Docstoc

Manajemen Perbendahraan

Document Sample
Manajemen Perbendahraan Powered By Docstoc
					                             DAFTAR ISI
                                                                Halaman
Sambutan Kepala BPPK                                                    i
Kata Pengantar                                                        iii
Daftar Isi                                                             v
Daftar Gambar                                                         ix
Daftar Lampiran                                                       ix

OVERVIU                                                                1
          Sekilas tentang Keuangan Negara dan Perbendaharaan
          Negara                                                       1
          Ruang Lingkup Perbendaharaan                                 5
          Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah             6
          Pengelolaan Kas/Uang                                        10
          Pengelolaan Piutang dan Hutang Negara/Daerah                11
          Pengelolaan Investasi                                       11
          Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah                      11
          Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik/Kekayaan
          Negara                                                      12
          Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBN/APBD              12
          Pengendalian Intern Pemerintah                              12
          Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                         13
          Pengelolaan Badan Layanan Umum                              13

BAB 1 :   MANAJEMEN KAS                                               15
          Pengertian kas dan motif memiliki kas                       17
          Pengertian Manajemen Kas dan Sasarannya                     18
          Prinsip-prinsip umum pengendalian kas                       20
          Pengelolaan kas negara                                      24
          Bagan arus kas/uang pada KPPN KBI                           27
          Bagan arus kas/uang pada KPPN Non-KBI                       30
          Pengelolaan kas pada satuan kerja                           32
          Rekening tunggal pemerintah/treasury single account         41
          Implementasi TSA                                            46
          Perencanaan Kas Pemerintah                                  50
          Tantangan dalam pelaksanaan manajemen kas                   51
          Current Issue: Modul Penerimaan Negara (MPN) Prima          52
          Rangkuman                                                   55
vi



 BAB 2:    MANAJEMEN PIUTANG                                       57
           Prinsip-Prinsip     Pengelolaan     Piutang   dan
           Pengendaliannya.                                        58
           Pengertian Piutang Negara dan Jenis-Jenis Piutang
           Negara.                                                 63
           Kerangka Umum Pengelolaan/Pengurusan Piutang
           Negara.                                                 69
           Gambaran Umum Pengurusan Piutang Negara oleh
           Departemen Keuangan RI.                                 78
           Penyelesaian Kerugian Negara.                           87
           Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah             91
           Rangkuman                                               98

 BAB 3 :   MANAJEMEN PERSEDIAAN                                    101
           Gambaran    umum     barang    persediaan    instansi
           pemerintah.                                             102
           Kerangka umum pengelolaan barang persediaan.            106
           Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan persediaan.     110
           Pembukuan/akuntansi barang persediaan.                  111
           Rangkuman                                               130

 BAB 4 :   MANAJEMEN PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK                      133
           Prinsip pembiayaan jangka pendek                        135
           Penggunaan kredit dari rekanan oleh Satuan Kerja:
           Praktik, Manfaat, dan Kelemahan.                        142
           Penentuan kebutuhan pendanaan jangka pendek
           pemerintah pusat/daerah.                                145
           Sumber pembiayaan pinjaman jangka pendek.               148
           Pinjaman daerah jangka pendek                           148
           Rangkuman                                               152

 BAB 5 :   PENGANGGARAN PROGRAM/ PROYEK JANGKA
           PANJANG                                                 153
           Aspek-aspek dalam penilaian program/proyek.             156
           Jenis-jenis proyek pemerintah.                          159
           Macam-macam biaya terkait dengan proyek                 160
           Siklus hidup proyek.                                    163
           Kriteria pemilihan alternatif program/proyek            164
           Penilaian investasi proyek.                             168
           Rangkuman                                               178
                                                             vii



BAB 6 :   MANAJEMEN PROGRAM                                 179
          Konsep manajemen proyek.                          180
          Pengorganisasian pekerjaan.                       185
          Teknik manajemen proyek: PERT dan CPM.            187
          Pengadaan barang dan jasa untuk program/ proyek
          pemerintah.                                       198
          Evaluasi proyek.                                  200
          Rangkuman                                         202

BAB 7 :   MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH              205
          Kerangka umum manajemen aset tetap pemerintah     207
          Pejabat pengelola Barang Milik Negara/Daerah.     209
          Perencanaan kebutuhan dan penganggaran            213
          Pengadaan barang pada instansi pemerintah         214
          Penggunaan aset/barang pemerintah                 224
          Penatausahaan aset/barang pemerintah              226
          Akuntansi Barang Milik Negara.                    231
          Pengamanan dan pemeliharaan aset.                 239
          Penilaian aset                                    241
          Pemanfaatan dan pemindahtanganan aset/barang      241
          Penghapusan aset/barang                           249
          Rangkuman                                         251

BAB 8 :   PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM                    253
          Pendahuluan                                       254
              Pengertian Badan Layanan Umum                 254
          Pengelolaan Keuangan BLU                          256
              Asas Fleksibilitas Pengelolaan BLU            258
              Siklus Pengelolaan Keuangan                   260
          Standar Pelayanan dan Kinerja BLU                 283
              Standar Pelayanan Minimal                     283
              Sistem Penetapan Tarif                        284
              Kinerja Keuangan                              285
          Rangkuman                                         286

BAB 9 :   PERENCANAAN DAN PEROLEHAN
          PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI                        289
          Kebijakan PHLN                                    291
          Pengertian PHLN                                   292
          Sumber, Bentuk, dan Jenis PHLN                    293
          Perencanaan dan Pengadaan PHLN                    297
          Penyusunan Dokumen Perencanaan PHLN               302
viii



           Pengajuan Usulan Pinjaman Program, Pinjaman Proyek,
           dan Hibah                                                 304
           Persyaratan Pengusulan Kegiatan                           307
           Hibah Luar Negeri yang bersifat Khusus                    308
           Penyusunan Daftar Kegiatan dan Rencana Pelaksanaan
           Kegiatan                                                  308
           Kandungan dan Persyaratan PHLN                            310
           Rangkuman                                                 312

 BAB 10:   PENGELOLAAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN
           PINJAMAN LUAR NEGERI                                      315
           Pelaksanaan dan penatausahaan PHLN                        316
           Pelaksanaan Pencairan Dana PHLN                           321
           Istilah-istilah dalam pencairan dana PHLN                 323
           Penatausahaan dana PHLN                                   327
           Pembayaran kembali pinjaman luar negeri                   328
           Rangkuman                                                 331

 BAB 11:   PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA                            333
           Sekilas tentang SUN                                       335
           Istilah-istilah dalam SUN                                 339
           Pengelolaan SUN                                           345
           Penerbitan dan Penjualan SUN                              354
           Strategi Pengelolaan SUN Tahun 2005 – 2009                359
           Rangkuman                                                 373

 BAB 12: PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN                            375
         Laporan keuangan dan kinerja                                378
         Standar Akuntansi Pemerintahan                              385
         Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat                           386
         Pemeriksaan oleh BPK                                        392
         Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan
         Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2006                         398
         Rangkuman                                                   408
 LAMPIRAN
         Tabel Kode Barang Persediaan
           sumber: Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-40/ PB/2006
           Tentang Pedoman Akuntansi Persediaan                      411
            Tabel Mapping Klasifikasi Persediaan ke Perkiraan Buku
            Besar Aset                                               423
 Daftar Pustaka                                                      425
 Biografi Penulis                                                    427
ix
                       DAFTAR GAMBAR
                                                              Halaman
Gambar 1      Pemisahan Wewenang Dalam Pelaksanaan
              Pengeluaran Negara Sebelum Undang-undang
              Keuangan Negara (UUKN)                                3
Gambar 2      Pemisahan Wewenang Dalam Pelaksanaan
              Pengeluaran Negara Setelah UUKN                       4
Gambar 3      Bagan Arus Kas pada KPPN KBI                         27
Gambar 4      Bagan Arus Kas pada KPPN Non-KBI                     30
              Mekanisme Pelaksanaan TSA di KPPN untuk
Gambar 5      Rekening Pengeluaran                                 43
Gambar 6      Mekanisme Pelaksanaan TSA di KPPN untuk
              Rekening Penerimaan                                  44
Gambar 7      Alur Prosedur Pengurusan Piutang Negara              79
Gambar 8      Mekanisme Penatausahaan Persediaan                  114
Gambar 9      Format Buku Persediaan                              116
Gambar 10     Format Laporan Persediaan                           118
Gambar 11     Format Hasil Mapping                                120
Gambar 12     Siklus Akuntansi Persediaan                         123
Gambar 13     Format Mapping Bagan Perkiraan Standar (BPS)        124
Gambar 14     Bentuk Formulir Jurnal Aset (FJA)                   126
Gambar 15     Contoh WBS                                          182
Gambar 16     Diagram Gantt                                       183
Gambar 17     Activity on Arrow Diagram                           189
Gambar 18     Activity on Node Diagram                            190
Gambar 19     Perbandingan antara Konvensi Jaringan AON dan
              AOA                                                 191
Gambar 20     Diagram AOA                                         192
Gambar 21     Diagram CPM                                         195
Gambar 22     Estimasi waktu kegiatan                             196
Gambar 23     Struktur Organisasi Akuntansi BMN                   232
Gambar 24     Organisasi Akuntansi BMN UPB                        233
Gambar 25     Organisasi Akuntansi BMN PPBI                       233
Gambar 26     Organisasi Akuntansi BMN PBI                        234
Gambar 27     Organisasi Akuntansi BMN PEBIN                      235
Gambar 28     Pelaksanaan dan tempat transaksi perdagangan
              SUN                                                 356
Gambar 29     Mekanisme pembelian obligasi negara                 357

                      DAFTAR LAMPIRAN
                                                              Halaman
Lampiran I    Tabel Kode Barang Persediaan                        411
Lampiran II   Tabel Mapping Klasifikasi Persediaan ke
              Perkiraan Buku Besar Aset                           423
OVERVIU

Sekilas tentang Keuangan Negara dan
Perbendaharaan Negara

   T   anggal 5 April 2003 menjadi tonggak sejarah pengelolaan keuangan negara di
Indonesia. Pada tanggal tersebut, pemerintah Indonesia mengundangkan sebuah
undang-undang fenomenal yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara yang sesunggguhnya telah disahkan/disetujui DPR sejak tanggal 6
Maret 2003. Undang-undang ini menggantikan undang-undang dan peraturan-
peraturan produk kolonial Hindia Belanda yang telah digunakan dalam waktu yang
sangat lama, yaitu:
     Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448
     sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang
     Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
     53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
     Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 Nomor 419 jo. Stbl. 1936 Nomor 445;
     Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 Nomor 381;

    Disebut fenomenal karena melalui undang-undang inilah pemerintah Indonesia
telah melakukan suatu reformasi di bidang keuangan guna menciptakan pengelolaan
keuangan negara yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi,
dan teknologi. Setiap penyelenggaran negara pun dituntut untuk mengelola keuangan
negara secara transparan dan profesional. Beberapa bulan kemudian dua paket
undang-undang lainnya, yang merupakan bagian dari tiga paket undang-undang di
bidang keuangan negara yang telah lama disiapkan, diundangkan oleh pemerintah
yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 selain
menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan Keuangan
Negara pada tingkat pemerintahan pusat, berfungsi pula untuk memperkokoh
landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
2                                                                         Overviu




    Melalui ketiga undang-undang tersebut, paling tidak, pemerintah telah berupaya
untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan
pemerintah selama ini, yaitu:
    Kelemahan di bidang perencanaan dan penganggaran.
    Kelemahan di bidang perbendaharaan.
    Kelemahan di bidang pemeriksaan/audit.

    Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa keuangan negara
adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta
segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan
Negara yang dimaksud di sini, meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak,
mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; (b) kewajiban
negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan
membayar tagihan pihak ketiga; (c) Penerimaan Negara; (d) Pengeluaran Negara; (e)
Penerimaan Daerah; (f) Pengeluaran Daerah; (g) kekayaan negara/kekayaan daerah
yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang,
barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang
dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; (h) kekayaan pihak lain
yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan
dan/atau kepentingan umum; dan (i) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan
menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

    Undang-undang tersebut juga mengamanatkan agar keuangan negara dikelola
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi
kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan
dalam APBN/APBD. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan
pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan yang
digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan
tersebut dikuasakan kepada: (a) Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan
Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; (b)
Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; dan (c) Gubernur/bupati/walikota
selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili
pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekuasaan
Presiden tersebut tidak termasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi
antara lain kewenangan mengeluarkan dan mengedarkan uang.

    Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, Menteri
Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya
adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara
setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer
(COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Sesuai dengan prinsip tersebut
Kementerian Keuangan berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset
dan kewajiban negara secara nasional, sementara kementerian negara/lembaga
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                                      3


berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing. Konsekuensi pembagian tugas antara
Menteri Keuangan dan para menteri lainnya tercermin dalam pelaksanaan anggaran.
Untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling-uji (check
and balance) dalam proses pelaksanaan anggaran perlu dilakukan pemisahan secara
tegas antara pemegang kewenangan administratif dengan pemegang kewenangan
kebendaharaan. Penyelenggaraan kewenangan administratif diserahkan kepada
kementerian      negara/lembaga,     sementara    penyelenggaraan     kewenangan
kebendaharaan diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Kewenangan
administratif tersebut meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya
yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, melakukan
pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian
negara/lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta
memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat
pelaksanaan anggaran.

    Hal tersebut di atas sangat berbeda dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan
negara sebelum UUKN diundangkan. Pada masa itu, Menteri Keuangan selain
melaksanakan pengurusan kebendaharaan (comptabel beheer) juga melaksanakan
pengurusan administratif (administratief beheer). Secara jelas hal ini dapat
digambarkan melalui bagan 1 dan 2 berikut ini.

                                         Gambar 1
          Pemisahan Wewenang Dalam Pelaksanaan Pengeluaran Negara
               Sebelum Undang-undang Keuangan Negara (UUKN)


       Menteri/Pimpinan Lembaga selaku          Menteri Keuangan selaku Ordonatur Tunggal dan
                  Otorisator                               Bendahara Umum Negara




                          Pengujian,        Pengujian dan
        Pembuat          Pembebanan            Perintah           Pengujian           Pencairan
        Komitmen        dan Permintaan       Pembayaran                                 Dana
                         Pembayaran

                                            Pengurusan              Pengurusan Kebendaharaan
         Pengurusan Administratif           Administratif




                                         Gambar 2
  Pemisahan Wewenang Dalam Pelaksanaan Pengeluaran Negara Setelah
                             UUKN
4                                                                                          Overviu




           Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna          Menteri Keuangan selaku Bendahara
                           Anggaran                                    Umum Negara




                     Pembebanan              Pengujian dan
     Pembuat
                    dan Permintaan              Perintah        Pengujian          Pencairan
     Komitmen
                     Pembayaran               Pembayaran                             Dana



                  Pengurusan Administratif                       Pengurusan Kebendaharaan




    Dari bagan 1 dan 2 tersebut tergambarkan bahwa melalui UUKN telah terjadi
suatu reformasi luar biasa dalam pengelolaan keuangan negara dimana
Menteri/Pimpinan Lembaga ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran yang berarti
bahwa merekalah yang melaksanakan seluruh pengurusan administratif. Sementara
Menteri Keuangan hanya bertindak sebagai Bendahara Umum Negara saja
(melaksanakan pengurusan kebendaharaan) tanpa melaksanakan pengurusan
administratif sebagaimana dulu. Melalui UUKN ini, setiap Kementerian/Lembaga
diberikan kewenangan penuh untuk melakukan:
a. Pembuatan komitmen, yaitu suatu kegiatan/tindakan yang mengakibatkan
    terjadinya pengeluaran anggaran. Kegiatan ini terkait dengan pelaksanaan
    pengadaan barang/jasa pada kementerian/lembaga yang bersangkutan.
b. Pembebanan dan permintaan pembayaran, yaitu suatu kegiatan untuk
    melaksanakan pembebanan sesuai dengan mata anggaran pengeluaran terkait
    dan mengajukan permintaan pembayaran kepada pejabat yang ditetapkan.
c. Pengujian dan perintah pembayaran, yaitu suatu kegiatan pengujian atas tagihan
    yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya
    diterbitkan perintah pembayaran kepada Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa
    BUN.

    Namun demikian patut disadari bahwa sebagai konsekuensinya, penyerahan
kewenangan administratif secara penuh ini diiringi dengan pelimpahan tanggung
jawab dan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan kewenangan itu sendiri. Hal ini
disebutkan secara tegas pada pasal 34 ayat (1) dan (2) UUKN sebagai berikut:
     Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan
     penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang
     APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan
     denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
     Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja
     Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran
     yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                     5


    tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan
    ketentuan undang-undang.

    Di lain pihak, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan pejabat
lainnya yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara bukanlah sekedar
kasir yang hanya berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara
tanpa berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran tersebut. Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti
seutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan
manajer keuangan. Fungsi pengawasan keuangan di sini terbatas pada aspek
rechmatigheid dan wetmatigheid dan hanya dilakukan pada saat terjadinya
penerimaan atau pengeluaran, sehingga berbeda dengan fungsi pre-audit yang
dilakukan oleh kementerian teknis atau post-audit yang dilakukan oleh aparat
pengawasan fungsional.

    Guna memastikan terciptanya pengelolaan keuangan yang baik, maka Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara harus menyelenggarakan sistem
pengendalian intern di bidang perbendaharaan sedangkan menteri/pimpinan lembaga
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang harus menyelenggarakan sistem
pengendalian intern di bidang pemerintahan masing-masing. Hal yang sama berlaku
pula atas pengelolaan keuangan negara di daerah. Gubernur/bupati/walikota juga
harus menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah
daerah yang dipimpinnya.


Ruang Lingkup Perbendaharaan

     Perbendaharaan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang
perbendaharaan negara (UUPBN) adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan negara yang dipisahkan yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun fungsi perbendaharaan meliputi
perencanaan kas yang baik, pencegahan terjadinya kebocoran dan penyimpangan,
pencarian sumber-sumber pembiayaan yang paling murah, dan pemanfaatan dana
menganggur (idle cash) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama
kebijakan fiskal yang sangat mempengaruhi jalannya perekonomian dan keputusan-
keputusan investasi yang dilakukan oleh para pelaku pasar. Hal ini disebabkan,
APBN secara umum menjabarkan rencana kerja dan kebijakan yang akan diambil
Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, alokasi sumber-sumber ekonomi
yang dimiliki, distribusi pendapatan dan kekayaan melalui intervensi kebijakan dalam
mempengaruhi permintaan dan penawaran faktor produksi, serta stabilisasi ekonomi
makro. Dengan demikian, strategi dan pengelolaan APBN menjadi isu yang sangat
sentral dan penting dalam perekonomian suatu negara. Berkaitan dengan
peranannya yang sangat strategis tersebut, hingga saat ini kebijakan fiskal masih
tetap konsisten diarahkan untuk melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah
6                                                                            Overviu




konsolidasi fiskal, guna mewujudkan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), dan
ketahanan hutang yang berkelanjutan (debt sustainability), sebagai salah satu upaya
dalam menuju kemandirian bangsa. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa
kebutuhan pembiayaan anggaran yang semakin besar setiap tahunnya, serta jumlah
hutang dan rasionya terhadap PDB akan dapat dikendalikan dengan berkurangnya
defisit anggaran secara bertahap, dan bahkan menjadi surplus anggaran.

    Di sisi lain, kebijakan belanja yang diarahkan kepada pemberian stimulus fiskal
sampai batas-batas tertentu terbentur pada kemampuan keuangan negara yang
masih sangat terbatas. Dalam upaya memantapkan proses konsolidasi fiskal
dimaksud, prioritas kebijakan fiskal lebih diarahkan untuk: (a) meningkatkan
pendapatan negara, baik penerimaan perpajakan maupun optimalisasi penerimaan
negara bukan pajak (PNBP) melalui langkah-langkah penyempurnaan administrasi
dan kebijakan perpajakan dan PNBP; (b) mengendalikan dan mempertajam prioritas
alokasi dan pemanfaatan anggaran belanja negara; (c) memperbaiki pengelolaan
hutang dan optimalisasi pembiayaan anggaran melalui pencarian sumber-sumber
pembiayaan anggaran yang biayanya paling murah, dengan risiko yang paling
rendah; (d) memperbaiki struktur penerimaan dan belanja negara, melalui
peningkatan peranan pajak sektor nonmigas dan pengalihan subsidi secara bertahap,
serta (e) memperbaiki pengelolaan keuangan negara agar lebih efektif, efisien, dan
berkesinambungan melalui perbaikan manajemen keuangan negara dengan
mengacu pada paket undang-undang di bidang keuangan negara (UU No. 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara).


Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah
    Pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui
menambah kekayaan bersih. Penerimaan negara/daerah adalah hak pemerintah
pusat/daerah yang harus dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya (tidak menambah kekayaan
bersih). Belanja negara/daerah adalah kewajiban negara/daerah yang mengurangi
kekayaan bersih negara/daerah. Pengeluaran negara/daerah adalah kewajiban yang
harus dibayarkan untuk diterima kembali baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya (tidak mengurangi kekayaan
bersih).

    Dalam UUKN dinyatakan bahwa APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan
negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Sesuai pasal 15 ayat (5)
UUKN tersebut dinyatakan bahwa APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan
unit organisasi, Fungsi, Subfungsi, Program, Kegiatan, dan Jenis Belanja. Rincian
belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan Kementerian
Negara/Lembaga pemerintah pusat yang dibagi menurut organisasi tingkat
eselon/satuan kerja (satker). Sedangkan rincian belanja negara menurut fungsi
adalah klasifikasi anggaran berdasarkan fungsi pemerintahan untuk masing-masing
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                    7


Kementerian Negara/Lembaga. Fungsi adalah perwujudan tugas dibagi ke dalam 11
(sebelas) fungsi utama, yaitu:
1) Pelayanan Umum
2) Pertahanan
3) Ketertiban dan Keamanan
4) Ekonomi
5) Lingkungan Hidup
6) Perumahan dan Fasilitas Umum
7) Kesehatan
8) Pariwisata dan Budaya
9) Agama
10) Pendidikan
11) Perlindungan Sosial

    Pemisahan fungsi tersebut berdasarkan standar internasional yang dikeluarkan
oleh United Nations Development Programme (UNDP). Namun terdapat sedikit
perubahan pada penerapan di Indonesia, yaitu fungsi rekreasi, agama, dan budaya
dipisahkan menjadi fungsi agama dan fungsi pariwisata dan budaya. Rincian belanja
pemerintah yang dirinci berdasarkan klasifikasi fungsi dan sub fungsi tersebut
merupakan kumpulan dari program-program yang akan dilaksanakan oleh
kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan tiga agenda pokok
pembangunan, yaitu:
a) Percepatan agenda reformasi
b) Peningkatan kesejahteraan rakyat
c) Pengokohan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka Negara Kesatuan
    Republik Indonesia (NKRI)

    Dasar alokasi dalam proses anggaran adalah program yang diajukan oleh
kementerian negara/lembaga yang besarnya merupakan kompilasi anggaran dari
program-program yang termasuk fungsi atau subfungsi yang bersangkutan.
Klasifikasi fungsi dan subfungsi yang sekarang dilaksanakan merupakan pengganti
dari klasifikasi sektor dan subsektor yang digunakan pada klasifikasi anggaran yang
lama.

    Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi
Kementerian Negara/Lembaga. Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satker sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
semua jenis sember daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Subkegiatan adalah bagian dari
kegiatan yang menunjang usaha pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan tersebut.
Timbulnya subkegiatan adalah sebagai konsekuensi adanya perbedaan jenis dan
satuan keluaran antarsubkegiatan dalam kegiatan dimaksud. Dengan demikian dapat
8                                                                         Overviu




dikatakan bahwa subkegiatan yang satu dipisahkan dengan subkegiatan lainnya
berdasarkan perbedaan keluaran.

   Rincian belanja negara menurut jenis belanja dapat dibedakan:
1) Belanja pemerintah pusat
   Dalam format baru APBN belanja pemerintah dikelompokkan menjadi belanja
   pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga hutang, subsidi,
   belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Berbeda dengan format
   APBN lama yang diperinci atas belanja rutin dan belanja pembangunan, belanja
   rutin dalam format lama bertujuan untuk menunjang, memberi penekanan dan arti
   penting atas anggaran pembangunan. Namun, pada kenyataannya sering terjadi
   penumpukan/duplikasi antara belanja pembangunan dan belanja rutin.
   Belanja pemerintah pusat berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari:
    a) Belanja Pegawai
          Belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang atau barang,
          yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam dan luar
          negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali
          pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai
          dapat berupa gaji, pensiun, tunjangan beras, uang makan, dan lain-lain
          belanja pegawai. Dalam belanja pegawai ini termasuk juga pengeluaran
          dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan, agar pegawai
          negeri dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
    b) Belanja Barang
         Belanja barang dalam negeri dan luar negeri adalah pembelian barang dan
         jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan
         maupun yang tidak dipasarkan, termasuk biaya pemeliharaan dan
         perjalanan.
    c) Belanja Modal
         Belanja modal adalah pengeluaran/belanja yang dikeluarkan dalam rangka
         pembentukan modal, terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
         bangunan, jaringan, belanja modal lainnya, dan belanja modal non fisik.
    d) Pembayaran Bunga Hutang
         Pembayaran bunga hutang adalah pembayaran atas biaya pinjaman yang
         dihitung berdasarkan posisi pinjaman. Pembayaran bunga hutang terdiri
         dari bunga hutang dalam dan luar negeri. Hutang bunga dalam negeri
         terutama untuk membiayai bunga obligasi pemerintah sedangkan bunga
         hutang luar negeri merupakan kewajiban yang timbul karena pembiayaan
         yang dilakukan luar negeri atas pendanaan untuk pembangunan dalam
         negeri. Masalah yang seringkali menimbulkan hambatan bagi pemerintah
         Indonesia adalah fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah dengan nilai mata
         uang luar negeri terutama Dolar Amerika sebagai standar pembayaran
         bunga hutang. Masalah timbul jika nilai Rupiah melemah terhadap nilai
         mata uang asing, sehingga pemerintah harus menyediakan dana yang lebih
         besar untuk membayar bunga hutang.
    e) Subsidi
         Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada
         perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau
         mengimpor barang dan jasa. Subsidi pemerintah diberikan kepada
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                    9


         perusahaan negara (baik yang bergerak di bidang keuangan maupun non
         keuangan) dan perusahaan swasta.
    f)   Belanja Hibah
         Belanja hibah adalah transfer rutin/modal yang sifatnya tidak wajib dari
         pemerintah pusat kepada negara lain dan kepada organisasi internasional.
    g)   Bantuan Sosial
         Bantuan sosial adalah transfer uang/barang yang diberikan kepada
         penduduk guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
    h)   Belanja lain-lain
         Belanja lain-lain adalah pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang tidak
         dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja lain.

2) Belanja untuk daerah
   Berdasarkan UU nomor 25 tahun 1999 yang diamandemen dengan UU nomor 33
   tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap pelimpahan kewenangan dari
   pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus diikuti pembiayaannya, maka
   sejak tahun 2001 pemerintah telah menyediakan alokasi anggaran belanja untuk
   daerah berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut. Tetapi pemerintah
   juga mengupayakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dana untuk daerah
   (dana desentralisasi) tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih antara kegiatan
   yang dibiayai oleh dana untuk daerah dan kegiatan dari program-program yang
   dibiayai melalui pemerintah pusat, terutama dana dekonsentrasi dan tugas
   perbantuan.

    Belanja pemerintah pusat untuk daerah terdiri dari dua macam, yaitu:
    a) Dana Perimbangan
        Dana perimbangan adalah alokasi dana dari pemerintah pusat kepada
        pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah baik
        pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dana perimbangan
        terdiri dari:
        (1) Dana bagi hasil
              Dana bagi hasil merupakan bagian daerah yang bersumber dari
              penerimaan yang dihasilkan oleh daerah, baik penerimaan perpajakan
              maupun penerimaan bukan pajak (sumber daya alam). Dana bagi hasil
              bertujuan untuk mengatasi ketimpangan antara pendapatan pemerintah
              pusat dan pemerintah daerah (vertical imbalance). Sumber pendapatan
              yang dibagihasilkan kepada daerah antara lain: PPh pasal 21, PPh
              pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, PBB, BPHTB,
              dan penerimaan yang bersumber dari sumber daya alam.
        (2) Dana alokasi umum
              Dana alokasi umum adalah dana yang disediakan oleh pemerintah
              pusat kepada pemerintah daerah terutama untuk mengatasi
              ketimpangan pendapatan antar daerah (horizontal imbalance). Besarnya
              dana alokasi umum adalah 26% dari penerimaan dalam negeri bersih
              setelah dikurangi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. Penggunaan
              dana diserahkan kepada daerah dengan memperhatikan prioritas
              kebutuhan daerah.
        (3) Dana alokasi khusus
10                                                                       Overviu




             Dana alokasi khusus adalah dana yang disediakan oleh pemerintah
             pusat kepada pemerintah daerah dengan ketentuan penggunaan dari
             pemerintah pusat. Dana alokasi khusus diberikan kepada daerah
             terutama untuk kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan dengan
             rumus DAU, kebutuhan yang merupakan prioritas nasional, dan
             kebutuhan untuk biaya reboisasi dan penghijauan daerah penghasil.

     b) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
        Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian adalah dana yang khusus diberikan
        pemerintah pusat kepada dua daerah di Indonesia yaitu Aceh dan Papua
        berkaitan dengan status Otonomi Khusus yang diberikan kepada dua daerah
        tersebut. Penggunaan dana otonomi khusus dan penyesuaian terutama
        untuk membiayai sektor pendidikan dan kesehatan.


Pengelolaan Kas/Uang
    Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah pejabat yang
berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan pengelolaan uang. Untuk itu,
Menteri Keuangan berwenang untuk membuka rekening pemerintah yaitu rekening
kas umum negara. Rekening kas umum negara disimpan di bank sentral (Bank
Indonesia), namun pada pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran
bendahara umum negara dapat membuka pada rekening bank umum. Pembukaan
rekening pada bank umum bertujuan untuk mempermudah operasional pelaksanaan
penerimaan dan pengeluaran uang kas negara. Untuk menatausahakan transaksi
penerimaan dan pengeluaran uang kas negara yang dilakukan melalui bank umum,
maka bendahara umum negara diwajibkan menyetor saldo rekening kas umum
negara yang berada di bank umum. Dalam hal kewajiban penyetoran ke rekening
bank sentral tersebut belum dapat dilaksanakan akibat hambatan yang bersifat
teknis, maka penyetoran dapat dilakukan secara berkala. Rekening pengeluaran
pada bank umum tersebut diisi dana yang bersumber dari rekening kas umum negara
yang berada di bank sentral dan besarnya sesuai dengan rencana pengeluaran untuk
membiayai kegiatan pemerintah yang telah ditetapkan dalam APBN.

     Sehubungan dengan penyimpanan rekening uang pemerintah pada bank umum
akan timbul penerimaan dan belanja atas rekening tersebut. Pendapatan negara dari
bunga bank, jasa giro merupakan pendapatan negara, sedangkan biaya sehubungan
dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum dibebankan ke kas negara.
Penyimpanan rekening kas negara pada bank umum perlu dilakukan pengelolaan
kas yang baik dengan cara pemusatan saldo kas, perencanaan kas, dan menetapkan
strategi pinjaman.


Pengelolaan Piutang dan Hutang Negara/Daerah
   Pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman/hibah kepada pemerintah
daerah/BUMN/BUMD, penyelesaian piutang negara/daerah sebagai akibat dari
hubungan keperdataan dapat diselesaikan secara damai, kecuali yang diatur lain
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                  11


oleh undang-undang. Sebaliknya pemerintah juga berhak untuk mengadakan hutang
negara/hibah yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang dilaksanakan oleh
pejabat yang ditunjuk untuk mewakili menteri keuangan untuk hutang pemerintah
pusat dan Gubernur/ Walikota/Bupati untuk hutang daerah.


Pengelolaan Investasi
Pemerintah dapat menyertakan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat
ekonomi, sosial atau manfaat lain baik berupa saham, surat hutang, dan investasi
langsung. Pelaksanaan kegiatan investasi ini pada hakekatnya merupakan upaya
perolehan tambahan pendapatan dalam APBN/APBD yang sebagian besar
didominasi oleh pendapatan pajak. Melalui pengelolaan investasi yang baik
diharapkan akan memberikan kontribusi dalam memperkecil besaran defisit yang
membebani keuangan negara selama ini.



Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
    Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara dan menteri
teknis/kepala    lembaga     berwenang    sebagai     pengguna     barang   bagi
kementerian/lembaga yang dipimpinnya. Pengguna barang pemilik negara/daerah
wajib mengelola barang milik negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan
negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan. Sedangkan pemindahtanganan dapat
dilakukan untuk barang yang tidak lagi diperlukan untuk penyelenggaraan
negara/daerah. Pemindahtanganan dapat dilakukan dengan dijual, dihibahkan,
ditukar, dan disertakan dalam modal BUMN/BUMD setelah mendapat persetujuan
DPR/DPRD.


Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik/Kekayaan
Negara
    Pihak manapun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap uang dan surat
berharga milik negara/daerah yang berada pada instansi pemerintah atau pada pihak
ketiga, uang yang harus disetor ke kas negara/daerah, barang bergerak milik
negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah dan pada pihak ketiga,
barang tidak bergerak dan hak kebendaan lain yang menjadi milik negara/daerah,
serta barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah untuk
penyelenggaraan pemerintah.


Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBN/APBD
   Menteri keuangan/pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum
negara/daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan aset, hutang,
12                                                                       Overviu




dan ekuitas dana termasuk pembiayaan dan perhitungannya. Sedangkan akuntansi
atas transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas dana termasuk pendapatan dan
belanja negara diselenggarakan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja.
Penatausahaan dokumen yang berkaitkan dengan perbendaharaan negara
dilaksanakan oleh orang/badan yang menguasai dokumen tersebut berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Menteri     keuangan     sebagai pengelola    fiskal   setelah     menerima
pertanggungjawaban (laporan keuangan) dari masing-masing kuasa bendahara
umum menyusun laporan keuangan pemerintah pusat untuk disampaikan kepada
presiden untuk memenuhi pertanggungjawaban APBN, sedangkan laporan keuangan
pemerintah     daerah    disampaikan oleh    kepala    satuan    kerja   kepada
gubernur/walikota/bupati     sebagai pertanggungjawaban      APBD.      Laporan
pertanggungjawaban keuangan pusat dan daerah tersebut kemudian disampaikan
oleh presiden kepada BPK.


Pengendalian Intern Pemerintah
   Sebagai upaya peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara pemerintah selaku kepala pemerintahan menyelenggarakan dan
mengatur sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara
menyeluruh.


Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
    Kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum atau
kelalaian seseorang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan undang-undang
yang berlaku. Bendahara atau pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain
yang telah melanggar hukum, lalai dalam melaksanakan kewajiban diwajibkan
mengganti kerugian negara/daerah yang ditimbulkan atas pelanggaran hukum atau
kelalaiannya tersebut. Setiap kerugian negara/daerah wajib dilaporkan oleh atasan
langsung/kepala     kantor    kepada     menteri/pimpinan     lembaga     maupun
gubernur/walikota/bupati yang bersangkutan untuk kemudian diberitahukan kepada
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat tujuh hari kerja sejak kerugian
negara/daerah diketahui.

    Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui bendahara/pegawai negeri
bukan bendahara/pejabat lain yang telah terbukti melakukan kesalahan yang
merugikan negara diwajibkan membuat surat pernyataan sanggup mengganti
kerugian negara yang ditimbulkan. Surat pernyataan bersedia mengganti kerugian
negara tersebut disebut surat keterangan tanggung jawab mutlak. Jika surat
keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat
menjamin pengembalian kerugian negara, maka menteri/pimpinan lembaga yang
bersangkutan mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian
sementara kepada yang bersangkutan.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                   13



     Penggantian ganti rugi atas kerugian negara/daerah terhadap bendahara
ditetapkan oleh BPK, dan bila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana maka
penyelesaian kerugian diselesaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku. Pengenaan ganti rugi atas kerugian negara/daerah terhadap pegawai
negeri      bukan      bendahara       ditetapkan      oleh       menteri/pimpinan
lembaga/gubernur/walikota/bupati dengan tata cara yang ditentukan pemerintah.


Pengelolaan Badan Layanan Umum
    Badan layanan umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
bangsa. Dalam hal ini kekayaan yang dimiliki badan layanan umum merupakan
kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk
menyelenggarakan kegiatan badan layanan umum. Karena merupakan kekayaan
negara yang tidak dipisahkan, maka rencana kerja dan anggaran serta laporan
keuangan badan layanan umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan     dari    rencana      kerja    dan     anggaran     kementerian
negara/lembaga/pemerintah daerah. Pendapatan dan belanja badan layanan umum
dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/
pemerintah daerah yang bersangkutan. Pembinaan badan layanan umum dilakukan
oleh menteri keuangan sedangkan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri teknis
yang bersangkutan.




                                        -o0o-
MANAJEMEN KAS

 “Salah satu fungsi perbendaharaan adalah perencanaan kas dalam
      rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang
                        terbatas secara efisien“



 Bab ini membahas manajemen kas dalam manajemen perbendaharaan di
 Indonesia. Setelah mempelajari bab ini Saudara diharapkan mampu untuk
 menjelaskan hal-hal yang terkait dengan:

  §     Pengertian kas dan motif memiliki kas.
  §     Pengertian Manajemen Kas dan Sasarannya.
  §     Prinsip-prinsip umum pengendalian kas.
  §     Pengelolaan kas negara.
  §     Bagan arus kas/uang pada KPPN KBI.
  §     Bagan arus kas/uang pada KPPN Non-KBI.
  §     Pengelolaan kas pada satuan kerja.
  §     Rekening tunggal pemerintah/treasury single account.
  §     Implementasi TSA.
  §     Perencanaan kas pemerintah.
  §     Tantangan dalam pelaksanaan manajemen kas.
  §     Current Issue: Modul Penerimaan Negara (MPN) Prima.
16                                                              Bab 1: Manajemen Kas




     Modal kerja (working capital) merupakan salah satu elemen penting pada suatu
organisasi yang ikut berpartisipasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Hampir sulit ditemukan suatu organisasi yang bisa melaksanakan aktivitas tanpa
adanya dukungan modal kerja. Berbeda dengan bentuk modal lainnya, modal kerja
merupakan modal yang diperlukan dalam membiayai aktivitas rutin yang sifatnya
singkat. Kita tidak bisa menggunakan modal yang bersifat tidak likuid untuk
membiayai kegiatan sehari-hari. Sebagai contoh, kita tidak mungkin membiayai suatu
kegiatan dengan mengandalkan aset tetap perusahaan secara langsung, seperti
bangunan, mesin, kendaraan, dan sebagainya. Bila kita membutuhkan pembiayaan
suatu kegiatan maka yang paling sangat mungkin adalah membiayai dengan uang
tunai. Oleh karena itu, bila kita ingin menggunakan aset tetap organisasi untuk
membiayai suatu kegiatan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah
mencairkan aset tetap tersebut dalam bentuk uang tunai. Caranya, tentu saja,
dengan terlebih dahulu mencari pihak-pihak yang berniat atau berkeinginan membeli
aset tetap yang kita miliki tersebut. Langkah ini jelas tidaklah mudah. Sangat sulit
bagi kita untuk mendapatkan pihak/orang yang ingin membeli aset tetap yang kita
tawarkan secara mendadak.

    Berbeda dengan aset lancar (current asset, meskipun bentuk aset ini tidak
semuanya berupa uang tunai, namun aset lancar nontunai relatif lebih mudah untuk
dicairkan segera menjadi uang tunai. Contoh aset lancar nontunai adalah
piutang/tagihan, surat-surat berharga jangak pendek, dan persediaan. Apabila kita
secara mendadak membutuhkan uang tunai untuk membiayai suatu kegiatan, maka
ketiga jenis aset ini relatif mudah untuk diuangkan daripada aset tetap. Paling tidak
kita memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mencairkan aset-aset lancar
tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mengkonversi piutang menjadi uang
tunai dapat kita lakukan dengan melakukan penagihan lebih dini. Mungkin saja
tindakan ini akan berkonsekuensi pada pemberian potongan atas pembayaran
piutang lebih awal kepada debitur. Demikian pula bila kita ingin mengkonversi surat
berharga dan persediaan barang dagangan menjadi uang tunai. Kita akan dapat
melakukannya dengan cara yang relatif mudah dibandingkan bila kita harus
mengkonversi bangunan, mesin, ataupun kendaraan menjadi uang tunai dalam waktu
segera.

    Aset-aset yang secara relatif lebih mudah untuk dikonversi menjadi uang tunai
dan yang merupakan pendukung pembiayaan aktivitas jangka pendek inilah yang
disebut modal kerja. Pada instansi pemerintah, yang tidak berorientasi pada profit,
tetap diperlukan pula ketersediaan modal kerja dalam menunjang terlaksananya
kegiatan pemerintahan. Melalui kepemilikan modal kerja yang proposional akan
dapat memberikan kesinambungan jaminan aktivitas yang sedang dilaksanakan oleh
instansi pemerintah tersebut. Oleh karena itu, merupakan hal signifikan untuk
membahas kondisi modal kerja dan pengelolaannya pada instansi pemerintah
Indonesia saat ini.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                       17



Pengertian Kas dan Motif Memiliki Kas

     Uang tunai atau sering disebut dengan kas merupakan komponen penting dalam
pelaksanaan suatu kegiatan. Sebagian besar aktivitas pada suatu entitas, apakah
entitas bisnis ataupun entitas pemerintahan, selalu melibatkan uang tunai dalam
pelaksanaan kegiatannya. Hampir dapat dipastikan bahwa kas inilah yang memiliki
peranan sentral dalam menjaga kelangsungan sebuah aktivitas. Kegiatan-kegiatan
pembayaran atas suatu aktivitas sebagian besar didominasi dengan menggunakan
kas. Ini tak terlepas dari kondisi masa kini yang menjadikan uang tunai sebagai satu-
satunya alat pembayaran yang sah. Sangat jarang ditemukan dalam sistem
perekonomian sebuah negara saat ini yang tidak menggunakan uang tunai sebagai
alat pembayaran. Kegiatan pembayaran dengan menggunakan sistem barter
memang tidak ditinggalkan sepenuhnya. Namun kegiatan sistem barter dalam segala
hal memiliki banyak keterbatasan dibandingkan penggunaan uang tunai sebagai alat
pembayaran.

     Pada suatu entitas, termasuk didalamnya adalah instansi pemerintah,
pengelolaan kas harus dilakukan dengan memperhatikan sistem pengendalian
interen yang sangat ketat. Hal ini mengingat bahwa kas merupakan bentuk aset
lancar yang sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan. Namun
demikian hal ini tidak berarti kita mengabaikan sistem pengendalian interen bagi aset-
aset lainnya. Hanya saja, kas harus mendapat perhatian ekstra dibandingkan aset-
aset lain tersebut dalam pengelolaannya.

    Hampir sebagian besar penyimpangan yang terjadi pada suatu entitas selalu
melibatkan penggunaan uang tunai. Hal Ini dapat dimaklumi karena kas memang
memiliki sifat yang khusus dibandingkan aset lainnya. Kas sangat lebih mudah untuk
diselewengkan baik pada kondisi entitas yang sudah berbasis komputer maupun
pada entitas yang masih berbasis manual. Penerapan praktik-praktik yang tidak sehat
pada pengelolaan uang tunai terbilang semakin canggih dari waktu ke waktu. Apabila
manajemen tidak mampu menciptakan sistem pengendalian interen yang secara dini
bisa mencegah kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecurangan maka dapat
dipastikan bahwa lambat laun organisasi tersebut akan mengalami kemunduran
dalam kinerja dan bahkan mungkin saja harus siap dengan kemungkinan terjadinya
kebangkrutan.

    Pengelolaan kas bukanlah hal yang sangat mudah. Terlebih dahulu, diperlukan
suatu pemahaman menyeluruh atas setiap aktivitas yang berkaitan dengan
penggunaan kas pada suatu entitas. Selanjutnya, perlu dilakukan pengkajian
antarbagian yang terkait dalam penggunaan kas dalam entitas tersebut dan
melakukan penetapan sistem dan prosedur yang tepat untuk mengelola arus
perjalanan uang tunai dalam entitas. Penentuan besaran uang tunai yang
diperbolehkan untuk beredar dalam entitas pun menjadi sesuatu hal yang patut
menjadi perhatian manajemen, termasuk penetapan pihak-pihak yang memiliki
otoritas penerimaan, pengeluaran, penyimpanan, dan pendistribusian uang tunai.
    Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PP nomor 24 tahun 2005), yang
dimaksud dengan kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap
18                                                              Bab 1: Manajemen Kas




saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Terkait dengan
kegiatan pemerintahan ini, pada hakikatnya ada dua penggunaan terminologi kas
yang dikenal dalam entitas pemerintahan, yaitu Kas Negara dan Kas Daerah. Kedua
istilah ini lebih terkait dengan wadah/tempat penyimpanan kas pemerintah itu sendiri.

    Yang dimaksud dengan kas negara adalah tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk
menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat. Sedangkan
yang dimaksud dengan kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan
dan pengeluaran pemerintah daerah. Baik kas negara maupun kas daerah, keduanya
harus disimpan pada sebuah rekening yang disebut dengan Rekening Kas Umum
Negara dan Rekening Kas Umum Daerah.

   Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk
menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara
pada bank sentral. Sedangkan Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang telah ditetapkan.


Pengertian Manajemen Kas dan Sasarannya

    Manajemen kas adalah pengelolaan kas yang dimiliki oleh suatu entitas dengan
memperhatikan upaya-upaya pengendalian yang baik sehingga dapat digunakan
secara efisien dan efektif dalam aktivitas operasional entitas tersebut. Manajemen
kas berfungsi sebagai alat untuk menjaga suatu organisasi agar berfungsi dengan
baik. Penggunaan kas atau sumberdaya likuid lain yang dimiliki oleh organisasi harus
dilakukan seoptimal mungkin.

Manajemen kas merupakan bagian dari kegiatan yang lebih besar yaitu kebijakan
moneter dan fiskal, karena:
a. Terkait erat dengan manajemen hutang (debt management)
   Diperlukan adanya suatu kerja sama yang baik dalam hal pertukaran informasi
   antara pihak yang menerbitkan hutang dan pihak yang mengetahui kondisi
   keuangan negara. Hal ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya
   pemborosan keuangan negara misalnya penerbitan Surat Hutang Negara (SUN)
   pada saat negara sedang mengalami surplus keuangan.


b. Manajemen hutang/kas terkait erat dengan kebijakan moneter
   Jumlah surat hutang yang diterbitkan oleh negara akan mempengaruhi pasar
   uang. Oleh karenanya penerbitan surat hutang pada saat dan jumlah yang tidak
   tepat dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah di pasar uang. Pemerintah perlu
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                   19


     melakukan kajian bersama dengan Bank Indonesia mengenai dampak dari
     kebijakan fiskal terhadap kebijakan moneter.
c.   Tempat dimana pemerintah menyimpan uangnya akan berpengaruh pada
     kebijakan moneter.
     Mengingat jumlah uang yang dimiliki pemerintah sangat besar maka penempatan
     uang pemerintah pada bank umum/sentral memiliki dampak berbeda. Jika
     pemerintah menempatkan sebagian besar dana pemerintah pada bank umum
     maka hal ini akan mengakibatkan terjadinya ekspansi moneter yang mana dapat
     berdampak pada naiknya inflasi dan stabilitas nilai rupiah. Bank sentral akan
     melakukan normalisasi jumlah uang yang beredar dengan melakukan kebijakan
     moneter untuk mengurangi uang yang beredar misalnya dengan menerbitkan
     Sertifikat Bank Sentral. Hal tersebut tidak akan terjadi jika pemerintah
     menempatkan uangnya pada Bank Sentral.

Sasaran Dalam Manajemen Kas
     Beberapa sasaran dalam manajemen kas diantaranya adalah manajemen
likuiditas, meminimalisasi kas menganggur (idle cash), mengurangi biaya transaksi
manajemen pemerintah.

Manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas penting untuk memastikan negara
memiliki kas yang cukup untuk menyelesaikan semua kewajiban yang jatuh tempo.
Untuk itu pemerintah perlu mengetahui berapa besar penerimaan negara yang akan
masuk dalam rekening kas negara dan berapa besar pengeluaran yang akan
dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah antara lain berupa kegiatan
monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara; dan penyiapan langkah
antisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan/kelebihan kas.

    Pemerintah perlu mengetahui berapa besar pengeluaran kas yang akan
dilakukan. Beberapa pengeluaran pemerintah mungkin saja dapat ditunda atau
dipercepat, oleh karenanya pemerintah harus mampu melihat kapan saat
pengeluaran kas yang menguntungkan pemerintah. Dalam hal kegiatan penerimaan
kas, pemerintah perlu menetapkan aturan tentang penyetoran seluruh penerimaan
sesegera mungkin ke dalam rekening pemerintah yang telah ditetapkan Penerimaan
negara yang tidak segera disetor akan menguntungkan penyetor atas biaya
pemerintah. Demikian pula dengan kemungkinan terjadinya kekurangan/kelebihan
kas, pemerintah harus mampu menyiapkan langkah-langkah pengantisipasian
karena kekurangan/kelebihan kas akan membebani keuangan pemerintah akibat
adanya time value of money.

Meminimalisasi kas menganggur (idle cash). Selayaknya, pemanfaatan
kas secara maksimal ditujukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi (yield).
Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
pemerintah berhak untuk mendapatkan bunga/jasa giro atas dana yang disimpan
pada bank umum maupun bank sentral, bunga/jasa giro yang diperoleh didasarkan
pada tingkat suku bunga yang berlaku (pasal 24). Pemerintah juga dapat melakukan
investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau
20                                                              Bab 1: Manajemen Kas




manfaat lainnya. Investasi tersebut dapat berupa saham, surat hutang, dan investasi
langsung (pasal 41).

   Kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan kas menganggur adalah
pembelian kembali (buy back) Surat Hutang Negara (SUN) yang diterbitkan
pemerintah. Pembelian kembali ini akan memberikan dampak positif terhadap
pengurangan beban bunga yang harus dibayar oleh pemerintah (cost of financing).
Bahkan bila pemerintah mempunyai manajemen kas yang baik, maka sesungguhnya
pemerintah dapat melakukan penundaan penerbitan SUN. Pengeluaran-pengeluaran
yang harus dilakukan dapat dibiayai dengan menggunakan kas yang berasal dari
pendapatan yang ada.

Mengurangi biaya transaksi keuangan pemerintah. Banyaknya
rekening pemerintah (bank accounts) yang tersebar di berbagai bank menimbulkan
biaya tinggi untuk memelihara rekening tersebut. Selain itu tersebarnya rekening
mengakibatkan semakin banyaknya kas menganggur (idle cash). Untuk itu perlu
dilakukan pengurangan jumlah rekening pemerintah dengan menerapkan sistem
rekening tunggal (single account system).

     Manajemen kas perlu merestrukturisasi cara-cara pengumpulan pendapatan
pemerintah (misalnya banking arragement mengenai saat penyetoran oleh bank
persepsi dan renumerasi yang diberikan atau yang harus dibayarkan oleh pemerintah
kepada bank persepsi). Hal ini dimaksudkan agar penerimaan negara dapat masuk
ke rekening kas umum negara sesegera mungkin dengan biaya seminimal mungkin.
Demikian pula dengan pemrosesan pengeluaran. Pemrosesan pengeluaran perlu
dilakukan dengan seefisien dan secepat mungkin, misalnya dengan menggunakan
fasilitas perbankan. Jika hal tersebut dapat berjalan dengan baik maka manfaat lain
yang didapatkan adalah pengurangan terjadinya penyelewengan terhadap keuangan
negara.


Prinsip-Prinsip Umum Pengendalian Kas

    Pengendalian terhadap peredaran kas pada sebuah kas merupakan hal
terpenting yang harus dilakukan oleh manajemen. Pengendalian atas kas memiliki
dampak positif terhadap pencapaian kinerja organisasi yang telah telah ditetapkan.
Melalui mekanisme pengendalian kas yang baik diharapkan dapat memangkas
pelaksanaan praktik-praktik yang tidak sehat. Hal ini dapat dimaklumi mengingat
hampir sebagian besar aktivitas organisasi melibatkan kas. Tanpa pengendalian kas
yang tepat, pelaksanaan kegiatan organisasi bisa saja terhambat dan berdampak
pada terganggunya kontinuitas kegiatan organisasi. Singkatnya, dari sisi
pengendalian, kegiatan kas sangat perlu mendapat perhatian khusus karena kas
sangat mudah dipindahtangankan. Demikian pula bila dilihat dari sisi risiko, kegiatan
kas relatif paling mudah untuk diselewengkan. Oleh karena itu, timbul kebutuhan
untuk melindungi dan mengendalikan kas secara memadai. Dalam hubungan ini,
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                     21


terdapat usaha memperkecil masalah dengan cara mengurangi penggunaan uang
kas, sejauh dapat diterapkan.

    Pengendalian sebagai salah satu fungsi manajemen yang bersifat komprehensif
harus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan manajemen. Juga untuk
memperkecil, atau bila mungkin meniadakan, terjadinya kecurangan-kecurangan
yang berdampak negatif bagi organisasi. Pengendalian terhadap kas bertujuan untuk
melindungi perputaran kas masuk dan keluar yang ada dalam organisasi. Kegiatan
yang melibatkan kas masuk sama krusialnya dengan kegiatan yang melibatkan kas
keluar. Manajemen tidak boleh mengabaikan penerimaan kas dengan tujuan
berkonsentrasi pada pengendalian kas keluar. Demikian pula sebaliknya, kegiatan
pengendalian terhadap kas keluar jangan mengorbankan kegiatan terhadap kegiatan
penerimaan kas. Kedua arus kas tersebut haruslah mendapat perhatian yang luar
biasa oleh manajemen bila pimpinan organisasi tidak menginginkan organisasinya
hancur.

    Selain kegiatan yang melibatkan arus kas, yaitu kas masuk dan kas keluar,
kegiatan lain yang juga memiliki peranan penting adalah kegiatan pencatatan. Melalui
hasil kegiatan pencatatan, manajemen akan memperoleh informasi yang dibutuhkan
yang terkait dengan pengelolaan kas. Pencatatan terhadap kas masuk dan kas
keluar harus didesain sedemikian rupa sehingga diperoleh keyakinan tidak ada kas
masuk maupun kas keluar yang tidak tercatat dalam pembukuan organisasi.

     Oleh karena itu, prinsip-prinsip umum dalam pengelolaan kas yang baik, antara
lain adalah:
1. Adanya pemisahan fungsi pengelolaan kas, yaitu diantara fungsi penerimaan,
      fungsi pencatatan, fungsi pengeluaran, dan fungsi penyimpanan.
2. Membuat prosedur penerimaan kas yang menjamin pengedalian internal kas.
3. Membuat prosedur pengeluaran kas yang menjamin pengedalian internal kas.
4. Membuat prosedur penyimpanan kas yang menjamin pengedalian internal kas.
5. Membuat prosedur pencatatan kas yang menjamin pengedalian internal kas.
6. Adanya suatu bagian yang diberikan tugas khusus dalam melakukan
      pengendalian kas dan mengevaluasi keberlangsungan sistem yang sedang
      berjalan.


Penerimaan Kas
   Penerimaan kas merupakan salah satu tahap dari keseluruhan kegiatan kas. Kas
yang diterima oleh pemerintah berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan
nonpajak. Penerimaan negara nonpajak lebih dikenal dengan sebutan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Karakteristik dasar yang diperlukan dalam sistem pengendalian penerimaan kas
antara lain adalah:
1. Adanya penugasan khusus pada suatu bagian yang bertanggung penuh
     terhadap kegiatan pengelolaan penerimaan kas.
22                                                            Bab 1: Manajemen Kas




2.   Memisahkan fungsi pengelolaan kas dengan fungsi penerimaan kas.
3.   Memasukkan segera kas yang diterima ke bank per hari.
4.   Memberlakukan sistem yang ketat dalam mengendalikan pengeluaran kas.
5.   Melakukan pemeriksaan internal mendadak dengan rentang waktu yang tidak
     reguler.
6.   Melakukan rekonsiliasi bank secara periodik.

   Berikut ini diuraikan prinsip-prinsip pengendalian yang bisa diterapkan untuk
sebagian atau seluruh kegiatan penerimaan kas. Pengendalian ini diperlukan untuk
memastikan bahwa uang kas yang seharusnya diterima memang betul-betul diterima
dan dipertanggungjawabkan dengan lengkap dan benar.
a. Pertanggungjawaban atas penerimaan kas harus ditetapkan sedini mungkin.
    Hal ini dilaksanakan dengan cara menyiapkan alat pencatatan yang memadai
    mengenai pertanggungjawaban awal atas setiap penerimaan kas. Contoh
    sederhana yang umum berlaku adalah berupa pembuatan bukti penerimaan kas
    yang diberi nomor seri.
b. Penetapan dasar pertanggungjawaban harus dihubungkan dengan kegiatan.
    Sejauh dapat diterapkan, pertanggungjawaban mengenai penerimaan kas harus
    dihubungkan dengan kegiatan atau transaksi yang berkaitan dengannya.
    Misalnya dalam hal penagihan piutang, penerimaan kas dapat dihubungkan
    dengan berkurangnya jumlah piutang.
c. Pemisahan fungsi antara fungsi penerimaan, pencatatan, otorisasi dan
    pengawasan.
    Harus ada pemisahan fungsi antara fungsi penerimaan, pencatatan, otorisasi
    dan pengawasan. Dengan adanya pemisahan fungsi ini, diharapkan akan
    tercipta situasi saling mengecek (check and balance) di antara bagian sehingga
    dapat dicegah timbulnya kecurangan atau terjadinya kesalahan.
d. Pemanfaatan pihak luar sebagai unsur pengawasan.
    Dalam beberapa situasi, kehadiran pihak ketiga di luar organisasi dapat
    merupakan sumber informasi bagi kelayakan tindakan karyawan/pegawai
    organisasi tersebut. Sebagai contoh, kehadiran pihak pembayar (misal wajib
    pajak) akan ikut membantu dalam mengecek apakah bagian penerimaan telah
    membukukan penerimaan kas dengan benar ke dalam buku penerimaan.
e. Kegiatan penerimaan kas sedapat mungkin dipisahkan dari kegiatan
    pengeluaran kas, dimana masing-masing kegiatan dikendalikan dengan
    prosedur tersendiri.
f.  Penerimaan-penerimaan kas hendaknya disetorkan secara utuh dan dengan
    segera ke bank atau ke tempat penyimpanan yang ditentukan.
g. Pertanggungjawaban harus ditetapkan untuk semua jenis transaksi keuangan.


Pengeluaran Kas
   Pengeluaran-pengeluaran kas yang dilakukan oleh pemerintah ditujukan untuk
memenuhi berbagai kegiatan pemerintahan, seperti pembayaran gaji/tunjangan
pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bungan dan pokok hutang, dan
sebagainya. Sasaran pengendalian pada umumnya diarahkan untuk menjamin
bahwa hanya pengeluaran-pengeluaran yang telah diotorisir saja yang boleh
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                        23


dilakukan, tujuan-tujuan pengeluaran tersebut sah dan layak, nilai yang diterima
adalah wajar, dan pengeluaran-pengeluaran tersebut dipertanggungjawabkan serta
dibukukan dengan benar.

   Prinsip-prinsip pengendalian khusus untuk pengeluaran kas dapat diikhtisarkan
sebagai berikut:
a. Pemisahan fungsi.
    Harus ada pemisahan fungsi antara pejabat yang mengotorisir pembayaran
    dengan petugas yang melakukan pembayaran serta yang memegang buku kas.
b. Kecukupan dokumentasi untuk melakukan pembayaran-pembayaran.
    Setiap pembayaran perlu dilakukan pemeriksaan atas dokumen pembayaran
    tersebut baik dari segi keabsahan dokumen maupun dari kelayakan pembayaran
    itu sendiri.
c. Penggunaan dana kas kecil.
    Untuk pembayaran-pembayaran yang nilainya dipandang “kecil”, dapat
    ditetapkan pembayarannya dengan menggunakan dana kas kecil yang dikelola
    oleh seorang bendahara. Namun demikian perlu ditetapkan dengan jelas, kriteria
    besaran pembayaran yang nilainya masuk dalam katagori “kecil”. Hal ini perlu
    dilakukan agar tidak terjadi kas menganggur (idle cash) atau pembayaran atas
    tagihan yang sesungguhnya benilai “tidak kecil”.
d. Pengendalian atas penandatangan cek.
    Dalam situasi tertentu akan bermanfaat apabila ditentukan bahwa
    penandatanganan cek harus dilakukan oleh dua orang pejabat. Hal ini
    dimaksudkan untuk menciptakan adanya pengecekan saling guna mencegah
    terjadinya kesalahan atau kecurangan.
e. Penggunaan cek-cek atas nama.
    Sedapat mungkin semua cek yang dikeluarkan harus atas nama. Penulisan cek
    tunai sedapat mungkin dihindari karena memudahkan penyalahgunaan.
f.  Pemisahan tugas dan tanggung jawab di antara para petugas yang terlihat
    dalam proses pengeluaran kas.
    Proses pengeluaran kas melibatkan berbagai aktivitas yang harus dilakukan
    oleh orang yang berlainan. Misalnya, satu orang bertugas melakukan review
    atas kebenaran dan kelengkapan dokumentasi, satu orang bertugas
    menyiapkan cek, dan dua orang menandatangani cek. Tiap aktivitas ini satu
    sama lain akan saling menimbulkan pengecekan silang (check and balance).
g. Kegiatan pengeluaran kas sedapat mungkin dipisahkan dari kegiatan
    penerimaan kas, dimana masing-masing kegiatan dikendalikan dengan prosedur
    tersendiri.


Pengelolaan Kas Negara 1



1
  Diolah dari modul Cash Management Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan, anonim, tanpa tahun.
24                                                                Bab 1: Manajemen Kas




    Pengelolaan kas negara terdiri dari pengelolaan kas pusat dan daerah.
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa kas negara merupakan tempat
penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran
pemerintah pusat. Sedangkan yang dimaksud dengan kas daerah adalah tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah untuk
menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Baik kas
negara maupun kas daerah, keduanya harus disimpan pada sebuah rekening yang
disebut dengan Rekening Kas Umum Negara dan Rekening Kas Umum Daerah.

Berikut ini adalah istilah yang terkait dalam pengelolaan kas negara, yaitu:

Bendahara Umum Negara. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang
diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara dalam hal ini
Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara. Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk
melaksanakan sebagian wewenang Bendahara Umum Negara dan tugas
kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang dan surat berharga. Kuasa
Bendahara Umum Negara terdiri dari Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan
Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.

Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat. Wewenang Bendahara Umum
Negara dalam pengelolaan uang negara yang dikuasakan oleh Kuasa Bendahara
Umum Negara Pusat terdiri dari:
a. Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara.
b. Menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan
   penerimaan dan pengeluaran anggaran negara.
c. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
   anggaran negara.
d. Menyimpan uang negara.
e. Menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi dalam
   rangka pengelolaan kas melalui pembelian surat hutang negara.
f. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran
   atas beban rekening kas umum negara.
g. Menyajikan informasi keuangan negara.

Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah. Kuasa Bendahara Umum
Negara di daerah bertugas menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya. Kuasa
Bendahara Umum Negara di daerah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).

Bendahara Umum Daerah. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
adalah Bendahara Umum Daerah. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
selaku Bendahara Umum Daerah melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang
berkaitan dengan pengelolaan uang dan surat berharga. Wewenang Bendahara
Umum Daerah berkaitan dengan pengelolaan uang daerah terdiri dari:
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                    25


a. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran
   kas daerah.
b. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau
   lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk.
c. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
d. Menyimpan uang daerah.
e. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan
   investasi dalam rangka pengelolaan kas melalui pembelian surat hutang negara.
f. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Penggguna Anggaran
   atas beban rekening kas umum daerah.
g. Menyajikan informasi keuangan daerah.


Tujuan Pengelolaan Kas Negara
Tujuan pengelolaan kas negara antara lain adalah:
a. Menentukan jumlah dan alokasi dana untuk keperluan pelaksanaan kegiatan
    operasional pemerintahan dan kegiatan investasi.
    Negara memiliki sumber daya keuangan yang terbatas oleh karena itu sangat
    penting adanya suatu perencanaan dalam pengalokasian dana yang dimiliki.
    Kegiatan pengalokasian ini sangat penting untuk memastikan semua kegiatan
    operasional pemerintah dapat dibiayai, jika kemudian setelah semua kegiatan
    telah dialokasikan dananya dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana
    tersebut dapat dipergunakan untuk kegiatan investasi sebagaimana yang diatur
    pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
    Negara.
b. Mendapatkan sumber dana yang paling efisien untuk membiayai kegiatan-
    kegiatan pemerintahan.
    Jika pemerintah tidak memiliki dana yang cukup untuk menutup semua kegiatan
    operasionalnya maka diperlukan adanya pembiayaan. Pembiayaan tersebut
    dapat berasal dari dalam dan luar negeri atau sumber-sumber lain. Pemerintah
    perlu melakukan perhitungan yang cermat sumber pembiayaannya sehingga
    biaya yang timbul atas pembiayaan tersebut dapat ditekan seminimal mungkin.
c. Meminimalisasi kas menganggur (idle cash).
    Setiap rupiah yang dimiliki oleh negara harus dipergunakan sebaik mungkin.
    Pemerintah selaku pengelola uang negara selayaknya menciptakan suatu sistem
    yang dapat meminimalkan terjadinya kas menganggur. Hingga saat ini masih
    banyak uang negara yang menganggur. Bagi negara, hal ini jelas tidak produktif.
    Uang tersebut tidak memberikan return yang memadai bahkan sebaliknya
    menimbulkan cost yang tinggi. Melalui penciptaan manajemen kas yang baik,
    dana yang tidak memberikan return maksimal tersebut dapat diinvestasikan dan
    dikelola secara profesional sehingga memberikan keuntungan bagi negara.
d. Mempercepat penyetoran penerimaan negara.
    Penerimaan negara haruslah disetorkan dengan cepat, hal ini dimaksudkan:
    • Agar dana yang bersumber dari penerimaan negara tersebut dapat segera
        masuk ke rekening kas umum negara sehingga dapat segera dipergunakan
        untuk membiayai kegiatan pemerintah.
26                                                                            Bab 1: Manajemen Kas




        •
        Minimalisasi kerugian negara atas dana yang mengambang (float) di bank
        persepsi. Dana yang tidak segera disetorkan ke kas negara dapat
        dipergunakan oleh bank umum untuk keuntungan bank tersebut dengan
        demikian pemerintah dirugikan sebesar selisih bunga yang diterima
        pemerintah dan tingkat return yang diterima oleh bank umum tersebut dari
        hasil investasinya. Melalui penyetoran penerimaan secara langsung ke
        rekening kas negara maka kerugian tersebut dapat diminimalisasi.
e. Melakukan pembayaran atas pengeluaran negara secara tepat waktu.
   Pemerintah perlu melakukan perhitungan yang cermat atas saat yang tepat untuk
   melunasi kewajibannya. Pemerintah dapat saja melunasi kewajibannya lebih
   cepat atau lebih lambat jika memang hal tersebut lebih menguntungkan, misalnya
   jika negara donor memberikan potongan bunga apabila pemerintah melakukan
   pelunasan dini atas hutangnya.




