan ke PUPN untuk ditetapkan menjadi Piutang Negara sepanjang telah
memenuhi segala persyaratan-persyaratan yang berlaku.
Selanjutnya, PUPN juga mempunyai tugas lainnya seperti:
1. mengurus Piutang-piutang Negara dengan tanpa menunggu penyerahan
    dari Penyerah Piutang apabila ada cukup alasan yang kuat bahwa Piutang-
    piutang Negara tersebut harus segera diurus;
2. melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang/kredit-kredit yang telah
    dikeluarkan oleh Negara/Badan-badan Negara apakah kredit benar-benar
    dipergunakan sesuai syarat-syarat pemberian kredit;
3. dengan Keputusan Menteri Keuangan PUPN bertindak sebagai liquidator
    atas Badan Negara yang telah diliquidasi;
4. menurut Penjelasan Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 PUPN
    juga dapat melakukan Paksa Badan (Gijzeling).
Pada prakteknya butir 1 s.d. 4 di atas belum ada pelaksanaannya karena belum
ada juklaknya, sehingga PUPN hanya melakukan Pengurusan Piutang Negara
saja.
        Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002
juncto Nomor 533/KMK.08/2002, Organisasi PUPN terdiri dari PUPN Pusat
dan PUPN Cabang. Materi pokok kedua ketentuan tersebut adalah
sebagaimana uraian berikut.
1. Organisasi PUPN Pusat
    a. PUPN Pusat adalah PUPN sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan
        Presiden Nomor 11 Tahun 1976 berkedudukan di Jakarta dengan
        susunan keanggotaan sebagai berikut:
Pengurusan Piutang Negara                                             97

      ü Seorang Ketua merangkap anggota.
      ü Seorang wakil dari departemen Keuangan sebagai anggota.
      ü Seorang wakil dari unsur polri sebagai anggota.
      ü Seorang wakil dari unsur bank Indonesia sebagai anggota.
      ü Seorang wakil dari unsur Kejaksaan Agung sebagai anggota.
   b. Ketua PUPN Pusat secara ex officio adalah Direktur Jenderal Piutang
      dan Lelang Negara.
   c. Terdapat perubahan keanggotaan yaitu wakil dari unsur Hankam
      diganti unsur Polri sebagai anggota.
   d. Sekretaris PUPN Pusat secara ex officio adalah Sekretaris DJPLN.
      Tugas Sekretaris terbatas hanya pada memberikan pelayanan dan
      dukungan teknis administratif kepada Ketua PUPN Pusat sedangkan
      pelayanan teknis operasional Pengurusan Piutang Negara dihilangkan
      dari Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas.
   e. Ketua PUPN Pusat dan anggota diangkat dan diberhentikan oleh
      Presiden. Walaupun demikian, PUPN Pusat berada di bawah dan
      bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
2. Organisasi PUPN Cabang
   a. PUPN Cabang berkedudukan di semua Ibu Kota Provinsi, kecuali
      untuk Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Kota Balikpapan.
   b. Di Ibu Kota Provinsi yang terdapat kantor Wilayah DJPLN Ketua
      PUPN Cabang adalah Kepala Kantor Wilayah DJPLN.
      Adapun Kepala-Kepala KP2LN yang berada satu kota dengan Kanwil
      DJPLN menjadi anggota PUPN Cabang. Dengan demikian terdapat 9
      (sembilan) Ketua PUPN Cabang yang berasal dari Kepala Kanwil
      DJPLN dan 21 (dua puluh satu) Ketua PUPN Cabang yang berasal dari
      Kepala KP2LN .
   c. Susunan keanggotaan PUPN Cabang terdiri adalah sebagai:
      § Seorang ketua merangkap anggota.
      § Seorang atau lebih wakil dari Departemen Keuangan.
      § Seorang wakil dari POLRI sebagai anggota.
      § Seorang wakil dari unsur Bank Indonesia setempat sebagai
          anggota.
      § Seorang wakil dari unsur Kejaksaan Tinggi setempat sebagai
          anggota.
      § Seorang wakil dari unsur Pemda setempat sebagai anggota.
98                                      Bab 4 : Instansi Yang Mengurus Piutang Negara



   d. Kepala Bagian Umum pada Kantor-kantor Wilayah DJPLN atau
       Kepala Sub Bagian Umum pada KP2LN karena jabatannya adalah
       Sekretaris PUPN Cabang yang memberikan pelayanan teknis
       administratif PUPN Cabang saja dan tidak memberikan pelayanan
       teknis operasional.
3. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, PUPN memiliki kewenangan untuk:
   a. menerima/menolak/mengembalikan PPN;
   b. membuat Pernyataan Bersama (PB);
   c. menetapkan Jumlah Piutang Negara (PJPN);
   d. mengeluarkan Surat Paksa (SP);
   e. mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan (SPP);
   f. mengeluarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS);
   g. menetapkan/menolak penjualan barang jaminan;
   h. menetapkan nilai limit lelang dan nilai pencairan di luar lelang;
   i. meminta sita persamaan;
   j. mengeluarkan surat perintah pengangkatan penyitaan;
   k. menetapkan suatu piutang sebagai piutang untuk sementara belum
       dapat ditagih (PSBDT);
   l. mengeluarkan pernyataan Pengurusan Piutang Negara lunas/selesai;
   m. menyetujui/menolak penarikan kembali Piutang Negara;
   n. mengeluarkan surat perintah paksa badan;
   o. mengaktifkan kembali pengurusan piutang yang telah dinyatakan
       sebagai PSBDT.
       Lebih lanjut, terdapat beberapa hal dari Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 61/MK.08/2002 tersebut di atas yang perlu diperhatikan, yaitu:
1. Pertanggungjawaban pekerjaan PUPN Cabang yang berada di kota yang
   berbeda dengan tempat kedudukan Kantor Wilayah DJPLN, dilakukan
   melalui Ketua PUPN Cabang yang dijabat oleh Kepala Kanwil.
2. Ketua dan Anggota PUPN Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Anggota PUPN Pusat harus memenuhi persyaratan:
   a. Berdinas aktif dan minimal eselon II.
   b. Anggota dari Departemen Keuangan adalah Kepala Biro Hukum dan
       Humas.
   c. Anggota dari unsur POLRI adalah Pejabat DITSERSE.
   d. Anggota dari unsur Bank Indonesia adalah Kepala Biro Kredit.
Pengurusan Piutang Negara                                               99

     e. Anggota dari unsur Kejaksaan Agung adalah Direktur Pemulihan dan
         Perlindungan Hak Jamdatun.
4.   Ketua dan Anggota PUPN Cabang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua
     PUPN Pusat atas nama Menteri Keuangan.
5.   Anggota PUPN Cabang harus memenuhi persyaratan:
     a. Berdinas aktif dan minimal eselon III.
     b. Anggota dari Departemen Keuangan adalah Kepala KP2LN yang satu
         kota dengan kantor Wilayah atau Kepala KP2LN yang tidak berada di
         daerah tingkat I.
     c. Anggota dari unsur POLRI adalah Kadit Serse atau Kasat Serse atau
         Pejabat POLRI lainnya.
     d. Anggota dari unsur Bank Indonesia adalah pemimpin Bank Indonesia
         setempat atau Pejabat Bank Indonesia lainnya.
     e. Anggota dari unsur Kejaksaan Tinggi adalah Asisten Perdata atau Tata
         Usaha Negara setempat atau Pejabat lain yang setingkat.
6.   Rapat PUPN dalam 1 (satu) tahun anggaran terdiri dari:
     a. Rapat PUPN Pusat paling sedikit adalah 4 (empat) bulan sekali.
     b. Rapat PUPN Cabang paling sedikit adalah 2 (dua) bulan sekali.
     Apabila dianggap perlu, dapat diadakan rapat di luar jadwal yang telah
     ditentukan.
7.   Rapat PUPN Pusat membahas:
     a. Rencana kerja tahunan.
     b. Kebijaksanaan Pengurusan Piutang Negara.
     c. Evaluasi Pengurusan Piutang Negara dan atau.
     d. Materi lainnya yang dianggap perlu.
8.   Rapat PUPN Cabang membahas :
     a. Rencana kerja tahunan.
     b. Evaluasi Pengurusan Piutang Negara.
     c. Optimalisasi Pengurusan Piutang Negara dan atau
     d. Penyelesaian Piutang Negara yang menurut pertimbangan Panitia perlu
         dirapatkan.
9.   Rapat PUPN dihadiri minimal 3 (tiga) anggota yang berasal dari 2 (dua)
     unsur anggota atau lebih. Apabila anggota yang hadir tidak mencapai
     quorum, diadakan rapat kedua yang harus dihadiri oleh minimal 2 (dua)
     anggota yang berasal 2 (dua) unsur anggota yang berbeda. Hasil rapat
100                                        Bab 4 : Instansi Yang Mengurus Piutang Negara



    dinyatakan sah bila disetujui oleh minimal 2 (dua) anggota atau ¾ anggota
    yang hadir.
    Bila rapat kedua tetap tidak mencapai quorum, diadakan rapat ketiga tanpa
    ada persyaratan quorum. Rapat di luar jadwal minimal harus dihadiri oleh
    4 (empat) anggota. Hasil syah apabila disetujui minimal 3 (tiga) anggota
    atau ¾ (tiga perempat) anggota yang hadir.
10. Tempat kedudukan PUPN Cabang di seluruh Indonesia berada di setiap
    ibukota provinsi dan daerah kewenangannya meliputi daerah wewenang
    provinsi yang bersangkutan. Namun demikian, terdapat pengecualian
    tempat kedudukan PUPN Cabang, yaitu PUPN Cabang Provinsi
    Kalimantan Timur yang berkedudukan di Balikpapan, bukan di Samarinda
    yang merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian
    PUPN Cabang di seluruh Indonesia berjumlah 30 (tiga puluh) PUPN
    Cabang. Dari 30 (tiga puluh) PUPN Cabang, terdapat 9 (sembilan) PUPN
    Cabang dengan Ketua yang dijabat oleh Kepala Kanwil DJPLN,
    mengingat pada kota tempat kedudukan PUPN Cabang tersebut terdapat
    Kantor Wilayah DJPLN. Berikut ini adalah tabel tentang tempat
    kedudukan PUPN Cabang dan wilayah kerjanya.

   Tabel 4.1. PUPN Cabang dengan Ketua yang Dijabat oleh Kepala Kanwil DJPLN
                                                                             TEMPAT
 NO           PUPN CABANG               DAERAH WEWENANG
                                                                           KEDUDUKAN
  1                  2                                 3                            4
  1.   PUPN Cab. Sumatera Utara        Provinsi Sumatera Utara            Medan
  2.   PUPN Cab. Sumatera Selatan      Provinsi Sumatera Selatan          Palembang
  3.   PUPN Cab. DKI Jakarta           Provinsi DKI Jakarta               Jakarta
  4.   PUPN Cab. Jawa Barat            Provinsi Jawa Barat                Bandung
  5.   PUPN Cab. Jawa Tengah           Provinsi Jawa Tengah               Semarang
  6.   PUPN Cab. Jawa Timur            Provinsi Jawa Timur                Surabaya
  7.   PUPN Cab. Bali                  Provinsi Bali                      Denpasar
  8.   PUPN Cab. Sulawesi Selatan      Provinsi Sulawesi Selatan          Makassar
  9.   PUPN Cab. Sulawesi Utara        Provinsi Sulawesi Utara            Manado
Sumber:   Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia                Nomor
          533/KMK.08/2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri              Nomor
          61/KMK.08/2002 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara
Pengurusan Piutang Negara                                                     101


       Tabel 4.2. PUPN Cabang dengan Ketua yang Dijabat oleh Kepala KP2LN
                                                                        TEMPAT
 NO             PUPN CABANG             DAERAH WEWENANG
                                                                      KEDUDUKAN
  1                         2                       3                            4
  1.    PUPN Cab. Nangroe Aceh          Provinsi Nangroe Aceh        Banda Aceh
        Darussalam                      Darussalam
  2.    PUPN Cab. Riau                  Provinsi Riau                Pekanbaru
  3.    PUPN Cab. Sumatera Barat        Provinsi Sumatera Barat      Padang
  4.    PUPN Cab. Jambi                 Provinsi Jambi               Jambi
  5.    PUPN Cab. Bengkulu              Provinsi Bengkulu            Bengkulu
  6.    PUPN Cab. Lampung               Provinsi Lampung             Bandar Lampung
  7.    PUPN Cab. Bangka Belitung       Provinsi Bangka Belitung     Pangkal Pinang
  8.    PUPN Cab. Banten                Provinsi Banten              Serang


  1                         2                       3                        4
  9.    PUPN Cab. Daerah Istimewa       Provinsi Daerah Istimewa     Yogyakarta
        Yogyakarta                      Yogyakarta, Kota
                                        Megelang, Kab. Magelang,
                                        Kab. Temanggung
 10.    PUPN Cab. Kalimantan Barat      Provinsi Kalimantan Barat    Pontianak
 11.    PUPN Cab. Kalimantan Tengah     Provinsi Kalimantan          Palangkaraya
                                        Tengah
 12.    PUPN Cab. Kalimantan Selatan    Provinsi Kalimantan          Banjarmasin
                                        Selatan
 13.    PUPN Cab. Kalimantan Timur      Provinsi Kalimantan Timur    Balikpapan


 14.    PUPN Cab. Nusa Tenggara         Provinsi Nusa Tenggara       Mataram
        Barat                           Barat
 15.    PUPN Cab. Nusa Tenggara         Provinsi Nusa Tenggara       Kupang
        Timur                           Timur
 16.    PUPN Cab. Sulawesi Tenggara     Provinsi Sulawesi Tenggara   Kendari
 17.    PUPN Cab. Sulawesi Tengah       Provinsi Sulawesi Tengah     Palu
102                                      Bab 4 : Instansi Yang Mengurus Piutang Negara



 18.   PUPN Cab. Gorontalo            Provinsi Gorontalo                Gorontalo
 19.   PUPN Cab. Maluku               Provinsi Maluku                   Ambon
 20.   PUPN Cab. Maluku Utara         Provinsi Maluku Utara             Ternate
 21.   PUPN Cab. Papua                Provinsi Papua                    Jayapura
Sumber:   Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia              Nomor
          533/KMK.08/2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri            Nomor
          61/KMK.08/2002 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara


11. Dalam PUPN Cabang yang secara ex-officio diketuai oleh Kepala Kanwil
    DJPLN, Kepala KP2LN yang berkedudukan di kota yang sama dengan
    Kepala Kantor Wilayah DJPLN, atau Kepala KP2LN yang berkedudukan
    di luar ibukota Provinsi, statusnya dalam PUPN Cabang adalah sebagai
    anggota. Tugas PUPN Cabang yang berupa penerbitan 15 produk hukum
    sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala KP2LN tersebut di atas. Namun,
    berdasarkan Pasal 11 ayat (2), (3), dan (4) Keputusan Menteri Keuangan
    Nomor 61/KMK.08/2002 terdapat pengecualian akan hal-hal sebagai
    berikut:
    a. penandatanganan Pernyataan Bersama dan Surat Paksa dilakukan oleh
        Ketua PUPN Cabang; dan
    b. penetapan nilai limit lelang dan nilai pelepasan (pencairan) tidak
        melalui lelang, kecuali pelepasan sebesar Hak Tanggungan, dimintakan
        persetujuan kepada Ketua PUPN Cabang oleh Kepala Kantor Wilayah
        DJPLN.
    Seluruh pelaksanaan tugas PUPN Cabang yang diketuai oleh Kepala
    KP2LN yang berkedudukan di ibukota Provinsi dilaksanakan sendiri oleh
    Kepala KP2LN yang bersangkutan.
12. Untuk dapat mengerti uraian pada butir 11 di atas, berikut adalah contoh
    yang terjadi dalam pengurusan piutang negara di Provinsi Jawa Tengah.
    a. Ketua PUPN Cabang adalah Kepala Kanwil V DJPLN Semarang.
    b. KP2LN yang berada di bawah koordinasi Kanwil V DJPLN Semarang
        adalah KP2LN Semarang, KP2LN Tegal, KP2LN Purwokerto, KP2LN
        Surakarta, KP2LN D.I.Yogyakarta, dan KP2LN Banjarmasin.
        Kepala KP2LN yang menjadi anggota PUPN Cabang Jawa Tengah
        adalah Kepala KP2LN Semarang, Kepala KP2LN Tegal, Kepala
        KP2LN Purwokerto, dan Kepala KP2LN Surakarta, sedangkan:
        1) Kepala KP2LN Banjarmasin menjadi Ketua PUPN Cabang
            Kalimantan Selatan; dan
Pengurusan Piutang Negara                                             103

        2) Kepala KP2LN Yogyakarta menjadi Ketua PUPN Cabang D.I.
            Yogyakarta.
        Seluruh tugas sehari-hari PUPN Cabang Jawa Tengah yang terkait
        dengan penerbitan dan pelaksanaan 15 (lima belas) produk hukum
        dilaksanakan oleh seluruh KP2LN yang menjadi anggotanya, sesuai
        dengan wilayah kerja masing-masing. Pengecualian atas ketentuan
        tersebut adalah penandatanganan Pernyataan Bersama (PB) dan Surat
        Paksa (SP) yang dilakukan oleh Kepala Kanwil V DJPLN Semarang
        selaku Ketua PUPN Cabang Jawa Tengah. Selain itu, penetapan nilai
        limit lelang dan nilai pelepasan (pencairan) tidak melalui lelang,
        kecuali pelepasan sebesar Hak Tanggungan, dimintakan persetujuan
        kepada Kepala Kantor Wilayah V DJPLN selaku Ketua PUPN Cabang
        Jawa Tengah.
        Ketetapan tersebut membawa konsekuensi tidak efisien dan tidak
        efektifnya pelaksanaan pengurusan Piutang Negara, khususnya
        efisiensi yang terkait dengan penggunaan dana perjalanan dinas yang
        tersedia baik di KP2LN maupun di Kantor Wilayah DJPLN
        bersangkutan.
        Seyogyannya Kepala Kanwil DJPLN tidak dibebani pekerjaan
        pelaksanaan operasional pengurusan piutang negara, tetapi hanya
        melaksanakan fungsi sebagai pembina, koordinator, pengendalian dan
        pengawasan, serta menciptakan suasana yang kondusif pada kantor-
        kantor operasional di wilayahnya. Penghapusan PUPN Cabang yang
        ketuanya secara ex officio dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah DJPLN
        sudah pernah dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
        Nomor 381/KMK.09/1998. Dengan ketentuan tersebut, maka
        keberadaan PUPN Cabang hanya terdapat pada seluruh KP3N di
        seluruh Indonesia.
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 tersebut di atas
    telah disempurnakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
    533/KMK.08/2002. Perubahan yang dilakukan antara lain adalah:
    a. Ketentuan Pasal 3 huruf J yang semula berbunyi “menetapkan nilai
        limit lelang dan nilai pelepasan di luar lelang” diubah menjadi
        “menetapkan nilai limit lelang dan nilai pencairan di luar lelang”.
    b. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b yang semula berbunyi
        “menetapkan seorang wakil atau lebih dari unsur Departemen
        Keuangan sebagai anggota” diubah menjadi “menetapkan seorang
        atau lebih wakil dari unsur Departemen sebagai anggota”.
104                                    Bab 4 : Instansi Yang Mengurus Piutang Negara



   c. Ketentuan Pasal 10 ayat (6) yang semula berbunyi “Ketua PUPN
      Cabang menunjuk/ mengangkat Staf Sekretariat sebanyak-banyaknya 5
      (lima) orang” diubah menjadi “Pengangkatan Staf Sekretariat PUPN
      Cabang dilakukan oleh Ketua PUPN Cabang dengan pertimbangan
      efisiensi dan efektifitas”.
   d. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) yang semula berbunyi “hal-hal tertentu
      sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang harus dimintakan
      persetujuan Ketua PUPN Cabang yang diketuai oleh Kepala Kanwil
      adalah penetapan nilai limit lelang dan nilai pelepasan kecuali
      pelepasan sebesar Hak Tanggungan” diubah menjadi “Hal tertentu
      sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang harus dimintakan
      persetujuan Ketua PUPN Cabang yang diketuai oleh Kepala Kanwil
      adalah Penetapan nilai limit lelang dan nilai pencairan kecuali
      pelepasan sebesar Hak Tanggungan”.
   e. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) yang semula berbunyi “Calon anggota
      yang mewakili unsur Pemerintah Daerah adalah Pejabat dari
      Inspektorat Wilayah setempat atau Pejabat dari Badan Pertahanan
      Nasional setempat” diubah menjadi “Calon anggota yang mewakili
      unsur Pemerintah Daerah adalah Pejabat dari Inspektorat Wilayah
      setempat atau Pejabat dari Badan Pertahanan Nasional setempat atau
      Pejabat lain dari Pemerintah Daerah setempat yang setingkat”.
   f. Isi lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002
      Nomor 9 tentang tempat kedudukan PUPN Cabang Bangka Belitung
      yang semula ditetapkan di Bangka, diubah menjadi di Pangkal Pinang.
   g. Isi lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002
      Nomor 30 tentang “wilayah kewenangan PUPN Cabang Irian Jaya
      yang meliputi daerah wewenang Provinsi Irian Jaya, dan tempat
      kedudukan PUPN Cabang Irian Jaya yang berada di Jaya Pura” diubah
      menjadi “wilayah kewenangan PUPN Cabang Papua meliputi daerah
      wewenang Propinsi Papua, dan tempat kedudukan PUPN Cabang
      Papua berada di Jaya Pura”.


Perkembangan Kelembagaan Direktorat                                 Jenderal
Piutang dan Lelang Negara (DJPLN)

      Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa operasionalisasi atas
produk-produk hukum yang diterbitkan oleh PUPN dilaksanakan oleh suatu
Badan yang disebut Badan Pelaksana Administrasi (BPA). BPA tersebut,
Pengurusan Piutang Negara                                            105

dalam perjalanannya telah berkembang dan mengalami beberapa kali
reorganisasi, dan terakhir berubah menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan
Lelang Negara (DJPLN).
       Perkembangan kelembagaan DJPLN dapat dibagi dalam dua periode,
yaitu periode tahun pembentukan PUPN sampai dengan tahun 1999, dan
periode tahun 1998 sampai dengan saat ini. Masing-masing periode
perkembangan tersebut diuraikan secara lengkap berikut ini.

Perkembangan Kelembagaan DJPLN sampai dengan Tahun 1999
        Pasal 1 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN
menetapkan bahwa Menteri Pertama membentuk Panitia Urusan Piutang
Negara (PUPN). Menteri Pertama dengan keputusan Nomor 454/M.P/1961
menetapkan susunan keanggotaan PUPN secara interdepartemental.
        Selanjutnya, Menteri Keuangan membentuk Badan Pelaksana
Administrasi (BPA) yang tugasnya menyelenggarakan tugas PUPN sehari-
hari sebagaimana telah diuraikan pada Sub sebelum ini. BPA dipimpin oleh
Kepala Staf Administrasi yang membawahi Bagian Umum, Bagian Keuangan,
Bagian Pemeriksaan, Bagian Penyitaan dan Bagian Pengawasan. Hasil tugas
PUPN yang berupa Produk-produk Hukum Pengurusan Piutang Negara
pelaksanaan operasional dilakukan oleh Aparat BPA. Secara sederhana kalau
dibandingkan dengan lembaga peradilan produk-produk hukum putusan PUPN
adalah seperti perkara-perkara yang diputuskan oleh Majelis Hakim yang
kemudian pelaksanaan operasionalnya dilakukan oleh Panitera, Juru Sita
Pengadilan Negeri. Selanjutnya menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor
731/MK/7/10/1969 ditetapkan antara lain masing-masing Anggota PUPN
Pusat ditunjuk anggota pengganti, sedang BPA dipimpin oleh seorang anggota
PUPN yang berasal dari Departemen Keuangan. Dari segi pembiayaan segala
aktifitas PUPN dan BPA dibebankan kepada Penanggung Hutang/Debitur.
        Setelah melampaui waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih 15
(lima belas) tahun sejak tahun 1961, dan mengingat pada tahun 1974
Pemerintah telah menetapkan keputusan-keputusan untuk menyeragamkan
susunan organisasi departemen-departemen dan menetapkan eselonering
jabatan, maka dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 Pemerintah
menetapkan organisasi PUPN dan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN)
yang mengadopsi susunan organisasi departemen. Isi dari Keputusan Presiden
tersebut antara lain:
1. Susunan organisasi Badan Urusan Piutang Negara (disingkat BUPN)
    terdiri:
106                                       Bab 4 : Instansi Yang Mengurus Piutang Negara



    a. Kepala yang dirangkap Ketua PUN Pusat;
    b. Sekretariat;
    c. Direktorat Penetapan dan Penagihan Piutang Negara;
    d. Direktorat Perbendaharaan Piutang Negara;
    e. Direktorat Eksekusi dan Laporan;
    f. Instansi vertikal di Daerah Tingkat I.
2. Kepala Badan kedudukannya setingkat Direktur Jenderal dan bertanggung
    jawab kepada Menteri Keuangan.
3. Kepala Badan Urusan Piutang Negara diangkat dan diberhentikan oleh
    Presiden.
4. Sekretaris, Kepala Direktorat, Kepala Kantor Wilayah BUPN didaerah
    tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan.
5. Keputusan Menteri Pertama Nomor 454/MP/1961 dicabut.
        Selanjutnya, dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-
517/MK/IV/4/1976 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUPN.
Dalam Keputusan Menteri Keuangan dimaksud telah ditetapkan tugas, fungsi
dan susunan organisasi pada Sekretariat, Direktorat Penetapan dan Penagihan
Piutang Negara, Direktorat Perbendaharaan Piutang Negara, Direktorat
Eksekusi dan Laporan dan Kantor Wilayah BUPN di Daerah Tingkat I.
Susunan organisasi BUPN adalah sebagai berikut:
1. Sekretariat terdiri dari Bagian (3 Bagian) dan Sub Bagian (8 Sub Bagian);
2. Direktorat Penetapan dan Penagihan Piutang Negara terdiri dari Sub
    Direktorat ( 2 Sub Dit) dan Seksi (5 Seksi);
3. Direktorat Perbendaharaan Piutang Negara terdiri dari Sub Direktorat (2
    Sub Dit) dan Seksi (5 Seksi);
4. Direktorat Esekusi dan Laporan terdiri dari Sub Direktorat (2 Sub Dit) dan
    Seksi (5 Seksi);
5. Kantor Wilayah BUPN di daerah tingkat I terdiri dari Bagian Umum (3
    Sub Bagian) Bidang Penetapan dan Penagihan Piutang (2 Seksi), Bidang
    Perbendaharaan Piutang Negara (2 Seksi), Bidang Eksekusi dan Laporan
    (2 Seksi).
        Susunan organisasi yang secara formal ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan tersebut pada pelaksanaan di lapangan, terutama pada
Kantor-kantor Wilayah BUPN tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Satu
Kepala Bagian Umum dan tiga Kepala Bidang tersebut tidak dilaksanakan
penunjukannya sesuai ketentuan, tetapi yang ada di lapangan adalah Kepala
Sub Bagian dan Kepala Seksi.
Pengurusan Piutang Negara                                                 107

        Di samping itu, fungsi Kantor Wilayah BUPN tidak berjalan sesuai
yang seharusnya, yaitu melakukan pembinaan, koordinasi dan pengawasan
Kantor-Kantor Operasional di wilayahnya. Kantor-Kantor Wilayah PUPN
pada saat itu masih melakukan operasionalisasi Pengurusan Piutang Negara.
Kantor-Kantor operasional pada waktu itu masih belum sepenuhnya berfungsi
sebagai kantor-kantor yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
formal yang berlaku yaitu berupa Satgas BUPN.
        Struktur Organisasi yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor
11 Tahun 1976 juga mengandung kelemahan-kelemahan karena struktur
organisasi tersebut disusun berdasarkan pendekatan “by process”. Dalam
pengurusan piutang negara, tahap pertama yang harus dilakukan adalah
menentukan besarnya piutang negara. Proses selanjutnya adalah penagihan
kepada Penanggung Hutang, dan kemudian bila diperlukan pelaksanaan
eksekusi. Proses pengurusan demikian yang menjadi dasar pemikiran dalam
penyusunan organisasi. Susunan organisasi pada lingkup Kantor Pusat BUPN
antara lain adalah Direktorat Penetapan dan Penagihan Piutang Negara, dan
Direktorat Eksekusi dan Laporan. Demikian pula pada struktur organisasi
Kanwil BUPN, terdapat Seksi Penetapan, Seksi Penagihan dan Seksi
Eksekusi.
        Dengan susunan yang demikian maka Seksi Penagihan belum dapat
menjalankan tugasnya apabila Seksi Penetapan belum selesai melaksanakan
tugasnya. Demikian pula Seksi Eksekusi yang akan menunggu selesainya
Seksi Penagihan melakukan tugasnya. Situasi ini memperlambat penyelesaian
pengurusan piutang negara dengan cepat dan efisien, serta menimbulkan
ketidakjelasan tentang seksi mana yang harus dimintai pertanggungjawaban
atas terlambatnya pengurusan penyelesaian piutang negara atau hilangnya
sebagian dokumen dalam Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN).
        Sistem kerja sebagaimana diuraikan di atas akan dapat berjalan dengan
baik apabila prinsip-prinsip KISS (Koordinasi, Integrasi, Simplifikasi dan
Sinkronisasi) diterapkan dengan ketat. Selain itu, sistem tersebut akan semakin
baik lagi apabila dilakukan sistem pengawasan melekat melalui penciptaan
“routing slip”, yaitu slip yang ditempelkan pada berkas di mana ada kewajiban
bagi petugas untuk menandatangani atau membubuhkan paraf pada slip
tersebut pada hari, tanggal, jam selesainya pelaksana yang bersangkutan
melaksanakan tugas.
        Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 dan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor Kep.517/MK/IV/4/1976 dan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor Kep.1075/MK/IV/8/1976 berlaku dalam waktu yang cukup lama (yaitu
± 13 tahun) sampai dengan timbulnya pemikiran baru di tingkat pengambil
108                                       Bab 4 : Instansi Yang Mengurus Piutang Negara



keputusan Departemen Keuangan. Pemikiran tersebut adalah mempertahankan
eksistensi PUPN, dan bahkan mengembangkannya. Masa yang cukup lama
tersebut adalah masa ”status quo” bagi BUPN, saat mana perkembangan
kelembagaan BUPN terhenti di segala bidang.
        Didahului dengan pengisian jabatan-jabatan teras di Kantor Pusat
BUPN dan di Kantor-kantor Wilayah BUPN maka dimulailah pengembangan
di segala bidang sehingga pada tahun 1991 organisasi Badan Urusan Piutang
dan Lelang Negara (BUPLN) ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor
21 Tahun 1991 tanggal 1 Juni 1991. Isi dari Keputusan Presiden tersebut
antara lain:
1. Pencabutan ketentuan tentang BUPN dari Keppres Nomor 11 Tahun 1976
    sedang PUPN Pusat tidak.
2. Susunan Organisasi BUPLN terdiri:
    a. Kepala Badan
    b. Sekretariat Badan
    c. Biro Piutang Negara Perbankan
    d. Biro Piutang Negara Non Perbankan
    e. Biro Lelang Negara
    f. Biro Informasi dan Hukum
    g. Instansi Vertikal di daerah
3. BUPLN adalah badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab
    langsung kepada Menteri Keuangan.
4. BUPLN adalah badan yang bertugas menyelenggarakan pengurusan
    piutang dan lelang negara. Dalam melaksanakan pengurusan piutang
    negara, BUPLN melaksanakan penyelenggaraan tugas PUPN yang
    hasilnya berupa produk-produk hukum PPN dan melaksanakan kebijakan-
    kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
5. Kepala BUPLN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sedangkan
    Sekretaris, Kepala-kepala Biro, dan Kepala Wilayah diangkat dan
    diberhentikan oleh Menteri Keuangan.
        Ketentuan tentang organisasi dan tata kerja BUPLN diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 940/KMK.01/1991 tanggal
12 September 1991. Isi Keputusan Menteri Keuangan tersebut antara lain
adalah:
1. BUPLN dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
Pengurusan Piutang Negara                                           109

2. Susunan organisasi BUPLN terdiri dari Sekretariat, Biro Piutang Negara
   Perbankan, Biro Piutang Negara Non Perbankan, Biro Lelang Negara, Biro
   Informasi dan Hukum, Instansi vertikal di Wilayah.
3. Sekretariat terdiri dari:
   a. Bagian Kepegawaian dan Organisasi
   b. Bagian Keuangan
   c. Bagian Perlengkapan
   d. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
   Tiap Bagian terdiri 3 (tiga) Sub Bagian.
4. Biro Piutang Negara Perbankan terdiri dari:
   a. Bagian Piutang Negara Perbankan I
   b. Bagian Piutang Negara Perbankan II
   c. Bagian Penataan Barang Jaminan
   d. Sub Bagian Tata Usaha
   e. Kelompok tenaga fungsional di Bidang Pengurusan Piutang Negara.
   Tiap Bagian terdiri Sub Bagian.
5. Biro Piutang Negara Non Perbankan terdiri dari:
   a. Bagian Piutang Negara Non Perbankan I
   b. Bagian Piutang Negara Non Perbankan II
   c. Sub Bagian Tata Usaha
   d. Kelompok tenaga fungsional di Bidang Pengurusan Piutang Negara.
   Tiap Bagian terdiri dari Sub Bagian.
6. Biro Lelang Negara terdiri dari:
   a. Bagian Bina Lelang
   b. Bagian Verifikasi dan Pembukuan Lelang
   c. Sub Bagian Tata Usaha
   d. Kelompok tenaga fungsional, Pejabat Lelang.
   Tiap Bagian terdiri dari Sub-Sub Bagian.
7. Biro Informasi dan Hukum terdiri dari:
   a. Bagian Perencanaan dan Pengolahan Data
   b. Bagian Informasi Pembukuan
   c. Bagian Peraturan Perundangan dan Bantuan Hukum
   d. Sub Bagian Tata Usaha
110                                   Bab 4 : Instansi Yang Mengurus Piutang Negara



   e. Kelompok tenaga fungsional, Pranata Komputer.
   Tiap Bagian terdiri dari Sub-Sub Bagian
8. Kantor Wilayah BUPLN:
   a. Unsur Pelaksana BUPLN di Daerah berada di bawah dan bertanggung
      jawab langsung kepada Kepala BUPLN.
   b. Kanwil BUPLN dipimpin oleh seorang Kepala.
   c. Susunan organisasi Kanwil:
      §    Bidang Piutang Negara
      §    Bidang Lelang
      §    Bidang Informasi dan Hukum
      §    Sub Bagian Tata Usaha.
      Tiap Bagian terdiri Sub Bagian.
9. Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) adalah pelaksana
   tugas BUPLN di bidang pelayanan Pengurusan Piutang Negara. Berada di
   bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil BUPLN.
   Dipimpin oleh seorang Kepala, KP3N dapat diklasifikasikan menjadi
   KP3N Tipe A dan KP3N Tipe B.
   a. KP3N Tipe A terdiri dari:
          § Sub Bagian Tata Usaha
          § Seksi Piutang Perbankan
          § Seksi Piutang Non Perbankan
          § Seksi Penataan Barang Jaminan
          § Seksi Informasi dan Hukum
          § Kelompok Tenaga Fungsional di Bidang Pengurusan Piutang
             Negara.
   b. KP3N Tipe B terdiri dari:
          § Urusan tata Usaha
          § Sub Seksi Piutang Perbankan
          § Sub Seksi Piutang Non Perbankan
          § Sub Seksi Penataan Barang Jaminan
          § Sub Seksi Informasi dan Hukum
          § Kelompok Tenaga Fungsional di Bidang
             Pengurusan Piutang Negara.
 Pengurusan Piutang Negara                                               111

 10.      Kantor Lelang Negara (KLN) adalah pelaksana tugas BUPLN di
          bidang Pelayanan Lelang, berada di bawah dan bertanggung jawab
          langsung kepada Kepala Kanwil BUPLN.
  11.     Struktur organisasi BUPLN yang telah ditetapkan dengan Keputusan
          Presiden Nomor 21 Tahun 1991, telah memenuhi persyaratan
          sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 44 dan Nomor
          45 Tahun 1974 dan persyaratan eseloneering jabatan, yaitu telah
          dipenuhinya keberadaan organisasi baik pada tingkat Kantor Pusat,
          Kantor Wilayah, maupun Kantor-Kantor Operasional Pengurusan
          Piutang Negara, seperti :
      a. Pada tingkat Kantor Pusat BUPLN sudah terdapat susunan organisasi
          dengan eseloneering jabatan yaitu Eselon I untuk Kepala BUPLN,
          yaitu Eselon II untuk Sekretaris BUPLN dan Kepala-kepala Biro,
          Eselon III untuk Kepala-kepala Bagian, dan Eselon IV untuk Kepala-
          kepala Seksi atau Sub Bagian.
      b. Pada tingkat Kantor Wilayah BUPLN sudah terdapat susunan
          organisasi dengan eseloneering jabatan yaitu Eselon II untuk Kepala
          Kanwil BUPLN, Eselon III untuk Kepala-kepala Bidang, dan Eselon
          IV untuk Kepala-kepala Seksi atau Sub Bagian.
      c. Pada tingkat Kantor Operasional, yaitu Kantor Pelayanan Pengurusan
          Piutang Negara sudah terdapat susunan organisasi dengan eseloneering
          jabatan jabatan sebagai berikut:
          o pada KP3N tipe A, Eselon III untuk Kepala KP3N, dan Eselon IV
              untuk Kepala-kepala Seksi atau Sub Bagian;
          o pada KP3N tipe B, Eselon IV untuk Kepala KP3N dan Eselon V
              untuk Kepala-kepala Sub Seksi atau Kepala Urusan;
          o pada KLN tipe A, Eselon III untuk Kepala KLN, dan Eselon IV
              untuk Kepala-kepala Seksi atau Sub Bagian;
          o pada KLN tipe B, Eselon IV untuk Kepala KLN dan Eselon V
              untuk Kepala-kepala Sub Seksi atau Kepala Urusan.
12. Struktur organisasi BUPLN tersebut di atas disusun dengan pendekatan
      “by commodity/product approach”, dengan maksud efesiensi dan
      efektivitas pengurusan piutang negara. Organisasi BUPLN ini berjalan
      dalam durasi waktu yang cukup lama yaitu selama 9 (sembilan) tahun
      sampai dengan terbitnya Keputusan Presiden No.177 Tahun 2000 tanggal
      15 Desember 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen.
      Dalam Keputusan Presiden dimaksud, yaitu pada susunan Organisasi
      Departemen Keuangan Pasal 10 ayat (1), diatur bahwa organisasi
112                                     Bab 4 : Instansi Yang Mengurus Piutang Negara



   Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) ditetapkan
   sebagai pengganti organisasi BUPLN.

        Dengan terbentuknya organisasi DJPLN maka cita-cita di bidang
organisasi yang dicetuskan para peserta rapat kerja Kantor Pusat Badan
Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan Kantor Wilayah BUPN dan PUPN
Cabang seluruh Indonesia Tanggal 6 – 8 November 1989 di Megamendung
Cipayung dapat direalisasikan. Rapat kerja tersebut merupakan tindak lanjut
kebijakan baru Menteri Keuangan pada waktu itu yang menetapkan bahwa
eksistensi BUPN dan PUPN harus dikembangkan setelah mengalami masa
status quo yang cukup lama yaitu 13 tahun (tahun 1976 – tahun 1989).
Menurut Buku Hasil Rapat Kerja yang diterbitkan pada tahun 1989 oleh
BUPN, para peserta rapat kerja pada waktu itu sepakat dan mendukung penuh
untuk segera dilakukan pembenahan, refungsionalisasi, konsolidasi dan
pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi 5 (lima) bidang pokok
yaitu :
1. Bidang Organisasi, Uraian Pelaksanaan Tugas dan Prosedur Kerja;
2. Bidang Personalia, Keuangan dan Sarana Kerja;
3. Bidang Teknis Pengurusan Piutang Negara Perbankan;
4. Bidang Teknis Pengurusan Piutang Negara Non Perbankan;
5. Bidang Teknis Perencanaan dan Sistem Informasi.

        Di samping menghasilkan susunan organisasi BUPLN yang telah
berjalan selama 9 (sembilan) tahun sebagaimana diuraikan di atas, upaya
pembenahan, refungsionalisasi, konsolidasi dan pengembangan sumber daya
manusia juga dilakukan di berbagai bidang antara lain:
1. Pada bidang Sumber Daya Manusia dilakukan rekrutmen sarjana (S1),
    pengiriman pegawai untuk mendapatkan pendidikan tingkat master ke luar
    negeri, pendidikan Program Diploma I dan III Pengurusan Piutang dan
    Lelang Negara (PPLN) dan Program Pendidikan Keahlian/Keterampilan
    para pegawai. Demikian juga dalam rangka penyegaran (refreshing)
    pegawai yang dilakukan secara berkala berupa tour of duty dan tour of
    area di kalangan pejabat dan pegawai BUPLN.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja telah dilakukan secara bertahap
    sesuai dana yang tersedia pada Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Daftar
    Isian Pembangunan (DIP) serta dana Crash Program seperti pembangunan
    Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara dan Kantor Lelang Negara,
    pengadaan mobilitas operasional pengurusan Piutang dan Lelang Negara,
Pengurusan Piutang Negara                                           113

   penertiban penyimpanan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dan
   dokumen penting lainnya dengan pembelian almari tahan api dan rolling
   door.
3. Pada bidang Teknis Pengurusan Piutang Negara dan Lelang telah
   diterbitkan keputusan-keputusan Menteri Keuangan dan keputusan-
   keputusan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara antara lain:
   a. Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara yang diatur dalam
       Keputusan Menteri yang telah beberapa kali diubah, yaitu:
       ♦ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.09/1993;
       ♦ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/ KMK.01/1998;
       ♦ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.01/2000.
   b. Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara yang diatur dalam
       Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
       telah beberapa kali diubah, yaitu:
       ♦ Keputusan Kepala BUPLN Nomor Kep-04/PN/1993;
       ♦ Keputusan Kepala BUPLN Nomor Kep-11/PN/1999;
       ♦ Keputusan Kepala BUPLN Nomor Kep-38/PN/2000.
   c. Pengaturan tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) telah
       beberapa kali diubah, yaitu:
       ♦ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.09/1993;
       ♦ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.09/1998.
   d. Ketentuan yang terkait dengan pelayanan lelang telah beberapa kali
       diubah, yaitu:
       ♦ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.09/1998;
       ♦ Keputusan Menteri Keuangan No.47/ KMK.01/1996 tentang
           Regularisasi Lelang;
       ♦ Keputusan Kepala BUPLN No.kep1/1996 tentang Petunjuk Teknis
           Lelang;
       ♦ Keputusan       Kepala      BUPLN    No.SE-39/PN/199     tentang
           Pemasyarakatan Deregularisasi Lelang.

Perkembangan Kelembagaan DJPLN Periode Setelah Tahun 1999
sampai dengan Saat Ini (pasca Keputusan Presiden Nomor 177
Tahun 2000)
114                                      Bab 4 : Instansi Yang Mengurus Piutang Negara



       Ketentuan tentang Organisasi, Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal
Piutang dan Lelang Negara didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 177
Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004,
sedangkan ketentuan tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah DJPLN
dan KP2LN didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor
445/KMK.01/2001.
        Sebagaimana diuraikan di atas bahwa untuk melaksanakan Pengurusan
Piutang Negara terdapat 2 (dua) lembaga yang merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan yaitu PUPN dan DJPLN. Pembentukan DJPLN pada
hakekatnya adalah untuk melaksanakan atau menyelenggarakan Pengurusan
Piutang Negara dan pelayanan jasa lelang baik berdasarkan pelaksanaan tugas
PUPN maupun pelaksanaan kebijakan Menteri Keuangan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. DJPLN berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Keuangan. Kantor operasional DJPLN tersebar pada 54
(limapuluh empat) KP2LN yang dikoordinasikan oleh dan di bawah
pembinaan 9 (sembilan) Kantor Wilayah DJPLN.


Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DJPLN sesuai
Keputusan       Menteri      Keuangan       Nomor
302/KMK.01/2004

        Tugas Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara adalah
merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
piutang negara dan lelang baik yang berasal dari penyelenggaraan tugas
Panitia Urusan Piutang Negara maupun berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
        Fungsi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara adalah:
1. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang Piutang Negara dan lelang.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Piutang Negara dan lelang sesuai
    ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang piutang negara
    dan lelang.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengurusan piutang
    negara dan pelayanan lelang.
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
Pengurusan Piutang Negara                                                    115

       Struktur organisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Piutang dan
Lelang Negara terdiri dari :
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Piutang Negara Perbankan
3. Direktorat Piutang Negara Non Perbankan
4. Direktorat Lelang Negara
5. Direktorat Informasi dan Hukum

Gambar berikut adalah struktur organisasi DJPLN:

                            Gambar 4.1. Struktur Organisasi DJPLN

                                             DJPLN




                                                     SEKRETARIAT
                                                        DJPLN




       DIREKTORAT             DIREKTORAT             DIREKTORAT
                                                                    DIREKTORAT IH
           PNP                   PNNP                  LELANG




                                       KANTOR WILAYAH




                                            KP2LN




    Sumber:    Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal
               23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
               Keuangan, Struktur Organisasi DJPLN
116                                     Bab 4 : Instansi Yang Mengurus Piutang Negara




Tugas, Fungsi, dan Organisasi Vertikal DJPLN di Daerah sesuai
Keputusan Menteri Keuangan No.445/KMK.01/2004
1. Kantor Wilayah DJPLN
   a. Tugas Kantor Wilayah DJPLN adalah melaksanakan bimbingan teknis,
      pengendalian dan evaluasi pelaksanakan tugas di bidang Pengurusan
      Piutang Negara dan lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan
      yang berlaku.
   b. Dalam       melaksanakan     tersebut    Kantor  Wilayah     DJPLN
      menyelenggarakan fungsi:
      ♦ Pemberian bahan pertimbangan atas penghapusan, keringanan
          hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian Piutang
          Negara.
      ♦ Pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan
          pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak
          diketemukan milik Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang.
      ♦ Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan
          evaluasi pelaksanaan lelang serta pengembangan lelang.
      ♦ Pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan
          dan pelayanan, informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan
          piutang negara dan lelang.
      ♦ Pembinaan terhadap balai lelang dan superintendensi terhadap
          pejabat lelang pemerintah.
      ♦ Pelaksanaan pengawasan teknis Pengurusan Piutang Negara dan
          lelang.
      ♦ Pelaksanaan administrasi kantor wilayah.
   c. Struktur organisasi Kanwil DJPLN terdiri dari:
      ♦ Bagian Umum
      ♦ Bidang Piutang Negara
      ♦ Bidang Lelang
      ♦ Bidang Informasi dan Hukum
      ♦ Kelompok Jabatan Fungsional
Pengurusan Piutang Negara                                                               117



    Gambar berikut adalah struktur organisasi Kantor Wilayah DJPLN:

                 Gambar 4.2. Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJPLN



                            KANTOR WILAYAH
                                 DJPLN


                                                                    BAGIAN
                                                                     UMUM



                                                                                          SUBBAGIAN
                                              SUBBAGIAN             SUBBAGIAN
                                                                                       TATA USAHA DAN
                                             KEPEGAWAIAN            KEUANGAN
                                                                                        RUMAH TANGGA



        BIDANG                                                                          BIDANG
                                                 BIDANG LELANG
  PIUTANG NEGARA                                                                INFORMASI DAN HUKUM



          SEKSI                                                                   SEKSI INFORMASI DAN
                                                        SEKSI
    PIUTANG NEGARA                                                                HUKUM PENGURUSAN
                                                BIMBINGAN LELANG
       PERBANKAN                                                                    PIUTANG NEGARA

     SEKSI PIUTANG
                                                        SEKSI                     SEKSI INFORMASI DAN
      NEGARA NON
                                                VERIFIKASI LELANG                    HUKUM LELANG
       PERBANKAN

    SEKSI BIMBINGAN
      PENGELOLAAN
    BARANG JAMINAN
                                                    KELOMPOK
                                              JABATAN FUNGSIONAL



                                 KP2LN




    Sumber:    Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 445/KMK.01/2001
               Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
               Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara
      118                                      Bab 4 : Instansi Yang Mengurus Piutang Negara



     d. Wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJPLN adalah sebagaimana
        tersebut pada tabel berikut ini:

             Tabel 4.3.   NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA KANTOR
                          WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN
                          LELANG NEGARA

                                                           WILAYAH KERJA

NO          NAMA             LOKASI             DAERAH
                                              ADMINISTRASI                       KP2LN
                                             PEMERINTAHAN
1.     KANWIL I DJPLN      MEDAN       1.   Provinsi Sumatera Utara    1. KP2LN Banda Aceh
       MEDAN                           2.   Provinsi D.I Aceh          2. KP2LN Medan
                                       3.   Provinsi Riau              3. KP2LN Pematang
                                       4.   Provinsi Sumatera Barat       Siantar
                                                                       4. KP2LN Pekanbaru
                                                                       5. KP2LN Tanjung
                                                                          Pinang
                                                                       6. KP2LN Padang


2.     KANWIL II DJPLN     PALEMBANG   1.   Provinsi Sumatera Selatan 1. KP2LN Palembang
       PALEMBANG                       2.   Provinsi Jambi            2. KP2LN Pangkal Pinang
                                       3.   Provinsi Bengkulu         3. KP2LN Bandar
                                       4.   Provinsi Lampung             Lampung
                                                                      4. KP2LN Jambi
                                                                      5. KP2LN Bengkulu


3.     KANWIL III DJPLN    JAKARTA     1. Provinsi DKI Jakarta         1.   KP2LN Jakarta I
       JAKARTA                         2. Provinsi Kalimantan          2.   KP2LN Jakarta II
                                       Barat                           3.   KP2LN Jakarta III
                                       3. Provinsi Kalimantan          4.   KP2LN Jakarta IV
                                       Tengah
                                                                       5.   KP2LN Jakarta V
                                                                       6.   KP2LN Pontianak
                                                                       7.   KP2LN Palangkaraya
     Pengurusan Piutang Negara                                                           119

                                                              WILAYAH KERJA

NO           NAMA                 LOKASI           DAERAH
                                                 ADMINISTRASI                        KP2LN
                                                PEMERINTAHAN
4.    KANWIL IV DJPLN            BANDUNG    Provinsi Jawa Barat            1.   KP2LN Bandung I
      BANDUNG                                                              2.   KP2LN Bandung II
                                                                           3.   KP2LN Bogor
                                                                           4.   KP2LN Cirebon
                                                                           5.   KP2LN Serang
                                                                           6.   KP2LN Bekasi
                                                                           7.   KP2LN Tangerang
                                                                           8.   KP2LN Tasikmalaya
5.    KANWIL V DJPLN             SEMARANG   1. Provinsi Jawa Tengah        1.   KP2LN Semarang
      SEMARANG                              2. Provinsi D.I. Yogyakarta    2.   KP2LN Yogyakarta
                                            3. Provinsi Kalimantan         3.   KP2LN Surakarta
                                               Selatan                     4.   KP2LN Pekalongan
                                                                           5.   KP2LN Purwokerto
                                                                           6.   KP2LN Banjarmasin
6.    KANWIL VI DJPLN            SURABAYA   1. Propinsi Jawa Timur         1.   KP2LN Surabaya I
      SURABAYA                              2. Propinsi Kalimantan         2.   KP2LN Surabaya II
                                            Timur                          3.   KP2LN Malang
                                                                           4.   KP2LN Jember
                                                                           5.   KP2LN Madiun
                                                                           6.   KP2LN Samarinda
                                                                           7.   KP2LN Balikpapan

7.    KANWIL VII DJPLN DENPASAR             1. Propinsi Bali               1.   KP2LN Denpasar
      DENPASAR                              2. Propinsi Nusa Tenggara      2.   KP2LN Singaraja
                                               Barat                       3.   KP2LN Mataram
                                            3. Propinsi Nusa Tenggara      4.   KP2LN Bima
                                               Timur
                                                                           5.   KP2LN Kupang


8.    KANWIL VIII    MAKASSAR               1. Propinsi Sulawesi Selatan   1.   KP2LN Makassar
      DJPLN MAKASSAR                        2. Propinsi Sulawesi Tengah    2.   KP2LN Pare-pare
                                            3. Propinsi Sulawesi           3.   KP2LN Palopo
                                            Tenggara                       4.   KP2LN Kendari
                                                                           5.   KP2LN Palu
     120                                            Bab 4 : Instansi Yang Mengurus Piutang Negara



                                                                WILAYAH KERJA

NO             NAMA            LOKASI                DAERAH
                                                   ADMINISTRASI                       KP2LN
                                                  PEMERINTAHAN
9.   KANWIL IX DJPLN        MANADO           1. Propinsi Sulawesi Utara     1.   KP2LN Manado
     MANADO                                  2. Propinsi Maluku             2.   KP2LN Gorontalo
                                             3. Propinsi Irian Jaya         3.   KP2LN Ambon
                                                                            4.   KP2LN Ternate
                                                                            5.   KP2LN Jayapura
                                                                            6.   KP2LN Timika
                                                                            7.   KP2LN Sorong
     Sumber:    Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 445/KMK.01/2001
                Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang
                dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara


     2. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)
        Sebelum KP2LN terbentuk, kantor-kantor operasional yang berada di
        dalam lingkungan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
        adalah Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor
        Lelang Negara (KLN) yang dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Kantor
        Wilayah BUPLN. Pada tahun 2001 kedua unit kantor tersebut digabung
        menjadi satu kesatuan kantor yaitu menjadi Kantor Pelayanan Piutang dan
        Lelang Negara (KP2LN). Kedudukan KP2LN berada di bawah dan
        bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJPLN.
        Tugas KP2LN adalah melaksanakan pelayanan pengurusan piutang negara
        dan lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
        Dalam melaksanakan tugas tersebut KP2LN menyelenggarakan fungsi:
        a. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta
            pemeriksaan Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang dan eksekusi
            barang jaminan;
        b. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik Penanggung Hutang
            atau Penjamin Hutang serta harta kekayaan lain milik Penanggung
            Hutang;
        c. penyiapan bahan pertimbangan dan pemberian keringanan hutang;
        d. pengusulan pencegahan, pengusutan dan pelaksanaan paksa badan
            serta penyiapan bahan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan
            hutang negara;
Pengurusan Piutang Negara                                            121

    e. pelaksanaan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen
       obyek lelang;
    f. penyiapan dan pelaksanaan lelang serta penyusunan dan verifikasi
       minut Risalah Lelang serta pembuatan salinan, petikan, kutipan dan
       grosse Risalah Lelang;
    g. pelaksanaan penggalian potensi piutang negara dan lelang;
    h. pelaksanaan superintendensi kepada pejabat lelang swasta serta
       pengawasan balai lelang swasta dan pengawasan pelaksanaan lelang
       pada PT Pegadaian (Persero) dan lelang kayu kecil oleh PT Perhutani
       (Persero);
    i. inventarisasi, registrasi, pengamanan, pendayagunaan dan pemasaran
       barang jaminan;
    j. pelaksanaan regristrasi dan penatausahaan berkas kasus Piutang
       Negara, pencatatan surat permohonan lelang dan penyajian informasi
       Piutang Negara dan lelang;
    k. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum Pengurusan
       Piutang Negara dan lelang;
    l. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan
       hasil lelang;
    m. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang
       Negara.

    Terdapat 2 (dua) tipe KP2LN, yaitu KP2LN Tipe A dan KP2LN Tipe B.
    Susunan Organisasi Tipe A terdiri dari:
    a. Sub Bagian Umum
    b. Seksi Piutang Negara
    c. Seksi Pengelolaan Barang Jaminan
    d. Seksi Pelayanan Lelang
    e. Seksi Dokumentasi dan Potensi Lelang
    f. Seksi Informasi dan Hukum
    g. Kelompok Jabatan Fungsional




Gambar berikut adalah struktur organisasi KP2LN Tipe A:
   122                                          Bab 4 : Instansi Yang Mengurus Piutang Negara




                  Gambar 4.3. Struktur Organisasi KP2LN Tipe A

                                 KP2LN
                                 TIPE A



                                          SUBBAGIAN
                                            UMUM




                    SEKSI                                        SEKSI
  SEKSI                                    SEKSI                                         SEKSI
                PENGELOLAAN                                  DOKUMENTASI
PIUTANG                                 PELAYANAN                                     INFORMASI
                   BARANG                                     DAN POTENSI
NEGARA                                    LELANG                                      DAN HUKUM
                  JAMINAN                                       LELANG




                             KELOMPOK
                              JABATAN
                            FUNGSIONAL

      Sumber:   Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 445/KMK.01/2001
                Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
                Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara


      Susunan Organisasi KP2LN Tipe B terdiri dari:
      a. Sub Bagian Umum
      b. Seksi Piutang Negara
      c. Seksi Pengelolaan Barang Jaminan
      d. Seksi Lelang
      e. Seksi Informasi dan Hukum
      f. Kelompok Jabatan Fungsional



      Gambar berikut adalah struktur organisasi KP2LN Tipe B:
Pengurusan Piutang Negara                                                         123


                 Gambar 4.4.     Struktur Organisasi KP2LN Tipe B

                                            KP2LN
                                            TIPE B




                                                     SUBBAGIAN
                                                       UMUM




                                SEKSI
          SEKSI                                                             SEKSI
                            PENGELOLAAN                SEKSI
        PIUTANG                                                          INFORMASI
                               BARANG                 LELANG
        NEGARA                                                           DAN HUKUM
                              JAMINAN




                                         KELOMPOK
                                          JABATAN
                                        FUNGSIONAL

    Sumber:    Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 445/KMK.01/2001
               Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
               Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara


       Dalam susunan organisasi, baik tingkat kantor Pusat DJPLN, Kantor
Wilayah DJPLN maupun Kantor KP2LN terdapat kelompok jabatan
fungsional yaitu kelompok yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai
dengan jabatan fungsional masng-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku seperti Pejabat Penilai, Juru Sita, Pejabat Lelang.
Hingga sampai saat ini ketentuan yang mengatur jabatan fungsional pada
Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara belum ada sehingga tugas-
tugas penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Lelang masih tetap
dilakukan sebagaimana biasa oleh aparat struktural DJPLN.
       Penyusunan struktur organisasi Kantor Pusat DJPLN, Kanwil DJPLN
dan KP2LN masih tetap berdasarkan pendekatan “by commodity/by product”
sebagaimana diterapkan pada susunan organisasi BUPLN dahulu. Dengan
124                                     Bab 4 : Instansi Yang Mengurus Piutang Negara



penyusunan organisasi yang demikian diharapkan terjaminnya efektifitas dan
efisiensi Pengurusan Piutang Negara dan Lelang.
        Wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJPLN adalah
sebagaimana tersebut pada tabel berikut ini:


       Tabel 4.4.   NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
                    KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN                    LELANG
                    NEGARA
NO            NAMA        TIPE      LOKASI                  WILAYAH KERJA

 1.    KP2LN BANDA ACEH    A      BANDA ACEH      1.    KOTA BANDA ACEH
                                                  2.    KOTA-KOTA SABANG
                                                  3.    KAB. ACEH BARAT
                                                  4.    KAB. ACEH SELATAN
                                                  5.    KAB. ACEH TENGAH
                                                  6.    KAB. ACEH UTARA
                                                  7.    KAB. ACEH BESAR
                                                  8.    KAB. BEREUN
                                                  9.    KAB. SIMELUE
                                                  10.   KAB. ACEH TIMUR
                                                  11.   KAB. ACEH TENGGARA
                                                  12.   KAB. PIDIE
                                                  13.   KAB. SINGKIL
 2.       KP2LN MEDAN      A        MEDAN         1.    KOTA MEDAN
                                                  2.    KOTA TEBING TINGGI
                                                  3.    KOTA BINJAI
                                                  4.    KAB. DELI SERDANG
                                                  5.    KAB. KARO
                                                  6.    KAB. LANGKAT
                                                  7.    KAB. DAIRI
Pengurusan Piutang Negara                                         125

  3.      KP2LN PEMATANG    B   PEMATANG    1.    KOTA SIANTAR
              SIANTAR            SIANTAR    2.    KOTA SIBOLGA
                                            3.    KOTA RANTAU PRAPAT
                                            4.    KOTA TANJUNG BALAI
                                            5.    KAB. ASAHAN
                                            6.    KAB. SIMALUNGUN
                                            7.    KAB. LABUHAN BATU
                                            8.    KAB. NIAS
                                            9.    KAB. TAPANULI TENGAH
                                            10.   KAB. TAPANULI UTARA
                                            11.   KAB. TAPANULI SELATAN
                                            12.   KAB. MANDAILING NATAL
                                            13.   KAB. TOBA SAMOSIR


  4.     KP2LN PEKANBARU    A   PEKANBARU   1.    KOTA PEKANBARU
                                            2.    KOTA DUMAI
                                            3.    KAB. ROKAN HULU
                                            4.    KAB. ROKAN HILIR
                                            5.    KAB. SIAK
                                            6.    KAB. INDRAGIRI HULU
                                            7.    KAB. INDRGIRI HILIR
                                            8.    KAB. KUANTAN SINGINGI
                                            9.    KAB. KAMPAR
                                            10.   KAB. PALALAWAN


  5.        KP2LN BATAM     B    BATAM      1.    KOTA BATAM
                                            2.    KAB. KARIMUN
                                            3.    KAB. BENGKALIS
                                            4.    KAB. KEPULAUAN RIAU
                                            5.    KAB. NATUNA

  6.       KP2LN PADANG     B    PADANG     1.    KOTA PADANG
                                            2.    KOTA SAWAH LUNTO
                                            3.    KOTA SOLOK
                                            4.    KAB. PADANG PARIAMAN
                                            5.    KAB. MENTAWAI
                                            6.    KAB. PESISIR SELATAN
                                            7.    KAB. SAWAH LUNTO
                                            8.    KAB. SOLOK
126                                 Bab 4 : Instansi Yang Mengurus Piutang Negara



 7.    KP2LN BUKITTINGGI   B   BUKITTINGGI    1.    KOTA BUKITTINGGI
                                              2.    KOTA PAYA KUMBUH
                                              3.    KOTA PADANG PANJANG
                                              4.    KAB. AGAM
                                              5.    KAB. LIMA PULUH KOTA
                                              6.    KAB. PASAMAN
                                              7.    KAB. TANAH DATAR


 8.    KP2LN PALEMBANG     A   PALEMBANG      1.    KOTA PALEMBANG
                                              2.    KAB. MUSI BANYUASIN
                                              3.    KAB. OGAN KOMERING ILIR
                                              4.    KAB. OGAN KOMERING ULU
                                              5.    KAB. MUARA ENIM
                                              6.    KAB. LAHAT
                                              7.    KAB. MUSI RAWAS
 9.         KP2LN          B    PANGKAL       1.    KOTA PANGKALPINANG
        PANGKALPINANG            PINANG       2.    KAB. BANGKA
                                              3.    KAB. BELITUNG



 10.     KP2LN BANDAR      A     BANDAR       1.    KOTA BANDAR LAMPUNG
           LAMPUNG              LAMPUNG       2.    KAB. METRO
                                              3.    KAB. LAMPUNG TENGAH
                                              4.    KAB. LAMPUNG TIMUR
                                              5.    KAB. LAMPUNG SELATAN
                                              6.    KAB. TENGAMUS
                                              7.    KAB. LAMPUNG BARAT
                                              8.    KAB. LAMPUNG UTARA
                                              9.    KAB. TULANG BAWANG
                                              10.   KAB. WAY KANAN
Pengurusan Piutang Negara                                          127

 11.        KP2LN JAMBI      B    JAMBI     1.    KOTA JAMBI
                                            2.    KAB. BATANGHARI
                                            3.    KAB. KERINCI
                                            4.    KAB. MUARA JAMBI
                                            5.    KAB. T. JABUNG BARAT
                                            6.    KAB. T. JABUNG TIMUR
                                            7.    KAB. BUNGO
                                            8.    KAB. TEBO
                                            9.    KAB. MERANGIN
                                            10.   KAB. SAROLANGUN
 12.      KP2LN BENGKULU     B   BENGKULU   1.    KOTA BENGKULU
                                            2.    KAB. BENGKULU SELATAN
                                            3.    KAB. BENGKULU UTARA
                                            4.    KAB. REJANG LEBONG

 13.      KP2LN JAKARTA I    A   JAKARTA    PENGURUSAN PN
                                            BANK MANDIRI
                                            LELANG :
                                            1.  KP2LN JAKARTA I
                                            2.  BALAI LELANG
                                            3.  PN/KEJAKSAAN JKT. PUSAT
 14.      KP2LN JAKARTA II   A   JAKARTA    PENGURUSAN PN
                                            BRI
                                            LELANG :
                                            1.  KP2LN JAKARTA II
                                            2.  BALAI LELANG
                                            3.  PN/KEJAKSAAN JKT. UTARA
                                            4.  BEA CUKAI
 15.     KP2LN JAKARTA III   A   JAKARTA    PENGURUSAN PN
                                            BNI
                                            LELANG :
                                            1.  KP2LN JAKARTA III
                                            2.  BALAI LELANG
                                            3.  PN/KEJAKSAAN JKT. BARAT
                                            4.  SITA KEPOLISIAN
                                            5.  KANWIL V DJP
128                               Bab 4 : Instansi Yang Mengurus Piutang Negara



 16.   KP2LN JAKARTA IV   A   JAKARTA       PENGURUSAN PN
                                            1.  BANK DKI-BANK LAIN
                                            2.  BUMD
                                            3.  INSTANSI LAIN
                                            LELANG :
                                            1.  KP2LN JAKARTA IV
                                            2.  BALAI LELANG
                                            3.  PN/KEJAKSAAN JKT. SEL.
                                            4.  KANWIL IV DJP
                                            5.  BUMD
                                            6.  INSTANSI PUSAT DAERAH
                                            7.  SUKARELA


 17.   KP2LN JAKARTA V    A   JAKARTA       PENGURUSAN PN
                                            1.  BTN
                                            2.  BUMN
                                            LELANG :
                                            1.  KP2LN JAKARTA V
                                            2.  BALAI LELANG
                                            3.  PN/KEJAKSAAN JKT. TIMUR
                                            4.  KEJAKSAAN TINGGI
                                            5.  KEJAKSAAN AGUNG
                                            6.  KANWIL V DJP
                                            7.  BUMN
 18.   KP2LN PONTIANAK    A   PONTIANAK     1.    KOTA PONTIANAK
                                            2.    KAB. KAPUAS HULU
                                            3.    KAB. KETAPANG
                                            4.    KAB. PONTIANAK
                                            5.    KAB. LANDAK
                                            6.    KAB. SAMBAS
                                            7.    KAB. SANGGAU
                                            8.    KAB. SINTANG
                                            8.    KAB. BENGKAYANG
Pengurusan Piutang Negara                                           129