Bagan Arus Kas/Uang pada KPPN Kantor Bank
Indonesia (KBI) 2

Berikut ini adalah bagan arus kas/uang pada KPPN yang ada sekarang:

                                                 Gambar 3
                                  Bagan Arus Kas pada KPPN KBI



                                           Bank Tunggal (BI)




        r                   q       o                          k                                   j

     Bank               SGG            SGG           BO I      BO I
                                                                      l       BO II                  BO III
    Persepsi          Penerimaa      Pengeluar      Non Gaji   Gaji
                          n             an

        Setoran
        Pajak/
        PNBP
                  r         q        p                    n                  m           Setoran
                                                                                           PBB/       j
                                                                                         BPHTB


    WP/WB               WP/WB        Rekanan/         Rekanan/              Rekening           `WP        Pemda
                                     Bendahara        Bendahara           Bend/Pegawai



2
  Diolah dari modul Cash Management Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan, anonim, tanpa tahun.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                  27




Keterangan Bagan Arus:

      a. KPPN KBI terdiri dari KPPN KBI Induk dan Non Induk
         • KPPN KBI Induk adalah KPPN yang bermitra dengan KBI yang
             berlokasi satu kota dengan KPPN dan melakukan transfer dana untuk
             membiayai pengeluaran anggaran kepada KPPN lainnya.
         • KPPN KBI Non Induk adalah KPPN yang bermitra dengan KBI yang
             berlokasi satu kota dengan KPPN tetapi tidak melakukan transfer dana
             untuk membiayai pengeluaran anggaran KPPN lainnya.
      b. Bank Operasional (BO) terdiri dari BO I, BO II dan BO III
         • BO I Mitra Kerja KPPN Induk dan Bukan Induk yang sekota dengan
             Bank Indonesia yaitu bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal
             Perbendaharaan untuk mengelola pengeluaran yang membebani
             rekening Kas Negara yang tediri dari BO I Gaji dan Non Gaji.
         • BO II yaitu bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan
             untuk melakukan pembayaran Gaji untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS)
             Pusat, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota
             Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
         • BO III yaitu bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan
             untuk mengelola Pajak Bumi dan bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak
             atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
      c. Sentral Giro Gabungan (SGG) adalah Mitra Kerja KPPN Induk dan Non
         Induk yang sekota dengan Bank Indonesia yang ditunjuk oleh Direktur
         Jenderal Perbendaharaan untuk mengelola penerimaan Kas Negara dan
         pengeluaran yang membebani rekening Kas Negara yang tediri dari SGG
         Penerimaan dan SGG Pengeluaran.
      d. Bank Persepsi adalah merupakan Bank Umum Mitra Kerja KPPN Induk
         dan Non Induk yang sekota dengan Bank Indonesia yang ditunjuk oleh
         Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mengelola/menampung seluruh
         penerimaan yang akan masuk ke Kas Negara.

Penjelasan Bagan Arus :

1. Wajib Pajak (WP) menyetor PBB dan BPHTB ke Bank Persepsi untuk
   diteruskan ke BO III, dan selanjutnya BO III membagi porsi penerimaan PBB
   dan BPHTB sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang
   Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
   sebagai berikut :
   a. Porsi PBB :
       • 16, 2 % untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke
          Rekening Kas Umum Daerah Provinsi;
       • 64, 8 % untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan
          ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota;
       • 10 % bagian Pemerintah dari penerimaan PBB disetorkan ke Rekening
          Kas Umum Negara yang ada di Bank Indonesia yang nantinya
28                                                            Bab 1: Manajemen Kas




            dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten/kota yang didasarkan atas
            realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan;
        •   9 % untuk biaya pemungutan disetorkan ke Rekening Kas Umum
            Negara yang ada di Bank Indonesia.

     b. Porsi BPHTB :
        • 16 % untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke
            Rekening Kas Umum Daerah Provinsi;
        • 64 % untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke
            Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota;
        • 20 % bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB disetorkan ke
            Rekening Kas Umum Negara yang ada di Bank Indonesia yang
            nantinya dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh daerah
            kabupaten/kota.
     c. BO III melimpahkan penerimaan PBB (19 %) dan BPHTB (20%) bagian
        pemerintah ke Rekening Kas Umum Negara yang ada di Bank Indonesia.

2. BO I berdasarkan permintaan KPPN melakukan pengisian dan transfer dana
   dari/ke Bank Tunggal (BI) sesuai dengan saldo pagu dana BO I yang telah
   ditetapkan untuk masing-masing KPPN baik untuk BO I Gaji dan Non Gaji.
3. Dana yang ada di BO I gaji diperlukan guna pembayaran/penyaluran Gaji
   PNS/TNI/Polri yang kemudian disalurkan ke BO II Gaji setiap tanggal 25 atau 6
   hari kerja sebelum tanggal 1 setiap bulannya. Seminggu setelah pembayaran
   gaji, dana yang ada pada BO II Gaji harus dinihilkan dan dilimpahkan ke BO I
   Gaji atau bersaldo 5 % dari pembayaran gaji.
4. BO II Gaji akan membayarkan dana gaji ke rekening bendahara gaji atau
   langsung ke rekening pegawai setiap tanggal 1 bulan berkenaan berdasarkan
   permintaan KPPN sesuai SP2D yang telah diterbitkan KPPN.
5. BO I Non Gaji melakukan pembayaran diluar belanja pegawai kepada
   rekanan/bendahara berdasarkan permintaan KPPN berdasarkan SP2D yang
   telah diterbitkan KPPN.
6. Bank Tunggal (BI) melakukan transfer uang kepada SGG Pengeluaran
   berdasarkan permintaan KPPN untuk mengisi rekening kas negara pengeluaran
   yang ada di SGG Pengeluaran guna keperluan pembayaran kepada
   rekanan/bendahara, dan menerima        dana dari SGG Pengeluaran sesuai
   pemberitahuan dari KPPN atas kelebihan pagu dana yang telah ditetapkan.
7. SGG Pengeluaran berdasarkan permintaan KPPN melakukan pembayaran
   kepada rekanan/bendahara sesuai dengan SP2D yang telah diterbitkan KPPN.
8. SGG Penerimaan menampung seluruh penerimaan negara yang disetor oleh
   Wajib Pajak/Wajib Bayar dan pada waktu tertentu (setiap hari Selasa, Jumat dan
   akhir bulan) penerimaan tersebut dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Negara
   yang ada di Bank Tunggal (BI).
9. Bank Persepsi menampung seluruh penerimaan negara yang disetor oleh Wajib
   Pajak/Wajib Bayar dan pada waktu tertentu (setiap hari Selasa, Jumat, dan akhir
   bulan) penerimaan tersebut dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Negara yang
   ada di Bank Tunggal (BI).
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                                           29




Bagan Arus Kas/Uang pada KPPN Non-KBI 3

Berikut ini adalah bagan arus kas/uang pada KPPN Non KBI, yang ada sekarang:

                                                Gambar 4
                                  Bagan Arus Kas pada KPPN Non-KBI


                                          Bank Tunggal (BI)
                                            KPPN Induk




                                                                                          j
                                          Bank Operasional I
                                           Gaji dan Non Gaji


        o                   n                        m         l            k
     Bank               SGG                SGG                          BO II                 BO III
    Persepsi          Penerimaa          Pengeluar
                          n                 an

                                                                                    Setoran
    o       Setoran
            Pajak/          n                 m                      Gaji
                                                                                k     PBB/
                                                                                    BPHTB
                                                                                                j
            PNBP

    WP/WB              WP/WB            Rekanan/         Rekanan/        Rek.            WP            Pemd
                                        Bendahara        Bendahara    Bendahara/                         a
                                                                       Pegawai




Keterangan Bagan Arus:



3
  Diolah dari modul Cash Management Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan, anonim, tanpa tahun.
30                                                          Bab 1: Manajemen Kas




     a. KPPN Non Induk terdiri dari KPPN Non Induk KBI dan KPPN Non Induk Non
        KBI.
        • KPPN Non Induk KBI adalah KPPN yang bermitra dengan KBI yang
            berlokasi satu kota dengan KBI tetapi tidak melakukan transfer dana
            untuk membiayai pengeluaran anggaran KPPN lainnya.
        • KPPN Non Induk Non KBI adalah KPPN yang berlokasi tidak satu kota
            dengan KBI dan tidak melakukan transfer dana untuk membiayai
            pengeluaran anggaran KPPN lainnya.

     b. Bank Operasional (BO) I pada KPPN Non Induk yang tidak sekota dengan
        KBI yaitu merupakan pengganti bank tunggal pada KPPN Induk/Non Induk
        KBI yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan yang berfungsi
        melakukan permintaan dan pengiriman dana dari/ke ke KPPN Induk, dan
        menerima/menyalurkan dana ke BO II, BO III, Bank Persepsi, dan SGG
        Penerimaan/Pengeluaran baik Gaji dan Non Gaji.

Penjelasan Bagan Arus :

1. Wajib Pajak (WP) menyetor PBB dan BPHTB ke Bank Persepsi PBB yang
   kemudian diteruskan ke BO III, dan selanjutnya BO III membagi porsi
   penerimaan PBB dan BPHTB sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang No.33
   tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
   Pemerintah Daerah, sebagai berikut :
   a. Porsi PBB :
       • 16, 2 % untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke
          Rekening Kas Umum Daerah Provinsi;
       • 64, 8 % untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan
          ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota;
       • 10 % bagian Pemerintah dari penerimaan PBB disetorkan ke BO I Non
          Gaji.
       •   9 % untuk biaya pemungutan disetorkan ke BO I Non Gaji.
   b. Porsi BPHTB :
       • 16 % untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke
          Rekening Kas Umum Daerah Provinsi;
       • 64 % untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke
          Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota;
       • 20 % bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB disetorkan ke
          Rekening Kas Umum Negara yang ada di Bank Indonesia yang
          nantinya dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh daerah
          kabupaten/kota.
   c. BO III melimpahkan penerimaan PBB (19 %) dan BPHTB (20%) bagian
       pemerintah ke BO I Non Gaji.
2. KPPN melakukan pengisian dana ke rekening BO II Gaji yang dananya berasal
   dari BO I Gaji setiap tanggal 25 atau 6 hari kerja sebelum tanggal 1 setiap
   bulannya sesuai dengan saldo pagu dana BO II yang telah ditetapkan untuk
   masing-masing KPPN. Dana yang ada di BO II gaji disalurkan untuk pembayaran
   Gaji PNS/TNI/Polri melalui bendahara atau langsung kepada pegawai yang
   bersangkutan sesuai SP2D yang diterima dari KPPN. Seminggu setelah
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                     31


     pembayaran gaji, dana yang ada pada BO II Gaji harus dinihilkan dan
     dilimpahkan ke BO I Gaji atau bersaldo 5 % dari pembayaran gaji.
3.   BO I Non Gaji akan melakukan pembayaran kepada rekanan/bendahara
     berdasarkan permintaan dari KPPN sesuai SP2D yang telah diterbitkan KPPN.
4.   BO I Non Gaji melakukan transfer uang kepada SGG Pengeluaran berdasarkan
     permintaan KPPN untuk mengisi rekening kas negara pengeluaran yang ada di
     SGG Pengeluaran guna keperluan pembayaran kepada rekanan/bendahara, dan
     menerima dana dari SGG Pengeluaran sesuai pemberitahuan dari KPPN atas
     kelebihan pagu dana yang telah ditetapkan.
5.   SGG Penerimaan menampung seluruh penerimaan negara yang disetor oleh
     Wajib Pajak/Wajib Bayar dan pada waktu tertentu (setiap hari Selasa, Jumat, dan
     akhir bulan) penerimaan tersebut dilimpahkan ke BO I Non Gaji.
6.   Bank Persepsi menampung seluruh penerimaan negara yang disetor oleh Wajib
     Pajak/Wajib Bayar dan pada waktu tertentu (setiap hari Selasa, Jumat, dan akhir
     bulan) penerimaan tersebut dilimpahkan ke BO I Non Gaji.


Pengelolaan Kas Pada Satuan Kerja

    Satuan Kerja (satker) adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian
Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program. Kepala Satker baik organisasi tingkat eselon I maupun organisasi tingkat
eselon II, eselon III, atau eselon IV yang berdiri sendiri, adalah sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran yang dibantu dengan pejabat pengelola keuangan. Satker yang
dipimpinnya ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran yang dikelompokkan
sebagai berikut:
a. Satker Pusat adalah satker yang kewenangan dan tanggung jawabnya
     melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas
     pokok dan fungsi kantor pusat Kementerian Negara/Lembaga yang lokasinya
     dapat berada di pusat dan atau di daerah.
b. Satker/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Negara/Lembaga adalah
     instansi vertikal di daerah yang kewenangan dan tanggung jawabnya melakukan
     kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan
     fungsi yang berasal dari kantor pusat.
c. Satker khusus adalah satker yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pokok
     dan fungsi dalam melaksanakan program/kegiatan yang dibiayai dari Bagian
     Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
     Contoh:
     1) KONI untuk membantu pembiayaan kegiatan-kegiatan keolahragaan yang
          bersifat nasional dan internasional.
     2) DEKOPIN untuk membantu pembiayaan operasional Dewan Koperasi
          Indonesia.
d. Satker Perangkat Daerah (SKPD) adalah satker di provinsi yang melaksanakan
     tugas dekonsentrasi dan Satker di provinsi/kabupaten/ kota/desa yang
     melaksanakan tugas pembantuan.
32                                                            Bab 1: Manajemen Kas




e.   Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) adalah satker yang bukan merupakan
     instansi vertikal Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan kegiatan yang
     dibiayai dari alokasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang
     bersangkutan. Sebagai contoh, PT Perusahaan Listrik Negara yang
     melaksanakan kegiatan pembangunan listrik pedesaan.
f.   Satker Sementara (SKS) adalah satker di luar pengertian butir b sampai dengan
     e, yang ditetapkan untuk melakukan kegiatan yang dibiayai dari alokasi
     anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang kewenangan dan tanggung
     jawabnya berasal dari Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

     Pada dasarnya pengelolaan kas untuk berbagai jenis satker adalah sama, yaitu
sesuai dengan praktik-praktik yang lazim dalam pengelolaan kas. Namun demikian,
pemerintah selalu menetapkan aturan pelaksanaan dalam rangka pengelolaan kas
tiap-tiap tahun anggaran akan dimulai. Di tingkat pemerintah pusat, Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengatur penyediaan dan penyaluran
dana untuk membiayai anggaran belanja negara dalam melaksanakan APBN.
Contoh: untuk pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2006, Menteri Keuangan
menetapkan peraturan nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang
Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara. Peraturan ini kemudian secara teknis dijabarkan oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan dengan menetapkan peraturan nomor Per-66/PB/2005 tanggal 28
Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    Di tingkat daerah, hal yang sama seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak selaku Bendahara Umum Daerah. PPKD
adalah kepala kesatuan kerja pengelolaan keuangan di daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah. Namun demikian, mengingat jumlah pemerintahan daerah di Indonesia
dewasa ini sangat banyak dan ada kecenderungan akan semakin bertambah, maka
guna penyeragaman praktik pengelolaan keuangan di daerah, Menteri Dalam Negeri
ditunjuk untuk menetapkan peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan
daerah dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku. Contoh: untuk
pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2006, pemerintah pusat telah menetapkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9
Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini kemudian
secara teknis dijabarkan oleh Menteri Dalam Negeri (sesuai pasal 155 PP nomor 58
Tahun 2005) dengan menetapkan peraturan nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.


Pengelolaan Kas pada Satker yang mengelola APBN
    Ada dua jenis pengelolaan kas pada suatu satker yaitu pengelolaan kas yang
terkait dengan kegiatan pengeluaran kas dan pengelolaan kas yang terkait dengan
kegiatan penerimaan kas. Dari dua aktivitas tersebut, aktivitas pengeluaran kas
merupakan aktivitas paling dominan yang ada pada suatu satker. Hal ini disebabkan
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                    33


karena satker pada hakekatnya adalah perangkat organisasi pemerintah yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan
pemerintahan dan pembangunan. Dominasi aktivitas penerimaan kas pada suatu
satker, umumnya hanya terjadi pada satker-satker yang memang memiliki tugas
pokok dan fungsi penerimaan negara, baik penerimaan pajak maupun penerimaan
negara bukan pajak. Beberapa tahun terakhir ini, penerimaan negara kita lebih
banyak berasal dari penerimaan pajak, akibatnya satker yang melakukan aktivitas
penerimaan kas secara dominan adalah satker-satker yang berada di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak dan beberapa direktorat penerimaan negara lainnya yang
ada di lingkungan Departemen Keuangan, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jenis-Jenis Kas pada Satker
    Secara umum, ada tiga jenis kas yang digunakan oleh Satker dalam pelaksanaan
kegiatan pengeluarannya, yaitu:
a. Kas di Bank (Cash in Bank).
b. Kas di tangan (Cash on Hand).
c. Kas Kecil (Petty Cash).

Kas di Bank. Adalah sejumlah uang milik satker yang tersimpan dalam satu bank
pemerintah dalam bentuk rekening giro atas nama Pejabat Pengelola Keuangan
(dalam hal ini disebut Bendahara Pengeluaran). Besaran jumlah uang yang dapat
tersimpan dalam rekening ini diatur dengan suatu ketentuan.
Kas di tangan. Adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Bendahara Pengeluaran
dalam brankasnya. Uang tersebut merupakan bagian dari uang yang menjadi
tanggung jawab pengelolaan Bendahara Pengeluaran di samping uang yang
tersimpan dalam bank pemerintah.
Kas Kecil. Adalah sejumlah uang yang nilainya tidak besar yang diberikan oleh
Bendahara Pengeluaran kepada pihak lain sebagai uang muka atau persekot atas
pelaksanaan suatu kegiatan yang mendesak untuk dilakukan.

    Ketiga jenis kas yang ada pada satker tersebut sesungguhnya merupakan uang
muka kerja bagi satker untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan pembangunan
yang disediakan oleh pemerintah. Besaran nilai uang muka kerja yang diterima satker
tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
sebelum suatu tahun anggaran dimulai. Apabila uang muka kerja tersebut telah
selesai digunakan, maka satker dapat mempertanggungjawabkannya kepada
Bendahara Umum Negara (melalui KPPN) untuk selanjutnya satker yang
bersangkutan akan mendapatkan penggantian atas uang muka kerja yang telah
digunakannya. Untuk tahun anggaran 2006, uang muka kerja yang dikelola oleh
bendahara satker disebut dengan istilah Uang Persediaan (UP).

     Hingga saat ini, besaran ideal uang persediaan yang sebaiknya ada pada setiap
satker (yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran) cukup sulit untuk ditentukan. Hal
ini tidak terlepas dari sangat beragamnya kegiatan yang ada di setiap satker. Ada
suatu satker yang merasa cukup dengan jumlah uang persediaan sebesar
Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun sebaliknya ada suatu satker yang merasa
kurang dengan jumlah uang persediaan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta
34                                                            Bab 1: Manajemen Kas




rupiah). Tentu saja ini merupakan persoalan yang tidak sederhana yang perlu
diupayakan solusinya segera oleh pemerintah. Problema lain yang dihadapi
pemerintah adalah apabila besaran uang persediaan terlalu rendah maka akan
berakibat pada terhambatnya pembayaran-pembayaran kepada pihak ketiga
(penyedia barang/jasa) yang jatuh tempo. Sebaliknya, besaran uang persediaan yang
terlalu tinggi akan mengakibatkan timbulnya kas menganggur (idle cash) pada setiap
satker. Bayangkan bila terdapat 2.000 satker di seluruh Indonesia yang secara
bersamaan memiliki uang menganggur masing-masing sebesar Rp2.000.000 (dua
juta rupiah), maka ini berarti terdapat uang sebesar Rp4.000.000.000 (empat milyar
rupiah) yang tidak produktif! Bayangkan bila jumlah satker maupun jumlah uang yang
“tertahan” di tangan Bendahara Pengeluaran lebih besar lagi, maka hal tersebut
sangat jelas akan merugikan negara karena terlalu banyaknya uang yang tidak
memberikan manfaat secara ekonomis.

   Karena besaran UP yang ideal cukup sulit ditentukan, pemerintah umumnya
mengambil angka rata-rata kebutuhan normal di setiap satker sebagai acuan besaran
UP bagi setiap satker yang ada. Untuk tahun anggaran 2006, pemerintah
menetapkan besaran UP sebagai berikut:
    Satu per duabelas (1/12) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang
    diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
    untuk pagu DIPA sampai dengan Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah).
    Satu per delapanbelas (1/18) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang
    diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
    untuk pagu DIPA di atas Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai
    dengan Rp2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah).
    Satu per duapuluh empat (1/24) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang
    diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
    untuk pagu DIPA di atas Rp2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah).


Aktivitas Pengeluaran Kas
    Jumlah uang tunai yang dikelola oleh tiap satker untuk digunakan dalam
operasional satker adalah sejumlah dana yang tercantum dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran yang disebut dengan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran). DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satker serta disahkan oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan
yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN
serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Jumlah dana yang
termuat dalam DIPA ini merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran.

    Secara umum, terdapat dua mekanisme pengeluaran kas oleh suatu satker, yaitu
(a) pengeluaran yang dibayarkan melalui uang muka kerja satker; dan (b)
pengeluaran yang dibayarkan secara langsung oleh Bendahara Umum Negara
(dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN) atas
beban dana satker yang bersangkutan. Mekanisme yang pertama biasa dikenal
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                       35


dengan mekanisme UP (Uang Persediaan) sedangkan mekanisme yang kedua
dikenal dengan istilah mekanisme LS (Langsung). Uang muka kerja atau uang
persediaan merupakan dana yang tersedia dalam satker yang dikelola oleh seorang
pejabat pengelola keuangan yang disebut Bendahara Pengeluaran. Pembayaran
dengan menggunakan uang muka kerja ini biasanya dibatasi untuk hal-hal yang
sifatnya rutin dalam rangka menjaga kontinuitas satker dan bernilai kecil. Oleh
karenanya, salah satu tugas seorang Bendahara Pengeluaran adalah mengendalikan
penggunaan uang muka kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Ia pun diharapkan
mampu memilah tagihan yang dapat dibayarkan dengan uang muka kerja dan
tagihan yang tidak dapat dibayarkan dengan uang muka kerja. Hal ini dimaksudkan
agar kontinuitas kegiatan satker tidak terganggu.

    Mekanisme pembayaran (secara) LS merupakan pembayaran yang dilakukan
dengan memindahbukukan/mentransfer sejumlah uang yang besarnya sesuai
dengan tagihan, dari rekening kas negara ke rekening giro pihak penerima
pembayaran atas beban DIPA satker yang bersangkutan. Pembayaran jenis ini tidak
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran tetapi dilakukan “langsung” oleh Bendahara
Umum Negara yang dilaksanakan oleh KPPN. Tagihan yang pembayarannya
menggunakan mekanisme LS adalah tagihan-tagihan yang biasanya bernilai besar
dan/atau yang telah ditetapkan untuk dibayarkan dengan menggunakan LS. Hal ini
disebabkan oleh kondisi bahwa apabila tagihan semacam ini dibayarkan dengan
menggunakan uang muka kerja yang dikelola Bendahara Pengeluaran maka akan
berdampak pada terganggunya kelancaran aktivitas satker yang bersangkutan.
Contoh: bila suatu satker memiliki uang persediaan sebesar Rp50.000.000 (lima
puluh juta rupiah) dan ia harus membayarkan beberapa tagihan bernilai besar yang
jumlahnya mencapai Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), maka apabila
tagihan tersebut dibayarkan dengan UP, saldo UP yang tersisa adalah Rp5.000.000
(lima juta rupiah). Pada saat yang bersamaan diperlukan dana untuk membiayai
tagihan-tagihan bernilai kecil yang bersifat operasional rutin dengan jumlah total
sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dengan kondisi seperti ini, jelas terlihat
bahwa satker memiliki kekurangan dana sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
untuk membayar tagihan rutinnya. Padahal UP yang diberikan seharusnya
diperuntukan bagi pembayaran yang lebih bersifat operasional rutin dan bernilai tidak
besar. Oleh karena itu, solusinya adalah satker tidak menggunakan UP untuk
membayarkan tagihan-tagihan yang bernilai besar agar bisa membayarkan tagihan-
tagihan yang bernilai kecil dan bersifat operasional rutin. Tagihan-tagihan bernilai
besar sebaiknya dibayarkan dengan mekanisme LS.

    Mengacu pada contoh sederhana di atas, apabila seluruh satker menerapkan hal
yang seharusnya maka besaran nilai UP yang diperlukan satker dapat ditentukan
dengan jumlah yang tidak besar agar kemungkinan terjadinya kas menganggur juga
tidak besar. Dengan demikian perlu dibuatkan aturan tegas untuk mengatur pola
pembayaran yang dilakukan satker kepada pihak ketiga atau pihak penyedia
barang/jasa agar seluruh aktivitas yang ada pada tiap-tiap satker tidak terganggu.
Meskipun cukup sulit dilakukan, mengingat setiap satker memiliki kegiatan yang
berbeda-beda dan sangat beragam bentuk transaksi keuangannya, namun aturan
umum tentang mekanisme pembayaran merupakan hal penting yang harus dilakukan
dalam rangka menciptakan pengelolaan kas yang baik. Hal lain yang perlu dilakukan
36                                                              Bab 1: Manajemen Kas




setiap satker adalah kemampuan melakukan prediksi kebutuhan dana jangka pendek
untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional rutin.

    Sebenarnya, pemerintah telah memiliki aturan yang memungkinkan terjadinya
minimalisasi kas menganggur yaitu bahwa setiap pembayaran tagihan kepada pihak
ketiga, berapapun besarnya, harus dilakukan dengan menggunakan mekanisme
pembayaran langsung (LS). Mekanisme pembayaran langsung adalah mekanisme
pembayaran yang dilakukan langsung oleh KPPN dengan mentransfer sejumlah
uang sesuai tagihan kepada rekening giro pihak yang menerima pembayaran. Dalam
praktik selama ini, mekanisme pembayaran langsung dipandang menyulitkan. Hal ini
lebih disebabkan oleh kondisi-kondisi sebagai berikut:
a. Pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) hanya bisa dilakukan kepada
     pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa yang memiliki rekening pada sebuah
     bank.
b. Bila nilai tagihan tidak terlalu besar (misalnya kurang dari Rp5.000.000/lima juta
     rupiah), pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa memandang bahwa
     pembayaran dengan mekanisme langsung sangatlah menyulitkan dan birokratis
     karena pembayarannya melibatkan pihak KPPN. Untuk tagihan yang jumlahnya
     tidak besar, pihak penyedia barang/jasa lebih senang menerima pembayaran
     secara tunai dari bendahara pengeluaran (mekanisme UP) daripada melalui
     mekanisme LS.
c. Pembayaran dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) dipandang dapat
     membantu percepatan revolving dana UP dibandingkan bila pembayaran
     tagihan menggunakan mekanisme LS.

    Terlepas dari mekanisme pembayaran mana yang digunakan, seluruh
pembayaran/ pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan
bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Pembayaran belanja pegawai
untuk PNS dan anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian RI serta pensiunan
termasuk tunjangan-tunjangan yang melekat didalamnya dilakukan berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bukti-bukti yang sah yang harus
disertakan dalam pengajuan tagihan atas penyediaan barang/jasa kepada
pemerintah dapat berupa kuitansi atau bukti pembayaran dan dokumen-dokumen
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan proses pengajuan
pembayaran melalui KPPN dilakukan dengan terlebih dahulu membuat Surat
Permintaan Pembayaran (SPP), pelaksanaan pengujian SPP, dan penyampaian
Surat Perintah Pembayaran (SPM) oleh satker yang bersangkutan. KPPN akan
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) apabila SPM yang diajukan
telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    SPP merupakan suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi
kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan. Ada
empat jenis SPP yang dapat dikeluarkan oleh satker, yaitu SPP-DUP (dana UP),
SPP-GUP (Penggantian UP), SPP-TUP (Tambahan UP), dan SPP-LS.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                  37


    SPM merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang
bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. Sama dengan SPP,
terdapat empat jenis SPM yang dapat dikeluarkan oleh satker, yaitu SPM-DUP (dana
UP), SPM-GUP (Penggantian UP), SPM-TUP (Tambahan UP), dan SPM-LS.

    SP2D merupakan surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa
Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN
berdasarkan SPM. Berdasarkan SPM yang diajukan oleh satker, KPPN menerbitkan
SP2D yang ditujukan kepada Bank Operasional mitra kerjanya. KPPN dapat
melakukan penolakan permintaan pembayaran apabila pengeluaran untuk Mata
Anggaran Pengeluaran (MAK) terkait telah melampaui pagu yang disediakan
dan/atau apabila SPM tidak didukung oleh bukti pengeluaran yang sah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

    Mekanisme pengeluaran kas sedemikian rupa, baik oleh Bendahara Pengeluaran
maupun oleh KPPN, pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang diciptakan
dengan memperhatikan aspek pengendalian. Meskipun prosedur yang dilalui cukup
memakan waktu dan terlihat terlampau birokratis, namun diharapkan hal tersebut
tidak menghambat pelaksanaan operasional rutin satker yang bersangkutan.


Aktivitas Penerimaan Kas
    Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa sebagian besar satker yang ada
memiliki kegiatan penerimaan kas yang tidak dominan. Kegiatan penerimaan kas
yang dominan umumnya hanya ada pada satker-satker yang memiliki tugas pokok
dan fungsi di bidang penerimaan negara, misalnya satker di lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta satker yang berada di
lingkungan organisasi pemerintah yang mengelola penerimaan negara bukan pajak.
Penerimaan kas yang dilakukan bendahara pengeluaran saat menerima uang
persediaan melalui mekanisme SPM-DUP/GUP/TUP dan SP2D-DUP/GUP/TUP
dipandang sebagai kegiatan yang lebih terkait pada pengeluaran kas.
     Penerimaan kas bagi negara telah ditetapkan melalui mekanisme perbankan.
Setiap penerimaan negara harus dilakukan dengan menyetorkannya ke rekening kas
negara, baik secara langsung maupun secara periodik sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Pada tiap satker ditunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas penerimaan
kas dan pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan kas masuk (bendahara
penerimaan). Setiap potensi penerimaan negara yang ada di setiap satker harus
diupayakan untuk dapat diraih guna membantu peningkatan penerimaan negara
secara nasional. Di antara berbagai sumber penerimaan negara, penerimaan
perpajakan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memperkuat kapasitas
fiskal dalam pembiayaan anggaran negara. Hal ini terutama karena (a) penerimaan
perpajakan merupakan penyumbang terbesar penerimaan dalam negeri yaitu
sebesar 65,4 persen di tahun 2006 sedangkan sisanya disumbang oleh PNBP, dan
(b) penerimaan perpajakan relatif lebih stabil dibandingkan dengan PNBP yang
cenderung berfluktuasi tergantung kepada faktor-faktor eksternal, seperti harga
minyak mentah dan nilai tukar. Di antara berbagai jenis pajak yang dikenakan
38                                                              Bab 1: Manajemen Kas




pemerintah kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan penyumbang
terbesar bagi penerimaan perpajakan (paling tidak hingga tahun 2006).

     Khusus penerimaan negara di bidang perpajakan, pemerintah menerapkan
sistem self-assesment sehingga wajib pajaklah yang menghitung hingga
membayarkan sendiri pajak yang seharusnya dibayar. Pembayaran pajak dapat
langsung dilakukan oleh wajib pajak melalui mekanisme perbankan. Wajib pajak
cukup melaporkan besarnya pajak yang dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak yang
terkait. Secara berkala wajib pajak melaporkan jumlah pajak yang dibayar dengan
membuat Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa. Pada akhir tahun, mereka
melaporkan jumlah total pajak yang terhutang, pajak yang telah dibayar, kredit pajak,
dan pajak lebih/kurang bayar dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)
Tahunan. Hal yang hampir sama juga terjadi pada proses penerimaan negara bukan
pajak (PNBP). Pihak yang terhutang PNBP dapat menyetorkan pembayarannya
langsung ke rekening kas negara (atau rekening atas nama Bendahara Penerimaan
Satker) pada bank-bank yang ditunjuk. Selanjutnya mereka melaporkan bukti
penyetoran tersebut kepada pejabat yang bertanggung jawab atas penerimaan
negara pada satker terkait. Mereka juga dapat menyetorkan pembayaran PNBP
tersebut kepada pejabat yang berwenang pada satker terkait untuk selanjutnya
pejabat yang berwenang tersebut menyetorkannya ke rekening kas negara atau
rekening atas nama Bendahara Penerima Satker.

    Dengan kondisi seperti diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada
dasarnya pengendalian penerimaan kas sampai dengan penerimaan tersebut masuk
pada rekening kas negara telah baik. Pengendalian yang ketat terhadap penerimaan
kas lebih diperlukan pada aktivitas-aktivitas sebagai berikut:
a) Ketaatan wajib pajak dan subjek PNBP dalam membayarkan pajak atau PNBP
    yang menjadi kewajibannya.
b) Ketaatan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penerimaan dalam
    melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c) Pengawasan arus penerimaan kas dari bank komersial (bank yang ditunjuk)
    hingga ke rekening kas negara.


Pengelolaan Kas pada Satker yang mengelola APBD
    Secara prinsip, pengelolaan kas masuk (penerimaan) dan kas keluar
(Pengeluaran) pada satker yang mengelola APBD sama dengan pengelolaan kas
masuk dan kas keluar pada satker yang mengelola APBN. Setiap aktivitas
penerimaan dan pengeluaran kas harus ditunjang dengan sistem dan prosedur yang
memadai agar tercipta pengelolaan kas yang baik. Kepala pemerintahan daerah
(gubernur/walikota/bupati) merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Daerah yang mempunyai wewenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, seperti:
a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD.
b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah.
c) Menetapkan kuasa pengguna anggarang/barang.
d) Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                        39


e) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah.
f) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan hutang dan piutang
   daerah.
g) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah.
h) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan
   memerintahkan pembayaran.

    Mulai tahun anggaran 2006, pola pengelolaan keuangan daerah mengikuti pola
yang berlaku dalam pengelolaan keuangan di tingkat pusat karena sesuai dengan UU
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan bagian dari
keuangan negara. Bila sebelum tahun anggaran 2006, dalam pengelolaan keuangan
daerah tidak dikenal SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) maka mulai tahun
anggaran 2006 penggunaan SP2D, yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat sejak
tahun anggaran 2005, dilakukan pula oleh pemerintah daerah. Sehingga mekanisme
pengeluaran kas yang terjadi pada satker yang mengelola APBD pada prinsipnya
sama dengan satker-satker yang mengelola APBN.

    Demikian pula dalam kegiatan penerimaan kas. Kepala pemerintahan daerah
menugaskan pejabat-pejabat yang bertanggung jawab di bidang penerimaan kas
daerah. Semua penerimaan daerah berbentuk uang tunai wajib segera disetorkan ke
kas umum daerah. Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat
berharga yang dalam penguasaannya lebih dari satu hari kerja dan/atau atas nama
pribadi pada bank atau giro pos. Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan
pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang
menjadi tanggung jawabnya.



Rekening Tunggal Pemerintah (Treasury Single
Account/TSA) 4

    Rekening tunggal pemerintah merupakan suatu rekening yang berada pada bank
sentral yang dipergunakan untuk menyimpan uang negara, menampung semua
penerimaan negara, dan sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran
negara. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa:
•    Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas
     Umum Negara (pasal 12 ayat 2).
•    Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah, Menteri Keuangan
     membuka Rekening Kas Umum Negara (pasal 22 ayat 2).
•    Uang negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral
     (pasal 22 ayat 3).


4
  Diolah dari modul Cash Management Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan, anonim, tanpa tahun.
40                                                            Bab 1: Manajemen Kas




    Oleh karena itu, semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui
satu rekening (Single Account) yang disebut Rekening Kas Umum Negara (RKUN)
yang kemudian disebut sebagai Rekening Tunggal Pemerintah. Sistem rekening
tunggal pemerintah akan memungkinkan pelaksanaan pengelolaan kas negara yang
mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan kas yang baik. Selain itu, terdapat
beberapa hal yang melatarbelakangi perlunya dibentuk Rekening Tunggal
Pemerintah, antara lain:

a. Rekening penerimaan/pengeluaran pemerintah tersebar di banyak bank umum.
   Selama ini uang negara tersimpan di Bank Indonesia dan di bank umum. Uang
   negara yang tersimpan di bank umum sebagian merupakan penyediaan dana di
   bank operasional untuk membiayai pengeluaran negara yang dilaksanakan
   melalui KPPN di seluruh Indonesia. Sebagian yang lain merupakan penerimaan
   negara yang terkumpul di rekening-rekening bank persepsi yang belum
   dilimpahkan ke rekening Bendahara Umum Negara (BUN) setiap hari Selasa dan
   Jumat.
   Tersebarnya rekening pemerintah di berbagai bank umum menyulitkan
   pemerintah untuk mengetahui jumlah uang yang masuk yang berasal dari
   penerimaan dan jumlah pengeluaran uang serta saldo uang secara cepat. Hal ini
   berakibat pada sulitnya dilakukan perencanaan kas yang baik. Banyaknya
   rekening juga berdampak pada inefisiensi karena:
   • Tingginya biaya pengelolaan rekening;
   • Pengendapan uang pemerintah yang berasal dari pendapatan dan
        pengeluaran pada bank umum menyebabkan tingginya opportunity cost.

b. Banyaknya uang negara yang masih dikuasai oleh Departemen/Lembaga.
   Di samping itu juga masih terdapat uang negara yang berada dalam penguasaan
   departemen/lembaga yang juga disimpan dalam rekening-rekening di bank
   umum, berupa penerimaan negara yang sementara belum disetor ke kas negara
   dan uang persediaan yang berasal dari APBN untuk membiayai pengeluaran
   operasional departemen/lembaga.

c.   Uang yang tersimpan di Bank Indonesia tersebar dalam puluhan rekening.
     Selain di bank umum, pemerintah juga memiliki uang yang tersimpan di Bank
     Indonesia tersebar dalam puluhan rekening. Banyaknya rekening tersebut
     mengakibatkan sulit untuk mengetahui saldo rekening pemerintah dan monitoring
     dana yang keluar/masuk rekening tersebut.

    Dengan kondisi penyimpanan uang negara seperti sekarang ini sulit untuk dapat
diketahui berapa jumlah uang yang dimiliki oleh negara secara cepat dan tepat.
Kondisi seperti ini tidak mendukung perencanaan kas yang baik. Oleh karena itu
perlu dilakukan perbaikan dalam pengelolaan kas negara dengan penerapan
rekening tunggal pemerintah. Penerapan ini mencakup langkah-langkah sebagai
berikut:
1. Mengkonsolidasikan penyimpanan uang negara dalam satu rekening, yaitu
    Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Pemisahan penyimpanan dana yang
    diperlukan untuk keperluan monitoring masih dimungkinkan dengan membuat
    sub-sub rekening tersendiri dalam RKUN.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                   41


2. Semua penerimaan negara masuk ke RKUN dan semua pengeluaran negara
   dibayar dari RKUN.
3. Semua penerimaan negara harus dilimpahkan ke RKUN setiap hari.
4. Tidak ada lagi dana mengendap di bank umum berupa penyediaan dana bagi
   keperluan pengeluaran negara oleh KPPN. Dana disediakan pada saat
   diperlukan untuk pembayaran dan saldo pada akhir hari harus nihil.
5. Uang persediaan diberikan hanya untuk membiayai pengeluaran yang kecil-kecil
   saja (minimum).
6. Uang yang berada di Bank Indonesia dan bank umum mendapatkan bunga/jasa
   giro pada tingkat bunga pasar (yang berlaku umum).
7. Membuat perencanaan kas yang baik dan akurat.
8. Menempatkan uang yang menganggur kedalam rekening yang mendapatkan
   bunga/atau kedalam instrumen moneter yang aman dan menguntungkan.
9. Mencari dana dengan tingkat biaya yang rendah atau menjual Surat Hutang
   Negara (SUN) yang dimiliki dengan harga yang paling menguntungkan untuk
   menutup kekurangan kas.

   Di tahun 2006 telah dilaksanakan uji coba penerapan TSA di 3 KPPN, meskipun
hanya berkaitan dengan pengelolaan pengeluaran negara, yaitu 2 KPPN KBI (KPPN
Jakarta II dan Batam) dan 1 KPPN non-KBI (KPPN Bekasi). Uji coba tersebut
kemudian dilakukan pula melalui rekening Bank Operasional 50 Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) di BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI. Penggunaan
modul penerimaan negara yang diresmikan pada hari ini diharapkan akan dapat
mempercepat penerapan TSA tersebut secara menyeluruh untuk penerimaan dan
pengeluaran negara pada tahun 2007.

    Untuk selanjutnya pelaksanaan TSA akan dikembangkan tidak hanya pada
kegiatan yang berhubungan dengan pengeluaran negara saja namun juga akan
mencakup penerimaan negara. Dengan demikian penerapan TSA di KPPN seluruh
Indonesia akan dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama akan di berlakukan
terhadap seluruh KPPN KBI yang umumnya berada di ibukota provinsi. Selanjutnya
akan diteruskan ke KPPN non-KBI di wilayah Jawa-Madura dan kemudian KPPN
non-KBI di luar Jawa-Madura. Diharapkan pada pertengahan tahun 2007 seluruh
KPPN sudah melaksanakan TSA.
   Berikut ini adalah bagan arus kas penerapan rekening tunggal pemerintah
dengan menggunakan BI untuk rekening pengeluaran.


                                       Gambar 5
  Mekanisme Pelaksanaan TSA di KPPN untuk Rekening Pengeluaran


                                       Meminta      transfer
             Transfer                  dana    dari   RKUN
             melalui                   sebesar    kebutuhan
              RTGS                     harian



       Kantor Pusat            k                               j
                                             Kantor
       Bank Umum
    (Rek. Pengeluaran)                       Pusat                     Ditjen.
                                              Bank                 Perbendaharaan
                                           Indonesia
                           Penihilan
42                                                          Bab 1: Manajemen Kas




Penjelasan Bagan Arus :

(1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan meminta Bank Indonesia untuk melakukan
    transfer dana dari RKUN ke kantor pusat bank umum untuk mengisi dana di
    rekening pengeluaran pada kantor pusat bank umum tersebut.
(2) Bank Indonesia melakukan transfer dana ke kantor pusat bank umum melalui
    RTGS.
(3) Kantor pusat bank umum melakukan pengisian dana di kantor cabang bank
    umum yang berfungsi sebagai BO I/II sesuai dengan permintaan dana dari
    KPPN.
(4) KPPN meminta kantor cabang bank umum yang berfungsi sebagai BOI/II untuk
    mencairkan dana kepada rekanan/bendahara sesuai dengan SPPD yang
    dikirimkan.
(5) Kantor cabang bank umum melakukan transfer dana ke bendaharan/rekanan
    sesuai permintaan KPPN.
(6) Pada setiap akhir hari kerja kantor cabang bank umum yang berfungsi sebagai
    BOI/II akan mengembalikan sisa dana ke kantor pusatnya dan kantor pusat bank
    umum akan menyetorkan sisa dana tersebut ke Bank Indonesia.

    Bagan arus kas penerapan rekening tunggal pemerintah dengan menggunakan
BI untuk rekening penerimaan terlihat di bawah ini.


                                  Gambar 6
      Mekanisme Pelaksanaan TSA di KPPN untuk Rekening Penerimaan


                            Bank                   n
                          Indonesia
                                                                   DJPBN
                           (RKUN)
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                       43




                                                      Rekonsiliasi



  Pelimpahan Penerimaan Setiap
              Hari                 m                                 Laporan   l

                                                                           KPPN
                                            Laporan
              k
              k                      k                           k

       Bank                   Bank                     Bank
      Persepsi               Persepsi                 Persepsi



             j                       j                        j
    Wajib Pajak/           Wajib Pajak/           Wajib Pajak/
      Bayar                  Bayar                  Bayar
Penjelasan Bagan Arus :

(1) Setiap wajib bayar atau wajib pajak akan melakukan penyetoran pada bank
    persepsi yang ditunjuk.
(2) Bank persepsi akan memberikan laporan penerimaan setiap harinya kepada
    KPPN.
(3) Pada setiap akhir hari kerja, bank persepsi wajib menyetorkan seluruh
    penerimaan pada hari itu ke Bank Indonesia.
(4) KPPN akan memberikan laporan atas penerimaannya ke DJPBN.
(5) DJPBN dan Bank Indonesia akan melakukan rekonsiliasi atas penerimaan.

    Sebagai bahan perbandingan, berikut ini merupakan praktik terbaik (best
practice) Internasional tentang penerapan Rekening Tunggal Pemerintah.
• Tidak ada float penerimaan dan pengeluaran.
    Tidak ada penerimaan negara yang berada di bank-bank umum yang tidak
    disetorkan ke bank sentral pada sore hari. Tidak ada pengeluaran yang
    dikeluarkan dari bank sentral sebelum jatuh tempo pembayaran. Pengeluaran
    dapat dilakukan lebih awal jika terbukti menguntungkan misalnya adanya diskon
    pembayaran.
• Rekening penampungan sementara (transit accounts) harus dinihilkan
    seriap hari.
    Jika rekening penampungan sementara misalnya rekening penampungan
    penerimaan, maka saldo dalam rekening penampungan penerimaan tersebut
    harus dinihilkan setiap sore hari.
• Sistem pembayaran elektonik untuk mendukung fungsi treasury.
    Sistem pembayaran secara elektronik akan memberikan keuntungan seperti
    penghematan biaya pegawai, biaya pencetakan, biaya pengamanan kas,
44                                                                      Bab 1: Manajemen Kas




      meminimalisasi biaya penggunaan kertas, mempercepat aliran dana,
      memperbaiki internal control dan mendukung perencanaan kas.
•     Adanya imbalan yang diberikan kepada bank atas penyediaan jasa
      perbankan.
      Karena tidak ada lagi dana yang mengambang (float) di bank umum dengan
      demikian tidak ada lagi keuntungan yang diperoleh oleh bank umum dengan
      demikian pemerintah harus memberikan imbalan atas penyediaan jasa
      perbankan yang diberikan oleh bank-bank umum mitranya.
•     Bank sentral memberikan imbalan kepada treasury atas saldo rekening
      tunggal pemerintah.
      Karena seluruh dana pemerintah berada di bank sentral dan bank sentral
      memperoleh keuntungan dari dana pemerintah tersebut maka sewajarnya
      pemerintah mendapatkan bagian yang wajar atas keuntungan yang diperoleh
      oleh bank sentral.




Implementasi TSA pada KPPN Jakarta II 5

    Di Indonesia, implementasi TSA telah dimulai dengan diujicobakannya
mekanisme tersebut pada KPPN Jakarta II sejak bulan Juli 2005 sebagai pilot project.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 9/PB/2005 tanggal
27 Juni 2005 tentang Pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Rekening Pengeluaran
Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra Kerja KPPN. Tujuan dari uji coba mekanisme
TSA atau Mekanisme Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil ini dimaksudkan untuk
memperoleh masukan bagi penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan
Uang Negara. Sedangkan secara khusus tujuan pilot project pada KPPN II adalah
untuk meningkatkan/memperbaiki prosedur pembayaran di KPPN dengan
menggunakan rekening saldo-nihil pada bank operasional.

    Dasar pemilihan KPPN Jakarta II sebagai pilot project pelaksanaan TSA dilandasi
oleh dua hal. Pertama, karena lokasi KPPN Jakarta II yang relatif dekat dengan
Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Dengan demikian selama masa uji coba TSA,
koordinasi dan evaluasi untuk melihat tingkat keberhasilan aplikasi TSA tersebut
dapat berjalan lebih lancar. Kedua, karena beban kerja KPPN Jakarta II yang relatif
tidak terlalu besar dibanding dengan KPPN-KPPN lain di Jakarta. Sehingga untuk
tahap awal, permasalahan yang mungkin dihadapi pada masa uji coba tidak akan
mengganggu jalannya pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN sendiri. Perluasan pilot
project juga telah dilakukan pada dua KPPN lain yaitu KPPN Bekasi dan KPPN
Batam. Di masa yang akan datang, akan dipersiapkan suatu rencana untuk
menerapkan sistem rekening saldo-nihil pada semua KPPN.

5
    Diolah dari situs Direktorat Jenderal Perbendaharaan: http://www.perbendaharaan.go.id
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                     45




Mekanisme Pembayaran pada KPPN Jakarta II
     Dalam melakukan pembayaran kepada 6 unit Kementerian/Lembaga yang
menjadi tanggung jawab pelayanannya, KPPN Jakarta II memiliki 1 (satu) Bank
Operasional I dan 3 (tiga) Bank Operasional II. Untuk pengeluaran non-gaji,
berdasarkan SP2D, KPPN menerbitkan bilyet giro kepada Bank Indonesia agar
melimpahkan dana sebesar yang diminta. Kemudian BO I (non-gaji) tersebut yang
akan membayarkan/mencairkan dana ke rekening bendahara atau pihak ketiga.
Sedangkan untuk pengeluaran gaji, berdasarkan SP2D gaji, KPPN menerbitkan bilyet
giro kepada BI untuk selanjutnya BI mentransfer dana yang diminta kepada ke-3 BO
II (gaji) KPPN Jakarta II untuk selanjutnya dibayarkan ke rekening bendahara atau
pegawai.

    Sesuai dengan prinsip TSA, baik rekening penerimaan maupun rekening
pengeluaran harus bersaldo nihil dengan cara mengkonsolidasikan setiap
penerimaan dan pengeluaran yang ada pada Rekening Kas Umum Negara pada
Bank Indonesia. Namun, sebagai langkah awal, kas saldo nihil baru diujicobakan
untuk rekening-rekening yang terkait dengan pengeluaran saja.

Mekanisme Pencairan Dana
     Pada mekanisme pencairan dana sebelum pemberlakuan TSA, permasalahan
yang dihadapi adalah terdapatnya jumlah saldo perbendaharaan yang tidak terpakai
yang sangat besar pada Bank Operasional. Pengendapan saldo tersebut
menimbulkan kerugian bagi pemerintah dan sebaliknya akan menguntungkan pihak
bank. Lihat Ilustrasi 1: Mekanisme pencairan dana sebelum diberlakukannya TSA.
Sebagai contoh, pada KPPN II, dalam BO I (non-gaji) selama bulan April 2005, saldo
rata-rata akhir hari kerja dalam rekening adalah 14 milyar. Opportunity cost @ 10 %
per tahun terdapat 1.4 milyar per tahun (Rp 11,62 juta perbulan). Seperti diketahui,
April adalah bulan dimana pengeluaran belum terlalu banyak, maka dengan
perhitungan yang sama, misalnya untuk bulan September, pemerintah memperoleh
kerugian yang lebih besar lagi (higher opportunity loss). Di pihak bank, sebaliknya
terdapat keuntungan dalam memproses rata-rata 150 SPPD per hari untuk BO I (non-
gaji) atau 3000 SPPD per bulan yaitu Rp 3.800 per transaksi. Sedangkan dana yang
ditransfer pada rekening BO II mengendap selama 6 hari kerja. Dengan pembayaran
gaji rata-rata per bulan pada KPPN Jakarta II sebesar Rp 63 milyar, mekanisme ini
telah membebani Perbendaharaan sekitar Rp 175 juta perbulan pada tingkat bunga
10 % pertahun.

Ilustrasi 1:   Mekanisme                   Pencairan           Dana    Sebelum
Diberlakukan TSA
Pada Bank Operasional I (Rekening Non-Gaji):
a. KPPN menerbitkan SP2D.
b. Semua SP2D yang diterbitkan pada hari sebelumnya dikirim ke Bank
   Operasional I pada jam 8:00 pagi hari berikutnya.
46                                                               Bab 1: Manajemen Kas




c. Bank Operasional I (non-gaji) membayar/mencairkan dana pada rekening
   bendahara atau pihak ketiga. Pencairan ini dibebankan pada dana KPPN yang
   ada pada Bank Operasional I.
d. KPPN menerbitkan bilyet giro sesuai dengan kebutuhan dan dikirimkan ke BI.
   KPPN mempunyai dana/pagu yang diperkenankan pada BO I sebesar 20 milyar
   rupiah.
e. BI melimpahkan/transfer dana ke Bank Operasional I (non-gaji) berdasarkan
   bilyet giro yang diterbitkan oleh KPPN.
f. Bank Operasional I akan membayar dana yang ditransfer oleh BI kepada
   rekening bendahara atau pihak ketiga.




Pada Bank Operasional I (Rekening Gaji):
a. KPPN menerbitkan SP2D Gaji.
b. KPPN menerbitkan bilyet giro paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal
   pembayaran gaji sesuai dengan SP2D gaji yang diterbitkan dan dikirimkan ke BI.
c. Berdasarkan bilyet giro yang diterbitkan KPPN, BI melimpahkan / transfer dana
   ke Bank Operasional I (gaji) paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sebelum hari
   pembayaran gaji (tanggal 1).
d. Bank Operasional I (gaji) mentransfer dana ke 3 (tiga) Bank Operasional II KPPN
   Jakarta II, paling cepat 6 (enam) hari kerja sebelum hari pembayaran gaji.
e. Setelah 6 (enam) hari kerja dana untuk gaji mengendap pada Bank Operasional
   II, pada tanggal 1 bulan yang bersangkutan Bank Operasional II membayarkan
   dana tersebut ke rekening-rekening bank pegawai dan bendahara unit
   pengeluaran pada cabang bank yang sama.

    Setelah pembayaran gaji, dana yang diperkenankan untuk mengendap pada
Bank Operasional II maksimal sebesar 5 % dari pembayaran gaji bulan yang
berkenaan. Dana inilah yang akan digunakan untuk membayar kekurangan gaji,
susulan gaji dan honor-honor dalam kelompok belanja pegawai. Apabila terdapat
kekurangan, KPPN menerbitkan bilyet giro sebesar dana yang dibutuhkan. Pada
praktik/implementasi TSA, semua uang negara akan terkumpul di Bank Indonesia
sehingga tidak ada lagi idle cash balance di bank-bank umum. Pemerintah,
sebaliknya, dapat mengelola uang tidak terpakai tersebut untuk kepentingan
pemerintah sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 yang telah menempatkan
kewenangan Menteri Keuangan untuk menyimpan uang negara, menempatkan uang
negara, mengelola/menatausahakan investasi. Bandingkan mekanisme pencairan
dana sesudah diberlakukannya TSA pada ilustrasi 2.

Ilustrasi 2: Mekanisme Pencairan Dana Setelah Diberlakukan
TSA
Pada Bank Operasional I (Rekening non-gaji)
a. KPPN menerbitkan SP2D.
b. BO I rekening non gaji memiliki saldo nihil pada awal hari kerja.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                     47


c. KPPN mengirimkan SP2D ke Bank Operasional Pukul 08.00 dan 12.00 setiap
   hari kerja. SP2D yang dikirimkan pukul 08.00 adalah SP2D tertanggal 'hari ini'
   yang diproses pada siang hari pada satu hari sebelumnya. Sedangkan SP2D
   yang dikirimkan pukul 12.00 adalah SP2D tertanggal 'hari ini' yang diproses pagi
   hari pada hari yang sama.
d. Bersamaan dengan pengiriman SP2D ke Bank Operasional I, KPPN menerbitkan
   bilyet giro dan dikirimkan ke BI senilai SP2D yang telah diterbitkan.
e. BI mentransfer dana ke BO I, berdasarkan bilyet giro yang diterbitkan KPPN.
f. BO I akan mencairkan SP2D setelah menerima dana dari BI pada hari yang
   sama.
g. Saldo akhir hari pada BO I (non gaji) akan menjadi nihil setiap hari.

Pada Bank Operasional II (Rekening Gaji)
a. KPPN menerbitkan SP2D gaji.
b. SP2D gaji disampaikan ke Bank Operasional II paling lambat 5 (lima) hari kerja
   sebelum hari pembayaran gaji (tanggal 1).
c. Tiga hari kerja sebelum pembayaran gaji, KPPN akan mentransfer dana ke BO II
   (gaji) melalui BI.
d. Pada tanggal pembayaran gaji, BO II akan mencairkan gaji ke rekening masing-
   masing pegawai dan rekening bendahara sesuai dengan SP2D dari KPPN.
e. Saldo akhir hari rekening BO II pada tanggal pembayaran gaji harus nihil. Apabila
   ada sisa dana pada BO II harus ditransfer ke R-BUN/RKUN.

    Setelah tanggal 1 pembayaran gaji, rekening BO II tidak akan dipergunakan lagi.
Pembayaran gaji susulan maupun kekurangan gaji akan dilakukan melalui rekening
BO I. Dengan demikian rekening BO II hanya aktif selama 4 (empat) hari yaitu tiga
hari pada akhir bulan dan satu hari bulan berikutnya.

Implikasi lain dari Penerapan TSA
    Selain dengan perubahan mekanisme pencairan seperti diuraikan di atas,
terdapat pula beberapa implikasi implementasi TSA. Sebelum diberlakukannya TSA,
Pemerintah memperoleh jasa perbendaharaan atas pengendapan uang yang
terdapat di beberapa bank Operasional mitra kerja KPPN Jakarta II yaitu sejumlah 2
% dari saldo terendah bulan yang berkenaan. Akan tetapi sebaliknya dengan
implementasi TSA, Pemerintah bukan hanya kehilangan pendapatan dari jasa
perbendaharan, namun sebagai konsekuensi tidak adanya uang mengendap
(rekening bersaldo nihil pada BO I), mekanisme ini berpotensi menimbulkan
kewajiban jasa perbendaharaan yang harus dibayar pemerintah atas jasa yang
dilakukan bank.

    Walaupun dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 9/PB/2005
menyatakan bahwa Bank Operasional tidak diperkenankan memungut biaya
transaksi pengeluaran/penyaluran dana APBN (pasal 4) dan selama pelaksanaan uji
coba mekanisme baru ini kepada Bank Operasional tidak diberikan imbalan jasa
pelayanan (pasal 5), pada kenyataannya BO I KPPN Jakarta II telah mengenakan
jasa perbendaharaan untuk pihak ketiga. Sehingga, pada saat TSA diberlakukan ke
seluruh KPPN akan timbul kewajiban pemerintah untuk membayar jasa
48                                                                 Bab 1: Manajemen Kas




perbendaharaan kepada BO I yaitu untuk jasa perbendaharaan yang terkait dengan
pembayaran yang dilakukan kepada bendahara saja.

    Perlu juga diperhatikan bahwa kemudahan penerapan TSA pada KPPN Jakarta II
tidak lepas dari domisili kantor yang berada satu kota dengan Bank Indonesia. Untuk
KPPN-KPPN yang tidak berada dalam satu kota dengan BI (KPPN non-BI), implikasi
yang timbul dari implementasi TSA adalah penambahan prosedur pencairan dana
dimana KPPN non-BI tersebut harus meminta dropping dana ke KPPN Induk yang
sekota dengan BI melalui fax senilai SP2D yang diserahkan ke BO I. Untuk
selanjutnya KPPN induk mitra kerja KPPN non-BI yang akan menerbitkan bilyet giro
kepada BI cabang dan melimpahkan dana kepada Bank Operasional mitra kerja
KPPN non-BI sebesar jumlah yang diminta.


Perencanaan Kas Pemerintah (Cash Forecasting)
6



    Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum
Negara Pusat bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan
saldo kas minimal. Kementerian negara/lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait
wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada
Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Keberhasilan
pembuatan perencanaan kas yang baik sangat bergantung kepada koordinasi dan
dukungan dari seluruh departemen/lembaga serta kecermatan mereka dalam
pembuatan      perencanaan   penerimaan   dan   pengeluaran     masing-masing
departemen/lembaga. Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal,
Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat menentukan
strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk
menggunakan kelebihan kas. Oleh karena itu, strategi manajemen kas yang
dilaksanakan oleh Bendahara Umum Negara harus dapat memastikan bahwa:
• Negara selalu memiliki kas yang cukup untuk memenuhi pembayaran kewajiban
     negara.
• Saldo kas di atas saldo kas minimal harus diarahkan untuk mendapatkan
     manfaat yang optimal.

   Perencanaan kas dimulai dari memperkirakan seberapa besar penerimaan
negara dalam suatu periode tertentu. Kemudian perencanaan kas dilanjutkan dengan
membuat rencana pengeluaran kas. Berdasarkan pengeluaran dan penerimaan kas
akan diketahui seberapa besar kekurangan atau kelebihan kas (cash mismatch) dan
melakukan tindakan yang sesuai dengan keadaan cash mismatch tersebut.

   Dalam hal terjadi kekurangan kas, Bendahara Umum Negara dapat melakukan:
a. Pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

6
  Diolah dari modul Cash Management Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan, anonim, tanpa tahun.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                  49


b. Menjual surat hutang negara dan/atau surat berharga lainnya.
c. Pinjaman dapat dilakukan dengan menerbitkan surat hutang negara.

   Sedangkan dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Negara dapat
melakukan :
a. Menempatkan uang negara pada rekening di bank sentral/bank umum yang
   menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku umum.
b. Pembelian kembali (buy back) Surat Hutang Negara.

Penempatan uang negara pada bank umum dilakukan dengan memastikan bahwa:
a. Uang tersebut dijamin dengan surat hutang negara yang dimiliki oleh bank umum
   bersangkutan dengan nilai minimal setara dengan jumlah uang yang
   ditempatkan;
b. Bendahara Umum Negara dapat menarik uang tersebut sebagian atau
   seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara pada saat diperlukan.


Tantangan dalam Pelaksanaan Manajemen Kas

    Salah satu tujuan manajemen kas adalah guna menciptakan pengelolaan kas
yang baik dan tepat. Namun demikian terdapat beberapa tantangan dalam
pelaksanaan manajemen kas di Indonesia, antara lain:

a. Implikasi terhadap audit.
   Jika sistem manajemen kas telah berfungsi dengan baik demi efisiensi
   diharapkan sebagian besar proses akan dilakukan secara elektronis, dengan
   demikian akan mengurangi secara signifikan bukti-bukti keuangan dalam bentuk
   fisik (paperless work). Dengan demikian untuk keperluan pemeriksaan dan
   tuntutan peraturan diperlukan suatu manajemen penyimpanan data digital yang
   baik. Sistem yang berjalan selama ini yang sebagian besar paper-based akan
   banyak berkurang hal ini memerlukan perubahan dalam pola kerja dan pola pikir
   (mind set).

b. Sumber daya manusia.
   Manajemen kas adalah suatu sistem manajemen kas yang komputer intensif
   serta banyak berhubungan dengan kegiatan perbankan secara online-realtime,
   untuk itu diperlukan training secara berkelanjutan dan sumberdaya yang
   memadai untuk pengolahan data dan memaksimalisasi manfaat yang dapat
   diperoleh dari manajemen kas. Sumberdaya yang ada di satker pada umumnya
   belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hal ini.

c. Sistem informasi yang belum memadai.
   Manajemen kas membutuhkan sistem informasi yang cepat. Jaringan internet
   biasa tidak lagi memadai untuk pertukaran data dalam jumlah besar dalam waktu
   yang singkat. Stabilitas dan keamanan jaringan juga sangat perlu diperhatikan.
   Selama ini sistem yang ada hanya berbasis internet dengan kemampuan yang
50                                                            Bab 1: Manajemen Kas




     sangat terbatas dan kurang dapat diandalkan untuk on-line dalam 24 jam penuh.
     Selain itu transfer data melalui internet juga lebih rentan terhadap resiko
     keamanan dan kegagalan transfer data.

d. Kondisi geografis Indonesia.
   Mengingat Indonesia terdiri dari banyak pulau memerlukan strategi khusus dalam
   membangun sistem informasi. Kondisi geografis yang terdiri dari banyak pulau
   mencipatakan suatu hambatan tersendiri dalam pertukaran informasi yang cepat.
   Bagi satker yang berada didaerah terpencil pengiriman informasi melalui media
   fisik seperti kertas atau disket tidak lagi memungkinkan karena sangat memakan
   waktu, salah satu solusi yang memungkinkan adalah penggunaan satelit
   komunikasi.

e. Penyesuaian teknis.
   Penerapan manajemen kas yang baik mengharuskan adanya beberapa
   penyesuaian terhadap sistem yang telah berjalan selama ini. Penyesuaian
   tersebut dapat berupa penyesuaian atas peraturan teknis, penyesuaian cara
   kerja dan pola pikir. Keberhasilan suatu sistem baru akan sangat tergantung
   pada keberhasilan teknis pelaksanaannya dilapangan.


Current Issue: Modul Penerimaan Negara (MPN)
Prima

    Menteri Keuangan pada tanggal 30 Oktober 2006 bertepatan dengan Hari
Keuangan ke-60 meresmikan penggunaan secara paralel Modul Penerimaan Negara
yang akan diterapkan secara penuh mulai tanggal 2 Januari 2007. Modul ini yang
diperkenalkan dengan nama MPN-PrimA dirancang untuk memberikan kemudahan
dan kepastian dalam pelaksanaan penerimaan negara. Selama ini, untuk
melaksanakan kewajibannya wajib pajak/wajib bayar harus datang ke loket
bank/kantor pos untuk menyetor pembayaran pajak/bukan pajak pada waktu buka
loket bank/kantor pos.

    Kemudahan dan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak/wajib bayar dapat
diwujudkan, karena dengan penggunaan modul ini wajib pajak/wajib bayar dapat
melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak/bukan pajak tanpa harus datang
ke bank/kantor pos dan dibatasi oleh waktu buka loket bank/kantor pos. Hal tersebut
dimungkinkan karena pembayaran pajak/bukan pajak ke Kas Negara dapat dilakukan
melalui fasilitas e-banking yang disediakan oleh Bank Persepsi yang dapat diakses
dalam 24 jam sehari dan tujuh hari dalam seminggu. MPN-PrimA ini melayani setoran
penerimaan negara yang meliputi setoran pajak, setoran bukan pajak, setoran PBB
dan BPHTB, setoran bea masuk dan cukai, setoran pungutan ekspor, setoran
pengembalian Belanja Negara, dan setoran potongan SPM. Sistem MPN-PrimA akan
mengkoneksikan 87 bank dengan lebih dari 12 ribu cabangnya yang secara otomatis
akan menampilkan data dengan validitas yang terjamin ke Departemen Keuangan.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                   51


MPN-PrimA ini memberikan beberapa fasilitas seperti internet banking, mobile
banking, ATM, dan loket.

    Penerapan modul ini juga memberikan kepastian dan peningkatan efisiensi
dalam pengelolaan penerimaan negara. Dengan modul ini validitas setoran pajak dan
bukan pajak dapat dijamin dengan adanya Nomor Transaksi Penerimaan Negara
(NTPN) sesuai dengan jenis setoran yang dilakukan. Selain itu, penerapan modul ini
sekaligus juga merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan keterpaduan
dalam penyelenggaraan sistem penerimaan negara melalui pengintegrasian
beberapa sistem yang yang diselenggarakan oleh masing-masing unit eselon I di
lingkungan Departemen Keuangan, yaitu MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran
Pajak) oleh Direktorat Jenderal Pajak, SISPEN (sistem Penerimaan Negara) oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan EDI (Electronic Data Interchange) oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan pengintegrasian sistem penerimaan
negara tersebut, tidak hanya wajib pajak/wajib bayar yang dimudahkan, tetapi juga
pihak perbankan, karena untuk satu transaksi penerimaan negara cukup dilakukan
satu kali proses perekaman data oleh petugas perbankan, sehingga diharapkan
dapat menurunkan biaya dan mempercepat pemrosesan transaksi penerimaan
negara. Dengan demikian, melalui MPN-PrimA tersebut diharapkan akan terwujud:
a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat karena memberikan kemudahan dan
    kepastian dalam membayar kewajiban.
b. Peningkatan efisiensi karena penginputan data yang hanya sekali.
c. Peningkatan validitas transaksi penerimaan negara karena realisasi penerimaan
    negara dapat dimonitor secara real time.
d. Peningkatan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat karena
    pemerintah dan publik dapat memperoleh informasi secara cepat dan akurat
    mengenai perkembangan realisasi penerimaan negara.
e. Dukungan terhadap pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) dan akuntansi
    berbasis akrual.

   Modul Penerimaan Negara bukanlah modul yang berdiri sendiri, tetapi
merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang
sedang dibangun oleh Departemen Keuangan dalam rangka modernisasi sistem
pengelolaan Keuangan Negara sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh
Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-
undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dengan demikian,
penerapan modul ini menandai awal dari dimulainya pelaksanaan SPAN tersebut
yang selanjutnya akan diikuti dengan penerapan modul-modul lainnya, seperti modul
anggaran berbasis kinerja, modul pengeluaran dan manajemen kas, serta modul
manajemen asset negara secara bertahap sampai dengan tahun 2009.

   Maskot MPN-PrimA melambangkan pundi yang menampung seluruh penerimaan
negara yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.
Adapun makna beberapa warna pada maskot tersebut adalah:
• Warna kuning melambangkan penerimaan pajak yang merupakan penerimaan
   negara yang terbesar dalam APBN;
• Warna hijau melambangkan penerimaan bea dan cukai;
52                                                       Bab 1: Manajemen Kas




•    Warna ungu melambangkan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari
     seluruh kementerian negara/lembaga yang diadministrasikan oleh Ditjen
     Anggaran dan Perimbangan Keuangan;
•    Warna kuning kecoklatan merefleksikan Sekjen Departemen Keuangan yang
     turut berperan dalam pengintegrasian MPN; dan
•    Warna biru yang melambangkan bahwa MPN digunakan di seluruh wilayah
     Indonesia, dan warna yang mengikat pundi tersebut menggambarkan Ditjen
     Perbendaharaan yang berfungsi mengelola seluruh penerimaan negara.




                                      ˜™
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                     53




Rangkuman

     Pada instansi pemerintah, yang tidak berorientasi pada profit, diperlukan pula
ketersediaan modal kerja dalam menunjang terlaksananya kegiatan pemerintahan.
Melalui kepemilikan modal kerja yang proposional, khususnya kas, akan dapat
memberikan kesinambungan jaminan aktivitas yang sedang dilaksanakan oleh
instansi pemerintah tersebut. Uang tunai atau sering disebut dengan kas merupakan
komponen penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Sebagian besar aktivitas pada
suatu entitas, apakah entitas bisnis ataupun entitas pemerintahan, selalu melibatkan
uang tunai dalam pelaksanaan kegiatannya. Hampir dapat dipastikan bahwa kas
inilah yang memiliki peranan sentral dalam menjaga kelangsungan sebuah aktivitas.
Kegiatan-kegiatan pembayaran atas suatu aktivitas sebagian besar didominasi
dengan menggunakan kas.

    Manajemen kas adalah pengelolaan kas yang dimiliki oleh suatu entitas dengan
memperhatikan upaya-upaya pengendalian yang baik sehingga dapat digunakan
secara efisien dan efektif dalam aktivitas operasional entitas tersebut. Manajemen
kas berfungsi sebagai alat untuk menjaga suatu organisasi agar berfungsi dengan
baik. Penggunaan kas atau sumber daya likuid lain yang dimiliki oleh organisasi
harus dilakukan seoptimal mungkin.

    Pengelolaan kas negara terdiri dari pengelolaan kas pusat dan daerah. Kas
negara merupakan tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan
dan pengeluaran pemerintah pusat. Sedangkan kas daerah adalah tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah untuk
menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Baik kas
negara maupun kas daerah, keduanya harus disimpan pada sebuah rekening yang
disebut dengan Rekening Kas Umum Negara dan Rekening Kas Umum Daerah.

    Perencanaan kas dimulai dari memperkirakan seberapa besar penerimaan
negara dalam suatu periode tertentu. Kemudian perencanaan kas dilanjutkan dengan
membuat rencana pengeluaran kas. Berdasarkan pengeluaran dan penerimaan kas
akan diketahui seberapa besar kekurangan atau kelebihan kas (cash mismatch) dan
melakukan tindakan yang sesuai dengan keadaan cash mismatch tersebut.
Pengendalian sebagai salah satu fungsi manajemen yang bersifat komprehensif
harus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan manajemen. Juga untuk
memperkecil, atau bila mungkin meniadakan, terjadinya kecurangan-kecurangan
yang berdampak negatif bagi organisasi. Pengendalian terhadap kas bertujuan untuk
melindungi perputaran kas masuk dan keluar yang ada dalam organisasi. Kegiatan
yang melibatkan kas masuk sama krusialnya dengan kegiatan yang melibatkan kas
keluar. Manajemen tidak boleh mengabaikan penerimaan kas dengan tujuan
54                                                            Bab 1: Manajemen Kas




berkonsentrasi pada pengendalian kas keluar. Demikian pula sebaliknya, kegiatan
pengendalian terhadap kas keluar jangan mengorbankan kegiatan terhadap kegiatan
penerimaan kas. Kedua arus kas tersebut haruslah mendapat perhatian yang luar
biasa oleh manajemen bila pimpinan organisasi tidak menginginkan organisasinya
hancur.

    Rekening tunggal pemerintah merupakan suatu rekening yang berada pada bank
sentral yang dipergunakan untuk menyimpan uang negara, menampung semua
penerimaan negara, dan sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran
negara. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara. Oleh karena itu, semua penerimaan dan pengeluaran
negara dilakukan melalui satu rekening (Single Account) yang disebut Rekening Kas
Umum Negara (RKUN) yang kemudian disebut sebagai Rekening Tunggal
Pemerintah. Sistem rekening tunggal pemerintah akan memungkinkan pelaksanaan
pengelolaan kas negara yang mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan kas yang
baik.

    Modul Penerimaan Negara (MPN) Prima merupakan suatu paket yang dirancang
untuk memberikan kemudahan dalam melakukan pelaporan atau pembayaran pajak.
Bila selama ini pembayaran pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Dengan MPN Prima para wajib pajak dapat membayar kewajiban pajak ataupun
PNBP melalui berbagai fasilitas, seperti e-banking atau internet banking yang dapat
dilakukan selama 24 jam. Modul ini mengintegrasikan tiga model penerimaan, yaitu
(a) sistem penerimaan untuk pembuatan laporan ke KPPN, (b) Sistem Electronic
Data Interchange (EDI) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan (c) Sistem
Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) pada Direktorat Jenderal Pajak.




                                      -o0o-
MANAJEMEN PIUTANG

  “Memberdayakan orang yang memiliki hutang hingga menjadi
 mampu membayar hutang lebih baik daripada memberi sejumlah
 uang kepada pengemis yang tidak akan pernah berganti profesi “




 Bab    ini  membahas manajemen         piutang    dalam    manajemen
 perbendaharaan di Indonesia. Setelah mempelajari bab ini Saudara
 diharapkan mampu untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan:

  §   Prinsip-Prinsip Pengelolaan Piutang dan Pengendaliannya.
  §   Pengertian Piutang Negara dan Jenis-Jenis Piutang Negara.
  §   Kerangka Umum Pengelolaan/Pengurusan Piutang Negara.
  §   Gambaran Umum Pengurusan Piutang Negara oleh Departemen
      Keuangan RI.
  §   Penyelesaian Kerugian Negara.
  §   Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
58                                                         Bab 2: Manajemen Piutang




     Kieso and Weygandt (1995) mendefinisikan piutang (receivables) sebagai suatu
klaim/hak menagih kepada pelanggan atau pihak lain berupa uang, barang, ataupun
jasa. Definisi yang hampir sama diberikan oleh para penulis buku-buku teks ekonomi,
akuntansi, ataupun manajemen. Munculnya piutang mengindikasikan pula munculnya
hak pada pihak yang bersangkutan untuk menagih sesuatu berupa uang, barang,
ataupun jasa kepada pihak lain. Sebaliknya, akan terdapat pihak yang memiliki
kewajiban untuk memberikan uang, barang, ataupun jasa sebagai bentuk
penyelesaian klaim pihak lain. Pihak yang terakhir ini disebut debitur. Hubungan
antara hak dan kewajiban memang tidak dapat dipisahkan. Hubungan ini memiliki
pertalian erat yang sulit untuk dilepaskan. Setiap timbul kewajiban maka akan muncul
hak pada sisi lain. Demikian pula sebaliknya.

    Piutang yang timbul dalam rangka kegiatan penyelenggaraan bernegara disebut
dengan piutang negara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan piutang negara adalah jumlah uang
yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang
dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Piutang
daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau
hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian
atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
akibat lainnya yang sah.


Prinsip-Prinsip Pengelolaan                               Piutang            dan
Pengendaliannya

     Pengelolaan piutang timbul dari berbagai jenis tindakan entitas yang
mengakibatkan timbulnya tagihan terhadap pihak ketiga. Di samping itu, lazim pula
terdapat tagihan kepada para pegawai dan pejabat entitas itu sendiri. Walaupun
tagihan ini bisa timbul oleh karena berbagai hal, namun sebagian besar dihasilkan
oleh aktivitas utama entitas yang bersangkutan. Pengelolaan piutang yang timbul dari
aktivitas utama biasanya mempunyai sejumlah persoalan penting. Persoalan pertama
adalah penetapan kebijakan pemberian pinjaman ataupun penetapan perjanjian yang
berakibat pada munculnya piutang. Persoalan kedua menyangkut cara penanganan
piutang sebaik-baiknya demi kesinambungan hubungan baik dengan para debitur.
Pada institusi pemerintahan, pengelolaan piutang muncul dari berbagai transaksi
penyelenggaraan kegiatan kenegaraan, diantaranya: kegiatan sektor perbankan,
kegiatan perpajakan, kegiatan sektor kehutanan, kegiatan sektor kesehatan, dan
sebagainya. Mirip dengan yang terjadi pada sektor swasta (bisnis), piutang pada
institusi pemerintahan (biasa disebut dengan piutang negara) pun memerlukan
penanganan sebaik-baiknya mengingat jumlah yang merupakan hak negara tersebut
menjadi bagian dari target penerimaan negara. Bagi Indonesia, penerimaan yang
berasal dari piutang negara merupakan salah satu upaya dalam memperkecil nilai
defisit APBN.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                        59



    Pada prinsipnya mengelola piutang harus sama dengan mengelola hutang. Bila
dalam pengelolaan hutang, entitas mesti benar-benar menjaga tangal jatuh tempo
(due date) untuk mempertahankan predikat patuh bayar hutang, maka dalam
pengelolaan piutang pun semestinya dilakukan hal yang sama. Entitas harus selalu
memperhatikan saat-saat hak penagihan piutang jatuh tempo. Namun demikian, hal
tersebut tetap diikuti dengan peningkatan pelayanan kepada para debitur
(penanggung hutang) sebagaimana layaknya kita memperlakukan kreditur. Menagih
piutang dengan cara yang sesuai dengan aturan, proporsional, tepat waktu, dan
berorientasi pada meningkatnya kemampuan debitur adalah hal yang patut
dikembangkan. Orang bijak mengatakan, “Memberdayakan orang yang memiliki
hutang hingga menjadi mampu membayar hutang lebih baik daripada memberi
sejumlah uang kepada pengemis yang tidak akan pernah berganti profesi.”

     Entitas perlu menaruh perhatian terhadap reaksi para calon debitur atas cara-
cara otorisasi pemberian pinjaman atau penetapan perjanjian dan proses penagihan
piutang. Di samping itu, entitas juga berkepentingan mengetahui bagaimana sikap
dan reaksi calon debitur terhadap pelayanan dan kebijakan organisasi dalam arti
luas. Selanjutnya, entitas perlu menaruh perhatian khusus terhadap efisiensi dari
berbagai aktivitas yang menyangkut proses piutang, termasuk efektivitas
pengendaliannya. Pada institusi pemerintahan hal ini cukup sulit dilakukan karena
sifatnya yang relatif subjektif. Untuk itu diperlukan kejelian dan kemampuan lebih dari
para pejabat yang berwenang memberi otorisasi yang berdampak pada munculnya
piutang negara. Risiko dan tanggung jawab para pejabat pemberi otoritas itu pun
perlu dipertegas agar pemberian pinjaman atau penetapan perjanjian tidak dilakukan
serampangan.

    Pada dasarnya, pengelolaan piutang meliputi tiga tahap. Tahap pertama
menyangkut kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya piutang. Tahap kedua
ialah mengenai administrasi dan pengorganisasian piutang. Dan tahap terakhir
menyangkut rangkaian kegiatan pelunasan piutang.

Tahap Timbulnya Piutang
    Semua transaksi yang berpotensi menimbulkan piutang harus dilakukan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Pemberikan pinjaman/kredit atau penetapan
perjanjian dengan pihak lain harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati dengan
mengutamakan unsur profesionalitas. Penelitian latar belakang pihak lain yang
mengajukan pinjaman atau perjanjian tidak dilakukan hanya sebatas pada
kelengkapan dokumen saja tetapi juga difokuskan pada penelitian latar belakang
perilaku pihak tersebut. Pihak yang berklasifikasi “bersih” akan lebih kecil
menimbulkan terjadinya piutang tidak tertagih. Sebaliknya, pihak yang “cacat” sangat
mungkin menimbulkan terjadinya piutang tak tertagih. Meskipun hal tersebut tidak
bersifat absolut namun asas kehatian-kehatian dalam hal ini tetap perlu diutamakan.
Apalagi setiap entitas akan selalu berharap agar seluruh piutangnya dapat ditagih
pada saat jatuh tempo.
60                                                         Bab 2: Manajemen Piutang




    Dalam hal perkreditan/pemberian pinjaman, entitas harus memiliki kebijakan
umum yang diterapkan pada pihak lain (misalnya pelanggan) dengan memperhatikan
posisi kredit dan pengalaman sebelumnya yang diperoleh entitas dengan pelanggan
yang bersangkutan. Pada institusi pemerintahan, pelanggan adalah masyarakat yang
harus diberikan pelayanan. Mereka adalah badan usaha ataupun individu-individu.
Apabila pemberian kredit telah disetujui, maka prosedur-prosedur berikutnya baru
dapat dilaksanakan.

   Prinsip-prinsip pengendalian yang dapat dilakukan atas timbulnya piutang adalah
sebagai berikut:

a. Reviu oleh pejabat yang independen serta prosedur persetujuan kredit.
   Persetujuan kredit harus diberikan oleh pejabat yang independen berdasarkan
   reviu dan informasi yang memadai mengenai pelanggan yang bersangkutan.
   Informasi ini mencakup posisi keuangan, posisi kredit, fakta-fakta yang mutakhir
   mengenai pengalaman entitas dalam menghadapi pelanggan yang
   bersangkutan, serta posisi piutangnya sekarang. Wewenang persetujuan
   pemberian kredit biasanya berada pada pejabat-pejabat tingkat tertentu sesuai
   dengan jumlah kredit yang diberikan.

b. Penentuan tersedianya produk (barang/jasa).
   Barang yang dipesan mungkin ada yang belum tersedia pada saat ini dan
   karenanya tidak bisa dimasukkan dalam pengajuan faktur yang sekarang. Barang
   yang benar-benar telah tersedia harus diidentifikasikan yaitu bahwa barang
   tersebut telah dikemas dengan baik untuk kemudian menetapkan saat
   pengiriman dan pengajuan. Demikian pula dengan jasa (misalnya pemberian hak
   penguasaan hutan pada perusahaan). Setiap pemberian hak kepada pihak lain
   perlu pula diperhatikan ketersedian hak yang dapat diberikan kepada para
   pengaju hak tersebut. Hal ini terkait dengan aspek lain yang berpengaruh atas
   pemberian hak tersebut seperti kondisi kelestarian alam, keseimbangan
   ekosistem, pemanfaatan lahan pemukiman, dan sebagainya. Selain itu, perlu
   pula dihindari terjadinya praktik monopoli dalam pemberi hak dan juga praktik
   KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

c.   Otorisasi mengenai harga (nilai kontrak) dan syarat-syarat penjualan/pemberian
     jasa.
     Harga-harga dan syarat-syarat penjualan/pemberian jasa mungkin telah
     distandardisasikan bagi seluruh pelanggan. Akan tetapi dalam beberapa hal
     kadang terdapat variasi berdasarkan kelompok pelanggan dan kuantitas yang
     berbeda-beda. Untuk pengajuan harga dan syarat-syarat penjualan/pemberian
     jasa yang digunakan harus didasarkan atas kebijakan entitas yang telah
     ditetapkan. Pada institusi pemerintahan, hal ini harus sesuai dengan aturan
     perundang-undangan yang berlaku. Penafsiran-penafsiran atau penyimpangan-
     penyimpangan khusus harus mendapat persetujuan tambahan dari pejabat yang
     berwenang.

d. Penggunaan salinan dokumen-dokumen disesuaikan dengan kebutuhan.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                     61


    Setiap dokumen perlu disiapkan dengan jumlah salinan yang cukup sehingga
    informasi yang sama dapat digunakan bagi sejumlah tujuan. Pada institusi
    pemerintahan, salinan dokumen biasanya cukup banyak karena melibatkan
    banyak bidang/bagian/departemen.

Tahap Administrasi Piutang
     Administrasi piutang dilakukan mulai saat timbulnya piutang dan diteruskan
dengan pengurusan piutang hingga piutang tersebut dibayar atau dihapuskan.
Pengadministrasi yang baik terhadap piutang akan sangat menentukan pengelolaan
piutang itu sendiri oleh institusi yang terkait. Hal ini juga akan berpengaruh pada
kegiatan pemantauan tanggal-tanggal jatuh tempo piutang dan pelaksanaan
penagihannya. Pembuatan sistem dan prosedur yang memadai dalam
pengadministrasian piutang merupakan upaya mempermudah pengelolaan piutang
itu sendiri.

Prinsip-prinsip pengendalian pada tahap ini meliputi:

a. Penyelenggaraan catatan-catatan perkiraan piutang secara independen.
    Pencatatan piutang bisa dilaksanakan secara manual atau menggunakan mesin
    pembukuan, seperti komputer. Akan tetapi dalam semua hal, prinsipnya adalah
    sama, yaitu bahwa pencatatan tersebut harus diselenggarakan secara
    independen. Selain itu, harus ada perkiraan pengendali, bahkan mungkin
    diperlukan perkiraan-perkiraan subpengendali yang didukung oleh buku
    tambahan piutang yang merupakan perkiraan-perkiraan piutang individual yang
    terinci.

b. Pencatatan yang mutakhir dari perkiraan piutang.
    Pada sistem pembukuan double entry accounting, perkiraan piutang dikredit
    antara lain dengan diterimanya pelunasan piutang. Hal ini harus dikerjakan atas
    dasar harian, sehingga informasi mengenai piutang senantiasa mutakhir dan
    segera tersedia bila diperlukan. Untuk itu, ketelitian harus terus dipertahankan
    melalui pengecekan langsung mengenai kecocokan antara perkiraan buku besar
    piutang dengan buku tambahan piutang.

c. Pelaporan yang memadai dan segera.
    Untuk melengkapi informasi yang disiapkan secara harian, harus pula disusun
    laporan-laporan periodik mengenai saldo-saldo piutang beserta analisis umur
    piutang. Analisis umur piutang menunjukkan bagian-bagian atau rincian saldo
    perkiraan piutang yang belum dibayar menurut umur yang berlainan. Analisis ini
    merupakan alat yang penting untuk pengelolaan kredit serta usaha-usaha
    penagihannya.

d. Pemberitahuan berkala kepada Penanggung Hutang (debitur).
    Secara berkala tiap akhir bulan dikirim kepada para debitur saldo tagihan
    pertanggal akhir tiap bulan beserta rincian nomor dan tanggal faktur yang masih
    belum dibayar untuk meminta pemberitahuan segera jika ada ketidakcocokan.
62                                                         Bab 2: Manajemen Piutang




     Jika hal tersebut terjadi bisa dilakukan penyesuaian dengan segera untuk
     memperoleh angka yang benar.

Tahap Pelunasan Piutang
     Berkurang atau hapusnya piutang dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Adanya pelunasan piutang.
     Penyelesaian piutang yang paling lazim adalah karena adanya pelunasan yang
     akan menghapuskan piutang tersebut. Pengendalian pelunasan piutang ini
     tercakup dalam pertanggungjawaban penerimaan kas. Bila terdapat potongan
     atas piutang maka harus dipastikan bahwa potongan yang diberikan kepada
     debitur telah dipertanggungjawabkan secara layak dan benar-benar diterima oleh
     yang bersangkutan.

b. Adanya retur barang atau pembatalan perjanjian.
     Retur merupakan kegiatan pengembalian yang dilakukan pelanggan kepada
     entitas penyedia barang/jasa. Hal yang hampir sama, terjadi bila terdapat
     pembatalan perjanjian atau pengembalian hak penguasaan kepada entitas,
     termasuk institusi pemerintahan. Pengendalian diperlukan untuk memastikan
     bahwa retur barang atau pembatalan perjanjian tersebut telah sesuai dengan
     ketentuan yang berlaku dan diadministrasikan secara benar.

c. Penghapusan piutang karena tak dapat ditagih.
     Sampai batas tertentu, biasanya terdapat beberapa debitur yang gagal untuk
     melunasi hutangnya. Walaupun usaha penagihan telah dilakukan, namun karena
     kebangkrutan, menghilangnya debitur, atau sebab-sebab lainnya, entitas
     terpaksa menghapuskan piutang tersebut. Dalam hal ini pengendalian ditujukan
     untuk memastikan bahwa tindakan penghapusan piutang tersebut telah dilakukan
     berdasarkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Disamping itu, usaha
     penagihan masih tetap harus dilakukan sejauh memungkinkan. Entitas biasanya
     telah menetapkan sebelumnya tentang besarnya taksiran kerugian akibat piutang
     yang tak tertagih tersebut. Pada institusi pemerintahan, proses penghapusan
     harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Piutang Negara: Pengertian dan Jenis-Jenisnya

Pengertian Piutang Negara
   Samsul Chorib, dkk (2006) mengungkapkan bahwa pengertian piutang negara
dapat ditemukan pada dua buah undang-undang yang saat ini masih berlaku, yaitu
Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                   63


    Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 mendefinisikan piutang negara atau
hutang kepada negara sebagai jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau
badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara
berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun. Penjelasan pasal
tersebut menjabarkan piutang negara sebagai hutang yang:
     Langsung terhutang kepada negara dan oleh karena itu harus dibayar kepada
     Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
     Terhutang kepada badan-badan yang kekayaan dan modalnya sebagian atau
     seluruhnya dimiliki Negara, misalnya bank-bank negara, PT-PT Negara,
     Perusahaan-perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan Persediaan, Yayasan
     Urusan Bahan Makanan, dan sebagainya.

   Berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dapat diketahui
beberapa hal yang terkait dengan pengertian piutang negara, yaitu:
1. Piutang negara adalah hutang yang wajib dibayar.
2. Pihak yang wajib membayar piutang negara adalah orang perorang atau badan.
3. Dasar terjadinya piutang negara atau hutang kepada negara adalah:
   a. Suatu peraturan, misalnya:
       1) Kewajiban pemegang konsesi pengusahaan hutan untuk membayar
           Iuran Hasil Hutan dan Provisi Sumber Daya Hutan.
       2) Kewajiban perusahaan untuk mengikutsertakan pegawainya dalam
           program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sehingga
           perusahaan tersebut harus membayar premi.
   b. Suatu perjanjian, misalnya perjanjian kredit antara bank pemerintah dengan
       debitur, perjanjian kontrak kerja antara suatu departemen dengan
       perusahaan kontraktor, tagihan rekening listrik dari PT. PLN (Persero),
       tagihan rekening air dari PDAM, tagihan rekening telepon dari PT. TELKOM
       (Persero), tagihan rumah sakit, dan sebagainya.
   c. Sebab lainnya, misalnya tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri yang
       ditunjuk sebagai bendahara maupun pegawai negeri/pejabat negara lainnya.
4. Pengertian negara adalah:
   a. Pemerintah Pusat, seperti Departemen/Kementerian, Lembaga Negara Non
       Departemen, Sekretariat Lembaga Tertinggi Negara, dan Sekretariat
       Lembaga Tinggi Negara.
   b. Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Pemerintah di daerah baik tingkat
       Provinsi, Kabupaten, maupun Kota.
   c. Badan-badan yang secara langsung dikuasai oleh negara, seperti BUMN dan
       BUMD.
   d. Badan-badan yang secara tidak langsung dikuasai oleh negara, seperti anak
       perusahaan (subsidiary) BUMN/BUMD.
5. Hutang pajak merupakan piutang negara yang penagihannya dilakukan dengan
   undang-undang khusus bidang perpajakan.

    Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mendefinisikan piutang
negara sebagai jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau
hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau
akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat
64                                                        Bab 2: Manajemen Piutang




lainnya yang sah. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui beberapa hal yang
terkait dengan piutang negara, yaitu:

1. Piutang negara adalah:
   a. Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh orang per orang atau badan.
   b. Hak negara yang dapat dinilai dengan uang dan harus diupayakan untuk
       ditagih.
2. Piutang negara tersebut terjadi karena:
   a. Suatu perjanjian, misalnya perjanjian kontrak kerja antara suatu departemen
       dengan perusahaan kontraktor, dan sebaginya.
   b. Suatu peraturan, misalnya:
       1) Kewajiban pemegang konsesi pengusahaan hutan untuk membayar
           Iuran Hasil Hutan dan Dana Reboisasi.
       2) Pengenaan denda oleh BAPEPAM atas pelanggaran yang dilakukan oleh
           perusahaan yang telah masuk bursa.
   c. Sebab lainnya, misalnya tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri yang
       ditunjuk sebagai bendahara maupun pegawai negeri/pejabat negara lainnya.
3. Pengertian negara adalah pemerintah pusat yang terdiri dari Kementerian
   Negara, Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian Negara.

    Pengertian pemilik piutang negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 lebih sempit dibandingkan dengan pengertian pemilik piutang negara
berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960. Menurut Samsul Chorib,
dkk. (2006) keadaan tersebut disebabkan oleh perkembangan situasi hukum, sosial
kemasyarakatan, dan keadaan politik pada saat penyusunan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004, yaitu antara lain:
     Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW
     Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448, sebagaimana telah beberapa kali diubah
     dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968) dan
     Peraturan Keuangan Perusahaan Negara Indonesia/Indische Bedrijvenwet (IBW
     Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419 jo. Staatsblad Tahun 1936 Nomor 445) telah
     dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun
     2003 tentang Keuangan Negara. Dengan tidak berlakunya ketentuan tentang
     IBW tersebut, maka pengelolaan keuangan perusahaan negara (BUMN/BUMD)
     tidak lagi dimasukkan ke dalam sistem pengelolaan keuangan negara, dan pada
     gilirannya menyebabkan pengurusan piutang BUMN/BUMD dan piutang anak
     perusahaan BUMN/BUMD tidak dimasukkan sebagai bagian dalam pengurusan
     piutang negara secara umum.
     Sistem pemerintahan telah melaksanakan azas desentralisasi dan otonomi
     daerah sehingga telah ada pembagian dan perimbangan roda pemerintahan,
     termasuk pengelolaan keuangan negara antara Pemerintah Pusat dan
     Pemerintah Daerah. Keadaan ini menyebabkan piutang Pemerintah Daerah
     tidak termasuk dalam lingkup piutang negara.

    Permasalahan yang mencuat sebagai issue penting selama ini adalah: ”Apakah
piutang BUMN merupakan bagian dari piutang negara?” Masalah ini timbul karena
adanya perbedaan pemahaman mengenai cara penyelesaian piutang macet yang
ada di badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Ada
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                     65


yang menafsirkan bahwa piutang BUMN merupakan piutang negara sehingga
pengurusannya dilakukan oleh negara melalui Panitia Urusan Piutang Lelang Negara
(PUPN). Sementara itu, ada pula yang menafsirkan bahwa piutang BUMN bukanlah
piutang negara sehingga penyelesaiannya dilakukan oleh BUMN yang bersangkutan
selaku entitas usaha yang terpisah dari pemilik modal.

     Ditinjau dari berbagai peraturan yang ada saat ini, pengertian piutang negara
memang mempunyai beberapa kontroversi seperti yang telah diuraikan di atas.
Dalam bab II pasal 8 UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960 berbunyi, ”Yang dimaksud
dengan piutang negara atau hutang kepada negara oleh peraturan ini ialah jumlah
uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara
langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan,
perjanjian, atau sebab apapun.” Selanjutnya dalam pasal 12 ayat 1 UU tersebut
menyatakan bahwa instansi-instansi pemerintah dan badan-badan negara yang
dimaksudkan dalam pasal 8 peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-
piutangnya yang ada dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi
penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia
Urusan Piutang Negara. Lebih lanjut lagi, pasal 14 UU tersebut menyatakan bahwa
Menteri Keuangan menetapkan peraturan-peraturan yang perlu untuk melaksanakan
peraturan ini. Walaupun undang-undang ini disusun pada zaman dan konteks
ekonomi yang berbeda dengan kondisi saat ini, tetapi undang-undang ini hingga
diterbitkannya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tidak dicabut.

    Namun demikian, kontroversi penafsiran antar undang-undang di atas telah
diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) melalui surat
keputusan Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang
menyatakan bahwa piutang BUMN tidak dapat disebut sebagai piutang negara.
Keputusan MA ini merujuk pada pasal 4 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa, ”Modal BUMN merupakan dan
berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” Dalam penjelasan pasal dan ayat ini
disebutkan bahwa, “Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan
negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan
modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak
lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun
pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang
sehat.”


Jenis-Jenis Piutang Negara
    Ditinjau dari kegiatan yang mengakibatkan muncul piutang bagi negara, terdapat
dua jenis piutang yang menjadi bagian dalam piutang negara, yaitu (a) Piutang
Negara Perbankan (PNP) dan (b) Piutang Negara Non Perbankan (PNNP). Piutang
negara perbankan adalah piutang yang timbul dari pelaksanaan kegiatan perbankan
yang dilakukan oleh bank-bank pemerintah maupun oleh bank-bank swasta yang
mendapatkan dana tertentu dari pemerintah (bank sentral). Piutang jenis ini biasanya
berupa kredit macet bank-bank pemerintah dan penunggakan pengembalian bantuan
66                                                               Bab 2: Manajemen Piutang




dana (kredit) likuiditas kepada bank sentral. Piutang negara nonperbankan adalah
piutang yang menjadi beban negara untuk menagihnya yang berasal dari transaksi-
transaksi yang dilakukan institusi pemerintah selain perbankan. Piutang jenis ini
berasal dari operasionalisasi perusahaan negara (BUMN dan BUMD), kewajiban
perpajakan, tuntutan ganti rugi pegawai negeri/pejabat negara, dan pelaksanaan
kegiatan pemerintahan lainnya, seperti pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan,
pertanian, kehutanan, pertambangan, proyek-proyek pembangunan, dan sebagainya.

Piutang Negara Perbankan (PNP)1
      Keberadaan atau timbulnya PNP sebagian besar atau hampir seluruhnya
didasarkan pada adanya perjanjian, yaitu perjanjian pemberian kredit antara bank
sebagai kreditur dengan debitur. Perjanjian pemberian kredit ini biasa disebut dengan
istilah “Perjanjian Kredit“ atau lazim disingkat dengan PK, sebagian bank
menyebutnya dengan singkatan PMK (Perjanjian Membuka Kredit). Sehingga
munculnya PNP harus dibuktikan dengan keberadaan PK. Tanpa adanya dokumen
PK, maka suatu piutang sulit atau tidak mungkin dibuktikan keberadaannya, atau
patut diragukan keberadaannya. Namun demikian, pada kasus-kasus tertentu,
terdapat kemungkinan bahwa PK tidak ada sehingga untuk membuktikan adanya
piutang negara perbankan diperlukan Pengakuan Hutang yang dibuat oleh
Penanggung Hutang.

     Dalam praktik sering seorang debitur tidak mengakui bahkan menolak
mempunyai hutang kepada bank. Apalagi menghadapi “debitur nakal”, maka tanpa
adanya bukti PK, PUPN/DJPLN akan mengalami kegagalan dalam menjalankan
kewajibannya melakukan pengurusan piutang negara. Walaupun secara teori hukum
suatu perjanjian itu dapat juga dilakukan secara lisan, namun hampir tidak mungkin
dapat dibuktikan keberadaannya apabila kasus kredit macet ini oleh debitur dibawa
ke sidang pengadilan (perdata). Berbeda dengan sistem peradilan pidana, menurut
sistem hukum acara perdata di Indonesia, hakim bersifat pasif dan putusannya
sangat bergantung kepada argumentasi serta alat-alat bukti, termasuk PK yang
diajukan para pihak, baik tergugat (PUPN/DJPLN), maupun penggugat (debitur).

    Walaupun dokumen PK memang ada, belum tentu dapat menjamin kelancaran
dalam pengurusan piutang negara, karena masih banyak rambu-rambu hukum yang
harus diperhatikan seperti syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, batal (nietig) dan
pembatalan (vernietigbaar) suatu perjanjian, saat dan tempat lahirnya suatu
perjanjian, adanya wanprestasi (ingkar janji) dalam suatu perjanjian dengan segala
akibat-akibat hukumnya, hapusnya suatu perjanjian serta rambu-rambu hukum lain
yang siap menghadang apabila PUPN/DJPLN kurang hati-hati dalam
mengantisipasinya. Sikap hati-hati inilah yang harus selalu dipedomani oleh
PUPN/DJPLN dalam memberikan pertimbangan serta mengambil keputusan, apakah
penyerahan suatu kasus kredit macet dari Penyerah Piutang dapat diterima untuk
diurus atau ditolak.



1
    Diolah dari Buku Pengurusan Piutang Negara, Samsul Chorib, dkk., 2006
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                    67


   Setiap penyerahan kasus piutang macet harus diteliti terlebih dahulu dengan
cermat dan hasilnya dituangkan dalam suatu formulir “Resume Hasil Penelitian
Kasus” (RHPK). Dipandang dari sudut hukum, Pasal 1320 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata, suatu perjanjian termasuk PK dianggap sah apabila memenuhi 4
(empat) syarat, yaitu:
a. Adanya kata sepakat antara para pihak;
b. Para pihak mempunyai kecakapan dalam membuat perjanjian;
c. Perjanjian dibuat mengenai suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal.

    Kepastian besarnya piutang negara perbankan dapat dibuktikan dengan
dokumen yang lazim diterbitkan oleh bank, yaitu berupa:
a. Rekening Koran (RK) yang menunjukkan adanya/terjadinya mutasi dana
     keluar/masuk, baik mutasi atas hutang pokok maupun hutang bunga, denda dan
     ongkos-ongkos (BDO). Atas dasar RK tersebut dapat diketahui kapan suatu
     kredit termasuk kategori kurang lancar, diragukan dan macet.
b. Prima Nota, yaitu catatan-catatan yang dibuat oleh bank tentang mutasi
     keuangan debitur yang dibuat secara manual dalam hal tidak ada atau tidak
     dibuat rekening koran.
c. Dokumen lain yang dipersamakan dengan Rekening Koran ataupun Prima Nota.
d. Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh debitur yang berisi pengakuan
     besarnya jumlah hutang yang diterima olehnya dari bank, biasanya disertai pula
     dengan besarnya beban bunga yang harus ditanggung debitur.
    Konstruksi besaran Piutang Negara Perbankan yang diserahkan oleh Penyerah
Piutang kepada PUPN terdiri dari:
a. Hutang Pokok.
b. Hutang Bunga, yang terdapat bermacam-macam variasi sesuai dengan yang
     diperjanjikan kedua belah pihak. Cara pembebanan bunga ini antara lain adalah
     fix rate, sliding rate, floating rate dan sebagainya.
c. Denda atas kelambatan pembayaran angsuran hutang pokok dan bunga.
d. Ongkos-ongkos yang lazim diperjanjikan seperti biaya pemasangan hipotik/hak
     tanggungan, asuransi kebakaran dsb.

Piutang Negara Non Perbankan (PNNP) 2
    Sebagian besar PNNP timbul atas dasar peraturan perundang-undangan yang
berlaku, termasuk hutang pajak dan hutang Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP). Contoh-contoh PNNP antara lain adalah:
a. Iuran Hasil Hutan (IHH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dipungut dari
     Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dalam rangka reboisasi,
     pembangunan hutan tanaman industri dan rehabilitasi lahan hutan. Dasar
     hukum pungutan IHH dan PSDH adalah Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun
     1990 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan
     Presiden Nomor 32 Tahun 1998, beserta segenap peraturan pelaksanaannya
     seperti Keputusan Menteri Kehutanan, Keputusan Direktur Jenderal
     Pengusahaan Hutan dan sebagainya.

2
    Diolah dari Buku Pengurusan Piutang Negara, Samsul Chorib, dkk., 2006
68                                                         Bab 2: Manajemen Piutang




b.   Sanksi denda atas pelanggaran ketentuan pasar modal yang terhutang
     berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasar
     Modal beserta segenap peraturan pelaksanaannya. Piutang Negara yang diurus
     oleh PUPN/DJPLN berupa “sanksi denda” atas kelambatan penyampaian
     laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) undang-undang
     tersebut.
c.   Tunggakan biaya perawatan dan obat, yang terhutang berdasarkan pernyataan
     kesanggupan pasien untuk menyelesaikan segala biaya perawatan yang
     dilengkapi dengan surat peringatan pembayaran dan kwitansi penagihannya.
d.   Tuntutan Ganti Rugi bagi Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Tuntutan
     Ganti Rugi bagi Pegawai Negeri Sipil selaku Bendahara, Piutang Ikatan Dinas,
     Piutang Bea Masuk/Bea Masuk Tambahan, Piutang Pajak Ekspor, Piutang yang
     diserahkan Badan Urusan Logistik, Piutang yang diserahkan oleh Instansi
     Pemerintah di sektor pertambangan, dan sebagainya.

    Besarnya PNNP dihitung berdasarkan perhitungan pada saat piutang jatuh
tempo. Dalam hal terdapat pembebanan bunga, denda, dan ongkos-ongkos (BDO),
maka perhitungan BDO tersebut ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah
piutang jatuh tempo, kecuali ditetapkan tersendiri berdasarkan peraturan perundang-
undang yang berlaku.
Kerangka     Umum                        Pengelolaan/Pengurusan
Piutang Negara

    Pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara
dapat menimbulkan hak Pemerintah Pusat/Daerah. Di antara hak pemerintah
tersebut termasuk didalamnya adalah piutang negara/daerah. Piutang-piutang
tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara dengan
melaksanakan kaidah-kaidah administrasi keuangan negara, terutama yang
mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan
keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Prinsip-prinsip tersebut sejalan
dengan prinsip-prinsip utama dalam Corporate Governance yaitu transparansi,
akuntabilitas, fairness, responsibilitas, dan responsivitas.

    Riant Nugroho (2005) menyebutkan bahwa transparansi tidak berarti
“ketelanjangan“, melainkan keterbukaan, yakni adanya sebuah sistem yang
memungkinkan terselenggaranya komunikasi internal dan eksternal dari korporasi.
Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban secara singkat ke atas. Dari organisasi
manajemen paling bawah hingga dewan direksi, dan dari dewan direksi kepada
dewan komisaris. Dan secara luas, akuntabilitas diberikan oleh dewan komisaris
kepada masyarakat. Akuntabilitas secara sempit dapat diartikan secara finansial.
Fairness agak sulit diterjemahkan, karena ia menyangkut keadilan dalam konteks
moral. Fairness lebih menyangkut moralitas dari organisasi bisnis dalam menjalankan
hubungan bisnisnya, baik secara internal maupun eksternal. Responsibilitas adalah
pertanggungjawaban korporat secara kebijakan. Dalam konteks ini penilaian
pertanggungjawaban lebih mengacu kepada etiket korporat, termasuk dalam hal ini
etika profesional dan etika manajerial. Responsivitas adalah tingkat kepekaan
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                      69


organisasi bisnis untuk merespons bukan saja kebutuhan publik -yang menyangkut
tingkat inovativitas korporat- melainkan keluhan internal dan eksternal, serta
kebutuhan tidak tampak yang dirasakan perlu untuk dipenuhi.

    Membereskan piutang negara bukanlah perkerjaan yang mudah. Hal ini
berbanding terbalik dengan mudahnya sebuah institusi lembaga keuangan dalam
memberikan hutang. Ironisnya, untuk sebagian penghutang kelas bawah, proses
memperoleh hutang dari bank sama susahnya dengan menagih piutang debitur kelas
kakap. Memang tidak semua debitur, baik besar maupun kecil, mempunyai itikad
ngemplang. Namun dalam keseharian terungkap bahwa piutang negara yang berasal
dari debitur kakap sebagian besar belum tuntas.

    Menurut Samsul Chorib (2006), pengelolaan/pengurusan piutang negara yang
dilaksanakan hingga saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun
1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Undang-undang tersebut walaupun
hanya berisi 15 pasal tapi telah mengatur tentang subyek, obyek, dan proses
pengurusan piutang negara. Proses pengurusan piutang negara yang diatur dalam
undang-undang tersebut ditujukan untuk memperoleh hasil pengurusan yang lebih
cepat dan efektif dibandingkan hasil pengurusan bila ditempuh dengan cara
pengurusan melalui jalur hukum (Lembaga Peradilan) yang akan memakan waktu
lama (melalui pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan tingkat
peninjauan kembali). Guna mendukung proses yang cepat dan efektif tersebut,
subyek yang melakukan pengurusan piutang negara diberi kewenangan khusus yang
disebut dengan istilah “parate eksekusi” yaitu kewenangan untuk menerbitkan
keputusan-keputusan yang mempunyai kekuatan seperti keputusan hakim yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde).

    Upaya percepatan dan efektivitas pengurusan piutang negara tersebut memiliki
tujuan masing-masing, yang bila dicermati keduanya bermuara pada upaya
penyelamatan keuangan negara. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Upaya percepatan proses pengurusan negara ditujukan untuk efisiensi sumber
    daya yang digunakan, seperti waktu, biaya, dan tenaga. Efisiensi tersebut tidak
    lain adalah bagian dari upaya penghematan keuangan negara, yang pada
    gilirannya dapat diartikan sebagai salah satu bentuk penyelamatan keuangan
    negara.
2. Upaya peningkatan efektivitas pengurusan piutang negara ditujukan untuk
    memaksimalkan hasil pengurusan piutang negara. Semakin maksimal hasil
    pengurusan yang diperoleh, maka semakin banyak kekayaan negara yang
    diselamatkan dari piutang macet. Dengan demikian peningkatan efektivitas
    pengurusan piutang negara, pada dasarnya merupakan salah satu upaya dalam
    penyelamatan keuangan negara.

    Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa upaya percepatan dan peningkatan
efektivitas hasil pengurusan piutang negara pada akhirnya ditujukan pada upaya
penyelamatan keuangan negara. Dengan demikian, pengurusan piutang negara
dapat diartikan sebagai proses kegiatan yang secara khusus dilakukan untuk
mengurus piutang negara dalam rangka penyelamatan keuangan negara.
70                                                                 Bab 2: Manajemen Piutang




Institusi yang Dapat Melakukan Pengurusan Piutang
Negara 3
Terdapat beberapa instansi yang berwenang menyelesaikan piutang macet, yaitu:

Pengadilan Negeri
    Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur
bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya, yang meliputi badan peradilan dalam lingkungan
peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha
negara.    Berdasarkan Pasal 47 Undang-undang tersebut telah diatur bahwa
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan
kehakiman masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk
yang baru berdasarkan Undang-undang ini. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan
perundang-undangan yang memuat aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 14
Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004
tersebut di atas atau belum dibentuk ketentuan yang baru berdasarkan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut.

    Aturan main yang masih berlaku tersebut menentukan batas yurisdiksi untuk
setiap badan peradilan. Khusus mengenai permasalahan sengketa perkreditan,
yurisdiksi termasuk kewenangan lingkungan Peradilan Umum, sehingga badan
peradilan yang secara resmi bertugas menyelesaikan kredit macet bila disengketakan
adalah Pengadilan Negeri.

   Penyelesaian sengketa kredit macet dapat diselesaikan melalui Peradilan Umum
dengan beberapa cara, yaitu:
a. Pemilik Piutang menggugat nasabah karena telah melakukan wanprestasi atas
    perjanjian kredit yang telah disepakati.
    Pemilik Piutang (Kreditur) dapat menggugat debitur yang melakukan
    wanprestasi dengan tidak membayar hutang pokok maupun bunga ke
    Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri dalam hal ini akan memproses gugatan
    tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan sanggahan yang diajukan
    oleh kedua belah pihak. Apabila proses pemeriksaan selesai dilakukan,
    Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan. Putusan tersebut dilaksanakan
    dengan sita eksekusi atas agunan yang diberikan untuk kepentingan pelunasan
    hutang. Proses beracara di lembaga peradilan ini, dapat berlangsung sampai
    pada tahap Kasasi di Mahkamah Agung. Kondisi ini dapat menyebabkan
    lambatnya hasil dan rendahnya tingkat pengembalian kredit, sehingga
    pengurusan piutang negara melalui cara ini dipandang kurang efektif dan efisien


3
    Diolah dari Samsul Chorib, dkk., Pengurusan Piutang Lelang, Jakarta: 2006
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                     71


     (hal inilah yang mendasari pembentukan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun
     1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara).

b.   Pemilik Piutang meminta penetapan Pengadilan Negeri tentang sita eksekusi
     terhadap barang agunan debitur yang telah diikat secara sempurna.
     Terhadap barang agunan debitur yang telah diikat secara sempurna, seperti
     dengan cara hipotik (Pasal 224 HIR jo PMA Nomor 15 Tahun 1961), crediet
     verband (Stb. 1908 Nomor 542 jo Stb. 1937 Nomor 190), atau Hak Tanggungan
     (Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996) maka pemilik piutang dapat langsung
     mengajukan permohonan penetapan sita eksekusi barang agunan untuk dapat
     memperoleh pelunasan piutangnya tanpa harus melalui proses gugatan biasa di
     Pengadilan.
     Sebelum mengajukan penetapan eksekusi, pemilik piutang terlebih dahulu harus
     mendaftarkan barang agunan dimaksud ke Pengadilan untuk memenuhi prinsip
     “openbar” yang menentukan kepastian hukum kapan pengikatan barang agunan
     tersebut mempunyai kekuatan mengikat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal
     198 dan 199 HIR serta berdasarkan azas ketertiban umum bahwa pengikatan
     barang agunan mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak ketiga, terhitung
     sejak tanggal diterbitkannya sertifikat hipotik/crediet verband/hak tanggungan
     oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bersangkutan.
     Hal ini berbeda dengan pendaftaran conservatoir beslag (CB) dan sita eksekusi
     yang merupakan kewajiban juru sita, sehingga apabila bank lalai mendaftarkan
     dan ada kreditur lain yang telah terlebih dahulu mendaftarkan barang agunan
     yang sama, hal ini akan merugikan bank karena pelaksanaan eksekusi akan
     terhambat. Dalam praktik, sita eksekusi (eksekutorial beslag) atau conservatoir
     beslag yang diajukan oleh bank dapat ditangguhkan pelaksanaannya, karena
     pengadilan mengabulkan conservatoir beslag yang diajukan pihak lain, ikut
     campurnya pihak III dalam perkara (derdenverzet), atau pihak ke III mengajukan
     gugatan kepada pemilik agunan.
     Hal semacam ini sering dimanfaatkan oleh debitur yang merekayasa perjanjian
     kredit baru dengan pihak ke III pada waktu agunannya akan di eksekusi oleh
     pengadilan.

c.   Pemilik Piutang bersama dengan satu atau lebih kreditur lain yang memiliki
     tagihan kepada debitur yang sama mengajukan gugatan kepada Pengadilan
     Niaga (yang berada dalam lingkungan peradilan umum), untuk memailitkan
     debitur yang bersangkutan.
     Mekanisme kepailitan tersebut diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 37
     Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kejaksaan
    Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan
dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk
dan atas nama negara atau pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, peranan
kejaksaan dalam bidang hukum perdata dapat disejajarkan dengan Government’s
Law Office atau Advokat/ Pengacara Negara.
72                                                        Bab 2: Manajemen Piutang




    Dengan peran tersebut, kejaksaan dapat mewakili bank milik negara dalam
menyelesaikan masalah-masalah hukum, yang timbul dari hubungan pemberian
kredit antara bank dengan debitur bilamana debitur tidak memenuhi kewajibannya
(wanprestasi) kepada bank. Dalam pelaksanaan pemberian kuasa tersebut,
kejaksaan diartikan sebagai pihak terafiliasi sehingga berkewajiban memenuhi
ketentuan mengenai rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan.

    Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam pelaksanaan penyelesaian
masalah hukum yang timbul dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya
antara lain dalam hubungan pemberian kredit perlu dilakukan dengan memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:
a. Untuk menangani masalah hukum yang bersifat perdata dalam hubungan bank
     dengan nasabahnya, bank dapat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada
     Kejaksaan.
b. Dengan surat kuasa tersebut kejaksaan termasuk dalam kategori pihak terafiliasi
     yang berkewajiban mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
     tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
     10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
     tentang Perbankan, termasuk ketentuan rahasia bank.
c. Sebagai penerima kuasa, Kejaksaan bertindak untuk dan atas nama bank tanpa
     adanya pelepasan/penagihan hak tagih bank terhadap debitur.
d. Sebagai pengacara Kejaksaan akan menghormati rahasia klien termasuk bank
     yang telah memberikan kuasa kepadanya.

Badan Arbitrase
    Cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini diperlukan oleh para pihak
karena cara penyelesaian melalui gugatan perdata di Pengadilan memerlukan waktu
yang relatif lebih lama. Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui arbitrase
tersebut adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.

    Dalam klausul arbitrase tersebut biasanya ditetapkan cara-cara penunjukan
arbitrase (wasit) dan susunan tim arbiter yang akan memutuskan sengketa yang
mungkin terjadi. Tim arbiter ini hanya berwenang memutuskan sengketa jika
sebelumnya telah ada kesepakatan antara kedua pihak untuk tidak menyelesaikan
sengketa melalui pengadilan melainkan melalui arbitrase yang dituangkan dalam
suatu perjanjian tersendiri. Tanpa adanya kesepakatan dimaksud lembaga arbitrase
tidak sah dan keputusannya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                     73


   Dasar pembentukan BPPN adalah berdasarkan Pasal 37A Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1992 yang menetapkan bahwa:
a. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang
   membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia,
   Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
   Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam
   rangka penyehatan Perbankan.
b. Badan khusus tersebut melakukan program penyehatan terhadap bank-bank
   yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada badan dimaksud.
   Yang dimaksud dengan kesulitan perbankan yang membahayakan
   perekonomian nasional adalah suatu kondisi sistem perbankan yang menurut
   penilaian Bank Indonesia terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap
   perbankan yang berdampak kepada hajat hidup orang banyak.

    Menurut ketentuan ini, atas piutang bank terhadap pihak ketiga yang diambil-alih
oleh badan khusus, badan khusus tersebut dapat melakukan tindakan penagihan
piutang dengan penerbitan “Surat Paksa”, dengan berdasarkan pada catatan utang
debitur yang bersangkutan pada bank dalam program penyehatan.

     Surat Paksa ini berkepala kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang
sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam
hal tindakan penagihan piutang tidak diindahkan oleh pihak berhutang, badan khusus
tersebut dapat melakukan penyitaan atas harta kekayaan milik pihak yang berhutang
tersebut, dan selanjutnya dapat melakukan pelelangan atas harta pihak yang
berhutang dalam rangka pengembalian piutang dimaksud. Harta yang tidak dapat
disita meliputi perlengkapan rumah tangga, buku-buku, dan peralatan kerja untuk
kelangsungan hidup dari yang berhutang. Walaupun badan khusus ini diberi
kewenangan untuk melakukan penagihan paksa, tata cara pelaksanaan penagihan
paksa tersebut tetap memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan.

    Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan perbankan pada saat itu
adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mempunyai tugas
melakukan Penyehatan Bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia:
a. Penyelesaian aset Bank baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui Unit
     Pengelola Aset (Aset Management Unit/AMU).
b. Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-
     bank.

    Dengan demikian timbul titik singgung antara kewenangan badan khusus
dimaksud (BPPN/AMU) dengan kewenangan yang dimiliki oleh PUPN/DJPLN.
Adapun perbedaannya terletak pada obyek pengurusan, dimana PUPN/DJPLN
menangani kredit macet bank-bank BUMN, sedangkan BPPN selain menangani
kredit macet bank BUMN juga menangani kredit macet perbankan swasta.

   Pada tanggal 27 Februari 2004 Pemerintah mengakhiri tugas dan membubarkan
BPPN melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengakhiran
74                                                        Bab 2: Manajemen Piutang




Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Selanjutnya, dalam
rangka penyelesaian pengakhiran tugas BPPN Pemerintah membentuk Tim
Pemberesan BPPN melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Tim Pemberesan BPPN. Ketua Tim Pemberesan tersebut adalah
Menteri Keuangan. Selain itu, untuk mengelola aset-aset bank dalam program
penyehatan perbankan yang semula dikelola BPPN dan saat ini sudah tidak terkait
permasalahan hukum lagi, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 2004 telah membentuk suatu Perseroan Terbatas dengan nama PT.
Perusahaan Pengelolaan Aset (PT. PPA). Namun, badan usaha dimaksud, dalam
mengelola aset-aset eks-BPPN tersebut, tidak dilengkapi dengan kewenangan parate
eksekusi.

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
    Berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, PUPN bertugas
menyelesaikan piutang negara yang telah diserahkan kepadanya oleh instansi
pemerintahan atau badan-badan negara. Oleh karena itu, berdasarkan undang-
undang tersebut, penyelesaian masalah kredit macet bagi instansi pemerintahan atau
badan-badan negara wajib dilakukan melalui PUPN, dimana dengan adanya
penyerahan kredit macet kepada PUPN, secara hukum wewenang penguasaan atas
hak tagih dialihkan kepada PUPN. Pengurusan piutang negara dimaksud dilakukan
dengan membuat surat Pernyataan Bersama antara PUPN dan debitur tentang
besarnya jumlah hutang dan kesanggupan debitur untuk menyelesaikannya.
Pernyataan Bersama tersebut mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan
hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap, sehingga pernyataan
tersebut mempunyai titel eksekutorial.

    Jika debitur menolak membuat Pernyataan Bersama (PB), ketua PUPN dapat
menetapkan sendiri besarnya jumlah hutang melalui penerbitan PJPN (Penetapan
Jumlah Piutang Negara). Pemberlakukan ketentuan tentang PJPN tersebut
merupakan pelaksanaan Pasal 14 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 yang
mengamanatkan Menteri Keuangan untuk menetapkan peraturan pelaksanaan
undang-undang tersebut. Produk hukum PJPN yang diterbitkan oleh PUPN tersebut
dikenal dan diakui dalam putusan Mahkamah Agung antara lain Keputusan
Mahkamah Agung Nomor 1500 K/SIP/1978 tanggal 2 Januari 1980 dan Keputusan
Mahkamah Agung Nomor 1267/k/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986.

     Apabila ketentuan yang telah disepakati dalam PB tidak dipenuhi oleh debitur,
PUPN dapat memaksa debitur untuk membayar seluruh hutang dengan surat paksa.
Selanjutnya bila surat paksa tidak dilaksanakan oleh debitur, maka PUPN akan
melaksanakan penyitaan dan pelelangan barang jaminan dan/atau harta kekayaan
lain milik debitur. Dengan demikian penagihan piutang negara dilakukan sesuai
dengan azas parate eksekusi. Selain itu, PUPN juga diberi kewenangan untuk
melakukan Paksa Badan terhadap Penanggung Hutang yang tidak menunjukkan
itikad baik untuk menyelesaikan hutangnya walaupun yang bersangkutan mempunyai
kemampuan untuk itu. Dari uraian tersebut terlihat bahwa pengurusan piutang negara
oleh PUPN menganut asas percepatan, efektivitas, dan efisiensi dalam
mengupayakan pengembalian piutang negara.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                    75




Terminologi dalam Pengurusan Piutang Negara 4
     Terdapat beberapa terminologi yang biasa digunakan dalam pengurusan piutang
negara. Terminologi yang digunakan di bawah ini mengacu pada ketentuan yang
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960.

Penyerah Piutang (Kreditur)
    Penyerah piutang atau kreditur adalah instansi pemerintah badan negara baik
tingkat pusat maupun tingkat daerah termasuk pemerintah daerah dan badan usaha
yang jumlah saham atau modalnya dimiliki badan usaha milik negara/daerah seusai
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menyerahkan pengurusan
piutang macetnya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Pemilik piutang
negara berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 adalah:
a. Pemerintah Pusat, seperti Departemen, Lembaga Negara Non Departemen,
     Sekretariat Lembaga Tertinggi Negara, dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara;
b. Pemerintah Daerah, baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota; dan
c. Badan-badan yang secara langsung dikuasai oleh negara, seperti BUMN dan
     BUMD; dan
d. Badan-badan yang secara tidak langsung dikuasai oleh negara, seperti anak
     perusahaan (subsidiary) BUMN/BUMD (misalnya PT. Telkomsel yang
     merupakan anak perusahaan PT. TELKOM (Persero).

Setelah para pemilik piutang tersebut di atas menyerahkan pengurusan piutangnya
kepada PUPN, status pemilik piutang tersebut menjadi Penyerah Piutang.

    Dalam operasional pengurusan piutang negara, Penyerah Piutang dibagi menjadi
2, yaitu:
1. Penyerah Piutang Perbankan.
2. Penyerah Piutang Non Perbankan, yang terdiri dari:
    a. Instansi Pemerintah dan Lembaga Negara, yaitu:
          1) Lembaga-Lembaga Tinggi Negara (LLTN) dalam hal ini Sekretariat
             Jenderal atau Biro Keuangan yang berperan selaku Penyerah Piutang.
          2) Kementerian Negara.
          3) Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).
    b. Pemerintah Daerah.
    c. BUMN/BUMD Non Perbankan dan Badan/Lembaga Keuangan Bukan Bank
          (LKBB), seperti:
          1) Perusahaan Asuransi.
          2) Lembaga-Lembaga Pembiayaan (sewa guna usaha/leasing, anjak
             piutang/factoring,    pembiayaan     konsumen/consumer       finance,

4
    Diolah dari Samsul Chorib, dkk., Pengurusan Piutang Lelang, Jakarta: 2006
76                                                           Bab 2: Manajemen Piutang




            perdagangan surat berharga/securities, modal ventura/venture capital,
            pasar modal, dana pensiun).

Penanggung Hutang (Debitur)
    Penanggung Hutang atau Debitur adalah badan usaha atau pribadi yang memiliki
hutang kepada negara melalui instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat
daerah termasuk pemerintah daerah dan badan usaha yang jumlah saham atau
modalnya dimiliki badan usaha milik negara/daerah sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan wajib menyerahkan pengurusan piutang macetnya
kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Secara yuridis formal, pengertian
Penanggung Hutang tersebut dirumuskan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 49
Prp. Tahun 1960 tentang PUPN yang berbunyi:
      (1) Penanggung Hutang kepada negara ialah orang atau badan yang
          berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan.
      (2) Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang
          bersangkutan, maka para anggota pengurus dari badan-badan
          yang berhutang bertanggung jawab renteng terhadap hutang
          kepada negara.

Penjamin Hutang
     Penjamin Hutang adalah badan atau orang yang menjamin penyelesaian
sebagian atau seluruh hutang Penanggung Hutang. Penjamin Hutang dalam lalu
lintas hukum lazim disebut dengan istilah “borg”. Penjamin Hutang atau borg ini
timbul sebagai akibat adanya suatu perjanjian yang dalam Buku Ketiga KUH Perdata
disebut dengan perjanjian “Penanggungan Hutang” sebagaimana dijumpai dalam
Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Pasal 1820 KUH Perdata secara lengkap
berbunyi sebagai berikut:

      “Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang
      pihak ketiga, guna kepentingan pihak si berpiutang, mengikatkan diri
      untuk memenuhi perikatannya si berhutang manakala orang ini sendiri
      tidak memenuhinya”.

    Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Borg/Penjamin Hutang merupakan pihak ketiga yang berjanji/menyanggupi
    kepada kreditur untuk menanggung pembayaran suatu hutang bilamana si
    debitur tidak menepati kewajibannya.
2. Perjanjian Penanggungan Hutang ini merupakan perjanjian accessoir
    (pelengkap) seperti halnya gadai dan hipotik, yang tidak mungkin timbul bila tidak
    ada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pinjam meminjam uang.
3. Mengingat borgtocht merupakan perjanjian pelengkap, maka terhadap seorang
    borg secara azasi tidak boleh dipikulkan syarat-syarat yang lebih berat melebihi
    beban yang menjadi kewajiban debitur (lihat Pasal 1822 KUH Perdata).
    Berdasarkan uraian di atas, kedudukan borg tidak sama dengan kedudukan
debitur, kecuali borg/Penjamin Hutang yang bersangkutan telah melepaskan hak-hak
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                         77


istimewanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 dan Pasal 1832 KUH Perdata.
Hak-hak istimewa tersebut adalah:
1. Jika ada penagihan, ia dapat meminta agar kreditur menagih/menuntut kepada
     debitur terlebih dahulu, jika perlu dengan menyita kekayaan si debitur;
2. Jika terhadap suatu hutang terdapat beberapa borg/Penjamin Hutang, ia berhak
     meminta agar pembayaran hutang tersebut dipikul bersama-sama dengan borg
     lainnya.

    Sesuai perkembangan dunia bisnis, saat ini dikenal adanya 2 jenis borg, yaitu
borg perseorangan (Personal Guarantor) dan borg perusahaan (Corporate
Guarantor). Perikatan pertanggungan tersebut dituangkan dalam perjanjian
penanggungan hutang dengan nama masing-masing adalah Personal Guaranty dan
Corporate Guaranty.

    Seorang borg/guarantor/Penjamin Hutang sebagai pihak ketiga dalam suatu
perjanjian pinjam-meminjam dapat menjadi penjamin hutang tanpa diminta oleh
debitur bahkan dapat terjadi tanpa sepengetahuan si debitur itu sendiri. Hal ini adalah
logis mengingat yang berkepentingan atas pengembalian suatu hutang adalah
kreditur, bukan debitur. Bahkan berdasarkan Pasal 1823 KUH Perdata, seorang
guarantor/borg dapat mengikatkan diri sebagai penjamin hutang terhadap guarantor
lainnya. Penjamin hutang semacam ini dalam praktik disebut dengan nama sub
borg/sub guarantor/sub penanggung.


Gambaran Umum Pengurusan Piutang Negara
oleh Departemen Keuangan RI 5

Prosedur Pengurusan Piutang Negara
   Pengurusan piutang negara dilaksanakan PUPN dengan menempuh tahap
pengurusan sebagai yang dijabarkan pada Bagan 7 berikut ini.




                                        Gambar 7:
                    Alur Prosedur Pengurusan Piutang Negara


5
    Diolah dari Samsul Chorib, dkk., Buku Pengurusan Piutang Lelang, Jakarta: 2006
78                                                                              Bab 2: Manajemen Piutang




       MULAI
                                                   MENGAKUI JML
                                                   HTG & SEPAKAT                                 PB         Y
                              SURAT
                                                       CARA                PB                 DITAATI
                           PENERIMAAN
     SURAT                                         PENYELESAIAN            7)                     ?
                           PENGURUSAN
  PENYERAHAN                                            5A)
                             PIUTANG
       1)                                                                                                   BAYAR
                             NEGARA
                                                                                                              8)
                                3A)                                                         T
                                                      MENGAKUI
                                                   JUMLAH HUTANG
     PENELITIAN                                       TAPI TIDAK
      KP2LN 2)                                      SEPAKAT CARA
                          PANGGILAN 2X              PENYELESAIAN                      LUNAS?        Y
                            DAN/ATAU                                                                       SELESAI
                                                         5B)                            9)
                          PENGUMUMAN
                          PANGGILAN 4)                                           T
      ADANYA &
      BESARNYA    Y                                          TIDAK                                      LUNAS?
                                                           MENGAKUI                  T 14B)
        PASTI ?                         WAWAN-                                                                    Y 14A)
          3)                                                JUMLAH
                                        C ARA 5)            HUTANG          PEMERIKSAAN 15)
                                                               5C)                                       Y 13A)
                      MEMENUHI
                      PANGGILAN                                                 PSBDT 16)
            T                            Y
                          ?                                                                             LAKU?
       SURAT                                                                                                    T 13B)
     PENOLAKAN             T                   PENETAPAN
         3B)                                     JUMLAH            SURAT
                                                PIUTANG            PAKSA             SITA
                                                                                                   LELANG
                                               NEGARA 6)             7)               11)
                                                                                                     12)




Alur tahapan pengurusan piutang negara tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Penyerah Piutang menyerahkan pengurusan piutang/kredit macetnya secara
    tertulis kepada PUPN melalui KP2LN, disertai berbagai dokumen pendukung
    yang dapat membuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara (seperti
    Perjanjian Kredit, Kontrak Kerja, Rekening Koran, dan sebagainya) beserta
    dokumen lain yang dianggap perlu (dokumen barang jaminan, dokumen
    pengikatan barang jaminan, dan sebagainya).
2. KP2LN melakukan penelitian dokumen penyerahan yang hasilnya dituangkan
    dalam Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK).
3. Dari RHPK tersebut dapat diketahui apakah kasus tersebut dapat diterima untuk
    diurus (laik urus) atau tidak. Suatu piutang negara dikatakan laik urus oleh PUPN
    bila adanya dan besarnya piutang negara tersebut dapat dibuktikan secara
    hukum, dan
    § Apabila laik urus, maka PUPN akan menerbitkan Surat Penerimaan
         Pengurusan Piutang Negara (SP3N); atau
    § Apabila tidak memenuhi syarat untuk diurus, maka PUPN akan menerbitkan
         Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara, dan kasus tersebut akan
         dikembalikan kepada Penyerah Piutang.
4. Setelah SP3N diterbitkan, maka KP2LN melakukan pemanggilan kepada
    Penanggung Hutang (PH) dan/atau Penjamin Hutang (PjH), paling banyak 2
    (dua) kali masing-masing berselang 7 (tujuh) hari. Bila PH/PjH tidak diketahui
    keberadaannya, pemanggilan dapat dilakukan melalui Pengumuman Panggilan
    pada media masa.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                  79


5. Apabila PH/PjH memenuhi panggilan, maka dilakukan wawancara yang
    menyangkut pengakuan jumlah hutang, dan kesepakatan tentang cara dan
    jangka waktu penyelesaian, serta sanksi bila PH/PjH wanprestasi/cidera janji.
    Dari hasil wawancara, dapat diketahui kemungkinan sebagai berikut:
    § PH/PjH mengakui dan menyetujui jumlah hutangnya, serta menyepakati cara
         dan jangka waktu penyelesaian;
    § PH/PjH mengakui dan menyetujui jumlah hutangnya, tapi tidak menyepakati
         cara dan jangka waktu penyelesaian; atau
    § PH/PjH tidak mengakui dan/atau tidak menyetujui jumlah hutangnya tanpa
         alasan yang sah.
6. Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) akan diterbitkan oleh PUPN bila:
    § PH/PjH menghilang, tidak diketahui alamatnya, atau PH/PjH tidak hadir
         memenuhi panggilan terakhir dan/atau pengumuman panggilan; atau
    § PH/PjH hadir memenuhi panggilan, panggilan terakhir, atau pengumuman
         panggilan, namun tidak mengakui dan/atau tidak menyetujui jumlah
         hutangnya tanpa alasan yang sah.
7. Berdasarkan PJPN di atas, PUPN melaksanakan penagihan piutang negara
    kepada PH/PjH secara sekaligus dengan Surat Paksa (SP). Tahap pengurusan
    ini dilaksanakan sebagai berikut:
    § PUPN menerbitkan SP, yang berisi perintah kepada PH/PjH untuk melunasi
         hutang dalam jangka waktu 1 X 24 jam sejak SP diberitahukan; dan
    § Jurusita Piutang Negara memberitahukan SP tersebut kepada PH/PjH,
         dengan menggunakan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.
8. Bila berdasarkan wawancara diketahui hasil sebagaimana dimaksud pada butir
    5A atau 5B, maka Pernyataan Bersama (PB) dibuat dan ditandatangani bersama
    oleh PH/PjH dan Ketua PUPN.
9. Apabila PH/PjH mentaati isi PB, yang bersangkutan melaksanakan pembayaran.
    Bila PH/PjH tidak mentaati isi PB (wanprestasi), PUPN akan menerbitkan SP
    terhadap PH/PjH yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada butir 7
    (tujuh).
10. Pembayaran yang dilakukan oleh PH/PjH sesuai ketentuan yang disepakati pada
    PB, akan bermuara pada pelunasan hutangnya.
11. Apabila PH/PjH tidak memenuhi ketentuan SP, maka PUPN menerbitkan Surat
    Perintah Penyitaan (SPP) terhadap barang jaminan dan/atau harta kekayaan
    lain. SPP tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penyitaan oleh Jurusita
    Piutang Negara dengan menggunakan Berita Acara Penyitaan.
12. Apabila debitur tetap tidak menyelesaikan hutangnya kepada negara walaupun
    barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain miliknya telah disita, maka tahap
    pengurusan akan ditingkatkan ke arah lelang barang jaminan dan/atau harta
    kekayaan lain milik PH/PjH yang telah disita. Tahap pengurusan ini akan
    dilaksanakan sebagai berikut:
    § PUPN menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) yang
         memerintahkan Kepala KP2LN untuk melakukan penjualan di muka umum
         (lelang) terhadap barang yang telah disita tersebut; dan
    § Pelaksanaan lelang dihadapan Pejabat Lelang.
13. Pelaksanaan lelang barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik PH/PjH
    dapat berhasil (laku); atau Tidak berhasil (tidak laku), dan terhadap barang
    jaminan dan/atau harta kekayaan lain tersebut akan dilakukan lelang ulang.
80                                                        Bab 2: Manajemen Piutang




14. Terdapat 2 (dua) kemungkinan hasil yang diperoleh bila barang jaminan dan/atau
    harta kekayaan lain tersebut laku terjual lelang, dan tidak ada lagi barang
    jaminan dan/atau harta kekayaan lain yang tersisa, yaitu:
    § Piutang negara lunas; atau
    § Piutang negara tidak lunas.
15. Bila piutang negara belum lunas meski sudah tidak ada lagi barang jaminan
    dan/atau harta kekayaan lain milik PH/PjH, maka untuk piutang negara yang
    memenuhi persyaratan akan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui:
    § Kemampuan PH/PjH;
    § Keberadaan harta kekayaan lain; atau
    § Keberadaan diri PH/PjH bila yang bersangkutan menghilang, atau tidak
        diketahui alamatnya.
16. Bila piutang negara belum lunas dan telah memenuhi persyaratan, maka PUPN
    akan menghentikan sementara pengurusan piutang negara tersebut dengan
    menerbitkan pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).