 19.          KP2LN         B   PALANGKARAYA 1.   KOTA PALANGKARAYA
          PALANGKARAYA                       2.   KAB. BARITO SELATAN
                                             3.   KAB. BARITO UTARA
                                             4.   KAB. BARITO KAPUAS
                                             5.   KAB. KOTA WARINGIN BARAT
                                             6.   KAB. KOTA WARINGIN TIMUR
 20.      KP2LN BANDUNG I   A     BANDUNG    Meliputi: Kota Bandung, Kab.
                                             Bandung dan Kab. Sumedang
                                             PENGURUSAN PN:
                                             1.  BRI
                                             2.  BNI
                                             3.  BPD
                                             4.  BUMD
                                             LELANG :
                                             1.  KP2LN BANDUNG I
                                             2.  KEJAKSAAN/POLISI
                                             3.  BUMD
                                             4.  BALAI LELANG
                                             5.  BEA CUKAI
                                             6.  KAYU JATI
                                             7.  SUKARELA
 21.     KP2LN BANDUNG II   A     BANDUNG    Meliputi: Kota Bandung, Kab.
                                             Bandung dan Kab. Sumedang
                                             PENGURUSAN PN :
                                             1.  BANK MANDIRI
                                             2.  BTN
                                             3.  BUMD
                                             4.  INSTANSI PEMERINTAH
                                                 PUSAT/DAERAH/INSTANSI
                                                 LAIN
                                             LELANG :
                                             1.  KP2LN BANDUNG II
                                             2.  PENGADILAN
                                             3.  BUMN
                                             4.  INSTANSI PEMERINTAH
                                                 PUSAT/DAERAH
                                             5.  PAJAK
                                             6.  BALAI LELANG
                                             7.  SUKARELA
130                               Bab 4 : Instansi Yang Mengurus Piutang Negara



 22.     KP2LN BOGOR    A      BOGOR        1.    KOTA BOGOR
                                            2.    KOTA DEPOK
                                            3.    KOTA SUKABUMI
                                            4.    KAB. BOGOR
                                            5.    KAB. CIANJUR
                                            6.    KAB. SUKABUMI


 23.   KP2LN CIREBON    A     CIREBON       1.    KOTA CIREBON
                                            2.    KAB. CIREBON
                                            3.    KAB. KUNINGAN
                                            4.    KAB. INDRAMAYU
                                            5.    KAB. MAJALENGKA

 24.    KP2LN SERANG    A     SERANG        1.    KAB. SERANG
                                            2.    KOTA. CILEGON
                                            3.    KAB. LEBAK
                                            4.    KAB. PANDEGLANG
                                            5.    KOTA TANGERANG
                                            6.    KAB. TANGERANG
 25.    KP2LN BEKASI    A     BEKASI        1.    KOTA BEKASI
                                            2.    KAB. BEKASI
                                            3.    KAB. KARAWANG
                                            4.    KAB. PURWAKARTA
                                            5.    KAB. SUBANG
 26.       KP2LN        B   TASIKMALAYA     1.    KAB. TASIKMALAYA
       TASIKMALAYA                          2.    KAB. CIAMIS
                                            3.    KAB. GARUT
 27.   KP2LN SEMARANG   A    SEMARANG       1.    KOTA SEMARANG
                                            2.    KAB. SEMARANG
                                            3.    KAB. DEMAK
                                            4.    KAB. KUDUS
                                            5.    KAB. JEPARA
                                            6.    KAB. REMBANG
                                            7.    KAB. PATI
                                            8.    KAB. BLORA
Pengurusan Piutang Negara                                         131

 28.          KP2LN         A   YOGYAKARTA   1.   KOTA YOGYAKARTA
           YOGYAKARTA                        2.   KOTA MAGELANG
                                             3.   KAB. BANTUL
                                             4.   KAB. SLEMAN
                                             5.   KAB. KULONPROGO
                                             6.   KAB. GUNUNG KIDUL
                                             7.   KAB. TEMANGGUNG
                                             8.   KAB. MAGELANG
 29.    KP2LN SURAKARTA     A   SURAKARTA    1.   KOTA SURAKARTA
                                             2.   KOTA SALATIGA
                                             3.   KAB. BOYOLALI
                                             4.   KAB. KLATEN
                                             5.   KAB. WONOGIRI
                                             6.   KAB. SRAGEN
                                             7.   KAB. KARANGANYAR
                                             8.   KAB. SUKOHARJO
                                             9.   KAB. GROBOGAN
 30.        KP2LN TEGAL     B     TEGAL      1.   KOTA PEKALONGAN
                                             2.   KOTA TEGAL
                                             3.   KAB. PEKALONGAN
                                             4.   KAB. TEGAL
                                             5.   KAB. BREBES
                                             6.   KAB. KENDAL
                                             7.   KAB. PEMALANG
                                             8.   KAB. BATANG

 31.           KP2LN        A   PURWOKERTO   1.   KAB. PURBALINGGA
            PURWOKERTO                       2.   KAB. BANJARNEGARA
                                             3.   KAB. KEBUMEN
                                             4.   KAB. PURWOREJO
                                             5.   KOTA WONOSOBO
                                             6.   KAB. BANYUMAS
132                                Bab 4 : Instansi Yang Mengurus Piutang Negara



 32.       KP2LN          A   BANJARMASIN    1.    KOTA BANJARMASIN
        BANJARMASIN                          2.    KAB. BANJAR BARU
                                             3.    KAB. BANJAR
                                             4.    KAB. BARITOKUALA
                                             5.    KAB. HULU SUNGAI SELATAN
                                             6.    KAB. HULU SUNGAI TENGAH
                                             7.    KAB. HULU SUNGAI UTARA
                                             8.    KAB. TANAH LAUT
                                             9.    KAB. TAPIN
                                             10.   KAB. PULAU LAUT




 33.   KP2LN SURABAYA I   A    SURABAYA      PENGURUSAN PN
                                             1.  KOTA SURABAYA
                                                 - BRI
                                                 - BNI
                                                 - BANK LAINNYA
                                                 - NON BANK
                                             2.  KAB. SIDOARJO
                                             3.  KOTA MOJOKERTO
                                             4.  KAB. MOJOKERTO
                                             5.  KAB. JOMBANG
                                             6.  KAB. BANGKALAN
                                             7.  KAB. SAMPANG
                                             8.  KAB. PAMEKASAN
                                             9.  KAB. SUMENEP
                                             LELANG :
                                             1.  PUPN
                                             2.  PENGADILAN
                                             3.  BEA CUKAI
                                             4.  BUMN/BUMD
                                             5.  SUKARELA
                                             6.  HAK TANGGUNGAN
Pengurusan Piutang Negara                                         133

  34     KP2LN SURABAYA II   A   SURABAYA   PENGURUSAN PN
                                            1.  KOTA SURABAYA
                                                - BANK MANDIRI
                                                - BTN
                                                - BANK JATIM
                                            2.  KAB. GRESIK
                                            3.  KAB. LAMONGAN
                                            4.  KAB. TUBAN
                                            5.  KAB. BOJONEGORO

                                            LELANG :
                                            1.  PUPN
                                            2.  KAYU JATI
                                            3.  INVENTARIS
                                            4.  BALAI LELANG
                                            5.  KEJAKSAAN

 35.       KP2LN MALANG      A   MALANG     1.   KOTA   MALANG
                                            2.   KOTA   BLITAR
                                            3.   KOTA   PROBOLINGGO
                                            4.   KOTA   PASURUAN
                                            5.   KAB.   MALANG
                                            6.   KAB.   BLITAR
                                            7.   KAB.   PROBOLINGGO
                                            8.   KAB.   PASURUAN
                                            9.   KAB.   TULUNGAGUNG
 36.       KP2LN JEMBER      A    JEMBER    1.   KAB.   JEMBER
                                            2.   KAB.   BONDOWOSO
                                            3.   KAB.   BANYUWANGI
                                            4.   KAB.   SITUBONDO
                                            5.   KAB.   LUMAJANG
134                                Bab 4 : Instansi Yang Mengurus Piutang Negara



 37.    KP2LN MADIUN      B    MADIUN        1.    KOTA   MADIUN
                                             2.    KOTA   KEDIRI
                                             3.    KAB.   MADIUN
                                             4.    KAB.   PONOROGO
                                             5.    KAB.   PACITAN
                                             6.    KAB.   NGAWI
                                             7.    KAB.   MAGETAN
                                             8.    KAB.   TRENGGALEK
                                             9.    KAB.   NGANJUK
                                             10.   KAB.   KEDIRI


 38.   KP2LN BALIKPAPAN   A   BALIKPAPAN     1.    KOTA   BALIKPAPAN
                                             2.    KOTA   TARAKAN
                                             3.    KAB.   PASIR
                                             4.    KAB.   BERAU
                                             5.    KAB.   MALINAU
                                             6.    KAB.   NUNUKAN
                                             7.    KAB.   BULUNGAN
 39.   KP2LN DENPASAR     A   DENPASAR       1.    KOTA   DENPASAR
                                             2.    KAB.   BADUNG
                                             3.    KAB.   GIANYAR
                                             4.    KAB.   KLUNGKUNG
                                             5.    KAB.   TABANAN
 40.   KP2LN SINGARAJA    B   SINGARAJA      1.    KAB.   BULELENG
                                             2.    KAB.   BANGLI
                                             3.    KAB.   JEMBRANA
                                             4.    KAB.   KARANG ASEM
 41.   KP2LN MATARAM      B   MATARAM        1.    KOTA   MATARAM
                                             2.    KAB.   LOMBOK BARAT
                                             3.    KAB.   LOMBOK TENGAH
                                             4.    KAB.   LOMBOK TIMUR

 42.     KP2LN BIMA       B     BIMA         1.    KAB. BIMA
                                             2.    KAB. DOMPU
                                             3.    KAB. SUMBAWA
Pengurusan Piutang Negara                                          135

 43.       KP2LN KUPANG     B    KUPANG     1.    KOTA KUPANG
                                            2.    KAB. KUPANG
                                            3.    KAB. ALOR
                                            4.    KAB. BELU
                                            5.    KAB. ENDE
                                            6.    KAB. FLORES
                                            7.    KAB. MANGGARAI
                                            8.    KAB. NGADA
                                            9.    KAB. SIKA
                                            10.   KAB. SUMBA BARAT
                                            11.   KAB. SUMBA TIMUR
                                            12.   KAB. TIMOR TENGAH
                                                  SELATAN
                                            13.   KAB. TIMOR TENGAH UTARA
                                            14.   KAB. LEMBATA
 44.     KP2LN MAKASSAR     A   MAKASSAR    1.    KOTA   MAKASSAR
                                            2.    KAB.   GOWA
                                            3.    KAB.   JENEPONTO
                                            4.    KAB.   PANGKAJENE KEP.
                                            5.    KAB.   MAROS
                                            6.    KAB.   SELAYAR
                                            7.    KAB.   BINJAI
                                            8.    KAB.   TAKALAR
                                            9.    KAB.   BULU KUMBA
                                            10.   KAB.   BANTAENG
 45.     KP2LN PARE--PARE   B   PARE-PARE   1.    KOTA   PARE--PARE
                                            2.    KAB.   BARRU
                                            3.    KAB.   PINRANG
                                            4.    KAB.   POLEWALI MAMASA
                                            5.    KAB.   SINDENRENG RAPPANG
                                            6.    KAB.   MAJENE
                                            7.    KAB.   WAJO
                                            8.    KAB.   SOPPENG
136                              Bab 4 : Instansi Yang Mengurus Piutang Negara



 46.    KP2LN PALOPO     B    PALOPO       1.    KAB.   LUWU
                                           2.    KAB.   LUWU UTARA
                                           3.    KAB.   TANA TORAJA
                                           4.    KAB.   MAMUJU
                                           5.    KAB.   ENREKANG
                                           6.    KAB.   BONE
 47.    KP2LN KENDARI    B    KENDARI      1.    KOTA   KENDARI
                                           2.    KAB.   BUTON
                                           3.    KAB.   KENDARI
                                           4.    KAB.   KOLAKA
                                           5.    KAB.   MUNA

 48.     KP2LN PALU      B     PALU        1.    KOTA PALU
                                           2.    KAB. BANGAI
                                           3.    KAB. BANGGAI KEPULAUAN
                                           4.    KAB. TOLI-TOLI
                                           5.    KAB. BUOL
                                           6.    KAB. DONGGALA
                                           7.    KAB. POSO
                                           8.    KAB. MOROWALI
 49.    KP2LN MANADO     A    MANADO       1.    KOTA   MANADO
                                           2.    KOTA   BITUNG
                                           3.    KAB.   MINAHASA
                                           4.    KAB.   SANGIHE TALAUT
                                           5.    KAB.   BOLONG MANGAONDAU


 50.   KP2LN GORONTALO   B   GORONTALO     1.    KOTA GORONTALO
                                           2.    KAB. GORONTALO
                                           3.    KAB. BOALIMO
 51.    KP2LN AMBON      B    AMBON        1.    KOTA GORONTALO
                                           2.    KAB. GORONTALO
                                           3.    KAB. BOALIMO
 52.    KP2LN TERNATE    B    TERNATE      1.    KOTA TERNATE
                                           2.    KAB. MALUKU UTARA
                                           3.    KAB. HALMAHERA
Pengurusan Piutang Negara                                                        137

 53.      KP2LN JAYAPURA        B        JAYAPURA       1.   KOTA    JAYAPURA
                                                        2.   KAB.   JAYAPURA
                                                        3.   KAB.   JAYAWIJAYA
                                                        4.   KAB.   PUNCAK JAYA
                                                        5.   KAB.   MERAUKE
 54.         KP2LN BIAK         B           BIAK        1.   KAB.   TIMIKA
                                                        2.   KAB.   PANIAI
                                                        3.   KAB.   NABIRE
                                                        4.   KAB.   YAPEN WAROPEN
                                                        5.   KAB.   BIAK NUMFOR
 55.       KP2LN SORONG         B         SORONG        1.   KOTA    SORONG
                                                        2.   KAB.   SORONG
                                                        3.   KAB.   FAK-FAK
                                                        4.   KAB.   MANOKWARI


Sumber:    Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan
           Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan
           Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara


Visi dan Misi DJPLN

        Sebagai acuan bagi seluruh aparatur DJPLN dalam menjalankan tugas-
tugasnya, DJPLN menetapkan visi dan misi.
        Visi DJPLN adalah menjadi lembaga pemerintah terbaik dalam
melakukan Pengurusan Piutang Negara dan lelang negara yang profesional
bertanggung jawab dan dapat dibanggakan masyarakat. Untuk mencapai Visi
tersebut DJPLN telah menetapkan misi yaitu melakukan Pengurusan Piutang
Negara dan memberikan pelayanan lelang dalam rangka pengamanan
keuangan negara, penerimaan negara dan pelayanan kepada masyarakat.
Secara lebih terinci misi yang dibebankan oleh PUPN meliputi:
1. Misi fiskal yaitu mengamankan keuangan dan asset negara sehingga
    mewujudkan kontribusi yang signifikan terhadap pengamanan keuangan
    negara dan penerimaan negara.
2. Misi sosial budaya yaitu meningkatkan kepatuhan/kesadaran para
    pengguna jasa DJPLN yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya
    setempat untuk mengoptimalkan pengurusan piutang dan pelayanan lelang.
3. Misi kelembagaan yaitu memberikan pelayanan kepada pengguna jasa
    secara efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dan lebih
138                                        Bab 4 : Instansi Yang Mengurus Piutang Negara



   menjamin kepastian hukum sehingga menjadikan DJPLN sebagai
   organisasi yang lebih akomodatif terhadap tuntutan dan kondisi yang ada.


Rangkuman

        Sejarah kelembagaan Pengurusan Piutang Negara dimulai pada tahun
1958 dengan terbitnya Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf
Angkatan Darat Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958 tanggal 4 Januari 1958
tentang Panitia Penyelesaian Piutang Negara (P3N). Tujuan utamanya adalah
untuk menyelesaikan hutang-hutang kepada negara secara cepat dan efisien.
        Pada tanggal 14 Desember 1960 pemerintah dengan situasi negara
yang masih dalam keadaan darurat perang membentuk Panitia Urusan Piutang
Negara (PUPN) dengan UU No. 49 Prp Tahun 1960 sebagai pengganti P3N.
Pada tanggal 16 Desember 1960 Pemerintah menetapkan negara dalam
keadaan ”tertib sipil”. Dalam situasi tertib sipil tersebut, dengan pertimbangan
bahwa hasil yang dicapai oleh P3N sangat memuaskan, maka prinsip-prinsip
kerja P3N (yaitu cepat dan efisien dalam penyelesaian Piutang Negara serta
memberikan lebih perlindungan hukum bagi Debitur) perlu dipertahankan dan
dilestarikan. Dengan pemikiran tersebut, maka tugas dan kewenangan Panitia
Urusan Piutang Negara (PUPN) berdasarkan UU No. 49 Prp Tahun 1960 perlu
dipertahankan eksistensinya.
        Keanggotaan PUPN menurut Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960
adalah PUPN secara interdepartemental artinya susunan keanggotaan PUPN
adalah terdiri dari wakil-wakil lembaga departemen yang bidang tugasnya ada
kaitan dengan penyelesaian Piutang-piutang Negara yang macet. Seperti
Departemen Keuangan, Kepolisian Negara, Kejaksaan Agung dan Bank
Indonesia ditingkat Pusat. Di tingkat daerah, keanggotaan ditambah dari unsur
pemerintah daerah.
        PUPN terdiri dari PUPN Pusat dan PUPN Cabang. PUPN Pusat
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sedangkan PUPN Cabang diangkat
dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan. Direktorat Jenderal Piutang dan
Lelang Negara sebagai pejabat eselon I di bawah Menteri Keuangan secara Ex
Officio adalah Ketua PUPN Pusat. Di daerah-daerah di mana Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal (KW DJPLN) berkedudukan disitulah Kepala
Kanwil DJPLN secara Ex Officio sebagai Ketua PUPN Cabang Provinsi.
Dengan demikian di seluruh Indonesia terdapat 9 (sembilan) Kepala Kanwil
DJPLN yang menjadi Ketua PUPN Cabang sedangkan di Ibukota Provinsi Tk
I lainnya selain Provinsi Kalimantan Timur Ketua PUPN Cabangnya secara Ex
Pengurusan Piutang Negara                                           139

Officio dijabat Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan lelang Negara (KP2LN)
yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Tk I bersangkutan.
        Pada saat ini terdapat 21 (dua puluh satu) Kepala KP2LN secara Ex
Officio menjabat Ketua PUPN Cabang. Kewenangan PUPN Cabang adalah
menetapkan 15 (lima belas) keputusan-keputusan hukum/produk-produk
hukum dalam Pengurusan Piutang Negara.

                                 - o0o -



Latihan
Pilihan Ganda
1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 menetapkan:
    a. Panitia Penyelesaian Piutang Negara (P3N)
    b. Badan Urusan Piutang Negara (BUPN)
    c. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
    d. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
2. PUPN menurut UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960 bertanggung jawab
    kepada:
    a. Menteri Pertama
    b. Kepala Staf Angkatan Darat/Ketua TEPERPU
    c. Menteri Keuangan
    d. Presiden
3. Keanggotaan Cabang PUPN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI
    Nomor Kep.731/MK/7/10/1969 tanggal 21 Oktober 1969 ditetapkan oleh:
    a. Ketua PUPN Pusat
    b. Gubernur Kepala Daerah Tk I
    c. Menteri Keuangan Langsung
    d. Menteri Keuangan atas usul Gubernur KDH Tk. I melalui Ketua PUPN
       Pusat
4. Organisasi dan Tata kerja BUPLN ditetapkan dalam:
    a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.09/1993
    b. Keputusan Menteri Kauangan Nomor 295/KMK.09/1993
    c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 940/KMK.01/1991
140                                     Bab 4 : Instansi Yang Mengurus Piutang Negara



     d. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991
5.   Menjelang ”tertib Sipil” UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 ditetapkan pada
     tanggal:
     a. 12 Desember 1960
     b. 13 Desember 1960
     c. 14 Desember 1960
     d. 16 Desember 1960
6.   P3N adalah singkatan dari:
     a. Panitia Pengurusan Piutang Negara
     b. Panitia Penyelesaian Piutang Negara
     c. Panitia Pemulihan Piutang Negara
     d. Panitia Pemutihan Piutang Negara
7.   Dasar Hukum pembentukan KP2LN adalah:
     a. Keppres Nomor 11 Tahun 1976
     b. Keppres Nomor 21 Tahun 1991
     c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002
     d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001
8.   Sesuai UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960 penyerahan piutang dari perbankan
     pemerintah wajib menyerahkan piutang macetnya kepada:
     a. Pengacara
     b. Kejaksaan
     c. Pengadilan
     d. PUPN Cabang melalui KP2LN




Benar (B) - Salah (S)
1. B-S Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1991 tentang BUPLN mengenai
        Organisasi dan Tata kerjanya diatur dalam keputusan Menteri
        Keuangan No.940/KMK.01/1991
2. B-S PUPN Pusat, PUPN Wilayah dan PUPN Cabang diatur dalam
        Keputusan Menteri Keuangan No.294/KMK.09/1993.
Pengurusan Piutang Negara                                          141

3. B-S Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 381/K Sekretaris PUPN
       Cabang membantu Ketua PUPN Cabang dalam bidang teknis
       administratif saja.
4. B-S Penanggung Hutang Non Perbankan adalah orang atau Badan yang
       berhutang menurut perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang
       menimbulkan hutang kepada Negara.
5. B-S PUPN bertugas mengadili atas sengketa yang terjadi antara
       Penanggung Hutang dengan Penyerah Piutang.
6. B-S Struktur organisasi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara
       disusun berdasarkan prinsip by process Pengurusan Piutang Negara.
7. B-S Menurut Keputusan Menteri Keuangan             No.61/KMK.08/2002
       KP2LN-KP2LN yang berada satu kota dengan Kantor Wilayah
       Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara menjadi anggota
       PUPN Cabang yang ketua PUPN Cabangnya adalah Kepala Kantor
       Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang bersangkutan.
8. B-S Sistem Pengurusan Piutang Negara secara khusus menurut UU No.49
       Prp Tahun 1960 hanya untuk memberikan kepastian hukum kepada
       Kreditur.



                                - o0o -
BAB 5


PENYERAHAN DAN PENERIMAAN
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA




Sasaran Pembelajaran

Setelah membaca dan mempelajari Bab ini diharapkan para mahasiswa Prodip III
Keuangan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dapat mengerti dan
memahami proses pengurusan piutang negara, dan khususnya tahap penyerahan dan
penerimaan pengurusan piutang negara berikut kegiatan operasional dan administrasi
lainnya yang terkait.
Pendahuluan
144                          Bab 5 : Penyerahan dan Penerimaan Pengurusan Piutang Negara




        Sebagaimana uraian pada Bab-bab sebelum ini, berdasarkan Undang-
undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, PUPN bertugas:
1. mengurus Piutang Negara yang telah diserahkan pengurusannya oleh
    Pemerintah atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak
    langsung dikuasai oleh Negara; dan
2. Piutang Negara yang diserahkan tersebut ialah piutang yang adanya dan
    besarnya pasti menurut hukum
        Di dalam penjelasan pasal 4 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun
1960, diuraikan bahwa pada prinsipnya piutang negara pada tahap awal
diselesaikan oleh Instansi-Instansi dan Badan-badan pemilik piutang. Apabila
tidak mungkin lagi terutama disebabkan oleh karena Penanggung Hutang tidak
ada kesediaan dan termasuk Penanggung yang nakal, maka oleh pemilik
piutang tersebut, penyelesaiannya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang
Negara (PUPN).
        Penyerahan pengurusan piutang negara, dari instansi-instansi
pemerintah dan badan-badan negara yang memiliki piutang, tidak serta merta
diterima oleh PUPN, tetapi berkas-berkas penyerahan terlebih dahulu diteliti
oleh KP2LN. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah
penyerahan sudah memenuhi prosedur dan persyaratan-persyaratan yang telah
ditentukan. Dalam hal tidak memenuhi persyaratan maka penyerahan berkas
piutang macet dapat ditolak atau dalam hal tertentu dapat dikembalikan ke
Penyerah Piutang. Istilah penolakan dan pengembalian dalam pelaksanaan
Pengurusan Piutang Negara mengandung makna yang berbeda. Penjelasan
tentang hal ini akan diuraikan lebih detail pada sub-sub bab berikutnya.
        Kegiatan penelitian berkas penyerahan oleh KP2LN dan penerimaan
pengurusan oleh PUPN berdasarkan hasil penelitian tersebut merupakan
tindakan yang sangat penting dalam proses Pengurusan Piutang Negara. Hal
tersebut disebabkan oleh karena:
1. hasil dari penelitian tersebut adalah kepastian tentang adanya dan besarnya
    Piutang Negara menurut hukum, suatu kepastian yang diperlukan untuk
    memenuhi salah satu persyaratan dalam Undang-undang No. 49 Prp.
    Tahun 1960 dan untuk keperluan pelaksanaan kewenangan parate
    eksekusi; dan
2. keputusan penerimaan pengurusan piutang negara yang diterbitkan oleh
    PUPN merupakan pintu hubungan antara PUPN dan Penyerah Piutang
    dalam melakukan pengurusan piutang negara.
Pengurusan Piutang Negara                                                                          145

        Oleh PUPN, pengurusan piutang negara tersebut dilaksanakan melalui
tahap-tahap pengurusan yang telah baku. Ketentuan tentang tahap pengurusan
piutang negara telah diatur dalam:
1. petunjuk pelaksanaan (juklak) pengurusan piutang negara, sebagaimana
    tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan yang merupakan
    pelaksanaan amanat Pasal 14 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun
    19601; dan
2. petunjuk teknis (juknis) pengurusan piutang negara, sebagaimana tertuang
    dalam Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang
    merupakan pelaksanaan amanat juklak tersebut di atas2.
        Agar dapat mengerti uraian tentang penyerahan dan penerimaan
pengurusan piutang negara, terlebih dahulu akan diuraikan prosedur
pengurusan piutang negara.


Prosedur Pengurusan Piutang Negara

       Pengurusan piutang negara dilaksanakan PUPN dengan menempuh
tahap pengurusan sebagai yang dijabarkan pada Gambar 5.1

        Alur tahapan pengurusan piutang negara tersebut di atas dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1. Penyerah Piutang menyerahkan pengurusan piutang/kredit macetnya
    secara tertulis kepada PUPN melalui KP2LN, disertai berbagai dokumen
    pendukung yang dapat membuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara
    (seperti Perjanjian Kredit, Kontrak Kerja, Rekening Koran, dan
    sebagainya) beserta dokumen lain yang dianggap perlu (dokumen barang
    jaminan, dokumen pengikatan barang jaminan, dan sebagainya).
                   Gambar 5.1. Alur Prosedur Pengurusan Piutang Negara


           MULAI
                                                         MENGAKUI JML
                                                         HTG & SEPAKAT                          PB         Y
                                    SURAT
                                                             CARA           PB               DITAATI
                                 PENERIMAAN
           SURAT                                         PENYELESAIAN       7)                   ?
                                 PENGURUSAN
        PENYERAHAN                                            5A)
                                   PIUTANG
             1)                                                                                            BAYAR
                                   NEGARA
1                                                                                                            8)
                                      3A)
    Juklak pengurusan piutang negara yang berlaku pada saat buku ini ditulis adalah
                                                  MENGAKUI                  T
                                               JUMLAH HUTANG
    Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang
          PENELITIAN                              TAPI TIDAK
    Negara.KP2LN 2)
                            PANGGILAN 2X
                                                SEPAKAT CARA
                                                                                  Y
2                                               PENYELESAIAN
    Juknis pengurusan piutang negara yang berlaku pada saat buku iniLUNAS?
                              DAN/ATAU               5B)
                                                                         ditulis adalah
                                                                         9)
                                                                                     SELESAI
                            PENGUMUMAN
    Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor Kep-25/PL/2002 tentang
                            PANGGILAN 4)                             T
    Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara.
           ADANYA &
          BESARNYA      Y                                          TIDAK                               LUNAS?
                                                                 MENGAKUI           T 14B)
           PASTI ?                            WAWAN-                                                             Y 14A)
              3)                                                  JUMLAH
                                              C ARA 5)            HUTANG     PEMERIKSAAN 15)
                                                                     5C)                                Y 13A)
                            MEMENUHI
                            PANGGILAN                                            PSBDT 16)
               T                              Y
                                ?                                                                      LAKU?
146                          Bab 5 : Penyerahan dan Penerimaan Pengurusan Piutang Negara




2. KP2LN melakukan penelitian dokumen penyerahan yang hasilnya
   dituangkan dalam Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK).
3. Dari RHPK tersebut dapat diketahui apakah kasus tersebut dapat diterima
   untuk diurus (laik urus) atau tidak. Suatu piutang negara dikatakan laik
   urus oleh PUPN bila adanya dan besarnya piutang negara tersebut dapat
   dibuktikan secara hukum, dan
   § apabila laik urus, maka PUPN akan menerbitkan Surat Penerimaan
       Pengurusan Piutang Negara (SP3N); atau
   § apabila tidak memenuhi syarat untuk diurus, maka PUPN akan
       menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara, dan kasus
       tersebut akan dikembalikan kepada Penyerah Piutang.
4. Setelah SP3N diterbitkan, maka KP2LN melakukan pemanggilan kepada
   Penanggung Hutang (PH) dan/atau Penjamin Hutang (PjH), paling banyak
   2 (dua) kali masing-masing berselang 7 (tujuh) hari. Bila PH/PjH tidak
   diketahui keberadaannya, pemanggilan dapat dilakukan melalui
   Pengumuman Panggilan pada media masa.



5. Apabila PH/PjH memenuhi panggilan, maka dilakukan wawancara yang
   menyangkut pengakuan jumlah hutang, dan kesepakatan tentang cara dan
   jangka waktu penyelesaian, serta sanksi bila PH/PjH wanprestasi/cidera
   janji. Dari hasil wawancara, dapat diketahui kemungkinan sebagai berikut:
Pengurusan Piutang Negara                                              147

    §   PH/PjH mengakui dan menyetujui jumlah hutangnya, serta
        menyepakati cara dan jangka waktu penyelesaian;
    § PH/PjH mengakui dan menyetujui jumlah hutangnya, tapi tidak
        menyepakati cara dan jangka waktu penyelesaian; atau
    § PH/PjH tidak mengakui dan/atau tidak menyetujui jumlah hutangnya
        tanpa alasan yang sah.
6. Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) akan diterbitkan oleh PUPN
    bila:
    § PH/PjH menghilang, tidak diketahui alamatnya, atau PH/PjH tidak
        hadir memenuhi panggilan terakhir dan/atau pengumuman panggilan;
        atau
    § PH/PjH hadir memenuhi panggilan, panggilan terakhir, atau
        pengumuman panggilan, namun tidak mengakui dan/atau tidak
        menyetujui jumlah hutangnya tanpa alasan yang sah.
7. Berdasarkan PJPN di atas, PUPN melaksanakan penagihan piutang negara
    kepada PH/PjH secara sekaligus dengan Surat Paksa (SP). Tahap
    pengurusan ini dilaksanakan sebagai berikut:
    § PUPN menerbitkan SP, yang berisi perintah kepada PH/PjH untuk
        melunasi hutang dalam jangka waktu 1 X 24 jam sejak SP
        diberitahukan; dan
    § Jurusita Piutang Negara memberitahukan SP tersebut kepada PH/PjH,
        dengan menggunakan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.
8. Bila berdasarkan wawancara diketahui hasil sebagaimana dimaksud pada
    butir 5A atau 5B, maka Pernyataan Bersama (PB) dibuat dan
    ditandatangani bersama oleh PH/PjH dan Ketua PUPN.
9. Apabila PH/PjH mentaati isi PB, yang bersangkutan melaksanakan
    pembayaran. Bila PH/PjH tidak mentaati isi PB (wanprestasi), PUPN akan
    menerbitkan SP terhadap PH/PjH yang bersangkutan, sebagaimana
    dimaksud pada butir 7.
10. Pembayaran yang dilakukan oleh PH/PjH sesuai ketentuan yang disepakati
    pada PB, akan bermuara pada pelunasan hutangnya.

11. Apabila PH/PjH tidak memenuhi ketentuan SP, maka PUPN menerbitkan
    Surat Perintah Penyitaan (SPP) terhadap barang jaminan dan/atau harta
    kekayaan lain. SPP tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penyitaan
    oleh Jurusita Piutang Negara dengan menggunakan Berita Acara
    Penyitaan.
148                           Bab 5 : Penyerahan dan Penerimaan Pengurusan Piutang Negara



12. Apabila debitor tetap tidak menyelesaikan hutangnya kepada negara
    walaupun barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain miliknya telah
    disita, maka tahap pengurusan akan ditingkatkan ke arah lelang barang
    jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik PH/PjH yang telah disita.
    Tahap pengurusan ini akan dilaksanakan sebagai berikut:
    § PUPN menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS)
        yang memerintahkan Kepala KP2LN untuk melakukan penjualan di
        muka umum (lelang) terhadap barang yang telah disita tersebut; dan
    § pelaksanaan lelang dihadapan Pejabat Lelang.
13. Pelaksanaan lelang barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik
    PH/PjH dapat
    § berhasil (laku); atau
    § tidak berhasil (tidak laku), dan terhadap barang jaminan dan/atau harta
        kekayaan lain tersebut akan dilakukan lelang ulang.
14. Terdapat 2 (dua) kemungkinan hasil yang diperoleh bila barang jaminan
    dan/atau harta kekayaan lain tersebut laku terjual lelang, dan tidak ada lagi
    barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain yang tersisa, yaitu:
    § piutang negara lunas; atau
    § piutang negara tidak lunas.
15. Bila piutang negara belum lunas meski sudah tidak ada lagi barang
    jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik PH/PjH, maka untuk piutang
    negara yang memenuhi persyaratan akan dilakukan pemeriksaan untuk
    mengetahui:
    § kemampuan PH/PjH;
    § keberadaan harta kekayaan lain; atau
    § keberadaan diri PH/PjH bila yang bersangkutan menghilang, atau tidak
        diketahui alamatnya.
16. Bila piutang negara belum lunas dan telah memenuhi persyaratan, maka
    PUPN akan menghentikan sementara pengurusan piutang negara tersebut
    dengan menerbitkan pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih
    (PSBDT).
        Di samping proses pengurusan piutang negara sebagaimana yang
diuraikan di atas, PUPN/DJPLN dapat menempuh upaya hukum lain seperti
melakukan penyanderaan/paksa badan (gijzeling/lijfdwang), serta pencegahan
bepergian ke luar wilayah Republik Indonesia terhadap PH/PjH. Waktu
pelaksanaan upaya hukum lain tersebut, walaupun tidak secara tegas diatur,
umumnya dilaksanakan setelah terbitnya SP.
Pengurusan Piutang Negara                                               149

        Dalam uraian tentang proses pengurusan piutang negara tersebut,
terdapat beberapa terminologi yang perlu mendapat perhatian secara serius dan
memerlukan adanya kesamaan pengertian dari semua pihak yang terkait
dengan pengurusan piutang negara. Beberapa terminologi tersebut di atas,
secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:
1. Terminologi teknis yuridis, yang merupakan nama produk hukum yang
    diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua PUPN Cabang, yaitu mulai dari
    SP3N, PB, PJPN, SP, SPP, SPPBS, SPPS (Surat Perintah Pengangkatan
    Sita), Surat Perintah Penyanderaan/Paksa Badan, penetapan PSBDT
    (Piutang Sementara Belum Dapat diTagih) dan sebagainya.
2. Terminologi non teknis yuridis, yaitu surat-surat yang:
    § merupakan tindak lanjut/pelaksanaan dari putusan-putusan PUPN
        tersebut pada butir 1 (satu) di atas, seperti RHPK, Surat Panggilan
        kepada PH/PjH, surat pemblokiran rekening/harta kekayaan debitor
        yang disimpan di Bank, surat pemblokiran tanah dan/atau bangunan
        kepada Kantor Pertanahan; atau
    § bukan merupakan produk hukum yang diterbitkan dan ditandatangani
        oleh Ketua PUPN Cabang, seperti Surat Keputusan Pencegahan
        Bepergian ke Luar Wilayah Republik Indonesia.
        Surat/dokumen tersebut dibuat dan diterbitkan oleh Kantor Pusat
        DJPLN sebagai pelaksanaan kewenangan Menteri Keuangan terkait
        dalam pengurusan piutang negara.


Penyerahan Pengurusan Piutang Negara
       Penyerahan pengurusan piutang negara wajib dilakukan oleh para
Penyerah Piutang, yang menurut Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960
adalah Instansi-Instansi Pemerintah atau Badan-Badan yang kekayaannya
baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai Negara. Penyerahan
pengurusan tersebut disampaikan Penyerah Piutang secara tertulis kepada
PUPN Cabang melalui KP2LN yang wilayah kerjanya merupakan bagian dari
wilayah kerja PUPN Cabang yang bersangkutan. Secara umum, KP2LN
melalui siapa pengurusan piutang negara diserahkan, dipilih Penyerah Piutang
dengan pertimbangan:
1. Tempat kedudukan Penyerah Piutang sama dengan tempat kedudukan
    KP2LN, misalnya:
150                           Bab 5 : Penyerahan dan Penerimaan Pengurusan Piutang Negara



   §    PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Rasuna Said Jakarta
        menyerahkan pengurusan piutangnya kepada PUPN Cabang DKI
        Jakarta melalui KP2LN Jakarta I;
    § PT. Jamsostek (Persero) Cabang Bekasi menyerahkan pengurusan
        piutangnya kepada PUPN Cabang Jawa Barat melalui KP2LN Bekasi.
2. Wilayah kerja Penyerah Piutang mencakup juga tempat kedudukan
    KP2LN, misalnya Perum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Semarang,
    yang wilayah kerjanya meliputi kota Purwokerto, menyerahkan
    pengurusan piutangnya kepada PUPN Cabang Jawa Tengah melalui
    KP2LN Purwokerto, dan tidak melalui KP2LN Semarang;
3. Tempat kedudukan Penyerah Piutang termasuk dalam wilayah kerja
    KP2LN, misalnya PT. Bank BRI (Persero) Cabang Purwakarta
    menyerahkan pengurusan piutangnya kepada PUPN Cabang Jawa Barat
    melalui KP2LN Bekasi.
        Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab IV, tempat kedudukan dan
wilayah kerja KP2LN adalah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang
Dan Lelang Negara. Tempat kedudukan dan daerah wewenang PUPN Cabang
diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 533/KMK.08/2002
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Nomor 61/KMK.08/2002 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara.
        Penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN merupakan proses
pertama yang harus dilakukan oleh Penyerah Piutang dalam pengurusan
piutang negara. Penyerahan tersebut harus disertai dengan resume
perkembangan pengurusan/penagihan piutang yang diserahkan tersebut, dan
dokumen yang terkait. Resume tersebut berisi informasi sebagai berikut:
1. Identitas Penyerah Piutang.
2. Identitas Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang.
3. Bidang usaha Penanggung Hutang, antara lain industri, manufaktur
    perdagangan, pertanian, perkebunan atau bidang usaha lainnya.
4. Keadaan usaha Penanggung Hutang pada saat pengurusan piutang negara
    atas namanya diserahkan ke PUPN Cabang.
5. Dasar hukum terjadinya hutang, antara lain perjanjian kredit, akta
    pengakuan hutang, peraturan atau dasar hukum lainnya.
6. Jenis piutang negara antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit
    umum, dana reboisasi, jasa pelabuhan atau jenis piutang negara lainnya.
Pengurusan Piutang Negara                                              151

7. Penjamin Kredit oleh pihak ketiga antara lain PT. Askrindo, PT. ASEI,
    PERUM PKK atau Lembaga Penjamin lainnya.
8. Sebab-sebab kredit/piutang dinyatakan macet seperti kesalahan
    manajemen, kerusuhan sosial atau sebab-sebab lainnya.
9. Tanggal realisasi kredit dan tanggal Penyerah Piutang mengkategorikan
    kredit sesuai peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam hal
    Piutang Negara berasal dari perbankan atau tanggal PH dinyatakan
    wanprestasi sesuai perjanjian, peraturan, surat keputusan pejabat
    berwenang atau sebab apapun dalam hal Piutang Negara berasal dari Non
    Perbankan.
10. Rincian hutang yang terdiri dari saldo hutang pokok, bunga, denda dan
    ongkos/beban lainnya.
11. Daftar barang jaminan yang memuat uraian barang pengikatan, kondisi dan
    nilai barang jaminan pada saat penyerahan, dalam hal penyerahan
    didukung oleh barang jaminan.
12. Daftar harta kekayaan lain.
13. Penjelasan singkat upaya-upaya        penyelesaian piutang yang telah
    dilakukan oleh PP dan
14. Informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh PP antara lain PH
    dan atau PjH sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, ada kasus gugatan
    di Pengadilan atau barang jaminan telah disita Pengadilan Negeri untuk
    kepentingan pihak lain.
        Selain resume yang berisi uraian di atas, penyerahan pengurusan
piutang negara juga dilampiri dokumen, yang berdasarkan tujuannya, dapat
dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
1. jenis dokumen yang dapat membuktikan adanya dan besarnya piutang
    negara; dan
2. jenis dokumen yang terkait dengan penjaminan (baik perjanjian
    penjaminan,      dokumen        asli  barang     jaminannya,    maupun
    pengikatan/pembebanan Hak Tanggungan atau Jaminan Fidusia).
        Pada tahap penyerahan pengurusan, dokumen yang dilampirkan tidak
harus dokumen asli tetapi cukup fotokopi dokumen saja. Dokumen-dokumen
yang dilampirkan tersebut adalah sebagai berikut:
1. penyerahan pengurusan piutang negara perbankan, dilampiri dengan
    fotokopi:
152                          Bab 5 : Penyerahan dan Penerimaan Pengurusan Piutang Negara



   a. perjanjian kredit (dan addendum perjanjian kredit jika ada), akta
      pengakuan hutang, cessie, letter of crediet (LC) atau dokumen lain
      yang sejenis yang dapat membuktikan adanya piutang;
   b. rekening koran, prima nota, mutasi piutang dan atau dokumen lain
      yang sejenis yang dapat membuktikan besarnya piutang;
   c. dokumen barang jaminan serta pengikatannya dan surat pernyataan
      kesanggupan Penyerah Piutang untuk mengajukan permohonan roya,
      bila piutang yang diserahkan pengurusannya didukung dengan barang
      jaminan;
   d. Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor atau bukti diri Penanggung
      Hutang dan/atau Penjamin Hutang;
   e. daftar kekayaan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang
      diperkuat dengan         dokumen kepemilikannya (bila ada) seperti
      sertifikat, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat
      Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
   f. surat menyurat antara Penyerah Piutang dengan Penanggung Hutang
      dan/atau Penjamin Hutang yang berkaitan dengan upaya-upaya yang
      telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian hutang;
   g. Akta Pendirian Perusahaan, pengumuman akta pendirian perusahaan
      dalam Tambahan Berita Negara, beserta akta perubahannya, tanda
      pengenal/pendaftaran perusahaannya dan atau identitas lainnya;
   h. izin usaha, izin mendirikan bangunan dan atau surat-surat izin lainnya;
   i. surat pemberitahuan dari Penyerah Piutang kepada Penanggung
      Hutang bahwa pengurusan piutang negara diserahkan ke PUPN
      Cabang.
2. penyerahan pengurusan piutang negara non perbankan oleh
   BUMN/BUMD, dilampiri dengan fotokopi:
   a. perjanjian, kontrak, surat perintah kerja, surat keputusan, peraturan
      atau dokumen lain yang sejenis, yang dapat membuktikan adanya
      piutang;
   b. mutasi keuangan, faktur, resi, bon sementara rekening, tagihan kartu
      kredit atau dokumen lain yang sejenis yang dapat membuktikan
      besarnya piutang; dan
   c. dokumen barang jaminan serta pengikatannya dan surat pernyataan
      kesanggupan Penyerah Piutang untuk mengajukan permohonan roya,
      bila piutang yang diserahkan pengurusannya didukung dengan barang
      jaminan.
Pengurusan Piutang Negara                                          153

3. penyerahan pengurusan piutang yang diserahkan oleh Istansi Pemerintah
   dan Lembaga Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) bagi Pegawai
   Negeri Sipil bukan bendahara, dilampiri dengan fotokopi:
   a. Laporan Kerugian Negara oleh atasan pegawai negeri yang dituntut
      /Kepala Kantor;
   b. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
   c. surat pemberitahuan dari Menteri/Ketua Lembaga Negara yang
      bersangkutan kepada pihak/pegawai negeri yang dituntut;
   d. Surat Keputusan Pembebanan Tingkat Pertama yang ditetapkan oleh
      Menteri/Ketua Lembaga Negara;
   e. Surat Keputusan Pembebanan Tingkat Banding; dan
   f. surat-surat hasil pemeriksaan.
4. penyerahan pengurusan piutang oleh Instansi Pemerintah dan Lembaga
   Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi bagi Pegawai Negeri Sipil selaku
   Bendahara dilampiri dengan fotokopi:
   a. hasil pemeriksaan yang mengungkapkan adanya kerugian negara;
   b. berita acara pemeriksaan kas;
   c. daftar pernyataan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Keuangan
      Perbendaharaan guna keperluan proses Tuntutan Perbendaharaan;
   d. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
   e. bukti angsuran kerugian negara;
   f. surat keputusan menteri/ketua lembaga negara tentang penggantian
      sementara;
   g. Surat Keputusan Pembebanan Badan Pemeriksa Keuangan yang terdiri
      dari :
      ♦ Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu untuk Menjawab;
      ♦ Surat Keputusan Pembebanan; dan/atau
      ♦ Surat Keputusan Pembebanan Tingkat banding; dan
      ♦ Surat kuasa untuk menjual barang.
5. penyerahan pengurusan piutang oleh Instansi Pemerintah dan Lembaga
   Negara berupa piutang ikatan dinas, dilampiri dengan fotokopi:
   a. surat perjanjian;
   b. surat keputusan Menteri/Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen
      yang terdiri dari:
      ♦ Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
154                         Bab 5 : Penyerahan dan Penerimaan Pengurusan Piutang Negara



       ♦ Surat Keputusan Pemberhentian; dan
       ♦ perhitungan jumlah biaya yang harus dibayarkan.
6. penyerahan pengurusan piutang oleh Instansi Pemerintah berupa piutang
   Bea Masuk/Bea Masuk Tambahan, dilampiri dengan fotokopi:
   a. bukti rincian perhitungan tagihan;
   b. Pemberitahuan Import Untuk Dipakai/Pemberitahuan Import Barang
       beserta lampiran-lampirannya; dan
   c. Nomor Pokok Wajib Pajak.
7. penyerahan pengurusan piutang oleh Instansi Pemerintah berupa piutang
   Pajak Ekspor, dilampiri dengan fotokopi:
       1) bukti rincian Perhitungan Pajak Ekspor; dan
       2) Pemberitahuan Ekspor Barang.
8. penyerahan pengurusan piutang oleh Instansi Pemerintah sektor kehutanan
   berupa:
   a. Tunggakan iuran Hasil Hutan/Provisi Sumber Daya Hutan dan dana
       Reboisasi, dilampiri dengan fotokopi:
         ♦ Akta Pendirian Perusahaan pada saat memperoleh Hak
             Pengusahaan Hutan berikut susunan direksinya;
         ♦ Surat Keputusan Penunjukan Selaku Pemegang Hak Konsesi
             Hak Pengusahaan Hutan/Hak Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin
             Pemanfaatan Kayu dan izin lainnya;
         ♦ Surat Perintah Pembayaran Tunggakan Iuran Hasil Hutan/Provisi
             Sumber Daya hutan dan dana Reboisasi;
         ♦ bukti rincian tunggakan; dan
         ♦ surat keputusan tentang terjadinya kerugian negara.
     b. Tagihan atas Pelanggaran Eksploitasi Hutan, dilampiri dengan
         fotokopi:
         ♦ Surat Keputusan Penunjukan Pemegang Hak Konsesi Hak
             Pengusahaan Hutan;
         ♦ Akta Pendirian Perusahaan/Hak Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin
             Pemanfaatan Kayu, dan izin lainnya;
         ♦ foto/peta udara yang menunjukkan blok-blok dan batas konsesi;
         ♦ Laporan Hasil Pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan di
             lapangan;
Pengurusan Piutang Negara                                             155

          ♦ surat keputusan tentang terjadinya kerugian negara; dan
          ♦ surat-surat penjatuhan sanksi denda.
9. penyerahan pengurusan piutang oleh Badan Usaha Logistik, dilampiri
    dengan fotokopi:
    a. Akta Pendirian Perusahaan;
    b. nota klaim;
    c. surat perjanjian; dan
    d. kontrak kerja.
10. Penyerahan pengurusan piutang oleh Instansi Pemerintah sektor
    pertambangan, yaitu fotokopi :
    a. Akta Pendirian Perusahaan;
    b. Surat Penunjukan Kontraktor Penambang; dan
    c. bukti rincian perhitungan tagihan.
11. penyerahan pengurusan piutang oleh Instansi Pemerintah instansi
    pemerintah sektor kesehatan berupa tagihan biaya rumah sakit, dilampiri
    dengan fotokopi:
    a. bukti rincian tagihan; dan
    b. surat pernyataan penanggungjawab hutang.
12. penyerahan pengurusan piutang proyek-proyek pemerintah, dilampiri
    dengan fotokopi:
    a. bukti rincian perusahaan;
    b. Perjanjian Kontrak;
    c. Surat Perintah Kerja; dan
    d. Laporan Hasil Pemeriksaan dan atau bukti rincian ganti rugi.
13. penyerahan pengurusan piutang oleh Badan Penyehatan Perbankan
    Nasional, yaitu:
    a. piutang yang berasal dari kredit perbankan berupa fotokopi dokumen
        sebagaimana dimaksud dalam rincian butir 1 di atas;
    b. piutang yang bukan berasal dari kredit perbankan berupa fotokopi
        dokumen:
        § Akta Pengakuan Utang, MSAA, MRNIA atau perjanjian yang
           sejenis;
        § bukti pemilikan dan bukti pengikatan;
        § rekening koran, mutasi keuangan atau dokumen yang sejenis dan;
156                          Bab 5 : Penyerahan dan Penerimaan Pengurusan Piutang Negara



       §   dokumen-dokumen lain yang mendukung adanya dan besarnya
           piutang negara.

        Selain ketentuan tentang lampiran surat penyerahan, terdapat ketentuan
lain yang terkait dengan penyerahan pengurusan piutang negara dari Penyerah
Piutang kepada PUPN Cabang. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:
1. batas paling sedikit besaran piutang negara yang diserahkan
    pengurusannya kepada PUPN Cabang adalah Rp. 2.000.000,00 (dua juta
    rupiah) untuk setiap kasus. Batasan tersebut tidak berlaku bagi piutang
    Instansi Pemerintah dan Lembaga Negara Tingkat Pusat maupun Daerah;
2. bila pada waktu yang bersamaan Penyerah Piutang menyerahkan lebih
    dari 1 (satu) berkas kasus pengurusan piutang negara, maka setiap berkas
    kasus dilengkapi surat penyerahan dengan nomor surat tersendiri;
3. bila berkas kasus yang diserahkan belum lengkap atau KP2LN yang
    menerima penyerahan membutuhkan adanya informasi tambahan sebagai
    bahan pengurusan, KP2LN yang bersangkutan dapat meminta tambahan
    kelengkapan data kepada Penyerah Piutang. Demikian pula bila terdapat
    suatu kasus tertentu, KP2LN secara selektif dapat meminta Penyerah
    Piutang untuk memberikan ekspose atas kasus yang diserahkan dan/atau
    melakukan penelitian ”on the spot” (lapangan);

4. bila terdapat piutang yang berasal dari kredit sindikasi/konsorsium,
   sepanjang terdapat piutang negara yang harus diselesaikan, pengurusannya
   dapat diserahkan kepada PUPN Cabang melalui KP2LN. Pihak yang
   bertindak selaku Penyerah Piutang adalah anggota sindikasi yang berasal
   dari Badan Usaha Milik Negara.
   Ketentuan tentang hal ini diperjelas dengan surat Menteri Keuangan yang
   ditujukan kepada sebuah bank swasta asing (milik seorang Jepang) yang
   bersindikasi/ berkonsorsium dengan Bank BUMN. Surat dengan Nomor
   1191/MK.09/1991 tanggal 30 Oktober 1991 tersebut, pada intinya berisi:
   a. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (sekarang DJPLN) akan
       menerima pengurusan kredit macet dari Bank-bank BUMN tanpa
       melihat keterkaitan kredit tersebut dengan sindikasi/konsorsium
       sepanjang terdapat kepentingan Bank BUMN berupa piutang macet
       yang harus diselesaikan.
   b. Hasil pengurusan piutang negara tersebut pada butir a. di atas diberikan
       kepada Bank BUMN bersangkutan selaku Penyerah Piutang setelah
Pengurusan Piutang Negara                                               157

       diperhitungkan biaya administrasi pengurusan piutang negara sesuai
       peraturan perundangan yang berlaku.
    c. Bila kredit yang diberikan secara sindikasi/konsorsium, penyelesaian
       piutang macet Bank BUMN yang bersangkutan oleh BUPLN tidak
       mengurangi hak Kreditur lainnya berdasarkan perjanjian dan ketentuan
       hukum yang berlaku atas hasil pengurusan yang diperoleh.


Penelitian Dokumen Penyerahan dan Perhitungan
Besarnya Piutang Negara
       Penyerahan pengurusan piutang negara dari Penyerah Piutang
ditindaklanjuti KP2LN dengan melakukan penelitian atas surat penyerahan
berikut lampirannya, dan melakukan perhitungan besarnya piutang negara.
Kedua kegiatan tersebut akan diuraikan berikut ini.

Penelitian Dokumen Penyerahan
        Penelitian atas surat penyerahan berikut dokumen-dokumen yang
dilampirkan dilakukan KP2LN dalam rangka mencari kepastian tentang
adanya dan besarnya piutang negara. Kepastian tersebut harus dapat didukung
dengan bukti-bukti yang sah, yang seharusnya sudah dipenuhi dan dilengkapi
melalui dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam surat penyerahan.
        Hasil penelitian tersebut di atas dituangkan dalam Resume Hasil
Penelitian Kasus (RHPK). Salah satu muatan yang terkandung dalam RHPK
tersebut adalah pendapat petugas peneliti tentang dapat atau tidaknya piutang
tersebut diurus oleh PUPN. Apabila berdasarkan hasil penelitian diperoleh
kepastian tentang adanya dan besarnya piutang, maka di dalam RHPK akan
dicantumkan pendapat bahwa piutang tersebut dapat diurus oleh PUPN.
Demikian juga sebaliknya, bila adanya dan besarnya piutang tidak dapat
dibuktikan secara hukum, maka di dalam RHPK akan dicantumkan pendapat
bahwa piutang tersebut tidak laik urus oleh PUPN.

Perhitungan Besarnya Piutang Negara
       Bila berdasarkan penelitian diketahui bahwa adanya piutang dapat
dibuktikan secara hukum, maka petugas peneliti melakukan perhitungan
jumlah piutang. Perhitungan jumlah piutang tersebut dilakukan untuk
mengetahui besarnya jumlah hutang yang dapat dibuktikan secara hukum.
158                          Bab 5 : Penyerahan dan Penerimaan Pengurusan Piutang Negara



Untuk itu, perhitungan besarnya piutang negara harus didasarkan        pada
dokumen-dokumen yang sah yang dilampirkan dalam surat penyerahan.
        Perhitungan besarnya piutang negara dilakukan sesuai cara yang telah
diuraikan pada Bab III, dan hasil perhitungan merupakan salah satu bagian
dalam RHPK. Selain itu, dalam menghitung besarnya piutang negara, petugas
peneliti harus memperhatikan kemungkinan adanya pembayaran-pembayaran
pada periode sejak 6 bulan setelah piutang dinyatakan macet sampai pada
pengurusan piutang diserahkan kepada PUPN, seperti:
1. pembayaran yang dilakukan oleh Penanggung Hutang atau oleh pihak lain
    untuk kepentingan Penanggung Hutang yang merupakan angsuran hutang,
    diperhitungkan sebagai pengurangan jumlah hutang;
2. pembayaran yang terkait dengan polis asuransi atas barang jaminan, biaya
    pembebanan Hak Tanggungan/Jaminan Fiducia, biaya perpanjangan hak
    atas tanah, biaya pengukuhan hak atas tanah, dan biaya-biaya lainnya
    sesuai perjanjian antara Penyerah Piutang dan Penanggung Hutang,
    diperhitungkan sebagai penambahan jumlah hutang.

        Perhatian yang seksama atas pembayaran-pembayaran tersebut
dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan pengurusan
piutang negara yang mengatur bahwa pembebanan bunga (bila ada) hanya
dapat dilakukan paling banyak selama 6 (enam) bulan sejak piutang
dinyatakan macet.
        Aplikasi atas ketentuan tersebut dapat digambarkan dengan contoh
sebagai berikut:
1. Piutang atas nama PT. Hutang Slalu ditetapkan sebagai piutang macet pada
    tanggal 1 Maret 2000, dengan rincian sebagai berikut:
    a. Pokok hutang : Rp.200.000.000,00
    b. Bunga         : Rp. 40.000.000,00
    c. Jumlah        : Rp.240.000.000,00

2. Data di dalam rekening koran, terdapat informasi sebagai berikut:
   a. pada tanggal 1 September 2000, rincian hutang adalah sebagai berikut:
      1) Pokok hutang : Rp.200.000.000,00
      2) Bunga          : Rp. 43.000.000,00
      3) Jumlah         : Rp.243.000.000,00
   b. pada tanggal 1 Oktober 2000 terdapat pembebanan kepada Penanggung
      Hutang sebesar Rp.500.000,00, sebagai akibat pembayaran polis
Pengurusan Piutang Negara                                                    159

       asuransi kebakaran atas barang jaminan, sehingga rincian hutang pada
       tanggal tersebut adalah:
       1) Pokok hutang       :Rp.200.000.000,00
       2) Bunga              :Rp. 43.500.000,00
       3) Ongkos-ongkos :Rp.        500.000,00
       4) Jumlah             :Rp.244.000.000,00
    c. pada tanggal 1 November 2000 terdapat pembayaran angsuran sebesar
       Rp.1.000.000,00, sehingga rincian hutang pada tanggal tersebut adalah:
       1) Pokok hutang       :Rp.199.750.000,00
       2) Bunga              :Rp. 43.250.000,00
       3) Ongkos-ongkos :Rp.        500.000,00
       4) Jumlah             :Rp.243.000.000,00

3. Piutang tersebut, diserahkan kepada PUPN Cabang melalui KP2LN pada
   tanggal 1 Desember 2000, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Pokok hutang       :   Rp.199.750.000,00
   b. Bunga              :   Rp. 43.750.000,00
   c. Ongkos-ongkos :        Rp.    500.000,00
   d. Jumlah             :   Rp. 244.500.000,00

        Dari data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jumlah hutang PT.
Hutang Selalu adalah Rp. 242.500.000,00, dengan perhitungan sebagai
berikut:
                            Hutang Pokok        Bunga         Ongkos        Jumlah
       Uraian
                                (Rp.)           (Rp.)          (Rp.)         (Rp.)
 Posisi macet + 6
                  200.000.000,00            43.000.000,00        0,00    243.000.000,00
 bulan
 Penambahan
 setelah    posisi                0,00             0,00     500.000,00      500.000,00
 macet + 6 bulan
 Pengurangan
 setelah    posisi           (250.000,00)   ( 750.000,00)        0,00    (1.000.000,00)
 macet + 6 bulan

 Rincian     jumlah     199.750.000,00      42.250.000,00   500.000,00   242.500.000,00
160                         Bab 5 : Penyerahan dan Penerimaan Pengurusan Piutang Negara



 hutang


Penolakan dan Penerimaan Pengurusan Piutang
Negara

Penolakan Pengurusan Piutang Negara
       Bila di dalam RHPK tercantum pendapat bahwa piutang tidak laik urus
oleh PUPN karena adanya dan besarnya piutang tidak dapat dibuktikan secara
hukum, maka PUPN Cabang akan menolak pengurusan piutang negara yang
bersangkutan. Penolakan pengurusan tersebut dilakukan dengan penerbitan
Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara yang ditandatangani oleh Ketua
PUPN Cabang.

Penerimaan Pengurusan Piutang Negara
        Bila di dalam RHPK tercantum pendapat bahwa piutang laik urus oleh
PUPN karena adanya dan besarnya dapat dibuktikan secara hukum, maka
PUPN Cabang akan menerima pengurusan piutang negara yang bersangkutan.
Penerimaan pengurusan tersebut dilakukan dengan penerbitan Surat
Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) yang ditandatangani Ketua
PUPN Cabang. SP3N tersebut merupakan dasar hubungan antara Penyerah
Piutang yang memiliki piutang dengan PUPN yang akan melakukan
penagihan/pengurusan piutang.
        Selain itu, SP3N dapat juga dikatakan sebagai peristiwa hukum yang
menandai beralihnya pengelolaan hak tagih kredit/piutang macet yang semula
berada di tangan Penyerah Piutang kepada pengelolaan PUPN. Hubungan
hukum yang semula bersifat perdata (yaitu antara Penanggung Hutang dan
Penyerah Piutang), menjadi hubungan hukum yang bersifat publik (yaitu
antara PUPN dan Penanggung Hutang). Hubungan hukum yang semula
berlaku antara kreditor dan debitor sebagai sesama warga negara dengan
derajat yang sama menjadi hubungan hukum antara negara yang diwakili oleh
PUPN dengan debitor selaku warga negara pada umumnya.
        Sejak terbitnya SP3N, ketentuan hukum yang mendasari pengurusan
piutang atas nama Penanggung Hutang tersebut adalah rezim hukum PUPN,
yaitu Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dengan segenap peraturan
pelaksanaannya.
Pengurusan Piutang Negara                                                 161

        Dari konstelasi hukum yang demikian dapatkah SP3N disamakan
dengan “cessie” sebagaimana lazim dikenal dalam hukum perdata di
Indonesia? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini tentunya perlu diketahui
terlebih dahulu, apakah cessie itu?
        Ketentuan tentang cessie diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata yang
pada pokoknya adalah “penjualan” hak tagih dari kreditor lama kepada
kreditor baru dengan cara “penyerahan” atau levering, atau disebut juga
dengan istilah overdracht. Menurut ketentuan hukum perdata yang berlaku,
penjualan/penyerahan hak tagih dari kreditor lama yang disebut “cedent”
kepada kreditor baru yang disebut “cessionaris” harus dilakukan dengan akta
otentik dan tidak boleh dengan lisan misalnya dengan cara menyerahkan surat
piutangnya saja (R. Subekti, 1980).
        Dari uraian tersebut di atas dapat dilihat bahwa di dalam Cessie
terdapat unsur-unsur sebagai berikut :
1. ada kreditor dan debitor;
2. kreditor mempunyai hak tagih terhadap debitor;
3. hak tagih tersebut dapat dipindah tangankan/dialihkan atau dijual oleh
    kreditor lama kepada pihak lain sebagai kreditor baru;
4. kreditor lama disebut “Cedent” dan kreditor baru disebut “Cessionaris”;
5. cara pengalihan/pemindahan hak tagih dilakukan dengan metode
    penyerahan atau levering/overdracht yang harus dilakukan dengan suatu
    akta otentik atau tulisan di bawah tangan. Cara inilah yang disebut cessie.
          Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia perdagangan,
cessie seringkali dilakukan dan bahkan sudah merupakan kebutuhan nyata
para pedagang guna memenuhi kebutuhan cash flow. Tindakan alih kreditor
ini tidak memerlukan adanya persetujuan dari debitornya, namun kepada
debitor harus diberitahukan adanya alih kreditor setelah dibuatnya akta cessie.
Hal penting bagi debitor dengan adanya cessie tersebut adalah tidak adanya
perubahan jumlah hutang serta jangka waktu atau saat tertentu tagihan tersebut
harus dibayar.
          Bagaimana halnya dengan SP3N, apakah metode penyerahan piutang
dari PP kepada PUPN dilakukan secara tertulis atau dengan akta otentik.
Apakah dengan terbitnya SP3N, PUPN dapat disebut atau disamakan dengan
Cessionaris (kreditor baru). Secara sepintas, memang terdapat banyak
persamaan antara Cessie dengan SP3N namun bila dicermati lebih mendalam
terdapat adanya berbagai perbedaan. Dapat dikatakan bahwa antara keduanya
adalah serupa tetapi tidak sama atau sama namun tidak serupa.
          Perbedaan antara SP3N dan cessie adalah sebagai berikut:
162                          Bab 5 : Penyerahan dan Penerimaan Pengurusan Piutang Negara



1. meskipun cessie seringkali dilakukan dalam dunia bisnis namun
     mengalihkan hak tagih kepada kreditor baru (cessionaris) bukan
     merupakan keharusan bagi kreditor (cedent), sedangkan dalam SP3N terbit
     karena adanya kewajiban Penyerah Piutang untuk menyerahkan
     kredit/piutang macetnya kepada PUPN;
2. dalam Cessie, kreditor lama dapat menyerahkan hak tagihnya kepada siapa
     saja sebagai kreditor baru asal dicapai kesepakatan di antara keduanya,
     sedangkan dalam SP3N, penagihan atas kredit/piutang macetnya hanya
     dapat diserahkan oleh Penyerah Piutang kepada PUPN. Bahkan dalam
     Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang
     PUPN, Penyerah Piutang dilarang menyerahkan pengurusan piutang/kredit
     macetnya kepada pengacara sekalipun, apalagi kepada pihak lain yang
     bukan pengacara;
3. dalam cessie jumlah piutang atau hak tagih yang dialihkan tidak berubah
     sedangkan dalam SP3N jumlah tagihan dapat berubah sesuai ketentuan
     peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi piutang negara non
     perbankan, dan sesuai dengan ketentuan kolektilibitas kredit perbankan
     yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bagi piutang negara perbankan;
4. dalam cessie tidak dikenal adanya tambahan beban bagi debitor, sedangkan
     dalam SP3N jumlah tagihan akan ditambah dengan Biaya Administrasi
     Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN) yang besarnya ditetapkan antara
     1% sampai dengan 10% dari jumlah hutang (tagihan);
5. dalam cessie hasil penagihan seluruhnya menjadi milik kreditor baru
     (cessionaris), sedangkan dalam SP3N, hasil tagihan atas pokok hutang
     ditambah bunga, denda, dan ongkos-ongkos (BDO) diserahkan kepada
     Penyerah Piutang.
           Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa SP3N tidak
sama dengan cessie. Bila terdapat kesamaan antara SP3N dan cessie,
kesamaan tersebut hanya terletak pada adanya mekanisme penyerahan hak
tagih secara tertulis baik otentik maupun di bawah tangan, serta keduanya
mengenal adanya cessionaris (kreditor baru). PUPN sebagai kreditor baru
dijumpai secara jelas dalam naskah penjelasan Pasal 10 UU Nomor 49 Tahun
1960 tentang PUPN (di dalam kalimat terakhir) yang berbunyi, “Pemakaian
sistim surat paksa dalam pajak dapat dipertanggungjawabkan oleh karena
kinipun Negaralah yang merupakan pihak yang berpiutang”.
         Hal-hal yang harus dimuat dalam SP3N adalah:
1. nomor dan tanggal Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Negara;
2. identitas Penyerah Piutang dan Penanggung Hutang;
Pengurusan Piutang Negara                                               163

3. pernyataan menerima Pengurusan Piutang Negara;
4. rincian dan jumlah Piutang Negara yang telah diperhitungkan sesuai
    dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana; dan
5. tanda tangan Ketua PUPN Cabang.
        Sejak SP3N ditetapkan oleh Ketua PUPN Cabang maka Pengurusan
Piutang Negara beralih sepenuhnya kepada PUPN Cabang dan
penyelenggaraannya dilakukan oleh KP2LN. Dengan ditetapkannya SP3N
maka pengurusan piutang macet yang selama ini diselesaikan oleh Kreditur
(Penyerah Piutang) menjadi piutang negara yang pengurusannya menjadi
kompetensi PUPN Cabang dan KP2LN. Pelaksanaan Pengurusan Piutang
Negara tersebut tunduk sepenuhnya pada Undang-undang Nomor 49 Prp.
Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya yaitu:
1. petunjuk pelaksanaan pengurusan piutang negara, yang terakhir ditetapkan
    Menteri Keuangan dengan Nomor 300/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni
    2002; dan
2. petunjuk teknis pengurusan piutang negara yang ditetapkan Direktur
    Jenderal Piutang dan Lelang Negara dengan Nomor 25/PL/2002 tanggal
    18 September 2002 dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait.
        Dalam hal Penanggung Hutang adalah BUMN, BUMD, Instansi-
Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara, maka SP3N tidak diterbitkan oleh
PUPN. Apabila terdapat penyerahan pengurusan piutang negara dengan
Penanggung Hutang adalah seperti tersebut di atas, dan berdasarkan RHPK
piutang tersebut laik urus, maka penyerahan piutang tersebut akan diterima.
Penerimaan pengurusan tersebut dilakukan dengan menerbitkan Surat Tanda
Terima Penyerahan yang ditandatangani oleh Kepala KP2LN yang dalam
pelaksanaan pengurusan piutang tersebut bertindak sebagai Mediator.
Pengurusan semacam ini tidak dikenakan Biaya Administrasi.
        Setelah SP3N diterbitkan, pada prinsipnya koreksi besaran piutang
negara tidak dapat dilakukan. Pengecualian dari ketentuan tersebut adalah,
koreksi dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil penelitian atas bukti-bukti
yang bersumber dari Penyerah Piutang maupun dari Penanggung Hutang
diketahui bahwa terdapat:
1. pembayaran dari Penanggung Hutang yang tidak tercatat; dan/atau
2. kesalahan perhitungan oleh Penyerah Piutang.
Koreksi besaran piutang negara yang dilakukan tersebut tidak boleh dilakukan
dengan maksud memberi keringanan hutang. Selain itu, koreksi tersebut
diperhitungkan pada saat menetapkan besarnya piutang negara dalam
Pernyataan Bersama atau Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN).
164                          Bab 5 : Penyerahan dan Penerimaan Pengurusan Piutang Negara



        Selain koreksi besaran piutang negara, terdapat kemungkinan
terjadinya perubahan besaran piutang negara setelah SP3N diterbitkan. Pada
prinsipnya, perubahan besaran piutang negara tersebut tidak dapat dilakukan
agar kepastian jumlah hutang tetap dapat dipertahankan, sehingga kewenangan
parate eksekusi dapat dilaksanakan. Namun demikian, perubahan besaran
piutang negara setelah terbitnya SP3N dapat dilaksanakan bila berdasarkan
hasil penelitian atas bukti-bukti yang bersumber dari Penyerah Piutang
maupun dari Penanggung Hutang diketahui bahwa terdapat:
1. pembebanan biaya-biaya Polis Asuransi, pembayaran atas pembebanan
    Hak Tanggungan/ Jaminan Fidusia, perpanjangan hak atas tanah dan
    biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan; dan/atau
2. persetujuan keringanan jumlah hutang.