Penyerahan Pengurusan Piutang Negara
    Penyerahan pengurusan piutang negara wajib dilakukan oleh para Penyerah
Piutang, yang menurut Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 adalah Instansi-
Instansi Pemerintah atau Badan-Badan yang kekayaannya baik secara langsung
atau tidak langsung dikuasai Negara. Penyerahan pengurusan tersebut disampaikan
Penyerah Piutang secara tertulis kepada PUPN Cabang melalui KP2LN yang wilayah
kerjanya merupakan bagian dari wilayah kerja PUPN Cabang yang bersangkutan.

     Secara umum, KP2LN melalui siapa pengurusan piutang negara diserahkan,
dipilih Penyerah Piutang dengan pertimbangan:
1. Tempat kedudukan Penyerah Piutang sama dengan tempat kedudukan KP2LN,
     misalnya:
     § PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Rasuna Said Jakarta menyerahkan
         pengurusan piutangnya kepada PUPN Cabang DKI Jakarta melalui KP2LN
         Jakarta I;
     § PT. Jamsostek (Persero) Cabang Bekasi menyerahkan pengurusan
         piutangnya kepada PUPN Cabang Jawa Barat melalui KP2LN Bekasi.
2. Wilayah kerja Penyerah Piutang mencakup juga tempat kedudukan KP2LN,
     misalnya Perum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Semarang, yang wilayah
     kerjanya meliputi kota Purwokerto, menyerahkan pengurusan piutangnya kepada
     PUPN Cabang Jawa Tengah melalui KP2LN Purwokerto, dan tidak melalui
     KP2LN Semarang;
3. Tempat kedudukan Penyerah Piutang termasuk dalam wilayah kerja KP2LN,
     misalnya PT. Bank BRI (Persero) Cabang Purwakarta menyerahkan pengurusan
     piutangnya kepada PUPN Cabang Jawa Barat melalui KP2LN Bekasi.

    Penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN merupakan proses pertama yang
harus dilakukan oleh Penyerah Piutang dalam pengurusan piutang negara.
Penyerahan    tersebut  harus    disertai  dengan  resume    perkembangan
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                       81


pengurusan/penagihan piutang yang diserahkan tersebut, dan dokumen yang terkait.
Resume tersebut berisi informasi sebagai berikut:
1. Identitas Penyerah Piutang.
2. Identitas Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang.
3. Bidang usaha Penanggung Hutang, antara lain industri, manufaktur
    perdagangan, pertanian, perkebunan atau bidang usaha lainnya.
4. Keadaan usaha Penanggung Hutang pada saat pengurusan piutang negara atas
    namanya diserahkan ke PUPN Cabang.
5. Dasar hukum terjadinya hutang, antara lain perjanjian kredit, akta pengakuan
    hutang, peraturan atau dasar hukum lainnya.
6. Jenis piutang negara antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit umum,
    dana reboisasi, jasa pelabuhan atau jenis piutang negara lainnya.
7. Penjamin Kredit oleh pihak ketiga antara lain PT. Askrindo, PT. ASEI, PERUM
    PKK atau Lembaga Penjamin lainnya.
8. Sebab-sebab kredit/piutang dinyatakan macet seperti kesalahan manajemen,
    kerusuhan sosial atau sebab-sebab lainnya.
9. Tanggal realisasi kredit dan tanggal Penyerah Piutang mengkategorikan kredit
    sesuai peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam hal Piutang Negara
    berasal dari perbankan atau tanggal PH dinyatakan wanprestasi sesuai
    perjanjian, peraturan, surat keputusan pejabat berwenang atau sebab apapun
    dalam hal Piutang Negara berasal dari Non Perbankan.
10. Rincian hutang yang terdiri dari saldo hutang pokok, bunga, denda dan
    ongkos/beban lainnya.
11. Daftar barang jaminan yang memuat uraian barang pengikatan, kondisi dan nilai
    barang jaminan pada saat penyerahan, dalam hal penyerahan didukung oleh
    barang jaminan.
12. Daftar harta kekayaan lain.
13. Penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh
    PP dan
14. Informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh PP antara lain PH dan
    atau PjH sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, ada kasus gugatan di
    Pengadilan atau barang jaminan telah disita Pengadilan Negeri untuk
    kepentingan pihak lain.

    Selain resume yang berisi uraian di atas, penyerahan pengurusan piutang negara
juga dilampiri dokumen, yang berdasarkan tujuannya, dapat dibagi menjadi 2 (dua)
jenis, yaitu:
1. Jenis dokumen yang dapat membuktikan adanya dan besarnya piutang negara;
    dan
2. Jenis dokumen yang terkait dengan penjaminan (baik perjanjian penjaminan,
    dokumen asli barang jaminannya, maupun pengikatan/pembebanan Hak
    Tanggungan atau Jaminan Fidusia).

    Pada tahap penyerahan pengurusan, dokumen yang dilampirkan tidak harus
dokumen asli tetapi cukup fotokopi dokumen saja. Dokumen-dokumen yang
dilampirkan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Penyerahan pengurusan piutang negara perbankan, dilampiri dengan fotokopi:
82                                                          Bab 2: Manajemen Piutang




     a. Perjanjian kredit (dan addendum perjanjian kredit jika ada), akta pengakuan
        hutang, cessie, letter of crediet (LC) atau dokumen lain yang sejenis yang
        dapat membuktikan adanya piutang;
     b. Rekening koran, prima nota, mutasi piutang, dan atau dokumen lain yang
        sejenis yang dapat membuktikan besarnya piutang;
     c. Dokumen barang jaminan serta pengikatannya dan surat pernyataan
        kesanggupan Penyerah Piutang untuk mengajukan permohonan roya, bila
        piutang yang diserahkan pengurusannya didukung dengan barang jaminan;
     d. Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor atau bukti diri Penanggung Hutang
        dan/atau Penjamin Hutang;
     e. Daftar kekayaan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang
        diperkuat dengan dokumen kepemilikannya (bila ada) seperti sertifikat,
        Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor
        Kendaraan (STNK); dan
     f. Surat menyurat antara Penyerah Piutang dengan Penanggung Hutang
        dan/atau Penjamin Hutang yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah
        dilaksanakan dalam rangka penyelesaian hutang;
     g. Akta Pendirian Perusahaan, pengumuman akta pendirian perusahaan dalam
        Tambahan Berita Negara, beserta akta perubahannya,                      tanda
        pengenal/pendaftaran perusahaannya dan atau identitas lainnya;
     h. Izin usaha, izin mendirikan bangunan dan atau surat-surat izin lainnya;
     i. Surat pemberitahuan dari Penyerah Piutang kepada Penanggung Hutang
        bahwa pengurusan piutang negara diserahkan ke PUPN Cabang.

2. Penyerahan pengurusan piutang negara non perbankan oleh BUMN/BUMD,
   dilampiri dengan fotokopi:
   a. Perjanjian, kontrak, surat perintah kerja, surat keputusan, peraturan atau
       dokumen lain yang sejenis, yang dapat membuktikan adanya piutang;
   b. Mutasi keuangan, faktur, resi, bon sementara rekening, tagihan kartu kredit
       atau dokumen lain yang sejenis yang dapat membuktikan besarnya piutang;
       dan
   c. Dokumen barang jaminan serta pengikatannya dan surat pernyataan
       kesanggupan Penyerah Piutang untuk mengajukan permohonan roya, bila
       piutang yang diserahkan pengurusannya didukung dengan barang jaminan.
3. Penyerahan pengurusan piutang yang diserahkan oleh Istansi Pemerintah dan
   Lembaga Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) bagi Pegawai Negeri Sipil
   bukan bendahara, dilampiri dengan fotokopi:
   a. Laporan Kerugian Negara oleh atasan pegawai negeri yang dituntut /Kepala
       Kantor;
   b. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
   c. surat pemberitahuan dari Menteri/Ketua Lembaga Negara yang
       bersangkutan kepada pihak/pegawai negeri yang dituntut;
   d. Surat Keputusan Pembebanan Tingkat Pertama yang ditetapkan oleh
       Menteri/Ketua Lembaga Negara;
   e. Surat Keputusan Pembebanan Tingkat Banding; dan
   f. surat-surat hasil pemeriksaan.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia               83


4. Penyerahan pengurusan piutang oleh Instansi Pemerintah dan Lembaga Negara
   berupa Tuntutan Ganti Rugi bagi Pegawai Negeri Sipil selaku Bendahara
   dilampiri dengan fotokopi:
   a. Hasil pemeriksaan yang mengungkapkan adanya kerugian negara;
   b. Berita acara pemeriksaan kas;
   c. Daftar pernyataan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Keuangan
       Perbendaharaan guna keperluan proses Tuntutan Perbendaharaan;
   d. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
   e. Bukti angsuran kerugian negara;
   f. Surat keputusan menteri/ketua lembaga negara tentang penggantian
       sementara;
   g. Surat Keputusan Pembebanan Badan Pemeriksa Keuangan yang terdiri dari
       :
       ♦ Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu untuk Menjawab;
       ♦ Surat Keputusan Pembebanan; dan/atau
       ♦ Surat Keputusan Pembebanan Tingkat banding; dan
       ♦ Surat kuasa untuk menjual barang.

5. Penyerahan pengurusan piutang oleh Instansi Pemerintah dan Lembaga Negara
   berupa piutang ikatan dinas, dilampiri dengan fotokopi:
   a. Surat perjanjian;
   b. Surat keputusan Menteri/Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen yang
       terdiri dari:
       ♦ Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
       ♦ Surat Keputusan Pemberhentian; dan
       ♦ Perhitungan jumlah biaya yang harus dibayarkan.

6. Penyerahan pengurusan piutang oleh Instansi Pemerintah berupa piutang Bea
   Masuk/Bea Masuk Tambahan, dilampiri dengan fotokopi:
   a. Bukti rincian perhitungan tagihan;
   b. Pemberitahuan Import Untuk Dipakai/Pemberitahuan Import Barang beserta
      lampiran-lampirannya; dan
   c. Nomor Pokok Wajib Pajak.
7. Penyerahan pengurusan piutang oleh Instansi Pemerintah berupa piutang Pajak
   Ekspor, dilampiri dengan fotokopi:
   a. Bukti rincian Perhitungan Pajak Ekspor; dan
   b. Pemberitahuan Ekspor Barang.

8. Penyerahan pengurusan piutang oleh Instansi Pemerintah sektor kehutanan
   berupa:
   a. Tunggakan iuran Hasil Hutan/Provisi Sumber Daya Hutan dan dana
       Reboisasi, dilampiri dengan fotokopi:
        ♦ Akta Pendirian Perusahaan pada saat memperoleh Hak Pengusahaan
            Hutan berikut susunan direksinya;
        ♦ Surat Keputusan Penunjukan Selaku Pemegang Hak Konsesi Hak
            Pengusahaan Hutan/Hak Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemanfaatan
            Kayu dan izin lainnya;
84                                                       Bab 2: Manajemen Piutang




         ♦ Surat Perintah Pembayaran Tunggakan Iuran Hasil Hutan/Provisi
           Sumber Daya hutan dan dana Reboisasi;
        ♦ Bukti rincian tunggakan; dan
        ♦ Surat keputusan tentang terjadinya kerugian negara.
     b. Tagihan atas Pelanggaran Eksploitasi Hutan, dilampiri dengan fotokopi:
        ♦ Surat Keputusan Penunjukan Pemegang Hak Konsesi Hak
           Pengusahaan Hutan;
        ♦ Akta Pendirian Perusahaan/Hak Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin
           Pemanfaatan Kayu, dan izin lainnya;
        ♦ Foto/peta udara yang menunjukkan blok-blok dan batas konsesi;
        ♦ Laporan Hasil Pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan di lapangan;
        ♦ Surat keputusan tentang terjadinya kerugian negara; dan
        ♦ Surat-surat penjatuhan sanksi denda.

9. Penyerahan pengurusan piutang oleh Badan Usaha Logistik, dilampiri dengan
   fotokopi:
   a. Akta Pendirian Perusahaan;
   b. Nota klaim;
   c. Surat perjanjian; dan
   d. Kontrak kerja.

10. Penyerahan pengurusan piutang oleh Instansi Pemerintah sektor pertambangan,
    yaitu fotokopi :
    a. Akta Pendirian Perusahaan;
    b. Surat Penunjukan Kontraktor Penambang; dan
    c. Bukti rincian perhitungan tagihan.

11. Penyerahan pengurusan piutang oleh Instansi Pemerintah instansi pemerintah
    sektor kesehatan berupa tagihan biaya rumah sakit, dilampiri dengan fotokopi:
    a. Bukti rincian tagihan; dan
    b. Surat pernyataan penanggungjawab hutang.
12. Penyerahan pengurusan piutang proyek-proyek pemerintah, dilampiri dengan
    fotokopi:
    a. Bukti rincian perusahaan;
    b. Perjanjian Kontrak;
    c. Surat Perintah Kerja; dan
    d. Laporan Hasil Pemeriksaan dan atau bukti rincian ganti rugi.

13. Penyerahan pengurusan piutang oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional,
    yaitu:
    a. Piutang yang berasal dari kredit perbankan berupa fotokopi dokumen
        sebagaimana dimaksud dalam rincian butir 1 di atas;
    b. Piutang yang bukan berasal dari kredit perbankan berupa fotokopi dokumen:
        § Akta Pengakuan Utang, MSAA, MRNIA atau perjanjian yang sejenis;
        § Bukti pemilikan dan bukti pengikatan;
        § Rekening koran, mutasi keuangan atau dokumen yang sejenis dan;
        § Dokumen-dokumen lain yang mendukung adanya dan besarnya piutang
           negara.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                             85



   Selain ketentuan tentang lampiran surat penyerahan, terdapat ketentuan lain
yang terkait dengan penyerahan pengurusan piutang negara dari Penyerah Piutang
kepada PUPN Cabang. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Batas paling sedikit besaran piutang negara yang diserahkan pengurusannya
   kepada PUPN Cabang adalah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap
   kasus. Batasan tersebut tidak berlaku bagi piutang Instansi Pemerintah dan
   Lembaga Negara Tingkat Pusat maupun Daerah;
2. Bila pada waktu yang bersamaan Penyerah Piutang menyerahkan lebih dari 1
   (satu) berkas kasus pengurusan piutang negara, maka setiap berkas kasus
   dilengkapi surat penyerahan dengan nomor surat tersendiri;
3. Bila berkas kasus yang diserahkan belum lengkap atau KP2LN yang menerima
   penyerahan membutuhkan adanya informasi tambahan sebagai bahan
   pengurusan, KP2LN yang bersangkutan dapat meminta tambahan kelengkapan
   data kepada Penyerah Piutang. Demikian pula bila terdapat suatu kasus tertentu,
   KP2LN secara selektif dapat meminta Penyerah Piutang untuk memberikan
   ekspose atas kasus yang diserahkan dan/atau melakukan penelitian ”on the spot”
   (lapangan);
4. Bila terdapat piutang yang berasal dari kredit sindikasi/konsorsium, sepanjang
   terdapat piutang negara yang harus diselesaikan, pengurusannya dapat
   diserahkan kepada PUPN Cabang melalui KP2LN. Pihak yang bertindak selaku
   Penyerah Piutang adalah anggota sindikasi yang berasal dari Badan Usaha Milik
   Negara.
   Ketentuan tentang hal ini diperjelas dengan surat Menteri Keuangan yang
   ditujukan kepada sebuah bank swasta asing (milik seorang Jepang) yang
   bersindikasi/ berkonsorsium dengan Bank BUMN. Surat dengan Nomor
   1191/MK.09/1991 tanggal 30 Oktober 1991 tersebut, pada intinya berisi:
   a. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara              (sekarang DJPLN) akan
        menerima pengurusan kredit macet dari Bank-bank BUMN tanpa melihat
        keterkaitan kredit tersebut dengan sindikasi/konsorsium sepanjang terdapat
        kepentingan Bank BUMN berupa piutang macet yang harus diselesaikan.
   b. Hasil pengurusan piutang negara tersebut pada butir a. di atas diberikan
        kepada Bank BUMN bersangkutan selaku Penyerah Piutang setelah
        diperhitungkan biaya administrasi pengurusan piutang negara sesuai
        peraturan perundangan yang berlaku.
   c. Bila kredit yang diberikan secara sindikasi/konsorsium, penyelesaian piutang
        macet Bank BUMN yang bersangkutan oleh BUPLN tidak mengurangi hak
        Kreditur lainnya berdasarkan perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku
        atas hasil pengurusan yang diperoleh.


Penyelesaian Kerugian Negara 6


6
 Diolah dari Seri Perbendaharaan Negara: Penyelesaian Kerugian Negara, Drs. J. Kardjo,
Jakarta: 1994
86                                                       Bab 2: Manajemen Piutang




    Subbab ini membahas penyelesaian piutang-piutang negara yang timbul dari
proses penyelesaian kerugian negara. Dengan demikian subbab ini tidak membahas
piutang-piutang negara yang timbul dari sebab lain, misalnya karena pengenaan
pajak, cukai dan lain-lain. Oleh karena itu, penyelesaian tagihan negara ini
merupakan proses lanjutan dari:
1. Penyelesaian damai, dan
2. Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Ruti (TGR).

    Tanpa hak eksekutorial, maka penyelesaian damai dan proses TP/TGR tidak
mempunyai arti dalam proses penyelesaian kerugian negara. Hak eksekutorial yang
dimiliki pemerintah didasarkan pada:
1. Persetujuan, bila proses penyelesaian kerugian negara ditempuh melalui
    Penyelesaian Damai dengan membuat dan menandatangani SKTM.
2. Putusan Pembebanan Ganti Rugi yang ditetapkan Menteri/Ketua Lembaga
    bahkan sampai putusan tingkat banding oleh Presiden, dalam hal yang dituntut
    mengganti kerugian negara adalah pegawai negeri.
3. Putusan Pembebanan yang ditetapkan BPK, bila yang diwajibkan mengganti
    kekurangan perbendaharaan adalah Bendahara.
4. Putusan Hakim Perdata, bila yang merugikan negara adalah pihak III.
5. Putusan Hakim Pidana, bila dalam kasus tersebut terdapat unsur pidana.
Menurut Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Jaksa Agung RI
tanggal 12 Januari 1988 Nomor: 37/T4/88/66/Pid, tentang Fatwa mengenai eksekusi
terhadap pembayaran uang pengganti (pasal 34 sub c Undang-undang Nomor 3
tahun 1971) antara lain menyatakan:

       “Pada hakekatnya pembayaran uang pengganti adalah merupakan
       hutang yang harus dilunasi terpidana kepada Negara, hutang
       tersebut sewaktu-waktu masih dapat ditagih melalui gugatan perdata
       di pengadilan, yakni seandainya dalam pelaksanaan kali ini jumlah
       barang-barang yang dimiliki terpidana sudah tidak mencukupi lagi”.

Dasar Penagihan Piutang Negara
Piutang negara yang terjadi melalui proses penyelesaian damai

    Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) merupakan dasar hukum
utama untuk melakukan penagihan. SKTM yang telah ditandatangani di atas materai
yang cukup di hadapan pejabat atasannya serendah-rendahnya eselon III, mengikat
semua pihak. Pihak yang membuat dan menandatangani SKTM, wajib
melaksanakan janji yang telah dibuatnya sendiri. Apalagi yang bersangkutan tidak
melaksanakan janji tersebut kepadanya akan langsung dikenakan pembebanan
tanpa harus diberitahukan terlebih dahulu.

   Mereka yang sudah membuat dan menandatangani SKTM juga sudah tidak
mungkin untuk mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun, jadi baginya tidak
mungkin lagi untuk mengajukan pembelaan dalam bentuk apapun, termasuk
mengajukan banding dan peninjauan kembali. Bagi pejabat yang menerima
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                  87


permohonan penyelesaian damai (yaitu atasan langsung pegawai bersangkutan
serendah-rendahnya eselon III) wajib membubuhkan tanda tangannya sebagai telah
maklum/mengetahui permohonan tersebut. Karena itu SKTM juga mengikat mereka
dan mempunyai kewajiban menilai apakah dengan penyelesaian damai tersebut
kepentingan negara sudah terjamin. Untuk itu, pejabat tersebut dianjurkan untuk
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Minta agar mereka yang telah merugikan negara dan menyatakan keinginannya
    menyelesaikan kerugian negara tersebut secara sukarela, membuat dan
    menyerahkan Surat Kuasa untuk memotong gaji/penghasilan lain guna
    mengganti kerugian yang diderita negara.
2. Minta agar mereka menyerahkan surat tentang pemilikan barang-barang yang
    dijadikan jaminan termaksud dalam SKTM.
3. Memantau pelaksanaan janji termaksud dan melaporkan kepada Menteri/Ketua
    Lembaga yang bagian anggarannya dirugikan.

    Apabila dalam perjalanan waktu, penyelesaian damai dinilai tidak akan selesai
dalam waktu 2 tahun, maka pejabat tersebut melaporkan (secara hirarkis) kepada
Menteri/Ketua Lembaga yang menyatakan bahwa SKTM tidak lagi dapat dijalankan,
dan sekaligus menyusulkan agar terhadap yang bersangkutan dikenakan langsung
TGR/TP.


Eksekusi SKTM dapat dilakukan dengan cara:
1. Dipotong langsung gaji/penghasilan lain sebagai angsuran/pelunasan kerugian
   yang diderita negara;
2. Diterbitkan SPN bila yang bersangkutan tidak/tidak lagi memperoleh
   gaji/penghasilan lain yang memberatkan anggaran negara.

    Apabila pegawai yang merugikan negara tersebut dipindah/diberhentikan karena
pensiun atau sebab lain, agar tagihan negara tersebut ikut dipindahkan untuk
dilakukan penagihan di tempat yang baru.

Piutang Negara yang terjadi karena dilaksanakan proses TGR/TP
1. Dasar hukum pelaksanaan penagihan.
   Piutang negara yang terjadi karena proses TP/TGR maka dasar penagihan
   adalah:
   a. Surat Putusan Pembebanan yang ditetapkan Menteri/Ketua Lembaga, bila:
       1) Yang memberi sanksi membayar uang pengganti adalah pegawai negeri;
       2) Dalam surat keputusan tersebut telah jelas-jelas disebutkan bahwa
           walaupun yang bersangkutan mengajukan banding kepada Presiden,
           putusan Menteri/Ketua Lembaga tetap wajib dijalankan untuk sementara
           (Pasal 5 ayat (4) Lembaran Negara Tahun 1904 Nomor 241). Apabila
           dalam SK termaksud tidak dapat dilaksanakan dan harus ditunggu
           keputusan pada tingkat banding yang ditetapkan oleh Presiden.
   b. Surat Putusan Pembebanan untuk mengganti kekurangan perbendaharaan.
       Walaupun     putusan    pembebanan      untuk    mengganti     kekurangan
       perbendaharaan bukan ditetapkan dalam sidang pleno, tetapi putusan BPK
88                                                        Bab 2: Manajemen Piutang




       sudah dapat dilaksanakan seperti putusan hakim yang telah mempunyai
       kekuatan hukum yang pasti, karena itu Bendahara wajib melaksanakan, yaitu
       membayar kepada negara untuk mengganti kekurangan perbendaharaan
       yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila ternyata dalam peninjauan
       kembali putusan yang ditetapkan dalam sidang pleno BPK memutuskan
       Bendahara tidak diwajibkan mengganti kekurangan perbendaharaan
       termaksud, maka apa yang telah dibayarkan akan dibayarkan kembali.

2. Pelaksanaan Putusan Pembebanan mengganti kerugian negara (TGR/TP).
   Hak eksekutorial pemerintah untuk menagih kembali atas kerugian yang diderita
   negara setelah ada kepastian hukum putusan tersebut. Hak eksekutorial
   dilaksanakan oleh Menteri/Ketua Lembaga yang bagian anggarannya dirugikan.
   Yaitu dilaksanakan dengan cara, Menteri/Ketua Lembaga yang bagian
   anggarannya dirugikan minta kepada Direktur Jenderal Anggaran (saat adalah
   Direktorat Jenderal Perbendaharaan), agar terhadap pegawai negeri/bendahara
   bersangkutan diterbitkan Surat Penagihan (SPN). Berdasarkan Keputusan
   Direktur Anggaran Nomor Kep.7/A/54/0193, setiap penerbitan SPN harus secara
   jelas dicantumkan:
   a. Nama dan alamat yang berhutang (perorangan maupun badan);
   b. Lokasi/tempat penyetoran dimana rekening kas negara bersangkutan
       berada;
   c. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dari tagihan yang bersangkutan;
   d. Tanggal dan nomor Surat Keputusan yang menjadi dasar penerbitan SPN;
   e. Instansi penerbit Surat Keputusan tersebut;
   f. Uraian dari piutang negara;
   g. Besarnya hutang dan besarnya angsuran;
   h. Kata “PERHATIAN” dengan uraian:
       ♦ SPN ini harus disimpan baik-baik;
       ♦ Setiap penyetoran atas pembayaran penagihan ini agar pada bukti
            setoran berkenan dicantumkan tanggal dan nomor SPN ini;
       ♦ Apabila penyetoran dilaksanakan sendiri, fotocopy bukti penyetoran
            tersebut agar disampaikan kepada KPPN penerbit SPN ini.
   Atas SPN yang diterima, pegawai negeri/bendahara/ahliwaris dapat:
   a. Menyetor langsung ke KPPN/Bank atas rekening KPPN;
   b. Minta agar dilakukan kompensasi/diperhitungkan dengan hak tagihannya
       kepada negara (gaji atau penghasilan lain yang memberatkan anggaran
       negara).


Tata Cara Penyelesaian
     Berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960, piutang negara
yang tidak dibayar oleh penanggung hutang tepat pada waktunya, pada tingkat
pertama penagihan dilakukan oleh instansi atau badan hukum yang bersangkutan,
menurut peraturan-peraturan yang berlaku pada instansi tersebut; tetapi bila telah
terjadi cidera janji, maka proses penagihannya wajib diserahkan kepada DJPLN (saat
ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara).
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                            89


   Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut tahap penyelesaian tagihan negara adalah
sebagai berikut:
1. Tahap pertama, merupakan tahap yang wajib diupayakan instansi bersangkutan
   sedini mungkin. Upaya damai tersebut seolah-olah selalu ditawarkan pada setiap
   kesempatan. Atau upaya penyelesaian damai tetap terbuka, sejak kerugian
   negara diketahui.
   Maksudnya adalah memberi kesempatan kepada para pengurus untuk
   bertanggungjawab. Apabila semua pengurus mau bertanggungjawab, maka
   diharapkan kerugian negara dapat ditekan sekecil mungkin. Namun bila hal
   tersebut tidak mungkin lagi, barulah tagihan tersebut dilaporkan kepada Menteri
   Keuangan sebagai tagihan yang bermasalah, untuk diterbitkan SPN.
2. Tahap kedua, diterbitkan SPN, oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas
   permintaan Departemen/Lembaga dalam hal ini permintaan Sekretaris
   Jenderal/Pimpinan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara.
   Pada tahap kedua ini, yang bersangkutan dapat menyetor langsung maupun
   dapat pula dilakukan kompensasi (lihat uraian 30.2.1.). tidak semua piutang
   negara dapat memberikan hasil atas tagihannya. Banyak hal dapat menjadikan
   tagihan-tagihan negara tersebut tidak terselesaikan tepat pada waktunya.
   Tagihan-tagihan demikian disebut tagihan yang bermasalah.
3. Tahap penyelesaian tagihan-tagihan bermasalah.
   Hal-hal yang dapat menghalangi keberhasilan tagihan negara adalah:
   a. Tertagih telah meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda yang
       berarti, sedangkan ahli waris/keluarga terdekat/mereka yang memperoleh
       hak tidak bersedia ikut menanggung tagihan yang merupakan hutang dari
       almarhum/almarhumah kepada negara.
   b. Yang tertagih tidak lagi diketahui alamatnya. Memang ada ketentuan bila
       tertagih tidak ditemukan alamatnya, maka KPPN wajib membuat surat
       edaran keseluruh pelosok desa untuk menanyakan alamat dari yang
       bersangkutan kepada Kepala Desa/Lurah. Tetapi hal tersebut akan
       memakan ongkos besar, disamping memakan waktu yang cukup lama.
   c. Yang tertagih telah menjadi miskin atau pailit (faillissement) atau yang
       bersangkutan dibawah pengampuan (curatele).


Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah 7

    Pengelolaan Piutang Negara/Daerah diarahkan untuk optimalisasi tingkat
penyelesaian piutang. Dalam hal upaya-upaya penyelesaian Piutang Negara/Daerah
tidak dimungkinkan lagi, maka pengurusan piutang akan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.

   Sebagaimana yang telah diuraikan di muka bahwa peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang pengurusan Piutang Negara saat ini adalah
Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara

7
 Diolah dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
90                                                         Bab 2: Manajemen Piutang




(PUPN) berikut peraturan pelaksanaannya. Dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut,
diatur bahwa pada prinsipnya Piutang Negara/Daerah diselesaikan terlebih dahulu
oleh instansi-instansi Pemerintah Pusat/Daerah dan badan-badan yang umumnya
kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik negara. Dalam hal upaya-
upaya penyelesaian tidak dimungkinkan lagi, dan Penanggung Hutang kepada
Negara/Daerah (untuk selanjutnya disebut Penanggung Hutang) tetap tidak melunasi
hutang sebagaimana mestinya, maka pengurusan piutang tersebut diserahkan
kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Oleh PUPN, Piutang Negara/Daerah
yang telah diserahkan pengurusannya tersebut, akan diurus dengan proses dan
tahapan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp.
Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara berikut peraturan
pelaksanaannya.

     Dalam hal PUPN telah melakukan pengurusan Piutang Negara/Daerah secara
optimal, namun masih terdapat sisa hutang yang belum diselesaikan oleh
Penanggung Hutang, PUPN dapat menetapkan bahwa pengurusan piutang tersebut
untuk sementara waktu dihentikan. Penetapan tersebut dilakukan dengan penetapan
Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). PSBDT tersebut,
ditetapkan oleh PUPN dalam hal masih terdapat sisa Piutang Negara, namun:
1. Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan
      hutangnya; dan
2. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis,
      atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

    Pengelolaan Piutang Negara/Daerah yang              menganut     prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik, juga mengikuti sistem akuntansi sesuai standar akuntansi
keuangan yang berlaku. Berdasarkan standar akuntansi tersebut, dalam pengelolaan
piutang dimungkinkan adanya penghapusan piutang dari pembukuan dengan tidak
menghapuskan hak tagih Negara (didefinisikan sebagai penghapusbukuan secara
bersyarat). Piutang-piutang yang telah dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan
tersebut, tetap dikelola dan diupayakan penyelesaiannya. Dalam hal upaya-upaya
penyelesaian tersebut tidak berhasil, dan kewajiban Penanggung Hutang tetap tidak
terselesaikan, serta diperoleh keterangan dari Pejabat yang berwenang bahwa
Penanggung Hutang yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan lagi untuk
menyelesaikan hutangnya, dimungkinkan dilaksanakan penghapusan hak tagih
Negara (didefinisikan sebagai penghapusbukuan secara mutlak).

    Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari
pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah, kecuali mengenai Piutang Negara/Daerah
yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang, misalnya
piutang pajak. Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan
Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/ Daerah tanpa
menghapuskan hak tagih Negara/Daerah. Penghapusan Secara Mutlak dilakukan
dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.

   Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak tersebut hanya
dapat dilakukan setelah Piutang Negara/Daerah diurus secara optimal oleh PUPN
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                   91


Piutang Negara. Pengurusan Piutang Negara/Daerah dinyatakan telah optimal,
dalam hal telah dinyatakan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih
(PSBDT) oleh PUPN. Piutang negara dinyatakan sebagai PSBDT apabila masih
terdapat sisa utang, namun:
1. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
2. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis,
     atau bermasalah yang sulit diselesaikan.


Penghapusan Secara Bersyarat
    Batasan nilai Piutang Negara/Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat
adalah per Penanggung Utang. Dalam hal di dalam perjanjian/peraturan/hal lain yang
menjadi dasar terjadinya Piutang Negara/Daerah, diatur bahwa Penanggung Utang
(misalnya Koperasi) wajib menyalurkan kredit kepada para anggotanya, maka nilai
Piutang Negara/Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat adalah per anggota
Penanggung Utang.

     Penghapusan Secara Bersyarat atas, sepanjang menyangkut Piutang Negara,
ditetapkan oleh :
1. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
      miliar rupiah);
2. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
      sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
3. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari
      Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

    Piutang Negara dalam satuan mata uang asing tidak perlu dikonversi menjadi
satuan mata uang Rupiah. Namun demikian, nilai piutang yang dapat dihapuskan
secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud di
atas dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga)
hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga.

     Penghapusan Secara Bersyarat, sepanjang menyangkut Piutang Daerah
ditetapkan oleh :
1. Gubernur/Bupati/Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00
     (lima miliar rupiah); dan
2. Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
     untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

    Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing tidak perlu dikonversi menjadi
satuan mata uang Rupiah. Namun demikian, nilai piutang yang dapat dihapuskan
secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud di
atas dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga)
hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh oleh Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD).
92                                                        Bab 2: Manajemen Piutang




Pengajuan Usul
    Piutang Negara yang akan dihapuskan secara bersyarat untuk jumlah sampai
dengan     Rp10.000.000.000,00    (sepuluh    miliar   rupiah)   diusulkan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga yang berpiutang kepada Menteri Keuangan melalui
Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
Sedangkan piutang Negara yang akan dihapuskan secara bersyarat untuk jumlah
lebih dari Rp10.000.000.000,00 diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang
berpiutang kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan.

    Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat diusulkan oleh Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Gubernur/Walikota/Bupati
setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan
Lelang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang wilayah kerjanya meliputi
wilayah kerja Gubernur/Walikota/Bupati yang bersangkutan.


Persyaratan
    Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Negara/Daerah dari pembukuan
dilaksanakan dengan ketentuan :
1. Dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang
     ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara
     bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; atau
2. Dalam hal piutang adalah selain piutang Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang
     ditetapkan sebagai PSBDT.


Penghapusan Secara Mutlak
    Batasan nilai Piutang Negara/Daerah yang dapat dihapuskan secara mutlak
adalah per Penanggung Utang. Dalam hal di dalam perjanjian/peraturan/hal lain yang
menjadi dasar terjadinya Piutang Negara/Daerah, diatur bahwa Penanggung Utang
(misalnya Koperasi) wajib menyalurkan kredit kepada para anggotanya, maka nilai
Piutang Negara/Daerah yang dapat dihapuskan secara mutlak adalah per anggota
Penanggung Utang.

    Penghapusan Secara Mutlak, sepanjang menyangkut Piutang Negara, ditetapkan
oleh:
1. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
    miliar rupiah);
2. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
    sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
3. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari
    Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                  93


    Piutang Negara dalam satuan mata uang asing tidak perlu dikonversi menjadi
satuan mata uang Rupiah. Namun demikian, nilai piutang yang dapat dihapuskan
secara mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud di atas
dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal
surat pengajuan usul penghapusan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

    Penghapusan Secara Mutlak, sepanjang menyangkut Piutang Daerah, ditetapkan
oleh:
1. Gubernur/Bupati/Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00
    (lima miliar rupiah); dan
2. Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

    Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing tidak perlu dikonversi menjadi
satuan mata uang rupiah. Namun demikian, nilai piutang yang dapat dihapuskan
secara mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud di atas
dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal
surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pengajuan Usul

    Piutang Negara yang akan dihapuskan secara mutlak untuk jumlah sampai
dengan     Rp10.000.000.000,00    (sepuluh  miliar   rupiah),  diusulkan  oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga yang berpiutang kepada Menteri Keuangan melalui
Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
Sedangkan piutang yang akan dihapuskan secara mutlak untuk jumlah lebih dari
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), diusulkan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga yang berpiutang kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri
Keuangan.

    Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara mutlak diusulkan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Gubernur/Walikota/Bupati
setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan
Lelang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang wilayah kerjanya meliputi
wilayah kerja Gubernur/Walikota/Bupati yang bersangkutan.

Persyaratan
    Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara/Daerah dari pembukuan
dilaksanakan dengan ketentuan:
1. Diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan
    Penghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud; dan
2. Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan
    sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang
    berwenang, yaitu:
    a. Pihak Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola piutang kementerian
        negara/lembaga yang bersangkutan; dan
94                                                         Bab 2: Manajemen Piutang




     b. Pihak badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mengelola piutang
        Instansi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.


Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan
Pinjaman Luar Negeri/Rekening Dana Investasi/Rekening
Pembangunan Daerah
    Piutang Negara yang bersumber dari penerusan Pinjaman Luar Negeri/Rekening
Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah, dapat dilakukan penghapusan
secara bersyarat atau secara mutlak. Penghapusan secara bersyarat atas piutang ini,
dilaksanakan setelah terbitnya Surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan
pemberian program optimalisasi penyelesaian Piutang Negara kepada Penanggung
Utang. Sedangkan penghapusan secara mutlak, dilaksanakan dengan ketentuan:
1. Setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan
     Secara Bersyarat piutang dimaksud; dan
2. Setelah Penanggung Utang menyelesaikan program optimalisasi penyelesaian
     Piutang Negara sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Menteri Keuangan
     mengenai persetujuan pemberian program optimalisasi penyelesaian Piutang
     Negara kepada Penanggung Utang.

Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara
     Dalam hal Piutang Negara yang berasal dari penerusan Pinjaman Luar
Negeri/Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah akan dilakukan
penghapusan, Menteri Keuangan terlebih dahulu melakukan upaya optimalisasi
tingkat penyelesaian Piutang Negara dimaksud. Upaya optimalisasi Piutang Negara
ini, dilakukan terhadap penanggung utang yang:
1. Kegiatan usahanya melaksanakan pelayanan umum di sektor yang berhubungan
     dengan kebutuhan dasar masyarakat, misalnya: pelayanan di sektor air minum
     dan kebersihan/ persampahan;
2. Melaksanakan pelayanan yang mempunyai keterkaitan dengan kepentingan
     Daerah;
3. Mengalami kesulitan keuangan di dalam memenuhi kewajiban pinjaman sehingga
     mempengaruhi kelangsungan usahanya.

    Penetapan penanggung utang yang telah memenuhi syarat untuk diberikan
restrukturisasi utang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, upaya
optimalisasi tingkat penyelesaian Piutang Negara tersebut dilakukan dengan cara
restrukturisasi utang, antara lain:
1. Penjadwalan kembali pembayaran utang pokok, bunga, denda, dan/atau ongkos-
    ongkos lainnya;
2. Perubahan persyaratan utang; dan/atau
3. Penghapusan.

   Dalam rangka upaya optimalisasi piutang, Penanggung Utang wajib
menyampaikan permohonan penyelesaian utang kepada Menteri Keuangan melalui
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                95


Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilampiri rencana usaha sebagai dasar
dalam rangka optimalisasi tingkat penyelesaian Piutang Negara dan/atau
Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak. Ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara optimalisasi penyelesaian Piutang Negara dan mengenai
Penanggung Utang atas Piutang Negara yang bersumber dari penerusan Pinjaman
Luar Negeri/Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah selain
Penanggung Utang yang telah ditetapkan di atas, diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri Keuangan.

Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah
    Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas piutang
Perusahaan Negara/Daerah (termasuk dalam pengertian ini adalah badan usaha
yang dimiliki negara/daerah dan berbentuk Perseroan atau Perusahaan Umum)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tata cara Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas
piutang Perusahaan Negara/Daerah yang pengurusan piutangnya diserahkan kepada
PUPN, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.




                                        ˜™




Rangkuman

    Pada prinsipnya mengelola piutang harus sama dengan mengelola hutang. Bila
dalam pengelolaan hutang, entitas mesti benar-benar menjaga tangal jatuh tempo
96                                                         Bab 2: Manajemen Piutang




(due date) untuk mempertahankan predikat patuh bayar hutang, maka dalam
pengelolaan piutang pun semestinya dilakukan hal yang sama. Entitas harus selalu
memperhatikan saat-saat hak penagihan piutang jatuh tempo. Namun demikian, hal
tersebut tetap diikuti dengan peningkatan pelayanan kepada para debitur
(penanggung hutang) sebagaimana layaknya kita memperlakukan kreditur. Menagih
piutang dengan cara yang sesuai dengan aturan, proporsional, tepat waktu, dan
berorientasi pada meningkatnya kemampuan debitur adalah hal yang patut
dikembangkan.

    Ditinjau dari berbagai peraturan yang ada saat ini, pengertian piutang negara
memang mempunyai beberapa kontroversi seperti yang telah diuraikan di atas.
Dalam bab II pasal 8 UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960 berbunyi, ”Yang dimaksud
dengan piutang negara atau hutang kepada negara oleh peraturan ini ialah jumlah
uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara
langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan,
perjanjian, atau sebab apapun.” Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan piutang
negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau
hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau
akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat
lainnya yang sah. Dan piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

    Ditinjau dari kegiatan yang mengakibatkan muncul piutang bagi negara, terdapat
dua jenis piutang yang menjadi bagian dalam piutang negara, yaitu (a) Piutang
Negara Perbankan (PNP) dan (b) Piutang Negara Non Perbankan (PNNP). Piutang
negara perbankan adalah piutang yang timbul dari pelaksanaan kegiatan perbankan
yang dilakukan oleh bank-bank pemerintah maupun oleh bank-bank swasta yang
mendapatkan dana tertentu dari pemerintah (bank sentral). Piutang jenis ini biasanya
berupa kredit macet bank-bank pemerintah dan penunggakan pengembalian bantuan
dana (kredit) likuiditas kepada bank sentral. Piutang negara nonperbankan adalah
piutang yang menjadi beban negara untuk menagihnya yang berasal dari transaksi-
transaksi yang dilakukan institusi pemerintah selain perbankan. Piutang jenis ini
berasal dari operasionalisasi perusahaan negara (BUMN dan BUMD), kewajiban
perpajakan, tuntutan ganti rugi pegawai negeri/pejabat negara, dan pelaksanaan
kegiatan pemerintahan lainnya, seperti pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan,
pertanian, kehutanan, pertambangan, proyek-proyek pembangunan, dan sebagainya.

    Pengelolaan Piutang Negara/Daerah yang              menganut     prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik, juga mengikuti sistem akuntansi sesuai standar akuntansi
keuangan yang berlaku. Berdasarkan standar akuntansi tersebut, dalam pengelolaan
piutang dimungkinkan adanya penghapusan piutang dari pembukuan dengan tidak
menghapuskan hak tagih Negara (didefinisikan sebagai penghapusbukuan secara
bersyarat). Piutang-piutang yang telah dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan
tersebut, tetap dikelola dan diupayakan penyelesaiannya. Dalam hal upaya-upaya
penyelesaian tersebut tidak berhasil, dan kewajiban Penanggung Hutang tetap tidak
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia             97


terselesaikan, serta diperoleh keterangan dari Pejabat yang berwenang bahwa
Penanggung Hutang yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan lagi untuk
menyelesaikan hutangnya, dimungkinkan dilaksanakan penghapusan hak tagih
Negara (didefinisikan sebagai penghapusbukuan secara mutlak).

    Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari
pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah, kecuali mengenai Piutang Negara/Daerah
yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang, misalnya
piutang pajak. Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan
Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/ Daerah tanpa
menghapuskan hak tagih Negara/Daerah. Penghapusan Secara Mutlak dilakukan
dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.




                                        -o0o-
98   Bab 2: Manajemen Piutang
MANAJEMEN PERSEDIAAN


    “Kegiatan penatausahaan barang persediaan dalam bentuk
     pembukuan atau akuntansi perlu dilakukan dalam rangka
    pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat selaku
  stakeholders negara dan juga Dewan Perwakilan Rakyat selaku
                  lembaga representasi rakyat “




 Bab ini membahas manajemen persediaan dalam manajemen
 perbendaharaan di Indonesia. Setelah mempelajari bab ini Saudara
 diharapkan mampu untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan:

  §   Gambaran umum barang persediaan instansi pemerintah.
  §   Kerangka umum pengelolaan barang persediaan.
  §   Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan persediaan.
  §   Pembukuan/akuntansi barang persediaan.
102                                                      Bab 3: Manajemen Persediaan




Gambaran Umum Barang Persediaan Instansi
Pemerintah

Pengertian Persediaan

    M   enurut sifatnya, yang dimaksud dengan persediaan atau yang biasa dikenal
dengan sebutan inventory ialah aset lancar berupa barang yang dimiliki oleh suatu
entitas yang dibeli dengan tujuan untuk digunakan dalam operasional entitas yang
bersangkutan atau untuk dijual kembali. Persediaan yang dimiliki pada perusahaan
jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur umumnya berbeda-beda.
Pada perusahaan jasa, persediaan yang ada lebih berupa perlengkapan kantor
(supplies inventory) atau yang biasa dikenal dengan Alat Tulis Kantor/ATK karena
perusahaan jenis ini tidak menjual produk dalam bentuk barang. Pada perusahaan
dagang, jenis persediaannya biasa disebut dengan persediaan barang dagangan
(merchandise inventory) karena perusahaan ini menyediakan barang-barang untuk
dijual kepada konsumen. Sedangkan pada perusahaan industri atau manufaktur,
jenis persediaannya dibagi menjadi tiga, yaitu (a) persediaan bahan mentah (raw
material inventory), (b) persediaan barang setengah jadi (goods in process inventory),
dan (c) persediaan barang jadi (finished goods inventory).

    Pada instansi pemerintah jenis persediaan yang ada bergantung pada kegiatan
utama yang dilakukan instansi yang bersangkutan. Namun umumnya, sebagian
besar persediaan yang dimiliki instansi pemerintah adalah berupa persediaan Alat
Tulis Kantor/ATK. Persediaan dalam bentuk barang dagangan hanya ada pada
instansi pemerintah yang menjalankan fungsi penyediaan barang kepada
masyarakat. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 Tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat disebutkan bahwa
yang dimaksud dengan persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,
dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintah (PSAP) Nomor 05 disebutkan bahwa persediaan mencakup barang atau
perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis
pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan
pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

    Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk
digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis
pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti
komponen bekas. Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk
pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita
cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan
untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk
dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan untuk tujuan
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                 103


strategis/berjaga-jaga antara lain berupa cadangan energi (misalnya minyak) atau
cadangan pangan (misalnya beras).

    Secara umum persediaan pada instansi pemerintah adalah merupakan aset
berwujud yang meliputi:
a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan
     operasional pemerintah;
b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan
     kepada masyarakat;
d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam
     rangka kegiatan pemerintahan.

    Persediaan juga mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan
untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak
habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti
komponen bekas. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor Per-40/PB/2006 Tentang Pedoman Akuntansi Persediaan, disebutkan bahwa
persediaan dapat meliputi:
a. Barang konsumsi;
b. Amunisi;
c. Bahan untuk pemeliharaan;
d. Suku cadang;
e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
f.   Pita cukai dan leges;
g. Bahan baku;
h. Barang dalam proses/setengah jadi;
i.   Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
j.   Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

     Persediaan untuk tujuan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak)
atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-
barang dimaksud diakui sebagai persediaan. Hewan dan tanaman untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan
bibit tanaman. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam
neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.


Persediaan Merupakan Bagian dari                               Barang      Milik
Negara/Barang Milik Daerah (BMN/BMD)
    Pengertian barang milik negara (BMN) menurut Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah. Sedangkan barang milik daerah (BMD) adalah semua barang
yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah. Barang milik negara/daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang
104                                                     Bab 3: Manajemen Persediaan




sah meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/sejenisnya, diperoleh
sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan
undangundang dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

    Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
merupakan barang milik negara/daerah, termasuk didalamnya adalah persediaan.
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dimaksud dengan
barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang
dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai tidak termasuk uang dan surat
berharga.

     BMN/BMD memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan
perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam
perlakuan akuntansinya ada BMN/BMD yang dikategorikan sebagai aset lancar dan
ada pula yang digolongkan sebagai aset tetap. BMN/BMD dikategorikan sebagai aset
lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12
(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN/BMD yang memenuhi kriteria ini
diperlakukan sebagai Persediaan. Sedangkan BMN/BMD dikategorikan sebagai aset
tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak
dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan
diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi
kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan;
Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

   Pengelolaan barang milik negara/daerah, termasuk persediaan, dilaksanakan
dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:
a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-
   masalah di bidang pengelolaan barang milik Negara/daerah yang
   dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola
   barang dan gubernur/bupati/ walikota sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung
   jawab masingmasing;
b. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik Negara/daerah harus
   dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
c. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik
   negara/daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh
   informasi yang benar.
d. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah diarahkan agar
   barang milik negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar
   kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas
   pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
e. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik
   negara/daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
f. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah harus
   didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka
   optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia              105


    serta penyusunan Neraca Pemerintah.


Pejabat Pengelola Barang Milik Negara/Barang Milik
Daerah (BMN/BMD)
    Pada dasarnya barang milik negara/daerah, termasuk di dalamnya adalah
persediaan,    digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
kementerian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa menteri/pimpinan
lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang bagi
kementerian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

    Dalam pengelolan barang milik negara, Menteri Keuangan adalah pengelola
barang, menteri/pimpinan lembaga adalah pengguna barang, dan kepala kantor
satuan kerja adalah kuasa pengguna barang. Sedangkan dalam pengelolaan
barang milik daerah, gubernur/bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan barang milik daerah, sekretaris daerah adalah pengelola barang, dan
kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang. Dasar
pengaturan mengenai wewenang dan tanggung jawab pejabat pengelolaan
barang milik Negara/daerah adalah sebagai berikut:
1. Menteri Keuangan selaku pengelola barang mempunyai fungsi pengaturan
    (regelling) dan fungsi pengelolaan atas barang milik termasuk mengambil
    berbagai keputusan administratif (beschikking).
2. Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna barang mempunyai fungsi
    selaku pengguna barang pada dasarnya menyangkut penggunaan barang
    milik negara yang ada dalam               penguasaannya dalam        rangka
    penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian Negara/lembaga.
    Dalam melaksanakan fungsi dimaksud, menteri/pimpinan lembaga
    berwenang menunjuk kuasa pengguna barang.
3. Gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah merupakan
    pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang teknis
    pengelolaannya dilaksanakan oleh:
    a. Sekretaris daerah sebagai pengelola barang atas dasar pertimbangan
         bahwa kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku
         bendahara umum daerah berkedudukan di bawah sekretaris daerah;
    b. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna barang.
Kerangka Umum Pengelolaan Barang Persediaan

Belanja Barang
    Sesungguhnya barang persediaan ialah semua barang yang diperolehnya dari
belanja barang yang masih tersimpan dalam tempat-tempat penyimpanan berupa
gudang dan barang tersebut belum digunakan untuk keperluan dinas maupun
kepentingan umum. Ingat bahwa dalam klasifikasi anggaran menurut jenis belanja
106                                                  Bab 3: Manajemen Persediaan




terdapat 8 kategori, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, beban
bunga, subsidi, bantuan sosial, hibanh, dan belanja lain-lain. Menurut kategori
tersebut, yang dimaksud belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang
habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak
dipasarkan.

    Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis
pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran untuk memproduksi barang dan jasa
termasuk pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, dan perjalanan dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan. Perhitungan dan penilaian belanja barang atas masing-
masing Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) dilakukan berdasarkan HSU (Harga
Satuan Umum), sepanjang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan penilaian
atas pekerjaan yang belum ditetapkan dalam HSU dilakukan atas dasar Term of
Reference/Kerangka Acuan (TOR/KA) dan atau Rincian Anggaran Belanja (RAB)
yang disusun oleh pejabat yang berwenang, dengan memperhatikan harga pasar
yang berlaku dan jensi serta spesifikasi yang diperlukan.

Perencanaan Barang Persediaan
    Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah harus mampu
menghubungkan antara ketersediaan barang sebagai hasil dari pengadaan yang
telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar tindakan yang akan
datang dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang
milik negara/daerah. Hasil perencanaan kebutuhan tersebut merupakan salah
satu      dasar     dalam    penyusunan      perencanaan      anggaran     pada
kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Perencanaan anggaran yang
mencerminkan       kebutuhan    riil barang     milik   Negara/daerah      pada
kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah selanjutnya menentukan
pencapaian tujuan pengadaan barang yang diperlukan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah.

    Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja (performance based-
budget)     maka      setiap     instansi    pemerintah    diwajibkan    untuk
menentukan/merancang kebutuhannya sesuai dengan kinerja yang akan dicapai.
Penerapan anggaran berbasis kinerja secara tepat akan memberikan makna
pembelajaran di bidang perencanaan bagi seluruh aparat pemerintah yang terkait.
Sesuai dengan konsep dalam manajemen, tanpa perencanaan yang baik maka
hasil yang akan diperoleh pun tidak akan pernah sesuai dengan yang diharapkan.

    Terkait dengan pelaksanaan belanja barang, pada tahun anggaran berjalan
setiap instansi pemerintah harus mampu memperkirakan kebutuhan barang
persediaan yang akan digunakan dalam menunjang kegiatan operasional
kantornya di tahun berikutnya. Bahkan, bila perlu, melakukan perencanaan
kebutuhan untuk dua atau lima tahun ke depan. Melalui perencanaan seperti ini,
diharapkan penggunaan barang persediaan pada setiap kantor satuan kerja
pemerintah dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Lebih jauh lagi, kita
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                107


berharap hal tersebut akan dapat berdampak pada penghematan anggaran
pemerintah.

Tempat Penyimpanan
    Ada beberapa jenis gudang sebagai tempat penyimpan barang yang dikenal,
diantaranya adalah:
a. Gudang Besar
    Yakni suatu gudang untuk menyimpan barang-barang persediaan untuk
    pelayanan gudang-gudang lainnya. Pengelola gudang jenis ini disebut
    Bendahara Barang.
b. Gudang Transit
    Yakni suatu gudang untuk menyimpan barang-barang persediaan wilayah yang
    akan dikirim ke tempat lain/daerah yang pengirimannnya adalah dari gudang
    pusat. Pengelola gudang jenis ini disebut kepala gudang.
c. Gudang Pemakaian
    Yakni suatu gudang untuk menyimpan barang-barang persediaan yang ada
    dipakai dari gudang pusat yang dikelola oleh kepala gudang.
d. Gudang Khusus
    Yakni suatu gudang untuk menyimpan barang-barang persediaan yang sifatnya
    khusus. Barang-barang tersebut tidak dapat dicampur penyimpanannya dengan
    barang-barang lainnya. Pengelolaannya dapat dilakukan oleh Bendahara Barang
    atau Kepala Gudang.

   Barang-barang persediaan dimaksud yang berada sebuah departemen/lembaga
pada dasarnya merupakan barang dasar yang akan dipakai. Kecuali pada
Departemen Hankam/Polri, barang persediaan yang ada umumnya berbeda dengan
departemen lain baik dari sisi jumlah maupun jenis barang. Oleh karena itu,
penyimpanan maupun pengelolaannya pun sangat berbeda.




Klasifikasi dan Kode Barang Persediaan
    Barang-barang persediaan telah ditetapkan klasifikasi dan kodenya yang diatur
dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.18/1999 tentang Kodefikasi
Barang Milik Negara. Klasifikasi barang menurut keputusan menteri keuangan
tersebut adalah:
a. Barang pakai habis
b. Barang tak pakai habis
c. Barang bekas
    Sedangkan kode barang persediaan dimulai dengan kode golongan, kode
bidang, kode kelompok, kode subkelompok, dan kode Sub-sub kelompok barang
yang terdiri dari 10 digit. Kode barang persediaan selalu menggunakan kode
golongan barang satu digit yakni dengan kode 4 (empat) dan kemudian tersusun
108                                                     Bab 3: Manajemen Persediaan




kode bidang 2 digit, kode kelompok 2 digit, kode sub kelompok 2 digit dan kode sub-
sub kelompok 3 digit.
Contoh:

                            4.01.01.01.001

   Tabel kode barang persediaan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan
dapat dilihat pada lampiran.

Stock Opname Barang Persediaan 1
     Kegiatan untuk melakukan perhitungan, pencatatan, pendaftaran, dan penilaian
barang persediaan dalam gudang yang menjadi tanggung jawab Bendahara
Barang/Kepala Gudang pada saat tertentu disebut Stock Opname atau inventarisasi
fisik. Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur stock opname
adalah:
a. Suatu kegiatan untuk melakukan penghitungan terhadap semua barang dalam
      gudang.
b. Penghitungan dilakukan “pada suatu saat tertentu” artinya penghitungan-
      penghitungan dapat dilakukan setiap saat bila dipnadang perlu, atau yang pasti
      pada setiap akhir tahun untuk menentukan saldo akhir tahun.
c. Kegiatan pencatatan berarti semua barang yang dilakukan penghitungan
      tersebut, wajib dicatat pada suatu formulir yang telah baku.
d. Kegiatan pendaftaran barang di mana semua barang dari hasil penghitungan
      yang telah dicatat dalam formulir yang baku, wajib untuk diberi nomor sebagai
      nomor unit pendaftaran per jenis barang.
     Kegiatan penilaian terhadap barang-barang persediaan adalah penilaian yang
berarti menilai kembali terhadap harga barang-barang persediaan yang sudah tidak
diketahui lagi nilai perolehannya. Untuk memperoleh nilai perolehan barang-barang
tersebut dapat diperoleh dari:
a. Daftar barang persediaan/dokumen lama yang sejenis dan harga barangnya ada
      dan jelas.
b. Dokumen hasil pengadaan/pembelian.
c. Dealer atau toko tempat barang tersebut dibeli.
    Bila ada suatu barang yang tidak diketahui lagi nilai perolehannya barang
tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib untuk dinilai
kembali. Untuk mendapatkan data/informasi nilai perolehan memang banyak
mengalami kesulitan, namun tetap bahwa barang milik/kekayaan negara yang tidak
diketahui nilai perolehannya wajib untuk dinilai kembali.




1
 Diolah dari Modul Penatausahaan Kekayaan Negara, Drs. RM Sadewo, Pusdiklat Angaran
BPPK, Tahun 2002
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                 109


    Manfaat dilaksanakannya stock opname barang-barang persediaan antara lain
adalah:
a. Untuk mengetahui jumlah dan nilai awal barang persediaan dalam suatu
    pembukuan barang pada suatu gudang tertentu.
b. Mempermudah dalam pembukuan barang persediaan, terutama sekali dalam
    menentukan saldo awal pada suatu waktu.

    Dengan kegiatan stock opname berarti Bendahara Barang/Kepala Gudang telah
dapat membuat dokumen awal untuk gudang yang dikelolanya, sehingga sangat
mudah diperoleh sewaktu-waktu diperlukan. Stock opname terhadap barang yang
disimpan dalam gudang sebagai barang persediaan yang diurus oleh Bendahara
Barang/Kepala Gudang perlu dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pelaksanaan
dimaksud adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai barang dalam gudang yang
penghitungannya dapat dilaksanakan pada setiap saat diperlukan atau pada setiap
akhir tahun termasuk gudang-gudang yang pengurusannya berada di bawah proyek-
proyek departemen/lembaga yang menyimpan barang persediaan yang berasal/dibeli
dari APBN atau dana di luar APBN yang diurus dan dikuasai oleh proyek-proyek
dimaksud. Barang-barang proyek tersebut diatur dalam Keppres No. 16 Tahun 1994
Pasal 18 yang menyatakan bahwa semua proyek yang selesai sebagian atau
seluruhnya Pimpinan Proyek wajib menyerahkan hasil proyek dan seluruh
kekayaannya kepada atasan proyek yang bersangkutan. Bila kekayaan proyek
dimaksud belum diserahkan kepada atasannya maka wajib untuk diadministrasikan
atau ditatausahakan secara tertib dan teratur termasuk barang persediaan dimaksud.

     Jumlah dan nilai barang persediaan yang dimiliki atau di bawah pengurusan dan
penguasaan departemen/lembaga cukup besar dan sangat material untuk
dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu barang-barang dimaksud perlu
ditatausahakan secara proporsional dan perlu dilakukan penghitungannya secara
cermat.
     Hasil stock opname tersebut dalam kaitannya dengan pembukuan barang
persediaan adalah akan mencerminkan dalam pembukuan sebagai saldo awal
pembukuan persediaan. Untuk keberhasilan lainnya stock opname maka perlu
diperhatikan tahapan-tahapan atau langkah-langkah untuk mencapai keberhasilan
yang sempurna.


Pengakuan,              Pengukuran,               dan          Pengungkapan
Persediaan

Dalam rangka pelaksanaan sistem akuntansi barang milik negara/daerah telah diatur
mengenai barang persediaan kaitannya dengan kriteria pembukuan untuk memenuhi
sistem aplikasi akuntansinya. Barang-barang tersebut oleh pihak pengguna
barang/kuasa pengguna barang harus yakin bahwa barang tersebut sudah diterima
atau hak kepemilikannya, oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus memenuhi 3
(tiga) kriteria yaitu:
110                                                      Bab 3: Manajemen Persediaan




a.    Pengakuan persediaan: adalah barang persediaan diakui pada saat diterima
      atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Dan pada akhir
      periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
b.    Pengukuran persediaan: adalah untuk memperoleh kepastian nilai dari suatu
      barang persediaan yang mencakup biaya perolehan, biaya standar, biaya nilai
      wajar.
c.    Pengungkapan persediaan: adalah keterangan/informasi terakhir mengenai
      barang persediaan tersebut yang akan digunakan berbagai kepentingan
      (Kebijakan akuntansi, Penjelasan, Kondisi dan Lainnya).

Pengakuan Persediaan
    Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh
pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau
kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat
berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang
dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi
dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Pengukuran Persediaan
      Persediaan disajikan sebesar:
a.    Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
      Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan,
      biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan
      pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa
      mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya
      perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki
      nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan
      biaya perolehan terakhir.
b.    Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
      Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan
      persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang
      dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan
      menjadi persediaan.
c.    Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan
      Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian
      kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi
      wajar. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan serta
      persediaan yang diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan dinilai
      dengan menggunakan nilai wajar.

Pengungkapan Persediaan
   Persediaan disajikan di neraca sebesar nilai moneternya dan diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), berupa:
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                       111


a.   Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
b.   Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang
     digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang
     digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau
     diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi
     yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
c.   Kondisi persediaan;
d.   Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya
     persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan.

   Sedangkan untuk persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek
swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam
pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.


Pembukuan/Akuntansi Barang Persediaan 2

    Pengurusan barang persediaan secara baik yang dilakukan oleh
Bendahara/Kepala Gudang ataupun oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pengelolaan barang persediaan wajib dilakukan. Bila tidak maka hal tersebut akan
dapat menimbulkan kemungkinan kerugian negara. Kegiatan penatausahaan barang
persediaan dalam bentuk pembukuan atau akuntansi perlu dilakukan dalam rangka
pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat selaku stakeholders negara
dan juga Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga representasi rakyat.

     Tujuan penatausahaan persediaan adalah:
a.    Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang persediaan;
b.    Mengamankan transaksi persediaan melalui pencatatan, pemrosesan dan
      pelaporan transaksi keuangan yang konsisten;
c.    Mendukung penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang
      menghasilkan informasi persediaan sebagai dasar pertanggungjawaban dan
      pengambilan keputusan.

   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
menyatakan bahwa:
a. Menteri Keuangan mengatur pengelolaan Barang Milik Negara.
b. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian
    negara/lembaga yang dipimpinnya.
c. Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah Kuasa
    Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan.
d. Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan
    menatausahakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya
    dengan sebaik-baiknya.

2
 Diolah dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-40/PB/2006 Tentang
Pedoman Akuntansi Persediaan
112                                                      Bab 3: Manajemen Persediaan




e.    Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku
      Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan,
      aset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang
      berada dalam tanggung jawabnya.

     Yang dimaksud dengan aset pemerintah adalah seluruh sumber daya ekonomi
yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa
lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan
satuan uang. Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari aset pemerintah
yang berwujud (tangible) Untuk tujuan pelaporan, BMN dikelompokkan menjadi aset
lancar (current asset) dan aset tetap (fixed asset). Aset lancar adalah aset yang
diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam
waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Sedangkan aset tetap adalah
aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Barang persediaan
merupakan BMN yang masuk dalam kategori aset lancar.

    Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa menurut Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 persediaan mencakup barang atau
perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis
pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan
pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

    Untuk memberi petunjuk kepada organisasi yang terkait dalam pelaksanaan
pencatatan dan pelaporan persediaan agar organisasi tersebut memiliki persepsi
yang sama sehingga tercapai keseragaman dalam penatausahaan persediaan,
pemerintah telah menyusun pedoman penatausahaan persediaan yang dituangkan
dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-40/PB/2006
tentang Pedoman Akuntansi Persediaan.

Mekanisme Penatausahaan Persediaan
    Penatausahaan persediaan dilaksanakan oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Barang (UAKPB) sesuai dengan PMK nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. UAKPB adalah satuan
kerja/kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang mengurus dan atau
menggunakan BMN. Dalam menatausahakan persediaan, UAKPB juga harus
mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor
18/KMK.018/1999 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara.

    Persediaan dicatat dalam Buku Persediaan (dalam bentuk kartu) untuk setiap
jenis barang. Berdasarkan saldo per jenis persediaan pada Buku Persediaan disusun
Laporan Persediaan. Laporan Persediaan disusun menurut Subkelompok Barang
dan dilaporkan setiap semester. Laporan Persediaan dibuat didasarkan pada saldo
pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil opname fisik. Laporan Persediaan
dari UAKPB dikirimkan ke UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-
Wilayah). Laporan Persediaan pada tingkat UAPPB-W sampai dengan UAPB (Unit
Akuntansi Pengguna Barang) dibuat berdasarkan penggabungan Laporan
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia              113


Persediaan organisasi BMN di bawahnya dan disajikan dalam Bidang Barang.
Sebagai pengganti Buku Persediaan pada tingkat UAPPB-W/UAPPBE1 (Unit
Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Tingkat Eselon I)/UAPB adalah arsip
Laporan Persediaan dari seluruh organisasi BMN di bawahnya. UAKPB membuat
mapping data persediaan berdasarkan Laporan Persediaan dan harga pembelian
terakhir yang diperoleh dari UAKPA. Penyajian perkiraan persediaan dalam Neraca
didasarkan pada hasil proses mapping klasifikasi BMN sesuai Keputusan Menteri
Keuangan nomor 18/KMK.018/1999 dengan perkiraan buku besar neraca.
Mekanisme Penatausahaan Persediaan secara umum dapat dilihat dalam flow chart
pada bagan 8 berikut ini:




                                    Gambar 8.
                           Mekanisme Penatausahaan
                                  Persediaan
114                                                    Bab 3: Manajemen Persediaan




Formulir dan Pelaporan
   Dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan pencatatan persediaan adalah
sebagai berikut :
a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan
    dokumen pendukung lainnya, seperti faktur, kuitansi, kontrak/SPK, Berita Acara
    Serah Terima, dan sebagainya.
b. Buku Persediaan.

Sedangkan laporan yang dihasilkan berupa:
a. Laporan Persediaan;
b. Laporan Hasil Mapping.

   Berikut ini adalah contoh petunjuk pengisian dan bentuk Buku Persediaan,
Laporan Persediaan, dan Laporan Hasil Mapping.
1) Buku Persediaan
    a) Buku Persediaan dibuat dalam bentuk kartu untuk setiap jenis (item)
         barang. Pada setiap buku persediaan dicantumkan kode dan uraian sub-
         sub kelompok barang untuk barang yang dapat diklasifikasikan sesuai SK
         Menkeu nomor 18/KMK.018/1999;
    b) Buku persediaan diisi setiap ada mutasi barang persediaan, seperti
         pembelian, hibah dan mutasi penggunaan barang persediaan;
    c) Setiap akhir tahun perlu diadakan inventarisasi persediaan untuk
         menentukan kuantitas dari setiap item persediaan dan selanjutnya buku
         persediaan disesuaikan berdasarkan hasil inventarisasi tersebut;
    d) Buku Persediaan dikelola oleh petugas yang menangani persediaan.
2) Laporan Persediaan
    a) Laporan Persediaan dibuat setiap akhir semester pada suatu periode
         akuntansi untuk melaporkan nilai persediaan pada akhir semester;
    b) Laporan Persediaan dibuat oleh Petugas yang menangani persediaan dan
         diketahui oleh penanggung jawab UAKPB;
    c) Laporan Persediaan harus memberikan informasi jumlah persediaan yang
         rusak atau usang. Persediaan yang telah usang adalah persediaan yang
         tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan operasional bukan hanya karena
         usianya tapi juga karena sudah ketinggalan teknologi atau ketidaksesuaian
         spesifikasi.
3) Laporan Hasil Mapping
    a) Laporan Hasil Mapping dibuat setiap akhir semester pada suatu periode
         akuntansi serta setelah membuat Laporan Persediaan.
    b) Laporan Hasil Mapping memberikan informasi jumlah nilai serta kuantitas
         persediaan berdasarkan Laporan Persediaan yang disesuaikan menjadi
         nilai serta kuantitas persediaan berdasarkan Bagan Perkiraan Standar
         (PMK nomor 13/PMK.06/2005).
    c) Laporan Persediaan dibuat oleh Petugas yang menangani persediaan dan
         diketahui oleh penanggung jawab UAKPB.
   Bentuk format Buku Persediaan, Laporan Persediaan, dan Laporan Hasil
Mapping serta petunjuk pengisiannya seperti terlihat bagan-bagan berikut ini.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                  115


                                    Gambar 9
                             Format Buku Persediaan

   UAPB               :   ……..(1)          Nomor Kartu               :   ……….(4)
   UAPPB-E1           :   ……..(2)          Halaman                   :   ……….(5)
   UAPPB-W            :   ……..(3)

                                  BUKU PERSEDIAAN

                                           Kode            Sub-Sub   :   ………..(8a)
                                           Kelompok
   UAKPB              :   ………(6)           Jenis Barang              :   ………..(8b)
   Kode UAKPB         :   ……….(7)          Satuan                    :   ………..(9)
116                                       Bab 3: Manajemen Persediaan




Petunjuk Pengisian Buku Persediaan sebagai berikut:
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                  117


                                    Gambar 10
                            Format Laporan Persediaan

UAPB              :   ……(1)
UAPPB-E1          :   ……(2)
UAPPB-W           :   …….(3)

                             LAPORAN PERSEDIAAN
                                Semester : ….(4)
                             Tahun Anggaran: …….(5)

UAKPB             :   ……(6)
Kode UAKPB        :   …….(7)




Keterangan:
1. Persediaan senilai Rp……….(13)…. dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp……….(14)…. dalam kondisi usang.

                                                               ….(15)…, ……………
Mengetahui,                                                    Petugas   Pengelola
Persediaan
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala …….(16)…


Nama   : …….(16)…                                              Nama    : ……(17)…
NIP    : ……..(16)…                                             NIP     :
…….(17)…
118                                      Bab 3: Manajemen Persediaan




Petunjuk Pengisian Laporan Persediaan:
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia               119


                                   Gambar 11
                               Format Hasil Mapping

   UAPB             :   ……(1)
   UAPPB-E1         :   ……(2)
   UAPPB-W          :   …….(3)

                                  HASIL MAPPING
                                  Semester : ….(4)
                               Tahun Anggaran: …….(5)

   UAKPB            :   ……(6)
   Kode UAKPB       :   …….(7)




                                                         ….(15)…, ……………
Mengetahui,                                              Petugas      Pengelola
Persediaan
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala …….(16)…


Nama      : …….(16)…                                     Nama : ……(17)…
NIP       : ……..(16)…                                    NIP  : …….(17)…
120                                         Bab 3: Manajemen Persediaan




Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Mapping:
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                 121



Akuntansi Persediaan
Siklus Akuntansi Persediaan (Flowchart)
    Pada dasarnya akuntansi persediaan oleh UAKPB dapat dilakukan secara
manual ataupun menggunakan aplikasi persediaan. Apabila akuntansi persediaan
sudah dilakukan dengan menggunakan aplikasi persediaan maka jurnal penyesuaian
persediaan akan terbentuk secara otomatis dari sistem aplikasi persediaan. UAKPB
mengirimkan file data jurnal penyesuaian kepada UAKPA. Apabila akuntansi
persediaan belum menggunakan aplikasi persediaan, maka jurnal penyesuaian
persediaan dibuat dengan menggunakan formulir jurnal aset (FJA) oleh UAKPA.
Selanjutnya UAKPA merekam data persediaan menggunakan aplikasi SAI tingkat
Satuan Kerja.

    Untuk UAKPA yang belum menggunakan aplikasi persediaan, pada setiap akhir
semester harus membuat jurnal aset untuk mencatat nilai persediaan berdasarkan
Laporan Persediaaan dan Laporan Hasil Mapping yang diterima dari UAKPB. Nilai
rupiah yang dicantumkan dalam jurnal adalah nilai rupiah persediaan hasil mapping.
Jurnal tersebut direkam melalui Aplikasi SAK untuk menyusun Laporan Keuangan
berupa Neraca. Hasil mapping disajikan dalam CaLK. Setiap semester neraca
beserta CaLK dikirimkan kepada unit akuntansi keuangan level atasnya. Siklus
Akuntansi Persediaan (flowchat) dapat dilihat pada bagan 12.

Proses Akuntansi
    Setelah UAKPB melakukan inventarisasi fisik, hal yang selanjutnya dilakukan
adalah menyesuaikan kode barang persediaan berdasarkan KMK nomor
18/KMK.018/1999 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara. Kode barang persediaan
yang tercantum dalam KMK nomor 18//KMK.018/1999 dimulai dengan kode
golongan, kode bidang, kode kelompok, kode sub kelompok, dan kode sub-sub
kelompok. Kode barang persediaan dimulai dengan kode golongan 4 (empat), seperti
yang tecantum dalam lampiran 1 buku ini.

    Setelah kode barang persediaan disesuaikan dengan KMK nomor
18/KMK.018/1999, UAKPB melakukan mapping atas kode barang persediaan
terhadap kode barang sesuai PMK nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan
Standar (BPS). UAKPB membuat mapping data persediaan berdasarkan harga
pembelian yang diperoleh dari UAKPA. Hasil mapping tersebut digunakan sebagai
dasar penyajian nilai perkiraan persediaan dalam neraca. Format mapping BPS
tercantum pada bagan 13.
122                            Bab 3: Manajemen Persediaan




             Gambar 12
      Siklus Akuntansi Persediaan
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia   123



                                    Gambar 13
              Format Mapping Bagan Perkiraan Standar (BPS)
124                                                     Bab 3: Manajemen Persediaan




Jurnal Persediaan
     Jurnal (journal) adalah pencatatan transaksi pertama kali dimana satu transaksi
akan mempengaruhi dua atau lebih perkiraan (account), satu sisi sebagai debit dan
sisi lainnya sebagai kredit. Satuan kerja membuat jurnal persediaan agar dapat
menyajikan nilai persediaan dalam neraca. Bentuk jurnal persediaan sebagai berikut :




    Jenis-jenis persediaan dalam jurnal standar mengacu kepada klasifikasi
persediaan sesuai dengan BPS.

Nilai per jenis persediaan dihitung sebagai berikut :

        NP = QP x HP


dimana:
NP : Nilai per jenis persediaan pada tanggal Neraca
QP : Kuantitas/jumlah persediaan pada tanggal pelaporan (dalam unit)
        berdasarkan Laporan Persediaan
HP : Harga pembelian terakhir persediaan (dalam rupiah per unit) berdasarkan
        faktur pembelian

    Jurnal persediaan selanjutnya dituangkan dalam formulir jurnal aset (FJA)
sebagai dokumen sumber perekaman data. Bentuk format jurnal aset (FJA) dan
petunjuknya dapat dilihat pada gambar 14.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia   125



                                    Gambar 14
                      Bentuk Formulir Jurnal Aset (FJA)




Petunjuk Pengisian:
126   Bab 3: Manajemen Persediaan
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                127



Pelaporan Persediaan
    Setiap semester UAKPB membuat Laporan Persediaan beserta data transaksi
serta menyerahkan laporan beserta data transaksi tersebut kepada unit vertikal di
atasnya untuk dikompilasi. UAKPB juga menyerahkan laporan beserta data transaksi
tersebut kepada UAKPA. Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, UAKPA
membuat jurnal penambahan/pengurangan nilai persediaan. Berdasarkan jurnal
tersebut, akun persediaan disajikan neraca. Contoh penyajian akun persediaan
dalam neraca :




   Persediaan disajikan di neraca sebesar nilai moneternya dan diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), berupa:
a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang
    digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang
    digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau
    diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi
    yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
c. Kondisi persediaan;
d. Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya
    persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan.

   Sedangkan untuk persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek
swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam
pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
128                                               Bab 3: Manajemen Persediaan




    Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, jenjang pelaporan
persediaan sebagai berikut :




    Jenjang pelaporan persediaan di Unit Akuntansi Keuangan adalah sebagai
berikut:
a. UAKPA mengirimkan Neraca/CaLK termasuk data persediaan kepada UAPPA-
     W;
b. UAPPA-W mengirimkan Neraca/CaLK termasuk data persediaan kepada
     UAPPA-E1;
c. UAPPA- E1 mengirimkan Neraca/CaLK termasuk data persediaan kepada
     UAPA.

   Sedangkan, jenjang pelaporan persediaan di Unit Akuntansi Barang adalah
sebagai berikut:
a. UAKPB mengirimkan Laporan Persediaan kepada UAPPB-W;
b. UAPPB- W mengirimkan Laporan Persediaan kepada UAPPB-E1;
c. UAPPB- E1 mengirimkan Laporan Persediaan kepada UAPB.




                                   ˜™




Rangkuman
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                     129




     Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 Tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat disebutkan bahwa yang
dimaksud dengan persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,
dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintah (PSAP) Nomor 05 disebutkan bahwa persediaan mencakup barang atau
perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis
pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan
pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Persediaan untuk tujuan
strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga
seperti cadangan pangan (misalnya beras) diakui sebagai persediaan. Demikian pula
dengan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara
lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

    Pengelolaan barang milik negara/daerah, termasuk persediaan, dilaksanakan
dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut: asas fungsional, asas
kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas
kepastian nilai. Dalam pengelolan barang milik negara, Menteri Keuangan adalah
pengelola barang, menteri/pimpinan lembaga adalah pengguna barang, dan
kepala kantor satuan kerja adalah kuasa pengguna barang. Sedangkan dalam
pengelolaan barang milik daerah, gubernur/bupati/walikota adalah pemegang
kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, sekretaris daerah adalah pengelola
barang, dan kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang.

    Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah harus mampu
menghubungkan antara ketersediaan barang sebagai hasil dari pengadaan yang
telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar tindakan yang akan
datang dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang
milik negara/daerah. Hasil perencanaan kebutuhan tersebut merupakan salah
satu      dasar    dalam     penyusunan      perencanaan      anggaran     pada
kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Perencanaan anggaran yang
mencerminkan       kebutuhan    riil barang     milik   Negara/daerah      pada
kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah selanjutnya menentukan
pencapaian tujuan pengadaan barang yang diperlukan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah.

    Tujuan penatausahaan persediaan adalah untuk menyediakan informasi yang
akurat dan tepat waktu tentang persediaan, mengamankan transaksi persediaan
melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten,
dan mendukung penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang
menghasilkan informasi persediaan sebagai dasar pertanggungjawaban dan
pengambilan keputusan.

    Untuk memberi petunjuk kepada organisasi pemerintah yang terkait dalam
pelaksanaan pencatatan dan pelaporan persediaan agar organisasi tersebut memiliki
130                                                Bab 3: Manajemen Persediaan




persepsi yang sama sehingga tercapai keseragaman dalam penatausahaan
persediaan, maka pemerintah menyusun pedoman penatausahaan persediaan yang
dituangkan dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-
40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan.




                                   -o0o-
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia   131
MANAJEMEN PEMBIAYAAN
JANGKA PENDEK
   “Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari, unit-unit
   pengelola utang negara harus bebas dari benturan kepentingan
    sekecil mungkin yang dapat merugikan negara dan bebas dari
  pengaruh pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
 perundang-undangan dan praktik pengelolaan utang yang sehat dan
                              hati-hati “



  Bab ini membahas manajemen pembiayaan jangka pendek dalam
  manajemen perbendaharaan di Indonesia. Setelah mempelajari bab ini
  Saudara diharapkan mampu untuk menjelaskan hal-hal yang terkait
  dengan:

   §   Prinsip pembiayaan jangka pendek.
   §   Penggunaan kredit dari rekanan oleh Satuan Kerja: Praktik, Manfaat,
       dan Kelemahan.
   §   Penentuan kebutuhan pendanaan jangka pendek pemerintah
       pusat/daerah.
   §   Sumber pembiayaan pinjaman jangka pendek.
   §   Pinjaman daerah jangka pendek.
134                                      Bab 4: Manajemen Pembiayaan Jangka Pendek




      Untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan diperlukan adanya penerimaan
negara yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pelayanan kepada
masyarakat dan kegiatan pembangunan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan
sebagainya. Secara ideal, besarnya penerimaan negara harus lebih besar daripada
pengeluaran, sehingga negara yang b ersangkutan masih memiliki tabungan (saving)
yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif atau untuk
membiayai kegiatan-kegiatan di tahun yang akan datang. Apabila penerimaan negara
lebih kecil dibandingkan dengan pengeluarannya (defisit anggaran), maka
pemerintah harus mencari sumber-sumber dana baru untuk menutup defisit tersebut.
Sebaliknya, apabila penerimaan negara lebih besar dibandingkan dengan
pengeluarannya (suplus anggaran), maka pemerintah akan memiliki beberapa
alternatif kegiatan yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan dana surplus tersebut.

     Kegiatan yang dilakukan untuk menutup defisit anggaran atau kegiatan untuk
memanfaatkan surplus anggaran biasa disebut dengan kegiatan pembiayaan
(financing). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Indonesia mendefinisikan
pembiayaan sebagai setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan
maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah
terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama
satu periode pelaporan. Bambang Widjajarso, dkk. (2006) menyebutkan bahwa
penerimaan pembiayaan berasal dari penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran
(SiLPA), pinjaman (baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri) dan divestasi
aset. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran pokok
pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh
pemerintah.

    Sebuah studi analisis kebijakan fiskal dan struktur pembiayaan jangka menengah
di Indonesia yang dilakukan oleh Laboratorium Penelitian, Pengabdian pada
Masyarakat, dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) Fakultas Ekonomi Universitas
Padjadjaran Bandung bekerjasama dengan Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan,
dan Kerjasama Internasional (Bapekki) Departemen Keuangan RI yang ditulis oleh
Almizan Ulfa dalam Bunga Rampai Penelitian Tahun 2004, memberikan rekomendasi
untuk unsur pembiayaan sebagai berikut:

   Dari segi pembiayaan, bila memang defisit fiskal masih tetap dijalankan,
   sangatlah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan
   kemampuan pembiayaan-pembiayaan dalam negeri baik perbankan maupun
   non-perbankan. Dengan masih berjalannya usaha pemulihan dunia usaha
   perbankan di Indonesia pasca krisis moneter, fokus untuk langkah-langkah
   kebijakan pembiayaan non-perbankan menjadi lebih jelas. Penerbitan
   obligasi atau surat utang negara serta privatisasi BUMN melalui Initial Public
   Offering (IPO) dan mitra strategis (strategic sale) merupakan dua komponen
   pembiayaan yang layak diintensifkan. Selain itu, memungkinkan pula untuk
   memanfaatkan dana-dana idle lain seperti Rekening Dana Investasi (RDI)
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                 135


    dan Rekening Dana Transitori Minyak (RDTR) yang disimpan di Bank
    Indonesia.

     Obligasi yang awalnya diterbitkan khususnya pada pihak pemerintah daerah
yang memiliki surplus dalam dana perimbangannya harus mulai lebih diarahkan pada
sektor lain seperti pihak dunia usaha swasta dan bila memungkinkan pada pihak
internasional (obligasi internasional). Dengan penerbitan obligasi internasional
tersebut diharapkan adanya sinyal yang positif dan kepercayaan pasar dunia serta
bisa menambah cadangan devisa dan mengurangi jumlah penerbitan obligasi dalam
negeri. Bila penerbitan obligasi dalam negeri lebih dipilih sebagai opsi, harus
dipertimbangkan untuk mem-breakdown alokasi komposisinya, apakah lebih baik
obligasi jangka pendek (T-Bills) yang secara manfaat dapat digunakan untuk
pembiayaan kegiatan produktif, walaupun harus diupayakan sistem pengelolaan yang
lebih disiplin menimbang ancaman jadwal waktu pembayaran yang bisa terjadi. Bila
obligasi jangka panjang (T-Bonds) yang dipilih, maka usaha-usaha untuk dapat
memanfaatkan dana dalam kegiatan yang produktif ini harus lebih disiplinkan karena
dikhawatirkan adanya penyimpangan penggunaan dana ini untuk kegiatan-kegiatan
yang bersifat konsumtif dan tidak produktif.

     Sejak dibekukannya dana RDI untuk permohonan BUMN, Pemda, dan BUMD
oleh Departemen Keuangan pada tahun 2003, dana ini dapat dimanfaatkan untuk
alternatif pembiayaan. Namun mengingat ancaman terhadap posisi keuangan yang
mungkin terjadi, karenanya dana RDI ini hanya bisa dijadikan opsi sumber
pembiayaan dengan status emergency only dan incidental jangka pendek.


Prinsip Pembiayaan Jangka Pendek
    Pembiayaan jangka pendek adalah suatu kegiatan pembiayaan dengan cara
memilih berbagai alternatif sumber/alokasi pembiayaan yang bersifat jangka pendek.
Acuan tentang panjang atau pendeknya suatu periode biasanya mengacu pada
pelaksanaan siklus anggaran, yaitu satu tahun atau 12 (dua belas) bulan. Oleh
karena itu kegiatan pembiayaan yang berumur tidak lebih dari 12 bulan dimasukkan
dalam klasifikasi jangka pendek. Sedangkan kegiatan pembiayaan yang berumur
lebih dari 12 bulan diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

    Secara umum kegiatan pembiayaan jangka pendek, untuk menutup defisit, yang
dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pinjaman jangka pendek (short-
term loan) dan menerbitkan surat utang jangka pendek (short-term debt). Sedangkan
untuk memanfaatkan surplus, pemerintah dapat melakukan kegiatan investasi jangka
pendek (short-term investment) atau memberikan pinjaman jangka pendek (short-
term credit). Saat ini dan untuk beberapa tahun ke depan, mengingat jumlah hutang
Indonesia mencapai lebih dari Rp1.300 trilyun dan rata-rata defisit anggaran
mencapai Rp40-an trilyun, konsentrasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah kita
adalah bagaimana mencari sumber pembiayaan baru, baik berupa sumber
pembiayaan jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang yang
berbiaya murah guna menutup defisit anggaran tersebut.
136                                        Bab 4: Manajemen Pembiayaan Jangka Pendek




Risiko (Risk)
    Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan
pembiayaan diantaranya adalah risiko (risk). Dalam teori manajemen keuangan
selalu disebutkan bahwa setiap kegiatan pembiayaan (penerimaan maupun
pengeluaran) selalu melekat risiko di dalamnya. Risiko merupakan suatu konsekuensi
dari dipilihnya suatu alternatif. Risiko umumnya dapat menimbulkan dampak yang
tidak baik. Namun demikian kita tidak dapat menghindari risiko yang telah melekat
tersebut. Satu-satunya tindakan yang dapat diambil terkait dengan risiko adalah
meminimalisasi dampak risiko tersebut dengan cara mengelolanya (me-manage)
dengan baik. Inilah yang disebut dengan manajemen risiko (risk management).

    Keown (2002) mengatakan bahwa karena kita hidup dalam dunia yang penuh
dengan ketidakpastian maka cara kita dalam memandang risiko dan
mengintegrasikannya ke dalam keputusan merupakan hal terpenting dalam seluruh
dimensi kehidupan kita. Menurutnya lagi bahwa risiko haruslah dipertimbangkan
dalam pengambilan keputusan finansial. Ia pun mengutip sebuah sajak Yunani kuno
yang dibuat oleh Raja Solon (abad ke-6 sebelum masehi) sebagai bentuk
penghargaan pada Dewa Zeus:

      “There is risk in everything that one does, and no one knows where he will
      make his landfall when his enterprise is at its beginning. One man, trying to
      act effectively, fails to foresee something and falls into great and grim
      ruination, but to another man, one who is acting ineffectively, a God gives
      good fortune in everything and escape from his folly.”
      (Risiko ada di setiap perbuatan manusia. Tak seorangpun mengetahui
      dimana ia akan berakhir saat ia memulai suatu usaha. Seorang manusia
      berusaha bekerja secara efektif namun karena ia gagal melihat sesuatu lebih
      dini, ia kandas pada jurang kehancuran nan suram dan dalam. Seorang
      manusia lainnya bekerja secara tidak efektif namun karena ia senantiasa
      diberkati oleh Dewa, ia berhasil lolos dari kegagalan).

    Puisi di atas memanglah hanya sebuah ungkapan terima kasih Solon pada Zeus.
Namun bila kita cermati lebih jauh, ada makna nilai yang terkandung didalamnya
yaitu bahwa sesungguhnya hidup memanglah penuh ketidakpastian. Manusia, pintar
ataupun bodoh, tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Hanya
Tuhan yang Maha Besar-lah yang tahu tentang apa saja yang telah, sedang, dan
akan terjadi. Namun demikian manusia telah dibekali akal untuk memprediksi apa
yang kemungkinan besar akan terjadi. Sehingga manusia mampu untuk mengenal
dan mengelola risiko yang akan dihadapinya dalam kegiatan apapun.

     Menurut Brigham (1993) risiko mengacu pada suatu perubahan yang berakibat
pada terjadinya sesuatu yang tidak menyenangkan. Bila kita melakukan terjun
payung, misalnya, maka itu berarti kita sedang mempertaruhkan nyawa kita. Bila kita
bertaruh pada pertandingan balap kuda, itu berarti kita sedang mempertaruhkan uang
kita. Dan bila kita berspekulasi pada saham atau surat berharga lainnya, maka itu
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                       137


berarti kita pun sedang mengambil risiko agar bisa memperoleh keuntungan yang
diharapkan.

    Berikut ini diberikan ilustrasi tentang risiko pada kegiatan finansial. Jika seorang
investor menanamkan uangnya dengan cara membeli obligasi pemerintah dengan
tingkat bunga sebesar 10% dan pemerintah menjamin bahwa obligasi tersebut
adalah aman, maka investor tersebut akan mendapatkan pengembalian (return on
investment) berupa bunga sebesar 10% saat obligasi tersebut jatuh tempo. Investasi
seperti ini bisa disebut sebagai investasi bebas risiko (risk-free). Namun jika investor
tersebut menanamkan uangnya dengan cara membeli saham perusahaan yang
bergerak di bidang penelitian kesehatan, maka sang investor tidak bisa
mengharapkan secara pasti berapa besarnya pengembalian (return on investment)
yang akan diterimanya. Sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada
perusahaan tersebut, bisa saja seseorang memprediksikan bahwa tingkat
pengembalian dari investasi saham tersebut adalah sebesar 20%. Namun bisa juga
lebih atau kurang dari angka tersebut. Secara aktual, rentang tingkat pengembalian
investasi tersebut, bisa saja, antara plus 1000% hingga minus 100%. Dengan kondisi
seperti ini maka investasi yang kedua tadi bisa dikatakan sebagai investasi yang
penuh risiko.

     Risiko yang digambarkan di atas merupakan risiko pada salah satu kegiatan
pengeluaran pembiayaan yaitu penanaman modal. Risiko yang hampir sama juga
terjadi pada kegiatan penerimaan pembiayaan. Misalnya saat kita memutuskan untuk
melakukan pinjaman sebagai alternatif untuk menutup defisit yang terjadi. Pinjaman
tersebut dapat kita peroleh dari berbagai sumber seperti lembaga keuangan
perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Namun yang pasti adalah bahwa saat
kita melakukan pinjaman berarti ada kewajiban kita untuk membayar pinjaman
tersebut termasuk bunga yang terkait di dalamnya. Risiko akan timbul manakala
terjadi sesuatu di luar perkiraan kita yang berakibat pada ketidakmampuan
membayar kewajiban-kewajiban tersebut. Bisa saja aset yang kita miliki akan
berpindah tangan (disita), bunga yang terus membengkak, hingga dikejar-kejar
penagih hutang (debt-collector).

Hasil (Yield)
     Yield adalah tingkat keuntungan atau imbal hasil sebenarnya yang diperoleh dari
suatu sekuritas. Yield biasanya diukur dalam satuan persentase. Ada dua macam
yield yang dikenal dalam sekuritas yaitu current yield (simple yield) dan yield to
maturity (YTM). Current yield diukur dengan cara membagi tingkat bunga sekuritas
dengan harga beli sekuritas tersebut. Sedangkan yield to maturity ialah tingkat
keuntungan yang menggambarkan keuntungan investasi pada sekuritas dengan
tingkat ketepatan yang lebih tinggi daripada current yield. Yield to maturity
sesungguhnya adalah tingkat diskon (discount rate) yang digunakan untuk
menghitung nilai sekarang (present value) dari seluruh arus kas di masa datang
sehingga sama dengan harga beli sekuritas tersebut. Yield to maturity inilah yang
sering digunakan secara umum dalam istilah yield sehari-hari. Interpretasi lain dari
yield ialah harga dari nilai uang.
138                                              Bab 4: Manajemen Pembiayaan Jangka Pendek




Contoh penghitungan current yield:
     Sebuah sekuritas memiliki tingkat bunga kupon 10% dan dijual pada harga 96
(artinya 96% dari nominal), maka current yield adalah sebesar:

                                    Tk bunga kupon
    Current Yield            =
                                        Harga
                                           10%
                             =
                                           96%
                             =               10.417%

Dengan demikian, tingkat keuntungan investor sebenarnya adalah sebesar 10,417%
bukan 10% (tingkat bunga kuponnya).

Contoh penghitungan yield to maturity:
    Suatu sekuritas memberikan bunga setiap tahun sekali sebesar 5% dari nilai
nominalnya. Sekuritas tersebut bernilai nominal Rp1.000,00 dan jatuh tempo lima
tahun mendatang.
Bila ada seorang investor menghendaki nilai YTM sebesar 6%, maka harga sekuritas
tersebut seharusnya adalah:

 Tahun 1           Tahun 2             Tahun 3      Tahun 4        Tahun 5
 •-------------       •---------------         •--------------      •---------------
 •--------------     •
 P = Rp…?

          +Rp50             +Rp50          +Rp50           +Rp50          +Rp50

Jika YTM =6%, maka harga sekuritas (Price) adalah:

          5% x 1,000   5% x 1,000    5% x 1,000    5% x 1,000    5% x 1,000    5% x 1,000
P     =              +             +             +             +             +
             (1+6%)       (1+6%) 2      (1+6%) 3      (1+6%) 4      (1+6%) 5      (1+6%) 6
P     = 957,87



    Dengan demikian, jika YTM yang diharapkan adalah sebesar 6%, maka harga
sekuritas tersebut haruslah sebesar Rp957,87. Tingkat keuntungan/yield (YTM)
berbanding terbalik dengan harga sekuritas. Jika yield naik (dengan ketentuan faktor
lain tidak berubah), maka harga akan turun, sebaliknya jika yield turun (dengan
ketentuan faktor lain tidak berubah), maka harga akan naik.

Prinsip-Prinsip                  Operasional            Pengelolaan              Investasi
Jangka Pendek
   Pada saat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kelebihan dana
uang tunai dalam suatu waktu, maka guna meningkatkan nilai dana tunai tersebut
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                  139


pemerintah dapat melakukan kegiatan investasi yang bersifat jangka pendek.
Kegiatan ini dilakukan untuk memberdayakan dana uang yang menganggur (idle
cash) sehingga dari pemberdayaan tersebut dapat diperoleh tambahan dana yang
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

    Dalam memanfaatkan dana menganggur guna memperoleh tambahan dana bagi
kegiatan pemerintahan, beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan oleh
pemerintah pusat maupun daerah, yaitu antara lain:
1. Tepat Guna.
    Sebelum melaksanakan kegiatan investasi jangka pendek dalam rangka
    memanfaatkan dana kas menganggur, pemerintah harus terlebih dahulu
    meyakini bahwa dana kas yang ada tersebut adalah benar-benar dana yang
    menganggur. Dana tersebut benar-benar tidak digunakan untuk membiayai
    kegiatan pemerintah dalam waktu dekat. Penentuan dana tersebut sebagai dana
    menganggur atau bukan, sangat terkait dengan kemampuan pemerintah dalam
    melaksanakan manajemen kas secara baik. Pemanfaatan dana kas yang tidak
    menganggur (non idle cash) dalam kegiatan investasi jangka pendek akan
    berdampak pada terganggunya perputaran arus kas pemerintah itu sendiri.
2. Kehati-hatian.
    Pemerintah harus sangat berhati-hati dalam menentukan bentuk investasi jangka
    pendek yang dipilih dengan mempertimbangkan aspek risiko dan yield dari
    investasi tersebut. Aspek risiko berkaitan dengan seberapa aman uang yang
    menganggur tersebut digunakan untuk kegiatan investasi. Aspek yield berkaitan
    dengan berapa besar nilai tambahan uang yang dapat dihasilkan dari investasi
    tersebut. Diperlukan suatu unit khusus, bila dimungkinkan, yang bertanggung
    jawab dalam pengelolaan dana-dana yang dapat diinvestasikan. Kegagalan
    dalam kegiatan investasi dapat mempengaruhi roda pembangunan yang
    dijalankan oleh pemerintah itu sendiri.
3. Memperhatikan Aspek Sosial-Ekonomi.
    Pemanfaatan dana berlebih yang dimiliki pemerintah harus pula
    mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi. Sebelum keputusan investasi diambil
    perlu dikaji terlebih dahulu apakah pemanfaatan dana menganggur harus
    dilakukan dalam bentuk investasi ataukah dalam bentuk kegiatan lainnya, seperti
    pemberian pinjaman kepada usaha kecil dan menengah. Meskipun
    sesungguhnya pemerintah telah membuat program kerja yang terangkum dalam
    anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, tidak berarti bahwa ketika
    pemerintah memiliki kelebihan dana maka seketika itu pula timbul ide untuk
    menginvestasikannya dalam bentuk sekuritas atau bentuk investasi lainnya,
    misalnya pasar uang. Aspek sosial perlu pula dipertimbangkan dengan tidak
    mengabaikan aspek ekonomi.

Prinsip-Prinsip Operasional Pengelolaan Utang Negara
    Pada saat kegiatan pembiayaan (financing) yang harus dilakukan pemerintah
adalah berupa kegiatan pencarian dana tambahan berupa pinjaman/utang negara
maka kegiatan pengelolaan utang negara sehari-hari dilaksanakan dengan
menerapkan prinsip-prinsip operasional manajemen dalam rangka mencapai sasaran
yang telah ditetapkan. Semua prinsip-prinsip operasional diarahkan untuk mencapai
140                                      Bab 4: Manajemen Pembiayaan Jangka Pendek




3 (tiga) sasaran antara yang menjadi landasan dalam pencapaian sasaran akhir
pengelolaan utang negara, yaitu:
1. Proteksi terhadap Posisi Keuangan Pemerintah
    Untuk melindungi dan menjaga posisi keuangan Pemerintah, kegiatan
    operasional pengelolaan utang negara mengacu kepada prinsip-prinsip sebagai
    berikut:
    a. Prinsip Efektivitas Biaya.
        Prinsip ini menekankan upaya untuk memperoleh sumber dana dengan biaya
        yang rendah dan risiko yang dapat diterima.
    b. Prinsip Kehati-hatian.
        Prinsip ini menganjurkan agar proses pengambilan keputusan dilakukan
        dengan mengutamakan kehati-hatian, dengan menghindari keputusan yang
        bersifat spekulatif.
    c. Diversifikasi.
        Dalam proses mendapatkan utang negara baru perlu dipertimbangkan
        berbagai alternatif sumber dana, mata uang, tingkat bunga, dan jangka waktu
        yang berbeda-beda, dalam rangka memperoleh biaya utang negara yang
        rendah. Diversifikasi juga digunakan untuk memperluas basis investor surat
        utang negara dan kreditor sehingga Pemerintah tidak bergantung pada satu
        golongan investor atau kreditor yang dapat melemahkan posisi tawar
        pemerintah.
    d. Transparansi dan Akuntabel.
        Pengadaan utang digunakan secara optimal dan efisien, transparan, dan
        dapat dipertanggungjawabkan serta diperoleh dari hubungan yang saling
        menguntungkan.
    e. Bebas ikatan.
        Penerimaan hibah luar negeri tidak boleh didasari oleh ikatan politik maupun
        ikatan lainnya yang dapat merugikan negara.
    f. Menjamin kesinambungan fiskal.
        Pengadaan utang harus dikaitkan dengan kemampuan membayar kembali,
        bersifat sementara dan hanya dapat diterima sepanjang tidak ada ikatan
        politik, serta dengan persyaratan yang tidak memberatkan negara.


      g. Mekanisme APBN.
         Pengadaan utang dikelola dalam mekanisme APBN yang dalam
         pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk program dan proyek.
      h. Menunjang pertumbuhan ekonomi.
         Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri harus
         memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
         kesejahteraan masyarakat.

2. Pengembangan Pasar
   Upaya mengembangkan pasar utang dalam rangka mendapatkan dan
   memelihara sumber pembiayaan yang murah bagi Pemerintah dijalankan dengan
   prinsip-prinsip sebagai berikut:
   a. Tidak diskriminatif
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                  141


       Maksudnya adalah menjaga sikap dan perilaku yang tidak membeda-
       bedakan atau diskriminatif terhadap semua pihak yang terlibat dalam
       kegiatan operasional pengelolaan utang negara dengan mengacu pada
       standar yang telah ditetapkan.
    b. Dapat diprediksi
       Prinsip ini menekankan pentingnya aspek transparansi, likuiditas dan
       keteraturan dalam pelaksanaan program utang agar semua pihak yang
       terlibat baik kreditor, investor dan pihak lain dapat menyesuaikan rencana
       bisnis masing-masing dengan rencana kebutuhan dana yang disusun oleh
       Pemerintah.
    c. Komunikasi yang baik dengan Investor dan Pemberi Pinjaman
       Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan utang negara perlu
       dipertimbangkan pula masukan dari pelaku pasar agar kebijakan yang
       dihasilkan telah mencerminkan adanya partisipasi dari berbagai pihak yang
       terkait dan telah didasarkan pada informasi yang komprehensif. Komunikasi
       yang baik dengan pihak investor dan kreditor akan mempermudah
       penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan utang
       negara.

3. Penguatan Kinerja Kelembagaan Pengelolaan Utang Negara
   Efisiensi dan efektivitas kinerja unit-unit pengelola utang negara ditingkatkan
   dengan menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut:
   a. Kemandirian
        Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari, unit-unit pengelola
        utang negara harus bebas dari benturan kepentingan sekecil mungkin yang
        dapat merugikan negara dan bebas dari pengaruh pihak lain yang tidak
        sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik
        pengelolaan utang yang sehat dan hati-hati.
   b. Kinerja yang Terukur
        Dalam rangka evaluasi kinerja untuk mengukur pencapaian tingkat efektivitas
        dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan utang negara, perlu
        ditetapkan parameter dan indikator kinerja yang terukur.

    c. Akuntabilitas
       Setiap     kegiatan    pengelolaan    utang    negara    harus    dapat
       dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
       undangan dan prosedur operasi standar yang berlaku.
    d. Profesionalitas
       Pengelolaan utang negara dilaksanakan dengan mengutamakan keahlian
       yang berlandaskan kode etik, praktik yang terbaik dengan memperhatikan
       ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    e. Pertanggungjawaban
       Semua kegiatan pengelolaan utang negara akan dipertanggungjawabkan
       sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
142                                     Bab 4: Manajemen Pembiayaan Jangka Pendek




Penggunaan Kredit dari Rekanan oleh Satuan
Kerja: Praktik, Manfaat, dan Kelemahan

Praktik
    Telah menjadi kelaziman pada saat suatu satuan kerja (satker) mengalami
kekurangan dana segar untuk membiayai kegiatannya, mereka menutup kebutuhan
dana tadi melalui pinjaman dari pihak ketiga yang telah memiliki hubungan baik
dengan satker yang bersangkutan, misalnya rekanan. Ketidakmampuan dalam
pengelolaan kas secara baik umumnya berdampak pada tidak tersedianya dana
segar saat kegiatan akan dilaksanakan. Perputaran kebutuhan uang tunai di tangan
bendahara sebenarnya telah diatur melalui mekanisme pembayaran UP (uang
persediaan) dan LS (pembayaran langsung). Pembayaran menggunakan mekanisme
UP adalah pembayaran atas kegiatan yang bersifat rutin atau operasional sehari-hari
perkantoran. Sedangkan pembayaran menggunakan mekanisme LS, lebih
diperuntukan bagi pembayaran kepada pihak ketiga dan bernilai cukup besar.
Pemerintah kadang membatasi pola pembayaran mana yang harus menggunakan
mekanisme UP dan mana yang menggunakan mekanisme LS.

    Dalam praktiknya, sebagian besar satker selalu mengeluh akan kekurangan uang
persediaan yang ada di tangan bendahara. Semestinya keluhan ini tidak terjadi
manakala tercipta kedisiplinan dalam pelaksanaan anggaran di setiap kantor.
Besaran uang persediaan memang bersifat relatif. Tiap tahun pemerintah
menetapkan besaran uang persediaan bagi seluruh satker dengan mengacu pada
besaran dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Tiap
tahun pula pemerintah memerintahkan satker untuk melakukan manajemen dan
pengendalian kas dengan membuat skedul kebutuhan tiap bulannya. Namun
umumnya, skedul yang dibuat oleh satker adalah dengan membagi secara rata
kebutuhan tersebut di sepanjang bulan dalam tahun anggaran bersangkutan
(membagi dana DIPA dengan jumlah angka bulan, yaitu 12). Penetapan kebutuhan
dengan membagi secara sama tiap bulan ini tentu saja bukan merupakan metode
perencanaan kas yang baik. Penetapan semacam ini tidak memperhatikan aspek
beban kegiatan yang tentu saja berbeda di setiap bulannya.

   Persoalan timbul manakala pimpinan satker atau subunit dari satker tersebut
akan melaksanakan kegiatan organisasi sementara dana yang ada di tangan
bendahara tidak mencukupi. Persoalan klasik lainnya yang sering terjadi adalah
adanya kegiatan yang telah lama selesai dilaksanakan namun pembayaran atas
penyelesaian pekerjaan tersebut tidak kunjung dilakukan. Dalam kondisi seperti ini,
umumnya solusi yang ditempuh adalah mencari dana talangan agar tetap dapat
melaksanakan dan membiayai kegiatan tersebut. Praktik seperti ini tentu saja tidak
sehat bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

    Pemberian kredit atau pinjaman dari rekanan kepada satuan kerja, meskipun
tidak menimbulkan cost of financing berupa bunga, namun dapat mengganggu
pelaksanaan good and clean governance. Satker akan merasa memiliki hutang budi
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                  143


kepada pihak rekanan yang telah ”berbaik hati” membantu kesulitas likuiditasnya.
Dalam jangka panjang, kondisi ini lambat-laun akan mengikat satker pada rekanan-
rekanan tertentu yang membantunya. Hal terparah yang bisa saja terjadi adalah
ketidakmandirian satker akan tetap terus berlangsung tanpa ada keinginan untuk
membebaskan diri dari belenggu tersebut. Kondisi ini berdampak pula pada
keengganan satker untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan kas dengan baik.
Di sisi lain, pihak rekanan tentu saja gembira bila ia mampu membantu kesulitan
likuiditas satker. Meskipun tidak ada biaya tambahan yang harus dibayar satker pada
saat itu, tetapi mereka sesungguhnya telah menanamkan investasi kelangsungan
kegiatannya pada diri satker. Dalam jangka panjang, proses pengadaan barang/jasa
pemerintah yang tidak dilakukan dengan cara pelelangan (saat ini kontrak pengadaan
barang/jasa yang benilai di bawah Rp100.000.000,-) akan hilang semangat
transparansinya.

Manfaat
    Konsep simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) berlaku dalam praktik
pemberian kredit atau pinjaman dari rekanan kepada satker. Pihak rekanan berupaya
mempertahankan eksistensinya dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di
lingkungan satker. Sementara itu, pihak satker dengan senang hati menerima
bantuan pinjaman tanpa bunga untuk menutup kebutuhan dana segar jangka
pendeknya. Kegiatan semacam ini, sebagaimana sistem simbiosis mutualisme
lainnya, tentu saja akan mampu bertahan lama sepanjang kedua belah pihak masih
merasakan manfaat atas sistem tersebut.

    Satker dapat merasakan bantuan luar biasa melalui pinjaman sementara tanpa
bunga yang diberikan pihak rekanan. Tanpa dana talangan mungkin saja suatu
kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya harus ditunda pelaksanaannya.
Pembatalan kegiatan sebagai akibat tidak tersedianya dana pada saat kegiatan akan
berlangsung memang hampir jarang terjadi di lingkungan pemerintahan. Hal ini
disebabkan karena setiap satker telah memiliki pagu anggaran yang dapat digunakan
untuk melaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan perencanaan di tahun
sebelumnya. Setiap kegiatan yang telah tercantum dalam pagu anggaran hampir
dipastikan tersedia dananya di Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah. Hanya saja
mekanisme pencairan dana tersebut sajalah yang selama ini dirasakan menjadi
kendala di setiap satker. Hal ini tentu saja disadari oleh para rekanan ataupun
potensial rekanan. Mereka memahami bahwa setiap kegiatan yang dilakukan instansi
pemerintah (telah tercantum dalam DIPA) memiliki tingkat kepastian pembayaran
yang cukup tinggi. Kondisi ini membuat para rekanan dan potensial rekanan untuk
secara ”rela” memberikan bantuan pinjaman kepada satker manakala satker tersebut
membutuhkannya.

    Dari aspek efisiensi, pembiayaan kebutuhan dana jangka pendek yang
diperlukan satker melalui penerimaan pinjaman dari rekanan merupakan pembiayaan
yang murah. Pembiayaan jenis ini tidak memiliki cost of financing secara nominal
melainkan secara psikologis. Satker tidak perlu mengeluarkan beban tambahan
sebagai akibat adanya pinjaman dari rekanan namun demikian satker memiliki beban
psikologis untuk melibatkan rekanan tersebut dalam setiap kegiatan pengadaan
144                                      Bab 4: Manajemen Pembiayaan Jangka Pendek




barang/jasa di lingkungannya, paling tidak untuk pengadaaan berskala kecil namun
sering. Sebagai akibatnya, dalam proses pengadaan barang/jasa tidak terjadi
pelaksanaan pengadaan yang transparan dan bebas kolusi.

Kelemahan
    Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya pinjaman sementara dari pihak
rekanan kepada satker mendatangkan manfaat yang tidak sedikit namun pada
kenyataannya hal tersebut justru membuka tabir kelemahan dalam pengelolaan
keuangan negara, khususnya pengelolaan kas berupa uang persediaan. Pengeloaan
kas oleh satker secara tidak tepat merupakan faktor penyebab utama terjadinya
kekurangan dana segar pada suatu satker. Faktor lainnya adalah kondisi birokratisasi
di negara kita yang masih dalam proses menuju yang terbaik dan masih banyaknya
pejabat/pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan yang belum menyadari
bahwa dalam pengelolaan keuangan negara diperlukan suatu hubungan keterkaitan
yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Tanggung jawab pengelolaan keuangan negara
tidak semata-mata terletak pada para pengelola keuangan, seperti pejabat pembuat
komitmen, pejabat penguji surat permintaan pembayaran, pejabat penerbit surat
perintah membayar, bendahara pengeluaran, dan juga Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara atau Unit Pengelola Kas Daerah, melainkan merupakan
tanggung jawab bersama. Siapa saja pihak yang menggunakan dana APBN/APBD
untuk melaksanakan kegiatan yang menggunakan uang persediaan maka diharapkan
memiliki tanggung jawab untuk segera mempertanggungjawabkan penggunaan uang
persediaan tersebut. Bila semua pihak yang terkait dengan penggunaan dan
pengelolaan uang persediaan menyadari fungsi dan tanggung jawabnya masing-
masing maka semestinya tidak akan terjadi kekurangan dana segar pada kas satker.

     Pemberian pinjaman sementara tanpa bunga oleh pihak rekanan kepada satker
memberikan peluang terciptanya pengelolaan keuangan negara yang tidak sehat. Di
samping akan memunculkan ketidakmandirian satker dalam pengelolaan keuangan
juga dapat menimbulkan keengganan untuk melakukan pengelolaan keuangan
secara baik dan benar. Efek lain yang sangat mungkin muncul adalah adanya celah
yang dimanfaatkan pihak ketiga/rekanan untuk menancapkan berbagai
kepentingannnya pada satker yang bersangkutan. Secara makro, dampak negatif
dari pemberian pinjaman oleh rekanan kepada satker menimbulkan high cost
economic dalam pelaksanaan APBN/APBD karena kecilnya kemungkinan terjadi
efisiensi dalam pengeluaran negara. Secara kasat mata, pinjaman tersebut tidak
memberikan beban tambahan secara langsung karena memang rekanan tidak
menetapkan adanya beban bunga atas pinjaman yang mereka berikan. Namun hal
tersebut berdampak pada penetapan harga yang tidak ekonomis (meskipun sesuai
standar harga maksimal) ketika terjadi pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh
rekanan yang bersangkutan di kemudian hari.


Penentuan  Kebutuhan     Pendanaan                                     Jangka
Pendek Pemerintah Pusat/Daerah
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                145




Perencanaan Kebutuhan
    Selayaknya setiap satker pada awal tahun anggaran membuat rencana
kebutuhan kas per bulan untuk satu tahun anggaran yang dihadapinya. Langkah ini
dilakukan sebagai bagian dari proses perencanaan kegiatan satker secara
keseluruhan. Proses perencanaan kegiatan satker itu sendiri sesungguhnya telah
dilakukan sejak tahun anggaran sebelumnya dimana setiap satker mengajukan
Rencana Kerja dengan memperhatikan capaian kinerja (performance) untuk tahun
anggaran berikutnya. Bahkan pemerintah telah menetapkan agar seluruh satker juga
melakukan forward estimate (prakiraan maju) untuk kegiatan dua tahun ke depan dan
bahkan bila mungkin untuk lima tahun ke depan. Kegiatan perencanaan ini
merupakan bagian dari reformasi keuangan negara dimana setiap satker dituntut
untuk dapat membuat suatu perencanaan kegiatan yang matang. Setiap kementerian
negara/lembaga diberikan peluang untuk mengajukan dana kegiatan sebesar-
besarnya namun tidak lagi hanya berbasis pada biaya anggaran melainkan harus
berbasis kinerja. Pola pengelolaan APBN/APBD dengan pendekatan ”menghabiskan
anggaran” merupakan pola pengelolaan keuangan yang akan menjerumuskan suatu
negara pada jurang kematiannya sendiri. Penetapan pola pengelolaan APBN/APBD
yang berbasis pada kinerja yang hendak dicapai (performance budgeting) merupakan
solusi bagi penciptaan kemajuan suatu negara.

    Dengan ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran (misalnya DIPA), maka
setiap satker akan dapat menentukan rencana pelaksanaan kegiatannya sesuai
dengan rencana kegiatan yang telah disusunnya di tahun anggaran yang lalu.
Penetapan rencana kegiatan berdampak pada besaran kebutuhan dana kas sebagai
unsur penunjang kegiatan yang tidak bisa diabaikan. Pimpinan satker harus secara
cermat menghitung kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan setiap
kegiatan di tiap-tiap bulan sepanjang tahun anggaran. Melalui prognosa kebutuhan
kas ini akan diketahui besarnya uang tunai yang dibutuhkan satker di setiap
bulannya. Bahkan, bila dimungkinkan, pembuatan prognosa tersebut dilakukan untuk
tiap minggu. Semakin kecil/sempit rentang waktu pembuatan suatu prognosa
(misalnya per minggu atau per hari) maka proses pengelolaan kas pada satker
menjadi semakin terarah yang pada akhirnya ketidaktersediaan dana bukan lagi
menjadi alasan bagi satker untuk melakukan pencarian sumber dana talangan
ataupun pinjaman kepada pihak lain.


Pelaksanaan Kegiatan
    Prognosa atau prakiraan merupakan alat bantu bagi manajemen/pimpinan untuk
mengetahui kondisi yang dihadapi ke depan. Melalui pembuatan prognosa kebutuhan
uang kas secara berkala akan memberikan informasi tentang besaran kebutuhan
dana yang dibutuhkan dalam suatu periode. Pada suatu satker, hal ini akan sangat
berguna dalam menentukan besarnya dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang
akan diajukan kepada KPPN atau Unit Pengelola Kas Daerah. TUP merupakan
mekanisme pembayaran kegiatan suatu satker yang diperlukan bila kebutuhan dana
pada suatu periode tertentu melebihi jumlah maksimal Uang Persediaan yang
146                                     Bab 4: Manajemen Pembiayaan Jangka Pendek




dikelola Bendahara. Sampai saat ini, ketentuan pertanggungjawaban TUP maksimal
adalah satu bulan sejak Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)-TUP diterima.
Pembatasan waktu diperlukan bagi kelancaran pengelolaan keuangan negara secara
keseluruhan. Bila dana TUP yang diterima setelah satu bulan tidak dapat
dipertanggungjawabkan seluruhnya, maka satker berkewajiban menyetorkannya
kembali ke rekening kas negara/kas daerah sisa dana TUP yang tidak terpakai.

    Terjadinya kelebihan dana TUP dari yang seharusnya dibutuhkan sehingga harus
dikembalikan ke kas negara/kas daerah merupakan indikasi adanya ketidakcermatan
dalam memprediksi kebutuhan uang tunai. Bila perencanaan kebutuhan dana pada
suatu satker berjalan dengan baik, maka setiap pengajuan dana akan selalu
disesuaikan dengan kebutuhan dana dan rencana kegiatan yang sudah ditetapkan.
Namun demikian percepatan dalam pembuatan dokumen pertanggungjawaban oleh
pihak-pihak terkait dalam satker juga memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu
dalam pengajuan pertanggungjawaban dana ke pihak KPPN atau Unit Pengelola Kas
Daerah. Untuk itulah, selain adanya perencanaan kebutuhan juga diperlukan adanya
keharmonisan antarpihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan pada suatu
satker.

    Penetapan para pejabat pengelola keuangan pada suatu satker menjadi faktor
berikutnya yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan, termasuk
pengelolaan dana jangka pendek. Pegawai/Pejabat yang ditunjuk sebagai pengelola
keuangan selayaknya merupakan personil yang memiliki kemampuan dan
kompetensi yang baik dalam bidangnya. Konsep the right man on the right place
berlaku dalam konteks ini. Bila para pejabat yang ditunjuk tidak memiliki performa
yang memadai maka kekacauan dalam pengelolaan keuangan pada suatu satker
merupakan hal yang lazim terjadi. Namun demikian, kemampuan dan kompetensi
yang dimiliki pada pejabat pengelola keuangan harus diimbangi dengan kesadaran
dalam menjunjung tinggi etika dan moral dalam setiap pelaksanaan kegiatannya.


Pemantauan (Monitoring)
    Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang telah memadai dan kemudian
diikuti dengan pelaksanaan pengawasan atas setiap kegiatan perencanaan dan
kegiatan pelaksanaan tersebut merupakan rangkaian kegiatan manajemen yang tidak
dapat dipisahkan. Pengawasan berfungsi sebagai kontrol manajemen guna
mengetahui sesuai atau tidaknya suatu pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang
telah ditetapkan. Baik saat perencanaan dilakukan maupun saat pelaksanaan
kegiatan terjadi, pengawasan senantiasa mengiringi kedua aktvitas tersebut.
Pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif akan memberikan peringatan dini (early
warning) atas setiap aktivitas yang perlu mendapat perhatian lebih.

     Pengawasan atas perencanaan kebutuhan jangka pendek akan memberikan
informasi tentang tepat atau tidaknya perencanaan tersebut dengan
mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan perencanaan itu sendiri,
seperti apakah semua kegiatan telah diperhitungkan, apakah lingkup kegiatan yang
berubah berdampak pada pencapaian kegiatan, dan sebagainya. Sedangkan
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                  147


pengawasan atas pelaksanaan kegiatan lebih bersifat pemantauan. Kegiatan ini
meliputi: sudah sejauh mana kemajuan pelaksanaan kegiatan, apakah terjadi
perubahan realisasi biaya, akankah seluruh dana kegiatan dapat dengan segera
dibuatkan     pertanggungjawabannya,     dapatkah      penyampaian  dokumen
pertanggungjawaban dilakukan secara tepat waktu, dan sebagainya.

     Pengawasan harus dilakukan secara efektif dan efisien. Pengawasan yang efektif
adalah pengawasan yang dilakukan secara tepat guna. Pengawasan yang baik tidak
mengganggu kontinuitas pelaksanaan kegiatan yang diawasi. Pengawasan yang
efisien adalah pengawasan yang dilakukan secara tepat sasaran. Hindari kegiatan
pengawasan yang dilakukan berulang-ulang dalam interval yang terlalu pendek. Bila
hal tersebut dilakukan, pencapaian tujuan pengawasan menjadi terdistorsi dengan
sendirinya.




Sumber Pembiayaan Pinjaman Jangka Pendek

    Dalam dunia usaha, sumber pembiayaan pinjaman jangka pendek dapat berasal
dari lembaga keuangan perbankan dan dari lembaga keuangan nonperbankan. Untuk
mendapatkan pinjaman jangka pendek yang nilainya relatif tidak besar, umumnya
tidak dipersyaratkan adanya jaminan atau agunan. Sedangkan pada pinjaman yang
bernilai relatif besar, umumnya lembaga jasa keuangan mensyaratkan adanya
jaminan. Pada lingkungan pemerintahan, sumber pembiayaan penerimaan berasal
dari penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), pinjaman (baik pinjaman
dalam negeri maupun luar negeri) dan divestasi aset. Sebaliknya, sumber
pembiayaan pengeluaran digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman, pemberian
pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

    Sumber pembiayaan jangka pendek yang lazim dilakukan pemerintah adalah
penerbitan surat utang negara berjangka pendek (kurang dari 12 bulan) yang biasa
disebut dengan surat perbendaharaan negara atau treasury bill atau T-bill.
Penerbitan surat utang negara di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Sedangkan strategi
penegelolaan utang negara untuk tahun 2004 – 2009 diatur dalam Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 447/KMK.06/2005. Uraian lebih jauh tentang
surat utang negara dibahas pada bab 11.


Pinjaman Daerah Jangka Pendek

   Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Pinjaman Daerah
merupakan salah satu sumber Penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan
148                                      Bab 4: Manajemen Pembiayaan Jangka Pendek




Desentralisasi, yang dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah. Pinjaman Daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau untuk menutup kekurangan kas yang
digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan
Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan
“kekurangan kas” adalah bentuk pembayaran kegiatan operasional yang dianggarkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

    Dana Pinjaman merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan Daerah
yang ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana Daerah atau harta
tetap lain yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan
yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta memberikan manfaat
bagi pelayanan masyarakat. Selain itu, Daerah dimungkinkan pula melakukan
pinjaman dengan tujuan lain, seperti mengatasi masalah jangka pendek yang
berkaitan dengan arus kas Daerah.

    Dalam pelaksanaannya, besaran Pinjaman Daerah perlu disesuaikan dengan
kemampuan Daerah karena dapat menimbulkan beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tahun-tahun berikutnya, sehingga perlu didukung dengan ketrampilan
perangkat Daerah dalam mengelola Pinjaman Daerah. Untuk meningkatkan
kemampuan obyektif dan disiplin Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
pengembalian pinjaman, maka diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam
pengelolaan Pinjaman Daerah.

     Pinjaman Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif
dan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah
Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri dan dilarang
pula memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. Pendapatan Daerah dan/atau
barang milik Daerah tidak boleh dijadikan jaminan Pinjaman Daerah. Namun
demikian, khusus untuk proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang
milik Daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi
Daerah.

   Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas:
1. Pinjaman Jangka Pendek;
2. Pinjaman Jangka Menengah; dan
3. Pinjaman Jangka Panjang.

     Pinjaman Jangka Pendek merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu
kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali
pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain (seperti biaya
administrasi, komitmen, provisi, asuransi, dan denda) seluruhnya harus dilunasi
dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Jenis pinjaman ini hanya dipergunakan
untuk menutup kekurangan arus kas pada tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak diperkenankan dilakukan untuk membiayai defisit kas pada akhir tahun
anggaran. Pinjaman jangka pendek tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim
terjadi    dalam    perdagangan,     misalnya    pelunasan    kewajiban    atas
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia              149


pengadaan/pembelian barang dan/atau jasa tidak dilakukan pada saat barang dan
atau jasa dimaksud diterima.

    Pinjaman Jangka Menengah merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu
lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang
meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu
yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan. Pinjaman
ini dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak
menghasilkan penerimaan, yaitu suatu layanan kepada masyarakat yang menjadi
tanggung jawab Pemerintah Daerah yang tidak menghasilkan pendapatan bagi
APBD. Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah melakukan
perjanjian pinjaman jangka menengah berhenti sebelum masa jabatannya berakhir,
maka perjanjian pinjaman jangka menengah tersebut tetap berlaku.

    Pinjaman Jangka Panjang merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu
lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang
meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun
anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang
bersangkutan. Pinjaman ini dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang
menghasilkan penerimaan yaitu suatu proyek prasarana dan atau sarana yang
menghasilkan pendapatan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas
penggunaan prasarana dan atau sarana tersebut.

    Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Pendek yang bersumber
dari:
1. Pemerintah Daerah lain;
2. Lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai
    tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia; dan/atau
3. Lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia dan
    mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

    Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek
adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman jangka pendek telah dianggarkan
    dalam APBD tahun bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi
    penggunaan pinjaman jangka pendek hanya untuk menutup pembiayaan
    kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD yang mengalami kekurangan arus
    kas.
2. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat
    ditunda (seperti pembayaran gaji pegawai).
3. Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh calon pemberi pinjaman.

   Prosedur Pinjaman Jangka Pendek sebagai berikut:
1. Pemerintah Daerah mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi
   pinjaman.
2. Calon pemberi pinjaman melakukan penilaian atas usulan pinjaman daerah.
3. Pinjaman daerah jangka pendek dilakukan dengan perjanjian pinjaman yang
   ditandatangani oleh Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa dan pemberi
150                                   Bab 4: Manajemen Pembiayaan Jangka Pendek




      pinjaman, dengan memperhatikan persyaratan yang paling menguntungkan
      Pemerintah Daerah penerima pinjaman.

    Dalam hal pembayaran kembali pinjaman jangka pendek menimbulkan biaya
antara lain bunga dan denda, maka biaya tersebut dibebankan pada belanja APBD.
Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah yang jatuh tempo wajib
dianggarkan dalam APBD dan direalisasikan/dibayarkan pada tahun anggaran yang
bersangkutan. Pembayaran kembali Pinjaman Daerah dari Pemerintah, dilakukan
dalam mata uang sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman antara Menteri
Keuangan dan Kepala Daerah.




                                     ˜™
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                 151




Rangkuman

    Apabila penerimaan negara lebih kecil dibandingkan dengan pengeluarannya
(defisit anggaran), maka pemerintah harus mencari sumber-sumber dana baru untuk
menutup defisit tersebut. Sebaliknya, apabila penerimaan negara lebih besar
dibandingkan dengan pengeluarannya (suplus anggaran), maka pemerintah akan
memiliki beberapa alternatif kegiatan yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan
dana surplus tersebut. Kegiatan yang dilakukan untuk menutup defisit anggaran atau
kegiatan untuk memanfaatkan surplus anggaran biasa disebut dengan kegiatan
pembiayaan (financing).

    Pembiayaan jangka pendek adalah suatu kegiatan pembiayaan dengan cara
memilih berbagai alternatif sumber/alokasi pembiayaan yang bersifat jangka pendek.
Secara umum kegiatan pembiayaan jangka pendek, untuk menutup defisit, yang
dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pinjaman jangka pendek (short-
term loan) dan menerbitkan surat utang jangka pendek (short-term debt). Sedangkan
untuk memanfaatkan surplus, pemerintah dapat melakukan kegiatan investasi jangka
pendek (short-term investment) atau memberikan pinjaman jangka pendek (short-
term credit).

     Dalam memanfaatkan dana menganggur guna memperoleh tambahan dana bagi
kegiatan pemerintahan, beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan oleh
pemerintah pusat maupun daerah, yaitu antara lain: tepat guna, kehati-hatian, dan
memperhatikan aspek sosial-ekonomi. Sedangkan pada saat kegiatan pembiayaan
(financing) yang harus dilakukan pemerintah adalah berupa kegiatan pencarian dana
tambahan berupa pinjaman/utang negara maka kegiatan pengelolaan utang negara
sehari-hari dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip operasional manajemen
dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu: proteksi terhadap
posisi keuangan pemerintah, pengembangan pasar, dan penguatan kinerja
kelembagaan pengelolaan utang negara.

    Pada lingkungan pemerintahan, sumber pembiayaan penerimaan berasal dari
penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), pinjaman (baik pinjaman
dalam negeri maupun luar negeri) dan divestasi aset. Sebaliknya, sumber
pembiayaan pengeluaran digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman, pemberian
pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Sumber
pembiayaan penerimaan jangka pendek yang lazim dilakukan pemerintah adalah
penerbitan surat utang negara berjangka pendek (kurang dari 12 bulan) yang biasa
disebut dengan surat perbendaharaan negara atau treasury bill atau T-bill.
Penerbitan surat utang negara di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Republik
152                                    Bab 4: Manajemen Pembiayaan Jangka Pendek




Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Sedangkan strategi
penegelolaan utang negara untuk tahun 2004 – 2009 diatur dalam Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 447/KMK.06/2005.

                                     -o0o-
MANAJEMEN PROGRAM/
PROYEK JANGKA PANJANG


 “Kepekaan manajer dalam memahami segala faktor yang mempengaruhi
 dalam menjalankan proyek akan mempengaruhi manajer dalam mencapai
                       tujuan proyek tersebut. “




  Bab ini membahas manajemen program/proyek jangka panjang dalam
  manajemen perbendaharaan. Setelah mempelajari bab ini Saudara
  diharapkan mampu untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan:

      §    Konsep manajemen proyek
      §    Pengorganisasian pekerjaan.
      §    Teknik manajemen proyek: PERT dan CPM
      §    Pengadaan barang dan jasa untuk program/proyek pemerintah
      §    Evaluasi proyek
180                                Bab 6 : Manajemen Program/Proyek Jangka Panjang




   Bila suatu perencanaan atas kegiatan telah disepakati maka langkah berikutnya
adalah pelaksanaan atas perencanaan tersebut. Banyak faktor yang perlu
diperhatikan para manajer dalam melaksanakan suatu kegiatan, terutama bagi
kegiatan yang bukan merupakan pekerjaan rutin baginya. Kepekaan manajer dalam
memahami segala faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan proyek akan
mempengaruhi manajer dalam mencapai tujuan proyek tersebut.
    Secara umum proses manajemen dapat dibagi menjadi 5 kegiatan, yakni
perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, pengarahan, dan pengendalian.
Perencanaan merupakan proses manajemen untuk menetapkan tujuan dan
bagaimana hal tersebut dilakukan. pengorganisasian merupakan proses manajemen
untuk mencari tatanan kerja yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.
Pemotivasian merupakan proses manajemen untuk menjaga agar orang yang terlibat
dalam kegiatan tersebut selalu memberikan kinerja yang maksimal. Pengarahan
merupakan proses manajemen untuk menjaga agar kegiatan yang dilaksanakan
sesuai dengan apa yang diperintahkan. Pengendalian merupakan proses manajemen
untuk menjaga konsistensi atas perencanaan yang dibuat dengan realisasi kegiatan
yang dilaksanakan.

Konsep Manajemen Proyek
Manajemen Proyek
    Manajemen proyek merupakan serangkaian kegiatan yang saling terikat untuk
mencapai tujuan dari suatu proyek dengan bekerja dalam satu tim atau dengan
beberapa pihak yang berkepentingan untuk mengelola jadwal proyek tersusun, biaya,
dan kinerja teknis yang diinginkan. Secara konseptual, manajemen proyek adalah
semua kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengambil
keputusan, dan mengendalikan sumber daya organisasi perusahaan untuk mencapai
tujuan tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu. Dalam
manajemen proyek teraplikasi pengetahuan, keahlian, dan teknik untuk aktivitas
proyek guna memenuhi kebutuhan stakeholder dan harapan dari proyek itu sendiri.
Manajemen proyek mempergunakan personil organisasi untuk ditempatkan pada
tugas tertentu dalam proyek atau mengambil personil yang ahli dalam bidangnya.

    Manajemen proyek pada dasarnya menggunakan proses yang sama dengan
manajemen secara umum, bahkan dapat dikatakan bahwa proses yang dilakukan
dalam manajemen proyek merupakan adaptasi dari proses manajemen secara
umum. Sebuah proses didefinisikan sebagai sebuah sistem operasi yang terdiri dari
desain, pengembangan, dan produksi sesuatu, seperti proyek. Termasuk pula di
dalam sebuah proses adalah sejumlah tindakan, perubahan, atau operasi untuk
menyelesaikan sebuah hasil. Dengan kata lain, sebuah proses merupakan
serangkaian kejadian atau kegiatan dimana sesuatu dihasilkan.
Tahapan dalam Manajemen Proyek
   Ada tiga tahap yang harus dilakukan dalam manajemen proyek yaitu:
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                     181


1. Perencanaan (Planning): mencakup penetapan sasaran, pendefinisian proyek,
   dan pengorganisasian tim.
2. Penjadwalan (Schedulling): menghubungkan antara tenaga kerja, uang, dan
   bahan yang digunakan dalam proyek.
3. Pengendalian (Controlling): merupakan pengawasan sumber daya, biaya,
   kualitas dan budget, jika perlu merevisi, mengubah rencana, menggeser atau
   mengelola ulang hingga menjadi tepat waktu dan tepat biaya.

Perencanaan Proyek
    Menurut Anthony dan Govindarajan (2004), pada tahap perencanaan, tim
perencanaan proyek menggunakan perkiraan kasar yang menjadi dasar pengambilan
keputusan pelaksanaan proyek sebagai titik awalnya. Mereka mengolah perkiraan ini
menjadi spesifikasi terinci atas produk, jadwal rinci, dan anggaran biaya. Mereka juga
mengembangkan sistem pengendalian manajemen dan sistem pengendalian tugas
serta membuat bagan organisasi yang nantinya akan berisi nama-nama personil
yang melaksanakan suatu kegiatan. Pada proyek yang sederhana sekalipun harus
terdapat rencana dalam kegiatan perencanaan. Rencana ini berisi tentang uraian
perencanaan setiap tugas, siapa yang bertanggung jawab untuk pekerjaan itu, kapan
pekerjaan itu harus diselesaikan, serta hubungan antara tugas-tugas tersebut. Proses
perencanaan itu sendiri merupakan sub proyek dalam keseluruhan proyek.

   Untuk mengerjakan beberapa proyek sekaligus, seperti yang terjadi di beberapa
perusahaan besar, maka cara yang efektif untuk menugaskan tenaga kerja dan
sumber daya secara fisik adalah melalui organisasi proyek. Maka organisasi akan
bekerja secara baik apabila:
1. Pekerjaan dapat didefinisikan dengan sasaran dan target waktu khusus.
2. Pekerjaan unik atau tidak biasa dalam organisasi yang ada.
3. Pekerjaan terdiri dari tugas yang kompleks dan saling berhubungan serta
   memerlukan keterampilan khusus.
4. Proyek bersifat sementara tetapi penting bagi organisasi
5. Proyek meliputi hampir semua lini organisasi.