Registrasi, Hasil, dan Verifikasi Pengurusan Piutang
Negara

Registrasi Pengurusan Piutang Negara
        Registrasi adalah kegiatan atau tindakan melakukan pencatatan.
Registrasi pengurusan piutang negara adalah pencatatan segala data yang
berasal dari berkas penyerahan piutang macet dari Penyerah Piutang,
pencatatan semua tahapan pengurusan yang telah dilaksanakan PUPN
Cabang/KP2LN, serta pencatatan data dokumen dan fisik barang jaminan.
        Pencatatan tersebut harus dilaksanakan secara cermat, tepat, akurat,
dan benar, karena registrasi yang salah akan menyebabkan terjadinya
kekeliruan pelaksanaan tahap pengurusan yang mempunyai dampak terhadap
hasil Pengurusan Piutang Negara. Pada tingkat yang ekstrim, kekeliruan
pelaksanaan tahap pengurusan tersebut dapat menimbulkan permasalahan
hukum yang kontra produktif bagi pengurusan piutang negara itu sendiri.
Selain itu registrasi juga akan berguna untuk mengetahui outstanding Piutang
Negara yang diurus oleh DJPLN dan tahapan pengurusan yang telah
dilaksanakan.
        Bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk melakukan
pencatatan/registrasi pengurusan piutang negara antara lain adalah:
1. data penyerahan piutang negara;
2. tahap-tahap dan hasil pengurusan piutang pegara.
        Sarana yang digunakan untuk melakukan registrasi adalah buku-buku
dan kartu-kartu seperti :
Pengurusan Piutang Negara                                             165

1. Buku Agenda Surat Penyerahan Piutang Macet;
2. Buku Penerimaan Surat Penyerahan Piutang Macet;
3. Buku Register Piutang Negara (BRPN);
4. Buku Dokumen Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Milik
   Penanggung Hutang/Penjamin Hutang;
5. Kartu Perkembangan Dokumen Barang Jaminan, dan Fisik Barang
   Jaminan Bergerak;
6. Kartu Monitor Pengurusan Piutang Negara;
7. Buku-buku Bendahara Penerima.

        Di Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), kegiatan
registrasi atau pencatatan dilakukan pada masing-masing Seksi/Sub Bagian
yang berwenang untuk melakukannya.
1. Kegiatan Pencatatan pada Subbagian Umum
    Data penyerahan dicatat dalam Buku Agenda Surat Penyerahan Piutang
    Macet yang kolom-kolomnya adalah sebagai berikut:
    a. nomor urut yang diisi berurutan sesuai tanggal surat;
    b. nomor dan tanggal surat penyerahan;
    c. nama Penyerah Piutang, yang diisi secara lengkap, seperti PT. BRI
        (Persero), Tbk. Cabang Bekasi, PT Telkom (Persero), Tbk., dan
        sebagainya;
    d. nama Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang;
    e. jumlah piutang negara, yang diisi dengan jumlah pokok, bunga, denda,
        dan/atau ongkos-ongkos, total piutang sesuai penyerahan;
    f. uraian lampiran, yang diisi dengan daftar lampiran surat penyerahan.
    g. keterangan, yang diisi dengan penjelasan, misalnya dokumen barang
        jaminan yang dilampirkan adalah asli, dan sebagainya.
2. Kegiatan Pencatatan pada Seksi Informasi dan Hukum
    Apabila SP3N telah ditetapkan dan tembusan SP3N tersebut telah diterima
    oleh Seksi Informasi dan Hukum, maka seksi tersebut sudah dapat
    melakukan pencatatan pada Buku Registrasi Piutang Negara (BRPN), yang
    memuat:
    a. nomor dan tanggal registrasi;
    b. nomor dan tanggal surat penyerahan;
    c. nama Penyerah Piutang;
166                       Bab 5 : Penyerahan dan Penerimaan Pengurusan Piutang Negara



  d.   jumlah piutang negara;
  e.   nama dan alamat Penanggung Hutang;
  f.   nomor dan tanggal SP3N;
  g.   jumlah penambahan atau pengurangan nilai pengurusan piutang
       negara.

  Berdasarkan Surat Edaran Kepala BUPLN No.SE-32/PN/1992 tanggal 2
  Oktober 1992 telah diatur bahwa untuk Berkas Kasus Piutang Negara
  (BKPN) yang diserahkan pada tanggal 1 April 1993 dan sesudahnya,
  penomoran registrasi menggunakan 8 (delapan) digit angka yang terdiri
  dari:
  a. 2 (dua) digit pertama diisi tahun penyerahan;
  b. 2 (dua) digit kedua diisi bulan penyerahan;
  c. 4 (empat) digit terakhir diisi dengan nomor urut penyerahan sesuai
      catatan dalam Buku Register Piutang Negara yang pada setiap bulan
      April dimulai dengan Nomor 1 (satu).

        XX XX XXXXX



                        nomor urut
                   bulan penyerahan pengurusan piutang negara
               tahun penyerahan pengurusan piutang negara

  Penerapan ketentuan tersebut, dapat dilihat pada contoh berikut:
  a. Pada bulan April 1993 terdapat 3 (tiga) BKPN yang diserahkan oleh
     Penyerah Piutang. Seluruh penyerahan tersebut oleh PUPN Cabang
     diterima pengurusannya dan diterbitkan SP3N. Pemberian nomor
     registrasinya adalah 93040001, 93040002, 93040003. Setelah
     penyerahan itu, pada bulan Mei 1993 terdapat penyerahan pengurusan
     atas 5 (lima) BKPN. Pemberian nomor registrasi kepada kelima BKPN
     tersebut, masing-masing adalah: 93050004, 93050005, 93050006,
     93050007, 93050008.
  b. Pada bulan April 1994 terdapat penyerahan pengurusan atas 2 kasus,
     pada bulan Mei 1994 terdapat penyerahan pengurusan atas 2 kasus,
     pada bulan Juni 1994 dan Juli 1994 tidak ada penyerahan, dan pada
Pengurusan Piutang Negara                                           167

        bulan Agustus 1994 terdapat penyerahan pengurusan atas 3 kasus.
        Pemberian Nomor registrasinya adalah : 94040001, 94040002,
        94050003, 94050004, 94080005, 94080006, 94080007.
    Cara penomoran registrasi dengan sistem 8 (delapan) digit sebagaimana
    diuraikan tersebut di atas terdapat pada berkas-berkas kasus Piutang
    Negara (BKPN) lama.
    Pada saat ini, penomoran Registrasi BKPN dilakukan sesuai dengan
    ketentuan yang terdapat pada lampiran Keputusan Kepala Badan Urusan
    Piutang dan Lelang Negara No.38/PN/2000 tentang Tata cara Pengurusan
    Piutang Negara yang menetapkan cara penomoran Registrasi menjadi 11
    (sebelas) digit. Cara penomoran Registrasi BKPN adalah sbb:
    a. 4 (empat) digit pertama adalah tahun terbit SP3N;
    b. 2 (dua) digit ke dua adalah bulan terbit SP3N;
    c. 5 (lima) digit terakhir adalah nomor urut.

        XXXX XX XXXXX



                               nomor urut
                          bulan terbit SP3N
                   tahun terbit SP3N

    Penomoran BKPN disesuaikan dengan tahun anggaran yang dimulai pada
    tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

    Contoh :
    Sampai dengan tanggal 1 Nopember 2001 telah diterbitkan SP3N sebanyak
    911. Pada tanggal 2 Nopember 2001 diterbitkan 4 SP3N, maka
    penomorannya sbb:
    BKPN A: 2001 11 00912
    BKPN B: 2001 11 00913
    BKPN C: 2001 11 00914
    BKPN D: 2001 11 00915
    Kepala Seksi Informasi dan Hukum membuat Nota Dinas pemberitahuan
    Nomor Registrasi Kasus Piutang Negara ditujukan kepada Seksi/Sub
168                         Bab 5 : Penyerahan dan Penerimaan Pengurusan Piutang Negara



   Seksi/Piutang Perbankan atau Non Perbankan dan Seksi/Sub Seksi
   Penataan Barang Jaminan.
   Setelah penomoran Registrasi dilakukan kemudian dilakukan penyusunan
   berkas yang dilengkapi dengan nomor dan tanggal register, nama Penyerah
   Piutang, dan nama Penanggung Hutang/Penjamin Hutang pada sampul
   BKPN serta memasukkan dalam rumah berkas. Dokumen-dokumen yang
   dimasukkan dalam berkas tersebut adalah sebagai berikut:
     a. surat penyerahan Pengurusan Piutang Negara berikut lampirannya;
     b. Resume Hasil Penelitian Kasus;
     c. tembusan SP3N;
     d. Nota Dinas pemberitahuan nomor register; dan
     e. dokumen-dokumen serta data dan informasi yang berkaitan dengan
         tindak lanjut perkembangan pengurusan piutang negara.
   Selain pembuatan rumah berkas, Seksi Informasi dan Hukum juga
   membuat kartu monitor, yang memuat semua data perkembangan tahap
   pengurusan dan segala data yang tercatat pada BRPN. Selain itu, pada
   kartu monitor ini juga dicatat semua tembusan surat/produk hukum yang
   diterima Seksi Informasi dan Hukum dari seksi-seksi lainnya pada Kantor
   Pelayanan Kantor Pelayanan yang bersangkutan, serta data penerimaan
   pembayaran dan permasalahan-permasalahan yang ditemukan.
3. Kegiatan Pencatatan pada Seksi Pengelolaan Barang Jaminan
   Dokumen barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik Penanggung
   Hutang/Penjamin Hutang, berikut dokumen pengikatannya, harus
   ditatausahakan oleh Seksi Pengelolaaan Barang Jaminan dalam Buku
   Dokumen Barang Jaminan. Penatausahaan tersebut meliputi kegiatan
   penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran
   dokumen.
   Informasi yang ada pada Buku Dokumen Barang Jaminan ini adalah
   sebagai berikut:
   a. nomor urut, yang diisi dengan nomor urut pencatatan dokumen;
   b. nomor registrasi BKPN, yang diisi dengan nomor registrasi BKPN 11
       digit;
   c. nama dan alamat Penanggung Hutang/Penjamin Hutang;
   d. nomor dan tanggal surat serah terima dokumen, yang diisi dengan
       nomor dan tanggal Berita Acara Serah Terima Dokumen. Berita Acara
       tersebut ditandatangani oleh Kasi Penataan Barang Jaminan dan
       Penyerah Piutang;
Pengurusan Piutang Negara                                               169

    e. uraian barang jaminan/harta kekayaan lain, yang diisi dengan jenis
       barang jaminan, seperti kendaraan bermotor, jenis mesin, dan
       sebagainya. Selain itu, uraian ini juga diisi dengan nomor, tahun, dan
       merek mesin, kendaraan dan sebagainya. Apabila barang jaminan
       adalah tanah, maka dalam uraian ini disebut jenisnya, seperti tanah
       darat, atau tanah sawah, serta disebutkan juga tanda-tanda luar dan
       letaknya;
    f. dokumen barang jaminan, yang diisi dengan data masing-masing
       dokumen barang yang terkait, misal: nomor dan tanggal terbitnya
       Sertifikat Hak Milik, lokasi, nama pemegang hak, dan sebagainya;
    g. jenis, nomor, dan tanggal pengikatan barang jaminan, yang diisi
       dengan jenis, nomor dan tanggal pengikatan;

        Contoh: Hipotik No... tanggal ....
                Pengikatan Credit Verband atau             Pembebanan   Hak
                Tanggungan Nomor... tanggal ….
                Pengikatan fidusia Nomor... tanggal ....

    h. nomor dan tanggal surat serah terima penitipan, yang diisi dengan
        nomor dan tanggal Serah Terima Penitipan Dokumen Barang Jaminan
        yang ditandatangani oleh Kepala KP3N dan Penyerah Piutang;
    i. nomor dan tanggal Surat Penyerahan Dokumen, yang diisi dengan
        nomor dan tanggal surat serah terima dokumen barang jaminan/harta
        kekayaan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Penataan barang
        Jaminan dan penerima dokumen;
    j. identitas penerima, yang diisi dengan nama dan alamat penerima
        dokumen;
    k. keterangan yang diisi hal-hal yang perlu dijelaskan.
    Selain membuat dan mengelola Buku Dokumen Barang Jaminan, Seksi
    Pengelolaan Barang Jaminan juga membuat dan mengelola kartu
    perkembangan dokumen dan barang jaminan bergerak. Kartu
    perkembangan ini dibuat untuk setiap barang jaminan yang ada. Pencatatan
    dilakukan pada kolom-kolom yang tersedia yaitu:
    a. Nomor urut.
    b. Identitas Penyerah Piutang.
    c. Nomor Register BKPN.
    d. Identitas Penanggung Hutang.
170                      Bab 5 : Penyerahan dan Penerimaan Pengurusan Piutang Negara



  e. Alamat Penanggung Hutang.
  f. Barang Jaminan yang berisi informasi tentang:
     1) Uraian jenis barang.
     2) Nilai barang.
  g. Dokumen jaminan yang berisi informasi tentang:
     1) Dokumen pemilikan.
     2) Pengikatan.
  h. Hasil penelitian/pemeriksaan yang berisi informasi tentang:
     1) Keberadaan dokumen pemilikan.
     2) Keberadaan dokumen pengikatan.
     3) Fisik barang.
     4) Nilai barang.
  i. Hasil penyitaan
     1) Surat Perintah Penyitaan Nomor... Tanggal ....
     2) Berita acara penyitaan Nomor... Tanggal ....
     3) Fisik barang.
     4) Nilai barang.
  j. Pelelangan:
     1) Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor... Tanggal ....
     2) Pelaksanaan lelang.
     3) Harga penawaran tertinggi.
     4) Harga jual.
     5) Harga limit.
  k. Penjualan tidak melalui lelang:
     1) Surat pemberitahuan penetapan harga dari Kepala KP2LN
         Nomor... Tanggal ....
     2) Surat persetujuan dari Penyerah Piutang Nomor... Tanggal ....
     3) Harga jual.
  l. Pengeluaran Dokumen:
     1) Surat Pengeluaran Nomor... Tanggal ....
     2) Surat Piutang Negara Lunas Nomor... Tanggal ....
     3) Surat Piutang Negara Selesai Nomor... Tanggal ....
     4) Risalah Lelang Nomor... Tanggal ....
Pengurusan Piutang Negara                                               171

        5) Surat Persetujuan KP3N mengenai pencairan barang jaminan
             Nomor.... Tanggal...
        6) Perintah Kepala KP3N mengenai pengeluaran dokumen Nomor...
             Tanggal ....
        7) Identitas penerima.
    Bentuk Kartu Perkembangan Dokumen dan Barang Jaminan Tak
    Bergerak pada prinsipnya sama dengan bentuk kartu seperti uraian tersebut
    di atas.
    Dengan Kartu Monitor yang dikerjakan dengan baik, lengkap dan up to
    date maka fungsi kartu monitor sangat penting sebagai sumber informasi
    dalam pembuatan laporan, evaluasi, pengambilan keputusan dan
    kelancaran Pengurusan Piutang Negara.

Hasil Pengurusan Piutang Negara
        Di depan telah diuraikan bahwa bahan-bahan yang dapat dipergunakan
untuk melakukan pencatatan/registrasi Pengurusan Piutang Negara antara lain
adalah hasil Pengurusan Piutang Negara yang ditatausahakan dan dikelola oleh
Bendahara Penerima KP2LN.
        Terdapat 2 jenis Bendahara, yaitu Bendahara Umum dan Bendahara
Khusus. Bendahara umum adalah Kepala Kas Negara, sedangkan Bendahara
Khusus terdiri 2 (dua) macam yaitu Bendahara Khusus Pengeluaran tertentu
dan Bendahara Khusus Penerimaan tertentu. Bendahara Khusus Pengeluaran
tertentu terdapat di semua kantor Pemerintahan Pusat maupun Daerah,
sedangkan Bendahara Khusus Penerimaan tertentu tidak terdapat pada semua
Kantor Pemerintahan tetapi terdapat hanya pada kantor-kantor yang
menghasilkan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP).
        Salah satu kantor Pemerintah yang memiliki Bendahara Khusus
Penerimaan tertentu adalah KP2LN yang memberikan hasil Pengurusan
Piutang Negara dan pelayanan jasa lelang. Pembahasan pada bab ini khusus
terhadap     pengelolaan    hasil Pengurusan      Piutang   Negara     yang
dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Penerima (Geregelde Storter)
KP2LN.
        Penerimaan Hasil Pengurusan Piutang Negara dapat dilakukan dengan
berbagai cara yaitu:
1. membayar tunai kepada Bendahara Penerima KP2LN;
2. membayar melalui rekening Bendahara Penerima KP2LN yang dibuka di
    suatu bank Pemerintah;
172                                 Bab 5 : Penyerahan dan Penerimaan Pengurusan Piutang Negara



3. membayar melalui Bank Penyerah Piutang;
4. membayar melalui Kantor Pos;
5. membayar melalui Kantor Lelang Negara.
       Pembayaran tunai langsung kepada Bendahara Penerima KP2LN
dihapus sehubungan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan
No.300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara khususnya pada
Bab XXIII pasal 310 (1) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pembayaran
hutang termasuk Biaya Administrasi PPN dilakukan melalui Rekening
Bendahara Penerima KP2LN.
       Adapun penerimaan Hasil Pengurusan Piutang Negara berupa:
1. penerimaan Hak Penyerah Piutang;
2. penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara;
3. penerimaan denda kelambatan;
4. penerimaan jaminan lelang yang dibatalkan; dan
5. penerimaan Jasa Giro.
       Penerimaan denda kelambatan Pernyataan Bersama terdapat pada
berkas-berkas lama, karena terdapat ketentuan pada waktu itu bahwa atas
keterlambatan pembayaran yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Bersama
(PB) dikenakan denda sebesar 2 %. Pada saat sekarang ketentuan tersebut
sudah dihapus.
       Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor Kep-
16/PL/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Penatausahaan Hasil
Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang Pada KP2LN, merupakan
ketentuan yang berlaku tentang tugas-tugas Bendahara terkait dengan hasil
pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang. Keputusan Dirjen Piutang
dan Lelang Negara tersebut merupakan pengganti Keputusan Kepala BUPLN
Nomor Kep-03/PN/1995 tentang Pedoman Bendahara Penerima pada KP3N
dan KLN.
       Dalam kaitan dengan pengurusan piutang negara, tugas Bendahara
Penerima menurut Pasal 4a Keputusan Dirjen Piutang dan Lelang Negara
tersebut di atas adalah menerima pembayaran hasil pengurusan piutang negara
yang terdiri atas Uang Hak Penyerah Piutang, Biaya Administrasi Pengurusan
Piutang Negara (Biad PPN)3 dan Jasa Giro. Jadi hasil Pengurusan Piutang
Negara hanya berupa 3 hal yaitu:
1. Uang Hak PP;

3
    Uraian lengkap tentang Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara ada pada Bab 13.
Pengurusan Piutang Negara                                                173

2. Biad PPN;
3. Jasa Giro.

         Buku-buku yang dibuat dan dikelola oleh Bendahara Penerima KP2LN
antara lain adalah Buku Kas Umum, Buku Rekening Khusus, Buku
Setoran/Nota Kredit. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengerjakan
Buku Kas Umum adalah:
1. buku tersebut harus berada di kantor, tidak diperkenankan dibawa keluar;
2. harus dikerjakan sendiri oleh Bendahara Penerima atau petugas khusus
    yang ditunjuk oleh atasan langsung Bendahara dengan persetujuan
    Kepala KP2LN;
3. tiap halaman diberi nomor dan dibubuhi paraf oleh Bendahara Penerima,
    kecuali halaman pertama dan halaman terakhir yang harus dibubuhi
    tandatangan;
4. pencatatan harus menggunakan tinta hitam dan dilakukan dengan cermat,
    tertib dan benar;
5. tiap tanda bukti pengeluaran maupun penerimaan harus diberi kode berupa
    Nomor Urut sejak dimulainya sampai dengan berakhirnya Tahun
    Anggaran berjalan.
6. pada halaman pertama Buku Kas Umum dibuat pernyataan ”Buku Kas
    Umum ini terdiri atas ... halaman, dimulai No.... s.d. Nomor ... dan mulai
    digunakan tanggal ....
    Mengetahui                                             ......tanggal .....
     Atasan langsung                                Bendahara Penerima



      (                 )                        (                       )



Verifikasi Pengurusan Piutang Negara
        Melakukan verifikasi berarti melakukan penelitian, pemeriksaan,
pengujian yang dilakukan verifikator dengan berpedoman kepada peraturan-
peraturan, SOP (Standard Operating Procedures) yang berlaku terhadap suatu
berkas penyerahan atau tembusan surat hasil suatu kegiatan/aktifitas. Hasil
verifikasi dapat berupa penolakan atau pemberitahuan kepada unit terkait.
1. Seksi Piutang Negara melakukan verifikasi untuk penerbitan:
174                         Bab 5 : Penyerahan dan Penerimaan Pengurusan Piutang Negara



   ♦   Resume Hasil Penelitian Kasus;
   ♦   SP3N;
   ♦   Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara;
   ♦   Surat Panggilan/Peringatan Panggilan/Surat Peringatan Terakhir;
   ♦   Pernyataan Bersama (PB);
   ♦   Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN);
   ♦   Peringatan PB;
   ♦   Surat Pencegahan dan Pencabutan PN/PjH ke Luar Negeri;
   ♦   Surat Paksa;
   ♦   Pemberitahuan Surat Paksa;
   ♦   Surat Perintah Penyitaan;
   ♦   Berita Acara Penyitaan;
   ♦   Surat Sita Persamaan kepada Pengadilan Negeri atau Instansi Pajak;
   ♦   Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan;
   ♦   Surat Pemberitahuan Kepada PH/PjH disertai SPPBS;
   ♦   surat permintaan penetapan tanggal pelaksanaan lelang kepada KLN;
   ♦   Naskah Pengumuman Lelang dan Surat Pengantarnya ke surat kabar;
   ♦   Surat Perintah Pengangkatan Sita;
   ♦   surat permintaan pengangkatan sita;
   ♦   surat permintaan persetujuan penyanderaan/Paksa Badan;
   ♦   surat permintaan ijin ke Kejati mengenai penyanderaan;
   ♦   surat permintaan penyediaan tempat penyanderaan kepada Lembaga
       Pemasyarakatan oleh Juru Sita;
   ♦   Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan;
   ♦   Surat Perintah Pembebasan Penyanderaan/Paksa Badan;
   ♦   Berita Acara Pembebasan Penyanderaan/Paksa Badan;
   ♦   Surat Pernyataan Piutang Negara untuk Sementara Belum Dapat
       Ditagih;
   ♦   Surat Persetujuan Penarikan Pengurusan Piutang Negara.

2. Seksi Pengelolaan Barang jaminan melakukan verifikasi untuk penerbitan:
Pengurusan Piutang Negara                                              175

    ♦ surat permintaan kelengkapan dokumen barang jaminan kepada
      Penyerah Piutang;
    ♦ surat serah terima dokumen barang jaminan;
    ♦ surat penitipan dokumen barang jaminan;
    ♦ penelitian dokumen barang jaminan;
    ♦ laporan tertulis hasil penelitian keaslian dokumen barang jaminan dan
      kekuatan pengikatan barang jaminan;
    ♦ nota penunjukan petugas pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan
      pisik barang jaminan;
    ♦ laporan tertulis hasil pemeriksaan phisik barag jaminan dan atau harta
      kekayaan pemilik barang jaminan;
    ♦ surat permintaan pencabutan pemblokiran barang jaminan/harta
      kekayaan;
    ♦ Surat Penyerahan dokumen.

3. Seksi Informasi dan Hukum
   Seksi Informasi dan Hukum menerima tembusan dari semua produk
   hukum yang diterbitkan oleh Seksi Piutang Negara, dan Seksi Pengelolaan
   Barang Jaminan.
   Dalam rangka pemenuhan fungsi internal audit dan pengamanan teknis
   yuridis pengurusan piutang negara (ketentuan ini dimulai berlaku
   berdasarkan Pasal 113 Keputusan Menteri Keuangan Nomor
   940/KMK.01/1991), atas dasar tembusan produk-produk hukum yang
   diterima dari seksi-seksi lainnya, Seksi I&H melakukan verifikasi secara
   post audit, untuk mengetahui apakah:
   a. Standard Operating Procedures telah ditempuh dengan benar;
   b. segala ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai pengurusan piutang
       telah dipedomani dengan betul; dan
   c. tidak ada cacat hukum dalam pengurusan piutang negara.
   Di samping melakukan verifikasi yang berupa post audit atas seluruh
   tembusan produk hukum, Seksi Informasi dan Hukum juga melakukan
   verifikasi lainnya yang dilakukan dengan cara:
   a. membuat dan menandatangani rincian hak penyerah piutang dan Biad
       PPN berdasarkan tembusan kuitansi atau tembusan Credit Nota (CN)
       yang diterima dari Bendahara Penerima;
176                          Bab 5 : Penyerahan dan Penerimaan Pengurusan Piutang Negara



   b. membuat surat pernyataan Piutang Negara lunas dan surat pernyataan
      Piutang Negara selesai yang ditandatangani Ketua PUPN. Sebelumnya
      terlebih dahulu dibuat Nota hasil verifikasi oleh kepala Seksi Informasi
      dan Hukum;
   c. untuk pembuatan konsep surat bantahan ke Pengadilan Negeri.

Apabila pre audit oleh Seksi Piutang Negara, dan Seksi Pengelolaan Barang
Jaminan, dan Post Audit oleh Seksi/Informasi dan Hukum KP2LN telah
dilakukan dengan cermat, tepat dan benar maka fungsi internal control pada
KP2LN diharapkan dapat berjalan dengan baik, transparan dan accountable
sehingga fungsi pengamanan tehnis yuridis dapat terpenuhi.


Rangkuman

       Bahwa pada tahap awal, piutang-piutang bermasalah atau piutang-
piutang macet harus terlebih dahulu diselesaikan oleh para pemilik piutang
(BUMN Perbankan, BUMN Non Perbankan, Instansi Pemerintah, Lembaga-
lembaga Negara) yang bersangkutan. Setelah dilakukan berbagai upaya yang
optimal dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, serta
Debitur/Penanggung Hutang nyata-nyata bersikap On Will/Nakal barulah para
pemilik piutang diwajibkan untuk menyerahkan piutang macetnya kepada
PUPN untuk diurus menurut ketentuan pengurusan piutang negara yang
berlaku. Penyerahan tersebut bersifat wajib, dan para pemilik piutang tersebut
dilarang menyerahkan kepada para pengacara.
       Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002
tentang Pengurusan Piutang Negara, Penyerah Piutang menyerahkan
pengurusan piutang macetnya secara tertulis dan dilampiri dengan resume dan
dokumen-dokumen. Tindak lanjut dari penyerahan tersebut adalah penelitian
oleh KP2LN. Penelitian tersebut ditujukan untuk memastikan adanya dan
besarnya piutang negara. Bila adanya dan besarnya piutang telah pasti menurut
hukum, maka penyerahan pengurusan tersebut dapat diterima, dan oleh Ketua
PUPN Cabang dengan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang
Negara (SP3N), dan bila sebaliknya, Ketua PUPN Cabang akan menerbitkan
Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara.
       SP3N tersebut merupakan dasar hubungan antara Penyerah Piutang
yang memiliki piutang dengan PUPN yang akan melakukan
penagihan/pengurusan piutang. Selain itu, SP3N dapat juga dikatakan sebagai
Pengurusan Piutang Negara                                             177

dasar penyerahan kewenangan untuk melakukan pengurusan dari Penyerah
Piutang kepada PUPN.
       Setelah SP3N diterbitkan maka pada Seksi I&H KP2LN dilakukan
pemberian nomor Registrasi Pengurusan Piutang Negara yang terdiri 11
(sebelas) digit. Setelah itu, dilakukan penyusunan berkas dan dimasukkan ke
dalam Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN). Dokumen yang dimasukkan
dalam BKPN tersebut antara lain adalah resume, dokumen penyerahan,
putusan–putusan hukum PUPN Cabang, Resume Hasil Penelitian kasus,
tembusan SP3N, dan dokumen lainnya.



                                  - o0o -




Latihan
Pilihan Ganda
1. Di bawah ini adalah informasi yang termuat dalam berkas penyerahan,
    kecuali:
    a. Identitas Penanggung Hutang.
    b. Bidang usaha Penanggung Hutang.
    c. Prima nota.
    d. Pemberitahuan kepada Penanggung Hutang bahwa piutang macetnya
        telah diserahkan kepada PUPN Cabang.
2. Pengurusan Piutang Negara sepenuhnya beralih ke PUPN sepanjang:
    a. Berita acara tanya jawab telah ditandatangani Debitur.
    b. PB berhasil ditetapkan.
    c. Peringatan PB telah diterbitkan.
    d. SP3N telah diterbitkan.
3. Di bawah ini adalah alasan pengembalian berkas penyerahan ke Penyerah
    Piutang kecuali:
    a. PP tidak bersikap kooperatif.
    b. Kekeliruan perhitungan dari Penyerah Piutang.
    c. Tidak dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara.
    d. Piutang terkait dengan perkara pidana tingkat penyidikan.
178                         Bab 5 : Penyerahan dan Penerimaan Pengurusan Piutang Negara



4. Penelitian atas penyerahan berkas Piutang Negara dari Penyerah Piutang
   dituangkan dalam dokumen :
   a. Berita Acara Tanya Jawab (BATJ).
   b. Resume Hasil Pemeriksaan Kasus.
   c. Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK).
   d. Butir a, b dan c salah.
5. Jumlah Piutang Negara dalam SP3N yang telah ditetapkan terdapat
   kesalahan, maka tindakan korektif yang dapat dilakukan adalah:
   a. Ketua PUPN menerbitkan Surat Koreksi SP3N.
   b. Ketua PUPN menerbitkan SP3N baru.
   c. Ketua PUPN membatalkan SP3N bersangkutan.
   d. Ketua PUPN melakukan koreksi perubahan besaran Piutang Negara
       pada saat menetapkan PB.
6. Dalam hal menghitung besarnya Piutang Negara hal-hal yang dapat
   dipertimbangkan sebagai penambahan adalah biaya:
   a. Polis asuransi.
   b. Perpanjangan hak atas tanah.
   c. Pemasangan hak tanggungan.
   d. Butir a, b dan c benar.
7. Salah satu dokumen yang paling penting berkaitan persyaratan penyerahan
   kredit macet adalah:
   a. Pengikatan barang jaminan.
   b. Bukti pemilikan barang jaminan.
   c. Perjanjian kredit.
   d. Peringatan dari Kreditur.



8. Wewenang ketua PUPN Cabang antara lain:
   a. Membuat Surat Paksa.
   b. Menyampaikan Surat Paksa.
   c. Mengeluarkan Surat Paksa.
   d. Butir a, b dan c benar.

Benar (B) Salah (S)
Pengurusan Piutang Negara                                             179

1. B – S : Dalam hal Pengurusan Piutang Negara diselesaikan oleh instansi
           lain KP2LN dapat menolak penyerahan piutang macet.
2. B – S : Berkas penyerahan piutang macet oleh Sub Bagian Umum dicatat
           dalam buku penerimaan penyerahan piutang macet.
3. B – S : SP3N adalah surat yang ditandatangani Kepala KP2LN yang
           menyatakan penerimaan penyerahan pengurusan piutang dari
           Kreditur.
4. B – S : PUPN dibentuk berdasarkan UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960
           sedang DJPLN dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 177 Tahun
           2000 dengan demikian tampaknya PUPN lebih tinggi dari pada
           DJPLN.
5. B – S : Penetapan besarnya Piutang Negara perbankan didasarkan
           peraturan kualitas kredit perbankan yang ditetapkan oleh Menteri
           Keuangan.
6. B – S : Dalam konsorsium kredit sindikasi PT Bank BRI memiliki
           konstribusi minoritas, jika piutang tersebut macet maka dapat
           diterima pengurusannya oleh PUPN/KP2LN.
7. B – S : Kantor Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang Negara
           digabung menjadi Kantor Pengurusan Piutang Negara.
8. B – S : Keputusan Menteri Kuangan Nomor 300/KMK.01/2002 adalah
           penetapan mengenai Pengurusan Piutang Negara.




                                  - o0o -
BAB 6


PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
SECARA KHUSUS




Sasaran Pembelajaran

Setelah membaca dan mempelajari Bab ini diharapkan para mahasiswa Prodip III
Keuangan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dapat mengerti dan
memahami proses dan prosedur pengurusan piutang negara secara khusus yang
ditempuh oleh PUPN/DJPLN. Kekhususan proses pengurusan tersebut terkait dengan
kewenangan parate eksekusi yang dimiliki oleh PUPN.
Pendahuluan
182                                 Bab 6 : Pengurusan Piutang Negara Secara Khusus




        Pada Bab 5 telah diuraikan tahap pengurusan piutang negara, yang
merupakan pintu hubungan hukum antara Penyerah Piutang dan PUPN.
Setelah tahap tersebut selesai dilaksanakan, pengurusan piutang negara
melangkah ke tahap hubungan hukum antara PUPN dan Penanggung
Hutang/Penjamin Hutang. Pada tahap ini, pengurusan piutang negara
dilakukan oleh PUPN dengan cara yang khusus.
        Pengurusan piutang negara secara khusus merupakan pengurusan
piutang negara yang dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis
berdasarkan prinsip percepatan dan efektivitas. Pengurusan secara khusus
tersebut dimaksudkan sebagai pelaksanaan kewenangan parate eksekusi yang
dimiliki oleh PUPN berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 49 Prp.
Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
        Kenyataan tersebut di atas dapat diartikan bahwa PUPN dalam
melaksanakan tugasnya tidak menempuh prosedur umum yang tersedia dalam
HIR (Hukum Acara Perdata Indonesia), Staatsblad 1941 Nomor 44, terutama
Pasal 195 dan seterusnya. Bilamana ditempuh prosedur umum, maka hasil
pengurusan tidak akan memuaskan karena prosedur umum tersebut akan
menempuh upaya hukum konvesional dengan langkah sebagai berikut:
1. pada tingkat pertama, melakukan gugatan melalui pengadilan umum
    (Pengadilan Negeri);
2. pada tingkat banding, melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tinggi;
    dan
3. pada tingkat kasasi, melakukan upaya hukum melalui Mahkamah Agung.
Cara-cara konvensional tersebut di atas, sering memerlukan waktu yang
panjang, bahkan sering sangat panjang dan lama, sehingga percepatan dan
efektivitas hasil pengurusan piutang negara akan sulit untuk diwujudkan.
        Untuk mengatasi kelemahan cara pengurusan piutang yang
konvensional itulah maka PUPN diberikan kewenangan parate eksekusi, yaitu
kewenangan untuk menerbitkan keputusan-keputusan yang mempunyai
kekuatan seperti keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde). Namun demikian, kewenangan
tersebut tentu saja dilaksanakan dengan tetap memberikan kepastian hukum
dan kesempatan kepada Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang untuk
menggunakan haknya terkait pengurusan hutang yang bersangkutan kepada
negara.
        Penjelasan tentang pengurusan piutang negara secara khusus yang
dilakukan oleh PUPN akan diuraikan secara lengkap berikut ini.
Pengurusan Piutang Negara                                                  183



Due Process of Law

         Pada Bab terdahulu telah dijelaskan bahwa dalam melakukan
pengurusan piutang negara, PUPN/DJPLN menghadapi rambu-rambu hukum.
Bila PUPN/DJPLN tidak/kurang hati-hati sehingga rambu-rambu tersebut
terlanggar, maka berbagai langkah yang telah, sedang, dan akan ditempuh
menjadi cacat hukum.
         Kehati-hatian PUPN/DJPLN dalam melaksanakan tugasnya dan
melaksanakan kewenangan parate eksekusi dimulai dengan pemberian
kesempatan kepada Penanggung Hutang untuk menyanggah atau memberikan
bukti baru yang sah tentang keberadaan dan besaran hutangnya kepada negara.
Kesempatan yang diberikan kepada Penanggung Hutang tersebut dapat
diartikan juga sebagai penerapan azas keadilan dalam pengurusan piutang
negara. Adil di sini adalah kesetaraan antara pelaksanaan kewenangan parate
eksekusi yang dimiliki oleh PUPN dan pelaksanaan hak Penanggung Hutang
untuk membela dirinya.
         Pemberian kesempatan kepada Penanggung Hutang tersebut di atas,
secara umum dikenal dengan terminologi “due process of law”. Pengertian
terminologi due process of law tersebut menurut Black’s Law Dictionary 6th
Edition                   halaman                   500                   (dalam
http://www.criminalgovernment.com/docs/duproc0.html) adalah:
               "Due Process of law implies the right of the person
       affected thereby to be present before the tribunal which
       pronounces judgement upon the question of life, liberty, or
       property, in its most comprehensive sense; to be heard, by
       testimony or otherwise, and to have the right of controverting, by
       proof, every material fact which bears on the question of right in
       the matter involved. If any question of fact or liability be
       conclusively presumed against him, this is not due process of
       law".
         Secara bebas, pengertian due process of law tersebut di atas, bila
dikaitkan dengan pengurusan piutang negara, dapat diartikan sebagai hak
Penanggung Hutang untuk dipanggil dan didengar pendapatnya dan hak untuk
menunjukkan bukti-bukti yang terkait dengan keberadaan dan besaran
hutangnya kepada negara, serta cara-cara penyelesaian hutangnya tersebut.
Bila sah dan secara hukum dapat dipertanggungjawabkan, tentunya bukti-bukti
184                                           Bab 6 : Pengurusan Piutang Negara Secara Khusus



tersebut digunakan PUPN untuk memperbaiki data tentang adanya dan
besarnya piutang negara atas nama Penanggung Hutang yang bersangkutan.
       Due process of law tersebut, dalam pengurusan piutang negara
dilaksanakan melalui tahap pemanggilan dan tanya jawab.

Pemanggilan Secara Tertulis kepada Penanggung Hutang
        Pemanggilan kepada Penanggung Hutang dilakukan oleh KP2LN
sebagai pelaksanaan produk hukum SP3N yang diterbitkan oleh PUPN
Cabang. Pemanggilan tersebut dilakukan KP2LN secara patut dengan
mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 42
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan
Piutang Negara1.
        Pemanggilan tersebut dilakukan secara tertulis dalam rangka
pemberian kesempatan kepada Penanggung Hutang untuk dan didengar
pendapatnya dan hak untuk menunjukkan bukti-bukti yang terkait dengan
keberadaan dan besaran hutangnya kepada negara. Sesuai ketentuan,
pemanggilan dilakukan dengan ketentuan, bila Penanggung Hutang adalah:
1. perorangan, panggilan ditujukan kepada diri pribadi Penanggung Hutang;
2. badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, panggilan ditujukan kepada
    direksi dan/atau komisaris yang melakukan kegiatan pengurusan
    perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
    berlaku dan/atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga badan hukum
    yang bersangkutan;
3. badan hukum koperasi dan/atau yayasan, panggilan ditujukan kepada
    pengurus koperasi dan/atau yayasan;
4. firma, panggilan ditujukan kepada salah seorang firman; atau
5. commanditer vennootschap, panggilan ditujukan kepada pesero pengurus.
        Bila Penanggung Hutang tidak datang memenuhi ketentuan yang
ditetapkan dalam Surat Panggilan, KP2LN melakukan panggilan kedua
(Panggilan Terakhir) paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah
tanggal untuk menghadap yang ditetapkan dalam Surat Panggilan pertama.
Agar pemanggilan dapat terjamin sampai kepada Penanggung Hutang maka
pemanggilan dilakukan dengan kurir (menggunakan tanda terima) atau pos
tercatat.

1
    Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang
    Negara, merupakan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) pengurusan piutang negara yang berlaku
    saat buku ini ditulis.
Pengurusan Piutang Negara                                                        185

       Apabila Penanggung Hutang menghilang atau tidak mempunyai tempat
tinggal atau tempat kediaman yang dikenal di Indonesia, dapat dilakukan
upaya Pengumuman Panggilan melalui surat kabar harian dan/atau media
masa lainnya. Selain itu, apabila Penanggung Hutang telah meninggal dunia,
pemanggilan dilakukan kepada ahli warisnya.
       Dalam praktek, dapat terjadi Penanggung Hutang tidak datang secara
pribadi tetapi diwakilkan kepada kuasa hukum/pihak ketiga, untuk itu agar
tidak menimbulkan akibat hukum yang dapat menunda tahap pengurusan
disyaratkan pemberian kuasa untuk datang memenuhi panggilan harus
dituangkan dalam akta notaris.

Tanya Jawab/Wawancara
        Apabila Penanggung Hutang datang atas inisiatif sendiri atau
memenuhi panggilan yang disampaikan oleh KP2LN (salah satu dari
Panggilan, Panggilan Terakhir, atau Pengumuman Panggilan) maka KP2LN
akan melakukan wawancara kepada Penanggung Hutang2. Wawancara
tersebut dilakukan guna mengetahui:
1. kebenaran tentang adanya dan besarnya Piutang Negara; dan
2. cara dan syarat penyelesaian piutang negara tersebut.
Tujuan akhir wawancara tersebut adalah pencarian informasi yang secara jelas
menggambarkan rencana Penanggung Hutang untuk menyelesaikan hutangnya
dan arah tindak lanjut Pengurusan Piutang Negara yang akan dilaksanakan
oleh PUPN.
        Hasil wawancara tersebut di atas, dituangkan dalam Berita Acara
Tanya Jawab yang ditandatangani oleh Penanggung Hutang, Kepala KP2LN
atau pejabat yang ditunjuk, dan 2 (dua) orang saksi untuk memberikan
kekuatan yuridis formal terhadap tanya jawab/pengakuan dari PH/PjH
sehingga dapat menjadi alat bukti yang kuat sebagai dasar tahap pengurusan
selanjutnya yaitu penyusunan Pernyataan Bersama (PB).

Pernyataan Bersama (PB)
      Bila berdasarkan Berita Acara Tanya Jawab diketahui bahwa
Penanggung Hutang mengakui dan sepakat dengan jumlah hutang, serta
sanggup menyelesaikan hutang dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka

2
    Ketentuan tentang wawancara kepada Penangung Hutang terdapat dalam Pasal 43 sampai
    dengan Pasal 44 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang
    Pengurusan Piutang Negara.
186                                   Bab 6 : Pengurusan Piutang Negara Secara Khusus



Pernyataan Bersama akan dibuat dan ditandatangani bersama antara PUPN
dan Penanggung Hutang. Pernyataan Bersama tersebut merupakan produk
hukum yang menjadi pintu hubungan hukum antara PUPN dan Penanggung
Hutang, analog dengan SP3N yang merupakan pintu hubungan hukum antara
PUPN dan Penyerah Piutang.
        Pembuatan Pernyataan Bersama tersebut didasarkan pada ketentuan
Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 Keputusan Menteri Keuangan Nomor
300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara. Pernyataan Bersama
tersebut sekurang-kurangnya memuat:
1. irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
2. identitas Penanggung Hutang;
3. identitas Penanggung Hutang;
4. besarnya Piutang Negara dengan rincian terdiri dari hutang pokok, bunga,
    denda dan/atau ongkos/beban lain;
5. besarnya Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara;
6. pengakuan hutang oleh Penanggung Hutang;
7. kesanggupan Penanggung Hutang untuk menyelesaikan hutang dan cara
    penyelesaiannya;
8. sanksi jika tidak memenuhi cara penyelesaian hutang;
9. tanggal penandatanganan Pernyataan Bersama;
10. tanda tangan Ketua PUPN Cabang;
11. tanda tangan Penanggung Hutang di atas meterai cukup; dan
12. tanda tangan para saksi.
        Bila diperhatikan secara cermat, uraian tersebut di atas menunjukkan
bahwa:
1. pada dasarnya Pernyataan Bersama tersebut adalah surat pernyataan
    pengakuan dan pengukuhan          hutang Penanggung Hutang, hal ini
    ditunjukkan dari disepakatinya besarnya piutang negara yang harus
    diselesaikan Penanggung Hutang; dan
2. pada dasarnya Pernyataan Bersama tersebut adalah “Grosse Acte” yang
    mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim dalam perkara
    perdata yang berkekuatan pasti dan tidak dapat dibanding dan dikasasi
    (inkracht     van    gewijsde),    mengingat      Pernyataan    Bersama
    berkepala/berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
    Maha Esa”;
Pengurusan Piutang Negara                                             187

        Kedua hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pengurusan piutang
negara dilakukan secara khusus dengan tahapan:
1. Pembuatan pengakuan hutang, kesepakatan cara dan jangka waktu
    penyelesaian hutang, dan sanksi bila Penanggung Hutang wanprestasi.
    Tahapan ini merupakan bagian upaya due process of law yang didasarkan
    pada azas kesetaraan antara kewenangan PUPN dan hak Penanggung
    Hutang.
2. Pembuatan grosse acte yang dapat langsung dieksekusi bila Penanggung
    Hutang tidak melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam Pernyataan
    Bersama. Selain itu, mengingat Pernyataan Bersama membuat pengakuan
    dan pengukuhan hutang Penanggung Hutang dan karenanya mempunyai
    kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs) dan kekuatan
    memaksa (dwingend bewijs).
3. Pelaksanaan eksekusi bila Penanggung Hutang benar-benar wanprestasi
    terhadap kesepakatan yang tertuang dalam Pernyataan Bersama.
Dengan adanya syarat “kata sepakat” antara Ketua PUPN Cabang dan
Penanggung Hutang, maka pengurusan piutang negara secara khusus, melalui
pembuatan Pernyataan Bersama ini tidak menyalahi hakekat bahwa segala
sengketa perdata harus diputuskan oleh Pengadilan. Dengan demikian, apabila
Penanggung Hutang wanprestasi terhadap kesepakatan yang tertuang dalam
Pernyataan Bersama, dan setelah Penanggung Hutang diberikan peringatan
namun tetap tidak bersedia memenuhi kewajibannya, maka PUPN berhak
untuk dengan segera melakukan penagihan piutang negara dengan surat paksa,
penyitaan dan pelelangan harta kekayaan Penanggung Hutang, bilamana perlu
dengan melakukan penyanderaan/paksa badan terhadap diri Penanggung
Hutang.
        Jadi, berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, status
hukum perjanjian kredit (PK) yang semula bersifat keperdataan diperbaharui
menjadi bersifat publik, yaitu yang semula merupakan hubungan hukum
perdata antara kreditor dan Penanggung Hutang menjadi hubungan hukum
publik antara PUPN yang mewakili Negara sebagai kreditor baru dengan
Penanggung Hutang sebagai warga negara pada umumnya. Dalam penjelasan
Pasal 10 Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 dijelaskan dalam kalimat
terakhir yang berbunyi, “Pemakaian sistim surat paksa seperti dalam hal
(penagihan) pajak dapat dipertanggungjawabkan karena kinipun Negaralah
yang merupakan pihak berpiutang”
        Dari segi hukum, Pernyataan Bersama dapat juga diartikan sebagai
akta pembaharuan hutang (novasi) terutama yang menyangkut jumlah hutang.
Jumlah hutang dalam PB biasanya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan
188                                    Bab 6 : Pengurusan Piutang Negara Secara Khusus



jumlah hutang penyerahan yang dihitung oleh bank, terutama apabila Penyerah
Piutang yang bersangkutan terlambat menyerahkan kasus piutang/kredit
macetnya ke PUPN yang jauh melampaui batas waktu saat kredit dinyatakan
macet.
        Hukum Perdata Indonesia mengatur ketentuan tentang novasi dalam
Pasal 1413 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang berbunyi:
              “Terdapat tiga cara untuk melakukan pembaharuan utang,
      yaitu:
      1. apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang
          baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang
          menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya;
      2. apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan
          orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari
          perikatannya;
      3. apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang
          berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang
          berpiutang lama, terhadap siapa si berhutang dibebaskan dari
          perikatannya.”
        Ketiga cara pembaharuan utang tersebut di atas, oleh R. Subekti (1996)
dijelaskan sebagai berikut:
1. cara pembaharuan hutang butir 1 di atas dinamakan novasi obyektif,
    karena yang diperbaharui di situ adalah obyek perjanjiannya, sedangkan
    cara yang ditempuh dalam butir 2 dan 3 di atas dinamakan novasi
    subyektif, karena yang diperbaharui di situ adalah subyek (para pihak)
    dalam perjanjian;
2. cara pembaharuan hutang butir 2 di atas disebut dengan nama novasi
    subyektif pasif, karena yang digantikan adalah Penanggung Hutangnya;
3. cara pembaharuan hutang butir 3 di atas disebut dengan nama novasi
    subyektif aktif, karena yang digantikan adalah kreditornya.
            Pertanyaan yang timbul dari konstelasi/tatanan hukum yang
demikian, termasuk kriteria novasi yang manakah Pernyataan Bersama itu,
novasi obyektif atau subyektif. Dilihat dari segi obyeknya, yaitu jumlah
hutang yang seringkali berubah, maka Pernyataan Bersama dalam rangka
piutang negara perbankan adalah model novasi obyektif. Namun bila dilihat
dari segi subyeknya, maka Pernyataan Bersama termasuk jenis novasi
subyektif aktif, karena yng berubah adalah kreditornya, yaitu perubahan
kreditor yang semula adalah pihak Bank berubah menjadi PUPN/DJPLN.
Pengurusan Piutang Negara                                                 189

Dalam hal novasi subyektif aktif, pada hakekatnya terjadi perundingan
segitiga, yaitu pihak kreditor lama, kreditor baru dan Penanggung Hutang.
        Dilihat dari berbagai aspek hukum tentang novasi tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa Pernyataan Bersama dalam kerangka pengurusan piutang
negara mempunyai ciri yang spesifik, bukan hanya novasi obyektif dan bukan
pula hanya termasuk novasi subyektif aktif saja. Ciri-ciri dari kedua novasi
tersebut terdapat dalam PB. Jadi PB termasuk ciri novasi yang ke empat, yaitu
model “novasi berdasarkan undang-undang”, yaitu Undang-undang Nomor 49
Prp. Tahun 1960 tentang PUPN.

Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)
       Kenyataan operasional di lapangan menunjukkan bahwa tidak
selamanya Pernyataan Bersama dapat dibuat. Hal-hal yang menyebabkan
Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat adalah sebagai berikut:
1. Penanggung Hutang tidak memenuhi Surat Panggilan atau Panggilan
    Terakhir yang diterbitkan KP2LN;
2. Penanggung Hutang tidak memenuhi Surat Panggilan atau Panggilan
    Terakhir, namun:
    § menolak mengakui jumlah hutang tetapi tidak dapat menunjukkan
       bukti-bukti pendukung;
    § mengakui jumlah hutang tetapi menolak menandatangani Pernyataan
       Bersama tanpa alasan yang sah.
       Bila Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat, maka pengurusan piutang
negara tidak dapat diteruskan, sehingga pada gilirannya penyelesaian piutang
negara menjadi berlarut-larut dan tidak akan pernah terwujudkan. Untuk
mengatasi hal tersebut, maka PUPN diberikan kewenangan yang bersifat
sepihak untuk menerbitkan Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN).
Ketentuan tentang kewenangan pembuatan PJPN tersebut merupakan
pelaksanaan amanat Pasal 14 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960,
yang berbunyi, “Menteri Keuangan menetapkan peraturan-peraturan yang
perlu untuk melaksanakan peraturan ini”. Produk hukum PUPN tersebut telah
dikenal dan diakui dalam putusan Mahkamah Agung, antara lain Nomor 1500
K/SIP/1978 tanggal 2 Januari 1980 dan Nomor 1267/k/Pdt/1984 tanggal 30
Januari 1986.
       PJPN yang diterbitkan oleh PUPN Cabang tersebut memuat ketetapan
tentang adanya dan besarnya piutang negara yang harus dilunasi Penanggung
Hutang dan/atau Penjamin Hutang, berikut Biad PPN yang harus dibayar,
yang dapat segera ditindak lanjuti dengan Surat Paksa dan Penyitaan.
190                                   Bab 6 : Pengurusan Piutang Negara Secara Khusus



Tindaklanjut dari penerbitan PJPN tersebut adalah penerbitan Surat Paksa oleh
PUPN guna penagihan secara sekaligus kepada Penanggung Hutang.

Koreksi PB dan Koreksi PJPN
        Untuk mengakomodasikan perkembangan yang terjadi di lapangan,
dimungkinkan adanya koreksi jumlah Piutang Negara yang tercantum di
dalam Pernyataan Bersama atau PJPN. Koreksi tersebut dapat terjadi karena
alasan yang bersifat administratif, adanya penambahan biaya-biaya yang
berkenaan dengan pengamanan barang jaminan sebagaimana diperjanjikan
oleh Penanggung Hutang dan Penyerah Piutang, maupun karena adanya bukti-
bukti baru yang sah tentang pembayaran hutang namun sebelumnya tidak
diperhitungkan dalam jumlah hutang.
        Untuk menghindari terjadinya ketidakpastian mengenai ada dan
besarnya Piutang Negara yang tercantum dalam PB atau PJPN, KP2LN harus
melakukan penelitian kembali terhadap seluruh berkas penyerahan dan bukti-
bukti baru tersebut guna menetapkan kembali Piutang Negara yang ada dan
besarnya telah pasti menurut hukum. Bila koreksi dilakukan terhadap
Pernyataan Bersama, maka Ketua PUPN membuat Surat Pemberitahuan
Koreksi/Perubahan Besaran PN. Surat pemberitahuan tersebut merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pernyataan Bersama itu sendiri. Bila
koreksi dilakukan terhadap PJPN maka Ketua PUPN menerbitkan Surat
Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Besaran PN. Surat pemberitahuan tersebut
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PJPN itu sendiri. Selain
itu, surat-surat koreksi tersebut disampaikan kepada Penyerah Piutang dan
Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang sebagai pemberitahuan.
Penagihan Piutang Negara dengan Surat Paksa, Sita,
dan Lelang

Penagihan Sekaligus dengan Surat Paksa
          PUPN Cabang dapat melakukan penagihan sekaligus dengan Surat
Paksa dalam hal:
1. Pernyataan Bersama telah dibuat, tetapi Penanggung Hutang tidak
   mentaati kesepakatan yang tercantum dalam Pernyataan Bersama, dan atas
   hal itu KP2LN telah melakukan peringatan secara tertulis; atau
2. Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat, dan PUPN Cabang telah
   menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN).
Pengurusan Piutang Negara                                              191

         Ketentuan tentang Surat Paksa terdapat pada Pasal 11 Undang-
undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN. Secara khusus, di dalam
ketentuan di atas tidak terdapat pengertian tentang Surat Paksa. Namun dari
uraian Pasal 11 tersebut di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa Surat
Paksa adalah surat perintah yang berkepala “Demi Keadilan Berdsarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dikeluarkan oleh Ketua PUPN kepada
Penanggung Hutang untuk membayar secara sekaligus seluruh hutangnya
kepada negara berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
         Identik dengan Pernyataan Bersama, Surat Paksa juga mempunyai
kekuatan yang sama seperti grosse akta dari putusan hakim dalam perkara
perdata, yang tidak dapat dimintakan banding lagi pada hakim atasan. Surat
Paksa ditandatangani oleh Ketua PUPN. Pemberitahuan Surat Paksa
dilaksanakan oleh Jurusita Piutang Negara (JSPN) dengan menyatakan dan
membacakan serta dituangkan dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat paksa
(BAPSP).
         Selanjutnya apabila dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh
empat) jam semenjak Pemberitahuan Surat Paksa, ternyata Penanggung
Hutang tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Negara,
maka atas perintah Ketua PUPN, JSPN melaksanakan penyitaan barang
jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang dan/atau
Penjamin Hutang, dan selanjutnya dijual secara lelang.




Penyitaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain
       Penyitaan terhadap barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik
PH/PjH termasuk harta kekayaan yang tersimpan di bank, saham, surat
berharga, dan lain-lain, yang dilakukan oleh PUPN dan merupakan tindakan
hukum lanjutan setelah perintah untuk membayar sejumlah uang tertentu, yang
tertuang dalam Surat Paksa, tidak ditaati oleh PH/PjH.
         Penyitaan dilakukan oleh Jurusita Piutang Negara atas dasar Surat
Perintah Penyitaan (SPP) yang ditandatangani oleh Ketua PUPN. Di dalam
melaksanakan tugasnya, Jurusita Piutang Negara didampingi oleh 2 (dua)
orang saksi. Kegiatan pelaksanaan penyitaan tersebut dituangkan dalam Berita
Acara Penyitaan yang ditandatangani bersama oleh Jurusita Piutang Negara,
Penanggung Hutang/Penjamin Hutang atau pihak yang menempati/menguasai
obyek sita, serta kedua saksi tersebut tersebut di atas.
192                                    Bab 6 : Pengurusan Piutang Negara Secara Khusus



         Satu lembar salinan berita acara penyitaan dapat ditempelkan di
tempat umum atau pada barang yang disita tersebut berada. Hal ini
dimaksudkan untuk memenuhi azas publisitas. Oleh karena itu, barang-barang
yang telah disita tersebut harus diberitahukan kepada instansi yang berwenang
untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah ke
instansi Badan Pertanahan Nasional, khusus untuk barang tidak bergerak
berupa tanah dan/atau bangunan.

Pelelangan Barang Sitaan
       Penjualan barang sitaan melalui lelang dilakukan jika Penanggung
Hutang tidak menyelesaikan seluruh hutangnya kepada negara walaupun
barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain miliknya telah disita. Pelelangan
tersebut dilaksanakan oleh KP2LN berdasarkan Surat Perintah Penjualan
Barang Sitaan (SPPBS) yang ditandatangani oleh Ketua PUPN.
        Pelaksanaan lelang barang sitaan dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang lelang. Dasar hukum utama
adalah Peraturan Lelang Stb. 1908 Nomor 189 jo. Stb. 1908 Nomor 190 jo.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan lelang
didahului dengan pengumuman pada surat kabar harian yang beredar di kota
tempat kedudukan KP2LN yang bersangkutan. Cara penawaran lelang akan
ditentukan pada saat pelaksanaan lelang, namun demikian cara penawaran
yang diutamakan adalah penawaran secara terbuka dengan sistem lisan naik-
naik.
       Sebelum lelang berlangsung, Kepala KP2LN selaku anggota PUPN
Cabang terlebih dahulu menetapkan nilai limit barang yang akan dilelang
dengan berpedoman kepada hasil penilaian (harga taksasi) yang dibuat oleh
Tim Penilai Internal KP2LN atau hasil penilaian perusahaan jasa penilai yang
independen. Pengertian nilai limit tersebut adalah harga dasar terendah sebagai
dasar persetujuan penjualan barang melalui lelang. Sedangkan harga taksasi
merupakan perkiraan nilai yang ditetapkan oleh Tim Penilai atas suatu barang
berdasarkan hasil penilaian yang dilaksanakan.
       Hasil bersih lelang yang diperoleh akan diperhitungkan sebagai
pembayaran hutang Penanggung Hutang. Sebanyak 10/11 bagian dari hasil
bersih lelang tersebut diserahkan kepada Penyerah Piutang dan 1/11 bagian
sisanya diperhitungkan sebagai pembayaran Biad PPN dan disetorkan ke Kas
Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Pengurusan Piutang Negara                                                 193


Berbagai Upaya/Sarana Hukum Lain yang Dapat
Dilakukan PUPN/KP2LN

        Uraian di atas merupakan tahapan yang ditempuh dalam pengurusan
piutang negara yang dilakukan oleh PUPN secara khusus. Pertanyaan yang
timbul selanjutnya adalah upaya apa lagi yang dapat dilakukan oleh
PUPN/DJPLN apabila setelah semua barang jaminan dan harta kekayaan lain
milik PH/PjH telah dilelang namun belum juga menutupi seluruh hutang
Penanggung Hutang?
        Guna memperoleh hasil yang optimal dalam melaksanakan pengurusan
piutang negara maka disamping melakukan pengurusan piutang negara secara
khusus, PUPN/DJPLN juga dapat menempuh berbagai upaya/sarana hukum
lainnya yang tersedia. Upaya/sarana hukum yang tersedia dimaksud antara lain
adalah:
1. pencegahan bepergian ke luar wilayah Republik Indonesia terhadap
    Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang memenuhi syarat;
2. pelaksanaan sandera/paksa badan terhadap Penanggung Hutang dan/atau
    Penjamin Hutang yang memenuhi syarat;
3. pemanfaatan barang jaminan;
4. pemberian keringanan penyelesaian hutang kepada Penanggung Hutang;
5. pengusutan/pemeriksaan atas diri Penanggung Hutang dan/atau Penjamin
    Hutang dan/atau atas harta kekayaan Penanggung Hutang dan/atau
    Penjamin Hutang;
6. penghentian sementara pengurusan piutang negara dengan menerbitkan
    Pernyataan Piutang untuk Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
7. penghapusan piutang negara.

Masing-masing upaya hukum tersebut dijelaskan dalam uraian berikut ini.

Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah Republik Indonesia
       Kewenangan pencegahan bepergian ke luar wilayah Republik
Indonesia (selanjutnya disebut pencegahan) dilaksanakan berdasarkan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan
dan Penangkalan. Pencegahan dilaksanakan DJPLN dengan prinsip efektivitas
194                                  Bab 6 : Pengurusan Piutang Negara Secara Khusus



dan efisiensi. Penjelasan lengkap tentang sarana hukum ini, akan diuraikan
pada Bab 9.

Penyanderaan/Paksa Badan
       Penyanderaan atau paksa badan dapat dikatakan sebagai suatu tindakan
hukum yang luar biasa yang dilakukan terhadap diri seorang Penanggung
Hutang. Kewenangan untuk menyandera ini dimiliki oleh PUPN berdasarkan
ketentuan yang ada dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 49 Prp.
Tahun 1960.
       Penyanderaan dapat dilakukan apabila Penanggung Hutang tidak
memenuhi ketentuan Surat Paksa. Kewenangan PUPN untuk menyandera
tersebut tidak termasuk kewenangan yang dilarang atas dasar instruksi
Mahkamah Agung Nomor 82/P/374/M/1964 tanggal 22 Januari 1964.
Meskipun demikian, prosedur penyanderaan harus dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Pasal 11 butir 15 sampai dengan 23 Undang-undang Nomor 49 Prp.
Tahun 1960 dan juga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 186 Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2000 yaitu:
1. jumlah piutang negara sekurang-kurangnya 1 milyar rupiah;
2. hasil pemeriksaan KP2LN menunjukkan bahwa Penanggung Hutang
    mampu menyelesaikan hutangnya, tetapi tidak memperlihatkan itikad baik
    untuk menyelesaikan;
3. Umur PH/PjH tidak lebih dari 75 tahun;
4. barang jaminan tidak ada atau tidak menutup sisa hutang; dan
5. Penanggung Hutang tidak memenuhi Surat Paksa.

Pemanfaatan Barang Jaminan
       Dalam melaksanakan pengurusan piutang negara, PUPN/DJPLN
diberikan kewenangan untuk melakukan pemanfaatan barang jaminan.
Penjelasan lengkap tentang hal ini diuraikan dalam Bab 8.

Pemberian Keringanan Penyelesaian Hutang
      Guna percepatan pengurusan piutang negara, DJPLN memiliki
kewenangan untuk memberikan keringanan penyelesaian hutang kepada
Penanggung Hutang. Penjelasan lengkap tentang hal ini diuraikan dalam Bab
7.

Pengusutan/Pemeriksaan
Pengurusan Piutang Negara                                               195

       Pemeriksaan merupakan upaya yang dilakukan oleh KP2LN setelah
adanya informasi yang dapat dipercaya atas usaha dan kemampuan PH/PjH
yang dilakukan dengan prinsip efektivitas dan efesiensi dalam pengurusan
piutang negara. Penjelasan lengkap tentang pemeriksaan diuraikan dalam Bab
10.

Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)
       Bila pengurusan piutang negara telah optimal, PUPN diberi
kewenangan untuk menghentikan sementara pengurusan piutang negara
tersebut. Penghentian sementara tersebut ditandai dengan penerbitan Piutang
Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Penjelasan lengkap tentang
pemeriksaan diuraikan dalam Bab 11.