    Organisasi proyek dipimpin oleh seorang manajer proyek yang
mengkoordinasikan kegiatan proyek dengan departemen lain maupun membuat
laporan kepada manajemen puncak. Tanggung jawab manajer proyek adalah
memastikan:
1. Seluruh kegiatan yang diperlukan diselesaikan dalam urutan yang tepat dan
    waktu yang tepat.
2. Proyek selesai sesuai budget.
3. Proyek memenuhi sasaran kualitas.
4. Tenaga kerja yang ditugaskan dalam proyek mendapat motivasi arahan dan
    informasi yang diperlukan dalam pekerjaan mereka.

    Setelah tujuan proyek ditetapkan, maka dilakukan pemecahan proyek menjadi
bagian-bagian yang dapat dikelola dengan baik yang disebut WBS (Work Breakdown
Structure). WBS adalah daftar hierarki mengenai apa yang harus dilakukan dalam
182                               Bab 6 : Manajemen Program/Proyek Jangka Panjang




sebuah proyek. Metode ini membangun kerangka logis mengenai apa saja yang
harus dilakukan selama proyek berlangsung. WBS didapat dengan cara memecah
(breakdown) suatu proyek menjadi beberapa sub level berdasarkan elemen utama
proyek tersebut. Kemudian masing-masing sub level dipecah lagi menjadi bagian
yang lebih kecil berdasarkan kegiatan pendukung utama masing-masing elemen.
Begitu seterusnya hingga diperoleh kegiatan sederhana yang mudah direncanakan
dan diestimasikan biaya, waktu, dan tenaga yang diperlukan untuk
melaksanakannya.

                                   Gambar 15
                                  Contoh WBS


                                         Proyek
 Level 1




 Level 2




 Level 3




 Level 4


   Membangun WBS yang baik akan membutuhkan waktu dan usaha yang
substansial tergantung pada ukuran dan derajat ketidakpastian suatu proyek.
Biasanya porsi waktu yang diperlukan dalam mengembangkan WBS akan sangat
mempengaruhi waktu yang diperlukan dalam membangun rencana proyek.
Pentingnya WBS didasari kenyataan bahwa WBS adalah titik vokal dalam
perencanaan dan pelaksanaan proyek.

Penjadwalan Proyek
    Penjadwalan proyek meliputi urutan dan membagi waktu untuk seluruh kegiatan
proyek. Penjadwalan proyek membantu dalam bidang:
1. Menunjukkan hubungan tiap kegiatan lainnya dan terhadap keseluruhan proyek.
2. Mengidentifikasikan hubungan yang harus didahulukan di antara kegiatan.
3. Menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis untuk tiap kegiatan.
4. Membantu penggunaan tenaga kerja, uang, dan sumber daya lainnya dengan
    cara hal-hal kritis pada proyek.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                                 183



    Pendekatan yang dapat digunakan dalam penjadwalan proyek di antaranya
adalah Diagram Gantt yaitu suatu alat yang cukup populer dalam perencanaan dan
penjadwalan proyek sederhana. Diagram ini dapat memungkinkan bagi manajer
proyek untuk mengatur jadwal kegiatan proyek dan memonitor perkembangannya
dari waktu ke waktu dengan cara membandingkan kemajuan yang direncanakan
dengan kemajuan sebenarnya di lapangan.

    Untuk menyiapkan Diagram Gantt, mananjer proyek harus menentukan terlebih
dahulu kegiatan utama yang dibutuhkan, kemudian menentukan estimasi waktu untuk
masing-masing kegiatan tersebut beserta urutan kegiatan selanjutnya. Setelah
selesai, Diagram Gantt akan menunjukkan kegiatan apa yang harus dimulai dalam
suatu periode waktu, lama kegiatan tersebut, dan kapan berakhirnya. Kemudian,
sesuai dengan kemajuan proyek, manajer proyek dapat memonitor kegiatan mana
yang mendahului jadwal, mana yang sesuai jadwal, dan mana yang terlambat
sehingga menunda penyelesaian proyek secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan
manajer proyek untuk langsung memusatkan perhatian pada apa yang paling
diperlukan untuk mempercepat proyek dalam rangka menyelesaikan proyek secara
tepat waktu.
                                     Gambar 16
                                   Diagram Gantt
                                                      Minggu setelah mulai

            Kegiatan                  Mulai   2   4   6   8    10   12   14   16   18   20

         Penempatan Fasilitas Baru

         Wawancara Staff

         Rekrut dan Latih Staff

         Pilih dan Pesan Furnitur

         Instal Telepon

         Terima Furnitur dan Ditata

         Pindah/ Mulai baru

    Selain menjadi alat visual, keuntungan lain menggunakan Diagram Gantt adalah
kesederhanaannya. Namun Diagram Gantt ini gagal untuk mengungkapkan
hubungan tertentu antara suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Padahal, hal
tersebut merupakan hal yang sangat krusial bagi manajemen proyek yang efektif.
Lebih jauh lagi, jika salah satu kegiatan pendahulu dalam proyek mengalami
penundaan, maka sangat penting bagi manajer proyek untuk dapat langsung
menentukan kegiatan lanjutan mana yang pasti mengalami penundaan juga. Begitu
juga sebaliknya, ada beberapa kegiatan yang dapat ditunda tanpa mempengaruhi
waktu pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Sayangnya Diagram Gantt tidak
dapat mengungkapkan hal tersebut. Oleh karena itu, Diagram Gantt hanya dapat
digunakan secara efektif untuk proyek sederhana dengan sedikit kegiatan. Cara
184                                 Bab 6 : Manajemen Program/Proyek Jangka Panjang




penjadwalan proyek yang lain untuk proyek yang lebih kompleks adalah PERT dan
CPM, yang akan dibahas pada sub topik berikutnya.

Pengendalian Proyek
    Fungsi terakhir dalam manajemen proyek yang harus diperhatikan oleh tim
proyek adalah pengendalian proyek. Pengendalian adalah proses monitoring,
evaluasi, dan pembandingan antara hasil yang dicapai dengan apa yang
direncanakan untuk menentukan tingkat pencapaian biaya proyek, jadwal, dan kinerja
teknis serta tercapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Pengendalian proyek
melibatkan pengawasan ketat pada sumber daya, biaya, kualitas dan budget.
Pengendalian juga berarti penggunaan loop umpan balik untuk merevisi rencana
proyek dan pengaturan sumber daya yang diperlukan.

    Pengendalian merupakan pencarian fakta dan tindakan perbaikan atas proses
yang dilaksanakan guna menjamin tercapai tujuan proyek. tujuan utama dari suatu
pengendalian bukan semata-mata untuk mengetahui apa yang terjadi namun lebih
untuk memprediksi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang apabila
kondisi sekarang berlanjut dan tidak ada perbaikan. Hal ini akan memungkinkan
manajer untuk menjaga proyek tetap dalam koridor rencana yang telah ditentukan.
Dasar yang dapat digunakan sebagai patokan dalam pengendalian proyek adalah
pernyataan eksplisit atas tujuan, sasaran, dan strategi dari proyek yang ada.

     Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan para manajer dalam melakukan
pengendalian atas proyek. langkah-langkah tersebut adalah (1) Penetapan Standar
kinerja, (2) penelaahan kinerja proyek, (3) pembandingan antara rencana dan kinerja
aktual, dan (4) tindakan perbaikan. Penetapan standar kinerja dilakukan untuk
memperoleh ukuran atau patokan dalam menilai kinerja suatu proyek. standar dapat
dinyatakan dalam satuan mata uang maupun tidak, misalnya jumlah peserta diklat
yang dinyatakan lulus targetnya 90% maka angka 90% dapat dijadikan standar bagi
lembaga tersebut. Penelaahan kinerja proyek merupakan proses pencarian fakta atas
ukuran kinerja sesuai dengan standar yang telah disepakati. Tahap selanjutnya
merupakan proses membandingkan antara fakta dan standar yang telah disepakati,
sedangkan yang terakhir merupakan tindakan perbaikan atas kinerja yang ada saat
ini.

Pengorganisasian Pekerjaan

    Pengorganisasian pekerjaan merupakan hal penting bagi sebuah pelaksanaan
proyek karena tujuan proyek harus dapat dicapai dalam waktu yang telah ditentukan.
Kesalahan dalam mengorganisasikan proyek akan berakibat pada keberhasilan
pencapaian tujuan proyek itu sendiri. Bila manajemen proyek memiliki skup area
yang luas (mencakup perencanaan proyek hingga pengendaliannya), maka
pengorganisasian pekerjaan memiliki skup yang lebih sempit dibandingkan
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                   185


manajemen proyek. Dengan kata lain, pengorganisasian pekerjaan pada hakekatnya
merupakan bagian dari manajemen proyek.
    Pengorganisasian pekerjaan terdiri dari penentuan bentuk organisasi yang akan
digunakan dalam menyelesaikan proyek, penentuan orang-orang yang bertanggung
jawab pada setiap level pekerjaan, pembuatan jadwal guna mengatur penggunaan
sumber daya, dan pelaksanaan pekerjaan.

Tatanan Organisasional untuk pelaksanaan proyek
    Istilah organisasi proyek digunakan untuk menggambarkan sebuah tim dalam
sebuah organisasi yang dikumpulkan menjadi satu guna mencapai suatu tujuan.
Personil dapat ditarik dari beberapa unit teknis untuk melaksanakan pekerjaan
tertentu sesuai dengan kebutuhan. Organisasi yang demikian biasanya bersifat
sementara, dibangun untuk tujuan tertentu bukan atas dasar kesamaan fungsi,
proses, atau produksi. Apabila tim semacam ini telah dibentuk di atas suatu struktur
yang telah ada, maka sebuah organisasi matriks telah dibuat.

    Tatanan organisasional dari suatu organisasi biasanya disusun berdasarkan
fungsi, produk, pelanggan, wilayah dan proses yang sama. Berikut ini adalah
beberapa bentuk tatanan organisasi yang dibentuk untuk keperluan proyek.
1. Functional Organization
    Proyek dibagi dan ditugaskan pada area fungsional yang relevan dalam
    koordinasi oleh manajemen fungsional atau manajemen diatasnya, misalnya tim
    medis untuk bencana alam.

2. Functional Matrix
   Proyek terdiri dari beberapa fungsi dimana kemudian ditugaskan seseorang untuk
   mengkoordinasikan proyek tersebut melintasi area fungsional yang berbeda.



3. Balanced Matrix
   Hal ini hampir sama dengan functinal matrix namun sesorang yang ditugaskan
   untuk mengkoordinasikan proyek juga berinteraksi dengan manajer fungsional
   masing-masing departemen dengan posisi yang sama, bukan sebagai atasan
   dan bawahan.

4. Project Matrix
   Dalam hal ini seseorang ditugaskan sebagai manajer atas proyek dan
   bertanggungjawab penuh dalam penyelesaian tujuan proyek tersebut.

5. Project Teams
   Dalam project teams seorang manajer ditugaskan secara penuh untuk memimpin
   sebuah group yang terdiri dari beberapa area fungsional yang ditunjuk dalam
   proyek tersebut secara total waktu.
186                                 Bab 6 : Manajemen Program/Proyek Jangka Panjang




Penjadwalan Pelaksanaan Proyek
    Hasil utama dari sebuah perencanaan proyek adalah jadwal utama proyek,
dilengkapai dengan jadwal pendukung, dimana gambaran waktu ditampilkan mewakili
semua kegiatan yang terkait dengan proyek. jadwal proyek dibuat untuk memberikan
batasan waktu dan membantu manajer dalam mengkoordinasikan dan memfasilitiasi
segala upaya yang dilakukan selama masa proyek. Sebuah jadwal menjadi bagian
dari pengendalian proyek, agar sebuah jadwal dapat berfungsi secara efektif, maka
jadwal harus:
1. Harus mudah dimengerti oleh anggota tim
2. Mampu mengidentifikasi dan menunjukkan titik kritis dari sutau pekerjaan
3. Diperbaharui, dimodifikasi sesuai kebutuhan, dan fleksible dalam penerapannya
4. Terperinci dalam hal sebagai dasar pembuatan komitmen, monitoring, dan
    evaluasi penggunaan sumber daya proyek
5. Berdasarkan waktu yang kredibel terkait dengan sumber daya yang tersedia
6. Sesuai dengan rencana lain dalam organisasi dalam hal penggunaan sumber
    daya umum.

   Adapun beberapa langkah yang dibutuhkan dalam membuat suatu jadwal adalah
sebagai berikut:
1. Tentukan tujuan, sasaran dan strategi keseluruhan dari proyek.
2. Kembangkan jadwal rincian atas pelaksanaan proyek dalam paket-paket kerja.
3. Tentukan urutan waktu paket-paket kerja tersebut.
4. Estimasikan waktu dan biaya yang dibutuhkan atas paket-paket tersebut.
5. Review ulang jadwal utama dengan waktu yang tersedia.
6. Review ulang jadwal atas konsistensinya dengan biaya dan tujuan kinerja teknis.
7. Manajer senior menyetujui jadwal tersebut.

Semua langkah-langkah tersebut di atas harus dilakukan secara berurutan untuk
mendapatkan hasil yang maksimal.

    Terdapat beberapa teknik penjadwalan yang dapat digunakan terkait dengan
aspek waktu dari proyek. Teknik yang biasa digunakan adalah grafik gambar, begitu
pula jaringan untuk PERT dan CPM dapat menunjukkan keterkaitan antara paket-
paket kerja atau kegiatan. Teknik-teknik tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Project Planning Bar Chart.
   Digunakan untuk perencanaan dan penjadwalan proyek yang sederhana. Bagan
   ini dibuat dalam skala yang dibagi dalam beberapa unit waktu di atas dari kiri ke
   kanan. Sedangkan paket kegiatan-kegiatannya diuraikan pada bagian kiri dari
   atas ke bawah. Garis dan gambar digunakan untuk menggambarkan jadwal dan
   status dari tiap paket kegiatan. Bagan garis dapat dengan mudah dibuat dan
   dimengerti, dan dengan menunjukkan permulaan dan berakhirnya jadwal tersebut
   bagan ini dapat menunjukkan posisi saat ini atas suatu proyek. Garis-garis yang
   digunakan dapat saja digantikan dengan bentuk lain seperti segitiga. Hal ini
   dimungkinkan untuk membedakan status dari suatu paket kegiatan. Di samping
   keuntungan tersebut, bagan garis mempunyai kelemahan yakni bagan ini tidak
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                  187


   dapat menunjukkan keterkaitan antar paket-paket kegiatan dan pilihan waktu
   yang saling meniadakan antar paket tersebut.

2. Network Tehniques
   Digunakan untuk membantu proyek yang lebih besar dalam membuat
   perencanaan, pelacakan dan pengendalian proyek yang rumit secara efektif.
   Termasuk dalam katagori ini adalah PERT (program evaluation and review
   technique) dan CPM (critical path method). Network dianggarkan untuk
   menghasilkan gambar dinamis yang menunjukkan keterkaitan antara paket-paket
   kegiatan dalam proyek tersebut. selain itu PERT/CPM mampu membantu dalam
   menganalisis kebutuhan pekerjaan apabila terjadi penundanaan dalam
   pelaksanaan beberapa paket dalam proyek.


Teknik Manajemen Proyek: PERT dan CPM
Pengertian
   PERT (Program Evaluation Review Technique) dan CPM (Critical Path Method)
adalah dua teknik manajemen proyek yang paling banyak dipakai dalam
perencanaan dan pengkoordinasian proyek. PERT adalah teknik manajemen proyek
yang menggunakan tiga perkiraan waktu untuk tiap kegiatan. Sedangkan CPM
adalah teknik menajemen proyek yang menggunakan hanya satu faktor waktu per
kegiatan. Dengan menggunakan PERT atau CPM, manajer proyek dapat
menghasilkan:
§ Tampilan grafis dari kegiatan proyek
§ Estimasi berapa lama proyek akan berjalan
§ Indikasi mengenai kegiatan mana yang paling kritis terhadap waktu penyelesaian
   proyek
§ Indikasi mengenai berapa lama suatu kegiatan dapat ditunda tanpa menunda
   waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan

    PERT dan CPM dikembangkan pada akhir tahun 1950-an. PERT dikembangkan
atas kerja sama antara Lockheed Arcraft, US Navi Special Project Office, dan firma
konsultan Booz, Allen & Hamilton dalam rangka usaha percepatan penyelesaian
proyek misil Polaris. Proyek tersebut sangat besar dan melibatkan 3.000 kontraktor
dan ribuan kegiatan. PERT cukup sukses dan diakui karena berhasil menghemat
waktu dua tahun dari total waktu pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, PERT dan
beberapa teknik serupa sekarang dibutuhkan dalam semua proyek besar pemerintah.

    CPM dikembangkan oleh J.E Kelly dari Remington Road Corporation dan M.R
Walker dari DuPont dalam merencanakan dan mengkoordinasikan proyek
pemeliharaan pabrik kimia. Meskipun PERT dan CPM dikembangkan secara
terpisah, namun keduanya memiliki banyak kesamaan. Banyak perbedaan awal
antara keduanya yang sekarang melebur karena pengguna biasanya menggunakan
188                                    Bab 6 : Manajemen Program/Proyek Jangka Panjang




beberapa fitur yang dianggap kelebihan dari satu teknik untuk menutupi kekurangan
teknik yang lain. Maka dalam pembahasan ini keduanya dianggap sama.

   Kerangka pemikiran PERT dan CPM mengikuti enam langkah dasar yaitu:
1. Mendefinisikan proyek dan menyiapkan struktur pecahan.
2. Membangun hubungan antar kegiatan.
3. Memutuskan hubungan mana yang harus lebih dulu dan mana mengikuti yang
   lain.
4. Menggambarkan network keseluruhan proyek
5. Menetapkan perkiraan waktu dan/atau biaya tiap kegiatan.
6. Menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan yang disebut jalur kritis.
7. Menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan
   pengendalian proyek.

   Dengan menggunakan PERT dan CPM maka dapat membantu pertanyaan
seperti:
1. Kapan proyek selesai?
2. Mana tugas yang penting, yang tidak boleh ditunda (kegiatan kritis)?
3. Mana kegiatan yang tidak kritis?
4. Pada suatu waktu tertentu, apakah masih tetap dalam jadwal, terlambat, atau
   lebih cepat?
5. Berapa probabilitas selesai sesuai jadwal?
6. Pada suatu waktu tertentu apakah uang yang dibelanjakan sama, lebih sedikit,
   atau lebih besar?
7. Apakah sumber daya cukup agar proyek tepat waktu?
8. Jika ingin selesai lebih cepat, mana jalan terbaik dengan biaya minimal?

Diagram Jaringan dan Pendekatannya
     Menggunakan PERT dan CPM dimulai dengan membagi seluruh proyek menjadi
kegiatan-kegiatan. Masing-masing kegiatan membutuhkan waktu dan biaya.
Kegiatan-kegiatan tersebut digambarkan dengan jaringan pelaksanaan proyek dan
hubungan sekuensialnya. Ada dua cara dalam menggambarkan diagram jaringan
tersebut, yaitu dengan menggunakan pendekatan AON (Activity On Node) di mana
titik dianggap kegiatan, atau AOA (Activity On Arrow) di mana panah dianggap
kegiatan. Dalam AOA, masing-masing titik bisa menggambarkan titik mulai dan titik
selesainya suatu kegiatan, yang disebut even. Even menunjukkan waktu, tapi tidak
mnghabiskan biaya dan waktu.
Contoh AOA dan AON dapat dilihat pada gambar berikut ini:


                          Gambar 17: Activity on Arrow Diagram


                                      Pesan
                                      furnitur     4

                              2
              Tempatkan                                Tata furnitur
              fasilitas
                                    Remodel



          1                                             5                 6
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                         189




                      Gambar 18: Activity on Node Diagram

                                          Pesan
                                          furnitur

                Tempatkan
                                                               Tata furnitur
                fasilitas
                                              2

                     1                                          6



                                                Remodel
                                                                        Pindah/
                                                                        mulai baru
    S                                                 5

                                                                      7
                    Wawancara

                                          Rekrut dan
                                          Latih
                         3

                                                  4
190                              Bab 6 : Manajemen Program/Proyek Jangka Panjang




   Perbandingan antara kedua pendekatan digambarkan sebagai berikut:

      Gambar 19: Perbandingan antara Konvensi Jaringan AON dan AOA
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                    191


    Yang perlu dicermati oleh manajer proyek dalam diagram jaringan ini adalah jalur
(path). Jalur adalah sederet urutan sekuensial kegiatan mulai dari titik mulai sampai
dengan titik selesai. Sebagai contoh dalam gambar di atas, dalam diagram AOA
urutan 1-2-4-5-6 adalah jalur, demikian juga urutan S-1-2-6-7 dalam diagram AON.
Dalam kedua diagram tersebut terdapat tiga jalur. Salah satu alasan pentingnya jalur
adalah untuk mengungkapkan hubungan sekuensial masing masing kegiatan.
Hubungan sekuensial tersebut tidak dapat diubah, sehingga jika suatu kegiatan
dalam sekuensial tersebut ditunda, maka itu berarti semua kegiatan berikutnya dalam
jalur tersebut juga tertunda.

    Aspek penting lainnya dalam jalur adalah panjangnya suatu jalur. Panjangnya
suatu jalur dapat ditentukan dengan menjumlahkan estimasi waktu yang dibutuhkan
masing-masing kegiatan dalam jalur tersebut. Jalur dengan waktu terpanjang perlu
dicermati secara khusus karena menentukan waktu penyelesaian proyek. Dengan
kata lain, estimasi waktu penyelesaian proyek sama dengan estimasi waktu jalur
terpanjang. Jika jalur terpanjang tersebut mengalami penundaan, maka juga berarti
penundaan waktu penyelesaian proyek. Demikian juga usaha untuk mempendek
waktu penyelesaian proyek harus berfokus pada jalur terpanjang. Oleh karena itu
jalur terpanjang ini disebut jalur kritis, sedangkan kegiatan-kegiatan pada jalur
terpanjang ini disebut kegiatan kritis.

    Jalur yang lebih pendek daripada jalur kritis dapat mengalami penundaan dan
tidak mempengaruhi waktu pelaksanaan proyek apabila penundaan tersebut tidak
melebihi panjangnya jalur kritis. Waktu yang diperbolehkan untuk penundaan jalur
selain jalur kritis disebut slack. Slack menggambarkan perbedaan panjangnya suatu
jalur dibandingkan dengan panjangnya jalur kritis. Dengan demikian jalur kritis
memiliki zero slack, yaitu tidak mempunyai slack sama sekali.
Contoh penentuan jalur, panjang jalur, jalur kritis, dan slack sebagai berikut.

                             Gambar 20: Diagram AOA

                                            c
                                 2                             4

                  a
                                                                    e


        1
                      b                                                 5
                                                     d


                                     3
Dari gambar tersebut di atas dapat kita tentukan sebagai berikut
192                                 Bab 6 : Manajemen Program/Proyek Jangka Panjang




              Jalur               panjang jalur                slack

      1-2-4-5-6               8 + 6 + 3 + 1 = 18      20 – 18 = 2
      1-2-5-6                 8 + 11 + 1 = 20         20 – 20 = 0
      1-3-5-6                 4 + 9 + 1 = 14          20 - 14 = 6

Dengan demikian jalur 1-2-5-6 adalah jalur kritis jalur kritis karena memiliki waktu
terpanjang dan slack nol.

Menentukan Penjadwalan Proyek
   Jalur kritis adalah jalur waktu terpanjang yang melalui jaringan. Dengan
menggunakan analisis jalur kritis maka akan membantu menentukan jadwal proyek,
yang mana perlu menghitung dua waktu awal dan akhir untuk tiap kegiatan, yaitu:
§ ES (Earliest Start), yaitu waktu terdahulu suatu kegiatan dapat dimulai dengan
   asumsi kegiatan sebelumnya sudah selesai.
§ EF (Earliest Finish), yaitu waktu terdahulu suatu kegiatan dapat selesai.
§ LS (Latest Start), yaitu waktu terakhir suatu kegiatan dapat dimulai sehingga tidak
   menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek.
§ LF (Latest Finish), yaitu waktu terakhir suatu kegiatan dapat selesai sehingga
   tidak menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek

Forward Pass. Yaitu mengidentifikasi waktu-waktu terdahulu, baik waktu mulai
terdahulu maupun waktu selesai terdahulu. Aturan waktu Mulai Terdahulu adalah:
§ Sebelum suatu kegiatan dapat dimulai, semua pendahulu langsungnya harus
    diselesaikan.
§ Jika suatu kegiatan hanya mempunyai satu pendahulu langsung, maka ES = EF
    pendahulunya.
§ Jika suatu kegiatan mempunyai beberapa pendahulu langsung, maka ES =
    maksimum dari semua EF pendahulunya.

Sedangkan aturan waktu Selesai Terdahulu adalah:
§ EF = ES + waktu kegiatan

Forward memungkinkan untuk menentukan waktu penyelesaian proyek terdahulu
tetapi tidak mengidentifikasi jalus kritis, maka perlu backward pass.

Backward Pass. Yaitu menentukan waktu terakhir, baik waktu mulai terakhir maupun
waktu selesai terakhir. Aturan waktu selesai terakhir adalah:
§ Seluruh pendahulu langsungnya harus selesai.
§ Jika suatu kegiatan pendahulu langsung hanya untuk satu kegiatan maka LF =
   LS kegiatan yang langsung mengikutinya
§ Jika kegiatan pendahulu langsung untuk lebih dari satu kegiatan maka LF =
   minimun dari seluruh kegiatan yang secara langsung mengikutinya.

Sedangkan aturan waktu mulai terakhir:
§ LS = LF – waktu kegiatan
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                      193



Menghitung Waktu Slack. Waktu Slack adalah waktu bebas yang dimiliki oleh setiap
kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan,
yaitu:

        Slack = LS – ES

                atau

        Slack = LF-EF

Kegiatan dengan Slack = 0 disebut kegiatan kritis dan berada pada jalur kritis.

Contoh:
Suatu proyek mempunyai data sebagai berikut:

   Kegiatan         Kegiatan sebelumnya                 Waktu (minggu)
       A                       -                                2
       B                       -                                3
       C                       A                                2
       D                      A,B                               4
       E                       C                                4
       F                       C                                3
       G                      D,E                               5
       H                      F,G                               2




Maka dapat digambarkan diagram CPM-nya sebagai berikut:
194                                 Bab 6 : Manajemen Program/Proyek Jangka Panjang




                               Gambar 21: diagram
                                     CPM




Maka jalur kritis dari proyek tersebut adalah: A-C-E-G-H dengan waktu penyelesaian
15 minggu.


Variabilitas Pada Waktu Kegiatan
    Dalam PERT, digunakan distribusi peluang berdasarkan tiga perkiraan waktu
untuk setiap kegiatan yaitu:
§ Waktu Optimis (a) = waktu yang dibutuhkan sebuah kegiatan jika semua hal
    berlangsung sesuai rencana. Sangat kecil kemungkinan kegiatan akan selesai
    sebelum waktu ini.
§ Waktu Pesimis (b) = waktu yang dibutuhkan suatu kegiatan dengan asumsi
    kondisi yang ada sangat tidak diharapkan. Waktu ini adalah waktu maksimal yang
    diperlukan suatu kegiatan, dimana terjadi pada situasi terburuk.
§ Waktu Realistis (m) = perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
    kegiatan yang paling realistis. Waktu ini sering terjadi seandainya kegiatan bisa
    diulang.

Waktu kegiatan yang diharapkan (t) adalah

        t = (a + 4m + b) / 6
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia            195



Variasi (v) waktu pelaksanaan proyek adalah

    v = ( b – a / 6 )2


                         Gambar 22: Estimasi waktu kegiatan




Jadi pada contoh di gambar 5 dapat dihitung
§ Waktu yang diharapkan

        t = 3 + 4(5) + 13 / 6 = 6 hari

§   Variasi waktu pelaksanaan proyek
                         2
        v = ( 13 - 3 / 6 ) = 2.78 hari

Trade Off Biaya-Waktu dan Crashing Proyek
   Proses dimana memperpendek jangka waktu proyek dengan biaya terendah yang
mungkin disebut crashing proyek, dengan langkah sebagai berikut:
196                                     Bab 6 : Manajemen Program/Proyek Jangka Panjang




1. Hitung biaya crash per satuan waktu untuk tiap kegiatan, rumus:

                                            (Biaya crash – Biaya normal)
           Biaya crash per periode =     -----------------------------------
                                            (Waktu normal – Waktu crash)

2. Dengan menggunakan waktu kegiatan sekarang, cari jalur kritis dan tentukan
   kegiataan kritisnya.
3. Jika hanya ada satu jalur kritis maka:
   ◘ Jalur kritis pilih kegiatan kritis yang masih bisa di-crash.
   ◘ Cari yang biayanya terkecil.

   Jika lebih dari satu jalur kritis pilih satu kegiatan dari setiap jalur kritis sedemikian
   rupa sehingga :
   ◘ Setiap kegiatan yang dipilih masih bisa dilakukan crash.
   ◘ Biaya crash total per periode dari semua kegiatan yang dipilih merupakan
       yang terkecil.
4. Perbarui semua waktu kegiatan, jika batas yang diinginkan telah tercapai,
   berhenti. Jika tidak kembali ke langkah 2.

Contoh 2.
Sebuah proyek mempunyai data tentang waktu dan biaya secara normal dan crash
yaitu:

                 Waktu (minggu)          Biaya (ribuan             Biaya
    Kegiatan                                                                      Jalur
                                            rupiah)              crash per
                                                                                  kritis
                 Normal     Crash      Normal      Crash          minggu
       A           2          1        22.000      22.750               750         ya
       B           3          1        30.000      34.000             2.000       tidak
       C           2          1        26.000      27.000             1.000         ya
       D           4          3        48.000      49.000             1.000       tidak
       E           4          2        56.000      58.000             1.000         ya
       F           3          2        30.000      30.500               500       tidak
       G           5          2        80.000      84.500             1.500         ya
       H           2          1        16.000      19.000             3.000         ya

§    Jalur kritis: A-C-E-G-H dengan waktu penyelesaian 15 minggu
§    Biaya crash terendah A sebesar Rp 750.000,- jika kegiatan A harus crash selama
     satu minggu maka penyelesaian proyek menjadi 14 minggu dengan biaya
     tambahan Rp 75.000,-.
§    Jalur A-C-E-G-H tetap kritis dengan waktu penyelesaian 14 minggu.
§    Jalur baru B-D-G-H juga kritis dengan waktu penyelesaian 14 minggu. Karena itu
     jika akan dilakukan crashing lagi harus pada kedua jalur tersebut.
§    Karena ada dua kegiatan yang sama di kedua jalur tersebut yaitu G dan H maka
     itu yang kita pertimbangkan. Dari kedua kegiatan yang paling kecil biaya crash-
     nya adalah G maka itu yang dipilih. Maka jika crash proyek menjadi 13 minggu
     maka tambahan biaya adalah: 1 minggu untuk A sebesar Rp 750.000,- dan 1
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                 197


   minggu untuk G sebesar Rp 1.500.000,- sehingga total biaya sebesar Rp
   2.250.000,-

Kritik terhadap PERT –CPM
   Ada beberapa ciri-ciri PERT yang harus diperhatikan yaitu:
1. Kelebihan PERT:
   a. Sangat bermanfaat untuk menjadwalkan dan mengendalikan proyek besar.
   b. Tidak memerlukan perhitungan matematis yang rumit.
   c. Network dapat untuk melihat hubungan antar kegiatan proyek secara cepat.
   d. Analisis jalur kritis dan slack membantu menunjukkan kegiatan yang perlu
      diperhatikan.
   e. Dokumentasi proyek menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk
      berbagai kegiatan.
   f. Dapat diterapkan untuk proyek yang bervariasi.
   g. Berguna dalam pengawasan biaya dan jadwal.

2. Keterbatasan:
   a. Kegiatan harus jelas dan hubungan harus bebas dan stabil.
   b. Hubungan pendahulu harus dijelaskan dan dijaringkan bersama-sama.
   c. Perkiraan waktu cenderung subyektif dan tergantung manajer.
   d. Ada bahaya terselubung dengan terlalu banyaknya penekanan pada jalur
      kritis, maka yang nyaris kritis perlu diawasi.


Pengadaan    Barang     dan                                    Jasa    untuk
Program/Proyek Pemerintah

     Fungsi pengadaan barang dan jasa merupakan sebuah area penting dari proyek
yang mendukung manajemen sebuah proyek dalam suatu organisasi. Terkadang
kegiatan pengadaan barang berada dalam pengawasan langsung dari manajer
proyek. Namun demikian, dapat pula fungsi pengadaan merupakan bagian tersendiri
di luar tim proyek yang terhubung dengan proyek dengan bentuk organisasi matriks.
Bagaimanapun penataan hubungan organisasi, manajer proyek dalam hal ini
berperan penting dalam negosiasi dan administrasi pengadaan barang dan jasa
tersebut.

    Pengadaan barang dan jasa untuk program/proyek yang dilakukan oleh instansi
pemerintah diatur dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Instansi Pemerintah berikut beberapa perubahannya yang tertuang
dalam peraturan pemerintah. Sebagaimana diatur dalam keppres tersebut
pengadaan barang dan jasa harus memenuhi prinsip dasar sebagai berikut:
198                                Bab 6 : Manajemen Program/Proyek Jangka Panjang




1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan
   dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam
   waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;

2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang
   telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai
   dengan sasaran yang ditetapkan;

3. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi
   penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui
   persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan
   memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas
   dan transparan

4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan
   barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi,
   hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi
   peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada
   umumnya;

5. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua
   calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan
   kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;

6. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun
   manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan
   masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam
   pengadaan barang/jasa.

    Adapun kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan
    perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan
    mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing
    barang produksi dalam negeri pada perdagangan internasional;
2. Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok
    masyarakat dalam pengadaan barang;
3. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses
    pengambilan keputusan dalam pengadaan barang;
4. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggungjawab pengguna
    barang, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang;
5. Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;
6. Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional;
7. Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dilakukan di dalam
    wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                       199


8. Mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang kecuali
   pengadaan barang yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran
   kepada masyarakat luas.
9. Secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar provinsi.

Uraian tentang proses pengadaan barang pada instansi pemerintah diuraikan lebih
lanjut pada bab 7.

Evaluasi Proyek

    Menurut Anthony dan Govindarajan (2004) evaluasi proyek mempunyai dua
aspek terpisah, yaitu: (1) evaluasi dari kinerja dalam melaksanakan proyek, dan (2)
evaluasi dari hasil yang diperoleh dari proyek. Aspek pertama dilaksanakan segera
setelah proyek diselesaikan sedangkan aspek kedua mungkin tidak layak
dilaksanakan sampai beberapa tahun kemudian. Evaluasi kinerja dalam pelaksanaan
proyek mempunyai dua aspek, yaitu (1) evaluasi terhadap manajemen proyek, dan
(2) evaluasi dari proses pengelolaan proyek. Tujuan aspek yang pertama adalah
untuk membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan manajer
proyek, termasuk imbalan, promosi, kritik membangun, atau penugasan kembali.
Tujuan aspek yang kedua adalah untuk menemukan cara yang lebih baik dalam
pelaksanaan proyek berikutnya.

    Karena pekerjaan pada sebuah proyek cenderung kurang distandarisasi dan
kurang dapat diukur jika dibandingkan dengan pekerjaan di pabrik, maka evaluasi
terhadap proyek lebih bersifat subjektif daripada evaluasi aktivitas produksi. Ini mirip
dengan evaluasi aktivitas pemasaran, di mana efek dari faktor eksternal pada kinerja
harus diperhitungkan. Pertimbangan tentang apakah pencapaian aktual telah
memuaskan dalam keadaan nyata yang dihadapi, akan sangat subjektif.

    Pada proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, evaluasi atas proyek dilakukan
dengan membandingkan hasil pekerjaan proyek dengan spesifikasi pekerjaan yang
telah ditetapkan sebelumnya. Spesifikasi pekerjaan ini tidak hanya meliputi hal-hal
yang bersifat kuantitas, seperti: luas, ukuran, volume, dan sebagainya, tetapi juga
meliputi hal-hal yang terkait dengan kualitas pekerjaan, seperti penggunaan barang
berkelas, satuan ukuran kualitas produk (misalnya ukuran kualitas adukan semen),
kerapihan pekerjaan, daya tahan produk, dan sebagainya. Pada proyek yang
berkuantitas dan bernilai besar serta membutuhkan keahlian teknis tertentu,
pemerintah (dalam hal ini adalah pihak penggguna barang/jasa) dapat menentukan
tenaga konsultan teknik (penyedia jasa konsultansi) yang dipandang cakap dan
memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan. Pada prinsipnya pemilihan jasa konsultansi
harus dilakukan melalui seleksi umum. Namun dalam keadaan tertentu pemilihan
penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan melalui seleksi terbatas, seleksi langsung,
atau penunjukan langsung.
200                                 Bab 6 : Manajemen Program/Proyek Jangka Panjang




    Ketika biaya aktual melebihi yang dianggarkan, maka dinyatakan telah terjadi
cost overrun. Bagi sebagian orang, ini dapat diartikan bahwa biaya aktual terlalu
tinggi. Bagi sebagian orang yang lain, hal ini dapat diartikan bahwa anggaran biaya
yang disediakan terlalu rendah. Pada instansi pemerintah, nilai tertinggi sebuah
proyek adalah sebesar yang telah dianggarkan dalam budget. Pengguna barang/jasa
tidak dapat mengeluarkan biaya melebihi yang telah dianggarkan sebelumnya. Plafon
anggaran merupakan batas maksimal dana yang dapat digunakan. Oleh karenanya,
sebelum proyek dilaksanakan pengguna barang/jasa diharuskan membuat Kerangka
Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran dan Biaya (RAB). Dalam RAB sudah
diperhitungkan kemungkinan peningkatan harga akibat inflasi.

    Untuk mengetahui sejauh mana pekerjaan proyek telah dikelola dengan baik,
sebaiknya kita menoleh kembali ke belakang guna menemukan kondisi-kondisi yang
sesungguhnya terjadi. Godaan alamiah yang terjadi adalah kita terlalu mengandalkan
pada informasi yang tidak tersedia pada waktu proyek dilakukan. Manajer mungkin
saja tidak mempunyai seluruh informasi pada waktu itu, manajer mungkin tidak
menangani masalah tersebut karena masalah lain mempunyai prioritas yang lebih
tinggi, atau manajer mendasarkan keputusannya atas pertimbangan pribadi, atau
bahkan terdapat faktor-faktor lain yang tidak tercatat dalam sebuah laporan tertulis.
Meskipun demikian, beberapa indikasi positif atas manajemen yang buruk mungkin
dapat diidentifikasikan. Penyimpangan dana atau aktiva lainnya untuk penggunaan
pribadi manajer proyek adalah salah satu contoh yang jelas. Pemberian fee khusus
dari pihak penyedia barang/jasa merupakan contoh buruk lainnya.

    Evaluasi juga dapat mengarah kepada perubahan di dalam peraturan atau
prosedur. Evaluasi dapat mengidentifikasi beberapa peraturan yang menghalangi
pelaksanaan proyek secara efisien. Sebaliknya, ia dapat mengungkapkan
pengendalian yang tidak memadai. Sebagai bagian dari evaluasi, saran untuk
perbaikan proses harus diminta dari personil proyek.



    Anthony dan Govindarajan (2004) mengusulkan kriteria pemilihan dari proyek-
proyek yang dihendak dievaluasi sebagai berikut:
1. Proyek tersebut seharusnya cukup penting untuk dapat membenarkan
    dilakukannya pengeluaran dan usaha yang cukup banyak dalam sebuah evaluasi
    formal.
2. Hasil yang didapat biasanya harus dikuantifikasi. Terutama jika proyek
    dimaksudkan untuk menghasilkan sejumlah tertentu tambahan laba. Laba aktual
    yang dikaitkan terhadap proyek tersebut juga sebaiknya dapat diukur.
3. Akibat dari variabel yang tidak dapat diantisipasi harus diketahui, atau setidak-
    tidaknya yang mendekati, dan mereka seharusnya tidak menutupi dampak akibat
    perubahan yang terjadi dengan asumsi saat proyek disetujui. Jika hasil dari
    produk baru yang diperkenalkan tidak memuaskan karena hilangnya pasar untuk
    produk tersebut, maka tidak akan banyak informasi yang dapat dihasilkan dari
    evaluasi tersebut.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                  201


4. Hasil dari evaluasi harus mempunyai kesempatan yang baik untuk mengarah
   kepada dilakukannya suatu tindakan. Khususnya, analisis tersebut dapat
   membawa kepada cara yang lebih baik dalam mengusulkan dan memutuskan
   dilakukannya proyek-proyek di masa depan.



                                        ˜™



Rangkuman

    Secara konseptual, manajemen proyek adalah semua kegiatan merencanakan,
mengorganisasikan, mengarahkan, mengambil keputusan, dan mengendalikan
sumber daya organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu
tertentu dengan sumber daya tertentu. Dalam manajemen proyek teraplikasi
pengetahuan, keahlian, dan teknik untuk aktivitas proyek guna memenuhi kebutuhan
stakeholder dan harapan dari proyek itu sendiri. Manajemen proyek mempergunakan
personil organisasi untuk ditempatkan pada tugas tertentu dalam proyek atau
mengambil personil yang ahli dalam bidangnya. Ada tiga tahap yang harus dilakukan
dalam manajemen proyek yaitu: perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian.

    Pengorganisasian pekerjaan merupakan hal penting bagi sebuah proyek karena
dalam waktu yang telah ditentukan, tujuan proyek perlu untuk dicapai. Kesalahan
dalam mengorganisasikan proyek akan berakibat dalam pencapain tujuan proyek
tersebut. Pengorganisasian pekerjaan terdiri dari penentuan bentuk organisasi yang
akan digunakan dalam menyelesaikan proyek, serta pembuatan jadwal guna
mengatur penggunaan sumber daya dan pelaksanaan pekerjaan. Tatanan
organisasional dari suatu organisasi biasanya disusun berdasarkan fungsi, produk,
pelanggan, wilayah dan proses yang sama. Beberapa bentuk tatanan organisasi
yang dibentuk untuk keperluan proyek adalah: Functional Organization, Functional
Matrix, Balanced Matrix, Project Matrix, dan Project Teams.

   Terdapat beberapa teknik penjadwalan yang dapat digunakan terkait dengan
aspek waktu dari proyek. Teknik yang biasa digunakan adalah grafik gambar, begitu
pula jaringan untuk PERT dan CPM dapat menunjukkan keterkaitan antara paket-
paket kerja atau kegiatan. PERT (Program Evaluation Review Technique) dan CPM
(Critical Path Method) adalah dua teknik manajemen proyek yang paling banyak
dipakai dalam perencanaan dan pengkoordinasian proyek. PERT adalah teknik
manajemen proyek yang menggunakan tiga perkiraan waktu untuk tiap kegiatan.
Sedangkan CPM adalah teknik menajemen proyek yang menggunakan hanya satu
faktor waktu per kegiatan.
202   Bab 6 : Manajemen Program/Proyek Jangka Panjang




        -o0o-
MANAJEMEN BARANG MILIK
NEGARA/DAERAH
      “Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
      dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari
     mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
     diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur
    dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan
     untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya
                 yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. “



         Bab ini membahas manajemen aset pemerintah dalam
         manajemen perbendaharaan di Indonesia. Setelah mempelajari
         bab ini Saudara diharapkan mampu untuk menjelaskan hal-hal
         yang terkait dengan:

          §    Kerangka umum manajemen aset tetap pemerintah
          §    Pejabat pengelola Barang Milik Negara/Daerah
          §    Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
          §    Pengadaan barang pada instansi pemerintah
          §    Penggunaan aset/barang pemerintah
          §    Penatausahaan aset/barang pemerintah
          §    Akuntansi Barang Milik Negara
          §    Pengamanan dan pemeliharaan aset
          §    Penilaian aset
          §    Pemanfaatan dan pemindahtanganan aset/barang
          §    Penghapusan aset/barang




   S   ecara sederhana aset adalah segala harta/kekayaan yang kita miliki, baik
harta tersebut memiliki wujud (tangible) maupun tidak memiliki wujud (intangeble).
206                                     Bab 7 : Manajemen Barang Milik Negara/Daerah




Dalam bahasa akuntansi, aset adalah seluruh pengorbanan ekonomis (economic
sacrifices) yang dilakukan oleh suatu entitas untuk memperoleh manfaat (benefit) di
masa depan. Pada dunia usaha, aset digunakan secara langsung ataupun tidak
langsung untuk memperoleh pendapatan (revenue) perusahaan. Aset lancar (current
asset) merupakan aset yang umumnya digunakan untuk menunjang perolehan
pendapatan perusahaan secara langsung. Aset jenis ini biasanya dipandang memiliki
masa manfaat kurang dari 12 bulan. Sedangkan aset tidak lancar (non current asset)
adalah jenis aset yang diperoleh dengan harapan bahwa aset tersebut akan
memberikan kontribusi pendapatan bagi perusahaan secara tidak langsung dan
memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Umumnya, aset tidak lancar merupakan
aset-aset yang memang menunjang pelaksanaan kegiatan utama perusahaan dalam
memperoleh pendapatan. Aset tidak lancar terdiri dari aset berwujud (tangible asset)
dan aset tidak berwujud (intangible asset).

     Yang dimaksud dengan aset berwujud adalah aset yang memiliki wujud fisik,
seperti tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan aset tidak
berwujud adalah aset yang tidak memiliki wujud secara fisik. Kepemilikan atas aset
ini ditandai melalui penguasaan hak kepemilikan secara hukum formal. Contoh aset
tidak berwujud antara lain: hak paten, hak cipta, merek dagang, hak waralaba
(franchise), goodwill, dan sebagainya.

    Dalam tatakelola pemerintahan, seluruh harta yang dimiliki oleh negara disebut
dengan barang milik negara (juga biasa dikenal dengan istilah Barang Inventaris).
Barang milik negara tersebut (termasuk barang milik daerah) merupakan aset yang
harus dikelola dengan baik. Bila pada dunia usaha, aset diperoleh dengan maksud
untuk dipergunakan dalam menunjang perolehan pendapatan baik langsung maupun
tidak langsung maka pada lingkup pemerintahan, aset diperoleh dengan maksud
untuk digunakan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Meskipun
dari kepemilikan aset tersebut terkadang pemerintah juga dapat memperoleh
pendapatan berupa penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pemanfaatan
aset-aset tetap negara, seperti penyewaan ruang pada gedung milik negara, namun
hal tersebut bukanlah tujuan utama. Sesuai dengan tujuan kepemerintahan,
perolehan aset-aset lebih ditujukan untuk menunjang penyediaan layanan kepada
masyarakat. Bahkan sebagai konsekuensi dari kepemilikan aset-aset tersebut,
pemerintah harus menanggung pula biaya pemeliharaannya.

    Dengan demikian, aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai
dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari
mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh,
baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah
dan budaya.

    Aset pemerintah meliputi unsur-unsur aset tetap dan persediaan. Pengertian aset
tetap sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sedangkan yang dimaksud dengan
persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan : Aplikasi di Indonesia                 207


dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang
yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat. Uraian lengkap tentang persediaan telah dibahas pada bab 3 tentang
Manajemen Persediaan.


Kerangka Umum                         Manajemen                 Aset     Tetap
Pemerintah

    Semua kegiatan pengelolaan harta kekayaan berupa barang berwujud (tangible
assets), mulai dari kegiatan perencanaan strategis dan operasional, pengadaan,
penggunaan, pencatatan, penilaian, pemeliharaan, sampai dengan pengalihan
ataupun penghapusan aset disebut dengan manajemen aset tetap. Semua kegiatan
tersebut ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi utama sebuah intitusi
untuk keberlangsungan institusi itu sendiri. Dari segi proses, manajemen aset tetap
berupa suatu proses untuk mengelola kebutuhan dan pengadaan, penggunaan, serta
penghapusan aset tetap untuk mengoptimalkan potensi pemanfaatan aset tetap
tersebut, juga mengelola risiko dan biaya yang timbul sepanjang masa manfaatnya.
Dengan demikian siklus manajemen aset tetap meliputi: analisis kebutuhan, penilaian
ekonomis, perencanaan, penganggaran, penentuan harga, pengadaan, penggunaan
dan pemeliharaan, serta pengalihan dan penghapusan.

     Manajemen aset tetap pemerintah memiliki beberapa tujuan dan sasaran, antara
lain:
• Mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap untuk mendukung penyelenggaraan
     tugas dan fungsi pemerintah.
• Mengelola aset tetap sebagai suatu investasi menghasilkan agar mampu
     memberikan sumbangan penerimaan negara dalam bentuk penerimaan negara
     bukan pajak melalui pemanfaatan aset tetap tersebut.
• Menekan biaya keseluruhan dari kepemilikan aset tetap.
• Menyeleksi secara ketat setiap permintaan aset tetap baru.
• Mengevaluasi pertanggungjawaban dan akuntabilitas pengguna aset tetap.
• Menganalisis kebutuhan aset tetap di masa mendatang.


    Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka perlu didesain suatu
sistem manajemen yang meliputi:
• Pelaksanaan rincian manajemen aset tetap secara tepat.
• Pengelolaan keuangan yang benar.
• Pengumpulan dan analisis data-data penting lainnya

    Manajemen aset tetap haruslah diletakkan dalam kerangka pelaksanaan tugas
dan fungsi utama organisasi. Dengan demikian, manajemen aset tetap pun harus
sejalan dengan rencana strategis dan rencana kerja organisasi secara keseluruhan.
208                                    Bab 7 : Manajemen Barang Milik Negara/Daerah




Artinya manajemen aset tetap harus pula beriringan dengan manajemen sumber
daya manusia, manajemen sistem informasi, manajemen keuangan, dan manajemen
operasional lainnya.

    Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah, yang dimaksud dengan Barang Milik Negara (BMN)/Barang
Milik Daerah (BMD) meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, maupun barang yang berasal dari
perolehan lainnya yang sah, seperti:
a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
    kekuatan hukum tetap.

   Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan:
1. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-
   masalah di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah yang dilaksanakan
   oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan
   gubernur/bupati/walikota sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-
   masing;
2. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah harus
   dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik
   negara/daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh
   informasi yang benar.
4. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah diarahkan agar
   barang milik negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar
   kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas
   pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
5. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik
   negara/daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
6. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah harus
   didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka
   optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah
   serta penyusunan neraca pemerintah.


Pejabat Pengelola Barang Milik Negara/Daerah
Pejabat Pengelola Barang Milik Negara
   Pejabat pengelola barang milik negara terdiri dari pejabat pengelola barang dan
pengguna barang/kuasa pengguna barang. Pengelola barang milik negara adalah
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Menteri Keuangan selaku
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan : Aplikasi di Indonesia                209


pengelola barang menjalankan fungsi pengaturan (regelling), juga melakukan fungsi
pengelolaan atas barang milik negara khususnya tanah dan/atau bangunan,
termasuk mengambil berbagai keputusan administratif (beschikking).

   Pengelola barang milik negara mempunyai wewenang dan bertanggung jawab
sebagai berikut:
a. Merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan
   barang milik negara;
b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik negara;
c. Menetapkan status penguasaan dan penggunaan barang milik negara;
d. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan
   bangunan yang memerlukan persetujuan DPR;
e. Memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan barang milik negara berupa
   tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam
   batas kewenangan Menteri Keuangan;
f. Memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan barang milik
   negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR
   sepanjang dalam batas kewenangan Presiden;
g. Memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan dan penghapusan barang
   milik negara selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya;
h. Memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan barang milik
   negara selain tanah dan bangunan kepada Presiden atau DPR;
i. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan
   bangunan;
j. Memberikan keputusan atas usul pemanfaatan barang milik negara selain tanah
   dan bangunan;
k. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik negara serta
   menghimpun hasil inventarisasi;
l. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik negara;
m. Menyusun dan mempersiapkan Laporan Rekapitulasi barang milik negara/daerah
   kepada Presiden sewaktu diperlukan.
   Pengguna barang milik negara adalah setiap Menteri/pimpinan lembaga selaku
pimpinan kementerian negara/lembaga. Fungsi menteri/pimpinan lembaga selaku
pengguna barang pada dasarnya menyangkut penggunaan barang milik negara yang
ada dalam penguasaannya dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
kementerian      negara/lembaga.    Dalam   melaksanakan      fungsi   dimaksud,
menteri/pimpinan lembaga menunjuk kuasa pengguna barang.

   Pengguna barang milik negara mempunyai wewenang dan tanggungjawab
sebagai berikut:
a. Menetapkan kuasa pengguna barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan
   menyimpan barang milik negara;
b. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik negara untuk
   kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
c. Melaksanakan pengadaan barang milik negara sesuai perundang-undangan yang
   berlaku;
210                                    Bab 7 : Manajemen Barang Milik Negara/Daerah




d. Mengajukan permohonan penetapan status tanah dan bangunan untuk
   penguasaan dan penggunaan barang milik negara yang diperoleh dari beban
   APBN dan perolehan lainnya yang syah;
e. Menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya untuk
   kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian
   negara/lembaga;
f. Mengamankan dan memelihara barang milik negara yang berada dalam
   penguasaannya;
g. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara
   selain tanah dan bangunan;
h. Mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut tukar-manukar berupa
   tanah dan bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas
   pokok dan fungsi namun tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan
   kota;
i. Mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut penyertaan modal
   pemerintah pusat/daerah atau hibah yang dari awal pengadaannya sesuai
   peruntukkan yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
j. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan
   penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga yang dipimpinnya
   kepada pengelola barang;
k. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara
   yang ada dalam penguasaannya;
l. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam
   penguasaannya;
m. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS)
   dan Laporan Barang Pengguna Tahunaan (LBPT) yang berada dalam
   penguasaannya kepada pengelola barang.



    Kuasa pengguna barang milik negara adalah masing-masing kepala kantor dalam
lingkungan kementerian negara/lembaga untuk lingkup kantor yang dipimpinnya.
Kuasa pengguna barang milik negara mempunyai wewenang dan tanggungjawab
sebagai berikut:
a. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik negara untuk lingkungan kantor
    yang dipimpinnya kepada pengguna barang;
b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan
    barang milik negara yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya yang
    sah kepada pengguna barang;
c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam
    penguasaannya;
d. Menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya untuk
    kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor yang dipimpinnya;
e. Mengamankan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya;
f. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan
    bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR dan barang milik negara
    selain tanah dan bangunan kepada pengguna barang;
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan : Aplikasi di Indonesia                  211


g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan
   penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor yang dipimpinnya kepada
   pengguna barang;
h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara
   yang ada dalam penguasaannya;
i. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran
   (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguan Tahunan (LKBPT) yang berada
   dalam penguasaannya kepada pengguna barang.

Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
   Pejabat pengelola barang milik daerah terdiri dari pemegang kekuasaan
pengelolaan barang, pejabat pengelola barang, dan pengguna barang. Pejabat
pemegang      kekuasaan      pengelolaan       barang     milik    daerah    adalah
gubernur/bupati/walikota. Gubernur/bupati/ walikota selaku kepala pemerintah daerah
merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang teknis
pengelolaannya dilaksanakan oleh:
a. Sekretaris daerah sebagai pengelola barang,
b. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna barang,

   Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang:
a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan
   bangunan;
c. Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
d. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan
   persetujuan DPRD;
e. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah
   sesuai batas kewenangannya;
f. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau
   bangunan.

    Pejabat pengelola barang milik daerah adalah Sekretaris daerah, atas dasar
pertimbangan bahwa kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku
bendahara umum daerah, berkedudukan di bawah sekretaris daerah. Pengelola
barang milik daerah mempunyai wewenang:
a. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
c. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang
    milik daerah;
d. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan
    barang milik daerah yang telah disetujui oleh gubernur/bupati/walikota atau
    DPRD;
e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
f. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
212                                    Bab 7 : Manajemen Barang Milik Negara/Daerah




    Pejabat pengguna barang milik daerah adalah masing-masing kepala satuan
kerja perangkat daerah untuk lingkup satuan kerja yang dipimpinnya. Pejabat
pengguna barang milik daerah mempunyai wewenang dan bertanggungjawab:
a. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat
    daerah yang dipimpinnya;
b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan
    barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang
    sah;
c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam
    penguasaannya;
d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk
    kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat
    daerah yang dipimpinnya;
e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam
    penguasaannya;
f. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
    bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah
    selain tanah dan bangunan;
g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan
    penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang
    dipimpinnya kepada gubernur/bupati/walikota melalui pengelola barang;
h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah
    yang ada dalam penguasaannya;
i. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS)
    dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam
    penguasaannya kepada pengelola barang.


Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
     Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah harus mampu
menghubungkan antara ketersediaan barang sebagai hasil dari pengadaan yang
telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar tindakan yang akan
datang dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang milik
negara/daerah. Hasil perencanaan kebutuhan tersebut merupakan salah satu dasar
dalam penyusunan perencanaan anggaran pada kementerian/lembaga/satuan kerja
perangkat daerah. Perencanaan anggaran yang mencerminkan kebutuhan riil barang
milik negara/daerah pada kementerian/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah
selanjutnya menentukan pencapaian tujuan pengadaan barang yang diperlukan
dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah.

    Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah disusun dalam rencana
kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah
setelah memperhatikan ketersediaan barang milik negara/daerah yang ada.
Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah tersebut berpedoman pada:
• Standar barang,
• Standar kebutuhan (yaitu standar sarana dan prasarana),
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan : Aplikasi di Indonesia               213



•   Standar harga.

    Perencanaan kebutuhan dimaksud meliputi perencanaan kebutuhan pengadaan
dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik negara/daerah. Standar
barang dan standar kebutuhan        ditetapkan oleh pengelola barang setelah
berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait. Pengguna barang
menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh kuasa pengguna
barang yang berada di bawah lingkungannya, kemudian menyampaikan usul rencana
kebutuhan barang milik negara/daerah tersebut kepada pengelola barang. Pengelola
barang bersama pengguna barang membahas usul tersebut dengan memperhatikan
data barang pada pengguna barang dan/atau pengelola barang untuk ditetapkan
sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah (RKBMN/D). RKBMN/D
tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementrian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-KL/RKA-SKPD).

   Termasuk data barang pada pengguna barang dan/atau pengelola barang adalah
Laporan Pengguna Barang Semesteran, Laporan Pengguna Barang Tahunan,
Laporan Pengelola Barang Semesteran, Laporan Pengelola Tahunan, dan sensus
barang serta Laporan Barang Milik Negara/Daerah Semesteran dan Tahunan
Pengadaan Barang pada Instansi Pemerintah

    Pengadaan barang instansi pemerintah diatur melalui Keputusan Presiden RI
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah serta peraturan perubahannya dalam Keputusan Presiden Nomor 61
Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor
70 Tahun 2005, dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006.

    Pengadaan barang pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang yang dibiayai
dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh
penyedia barang/jasa. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan,
dikerjakan, dan diawasi sendiri. Sedangkan penyedia barang adalah badan usaha
atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang. Adapun
kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan
    perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan
    mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing
    barang produksi dalam negeri pada perdagangan internasional;
2. Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok
    masyarakat dalam pengadaan barang;
3. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses
    pengambilan keputusan dalam pengadaan barang;
4. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggungjawab pengguna
    barang, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang;
5. Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;
6. Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional;
214                                     Bab 7 : Manajemen Barang Milik Negara/Daerah




7. Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dilakukan di dalam
   wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang kecuali
   pengadaan barang yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran
   kepada masyarakat luas.
9. Secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar provinsi.

    Setiap pengadaan barang pada instansi pemerintah wajib menerapkan prinsip-
prinsip:
a. Efisien, berarti pengadaan barang harus diusahakan dengan menggunakan dana
    dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu
    sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
b. Efektif, berarti pengadaan barang harus sesuai dengan kebutuhan yang telah
    ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai
    dengan sasaran yang ditetapkan;
c. Terbuka dan Bersaing, berarti pengadaan barang harus terbuka bagi penyedia
    barang yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang
    sehat di antara penyedia barang yang setara dan memenuhi syarat/kriteria
    tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan
    barang, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil
    evaluasi, penetapan calon penyedia barang, sifatnya terbuka bagi peserta
    penyedia barang yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua
    calon penyedia barang dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada
    pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun
    manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan
    masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam
    pengadaan barang.

    Pengguna barang, penyedia barang (pihak ketiga/rekanan), dan para pihak yang
terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang harus mematuhi etika sebagai berikut:
a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai
    sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang;
b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga
    kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya
    dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan
    barang;
c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk
    mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai
    dengan kesepakatan para pihak;
e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak
    yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang
    (conflict of interest);
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan : Aplikasi di Indonesia                   215


f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan
   negara dalam pengadaan barang;
g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan
   tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung
   atau tidak langsung merugikan negara;
h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau
   menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau
   patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang.

    Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa proses pelaksanaan pengadaan
barang pemerintah dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu: (a) dengan menggunakan
penyedia barang, dan (b) dengan cara swakelola. Berikut ini diuraikan secara singkat
tentang proses pelaksanaan kedua kegiatan tersebut.



Pengadaan Barang yang Dilaksanakan oleh Penyedia
Barang
    Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu pejabat yang diangkat oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia/Pemimpin
Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Neggara/Badan Usaha Milik Daerah
sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan
barang, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Memiliki integritas moral;
b. Memiliki disiplin tinggi;
c. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk
    melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
d. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
e. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan
    keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN.
    Tugas pokok PPK dalam pengadaan barang adalah:
a. Menyusun perencanaan pengadaan barang;
b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan
    penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi
    usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
c. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara
    pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan/pejabat
    pengadaan/unit layanan pengadaan;
d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit
    layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang sesuai
    ketentuan yang berlaku;
f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia
    barang;
g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan
   instansinya;
216                                     Bab 7 : Manajemen Barang Milik Negara/Daerah




h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada
   Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan/
   Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/
   Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan
   berita acara penyerahan;
j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang
   dimulai.

    PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang apabila
belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan
mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek
yang dibiayai dari APBN/APBD. PPK bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik,
keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang yang dilaksanakannya. PPK dapat
melaksanakan proses pengadaan barang sebelum dokumen pelaksanaan anggaran
disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan,
dengan ketentuan penerbitan surat penunjukan penyedia barang dan
penandatanganan kontrak pengadaan barang dilakukan setelah dokumen anggaran
untuk kegiatan/proyek telah disahkan.

    Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Untuk pengadaan sampai dengan nilai
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh panitia/pejabat
pengadaan/unit layanan pengadaan (procurement unit). Anggota panitia
pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan berasal dari pegawai negeri,
baik dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya dengan persyaratan sebagai
berikut :
a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan
    tugas;
b. Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat
    pengadaan/unit layanan pengadaan yang bersangkutan;
d. Memahami isi dokumen pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan;
e. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan
    menetapkannya sebagai panitia/pejabat pengadaan/anggota unit layanan
    pengadaan;
f. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang pemerintah.

   Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat/panitia pengadaan/unit layanan
pengadaan meliputi sebagai berikut:
a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri.
c. Menyiapkan dokumen pengadaan.
d. Mengumumkan pengadaan barang di surat kabar nasional dan/atau provinsi
   dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan
   diumumkan di website pengadaan nasional.
e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan : Aplikasi di Indonesia                  217


f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
g. Mengusulkan calon pemenang.
h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPK dan/atau
   pejabat yang mengangkatnya.
i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang
   dimulai.

    Panitia pengadaan berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga)
orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang
bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam
maupun dari luar instansi yang bersangkutan. Sedangkan pejabat pengadaan hanya
1 (satu) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan
yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam
maupun dari luar instansi yang bersangkutan. Tidak boleh duduk sebagai
panitia/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan:
a. Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara;
b. Pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
    (BPKP)/Inspektorat    Jenderal   Departemen/Inspektorat    Utama Lembaga
    Pemerintah Non Departemen/Badan Pengawas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota,
    Pengawasan Internal BI/BHMN/BUMN/BUMD, kecuali menjadi panitia/pejabat
    pengadaan/anggota unit layanan pengadaan untuk pengadaan barang yang
    dibutuhkan instansinya.
c. Pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran
    dan/atau pejabat yang bertugas menandatangani surat perintah membayar.

    Pengguna barang wajib mengalokasikan waktu yang cukup untuk penayangan
pengumuman, kesempatan untuk pengambilan dokumen, kesempatan untuk
mempelajari dokumen, dan penyiapan dokumen penawaran. Pengguna barang juga
wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan
berdasarkan data yang dapat dipertangungjawabkan. HPS tersebut disusun oleh
panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang. HPS digunakan
sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan
untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran
yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan
penawaran. Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia, serta menjadi salah
satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan.

    Ada dua proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan
persyaratan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh penyedia barang/jasa,
yaitu Prakualifikasi dan Pascakualifikasi. Prakualifikasi adalah proses penilaian
kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya
dari penyedia barang sebelum memasukkan penawaran. Sedangkan pascakualifikasi
adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan
persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang setelah memasukkan penawaran.

   Panitia/pejabat pengadaan wajib melakukan pascakualifikasi untuk pelelangan
umum pengadaan barang pemborongan lainnya secara adil, transparan, dan
218                                      Bab 7 : Manajemen Barang Milik Negara/Daerah




mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-
banyaknya penyedia barang. Persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang
ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas. Pengguna
barang wajib menyederhanakan proses prakualifikasi dengan tidak meminta seluruh
dokumen yang disyaratkan melainkan cukup dengan formulir isian kualifikasi
penyedia barang.

    Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan tidak
boleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon peserta
pengadaan barang dari luar propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan barang. Pada
setiap tahapan proses pemilihan penyedia barang, pengguna barang/panitia/pejabat
pengadaan dilarang membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia
barang, kecuali biaya penggandaan dokumen pengadaan. Proses prakualifikasi
secara umum meliputi pengumuman prakualifikasi, pengambilan dokumen
prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi, evaluasi dokumen prakualifikasi,
penetapan calon peserta pengadaan yang lulus prakualifikasi, dan pengumuman
hasil prakualifikasi. Sedangkan proses pascakualifikasi secara umum meliputi
pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan
terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan
pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya.

    Untuk menentukan sistem pengadaan yang meliputi metoda pemilihan penyedia
barang, metoda penyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasi penawaran,
dan jenis kontrak, perlu mempertimbangkan jenis, sifat, dan nilai barang serta kondisi
lokasi, kepentingan masyarakat, dan jumlah penyedia barang yang ada. Dalam
menyusun rencana dan penentuan paket pengadaan, pengguna barang bersama
dengan panitia, wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan
perluasan kesempatan bagi usaha kecil, koperasi kecil, dan masyarakat. Dalam
menetapkan sistem pengadaan, pengguna barang:
a. Wajib menyediakan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk usaha kecil
    termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat,
    kesatuan sistem, kualitas, dan kemampuan teknis usaha kecil;
b. Dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di
    beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya
    seharusnya dilakukan di daerah masing-masing;
c. Dilarang menyatukan beberapa paket pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan
    dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil termasuk koperasi
    kecil;
d. Dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang diskriminatif dan
    tidak obyektif.

    Dalam pemilihan penyedia barang, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda
pelelangan umum. Pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia barang
yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurang-
kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi. Dalam hal
jumlah penyedia barang yang mampu melaksanakan diyakini terbatas yaitu untuk
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan : Aplikasi di Indonesia                  219


pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang dapat dilakukan dengan
metoda pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu
surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi dengan mencantumkan
penyedia barang lainnya yang memenuhi kualifikasi.

    Dalam hal metoda pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien
dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang dapat dilakukan dengan
metoda pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia barang yang dilakukan dengan
membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga)
penawaran dari penyedia barang yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan
negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan
pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui
internet. Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang
dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia
barang dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga
diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

    Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai
berikut:
1. Keadaan tertentu, yaitu:
    a. Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan
         masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus
         dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam serta
         tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan/atau kerusakan infrastruktur
         yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan
         keselamatan masyarakat.
    b. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan
         keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
    c. Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 (lima
         puluh juta rupiah), dengan ketentuan:
         1) Untuk keperluan sendiri; dan/atau
         2) Teknologi sederhana; dan/atau
         3) Risiko kecil; dan/atau
         4) Dilaksanakan oleh penyedia barang usaha perseorangan dan/atau badan
             usaha kecil termasuk koperasi kecil.
    d. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak
         yang mendapat ijin; dan/atau
    e. Pekerjaan tertentu yang ditetapkan melalui peraturan presiden, seperti
         pengadaan barang pada proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
         Daerah dan pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara tepat dalam
         rangka pengembalian kekayaan negara yang penanganannya dilakukan
         secara khusus.