Penghapusan Piutang Negara
       Terhadap piutang negara yang memenuhi syarat, dapat dilakukan
penghapusan. Penghapusan tersebut dapat berupa baik penghapusan piutang
dari pembukuan dengan tidak menghilangkan hak tagih negara, maupun
penghapusan piutang dengan menghilangkan hak tagih negara. Penjelasan
lengkap tentang hal ini diuraikan dalam Bab 11.


Rangkuman

        Dalam rangka pengamanan keuangan negara Pemerintah Republik
Indonesia telah membentuk lembaga/institusi khusus yang diberi nama
PUPN, suatu unit organisasi yang bersifat antar departemen yang anggotanya
terdiri dari unsur Departemen Keuangan, Bank Indonesia, POLRI, Kejaksaan
Agung dan Pemda. Pembentukan PUPN tersebut dituangkan dalam UU No. 49
Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang berisi susunan
organisasi tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Dalam melakukan
upaya penagihan piutang negara, PUPN tidak menempuh prosedur umum (lex
generalis) sebagaimana diatur dalam H.I.R., tetapi menempuh prosedur
khusus (lex specialis). Dengan prosedur khusus tersebut, diharapkan hasilnya
akan lebih efektif, efisien, cepat dan optimal. Hal mana tidak akan diperoleh
bilamana ditempuh melalui prosedur biasa, satu dan lain hal mengingat yang
dihadapi adalah debitur nakal yang dengan tindakannya secara terang-terangan
merugikan Keuangan Negara.
        Di samping tindakan eksekusi dalam pengurusan piutang negara, maka
PUPN/KP2LN dilengkapi pula dengan berbagai upaya/sarana hukum agar
196                                   Bab 6 : Pengurusan Piutang Negara Secara Khusus



diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Disamping hasil berupa uang, maka
hasil penyelanggaraan pengurusan piutang negara dapat diwujudkan dalam
bentuk penyelesaian administratif, yaitu berupa penarikan/pengembalian kasus
piutang negara kepada PP (kreditor) dengan alasan penyehatan usaha PH/PjH,
PSBDT serta penghapusan piutang negara. Penghapusan piutang negara ini
dapat diusulkan kepada        Menteri Keuangan setelah melalui prosedur
pengusutan/ pemeriksaan, baik terhadap diri PH/PjH maupun kemampuan
serta harta kekayaannya.



                                  - o0o -



Latihan
Untuk mengingatkan kembali yang telah anda pelajari, kerjakanlah latihan di
bawah ini:
1. Apa tujuan dibentuknya PUPN berdasarkan Undang-undang Nomor 49
   Prp. Tahun 1960? Coba jelaskan pendapat/alasan/argumentasi saudara!
2. Bagaimana hubungan antara PUPN dengan DJPLN?
3. Jelaskan prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh dalam
   pengurusan piutang negara dari tahap penyerahan sampai dengan
   penerbitan PB/PJPN!
4. Langkah-langkah apa saja yang perlu ditempuh oleh PUPN/KP2LN dalam
   hal PH/PjH tidak memenuhi PB/PJPN ?
5. Bagaimana cara Juru Sita Piutang Negara (JSPN) menyampaikan/
   memberitahukan SP kepada PH/PjH?
6. Tindakan apa yang dapat dilakukan oleh PUPN/KP2LN bilamana PH/PjH
   tidak juga menyelesaikan hutangnya kepada negara ?
7. Sebutkan berbagai upaya/sarana hukum yang dapat ditempuh oleh
   PUPN/KP2LN dalam pengurusan piutang negara disamping tindakan
   penagihan dengan SP, SPP dan pelelangan barang jaminan!
8. Apa persyaratan yang harus dipenuhi agar PH/PjH dapat disandera / paksa
   badan ?
9. Kapan PUPN/KP2LN dapat melakukan pelelangan atas barang jaminan
   sebelum diterbitkannya PB atau PJPN ?
Pengurusan Piutang Negara                                          197



TES FORMATIF I
Pilih jawaban yang paling benar dengan melingkari jawaban yang
Saudara pilih.
1.    Hubungan antara PUPN dengan DJPLN ditinjau dari sudut organisasi
      dan mekanisme kerjanya adalah:
      A. PUPN dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun
         1960, sedangkan DJPLN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden
         Nomor 177 Tahun 2000 sehingga secara organisasi kedudukan
         PUPN lebih tinggi daripada DJPLN.
      B. DJPLN memiliki tanggungjawab yang lebih luas daripada PUPN.
      C. DJPLN bertugas menyelenggarakan Pengurusan Piutang dan Lelang
         Negara baik yang berasal dari Penyelenggaraan tugas PUPN maupun
         pelaksanaan kebijaksanaan Menteri Keuangan dan peraturan
         perundang-undangan yang berlaku.
      D. Pernyataan A, B, dan C salah.

2.    Pengurusan Piutang dan Lelang Negara oleh PUPN dilakukan secara
      khusus, maksud secara khusus adalah :
      A. PUPN dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun
         1960 dan memiliki prosedur khusus sebagaimana diatur dalam
         Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959.
      B. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 bersifat lex specialis
         dalam pengurusan piutang negara.
      C. PUPN memiliki kewenangan Parate Eksekusi.
      D. Pernyataan A, B, dan C benar.

3.    Pengertian piutang macet dalam Surat Keputusun Direksi Bank
      Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang
      Kualitas Aktiva Produktif, adalah:
      A. Jika terdapat tunggakan angsuran bunga yang telah melampaui 270
         hari.
      B. Jika terdapat tunggakan angsuran pokok 240 hari dan tunggakan
         angsuran bunga telah melampaui 270 hari.
      C. Jika terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah
         melampaui 270 hari.
198                                   Bab 6 : Pengurusan Piutang Negara Secara Khusus



      D. Jika terdapat tunggakan angsuran pokok kurang dari 270 hari dan
         tunggakan angsuran bunga kurang dari 270 hari.

4.    Berdasarkan Surat Panggilan tertanggal 4 Maret 2002 KP2LN Sorong
      memanggil Sdr. Suto yang beralamat di JI. Pembangunan Sorong untuk
      datang guna menyelesaikan piutang macet yang diserahkan olch Bank
      BRI (Persero) Cabang Sorong pada tanggal 7 April 2002. Jika Sdr. Suto
      tidak datang memenuhi Surat Panggilan tersebut maka panggilan kedua
      (terakhir) paling lambat dibuat :
      A. Tujuh hari setelah tanggal untuk menghadap.
      B. Tujuh hari setelah tanggal surat panggilan.
      C. Tujuh hari kerja setelah tanggal surat panggilan.
      D. Tujuh hari kerja setelah tanggal 7 April 2002.



5.    Salah satu persyaratan penyerahan piutang macet kepada KP2LN
      dilampirkan juga surat kesanggupan bank untuk meroya hipotik/crediet
      verband/hak tanggungan. Persyaratan tersebut diperlukan untuk :
      A. Melindungi kepentingan pernbeli objek hak tanggangan jika ternyata
          harga pernbelian lebih rendah daripada nilai pembebanan hak
          tanggungan.
      B. Melindungi kepentingan KP2LN dari gugatan bank, jika barang
          jaminan dijual di bawah nilai pembebanan hak tanggungan
          berdasarkan penilaian dari tim penaksir.
      C. Keperluan administrasi internal KP2LN.
      D. Persiapan pelaksanaan lelang barang jaminan.

6.    Dalam hal PH/PjH tidak sanggup menyelesaikan hutangnya, maka
      berdasarkan Pasal 51 Keputusan Menteri Keuangan Nomor
      300/KMK.01/2002:
      A. PB tetap harus dibuat.
      B. PB tidak perlu dibuat.
      C. PB tetap dibuat yang berisi tentang kepastian adanya dan besarnya
         piutang negara.
      D. Langsung diterbitkan PJPN.
Pengurusan Piutang Negara                                            199

7.    Bilamana terdapat kekeliruan jumlah piutang negara yang tercantum
      dalam PB, maka tindakan korektif yang dapat dilakukan adalah:
      A. Membatalkan PB yang bersangkutan.
      B. Ketua PUPN menerbitkan Surat Koreksi PB.
      C. Menerbitkan PB baru.
      D. Ketua PUPN menerbitkan Surat Pemberitahuan Koreksi/Perubahan
          Besaran Piutang Negara.

8.    Sedangkan bila terdapat kekeliruan jumlah piutang negara, yang
      tercantum dalam PJPN, maka Ketua PUPN melakukan:
      A. Pembatalan PJPN.
      B. Menerbitkan PJPN yang baru.
      C. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Besaran
          Piutang Negara.
      D. Menerbitkan SP, SPP dan SPPBS.
9.    Hasil wawancara dengan PH/PjH yang memenuhi panggilan KP2LN
      dituangkan dalam:
      A. Resume hasil Penelitian Kasus (RHPK).
      B. Resume Hasil Pemeriksaan Penanggung Hutang (RHPD).
      C. Berita Acara, Tanya Jawab (BATJ).
      D. Jawaban A, B, dan C salah.

10.   Penelitian atas dokumen penyerahan kasus piutang macet dari
      kreditor/PP dituangkan dalam dokumen :
      A. RHPD
      B. RHPK
      C. BATJ
      D. Jawaban A, B dan C benar

TES FORMATIF II
1. PT. Bank BRI (Persero) menyerahkan piutang macet a.n. Sdr. Japra kepada
   PUPN, dari Rekening Koran diketahui bahwa Sdr. Japra memiliki
   tunggakan angsuran pokok selama 12 bulan sedangkan angsuran bunga
   selama 6 bulan.
200                                   Bab 6 : Pengurusan Piutang Negara Secara Khusus



      A. Piutang macet a.n. Japra yang dituangkan dalam Pernyataan Bersama
         adalah jumlah tunggakan angsuran pokok selama 12 bulan ditambah
         tunggakan angsuran bunga selama 6 bulan.
      B. Piutang macet a.n. Japra yang dituangkan dalam Pernyataan Bersama
         adalah jumlah tunggakan angsuran pokok selama 9 bulan ditambah
         tunggakan angsuran bunga selama 6 bulan.
      C. Nilai yang dituangkan dalam Pernyataan Bersama adalah nilai pada
         saat penyerahan.
      D. Pernyataan A dan B benar.




2.    Pemberitahuan Surat Paksa oleh Jurusita Piutang Negara kepada PH/PjH
      dilaksanakan dengan ketentuan antara lain :
      A. PH/PjH berada di tempat lain, yaitu apabila PH/PjH tidak diketahui
          alamatnya secara pasti di Indonesia.
      B. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja
          di tempat usaha PH/PjH, apabila PH/PjH menolak meneima Surat
          Paksa.
      C. Para ahli waris PH/PjH secara pro rata parte, apabila PH/PjH telah
          meninggal dunia melampaui waktu 6 (enam) bulan serta harta
          warisan telah dibagi.
      D. Salah seorang ahli waris PH/PjH apabila PH/PjH telah meninggal
          dunia melampaui 6 (enam) bulan serta harta warisan telah dibagi.
3.    Dalam hal PH/PjH tidak mentaati kesepakatan yang dituangkan dalam
      PB, maka :
      A. PH/PjH wajib diperingatkan secara tertulis oleh KP2LN.
      B. Dilakukan tindakan eksekusi oleh PUPN/DJPLN.
      C. Segera diterbitkan SP.
      D. Jawaban A, B dan C benar.

4.    Penyitaan atas agunan hutang dapat dilaksanakan oleh juru sita PUPN
      setelah jangka waktu :
Pengurusan Piutang Negara                                               201

      A.   I x 24 jam setelah pemberitahuan SP.
      B.   2 x 24 jam setelah pemberitahuan SP.
      C.   7 x 24 jam setelah penerbitan SP.
      D.   Jawaban A, B dan C salah.

6. Dalam pelaksanaan lelang, PUPN terlebih dahulu menetapkan :
    A. Nilai limit.
    B. Harga limit.
    C. Harga taksasi.
    D. Harga dasar barang sitaan.




6.    Tim Penaksir dalam melakukan taksasi barang jaminan tidak perlu
      melakukan pemeriksaan lapangan dalam hal barang jaminan :
      A. Bernilai Rp. 10 juta ke atas tetapi kurang dari Rp. 20 juta.
      B. Nilainya diperkirakan kurang dari Rp. 10 juta.
      C. Bernilai sekitar Rp. 20 juta ke atas.
      D. Nilainya kurang dari Rp 15 juta, tetapi di atas Rp. 10 juta.

7. Kebenaran atas harga taksasi merupakan tanggung jawab dari :
    A. Ketua Tim Penaksir.
    B. Salah satu anggota Tim Penaksir yang melakukan pemeriksaan
       lapangan.
    C. Sckrctaris Tim Penaksir.
    D. Seluruh Anggota Tim Penaksir.

8.    Harga Taksasi berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan,
      dengan ketentuan sebagai berikut :
      A. Dapat diperpanjang oleh Ketua PUPN sampai dengan 12 (dua belas)
         bulan dengan pertimbangan karena belum laku dilelang.
      B. Dapat ditinjau ulang oleh Ketua PUPN kurang dari 6 (enam) bulan
         jika terdapat perubahan baik peruntukan maupun perubahan kondisi
         barang jaminan.
202                                   Bab 6 : Pengurusan Piutang Negara Secara Khusus



      C. Dapat diperpanjang oleh Kepala KP2LN sampai dengan 12 (dua
         belas) bulan dengan pertimbangan karena belum ada perkembangan
         perubahan harga yang berarti.
      D. Pernyataan A dan B benar.

9.    Pelaksanaan lelang tidak dapat ditunda/dibatalkan oleh pejabat lelang,
      kecuali hal-hal antara lain :
      A. Atas permintaan pemohon lelang.
      B. Karena adanya putusan pengadilan.
      C. SKT belum diterbitkan oleh/diterima dari Kantor BPN setempat.
      D. Jawaban A, B dan C benar.


10.   Penyitaan terhadap harta kekayaan lain PH/PjH di luar barang jaminan
      dapat dilakukan oleh JSPN berdasarkan:
      A. SPP yang diterbitkan PUPN atas barang jaminan PH/PjH.
      B. SPP PUPN yang terbaru.
      C. SPP       yang      diterbitkan   PUPN       berdasarkan      hasil
         pemeriksaan/pengusutan atas harta kekayaan lain milik PH/PjH.
      D. Jawaban A, B, dan C salah.

TES FORMATIF III
1.  Efektifitas tindakan pencegahan ke luar negeri dalam rangka pengurusan
    piutang negara terhadap Penanggung Hutang/Penjamin Hutang (PH/PjH)
    karena antara lain alasan sebagaimana di bawah ini :
    A. Memiliki piutang negara senilai Rp. 500 juta dan berdasarkan
        keterangan dari berbagai sumber terutama dari Penyerah Piutang
        (PP) yang bersangkutan sering bepergian ke luar negeri baik untuk
        kepentingan bisnis maupun pribadi.
    B. PH/PjH memiliki piutang negara senilai Rp. 2 milyar dan menurut
        penilaian Tim Penaksir memiliki jaminan hutang senilai Rp. 2 milyar
        dan dokumennya lengkap.
    C. PH/PjH memiliki piutang negara senilai Rp. 1 milyar dan dalam
        keadaan pailit.
    D. Pernyataan A dan B benar.

2.    Pernyataan di bawah ini BENAR, kecuali :
Pengurusan Piutang Negara                                           203

      A. Penyanderaan merupakan kewenangan PUPN.
      B. Penyanderaan dalam rangka pengurusan piutang negara tidak
         dilarang oleh Mahkamah Agung.
      C. Penyanderaan memerlukan izin dari Kepala Kejaksaan Tinggi.
      D. Dampak      positif penyanderaan    adalah    dapat    mengatasi
         berkembangnya praktek Debt Collector yang bersifat melanggar
         hukum sehingga secara tuntas dapat meniadakan terjadinya kredit
         macet.




3.    Gijzeling/Lijfdwang dapat dilaksanakan kembali dalam hal :
      A. Adanya persamaan persepsi antara seluruh penegak hukum untuk
          menghidupkan kembali Gijzeling/Lijfdwang.
      B. PUPN Cabang memperoleh persetujuan dari Ketua PUPN Pusat dan
          memperoleh persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi.
      C. PUPN Cabang memperoleh izin dari Ketua PUPN Pusat dan
          memperoleh persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi.
      D. Direkomendasikan untuk dilaksanakan oleh Komisi Nasional Hak
          Azasi Manusia (Komnas HAM).

4.    Tindakan paksa badan tidak dapat dilakukan terhadap debitur yang
      berumur :
      A. 50 tahun ke atas.
      B. 75 tahun ke atas.
      C. 60 tahun ke atas.
      D. 70 tahun ke atas.

5.    Terjemahan gijzeling menjadi istilah paksa badan didasarkan atas
      pertimbangan :
      A. Demi penegakan hukum/law enforcement yang lebih efektif.
      B. Menyesuaikan dengan perkembangan kondisi penegakan HAM.
      C. Sesuai dengan pengertian “Imprisonment for civil debt” yang
          berlaku secara universal.
      D. Jawaban A, B dan C benar.
204      Bab 6 : Pengurusan Piutang Negara Secara Khusus




      - o0o -
BAB 7


PENDEKATAN NON EKSEKUSI DALAM
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA




Sasaran Pembelajaran

Setelah membaca dan mempelajari Bab ini diharapkan para mahasiswa Prodip III
Keuangan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dapat mengerti dan
memahami salah satu pendekatan yang ditempuh PUPN dalam melaksanakan
Pengurusan Piutang Negara. Pendekatan dalam pengurusan piutang negara yang akan
diuraikan dalam Bab ini adalah pendekatan non eksekusi, yaitu langkah yang ditempuh
PUPN dengan memberikan kesempatan kepada Penanggung Hutang untuk
menyelesaikan hutangnya tanpa perlu adanya tindakan hukum eksekusi barang jaminan.
Langkah-langkah tersebut adalah pemberian kesempatan kepada Penanggung Hutang
untuk menjual barang jaminan miliknya tidak melalui lelang, kesempatan kepada
Penjamin Hutang untuk melakukan penebusan barang jaminan miliknya, dan pemberian
keringanan penyelesaian hutang kepada Penanggung Hutang.
Pendahuluan
206                                                 Bab 7 : Pendekatan Non Eksekusi




        Pada Bab 2 telah diuraikan, bahwa pengurusan piutang negara oleh PUPN
didasarkan pada Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara. Undang-undang tersebut memuat aturan pengurusan
piutang yang bersifat khusus dengan tujuan efisiensi proses pengurusan piutang
negara dan percepatan hasil kegiatan pengurusan tersebut.
        Dengan aturan main tersebut, diharapkan bahwa pengurusan piutang
negara oleh PUPN dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan lebih cepat
memberikan hasil dibandingkan dengan pengurusan piutang yang dilaksanakan
berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (H.I.R. Staatsblad
1941 Nomor 44). Efisiensi dan percepatan perolehan hasil pengurusan tersebut
dimungkinkan terjadi mengingat proses pengurusan piutang negara oleh PUPN
diatur sangat singkat.
        Sebagaimana yang telah diuraikan di Bab 6, proses singkat pengurusan
piutang negara dimulai dari pemanggilan kepada Penanggung Hutang dan
dilanjutkan dengan pembuatan Pernyataan Bersama, yang berisi pengakuan
hutang dan rencana penyelesaiannya oleh Penanggung Hutang. Apabila
Penanggung Hutang tidak melaksanakan Pernyataan Bersama tersebut, PUPN
melakukan penagihan secara sekaligus dengan Surat Paksa. Setelah itu, bila
Penanggung Hutang tetap tidak menyelesaikan hutangnya, pengurusan piutang
negara akan dilanjutkan dengan penyitaan dan pelelangan barang jaminan dan
harta kekayaan lain.
        Proses pengurusan yang dikenal dengan “Penagihan Piutang Negara
Dengan Surat Paksa” tersebut dapat dikatakan juga sebagai pendekatan eksekusi
dalam pengurusan piutang negara. Pendekatan eksekusi tersebut, di satu sisi
dapat membantu upaya percepatan pengurusan piutang negara. Namun demikian,
di sisi lainnya, pendekatan eksekusi terkadang menjadi kontra produktif dalam
pengurusan piutang negara. Hal tersebut disebabkan karena:
1. Penyitaan barang jaminan merupakan hal yang tidak disukai oleh
    Penanggung Hutang, dan bahkan pada kasus-kasus tertentu menyebabkan
    ketersinggungan sehingga yang bersangkutan melakukan segala upaya untuk
    membatalkan penyitaan tersebut. Pada gilirannya, keadaan ini menjadi
    penghambat dalam pengurusan piutang Negara.
2. Di mata para Penanggung Hutang pada umumnya, harga jual yang terbentuk
    pada lelang eksekusi barang jaminan berada di bawah nilai pasar sehingga
    Penanggung Hutang selalu memiliki alasan untuk melakukan gugatan kepada
    PUPN. Gugatan-gugatan tersebut, juga menjadi penghambat dalam
    pengurusan piutang negara.
Pengurusan Piutang Negara                                                    207

       Guna meminimalkan hambatan yang terjadi sebagai akibat digunakannya
pendekatan eksekusi dalam pengurusan piutang negara, dan memperhatikan
paradigma baru yang berlaku di masyarakat terkait dengan penegakan hak asasi
manusia (HAM), PUPN mulai mengedepankan pendekatan non eksekusi dalam
pengurusan piutang negara. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara
memberikan kesempatan kepada Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang
untuk menyelesaikan hutangnya melalui cara-cara berikut:
1. penjualan barang jaminan tidak melalui lelang;
2. penebusan barang jaminan; dan/atau
3. penyelesaian hutang dengan keringanan.


Penjualan Barang Jaminan Tidak Melalui Lelang
       Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelum ini, di dalam praktik
secara umum, seorang kreditor seringkali meminta kepada seorang debitor untuk
memberikan jaminan khusus berupa jaminan kebendaan (hipotik, gadai, fidusia),
di samping jaminan perorangan yang dinamakan jaminan/perjanjian
penanggungan hutang (borgtocht atau guaranty). Selain diberikan oleh debitor
yang bersangkutan, jaminan kebendaan dapat juga diberikan diberikan oleh
orang/pihak lain. Sedangkan jaminan perorangan, selalu diberikan oleh
orang/pihak lain. Jaminan khusus tersebut digunakan oleh kreditor sebagai
bagian upaya penyelesaian hutang debitor bila yang bersangkutan tidak mampu
menyelesaikan kewajibannya sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian hutang
piutang.
       Dalam melakukan pengurusan piutang negara, PUPN juga menggunakan
jaminan kebendaan yang ada menjadi bagian dalam upaya penyelesaian hutang
Penanggung Hutang. Bila menggunakan pendekatan eksekusi, barang jaminan
tersebut dapat disita dan dilelang yang hasilnya digunakan sebagai bagian dalam
penyelesaian hutang. Dalam pendekatan non eksekusi, PUPN memberikan
kesempatan kepada Penanggung Hutang untuk melakukan penjualan barang
jaminan tanpa melalui lelang.
       Keuntungan dari pendekatan ini adalah bahwa harga jual barang jaminan
merupakan harga yang disetujui oleh Penanggung Hutang, Penyerah Piutang, dan
PUPN, sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan. Berbeda dengan
penjualan barang jaminan melalui lelang, harga yang terjadi belum tentu disetujui
oleh Penanggung Hutang, sehingga terkadang ada saja Penanggung Hutang yang
208                                                     Bab 7 : Pendekatan Non Eksekusi



melakukan gugatan ke pengadilan. Keadaan ini pada gilirannya menjadi
penghambat dalam pengurusan piutang negara.

Syarat Penjualan Barang Jaminan Tidak Melalui Lelang
        Di dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengurusan piutang
negara yang berlaku, penjualan barang jaminan tidak melalui lelang hanya dapat
dilakukan oleh Penanggung Hutang apabila telah terpenuhi hal-hal sebagai
berikut:
1. Penjualan barang jaminan tidak melalui lelang hanya dapat dilakukan oleh
    Penanggung Hutang yang memiliki barang jaminan tersebut.
    Persyaratan ini didasarkan pada pemikiran bahwa Penanggung Hutang perlu
    diberi kesempatan untuk menjual sendiri barang miliknya yang telah
    dijadikan jaminan atas pelunasan hutangnya. Sepanjang memenuhi
    persyaratan yang telah ditentukan, dengan menjual sendiri, diharapkan
    Penanggung Hutang tidak akan mempermasalahkan nilai jual barang
    miliknya.
2. Penjualan tidak melalui lelang hanya dapat disetujui dengan nilai penjualan
    paling sedikit sama dengan nilai pasar, dan nilai pasar tersebut paling sedikit
    sama dengan nilai pengikatan Hypotheek/Credietverband atau nilai
    pembebanan Hak Tanggungan (untuk simplifikasi, selanjutnya disebut nilai
    pengikatan/pembebanan). Nilai penjualan yang disetujui tersebut didasarkan
    pada Laporan Penilaian.
    Persyaratan ini dirumuskan untuk menjamin bahwa nilai yang terjadi pada
    penjualan tersebut adalah transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan.
    Selain itu, untuk menjamin bahwa nilai penjualan merupakan nilai yang dapat
    diterima oleh semua pihak, maka nilai tersebut diatur untuk mengacu pada
    nilai pasar.
3. PUPN menyetujui penebusan tersebut.
    Dasar pemikiran persyaratan ini jelas bahwa PUPN yang berwenang
    melakukan pengurusan piutang negara harus memberikan persetujuan
    penebusan barang jaminan terlebih dahulu sebelum penebusan tersebut
    efektif.
    Dari persyaratan ini juga dapat diketahui bahwa PUPN hanya memberikan
    persetujuan penjualan tidak melalui lelang, dan bukan menjadi para pihak
    yang terlibat dalam jual beli barang (bukan pihak yang ikut menandatangani
    akta jual beli).
Pengurusan Piutang Negara                                               209

4. Permohonan penjualan tidak melalui lelang dengan nilai yang berada di
   bawah nilai pengikatan/pembebanan dapat diajukan sepanjang Penyerah
   Piutang menyetujui, menyatakan tidak keberatan, atau menyerahkan
   keputusan penebusan kepada PUPN.
   Persyaratan ini didasarkan pada pemikiran bahwa Penyerah Piutang,
   berdasarkan perjanjian penjaminan, mempunyai jaminan penyelesaian
   piutangnya sebesar nilai pengikatan/pembebanan yang melekat pada barang
   jaminan milik Penanggung Hutang. Bila Penanggung Hutang ingin menjual
   barang jaminan tersebut, tentunya yang bersangkutan harus menjualnya
   minimal sama dengan nilai yang diperjanjikan. Bila ingin menjual dengan
   nilai di bawah yang diperjanjikan, adalah hal yang wajar bila diperlukan
   adanya persetujuan dari Penyerah Piutang sebagai penerima Hypotheek/
   Credietverband atau pemegang Hak Tanggungan.

Proses Penjualan Barang Jaminan Tidak Melalui Lelang
       Penjualan barang jaminan tidak melalui lelang oleh Penanggung Hutang
yang memiliki barang jaminan dilakukan sebagai berikut:
1. Tentang pengajuan permohonan penebusan barang jaminan:
   a. Penanggung Hutang mengajukan permohonan penjualan tidak melalui
       lelang secara tertulis kepada PUPN. Surat permohonan tersebut
       dilengkapi dengan uraian barang yang akan dijual, nilai penjualan,
       identitas calon pembeli, dan cara pembayaran.
       Prosedur ini diperlukan untuk kepentingan dokumentasi proses
       pengurusan piutang negara oleh PUPN, serta untuk memastikan bahwa
       pembeli barang jaminan bukanlah Penanggung Hutang sendiri, atau
       keluarganya, atau bahkan pembeli fiktif.
   b. Bila Penanggung Hutang telah meninggal dunia, ahli warisnya dapat
       mengajukan permohonan penjualan barang jaminan di luar lelang.
   c. Permohonan penjualan barang jaminan di luar lelang dapat diajukan pada
       setiap tahap pengurusan piutang negara, dengan ketentuan permohonan
       telah diterima PUPN paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan lelang.
2. Tentang persetujuan/penolakan penjualan barang jaminan tidak melalui
   lelang:
   a. Persetujuan/penolakan penjualan ditetapkan oleh PUPN, dengan
       ketentuan:
210                                                  Bab 7 : Pendekatan Non Eksekusi



      1) berpedoman pada Laporan Penilaian yang masih berlaku dan
          ditetapkan paling lama 1 bulan sejak surat permohonan diterima
          PUPN; dan
      2) apabila nilai penjualan di bawah nilai pengikatan/pembebanan
          persetujuan/penolakan ditetapkan paling lama 2 bulan sejak surat
          permohonan diterima PUPN. Hal ini dimaksudkan untuk memberi
          kesempatan kepada PUPN dan Penyerah Piutang guna mengumpulkan
          bukti-bukti yang menguatkan persetujuan/ penolakan dengan nilai di
          bawah nilai pengikatan/pembebanan. Bukti utama adalah Laporan
          Penilaian yang masih berlaku.
   b. Jangka waktu pemberian persetujuan Penyerah Piutang atas permohonan
      penjualan barang jaminan tidak melalui lelang dengan nilai di bawah nilai
      pengikatan/pembebanan diatur tidak boleh melebihi 15 hari sejak
      permintaan persetujuan diterima Penyerah Piutang. Apabila Penyerah
      Piutang tidak menyetujui nilai penjualan tersebut, Penyerah Piutang harus
      menyampaikan secara tertulis keberatan tersebut disertai dengan Laporan
      Penilaian yang masih berlaku.
   c. Sejak permohonan penjualan diterima sampai terbitnya keputusan, PUPN
      tidak melakukan tindakan hukum pengurusan piutang negara yang terkait
      dengan barang jaminan yang akan dijual tersebut. Hal ini diatur untuk
      memberikan kepastian hukum kepada Penanggung Hutang dalam
      menjual barang jaminannya guna menyelesaikan kewajibannya.
3. Tentang pembayaran:
   a. Pembayaran atas penjualan barang jaminan tidak melalui lelang dengan
      nilai sampai dengan Rp.1.000.000.000,00, hanya dapat dilakukan secara
      tunai paling lama 2 bulan sejak tanggal surat persetujuan penjualan.
      Sedangkan pembayaran atas penjualan dengan nilai lebih dari
      Rp.1.000.000.000,00, dapat dilakukan secara angsuran pro rata dengan
      jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat persetujuan
      penjualan.
      Ketentuan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan jangka waktu
      pembayaran dibandingkan dengan besarnya nilai uang yang digunakan
      untuk jual beli barang jaminan. Semakin besar nilai transaksi penjualan,
      tentu semakin banyak waktu yang diperlukan pembeli barang jaminan
      untuk menyiapkan uang tersebut.
   b. Pembeli barang jaminan tidak melalui lelang hanya membayar sebesar
      nilai penjualan yang disetujui semua pihak (Penanggung Hutang,
      Penyerah Piutang, dan PUPN) dan tidak dikenakan pembayaran Biaya
Pengurusan Piutang Negara                                                 211

        Administrasi Pengurusan Piutang Negara. Hasil transaksi tersebut, bila
        tidak melebihi sisa hutang Penanggung Hutang, akan digunakan
        seluruhnya sebagai bagian dari penyelesaian hutang Penanggung Hutang.
        Alokasi hasil penjualan tersebut adalah sebagai berikut:
        1) 10/11 (sepuluh per sebelas) bagian akan diserahkan kepada Penyerah
            Piutang, dan
        2) 1/11 (satu per sebelas) bagian akan disetorkan ke kas negara.
        Ketentuan ini didasarkan pada pemikiran bahwa pembeli barang jaminan
        tidak melalui lelang bukanlah pihak yang bertanggung-jawab untuk
        menyelesaikan hutang Penanggung Hutang sehingga tidak berkewajiban
        membayar Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.


Penebusan Barang Jaminan
        Dalam pendekatan non eksekusi, selain memberikan kesempatan kepada
Penanggung Hutang untuk melakukan penjualan barang jaminan tanpa melalui
lelang, PUPN juga memberikan kesempatan kepada Penjamin Hutang untuk
menebus barang jaminan miliknya. Hasil yang diperoleh dari penebusan tersebut
digunakan sebagai bagian dalam penyelesaian kewajiban Penanggung Hutang.

Keuntungan Penebusan Barang Jaminan
        Kesempatan untuk menebus barang jaminan miliknya merupakan bentuk
jaminan hukum yang diberikan PUPN kepada Penjamin Hutang untuk menjadi
prioritas yang mendapatkan kembali barang miliknya yang telah dijadikan barang
jaminan hutang. Dengan penebusan, nilai barang jaminan dapat dipertahankan.
Selain itu, adanya kesempatan Penjamin Hutang untuk menebus barang jaminan
miliknya memberikan keuntungan nyata dalam pengurusan piutang negara, yaitu:
1. Percepatan perolehan hasil pengurusan piutang negara.
    Dengan adanya penebusan barang jaminan, terlebih bila penebusan tersebut
    dilakukan dengan nilai penebusan minimal sama dengan nilai
    pengikatan/pembebanan, pengurusan piutang negara dapat lebih cepat
    diselesaikan karena tidak perlu ada tahap penilaian dan lelang barang
    jaminan.
2. Efisiensi biaya pengurusan piutang negara.
    Dengan berkurangnya tahap pengurusan yang harus ditempuh karena adanya
    penebusan barang jaminan, tentunya biaya yang harus dikeluarkan dalam
212                                                           Bab 7 : Pendekatan Non Eksekusi



      pengurusan piutang negara juga dapat diminimalkan. Biaya yang dapat
      diminimalkan tersebut antara lain adalah biaya penilaian barang jaminan, dan
      biaya yang terkait dengan lelang seperti biaya pengumuman lelang.

Syarat Penebusan Barang Jaminan
        Berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengurusan
piutang negara yang berlaku1, penebusan barang jaminan hanya dapat dilakukan
oleh Penjamin Hutang apabila telah terpenuhi hal-hal sebagai berikut:
1. Penebusan barang jaminan tidak dapat dilakukan oleh Penanggung Hutang
    atau Penjamin Hutang yang menjamin seluruh hutang/kewajiban Penanggung
    Hutang.
    Persyaratan ini didasarkan pada pemikiran bahwa keinginan Penanggung
    Hutang untuk menebus barang jaminan miliknya menunjukkan bahwa yang
    bersangkutan memiliki uang/kemampuan yang seharusnya diprioritaskan
    untuk membayar hutangnya. Oleh karena itu, yang bersangkutan wajib
    menggunakan uang/kemampuannya tersebut untuk menyelesaikan hutangnya.
    Dan apabila setelah adanya pembayaran tetapi hutangnya belum lunas,
    barang jaminan milik yang bersangkutan tetap menjadi barang jaminan
    hutang. Dengan konsep ini, terlihat bahwa uang milik Penanggung Hutang
    digunakan untuk membayar hutangnya dan bukan untuk menebus barang
    jaminan miliknya.
    Selain itu, seperti yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, PUPN juga
    memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan harta kekayaan lain milik
    Penanggung Hutang yang tidak dijadikan sebagai barang jaminan. Dengan
    adanya kewenangan PUPN ini, maka dari sudut pandang Penanggung Hutang
    upaya penebusan barang jaminan miliknya merupakan suatu upaya yang sia-
    sia. Hal tersebut terjadi karena barang jaminan miliknya yang telah ditebus
    dari PUPN (apabila diperbolehkan, tentunya) akan serta merta disita kembali
    oleh PUPN apabila Penanggung Hutang masih memiliki sisa hutang yang
    masih harus diselesaikannya.
    Penjamin Hutang yang menjamin seluruh hutang Penanggung Hutang tidak
    diperbolehkan untuk menebus barang jaminan miliknya didasarkan pada
    pemikiran bahwa Penjamin Hutang seperti itu kedudukan hukumnya adalah
    sama dengan Penanggung Hutang sehingga kewajibannya juga sama dengan

1
    Ketentuan tentang penebusan barang jaminan diatur dalam Pasal 286 – Pasal 299 Keputusan
    Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002, dan Pasal 107 – Pasal 110 Keputusan Dirjen
    Piutang dan Lelang Negara Nomor Kep-25/PL/2002.
Pengurusan Piutang Negara                                                   213

   Penanggung Hutang. Dengan demikian, bila Penanggung Hutang tidak dapat
   menebus barang jaminan miliknya, maka Penjamin Hutang yang menjamin
   seluruh hutang Penanggung Hutang juga tidak dapat menebus barang jaminan
   miliknya.
2. Nilai penebusan yang diajukan paling sedikit sama dengan nilai pengikatan
   Hypotheek/Credietverband atau nilai pembebanan Hak Tanggungan.
   Persyaratan ini didasarkan pada pemikiran bahwa Penjamin Hutang,
   berdasarkan perjanjian penjaminan, mempunyai kewajiban untuk ikut
   menyelesaikan kewajiban Penanggung Hutang sebesar yang diperjanjikan,
   yang dalam hal ini tercermin dari nilai pengikatan/pembebanan. Oleh karena
   itu, bila Penjamin Hutang berniat menebus barang jaminan miliknya, yang
   bersangkutan harus menebusnya dengan nilai yang diperjanjikan tersebut.
3. PUPN menyetujui penebusan tersebut.
   Dasar pemikiran persyaratan ini jelas bahwa PUPN yang berwenang
   melakukan pengurusan piutang negara harus memberikan persetujuan
   penebusan barang jaminan terlebih dahulu sebelum penebusan tersebut
   efektif.
4. Nilai penebusan yang diajukan di bawah nilai pengikatan/pembebanan dapat
   dilakukan, sepanjang:
   a. Nilai penebusan tersebut paling sedikit sama dengan nilai pasar barang
       yang akan ditebus, dan nilai pasar tersebut berdasarkan Laporan Penilaian
       yang masih berlaku berada di bawah nilai pengikatan/ pembebanan;
       Persyaratan ini didasarkan pada pemikiran bahwa apabila barang jaminan
       yang akan ditebus tersebut dijual, harga optimal yang akan tercapai tentu
       tidak akan jauh lebih besar dari nilai pasar. Oleh karena itu, apabila
       Penjamin Hutang tidak diperkenankan untuk menebus barang miliknya
       sebesar nilai pasar, tentu yang bersangkutan akan berusaha mendapatkan
       kembali barang jaminan miliknya tersebut sebesar nilai pasar dengan cara
       pembelian baik melalui lelang maupun tidak melalui lelang. Dengan
       demikian, bila penjualan barang jaminan hanya akan memberikan hasil
       sebesar nilai pasar, adalah hal yang wajar bila sebelum penjualan terjadi
       Penjamin Hutang diperbolehkan untuk menebus barang jaminan miliknya
       sebesar nilai pasar.
   b. Penyerah Piutang menyetujui, menyatakan tidak keberatan, atau
       menyerahkan keputusan penebusan kepada PUPN.
       Persyaratan ini didasarkan pada pemikiran bahwa Penyerah Piutang
       berdasarkan perjanjian penjaminan mempunyai hak tagih kepada
214                                                 Bab 7 : Pendekatan Non Eksekusi



      Penjamin Hutang sebesar nilai pengikatan/pembebanan yang melekat
      pada barang jaminan milik Penjamin Hutang. Bila Penjamin Hutang ingin
      melepaskan ikatan/pembebanan tersebut, tentunya yang bersangkutan
      harus membayar sebesar nilai yang diperjanjikan. Bila ingin membayar
      dengan nilai di bawah yang diperjanjikan, adalah hal yang wajar bila
      diperlukan adanya persetujuan dari Penyerah Piutang sebagai penerima
      Hypotheek/ Credietverband atau pemegang Hak Tanggungan.
   c. Penanggung Hutang menyetujui penebusan tersebut.
      Persyaratan ini didasarkan pada pemikiran bahwa ekspektasi Penanggung
      Hutang, bila situasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan, sebagian
      hutang yang bersangkutan dapat diselesaikan sebesar nilai
      pengikatan/pembebanan, melalui penjualan atau penebusan barang
      jaminan yang ada. Agar ekspektasi tersebut terpenuhi, tentu Penanggung
      Hutang berharap agar penjualan atau penebusan barang jaminan benar-
      benar dilakukan dengan nilai paling sedikit sama dengan nilai
      pengikatan/pembebanan. Apabila penjualan atau penebusan barang
      jaminan dilakukan dengan nilai di bawah nilai pengikatan/pembebanan,
      nilai hutang Penanggung Hutang yang tidak tertutup barang jaminan
      menjadi bertambah, sehingga beban Penanggung Hutang untuk
      menyelesaikan hutangnya dapat dikatakan “bertambah”. Oleh karena itu,
      bila Penjamin Hutang hendak menebus barang jaminan miliknya dengan
      nilai penebusan di bawah nilai pengikatan/pembebanan, adalah wajar
      untuk meminta persetujuan Penanggung Hutang.

Proses Penebusan Barang Jaminan
       Penebusan barang jaminan oleh Penjamin Hutang yang memiliki barang
jaminan tersebut dilakukan sebagai berikut:
1. tentang pengajuan permohonan penebusan barang jaminan:
   a. Penjamin Hutang mengajukan permohonan penebusan secara tertulis
       kepada PUPN. Surat permohonan tersebut juga dilengkapi dengan uraian
       barang yang akan ditebus, nilai penebusan, dan cara pembayaran.
       Prosedur ini diperlukan untuk kepentingan dokumentasi proses
       pengurusan piutang negara oleh PUPN.
   b. Bila Penjamin Hutang telah meninggal dunia, ahli warisnya dapat
       mengajukan permohonan penebusan.
   c. Permohonan penebusan dengan nilai sebesar nilai pengikatan/
       pembebanan dapat diajukan pada setiap tahap pengurusan piutang negara,
Pengurusan Piutang Negara                                                  215

      sedangkan permohonan penebusan dengan nilai di bawah nilai
      pengikatan/pembebanan hanya dapat dilakukan paling lambat 14 hari
      sebelum pelaksanaan lelang.
2. Tentang persetujuan penebusan barang jaminan:
   a. Persetujuan penebusan ditetapkan oleh PUPN, dengan ketentuan:
      § apabila nilai penebusan sama dengan nilai pengikatan/pembebanan
          persetujuan ditetapkan paling lama 7 hari sejak surat permohonan
          diterima PUPN; dan
      § apabila nilai penebusan di bawah nilai pengikatan/pembebanan
          persetujuan ditetapkan paling lama 2 bulan sejak surat permohonan
          diterima PUPN. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan
          kepada PUPN dan Penyerah Piutang guna mengumpulkan bukti-bukti
          yang menguatkan persetujuan penebusan di bawah nilai
          pengikatan/pembebanan. Bukti yang paling utama adalah Laporan
          Penilaian yang masih berlaku.
   b. Jangka waktu pemberian persetujuan Penyerah Piutang atas penebusan
      barang jaminan dengan nilai di bawah nilai pengikatan/pembebanan
      diatur tidak boleh melebihi 15 hari sejak permintaan persetujuan diterima
      Penyerah Piutang. Apabila Penyerah Piutang tidak menyetujui nilai
      penebusan tersebut, Penyerah Piutang harus menyampaikan secara tertulis
      keberatan tersebut disertai dengan Laporan Penilaian yang masih berlaku.
   c. Sejak permohonan penebusan diterima sampai terbitnya keputusan,
      PUPN tidak melakukan tindakan hukum pengurusan piutang negara yang
      terkait dengan barang jaminan yang akan ditebus tersebut. Hal ini diatur
      untuk memberikan kepastian hukum kepada Penjamin Hutang dalam
      menyelesaikan hak dan kewajibannya.
3. Tentang pembayaran:
   a. Pembayaran penebusan barang jaminan dengan nilai sampai dengan 1
      milyar rupiah, hanya dapat dilakukan secara tunai paling lama 2 bulan
      sejak tanggal surat persetujuan penebusan. Sedangkan pembayaran
      penebusan barang jaminan dengan nilai lebih dari 1 milyar rupiah, dapat
      dilakukan secara angsuran pro rata dengan jangka waktu paling lama 6
      bulan sejak tanggal surat persetujuan penebusan.
      Ketentuan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan jangka waktu
      pembayaran dibandingkan dengan besarnya nilai uang yang digunakan
      untuk menebus barang jaminan. Semakin besar nilai penebusan, tentu
      semakin banyak waktu yang diperlukan untuk ketersediaan uang tersebut.
216                                                 Bab 7 : Pendekatan Non Eksekusi



   b. Penjamin Hutang selain membayar sebesar nilai penebusan yang disetujui
      PUPN, juga membayar Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara
      sebesar 10% dari nilai yang disetujui tersebut.
      Ketentuan ini didasarkan pada pemikiran bahwa Penjamin Hutang, sama
      dengan Penanggung Hutang merupakan pihak yang bertanggung-jawab
      menyelesaikan pengurusan piutang negara dan yang berkewajiban
      membayar Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.


Pemberian Keringanan Penyelesaian Hutang
       Di depan telah diuraikan dua kebijakan dalam pengurusan piutang negara
yang dapat dilakukan oleh PUPN. Keduanya merupakan bagian dari pendekatan
non eksekusi yang terkait dengan barang jaminan. Selain itu, terdapat satu
kebijakan lagi dalam pengurusan piutang negara yang termasuk dalam
pendekatan non eksekusi, namun tidak semata-mata terkait dengan barang
jaminan. Kebijakan tersebut adalah pemberian keringanan penyelesaian hutang.
       Kebijakan untuk memberikan keringanan penyelesaian hutang kepada
Penanggung Hutang didasarkan pada pemikiran bahwa dengan diberikan
keringanan yang bersangkutan dapat menyelesaikan hutangnya lebih optimal dan
lebih cepat bila dibandingkan dengan cara penyelesaian hutang lainnya. Cara
penyelesaian lainnya di sini adalah penyelesaian dengan pendekatan eksekusi
dalam pengurusan piutang negara.
       Selain itu, kewenangan untuk memberikan keringanan hutang perlu
dimiliki oleh DJPLN agar tercipta keseimbangan kewenangan dengan Penyerah
Piutang. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat Penyerah Piutang yang secara
legal memiliki kewenangan untuk memberikan keringanan. Bila DJPLN tidak
memiliki kewenangan yang sama, maka kewenangan Penyerah Piutang tersebut
tidak akan pernah bisa digunakan untuk memberikan keringanan kepada
Penanggung Hutang yang penagihan hutangnya telah diurus oleh PUPN/DJPLN.
       Penyerah Piutang yang memiliki kewenangan untuk memberikan
keringanan penyelesaian hutang kepada Penanggung Hutang adalah Perbankan
BUMN/BUMD. Kewenangan tersebut diberikan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham dan tertuang di dalam Anggaran Dasar pendirian perusahaan. Selain itu,
kewenangan untuk memberikan keringanan penyelesaian hutang juga telah diatur
oleh Bank Indonesia sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi
perbankan. Pengaturan oleh Bank Indonesia tersebut ada dalam Peraturan Bank
Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
Pengurusan Piutang Negara                                                       217

(dahulu diatur dengan Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/Kep/Dir
Tanggal 12 November 1998 Tentang Restrukturisasi Kredit sebagaimana diubah
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/ 15 /PBI/2000 tentang Perubahan
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/Kep/Dir Tanggal 12
November 1998 Tentang Restrukturisasi Kredit).

Jenis Keringanan Penyelesaian Hutang
       Di dalam petunjuk pelaksanaan pengurusan piutang negara2 telah diatur
bahwa bila memenuhi syarat, kepada Penanggung Hutang dapat diberikan
keringanan penyelesaian hutang. Jenis keringanan yang dapat diberikan adalah:



1. Keringanan jangka waktu penyelesaian hutang.
   Dengan keringanan ini Penanggung Hutang diberi kesempatan untuk
   menyelesaikan hutangnya dalam jangka waktu lebih lama dari 12 bulan,
   jangka waktu maksimal yang diperkenankan diberikan kepada Penanggung
   Hutang dalam Pernyataan Bersama3. Kebijakan ini didasarkan pada
   pemikiran bahwa Penanggung Hutang yang memenuhi syarat akan dapat
   menyelesaikan seluruh hutangnya bila diberikan perpanjangan jangka waktu.
2. Keringanan jumlah hutang.
   Dengan jenis keringanan ini Penanggung Hutang diberi insentif pengurangan
   hutang bunga, beban, dan ongkos-ongkos. Kebijakan ini didasarkan pada
   pemikiran bahwa Penanggung Hutang akan dapat menyelesaikan sebagian
   hutangnya dalam jangka waktu maksimal yang diperkenankan diberikan
   kepada Penanggung Hutang dalam Pernyataan Bersama bila yang
   bersangkutan diberi diberi insentif berupa pengurangan jumlah hutang bunga,
   denda, dan ongkos-ongkos.
3. Keringanan jumlah hutang sekaligus jangka waktu penyelesaian hutang.
   Dengan jenis keringanan ini Penanggung Hutang yang memenuhi syarat
   diberikan insentif berupa pengurangan jumlah hutang bunga, denda, dan
   ongkos-ongkos, serta perpanjangan jangka waktu penyelesaian hutang.
   Kebijakan ini didasarkan pada pemikiran bahwa Penanggung Hutang akan

2
  Ketentuan tentang Keringanan Penyelesaian Hutang diatur dalam Pasal 59 – Pasal 81
  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002, dan Pasal 6 – Pasal 30 Keputusan
  Dirjen Piutang dan Lelang Negara Nomor Kep-25/PL/2002.
3
  Uraian lengkap tentang Pernyataan Bersama dapat dilihat pada Bab 6
218                                                       Bab 7 : Pendekatan Non Eksekusi



     dapat menyelesaikan sebagian hutangnya bila yang bersangkutan diberi diberi
     insentif berupa pengurangan jumlah hutang bunga, denda, dan ongkos-
     ongkos serta perpanjangan jangka waktu.

Kewenangan untuk Memberikan Keringanan Penyelesaian Hutang
        Di dalam petunjuk pelaksanaan pengurusan piutang negara4 telah diatur
bahwa kepada Penanggung Hutang dapat diberikan keringanan penyelesaian
hutang. Pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan keringanan tersebut
bukanlah PUPN melainkan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara
(DJPLN)5.
        Kewenangan untuk memberikan keringanan penyelesaian hutang kepada
Penanggung Hutang tersebut merupakan pelaksanaan kebijakan Menteri
Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan
kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan
kebijakan tersebut, Menteri Keuangan memberikan kewenangan kepada DJPLN
yang salah satu tugas pokok adalah melaksanakan kebijakan Menteri Keuangan.
        Kewenangan yang dimiliki DJPLN untuk memberikan keringanan
penyelesaian hutang kepada Penanggung Hutang didelegasikan kepada Kantor
Wilayah DJPLN dan Kantor Pelayanan dengan arestasi kewenangan yang
didasarkan pada jumlah pokok hutang/kredit Penanggung Hutang. Di dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002, telah diatur bahwa
arestasi kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara berwenang untuk:
    a. menyetujui permohonan keringanan hutang, dalam hal pokok kredit
        paling banyak Rp.1.000.000.000,00, berupa keringanan hutang:
        § bunga, denda, dan atau ongkos/beban lainnya sampai dengan 100%;
        § jangka waktu paling lama 3 tahun; atau
        § bunga, denda, dan atau ongkos/beban lainnya sampai dengan 100%
            sekaligus jangka waktu paling lama 3 tahun;
    b. menolak permohonan keringanan hutang; atau
    c. memberikan pertimbangan kepada Kepala Kantor Wilayah agar
        permohonan keringanan hutang dapat disetujui.

4
    Ketentuan tentang Keringanan Penyelesaian Hutang diatur dalam Pasal 59 – Pasal 81
    Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002, dan Pasal 6 – Pasal 30 Keputusan
    Dirjen Piutang dan Lelang Negara Nomor Kep-25/PL/2002.
5
    Uraian lengkap tentang PUPN dan DJPLN dapat dilihat pada Bab 4.
Pengurusan Piutang Negara                                                  219

2. Kepala Kantor Wilayah DJPLN berwenang untuk:
   a. menyetujui permohonan keringanan hutang, dalam hal pokok kredit lebih
      dari Rp.1.000.000.000,00, atau pokok kredit dalam satuan mata uang
      asing, berupa keringanan hutang:
      § bunga, denda, dan atau ongkos/beban lainnya sampai dengan 100%;
      § jangka waktu paling lama 5 tahun untuk pokok kredit paling banyak
          Rp.5.000.000.000,00;
      § jangka waktu paling lama 7 tahun untuk pokok kredit lebih dari
          Rp.5.000.000.000,00;
      § bunga, denda, dan atau ongkos/beban lainnya sampai dengan 100%
          sekaligus jangka waktu paling lama 5 tahun untuk pokok kredit paling
          banyak Rp.5.000.000.000,00; atau
      § bunga, denda, dan atau ongkos/beban lainnya sampai dengan 100%
          sekaligus jangka waktu paling lama 7 tahun untuk pokok kredit lebih
          dari Rp.5.000.000.000,00; atau
   b. menolak permohonan keringanan hutang.

Permohonan Keringanan Penyelesaian Hutang
        Penanggung Hutang dapat mengajukan permohonan keringanan
penyelesaian hutang kepada Kepala Kantor Pelayanan. Permohonan tersebut
harus dilakukan secara tertulis dengan disertai proposal penyelesaian hutang
berikut alasan-alasan dimintanya keringanan hutang. Ketentuan permohonan
secara tertulis dirumuskan untuk keperluan dokumentasi Kantor Pelayanan,
sedangkan proposal dan alasan permohonan keringanan dimaksudkan untuk:
§ mengetahui itikad, kemampuan, dan upaya Penanggung Hutang dalam
    menyelesaikan hutangnya, dan
§ mengetahui penyebab Penanggung Hutang tidak mampu menyelesaikan
    seluruh hutangnya tepat waktu sehingga yang bersangkutan mengajukan
    permohonan untuk diberikan keringanan.
        Permohonan keringanan hutang tersebut di atas harus sudah diajukan oleh
Penanggung Hutang sebelum terbitnya pengumuman lelang barang jaminan.
Apabila lelang pernah dilaksanakan, namun Penanggung Hutang masih memiliki
sisa hutang dan sisa barang jaminan, Penanggung Hutang dapat mengajukan
permohonan keringanan sebelum terbitnya pengumuman lelang ulang.
        Agar permohonan Penanggung Hutang dapat segera ditindaklanjuti
Kantor Pelayanan, permohonan tersebut harus dilengkapi dokumen-dokumen
220                                                 Bab 7 : Pendekatan Non Eksekusi



yang diperlukan. Bila usaha Penanggung Hutang masih berjalan, permohonan
harus dilengkapi dengan dua dokumen berikut:
1. Laporan Keuangan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir, untuk Penanggung
    Hutang dengan pokok hutang/kredit paling banyak Rp.5.000.000.000,00, atau
    sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir, untuk Penanggung Hutang dengan
    pokok hutang/kredit lebih dari Rp.5.000.000.000,00. Bila pokok
    hutang/kredit lebih dari Rp.1.000.000.000,00, Laporan Keuangan tersebut
    harus sudah diaudit oleh Akuntan Publik.
2. Rencana kegiatan usaha (business plan) yang akan berlaku sejak permohonan
    diajukan sampai dengan saat akhir jangka waktu keringanan yang diminta.
    Bila pokok hutang/kredit lebih dari Rp.5.000.000.000,00, rencana kegiatan
    usaha yang disampaikan harus berupa proyeksi laporan keuangan yang dibuat
    oleh perusahaan jasa konsultan keuangan.
        Ketentuan tentang dokumen tersebut dirumuskan untuk menjamin bahwa
permohonan keringanan yang diajukan oleh Penanggung Hutang didasarkan pada
historis usaha yang bersangkutan dengan data yang cukup dan yang telah
diperiksa kebenaran penyusunannya. Selain itu, permohonan tersebut juga
didasarkan pada prediksi kelayakan usaha di masa depan yang penyusunannya
juga dapat dipertanggung-jawabkan.
         Bila usaha Penanggung Hutang sudah tidak ada, permohonan harus
dilengkapi dengan 3 informasi berikut:
1. latar belakang permohonan keringanan penyelesaian hutang, yang diperlukan
    untuk mengetahui penyebab Penanggung Hutang tidak dapat menyelesaikan
    hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan penyebab yang
    bersangkutan mengajukan permohonan keringanan;
2. rencana pelunasan hutang, yang diperlukan untuk mengetahui tingkat
    keseriusan Penanggung Hutang untuk menyelesaikan hutangnya dan jadwal
    serta metode riil yang akan ditempuh dalam penyelesaian hutang yang
    bersangkutan;
3. sumber dana pelunasan hutang, yang diperlukan untuk mengetahui sumber-
    sumber yang digunakan Penanggung Hutang dalam menyelesaikan hutangnya
    mengingat usaha yang bersangkutan sudah tidak ada dan diperkirakan yang
    bersangkutan tidak akan mampu menyelesaikan hutangnya bila tidak
    menggunakan sumber dana lainnya.

Analisis Atas Permohonan Keringanan Penyelesaian Hutang
Pengurusan Piutang Negara                                                  221

        Permohonan keringanan yang diajukan Penanggung Hutang
ditindaklanjuti Kantor Pelayanan dengan melakukan analisis yang akan
digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Analisis tersebut umumnya
dapat dibedakan menjadi 2 jenis analisis berdasarkan keadaan usaha Penanggung
Hutang.
1. Analisis atas permohonan keringanan yang diajukan Penanggung Hutang
    dengan usaha yang masih berjalan.
    Bila usaha Penanggung Hutang masih berjalan, terdapat 5 materi pokok yang
    dianalisis, yaitu latar belakang pengajuan permohonan, itikad Penanggung
    Hutang, kemampuan/usaha Penanggung Hutang, nilai dan daya laku barang
    jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang, dan usul
    rencana pelunasan hutang.
    a. Latar belakang pengajuan permohonan.
        Analisis ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang kemacetan
        pembayaran hutang seperti adanya kebijakan umum pemerintah, keadaan
        perekonomian secara umum yang tidak kondusif, atau sebab-sebab
        lainnya. Sebab-sebab lain di sini dapat berupa kegagalan manjemen usaha
        Penanggung Hutang, atau bahkan karena kenakalan para Penanggung
        Hutang itu sendiri. Dasar dari pemikiran ketentuan ini adalah bahwa
        keringanan penyelesaian hutang hanya akan diberikan kepada
        Penanggung Hutang yang nakal, yang sengaja menjadikan hutangnya
        macet.
        Salah satu contoh kebijakan pemerintah yang menjadi penyebab
        kemacetan pembayaran hutang adalah larangan ekspor rotan
        asalan/mentah (rotan yang belum diolah, yang belum memiliki nilai
        tambah). Kebijakan ini menyebabkan matinya usaha Penanggung Hutang
        yang berupa eksportir rotan mentah. Hal ini tentunya bukan menjadi
        kemauan Penanggung Hutang seperti itu, sehingga tentu kepada yang
        bersangkutan harus diberikan pertimbangan yang lebih dalam
        menganalisis permohonannya.
        Salah satu contoh keadaan perekonomian secara umum yang tidak
        kondusif bagi usaha penyelesaian hutang Penanggung hutang adalah
        krisis keuangan yang menjadi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia
        mulai pertengahan tahun 1997 yang dampaknya masih dirasakan sampai
        saat ini. Situasi perekonomian secara umum seperti ini menjadi penyebab
        terjadinya kemunduran usaha para Penanggung Hutang. Keadaan seperti
        ini juga bukanlah kemauan mereka, sehingga kepada merekapun perlu
222                                              Bab 7 : Pendekatan Non Eksekusi



     diberikan pertimbangan lain dalam menganalisis permohonan yang
     bersangkutan.
     Selain latar belakang kemacetan pembayaran hutang, analisis ini juga
     digunakan untuk mengetahui latar belakang diajukannya permohonan
     keringanan penyelesaian hutang. Permohonan keringanan tesebut tentu
     didasarkan pada pemikiran bahwa yang bersangkutan hanya akan dapat
     menyelesaikan hutangnya (baik seluruhnya maupun sebagian) apabila
     diberi tambahan jangka waktu penyelesaian, diberi pengurangan jumlah
     hutang, atau diberi pengurangan jumlah hutang sekaligus penambahan
     jangka waktu penyelesaian. Namun demikian, Kantor Pelayanan tetap
     harus melakukan analisis untuk memastikan bahwa apabila kepada
     Penanggung Hutang diberikan keringanan, yang bersangkutan secara
     nyata dapat menyelesaikan hutangnya sesuai yang dimohon. Untuk itu,
     Kantor Pelayanan perlu mengetahui latar belakang yang melandasi
     perkembangan kemampuan si pemohon keringanan dalam menyelesaikan
     hutangnya. Latar belakang tersebut dapat berupa prediksi peningkatan
     usaha, peningkatan efisiensi, atau sebab-sebab lain yang memberikan
     pengaruh yang siginifikan terhadap kemajuan usaha Penanggung Hutang
     dalam menyelesaikan hutangnya.
  b. Itikad Penanggung Hutang.
     Analisis ini dilakukan untuk menilai kesungguhan Penanggung Hutang
     dalam menyelesaikan hutangnya. Kantor Pelayanan tentunya tidak ingin
     memberikan keringanan kepada para Penanggung Hutang yang tidak
     mempunyai kesungguhan menyelesaikan hutangnya. Perlu diingat bahwa
     terdapat kemungkinan Penanggung Hutang mengajukan permohonan
     keringanan hanya untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sehingga
     pengurusan piutang negara tidak segera ditingkatkan ke arah penyitaan
     dan lelang barang jaminan.
     Materi yang dianalisis terkait dengan itikad Penanggung Hutang adalah
     tingkat keaktifan yang bersangkutan dalam melakukan angsuran secara
     proporsional dengan hutangnya. Yang diperhitungkan di dalam analisis
     ini adalah jumlah/besaran angsuran yang sudah diselesaikan relatif
     terhadap jumlah hutang secara keseluruhan. Misalnya, jumlah hutang
     adalah Rp.1.000.000.000,00, dan Penanggung Hutang selama 1 tahun
     rajin mengangsur hutangnya sebesar Rp.50.000,00 per bulan. Angsuran
     tersebut tentu tidak proporsional dengan jumlah hutang secara
     keseluruhan, sehingga Penanggung Hutang seperti ini belum dapat
Pengurusan Piutang Negara                                                   223

       dikatakan sebagai Penanggung Hutang yang mempunyai kesungguhan
       untuk menyelesaikan hutangnya.
       Selain tingkat keaktifan membayar hutang, itikad Penanggung Hutang
       juga dapat dianalisis dengan memperhatikan kemauan yang bersangkutan
       untuk bekerja sama dalam upaya menyelesaikan hutangnya. Sifat
       kooperatif tersebut umumnya diperlihatkan Penanggung Hutang dengan:
       § berinisiatif atau secara aktif berusaha menyelesaikan hutangnya,
           misalnya dengan mau menjual barang jaminan dan/atau harta
           kekayaan miliknya tidak melalui lelang;
       § melakukan pengungkapan secara transparan (full disclosure)
           mengenai keadaan dan kondisi perusahaan dan/atau diri Penanggung
           Hutang; serta
       § mempunyai rencana penyelesaian hutang yang realistis.
    c. Kemampuan/usaha Penanggung Hutang.
       Analisis tentang kemampuan Penanggung Hutang dilakukan dengan
       mempertimbangkan kemampuan usaha yang bersangkutan, dan hasil
       penjualan aset Penanggung Hutang yang tidak terkait kegiatan usaha (non
       core asset), dan/atau kemungkinan pencarian sumber-sumber pelunasan
       hutang lainnya. Contoh non core aset adalah sebuah rumah yang dimiliki
       oleh perusahaan farmasi yang dijadikan tempat kos dan disewa oleh pihak
       ketiga (misalnya para mahasiswa).
       Analisis tentang usaha Penanggung Hutang dilakukan dengan mengkaji
       hal-hal sebagai berikut:
           § kemampuan produksi, pemasaran produk, persaingan usaha,
               prospek usaha, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan
               usaha Penanggung Hutang;
           § data keuangan historis, yang meliputi identifikasi perubahan dari
               tahun ke tahun dan penyebabnya, dan ikhtisar atas laporan
               keuangan yang terdahulu.
           § aspek persaingan dan makro ekonomi yang terkait dengan usaha
               Penanggung Hutang, seperti kondisi dan prospek sektor industri,
               pasar produk atau jasa yang dihasilkan, upaya yang telah dan akan
               dilakukan oleh Penanggung Hutang untuk meningkatkan efisiensi
               dan daya saing, serta identifikasi keunggulan kompetitif usaha
               Penanggung Hutang.
224                                                  Bab 7 : Pendekatan Non Eksekusi



     Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan usaha dari waktu ke
     waktu, dari beberapa periode laporan keuangan sebelum diajukannya
     permohonan sampai pada periode penyelesaian hutang.
  d. Nilai dan daya laku barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik
     Penanggung Hutang.
     Analisis tentang nilai barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik
     Penanggung Hutang dilakukan dengan mengkaji hasil penilaian yang
     dilakukan oleh Penilai Internal DJPLN atau Penilai Eksternal. Analisis
     tentang daya laku barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik
     Penanggung Hutang dilakukan dengan mengkaji potensi kemudahan
     untuk menjual barang-barang tersebut. Daya laku tersebut dapat diketahui
     dari:
         § data/informasi yang menunjukkan bahwa barang belum pernah
             dijual (baik melalui lelang maupun tidak melalui lelang) atau telah
             pernah dijual tetapi tidak laku;
         § ada atau tidak permasalahan hukum yang terkait dengan barang
             tersebut;
         § kondisi fisik/letaknya yang menyebabkan barang menjadi mudah
             atau sulit terjual.
     Analisis ini diperlukan untuk mengetahui potensi hasil yang akan
     diperoleh bila PUPN menggunakan pendekatan eksekusi barang jaminan
     dan/atau harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang. Potensi hasil
     tersebut diperlukan sebagai pembanding atas hasil yang akan diperoleh
     bila Penanggung Hutang membayar hutangnya setelah yang bersangkutan
     diberi keringanan. Bila hasil lelang barang jaminan dan/atau harta
     kekayaan lain lebih besar dari pada pembayaran yang dilakukan
     Penanggung Hutang pasca keringanan, dan hasil lelang dapat diperoleh
     dalam rentang waktu yang relatif sama dengan rentang waktu yang
     diberikan sebagai keringanan, tentu alternatif eksekusi barang jaminan
     yang akan dipilih. Oleh karena itu, dengan hasil analisis seperti itu, maka
     permohonan keringanan Penanggung Hutang tidak dapat disetujui,
     kecuali     apabila     yang     bersangkutan   bersedia     meningkatkan
     pembayarannya.
  e. Usul rencana pelunasan hutang.
     Dalam hal permohonan keringanan diajukan Penanggung Hutang tentu
     terdapat rencana pelunasan sisa hutang bila keringanan tesebut jadi
Pengurusan Piutang Negara                                                 225

        diberikan. Rencana pelunasan tersebut harus dianalisis untuk diketahui
        kelayakannya. Hal-hal yang dikaji adalah:
        § Asumsi-asumsi yang digunakan dalam proyeksi laporan arus kas,
            untuk mengetahui apakah proyeksi arus kas disusun dengan
            menggunakan asumsi yang dapat dipertanggung jawabkan atau tidak.
            Misalkan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan diasumsikan
            sebesar 25% per tahun selama 5 tahun, sedangkan asumsi
            pertumbuhan ekonomi secara umum adalah 5% per tahun yang
            mungkin akan berubah-ubah tiap tahunnya. Hal ini merupakan
            indikasi bahwa asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi
      laporan perubahan arus kas bersifat sangat optimis, yang akan
      menyebabkan angka-angka proyeksi menjadi sangat bias bila ternyata
      perekonomian secara umum berkembang hanya sebesar 5% per tahun.
            Kajian tentang asumsi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:
            ü pembuatan daftar asumsi yang digunakan dalam penyusunan
                angka-angka proyeksi;
            ü pembuatan komentar atas asumsi-asumsi tersebut berdasarkan
                penelaahan terhadap latar belakang permohonan keringanan
                hutang dan kegiatan usaha Penanggung Hutang;
            ü perbaikan asumsi apabila diperlukan.
§     Proyeksi arus kas, untuk mengetahui perkembangan arus kas yang akan
      dihadapi Penanggung Hutang selama periode penyelesaian hutang. Analisis
      ini ditujukan untuk mengetahui apakah arus kas yang akan dihadapi
      Penanggung Hutang dapat mendukung upaya penyelesaian hutang tanpa
      mengganggu kegiatan usaha yang bersangkutan. Kajian tentang proyeksi
      arus kas ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:
            ü rekonstruksi proyeksi arus kas dengan menggunakan asumsi-
                asumsi yang telah diperbaiki;
            ü pelaksanaan analisis sensitivitas, dengan cara membuat beberapa
                proyeksi arus kas dengan menggunakan beberapa asumsi yang
                berbeda;
            ü identifikasi proyeksi arus kas berdasarkan asumsi-asumsi bisnis
                yang rasional;
            ü pengkajian proyeksi arus kas yang dikaitkan dengan keringanan
                yang dimohonkan, misalnya proyeksi arus kas yang dikaitkan
                dengan keringanan jangka waktu penyelesaian hutang atau
                keringanan jumlah hutang sekaligus keringanan jangka waktu.
226                                                            Bab 7 : Pendekatan Non Eksekusi



§       Penyusunan dan pengkajian alternatif keringanan yang akan diberikan
        kepada Penanggung Hutang. Kegiatan ini diperlukan untuk mencari
        alternatif jenis keringanan dan besaran keringanan yang dapat diberikan
        kepada Penanggung Hutang dengan tingkat pengembalian yang paling
        maksimal dan jangka waktu pengembalian yang paling minimal.
        Penyusunan dan pengkajian alternatif keringanan tersebut di atas dilakukan
        dengan cara berikut ini.
              ü Penyusunan sekurang-kurangnya 2 alternatif keringanan dengan
                  menggunakan proyeksi arus kas yang telah diperbaiki sesuai
                  asumsi-asumsi bisnis yang rasional. Penyusunan minimal 2
                  alternatif keringanan tersebut ditujukan untuk mencari kebijakan
                  keringanan yang akan diberikan dengan prediksi tingkat
                  pengembalian piutang yang paling optimal dan dalam waktu yang
                  relatif paling cepat, tanpa mengganggu usaha Penanggung Hutang.
              ü Penghitungan nilai sekarang neto (net present value) total
                  angsuran dari masing-masing alternatif proyeksi arus kas. Tingkat
                  suku bunga (discount factor) yang digunakan dalam perhitungan
                  net present value tersebut, yang diatur6 saat ini adalah tingkat suku
                  bunga simpanan yang berlaku pada Penyerah Piutang saat
                  perhitungan dilakukan.
                  Perhitungan net present value tersebut dilakukan dengan cara
                  sebagai berikut:
                  i. menghitung present value tiap angsuran dengan rumus7:


                  PV=       Xn          1
                                     1+k n

                    PV: adalah present value dari angsuran bulan ke n
                    Xn: adalah angsuran bulan ke n
                    k: adalah tingkat suku bunga (discount factor)
                    n: adalah jarak waktu pembayaran angsuran dari             pembayaran
                         pertama

6
    Pasal 15 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor Kep-
    25/PL/2002 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara.
7
    James C. Van Horne (1989) hlm. 58.
Pengurusan Piutang Negara                                                    227

                 ii. menghitung net present value dengan cara menjumlahkan
                     seluruh present value tiap-tiap angsuran.
                 Berikut adalah contoh perhitungan net present value total
                 angsuran yang dibandingkan dengan nilai barang jaminan (yang
                 tidak menutup jumlah hutang).
        Sisa Hutang Pokok Rp.920.000.000,00, sisa Hutang BDO Rp.125.000.000,00
        Tingkat bunga: 9% per tahun = 0,75% per bulan
        Nilai Barang jaminan: Rp.750.000.000,00
 Bulan                                       Bulan
             Angsuran       Present Value               Angsuran     Present Value
  ke                                          ke
    0      45.000.000,00    45.000.000,00      18    25.000.000,00   21.853.903,55
    1      25.000.000,00    24.813.895,78      19    25.000.000,00   21.691.219,40
    2      25.000.000,00    24.629.176,95      20    25.000.000,00   21.529.746,31
    3      25.000.000,00    24.445.833,21      21    25.000.000,00   21.369.475,24
    4      25.000.000,00    24.263.854,30      22    25.000.000,00   21.210.397,26
    5      25.000.000,00    24.083.230,07      23    25.000.000,00   21.052.503,49
    6      25.000.000,00    23.903.950,44      24    25.000.000,00   20.895.785,10
    7      25.000.000,00    23.726.005,40      25    25.000.000,00   20.740.233,35
    8      25.000.000,00    23.549.385,02      26    25.000.000,00   20.585.839,55
    9      25.000.000,00    23.374.079,42      27    25.000.000,00   20.432.595,09
   10      25.000.000,00    23.200.078,83      28    25.000.000,00   20.280.491,40
   11      25.000.000,00    23.027.373,53      29    25.000.000,00   20.129.520,00
   12      25.000.000,00    22.855.953,87      30    25.000.000,00   19.979.672,46
   13      25.000.000,00    22.685.810,30      31    25.000.000,00   19.830.940,41
   14      25.000.000,00    22.516.933,30      32    25.000.000,00   19.683.315,54
   15      25.000.000,00    22.349.313,45      33    25.000.000,00   19.536.789,62
   16      25.000.000,00    22.182.941,39      34    25.000.000,00   19.391.354,46
   17      25.000.000,00    22.017.807,83      35    25.000.000,00   19.247.001,95
Jumlah 470.000.000,00       442.625.623,08   Jumlah 450.000.000,00   369.440.784,19
228                                                         Bab 7 : Pendekatan Non Eksekusi



                                                Total 920.000.000,00
                                                   Net Present Value          812.066.407,27

Ket: Angsuran bulan ke-0 adalah angsuran pertama yang dilakukan dan biasanya disyaratkan
     untuk segera dilakukan pada saat keringanan disetujui.
     Angsuran bulan ke-1 adalah angsuran kedua yang dilakukan 1 bulan setelah tanggal
     persetujuan keringanan


     Dari contoh di atas diketahui bahwa Penanggung Hutang dengan
     mengangsur tiap bulan selama 3 tahun akan dapat melunasi hutang pokok.
     Net Present Value dari seluruh angsuran tersebut adalah sebesar
     Rp.806.356.235,50, angka yang masih lebih besar dari nilai barang jaminan.
     Dengan situasi ini, Penanggung Hutang dapat diberikan keringanan berupa
     pengurangan 100% hutang BDO dan jangka waktu peyelesaian hutang
     sampai dengan 3 tahun.
   Analisis yang dilakukan Kantor Pelayanan juga dilakukan terhadap
   aset/kekayaan Penanggung Hutang yang tidak terkait dengan usaha yang
   bersangkutan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui nilai dan daya laku
   aset tersebut yang hasil penjualannya akan digunakan sebagai bagian dalam
   penyelesaian hutang. Penjualan asset yang tidak terkait dengan usaha
   Penanggung Hutang tersebut merupakan salah satu persyaratan persetujuan
   pemberian keringanan hutang kepada Penanggung Hutang yang usahanya
   masih berjalan.
2. Analisis atas permohonan keringanan yang diajukan Penanggung Hutang
   dengan kegiatan usaha yang sudah tidak berjalan atau tidak ada usaha sama
   sekali.
   Bila usaha Penanggung Hutang sudah tidak berjalan atau sudah tidak ada
   sama sekali, terdapat 5 materi pokok yang dianalisis, yaitu latar belakang
   pengajuan permohonan, itikad Penanggung Hutang, nilai dan daya laku
   barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang,
   rencana dan sumber pelunasan hutang; dan aspek-aspek lainnya.
   a. Analisis tentang latar belakang pengajuan permohonan, itikad
       Penanggung Hutang, serta nilai dan daya laku barang jaminan dan/atau
       harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang adalah sama dengan
       analisis serupa yang dilakukan atas permohonan keringanan yang
       diajukan Penanggung Hutang dengan kegiatan usaha yang masih berjalan.
Pengurusan Piutang Negara                                                  229



    b. Analisis tentang rencana dan sumber pelunasan hutang dilakukan untuk
       mengetahui kemampuan, cara pembayaran yang akan ditempuh, dan
       sumber-sumber dana yang digunakan oleh Penanggung Hutang dalam
       menyelesaikan hutangnya. Hasil analisis atas ketiga hal tersebut akan
       bermuara pada penentuan berapa besar jumlah hutang yang akan
       didiskon.
    c. Aspek-aspek lainnya yang dapat dianalisis adalah aspek buruh/tenaga
       kerja, masalah perizinan, permasalahan hukum, atau permasalahan sosial
       lainnya. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu juga dianalisis,
       mengingat untuk menyelesaikannya diperlukan sumber daya (baik waktu,
       tenaga, maupun biaya) yang tidak kecil. Sumber daya yang akan terbuang
       dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, berpotensi mengurangi
       kemampuan Penanggung Hutang dalam menyelesaikan hutangnya. Oleh
       karena itu, hasil analisis tentang hal ini juga bermuara pada besaran
       diskon yang akan diberikan kepada Penanggung Hutang.

Keputusan atas Permohonan Keringanan Penyelesaian Hutang
         Hasil analisis yang dilakukan Kantor Pelayanan digunakan sebagai dasar
oleh Kepala Kantor Pelayanan atau Kepala Kantor Wilayah untuk menetapkan
keputusan atas permohonan keringanan penyelesaian hutang. Sebagaimana yang
telah diuraikan sebelumnya, terdapat 3 jenis keringanan yang dapat diputuskan
untuk diberikan kepada Penanggung Hutang, yaitu keringanan jangka waktu
penyelesaian hutang, keringanan jumlah hutang, atau keringanan jumlah hutang
sekaligus jangka waktu penyelesaian hutang.
1. Keringanan jangka waktu penyelesaian hutang.
    Keputusan untuk memberikan keringanan jenis ini hanya dapat diberikan bila
    hasil analisis membuktikan bahwa:
    a. Laporan keuangan dan rencana kegiatan usaha Penanggung Hutang
        mendukung penyelesaian seluruh hutang secara bertahap, paling lama:
        1) tiga tahun bila pokok hutang/kredit paling banyak sebesar
            Rp.1.000.000.000,00;
        2) lima tahun bila pokok hutang/kredit paling banyak sebesar
            Rp.5.000.000.000,00;
        3) tujuh tahun bila pokok hutang/kredit lebih besar dari
            Rp.5.000.000.000,00.
230                                                   Bab 7 : Pendekatan Non Eksekusi



   b. Nilai barang jaminan tidak dapat menutup jumlah hutang, atau bila nilai
       barang jaminan dapat menutup jumlah hutang tetapi daya laku barang
       jaminan tersebut sangatlah rendah.
2. Keringanan jumlah hutang.
   Keputusan untuk memberikan keringanan jenis ini hanya dapat diberikan bila
   hasil analisis membuktikan bahwa:
   a. Penanggung Hutang menggunakan sumber-sumber lain dalam
       penyelesaian hutang, misalnya menggunakan dana bantuan keluarga besar
       yang bersangkutan, atau menggunakan hasil usaha lainnya;
   b. Laporan keuangan dan rencana kegiatan usaha Penanggung Hutang tidak
       mendukung penyelesaian hutang secara bertahap, misalnya:
       § Penanggung Hutang memiliki sisa hutang pokok sebesar
           Rp.1.000.000.000,00 dan hutang bunga, denda, dan/atau ongkos-
           ongkos (hutang BDO) sebesar Rp.400.000.000,00. Hasil analisis
           menunjukkan bahwa yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 tahun
           hanya     sanggup      melakukan      pembayaran      kurang      dari
           Rp.1.000.000.000,00, sehingga dalam jangka waktu yang maksimal
           diperkenankan, Penanggung Hutang tidak dapat melunasi pokok
           hutang/kredit. Dengan demikian, kepada yang bersangkutan hanya
           dapat diberikan keringanan jumlah hutang (maksimal sebesar 100%
           hutang BDO) dan tidak diberikan keringanan jangka waktu
           penyelesaian hutang. Oleh karena itu, bila keringanan jadi ditetapkan,
           maka Penanggung Hutang wajib melunasi sisa hutangnya pasca
           keringanan secara tunai dalam jangka waktu paling lama 2 bulan.
       § Penanggung Hutang memiliki sisa hutang pokok sebesar
           Rp.5.000.000.000,00      dan     sisa     hutang    BDO        sebesar
           Rp.2.000.000.000,00. Hasil analisis menunjukkan bahwa yang
           bersangkutan dalam jangka waktu 5 tahun hanya sanggup melakukan
           pembayaran kurang dari Rp.5.000.000.000,00, sehingga dalam jangka
           waktu yang maksimal diperkenankan, Penanggung Hutang tidak dapat
           melunasi pokok hutang/kredit. Dengan demikian, kepada yang
           bersangkutan hanya dapat diberikan keringanan jumlah hutang
           (maksimal sebesar 100% hutang BDO) dan tidak diberikan
           keringanan jangka waktu penyelesaian hutang. Oleh karena itu, bila
           keringanan jadi ditetapkan, maka Penanggung Hutang wajib melunasi
           sisa hutangnya pasca keringanan secara tunai dalam jangka waktu
           paling lama 2 bulan.
Pengurusan Piutang Negara                                                 231

        §  Penanggung Hutang memiliki sisa hutang pokok sebesar
           Rp.10.000.000.000,00      dan     sisa    hutang    BDO     sebesar
           Rp.4.000.000.000,00. Hasil analisis menunjukkan bahwa yang
           bersangkutan dalam jangka waktu 7 tahun hanya sanggup melakukan
           pembayaran kurang dari Rp.10.000.000.000,00, sehingga dalam
           jangka waktu yang maksimal diperkenankan, Penanggung Hutang
           tidak dapat melunasi pokok hutang/kredit. Dengan demikian, kepada
           yang bersangkutan hanya dapat diberikan keringanan jumlah hutang
           (maksimal sebesar 100% hutang BDO) dan tidak diberikan
           keringanan jangka waktu penyelesaian hutang. Oleh karena itu, bila
           keringanan jadi ditetapkan, maka Penanggung Hutang wajib melunasi
           sisa hutangnya pasca keringanan secara tunai dalam jangka waktu
           paling lama 2 bulan.
   c. Nilai barang jaminan tidak dapat menutup jumlah hutang, atau bila nilai
       barang jaminan dapat menutup jumlah hutang tetapi daya laku barang
       jaminan tersebut sangatlah rendah.
3. Keringanan jumlah hutang sekaligus jangka waktu penyelesaian hutang.
   Keputusan untuk memberikan keringanan jenis ini hanya dapat diberikan bila
   hasil analisis membuktikan bahwa:
   a. Laporan keuangan dan rencana kegiatan usaha Penanggung Hutang hanya
       mendukung penyelesaian sebagian hutang secara bertahap, misalnya:
       § Penanggung Hutang memiliki sisa hutang pokok sebesar
           Rp.1.000.000.000,00 dan hutang BDO sebesar Rp.400.000.000,00.
           Hasil analisis menunjukkan bahwa yang bersangkutan dapat
           melakukan        pembayaran        angsuran      hutang     sebesar
           Rp.1.100.000.000,00 dalam jangka waktu 3 tahun, maka kepada yang
           bersangkutan dapat diberikan keringanan jumlah hutang BDO sebesar
           Rp.300.000.000,00 (atau setara dengan 75% hutang BDO) dan
           diberikan juga keringanan jangka waktu penyelesaian hutang selama 3
           tahun.
       § Penanggung Hutang memiliki sisa hutang pokok sebesar
           Rp.5.000.000.000,00      dan     sisa    hutang     BDO     sebesar
           Rp.2.000.000.000,00. Hasil analisis menunjukkan bahwa yang
           bersangkutan dapat melakukan pembayaran angsuran hutang sebesar
           Rp.6.200.000.000,00 dalam jangka waktu 5 tahun, maka kepada yang
           bersangkutan dapat diberikan keringanan jumlah hutang BDO sebesar
           Rp.800.000.000,00 (atau setara dengan 40% hutang BDO) dan
           diberikan juga keringanan jangka waktu penyelesaian hutang selama 5
232                                                  Bab 7 : Pendekatan Non Eksekusi



          tahun. Bila hasil analisis menunjukkan bahwa Penanggung Hutang
          dapat    melakukan pembayaran          angsuran   hutang    sebesar
          Rp.5.000.000.000,00 dalam jangka waktu 3 tahun, maka kepada yang
          bersangkutan dapat diberikan keringanan jumlah hutang BDO sebesar
          Rp.2.000.000.000,00 (atau setara dengan 100% hutang BDO) dan
          diberikan juga keringanan jangka waktu penyelesaian hutang selama 3
          tahun.
      § Penanggung Hutang memiliki sisa hutang pokok sebesar
          Rp.10.000.000.000,00       dan    sisa   hutang    BDO      sebesar
          Rp.4.000.000.000,00. Hasil analisis menunjukkan bahwa yang
          bersangkutan dapat melakukan pembayaran angsuran hutang sebesar
          Rp.13.000.000.000,00 dalam jangka waktu 7 tahun, maka kepada
          yang bersangkutan dapat diberikan keringanan jumlah hutang BDO
          sebesar Rp.1.000.000.000,00 (atau setara dengan 25% hutang BDO)
          dan diberikan juga keringanan jangka waktu penyelesaian hutang
          selama 7 tahun. Bila hasil analisis menunjukkan bahwa Penanggung
          Hutang dapat melakukan pembayaran angsuran hutang sebesar
          Rp.11.000.000.000,00 dalam jangka waktu 4 tahun, maka kepada
          yang bersangkutan dapat diberikan keringanan jumlah hutang BDO
          sebesar Rp.3.000.000.000,00 (atau setara dengan 75% hutang BDO)
          dan diberikan juga keringanan jangka waktu penyelesaian hutang
          selama 4 tahun.
   b. Nilai barang jaminan tidak dapat menutup jumlah hutang, atau bila nilai
      barang jaminan dapat menutup jumlah hutang tetapi daya laku barang
      jaminan tersebut sangatlah rendah.

Ketentuan Lain Dalam Pemberian Keringanan Penyelesaian Hutang

        Selain hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat ketentuan lain
yang perlu diperhatikan dalam menindaklanjuti permohonan keringanan
penyelesaian hutang yang diajukan Penanggung Hutang. Ketentuan tersebut
adalah:
1. Guna keperluan perhitungan sisa hutang sebelum pemberian keringanan,
   telah diatur bahwa angsuran sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang
   Negara (SP3N) terbit, dan yang dilakukan sejak tanggal 13 Juni 2002,
   diperhitungkan sebagai pembayaran hutang pokok. Ketentuan ini diperlukan
   untuk mengetahui rincian sisa hutang pokok dan sisa hutang BDO. Selama ini
   di dalam pembukuan PUPN hanya ada jumlah total piutang negara dan tidak
Pengurusan Piutang Negara                                                  233

   ada rincian hutang pokok dan hutang BDO, sehingga setiap ada pembayaran,
   akan diperhitungkan sebagai pengurang total hutang. Pengurangan tersebut
   tidak dirinci sebagai pengurangan hutang pokok maupun pengurangan hutang
   BDO.
   Perlakuan pembukuan atas angsuran yang terjadi sebelum tanggal 13 Juni
   2002, apakah dibukukan sebagai pengurang hutang BDO terlebih dahulu atau
   sebagai pengurang hutang pokok terlebih dahulu, walaupun tidak diatur,
   tetapi perlu dimintakan konfirmasi kepada Penyerah Piutang. Hal ini perlu
   dilakukan agar tidak terjadi perbedaan jumlah hutang pokok dan hutang BDO
   antara yang dihitung oleh PUPN dan yang dihitung oleh Penyerah Piutang.
2. Besarnya keringanan hutang dihitung dari sisa hutang BDO pada saat
   persetujuan. Maksud dari ketentuan ini adalah agar besarnya keringanan tidak
   dihitung dari nilai hutang BDO pada saat SP3N terbit. Ketentuan ini
   dirumuskan mengingat perbedaan penentuan posisi hutang BDO yang
   digunakan sebagai dasar pemberian keringanan jumlah hutang akan
   mengakibatkan perbedaan besarnya nilai keringanan. Perbedaan tersebut
   dapat dilihat pada 2 contoh berikut ini.

    a. Contoh perhitungan yang sesuai ketentuan
          Hutang SP3N/PB/PJPN                                 Rp.19.000.000,00
                   Hutang pokok Rp. 15.000.000,00
                   Hutang BDO Rp. 4.000.000,00
          Angsuran sebelum 13-06-2002 (konfirmasi             Rp. 3.000.000,00
          ke PP, misal dihitung sebagai angsuran
          BDO)
          Angsuran sesudah 13-06-2002                         Rp. 1.000.000,00
          Sisa hutang                                         Rp.15.000.000,00
                     Hutang pokok Rp. 14.000.000,00
                     Hutang BDO Rp. 1.000.000,00
          Keringanan BDO 100%                                 Rp. 1.000.000,00
          Sisa hutang yang masih harus diselesaikan           Rp.14.000.000,00


    b. Contoh perhitungan yang tidak sesuai ketentuan
234                                                   Bab 7 : Pendekatan Non Eksekusi



        Hutang sesuai SP3N/PB/PJPN                               Rp.19.000.000,00
                  Hutang pokok   Rp. 15.000.000,00
                  Hutang BDO     Rp. 4.000.000,00
        Keringanan BDO 100%                                      Rp. 4.000.000,00
        Sisa hutang pasca keringanan                             Rp.15.000.000,00
                   Hutang pokok      Rp. 15.000.000,00
                   Hutang BDO        Rp.          0,00
        Angsuran                                                 Rp. 4.000.000,00
                Sebelum 13-06-2002 Rp.3.000.000,00
                Sesudah 13-06-2002 Rp.1.000.000,00
        Sisa hutang yang masih harus diselesaikan                Rp.11.000.000,00


   Dari kedua contoh di atas, terlihat bahwa perbedaan posisi hutang BDO yang
   digunakan sebagai dasar perhitungan, menyebabkan perbedaan besarnya sisa
   hutang yang harus diselesaikan Penanggung Hutang pasca keringanan
   (contoh a sebesar Rp.14.000.000,00 sedangkan contoh b sebesar
   Rp.11.000.000,00). Hanya dengan menggunakan total jumlah hutang sebesar
   Rp.19.000.000,00, sebagai contoh, terdapat perbedaan sisa hutang yang harus
   diselesaikan Penanggung Hutang sebesar Rp.3.000.000,00 sebagai akibat
   perbedaan cara menghitung pemberian keringanan. Bayangkan berapa besar
   jumlah perbedaan sisa hutang bila perbedaan cara perhitungan tersebut terjadi
   pada permohonan keringanan dengan total jumlah hutang sebesar
   Rp.1.900.000.000,00.
3. Kepada Penanggung Hutang yang telah pernah diberikan keringanan
   penyelesaian hutang tidak dapat lagi diberikan keringanan berdasarkan
   ketentuan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang
   Negara. Apabila terdapat ketentuan lain di luar ketentuan tersebut yang
   memperbolehkan adanya pemberian keringanan hutang lagi, misalnya
   Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Crash Program
   Pengurusan Piutang Negara Perbankan, maka kepada Penanggung Hutang
   tersebut dapat diberikan lagi keringanan penyelesaian hutang sepanjang
   memenuhi persyaratan.
Pengurusan Piutang Negara                                                  235


Rangkuman

       Proses pengurusan piutang negara yang dikenal dengan “Penagihan
Piutang Negara Dengan Surat Paksa” dapat dikatakan juga sebagai pendekatan
eksekusi dalam pengurusan piutang negara. Pendekatan eksekusi tersebut, di satu
sisi dapat membantu upaya percepatan pengurusan piutang negara. Namun
demikian, di sisi lainnya, pendekatan eksekusi terkadang menjadi kontra
produktif dalam pengurusan piutang negara.
       Guna meminimalkan hambatan yang diakibatkan oleh pendekatan
eksekusi dalam pengurusan piutang negara, dan dengan memperhatikan
paradigma baru yang berlaku di masyarakat terkait dengan penegakan hak asasi
manusia (HAM), PUPN mulai mengedepankan pendekatan non eksekusi dalam
pengurusan piutang negara. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara
memberikan kesempatan kepada Penanggung Hutang untuk menyelesaikan
hutangnya melalui penjualan barang jaminan miliknya tidak melalui lelang dan
penebusan barang jaminan oleh Penjamin Hutang. Hasil penjualan dan
penebusan barang jaminan tersebut digunakan sebagai bagian dalam
penyelesaian hutang Penanggung Hutang. Selain itu, pendekatan non eksekusi
dapat juga dilakukan dengan memberikan keringanan penyelesaian hutang
kepada Penanggung Hutang. Pemberian keringanan penyelesaian hutang
diarahkan sebagai insentif kepada Penanggung Hutang agar bersedia
menyelesaikan hutangnya seoptimal dan secepat mungkin.
       Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan
penebusan barang jaminan oleh Penjamin Hutang, penjualan barang jaminan
milik Penanggung Hutang tidak melalui lelang, dan pemberian keringanan
penyelesaian hutang kepada Penanggung Hutang. Selain persyaratan, telah diatur
juga proses pengambilan keputusan dalam menindaklanjuti permohonan atas
ketiga kebijakan tersebut, mulai dari ketentuan tentang pengajuan
usul/permohonan, penelitian yang harus dilakukan sebagai tindak lanjut
usul/permohonan yang telah diajukan, penetapan keputusan dan
penyampaiannya, sampai pada pengaturan tentang tindakan yang dilakukan pasca
penetapan keputusan.




                                    - o0o -
236                                                 Bab 7 : Pendekatan Non Eksekusi




Latihan
Untuk mengingatkan kembali yang telah Anda pelajari, kerjakanlah latihan di
bawah ini!
1.   Jelaskan mengapa di dalam pengurusan piutang negara juga dikenal
     pendekatan non eksekusi?
2.   Jelaskan secara singkat keuntungan penjualan barang jaminan tidak melalui
     lelang!
3.   Jelaskan mengapa persetujuan Penyerah Piutang diperlukan dalam
     penjualan barang jaminan tidak melalui lelang dengan nilai di bawah nilai
     pengikatan/pembebanan? Mengapa persetujuan tersebut dimintakan juga
     kepada Penanggung Hutang?
4.   Jelaskan secara singkat keuntungan penebusan barang jaminan!
5.   Jelaskan mengapa Penanggung Hutang tidak dapat menebus barang
     jaminan miliknya? Mengapa Penjamin Hutang yang menjamin seluruh
     penyelesaian hutang Penanggung Hutang tidak dapat menebus barang
     jaminan miliknya?
6.   Jelaskan mengapa persetujuan Penyerah Piutang diperlukan dalam
     penebusan     barang     jaminan dengan       nilai di     bawah    nilai
     pengikatan/pembebanan? Mengapa persetujuan tersebut dimintakan juga
     kepada Penanggung Hutang?
7.   Jelaskan mengapa persetujuan pemberian keringan penyelesaian hutang
     ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan atau Kepala Kantor Wilayah
     DJPLN, dan bukan ditetapkan oleh Ketua PUPN?
8.   Jelaskan secara singkat jenis-jenis keringanan penyelesaian hutang yang
     dapat diberikan kepada Penanggung Hutang, dan apa saja syarat pemberian
     masing-masing jenis keringanan tersebut?
9.   Jelaskan dengan singkat analisis yang harus dilakukan terhadap
     permohonan keringanan yang diajukan Penanggung Hutang!
10. Jelaskan cara penentuan rincian jumlah hutang dan cara perhitungan
     keringanan jumlah hutang yang sesuai dengan ketentuan!
Pengurusan Piutang Negara             237



                            - o0o -
BAB 8


PENGELOLAAN BARANG JAMINAN
DAN/ATAU HARTA KEKAYAAN LAIN




Sasaran Pembelajaran
Setelah membaca dan mempelajari Bab ini diharapkan para mahasiswa Prodip III
Keuangan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dapat mengerti dan
memahami kegiatan pengelolaan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik
Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang.
240                            Bab 8 : Pengelolaan Barang Jaminan dan/atau Kekayaan Lain



Pendahuluan

        Sebagaimana telah diuraikan pada Bab V di muka bahwa penyerahan
piutang-piutang bermasalah atau piutang-piutang macet dari para Penyerah
Piutang harus memenuhi segala persyaratan sesuai Undang-undang Nomor 49
Prp. Tahun 1960 berikut aturan pelaksanaannya, yaitu dokumentasi yang dapat
membuktikan adanya dan besarnya piutang negara.
        Dokumen yang dapat membuktikan adanya piutang berupa Perjanjian
Kredit dan perubahannya, atau dokumen lain yang sejenis yang membuktikan
adanya piutang negara. Dokumen yang diperlukan untuk membuktikan
besarnya piutang negara adalah Rekening Koran, Primanota, Mutasi Piutang,
dan/atau dokumen lain sejenis yang membuktikan besarnya piutang.
        Setelah segala persyaratan dipenuhi, dan bila adanya dan besarnya
piutang negara dapat dibuktikan serta pasti menurut hukum, maka PUPN
Cabang/KP2LN akan menerima penyerahan dengan penerbitan Surat
Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) yang ditandatangani Ketua
PUPN Cabang. Dengan diterbitkannya SP3N, maka pengurusan piutang
negara beralih kepada PUPN Cabang dan penyelenggaraannya dilakukan oleh
KP2LN. Dengan beralihnya Pengurusan Piutang Negara kepada PUPN
Cabang maka Penyerah Piutang wajib menyerahkan semua dokumen asli
barang jaminan sesuai dengan Pasal 17 Keputusan Menteri Keuangan Nomor
300/KMK.01/2002.
        Asli dokumen (dan fisik barang jaminan apabila dikuasai
PUPN/DJPLN) wajib dikelola dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu
kegiatan pengelolaan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain telah diatur
dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 95 Keputusan Menteri Keuangan Nomor
300/KMK.01/2002 dan Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang
Negara Nomor 25/PL/2002. Di dalam ketentuan tersebut telah diatur ruang
lingkup pengelolaan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain meliputi
kegiatan:
1. penatausahaan dokumen dan fisik barang jaminan dan/atau harta kekayaan
    lain;
2. pengamanan dokumen dan fisik barang jaminan dan/atau harta kekayaan
    lain; dan
3. pendayagunaan barang jaminan.
Penatausahaan Dokumen dan Fisik Barang Jaminan
dan/atau Harta Kekayaan Lain
Pengurusan Piutang Negara                                              241



       Dalam struktur organisasi KP2LN terdapat Seksi Pengelolaan Barang
Jaminan (Seksi PBJ). Seksi PBJ inilah yang melaksanakan tugas pengelolaan
barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain yang ruang lingkup kegiatannya
sebagaimana telah diuraikan di atas.
       Pada Seksi PBJ ini terdapat Petugas Khusus yang ditunjuk dengan
Surat Keputusan Kepala KP2LN untuk melaksanakan penatausahaan dokumen
dan/atau fisik barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain. Sesuai ketentuan
yang berlaku, rumusan penatausahaan adalah kegiatan yang meliputi
penerimaan,       pencataatan,       penyimpanan,    pemeliharaan        dan
pengeluaran/penyerahan dokumen dan fisik barang jaminan dan/atau harta
kekayaan lain.
       Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan
penatausahaan dokumen dan/atau fisik barang jaminan dan/atau harta
kekayaan lain meliputi 5 (lima) kegiatan, yaitu:
1. penerimaan;
2. pencatatan;
3. penyimpanan;
4. pemeliharaan dan yang terakhir;
5. pengeluaran/penyerahan dokumen dan fisik barang jaminan dan/atau harta
    kekayaan lain.
Tanggung jawab atas pelaksanaan kelima kegiatan tersebut di atas diserahkan
kepada Petugas Khusus.

Penerimaan Penyerahan Dokumen dan/atau Fisik Barang
       Kegiatan pertama dalam rangka penataan barang jaminan dan/atau
harta kekayaan lain yang dilakukan oleh Petugas Khusus di KP2LN adalah
penerimaan penyerahan:
1. dokumen asli barang jaminan;
2. dokumen asli harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang dan/atau
    Penjamin Hutang;
3. fisik barang jaminan; dan/atau
4. fisik harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin
    Hutang.
242                            Bab 8 : Pengelolaan Barang Jaminan dan/atau Kekayaan Lain



Serah terima tersebut dituangkan dalam Tanda Terima Dokumen Asli Barang
Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain, atau Tanda Terima Fisik Barang
Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain.

Pencatatan Dokumen dan/atau Fisik Barang
        Kegiatan kedua yang dilakukan Petugas Khusus tersebut di atas adalah
melakukan pencatatan dokumen dan/atau fisik barang jaminan dan/atau harta
kekayaan lain, berikut pengikatannya. Kegiatan tersebut dituangkan dalam:
1. Buku Dokumen Asli dan Fisik Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan
    Lain; dan
2. Kartu Perkembangan Dokumen Asli dan/atau Fisik Barang Jaminan
    dan/atau Harta Kekayaan Lain.
        Pencatatan dokumen dan/atau fisik tersebut di atas dilakukan secara
sistematis, dengan tujuan:
1. mempermudah penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran dokumen
    dan/atau fisik barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain;
2. memperlancar pemberian informasi mengenai dokumen dan/atau fisik
    barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain berikut pengikatannya.

Penyimpanan Dokumen dan/atau Fisik Barang
       Kegiatan ketiga yang dilakukan Petugas Khusus adalah melakukan
penyimpanan:
1. dokumen asli barang jaminan;
2. dokumen asli harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang dan/atau
   Penjamin Hutang;
3. fisik barang jaminan berupa barang-barang bergerak; dan/atau
4. fisik harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin
   Hutang berupa barang-barang bergerak.

       Penyimpanan tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. penyimpanan dokumen barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain
   dilakukan di tempat khusus yang memenuhi syarat keamanan, dan bila
   sarana penyimpanan belum memenuhi syarat keamanan, maka KP2LN
   dapat menitipkan kembali dokumen tersebut kepada Penyerah Piutang
   yang dibuktikan dengan Tanda Terima Penitipan Dokumen Asli Barang
   Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain;
Pengurusan Piutang Negara                                                   243

2. penyimpanan fisik barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain berupa
   barang-barang bergerak dilakukan di tempat khusus yang memenuhi syarat
   keamanan, dan bila sarana penyimpanan fisik barang belum tersedia, maka
   KP2LN dapat menitipkan fisik barang tersebut kepada Penyerah Piutang
   atau Instansi lain yang berwenang. Penitipan tersebut dituangkan dalam
   Tanda Terima Penitipan Fisik Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan
   Lain.

Pemeliharaan Dokumen dan/atau Fisik Barang
        Kegiatan keempat yang dilakukan oleh Petugas Khusus adalah
pemeliharaan dokumen dan/atau fisik barang jaminan dan/atau harta kekayaan
lain. Tujuan kegiatan ini adalah untuk:
1. mencegah rusaknya atau hilangnya dokumen barang jaminan dan/atau
    harta kekayaan lain; dan
2. mencegah penurunan nilai barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain.
        Selain itu, kegiatan pemeliharaan tersebut di atas juga dilakukan
terhadap hal-hal sebagai berikut:
1. bila barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain mengalami perubahan
    fisik yang disebabkan oleh antara lain pelebaran jalan, longsor, atau abrasi,
    KP2LN melakukan koordinasi dengan Penyerah Piutang guna melakukan
    penyesuaian dokumen asli melalui instansi yang berwenang;
2. bila penyesuaian dimaksud di atas belum dapat dilaksanakan, informasi
    tentang perubahan fisik tersebut dicantumkan dalam surat-surat yang
    memuat uraian barang.

Penyerahan Dokumen dan/atau Fisik Barang
       Kegiatan kelima adalah penyerahan dokumen dan/atau fisik asli barang
jaminan dan/atau harta kekayaan lain, kepada:
1. Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang, bila piutang negara dinyatakan
   lunas;
2. Penyerah Piutang, bila pengurusan piutang negara dinyatakan selesai;
3. Penyerah Piutang atau pihak yang berwenang, bila barang jaminan
   dan/atau harta kekayan lain disita dalam perkara pidana;
4. Pemenang Lelang, bila barang jaminan dan/atau harta kekayan lain telah
   laku terjual lelang;
5. Pembeli, bila barang jaminan dan/atau harta kekayan lain telah laku terjual
   tidak melalui lelang dan pembeli telah membayar lunas;
244                            Bab 8 : Pengelolaan Barang Jaminan dan/atau Kekayaan Lain



6. Penjamin Hutang, bila barang jaminan milik penjamin hutang telah ditebus
    dan uang penebusan telah dibayarkan seluruhnya.
Penyerahan dokumen tersebut di atas dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima Dokumen Asli Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain,
sedangkan penyerahan fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan lain
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Fisik Barang Jaminan dan/atau
Harta Kekayaan Lain.
        Selain itu, penyerahan dokumen dan/atau fisik tersebut di atas,
dilakukan dengan ketentuan:
1. bila dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen yang diserahkan oleh
    Penyerah Piutang bukan milik Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang
    atau milik pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan piutang negara yang
    diurus, dokumen asli dikembalikan kepada Penyerah Piutang. Dokumen
    tersebut dapat juga diserahkan kepada pemilik yang sah, dengan syarat
    telah diperoleh persetujuan tertulis dari Penyerah Piutang dan Penanggung
    Hutang;
2. bila pelunasan piutang negara dilakukan oleh Penjamin Hutang, dokumen
    barang jaminan milik Penjamin Hutang dapat diserahkan kepada Penjamin
    Hutang dengan syarat yang bersangkutan membuat pernyataan sanggup
    menanggung risiko yang mungkin timbul dan membebaskan KP2LN dari
    segala tuntutan Penanggung Hutang;
3. bila pelunasan piutang negara dilakukan oleh ahli waris Penanggung
    Hutang dan/atau Penjamin Hutang, dokumen barang jaminan dan/atau
    harta kekayaan lain diserahkan kepada ahli waris Penanggung Hutang
    dan/atau Penjamin Hutang dimaksud, dengan ketentuan ahli waris tersebut
    harus:
    § mendapat kuasa dari ahli waris lainnya; dan
    § membuat pernyataan sanggup menanggung risiko yang mungkin
        timbul dan membebaskan KP2LN dari segala tuntutan Penanggung
        Hutang.
Perbandingan antara Petugas Khusus dengan Bendahara UP
        Penatausahaan dokumen dan fisik barang jaminan dan/atau harta
kekayaan lain yang meliputi 5 (lima) kegiatan sebagaimana yang diuraikan di
atas, pada prinsipnya sama dengan rumusan tugas Bendahara UP (Bendahara
Pemegang Uang Persediaan) yang ada di setiap kantor pemerintahan.
Rumusan tugas Bendaharawan tersebut didasarkan pada Pasal 77 Undang-
Undang Perbendaharaan Indonesia/I.C.W. (Indiesche Comptabiliteit Wet)
Pengurusan Piutang Negara                                             245

yang sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara.
       Perbedaan yang sangat jelas terlihat antara tugas Petugas Khusus dan
tugas Bendaharaan UP adalah bahwa kegiatan penatausahaan barang jaminan
dan/atau harta kekayaan lain yang diserahkan kepada Petugas Khusus terkait
dengan pengelolaan barang, sedangkan kegiatan Bendahara UP terkait dengan
pengelolaan uang. Sepantasnyalah kalau Petugas Khusus pengelola barang
jaminan dan/atau harta kekayaan lain diangkat menjadi Bendahara Barang
(Bendaharawan Materiil berdasarkan Pasal 55 ICW). Sehingga pada saatnya
nanti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004, Petugas Khusus tersebut dapat diangkat
menjadi Pejabat Fungsional sehingga resiko yang dihadapi karena hilangnya
barang atau sebab-sebab lainnya dapat terobati karena mendapat tunjangan
resiko (Resico Toelage) sebagai Pejabat Fungsional, sama dengan
Bendaharawan Pengelola Uang.


Pengamanan Dokumen dan Fisik Barang Jaminan
dan/atau Harta Kekayaan Lain

       Pengamanan dokumen dan/atau fisik barang jaminan dan/atau harta
kekayaan lain dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan, yang meliputi:
1. penelitian terhadap keaslian, kebenaran atau jangka waktu berlakunya hak
   atas dokumen barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain beserta
   pengikatannya;
2. penelitian lapangan; dan/atau,
3. pemblokiran barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain.

Penelitian Terhadap Keaslian, Kebenaran atau Jangka Waktu
Berlakunya Hak Atas Dokumen Barang Jaminan dan/atau Harta
Kekayaan Lain Beserta Pengikatannya
        Penelitian terhadap keaslian dokumen dan kebenaran pengikatan
barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain dilakukan dengan cara
melakukan koordinasi dan konfirmasi kepada instansi terkait yang berwenang.
Bila jangka waktu berlakunya dokumen barang jaminan akan segera berakhir
atau dokumen asli barang jaminan rusak/hilang, KP2LN melakukan koordinasi
dengan pihak Penyerah Piutang, untuk menghubungi Instansi yang berwenang
guna:
246                             Bab 8 : Pengelolaan Barang Jaminan dan/atau Kekayaan Lain



1. perpanjangan masa laku dokumen atau perbaikan/penggantian fisik
   dokumen yang rusak/hilang; dan
2. perbaikan/penggantian fisik dokumen yang rusak/hilang.

Penelitian Lapangan
        Kegiatan penelitian lapangan (on the spot) merupakan kegiatan
pemeriksaan atas keadaan/kondisi fisik barang jaminan dan/atau harta
kekayaan lain milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang
sesungguhnya ada di lokasi tempat barang tersebut berada. Kegiatan tersebut
juga termasuk pencocokan data yang ada di dokumen dengan keadaan nyata
fisik barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain tersebut.
        Kegiatan penelitian lapangan ditujukan untuk:
1. pengamanan fisik barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik
    Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang; dan
2. identifikasi/pencocokan data yang terdapat di dalam dokumen asli dengan
    keadaannya yang sesungguhnya di lapangan, sehingga pengurusan piutang
    negara yang dilaksanakan tidak menimbulkan permasalahan hukum,
    misalnya:
    Di dalam dokumen barang jaminan tertera luas tanah sebesar 100 M2,
    namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa luas tanah hanya
    sebesar 70M2, yang disebabkan adanya pelebaran jalan, misalnya. Bila
    dokumen barang jaminan tersebut tidak dicocokkan dengan keadaan di
    lapangan, dan apabila barang jaminan tersebut laku terjual lelang, terdapat
    kemungkinan Pembeli Lelang akan melakukan gugatan melalui pengadilan
    karena merasa dirinya ditipu PUPN/DJPLN (seharusnya membeli tanah
    seluas 100 M2 tapi hanya memperoleh tanah seluas 70 M2).
        Kegiatan yang dilaksanakan dalam penelitian lapangan adalah sebagai
berikut:
1. Inventarisasi barang jaminan, guna mencocokkan fisik aktual di lapangan
    dengan data yang ada pada daftar barang jaminan. Kegiatan ini tidak hanya
    sekedar mencocokkan data administratif dengan data aktual di lapangan,
    tetapi juga mencari data sebagai bahan merumuskan langkah yang tepat
    untuk pengamanan, pengelolaan dan perkiraan nilai sementara barang
    jaminan.
2. Identifikasi dan inventarisasi harta kekayaan lain milik Penanggung
    Hutang/Penjamin Hutang yang dapat dijadikan sebagai jaminan pelunasan
    hutang Penanggung Hutang. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi
    tersebut ditujukan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data dan bukti
Pengurusan Piutang Negara                                              247

     tentang kekayaan lain milik Penanggung Hutang/Penjamin, khususnya
     data dan bukti tentang status kepemilikan, kondisi, dan kemungkinan
     pemanfaatan barang tesebut.

Pemblokiran Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain, dan
Pencabutan Pemblokiran
        Kegiatan pemblokiran barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain
milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang dilaksanakan dengan
cara menerbitkan Surat Pemblokiran yang ditandatangani oleh Kepala KP2LN.
Surat Pemblokiran tersebut dapat diterbitkan oleh KP2LN setelah
diterbitkannya SP3N, dan ditujukan kepada Instansi yang berwenang
melakukan pemblokiran, seperti:
1. Kantor Pertanahan untuk memblokir dokumen yang terkait dengan hak
    atas tanah dan bangunan; atau
2. Kantor SAMSAT untuk memblokir dokumen kendaraan.
        Bila KP2LN dapat memperoleh data yang valid tentang keberadaan
harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang yang tersimpan pada Bank,
harta kekayaan tersebut dapat diblokir setelah diperoleh izin tertulis dari
Pimpinan Bank Indonesia. Adapun harta kekayaan lain yang tersimpan di
Bank dapat berupa rekening, simpanan, giro, deposito berjangka, sertifikat
deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
        Izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia tersebut diperlukan untuk
mencegah terjadinya pelanggaran ketentuan tentang rahasia bank
(sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan).1 Izin tertulis tersebut diperoleh melalui proses sebagai
berikut:
1. KP2LN mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Piutang dan
    Lelang Negara/Ketua PUPN Pusat, dengan menyebutkan sekurang-
    kurangnya:
    a. identitas Penanggung Hutang;
    b. nama kantor bank tempat Penanggung Hutang mempunyai simpanan;
    c. keterangan yang diminta; dan
    d. alasan diperlukannya keterangan.

1
    Lihat uraian dalam Bab 2, halaman 43.
248                           Bab 8 : Pengelolaan Barang Jaminan dan/atau Kekayaan Lain



2. Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara setelah menerima surat
    permohonan dari KP2LN tersebut di atas, mengajukan permohonan izin
    pemblokiran kepada Pimpinan Bank Indonesia untuk ditindaklanjuti
    penerbitannya.
        Setelah Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin, maka izin tertulis
tersebut dilampirkan KP2LN dalam Surat Pemblokiran Harta Kekayaan Lain
yang tersimpan di Bank. Surat pemblokiran tersebut disampaikan kepada
kepada Bank tempat disimpannya harta kekayaan tersebut.
        Dengan proses dan persyaratan yang sama, KP2LN dapat juga
melakukan pemblikiran harta kekayaan lain milik Penjamin Hutang yang
tersimpan di Bank. Namun demikian, pemblokiran atas harta kekayaan
Penjamin Hutang tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila Penjamin Hutang
yang bersangkutan menjamin penyelesaian seluruh hutang Penanggung
Hutang.
        Selain itu, dengan proses dan persyaratan yang analog dengan yang
telah diuraikan di atas, KP2LN juga dapat melakukan pemblokiran Harta
Kekayaan Lain milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang
berupa Surat Berharga yang diperdagangkan di Bursa Efek setelah
memperoleh izin tertulis dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
(BAPEPAM).
        Surat Pemblokiran barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain dapat
dicabut oleh KP2LN apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:
1. piutang negara dinyatakan lunas;
2. pengurusan piutang negara dinyatakan selesai karena adanya penarikan
    pengurusan oleh Penyerah Piutang dalam rangka program restrukturisasi
    hutang kepada Penanggung Hutang;
3. barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain tidak lagi merupakan jaminan
    penyelesaian hutang;
4. barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain telah disita terlebih dahulu
    oleh instansi lain yang berwenang;
5. barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain diketahui mengandung cacat
    hukum berdasarkan keputusan instansi yang berwenang.


Pendayagunaan Barang Jaminan

      Berdasarkan Pasal 94 sampai dengan Pasal 96 Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002, KP2LN dapat melakukan
Pengurusan Piutang Negara                                                249

pendayagunaan barang jaminan dengan cara dilakukan sewa-menyewa. Hasil
sewa menyewa tersebut digunakan untuk pembayaran hutang Penanggung
Hutang.
        Perjanjian sewa-menyewa tersebut di atas, dilakukan dengan
ketentuan:
1. sewa-menyewa disepakati oleh KP2LN, Penyerah Piutang, Penanggung
    Hutang dan Pemilik Barang Jaminan;
2. jangka waktu sewa-menyewa ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun;
3. tidak menghalangi proses pengurusan piutang negara terhadap barang
    jaminan lainnya dan/atau harta kekayaan lain;
4. perjanjian sewa-menyewa antara pemilik barang jaminan dengan penyewa
    dibuat dengan Akte Notaris.
        Selain itu, berdasarkan Pasal 313 Keputusan Menteri Keuangan Nomor
300/KMK.01/2002, Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dapat
melakukan kerjasama dengan:
1. Penyerah Piutang;
2. Badan Usaha Milik Negara penjamin kredit;
3. pihak-pihak yang mempunyai keahlian di bidang pengelolaan aset,
    restrukturisasi hutang, peningkatan kualitas sumber daya manusia;
    dan/atau
4. instansi lain yang berkaitan dengan pengurusan piutang negara.

        Secara historis, ketentuan tentang kerjasama ini baru di atur di dalam
Bab VI Pasal 42 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 367/KMK.01/1998
tentang Pengurusan Piutang Negara. Di dalam beberapa Keputusan Menteri
Keuangan sejenis sebelumnya, ketentuan tentang kerjasama belum diatur.
        Contoh kerjasama yang telah pernah diselenggarakan oleh DJPLN
(pada saat masih berbentuk Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) adalah
Perjanjian Kerjasama antara Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dengan
PT. Surveyor Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 1977.
Dalam perjanjian tersebut, bertindak selaku Pihak Pertama adalah Kepala
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, dan selaku Pihak Kedua adalah PT.
Surveyor Indonesia (PT. SI). Nomor perjanjian tersebut adalah Nomor
Perj.01/PN/1997 (nomor yang dikeluarkan oleh BUPLN) dan Nomor
Perj.14/HKM-DRU/X/AICAM/97 (nomor yang dikeluarkan oleh PT. SI).
        Perjanjian kerjasama dengan dasar Surat Menteri Keuangan Nomor S-
149/rk09/1997 Tanggal 14 Maret 1997 dan Nomor S-465/rk09/1997 tanggal 6
250                           Bab 8 : Pengelolaan Barang Jaminan dan/atau Kekayaan Lain



Oktober 1997 tersebut antar lain memuat poin yang terkait dengan
Pengelolaan Barang Jaminan. Poin tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pasal 2, yang memuat kesepakatan sebagai berikut:
   Pemeriksaan barang jaminan dilakukan Pihak Kedua untuk memastikan
   bahwa barang jaminan benar ada dan sesuai dengan dokumen yang
   diserahkan sebagai bukti jaminan, dengan kegiatan meliputi:
   a. survey lapangan, yaitu memastikan barang jaminan benar-benar ada
       dan sesuai dengan dokumen barang yang dijaminkan, termasuk
       pengukuran dan pengecekan batas-batas;
   b. inventarisasi barang jaminan, yaitu melakukan pencatatan dan
       indeksasi barang jaminan;
   c. pemeriksaan kondisi fisik barang jaminan, yaitu melakukan
       pemeriksaan untuk mengetahui kondisi barang jaminan pada saat
       verifikasi dan memperkirakan adanya perbaikan dan pengelolaan
       barang jaminan.
2. Pasal 4, yang memuat kesepakatan sebagai berikut:
   Pengelolaan barang jaminan dilakukan oleh Pihak Kedua untuk
   mempertahankan nilai barang jaminan, dengan kegiatan meliputi:
   a. penguasaan/pengamanan, yaitu melakukan penguasaan/pengamanan
       penuh terhadap barang jaminan dari kemungkinan pencurian dan/atau
       pemindahan;
   b. penyimpanan, yaitu melakukan penyimpanan barang jaminan berupa
       barang bergerak;
   c. pemeliharaan, yaitu memelihara barang jaminan secara berkala dengan
       melakukan kegiatan pembersihan, perawatan, pembayaran rekening
       telepon, rekening listrik dan rekening air minum (untuk barang
       jaminan berupa tanah dan bangunan), pengecekan fungsional dan
       perawatan berkala (untuk barang jaminan berupa mesin) serta kegiatan
       lainnya yang termasuk dalam lingkup pemeliharaan, untuk menjaga
       kualitas dari barang jaminan;
   d. perbaikan kecil/ringan dan pembaharuan/penyelesaian dokumen
       kepemilikan, yaitu melakukan perbaikan-perbaikan kecil yang
       diperlukan terhadap barang jaminan yang meliputi pengecatan dan
       perbaikan fisik bangunan, reparasi dan penggantian suku cadang
       (mesin-mesin) serta memperpanjang/memperbaharui masa berlaku
       dokumen.
Pengurusan Piutang Negara                                              251


Rangkuman

        Ruang lingkup pengelolaan barang jaminan dan/atau harta kekayaan
lain meliputi kegiatan sebagai berikut:
1. penatausahaan dokumen dan fisik barang jaminan dan/atau harta kekayaan
    lain;
2. pengamanan dokumen dan fisik barang jaminan dan/atau harta kekayaan
    lain;
3. pendayagunaan barang jaminan.
        Penatausahaan dokumen dan/atau fisik barang jaminan dan/atau harta
kekayaan lain adalah kegiatan yang terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu:
1. penerimaan dokumen dan fisik barang jaminan dan/atau harta kekayaan
    lain;
2. pencatatan dokumen dan/atau fisik barang jaminan dan/atau harta
    kekayaan lain;
3. penyimpanan dokumen dan/atau fisik barang jaminan dan/atau harta
    kekayaan lain;
4. pemeliharaan dokumen dan/atau fisik barang jaminan dan/atau harta
    kekayaan lain;
5. penyerahan dokumen dan/atau fisik barang jaminan dan/atau harta
    kekayaan lain.

       Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam penatausahaan tersebut di atas
dilaksanakan oleh Petugas Khusus pada Seksi Pengelolaan Barang Jaminan
yang diangkat oleh Kepala KP2LN. Tugas yang dilaksanakan Petugas Khusus
dimaksud pada hakekatnya identik/sama dengan Bendahara Materiil
(Bendahara Barang) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 I.C.W. (Indiesche
Comptabiliteit Wet) yang saat ini sudah dicabut dan digantikan dengan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
       Kegiatan pengamanan dokumen dan/atau fisik barang jaminan dan/atau
harta kekayaan lain dilakukan dengan penelitian atas keaslian, kebenaran dan
jangka waktu dokumen, penelitian on the spot (lapangan), dan pemblokiran
barang jaminan dan harta kekayaan lain. Selanjutnya, kegiatan pendayagunaan
barang jaminan dapat dilakukan antara lain dengan cara sewa menyewa, yang
hasilnya digunakan untuk pembayaran hutang Penanggung Hutang.

                                  - o0o -
252                          Bab 8 : Pengelolaan Barang Jaminan dan/atau Kekayaan Lain




Latihan
Untuk mengingatkan kembali materi yang telah anda pelajari, kerjakanlah
latihan di bawah ini!
Pilihan Ganda
1. Di bawah ini adalah tugas dari Petugas Khusus KP2LN yang ditunjuk
    melakukan penatausahaan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain,
    kecuali:
    a. Menerima barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain
    b. Mencatat barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain
    c. Meneliti keabsahan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain
    d. Menyimpan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain
2. Ruang lingkup Pengelolaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan
    Lain meliputi :
    a. Penatausahaan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain
    b. Pengamanan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain
    c. Pendayagunaan Barang Jaminan
    d. Jawaban a, b, dan c benar
3. Pendayagunaan barang jaminan dapat dilakukan dengan jalan disewakan
    dengan batas waktu maksimum:
    a. 2 (dua) tahun
    b. 3 (tiga) tahun
    c. 4 (empat) tahun
    d. 5 (lima) tahun
4. Pemblokiran harta kekayaan Debitur yang tersimpan di Bank dapat
    dilakukan oleh KP2LN sepanjang ada izin dari:
    a. Menteri Keuangan
    b. Dirjen Piutang dan Lelang Negara
    c. Pimpinan Bank Indonesia
    d. Jawaban a, b, dan c benar
5. Pemeriksaan on the spot dalam rangka pengamanan barang jaminan
    bertujuan untuk :
    a. Mempercepat penjualan melalui lelang
    b. Melihat kondisi fisik barang jaminan
Pengurusan Piutang Negara                                            253

   c. Mencocokkan data administrasi dengan fakta di lapangan
   d. Jawaban a, b, dan c salah
6. Dokumen barang jaminan dapat diserahkan kepada yang berhak apabila :
   a. Barang jaminan telah ditebus pemiliknya
   b. Barang jaminan telah dicairkan
   c. Barang jaminan telah laku melalui penjualan melalui lelang
   d. Jawaban a, b, dan c benar




7. Pencatatan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain dilakukan secara
   sistematis, dengan tujuan untuk:
   a. Mempermudah penyimpanan
   b. Mempermudah pemeliharaan
   c. Mempercepat pemberian informasi Barang Jaminan dan/atau Harta
       Kekayaan Lain
   d. Jawaban a, b, dan c benar

BENAR (B) – SALAH (S)
1. B – S  : Dalam rangka pengamanan dokumen barang jaminan dilakukan
            penyimpanan dokumen barang jaminan di tempat yang khusus.
2. B – S  : Pemanfaatan barang jaminan dilakukan dilakukan dengan cara
            menyewakan cukup dengan persetujuan pemilik barang
            jaminan.
3. B – S  : Tujuan pemblokiran harta kekayaan Penanggung Hutang yang
            disimpan di Bank ialah agar harta kekayaan tidak terdapat
            perubahan kecuali bertambah.
4. B – S  : Barang jaminan laku terjual melalui lelang, dokumen barang
            jaminan diserahkan oleh Pejabat Penjual KP2LN.
5. B – S  : Dalam pemeriksaan on the spot salah satu objek yang perlu
            diidentifikasi adalah sikap dan perilaku.
6. B – S  : Pemblokiran terhadap barang jaminan dan/atau harta kekayaan
            lain, dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Pemblokiran yang
            ditandatangani ketua PUPN Cabang.
254                        Bab 8 : Pengelolaan Barang Jaminan dan/atau Kekayaan Lain



7. B – S   : Pengelolaan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain
             dipertanggung jawabkan kepada Petugas Khusus KP2LN yang
             diangkat oleh Kepala KP2LN.




                               - o0o -
BAB 9


PENCEGAHAN BEPERGIAN KE LUAR
WILAYAH REPUBLIK INDONESIA




Sasaran Pembelajaran
Setelah membaca dan mempelajari Bab ini diharapkan para mahasiswa Prodip III
Keuangan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dapat mengerti dan
memahami ketentuan tentang prosedur dan persyaratan pencegahan bepergian ke luar
wilayah Republik Indonesia terhadap Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang
dalam rangka pengurusan piutang negara.
Pendahuluan
256                                    Bab 9 : Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah RI




        Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelum ini, setelah SP3N
diterbitkan maka kewenangan pengurusan piutang negara beralih sepenuhnya
kepada PUPN, dan operasional pengurusannya dilakukan oleh DJPLN. Salah
satu kewenangan yang dimiliki oleh DJPLN adalah Pencegahan Bepergian Ke
Luar Wilayah Republik Indonesia (selanjutnya disebut Pencegahan) terhadap
Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang telah memenuhi segala
persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
        Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara memiliki kewenangan
Pencegahan terhadap Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang tersebut
berdasarkan delegasi kewenangan yang diberikan oleh Menteri Keuangan
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 374/KMK.01/1994.
Keputusan Menteri Keuangan tersebut berisi pelimpahan kewenangan kepada
Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama
Menteri Keuangan menandatangani surat dan/atau Keputusan Menteri
Keuangan. Oleh karena itu Penetapan Pencegahan, Perpanjangan Pencegahan
Pertama, Perpanjangan Pencegahan Kedua, dan Pencabutan Pencegahan
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara atas nama
Menteri Keuangan.
        Kewenangan Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Direktur
Jenderal Piutang dan Lelang Negara tersebut berasal dari ketentuan Pasal 11
ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
Pasal 11 ayat (1) huruf b tersebut mengatur bahwa wewenang dan
tanggungjawab pecegahan terhadap seseorang bepergian ke luar wilayah
Republik Indonesia, sepanjang menyangkut urusan piutang negara, adalah
Menteri Keuangan.
         Pada hakekatnya Pencegahan merupakan sarana hukum yang dapat
dipergunakan di PUPN/DJPLN untuk menegakkan hukum (law enforcement)
dalam rangka percepatan dan optimalisasi hasil pengurusan piutang negara. Di
sisi lain, Pencegahan tersebut merupakan upaya pembatasan terhadap hak asasi
manusia karena bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku
secara internasional seperti hak untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.
Namun demikian karena kewenangan untuk melakukan Pencegahan tersebut
dijamin oleh undang-undang, dan demi kepentingan pengamanan Keuangan
Negara, maka upaya Pencegahan tersebut tetap dilakukan oleh PUPN/DJPLN.
Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum, terlebih bila
dikaitkan dengan permasalahan hak asasi manusia, maka Pencegahan terhadap
Pengurusan Piutang Negara                                               257

Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang harus dilakukan secara tertib
dan teliti.
       Guna mendapatkan pemahaman yang lebih baik, penjelasan lengkap
tentang Pencegahan akan diuraikan berikut ini.


Pengertian Pencegahan

       Pencegahan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 9
Tahun 1992 tentang Keimigrasian adalah larangan yang bersifat sementara
terhadap orang-orang tertentu ke luar dari wilayah Republik Indonesia
berdasarkan alasan tertentu. Pelarangan tersebut bersifat sementara karena
pelaksanaan Pencegahan tersebut bersinggungan dengan persoalan hak asasi
manusia, dimana setiap orang mempunyai hak untuk melakukan perjalanan ke
luar negeri (Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992). Karena bersifat
sementara, maka dalam pelaksanaan pencegahan ditegaskan adanya jangka
waktu pencegahan.
       Di dalam pengertian di atas, terdapat terminologi orang-orang tertentu
yang dapat dikenakan Pencegahan dan alasan-alasan tertentu yang
menyebabkan dilaksanakannya Pencegahan. Bila dikaitkan dengan tugas
DJPLN dalam melakukan pengurusan piutang Negara, pengertian:
1. orang-orang tertentu adalah pihak-pihak yang dapat dimintakan
   pertanggungjawaban dalam penyelesaian hutang Penanggung Hutang; dan
2. alasan tertentu adalah adanya piutang negara atau hutang kepada negara
   yang harus diselesaikan oleh Penanggung Hutang dan/atau Penjamin
   Hutang.
       Di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian,
di samping pengertian dan ketentuan tentang Pencegahan, diatur juga
pengertian dan ketentuan tentang Penangkalan. Dalam Pasal 1 angka 13
undang-undang tersebut telah ditegaskan bahwa Penangkalan adalah larangan
yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk wilayah
negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu.
        Penangkalan tersebut pada dasarnya ditujukan kepada orang-orang
asing, namun bukan berarti penangkalan tidak dapat dilakukan terhadap orang
Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut telah ditegaskan bahwa
Penangkalan dapat dilakukan terhadap orang Indonesia yang dalam keadaan
sangat khusus, misalnya :
1. telah lama meninggalkan Indonesia;
258                                   Bab 9 : Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah RI



2. tinggal menetap atau menjadi penduduk negara lain;
3. melakukan tindakan atau sikap bermusuhan terhadap negara dan
   Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD
   1945;
4. diperkirakan dengan masuknya mereka ke wilayah Indonesia dapat
   menimbulkan ancaman terhadap dirinya atau keluarganya.

Dasar Hukum Pencegahan
        Tindakan Pencegahan terhadap Penanggung Hutang dan/atau Penjamin
Hutang yang hendak bepergian ke luar wilayah Republik Indonesia dilakukan
oleh DJPLN dalam rangka pengamanan dan kelancaran pengurusan piutang
negara. Dalam melakukan tindakan pencegahan tersebut, DJPLN tentu
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mendasari pencegahan tersebut.
Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara
    Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 374/KMK.01/1994 tentang
    Pelimpahan Kewenangan Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan
    Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang
    Pengurusan Piutang Negara (Bab XII, Pasal 117-134).
5. Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor Kep-
    25/PL/2002 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara (Bab VI
    Pasal 54-61).

Pihak yang Berwenang Melakukan Pencegahan

      Pasal 11 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 mengatur bahwa
wewenang dan tanggung jawab pencegahan dilakukan oleh:
1. Menteri Kehakiman, sekarang dikenal dengan sebutan Menteri Hukum dan
   Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM), sepanjang menyangkut urusan
   yang bersifat keimigrasian.
   Pencegahan yang terkait dengan urusan yang bersifat keimigrasian adalah
   pencegahan yang dilakukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
Pengurusan Piutang Negara                                                            259

    §  Warga Negara Indonesia yang pernah diusir/dideportasi ke Indonesia
       oleh suatu negara lain.
   § Warga Negara Indonesia yang pada saat berada di luar negeri
       melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara
       Indonesia.
   § Warga Negara Asing yang belum atau tidak memenuhi kewajiban-
       kewajiban terhadap negara atau pemerintah RI, misalnya belum
       melunasi pajak bangsa asing dan pajak-pajak lain sebagai orang
       asing/penduduk Indonesia.
2. Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang negara.
   Selama ini, pengertian piutang negara yang digunakan terkait dengan
   Pencegahan adalah pengertian piutang negara yang ditetapkan oleh
   Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN, sebagaimana
   yang telah dijelaskan pada Bab I1. Sebagaimana uraian pada pendahuluan
   bab ini, kewenangan Menteri Keuangan untuk melakukan Pencegahan
   telah didelegasikan kepada Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara.
3. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32
   angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan
   Republik Indonesia2.
4. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Imdonesia (sekarang disebut
   Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia), sepanjang menyangkut
   pemeliharaan dan penegakkan keamanan dan pertahanan negara
   sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982
   tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik
   Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1
   Tahun 1988. Tujuan Pencegahan dalam hal ini adalah untuk menjamin
   tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
   dan UUD 1945 terhadap segala macam ancaman baik dari luar maupun
   dari dalam negeri serta tercapainya tujuan nasional.




1 Pada masa sekarang ini, bila dikaitkan dengan Pencegahan, piutang pajak juga dimasukkan
  ke dalam pengertian piutang negara. Dalam Bab ini, pengertian piutang negara yang terkait
  dengan kewenangan Pencegahan adalah pengertian yang diatur oleh Undang-undang
  Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN.
2
  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut
  telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang
  Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
260                                   Bab 9 : Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah RI



       Terkait dengan uraian tentang kewenangan Penangkalan pada
pendahuluan bab ini, timbul pertanyaan apakah DJPLN mempunyai
kewenangan untuk melakukan penangkalan? Pasal 15 Undang-undang Nomor
9 Tahun 1992 memberi jawaban, yaitu hanya ada 3 (tiga) pejabat yang
diberikan kewenangan untuk melakukan penangkalan. Pejabat itu adalah
Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Panglima ABRI/TNI. Dengan
demikian, DJPLN (dan bahkan Menteri Keuangan sekalipun) tidak
mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkalan.

Objek Pencegahan

       Terkait dengan kewenangan Pencegahan oleh DJPLN, berdasarkan
Pasal 117 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002, objek
Pencegahan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan hutang
kepada negara. Pihak-pihak tersebut adalah Penanggung Hutang dan/atau
Penjamin Hutang.

Penanggung Hutang
        Berdasarkan Pasal 117 Keputusan Menteri Keuangan Nomor
300/KMK.01/2002, pihak-pihak yang dapat dikategorikan sebagai
Penanggung Hutang kepada negara, dan yang dapat dijadikan sebagai objek
Pencegahan adalah:
1. pihak-pihak yang menandatangani perikatan hutang (Perjanjian Kredit,
    Kontrak), atau orang-orang yang berdasarkan peraturan perundang-
    undangan dan/atau sebab apapun mempunyai hutang kepada negara,
    apabila Penanggung Hutang adalah orang/pribadi;.
2. direksi/anggota     pengurus      perusahaan/yayasan/koperasi,   apabila
    Penanggung Hutang adalah badan hukum (PT, Yayasan, Koperasi);
3. para anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang berdasarkan
    Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
    melakukan tindakan kepengurusan, apabila Penanggung Hutang adalah
    badan hukum perseroan; atau
4. salah seorang pesero dan/atau pesero pengurus dari Badan Usaha dalam hal
  Penanggung Hutang adalah Firma, Perseroan Komanditer (Commanditer
  Vennootschap), atau Persekutuan Perdata.

Penjamin Hutang
Pengurusan Piutang Negara                                               261

      Berdasarkan Pasal 117 Keputusan Menteri Keuangan Nomor
300/KMK.01/2002, pihak-pihak yang dapat dikategorikan sebagai Penjamin
Hutang atas hutang kepada negara, dan yang dapat dijadikan sebagai objek
Pencegahan adalah:
1. Penjamin hutang pribadi (borgtoch atau personal guarantee);
2. Penjamin atas pembayaran wesel (avalist);
3. Pengurus dari badan usaha atau badan hukum yang mengikatkan diri
   sebagai penjamin (corporte guarantee).
        Dalam melakukan Pencegahan terhadap Penjamin Hutang pribadi
(borgtoch atau personal guarantee), disyaratkan adanya ketelitian yang tinggi
dari jajaran DJPLN. Ketelitian tersebut diperlukan untuk meminimalisasi
kemungkinan timbulnya permasalahan hukum akibat kesalahan melakukan
Pencegahan. Salah satu cara menjaga ketelitian tersebut adalah aparat DJPLN
yang bertugas mengelola Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dapat
membaca dan mengerti akta Borgtoch secara cermat.
        Contoh kemungkinan permasalahan hukum yang mungkin terjadi
adalah adanya gugatan kepada DJPLN dari Penjamin Hutang yang tidak
melepaskan hak istimewanya karena kepada yang bersangkutan dikenakan
Pencegahan meskipun barang jaminan dan harta kekayaan milik Penanggung
Hutang belum digunakan sebagai pembayaran hutang yang dijamin oleh
Penjamin Hutang tersebut. Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Bab II,
bahwa hak istimewa adalah hak yang diberikan undang-undang kepada
Penjamin Hutang pribadi (Borgtoch) untuk meminta agar barang jaminan dan
harta kekayaan Debitur (terminologi dalam pengurusan piutang negara adalah
Penanggung Hutang) terlebih dahulu dicairkan atau dijual untuk melunasi
hutangnya, dan bila barang jaminan dan harta kekayaan Debitur telah habis,
namun hutangnya masih ada, baru kemudian harta kekayaan Penjamin pribadi
dicairkan untuk menyelesaikan hutang Debitur dimaksud.
       Bagaimana kedudukan Borgtoch yang telah melepas hak istemewanya
di dalam pengurusan putang negara? Borgtoch demikian mempunyai
kedudukan yang sama dengan Penanggung Hutang, artinya si Borgtoch
bersama-sama Penanggung Hutang dapat diminta pertanggungjawabannya
untuk menyelesaikan hutang Penanggung Hutang sejak awal pengurusan.
      Pertanyaan selanjutnya yang timbul adalah, apakah setiap Penanggung
Hutang/ Penjamin Hutang dapat dikenakan tindakan pencegahan? Tentu saja
jawabannya tidak semua. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa pencegahan
merupakan sarana hukum yang dimiliki oleh DJPLN di dalam melaksanakan
pengurusan piutang negara yang bertujuan untuk memaksa PH/PjH
262                                     Bab 9 : Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah RI



menyelesaikan hutangnya. Oleh karena itu, tindakan Pencegahan harus
mengena pada sasarannya (efektif), dalam arti apabila dilakukan Pencegahan,
Penanggung Hutang/Penjamin Hutang diperkirakan akan berupaya untuk
menyelesaikan hutangnya atau tidak dapat melaksanakan niatnya untuk pergi
ke luar negeri.
        Dengan demikian, tindakan Pencegahan semata-mata ditujukan kepada
Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang tidak menunjukkan itikad baik
untuk menyelesaikan hutangnya. Pada akhirnya, Pencegahan yang efektif
adalah pencegahan yang menyebabkan salah satu atau beberapa kejadian
berikut:
ü Penanggung Hutang/Penjamin Hutang melunasi hutang;
ü Penanggung Hutang/Penjamin Hutang mengangsur hutang dan
    memberikan rencana penyelesaian yang jelas.

Syarat Pencegahan

        Berdasarkan Pasal 121 sampai dengan Pasal 123 Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002, Pencegahan dapat dilaksanakan apabila
telah terpenuhi seluruh syarat berikut ini:
1. Sisa hutang yang masih harus diselesaikan oleh objek Pencegahan
    (Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang) adalah lebih dari Rp.
    1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Apabila sisa hutang kurang dari Rp.
    1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), terhadap objek Pencegahan tetap
    dapat dilakukan Pencegahan apabila yang bersangkutan sering bepergian
    ke luar wilayah Republik Indonesia.
    Indikator sering tidaknya seseorang ke luar wilayah Republik Indonesia
    adalah bahwa yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
    melakukan perjalanan ke luar wilayah Republik Indonesia paling sedikit
    sebanyak 2 (dua) kali. Informasi tentang sering tidaknya objek Pencegahan
    melakukan perjalanan ke luar negeri tersebut dapat diperoleh/diketahui
    dari paspor yang bersangkutan, pengakuan objek Pencegahan atau
    informasi dari Penyerah Piutang.
2. Objek Pencegahan (Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang)
    beritikad tidak baik, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
    a. tidak pernah atau jarang memenuhi panggilan KP2LN;
Pengurusan Piutang Negara                                                  263

   b. belum pernah membayar sama sekali, atau pernah membayar dalam
       jumlah yang relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan sisa
       hutangnya;
   c. menunda-nunda pembayaran tanpa alasan yang sah; dan/atau
   d. bergaya hidup mewah namun tidak menyelesaikan hutangnya.
       Informasi tentang hal ini dapat diperoleh dari hasil penelitian lapangan,
       Penyerah Piutang, dan/atau informasi dari pihak lain.
3. Nilai barang jaminan diperkirakan tidak menutup hutang.
        Berdasarkan persyaratan di atas, dan dalam rangka efektivitas upaya
Pencegahan, maka Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang akan
dijadikan sebagai objek Pencegahan agar dicermati dan diteliti secara seksama.
Penelitian tersebut ditujukan untuk mengetahui secara jelas apakah
Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang akan dikenakan tindakan
pencegahan adalah orang yang benar-benar mampu untuk menyelesaikan
hutangnya?
        Pertanyaan tersebut di atas timbul karena berdasarkan pengalaman,
sering ditemukan bahwa Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang
menduduki jabatan Direksi atau Komisaris suatu perusahaan bukanlah
pengambil keputusan/pemilik/pengendali perusahaan tersebut. Pada
kenyataannya orang-orang tersebut adalah orang-orang suruhan (seperti
pembantu atau sopir, misalnya) pemilik perusahaan yang aktual (secara de
facto). Hal tersebut dilakukan oleh pemilik aktual untuk menghindari tanggung
jawab selaku pengurus perusahaan. Apabila pencegahan dilakukan terhadap
pihak-pihak yang hanya secara de jure saja dan tidak secara de facto bertindak
sebagai pengurus atau komisaris perusahaan, maka pencegahan tersebut tidak
akan kena sasaran/tidak efektif.
       Selain persyaratan di atas, Pencegahan yang dilakukan oleh DJPLN
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan, dan dapat
   diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 6 (enam) bulan;
2. Pencegahan atau perpanjangan Pencegahan berakhir demi hukum apabila:
   a. jangka waktu Pencegahan berakhir dan tidak ada perpanjangan;
   b. jangka waktu perpanjangan Pencegahan pertama berakhir dan tidak ada
       perpanjangan; atau
   c. jangka waktu perpanjangan Pencegahan kedua berakhir;
3. dalam jangka waktu Pencegahan atau perpanjangan Pencegahan, kepada
   Objek Pencegahan dapat diberikan izin ke luar wilayah Republik
264                                    Bab 9 : Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah RI



   Indonesia oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan, dengan
   pertimbangan objek Pencegahan:
   a. menjalankan tugas negara atau mewakili kepentingan negara di forum
       internasional;
   b. menjalankan ibadah haji;
   c. memerlukan perawatan atau pengobatan kesehatan ke luar wilayah
       Republik Indonesia yang didukung dengan rekomendasi dari dokter
       ahli di Indonesia;
   d. melakukan kerjasama dengan mitra luar negeri untuk kegiatan usaha
       dalam rangka menyelesaikan hutangnya; atau
   e. memerlukan pergi ke luar wilayah Republik Indonesia karena alasan
       kemanusiaan, seperti membesuk atau mendampingi orang
       tua/suami/istri/anak yang memerlukan pengobatan/perawatan.

Prosedur dan Tata Cara Penerbitan Keputusan
Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah Republik
Indonesia

       Tindakan pencegahan ditetapkan dengan keputusan tertulis yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara atas nama
Menteri Keuangan. Keputusan tersebut memuat sekurang-kurangnya hal-hal
sebagai berikut:
1. identitas objek Pencegahan, antara lain:
    a. nama;
    b. umur;
    c. pekerjaan/kedudukan;
    d. alamat;
    e. jenis kelamin;
    f. kewarganegaraan;
2. alasan pencegahan; dan
3. jangka waktu pencegahan.
        Keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Piutang
dan Lelang Negara, dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk
ditindaklanjuti melalui aparat/petugas imigrasi. Petugas imigrasi inilah yang
secara efektif melakukan pencegahan bepergian pada pintu-pintu keluar masuk
Indonesia di seluruh Indonesia. Selain itu, keputusan Pencegahan disampaikan
dengan surat tercatat kepada objek Pencegahan selambat-lambatnya 7 (tujuh)
Pengurusan Piutang Negara                                               265

hari terhitung sejak tanggal penetapan. (Pasal 134 ayat (1) Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002).
       Pengertian surat tercatat tersebut di atas, termasuk juga bukti
penerimaan oleh objek Pencegahan yang bersangkutan, atau oleh orang lain
yang berada pada alamat objek Pencegahan. Contoh: Surat Keputusan
Pencegahan terhadap Budi ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2000. Surat
Keputusan tersebut harus sudah dikirim melalui surat tercatat (pos) atau
dengan kurir kepada alamat domisili Budi, paling lambat pada tanggal 9 Maret
2000.

Prosedur Pengajuan Usul Pencegahan
       Usul Pencegahan terhadap Penanggung Hutang dan/atau Penjamin
Hutang yang memenuhi persyaratan untuk dicegah, dilakukan secara tertulis
oleh KP2LN dan ditujukan kepada Direktur Jenderal Piutang dan Lelang
Negara. Usul Pencegahan hanya dapat dilaksanakan setelah Surat Penerimaan
Pengurusan Piutang Negara (SP3N) terbit. Apabila terdapat informasi bahwa
Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang akan melakukan perjalanan ke
luar wilayah Republik Indonesia, surat usul Pencegahan dapat ditandatangani
dan dikirim bersamaan dengan terbitnya SP3N.
       Usul Pencegahan yang disampaikan oleh KP2LN kepada Direktur
Jenderal Piutang dan Lelang Negara dilengkapi dengan dokumen dan
keterangan sebagai berikut:
1. fotocopy KTP atau SIM atau dokumen identitas lain yang otentik yang
    memuat data dan informasi bukti diri objek Pencegahan yang lengkap;
2. alamat terakhir objek Pencegahan;
3. fotocopy perjanjian atau akta borgtoch yang menunjukkan bahwa orang
    yang akan dicegah adalah benar sebagai borgtoch atau guarantor atau
    Penjamin Hutang yang melepaskan hak-hak istemewanya atau yang ikut
    menandatangani Perjanjian Kredit;
4. jumlah pembayaran hutang dan sisa hutang;
5. kondisi terakhir usaha Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang;
6. alasan yang mendukung untuk dilakukan pencegahan seperti:
    a. itikad Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang; dan
    b. perkiraan harga jual barang jaminan Penanggung Hutang dan/atau
       Penjamin Hutang; dan
266                                   Bab 9 : Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah RI



7. pendapat KP2LN mengenai efektifitas pencegahan dalam arti tindakan
   pencegahan tersebut akan memberikan dampak positif dalam penyelesaian
   pengurusan piutang negara.
        Usul pencegahan tersebut oleh Kantor Pusat DJPLN diteliti dan
dianalisa, apabila sudah memenuhi ketentuan dan persyaratan maka
diterbitkan Keputusan Penetapan Pencegahan. Salah satu salinan keputusan
tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk ditindaklanjuti,
dan satu petikan keputusan tersebut disampaikan kepada objek Pencegahan
yang bersangkutan.
       Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi dalam
waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerimaan Keputusan
Penetapan Pencegahan tersebut memasukkan nama orang yang terkena
pencegahan ke dalam “Daftar Pencegahan” dan mengirimkannya kepada
Kepala Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk
melaksanakan pencegahan. Kantor-kantor Imigrasi melaksanakan pencegahan
tersebut di pintu-pintu keluar masuk wilayah Republik Indonesia, seperti di
bandar-bandar udara atau di pelabuhan-pelabuhan laut.
       Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa laku
Pencegahan (atau perpanjangan Pencegahan pertama), KP2LN harus
mengajukan usul perpanjangan Pencegahan pertama (atau usul perpanjangan
Pencegahan kedua) ke Kantor Pusat DJPLN, dilengkapi dengan dokumen dan
keterangan sebagai berikut :
1. identitas objek Pencegahan;.
2. perkembangan penyelesaian hutang Penanggung Hutang; dan
3. alasan yang mendukung perpanjangan pencegahan, antara lain
    perkembangan penyelesaian hutang dan itikad PH/PjH.
       Kantor Pusat DJPLN memproses usulan tersebut untuk kemudian
menerbitkan Keputusan Perpanjangan Pertama Pencegahan atau Keputusan
Perpanjangan Kedua Pencegahan. Selanjutnya, salah satu salinan keputusan
tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk ditindaklanjuti
dengan proses yang serupa dengan yang telah diuraikan di atas.
       Sebagai ilustrasi, berikut adalah contoh proses Pencegahan yang
dilakukan dalam rangka optimalisasi pengurusan piutang negara oleh
PUPN/DJPLN.
1. Pada tanggal 10 Maret 2000 Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara
    menetapkan Keputusan Pencegahan untuk bepergian ke luar wilayah
    Republik Indonesia terhadap Munasir selaku Direktur PT. ABC untuk
Pengurusan Piutang Negara                                               267

     jangka waktu selama 6 (enam) bulan. Dengan demikian, pencegahan
     tersebut berlaku terhitung sejak tanggal 10 Maret 2000 sampai dengan
     tanggal 9 September 2000.
2.   Paling lambat, 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal 9 September 2000
     yaitu tanggal berakhirnya masa laku pencegahan tersebut (tepatnya paling
     lambat tanggal 9 Agustus 2000), KP2LN mengirimkan usulan secara
     tertulis kepada Kantor Pusat DJPLN untuk memperpanjang pencegahan
     terhadap Munasir selaku Direktur PT. ABC.
3.   Apabila masa Pencegahan telah lewat 6 (enam) bulan, KP2LN tidak
     mengusulkan perpanjangan pertama Pencegahan, maka pencegahan
     tersebut berakhir demi hukum pada tanggal 10 September 2000.
4.   Sebelum berakhirnya masa laku Pencegahan terhadap Munasir selaku
     Direktur PT. ABC tersebut (sebelum tanggal 9 September 2000),
     berdasarkan usul perpanjangan Pencegahan dari KP2LN, Kantor Pusat
     DJPLN akan menerbitkan Keputusan Perpanjangan Pertama Pencegahan.
     Perpanjangan pertama Pencegahan tersebut akan berlaku selama 6 (enam)
     bulan berikutnya, terhitung sejak tanggal 10 September 2000 sampai
     dengan tanggal 9 Maret 2001.
5.   Apabila masa perpanjangan pertama Pencegahan telah lewat 6 (enam)
     bulan, KP2LN tidak mengusulkan perpanjangan kedua Pencegahan, maka
     pencegahan tersebut berakhir demi hukum pada tanggal 9 Maret 2000.
6.   Bila KP2LN kembali mengusulkan perpanjangan kedua Pencegahan, maka
     Keputusan Perpanjangan Kedua Pencegahan akan diterbitkan oleh Kantor
     Pusat DJPLN dengan masa laku selama 6 (enam) bulan, yaitu sejak
     tanggal 10 Maret 2001 sampai dengan 9 September 2001.
7.   Sejak tanggal 10 September 2001, Munasir selaku Direktur PT. ABC telah
     bebas dari Pencegahan, atau dengan kata lain Pencegahan terhadap
     Munasir selaku Direktur PT. ABC telah berakhir demi hukum.
      Pencegahan kepada Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang
dapat dilakukan untuk setiap kasus piutang negara. Dalam hal terhadap
Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang telah dilakukan pencegahan
pada salah satu kasus piutang negara, tidak perlu dilakukan pencegahan
kembali terhadap kasus piutang negara yang lain, sepanjang jangka waktu
pencegahan untuk kasus yang pertama masih berlaku. Bilamana masa
pencegahan untuk kasus yang pertama telah berakhir, terhadap Penanggung
Hutang/Penjamin Hutang tersebut dapat diusulkan kembali untuk dilakukan
pencegahan atas kasus yang lain.
268                                     Bab 9 : Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah RI



        Sebagai ilustrasi, berikut adalah contoh proses Pencegahan yang
dilakukan dalam rangka optimalisasi pengurusan piutang negara oleh
PUPN/DJPLN.
1. Udin adalah Penanggungjawab PT. X, di samping itu yang bersangkutan
    menjadi penanggungjawab PT. Y. Pengurusan piutang atas nama kedua
    Penanggung Hutang tersebut (PT. X dan PT. Y) telah diserahkan kepada
    KP2LN.
2. KP2LN dapat mengajukan usul kepada Kantor Pusat untuk melakukan
    Pencegahan terhadap Udin selaku penanggungjawab PT. X paling lama 18
    bulan. Setelah masa Pencegahan tersebut berakhir demi hukum, terhadap
    Udin masih bisa dikenakan pencegahan dengan jangka waktu paling lama
    18 bulan. Namun pencegahan tersebut tidak dilakukan terhadap Udin
    selaku Penanggungjawab PT. X, tetapi selaku Penanggungjawab PT. Y.
        Apabila Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang dapat
menyelesaikan hutangnya sebelum jangka waktu pencegahan berakhir, maka
KP2LN harus mengajukan usul pencabutan pencegahan. Usul pencabutan
tersebut dilengkapi dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut :
1. identitas Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang menjadi
    objek Pencegahan;
2. perkembangan penyelesaian hutang;
3. alasan yang mendukung pencabutan pencegahan, antara lain:
    • Penanggung           Hutang       dan/atau        Penjamin        Hutang
        melunasi/menyelesaikan hutangnya;
    • Kasusnya telah ditarik oleh Penyerah Piutang;
    • Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang telah menunjukkan
        itikad baik dengan melakukan pembayaran ke arah pelunasan dan ada
        kejelasan rencana penyelesaian atas sisa hutang. Misal: barang jaminan
        telah terjual untuk mengangsur hutang dan untuk menyelesaikan sisa
        hutangnya Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang berupaya
        dari sumber lain; dan
    • Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang telah meninggal dunia.
        Kantor Pusat DJPLN meneliti dan menganalisa usulan KP2LN
tersebut. Apabila permohonan tersebut dapat dipertimbangkan, maka
diterbitkan Keputusan Pencabutan Pencegahan, dan selanjutnya salinan
keputusan tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk
ditindaklanjuti.
Pengurusan Piutang Negara                                              269

       Dalam praktek, terdapat usul pencabutan Pencegahan yang diajukan
dengan pertimbangan objek Pencegahan tidak lagi berkedudukan sebagai
komisaris/direksi perusahaan yang memiliki hutang kepada negara
(perusahaan tersebut merupakan Penanggung Hutang). Dalam menindaklanjuti
usul pencabutan pencegahan tersebut, perlu dilakukan analisa dan penelitian
untuk membuktikan bahwa perubahan susunan pengurus (direksi) dan
pengawas (komisaris) perusahaan tersebut telah disetujui oleh Penyerah
Piutang. Apabila belum ada persetujuan, maka kepada yang objek Pencegahan
tersebut diminta untuk melampirkan persetujuan Penyerah Piutang atas
perubahan susunan pengurus perusahaan Penanggung Hutang. Persetujuan
tersebut diperlukan untuk memenuhi salah satu klausul dalam Perjanjian
Kredit yang mengatur bahwa segala perubahan yang menyangkut modal,
kepemilikan saham, atau susunan pengurus terlebih dahulu harus mendapat
persetujuan Kreditur.

Rangkuman

       Pencegahan dilakukan dalam rangka pengamanan kekayaan dan
kelancaran pengurusan piutang negara. Tindakan pencegahan dalam
pelaksanaannya harus dilakukan secara efektif, mengingat tindakan
pencegahan terkait dengan hak asasi manusia di mana setiap Warga Negara
Indonesia berhak untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Oleh karena itu,
diperlukan adanya batasan atau kriteria yang jelas, PH/PjH mana saja dapat
dikenakan pencegahan.
       Pelaksanaan Pencegahan tersebut, harus dikoordinasikan secara cermat
antara Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Direktorat Jenderal
Imigrasi Departemen Hukum dan HAM. Koordinasi tersebut dilaksanakan
mengingat hal-hal sebagai berikut:
1. Keputusan tentang Penetapan Pencegahan, Perpanjangan Pencegahan
   Pertama, Perpanjangan Pencegahan Kedua diterbitkan oleh Direktur
   Jenderal Piutang dan Lelang Negara atas nama Menteri Keuangan;
2. Operasionalisasi di lapangan atas keputusan-keputusan tersebut pada
   angka 1 di atas dilaksanakan oleh Direktorat Imigrasi Departemen Hukum
   dan HAM, yang memiliki aparatur yang bertugas di bandar udara dan
   pelabuhan laut dan memonitor lalu lintas orang ke luar dan masuk wilayah
   Republik Indonesia.
270                                  Bab 9 : Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah RI



       Usul penetapan Pencegahan, perpanjangan pertama Pencegahan,
perpanjangan kedua Pencegahan, pencabutan Pencegahan, dan izin sementara
ke luar negeri diajukan oleh KP2LN kepada Direktur Jenderal Piutang dan
Lelang Negara. Usul tersebut harus senantiasa didukung dengan
dokumen/data, alasan serta pertimbangannya. Di samping itu, pertimbangan
yang paling utama dalam pengajuan Pencegahan adalah efektivitas dari
pencegahan itu sendiri.




                                - o0o -



Latihan
Untuk mengingatkan kembali materi yang telah anda pelajari, kerjakanlah
latihan di bawah ini:
1. Pencegahan terhadap Penanggung Hutang dan Penjamin Hutang dapat
   dilakukan dalam hal jumlah piutang negara sebagai berikut:
   a. Rp. 1 Milyar atau lebih atau kurang dari Rp. 1 Milyar, tetapi
       Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang sering bepergian ke
       luar negeri.
   b. Rp. 500 juta atau lebih atau kurang dari Rp. 500 juta, tetapi
       Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang sering bepergian ke
       luar negeri.
   c. Rp. 250 juta atau lebih.
   d. Rp. 500 juta atau lebih.
2. Penjamin hutang adalah orang atau badan sebagaimana dimaksud di bawah
   ini, kecuali:
   a. Borgtocht
   b. Avalis
   c. Persero diam
   d. Corporate guarantee
3. Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang dapat dikenakan
   pencegahan ke luar negeri adalah:
Pengurusan Piutang Negara                                            271

    a.   Komisaris utama
    b.   Direktur utama
    c.   Borgtoch
    d.   Jawaban a, b, dan c benar
4. Dalam hal apa saja DJPLN dapat melakukan pencegahan terhadap
   borgtoch yang tidak melepaskan hak istimewanya?
   a. Dalam hal agunan telah habis dicairkan/dilelang
   b. Debitur tidak lagi mempunyai harta kekayaan lain yang dapat
      dipergunakan untuk melunasi hutang
   c. Jawaban a benar
   d. Jawaban a dan b benar
5. Dasar hukum pencegahan, sepanjang menyangkut urusan piutang negara
   diatur dalam:
   a. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960
   b. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992
   c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997
   d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
6. Pencegahan terhadap Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang dapat
   dilakukan apabila:
   a. Telah diterbitkan Surat Paksa
   b. Telah diterbitkan SP3N
   c. Jawaban a dan b benar
   d. Telah dilakukan pengusutan/pemeriksaan
7. Yang dimaksud dengan pencegahan berdasarkan Undang-undang Nomor 9
   Tahun 1992 adalah:
   a. Larangan untuk ke luar negeri.
   b. Larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk
      ke luar negeri dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan
      tertentu.
   c. Larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk
      masuk wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu.
   d. Larangan untuk ke luar dan masuk wilayah Republik Indonesia
      terhadap orang-orang tertentu berdasarkan alasan tertentu.
272                                     Bab 9 : Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah RI



8. Pencegahan dilakukan terhadap Penanggung Hutang dan/atau Penjamin
   Hutang dalam hal Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang:
   a. Melakukan tindakan atau sikap bermusuhan terhadap negara dan
      pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD
      1945.
   b. Telah lama meninggalkan Indonesia
   c. Mempunyai hutang kepada negara namun tidak mempunyai itikad baik
      untuk menyelesaikannya
   d. Tersangkut tindak pidana
9. Menteri Keuangan hanya dapat mengenakan tindakan pencegahan yang
   menyangkut:
   a. Urusan keimigrasian
   b. Urusan piutang negara
   c. Urusan pidana
   d. Urusan keamanan dan pertahanan wilayah Republik Indonesia
10. Penangkalan dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah, kecuali:
    a. Jaksa Agung
    b. Menteri Hukum dan HAM
    c. Pangab/Panglima TNI
    d. Menteri Keuangan
11. Keputusan Pencegahan berlaku untuk jangka waktu paling lama:
    a. 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 6 (enam) bulan.
    b. 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali
       tidak lebih dari 8 (delapan) bulan.
    c. 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali
       masing-masing tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
    d. 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali tidak
       lebih dari 6 (enam) bulan.
12. Pencegahan harus dengan keputusan yang memuat sekurang-kurangnya:
    a. Identitas, alasan dan jangka waktu pencegahan.
    b. Identitas, jangka waktu dan tujuan pencegahan.
    c. Identitas, tujuan pencegahan dan jumlah piutang negara.
    d. Identitas, jumlah piutang negara dan jangka waktu pencegahan.
Pengurusan Piutang Negara                                                273

13. Apabila tidak ada Keputusan Perpanjangan            setelah   berakhirnya
    pencegahan pertama, pencegahan tersebut:
    a. Dianggap masih berlaku
    b. Batal demi hukum
    c. Ditunda
    d. Berakhir demi hukum
14. Pelaksanaan Keputusan Pencegahan dilakukan oleh:
    a. Menteri Keuangan
    b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
    c. Menteri Hukum dan HAM atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
        olehnya.
    d. Bank Indonesia
15. Keputusan Pencegahan harus disampaikan kepada Penanggung Hutang
    dan/atau Penjamin Hutang paling lambat:
    a. 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan
    b. 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan
    c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan
    d. 14 (empat belas) hari sejak tanggal penetapan
16. Sejak kapan borgtocht yang melepaskan hak istimewanya dikenakan
    tindakan pencegahan:
    a. Harta kekayaan debitur telah habis terjual.
    b. Diterbitkannya SP3N.
    c. Setelah adanya pengusutan/pemeriksaan
    d. Diterbitkannya Pernyataan Bersama.
17. Keputusan Pencegahan terhadap Penanggung Hutang dan/atau Penjamin
    Hutang diterbitkan oleh:
    a. Kepala KP2LN.
    b. Ketua PUPN Cabang.
    c. DJPLN atas nama Menteri Keuangan.
    d. Direktur Piutang Negara Perbankan atas nama Menteri Keuangan.
18. Dengan pertimbangan/alasan di bawah ini, Penanggung Hutang dan/atau
    Penjamin Hutang dapat diberi izin untuk bepergian ke luar negeri, kecuali:
    a. Mengikuti seminar.
274                                   Bab 9 : Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah RI



   b. Menjalankan ibadah agama.
   c. Kemanusiaan.
   d. Melakukan pengobatan dan perawatan.
19. Keputusan Pencegahan diterbitkan apabila:
    a. Telah memperoleh persetujuan dari Penyerah Piutang.
    b. Telah memperoleh persetujuan dari Kejaksaan Tinggi setempat.
    c. Telah memperoleh persetujuan dari Kepala DJPLN.
    d. Jawaban a, b dan c salah semua.
20. Dalam hal terdapat Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang telah
    dikenakan pencegahan pada kasus piutang negara selama 18 (delapan
    belas) bulan, maka terhadap kasus piutang negara lainnya, PH/PjH
    dimaksud dapat :
    a. Dikenakan tindakan pencegahan maksimal 6 (enam) bulan.
    b. Dikenakan tindakan pencegahan maksimal 12 (dua belas) bulan
    c. Dikenakan tindakan pencegahan maksimal 18 (delapan belas) bulan
    d. Dikenakan tindakan pencegahan sampai hutangnya dilunasi

                                  - o0o -
BAB 10


PEMERIKSAAN DALAM PENGURUSAN
PIUTANG NEGARA




Sasaran Pembelajaran

Setelah membaca dan mempelajari Bab ini diharapkan para mahasiswa Prodip III
Keuangan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dapat mengerti dan
memahami pengertian, tata cara, pedoman serta sasaran/tujuan yang hendak dicapai
dari kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh KP2LN dalam rangka pengurusan
piutang negara.


Pendahuluan
276                                Bab 10 : Pemeriksaan dalam Pengurusan Piutang Negara




        Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal
Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya selalu dihadapkan pada berbagai masalah dan hambatan yang terus
meningkat baik kualitas dan kuantitasnya sejalan dengan perkembangan serta
dampak kondisi perekonomian saat ini. Hambatan yang paling menonjol
adalah jumlah Piutang Negara yang jauh melebihi nilai barang jaminan,
barang jaminan yang bermasalah, bahkan seringkali piutang negara yang
bersangkutan tidak didukung oleh adanya barang jaminan. Selain itu,
pengurusan piutang negara seringkali pula dihadapkan pada permasalahan
“menghilangnya” Penanggung Hutang/Penjamin Hutang (PH/PjH) termasuk
Ahli Waris, begitu juga masalah piutang yang sudah diterbitkan PSBDT
namun berdasarkan informasi yang diterima yang bersangkutan masih
mempunyai harta kekayaan/usaha yang dapat digunakan untuk menyelesaikan
hutangnya.
        Untuk menghadapi masalah-masalah tersebut di atas, telah diupayakan
adanya kegiatan Pemeriksaan/ “Pengusutan” sebagaimana telah beberapa kali
diatur dalam Keputusan Kepala BUPLN Nomor KEP-11/PN/1999 tanggal 12
Mei 1999 dan terakhir diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
300/KMK.01/2002. Namun ketentuan tersebut hanya memuat aturan yang
tidak terlalu detail (teknis), sehingga pelaksanaan pemeriksaan di lapangan
menghadapi kendala dan belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

       Untuk kepentingan tersebut diperlukan suatu “pedoman” yang
mengatur secara lebih terperinci mengenai “pengusutan”/pemeriksaan
sehingga dapat diterapkan di lapangan dan dapat menjadi petunjuk untuk
menemukan keberadaan, kemampuan, harta kekayaan PH/PjH termasuk Ahli
Waris, serta menemukan fisik barang jaminan. Hasil-hasil temuan tersebut
diharapkan dapat membantu penyelesaian Piutang Negara dalam rangka
meningkatkan hasil pengurusan sesuai dengan yang diharapkan.
       “Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pengurusan Piutang
Negara” merupakan pengaturan lebih lanjut tentang pengusutan sebagaimana
dimaksud di atas. Ketentuan tentang pemeriksaan ini diperkirakan akan dapat
diterapkan di lapangan karena telah mengatur secara lebih jelas dan terperinci
mengenai pedoman berikut langkah-langkah dalam pelaksanaan pemeriksaan.
Dengan demikian diharapkan ketentuan ini dapat menjadi “darah segar” bagi
DJPLN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka turut
serta menyelamatkan/mengamankan Keuangan Negara.
Pengurusan Piutang Negara                                             277

       Penjelasan lengkap tentang pemeriksaan dalam pengurusan piutang
negara akan diuraikan berikut ini.


Dasar Hukum Tugas/Wewenang PUPN/DJPLN untuk
Melakukan Pengusutan/ Pemeriksaan

        Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar
hukum PUPN/DJPLN dalam “pemeriksaan” adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
    Piutang Negara;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
    Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (stbl.1847 Nomor 23);
5. Keputusan Presiden nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang
    Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi
    Dan Tugas Departemen, terakhir diatur dalam Keputusan Presiden Nomor
    10 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
    Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di
    Lingkungan Departemen Keuangan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi
    dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang
    Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang
    Pengurusan Piutang Negara;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tentang
    Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang
    Dan Lelang Negara Dan Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 tentang Panitia
    Urusan Piutang dan Lelang Negara.


Definisi / Pengertian Pemeriksaan
278                             Bab 10 : Pemeriksaan dalam Pengurusan Piutang Negara




Pengertian pengusutan/pemeriksaan dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Usut/mengusut adalah :
   ü memeriksa, menyelidiki suatu perkara (hal dan sebagainya) yang
       belum terang;
   ü mencari/meminta keterangan tertentu suatu perkara (hal dan
       sebagainya).
   (Departemen P&K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan ketiga
   (Jakarta: Balai Pustaka,1990) , hal.671).
b. Pengusutan/Pemeriksaan adalah:
   ü Proses, pembuatan, cara mengusut; penyelidikan; untuk pengusutan /
       pemeriksaan lebih lanjut
   ü Usaha mencari bahan-bahan bukti apabila timbul dugaan seseorang
       melakukan suatu tindak pidana.
   ( Departemen P&K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan ketiga(Balai
   Pustaka 1990), hal.671).
   Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pengusutan/pemeriksaan dapat
   juga diartikan sebagai penyelidikan.
Pengertian penyelidikan dan penyelidik adalah:
a. Penyelidikan adalah :
   Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu
   peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau
   tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-
   undang ini.
   (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal
   1 butir ke 5 dan Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian RI
   Pasal 1 butir ke 7).
b. Penyelidik adalah :
   Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh
   Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
     (Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal
     1 butir ke 4 dan UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian RI Pasal 1
     butir ke 6 ).
Di dalam Keputusan Kepala BUPLN Nomor : KEP-11/PN/1999 tanggal
12 Mei 1999 mengenai petunjuk Teknis dan Tata Cara Pengurusan
piutang Negara Bab X angka I menyatakan bahwa :
Pengurusan Piutang Negara                                          279

     Pengusutan/Pemeriksaan adalah suatu upaya yang dilakukan
     oleh KP2LN untuk memperoleh informasi atas diri
     Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang, usaha
     dan/atau harta kekayaan atau kemampuan Penanggung
     Hutang       dan/atau    Penjamin    Hutang      yang      dalam
     pelaksanaannya memperhatikan prinsip           efisiensi     dan
     efektifitas Pengurusan Piutang Negara.
Dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/ 2002, Pemeriksaan
adalah:
     serangkaian upaya penelitian yang dilakukan Pemeriksa guna
     memperoleh informasi dan atau bukti-bukti dalam rangka
     penyelesaian Piutang Negara. ( Pasal 1 butir 27 )
Kesimpulan :
a. Pengusutan/Pemeriksaan dalam kaitannya dengan Pengurusan Piutang
   Negara adalah:
           suatu       upaya/usaha     yang      dilakukan        oleh
           pengusut/pemeriksa       untuk      mencari/memperoleh
           informasi,     mengumpulkan      bukti-bukti,      meminta
           keterangan-keterangan tertentu dari berbagai pihak atas
           diri PH/PjH guna menentukan ada tidaknya usaha
           dan/atau harta kekayaan atau kemampuan Penanggung
           Hutang dan/atau Penjamin Hutang serta keberadaannya
           dalam rangka penyelesaian Piutang Negara dengan
           memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas.
b. Pengusut/Pemeriksa adalah :
           Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu DJPLN yang
           diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-
           undangan untuk melakukan pengusutan.
c. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/ 2002 secara
   operasional dirumuskan sebagai berikut :
           Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
           Direktorat Jenderal yang diangkat oleh atau atas kuasa
           Menteri Keuangan yang diberi tugas, wewenang dan
           tanggung jawab untuk melakukan Pemeriksaan. (Pasal 1
           butir 28 ).
Terminologi.
Dalam pengurusan piutang negara sekarang ini, terminologi yang digunakan
adalah pemeriksaan. Terminologi pengusutan tidak digunakan lagi karena
280                               Bab 10 : Pemeriksaan dalam Pengurusan Piutang Negara



terminologi tersebut dapat dikonotasikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh
petugas kepolisian, atau petugas intelijen dari instansi lainnya, sedangkan
pemeriksaan yang dilakukan oleh DJPLN hanya sebatas pencarian dan validasi
data yang terkait dalam pengurusan piutang negara.


Tujuan, Objek & Sasaran Pemeriksaan

        Tujuan, obyek, dan sasaran pemeriksaan dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Tujuan Pemeriksaan adalah untuk penyelamatan/pengamanan keuangan
    negara.
    Pengusutan/pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan,
    menyelamatkan/ mengamankan keuangan negara dengan cara melakukan
    penelitian, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti/dokumen dan
    informasi atas diri Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang
    termasuk Borg atau Ahli Waris usaha dan harta kekayaan atau kemampuan
    Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang, termasuk Borg atau Ahli
    Waris beserta keberadaannya.
2. Objek Pemeriksaan adalah :
    a. Penanggung Hutang;
    b. Penjamin Hutang;
    c. harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin
        Hutang, termasuk Borg atau Ahli Waris;
    d. kemampuan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang termasuk
        Borg atau Ahli Waris yang antara lain dapat dibuktikan dari
        penghasilan dan atau usahanya;
    e. keberadaan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang termasuk
        Borg dan Ahli Waris;
    f. fisik barang jaminan yang belum diketemukan, sedangkan dokumen
        barang jaminan lengkap dan dikuasai oleh KP2LN.
3. Sasaran Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
    Sasaran pelaksanaan pemeriksaan adalah diperolehnya kebenaran
    informasi obyek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas.
    Dengan diperolehnya kebenaran informasi atas obyek pemeriksaan, maka
    akan diperoleh hasil sebagai berikut:
Pengurusan Piutang Negara                                               281

    a. Pelunasan atau pembayaran Piutang Negara, baik melalui tindakan
       eksekusi maupun non eksekusi.
    b. Penerbitan surat PSBDT (Piutang yang Untuk Sementara Belum Dapat
       Ditagih).
    c. Penghapusan Piutang Negara melalui mekanisme usul rekomendasi
       penghapusan kepada Menteri Keuangan dan atau pejabat yang
       berwenang.
    d. Penyanderaan/Paksa Badan (Gijezeling/Lijfdwang) dan tindakan
       pencegahan ke luar negeri.


Syarat-Syarat Pemeriksaan

       Pemeriksaan dapat dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat
sebagai berikut:
1. Pemeriksaan dapat dilakukan pada setiap tahap pengurusan setelah SP3N
   diterbitkan dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektifitasnya. Jadi
   pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh KP2LN apabila telah diterbitkan
   SP3N.
2. Pemeriksaan      dilakukan     bilamana    diperoleh  adanya      laporan,
   pemberitahuan, pengaduan dari pihak terkait terutama dari pihak Penyerah
   Piutang mengenai harta kekayaan, kemampuan/usaha serta keberadaan
   Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang termasuk Borg atau Ahli
   Waris.
3. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap setiap kasus Piutang Negara dengan
   kriteria/persyaratan sebagai berikut:
   a. fisik barang jaminan belum diketemukan, sedangkan dokumen barang
       jaminan lengkap dan dikuasai KP2LN;
   b. barang jaminan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang sudah
       habis namun berdasarkan informasi yang bersangkutan mempunyai
       harta kekayaan lain yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan
       hutangnya; atau
   c. Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang tidak diketahui
       alamat/domisili atau menghilang ; atau
   d. dalam rangka memberikan pertimbangan mengenai usul Penghapusan
       Piutang Negara;
   e. piutang negara untuk sementara dihentikan pengurusannya namun
       diperoleh informasi bahwa Penanggung Hutang dan/atau Penjamin
282                              Bab 10 : Pemeriksaan dalam Pengurusan Piutang Negara



      Hutang termasuk Borg atau Ahli Waris mempunyai harta
      kekayaan/kemampuan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan
      hutangnya;
   f. pada saat akan diterbitkan SPPBS dalam rangka memastikan adanya
      barang jaminan dan atau harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang
      dan/atau Penjamin Hutang baik jenis maupun jumlahnya.


Petugas Pemeriksa

        Pegawai/Pejabat DJPLN yang diangkat oleh Menteri Keuangan dan
dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Piutang Dan Lelang
Negara atas nama Menteri Keuangan untuk melakukan pemeriksaan adalah
pegawai/pejabat yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud
dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
        Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pemeriksa minimal terdiri dari
2 ( dua ) orang yang dilengkapi dengan:
1. Surat Tugas;
2. Tanda Pengenal dan atribut lainnya;
3. alat-alat pendukung lainnya.


Tugas dan Wewenang Petugas Pemeriksa
       Tugas Petugas Pemeriksa adalah melakukan pemeriksaan dengan cara
sebagai berikut:
1. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan/bukti-bukti/dokumen
   dokumen sehubungan dengan adanya informasi atas diri Penanggung
   Hutang dan/atau Penjamin Hutang termasuk Borgocht atau Ahli Waris,
   usaha dan/atau harta kekayaan atau kemampuan Penanggung Hutang
   dan/atau Penjamin Hutang termasuk Borgtocht atau Ahli Waris;
2. meminta informasi/keterangan dari berbagai pihak atas diri Penanggung
   Hutang dan/atau Penjamin Hutang, usaha dan/atau harta kekayaan atau
   kemampuan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang;
3. melakukan wawancara/konfirmasi dengan berbagai pihak yang berkaitan
   dengan obyek yang akan diusut.
       Petugas Pemeriksa mempunyai kewenangan sebagai berikut:
Pengurusan Piutang Negara                                               283

1. Dapat memasuki kediaman/rumah, kantor, pekarangan, tempat
   usaha/tempat kediaman yang diduga/patut diduga milik Penanggung
   Hutang dan/atau Penjamin Hutang.
2. Memotret dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap barang
   atau apa saja yang diduga atau patut diduga sebagai bukti ada dan tidaknya
   usaha dan/atau harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang dan/atau
   Penjamin Hutang.
3. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diduga atau patut diduga berasal
   dari usaha milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang dan dapat
   meminta turunan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan dan
   disahkan oleh pihak yang bersangkutan.
4. Melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu demi kelancaran
   tugas pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan (accountable)
   berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Tata Cara Pemeriksaan

        Pemeriksaan dilaksanakan dengan menempuh tahap-tahap sebagai
berikut:
1. Persiapan Pemeriksaan
    a. apabila menerima laporan atau informasi yang dapat dipercaya, maka
        KP2LN menugaskan Kepala Seksi PBJ, untuk melakukan pemeriksaan
        atas kemampuan dan/atau harta kekayaan lain milik Penanggung
        Hutang dan/atau Penjamin Hutang;
    b. Kepala Seksi Penataan Barang Jaminan membuat konsep Surat Tugas
        atas nama Petugas Pemeriksa disertai nota program pengusutan dan
        paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari menyampaikan kepada Kepala
        KP2LN untuk ditandatangani;
    c. Surat Tugas Pemeriksaan sekurang-kurangnya memuat:
        1) Kepala KP2LN menugaskan Petugas Pemeriksa untuk melakukan
            pemeriksaan;
        2) identitas Petugas Pemeriksa;
        3) setelah melakukan pengusutan agar menyampaikan laporan tertulis
            kepada Kepala KP2LN;
        4) tanda tangan Kepala KP2LN.
    d. Nota Program Pemeriksaan sekurang-kurangnya memuat :
284                             Bab 10 : Pemeriksaan dalam Pengurusan Piutang Negara



       1) identitas Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang;
       2) sisa Hutang;
       3) asal informasi;
       4) program kerja;
       5) waktu dan petugas yang diperlukan;
       6) ditandatangani Kepala Seksi Penataan Barang Jaminan
   e. Kepala KP2LN menandatangani Surat Tugas dan paling lambat dalam
       waktu 3 (tiga) hari menyampaikan kepada Kepala Seksi Penataan
       barang jaminan melalui Sub Bagian/Urusan Tata Usaha setelah diberi
       nomor, tanggal dan stempel.
2. Pelaksanaan Pemeriksaan
   a. Berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan, Petugas Pemeriksa
       melaksanakan pemeriksaan atas kemampuan dan/atau harta kekayaan
       lain milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang sesuai
       dengan program pemeriksaan.
   b. Dalam melaksanakan Pemeriksaan, Petugas Pemeriksa harus :
       1) memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal;
       2) memperlihatkan Surat Tugas;
       3) memberitahukan tentang maksud dan tujuan pengusutan.
   c. Dalam melaksanakan pemeriksaan, Petugas Pemeriksa wajib
       menjunjung hukum yang berlaku.
   d. Dalam melaksanakan pemeriksaan, Petugas Pemeriksa dapat meminta
       bantuan kepada:
       1) Kepolisian Negara RI;
       2) Pejabat Daerah setempat;
       3) instansi lain yang ada hubungannya dengan objek yang akan
           diusut.
   e. Petugas Pemeriksa dalam memasuki rumah/tempat kediaman, kantor,
       tempat usaha/tempat kegiatan yang diduga/patut diduga milik
       Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang harus disaksikan
       minimal oleh seorang saksi dalam hal Penanggung Hutang dan/atau
       Penjamin Hutang menyetujuinya.
   f. Petugas Pemeriksa dalam memasuki rumah/tempat kediaman, kantor,
       tempat usaha/tempat kegiatan yang diduga/patut diduga milik
       Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang harus didampingi oleh
       Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan disaksikan minimal oleh
Pengurusan Piutang Negara                                              285

      seorang saksi dalam hal Penanggung Hutang dan/atau Penjamin
      Hutang tidak menyetujui atau tidak ada/tidak diketahui keberadaannya.
   g. Mendayagunakan para anggota PUPN dan Penyerah Piutang serta
      Pejabat terkait.
   h. Memanggil Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang untuk
      dimintakan pertanggungjawaban.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan
   a. Setelah selesai melakukan tugas, Petugas Pemeriksa membuat dan
      menandatangani laporan Pelaksanaan Pemeriksaan yang disampaikan
      kepada Kepala KP2LN melalui Kepala Seksi Penataan Barang Jaminan
      untuk tindak lanjut pengurusan.
   b. Laporan Pemeriksaan sekurang-kurangnya memuat :
      1) identitas petugas Pemeriksa;
      2) nama Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang;
      3) tanggal pemeriksaan;
      4) pokok-pokok hasil pemeriksaan;
          ü Dasar Pemeriksaan
          ü Temuan/Fakta
          ü Analisis/Kesimpulan
          ü Tanda Tangan Petugas Pemeriksa.
   c. Dalam hal letak objek yang akan diperiksa berada di luar wilayah kerja
      KP2LN yang menerbitkan Surat Tugas Pemeriksaan, maka Kepala
      KP2LN yang menerbitkan Surat Tugas Pemeriksaan dapat meminta
      bantuan secara tertulis kepada KP2LN di wilayah kerja di mana objek
      yang akan diperiksa berada dengan melampirkan Program
      Pemeriksaan.
      Apabila pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa dari KP2LN yang
      menerbitkan surat tugas pemeriksaan, maka KP2LN tersebut terlebih
      dahulu memberitahukan secara tertulis kepada KP2LN di wilayah kerja
      di mana objek yang akan diusut/diperiksa itu berada.
   d. KP2LN yang menerima permintaan bantuan pemeriksaan sebagaimana
      yang dimaksud dalam butir 3, yang memberitahukan tindakan-tindakan
      Petugas Pemeriksa yang dilakukan dan hasil pelaksanaan pemeriksaan
      agar secepatnya diberitahukan kepada Kepala KP2LN yang meminta
      bantuan, paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah
      tugas pemeriksaan selesai dilaksanakan.
         286                                   Bab 10 : Pemeriksaan dalam Pengurusan Piutang Negara




         Tindak Lanjut Pemeriksaan

                 Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan diharapkan akan diperoleh
         berbagai alternatif penyelesaian pengurusan piutang pegara, atau dengan
         perkataan lain akan diperoleh hasil/output sebagai berikut :
         1. Pemblokiran harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang dan/atau
             Penjamin Hutang.
         2. Penyitaan.
         3. Angsuran/Pelunasan.
         4. Lelang.
         5. PSBDT.
         6. Penghapusan Piutang Negara.
         7. Pencegahan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang bepergian ke
             luar negeri.
         8. Penyanderaan/Paksa Badan (Gijzeling/Lijfdwang).
                 Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan flowchart pemeriksaan yang
         dilakukan oleh KP2LN.

                                          10.1. Flow Chart
                                       PEMERIKSAAN – KP2LN



                             PBJ

                              PP                                                  9
  Informasi                                                   KEPALA
Tentang Objek                                                 KANTOR
 Pemeriksaan                 PNP                                                          P
                                                                                          E
                           Sumber                                                         R
                            Info                                                          S
                            Lain                                                          I
                                           Paling lambat
                                               3 hari                                     A
                KASUBAG/KAUR                                                              P
                                                             KASI/KASUBSI
                 TATA USAHA                                                               A
                                                                  PBJ
                                                                                          N
                           - Surat Tugas
                           - Program                                                      P
                             Pemeriksa         - Kartu Tanda Pengenal                     E
    INSTANSI                                   - Surat Tugas
    TERKAIT                                    - Alat Pendukung Lain
                                                                                          L
                                                                                          A
                                                       PH/PjH                             K
Pengurusan Piutang Negara                                               287




Rangkuman

        Pengusutan, yang dalam praktek pengurusan piutang negara disebut
dengan istilah pemeriksaan, adalah suatu upaya/usaha yang dilakukan oleh
pemeriksa untuk mencari/memperoleh informasi, mengumpulkan bukti-bukti,
meminta keterangan-keterangan tertentu dari berbagai pihak atas diri
Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang guna menentukan ada
tidaknya usaha dan atau harta kekayaan atau kemampuan Penanggung Hutang
dan/atau Penjamin Hutang serta keberadaannya dalam rangka penyelesaian
pengurusan Piutang Negara dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan
efektivitas. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh PPNS (Pejabat Pegawai
Negeri Sipil) di lingkungan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara
yang diangkat oleh atau atas kuasa Menteri Keuangan untuk melakukan tugas,
wewenang dan tanggung jawab pemeriksaan.
        Mengingat posisinya yang cukup strategis dalam keseluruhan proses
pengurusan piutang negara, maka pelaksanan tugas, wewenang dan tanggung
jawab pemeriksaan tersebut harus dilakukan oleh SDM yang berkualitas, yaitu
yang memenuhi kriteria/persyaratan, antara lain minimal berijazah S1(Sarjana,
diutamakan Sarjana Hukum), mengikuti dan lulus diklat Pemeriksaan, sehat
288                              Bab 10 : Pemeriksaan dalam Pengurusan Piutang Negara



jasmani dan rohani serta mempunyai integritas dan dedikasi yang cukup
tinggi.
        Obyek pemeriksaan adalah Penanggung Hutang dan/atau Penjamin
Hutang, harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin
Hutang, keberadaan dan kemampuan Penanggung Hutang dan/atau
Penjamin Hutang termasuk borg/guarantor, dan ahli warisnya serta lokasi
dan kondisi fisik barang jaminan. Sasaran tugas pemeriksaan adalah
memperoleh kebenaran informasi atas obyek pemeriksaan dengan tujuan
utamanya tidak lain adalah untuk menyelamatkan/mengamankan keuangan
negara.
        Agar diperoleh hasil yang optimal, maka dalam melakukan tugas
dimaksud petugas pemeriksa harus mengikuti pedoman dan tata cara serta
pertahapannya, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan laporan pemeriksaan.
        Dari pemeriksaan tersebut diharapkan diperoleh hasil berupa tindak
lanjut yang nyata, seperti pemblokiran harta kekayaan milik Penanggung
Hutang dan/atau Penjamin Hutang, penyitaan, angsuran atau bahkan
pelunasan hutang oleh Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang,
pelelangan, PSBDT, pencegahan bepergian ke luar negeri dan juga
penyanderaan/paksa badan.




                                  - o0o -




Latihan
Untuk mengingatkan kembali yang telah anda pelajari, kerjakanlah latihan di
bawah ini!
1. Apa yang dimaksud dengan ”Pemeriksaan”dan siapa pula”Pemeriksa”itu ?
2. Sebutkan apa saja yang menjadi obyek pemeriksaan !
3. Apa yang menjadi sasaran tugas pemeriksaan itu ?
4. Apa pula tujuan dilakukannya pemeriksaan ?
5. Tindak lanjut apa saja yang dapat dilakukan dari upaya pemeriksaan itu ?
Pengurusan Piutang Negara             289




                            - o0o -
BAB 11


PENYELESAIAN PENGURUSAN
PIUTANG NEGARA




Sasaran Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab ini, para mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan
memahami cara-cara penyelesaian Pengurusan Piutang Negara. Penyelesaian
pengurusan piutang negara yang akan diuraikan dalam bab ini tidak terbatas hanya
pada pelunasan hutang, tetapi lebih dari itu, penyelesaian pengurusan piutang negara
dapat juga diselesaikan secara administratif yang berupa penarikan pengurusan
piutang negara oleh Penyerah Piutang atau penerbitan pernyataan piutang negara
sementara belum dapat ditagih (PSBDT).
292                                    Bab 11 : Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara



Pendahuluan

       Mengingatkan kembali uraian pada bab-bab sebelum ini, kegiatan
yang dilakukan oleh PUPN tidak hanya sekedar ditujukan untuk penyelesaian
piutang negara, yaitu lunasnya hutang Penanggung Hutang. Hal tersebut
disebabkan oleh kenyataan bahwa karena berbagai sebab tidak semua
Penanggung Hutang yang akan dapat melunasi hutangnya. Oleh karena itu,
upaya-upaya yang dilakukan PUPN pada dasarnya ditujukan untuk mengurus
(atau mengelola) piutang negara dalam rangka penagihan piutang secara cepat
dan efisien dengan tetap memberikan jaminan hukum kepada para
Penanggung Hutang. Namun demikian, bukan berarti bahwa pelunasan hutang
Penanggung Hutang tidak menjadi tujuan lagi. Pelunasan tetap menjadi tujuan
utama kinerja PUPN, selain tambahan upaya berupa pengurusan piutang
negara untuk mencapai hasil penagihan yang optimal.
        Jika hanya ditujukan untuk penyelesaian piutang negara, maka terdapat
kemungkinan upaya-upaya yang dilakukan PUPN hanya semata-mata
ditujukan untuk pemenuhan tugas saja, seperti eksekusi barang jaminan dan
pelaksanaan paksa badan kepada Penanggung Hutang. Eksekusi barang
jaminan tersebut umumnya tidak dapat menyelesaikan piutang negara,
mengingat secara umum nilai barang jaminan tidak menutup (meng-cover)
jumlah hutang. Oleh karena itu, jika barang jaminan habis dilelang, masih
terdapat sisa hutang yang harus diselesaikan oleh Penanggung Hutang. Bila
Penanggung Hutang sudah tidak memiliki kemampuan lagi, tentu yang
bersangkutan tidak akan mampu melunasi hutangnya. Sisa hutang yang masih
ada tersebut menunjukkan bahwa piutang negara masih belum bisa
diselesaikan. Situasi tersebut, pada gilirannya akan menunjukkan bahwa
PUPN tidak dapat melaksanakan tugasnya.
        Bila ditujukan untuk mengurus/mengelola piutang negara, maka
kinerja PUPN akan diarahkan untuk secara cepat mencapai hasil penagihan
piutang negara yang optimal dan dilakukan dengan cara yang efisien, dengan
tetap memberikan kepastian hukum kepada para Penanggung Hutang.
       Dalam upaya mendapatkan hasil penagihan yang optimal dengan
proses yang cepat dan efisien, PUPN tentu tidak akan semata-mata melakukan
eksekusi barang jaminan atau melakukan paksa badan kepada Penanggung
Hutang, apalagi terhadap Penanggung Hutang yang bersikap kooperatif. Untuk
itu, PUPN juga mengenal pendekatan non eksekusi yang diharapkan dapat
memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan dengan hasil yang
diperoleh dari pendekatan eksekusi.
Pengurusan Piutang Negara                                             293


        Pengurusan piutang negara oleh PUPN pada suatu saat tertentu harus
diselesaikan. Penyelesaian proses pengurusan dimaksud dapat disebabkan
karena Penanggung Hutang menyelesaikan hutangnya, Penyerah Piutang
menarik kembali pengurusan piutang negara, PUPN mengembalikan
pengurusan piutang negara, atau PUPN menghentikan sementara pengurusan
dengan menerbitkan PSBDT. Penjelasan atas masing-masing jenis
penyelesaian pengurusan piutang negara akan diuraikan berikut ini.


Pelunasan

       Salah satu cara penyelesaian pengurusan piutang negara yang paling
diharapkan terjadi adalah pelunasan hutang Penanggung Hutang. Pelunasan
hutang tersebut dapat ditempuh dengan berbagai cara, yaitu pembayaran baik
secara sekaligus maupun angsuran, penebusan barang jaminan oleh Penjamin
Hutang, dan penjualan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik
Penanggung Hutang baik melalui lelang maupun tidak melalui lelang.
        Kepada Penanggung Hutang yang telah melunasi hutangnya akan
diterbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) oleh PUPN.
SPPNL tersebut terbit setelah KP2LN selesai melakukan verifikasi atas
kebenaran bukti-bukti pembayaran (baik pembayaran hutang maupun
pembayaran Biaya Adminsitrasi Pengurusan Piutang Negara). Untuk
keperluan administrasi dan memenuhi hak Penyerah Piutang, selain diberikan
kepada Penanggung Hutang, SPPNL juga diberikan kepada Penyerah Piutang.
        Dengan terbitnya SPPNL, maka PUPN akan mengangkat sita dan/atau
mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut
pemblokiran atas barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain yang masih ada
dan masih diletakkan sita atau blokir terhadapnya. Selain itu, PUPN juga
menyerahkan dokumen barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain yang
masih ada, dengan ketentuan:
1. dokumen barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik Penanggung
    Hutang diserahkan kepada Penanggung Hutang; dan
2. dokumen barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik Penjamin
    Hutang diserahkan kepada Penjamin Hutang.
Ketentuan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa bila ada pelunasan
hutang, maka PUPN hanya akan mengembalikan dokumen barang jaminan
dan/atau harta kekayaan lain yang telah disimpan PUPN kepada yang berhak,
294                                    Bab 11 : Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara



yaitu pemilik barang tersebut. Hal ini dirumuskan untuk menghindari
permasalahan hukum sebagi akibat jatuhnya barang jaminan ke tangan-tangan
yang tidak berhak.
       Dokumen yang dititipkan PUPN pada Penyerah Piutang juga
diserahkan kepada pemiliknya masing-masing melalui Penyerah Piutang.
Serah terima dokumen ini dilakukan dengan cara PUPN memberikan surat
pengantar kepada Penanggung Hutang untuk datang kepada, dan menerima
dokumen dari Penyerah Piutang.
       Dengan terbitnya SPPNL, Penyerah Piutang wajib mengajukan
permohonan kepada Kantor Pertanahan untuk melakukan roya (pencoretan)
pengikatan Hypotheek/ Credietverband atau pembebanan Hak Tanggungan
atas barang milik Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang yang diikat
menjadi jaminan. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak Penanggung Hutang
atau Penjamin Hutang dalam menggunakan haknya sebagai pemilik barang
jaminan, misalnya menyewakan, atau menjual barang tersebut.


Penarikan Pengurusan Piutang Negara

       Salah satu cara penyelesaian     pengurusan piutang negara secara
administrasi adalah penerbitan Surat    Pernyataan Piutang Negara Selesai
(SPPNS) oleh PUPN. SPPNS tersebut       diterbitkan apabila Penyerah Piutang
menarik pengurusan piutang negara       dari PUPN. Penarikan pengurusan
tersebut hanya dapat dilakukan bila      memenuhi persyaratan dan proses
penarikan yang telah ditentukan.

Syarat Penarikan
        Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penarikan pengurusan piutang
negara oleh Penyerah Piutang hanya dapat dilakukan dalam rangka pemberian
restrukturisasi kredit/hutang kepada Penanggung Hutang. Dengan demikian,
penarikan pengurusan tersebut tidak boleh dilakukan bila tidak ada program
restrukturisasi kredit/hutang yang akan diberikan kepada Penanggung Hutang.
        Usul penarikan pengurusan piutang negara diajukan secara tertulis oleh
Penyerah Piutang kepada PUPN dengan dilengkapi rencana pelaksanaan
restrukturisasi yang akan diberikan kepada Penanggung Hutang. Informasi
tersebut untuk memastikan bahwa Penyerah Piutang memang benar akan
memberikan program restrukturisasi. Surat formal tersebut akan mengikat
Penyerah Piutang sebagai penerbit surat, apabila di kemudian hari diketahui
Pengurusan Piutang Negara                                              295


bahwa ternyata tidak ada program restrukturisasi yang diberikan kepada
Penanggung Hutang. Contoh kemungkinan penyalahgunaan penarikan
pengurusan oleh Penyerah Piutang adalah setelah penarikan pengurusan dari
PUPN, Penanggung Hutang segera melunasi hutangnya langsung kepada
Penyerah Piutang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pembayaran Biaya
Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN) sebesar 7,5%,
mengingat:
1. Biad PPN yang harus dibayar Penanggung Hutang apabila yang
   bersangkutan melunasi hutangnya di PUPN adalah sebesar 10% dari nilai
   pembayaran pelunasan tersebut;
2. Biad PPN yang dikenakan kepada Penanggung Hutang dalam penarikan
   pengurusan piutang negara adalah sebesar 2,5% dari nilai hutang yang
   ditarik; dan
3. Biad PPN tidak dikenakan kepada Penanggung Hutang apabila yang
   bersangkutan melunasi hutangnya pada Penyerah Piutang pasca penarikan
   pengurusan dari PUPN.
        Usul penarikan pengurusan piutang negara dapat diajukan Penyerah
Piutang kepada PUPN sewaktu-waktu dengan ketentuan paling lambat 6 hari
sebelum pelaksanaan lelang barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik
Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang. Bila telah pernah
dilaksanakan pelelangan dan masih terdapat sisa hutang yang masih harus
diselesaikan Penanggung Hutang, usul penarikan dapat dilakukan paling
lambat 6 hari sebelum pelaksanaan lelang ulang.
       Ketentuan tentang waktu penarikan tersebut di atas hanya mengatur
tentang batas waktu paling akhir diperbolehkannya pengajuan usul penarikan.
Batas waktu paling cepat untuk mengajukan usul penarikan tidak diatur.
Seyogyanya batas waktu paling cepat tersebut perlu diatur untuk menghindari
penyalahgunaan penyerahan pengurusan piutang negara oleh Penyerah
Piutang.
        Contoh kemungkinan penyalahgunaan penyerahan pengurusan piutang
negara adalah RUPS sebuah BUMN mewajibkan Direksi untuk menyerahkan
upaya penagihan kredit/ piutang macet kepada PUPN sebelum kredit/piutang
macet tersebut dihapustagihkan. Agar dapat segera menghapustagihkan
kredit/piutang macet tersebut Direksi menyerahkan pengurusannya kepada
PUPN dan segera menarik kembali pengurusan tersebut setelah PUPN
menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). Apa yang
dilakukan oleh Direksi BUMN tersebut secara legal tidak dapat dipertanggung
jawabkan mengingat PUPN belum melakukan pengurusan atas kredit/piutang
296                                    Bab 11 : Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara



macet tersebut secara wajar, sehingga seharusnya penghapustagihan atas
kredit/piutang macet dimaksud tidak dapat dilaksanakan.
        Selain persyaratan di atas, telah diatur juga bahwa penarikan
pengurusan piutang negara atas nama suatu Penanggung Hutang tertentu
hanya dapat dilakukan satu kali. Ketentuan ini didasarkan pada pemikiran
bahwa terdapat kemungkinan program restrukturisasi yang diberikan oleh
Penyerah Piutang kepada Penanggung Hutang tidak berjalan sesuai dengan
rencana. Bila Penanggung Hutang wanprestasi atas kesepakatan program
restrukturisasi tersebut, tentu Penyerah Piutang akan menghadapi kredit macet
kembali atas nama Penanggung Hutang yang bersangkutan. Pada gilirannya
nanti, kredit macet tersebut akan diserahkan kembali pengurusannya kepada
PUPN. Pengurusan piutang negara yang kedua kali atas nama Penanggung
Hutang ini tidak dapat ditarik kembali oleh Penyerah Piutang.
        Piutang negara atas nama Penanggung Hutang yang telah pernah
ditarik dan diserahkan kembali pengurusannya, akan diurus oleh PUPN sesuai
dengan proses pengurusan pada umumnya, yaitu dimulai dari penerbitan
SP3N, dilanjutkan dengan pemanggilan Penanggung Hutang, dan seterusnya.

Proses Penarikan
        Usul penarikan yang diajukan Penyerah Piutang ditindaklanjuti Kantor
Pelayanan dengan melakukan penelitian yang ditujukan untuk mengetahui
apakah permohonan penarikan tersebut memenuhi syarat untuk disetujui. Bila
usul penarikan tersebut dilengkapi dengan penjelasan singkat tentang rencana
restrukturisasi yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka usul penarikan
tersebut dapat disetujui.
        Bila usul penarikan yang diajukan Penyerah Piutang dapat disetujui,
PUPN menerbitkan Surat Persetujuan Penarikan Pengurusan Piutang Negara.
Bila usul penarikan tersebut tidak dapat disetujui, PUPN menerbitkan Surat
Penolakan Penarikan Pengurusan Piutang Negara.
        Dengan terbitnya Surat Persetujuan Penarikan Pengurusan Piutang
Negara, Penanggung Hutang harus segera membayar Biad PPN sebesar 2,5%
dari sisa hutang yang pengurusannya ditarik. Bila bukti pembayaran Biad PPN
tersebut telah diverifikasi kebenarannya oleh Kantor Pelayanan, PUPN akan
menerbitkan Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Selesai.
       Dengan terbitnya Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Selesai,
PUPN akan mengangkat sita atau pemblokiran atas barang jaminan dan/atau
harta kekayaan lain yang masih ada dan masih diletakkan sita atau blokir
Pengurusan Piutang Negara                                               297


terhadapnya. Selain itu, PUPN juga akan mengembalikan sisa dokumen asli
yang masih ada kepada Penyerah Piutang.
       Dari uraian di atas terlihat bahwa penarikan pengurusan piutang negara
dari PUPN merupakan salah satu cara penyelesaian pengurusan piutang
negara. Penyelesaian disini mengandung maksud selesainya proses pengurusan
oleh PUPN dan bukan selesainya kewajiban Penanggung Hutang , mengingat
Penanggung Hutang belum melunasi hutangnya, baik melalui PUPN maupun
melalui Penyerah Piutang. Dengan demikian jelaslah bahwa pengembalian
pengurusan piutang negara merupakan penyelesaian secara administratif atas
pengurusan suatu piutang negara.


Pengembalian Pengurusan Piutang Negara

        Walaupun Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara telah terbit,
PUPN dimungkinkan untuk mengembalikan pengurusan piutang negara
kepada Penyerah Piutang. Pengembalian pengurusan ini juga termasuk dalam
jenis penyelesaian pengurusan secara administrasi.
        Pengembalian pengurusan tersebut hanya boleh dilakukan karena
terjadinya salah satu sebab berikut ini:
1. terdapat kekeliruan Penyerah Piutang karena Penanggung Hutang tidak
    mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan;
2. piutang yang diurus PUPN terkait dengan perkara pidana; atau
3. Penyerah Piutang bersikap tidak kooperatif.
       Pengembalian pengurusan piutang negara karena kekeliruan Penyerah
Piutang harus didasarkan pada pemberitahuan tertulis dari Penyerah Piutang.
Surat pemberitahuan tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang
menunjukkan telah terjadi kekeliruan, sehingga sebenarnya Penanggung
Hutang tidak mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan.
       Pengembalian pengurusan piutang negara karena piutang terkait
dengan perkara pidana dilakukan agar pengurusan piutang negara tidak
berbenturan dengan penyelesaian perkara pidana tersebut. Pengembalian
tersebut dapat dilakukan pada tahap dilaksanakannya penyidikan yang terkait
dengan perkara pidana dimaksud. Setelah perkara pidana diselesaikan, dan bila
masih terdapat hutang yang harus diselesaikan Penanggung Hutang, penyerah
Piutang dapat menyerahkan kembali pengurusan piutang tersebut kepada
PUPN.
298                                    Bab 11 : Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara



       Pengembalian karena piutang terkait dengan perkara pidana dapat
dilakukan untuk semua jenis piutang yang diurus PUPN. Namun demikian,
piutang negara non perbankan yang berupa Tuntutan Ganti Rugi tidak
dikembalikan pengurusannya kepada Penyerah Piutang walaupun piutang
tersebut terkait perkara pidana. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa
pihak yang menimbulkan kerugian kepada negara sehingga dituntut untuk
membayar ganti rugi dapat didakwa telah melakukan tindak pidana. Oleh
karena itu, pidana tersebut masuk ke dalam kategori perkara pidana. Namun
demikian, dari sisi Keuangan Negara, si terpidana tersebut tetap dikenai
kewajiban untuk mengembalikan kerugian negara yang disebabkannya. Oleh
karena itu, kepada yang bersangkutan tetap dikenakan hutang yang berupa
Tuntutan Ganti Rugi, yang pengurusannya dilaksanakan oleh PUPN.
         Pengembalian pengurusan piutang negara karena Penyerah Piutang
tidak bersikap kooperatif terjadi karena Penyerah Piutang melakukan salah
satu dari yang berikut ini:
1. tidak bersedia menyerahkan dokumen asli barang jaminan berikut
    pengikatannya kepada Kantor Pelayanan, setlah diminta secara tertulis;
    atau
2. tidak menanggapi surat-surat yang dikirimkan Kantor Pelayanan yang
    terkait dengan pengurusan piutang atas nama Penanggung Hutang yang
    dikembalikan pengurusannya.
 Meskipun Penyerah Piutang melakukan salah satu dari yang telah disebutkan
di atas, PUPN tidak serta merta mengembalikan pengurusan piutang kepada
Penyerah Piutang. Pengembalian tersebut didahului dengan peringatan secara
tertulis dari PUPN kepada Penyerah Piutang.
       Pengembalian pengurusan piutang negara dituangkan dalam Surat
Pengembalian Pengurusan Piutang Negara yang diterbitkan oleh PUPN. Surat
pengembalian tersebut disampaikan kepada Penyerah Piutang berikut
dokumen yang telah diserahkan Penyerah Piutang kepada PUPN yang terkait
dengan piutang tersebut, atas pengembalian pengurusan piutang negara
tersebut tidak dikenakan Biad PPN.
        Dari uraian di atas terlihat bahwa pengembalian pengurusan piutang
kepada Penyerah Piutang merupakan salah satu cara penyelesaian pengurusan.
Penyelesaian disini mengandung maksud bukan selesainya kewajiban
Penanggung Hutang, melainkan selesainya proses pengurusan oleh PUPN.
Dengan demikian jelaslah bahwa pengembalian pengurusan piutang negara
merupakan penyelesaian secara administratif atas pengurusan suatu piutang
negara.
Pengurusan Piutang Negara                                              299




Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih

       Jenis terakhir dari penyelesaian pengurusan piutang negara secara
administrasi adalah penghentian sementara pengurusan oleh PUPN.
Penghentian sementara tersebut ditandai dengan terbitnya pernyataan Piutang
Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
        Suatu piutang negara dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN bila
masih terdapat sisa hutang yang harus diselesaikan Penanggung Hutang,
namun:
1. Penanggung       Hutang     tidak    mempunyai        kemampuan     untuk
    menyelesaikannya; dan
2. barang jaminan tidak ada, sudah dijual atau ditebus, tidak lagi mempunyai
    nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.
Nilai ekonomis yang menjadi dasar terbitnya pernyataan PSBDT tersebut
didasarkan pada Laporan Penilaian bahwa barang jaminan mempunyai nilai
jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual. Kondisi
barang-barang jaminan terkait masalah yang sulit ataukah tidak dapat dilihat
berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan.
        Pernyataan PSBDT atas suatu piutang negara disampaikan kepada
Penyerah Piutang. Pernyataan tersebut oleh Penyerah Piutang dapat digunakan
sebagai     dasar   untuk    mengusulkan      penghapusbukuan       dan/atau
penghapustagihan piutang.
        Walaupun telah memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai PSBDT,
piutang negara dengan nilai sisa hutang tertentu tidak dapat secara otomatis
dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN. Piutang tersebut hanya dapat
dinyatakan sebagai PSBDT setelah dilakukan pemeriksaan untuk memastikan
bahwa Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang memang benar sudah
tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan hutang. Piutang yang
sebelum dinyatakan sebagai PSBDT harus dilakukan kegiatan pemeriksaan
terlebih dahulu adalah piutang dengan sisa hutang:
1. Rp.1.000.000.000,00 untuk piutang negara perbankan; atau
2. Rp.250.000.000,00 untuk piutang negara non perbankan.
       Pemeriksaan yang dilakukan tersebut ditujukan untuk mencari,
meneliti, dan mengumpulkan keterangan atau bukti-bukti yang berhubungan
dengan:
300                                   Bab 11 : Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara



1. diri Penanggung Hutang dan Penjamin Hutang, misalnya informasi tentang
   gaya hidup mereka apakah memang sudah menunjukkan bahwa mereka
   sudah tidak mampu, informasi tentang keberadaan mereka bila mereka
   menghilang, dan sebagainya;
2. kemampuan Penanggung Hutang;
3. harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang, yang
   dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban Penanggung Hutang; dan
4. fisik barang jaminan, bila selama proses pengurusan fisik barang jaminan
   tersebut tidak diketahui keberadaannya.
        Bila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita
Acara Pemeriksaan, Penanggung Hutang terbukti sudah tidak memiliki
kemampuan lagi untuk menyelesaikan hutangnya, barang jaminan sudah habis
terjual atau meskipun barang jaminan masih ada tapi daya lakunya rendah,
serta harta kekayaan lain tidak ada, maka piutang dengan nilai
Rp.1.000.000.000,00 untuk piutang negara perbankan atau Rp.250.000.000,00
untuk piutang negara non perbankan tersebut dapat dinyatakan sebagai
PSBDT.
       Khusus untuk piutang negara yang berasal dari Instansi Pemerintah,
PSBDT dinyatakan oleh PUPN bila Penanggung Hutang:
1. tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya;
2. telah meninggal dunia dan ahli waris tidak mampu menyelesaikan hutang;
3. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan/atau telah dikenakan
   hukuman pidana; atau
4. menghilang, atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
        Penerbitan PSBDT tidak berarti Penanggung Hutang dibebaskan dari
kewajibannya untuk melunasi hutangnya. Namun PSBDT diartikan sebagai
penghentian sementara proses pengurusan sampai diperoleh informasi baru
tentang perkembangan kemampuan Penangggung Hutang untuk
menyelesaikan hutangnya. Bila di kemudian hari diketahui bahwa kemampuan
Penanggung Hutang sudah meningkat sehingga yang bersangkutan
diperkirakan mampu menyelesaikan sisa hutangnya, maka pengurusan piutang
negara atas nama yang bersangkutan dilanjutkan kembali.
       Ketentuan yang ada pada saat buku ini disusun, belum mengatur cara
melanjutkan kembali pengurusan piutang negara yang telah pernah dinyatakan
sebagai PSBDT. Seharusnya ada pengaturan tentang hal tersebut, mengingat
PSBDT adalah suatu produk hukum yang dikeluarkan PUPN dan bila
pengurusan akan dilanjutkan kembali maka produk hukum PSBDT tersebut
Pengurusan Piutang Negara                                                301


harus dicabut terlebih dahulu. Oleh karena itu, ke depan pengaturan tentang
hal ini harus segera dirumuskan.
        Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa pernyataan PSBDT merupakan
salah satu penyelesaian pengurusan piutang negara. Namun, mengingat pada
suatu saat pengurusan dapat dilanjutkan kembali, maka penyelesaian dimaksud
bukanlah penyelesaian permanen seperti halnya pelunasan hutang, atau
penghapustagihan piutang. Dengan demikian, cara penyelesaian tersebut dapat
dikatakan sebagai penyelesaian secara administratif.


Rangkuman

        Pengurusan piutang negara oleh PUPN pada suatu saat tertentu harus
diselesaikan. Penyelesaian proses pengurusan dimaksud dapat disebabkan
karena Penanggung Hutang menyelesaikan hutangnya, Penyerah Piutang
menarik kembali pengurusan piutang negara, PUPN mengembalikan
pengurusan piutang negara, atau PUPN menghentikan sementara pengurusan
dengan menerbitkan PSBDT.
       Pelunasan hutang Penanggung Hutang merupakan cara penyelesaian
pengurusan piutang negara yang paling diharapkan terjadi. Pelunasan hutang
tersebut dapat ditempuh dengan berbagai cara, yaitu pembayaran baik secara
sekaligus maupun angsuran, penebusan barang jaminan oleh Penjamin
Hutang, dan penjualan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik
Penanggung Hutang baik melalui lelang maupun tidak melalui lelang.
       Penarikan pengurusan piutang negara dari PUPN merupakan salah satu
cara penyelesaian pengurusan piutang negara secara administratif. Hal tersebut
karena yang dinyatakan selesai adalah proses pengurusan oleh PUPN dan
bukanlah kewajiban Penanggung Hutang, mengingat Penanggung Hutang
belum melunasi hutangnya, baik melalui PUPN maupun melalui Penyerah
Piutang.
       Pengembalian pengurusan piutang kepada Penyerah Piutang juga
merupakan salah satu cara penyelesaian pengurusan piutang negara secara
administratif. Pengembalian tersebut dilakukan PUPN karena:
1. terdapat kekeliruan Penyerah Piutang karena Penanggung Hutang tidak
   mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan;
2. piutang yang diurus PUPN terkait dengan perkara pidana; atau
3. Penyerah Piutang tidak bersikap kooperatif dalam proses pengurusan.
302                                   Bab 11 : Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara



        Cara terakhir untuk penyelesaian pengurusan piutang negara secara
administratif adalah penghentian pengurusan piutang negara untuk sementara
waktu melalui penerbitan pernyataan piutang sebagai PSBDT. Mengingat pada
suatu saat pengurusan piutang yang telah dinyatakan sebagai PSBDT dapat
dilanjutkan kembali, maka penyelesaian dimaksud bukanlah penyelesaian
permanen seperti halnya pelunasan hutang, atau penghapustagihan piutang.
Dengan demikian, maka cara penyelesaian tersebut dapat dikatakan sebagai
penyelesaian adminstratif.



                                  - o0o -




Latihan
Untuk mengingatkan kembali yang telah anda pelajari, coba kerjakan latihan
di bawah ini!
1. Jelaskan mengapa tugas PUPN yang berupa pengurusan piutang negara
   lebih luas dari penyelesaian piutang negara!
2. Kegiatan apa saja yang harus dilakukan PUPN bila Penanggung Hutang
   melakukan pelunasan hutangya?
3. Jelaskan syarat penarikan pengurusan piutang negara!
4. Kegiatan apa saja yang harus dilakukan PUPN bila usul penarikan
   pengurusan piutang negara dapat disetujui?
5. Mengapa PUPN mengembalikan pengurusan piutang negara kepada
   Penyerah Piutang?
6. Mengapa PUPN tidak mengembalikan pengurusan piutang negara non
   perbankan yang berupa Tuntutan Ganti Rugi meskipun piutang tersebut
   terkait dengan perkara pidana?
7. Kegiatan apa saja yang harus dilakukan PUPN bila mengembalikan
   pengurusan piutang negara?
Pengurusan Piutang Negara                                        303


8. Apa persyaratan untuk menyatakan bahwa suatu piutang negara adalah
   PSBDT?
9. Apa persyaratan untuk menyatakan bahwa suatu piutang negara yang
   berasal dari Instansi Pemerintah adalah PSBDT?
10. Piutang negara yang seperti apakah yang harus diperiksa sebelum
    dinyatakan sebagai PSBDT? Mengapa perlu diperiksa?



                               - o0o -
BAB 12


PENGHAPUSAN
PIUTANG NEGARA




Sasaran Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab ini, para mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan
memahami pengertian, jenis-jenis, dan proses penghapusan Piutang Negara. Materi
yang akan diuraikan dalam bab ini adalah dasar hukum, jenis-jenis penghapusan,
persyaratan, dan proses penghapusan piutang negara.
Pendahuluan
306                                              Bab 12 : Penghapusan Piutang Negara




         Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa
perikatan hapus karena pembayaran, karena penawaran pembayaran tunai
diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, karena pembaharuan hutang,
karena perjumpaan hutang atau kompensasi, karena percampuran hutang,
karena pembebasan hutang, karena musnahnya barang yang terhutang, karena
kebatalan atau pembatalan, karena berlakunya suatu syarat pembatalan, atau
karena lewat waktu. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa
perikatan/perjanjian hutang piutang dapat hapus karena berbagai cara.
         Demikian juga halnya dengan penghapusan perikatan/perjanjian hutang
piutang antara negara sebagai pemilik piutang dengan Penanggung Hutang.
Perikatan hutang piutang antara negara dan Penanggung Hutang dapat hapus
karena Penanggung Hutang melakukan pembayaran pelunasan hutangnya,
negara membebaskan Penanggung Hutang dari kewajiban untuk melunasi
hutangnya, umur piutang telah lewat waktu (daluwarsa), atau sebab lain yang
diijinkan berdasarkan Pasal 1381 tersebut di atas.
         Melalui penghapusan piutang negara yang dilakukan secara sepihak
oleh negara selaku pemilik piutang, kewajiban Penanggung Hutang untuk
menyelesaikan hutangnya menjadi hapus. Dalam hal ini, penghapusan piutang
negara merupakan pembebasan hutang Penanggung Hutang. Dengan hapusnya
kewajiban Penanggung Hutang, maka hapus juga perikatan/perjanjian hutang
piutang antara negara dan Penanggung Hutang. Oleh karena itu, penghapusan
piutang negara dapat dikatakan sebagai penghapusan perikatan/perjanjian
karena pembebasan hutang.
         Selain itu, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu,
pengurusan piutang negara dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang pengurusan piutang negara, dan ketentuan
lain yang terkait. Penerapan seluruh ketentuan yang terkait tersebut
dimaksudkan untuk mengupayakan hasil pengurusan piutang negara secara
optimal tanpa melanggar rambu-rambu yang ada.
         Di sisi lain, pemilik piutang negara – bila instansi pemerintah – akan
mengelola piutang tersebut dengan sistem akuntansi pemerintahan yang
menurut Sugijanto, Robert Gunardi H, dan Sonny Loho (1995) memiliki
persamaan dengan akuntansi komersial, yaitu:
1. akuntansi pemerintahan maupun akuntansi komersial sama-sama
     memberikan informasi mengenai mengenai posisi keuangan dan hasil
     operasi;
2. akuntansi pemerintahan maupun akuntansi komersial mengikuti prinsip-
     prinsip dan standar akuntansi yang diterima secara umum, yaitu prinsip
Pengurusan Piutang Negara                                                307

    objektivitas (objectivity), prinsip konsitensi (consistency), prinsip
    materialitas (materiality), dan prinsip pengungkapan yang memadai (full
    disclosure).
Bila pemilik piutang negara adalah badan usaha, maka badan usaha tersebut
mengelola piutangnya dengan sistem akuntansi komersial yang sama dengan
yang diterapkan badan-badan usaha swasta. Dengan penerapan sistem
akuntansi keuangan yang baku dan memperhatikan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku tentang tata cara penghapusan piutang negara,
Penyerah Piutang dimungkinkan untuk melakukan penghapusan piutang
tersebut bila upaya penagihannya telah optimal dilakukan, namun masih
terdapat sisa piutang dan Penanggung Hutang sudah tidak memiliki
kemampuan untuk menyelesaikannya. Penghapusan tersebut dapat berupa
penghapusbukuan piutang tanpa menghilangkan hak tagih, dan berupa
penghapustagihan piutang yang menghilangkan hak tagih.
        Dasar pemikiran tersebut dirumuskan dalam alinea keenam dan ketujuh
Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, yang berbunyi:
      “Pengelolaan Piutang Negara/Daerah yang menganut asas-asas
      umum pengelolaan keuangan negara, juga mengikuti sistem
      akuntansi yang sesuai dengan standar akuntasi keuangan yang
      berlaku. Berdasarkan standar akuntasi tersebut di dalam
      pengelolaan piutang dimungkinkan adanya penghapusan piutang
      dari pembukuan dengan tidak menghapuskan hak tagih Negara
      (didefinisikan sebagai penghapusbukuan secara bersyarat).
              Piutang-piutang yang telah dihapuskan secara bersyarat
      dari pembukuan tersebut, tetap dikelola dan diupayakan
      penyelesaiannya. Dalam hal upaya-upaya penyelesaian tersebut
      tidak berhasil, dan kewajiban Penanggung Utang tetap tidak
      terselesaikan, serta diperoleh keterangan dari Pejabat yang
      berwenang bahwa Penanggung Utang yang bersangkutan tidak
      mempunyai kemampuan lagi untuk menyelesaikan utangnya,
      dimungkinkan dilaksanakannya penghapusan hak tagih Negara
      (didefinisikan sebagai penghapusbukuan secara mutlak).”
        Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdapat 2 jenis penghapusan
piutang negara, yaitu penghapusbukuan dengan tidak menghilangkan hak
tagih, dan penghapustagihan piutang negara dengan menghapuskan hak tagih.
Kedua jenis penghapusan tersebut dilakukan secara berurutan, yaitu
penghapustagihan piutang negara dilakukan hanya apabila piutang dimaksud
telah dihapusbukukan terlebih dahulu.
308                                            Bab 12 : Penghapusan Piutang Negara



        Penghapusbukuan piutang merupakan jenis penghapusan yang
dilakukan hanya dalam administrasi pembukuan saja, yaitu dengan
memindahkan pencatatan dari pembukuan utama (misalnya neraca) ke
pembukuan khusus piutang yang telah dihapusbukukan. Oleh karena itu,
penghapusbukuan piutang tidak menghilangkan hak tagih. Karena tidak
berpengaruh terhadap kewajiban Penanggung Hutang, maka penghapusbukuan
piutang tidak diberitahukan pemilik piutang kepada Penanggung Hutang.
Apabila penghapusbukuan diberitahukan kepada Penanggung Hutang, dapat
diperkirakan bahwa yang bersangkutan akan semakin tidak berniat untuk
menyelesaikan hutangnya.
        Bila pemilik piutang adalah badan usaha, kegiatan penghapusbukuan
piutang tersebut meningkatkan biaya yang otomatis mengurangi keuntungan.
Peningkatan biaya tersebut terjadi karena sebelum penghapusbukuan atas
suatu piutang terjadi 100%, secara berkala pemilik piutang tersebut harus
mencadangkan penghapusannya. Pencadangan yang dilakukan tersebut
dibukukan sebagai biaya. Dengan demikian, walaupun penghapusbukuan
hanya dilakukan secara administrasi pembukuan saja, namun dari sisi
keuangan badan usaha yang melakukannya, penghapusbukuan memberikan
implikasi biaya yang dapat mengurangi keuntungan.
        Penghapustagihan piutang merupakan jenis penghapusan yang
dilakukan dengan menghilangkan hak tagih. Dengan kata lain,
penghapustagihan piutang dilakukan dengan menghapuskan kewajiban
Penanggung Hutang.
        Guna meminimalisasi terjadinya kesalahan dalam penghapusan piutang
sehingga dapat terhindar dari permasalahan hukum yang mungkin timbul,
Penyerah Piutang harus mengetahui ketentuan hukum tentang persyaratan dan
proses pelaksanaan penghapusan piutang tersebut. Di dalam bab ini akan
diuraikan dasar hukum, kewenangan, serta persyaratan dan prosedur
penghapusan piutang negara.



Dasar Hukum Penghapusan Piutang Negara

        Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Pasal 1381 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa pembebasan hutang
(penghapusan piutang) dapat dilakukan pemilik piutang guna menghapuskan
perikatan/perjanjian hutang piutang. Walaupun tidak secara khusus ditujukan
kepada negara sebagai pemilik piutang, ketentuan tersebut dapat juga
Pengurusan Piutang Negara                                                 309

digunakan pemerintah sebagai dasar penghapusan perikatan/perjanjian hutang
piutang antara negara dan Penanggung Hutang. Namun demikian, sebagai
bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, Pemerintah tidak
dapat mendasarkan penghapusan hutang semata-mata hanya pada ketentuan
tersebut. Untuk itu, diperlukan suatu ketentuan yang secara khusus menjadi
dasar bagi Pemerintah untuk melakukan penghapusan piutang negara.
        Ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang penghapusan piutang
negara pertama kali dirumuskan dalam Pasal 19 Undang-undang
Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet / ICW) sebagaimana
telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
1968 yang mengatur bahwa Pemerintah dapat memberikan pembebasan
penagihan (atau dengan kata lain, menghapuskan piutang negara) dengan
ketentuan:
1. Pemerintah telah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan
    atas pembebasan tersebut; dan
2. pembebasan penagihan dengan jumlah melebihi f.10.000,00 ditetapkan
    dengan undang-undang.
Saat ini, Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indonesische
Comptabiliteitswet /ICW) S. 1864 – 106 tersebut sudah tidak berlaku lagi dan
digantikan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara.
        Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, pengaturan tentang
penghapusan piutang negara diatur dalam Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi
“Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari
pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara
penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.” Aturan pelaksanaan
ketentuan tersebut dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
        Untuk dapat mengerti secara utuh isi ketentuan Pasal 37 ayat (1), perlu
diuraikan beberapa hal dalam rumusan tersebut.
1. Tentang pengertian piutang negara/daerah.
    Di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 telah
    diatur bahwa Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar
    kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai
    dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan
    peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah,
    dan Pasal 1 angka 7 mengatur bahwa Piutang Daerah adalah jumlah uang
    yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah
310                                             Bab 12 : Penghapusan Piutang Negara



   Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau
   akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
   atau akibat lainnya yang sah.
   Pengertian tentang piutang negara dan piutang daerah tersebut hanya
   terbatas pada piutang instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, saja.
   Pengertian tersebut tidak mencakup piutang badan-badan usaha yang
   seluruh atau sebagian modalnya dimiliki milik negara atau daerah.
   Pengertian tersebut berbeda dengan pengertian piutang negara dalam Pasal
   8 (dan penjelasannya) Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang
   PUPN. Perbedaan tersebut adalah:
   a. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tidak membedakan
       piutang negara dan piutang daerah, sehingga semua piutang yang
       diurus oleh PUPN didefinisikan sebagai piutang negara, sedangkan
       Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 membedakan pengertian piutang
       negara (yang hanya terbatas pada piutang instansi pemerintah pusat
       saja) dengan pengertian piutang daerah (yang merupakan piutang
       instansi pemerintah daerah).
   b. Pengertian piutang negara dalam Undang-undang Nomor 49 Prp.
       Tahun 1960 selain mencakup pengertian yang lebih luas dari sekedar
       piutang instansi pemerintah pusat dan daerah, juga mencakup
       pengertian piutang badan-badan yang umumnya kekayaan dan
       modalnya sebagian atau seluruhnya milik                 negara/daerah
       (BUMN/BUMD). Bahkan pengertian piutang negara tersebut
       mencakup juga pengertian piutang milik badan-badan usaha yang
       merupakan anak perusahaan (subsidiary) dari BUMN/BUMD tersebut.
       Di sisi lain, pengertian piutang negara dan piutang daerah hanya
       terbatas pada pengertian piutang instansi pemerintah, baik pusat
       maupun daerah saja dan tidak mencakup pengertian piutang badan-
       badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara atau
       daerah.
2. Tentang penghapusan piutang secara bersyarat dan penghapusan piutang
   secara mutlak.
   Selama ini, pengertian yang lazim digunakan adalah penghapusbukuan dan
   penghapustagihan piutang, sedangkan penghapusan piutang secara
   bersyarat dan penghapusan piutang secara mutlak baru mulai dikenal sejak
   diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004.
   Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara
   Penghapusan Piutang Negara/Daerah, telah dirumuskan ketentuan yang
Pengurusan Piutang Negara                                                        311

    sekaligus menjelaskan pengertian kedua terminologi penghapusan piutang
    tersebut. Pengertian tersebut adalah:
    a. Penghapusan Secara Bersyarat adalah penghapusan piutang dengan
        tidak menghilangkan hak tagih, yang secara umum dikenal dengan
        terminologi penghapusbukuan1;
    b. Penghapusan Secara Mutlak adalah penghapusan piutang dengan
        menghilangkan hak tagih, yang secara umum dikenal dengan
        terminologi penghapustagihan 2.
3. Tentang pengertian piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya
    diatur tersendiri dalam undang-undang.
    Ketentuan tentang pengelolaan keuangan negara diatur dalam lebih dari
    satu undang-undang, seperti Undang-undang tentang Keuangan Negara,
    Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara, beberapa undang-undang
    yang terkait dengan perpajakan, Udang-undang tentang Kepabeanan,
    Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Undang-
    undang tentang PUPN. Sebagian dari undang-undang tersebut mengatur
    ketentuan tentang piutang negara yang secara spesifik berbeda jenis satu
    sama lainnya (misalnya piutang pajak, piutang bea dan cukai, dan piutang
    negara versi Undang-undang PUPN).
    Penghapusan piutang negara tidak dapat dilakukan dengan menggunakan
    ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 dan aturan
    pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005) atas jenis
    piutang negara yang diatur secara khusus di dalam suatu undang-undang,
    baik ketentuan tentang pengelolaannya           maupun penghapusannya,
    misalnya piutang pajak yang diatur dalam undang-undang tentang
    perpajakan, dan piutang bea cukai yang diatur dalam undang undang
    tentang kepabeanan).
        Dari uraian di atas rumusan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
Tahun 2004 dapat direkonstruksi menjadi “Piutang Instansi Pemerintah Pusat
atau piutang Instansi Pemerintah Daerah diperbolehkan untuk dihapusbukukan
dan/atau dihapustagihkan dari pembukuan. Piutang-piutang yang
dihapusbukukan dan/atau dihapustagihkan tersebut tidak termasuk jenis
piutang yang dapat dihapusbukukan dan/atau dihapustagihkan berdasarkan
undang-undang lain, seperti piutang pajak dan piutang bea cukai”.

1
    Vide Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan
     menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah tanpa
     menghapuskan hak tagih Negara/Daerah”
2
     Vide Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi “Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan
     menghapuskan hak tagih Negara/Daerah”
312                                                   Bab 12 : Penghapusan Piutang Negara



        Sebagaimana diuraikan di atas, rumusan Pasal 37 ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tidak mengatur tentang penghapusan piutang
negara yang berasal dari badan-badan usaha yang seluruh atau sebagian
modalnya dimiliki negara atau daerah. Di sisi lain, badan-badan usaha tersebut
memerlukan payung hukum untuk melakukan penghapustagihan piutang-
piutang mereka, mengingat anggaran dasar masing-masing badan usaha hanya
memberi kewenangan kepada masing-masing direksi untuk melakukan
penghapusbukuan piutang saja.
        Payung hukum yang diperlukan oleh Direksi tersebut dapat diberikan
melalui perubahan anggaran dasar masing-masing badan usaha yang dilakukan
dengan cara sebagaimana yang diuraikan berikut ini.
1. perubahan anggaran dasar masing-masing oleh Rapat Umum Pemegang
    Saham, bila badan usaha (BUMN) tersebut berbentuk persero3.
2. berdasarkan Peraturan Pemerintah yang diusulkan oleh Menteri yang
    diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemilik modal, bila badan
    usaha (BUMN) tesebut berbentuk Perusahaan Umum4.
Namun demikian, RUPS masing-masing BUMN Persero dan Pejabat yang
diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemilik modal Perusahaan
Umum tidak dapat memberikan kewenangan penghapustagihan piutang
kepada masing-masing Direksi. Hal tersebut disebabkan oleh kenyataan bahwa
RUPS dan Pejabat tersebut pada dasarnya adalah Menteri Keuangan5 yang
belum memiliki dasar hukum yang kuat (baik berdasarkan Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2003 maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004) untuk
memberikan kewenangan penghapustagihan piutang kepada Direksi.
        Agar BUMN (baik yang berbentuk Persero maupun yang berbentuk
Perusahaan Umum) tersebut dapat menghapustagihkan piutangnya yang telah
diurus secara optimal, maka kepada Menteri Keuangan selaku Wakil


3 Vide Pasal 11 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  yang mengatur bahwa pengaturan terhadap BUMN yang berupa Persero berlaku segala
  ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur
  dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Undang-udang
  tentang Perseroan Terbatas tersebut mengatur bahwa kewenangan untuk melakukan
  perubahan anggaran dasar ada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
4 Vide Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
  Negara.
5 Kedudukan Menteri Keuangan tersebut dialihkan kepada Menteri Negara BUMN
  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan,
  Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan perseroan (Persero),
  Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara
  BUMN.
Pengurusan Piutang Negara                                                      313

Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan6, perlu
diberikan kewenangan untuk membuat pengaturan tentang penghapustagihan
piutang-piutang BUMN. Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan
tersebut didasarkan pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005
tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Seperti yang telah
kemukakan sebelumnya, Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pengaturan
lebih lanjut atas Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 dalam
hal ketentuan penghapusan piutang negara/daerah.
        Dari uraian di atas, terlihat bahwa berdasarkan aturan pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Menteri Keuangan diberikan
kewenangan untuk membuat pengaturan tentang penghapustagihan piutang-
piutang BUMN yang telah diurus secara optimal. Di sisi lain, Pasal 14
Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 juga memberikan kewenangan
kepada Menteri Keuangan untuk membuat peraturan-peraturan yang
diperlukan dalam pelaksanaan pengurusan piutang negara sesuai Undang-
undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tersebut. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan
tersebut sangatlah kuat karena dijamin oleh 2 undang-undang.
        Sebagai pelaksanaan kewenangan yang telah diberikan kepadanya,
Menteri Keuangan telah menetapkan pengaturan tentang tatacara penghapusan
piutang BUMN, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005
tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan
Piutang Perusahaan Negara/Daerah Dan Piutang Negara/Daerah. Peraturan
Menteri Keuangan tersebut berlaku juga untuk penghapusan piutang Badan
Usaha Milik Daerah, meskipun Menteri Keuangan bukan menjadi Wakil
Pemerintah Daerah pemegang saham.
        Hal ini dilakukan mengingat di dalam ketentuan tersebut, yang dapat
dihapuskan secara mutlak (dihapustagihkan) adalah piutang yang telah diurus
oleh PUPN. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, piutang-piutang yang
diurus PUPN juga meliputi piutang Instansi Pemerintah Daerah, dan piutang
Badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau
seluruhnya milik Daerah. Agar terdapat kesamaan perlakuan antara piutang
BUMN dan piutang BUMD, maka selama Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
yang bersangkutan belum memiliki Peraturan Daerah sendiri tentang
penghapusan piutang Instansi Daerah dan piutang BUMD, maka penghapusan
piutang BUMD juga dapat dilakukan dengan menggunakan Peraturan Menteri
Keuangan tersebut.

6
    Vide Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
    Negara.
314                                                        Bab 12 : Penghapusan Piutang Negara



       Di samping itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 yang menjadi sumber disusunnya Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005, selain mengatur ketentuan
tentang penghapusan piutang Instansi Pemerintah Pusat juga mengatur tentang
penghapusan piutang Instansi Daerah. Oleh karena itu, bila Peraturan Menteri
Keuangan mengatur ketentuan tentang penghapusan piutang BUMN sudah
pada tempatnya nila peraturan tersebut juga mengatur ketentuan tentang
penghapusan piutang BUMD.


Kewenangan Penghapusan Piutang Negara

       Ketentuan tentang penghapusan piutang negara sebagaimana diuraikan
di atas mengatur juga tentang pihak-pihak yang berwenang melakukan
penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang negara. Ketentuan
tentang kewenangan tersebut akan diuraikan berikut ini.

Penghapusbukuan dan/atau Penghapustagihan Piutang Instansi
Pemerintah Pusat
        Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan
piutang Instansi Pemerintah Pusat ditetapkan oleh:
1. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp.10.000.000.000,00;
2. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp.10.000.000.000,00 sampai dengan
    Rp.100.000.000.000,00;
3. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah
    lebih dari Rp.100.000.000.000,00.
        Batasan nilai Piutang Negara yang dapat dihapusbukukan dan/atau
dihapustagihan tersebut di atas adalah nilai hutang per Penanggung Hutang7.
Bila di dalam perjanjian/peraturan/hal lain yang menjadi dasar terjadinya
Piutang Negara diatur bahwa Penanggung Hutang wajib menyalurkan kredit
kepada para anggotanya, maka nilai Piutang Negara yang dapat dihapuskan
secara bersyarat adalah per anggota Penanggung Hutang. Contoh Penanggung
Hutang seperti itu adalah Koperasi.


7
    Vide Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
    2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
Pengurusan Piutang Negara                                                        315

        Untuk piutang Instansi Pemerintah Pusat dalam satuan mata uang
asing, nilai yang dapat dihapusbukukan dan/atau dihapustagihkan adalah nilai
yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud di atas. Untuk keperluan
penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan, piutang negara tersebut tidak
perlu dikonversi menjadi dalam satuan mata uang rupiah. Namun, untuk
mengetahui batasan nilai yang dapat dihapusbukukan dan/atau
dihapustagihkan, nilai piutang negara tersebut dihitung dengan kurs tengah
Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan
usul penghapusan8.

Penghapusbukuan dan/atau Penghapustagihan Piutang Instansi
Pemerintah Daerah
        Penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang Instansi
Pemerintah Daerah, berdasarkan Pasal 37 ayat (3) Undang-undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ditetapkan oleh:
1. Gubernur/Bupati/Walikota         untuk     jumlah        sampai     dengan
    Rp.5.000.000.000,00;
2. Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
    Daerah untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00.
        Batasan nilai Piutang Negara yang dapat dihapusbukukan dan/atau
dihapustagihkan tersebut di atas juga sama, yaitu nilai hutang per Penanggung
Hutang9. Pengaturan tentang penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan
piutang Instansi Pemerintah Daerah dalam satuan mata uang asing juga sama
seperti pengaturan untuk piutang Instansi Pemerintah Pusat dalam satuan mata
uang asing10.

Penghapusbukuan dan/atau Penghapustagihan Piutang BUMN
       Sebagaimana diuraikan di depan, kewenangan penghapusbukuan
dan/atau penghapustagihan piutang BUMN tidak diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah, melainkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, Dan

8
   Vide Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2)
   berikut penjelasannya.
9
   Vide Penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14
   Tahun 2005.
10
   Vide Penjelasan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14
   Tahun 2005.
316                                                  Bab 12 : Penghapusan Piutang Negara



Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah Dan Piutang
Negara/Daerah. Ketentuan pokok tentang kewenangan penghapusan tersebut
adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.
1. Kewenangan Penghapusbukuan
   Penghapusbukuan piutang BUMN, dilakukan sendiri oleh BUMN yang
   bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan11. Ketentuan
   ini didasarkan pada pemikiran bahwa penghapusbukuan merupakan salah
   satu kegiatan dalam pengelolaan keuangan badan usaha yang menjadi
   tugas dan tanggungjawab Direksi. Selain itu, penghapusbukuan tersebut
   merupakan bagian dalam sistem akuntasi keuangan yang secara periodik
   akan selalu dilaksanakan bila telah memenuhi persyaratan, sehingga
   pemberian ijin dari RUPS cukup hanya satu kali saja yaitu di dalam
   Anggaran Dasar.
2. Kewenangan Penghapustagihan
   Penghapustagihan piutang pokok BUMN yang telah diurus oleh PUPN
   ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan batasan nilai yang dapat
   dihapustagihkan adalah sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 per
   Penanggung Hutang12. Batasan nilai yang dapat dihapustagihkan tersebut
   disesuaikan     dengan    kewenangan      Menteri    Keuangan      untuk
   menghapustagihkan piutang negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal
   37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004.
   Pengaturan tentang penghapustagihan piutang BUMN dengan nilai di atas
   Rp.10.000.000.000,00 tidak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
   Nomor 31/PMK.07/2005. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran
   sebagai berikut:
   a. Di dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, telah diatur
       bahwa penghapustagihan piutang negara dengan nilai di atas
       Rp.10.000.000.000,00     sampai    dengan     Rp.100.000.000.000,00
       ditetapkan oleh Presiden, dan piutang dengan nilai di atas Rp.
       100.000.000.000,00 ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
       Bila piutang BUMN dengan nilai sebesar itu akan dihapustagihkan,
       maka yang dapat menetapkan penghapustagihannya adalah Presiden
       atau Presiden dengan persetujuan DPR. Oleh karena itu, apabila akan
       diatur, maka Peraturan Menteri Keuangan tidak tepat bila mengatur
       kewenangan Presiden atau kewenangan Presiden dan DPR.
11
   Vide Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata
   Cara Pengajuan Usul, Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan
   Negara/Daerah Dan Piutang Negara/Daerah.
12
   Vide Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005.
Pengurusan Piutang Negara                                                317

       b. Pihak yang dapat memberikan persetujuan penghapustagihan piutang
          BUMN Persero adalah RUPS, sedangkan yang memberikan
          persetujuan penghapustagihan piutang Perusahaan Umum adalah
          Pejabat yang diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemilik
          modal. Baik RUPS BUMN Persero maupun Pejabat tersebut pada
          kenyataannya adalah Menteri Keuangan, mengingat Pasal 6 ayat (2)
           huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
          memberikan kuasa kepada Menteri Keuangan untuk menjadi Wakil
          Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
          Dengan demikian, pihak yang dapat memberikan persetujuan
          penghapustagihan piutang BUMN hanya Menteri Keuangan, dan
          bukan pihak-pihak lain. Namun, dengan pertimbangan kewenangan
          yang diberikan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, maka
          Menteri Keuangan hanya mengatur ketentuan penghapustagihan
          piutang BUMN dengan nilai sampai dengan Rp.10.000.000.000,00.
       c. Kondisi aktual yang ada di masyarakat pada saat penyusunan ketentuan
          tentang penghapustagihan piutang BUMN, pada saat imbas krisis
          ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 masih sangat
          terasa, serta kondisi keuangan negara yang masih mendapat tekanan
          pembayaran hutang dan tekanan kenaikan harga bahan bakar minyak,
          akan menyebabkan kebijakan penghapustagihan piutang BUMN
          dengan nilai yang sangat besar (di atas Rp. 10.000.000.000,00 per
          Penanggung Hutang) menjadi suatu kebijakan yang tidak populer di
          mata masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan penghapustagihan piutang
          BUMN dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 per Penanggung
          Hutang tidak diatur.

Penghapusbukuan dan/atau Penghapustagihan Piutang BUMD
        Sama     seperti     kewenangan      penghapusbukuan  dan/atau
penghapustagihan piutang BUMN, kewenangan penghapusbukuan dan/atau
penghapustagihan piutang BUMD hanya diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul,
Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah
Dan Piutang Negara/Daerah. Ketentuan pokok tentang kewenangan
penghapusan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kewenangan penghapusbukuan piutang BUMD ada pada BUMD yang
   bersangkutan13. Dasar pemikiran ketentuan ini sama dengan pemikiran

13
     Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005.
318                                                       Bab 12 : Penghapusan Piutang Negara



   yang mendasari ketentuan tentang kewenangan penghapusbukuan piutang
   BUMN.
2. Kewenangan untuk menetapkan penghapustagihan piutang pokok BUMD
   ada pada Gubernur/Bupati/Walikota dengan batasan nilai yang dapat
   dihapustagihkan adalah sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 per
   Penanggung Hutang14. Ketentuan ini juga didasarkan pada pemikiran
   yang analog dengan pemikiran yang mendasari ketentuan tentang
   kewenangan penghapustagihan piutang BUMN.


Persyaratan dan Prosedur Penghapusan Piutang
Instansi Pemerintah Pusat/Daerah

        Agar suatu piutang Instansi Pemerintah Pusat/Daerah dapat
dihapusbukukan, piutang tersebut harus sudah diurus secara optimal oleh
PUPN, sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang
PUPN berikut aturan pelaksanaannya. Pengurusan piutang yang optimal
tersebut ditandai dengan terbitnya pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat
Ditagih (PSBDT)15. Selain itu, bila piutang tersebut berupa Tuntutan Ganti
Rugi, persyaratan penghapusbukuan piutang Instansi Pemerintah Pusat/Daerah
ditambah dengan adanya rekomendasi penghapusan secara bersyarat
(penghapusbukuan) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
        Agar suatu piutang Instansi Pemerintah Pusat/Daerah dapat
dihapustagihkan, persyaratan yang harus dipenuhi adalah:
1. usul penghapustagihan diajukan setelah lewat waktu 2 tahun sejak sejak
    tanggal penetapan penghapusbukuan piutang dimaksud; dan
2. Penanggung Hutang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk
    menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari
    Aparat/Pejabat yang berwenang.

Penghapusbukuan/Penghapustagihan Piutang Instansi Pemerintah Pusat
      Prosedur yang harus ditempuh dalam penghapusbukuan/
penghapustagihan piutang Instansi Pemerintah Pusat adalah:




14
     Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005.
15
     Uraian tentang PSBDT dapat dilihat pada Bab 11 Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara.
Pengurusan Piutang Negara                                              319

1. Usul penghapusbukuan diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang
   berpiutang secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-
   kurangnya:
   a. daftar nominatif Penanggung Hutang; dan
   b. Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN.
   Bila piutang negara tersebut berupa Tuntutan Ganti Rugi, usul
   penghapusbukuan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
   a. daftar nominatif Penanggung Hutang dan Surat Pernyataan PSBDT
       dari PUPN; dan
   b. surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa
       Keuangan.
2. Usul penghapustagihan diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang
   berpiutang secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-
   kurangnya:
   a. daftar nominatif Penanggung Hutang;
   b. Surat Penetapan penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang
       diusulkan untuk dihapustagihkan; dan
   c. Surat Keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan
       bahwa Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk
       menyelesaikan kewajibannya.
3. Penghapusbukuan/penghapustagihan dengan nilai penghapusan sampai
   dengan Rp.10.000.000.000,00 per Penanggung Hutang.
   a. Usul penghapusbukuan/penghapustagihan diajukan kepada Menteri
       Keuangan melalui Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara.
   b. Oleh Direktur Jenderal, usul tersebut segera diteliti kelengkapan
       persyaratan dan kebenarannya.
   c. Bila berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa usul tidak dapat
       diterima,      usul    penghapusbukuan/penghapustagihan      tersebut
       dikembalikan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara kepada
       Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usul.
   d. Bila berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa usul dapat diterima,
       hasil penelitian disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan disertai
       pertimbangan.
       Setelah     ditetapkan    oleh   Menteri     Keuangan,    penetapan
       penghapusbukuan/ penghapustagihan        disampaikan oleh Direktur
       Jenderal Piutang dan Lelang Negara kepada Menteri/Pimpinan
       Lembaga yang mengajukan usul. Selain itu, penetapan
320                                            Bab 12 : Penghapusan Piutang Negara



      penghapusbukuan/penghapustagihan tersebut juga diberitahukan
      Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara kepada Kepala Kantor
      Pelayanan melalui Kepala Kantor Wilayah DJPLN.
4. Penghapusbukuan/penghapustagihan dengan nilai penghapusan lebih dari
   Rp.10.000.000.000,00 sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 per
   Penanggung Hutang.
   a. Usul penghapusbukuan/penghapustagihan diajukan kepada Presiden
      melalui Menteri Keuangan.
   b. Oleh Menteri Keuangan usul tersebut ditindaklanjuti dengan
      menginstruksikan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara untuk
      segera meneliti usul tersebut
   c. Oleh Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara, usul tersebut
      diteliti kelengkapan persyaratan dan kebenarannya.
   d. Bila berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa usul tidak dapat
      diterima,      usul    penghapusbukuan/penghapustagihan       tersebut
      dikembalikan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara kepada
      Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usul.
   e. Bila berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa usul dapat diterima,
      hasil penelitian disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan disertai
      pertimbangan. Oleh Menteri Keuangan, usul tersebut diteruskan
      kepada Presiden dengan disertai pendapat bahwa usulan dapat
      diterima.
   f. Bila         Presiden       tidak        memberikan       persetujuan
      penghapusbukuan/penghapustagihan tersebut, Menteri Keuangan
      menyampaikan usul penghapusan yang tidak disetujui tersebut kepada
      Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara untuk dikembalikan
      kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usul.
      Bila          Presiden        menyetujui       dan        menetapkan
      penghapusbukuan/penghapustagihan, penetapan tersebut disampaikan
      oleh Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara atas nama Menteri
      Keuangan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usul.
      Selain itu, penetapan penghapusbukuan/ penghapustagihan tersebut
      juga diberitahukan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara
      kepada Kepala Kantor Pelayanan melalui Kepala Kantor Wilayah
      DJPLN.
5. Penghapusbukuan/penghapustagihan dengan nilai penghapusan lebih dari
   Rp.100.000.000.000,00 per Penanggung Hutang.
Pengurusan Piutang Negara                                               321

    a. Usul penghapusbukuan/penghapustagihan diajukan kepada Presiden
       dengan persetujuan DPR, melalui Menteri Keuangan.
    b. Oleh Menteri Keuangan usul tersebut ditindaklanjuti dengan
       menginstruksikan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara untuk
       segera meneliti usul tersebut
    c. Oleh Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara, usul tersebut
       diteliti kelengkapan persyaratan dan kebenarannya.
    d. Bila berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa usul tidak dapat
       diterima,      usul     penghapusbukuan/penghapustagihan      tersebut
       dikembalikan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara kepada
       Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usul.
    e. Bila berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa usul dapat diterima,
       hasil penelitian disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan disertai
       pertimbangan. Oleh Menteri Keuangan, usul tersebut diteruskan
       kepada DPR dengan disertai pendapat bahwa usulan dapat diterima.
    f. Bila        DPR       tidak     memberikan      persetujuan,      usul
       penghapusbukuan/penghapustagihan tersebut oleh Menteri Keuangan
       disampaikan kepada Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara
       untuk dikembalikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang
       mengajukan usul.
    g. Bila DPR memberikan persetujuan, Menteri Keuangan menyampaikan
       usul penghapusbukuan/ penghapustagihan yang telah disetujui DPR
       tersebut kepada Presiden. Bila Presiden tidak memberikan persetujuan
       penghapusbukuan/penghapustagihan,            Menteri        Keuangan
       menyampaikan usul penghapusan yang tidak disetujui tersebut kepada
       Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara untuk dikembalikan
       kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usul.
    h. Bila          Presiden        menyetujui       dan        menetapkan
       penghapusbukuan/penghapustagihan, penetapan tersebut disampaikan
       oleh Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara atas nama Menteri
       Keuangan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usul.
       Selain itu, penetapan penghapusbukuan/penghapustagihan tersebut
       juga diberitahukan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara
       kepada Kepala Kantor Pelayanan melalui Kepala Kantor Wilayah
       DJPLN.

Penghapusbukuan/Penghapustagihan Piutang Instansi Pemerintah
Daerah
322                                          Bab 12 : Penghapusan Piutang Negara



        Prosedur         yang         harus         ditempuh       dalam
penghapusbukuan/penghapustagihan piutang Instansi Pemerintah Daerah
adalah:
1. Usul penghapusbukuan diajukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
   yang berpiutang secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-
   kurangnya:
   a. daftar nominatif Penanggung Hutang; dan
   b. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat dari Kepala Kantor
        Wilayah DJPLN.
2. Usul penghapustagihan diajukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
   yang berpiutang secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-
   kurangnya:
   a. daftar nominatif Penanggung Hutang;
   b. Surat Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah
        yang diusulkan untuk dihapustagihkan; dan
   c. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak dari Kepala Kantor
        Wilayah DJPLN.
   Usul penghapustagihan tersebut dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua)
   tahun sejak penetapan penghapusbukuan.
3. Pertimbangan penghapusan secara bersyarat dari Kepala Kantor Wilayah
   DJPLN diperoleh berdasarkan permintaan tertulis dari Pejabat Pengelola
   Keuangan Daerah yang berpiutang yang dilampiri dengan dokumen
   sekurang-kurangnya:
   a. daftar nominatif Penanggung Hutang; dan
   b. Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN.
   Bila piutang negara tersebut berupa Tuntutan Ganti Rugi, usul
   penghapusbukuan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
   a. daftar nominatif Penanggung Hutang dan Surat Pernyataan PSBDT
        dari PUPN; dan
   b. surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa
        Keuangan.
4. Pertimbangan penghapusan secara mutlak dari Kepala Kantor Wilayah
   DJPLN diperoleh berdasarkan permintaan tertulis dari Pejabat Pengelola
   Keuangan Daerah yang berpiutang yang dilampiri dengan dokumen
   sekurang-kurangnya:
   a. daftar nominatif Penanggung Hutang;
Pengurusan Piutang Negara                                             323

   b. Surat Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah
       yang diusulkan untuk dihapustagihkan; dan
   c. surat keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan
       bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk
       menyelesaikan sisa kewajibannya.
5. Tindak lanjut permintaan pertimbangan penghapusan piutang yang
   diajukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang adalah
   sebagai berikut:
   a. Kepala Kantor Wilayah DJPLN melakukan penelitian kelengkapan
       persyaratan dan kebenarannya.
   b. Bila berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan
       persyaratan tidak terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan
       kebenarannya, maka pertimbangan penghapusan piutang tidak dapat
       diberikan.
       Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diperoleh
       kesimpulan hasil penelitian, Kepala Kanwil DJPLN menyampaikan
       Penolakan     Pemberian     Pertimbangan     Penghapusan      Secara
       Bersyarat/Secara Mutlak atas Piutang Daerah kepada Pejabat Pengelola
       Keuangan Daerah yang meminta pertimbangan.
   c. Bila berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan
       persyaratan terpenuhi dan/atau dapat dibuktikan kebenarannya, maka
       pertimbangan penghapusan piutang dapat diberikan.
       Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diperoleh
       kesimpulan hasil penelitian, Kepala Kanwil DJPLN menyampaikan
       Pemberian Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Secara
       Mutlak atas Piutang Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan
       Daerah yang meminta pertimbangan.
6. Setelah dokumen lengkap, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
   mengajukan permohonan penghapusbukuan/penghapustagihan atas
   Piutang Daerah dengan nilai:
   a. sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 per Penanggung Hutang kepada
       Gubernur/ Bupati/Walikota;
   b. lebih dari Rp.5.000.000.000,00 per Penanggung Hutang kepada
       Gubernur/ Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan
       Rayat Daerah masing-masing.
7. Setelah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, atau oleh
   Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rayat
   Daerah, penetapan penghapusbukuan/ penghapustagihan diberitahukan
324                                             Bab 12 : Penghapusan Piutang Negara



   Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengajukan usul kepada Kepala
   Kantor Wilayah DJPLN.
   Penetapan penghapusan tersebut di atas, disampaikan Kepala Kantor
   Wilayah DJPLN kepada Kepala KP2LN dalam waktu paling lama 7
   (tujuh) hari sejak diterima Kepala Kantor Wilayah DJPLN.


Persyaratan Penghapustagihan Piutang Perusahaan
Negara (BUMN)/Perusahaan Daerah (BUMD)

Persyaratan     Penghapustagihan         Piutang     Perusahaan          Negara
(BUMN)
        Terdapat beberapa persyaratan agar suatu piutang Perusahaan Negara
(BUMN) dapat dihapustagihkan. Persyaratan tersebut akan diuraikan berikut
ini.
1. Piutang yang akan dihapustagihkan telah diserahkan pengurusannya
     kepada PUPN sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun
     1960 tentang PUPN berikut aturan pelaksanaannya.
2. Penghapustagihan piutang dilakukan sesuai dengan:
     a. Anggaran Dasar masing-masing BUMN; dan
     b. sistem akuntansi dan peraturan yang berlaku bagi BUMN yang
        bersangkutan.
3. Penghapustagihan piutang hanya dapat dilaksanakan bila:
     a. piutang telah dihapusbukukan paling lambat pada tanggal 31 Desember
        2002; dan
     b. telah ada persetujuan dan/atau penetapan nilai limit piutang yang akan
        dihapustagihkan dari:
        ♦ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bila BUMN berbentuk
            Persero; atau
        ♦ Pejabat yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah
            selaku pemilik modal Negara, bila BUMN tidak berbentuk Persero.
4. Terdapat 2 skema penghapustagihan piutang BUMN, yaitu:
     a. penghapustagihan piutang yang telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh
        PUPN, dengan ketentuan yang dapat dihapuskan oleh Menteri
        Keuangan adalah piutang pokok, bunga, denda, dan/atau ongkos-
        ongkos; atau
Pengurusan Piutang Negara                                            325

   b. penghapustagihan piutang yang pengurusannya telah ditarik kembali
       dari PUPN dan Penanggung Utang telah selesai melaksanakan program
       restrukturisasi/penyelesaian hutang yang ditetapkan oleh BUMN yang
       bersangkutan, namun masih terdapat sisa hutang sebesar jumlah yang
       akan diusulkan untuk dihapustagih. Program restrukturisasi tersebut
       harus menghasilkan tingkat pengembalian (recovery rate) sebesar:
       ♦ 50% (lima puluh per seratus) dari sisa piutang pokok, dalam hal
           pada saat pengurusan piutang ditarik kembali dari PUPN terdapat
           jaminan kebendaan; atau
       ♦ 15% (lima belas per seratus) dari sisa piutang pokok, dalam hal
           pada saat pengurusan piutang ditarik kembali dari PUPN tidak
           terdapat jaminan kebendaan.
       Jaminan kebendaan tersebut di atas adalah jaminan dengan benda
       berwujud dan tidak berwujud baik diikat secara sempurna maupun
       tidak diikat secara sempurna. Sedangkan sisa piutang pokok
       sebagaimana dimaksud di atas adalah nilai piutang pokok pada saat
       pengurusan piutang ditarik kembali dari PUPN. Penarikan kembali
       pengurusan piutang dari PUPN tersebut dapat dilakukan paling cepat
       setelah:
       1) dilakukan pemanggilan kepada Penanggung Hutang dan dibuat
           Berita Acara Tanya Jawab oleh Kantor Pelayanan; atau
       2) diterbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara oleh PUPN.
       Dengan skema ini, yang berwenang menetapkan penghapustagihan
       piutang adalah:
       1) Menteri Keuangan untuk penghapustagihan piutang pokok; dan
       2) BUMN yang bersangkutan untuk penghapustagihan piutang bunga,
           denda, dan/atau ongkos-ongkos.
5. Usul penghapustagihan piutang tersebut diajukan oleh BUMD atas piutang
   yang:
   a. dibiayai dan resikonya ditanggung oleh Bank Indonesia, dan/atau oleh
       Instansi Pemerintah Pusat/Daerah; dan/atau
   b. dijamin oleh Penjamin Kredit
   dilakukan setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia, Instansi
   Pemerintah Pusat/Daerah, pihak-pihak yang menanggung risiko, dan/atau
   perusahaan penjamin kredit.
326                                             Bab 12 : Penghapusan Piutang Negara



Persyaratan     Penghapustagihan        Piutang     Perusahaan           Daerah
(BUMD)
       Persyaratan agar suatu piutang Perusahaan Daerah (BUMD) dapat
dihapustagihkan adalah sebagaimana uraian berikut ini.
1. Piutang yang akan dihapustagihkan telah diserahkan pengurusannya
    kepada PUPN sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun
    1960 tentang PUPN berikut aturan pelaksanaannya.
2. Penghapustagihan piutang dilakukan sesuai dengan:
    a. Anggaran Dasar masing-masing BUMD; dan
    b. sistem akuntansi dan peraturan yang berlaku bagi BUMD yang
       bersangkutan.
3. Penghapustagihan piutang hanya dapat dilaksanakan bila:
    a. piutang telah dihapusbukukan paling lambat pada tanggal 31 Desember
       2002; dan
    b. telah ada persetujuan dan/atau penetapan nilai limit piutang yang akan
       dihapustagihkan dari:
       § Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bila BUMD berbentuk
         Persero; atau
       § Pejabat yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah
         Daerah selaku pemilik modal Daerah, bila BUMD tidak berbentuk
         Persero.
4. Terdapat 2 skema penghapustagihan piutang BUMD, yaitu:
    a. penghapustagihan piutang yang telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh
       PUPN, dengan ketentuan yang dapat dihapuskan oleh
       Gubernur/Bupati/Walikota adalah piutang pokok, bunga, denda,
       dan/atau ongkos-ongkos; atau
    b. penghapustagihan piutang yang pengurusannya telah ditarik kembali
       dari PUPN dan Penanggung Hutang telah selesai melaksanakan
       program restrukturisasi/penyelesaian hutang yang ditetapkan oleh
       BUMD yang bersangkutan, namun masih terdapat sisa hutang sebesar
       jumlah yang akan diusulkan untuk dihapustagih. Program
       restrukturisasi tersebut harus menghasilkan tingkat pengembalian
       (recovery rate) sebesar:
       1) 50% (lima puluh per seratus) dari sisa piutang pokok, dalam hal
           pada saat pengurusan piutang ditarik kembali dari PUPN terdapat
           jaminan kebendaan; atau
Pengurusan Piutang Negara                                            327

       2) 15% (lima belas per seratus) dari sisa piutang pokok, dalam hal
           pada saat pengurusan piutang ditarik kembali dari PUPN tidak
           terdapat jaminan kebendaan.
       Jaminan kebendaan tersebut di atas adalah jaminan dengan benda
       berwujud dan tidak berwujud baik diikat secara sempurna maupun
       tidak diikat secara sempurna. Sedangkan sisa piutang pokok
       sebagaimana dimaksud di atas adalah nilai piutang pokok pada saat
       pengurusan piutang ditarik kembali dari PUPN. Penarikan kembali
       pengurusan piutang dari PUPN tersebut dapat dilakukan paling cepat
       setelah:
       1) dilakukan pemanggilan kepada Penanggung Hutang dan dibuat
           Berita Acara Tanya Jawab oleh Kantor Pelayanan; atau
       2) diterbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara oleh PUPN.
       Dengan skema ini, yang berwenang menetapkan penghapustagihan
       piutang adalah:
       1) Gubernur/Bupati/Walikota untuk penghapustagihan piutang pokok;
           dan
       2) BUMD yang bersangkutan untuk penghapustagihan piutang bunga,
           denda, dan/atau ongkos-ongkos.
5. Usul penghapustagihan piutang tersebut diajukan oleh BUMD atas piutang
   yang:
   a. dibiayai dan resikonya ditanggung oleh Bank Indonesia, dan/atau oleh
       Instansi Pemerintah Pusat/Daerah; dan/atau
   b. dijamin oleh Penjamin Kredit
   dilakukan setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia, Instansi
   Pemerintah Pusat/ Daerah, pihak-pihak yang menanggung risiko, dan/atau
   perusahaan penjamin kredit.


Proses Penghapustagihan Piutang Perusahaan Negara
(BUMN)/Perusahaan Daerah (BUMD)

Proses Penghapustagihan Piutang Perusahaan Negara (BUMN)
1. Direksi BUMN dapat mengusulkan penghapustagihan piutang dengan nilai
   penghapusan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 per Penanggung
   Hutang kepada Menteri Keuangan, melalui Direktur Jenderal Piutang dan
   Lelang Negara.
328                                            Bab 12 : Penghapusan Piutang Negara



2. Usul penghapustagihan tersebut disampaikan secara tertulis dan dilampiri
   dengan dokumen sekurang-kurangnya:
   a. daftar nominatif Penanggung Hutang;
   b. surat keputusan/berita acara/surat pernyataan dari Pejabat yang
       berwenang dan/atau dokumen lain yang membuktikan bahwa piutang
       telah dihapusbukukan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2002;
   c. bukti bahwa BUMN telah memperoleh persetujuan dan/atau penetapan
       limit piutang yang akan dihapuskan secara mutlak dari:
       1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bila BUMN berbentuk
           perseroan; atau
       2) Menteri yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk mewakili
           pemerintah selaku pemilik modal negara, bila BUMN berbentuk
           Perusahaan Umum; dan
   d. bila pengurusan piutang yang akan dihapustagihkan:
       1) telah optimal diurus oleh PUPN, usul penghapustagihan dilampiri
           dengan Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN; atau
       2) telah ditarik dari PUPN dan Penanggung Hutang telah selesai
           melaksanakan program restrukturisasi/penyelesaian hutang yang
           diberikan oleh BUMN, usul penghapustagihan dilampiri:
           § bukti bahwa PUPN Cabang telah menyetujui usul penarikan dan
             menyatakan bahwa pengurusan piutang oleh PUPN Cabang telah
             selesai;
           § informasi tentang program restrukturisasi/penyelesaian kredit
             yang ditetapkan oleh BUMN; dan
           § data pembayaran yang membuktikan bahwa Penanggung Hutang
             telah menyelesaikan program restrukturisasi/penyelesaian kredit
             yang ditetapkan oleh BUMN.
3. Usul penghapustagihan piutang BUMN yang dibiayai dan resikonya
   ditanggung oleh Bank Indonesia, dan/atau oleh Instansi Pemerintah
   Pusat/Daerah; dan/atau dijamin oleh Penjamin Kredit, dilampiri dengan
   dokumen sekurang-kurangnya:
   a. dokumen sebagaimana yang diuraikan pada angka 2 di atas; dan
   b. surat persetujuan penghapusan dari Bank Indonesia, Instansi
       Pemerintah Pusat/Daerah, dan/atau perusahaan penjamin kredit.
4. Usul penghapustagihan piutang yang diajukan Direksi BUMN
   ditindaklanjuti Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara dengan
Pengurusan Piutang Negara                                             329

   melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran persyaratan yang
   diajukan.
5. Bila dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak
   terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usul
   penghapustagihan tidak dapat diterima, dan Direktur Jenderal Piutang dan
   Lelang Negara mengembalikan usul tersebut kepada Direksi BUMN yang
   mengajukan usul.
6. Bila dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah
   terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usul penghapustagihan
   dapat diterima, dan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara
   menyampaikan hasil penelitian kepada Menteri Keuangan dengan disertai
   pendapat.
7. Setelah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, penetapan penghapusan
   Piutang Perusahaan Negara disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada
   Direksi BUMN yang mengajukan usul. Penetapan tersebut juga
   diberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan melalui Kepala Kantor
   Wilayah DJPLN.

Proses Penghapustagihan Piutang Perusahaan Negara (BUMD)
1. Direksi BUMD dapat mengusulkan penghapustagihan piutang dengan nilai
   penghapusan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 per Penanggung Hutang
   kepada Gubernur/Bupati/ Walikota, dengan tembusan kepada Kepala
   Kantor Wilayah DJPLN.
2. Usul penghapustagihan tersebut disampaikan secara tertulis dan dilampiri
   dengan dokumen sekurang-kurangnya:
   a. daftar nominatif Penanggung Hutang; dan
   b. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang
       Perusahaan Daerah dari Kepala Kantor Wilayah DJPLN.
3. Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Perusahaan
   Daerah dapat diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJPLN dengan
   ketentuan sebagai berikut:
   a. didasarkan pada permintaan tertulis dari Direksi BUMD, yang
       dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
       § daftar nominatif Penanggung Hutang;
       § surat keputusan/berita acara/surat pernyataan dari Pejabat yang
         berwenang dan/atau dokumen lain yang membuktikan bahwa piutang
         telah dihapusbukukan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2002;
330                                            Bab 12 : Penghapusan Piutang Negara



     § bukti bahwa BUMD telah memperoleh persetujuan dan/atau penetapan
       limit piutang yang akan dihapustagihkan dari:
           ü Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bila BUMD berbentuk
               perseroan; atau
           ü Pejabat yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk mewakili
               pemerintah selaku pemilik modal negara, bila BUMD tidak
               berbentuk perseroan; dan
   b. bila pengurusan piutang yang akan dihapustagihkan:
       § telah optimal diurus oleh PUPN, permintaan pertimbangan dilampiri
         dengan Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN; atau
       § telah ditarik dari PUPN dan Penanggung Hutang telah selesai
         melaksanakan program restrukturisasi/penyelesaian hutang yang
         diberikan oleh BUMD, permintaan pertimbangan dilampiri:
           ü bukti bahwa PUPN Cabang telah menyetujui usul penarikan
               dan menyatakan bahwa pengurusan piutang oleh PUPN Cabang
               telah selesai;
           ü informasi tentang program restrukturisasi/penyelesaian kredit
               yang ditetapkan oleh BUMD; dan
           ü data pembayaran yang membuktikan bahwa Penanggung
               Hutang            telah       menyelesaikan         program
               restrukturisasi/penyelesaian kredit yang ditetapkan oleh
               BUMD.
   c. permintaan pertimbangan penghapustagihan piutang BUMD yang
       dibiayai dan resikonya ditanggung oleh Bank Indonesia, dan/atau oleh
       Instansi Pemerintah Pusat/Daerah; dan/atau dijamin oleh Penjamin
       Kredit, dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
       § dokumen sebagaimana yang diuraikan pada angka 3 di atas; dan
       § surat persetujuan penghapusan dari Bank Indonesia, Instansi
         Pemerintah Pusat/ Daerah, dan/atau perusahaan penjamin kredit; dan
   d. Permintaan pertimbangan penghapustagihan piutang yang diajukan
       Direksi BUMD ditindaklanjuti Kepala Kantor Wilayah DJPLN dengan
       melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran persyaratan
       yang diajukan.
4. Bila dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak
   terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, permintaan
   pertimbangan tidak dapat diterima, dan Kepala Kantor Wilayah DJPLN
Pengurusan Piutang Negara                                             331

   mengembalikan usul tersebut kepada Direksi BUMD yang mengajukan
   permintaan petimbangan.
5. Bila dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah
   terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, permintaan pertimbangan
   dapat diterima, dan Kepala Kantor Wilayah DJPLN menyampaikan
   Penolakan Pemberian Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak Atas
   Piutang Perusahaan Daerah kepada Direksi BUMD yang mengajukan
   permintaan petimbangan.
6. Setelah    ditetapkan     oleh    Gubernur/Bupati/Walikota,   penetapan
   penghapustagihan piutang BUMD diberitahukan Direksi BUMD yang
   mengajukan usul penghapustagihan kepada Kepala Kantor Wilayah
   DJPLN, yang kemudian juga memberitahukan penetapan tersebut kepada
   Kepala Kantor Pelayanan.


Rangkuman

        Perikatan/perjanjian hutang piutang antara Negara dan Penanggung
Hutang dapat hapus bila Penanggung Hutang melakukan pembayaran
pelunasan hutangnya, bila Negara membebaskan Penanggung Hutang dari
kewajiban untuk melunasi hutangnya, bila umur piutang telah lewat waktu
(daluwarsa), atau karena sebab lain yang diijinkan berdasarkan Pasal 1381
Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Melalui penghapusan piutang negara
yang dilakukan secara sepihak oleh negara selaku pemilik piutang, kewajiban
Penanggung Hutang untuk menyelesaikan hutangnya menjadi habis/hapus.
Dalam hal ini, penghapusan piutang negara merupakan pembebasan hutang
Penanggung Hutang.
        Dengan hapusnya kewajiban Penanggung Hutang, maka hapus juga
perikatan/perjanjian hutang piutang antara negara dan Penanggung Hutang.
Oleh karena itu, penghapusan piutang negara dapat dikatakan sebagai
penghapusan perikatan/perjanjian karena pembebasan hutang.
        Terdapat 2 jenis penghapusan piutang negara yaitu pertama,
penghapusbukuan piutang dengan tidak menghilangkan hak tagih, yang
dilakukan hanya dalam administrasi pembukuan saja, yaitu dengan
memindahkan pencatatan dari pembukuan utama (misalnya neraca) ke
pembukuan khusus piutang yang telah dihapusbukukan. Kedua,
penghapustagihan piutang negara dengan menghilangkan hak tagih. Kedua
jenis penghapusan tersebut          dilakukan secara berurutan,       yaitu
332                                            Bab 12 : Penghapusan Piutang Negara



penghapustagihan piutang negara dilakukan hanya apabila piutang dimaksud
telah dihapusbukukan terlebih dahulu.
        Ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang penghapusan piutang
negara pertama kali dirumuskan dalam Undang-undang Perbendaharaan
Indonesia (Indonesische Comptabiliteitswet / ICW) S. 1864 – 106 Pasal 19
yang mengatur bahwa Pemerintah dapat memberikan pembebasan penagihan
(atau dengan kata lain, menghapuskan piutang negara) dengan ketentuan:
1. Pemerintah telah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan
    atas pembebasan tersebut; dan
2. pembebasan penagihan dengan jumlah melebihi f.10.000,00 ditetapkan
    dengan undang-undang.
Saat ini, Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indonesische
Comptabiliteitswet /ICW) S. 1864 – 106 tersebut sudah tidak berlaku lagi dan
digantikan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, yang juga mengatur tentang penghapusan piutang
negara (vide Pasal 37 ayat (1)). Aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 37 ayat
(1) tersebut dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005
tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
        Namun demikian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara tidak secara eksplisit mengatur penghapusan piutang
BUMN/BUMD. Hal tersebut disebabkan oleh pengertian piutang
negara/daerah yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut terbatas hanya
pada pengertian piutang Instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah, saja,
dan tidak mencakup pengertian piutang badan-badan usaha yang seluruh atau
sebagian modalnya dimiliki negara atau daerah.
        Pengertian tersebut berbeda dengan pengertian piutang negara dalam
Pasal 8 (dan penjelasannya) Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960
tentang PUPN yang tidak membedakan piutang negara dan piutang daerah,
sehingga semua piutang yang diurus oleh PUPN didefinisikan sebagai piutang
negara. Selain itu, pengertian piutang negara dalam Undang-undang Nomor 49
Prp. Tahun 1960 juga mencakup pengertian piutang badan-badan yang
umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik
negara/daerah (BUMN/BUMD).
        Agar BUMN/BUMD dapat menghapustagihkan piutangnya yang telah
diurus secara optimal, maka kepada Menteri Keuangan atau kepada
Gubernur/Bupati/Walikota selaku Wakil Pemerintah dalam kepemilikan
kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, perlu diberikan kewenangan untuk
membuat       pengaturan      tentang    penghapustagihan    piutang-piutang
BUMN/BUMD. Pemberian kewenangan tersebut didasarkan pada Peraturan
Pengurusan Piutang Negara                                              333

Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah, yang merupakan pengaturan lebih lanjut atas Pasal 37 ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang ketentuan penghapusan piutang
negara/daerah.
        Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005
tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah telah disusun Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan
Usul, Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan
Negara/Daerah Dan Piutang Negara/Daerah. Kedua peraturan tesebut berisi
pengaturan tentang kewenangan, persyaratan, dan proses penghapusan
(penghapusbukuan dan penghapustagihan) piutang Instansi Pemerintah Pusat,
Instansi Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD.




                                  - o0o -




Latihan
Untuk mengingatkan kembali yang telah anda pelajari, kerjakanlah latihan di
bawah ini!
1. Jelaskan secara singkat, mengapa negara sebagai pemilik piutang dapat
   menghapuskan kewajiban Penanggung Hutang?
2. Jelaskan secara singkat, dasar hukum penghapusan piutang negara yang
   saat ini berlaku!
3. Jelaskan secara singkat pengertian penghapusan piutang secara bersyarat
   dan pengertian penghapusan piutang secara mutlak! Apa beda kedua
   pengertian tersebut?
4. Apa beda pengertian piutang negara pada Undang-undang Nomor 1 ahun
   2004 tentang Perbendaharaan Negara dan pengertian pada Undang-undang
   Nomor 49 Prp. Tahun 1960?
5. Jelaskan dasar pemikiran diberikannya kewenangan kepada Menteri
   Keuangan untuk membuat pengaturan tentang penghapustagihan
   (penghapusan secara mutlak) piutang BUMN!
334                                          Bab 12 : Penghapusan Piutang Negara



6. Jelaskan dasar pemikiran diberikannya kewenangan kepada Menteri
    Keuangan untuk membuat pengaturan tentang penghapustagihan
    (penghapusan secara mutlak) piutang BUMD!
7. Jelaskan persyaratan penghapusbukuan (penghapusan secara bersyarat)
    dan penghapustagihan (penghapusan secara mutlak) piutang Instansi
    Pemerintah Pusat! Jelaskan juga proses pelaksanaan masing-masing
    penghapusan tersebut!
8. Jelaskan persyaratan penghapusbukuan (penghapusan secara bersyarat)
    dan penghapustagihan (penghapusan secara mutlak) piutang Instansi
    Pemerintah Daerah! Jelaskan juga proses pelaksanaan masing-masing
    penghapusan tersebut!
9. Jelaskan persyaratan penghapusbukuan (penghapusan secara bersyarat)
    dan penghapustagihan (penghapusan secara mutlak) piutang BUMN!
    Jelaskan juga proses pelaksanaan masing-masing penghapusan tersebut!
10. Jelaskan persyaratan penghapusbukuan (penghapusan secara bersyarat)
    dan penghapustagihan (penghapusan secara mutlak) piutang BUMD!
    Jelaskan juga proses pelaksanaan masing-masing penghapusan tersebut!




                                - o0o -
BAB 13


BIAYA ADMINISTRASI
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA




Sasaran Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab ini, para mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan
memahami pengertian biaya yang dipungut PUPN dalam pengurusan piutang negara,
yang berupa Biaya Pengurusan Piutang Negara. Materi yang akan diuraikan dalam
bab ini adalah perkembangan pemungutan Biaya Adminstrasi Pengurusan Piutang
Negara, besaran dan cara memungutnya, dan keterkaitan Biad PPN dengan
Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Pendahuluan
338                                  Bab 13 : Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara




        Berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, PUPN
bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan, sehingga dapat dikatakan bahwa
PUPN merupakan institusi yang melaksanakan tugas-tugas pemerintah,
khususnya di bidang pengelolaan keuangan negara. Namun demikian, pada
periode awal berdirinya, PUPN dapat dikatakan sebagai suatu organisasi tetapi
bersifat swadana, atau yang mencari dana sendiri. Hal tersebut terjadi, karena
Anggaran Belanja Negara tidak membiayai aktifitas PUPN.
        Ketentuan tentang pembiayaan pelaksanaan tugas PUPN sebagai
institusi yang bersifat swadana diatur dalam Peraturan Menteri Urusan
Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan Nomor BUM.18-77-30/II Tahun
1962 tentang Pembiayaan Panitia Urusan Piutang Negara. Berdasarkan
ketentuan tersebut, hal-hal yang dapat dibiayai adalah:
1. tunjangan bulanan dan uang sidang anggota PUPN;
2. tunjangan pekerjaan pegawai-pegawai Staf Administrasi PUPN;
3. biaya administrasi kantor, seperti biaya sewa gedung, alat tulis menulis,
    biaya telepon, listrik, air, uang lembur, biaya perjalanan, dan sebagainya;
4. uang jasa kepada anggota PUPN, pegawai Staf Administrasi PUPN, dan
    pihak lain yang giat membantu penyelesaian pekerjaan PUPN.
        Karena bersifat swadana, dan dalam rangka menyediakan dana
pembiayaan aktifitas organisasi, maka PUPN perlu mencari sumber dana
pembiayaan tersebut. Sumber yang paling mungkin didapatkan oleh PUPN
adalah pemungutan biaya administrasi kepada pihak-pihak yang menggunakan
pelayanan yang diberikan institusi. Agar dapat dipertanggungjawabkan secara
legal, maka pemungutan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad
PPN) oleh PUPN tersebut diatur dalam keputusan menteri yang berwenang.
        Dalam perjalanannya, saat ini seluruh kegiatan pengurusan piutang
negara oleh PUPN/ DJPLN, dibiayai oleh Aanggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). Pembiayaan oleh APBN tersebut tidak hanya pada kegiatan
yang langsung terkait dengan pelaksanaan pengurusan piutang negara, seperti
biaya pemanggilan Penanggung Hutang, penyampaian Surat Paksa,
pelaksanaan sita, dan sebagainya. Pembiayaan oleh APBN dimaksud juga
dilakukan pada hal-hal yang terkait dengan administrasi kantor dan penggajian
baik kepada anggota PUPN maupun kepada pegawai DJPLN.
        Walaupun telah dibiayai oleh APBN, saat ini PUPN tetap melakukan
pemungutan Biad PPN kepada Penanggung Hutang. Pemungutan. Biad PPN
tersebut dimaksudkan sebagai hak pemerintah yang dapat diterima atas
kegiatan pelayanan yang diberikannya.
Pengurusan Piutang Negara                                              339


        Perkembangan pemungutan Biad PPN, Penerimaan Negara Bukan
Pajak, serta besaran tarif dan cara pemungutan Biad PPN akan dijelaskan pada
uraian berikut.


Perkembangan Pemungutan Biaya Administrasi
Pengurusan Piutang Negara

        Pengaturan tentang pemungutan Biaya Administrasi Pengurusan
Piutang Negara (Biad PPN) pertama kali dilakukan melalui Keputusan
Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan Nomor BUM.18-
77-18/II Tahun 1962 tentang Peraturan Pelaksanaan Panitia Urusan Piutang
Negara. Di dalam Pasal 2 ayat 2 keputusan tersebut telah diatur bahwa dari
setiap piutang negara yang diurus PUPN akan dipungut Biad PPN sebesar 3%
dari jumlah piutang tersebut. Rincian pemungutan Biad PPN tersebut adalah
sebagai berikut:
1. 2½% dibebankan kepada Penanggung Hutang; dan
2. ½% dibebankan kepada Penyerah Piutang.
        Dalam perkembangannya, ketentuan tentang pemungutan Biad PPN
tersebut, mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama dilakukan
melalui Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan
Nomor BPN.II/18-14-22 Tahun 1964. Berdasarkan keputusan tersebut, Biad
PPN yang dipungut atas setiap piutang negara yang diselesaikan PUPN,
dinaikkan menjadi sebesar 6% dari jumlah piutang dan dibebankan kepada
Penanggung Hutang. Ketentuan baru tersebut membawa perbedaan yang
signifikan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya tentang pemungutan
Biad PPN. Perbedaan dan alasan terjadinya perbedaan tersebut akan diuraikan
berikut ini.
1. Ketentuan baru mengatur bahwa tarif Biad PPN yang dipungut adalah
    sebesar 6%, sedangkan ketentuan lama mengatur sebesar 3%.
    Peningkatan tarif Biad PPN tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa
    dengan tarif Biad PPN sebesar 3%, hasil yang diperoleh PUPN sebagai
    institusi swadana tidak dapat menutupi biaya yang dikeluarkan oleh PUPN
    dalam melaksanakan tugasnya. Untuk dapat memperoleh keseimbangan
    penerimaan dan pengeluaran PUPN, maka perlu meningkatkan tarif Biad
    PPN.
340                                Bab 13 : Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara



2. Ketentuan baru membebankan Biad PPN hanya kepada Penanggung
    Hutang, sedangkan ketentuan lama membebankan kepada Penanggung
    Hutang dan kepada Penyerah Piutang.
    Dibebaskannya Penyerah Piutang dari pengenaan Biad PPN didasarkan
    pada pemikiran bahwa di satu sisi, Biad PPN merupakan biaya penagihan
    hutang kepada negara. Di sisi lain, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku
    dalam hubungan antara kreditor dan debitor, biaya penagihan tersebut
    sepenuhnya dibebankan kepada debitor/Penanggung Hutang. Oleh karena
    itu, Penyerah Piutang tidak perlu lagi dikenakan Biad PPN.
3. Ketentuan baru mengatur bahwa pemungutan Biad PPN dilakukan atas
    piutang negara yang berhasil diselesaikan PUPN, yaitu atas setiap
    pembayaran yang dilakukan dalam rangka penyelesaian kewajiban
    Penanggung Hutang, PUPN memungut Biad PPN sebesar 6%, sehingga
    PUPN tidak harus menunggu pelunasan hutang Penanggung Hutang
    terlebih dulu sebelum memungut Biad PPN. Ketentuan lama tidak
    mengatur dengan jelas cara pemungutan Biad PPN tersebut.
         Perubahan kedua atas ketentuan yang terkait dengan pemungutan Biad
PPN dilakukan melalui Keputusan Menteri Iuran Negara Nomor Bpd. 1-1-30
tanggal 9 Maret 1966. Ketentuan dimaksud mengatur kenaikan tarif Biad PPN
dari 6% menjadi sebesar 10%. Selain itu, karena materi Keputusan Menteri
tersebut sangat singkat, maka keputusaan tersebut tidak secara spesifik
mengatur ketentuan tentang pihak-pihak yang dibebankan Biad PPN dan cara
pemungutannya.
         Kedua hal yang tidak secara spesifik diatur dalam keputusan Menteri
tersebut di atas terjawab berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan
Ketua PUPN Nomor 122/PUPN/Birad/1967 tentang Peraturan Tata Kerja
Panitia Urusan Piutang Negara, yaitu:
1. Biad PUPN sebesar 10% dibebankan kepada Penanggung Hutang; dan
2. dipungut atas setiap pembayaran yang terjadi dalam rangka penyelesaian
    kewajiban Penanggung Hutang.
         Pengaturan terakhir tentang besaran tarif Biad PPN dan pihak yang
dibebankan untuk membayarnya tetap dipertahankan sampai dengan saat ini.
Namun demikian, di dalam beberapa Keputusan Menteri Keuangan yang
terkait dengan pengurusan Piutang Negara yang terakhir diberlakukan,
terdapat sedikit perubahan besaran tarif dan cara pemungutan Biad.


Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pengurusan Piutang Negara                                               341



       Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) memuat ketentuan tentang jenis-jenis dan tarif
penerimaan negara bukan pajak serta pengelolaan dan pemeriksaannya. Dalam
Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, telah diatur bahwa jenis penerimaan
yang termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah:
1. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
2. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
3. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
4. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
5. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari
    pengenaan denda administrasi;
6. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah; dan
7. penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri.
        Bila dikaitkan dengan ketentuan yang termuat dalam undang-undang
tentang PNBP tersebut di atas, maka Biad PPN yang dipungut PUPN/DJPLN
dalam melakukan pengurusan piutang negara merupakan penerimaan negara
bukan pajak. Hal ini disebabkan oleh kenyataan, bahwa kegiatan yang
dilakukan oleh PUPN/DJPLN merupakan pelayanan yang diberikan kepada
Penanggung Hutang dalam menyelesaikan kewajibannya. Mengingat
PUPN/DJPLN merupakan institusi Pemerintah, maka pelayanan
PUPN/DJPLN tersebut merupakan bagian dari pelayanan yang diberikan oleh
Pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian, Biad PPN merupakan
penerimaan pemerintah dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakannya, sesuai
dengan jenis PNBP yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor
20 Tahun 1997.
       Ketentuan yang melegalisasi penerimaan Biad PPN sebagai PNBP
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan.
Pasal 4 ayat (5) ketentuan tersebut mengatur bahwa salah satu jenis PNBP
yang berlaku pada DJPLN adalah penerimaan Biad PPN.
       Dengan berlandaskan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tersebut di atas, PUPN/DJPLN
tetap dapat memungut Biad PPN dari para Penanggung Hutang meskipun
seluruh kegiatan institusi tersebut telah dibiayai oleh APBN. Penerimaan Biad
PPN tersebut, oleh DJPLN tidak digunakan untuk membiayai aktifitas
PUPN/DJPLN, tetapi disetorkan ke kas negara.
342                                 Bab 13 : Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara




Tarif Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara

        Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Departemen Keuangan mengatur ketentuan tentang tarif Biad PPN. Tarif
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Penerimaan Biad PPN untuk pelunasan hutang yang dilakukan sebelum
    Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan adalah
    sebesar 0% (nol persen) per Berkas Kasus Piutang Negara.
    Ketentuan ini dirumuskan berdasarkan pemikiran bahwa sebelum SP3N
    diterbitkan PUPN, berarti penyerahan pengurusan piutang negara kepada
    PUPN belum efektif terjadi. Karena penyerahan pengurusan belum efektif
    terjadi, maka PUPN belum melakukan pengurusan piutang tersebut. Bila
    belum melakukan kegiatan pengurusan, maka sudah pada tempatnya bila
    PUPN/DJPLN tidak memungut Biad PPN bila Penanggung Hutang
    melunasi hutangnya pada periode waktu tersebut.
2. Penerimaan Biad PPN untuk pelunasan hutang yang dilakukan dalam
    jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SP3N diterbitkan adalah sebesar
    1% (satu persen) dari jumlah yang wajib dilunasi per Berkas Kasus
    Piutang Negara.
    Ketentuan ini dirumuskan berdasarkan pemikiran bahwa sesudah SP3N
    diterbitkan PUPN, berarti penyerahan pengurusan piutang negara kepada
    PUPN telah efektif terjadi. Oleh karena itu, setelah terbitnya SP3N, PUPN
    telah melakukan pengurusan piutang tersebut. Bila telah melakukan
    kegiatan pengurusan, maka sudah pada tempatnya bila PUPN/DJPLN
    memungut Biad PPN kepada Penanggung Hutang yang melunasi
    hutangnya setelah SP3N terbit.
    Namun demikian, sebagai insentif kepada Penanggung Hutang untuk mau
    melunasi hutangnya paling lambat 3 bulan sejak SP3N terbit, Biad PPN
    yang dikenakan hanyalah sebesar 1% dari jumlah hutang yang dilunasi.
3. Penerimaan Biad PPN untuk pelunasan hutang yang dilakukan dalam
    jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sejak SP3N diterbitkan adalah
    sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah hutang yang wajib dilunasi per
    Berkas Kasus Piutang Negara.
    Salah satu pertimbangan ditetapkannya tarif Biad PPN sebesar 10% adalah
    perimbangan biaya yang dikeluarkan negara dalam melakukan pengurusan
Pengurusan Piutang Negara                                              343


   piutang negara dan penerimaan yang diperoleh dari pemungutan Biad
   PPN.
4. Penerimaan Biad PPN untuk penarikan Pengurusan Piutang Negara
   ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari sisa hutang yang wajib
   diselesaikan per Berkas Kasus Piutang Negara.
   Ketentuan ini dirumuskan berdasarkan pemikiran bahwa penarikan
   pengurusan piutang negara bagi PUPN hanyalah penyelesaian pengurusan
   secara administratif saja dan bukan penyelesaian yang tuntas dalam bentuk
   pelunasan hutang. Oleh karena itu, maka sesudah pada tempatnya bila
   PUPN/DJPLN hanya memungut Biad PPN sebesar 2,5% kepada
   Penanggung Hutang yang pengurusan hutangnya ditarik kembali oleh
   Penyerah Piutang dari PUPN.


Cara Pemungutan Biaya Administrasi Pengurusan
Piutang Negara

        Biad PUPN dipungut atas setiap pembayaran yang terjadi. Pembayaran
tersebut dapat terjadi karena pembayaran angsuran/pelunasan, penebusan
barang jaminan milik Penjamin Hutang, penjualan barang jaminan milik
Penanggung Hutang tidak melalui lelang, dan/atau pelelangan barang jaminan.
        Perhitungan Biad PPN atas setiap pembayaran tersebut dilakukan
dengan cara sebagai berikut:
1. pembayaran yang dilakukan Penanggung Hutang, tanpa ada pelunasan
    dalam jangka waktu 3 bulan setelah SP3N terbit:
    a. Hak Penyerah Piutang = 10/11 X nilai pembayaran
    b. Biad PPN               = 1/11 X nilai pembayaran
2. pelunasan yang dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah SP3N
    terbit:
    a. Hak Penyerah Piutang = jumlah sisa hutang
    b. Biad PPN               = 10% X jumlah sisa hutang yang dilunasi
                                (sebagai tambahan pembayaran di luar
                                jumlah sisa hutang yang menjadi hak
                                Penyerah Piutang)
3. pelunasan yang dilakukan setelah lewat waktu 3 bulan sejak SP3N terbit:
    a. Hak Penyerah Piutang = jumlah sisa hutang
344                                       Bab 13 : Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara



      b. Biad PPN              = 10% X jumlah sisa hutang yang dilunasi
                                 (sebagai tambahan pembayaran di luar
                                 jumlah sisa hutang yang menjadi hak
                                 Penyerah Piutang)
4. penebusan barang jaminan milik Penjamin Hutang:
    a. Hak Penyerah Piutang = nilai penebusan
    b. Biad PPN                = 10% X nilai penebusan (sebagai tambahan
                                 pembayaran di luar nilai penebusan)
5. penjualan barang jaminan milik Penanggung Hutang tidak melalui lelang:
    a. Hak Penyerah Piutang = 10/11 X nilai penjualan tidak melalui lelang
    b. Biad PPN                = 1/11 X nilai penjualan tidak melalui lelang
6. penjualan barang jaminan melalui lelang:
    a. Hak Penyerah Piutang = 10/11 X Hasil Bersih Lelang
    b. Biad PPN                = 1/11 X Hasil Bersih Lelang
         Bila dicermati, ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2004 membebankan Biad PPN tidak semata-mata kepada
Penanggung Hutang, tetapi membebankannya kepada Penanggung Hutang per
Berkas Kasus Pengurusan Piutang Negara (BKPN)1. Hal ini didasarkan pada
pemikiran bahwa terdapat kemungkinan adanya satu Penanggung Hutang yang
harus menyelesaikan beberapa hutang yang berbeda dan tidak saling terkait
satu sama lainnya. Hutang tersebut dapat berasal dari satu Penyerah Piutang
maupun berasal dari beberapa Penyerah Piutang yang berbeda. Pengurusan
beberapa piutang atas nama Penanggung Hutang yang sama, meskipun harus
dilakukan secara simultan agar diperoleh hasil yang optimal untuk semua
kasus, namun perhitungan penyelesaiannya harus dilakukan secara terpisah.
        Misalkan PT Mari Berhutang Terus memiliki 2 unit pabrik. Untuk
keperluan pabrik I PT Mari Berhutang Terus mendapatkan kredit dari salah 1
Bank BUMN yang ada (sebut saja PT Bank BUMN (Persero)) dengan pokok
kredit sebesar Rp.1.000.000.000,00 dan Pembebanan Hak Tanggungan sebesar
nilai yang sama. Kredit tersebut macet dan pengurusannya diserahkan PT.
Bank BUMN (Persero) kepada PUPN dengan total nilai penyerahan (total
hutang pokok, hutang bunga, denda, dan ongkos-ongkos) sebesar
Rp.1.200.000.000,00. Untuk keperluan pabrik II, PT Mari Berhutang Terus
mendapatkan kredit dari Bank yang sama, dengan pokok kredit sebesar

1
    Di dalam administrasi pengurusan piutang negara, satu kasus kredit/piutang macet yang
    diserahkan pengurusannya oleh Penyerah Piutang dibukukan sebagai satu Berkas Kasus
    Piutang Negara (BKPN).
Pengurusan Piutang Negara                                              345


Rp.500.000.000,00 Pembebanan Hak Tanggungan sebesar nilai yang sama.
Kredit kedua tersebut juga macet dan pengurusannya diserahkan PT. Bank
BUMN (Persero) kepada PUPN dengan total nilai penyerahan (total hutang
pokok, hutang bunga, denda, dan ongkos-ongkos) sebesar Rp.650.000.000,00.
Oleh PUPN, penyerahan pengurusan tersebut tidak dibukukan menjadi 1
BKPN dengan nilai penyerahan Rp.1.850.000.000,00, walaupun kedua piutang
negara tersebut atas nama satu Penanggung Hutang dan berasal dari satu
Penyerah Piutang. Kedua berkas penyerahan tersebut oleh PUPN/DJPLN
dibukukan sebagai 2 BKPN.
        Misalkan PUPN melakukan lelang pabrik I dengan hasil bersih lelang
(harga jual lelang yang tercapai setelah dikurangi bea lelang) yang diterima
PUPN adalah sebesar Rp.1.400.000.000,00. Atas hasil lelang tersebut, PUPN
menyerahkan Rp.1.200.000.000,00 kepada PT. Bank BUMN (Persero) sebagai
pelunasan hak Penyerah Piutang, dan mengirimkan Biad PPN ke Kas Negara
sebesar 10% dari Rp.1.200.000.000,00 (yaitu sebesar Rp.120.000.000,00).
Sisa hasil lelang tersebut (sebesar Rp.80.000.000,00) diperlakukan sebagai
berikut:
1. diserahkan seluruhnya kepada Pemegang Hak Tanggungan Kedua bila
    Pabrik I yang dilelang tersebut dibebankan Hak Tanggungan Kedua
    dengan nilai pembebanan di atas Rp.80.000.000,00; atau
2. oleh PUPN digunakan sebagai pembayaran hutang kedua milik
    Penanggung Hutang, bila tidak terdapat pembebanan Hak Tanggungan
    Kedua atas Pabrik I yang dilelang tersebut.
        Bila ketentuan Biad PPN tidak diatur untuk dikenakan kepada
Penanggung Hutang per BKPN, maka hasil bersih lelang tersebut (sebesar
Rp.1.400.000.000,00) seluruhnya digunakan untuk menyelesaikan total
kewajiban Penanggung Hutang yang sebesar Rp.1.850.000.000,00. Sehingga
perhitungannya menjadi sebagai berikut:
1. Hak Penyerah Piutang = 10/11 X Rp.1.400.000.000,00
                              =
                            Rp.1.272.727.272,73
2. Biad PPN                 = 1/11 X Rp.1.400.000.000,00
                            = Rp. 127.272.727,27
        Kebijakan di atas akan menghadapi masalah apabila ternyata Pabrik I
yang dilelang tersebut dibebankan Hak Tanggungan Kedua oleh bank lain.
Bank lain tersebut, sebagai pemegang Hak Tanggungan Kedua mempunyai
hak atas hasil lelang Pabrik I tersebut setelah seluruh Pembebanan Pertama
dilunasi. Bila oleh PUPN hasil lelang tersebut digunakan juga untuk
346                                Bab 13 : Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara



menyelesaikan BKPN nomor 2 yang tidak ada kaitan dengan Pabrik I yang
dilelang, Bank lain selaku Pemegang Hak Tanggung Kedua tentu akan
melakukan perlawan atas hal ini.


Rangkuman

        Pada periode awal berdirinya, PUPN dapat dikatakan sebagai suatu
organisasi tetapi bersifat swadana, atau yang mencari dana sendiri. Hal
tersebut terjadi, karena Anggaran Belanja Negara tidak membiayai aktifitas
PUPN. Karena bersifat swadana, dan dalam rangka menyediakan dana
pembiayaan aktifitas organisasi, maka PUPN perlu mencari sumber dana
pembiayaan tersebut. Sumber yang paling mungkin didapatkan oleh PUPN
adalah pemungutan biaya administrasi kepada pihak-pihak yang menggunakan
pelayanan yang diberikan institusi. Agar dapat dipertanggungjawabkan secara
legal, maka pemungutan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad
PPN) oleh PUPN tersebut diatur dalam keputusan menteri yang berwenang.
        Pengaturan tentang pemungutan Biad PPN dari waktu ke waktu selalu
berkembang. Pada pengaturan yang pertama kali ditetapkan, Biad dipungut
sebesar 3%, dengan rincian 2½% dibebankan kepada Penanggung Hutang dan
½% dibebankan kepada Penyerah Piutang. Pada pengaturan kedua, Biad
dipungut sebesar 6%, dan dibebankan seluruhnya kepada Penanggung. Pada
pengaturan ketiga, Biad dipungut sebesar 10%, dan dibebankan seluruhnya
kepada Penanggung. Saat ini, pengaturan tentang Biad ada pada Pasal 4 ayat
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan.




                                  - o0o -


Latihan
Untuk mengingatkan kembali yang telah anda pelajari, kerjakanlah latihan di
bawah ini!
1. Mengapa diawal pendiriannya, PUPN memungut Biaya Administrasi
   Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN)?
Pengurusan Piutang Negara                                        347


2. Mengapa saat ini PUPN masih memungut Biad PPN?
3. Apa dasar hukum pemungutan Biad PPN?
4. Bagaimana cara perhitungan Biad PPN berdasarkan PP Nomor 44 Tahun
   2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
   Berlaku pada Departemen Keuangan?
5. Jelaskan mengapa perhitungan Biad PPN di dalam PP Nomor 44 Tahun
   2003 didasarkan pada nilai hutang per Berkas Kasus Piutang Negara,
   bukan per penanggung Hutang?




                               - o0o -
BAB 14


PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
YANG SPESIFIK




Sasaran Pembelajaran


Setelah mempelajari Bab ini, para mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan
memahami proses pengurusan piutang negara yang spesifik, yaitu proses yang
berbeda dari proses pengurusan piutang negara pada umumnya. Materi yang akan
diuraikan dalam bab ini adalah jenis pengurusan piutang negara yang spesifik,
persyaratan dan proses pengurusannya.
350                                    Bab 14 : Pengurusan Piutang Negara yang Spesifik



Pendahuluan

        Pada bab-bab terdahulu, telah diuraikan bahwa proses pengurusan
piutang negara dimulai dari adanya penyerahan pengurusan piutang dari
Penyerah Piutang kepada PUPN. Pengurusan piutang negara tersebut, oleh
PUPN dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Penerbitan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), yang
    merupakan pintu hubungan antara Penyerah Piutang dan PUPN.
2. Pemanggilan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang.
3. Tanya jawab dan pembuatan Pernyataan Bersama (PB), yang merupakan
    pintu hubungan antara Penanggung Hutang dan PUPN.
4. Penetapan Jumlah Piutang Negara, bila PB tidak dapat dibuat.
5. Penerbitan Surat Paksa, dan penyampaiannya.
6. Penerbitan Surat Perintah Sita, dan pelaksanaan sita.
7. Penerbitan Surat Perintah Penjualan barang sitaan.
8. Lelang Barang Jaminan dan/atau harta kekayaan lain yang telah disita
    PUPN.
9. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL), Surat
    Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS), atau Piutang Negara
    Sementara Belum Dapat diTagih (PSBDT), yang merupakan tanda
    pengakhiran pengurusan piutang negara, baik selesai karena lunas maupun
    selesai secara administrasi.
10. Di antara tahapan tersebut, sejak SP3N terbit, dapat juga dilakukan
    pengurusan piutang negara lainnya, seperti: penebusan barang jaminan
    hutang oleh Penjamin Hutang yang tidak menjamin penyelesaian seluruh
    hutang Penanggung Hutang, penjualan tidak melalui lelang atas barang
    jaminan milik Penanggung Hutang, dan Pencegahan bepergian ke luar
    negeri kepada Penanggung Hutang yang memenuhi syarat untuk dicegah.
       Namun demikian, terdapat beberapa jenis piutang negara yang
pengurusannya akan menghadapi hambatan bila dilakukan dengan tahapan
sebagaimana disebut di atas. Oleh karena itu, pengurusan atas jenis piutang
negara tersebut harus dilakukan dengan cara yang khusus (spesifik). Perlunya
tahap pengurusan yang spesifik tersebut disebabkan oleh:
1. karakteristik Penanggung Hutang yang harus menyelesaikan hutangnya
    kepada negara, yang memerlukan adanya perlakukan khusus, seperti
    Penanggung Hutang Kredit Perumahan Bank Tabungan Negara; dan
Pengurusan Piutang Negara                                              351

2. ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan piutang,
   Penanggung Hutang, dan/atau barang jaminan, yang memerlukan adanya
   penyesuaian tahap pengurusan piutang negara, seperti ketentuan undang-
   undang tentang kepailitan, undang-undang tentang hak tanggungan, dan
   undang-undang tentang jaminan fidusia.
       Masing-masing pengurusan piutang yang bersifat khusus tersebut
diuraikan berikut ini.


Pengurusan Piutang Negara Kredit Perumahan Bank
Tabungan Negara

        Ketentuan tentang pengurusan piutang negara eks Kredit Perumahan
Bank Tabungan Negara (KP – BTN), yang dilakukan secara khusus, pertama
kali diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 340/KMK.01/2000
tentang Pengurusan Piutang Negara Kredit Perumahan Bank Tabungan Negara
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
510/KMK.01/2000 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
340/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara Kredit Perumahan
Bank Tabungan Negara. Ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi dan
digantikan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.01/2002
tentang Pengurusan Piutang Negara Kredit Perumahan Bank Tabungan
Negara.
        Pengurusan piutang negara eks KP – BTN dilaksanakan secara khusus
dan tidak sama seperti pengurusan jenis piutang lainnya karena karakteristik
piutang tersebut pada dasarnya berbeda dengan jenis piutang lainnya. Namun
demikian, tidak semua piutang negara eks KP – BTN yang dapat diurus secara
khusus. Piutang eks KP – BTN yang dapat diurus secara khusus, tidak seperti
pengurusan piutang negara pada umumnya, hanya piutang dengan pokok
kredit paling banyak Rp.350.000.000,00 saja. Piutang eks KP – BTN dengan
pokok kredit lebih dari itu akan diurus PUPN dengan tahap pengurusan yang
berlaku umum.
       Karakteristik utama piutang eks KP – BTN yang menyebabkan
pengurusannya oleh PUPN dilakukan secara khusus adalah:
1. Penanggungjawab hutang umumnya menempati barang jaminan satu-
   satunya yang ada, yang berupa rumah.
2. Penanggungjawab hutang umumnya berpenghasilan menengah ke bawah.
352                                     Bab 14 : Pengurusan Piutang Negara yang Spesifik



3. Angsuran yang tertunggak, yang menyebabkan pengurusan piutang atas
   nama Penanggung Hutang diserahkan kepada PUPN, umumnya
   dibandingkan dengan pokok kredit belum begitu besar nilainya sehingga
   kepada yang bersangkutan perlu diberi kesempatan untuk menyelesaikan
   tunggakan angsurannya terlebih dahulu, sebelum diharuskan
   menyelesaikan seluruh hutangnya.
        Pengurusan piutang negara eks KP – BTN berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.01/2002 adalah sebagaimana yang
diuraikan di bawah ini.
1. Penyerahan pengurusan piutang eks KP – BTN oleh PT. BTN (Persero)
    kepada PUPN. Penyerahan tersebut dilakukan sama seperti penyerahan
    pengurusan piutang pada umumnya (sesuai Keputusan Menteri Keuangan
    Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara), kecuali
    informasi tentang rincian jumlah hutang, yang terdiri dari 4 bagian, yaitu
    saldo hutang, tunggakan angsuran, denda, dan biaya lain-lain.
2. Penerbitan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN,
    yang ketentuan tentang proses dan persyaratan penerbitannya sama dengan
    ketentuan penerbitan SP3N pada umumnya (sesuai Keputusan Menteri
    Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang
    Negara).
3. Pemanggilan Penanggung Hutang, yang dilakukan sama dengan
    pemanggilan Penanggung Hutang lainnya (sesuai Keputusan Menteri
    Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang
    Negara).
4. Bila Penanggung Hutang memenuhi panggilan atau datang atas kemauan
    sendiri, Penanggung Hutang membuat Surat Pernyataan yang berisi:
    a. pengakuan jumlah tunggakan, kesanggupan angsuran, denda, dan biaya
        lain-lain;
    b. pernyataan kesanggupan melunasi tunggakan angsuran, denda, dan
        biaya lain-lain yang terhutang dalam waktu 3 bulan sejak SP3N terbit;
        dan
    c. cara pelunasannya.
5. Bila Penanggung Hutang melunasi hutangnya sesuai dengan Surat
    Pernyataan yang ditandatanganinya, maka PUPN akan:
    a. memungut Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN)
        sebesar 1% dari tunggakan angsuran, denda, dan biaya lain-lain, bukan
        dari total hutang yang masih harus diselesaikan Penanggung Hutang,
Pengurusan Piutang Negara                                             353

       seperti cara pemungutan Biad PPN pada pengurusan piutang negara
       pada umumnya; dan
   b. mengembalikan pengurusan piutang negara kepada PT. BTN (Persero).
   Piutang Negara ini, bila dalam perkembangan selanjutnya harus diserahkan
   kembali kepada PUPN, tidak dapat lagi diurus dengan cara khusus.
   Piutang tersebut harus diurus sesuai tahapan yang diatur dalam ketentuan
   Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang
   Pengurusan Piutang Negara.
6. Pernyataan Bersama dibuat oleh PUPN dan Penanggung Hutang bila:
   a. Penanggung Hutang tidak bersedia membuat Surat Pernyataan;
   b. Surat Pernyataan tidak dapat dibuat (misalnya Penanggung Hutang
       tidak mampu menyelesaikan tunggakan anggsuran, denda, dan biaya-
       biaya lainnya dalam waktu 3 bulan); atau
   c. Penanggung Hutang tidak melunasi hutang sesuai Surat Pernyataan.
       Muatan Pernyataan Bersama sama dengan muatan Pernyataan Bersama
       dalam pengurusan piutang negara pada umumnya (sesuai dengan
       ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002
       tentang Pengurusan Piutang Negara).
7. Bila salah satu dari situasi sebagaimana dimaksud dalam butir 6.a, 6.b,
   atau 6.c terjadi, dan Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat, maka PUPN
   menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN).
   Muatan Penetapan Jumlah Piutang Negara sama dengan muatan
   Pernyataan Bersama pada pengurusan piutang negara pada umumnya
   (sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002
   tentang Pengurusan Piutang Negara).
8. Tahap pengurusan piutang negara selanjutnya yang dilakukan oleh PUPN
   adalah sama dengan tahap pengurusan piutang negara pada umumnya
   (sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
   300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara).
       Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa kekhususan pengurusan
piutang negara eks KP – BTN hanya terletak pada pemberian kesempatan
kepada Penanggung Hutang untuk terlebih dahulu menyelesaikan tunggakan
angsuran, denda, dan biaya-biaya lainnya, sebelum dipaksakan untuk
menyelesaikan seluruh hutangnya. Namun demikian, perlakukan khusus dalam
pengurusan piutang negara eks KP – BTN tidak tanpa batas. Batasan tersebut
adalah sebagai berikut:
354                                   Bab 14 : Pengurusan Piutang Negara yang Spesifik



1. pengurusan secara khusus tersebut hanya berlaku dalam jangka waktu 3
   bulan sejak SP3N terbit. Bila Penanggung Hutang tidak dapat
   menyelesaikan tunggakan eks KP – BTN angsuran, denda, dan biaya-biaya
   lainnya, maka perlakukan khusus tersebut berakhir dan pengurusan piutang
   negara atas nama Penanggung Hutang yang bersangkutan akan
   dilaksanakan sesuai ketentuan umum;
2. piutang negara eks KP – BTN yang dapat diurus secara khusus hanyalah
   piutang dengan pokok kredit paling banyak Rp.350.000.000,00; dan
3. perlakukan khusus terhadap piutang negara eks KP – BTN hanya satu kali
   saja, sehingga Penanggung Hutang yang telah dikembalikan
   pengurusannya kepada PT. BTN (Persero), dan pada suatu saat
   pengurusannya diserahkan kembali ke PUPN, maka kepada Penanggung
   Hutang tersebut tidak akan diberikan kesempatan kedua untuk
   menyelesaikan tunggakan angsuran, denda, dan biaya-biaya lainnya.
   Kepada yang bersangkutan akan dilaksanakan tahap pengurusan piutang
   negara yang umum.


Pengurusan Piutang Negara Atas Penanggung Hutang
yang Dinyatakan Pailit atau Atas Barang Jaminan
Milik Pihak Ketiga yang Dinyatakan sebagai Boedel
Pailit

       Pengurusan piutang negara secara khusus dilakukan terhadap piutang
negara dengan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang sedang
dalam proses kepailitan atau dinyatakan pailit. Perlakukan khusus tersebut
didasarkan pada Pasal 155 Keputusan Menteri Keuangan Nomor
300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara juncto Pasal 62
Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor Kep-
25/PL/2002 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara, yang
mengatur bahwa bila Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang sedang
dalam proses kepailitan atau dinyatakan pailit, pengurusan piutang negara
tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai kepailitan, yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut
Undang-undang Kepailitan).
       Pada sub bab sebelum ini telah dijelaskan bahwa perlakuan khusus
yang diberikan PUPN atas pengurusan piutang negara eks KP – BTN adalah
Pengurusan Piutang Negara                                                                   355

berupa tahap pengurusan khusus. Berbeda dengan itu, perlakukan khusus yang
diberikan PUPN terkait dengan ketentuan kepailitan tidak berupa penyediaan
proses khusus, namun PUPN hanya mengikuti aturan main yang ditetapkan
oleh Undang-undang Kepailitan. Tujuannya adalah agar pengurusan piutang
negara tidak melanggar Undang-undang Kepailitan, dan di sisi lain, hak negara
(dalam hal ini hak Penyerah Piutang dan Kas Negara) tidak hilang karena
adanya perkara kepailitan yang terkait dengan Penanggung Hutang. Agar
tujuan tersebut senantiasa dapat tercapai, pegawai Kantor Pelayanan harus
dapat mempelajari dan mengerti materi Undang-undang Kepailitan tersebut.
       Tim Penyusunan Buku Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan
DJPLN/PUPN di dalam sosialisasi hasil kerja Tim kepada internal DJPLN
sepanjang tahun 2005, telah menggambarkan proses kepailitan berdasarkan
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai berikut:
                            Gambar 14.1. Diagram Proses Kepailitan

         DIAGRAM PROSES KEPAILITAN
           Permohonan             Putusan Pailit           Insolvensi         Pencocokan/
           Pailit                                                             Verifikasi

                                                                             Pemberesan
            PKPU

            Perdamaian            Tercapai          Homologasi                Kepailitan
                                                                              berakhir
            Tidak Tercapai


            Putusan Pailit          Insolvensi          Pencocokan/           Pemberesan
                                                        Verifikasi
          Ket: Masa stay berlaku paling lama 90 hari sejak putusan pailit.

          Sumber: Materi Sosialisasi Buku Pedoman Pedoman Penanganan Perkara
                  di Lingkungan DJPLN/PUPN (2005)



        Diagram tersebut perlu diketahui Kantor Pelayanan, agar pengurusan
piutang negara yang dilaksanakan yang terkait dengan Penanggung Hutang
yang dinyatakan pailit atau terkait dengan barang jaminan milik pihak ketiga
yang dijadikan boedel pailit, dapat disesuaikan dan tidak bertentangan dengan
setiap tahapan proses kepailitan yang perkaranya melibatkan debitor piutang
negara.
       Contoh tindakan yang dilakukan PUPN terkait dengan ketentuan
tentang kepailitan adalah sebagai berikut: Pasal 55 ayat (1) Undang-undang
Kepailitan memperbolehkan Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak
356                                     Bab 14 : Pengurusan Piutang Negara yang Spesifik



tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, untuk
mengeksekusi haknya seolah-olah tidak ada kepailitan. Namun, berdasarkan
Pasal 56 ayat (1) telah diatur bahwa bila putusan pailit telah dibacakan,
maka hak eksekusi Kreditor tersebut ditangguhkan untuk jangka waktu paling
lama 90 hari sejak pembacaan putusan tersebut. Masa penangguhan tersebut
biasa dikenal sebagai masa “stay”.
        Berdasarkan dua ketentuan tersebut, selama 90 hari sejak putusan pailit
dibacakan, PUPN tidak dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang
diikat sempurna:
1. milik Penanggung Hutang yang dinyatakan pailit; atau
2. milik pihak ketiga (Penjamin Hutang, misalnya) yang dinyatakan sebagai
    boedel pailit.
       Setelah masa penangguhan berakhir, Berdasarkan Pasal 59 Undang-
undang Kepailitan telah diatur bahwa PUPN dapat melakukan eksekusi barang
jaminan yang diikat sempurna tersebut dalam jangka waktu paling lama 2
bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi.
        Contoh lain tentang tindakan yang dilakukan PUPN terkait dengan
ketentuan tentang kepailitan adalah sebagai berikut: dalam pembahasan
rencana perdamaian, PUPN, sebagai kreditor separatis karena barang jaminan
yang ada telah diikat secara sempurna, tidak ikut mengeluarkan suara agar
kedudukan kreditor separatis tetap dipertahankan. Hal ini dilakukan dengan
memperhatikan Pasal 149 Undang-undang Kepailitan mengatur bahwa:
(1) Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak
    agunan atas kebendaan lainnya dan kreditor yang diistimewakan termasuk
    kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh
    mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali
    apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi
    kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang
    rencana perdamaian tersebut.
(2) Dengan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mereka
    menjadi Kreditor konkuren juga dalam hal perdamaian tersebut tidak
    diterima.


Pengurusan Piutang Negara dengan Barang Jaminan
yang Diikat Sempurna
Pengurusan Piutang Negara                                              357

        Pengurusan piutang negara dilakukan sesuai proses sebagaimana yang
telah diuraikan pada sub bab pendahuluan. Bila PUPN menggunakan
pendekatan non eksekusi dalam pengurusan piutang negara, PUPN
memberikan kesempatan kepada Penanggung Hutang untuk melakukan
penjualan tidak melalui lelang atas barang jaminan miliknya atau kesempatan
kepada Penjamin Hutang untuk menebus barang jaminan miliknya. Jika
barang jaminan tersebut diikat secara sempurna, maka penjualan tidak melalui
lelang atas barang jaminan milik Penanggung Hutang atau penebusan barang
jaminan milik Penjamin Hutang, dilakukan dengan memperhatikan nilai
pembebanan Hak Tanggungan atau nilai penjaminan Fidusia.
       Bila PUPN, melalui pendekatan non eksekusi yang dilakukan, tidak
dapat membuat Penanggung Hutang melunasi hutangnya, maka PUPN akan
meningkatkan tahap pengurusan dengan menggunakan pendekatan eksekusi.
Berdasarkan prosedur pengurusan piutang negara, barang jaminan yang
merupakan sentral dalam pendekatan eksekusi tersebut, akan dilelang setelah
barang tersebut disita terlebih dahulu. Hasil lelang atas barang jaminan
tersebut digunakan sebagai bagian dalam penyelesaian hutang Penanggung
Hutang.


Pengurusan Piutang Negara dengan Barang Jaminan
yang Dibebani Hak Tanggungan

       Ketentuan yang mengatur Hak Tanggungan adalah Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-
benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut Undang-undang Hak
Tanggungan). Ketentuan di dalam undang-undang tersebut, yang berkaitan
dengan pengurusan piutang negara adalah ketentuan Pasal 1 angka 1 yang
berbunyi:
     “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang
     berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak
     Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak
     atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
     Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
     Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang
     merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan
     hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan
     kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.”
358                                             Bab 14 : Pengurusan Piutang Negara yang Spesifik



       Ketentuan tersebut memberikan jaminan bagi PUPN untuk
mendapatkan hak mendahulu daripada hak kreditor lainnya atas hasil
penjualan barang jaminan piutang negara yang telah dibebankan Hak
Tanggungan secara sempurna1.
        Selain itu, ketentuan di dalam undang-undang tersebut, yang juga
berkaitan dengan pengurusan piutang negara adalah ketentuan Pasal 20 yang
mengatur bahwa bila Penanggung Hutang cedera janji, objek Hak Tanggungan
dapat dilelang berdasarkan:
1. hak Pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk menjual atas kekuasaan
   sendiri (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6); atau
2. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan.
        Atas ketentuan Pasal 20 tersebut, terdapat 2 pendapat yang saling
berseberangan satu sama lainnya.
1. Pendapat pertama.
    Pasal 20 menjamin bahwa barang jaminan yang dibebankan Hak
    Tanggungan, dan bila pembebanan tersebut sudah didaftarkan, dapat
    langsung dilelang tanpa melalui proses penyitaan terlebih dahulu.
    Kesimpulan tersebut dapat ditarik dari ketentuan Pasal 6 yang memberikan
    hak kepada Pemegang Hak Tanggungan Atas Kekuasan Sendiri untuk
    melelang barang jaminan yang telah dibebankan Hak Tanggungan.
    Pihak-pihak yang setuju dengan pendapat pertama ini, menyarankan agar
    pengurusan piutang negara setelah terbitnya SP3N, dapat segera
    ditindaklanjuti dengan lelang barang jaminan yang telah diikat secara
    sempurna (dibebankan Hak Tanggungan) tanpa melalui tahap penyitaan.
    Keuntungan dari cara ini adalah percepatan hasil pengurusan piutang
    negara.
2. Pendapat kedua.
    Pendapat pihak-pihak yang tidak setuju pelaksanaan Undang-undang
    tentang Hak Tanggungan dalam pengurusan piutang negara.
    a. Rezim pengurusan piutang negara berdasarkan Undang-undang Nomor
        49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN berbeda dengan rezim yang diatur
        dalam Undang-undang tentang Hak Tanggungan, oleh karena itu,
        kedua undang-undang tersebut tidak dapat saling melengkapi
        (complement) di dalam pengurusan piutang negara. Bahkan pada suatu
        tahapan tertentu kedua undang-undang tersebut bila dilaksanakan

1
    Pembebanan Hak Tanggungan tersebut dinyatakan telah sempurna setelah didaftarkan ke
    Kantor Pertanahan dan oleh Kantor Pertanahan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan.
Pengurusan Piutang Negara                                                  359

       dalam pengurusan piutang negara akan menyebabkan proses
       pengurusan yang terlihat seolah-olah tidak teratur.
       Pihak-pihak yang setuju dengan pendapat kedua ini menyatakan bahwa
       dalam pengurusan piutang negara, lelang barang jaminan hanya dapat
       dilaksanakan setelah barang tersebut disita terlebih dahulu. Bila setelah
       SP3N terbit, barang jaminan yang dibebankan Hak Tanggungan
       dilelang tanpa disita terlebih dahulu, dan ternyata tidak laku terjual
       maka pengurusan piutang negara akan dilaksanakan sesuai tahapan
       yang diatur dalam Undang-undang Nomor 49 Prp. tahun 1960.
       Dalam proses tersebut, penyitaan barang jaminan akan dilakukan
       sebelum lelang. Keganjilan akan terjadi ketika barang yang telah
       pernah dilelang PUPN (berdasarkan Undang-undang tentang Hak
       Tanggungan) kemudian disita oleh PUPN (yang sama) berdasarkan
       Undang-undang No. 49 Prp. Tahun 1960, untuk selanjutnya dilelang
       kembali. Keganjilan tersebut dapat dilihat dari urutan tahap pengurusan
       lelang, sita, dan kemudian lelang kembali atas barang jaminan yang
       diikat sempurna.
    b. Ketentuan Pasal 26 Undang-undang tentang Hak Tanggungan
       mengatur bahwa sebelum adanya ketentuan khusus tentang tatacara
       eksekusi Hak Tanggungan, maka ketentuan tentang eksekusi hypotheek
       berlaku juga bagi eksekusi Hak Tanggungan. Penjelasan Pasal 26 ini
       menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peraturan mengenai
       eksekusi hypotheek yang ada dalam pasal ini adalah ketentuan-
       ketentuan yang diatur dalam Pasal 224 Reglemen Indoneisa yang
       diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941 –
       44) dan Pasal 228 Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa
       dan Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de
       Gewesten Buiten Java en Madura, Staatsblad 1927 – 227).
       Ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 26
       tersebut merupakan hukum acara yang tidak ditempuh oleh PUPN
       dalam melaksanakan tugas pengurusan piutang negara. Berdasarkan
       Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 yang memberikan
       kewenangan kepada PUPN untuk bertindak secara lex specilist.
       Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas Pengurusan Piutang
       Negara, kepada PUPN diberikan suatu kekuasaan khusus (Parate
       Executie) dengan kewenangan untuk menerbitkan keputusan-keputusan
       yang mempunyai kekuatan seperti keputusan hakim yang telah
       mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van
       gewijsde).
360                                  Bab 14 : Pengurusan Piutang Negara yang Spesifik



Pengurusan Piutang Negara dengan Barang Jaminan
yang Dibebani Jaminan Fidusia

        Ketentuan yang mengatur tentang Jaminan Fidusia adalah Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut
Undang-undang tentang Jaminan Fidusia). Pasal 29 undang-undang tersebut
mengatur bahwa bila Penanggung Hutang atau Pemberi Fidusia cedera janji,
objek Jaminan Fidusia dapat dilelang berdasarkan:
1. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
    (2) oleh Penerima Fidusia;
2. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan
    Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
    pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan
    Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh
    harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.


        Sama seperti ketentuan Pasal 20 Undang-undang tentang Hak
Tanggungan yang menuai perdebatan, ketentuan Pasal 29 Undang-undang
tentang Jaminan Fidusia tersebut, juga menuai dua pendapat yang saling
berseberangan bila ketentuan tersebut dikaitkan dengan pengurusan piutang
negara.
       Selain itu, Pasal 27 Undang-undang tentang Jaminan Fidusia juga
harus diperhatikan oleh para petugas DJPLN/PUPN terutama dalam
melaksanakan penjualan barang jaminan Penanggung Hutang yang telah
dibebani Jaminan Fidusia. Pasal 27 tersebut yang berbunyi:
     (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap
         kreditor lainnya.
     (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat
         (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil
         pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang
         menjadi objek jaminan Fidusia.
     (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus
         karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi
         Fidusia.
Pengurusan Piutang Negara                                                361

        Ketentuan Pasal 27 tersebut mengatur bahwa hasil penjualan barang
jaminan yang dibebani dengan Jaminan Fidusia bukan oleh Penyerah Piutang,
terlebih dahulu harus digunakan untuk menyelesaikan hutang kepada pihak
lain tersebut. Apabila terdapat kelebihan hasil penjualan barang jaminan atas
nilai pembebanan Jaminan Fidusia, maka hasil tersebut dapat dibagi untuk
pelunasan hutang Penanggung Hutang kepada para kreditornya.
        Di lain pihak, bila barang jaminan milik Penanggung Hutang tersebut
dibebani Jaminan Fidusia oleh Penyerah Piutang, dan barang jaminan tersebut
dijual oleh Penanggung Hutang atau oleh pihak lain, maka hasil penjualan
barang jaminan tersebut harus didahulukan untuk melunasi hutang kepada
Penyerah Piutang.



Rangkuman

       Terdapat beberapa jenis piutang negara yang pengurusannya akan
menghadapi hambatan bila dilakukan dengan tahapan pengurusan sesuai
Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 berikut aturan pelaksanaannya.
Oleh karena itu, pengurusan atas jenis piutang negara tersebut harus dilakukan
dengan cara yang khusus (spesifik). Perlunya tahap pengurusan yang spesifik
tersebut disebabkan oleh:
1. karakteristik Penanggung Hutang yang harus menyelesaikan hutangnya
    kepada negara, yang memerlukan adanya perlakukan khusus, seperti
    Penanggung Hutang Kredit Perumahan Bank Tabungan Negara; dan
2. ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan piutang,
    Penanggung Hutang, dan/atau barang jaminan, yang memerlukan adanya
    penyesuaian tahap pengurusan piutang negara, seperti ketentuan undang-
    undang tentang kepailitan dan undang-undang tentang hak tanggungan.
       Pengurusan piutang negara eks KP – BTN dilaksanakan secara khusus
karena karakteristik piutang tersebut pada dasarnya berbeda dengan jenis
piutang lainnya. Piutang eks KP – BTN yang dapat diurus secara khusus hanya
piutang dengan pokok kredit paling banyak Rp.350.000.000,00 saja. Piutang
eks KP – BTN dengan pokok kredit lebih dari itu akan diurus PUPN dengan
tahap pengurusan yang berlaku umum.
      Karakteristik piutang eks KP – BTN yang utama yang menyebabkan
pengurusannya oleh PUPN dilakukan secara khusus adalah:
362                                      Bab 14 : Pengurusan Piutang Negara yang Spesifik



1. Penanggungjawab hutang umumnya menempati barang jaminan satu-
   satunya yang ada, yang berupa rumah.
2. Penanggungjawab hutang umumnya berpenghasilan menengah ke bawah.
3. Angsuran yang tertunggak, yang menyebabkan pengurusan piutang atas
   nama Penanggung Hutang diserahkan kepada PUPN, umumnya
   dibandingkan dengan pokok kredit belum begitu besar nilainya sehingga
   kepada yang bersangkutan perlu diberi kesempatan untuk menyelesaikan
   tunggakan angsurannya terlebih dahulu, sebelum diharuskan
   menyelesaikan seluruh hutangnya.
       Pengurusan piutang negara secara khusus dilakukan terhadap piutang
negara dengan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang sedang
dalam proses kepailitan atau dinyatakan pailit. Namun demikian, tidak seperti
perlakuan khusus yang diberikan PUPN bagi pengurusan piutang negara eks
KP – BTN berupa tahap pengurusan khusus, perlakukan khusus yang
diberikan PUPN terkait dengan ketentuan kepailitan tidak berupa penyediaan
proses khusus. PUPN hanya mengikuti aturan main yang ditetapkan oleh
Undang-undang Kepailitan. Tujuannya adalah agar pengurusan piutang negara
tidak melanggar Undang-undang Kepailitan, dan di sisi lain, hak negara
(dalam hal ini hak Penyerah Piutang dan Kas Negara) tidak hilang karena
adanya perkara kepailitan yang terkait dengan Penanggung Hutang. Agar
tujuan tersebut senantiasa dapat tercapai, pegawai Kantor Pelayanan harus
dapat mempelajari dan mengerti materi Undang-undang Kepailitan tersebut.
        Bila PUPN menggunakan pendekatan non eksekusi dalam pengurusan
piutang negara, PUPN memberikan kesempatan kepada Penanggung Hutang
untuk melakukan penjualan tidak melalui lelang atas barang jaminan miliknya
atau kesempatan kepada Penjamin Hutang untuk menebus barang jaminan
miliknya. Bila PUPN, melalui pendekatan non eksekusi yang dilakukan, tidak
dapat membuat Penanggung Hutang melunasi hutangnya, maka PUPN akan
meningkatkan tahap pengurusan dengan menggunakan pendekatan eksekusi.
Berdasarkan prosedur pengurusan piutang negara, barang jaminan akan
dilelang setelah barang tersebut disita terlebih dahulu. Hasil lelang atas barang
jaminan tersebut digunakan sebagai bagian dalam penyelesaian hutang
Penanggung Hutang.
       Pasal 20 Undang-undang Hak Tanggungan mengatur bahwa bila
Penanggung Hutang cedera janji, objek Hak Tanggungan dapat dilelang
berdasarkan:
1. hak Pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk menjual atas kekuasaan
   sendiri (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6); atau
Pengurusan Piutang Negara                                             363

2. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan.
Atas ketentuan Pasal 20 tersebut, terdapat 2 pendapat yang saling
berseberangan satu sama lainnya, khususnya bila ketentuan tentang Hak
Tanggungan dikaitkan dalam tahapan pengurusan piutang negara.
        Pasal 29 Undang-undang tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa
bila Penanggung Hutang atau Pemberi Fidusia cedera janji, objek Jaminan
Fidusia dapat dilelang berdasarkan:
1. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
    (2) oleh Penerima Fidusia;
2. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan
    Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
    pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan
    Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh
    harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
Atas ketentuan Pasal 29 tersebut, terdapat 2 pendapat yang saling
berseberangan satu sama lainnya, khususnya bila ketentuan tentang Jaminan
Fidusia dikaitkan dalam tahapan pengurusan piutang negara.


                                  - o0o -




Latihan
Untuk mengingatkan kembali yang telah anda pelajari, kerjakanlah latihan di
bawah ini!
1. Jelaskan mengapa terdapat beberapa jenis piutang negara yang harus
   dilakukan pengurusan secara khusus?
2. Jelaskan karakteristik utama piutang negara eks KP – BTN yang
   menyebabkan PUPN melakukan tahap pengurusan secara khusus!
3. Jelaskan pengurusan secara khusus yang dilakukan PUPN dalam
   melakukan pengurusan piutang eks KP – BTN!
364                                Bab 14 : Pengurusan Piutang Negara yang Spesifik



4. Perlakukan khusus apa yang dilakukan PUPN dalam pengurusan piutang
   negara dengan Penanggung Hutang yang dinyatakan pailit? Apa tujuan
   perlakukan tersebut?
5. Jelaskan dua pendapat yang terbentuk berkenaan dengan keterkaitan
   Undang-undang tentang Hak Tanggungan dengan Undang-undang
   Pengurusan Piutang Negara!



                               - o0o -
                       DAFTAR PUSTAKA


Adolf Warouw. (1996). Pengurusan Piutang Negara Perbankan oleh
           PUPN/BUPLN (Konsep, Realita, dan Terobosan-terobosan dalam
           Penanganan Kredit Macet Bank-bank Pemerintah). Kertas kerja
           pada Ceramah Umum di Kampus Prodip Keuangan/STAN. Jakarta.
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. (1994). Gema Yustisia. Hasil
           Diskusi Panel Pengurusan Piutang Negara II di Denpasar, Mahkamah
           Agung RI, Badan Pertanahan Nasional, Bank-Bank Pemerintah, dan
           BUPLN Departemen Keuangan. Jakarta.
________ (1996). Hasil Rumusan Mahkamah Agung dan BUPLN tentang
           Penyelesaian Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, Hasil Diskusi
           Panel Pengurusan Piutang Negara III di Medan. Jakarta.
J. Satrio. (1999). Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, dan Percampuran
           Hutang. Bandung: PT. Alumni.
Panitia Urusan Piutang Negara. (1976). Himpunan Peraturan tentang Panitia
           Urusan Piutang Negara. Jakarta.
R. Subekti. (1980), Pokok-pokok Hukum Perdata, Bandung: PT Intermasa
________ (1996), Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Pradnya Paramita
R. Subekti & R. Tjitrosudibio. (2004). Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
           Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
Samsul Chorib. (2004). Pengantar Kepiutanglelangan Negara. Modul untuk
           Program Diploma Keuangan Negara pada Sekolah Tinggi Akuntasi
           Negara. Jakarta.
Simoeh. (1991). Pengantar Ilmu Hukum. Modul untuk Program Diploma
           Keuangan Negara pada Sekolah Tinggi Akuntasi Negara. Jakarta.
Sugijanto, Robert Gunardi H, dan Sonny Loho. (1995). Akuntansi
           Pemerintahan dan Organisasi Non-Laba. Malang: Pusat
           Pengembangan Akuntansi (PPA) Brawijaya.
Sutan Remy Sjahdeini. (2002). Hukum Kepailitan. Memahami
           Faillissementscerordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun
           1998. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
Tim Penyusunan Buku Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan
           DJPLN/PUPN. (2005). Pedoman Penanganan Perkara di
           Lingkungan DJPLN/PUPN. Jakarta: DJPLN Depkeu.
366                                                          Daftar Pustaka



.      . (2005). Materi Sosialisasi Buku Pedoman Penanganan Perkara di
       Lingkungan DJPLN/PUPN. Materi Sosialisasi Internal DJPLN.
       Jakarta: DJPLN Depkeu.
Thomas Suyatno et al. (1999). Dasar-dasar Perkreditan. Edisi Keempat.
       Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
Van Horne, James C. (1989) Fundamentals of Financial Management. Seventh
        Edition. London: Prentice-Hall International.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil
         amandemen I, II, III, dan IV.
Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang
         Negara.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
         Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
         Pajak.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
         undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
         undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
         Perundang-undangan.
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
         Kewajiban Pembayaran Hutang.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan,
         Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan
         perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan
         Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara BUMN.
Pengurusan Piutang Negara                                         367

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis
         Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada
         Departemen Keuangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan
         Piutang Negara/Daerah.
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas
         Aktiva Bank Umum.
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang
         Negara dan Badan Urusan Piutang Negara.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 340/KMK.01/2000 tentang Pengurusan
         Piutang Negara Kredit Perumahan Bank Tabungan Negara (KP –
         BTN).
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.01/2000 tentang Perubahan
         Keputusan Menteri Keuangan Nomor 340/KMK.01/2000 tentang
         Pengurusan Piutang Negara Kredit Perumahan Bank Tabungan
         Negara (KP – BTN).
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan
         Piutang Negara.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 tentang Panitia
         Urusan Piutang Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara
         Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang
         Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/ Daerah.




                                - o0o -

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:6471
posted:11/19/2010
language:Indonesian
pages:365
Description: Bahan Akuntansi Negara