2. Keadaan khusus, yaitu:
   a. Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
   b. Pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia
      barang, pabrikan, pemegang hak paten; atau
220                                      Bab 7 : Manajemen Barang Milik Negara/Daerah




   c. Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin
      industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau
   d. Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan
      penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang
      yang mampu mengaplikasikannya.

   Dalam pemilihan penyedia barang dapat dipilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) metode
penyampaian dokumen penawaran berdasarkan jenis barang yang akan diadakan
dan metoda penyampaian dokumen penawaran tersebut harus dicantumkan dalam
dokumen lelang yang meliputi:
1. Metode satu sampul, yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari
   persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga yang dimasukan ke dalam
   1 (satu) sampul tertutup kepada panitia/pejabat pengadaan.
2. Metode dua sampul, yaitu penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan
   administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga
   penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan
   sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul (sampul penutup) dan
   disampaikan kepada panitia/pejabat pengadaan.
3. Metode dua tahap, yaitu penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan
   administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga
   penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, yang penyampaiannya
   dilakukan dalam 2 (dua) tahap secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda.

    Dalam pemilihan penyedia barang pemborongan lainnya dapat dipilih salah 1
(satu) dari 3 (tiga) metoda evaluasi penawaran berdasarkan jenis barang yang akan
diadakan, dan metode evaluasi penawaran tersebut harus dicantumkan dalam
dokumen lelang, yang meliputi:
1. Sistem gugur, yaitu evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan
    membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang
    telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang dengan urutan
    proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan
    teknis dan kewajaran harga, terhadap penyedia barang yang tidak lulus penilaian
    pada setiap tahapan dinyatakan gugur.
2. Sistem nilai, yaitu evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai
    angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilai yang
    telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang, kemudian
    membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran
    peserta lainnya.
3. Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis, yaitu evaluasi penilaian
    penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga
    yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria
    dan nilai yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang, kemudian
    nilai unsur-unsur tersebut dikonversikan ke dalam satuan mata uang tertentu, dan
    dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan
    penawaran peserta lainnya.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan : Aplikasi di Indonesia                 221


    Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia
barang tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan
tatacara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain
yang bersifat post bidding.

Pengadaan Barang melalui Swakelola
    Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan
diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri
dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan dengan
ketentuan tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari
tenaga sendiri. Swakelola dilihat dari pelaksanaan pekerjaan dibedakan menjadi:
1. Swakelola oleh pengguna barang, yaitu pekerjaan yang direncanakan,
    dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pengguna barang dengan menggunakan
    tenaga sendiri, dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah
    borongan.
2. Swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana (universitas negeri,
    lembaga penelitian/ilmiah pemerintah, lembaga pelatihan), yaitu pekerjaan yang
    perencanaan dan pengawasannnya dilakukan oleh pengguna barang, sedangkan
    pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan
    penanggung jawab anggaran.
3. Swakelola oleh penerima hibah, yaitu pekerjaan yang perencanaa, pelaksanaan,
    dan pengawasannya dilakukan penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM,
    komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah
    non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan
    sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah.

Swakelola oleh Pengguna Barang
    Ketentuan yang perlu diikuti dalam pelaksanaan swakelola jenis ini sebagai
berikut:
a. Pengadaan bahan, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan
    dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh pengguna barang dan menggunakan
    metoda pengadaan yang ditetapkan.
b. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian
    berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong.
c. Pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan dilakukan berdasarkan
    kontrak konsultan perorangan.
d. Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan
    harian.
e. Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan
    dan kapasitas penyimpanan.
f. Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan.
g. Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu agar
    dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang
222                                    Bab 7 : Manajemen Barang Milik Negara/Daerah




   dicapai, sedangkan pencapaian target non fisik/perangkat lunak dicatat dan
   dievaluasi setiap bulan.
h. Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk
   oleh pengguna barang berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.


Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Non Swadana
    Ketentuan yang perlu diikuti dalam pelaksanaan swakelola jenis ini sebagai
berikut:
a. Pengadaan bahan, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan
    dilakukan oleh panitia dari unsur instansi pemerintah pelaksana swakelola yang
    ditetapkan oleh pengguna barang dan menggunakan metoda pengadaan yang
    ditetapkan.
b. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian
    berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong.
c. Pelaksanaan yang menggunakan Uang Persediaan dilakukan oleh instansi
    pemerintah pelaksana swakelola.
d. Pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan dilakukan berdasarkan
    kontrak konsultan perorangan.
e. Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan
    harian.
f. Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan
    dan kapasitas penyimpanan.
g. Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan.
h. Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu agar
    dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang
    dicapai, sedangkan pencapaian target non fisik/perangkat lunak dicatat dan
    dievaluasi setiap bulan.
i. Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk
    oleh pengguna barang berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

Swakelola yang dilaksanakan oleh Penerima Hibah
    Ketentuan yang perlu diikuti dalam pelaksanaan swakelola jenis ini sebagai
berikut:
a. Pengadaan bahan, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan
    dilakukan oleh penerima hibah.
b. Penyaluran dana hibah khusus untuk pekerjaan konstruksi dilakukan secara
    bertahap sebagai berikut:
   1) 50% (lima puluh persen) apabila organisasi pelaksanaan penerima hibah telah
       siap.
   2) 50% (lima puluh persen) sisanya apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga
       puluh persen).
c. Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana yang dikeluarkan dilaporkan secara
    berkala kepada pengguna barang.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan : Aplikasi di Indonesia                 223


d. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh penerima hibah.


Penggunaan Aset/Barang Pemerintah
    Pada dasarnya barang milik negara/daerah digunakan untuk menyelenggarakan
tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga satuan kerja perangkat daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004. Oleh karena itu, sesuai Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang tersebut disebutkan
bahwa barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas
pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan. Dalam rangka
menjamin tertib penggunaan, pengguna barang harus melaporkan kepada pengelola
barang    atas    semua      barang    milik    negara/daerah   yang     diperoleh
kementerian/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah untuk ditetapkan status
penggunaannya.

    Status penggunaan barang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
•   Barang milik negara oleh pengelola barang (Menteri Keuangan).
•   Barang milik daerah oleh gubernur/bupati/walikota (Kepala Pemerintah Daerah).

   Penetapan status penggunaan barang milik negara dilakukan dengan tata cara
sebagai berikut:
a. Pengguna barang melaporkan barang milik negara yang diterimanya kepada
   pengelola barang disertai dengan usul penggunaan. Usul penggunaan meliputi
   barang milik negara yang digunakan oleh pengguna barang untuk
   penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, termasuk barang milik negara yang
   ada pada pengguna barang yang direncanakan untuk dihibahkan kepada pihak
   ketiga atau yang akan dijadikan penyertaan modal negara.
b. Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan menetapkan status penggunaan
   barang milik negara dimaksud.

   Penetapan status penggunaan barang milik daerah dilakukan dengan tata cara
sebagai berikut:
a. Pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang diterimanya kepada
   pengelola barang disertai dengan usul penggunaan;
b. Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan
   dimaksud      kepada    gubernur/bupati/walikota  untuk ditetapkan  status
   penggunaannya.

    Penetapan status penggunaan barang milik negara oleh pengelola barang
disertai dengan ketentuan:
a. Pengguna barang mencatat barang milik negara tersebut dalam Daftar Barang
    Pengguna apabila barang milik negara itu akan digunakan sendiri oleh pengguna
    barang untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya.
224                                   Bab 7 : Manajemen Barang Milik Negara/Daerah




b. Pengguna barang menyampaikan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan
    Sementara Barang Milik Negara kepada pengelola barang apabila barang milik
    negara itu akan dihibahkan atau dijadikan penyertaan modal negara.
    Barang milik negara/daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga/satuan kerja
perangkat daerah, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan
pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga/satuan
kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

    Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan
ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa
pengguna barang yang bersangkutan. Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna
barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang kepada:
a. Pengelola barang untuk barang milik negara; atau
b. Gubernur/bupati/walikota melalui pengelola barang untuk barang milik daerah.

    Pengelola barang menetapkan barang milik negara berupa tanah dan/atau
bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak
digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan.
Dalam menetapkan penyerahan tersebut, pengelola barang memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
a. Standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan
    menunjang tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan;
b. Hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan.

    Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan tanah dan/atau bangunan meliputi
hal-hal sebagai berikut:
a. Ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan
    fungsi instansi pemerintah lainnya melalui pengalihan status penggunaan.
b. Dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi barang milik negara/daerah dalam
    bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, pinjam pakai, bangun guna serah dan
    bangun serah guna; atau
c. Dipindahtangankan, dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan
    modal pemerintah pusat/daerah.

    Pengguna barang milik negara/daerah yang tidak menyerahkan tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi
instansi bersangkutan kepada pengelola barang dikenakan sanksi berupa
pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud. Tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan sesuai fungsinya tersebut dicabut penetapan status
penggunaannya.


Penatausahaan Aset/Barang Pemerintah
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan : Aplikasi di Indonesia                225




    Penatausahaan aset/barang pemerintah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan
pelaporan barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna
barang/kuasa pengguna barang. Seluruh aset tersebut harus dibukukan melalui
proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna
barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik
Negara/Daerah oleh pengelola barang. Proses inventarisasi, baik berupa pendataan,
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan
bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi
diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang
dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang.
    Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka:
• Penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun.
• Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik
    negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan
    rencana anggaran.
• Pengamanan administratif terhadap barang milik negara/daerah.

    Kuasa pengguna barang/pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan
pencatatan barang milik negara/daerah ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna
(DBKP)/Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi
barang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pengelola barang harus melakukan
pendaftaran dan pencatatan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau
bangunan dalam Daftar Barang Milik Negara/Daerah (DBMN/D) menurut
penggolongan barang dan kodefikasi barang yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan. Dokumen kepemilikan
tanah dan/atau bangunan harus disimpan oleh pengelola barang. Sedangkan
dokumen kepemilikan barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan
harus disimpan oleh kuasa pengguna barang/pengguna barang.
    Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik negara/daerah sekurang-
kurangnya sekali dalam lima tahun (yaitu berupa sensus barang), kecuali terhadap
barang milik negara/daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam
pengerjaan, pengguna barang melakukan inventarisasi setiap tahun (yaitu berupa
opname fisik). Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada
pengelola barang selambat-lambatnya tiga bulan setelah selesainya inventarisasi.
Pengelola barang melakukan inventarisasi barang milik negara/daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali
dalam lima tahun.
    Inventarisasi bertujuan untuk membandingkan antara catatan BMN dengan
jumlah, nilai, harga, kondisi, dan keberadaaan seluruh BMN yang dimiliki dan atau
dikuasai oleh Unit Pengguna Barang (UPB) dalam rangka tertib administrasi BMN.
Inventarisasi dilakukan oleh UPB secara berkala jika catatan BMN dianggap tidak
akurat.
    Tahapan dalam melaksanakan inventarisasi meliputi kegiatan persiapan,
pelaksanaan, dan tindak lanjut.
1. Tahap Persiapan, pelaksanaan kegiatannya berupa:
226                                      Bab 7 : Manajemen Barang Milik Negara/Daerah




   a.   Membentuk tim inventarisasi.
   b.   Membagi tugas dan menyusun jadwal pelaksanaan inventarisasi.
   c.   Mengumpulkan dokumen BMN.
   d.   Menyiapkan label sementara.
   e.   Membuat denah ruangan, memberi nomor ruangan dan menentukan
        penanggung jawab ruangan.
   f.   Menyiapkan kertas kerja inventarisasi.

2. Pelaksanaan, pelaksanaan kegiatannya berupa:
   a. Menghitung jumlah BMN per sub-sub kelompok barang.
   b. Mencatat BMN ke dalam kertas kerja inventarisasi.
   c. Menempelkan label sementara pada BMN yang telah dihitung.
   d. Menentukan kondisi BMN dengan kriteria baik, rusak ringan atau rusak berat.
   e. Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI).
   f. Membandingkan LHI dengan dokumen BMN yang ada.
   g. Membuat daftar BMN yang tidak ditemukan, belum pernah dicatat dan rusak
      berat.
   h. Menyampaikan LHI, daftar BMN yang tidak ditemukan, belum pernah dicatat,
      dan rusak berat ke penanggung jawab UPB untuk ditindaklanjuti.

3. Tindak Lanjut, pelaksanaan kegiatannya berupa:
   a. Menelusuri BMN yang tidak ditemukan.
   b. Membuat usulan penghapusan BMN yang rusak berat.
   c. Mencatat hasil inventarisasi ke dalam sistem akuntansi BMN.

    Penyusunan laporan aset/barang milik negara/daerah dilakukan secara
berjenjang. Kuasa pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa
Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan
(LBKPT) untuk disampaikan kepada Pengguna Barang. Pengguna barang harus
menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang
Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.
Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik Negara/Daerah (LBMN/D)
berupa tanah dan/atau bangunan semesteran dan tahunan. Pengelola barang harus
menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang
Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Barang Milik Negara/Daerah (LBMN/D)
berupa tanah dan/atau bangunan berdasarkan hasil penghimpunan laporan tersebut.
Laporan Barang Milik Negara/Daerah (LBMN/D) digunakan sebagai bahan untuk
menyusun neraca pemerintah pusat/daerah.

    Klasifikasi dan kodefikasi BMN didasarkan pada Surat Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia No. 18/KMK.018/1999 tanggal 14 Januari 1999
tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara. Apabila
terdapat BMN yang belum terdaftar pada surat keputusan tersebut, agar
menggunakan klasifikasi dan kode barang yang mendekati jenis dan atau fungsinya.

    Satuan barang (measurement) dalam akuntansi BMN menggunakan satuan yang
terukur dan baku. Nilai barang dicatat berdasarkan harga perolehan (historical cost).
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan : Aplikasi di Indonesia                  227


Apabila harga perolehan tidak diketahui, maka dilakukan penaksiran dengan metode
tertentu dan jika penentuan harga taksiran tidak dapat dilakukan maka BMN tersebut
diberi nilai satu rupiah (Rp1).

    Penentuan nilai kapitalisasi dalam Akuntansi BMN mengacu pada keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/KM.12/2001 tanggal 18 Mei 2001
tentang Pedoman Kapitalisasi BM/KN dalam Sistem Akuntansi Pemerintah.
Penerapan kapitalisasi dalam Akuntansi BMN, mengakibatkan Buku Inventaris (BI)
dibagi menjadi dua jenis yaitu:
1. BI Intrakomptabel mencakup BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan
    seluruh BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan BMN
    yang    diperoleh    melalui   transaksi transfer   masuk/penerimaan       dari
    pertukaran/Pengalihan Masuk serta BMN yang dipindahbukukan dari BI
    Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi harga perolehan dan nilai
    pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi.
2. BI Ekstrakomptabel mencakup BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
    Kode Lokasi adalah kode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi unit
    penanggung jawab akuntansi BMN. Kode ini terdiri dari 14 (empat belas) angka
    yang memuat kode Pembina Barang Inventaris (PEBIN), Penguasa Barang
    Inventaris (PBI), Pembantu Penguasa Barang Inventaris (PPBI), dan Unit
    Pengurus Barang (UPB), dengan susunan sebagai berikut:




§   Kode PEBIN, mengacu kepada kode Bagian Anggaran Kementerian
    Negara/Lembaga yang bersangkutan.
§   Kode PBI, mengacu kepada Kode Anggaran unit eselon I pada Kementerian
    Negara/Lembaga yang bersangkutan.
§   Kode PPBI, mengacu kepada Kode Wilayah Anggaran.
    Khusus Departemen Keuangan, kode PPBI yang digunakan adalah Kode Kantor
    Wilayah. Unit kerja yang tidak mempunyai PPBI, kode PPBI diisi dengan 00.
§   Kode UPB, mengacu kepada Kode Satuan Kerja yang tercantum pada DIK untuk
    Kantor atau kode DIP untuk Proyek/Bagian Proyek (saat ini disebut dengan
    Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA).
228                                    Bab 7 : Manajemen Barang Milik Negara/Daerah




§   Kode UPB Bagian Proyek, mengacu kepada urutan nomor Bagian Proyek yang
    tercantum pada kode DIP untuk Bagian Proyek. Kode ini diisi dengan 00 untuk
    UPB Kantor/Proyek

    Kode Barang terdiri dari golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan sub-sub
kelompok, dengan susunan sebagai berikut:




    Pengelompokan/klasifikasi BMN seperti tersebut di atas berhubungan dengan
Sistem Akuntansi BMN pada masing-masing jenjang organisasi akuntansi BMN.
Pada tingkat UPB, jenis BMN diklasifikasikan ke dalam sub-sub kelompok, pada
tingkat PPBI diklasifikasi ke dalam sub kelompok, pada tingkat PBI dan PEBIN
diklasifikasikan ke dalam kelompok.

    Kode Registrasi adalah kode yang terdiri dari Kode Lokasi ditambah dengan
tahun perolehan dan Kode Barang ditambah dengan nomor urut pendaftaran. Kode
registrasi merupakan tanda pengenal BMN dengan susunan sebagai berikut:
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan : Aplikasi di Indonesia            229




Contoh :
Pada Periode Akuntansi 2003 Biro Umum Sekretariat Jenderal Departemen
Keuangan (kode kantor 231421.00) melakukan pembelian Komputer Note Book.
Pada saat perolehan barang tersebut nomor pencatatan terakhir untuk Note Book
yang dikuasai satuan kerja yang bersangkutan adalah 000037. Berdasarkan hal
tersebut UPB dapat memberikan tanda pada Note Book tersebut sbb:




Akuntansi Barang Milik Negara
Tujuan dan Prinsip
   Akuntansi Barang Milik Negara (BMN) diselenggarakan dengan tujuan untuk
menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas
pengelolaan dan pengendalian BMN yang dikuasai oleh suatu unit organisasi.
Akuntansi BMN diselenggarakan oleh unit organisasi akuntansi BMN dengan
memegang prinsip-prinsip:
230                                     Bab 7 : Manajemen Barang Milik Negara/Daerah




1. Ketaatan yaitu prinsip akuntansi BMN dilakukan sesuai peraturan perundang-
   undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi
   bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah
   ketentuan perundang-undangan.
2. Konsistensi yaitu akuntansi BMN dilaksanakan secara berkesinambungan
   sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Kemampubandingan yaitu akuntansi BMN menggunakan klasifikasi standar
   sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode
   akuntansi.
4. Materialitas yaitu akuntansi BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur
   sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
5. Obyektif yaitu akuntansi BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang
   sebenarnya.
6. Harga Perolehan yaitu pencatatan BMN didasarkan atas harga perolehan.
   Apabila harga perolehan tidak dapat diketahui maka dapat ditentukan dengan
   harga taksiran.
7. Kelengkapan yaitu akuntansi BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang
   terjadi.

Struktur Organisasi
    Secara umum, struktur organisasi akuntansi BMN ditetapkan sebagai berikut:
a. Pembina Barang Inventaris (PEBIN)
    PEBIN merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat Kementerian
    Negara/Lembaga, penanggungjawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.
    PEBIN membawahi PBI
b. Penguasa Barang Inventaris (PBI)
    PBI merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon I, penanggungjawabnya
    adalah pejabat Eselon I. PBI membawahi PPBI atau UPB.
c. Pembantu Penguasa Barang Inventaris (PPBI)
    PPBI merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja lain
    yang ditetapkan sebagai PPBI, penanggungjawabnya adalah Kepala Kantor
    Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai PPBI. PPBI membawahi
    UPB.
d. Unit Pengurus Barang (UPB)
    UPB adalah Kantor/Satuan Kerja yang memiliki wewenang mengurus dan atau
menggunakan BMN, baik yang menguasai maupun tidak menguasai anggaran sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Penanggung jawab UPB adalah Kepala
Kantor/Kepala Satuan Kerja. Untuk Kementerian Negara/Lembaga yang tidak
memiliki struktur organisasi akuntansi BMN lengkap seperti tersebut di atas, arus
laporan dan dokumen BMN disampaikan langsung ke unit akuntansi BMN di atasnya,
atau unit akuntansi BMN yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi akuntansi BMN.
Di samping sebagai PPBI atau PBI, unit-unit organisasi ini juga melaksanakan fungsi
selaku UPB untuk unit kerjanya. Unit instansi vertikal yang langsung berada di
bawah kantor pusat, digolongkan sebagai UPB di bawah PBI.

                                   Gambar 23
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan : Aplikasi di Indonesia          231


                        Struktur Organisasi Akuntansi BMN




Masing masing unit akuntansi terdiri dari:
a. Penanggung jawab, dan
b. Petugas akuntansi BMN yang terdiri dari Petugas Administrasi dan Petugas
   Verifikasi




                                    Gambar 24
                          Organisasi Akuntansi BMN UPB
232                Bab 7 : Manajemen Barang Milik Negara/Daerah




                Gambar 25
      Organisasi Akuntansi BMN PPBI




               Gambar 26
      Organisasi Akuntansi BMN PBI
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan : Aplikasi di Indonesia   233
234                                Bab 7 : Manajemen Barang Milik Negara/Daerah




                                Gambar 27
                     Organisasi Akuntansi BMN PEBIN




Tugas dan Fungsi Unit Akuntansi Barang Milik Negara
1. Tingkat UPB
     Tugas pokok penanggungjawab UPB adalah menyelenggarakan akuntansi BMN
di lingkungan unit kerjanya dengan fungsi sebagai berikut:
a. Melaksanakan inventarisasi BMN.
b. Menyelenggarakan akuntansi BMN.
c. Menyusun dan menyampaikan laporan BMN secara berkala.

   Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UPB melaksanakan kegiatan
sebagaimana uraian di bawah ini.
   a. Penanggungjawab UPB
       Penanggungjawab UPB melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
       1) Menunjuk dan menetapkan petugas akuntansi BMN,
       2) Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi BMN,
       3) Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi BMN,
       4) Membentuk tim inventarisasi,
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan : Aplikasi di Indonesia                   235


       5) Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar
           sehubungan dengan pelaksanaan sistem,
       6) Mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana,
       7) Menelaah Buku Inventaris dan Buku Persediaan serta menandatangani
           LKB, KIB, DIR, DIL dan Laporan BMN,
       8) Menyampaikan daftar transaksi BMN ke unit akuntansi keuangan pada
           setiap akhir bulan,
       9) Menyampaikan laporan BMN pada akhir periode laporan dan LKB pada
           akhir tahun anggaran ke PPBI atau PBI untuk UPB Pusat,
       10) Menyerahkan BMN hasil pengadaan barang kepada unit struktural (UPB)
           dengan berita acara serah terima,

   b. Petugas akuntansi BMN
      Petugas akuntansi BMN pada tingkat UPB yang terdiri dari Petugas
   Administrasi dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
      1) Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi BMN,
      2) Melaksanakan inventarisasi,
      3) Membukukan BMN ke dalam BI berdasarkan dokumen sumber,
      4) Memberi tanda registrasi pada BMN,
      5) Membuat DIR, KIB, dan DIL,
      6) Menyusun daftar transaksi BMN pada setiap akhir bulan,
      7) Menyusun laporan BMN pada akhir periode laporan dan LKB pada akhir
          tahun anggaran,
      8) Melakukan tutup buku pada setiap akhir tahun anggaran.

2. Tingkat PPBI
    Tugas pokok penanggung jawab PPBI adalah menyelenggarakan akuntansi BMN
pada tingkat kantor wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai PPBI dengan
fungsi sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan akuntansi BMN,
b. Menyusun dan menyampaikan laporan BMN secara berkala.

   Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, PPBI melaksanakan kegiatan
sebagaimana uraian di bawah ini.

   a. Penanggungjawab PPBI
   Penanggungjawab PPBI melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
      1) Menunjuk dan menetapkan petugas akuntansi BMN,
      2) Menyiapkan rencana pelaksanaan Sistem Akuntansi BMN,
      3) Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi BMN,
      4) Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar
         sehubungan dengan pelaksanaan sistem,
      5) Mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana,
      6) Menelaah Buku Inventaris , menandatangani LKB dan laporan BMN,
      7) Menyampaikan Laporan BMN pada akhir periode laporan dan LKB ke
         PBI.
236                                  Bab 7 : Manajemen Barang Milik Negara/Daerah




   b. Petugas akuntansi BMN
      Petugas akuntansi BMN pada tingkat PPBI yang terdiri dari Petugas
   Administrasi dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
      1) Memelihara laporan BMN dan LKB dari UPB,
      2) Menyusun Buku Inventaris berdasarkan penggabungan laporan BMN
          UPB,
      3) Menyusun laporan BMN tingkat PPBI berdasarkan BI PPBI setiap akhir
          periode laporan,
      4) Menyusun LKB pada akhir tahun anggaran,
      5) Menyusun laporan BMN pada akhir periode laporan,
      6) Melakukan tutup buku pada akhir tahun anggaran.

3. Tingkat PBI
    Tugas pokok penanggungjawab PBI menyelenggarakan akuntansi BMN pada
tingkat Eselon I yang ditetapkan sebagai PBI dengan fungsi sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan akuntansi BMN,
b. Menyusun dan menyampaikan laporan BMN secara berkala.

   Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, PBI melaksanakan kegiatan
sebagaimana uraian dibawah ini.
   a. Penanggungjawab PBI
       Penanggung jawab PBI melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
       1) Menunjuk dan menetapkan Petugas akuntansi BMN,
       2) Menyiapkan rencana pelaksanaan Sistem Akuntansi BMN,
       3) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntansi BMN,
       4) Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar
          sehubungan dengan pelaksanaan sistem,
       5) Memantau dan mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana,
       6) Menelaah Buku Inventaris, menandatangani LKB dan Laporan BMN,
       7) Menyampaikan Laporan BMN pada akhir periode laporan dan LKB pada
          akhir tahun anggaran ke PEBIN.

   b. Petugas akuntansi BMN
      Petugas akuntansi BMN pada tingkat PBI, terdiri dari Petugas Administrasi
   dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
      1) Memelihara Laporan BMN dan LKB dari PPBI dan atau UPB Pusat,
      2) Menyusun Buku Inventaris berdasarkan penggabungan Laporan BMN
          PPBI dan atau UPB Pusat,
      3) Menyusun Laporan BMN tingkat PBI berdasarkan BI PBI setiap akhir
          periode laporan,
      4) Menyusun LKB berdasarkan penggabungan LKB PPBI dan atau UPB
          Pusat,
      5) Menyusun Laporan BMN pada akhir periode laporan,
      6) Menyusun LKB pada akhir tahun anggaran,
      7) Melakukan tutup buku pada akhir tahun anggaran.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan : Aplikasi di Indonesia               237




4. Tingkat PEBIN
    Tugas pokok penanggung jawab PEBIN menyelenggarakan akuntansi BMN pada
tingkat Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan sebagai PEBIN dengan fungsi
sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan akuntansi BMN,
b. Menyusun dan menyampaikan laporan BMN secara berkala.

   Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, PEBIN melaksanakan kegiatan
sebagaimana uraian di bawah ini.
   a. Penanggung jawab PEBIN
       Penanggung jawab PEBIN melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
       1) Menunjuk dan menetapkan petugas akuntansi BMN,
       2) Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi BMN,
       3) Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi BMN,
       4) Menetapkan penanggung jawab Organisasi Akuntansi BMN pada setiap
          tingkat unit organisasi akuntansi BMN,
       5) Mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana,
       6) Menelaah Buku Inventaris dan Buku Persediaan serta menandatangani
          laporan BMN tingkat PEBIN,
       7) Menyampaikan laporan BMN ke Menteri Keuangan pada akhir periode
          laporan.

   b. Petugas akuntansi BMN
       Petugas akuntansi BMN pada tingkat PEBIN yang terdiri dari Petugas
   Administrasi dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
       1) Memelihara Laporan BMN dan LKB dari PBI,
       2) Menyusun BI berdasarkan penggabungan data BMN PBI,
       3) Menyusun Laporan BMN tingkat PEBIN berdasarkan BI PEBIN setiap
          akhir periode laporan,
       4) Menyusun LKB berdasarkan penggabungan LKB PBI,
       5) Menyusun Laporan BMN pada akhir periode laporan,
       6) Melakukan tutup buku pada akhir tahun anggaran.




Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)
    Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) merupakan sub-sistem dari
Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SABMN diselenggarakan dengan tujuan untuk
menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas
pelaksanaan APBN serta pengelolaan/pengendalian BMN yang dikuasai oleh suatu
unit akuntansi barang. Disamping menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan
238                                     Bab 7 : Manajemen Barang Milik Negara/Daerah




Neraca Kementerian Negara/Lembaga SABMN juga menghasilkan informasi-
informasi untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban pengelolaan BMN dan
kebutuhan-kebutuhan manajerial Kementerian Negara/Lembaga lainnya. Penjelasan
lebih lanjut tentang SABMN diuraikan pada Bab 12 tentang Akuntansi dan Pelaporan.

Pengamanan dan Pemeliharaan Aset
   Pengamanan administrasi yang ditunjang oleh pengamanan fisik dan
pengamanan hukum atas barang milik negara/daerah merupakan bagian penting dari
pengelolaan barang milik ncgara/daerah. Kuasa pengguna barang, pengguna barang
dan pengelola barang memiliki wewenangan tangung jawab dalam menjamin
keamanan barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaannya dalam
rangka menjamin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah.

   Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib
melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam
penguasaannya. Pengamanan barang milik negara/daerah tersebut meliputi
1. Pengamanan administrasi, yang meliputi kegiatan pembukuan, penginventarisan,
   dan pelaporan barang milik negara/daerah serta penyimpanan dokumen
   kepemilikan secara tertib.
2. Pengamanan fisik antara lain ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan
   fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang. Pengamanan fisk
   untuk tanah dan bangunan antara lain dilakukan dengan cara pemagaran dan
   pemasangan tanda batas tanah, sedangkan untuk selain tanah dan bangunan
   antara lain dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.
3. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status
   kepemilikan. Ketentuan mengenai sertifikasi dan bukti kepemilikan diatur sebagai
   berikut:
   a. Barang milik negara/ daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama
       Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
   b. Barang milik negara/daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti
       kepemilkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah
       yang bersangkutan.
   c. Barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi
       dengan bukit kepemilikan atas nama pengguna barang.
   d. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi
       dengan bukit kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

    Yang dimaksud dengan disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik
Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan adalah penerbitan sertifikat hak
atas tanah milik pemerintah pusat langsung atas nama Pemerintah Republik
Indonesia dan penerbitan sertifikat hak atas tanah milik pemerintah daerah langsung
atas nama pemerintah propinsi/kabupaten/kota. Selanjutnya pengelola barang untuk
tanah milik pemerintah pusat, dan gubernur/bupati/walikota untuk tanah milik
pemerintah daerah, akan menerbitkan surat penetapan status penggunaan tanah
kepada masing-masing pengguna barang/kuasa pengguna barang sebagai dasar
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan : Aplikasi di Indonesia                 239


penggunaan tanah tersebut. Hak atas tanah yang dapat diterbitkan berupa hak yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Penyimpanan bukti kepemilikan diatur sebagai berikut:
1. Bukti kepemilikan barang milik negara/ daerah wajib disimpan dengan tertib dan
   aman.
2. Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik negara berupa tanah dan/ atau
   bangunan dilakukan oleh pengelola barang.
3. Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik negara selain tanah dan/ atau
   bangunan dilakukan oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang.
4. Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh pengelola
   barang.

   Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas
pemeliharaan barang milik negara/daerah yang ada di bawah penguasaannya. Yang
dimaksud dengan pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga
kondisi dan memperbaiki semua barang milik negara/daerah agar selalu dalam
keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
Pemeliharaan tersebut berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang
(DKPB). Biaya pemeliharaan barang milik negara/daerah dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah.

   Kuasa pengguna anggaran wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang
yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan/ menyampakan daftar hasil
pemeliharaan barang tersebut kepada pengguna barang secara berkala. Pengguna
barang atau pejabat yang ditunjuk, meneliti laporan tersebut dan menyusun daftar
hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam satu tahun anggaran sebagai
bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik
negara/daerah.




Penilaian Aset
    Penilaian barang milik negara/daerah diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai
wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai wajar atas barang milik
negara/daerah yang diperoleh dari penilaian ini merupakan unsur penting dalam
rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang
milik negara/daerah. Penetapan nilai barang milik negara/daerah dalam rangka
penyusunan neraca pemerintah pusat/ daerah dilakukan dengan berpedoman pada
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

   Ketentuan mengenai pelaksanaan penilaian diatur sebagai berikut:
1. Penilaian barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka
   pemanfaatan dan pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh
  240                                     Bab 7 : Manajemen Barang Milik Negara/Daerah




     pengelola barang, dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh
     pengelola barang.
  2. Penilaian barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam
     rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan
     oleh gubernur/bupati/walikota, dan dapat melibatkan penilai independen yang
     ditetapkan oleh Gubernur/Bupati Walikota.

      Yang dimaksud dengan tim penilai adalah panitia penaksir harga yang unsurnya
  terdiri dari instansi terkait. Sedangkan penilai independen adalah penilai yang
  bersertifikat di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
  Penilaian barang milik negara/daerah tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan nilai
  wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP. Penilaian barang milik
  negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan dan
  pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengguna barang, dan
  dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh pengguna/pengelola
  barang. Penilaian tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar. Hasil
  penilaian barang milik negara/daerah tersebut ditetapkan oleh:
  1. Pengelola barang untuk barang milik negara;
  2. Gubernur /Bupati /Walikota untuk barang milik daerah


  Pemanfaatan                      dan               Pemindahtanganan
Aset/Barang
       Barang milik negara/daerah dapat dimanfaatkan atau dipindahtangankan apabila
  tidak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. Dalam
  konteks pemanfaatan tidak terjadi adanya peralihan kepemilikan dari pemerintah
  kepada pihak lain. Sedangkan dalam konteks pemindahtanganan akan terjadi
  peralihan kepemilikan atas barang milik negara/daerah dari pemerintah kepada pihak
  lain.

      Tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan
  fungsi instansi pengguna barang harus diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku
  pengelola barang untuk barang milik negara, atau Gubemur/Bupati/Walikota selaku
  pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah untuk barang milik daerah.
  Penyerahan kembali barang milik negara/daerah tersebut dilakukan dengan
  memperhatikan kondisi status tanah dan/atau bangunan, apakah telah bersertifikat
  (baik dalam kondisi bermasalah maupun tidak bermasalah) atau tidak bersertifikat
  (baik dalam kondisi bermasalah maupun tidak bermasalah).

      Barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah
  diserahkan tersebut        selanjutnya didayagunakan untuk penyelenggaraan
  pemerintahan negara, yang meliputi fungsi-fungsi berikut:
  1. Fungsi Pelayanan
      Fungsi ini direalisasikan melalui pengalihan status penggunaan, di mana barang
      milik negara/daerah dialihkan penggunaannya kepada instansi pemerintah
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan : Aplikasi di Indonesia                 241


   lainnya untuk digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi sesuai
   dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Fungsi Budgeter
   Fungsi ini direalisasikan melalui pemanfaatan dan pemindahtanganan.
   Pemanfaatan dimaksud dilakukan dalam bentuk sewa, kerjasama pemanfaatan,
   pinjam pakai, bangun guna serah dan bangun serah guna. Sedangkan
   pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah, dan
   penyertaan modal negara/daerah.

    Kewenangan pelaksanaan pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan/atau
bangunan pada barang milik negara prinsipnya dilakukan oleh pengelola barang, dan
untuk barang milik daerah dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, kecuali hal-hal
sebagai berikut :
1. Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan untuk memperoleh fasilitas yang
    diperlukan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi instansi pengguna
    dan berada di dalam lingkungan instansi pengguna, contohnya: kantin, bank, dan
    koperasi.
2. Pemindahtanganan dalam bentuk tukar menukar berupa tanah dan/atau
    bangunan yang masih digunakan untuk tugas pokok dan fungsi namun tidak
    sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.
3. Pemindahtanganan dalam bentuk penyertaan modal pemerintah pusat/daerah
    berupa tanah dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaaannya sesuai
    dokumen penganggaran diperuntukan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah
    atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

    Pengecualian tersebut, untuk barang milik negara dilakukan oleh pengguna
barang dengan persetujuan pengelola barang, sedangkan untuk barang milik daerah
dilakukan oleh pengelola barang dengan persetujuan gubernur/bupati/walikota.


Pemanfaatan
     Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa:
1.   Sewa;
2.   Pinjam pakai;
3.   Kerjasama pemanfaatan;
4.   Bangun guna serah dan bangun serah guna.

     1. Sewa
         Ketetentuan mengenai pemanfaatan dalam bentuk sewa diatur sebagai
     berikut:
         a. Barang milik negara/daerah dapat disewakan kepada pihak lain
              sepanjang menguntungkan negara/daerah.
         b. Jangka waktu penyewaan barang milik negara/daerah paling lama lima
              tahun dan dapat diperpanjang. Penetapan formula besaran tarif sewa
              dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
              1) barang milik negara oleh pengelola barang;
242                                 Bab 7 : Manajemen Barang Milik Negara/Daerah




         2) barang milik daerah oleh gubernur/bupati/walikota.
      c. Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa,
         yang sekurang-kurangnya memuat:
         1) Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
         2) Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
         3) Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan
             selama jangka waktu penyewaan;
         4) Persyaratan lain yang dianggap perlu.
      d. Hasil penyewaan merupakan penerimaan negara/daerah dan seluruhnya
         wajib disetorkan ke rekening kas umum negara/daerah.

  2. Pinjam Pakai
     Ketetentuan mengenai pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai diatur
  sebagai berikut:
     a. Pinjam pakai barang milik negara/daerah dilaksanakan antara pemerintah
         pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah.
     b. Jangka waktu pinjam pakai barang milik negara/daerah paling lama dua
         tahun dan dapat diperpanjang.
     c. Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-
         kurangnya memuat:
         1) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
         2) Jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
         3) Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan
             selama jangka waktu peminjaman;
         4) Persyaratan lain yang dianggap perlu.


  3. Kerjasama Pemanfaatan
      Kerjasama pemanfaatan barang milik negara/daerah dengan pihak lain
  dilaksanakan dalam rangka:
      a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik negara/daerah.
      b. Meningkatkan penerimaan negara/pendapatan daerah.

     Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah dilaksanakan
  dengan ketentuan sebagai berikut:
     a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran
         Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk memenuhi biaya
         operasional/pemeliharaan/ perbaikan yang diperlukan terhadap barang
         milik negara/daerah di maksud;
     b. Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan
         mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta/peminat, kecuali
         untuk barang milik negara/daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan
         penunjukan langsung;
     c. Mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke
         rekening kas umum negara/daerah setiap tahun selama jangka waktu
         pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil
         kerjasama;
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan : Aplikasi di Indonesia                243


       d. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil
          kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang
          dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
       e. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil
          kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang;
       f. Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemafaatan
          dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik negara/daerah
          yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan;
       g. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama tiga puluh tahun sejak
          perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

   Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama
pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah .

   4. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna
      Bangun guna serah dan bangunan serah guna barang milik negara/daerah
   dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
      a. Pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi
          penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah untuk kepentingan
          pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
          dan
      b. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
          Negara/Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.

      Bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan dengan ketentuan
   sebagai berikut:
      a. Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama
          tiga puluh tahun sejak perjanjian ditandatangani.
      b. Penetapan mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna
          dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-
          kurangnya lima peserta/ peminat.
      c. Mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna yang telah
          ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi
          kewajiban sebagai berikut:
          1) Membayar kontribusi ke rekening kas umum negara/ daerah setiap
              tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim
              yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
          2) Tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahkantangankan
              objek bangun guna serah dan bangun serah guna;
          3) Memelihara objek bangun guna serah dan bangun serah guna.
      d. Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagai barang milik negara/daerah
          hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus dapat digunakan
          langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah.
      e. Bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan
          surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
          1) Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ;
244                                    Bab 7 : Manajemen Barang Milik Negara/Daerah




          2) Objek bangun guna serah dan bangun serah guna;
          3) Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna;
          4) Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
          5) Persyaratan lain yang dianggap perlu.
       f. Ijin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah dan bangun serah
          guna harus diatasnamakan Pemerintah Republik Indonesia/ Pemerintah
          Daerah.
       g. Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun
          guna serah dan bangun serah guna tidak dapat dibebankan pada
          Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
       h. Mitra bangun guna serah barang milik negara/daerah harus menyerahkan
          objek bangun guna serah kepada pengelola barang pada akhir jangka
          waktu pegoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pegawasan
          fungsional pemerintah.
       i. Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama
          tiga puluh tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Pemindahtanganan
    Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan setelah mendapat
persetujuan DPR/DPRD untuk tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah
dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah). Usulan untuk memperoleh persetujuan DPR diajukan oleh pengelola barang.
    Persetujuan DPR/DPRD tersebut tidak diperlukan untuk kondisi sebagai berikut:
1. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
2. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan
    dalam dokumen penganggaran;
3. Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
4. Diperuntukkan bagi kepentingan umum;
5. Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan, yang telah memiliki
    kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
    yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

    Yang dimaksud dengan tidak sesuai dengan tata ruang wilayah artinya pada
lokasi tanah dan/atau bangunan milik negara/daerah dimaksud terjadi perubahan
peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah
perkantoran menjadi wilayah perdagangan. Sedangkan maksud tidak sesuai dengan
penataan kota artinya atas tanah dan/atau bangunan milik negara/daerah dimaksud
perlu dilakukan penyesuaian, yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau
bangunan tersebut.
    Pemindahtanganan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan
dalam kondisi pengecualian dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Untuk tanah dan/atau bangunan yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00
    (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat
    persetujuan Presiden/gubernur/bupati/walikota;
2. Untuk     tanah    dan/atau   bangunan      yang    bernilai   sampai    dengan
    Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang;
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan : Aplikasi di Indonesia                  245



    Pemindahtanganan barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan
dalam kondisi pengecualian dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang
    bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan
    oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
2. Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang
    bernilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan
    Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan oleh pengguna barang
    setelah mendapat persetujuan Presiden;
3. Usul untuk memperoleh persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat
    (2) diajukan oleh pengelola barang.
4. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang
    bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh
    pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.

    Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tidak lanjut atas penghapusan barang
milik negara/daerah meliputi:
1. Penjualan;
2. Tukar-menukar;
3. Hibah;
4. Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah.

   1. Penjualan
   Penjualan barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
      a. Untuk optimalisasi barang milik negara yang berlebih atau idle;
      b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual;
      c. Sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-udangan yang berlaku.

   Pertimbangan penjualan barang milik negara/daerah tersebut, dikecualikan untuk:
      a. Barang milik negara/daerah yang bersifat khusus; yaitu barang-barang
          yang diatur secara khusus sesuai dengan peraturan perundangan yang
          berlaku; misalnya, rumah negara golongan III yang dijual kepada
          penghuni, dan kendaraan dinas perorangan pejabat negara yang dijual
          kepada pejabat negara.
      b. Barang milik negara/daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh
          pengelola barang.

    Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-
hal tertentu. Hasil penjualan barang milik negara/daerah wajib disetor seluruhnya ke
rekening kas umum negara/daerah sebagai penerimaan negara/daerah. Penjualan
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
        a. Kuasa pengguna barang mengajukan usul kepada pengguna barang
            untuk diteliti dan dikaji;
        b. Pengguna barang mengajukan usul penjualan kepada pengelola barang;
        c. Pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan
            oleh pengguna barang sesuai dengan kewenangannya;
246                                   Bab 7 : Manajemen Barang Milik Negara/Daerah




       d. Pengelola barang mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak
          menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna barang dalam
          batas kewenangannya;
       e. Untuk       penjualan        yang       memerlukan        persetujuan
          Presiden/gubernur/bupati/walikota atau DPR/D, pengelola barang
          mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan
          dimaksud;
       f. Penerbitan persetujuan pelaksanaan oleh pengelola barang untuk
          penjualan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan setelah
          mendapat persetujuan Presiden atau DPR.



   2. Tukar-menukar
   Tukar-menukar barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
      a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
      b. Untuk optimalisasi barang milik negara/daerah; dan
      c. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
          Negara/Daerah.

  Tukar-menukar barang milik negara dapat dilakukan dengan pihak:
      a. Pemerintah daerah;
      b. Badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum milik pemerintah
         lainnya;
      c. Swasta.

  Tukar menukar barang milik negara/daerah dapat berupa:
      a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola
         barang untuk barang milik negara dan gubernur/bupati/walikota untuk
         barang milik daerah;
      b. Tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk
         penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang tetapi tidak
         sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
      c. Barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan.

   3. Hibah
   Hibah barang milik negara/daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk
kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan
negara/daerah. Hibah tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:
       a. Bukan merupakan barang rahasia negara;
       b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
       c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan
          penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.

   Hibah barang milik negara/daerah dapat berupa:
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan : Aplikasi di Indonesia                 247


       a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola
          barang untuk barang milik negara dan gubernur/bupati/walikota untuk
          barang milik daerah;
       b. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan
          untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
       c. Barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan.

   Penetapan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang
akan dihibahkan dilakukan oleh:
       a. Pengelola barang untuk barang milik negara;
       b. Gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah, sesuai batas
           kewenangannya.

    4. Penyertaan Modal Pemerintah
    Penyertaaan modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang Milik Negara/Daerah
dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan
usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah.
Penyertaaan modal pemerintah pusat/daerah tersebut dilakukan dengan
pertimbangan sebagai berikut:
       a. Barang milik negara/daerah yang dari awal pengadaannya sesuai
           dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik
           negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah
           dalam rangka penugasan pemerintah; atau
       b. Barang milik negara/daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan
           usaha milik negara/daerah atau badan hokum lainnya yang dimiliki
           negara/daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.


Penghapusan Aset/Barang
   Penghapusan barang milik negara/daerah meliputi:
1. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna;
2. Penghapusan dari daftar barang milik negara/daerah.

    Penghapusan barang milik negara/daerah tersebut dilakukan dalam hal barang
milik negara/daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna
barang dan/atau kuasa pengguna barang, Barang milik negara/daerah sudah tidak
berada dalam penguasaan pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang
disebabkan oleh:
1. Penyerahan kepada pengelola barang;
2. Pengalihgunaan barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan
    kepada pengguna barang lain;
3. Pemindahtanganan atas barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau
    bangunan kepada pihak lain;
4. Pemusnahan;
5. Sebab-sebab lain antara lain karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap,
    mencair.
248                                    Bab 7 : Manajemen Barang Milik Negara/Daerah




    Penghapusan tersebut dilakukan dengan penerbitan surat keputusan
penghapusan dari:
1. Pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang untuk
    barang milik negara;
2. Pengguna barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota atas
    usul pengelola barang untuk barang milik daerah.
Pelaksanaan atas penghapusan selanjutnya dilaporkan kepada pengelola barang.
    Penghapusan barang milik negara/daerah dari daftar barang milik negara/daerah
dilakukan dalam hal barang milik negara/daerah dimaksud:
1. Sudah beralih kepemilikannya, yaitu karena atas barang milik negara/daerah
    dimaksud telah terjadi pemindahtanganan atau dalam rangka menjalankan
    putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan sudah tidak
    ada upaya hukum lainnya.
2. Terjadi pemusnahan,
3. Atau karena sebab-sebab lain yang diatur undang-undang, antara lain adalah
    karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair.

   Penghapusan tersebut dilakukan dengan penerbitan surat keputusan
penghapusan dari:
1. Pengelola barang untuk barang milik negara;
2. Pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/ walikota untuk
   barang milik daerah.

    Penghapusan barang milik negara/daerah dengan tindak lanjut pemusnahan
dilakukan apabila barang milik negara/ daerah dimaksud:
1. Tidak data digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat
    dipindahtangankan; atau
2. Alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

   Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh:
1. Pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang
   miliki negara;
2. Pengguna barang dengan surat keputusan dari pengelola barang setelah
   mendapat persetujuan ubernur/ bupati/walikota untuk barang milik daerah.

    Pelaksanaan pemusnahan tersebut dituangkan dalam           berita acara dan
dilaporkan kepada pengelola barang.




                                      ˜™
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan : Aplikasi di Indonesia                  249




Rangkuman

    Segala harta/kekayaan yang kita miliki, baik harta tersebut memiliki wujud
(tangible) maupun tidak memiliki wujud (intangeble) adalah aset. Aset berwujud
adalah aset yang memiliki wujud fisik, seperti tanah, bangunan, peralatan,
kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan aset tidak berwujud adalah aset yang tidak
memiliki wujud secara fisik. Kepemilikan atas aset ini ditandai melalui penguasaan
hak kepemilikan secara hukum formal. Contoh aset tidak berwujud antara lain: hak
paten, hak cipta, merek dagang, hak waralaba (franchise), goodwill, dan sebagainya.
    Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat
umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
    Manajemen aset tetap pemerintah memiliki tujuan dan sasaran, yaitu:
mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap untuk mendukung penyelenggaraan tugas
dan fungsi pemerintah, mengelola aset tetap sebagai suatu investasi menghasilkan
agar mampu memberikan sumbangan penerimaan negara dalam bentuk penerimaan
negara bukan pajak melalui pemanfaatan aset tetap tersebut, menekan biaya
keseluruhan dari kepemilikan aset tetap, menyeleksi secara ketat setiap permintaan
aset tetap baru, mengevaluasi pertanggungjawaban dan akuntabilitas pengguna aset
tetap, dan menganalisis kebutuhan aset tetap di masa mendatang. Manajemen aset
tetap haruslah diletakkan dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi utama
organisasi. Dengan demikian, manajemen aset tetap pun harus sejalan dengan
rencana strategis dan rencana kerja organisasi secara keseluruhan.
    Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah disusun dalam rencana
kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah
setelah memperhatikan ketersediaan Barang Milik Negara/Daerah yang ada.
Perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah tersebut berpedoman pada
standar barang, standar kebutuhan (yaitu standar sarana dan prasarana), dan
standar harga.
    Hasil penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah digunakan dalam rangka
penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah setiap tahun, perencanaan kebutuhan
pengadaan dan pemeliharaan barang milik Negara/daerah setiap tahun untuk
digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, dan pengamanan
administratif terhadap Barang Milik Negara/Daerah.
250    Bab 7 : Manajemen Barang Milik Negara/Daerah




      -o0o-
PENGELOLAAN
BADAN LAYANAN UMUM

 “Penetapan suatu BLU untuk mengikuti pola pengelolaan keuangan yang
 khusus dibandingkan dengan satuan kerja lainnya dilakukan oleh Menteri
    Keuangan setelah menerima usulan dari kementerian teknis yang
                 membawahi satuan kerja dimaksud. “




      Bab ini membahas pengelolaan badan layanan umum dalam
      manajemen perbendaharaan di Indonesia. Setelah mempelajari
      bab ini Saudara diharapkan mampu untuk menjelaskan hal-hal
      yang terkait dengan:
       §    Gambaran umum BLU
       §    Pengelolaan keuangan BLU
       §    Standar Pelayanan dan Kinerja BLU
254                                         Bab 8 : Pengelolaan Badan Layanan Umum




Pendahuluan

   S   ebagai landasan hukum Pengelolaan Keuangan Negara, pada tanggal 5 April
2003 telah diundangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (UUKN). Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2004 telah disahkan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UUPN). Dalam
penjelasan UUPN dikemukakan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dapat dibentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang bertugas
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa
yang diperlukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.

    Lebih jauh ditegaskan bahwa kekayaaan BLU merupakan kekayaan negara yang
tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk
menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan. Bagian ini akan menjelaskan
hal hal yang terkait dengan Badan Layanan Umum.

Pengertian Badan Layanan Umum
    Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Tujuan pembentukan BLU adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan
berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang
sehat. Yang dimaksud dengan praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan
fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka
pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. Kekayaan BLU
merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan
sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan. Dari segi
kelembagaan,     status   BLU    penempatannya      berada   pada    kementrian
negara/lembaga/pemerintah daerah. Berkenaan dengan itu, rencana kerja dan
anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan
keuangan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

    Istansi Pemerintah dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan mekanisme
Badan Layanan Umum apabila memenuhi kriteria substantif dan kriteria teknis.
Kriteria Substantif menekankan pada bagaimana memperoleh imbalan atas
seluruh/sebagian layanan berupa barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat
(fungsi cost sharing) dan harus berorientasi pada layanan publik/masyarakat. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya BLU tidak mengutamakan
mencari keuntungan. Adapun Kriteria Teknis adalah merupakan suatu upaya
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi: di Indonesia                   255


pendirian sebuah BLU dengan lebih memperhatikan kriteria teknis yang ditentukan
oleh masing-masing kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Kriteria yang
dimaksud tersebut antara lain meliputi aspek jenis dan mutu layanan produk, aspek
kinerja keuangan, dan aspek manfaat pelayanan bagi masyarakat.

    Penetapan suatu unit pemerintah yang dapat menggunakan pola pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dilakukan oleh Menteri Keuangan
berdasarkan usulan dari menteri/pimpinan lembaga teknis. Untuk dapat diusulkan
penetapannya, unit dimaksud harus memenuhi kriteria substantif, kriteria teknis dan
syarat administratif.

    Untuk kriteria substantif dan kriteria teknis akan mengacu pada ketentuan yang
ditetapkan oleh kementerian/lembaga teknis unit pemerintah yang bersangkutan.
Adapun syarat administratif yang harus dipenuhi oleh unit pemerintah adalah sebagai
berikut:
a. Mampu membuat dan menyajikan neraca awal,
b. Mampu menyusun laporan keuangan,
c. Mampu membuat rencana strategis,
d. Membuat rencana kerja (business plan) yang mencakup program, aktivitas,
    output, input, perkiraan biaya dan harga, dan
e. Mempunyai standar pelayanan minimal.
f. Mampu menentukan output yang terukur dari dana yang diperoleh dari
    pemerintah
g. Mampu menentukan output yang terukur dari dana yang dihasilkan sendiri
h. Memiliki dan mengimplementasikan AD dan ART yang mengatur tentang
    pengangkatan, pemberhentian, remunerasi, deskripsi hak, wewenang, dan
    kewajiban dari eksekutif dan komisaris/board of trustees
i. Mempunyai budaya dan mekanisme pengambilan keputusan yang transparan.
j. Mempunyai sistem informasi yang handal.
k. Memiliki dan melaksanakan standard akuntansi yang diberlakukan bagi BLU
l. Memiliki dan melaksanakan sistem pengelolaan keuangan yang berbasis pada
    efektivitas dan efisiensi menurut standar nasional
m. Memiliki dan melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Finansial yang
    berkualitas menurut standar nasional
n. Memiliki kapasitas untuk diaudit secara independen serta sudah melaksanakan
    eksternal audit tersebut.
o. Bersedia membuat statement of intent.

    Unit pemerintah yang dapat menggunakan pola pengelolaan keuangan BLU,
antara lain Unit pelayanan kesehatan, Unit pelayanan tanda identitas, Unit
penyelenggara pendidikan, Unit penyelenggara penyiaran publik, Unit pelayanan
benih tanaman dan ternak, Unit pelayanan kebersihan kota, Unit pengelola wilayah
atau otorita, Unit penelitian dan pengembangan, dan Unit pengelola dana bergulir.

   Pada prinsipnya, BLU dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) rumpun, yaitu: rumpun
kegiatan penghasil barang/jasa, rumpun kegiatan pengelolaan wilayah, dan rumpun
kegiatan pengelolaan dana khusus. Rumpun kegiatan penghasil barang/jasa
256                                         Bab 8 : Pengelolaan Badan Layanan Umum




merupakan unit pelayanan publik yang dalam melaksanakan kegiatan menghasilkan
barang/jasa bagi masyarakat umum. Termasuk dalam rumpun ini adalah pelayanan
kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan lisensi dan dokumen seperti
surat ijin mengemudi (SIM), STNK, paspor, atau KTP, penyelenggaraan jasa
penyiaran publik, pelayanan benih tanaman dan ternak, pelayanan kebersihan kota,
dan pengelolaan olah raga, serta penelitian dan pengembangan. Rumpun kegiatan
pengelolaan wilayah merupakan unit pelayanan publik yang dalam melaksanakan
kegiatan mengelola wilayah secara otonom, seperti Otorita dan Kapet. Rumpun
kegiatan pengelolaan dana khusus merupakan unit pelayanan publik yang mengelola
suatu dana khusus, seperti pengelolaan atas dana bergulir, usaha kecil menengah,
penerusan pinjaman, dan tabungan perumahan, serta pengelola dana Ongkos Naik
Haji (ONH).

Pengelolaan Keuangan BLU

    Pengelolaan keuangan BLU tidak terlepas dari hubungan kelembagaan yang ada
antara BLU dengan kementerian teknis dan kementerian keuangan. Hubungan ini
harus dipertegas agar tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing pihak
yang terlibat di dalamnya semakin jelas. Hubungan ini sendiri pada dasarnya adalah
merupakan suatu arm length relationship, dimana BLU merupakan kepanjangan
tangan dari kementerian teknis atas program kerja yang menjadi kewenangannya.
Menteri Keuangan dalam hal ini adalah sebagai Chief Financial Officer sedangkan
menteri teknis adalah sebagai Chief Operasional Officer. Hubungan antara kedua
lembaga pusat ini adalah sebagai pejabat yang diberikan kewenangan (agent) yang
ada pada Presiden sebagai Chief Executive Officer. Sedangkan peran dari BLU
sendiri adalah merupakan kuasa pengguna anggaran dari kementerian teknis
dimaksud.

    Dalam hubungan ini kementerian teknis bertanggungjawab atas kebijakan-
kebijakan sektoral yang ada dalam kewenangannya sedangkan BLU
bertanggungjawab atas pelaksanaan operasional dari kebijakan-kebijakan sektoral
yang disusun. BLU sendiri dapat memberikan masukan atas kebijakan-kebijakan
yang diambil oleh kementerian teknis. Dalam Undang-Undang Keuangan Negara,
akuntabilitas dibagi ke dalam beberapa tataran, tataran akuntabilitas kebijakan
(political accountability) dibebankan kepada masing-masing kementerian
negara/lembaga/kepala daerah, sedangkan tataran akuntabilitas operasional
(operational accountability) dibebankan kepada satuan kerja. BLU dalam hal ini
disetarakan     dengan       satuan    kerja   dari   masing-masing      kementerian
negara/lembaga/pemerintah daerah. BLU hanya bertanggung jawab atas kegiatan
yang diberikan oleh principal-nya dalam hal ini adalah kementerian teknis. Perbedaan
dengan satuan kerja yang berada dibawah langsung kementerian negara/lembaga
adalah terletak dari sisi keleluasaan/fleksibilitas pengelolaannya, dimana BLU
diberikan fleksibilitas yang lebih dibandingkan satuan kerja yang berada langsung di
bawah kementerian teknis, walaupun begitu fleksibilitas yang diberikan tidak
mengurangi sisi pertanggungjawaban yang harus dilakukan.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi: di Indonesia                   257


    Dikarenakan kementerian teknis bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil
sebagai dasar bagi BLU untuk melaksanakan kegiatan operasional, maka menteri
teknis bertindak sebagai pembina teknis bagi BLU. Sedangkan Menteri Keuangan
bertindak sebagai pembina keuangan atas BLU dikarenakan dana BLU adalah
merupakan bagian dari kekayaan negara yang tidak dipisahkan.

    Penetapan suatu BLU untuk mengikuti pola pengelolaan keuangan yang khusus
dibandingkan dengan satuan kerja lainnya dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah
menerima usulan dari kementerian teknis yang membawahi satuan kerja dimaksud.
Dengan penetapan ini, unit pemerintah yang bersangkutan diberikan keleluasaan
yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan dibandingkan sebelumnya. Namun
penetapan ini akan dievaluasi secara periodik oleh kementerian teknis dan
kementerian keuangan. Apabila unit pemerintah tersebut tidak dapat mencapai
kinerja yang telah ditetapkan maka penetapan tersebut dapat dicabut.

   Adapun penetapan pengelolaan BLU ditujukan untuk:
1. Meningkatkan pelayanan/penyediaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat;
2. Meningkatkan independensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
   keuangan;
3. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada dan meningkatkan
   produktifitas;
4. Mempersiapkan kondisi yang memadai apabila unit pemerintah yang
   bersangkutan akan menjadi lembaga yang lebih mandiri.

    Ada beberapa issue dalam hubungan kelembagaan antara BLU dengan
kementerian/lembaga dimaksud, seperti apakah tataran pertanggungjawaban BLU
akan hanya sampai dengan kegiatan saja atau termasuk juga bertanggung jawab
atas pencapaian program. Hal ini perlu ditegaskan sebab dari praktek di negara lain,
akuntabilitas BLU dapat juga atas program, akan tetapi amanat yang ada dalam
Undang-Undang Keuangan Negara jelas bahwa satuan kerja, termasuk BLU hanya
bertanggung jawab atas pencapaian keluaran dari kegiatan yang diemban. Issue
lainnya dalam hubungan kelembagaan, yang juga cukup penting, adalah penunjukan
atas dewan pengawas dari BLU dimaksud. Sejauh mana peran kementerian teknis
dan kementerian keuangan atas penunjukan tersebut.
    Hubungan yang jelas bertujuan untuk memberikan ketegasan bagi BLU untuk
memberikan layanan kepada masyarakat secara optimal. Tentunya dalam
penyediaan layanan masyarakat dimaksud BLU diharapkan mempunyai fleksibilitas
yang memadai dalam menggunakan sumber daya yang ada dalam pengelolaannya.

   Berikut ini adalah beberapa kekhususan perlakuan keuangan yang berlaku bagi
BLU dan tidak berlaku bagi instansi pelaksana APBN/D lainnya:
1. Anggaran operasional disusun berdasarkan pendekatan kinerja layanan yang
   dihasilkan dengan kalkulasi standar biaya (cost standard accounting) yang
   dinegosiasikan dengan menteri/pimpinan lembaga.
2. Anggaran tersebut di atas dikonsolidasikan dengan RKAKL/Pemda sebagai
   ”Belanja Barang”, dalam hal belanja pegawai diperoleh sebagian dari APBN/D
   murni, maka jumlah tersebut diklasifikasikan sebagai belanja pegawai.
258                                         Bab 8 : Pengelolaan Badan Layanan Umum




3. Mismatch atau selisih antara total biaya layanan dengan pendapatan BLU non-
    APBN diusulkan untuk dibiayai dari APBN murni, dengan memperhatikan
    penerapan flexible budget atau realisasi belanja yang disesuaikan dengan
    perubahan dalam output yang di-delivered.
4. DIPA/DASK yang telah disetujui dilengkapi dengan lembar perjanjian kinerja
    (contractual performance agreement) antara Menteri/Pimpinan Lembaga/KDH
    dengan pimpinan BLU.
5. Pendapatan yang bersumber dari pemberian layanan, hibah dan pendapatan lain,
    dapat digunakan langsung untuk membiayai kegiatan BLU. Pendapatan yang
    bersumber dari APBN murni dikucurkan dengan prosedur SPM berdasarkan
    jadwal yang tertuang dalam DIPA/DASK.
6. Kas dikelola secara mandiri, terutama untuk kepentingan pelaksanaan
    operasional BLU. Dana surplus dapat digunakan untuk short term investment.
7. Piutang dan utang operasional atau investment dikelola sesuai prinsip bisnis yang
    sehat, dengan jenjang kewenangan tertentu (PMK) dalam pengadaan utang dan
    penghapusan piutang.
8. Dibebaskan dari ketentuan pengadaan barang pemerintah bila terdapat alasan
    efektivitas dan efisiensi, kecuali terhadap pengadaan barang modal yang
    bersumber langsung dari APBN/D.
9. Penghapusan dan pengalihan dilakukan dengan kewenangan berjenjang.
10. BLU pada dasarnya tidak diperkenankan melakukan investasi permanen pada
    usaha lain, kecuali atas ijin Menteri Keuangan/Kepala Daerah.
11. BLU dapat memberi imbalan/imbalan tambahan kepada pegawai/pejabatnya,
    baik pegawai/pejabat eks PNS maupun yang non PNS.
12. Surplus realisasi anggaran suatu tahun dapat digunakan untuk membiayai
    anggaran tahun berikutnya. Sebaliknya, defisit dapat diusulkan untuk dibiayai
    dalam TA berikutnya.

Asas Fleksibilitas Pengelolaan BLU
   Kekayaan BLU merupakan bagian dari kekayaan negara yang tidak dipisahkan.
Pola pengelolaan keuangan BLU mengikuti asas-asas umum dalam pengelolaan
keuangan negara, seperti asas kesatuan, asas tahunan, dan asas spesialitas, kecuali
asas universalitas.
• Asas kesatuan menghendaki agar semua pendapatan dan belanja disajikan
   dalam satu dokumen anggaran, dengan demikian rencana kerja dan anggaran
   BLU harus terintegrasi dalam rencana kerja dan anggaran kementerian teknis
   yang bersangkutan.
• Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu,
   dengan demikian BLU tetap menyusun rencana kerja dan anggaran untuk tahun
   anggaran yang sesuai dengan tahun anggaran kementerian teknis yang
   bersangkutan.
• Asas spesialitas mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara
   jelas peruntukannya, dengan demikian anggaran BLU dirinci dalam kredit
   anggaran yang sesuai dengan mata anggaran kementerian teknis yang
   bersangkutan.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi: di Indonesia                        259



•   Asas universalitas adalah asas yang mengharuskan setiap transaksi keuangan
    ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Dalam hal BLU asas ini
    dikecualikan penerapannya dengan cara melampirkan laporan keuangan BLU
    pada laporan keuangan kementerian teknis tetapi tidak untuk setiap transaksi
    keuangan. Selain itu pendapatan BLU dapat langsung digunakan untuk belanja
    BLU.

     Sebenarnya pengelolaan yang lebih baik atas BLU ini dikarenakan adanya
perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam pengelolaan keuangan sektor
publik di Indonesia, dari konsep public financial administration menjadi public financial
management. Banyak pihak mengatakan sebagai pendekatan managerialis dimana
nilai-nilai pengelolaan keuangan sektor swasta dicoba untuk diterapkan kedalam
pengelelolaan keuangan sektor publik yang bertujuan untuk sebesar-besar pelayanan
kepada masyarakat.

    Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan dari pengelolaan belanja publik (Public
Expenditure Management) (Shichk. A.: 1998) yang mengatakan bahwa pengelolaan
keuangan sektor publik bertujuan untuk, pertama adalah meningkatkan disiplin
anggaran secara keseluruhan sehingga tingkat defisit keuangan negara dan
kesinambungan fiskal dapat terjaga. Kedua adalah alokasi anggaran secara efisien,
dalam artian bahwa anggaran harus dialokasikan kepada kementerian dan program
sesuai dengan prioritas. Dan ketiga adalah pelayanan kepada publik harus efisien
dalam arti bahwa satuan kerja diberikan kewenangan yang memadai untuk
menghasilkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi dalam pengelolaan keuangan
publik akan ada pertentangan antara keterbatasan anggaran sejalan dengan
keleluasaan yang diberikan (budget constraint versus flexibility).

    Fleksibilitas dalam pengelolaan BLU terdiri atas beberapa aspek, seperti
fleksibiliats dalam pengelolaan sumber daya manusia BLU, fleksibilitas dalam
pengelolaan keuangan BLU, dan fleksibilitas dalam pengelolaan aset seperti tertuang
dalam Managerial Flexibility Act of 2001 di Amerika Serikat. Fleksibilitas dalam
pengelolaan sumber daya manusia termasuk kewenangan untuk merekrut tenaga
kerja profesional dan tenaga lepas non PNS, serta menyusun mekanisme
pemberhentian pegawai non-PNS dan pemberian bonus ataupun tunjangan lainnya,
ataupun memberikan gaji yang memadai bagi senior PNS sama dengan yang
diberikan di sektor swasta.

    Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan adalah dengan lebih menekankan
prinsip-prinsip yang disetujui bersama dalam pengelolaan keuangan BLU, bukan atas
detail keuangan. BLU diberikan kewengan untuk menggunakan efisiensi dari
pelaksanaan anggaran, sisa anggaran dapat dibawa ke tahun anggaran berikutnya,
ataupun penggunaan anggaran tahun depan dipergunakan pada tahuan sekarang
apabila diperlukan. Mekanisme pencairan dana dan pelaporan transaksi keuangan
dapat dilakukan secara berbeda dengan satuan kerja yang berada di bawah
kementerian teknis, merupakan fleksibilitas yang dapat diterapkan dalam pengelolaan
keuangan BLU.
260                                          Bab 8 : Pengelolaan Badan Layanan Umum




    Fleksibilitas dalam pengelolaan aset dimaksudkan untuk mengoptimalisasikan
kinerja dari aset yang dimiliki, serta memberikan insentive untuk mengelola aset yang
lebih baik. Hal lain yang dapat diterapkan juga adalah adanya kebebasan bagi BLU
untuk memilih pengadaan langsung, yang berbeda dengan pendekatan yang ada.

   Fleksibilitas yang diberikan dapat disesuaikan dengan kemampuan BLU untuk
melaksanakannya. BLU akan dievaluasi mengenai pengelolaan SDM, keuangan, dan
aset yang ada dalam kewenangannya.

    Dalam peraturan pemerintah yang akan disusun ini lebih menekankan kepada
pengelolaan keuangan atas BLU dimana Menteri Keuangan bertindak selaku
pembina keuangan atas pengelolaan BLU. Pengelolaan dimaksud merupakan suatu
siklus yang terdiri atas perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan
anggaran, pelaporan dan akuntansi, serta pertanggungjawaban atas pengelolaan
dimaksud.

Siklus Pengelolaan Keuangan
    Pengelolaan keuangan BLU meliputi kegiatan penganggaran, perbendaharaan,
pertanggungjawaban keuangan, serta pembinaan dan pengawasan keuangan.
Berikut ini diuraikan kegiatan-kegiatan tersebut.

1. Penganggaran BLU
   Kegiatan penganggaran BLU merupakan kegiatan yang terkait dengan
pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kegiatan penetapan anggaran.

   a. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

       1) Aspek Yuridis RKA

               Aspek yuridis dimaksud adalah mencakup landasan hukum serta
           penetapan peraturan perundang-undangan yang terkait dan tepat untuk
           pengaturan Badan Layanan Umum dalam bidang perencanaan dan
           penganggaran. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
           Perbendaharaan Negara khususnya Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa
           setiap Badan Layanan Umum wajib menyusun rencana kerja dan
           anggaran tahunan. Selanjutnya pada Pasal 2 disebutkan bahwa Rencana
           kerja dan Anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan
           Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
           rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja
           kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Kemudian pada ayat
           (3) disebutkan juga bahwa pendapatan dan belanja Badan Layanan
           Umum dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dikonsolidasikan
           dalam       rencana     kerja     dan      anggaran      kementerian
           negara/lembaga/pemerintah     daerah.   Dengan     demikian   bahwa
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi: di Indonesia                     261


           perencanaan dan penganggaran Badan Layanan Umum seharusnya
           sesuai dan dapat dikonsolidasikan dengan perencanaan dan
           penganggaran kementerian negara/lembaga. Secara definisi, rencana
           kerja dan anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
           yang berisi kegiatan yang merupakan penjabaran dari rencana kerja
           tahunan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan
           untuk melaksanakannya.

       2) Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BLU

               Pembentukan suatu BLU didasarkan atas kebijakan makro
           pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal bagi
           masyarakat yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan jangka
           menengah/panjang. Oleh karena itu kebijakan yang diambil oleh
           pemerintah harus mencerminkan kepentingan bersama seluruh
           stakeholder (masyarakat secara luas), dan memberikan pedoman bagi
           kegiatan yang akan dilaksanakan oleh penyelenggara negara serta
           sebagai referensi bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya.
           Kedua, untuk mendapatkan komitmen agar pelaksanaannya dapat
           dilaksanakan secara konsisten. Hal ini diperlukan untuk menjamin
           kepastian kebijakan.

               Kebijakan jangka menengah pemerintah secara nasional dijabarkan
           oleh kementerian negara/lembaga sebagai pemegang fungsi
           penyelenggaraan negara dan pelayanan masyarakat dalam suatu
           rencana strategis, yang selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana
           strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) Badan Layanan Umum.
           Rencana strategis, yaitu dokumen perencanaan sebagai hasil dari suatu
           proses perencanaan strategis yang berisi visi, misi, tujuan, dan sasaran,
           serta ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya untuk
           kurun waktu 5 (lima) tahun.

               Secara garis besar isi perencanaan strategis dapat diuraikan sebagai
           berikut :
           a) Visi adalah suatu cara pandang ke depan atas suatu organisasi yang
               merupakan harapan yang ideal dicapai pada masa tertentu dan yang
               akan datang. Visi menyatakan pandangan jauh kedepan yang ingin
               diwujudkan oleh suatu organisasi pada masa yang akan datang. Visi
               memberikan gambaran ke arah mana suatu organisasi akan dibawa
               dan bagaimana agar dapat tetap eksis, konsisten, antisipatif, inovatif,
               dan produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang
               tentang keadaan di masa depan yang diinginkan.
           b) Misi adalah bentuk dari penjabaran visi ke dalam bentuk yang lebih
               realistis. Misi menyatakan suatu yang harus diemban sesuai dengan
               visinya. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus
               serta menjelaskan mengapa organisasi ada, apa yang akan
               dilakukan, dan bagaimana melakukannya.
262                                    Bab 8 : Pengelolaan Badan Layanan Umum




      c) Tujuan adalah segala hal yang ingin dicapai atas pendirian suatu
         organisasi. Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang menyatakan
         suatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu menengah.
      d) Sasaran adalah suatu titik yang ingin dicapai atas suatu pelaksanaan
         kegiatan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang
         teridentifikasi dengan jelas dan terukur mengenai sesuatu yang ingin
         dicapai dalam jangka menengah dan dalam tahun anggaran yang
         bersangkutan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga
         dapat diukur.

          Dari rencana strategis tersebut disusunlah Rencana Kerja Tahunan
      (RKT), yaitu dokumen perencanaan yang berisi kegiatan yang akan
      dilaksanakan pada suatu tahun tertentu dan indikator kinerja yang akan
      dicapai beserta faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghalangi
      keberhasilan pencapaian atas suatu target kinerja yang telah ditetapkan.
      RKT merupakan:
      a) Penghubung antara rencana strategis dengan kegiatan operasional
          sehari-hari
      b) Berhubungan dengan outcome, output, dan input tahunan
      c) Berhubungan dengan kualitas dan kuantitas output dan outcome
      d) Memperlihatkan kegiatan-kegiatan yang dikerjakan pada tahun yang
          bersangkutan

          Penyusunan rencana kerja dan anggaran didasarkan atas rencana
      kerja tahunan, yaitu suatu dokumen perencanaan yang merupakan
      lanjutan dari rencana kerja tahunan yang sudah dilengkapi dengan
      alokasi dana bagi masing-masing kegiatan dan perkiraan penerimaan
      yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi. Rencana kerja dan
      anggaran terdiri dari dua komponen, pertama: pendapatan, yaitu
      perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh suatu organisasi, kedua:
      belanja, yaitu perkiraan jumlah belanja yang akan dikeluarkan untuk
      menghasilkan barang/jasa dari suatu kegiatan.

          Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran terdapat dua pola
      penyusunan yaitu Top-Down dan Bottom-Up. Top-Down dilakukan diawal
      persiapan yang kemudian dilanjutkan dengan Bottom-Up. Dalam
      kerangka yang lebih luas, Top-Down mengijinkan adanya pembelanjaan
      untuk pengeluaran total dan pengeluaran tiap kegiatan, dengan cara :
      a) Menemukan sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk
          pengeluaran organisasi melebihi periode yang direncanakan.
      b) Penetapan batasan pengeluaran yang sesuai dengan prioritas
          pemerintah
      c) Menetapkan garis anggaran tentang batas-batas pengeluaran terlebih
          dahulu.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi: di Indonesia                263


               Kemudian, Bottom-Up memberi ruang pada pemerintah untuk
           memformulasikan program pengeluarannya yang konsisten dengan
           prioritas kebijakan dan pagu pengeluaran yang telah ditetapkan.

       3) Pendekatan Penganggaran

               Lahirnya paket Undang-Undang bidang Keuangan Negara telah
           memberikan perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan negara
           termasuk pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yaitu dari Public
           Financial Administrator ke Public Financial Manager. Pengelolaan
           keuangan negara yang asalnya hanya sebagai kegiatan administrasi
           semata menjadi pengelolaan yang didasarkan atas manajemen. Implikasi
           dari perubahan paradigma ini mengisyaratkan akan adanya perubahan
           dalam pendekatan penganggaran, yaitu:

           a) Penerapan Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (Mid Term
              Expenditure Framework/MTEF)

               Dalam rangka pencapaian tujuan suatu Badan Layanan Umum yang
           dituangkan dalam rencana strategis diperlukan adanya kepastian
           pendanaan yang berkesinambungan. Kepastian pendanaan ini
           mengisyaratkan adanya kebijakan dalam disiplin penganggaran termasuk
           alokasi sumber daya pada prioritas strategis yang pada akhirnya
           kebijakan yang kredibel sangat diperlukan. Kredibiltas kebijakan yang
           lebih tinggi dan keandalan (reliability) pendanaan melalui kebijakan
           penganggaran pada gilirannya akan menjadi landasan bagi implementasi
           kebijakan selama tahap-tahap pelaksanaan anggaran.

              Untuk mencapai hasil yang dimaksudkan, sistem penganggaran harus
           menciptakan lingkungan yang mendukung (enabling environment),
           dengan karakteristik:
              (1) Mengaitkan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran
              (2) Mengendalikan pengambilan keputusan:
                  (a) Pada hal-hal yang mungkin dalam kendala anggaran
                  (b) Memastikan bahwa biaya sesuai dengan hasil yang
                      diharapkan
                  (c) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi
                      hasil dan review kebijakan.
              (3) Memberikan media/forum bagi alternatif kebijakan berkompetisi
                  satu sama lain.
              (4) Meningkatkan kapasitas dan kesediaan untuk melakukan
                  penyesuaian prioritas kembali alokasi sumberdaya

           b) Anggaran terpadu (Unified Budget)

               Yaitu mengintegrasikan anggaran rutin dan pembangunan merupakan
           tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk
264                                    Bab 8 : Pengelolaan Badan Layanan Umum




      membawa penganggaran menjadi lebih berorientasi kinerja. Dalam kaitan
      dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program yang
      sangat penting untuk melihat secara bersama biaya secara keseluruhan,
      baik yang bersifat investasi maupun biaya rutin.

         Dualisme/perbedaan yang ada saat ini antara anggaran rutin dan
      anggaran pembangunan mengalihkan fokus dari kinerja secara
      keseluruhan. Memadukan anggaran sangat penting untuk memastikan
      bahwa investasi dan rutin dipertimbangkan secara simultan pada saat-
      saat kunci pengambilan keputusan dalam siklus anggaran.

      c) Anggaran berbasis kinerja (Performance Based Budget)

          Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran
      yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan
      kegiatan yang akan dilaksanakan dan indikator kinerja yang ingin dicapai
      oleh suatu entitas anggaran. Pendekatan ini dimaksudkan untuk
      memperbaiki kelemahan sistem tradisional dimana anggaran disusun
      berdasarkan Line Item dengan perubahan yang cenderung konservatif
      dan inkremental dari anggaran tahun sebelumnya dan kurang
      mempertimbangkan prioritas dan kebijakan organisasi.

          Penerapan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan
      kualitas pelayanan publik, dan memperkuat dampak dari peningkatan
      pelayanan kepada publik. Sistem ini menekankan pentingnya sisi
      akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Organisasi diberikan
      keleluasaan lebih untuk mengelola program dan kegiatan didukung
      dengan adanya tingkat kepastian yang lebih tinggi atas pembiayaan untuk
      program dan kegiatan yang dilaksanakan, tetapi disisi lain dituntut
      mempertahankan prinsip-prinsip akuntabilitas. Disamping itu, anggaran
      berbasis kinerja diharapkan merubah paradigma dari penilaian kinerja
      suatu organisasi berdasarkan besarnya dana yang terserap dari suatu
      program dan kegiatan menjadi penilaian berdasarkan pencapaian kinerja
      yang diukur dengan indikator-indikator substantif yang dihasilkan suatu
      program dan kegiatan yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan
      ekonomis, dan sejalan dengan kebijakan organisasi.

          Penerapannya didalam Badan Layanan Umum, isu yang paling
      penting perlu dipertimbangkan lebih mendalam, apakah BLU tersebut
      berada pada suatu tatanan program atau kegiatan. Kalau BLU berada
      pada tatanan program maka BLU dapat disetingkatkan dengan unit
      eselon 1 selaku pelaksana dari program, maka yang dituntut dalam
      kinerja BLU adalah hasil yang ingin dicapai (outcome). Tetapi kalau BLU
      itu berada ditatanan kegiatan, maka BLU tersebut disetingkatkan dengan
      satuan kerja dimana kinerja yang diharapkan adalah keluaran (output).
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi: di Indonesia                  265


               Anggaran berbasis kinerja yang diimplementasikan dalam BLU
           diharapkan akan lebih baik dibandingkan dengan kementerian
           negara/lembaga. Hal ini mengingat bahwa pengelolaan keuangan BLU
           lebih fleksibel dibandingkan dengan kementerian negara/lembaga.

                Secara kronologis dalam proses penganggaran berbasis kinerja justru
           perencanaan kinerja harus dilakukan lebih dahulu, baru kemudian
           dihitung pendanaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan output atau
           outcome yang ditargetkan dalam rencana kinerja.

             Dalam anggaran berbasis kinerja yang tidak kalah pentingnya adalah
         pengukuran dan evaluasi. Untuk mewujudkan evaluasi kinerja yang
         memadai diperlukan sistem penentuan biaya yang jelas (fixed) untuk
         suatu kegiatan sehingga organisasi maupun unit organisasi mempunyai
         mekanisme yang baku dalam menetapkan biaya keseluruhan yang
         dibutuhkan untuk menghasilkan output/outcome.
   b. Penetapan anggaran

           Penetapan penganggaran BLU, dimulai dari penyusunan suatu
       rancangan rencana kerja tahunan yang dikonsolidasikan dengan rancangan
       rencana kerja kementerian negara/lembaga. Setelah kementerian
       negara/lembaga memperoleh pagu indikatif, yang kemudian dipecah ke
       dalam suatu kegiatan, salah satunya pagu indikatif untuk BLU di bawah
       binaannya. Setelah menerima pagu indikatif, BLU yang bersangkutan
       rancangan rencana kerja. Di lingkungan intern BLU, unit-unit di bawah BLU
       menyusun rancangan rencana kerjanya (proses Bottom-up). Rancangan
       rencana kerja yang telah disusun suatu BLU disampaikan kepada
       kementerian negara/lembaga binaannya untuk diintegrasikan. BLU
       diharapkan dapat mendampingi kementerian negara/lembaga dalam
       pembahasan rencana kerja di DPR/DPRD.

           Setelah rencana kerja ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan
       pembahasan prioritas anggaran dan pagu di DPR/DPRD, maka kementerian
       negara akan memperoleh pagu sementara sebagai acuan untuk menyusun
       rencana kerja dan anggaran. Pagu sementara yang dialokasikan kepada BLU
       disampaikan kepada BLU. Atas dasar itu BLU dapat menyusun rencana kerja
       dan anggaran (RKA). Hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran
       disampaikan kepada kementerian negara/lembaga untuk dikonsolidasikan.
       BLU dapat mendampingi kementerian negara/lembaga dalam penelaahan
       RKA di kementerian keuangan. Setelah penelaahan selesai maka pimpinan
       BLU dapat mengesahkan rencana kerja anggaran sebagai acuan dalam
       rangka pelaksanaan tugas BLU yang bersangkutan.

2. Perbendaharaan
  Pada hakekatnya BLU merupakan salah satu institusi publik yang bertugas
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari sisi keuangan negara, BLU
266                                        Bab 8 : Pengelolaan Badan Layanan Umum




merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Oleh karenanya BLU harus
dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan
pelayanan. Rencana kerja, anggaran serta laporan keuangan BLU disusun dan
disajikan      sebagai      bagian       yang       tidak     terpisahkan     dari
kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Dengan demikian pendapatan dan belanja
BLU merupakan pendapatan dan belanja negara/daerah. Walaupun demikian dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, berbeda dengan satuan
kerja pemerintah lainnya, pendapatan dari usaha BLU dapat langsung digunakan
untuk biaya operasional sebagai bentuk otonomi BLU yang memiliki kewenangan
mengelola sumber dayanya secara efisien dan akuntabel.
    Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan BLU khususnya
perbendaharaan BLU harus dikelola sesuai dengan pola umum perbendaharaan
negara tetapi dengan fleksiblitas manajerial sehingga tidak membatasi otonomi BLU
untuk mengelola kekayaannya. Perbendaharaan sesuai dengan definisi yang
tercantum dalam UU Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang
dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

   Standar, kebijakan, sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan
keuangan BLU mencakup antara lain:
   • Menjalankan kebijakan dan sistem akuntansi keuangan BLU sesuai dengan
      standar akuntansi yang berlaku yang ditetapkan asosiasi profesi akuntansi
      Indonesia;
   • Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran;
   • Mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja;
   • Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja dan menyajikan
      informasi keuangan BLU;
   • Menunjuk pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan dan
      pengeluaran;
   • Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang-piutang ;
   • Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah
      pembayaran;
   • Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang
      milik/kekayaan negara;
   • Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran BLU;
   • Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
   • Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran negara;
   • Menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka
      pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;
   • Mengusahakan dan mengatur pengelolaan dana yang diperlukan dalam
      pelaksanaan anggaran;
   • Menyimpan dan menempatkan uang BLU;
   • Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna
      Anggaran atas beban rekening BLU;
   • Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama BLU;
   • Memberikan pinjaman atas nama BLU;
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi: di Indonesia                  267



   •   Melakukan pengelolaan utang-piutang;
   •   Memanfaatkan barang milik negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

       Adapun Pejabat Perbendaharaan pada BLU terdiri dari:
       a. Pengguna Anggaran/Barang adalah Kepala Unit Kerja BLU;
       b. Bendahara Umum adalah Kepala Unit Pengelola Keuangan;
       c. Bendahara Penerimaan;
       d. Bendahara Pengeluaran.

    Kewenangan dan kewajiban masing-masing pejabat perbendaharaan BLU dapat
diuraikan sebagai berikut.

       Kepala Unit Kerja memiliki kewenangan antara lain:
   •   Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
   •   Meminta pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran
   •   Melaksanakan anggaran sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan

       Sedangkan kewajiban seorang Kepala Unit Kerja adalah:
   •   Bertanggung jawab atas realisasi anggaran sesuai dengan rencana kerja
       yang telah ditetapkan
   •   Melaporkan pelaksanaan anggaran sesuai dengan standar akuntansi yang
       berlaku bagi BLU.

       Kepala Unit Keuangan memiliki kewenangan antara lain:
   •   Melaksanakan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan oleh kepala unit
       kerja dalam hal merealisasikan anggaran berbasis rencana kerja yang telah
       disahkan.
   •   Melakukan otorisasi penerimaan dan pengeluaran keuangan pada BLU yang
       ditangani oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

      Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan seorang Kepala Unit Keuangan
   adalah:
   • Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan keuangan yang telah
      ditetapkan oleh kepala unit kerja dalam hal merealisasikan anggaran berbasis
      rencana kerja yang telah disahkan.
   • Bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran keuangan pada BLU
      yang ditangani oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
   • Melaporkan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan berbasis
      rencana kerja kepada Kepala Unit Kerja
   • Melaporkan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan yang tidak
      sesuai dengan rencana kerja, akibat adanya crash programe kepada Kepala
      Unit Kerja

       Bendahara Penerimaan memiliki kewenangan antara lain:
   •   Melaksanakan penerimaan keuangan yang sesuai dengan rencana kerja,
       maupun yang tidak sesuai akibat adanya crash programe.
268                                       Bab 8 : Pengelolaan Badan Layanan Umum




  •   Melakukan penyimpanan uang yang diterima sebagaimana disebutkan di
      atas.

      Sedangkan kewajiban Bendahara Penerimaan adalah:
  •   Mempertanggungjawabkan secara pribadi atas uang yang berada dalam
      pengelolaannya.
  •   Menyetorkan seluruh hasil penerimaan dalam bentuk uang ke dalam rekening
      yang ditunjuk dan sah.
  •   Menatausahakan uang yang berada dalam tanggungjawab pengelolaannya
      sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  •   Melaporkan hasil penerimaan dan penyetoran kepada kepala unit keuangan.

      Bendahara Pengeluaran memiliki kewenangan antara lain:
  •   Melakukan verifikasi atas tagihan pengeluaran uang yang telah diotorisasi
      oleh yang berwenang.
  •   Melaksanakan pengeluaran uang atas tagihan yang telah diverifikasi.

      Sedangkan kewajiban Bendahara Pengeluaran adalah:
  •   Mempertanggungjawabkan secara pribadi atas uang yang berada dalam
      pengelolaannya.
  •   Menatausahakan uang yang berada dalam tanggung jawab pengelolaannya
      sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  •   Melaporkan seluruh pengeluaran yang dilakukan kepada kepala unit
      keuangan.

     Ruang lingkup perbendaharaan BLU sesuai dengan UU Perbendaharaan
  mencakup:
  • Pelaksanaan pendapatan dan belanja;
  • Pengelolaan uang ;
  • Pengelolaan piutang ;
  • Pengelolaan utang;
  • Pengelolaan investasi;
  • Pengelolaan barang;
  • Penyelenggaraan akuntansi;
  • Penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan;
  • Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
  • Penyelesaian kerugian.

  a. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja

         Secara garis besar sumber dana BLU berasal dari APBN dan
      Masyarakat. Dana APBN merupakan gabungan dari belanja operasional dan
      modal (unified budget). Sumber dana dari masyarakat terdiri atas pendapatan
      operasional, hibah, dana hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

         Sumber dana BLU dapat terdiri dari beberapa jenis, misalnya:
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi: di Indonesia                    269


           1) Dana Lancar (Current Fund), yaitu dana-dana yang diperoleh dari
              APBN dan masyarakat untuk tujuan operasional.
           2) Dana Aktiva Tetap dan Program Jangka Panjang (Plant Fund), yaitu
              dana yang diperuntukkan untuk perolehan atau pembangunan aset
              tetap dan pembayaran pinjaman jangka panjang karena perolehan
              aset tetap
           3) Dana Abadi (Endowment Fund), yaitu dana yang sengaja dibentuk
              untuk menghasilkan kas/pendapatan dimana dana pokok tidak bisa
              digunakan sampai tanggal pelaporan, yang bisa digunakan hanya
              hasil investasi dari dana.
           4) Dana Agensi (Agency Fund), yaitu dana yang dihasilkan dari aktivitas
              unit-unit di luar unit struktural BLU, misalnya, toko buku, guesthouse,
              wartel, dan lain-lain.
           5) Dana Pinjaman (Loan Fund), yaitu dana yang dipinjamkan ke pihak
              ketiga, misalnya perguruan tinggi kepada mahasiswa. Dana ini bisa
              bersumber dari pemberian pemerintah, hibah, bantuan, dan lain-lain.
           Pendapatan yang diterima BLU dari masyarakat merupakan pendapatan
       negara/daerah yang harus dimasukkan dalam APBN/APBD. Pendapatan
       tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai kegiatan BLU yang
       bersangkutan tanpa terlebih dahulu disetor ke kas negara/kas daerah.

           Pengeluaran belanja yang berasal dari dana APBN harus mengikuti
       prosedur pengeluaran belanja APBN. Sedangkan pengeluaran belanja yang
       berasal dari masyarakat dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur BLU
       yang bersangkutan.

   b. Pengelolaan Uang BLU

           Pengelolaan uang pada BLU mencakup:
           1) Pengelolaan rekening BLU
              a) BLU berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana
                 yang disimpan pada bank umum.
              b) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh didasarkan pada tingkat
                 suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.
              c) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank
                 umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum
                 yang bersangkutan.
              d) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh merupakan pendapatan
                 BLU .
              e) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank
                 umum dibebankan pada belanja BLU

           2) Pembukaan rekening BLU
              a) Dalam rangka penyelenggaran rekening BLU, Pejabat Pengelola
                 Keuangan BLU/Direktur Keuangan membuka Rek. Kas Umum
                 BLU pada bank yang ditentukan oleh Direksi;
270                                     Bab 8 : Pengelolaan Badan Layanan Umum




           b) Dalam rangka operasional Penerimaan dan Pengeluaran, Pejabat
              pengelola keuangan BLU dapat membuka Rekening Penerimaan
              dan Rekening Pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh
              Direksi.
           c) Rekening Penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan
              setiap hari,
           d) Saldo Rekening Penerimaan tersebut setiap akhir hari kerja wajib
              disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum BLU
           e) Rekening Pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada
              ayat diisi dengan dana yang bersumber daeri Rekening Kas
              Umum BLU
           f) Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran
              sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan rencana pengeluaran
              untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan
              dalam anggaran BLU.
           g) Pokok-pokok pengelolaan uang diatur dengan keputusan
              kementerian/lembaga teknis dan persetujuan kementerian
              keuangan.
           h) Pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLU
              sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ditetapkan Direksi
              BLU.

  c. Pengelolaan Piutang BLU

        Jenis piutang BLU:
        1) Piutang Operasional dari pemberian jasa BLU
        2) Piutang Non Operasional misal sewa ruangan, parkir
        3) Piutang eks perikatan perdata, misal pinjam meminjam
        4) Piutang Bunga, deviden
        5) Piutang eks transfer antara instansi Pemerintah.

        Prinsip-Prinsip Pengelolaan Piutang BLU:
        1) Piutang BLU dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
            undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
            jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
        2) Pejabat Pengelola Keuangan BLU/Direktur Keuangan bertugas
            melaksanakan pemungutan pendapatan BLU yang telah ditetapkan
            dengan peraturan perundang-undangan
        3) BLU dapat memberikan pinjaman kepada pihak ke tiga sebagaimana
            disetujui Keputusan Direksi
        4) Setiap pejabat yang diberi kewenangan wajib mengusahakan
            penyelesaian piutang BLU tepat waktu
        5) Setiap penerimaan penyelesaian piutang harus disetorkan ke kas BLU
        6) Piutang BLU memiliki hak mendahului, kecuali ditentukan lain oleh
            perundang-undangan lain
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi: di Indonesia                  271


           7) Piutang BLU yang penyelesaiannya bermasalah, dapat diselesaikan
               melalui perdamaian oleh pejabat berwenang atau dengan persetujuan
               Menteri Keuangan tergantung jumlah piutang yang bermasalah.
           8) Direksi bertanggung jawab melaporkan piutang dan penerimaan
               piutang dalam laporan keuangannya yang dimuat dalam laporan
               realisasi anggaran dan neraca BLU.
           9) Direksi BLU menyajikan posisi piutang dan penerimaan piutang dalam
               LRA dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi BLU.
           10) Piutang BLU dapat dihapuskan dari pembukuan oleh pejabat
               berwenang (Menteri Keuangan/PPKD, Presiden/Gubernur/Walikota)
               atau dengan persetujuan DPR/D tergantung jumlah piutang, kecuali
               diatur lain dalam peraturan perundangan lain.

   d. Pengelolaan Utang

            Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar dan/atau kewajiban yang
       dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku,
       perjanjian, atau berdasarkan sebab lain yang sah. Setiap Badan Layanan
       Umum pada dasarnya bertanggung jawab atas pengelolaan utang yang
       terjadi termasuk prosedur pengelolaannya. Sampai saat ini, pengelolaan
       utang pada Badan Layanan Umum dilakukan dengan mengacu pada aturan
       yang dibuat oleh masing-masing Badan Layanan Umum karena dalam
       peraturan perundangan yang ada pengelolaan keuangan diserahkan
       sepenuhnya ke masing-masing unit. Kondisi ini tentunya menimbulkan pola
       pengelolaan yang berbeda dari masing-masing Badan Layanan Umum.

           Sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang
       Perbendaharaan Negara Pasal 69 ayat (2) bahwa rencana kerja dan
       anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun
       dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan
       anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara/
       Lembaga/Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan ketentuan di atas, utang
       Badan Layanan Umum harus dikelola dengan aturan yang jelas dan seragam,
       seperti siapa yang dapat mengikat perjanjian utang, bagaimana tata cara
       penarikan utang, kemana dana dari penarikan utang tersebut dapat/boleh
       dialokasikan dan bagaimana pertanggungjawabannya, sehingga diharapkan
       pengelolaan utang dapat dilaksanakan dengan kaidah-kaidah yang berterima
       umum serta dapat menyajikan informasi yang transparan dan dapat
       dipertanggungjawabkan.

           Dalam hal mengikat perjanjian utang jangka panjang dengan pihak ke-tiga
       setiap Badan Layanan Umum harus menyajikan sebelumnya dalam rencana
       kerja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangannya. Rencana kerja
       tersebut diajukan kepada Menteri terkait yang selanjutnya meminta
       persetujuan Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Sesuai
       dengan tujuan pembentukan Badan Layanan Umum, dana yang diperoleh
272                                         Bab 8 : Pengelolaan Badan Layanan Umum




       dari penarikan utang tersebut harus sepenuhnya dipergunakan untuk
       peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

  e. Pengelolaan Investasi

           BLU dapat memanfaatkan surplus anggaran untuk melakukan investasi
       jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat
       lainnya. Investasi tersebut dapat berbentuk saham, surat utang, dan investasi
       langsung baik pada perusahaan negara, daerah, maupun swasta. Dalam
       rangka manajemen kas, BLU dapat melakukan investasi jangka pendek.

           Namun demikian, kondisi saat ini tampaknya belum banyak BLU yang
       menempatkan uangnya dan mengelola/menatausahakan investasi untuk
       meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan. Apabila BLU kekurangan
       dana seringkali meminjam uang dari bank dengan tingkat bunga tertentu.
       Sementara itu apabila mempunyai saldo kas yang berlebih, dibiarkan
       menganggur dalam rekening giro yang tidak memberikan hasil secara
       langsung kepada BLU.

           Investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan memanfaatkan saldo
       kas yang berlebih sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan BLU.
       Investasi yang tidak mengganggu likuiditas berarti bahwa investasi tersebut
       tidak mengandung risiko fluktuasi nilai dan dapat dicairkan kapan saja saat
       BLU membutuhkan kas. Jenis investasi yang tidak berisiko dan sangat likuid
       dikelompokkan sebagai setara kas dan dikelola sebagai bagian tak
       terpisahkan dari kas. Jangka waktu sebagai batasan investasi dalam
       kelompok setara kas adalah 3 (tiga) bulan. Investasi jangka pendek juga
       harus mempertimbangkan penyediaan saldo kas yang cukup untuk
       membiayai seluruh pengeluaran BLU yang telah dianggarkan secara tepat
       waktu dan penyediaan kas untuk berjaga-jaga apabila terdapat suatu kejadian
       yang tidak terduga sebelumnya, misalnya bencana sosial, bencana alam,
       atau kebutuhan mendesak lainnya. Dalam UUPN, yang dimaksud dengan
       investasi ini adalah pembelian Surat Utang Negara (SUN).

           Pengeluaran untuk investasi, baik jangka panjang maupun jangka
       pendek, didahului dengan serangkaian pembahasan yang rinci dengan
       Menteri teknis atau Kepala Dinas terkait. Proposal pengggunaan uangnyapun
       telah disampaikan kepada Menteri teknis atau kepala dinas terkait dan
       disetujui Menteri Keuangan atau Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan
       Daerah sebagai pembina keuangan BLU.




  f.   Pengelolaan Barang
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi: di Indonesia                      273


           Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta
       dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan
       BLU yang bersangkutan. Barang milik BLU dapat diperoleh dari dana yang
       bersumber dari APBN melalui pembelian, pembangunan atau dana
       masyarakat melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau
       dari rampasan. Barang BLU dikelola mengacu kepada UU No. 1 Tahun 2004
       tentang Perbendaharaan Negara (UUPN).

           Pengelolaan barang BLU pada umumnya masih mengikuti pola
       pengelolaan barang BMKN/BMKD. Penatausahaan barang BLU masih
       dilakukan secara manual dan pembagian kewenangan pengelolaan barang
       BLU masih simpang siur sehingga banyak kekayaan BLU yang tidak
       terdokumentasikan dengan baik. Akibatnya banyak barang BLU yang tidak
       tercatat dan dikelola tidak efisien karena ketidakjelasan status kepemilikan.
       Misalnya pengadaan barang yang berasal dari belanja proyek Kementerian
       kemudian diserahkan ke BLU, penatausahaannya tidak jelas. Kementerian
       tidak mencatat barang tersebut karena pengelolaannya sudah beralih ke BLU.
       Dilain pihak, BLU sendiri tidak menatausahakan barang tersebut karena
       merasa bukan miliknya. Pemindahtanganan kekayaan BLU selain tanah dan
       bangunan sampai dengan jumlah tertentu dapat dilakukan dengan
       persetujuan Menteri teknis dengan ijin tertulis kepada Menteri Keuangan.
       Pemindahtanganan tanah dan bangunan harus dilakukan dengan persetujuan
       Menteri Keuangan.

           UUPN pasal 45 dapat diinterpretasikan bahwa barang milik BLU tidak
       dapat dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan Menteri Keuangan/
       Gubernur/Bupati/Walikota dan DPR/DPRD. Pemindahtanganan kekayaan
       dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan
       sebagai modal pemerintah. Penjualan barang milik BLU dilakukan dengan
       cara lelang. Mekanisme persetujuan pemindahtanganan barang dapat dilihat
       pada tabel berikut:

                                                           BLU              BLU
                  Nama Barang                           Pemerintah       Pemerintah
                                                          Pusat            Daerah
 •    Tanah dan/bangunan
 •    Selain tanah dan/bangunan> Rp 100 miliar      -                -PRD
 •    Selain tanah dan/bangunan> Rp 5 miliar



 Selain tanah dan/bangunan Rp10-100 miliar          Presiden         -

 Selain tanah dan/bangunan ≤ Rp 10 miliar           Menkeu           -
274                                       Bab 8 : Pengelolaan Badan Layanan Umum




Selain tanah dan/bangunan ≤ Rp 5 miliar         -               Gubernur/Bupa
                                                                ti/ Walikota

      Tanah dan/bangunan dimaksud tidak termasuk tanah dan/bangunan yang:
      1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota
      2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah
         disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran
      3) diperuntukkan bagi kepentingan umum
      4) dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki
         kekuatan hukum tetap dan/ berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
         yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara
         ekonomis


          Penatausahaan barang milik BLU dilakukan dengan mengacu pada
      prinsip-prinsip berikut:
          1) Barang milik BLU yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah
              Pusat/Daerah disertifikasi atas nama pemerintah Republik
              Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
          2) Bangunan milik BLU harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan
              dan ditatausahakan dengan tertib.
          3) Tanah dan bangunan milik BLU yang tidak dimanfaatkan untuk
              kepentingan tugas pokok dan fungsi instansi teknis, pemanfaatannya
              diserahkan kepada Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota
              untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
          4) Barang milik BLU tidak boleh diserahkan kepada pihak lain sebagai
              pembayaran atas tagihan pemerintah, digadaikan atau dijadikan
              jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

          Untuk kepentingan akuntansi barang BLU, perlu ditentukan nilai
      kapitalisasi yaitu penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran
      untuk memperoleh barang (aset tetap) hingga siap pakai, termasuk
      pengeluaran untuk pengembangan, renovasi, restorasi dan rehabilitasi aset
      tetap yang bersangkutan. Pengeluaran yang dikapitalisasi dilakukan terhadap
      pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai;
      pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan
      bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian aset tetap lainnya
      sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya.


      Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:
      1) pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga
          yang sama dengan atau lebih dari Rp 300,000.00
      2) pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih
          dari Rp 10,000,000.00
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi: di Indonesia                  275


       3) pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya
          berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian dikecualikan
          dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

           Berdasarkan pertimbangan efisiensi dan peningkatan produktivitas,
       pengelolaan barang milik BLU dapat dilakukan bekerjasama dengan pihak
       ketiga sehingga mengakibatkan pelayanan yang lebih baik kepada
       masyarakat.

   g. Penyelesaian Kerugian

           Setiap kerugian BLU yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum
       atau kelalaian seseorang harus diselesaikan sesuai dengan peraturan
       perundang-undangan yang berlaku. Bendahara atau pejabat BLU karena
       perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan
       kepadanya secara langsung merugikan keuangan BLU wajib mengganti
       kerugian tersebut. Setiap pimpinan BLU dapat segera melakukan tuntutan
       ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam BLU terjadi kerugian akibat
       perbuatan pihak manapun. Tuntutan kerugian akan menjadi kadaluarsa
       apabila dalam waktu lima tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau
       dalam waktu delapan tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan
       penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan. Apabila terjadi kerugian
       keuangan BLU yang disebabkan oleh kelalaian bendahara maka kerugian
       tersebut menjadi tanggung jawab pribadi bendahara.
           Prosedur penyelesaian ganti rugi diatur dengan peraturan tersendiri yang
       dikeluarkan oleh BLU setelah mendapat persetujuan menteri teknis dan
       menteri keuangan.

3. Pertanggungjawaban Keuangan
   a. Standar Akuntansi

        UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Ketentuan
   Umum menyebutkan bahwa Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan
   pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
   berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
   mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
   efisiensi dan produktivitas.

       Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang
   tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk
   menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan. Karena
   merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan, maka laporan
   pertanggungjawaban Badan Layanan Umum merupakan bagian yang tidak
   terpisahkan    dari   laporan    pertanggung   jawaban    Kementerian
   Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah. Dalam menyusun laporan pertanggung
   jawaban Badan Layanan Umum harus mengacu pada suatu standar akuntansi
276                                        Bab 8 : Pengelolaan Badan Layanan Umum




  pemerintahan yang berlaku umum seperti yang diatur dalam pasal 32 ayat 1 UU
  nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

      Standar akuntansi pemerintahan yang berlaku bagi seluruh entitas
  pemerintah, baik yang mengelola dana APBN maupun APBD untuk saat ini masih
  berupa Draft Publikasi Standar Akuntansi Pemerintahan (DPSAP). DPSAP
  tersebut harus mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan
  saat ini sedang dalam proses menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah untuk
  pemberlakuannya. DPSAP tersebut disusun oleh suatu komite standar yang
  independen sesuai dengan yang diatur dalam pasal 32 ayat 2 UU nomor 17
  tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 57 UU nomor 1 tahun 2004
  tentang Perbendaharaan Negara. Sedangkan untuk organisasi nirlaba, standar
  akuntansi yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan
  pertanggungjawabannya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
  (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

      Dalam ruang lingkup PSAK no. 45 tersebut dikatakan bahwa PSAK ini
  berlaku bagi laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi nirlaba yang
  memenuhi karakteristik sebagai berikut:
      1) Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak
         mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang
         sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
      2) Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan
         kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah
         dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
      3) Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti
         bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan,
         atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan
         proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau
         pembubaran entitas

      Dalam ruang lingkup PSAK nomor 45 tersebut juga dikatakan bahwa PSAK
  nomor 45 tersebut tidak berlaku bagi lembaga pemerintah, departemen, dan unit-
  unit sejenis lainnya. Hal ini sejalan dengan uraian pada paragraf sebelumnya
  bahwa standar akuntansi yang berlaku bagi lembaga pemerintah/departemen
  adalah Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan UU nomor 17 tahun 2003
  tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (1).
      Apabila kita lihat kondisi yang saat ini ada, dapat dikatakan bahwa tidak ada
  kejelasan standar akuntansi yang mana yang berlaku bagi Badan Layanan
  Umum. Sehingga sebagian Badan Layanan Umum karena karakteristiknya sama
  dengan organisasi nirlaba, menggunakan PSAK nomor 45 sebagai acuannya
  dalam menyusun laporan keuangannya. Tetapi ada juga Badan Layanan Umum
  yang menyusun sendiri standar akuntansinya, sebagai contoh untuk lingkungan
  rumah sakit terdapat Pedoman Akuntansi Rumah Sakit yang ditetapkan dengan
  Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 156/MENKES/SK/I/2003 tanggal 28
  Januari 2003 tentang Pedoman Akuntansi Rumah Sakit. Pedoman akuntansi
  tersebut berlaku bagi seluruh Rumah Sakit Perjan dan Rumah Sakit Vertikal serta
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi: di Indonesia                 277


   Rumah Sakit Daerah maupun Rumah Sakit lain yang nirlaba. Ketidakseragaman
   penerapan standar akuntansi oleh Badan Layanan Umum akan menimbulkan
   ketidakseragaman dalam perlakuan akuntansi.

       Sesuai dengan definisi UU Nomor 1 tahun 2004, Badan Layanan Umum
   merupakan instansi yang tidak dapat dipisahkan dari lembaga pemerintah atau
   departemen teknis terkait. Hal ini tercermin pada sumber dana yang mengalir
   pada Badan Layanan Umum yaitu dana yang berasal dari APBN langsung (sama
   dengan departemen teknis lainnya) dan dana masyarakat (sesuai karakteristik
   organisasi nirlaba). Dengan demikian untuk pertanggungjawaban keuangan
   APBN akan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku untuk
   semua kementerian/lembaga. Sedangkan untuk keperluan operasional dan
   manajerial, apabila dibutuhkan dapat dibuat Standar Akuntansi BLU untuk bidang
   bersangkutan yang ditetapkan oleh menteri teknis dan menteri keuangan.

   b. Sistem Akuntansi

      Pada umumnya dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum terdiri dari
   dana yang berasal dari APBN langsung dan dana yang berasal dari masyarakat.
   Hal ini tentunya akan mempengaruhi sistem akuntansi yang harus digunakan
   pada Badan Layanan Umum.

       Sistem akuntansi yang saat ini digunakan pada Badan Layanan Umum
   adalah beragam tergantung pada masing-masing institusi dan tidak ada kejelasan
   sistem akuntansi seperti apa yang seharusnya diberlakukan bagi Badan Layanan
   Umum. Sebagian dari Badan Layanan Umum menyusun dan menetapkan sendiri
   sistem akuntansi mereka seperti misalnya untuk lingkungan rumah sakit terdapat
   Pedoman Akuntansi Rumah Sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
   Kesehatan RI nomor 156/MENKES/SK/I/2003 tanggal 28 Januari 2003 tentang
   Pedoman Akuntansi Rumah Sakit. Pedoman akuntansi tersebut berlaku bagi
   seluruh Rumah Sakit Perjan dan Rumah Sakit Vertikal serta Rumah Sakit Daerah
   maupun Rumah Sakit lain yang nirlaba. Walaupun demikian sebagai bagian dari
   Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, rumah sakit juga harus tunduk pada
   peraturan perundangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi yang berlaku
   bagi Direktorat Jenderal Pelayanan Medik yang merupakan bagian yang tidak
   terpisahkan dari entitas pemerintah pusat yaitu Departemen Kesehatan. Apakah
   Pedoman Akuntansi Rumah Sakit ini juga harus diterapkan bagi Rumah Sakit
   ABRI? Karena saat ini mereka mengatur sistem akuntansi tersendiri dengan
   peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan?

       UU nomor 1 tahun 2004 pasal 69 ayat (2) menyebutkan bahwa “Rencana
   kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum
   disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja
   dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah”, hal ini
   mengandung arti bahwa dalam hal penggunaan sistem akuntansi untuk
   mendukung pelaporannya, Badan Layanan Umum harus tunduk pada peraturan
   perundangan yang sama dengan Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah
278                                      Bab 8 : Pengelolaan Badan Layanan Umum




  daerah. Dengan demikian untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang
  dimaksud, khususnya untuk dana yang bersumber dari APBN langsung, Badan
  Layanan Umum harus menggunakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
  (SAPP) yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor
  337/KMK.012/2003 tanggal 18 Juli 2003 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan
  Keuangan Pemerintah Pusat.

     Sistem Akuntansi yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor
  337/KMK.012/2003 tersebut mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut :
     1) Menggunakan dasar kas untuk pencatatan pendapatan, belanja dan
         pembiayaan dan menggunakan dasar akrual untuk penyusunan neraca.
     2) Menggunakan pembukuan berpasangan (double entry)
     3) Sistem yang terintegrasi, baik untuk arus uang maupun arus barang.
     4) Menggunakan Bagan Perkiraan Standar.
     5) Berdasar pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

      Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) tersebut dapat menghasilkan
  laporan pertanggungjawaban berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan
  Laporan Arus Kas seperti yang diatur dalam pasal 30 ayat (2) dan pasal 31 ayat
  (2) UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sebagai petunjuk
  pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan nomor 337/KMK.012/2003 tersebut
  diterbitkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara nomor KEP-
  16/AK/2004 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
  Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2004.

      SAPP ini hanya mencakup transaksi-transaksi yang secara langsung melalui
  Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), sehingga tidak semua
  transaksi Badan Layanan Umum dapat dicakup dalam SAPP ini. Untuk keperluan
  operasional dan manajemen Badan Layanan Umum perlu dikembangkan suatu
  sistem akuntansi yang mencatat seluruh transaksi-transaksi keuangan, aset,
  kewajiban/utang dan ekuitas termasuk pembiayaan Badan Layanan Umum baik
  untuk dana yang berasal dari APBN langsung maupun dana masyarakat.
      Untuk BLU penentuan sistem akuntansinya adalah:
      1) menggunakan SAPP untuk mencatat transaksi dan pertanggungjawaban
         dana APBN;
      2) BLU bila perlu dapat mengembangkan sistem akuntansi untuk keperluan
         operasional dan manajerial sesuai dengan standar akuntansi BLU yang
         bersangkutan, yang mencakup seluruh transaksi dana yang dikelola.

  c. Pelaporan Keuangan

      1) Penyajian
      Sesuai dengan ketentuan UU Keuangan Negara pasal 30 ayat (2) secara
  eksplisit menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
  disampaikan dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari setidak-tidaknya
  Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas
  Laporan Keuangan.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi: di Indonesia                  279



       Pada Draft Publikasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Laporan
   Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber
   daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang
   menggambarkan perbandingan anggaran dan realisasinya dalam satu periode
   pelaporan.

       Laporan Realisasi Anggaran minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:
          a) Pendapatan;
          b) Belanja;
          c) Transfer;
          d) Surplus atau defisit;
          e) Penerimaan Pembiayaan;
          f) Pengeluaran Pembiayaan;
          g) Pembiayaan neto; dan
          h) Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

      Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
   aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan
   sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut:
           a) kas dan setara kas;
           b) piutang pajak dan bukan pajak;
           c) persediaan;
           d) investasi jangka panjang;
           e) aset tetap;
           f) kewajiban jangka pendek;
           g) kewajiban jangka panjang; dan
           h) ekuitas dana.

       Sedangkan Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan
   kegiatan operasional, investasi aset non keuangan, dana cadangan, pembiayaan,
   dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,
   pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode
   tertentu.

       Klasifikasi Laporan Arus Kas terdiri dari:
          a) Aktivitas Operasi;
          b) Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan;
          c) Aktivitas Dana Cadangan;
          d) Aktivitas Pembiayaan; dan
          e) Aktivitas Non Anggaran.

      UU Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (2) huruf a. menyebutkan bahwa
   menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
   menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan
   Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam
280                                      Bab 8 : Pengelolaan Badan Layanan Umum




  ketentuan tersebut, menteri/pimpinan lembaga tidak menyusun Laporan Arus
  Kas. Apakah hal ini berlaku juga pada badan layanan umum?

      Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau
  analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam dalam Laporan Realisasi
  Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga
  mencakup informasi tentang kinerja keuangan, kebijakan akuntansi yang
  dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan
  dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta
  ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan
  keuangan secara wajar.

      Sedangkan laporan keuangan untuk BLU dapat menggunakan Standar
  akuntansi yang ditetapkan oleh Menteri Teknis dan Menteri Keuangan minimal
  terdiri dari:
           a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
           b) Laporan Aktivitas (Laporan Pendapatan dan Beban);
           c) Laporan Arus Kas;
           d) Laporan kinerja keuangan;
           e) Catatan atas Laporan Keuangan.

      Laporan Posisi Keuangan mencakup organisasi secara keseluruhan dan
  harus menyajikan total aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih. Laporan Aktivitas
  mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah
  aktiva bersih selama satu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan
  aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi
  keuangan. Laporan Arus Kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu
  dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

      2) Penyampaian

      Badan Layanan Umum adalah unit yang berada dibawah kementerian
  negara/lembaga pemerintah. Dalam UU Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat
  (2) huruf a. diamanatkan bahwa Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
  menjadi lampiran dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dimana
  badan tersebut berada. Hal ini mengimplikasikan bahwa laporan tersebut
  disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

     Sebagai akuntabilitas atas partisipasi masyarakat dalam pembiayaan BLU,
  maka informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang,
  anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya,
  dapat disediakan.

      3) Waktu Penyampaian
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi: di Indonesia                 281


      Menteri Keuangan menerima laporan keuangan dari kementerian
   negara/lembaga terkait selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun
   anggaran berakhir.

4. Pembinaan dan Pengawasan Keuangan
   a. Pembinaan

       Agar tujuan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai maka perlu
   dilakukan pembinaan dalam bentuk penyediaan informasi dan konsultasi dalam
   penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan serta laporan keuangan serta
   kinerja BLU. Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU PN, pembinaan
   atas BLU terbagi atas dua aspek, yaitu:

       1) Pembinaan keuangan BLU yang dilaksanakan di:
          a) Pemerintah Pusat, dilakukan oleh Menteri Keuangan
          b) Pemerintah Daerah, dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan
             daerah

       2) Pembinaan teknis BLU yang dilaksanakan di:
          a) Pemerintah Pusat, dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab
             atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
          b) Pemerintah daerah, dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat
             daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang
             bersangkutan.

   b. Pengawasan

           1) Pengawasan Intern
               Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas
           pengelolaan keuangan BLU, Pimpinan BLU selaku penanggung jawab
           penyelenggaraan sistem pengendalian intern di instansi BLU yang
           dipimpinnya atas persetujuan menteri/pemerintah daerah selaku pembina
           teknis dan keuangan, membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang
           tugasnya membantu direksi BLU dalam mengindentifikasi permasalahan
           operasional dan keuangan serta menilai kinerja manajemen, menilai
           pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan BLU dan memberikan
           saran-saran perbaikan. Satuan Pengawasan Intern dimaksud dipimpin
           oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan
           BLU.
               Pimpinan BLU wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-
           langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam
           setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan
           Intern.
           2) Pengawasan Ekstern
282                                        Bab 8 : Pengelolaan Badan Layanan Umum




               Pengawasan Ekstern atas BLU dilakukan oleh menteri/pimpinan
            lembaga di luar manajemen BLU.

Standar Pelayanan dan Kinerja BLU
Standar Pelayanan Minimal
   Untuk dapat memuaskan pengguna layanan Badan Layanan Umum diperlukan
pengetahuan akan ekspektasi pengguna layanan. Dengan memberikan pelayanan
yang sesuai dengan ekspektasi pengguna layanan berarti telah memberikan
kepuasan kepada pengguna layanan. Faktor-faktor yang menentukan kepuasan
pengguna layanan dilihat dari sudut pandang pengguna layanan adalah :
1. Kualitas pelayanan (teknis pelayanan dan proses pelayanan).
2. Kemudahan untuk mendapatkan pelayanan.
3. Biaya untuk memperoleh pelayanan.

    Namun ekspektasi pengguna layanan sifatnya kualitatif. Oleh karena itu perlu
diwujudkan dalam bentuk standar pelayanan. Standar pelayanan pada hakekatnya
adalah konkritisasi daripada ekspektasi pengguna layanan. Dalam proses pelayanan,
standar pelayanan diperlukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
1. Memperjelas tugas pelayanan.
2. Pedoman bagi pegawai dalam memberikan pelayanan.
3. Dengan standar pelayanan diketahui kegiatan mana yang diprioritaskan.
4. Dalam hal kegiatan pelayanan telah dilaksanakan, maka standar pelayanan
    berfungsi sebagai kriteria kinerja pelayanan.
5. Membantu pengguna layanan dalam memfokuskan pelayanan sesuai dengan
    pelayanan yang diberikan oleh pegawai pemberi jasa, sehingga hal ini akan
    meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.

     Konkritnya Standar layanan minimum meliputi:
1.   Persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
2.   Tata cara dan waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan.
3.   Biaya dan tata cara pembayaran layanan.
4.   Spesifikasi layanan.

    Standar pelayanan minimal bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan akan
disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing unit kerja/bidang
dengan tujuan memberikan kepuasan. Agar fungsi standar pelayanan Badan
Layanan Umum dapat mencapai tujuannya, maka standar pelayanan Badan Layanan
Umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Relevan dengan apa yang menjadi ekspektasi pengguna layanan.
2. Dapat diukur.
3. Dapat dimonitor dan dikendalikan dalam pelaksanaannya.
4. Fokus kepada kepedulian penggunan layanan.
5. Mudah diingat sehingga menjamin pelaksanaan pelayanan sesuai dengan
    standar.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi: di Indonesia                283




Sistem Penetapan Tarif
   Sistem penetapan tarif layanan menggunakan prinsip :
1. Cost minus, yaitu kebijakan penetapan biaya yang diharapkan kembali, tanpa
   memperhitungkan dengan biaya pemeliharaan.
2. Cost recovery, yaitu kebijakan penetapan biaya yang ditetapkan sebagai tarif
   dengan memperhitungkan seluruh biaya yang diharapkan kembali.
3. Cost plus, yaitu kebijakan penetapan biaya yang ditetapkan sebagai tarif yang
   memperhitungkan seluruh biaya yang diharapkan kembali ditambah dengan
   kelebihan yang dihitung sebagai peningkatan penerimaan pemberian jasa.

   Dalam penetapan tarif layanan tersebut diatas perlu memperhatikan pula :
1. Dampak pengenaan tarif tersebut terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya,
   serta dampak terhadap kelangsungan penyelenggaraan pelayanan .
2. Aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

   Tarif atas jenis penerimaan Badan Layanan Umum ditetapkan dengan
pengaturan tersendiri, sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah
yang berlaku.

Kinerja Keuangan
    Laporan kinerja keuangan Badan Layanan Umum adalah laporan realisasi
pedapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan
dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja
berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit.
    Laporan kinerja keuangan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai
berikut :
1. Pendapatan dari kegiatan operasional;
2. Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi;
3. Surplus atau defisit.

    Kinerja keuangan Badan Layanan Umum harus mengikhtisarkan indikator dan
pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu
periode pelaporan. Tujuan penyajian ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Badan
Layanan Umum adalah untuk memberikan informasi secara komprehensif kepada
pengguna laporan keuangan mengenai tingkat efisiensi dan keekonomisan
penggunaan sumber-sumber daya Badan Layanan Umum serta efektivitas dari
fungsi, program dan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh Badan Layanan
Umum.

   Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat
keekonomisan, efisiensi dan efektivitas suatu program. Ekonomis adalah suatu
keadaan dimana suatu Badan Layanan Umum dapat memperoleh atau
menggunakan sumber daya dengan biaya/harga yang paling rendah. Efisiensi dapat
284                                         Bab 8 : Pengelolaan Badan Layanan Umum




diukur dengan membandingkan keluaran (output) dengan masukan (input).
Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan hasil (outcome) dengan target
yang ditetapkan.

   Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan dan
sasaran dari rencana strategis Badan Layanan Umum dan indikatornya, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ikhtisar pembahasan kinerja
keuangan Badan Layanan Umum harus :
1. Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan;
2. Memberikan gambaran yang jelas atas rencana dan realisasi kinerja keuangan
   BLU;
3. Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh manajemen untuk
   dapat memberikan keyakinan yang beralasan bahwa informasi kinerja keuangan
   yang dilaporkan adalah relevan dan handal.
   Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus :
1. Meliputi baik hasil yang positif maupun negatif;
2. Menyajikan data historis yang relevan;
3. Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan rencana yang telah
   ditetapkan;
4. Menyajikan informasi penjelasan lainnya yang diyakini oleh manajemen akan
   dibutuhkan oleh pembaca laporan kinerja keuangan untuk dapat memahami
   indikator, hasil, dan perbedaan yang ada dengan tujuan atau rencana.




                                       ˜™




Rangkuman
    Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Tujuan pembentukan BLU adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan
berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang
sehat.

   Penetapan suatu unit pemerintah yang dapat menggunakan pola pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dilakukan oleh Menteri Keuangan
berdasarkan usulan dari menteri/pimpinan lembaga teknis. Untuk dapat diusulkan
penetapannya, unit dimaksud harus memenuhi kriteria substantif, kriteria teknis dan
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi: di Indonesia                    285


syarat administratif. Unit pemerintah yang dapat menggunakan pola pengelolaan
keuangan BLU, antara lain Unit pelayanan kesehatan, Unit pelayanan tanda identitas,
Unit penyelenggara pendidikan, Unit penyelenggara penyiaran publik, Unit pelayanan
benih tanaman dan ternak, Unit pelayanan kebersihan kota, Unit pengelola wilayah
atau otorita, Unit penelitian dan pengembangan, dan Unit pengelola dana bergulir.

    Pengelolaan keuangan BLU tidak terlepas dari hubungan kelembagaan yang ada
antara BLU dengan kementerian teknis dan kementerian keuangan. Hubungan ini
harus dipertegas agar tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing pihak
yang terlibat di dalamnya semakin jelas. Dikarenakan kementerian teknis
bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil sebagai dasar bagi BLU untuk
melaksanakan kegiatan operasional, maka menteri teknis bertindak sebagai pembina
teknis bagi BLU. Sedangkan Menteri Keuangan bertindak sebagai pembina
keuangan atas BLU dikarenakan dana BLU adalah merupakan bagian dari kekayaan
negara yang tidak dipisahkan.

    Fleksibilitas dalam pengelolaan BLU terdiri atas beberapa aspek, seperti
fleksibiliats dalam pengelolaan sumber daya manusia BLU, fleksibilitas dalam
pengelolaan keuangan BLU, dan fleksibilitas dalam pengelolaan aset. Fleksibilitas
dalam pengelolaan sumber daya manusia termasuk kewenangan untuk merekrut
tenaga kerja profesional dan tenaga lepas non PNS, serta menyusun mekanisme
pemberhentian pegawai non-PNS dan pemberian bonus ataupun tunjangan lainnya,
ataupun memberikan gaji yang memadai bagi senior PNS sama dengan yang
diberikan di sektor swasta. Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan adalah dengan
lebih menekankan prinsip-prinsip yang disetujui bersama dalam pengelolaan
keuangan BLU. Fleksibilitas dalam pengelolaan aset dimaksudkan untuk
mengoptimalisasikan kinerja dari aset yang dimiliki, serta memberikan insentive untuk
mengelola aset yang lebih baik.




                                        -o0o-
286   Bab 8 : Pengelolaan Badan Layanan Umum
PERENCANAAN DAN PEROLEHAN
PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI

    “Pinjaman luar negeri merupakan sumber dana mahal yang menimbulkan
    adanya beban kewajiban pembayaran kembali hutang luar negeri berupa
      pembayaran bunga, cicilan pokok, dan biaya-biaya lain yang terkait. “




      Bab ini membahas perencanaan dan perolehan pinjaman/hibah luar
      negeri dalam manajemen perbendaharaan di Indonesia. Setelah
      mempelajari bab ini Saudara diharapkan mampu untuk menjelaskan
      hal-hal yang terkait dengan:
       §    Kebijakan PHLN.
       §    Pengertian PHLN.
       §    Sumber, Bentuk, dan Jenis PHLN.
       §    Perencanaan dan Pengadaan PHLN.
       §    Penyusunan Dokumen Perencanaan PHLN.
       §    Pengajuan Usulan Pinjaman Program, Pinjaman Proyek, dan Hibah.
       §    Persyaratan Pengusulan Kegiatan.
       §    Hibah Luar Negeri yang bersifat Khusus.
       §    Penyusunan Daftar Kegiatan dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan.
       §    Kandungan dan Persyaratan PHLN.
       §    Siklus Periode/Masa NPPHLN


   Sampai saat ini Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) masih diperlukan
dalam rangka meningkatkan mutu pembangunan terutama membiayai proyek-proyek
yang sifatnya produktif, dimana pemerintah belum mampu untuk membiayai proyek-
290                      Bab 9 : Perencanaan dan Perolehan Pinjaman/Hibah Luar Negeri



proyek tersebut dengan komponen tabungan pemerintah. Peran PHLN saat ini
merupakan sumber pembiayaan negara yang sangat penting dalam rangka menutupi
defisit APBN sebagaimana telah disebutkan di awal. Dana yang diperoleh pemerintah
dari penerimaan domestik masih sangat terbatas, sedangkan dana yang diperlukan
untuk pembiayaan pembangunan semakin besar sejalan dengan meningkatnya
kebutuhan dana bagi upaya penyelamatan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi
masyarakat akibat krisis ekonomi.

     Harus diakui bahwa peran PHLN sejak awal orde baru kepada pembangunan
Indonesia secara keseluruhan tidaklah kecil, terutama saat Indonesia mengalami
krisis ekonomi, PHLN hadir sebagai suatu solusi utama untuk memulihkan kondisi
Indonesia. Walau PHLN dipandang sebagai pelengkap, kebutuhannya secara absolut
tetap masih besar, khususnya membiayai prioritas pembangunan yang menjadi tugas
dan tanggung jawab pemerintah. Sumiyarto (2003) menjelaskan bahwa jumlah
hutang pemerintah, baik hutang dalam negeri maupun hutang luar negeri, meningkat
tajam yaitu dari sebesar USD 53 milyar (23% dari GDP) sebelum krisis menjadi
sebesar USD 159 milyar (92% dari GDP) pada awal tahun 2000. Hampir tiga
perempat dari kenaikan ini diakibatkan oleh kenaikan pinjaman dalam negeri untuk
membiayai restrukturisasi perbankan. Sedangkan kenaikan hutang luar negeri
sebenarnya tidak terlalu besar yaitu dari USD 53 milyar sebelum krisis menjadi USD
63 milyar pada bulan Maret 2000 atau naik 13% dari total pinjaman pemerintah
secara keseluruhan dan kenaikan ini pun sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh
menguatnya nilai tukar mata uang asing khususnya US dollar terhadap rupiah.

    Menyadari cukup besarnya ketergantungan Indonesia atas dana PHLN bagi
pencapaian sasaran pembangunan, maka perlu diupayakan pemanfaatan dana tepat
sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan pada perencanaan penggunaan dana.
Selain itu mengingat bahwa dana pinjaman luar negeri merupakan sumber dana
mahal yang menimbulkan adanya beban kewajiban pembayaran kembali hutang luar
negeri berupa pembayaran bunga, cicilan pokok dan biaya-biaya lain yang terkait.
Beban kewajiban tersebut tentunya akan menambah beban APBN bahkan beberapa
tahun ini pembayaran bunga dan cicilan hutang merupakan porsi terbesar biaya
dalam APBN.

     Selanjutnya dengan mencermati kenyataan pelaksanaan PHLN selama ini,
terdapat berbagai permasalahan yang timbul sejak perencanaan sampai dengan
pengembaliannya. Permasalahan tersebut semakin kompleks apabila dikaitkan
dengan prosedur pelaksanaan PHLN yang sifatnya spesifik yakni tergantung kepada
isi kesepakatan yang tercantum dalam naskah perjanjian. Oleh karena itu, dalam
rangka meningkatkan optimalisasi pemanfaatan PHLN serta mengupayakan
penyempurnaan pengelolaan PHLN kiranya diperlukan suatu pemahaman yang baik
mengenai pengelolaan PHLN.

Kebijakan PHLN
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi di Indonesia                     291


    Sesuai dengan amanat RPJM ataupun Rencana Kerja Pemerintah saat ini,
penerimaan bantuan luar negeri tidak boleh dikaitkan dengan ikatan politik, bersyarat
lunak, dan dalam batas kemampuan negara untuk membayar kembali. Sebagai
tindak lanjut pelaksanaan amanat tersebut maka kebijaksanaan pengelolaan dana
bantuan luar negeri perlu dilakukan dengan cermat dan cerdas. Bantuan luar negeri
yang dikaitkan dengan kondisi atau persyaratan seperti HAM ataupun perburuhan
yang secara politis dapat merugikan posisi Indonesia di dunia internasional harus
dihindari. Demikian pula jika bantuan tersebut menciptakan ketergantungan kepada
salah satu negara pemberi pinjaman, maka pemberian pinjaman tersebut hendaknya
dihindari. Dalam melakukan upaya konsolidasi pengelolaan keuangan negara dan
akumulasi modal untuk membangun perekonomian Indonesia, dana yang berasal
dari luar negeri masih sangat diperlukan mengingat kondisi Indonesia yang
mengalami kendala sumber pembiayaan. Namun secara tegas perlu ditekankan
bahwa PHLN adalah sebagai pelengkap dan disediakan khusus untuk proyek
produktif sesuai prioritas dan tidak ditujukan untuk pembiayaan yang sifatnya rutin.

    Proses perencanaan juga harus memperhatikan kemampuan negara untuk
membayar kembali, sehingga pinjaman luar negeri tidak akan menjadi beban berat
bagi generasi mendatang. Selain itu perencanaan pinjaman luar negeri harus
mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri secara cermat, agar pinjaman yang
diperoleh berada pada status wajar dan menitikberatkan pada pinjaman bersyarat
lunak, yaitu tingkat suku bunga rendah dan jangka waktu pengembalian yang masa
tenggangnya panjang.

    Sumiyarto (2003) mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah dalam
melakukan pinjaman khususnya pinjaman luar negeri perlu dilakukan secara hati-hati
(prudent foreign borrowing policy) mengingat dalam pinjaman luar negeri antara lain
terkandung risiko nilai tukar valuta asing dan posisi tawar Indonesia di arena
Internasional, termasuk dalam hal ini adalah rating dan country risk Indonesia
merupakan faktor yang sangat menentukan dalam memperoleh akses terhadap
sumber-sumber pendanaan internasional terutama pemilihan alternatif pendanaan
dan persyaratannya. Di lain pihak strategi di dalam pembelanjaan dana tersebut juga
merupakan faktor lain yang tidak kalah penting dalam Debt Management Strategy
sebab kekeliruan kebijakan dalam membelanjakan sumber-sumber pendanaan yang
diperoleh berakibat inefisiensi, costly, dan dapat mengancam keuangan negara.
Sebagai contoh, penggunaan dana yang berasal dari pinjaman komersial atau
pinjaman keras lainnya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif seperti jaring
pengaman sosial, membayar gaji pegawai, dan lain-lain.

    Adapun arah kebijakan bantuan luar negeri antara lain:
•   Mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri.
•   Pengurangan pinjaman luar negeri secara bertahap.
•   Melakukan renegosiasi dan mempercepat restrukturisasi hutang luar negeri
    bersama-sama dengan IMF, Bank Dunia, dan lembaga donor lainnya dengan
    memperhatikan kemampuan negara, yang dilakukan secara transparan.

   Pelaksanaan proyek-proyek pembangunan diupayakan didanai sepenuhnya
dengan dana rupiah sendiri. Adapun sumber dana rupiah dapat digali dari seluruh
292                      Bab 9 : Perencanaan dan Perolehan Pinjaman/Hibah Luar Negeri



potensi masyarakat sendiri. Sumber pembiayaan pembangunan itu dapat berasal dari
sumbangan masyarakat, dana APBD dan sumber-sumber pendapatan dalam negeri
lainnya. Dengan demikian, dana rupiah untuk pembangunan tidak sepenuhnya
bergantung pada pemerintah. Namun, apabila terdapat proyek-proyek pembangunan
yang sangat prioritas untuk segera dilaksanakan tetapi belum tersedia dana
rupiahnya, maka diupayakan dari PHLN.

   Dari uraian dan gambaran di atas, maka pembiayaan proyek pembangunan dari
aspek sumber pembiayaannya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu:
1. Sepenuhnnya didanai dengan rupiah
2. Sebagian didanai dengan rupiah murni dan sebagian lagi dengan PHLN
3. Dibiayai penuh dengan PHLN



Pengertian PHLN

    Dana dari luar negeri yang diterima oleh pemerintah untuk membiayai
pembangunan selama ini dikenal dengan istilah “Bantuan Luar Negeri”. Istilah
tersebut berasal dari pengertian/definisi yang diberikan pihak lembaga keuangan
Internasional yaitu : Official Development Assistance consisting of funds made
available by Government on concessional terms primarily to promote economic
development and the welfare of the developing countries.

    Adapun faktanya, dana yang berasal dari luar negeri yang diterima Indonesia
terdiri dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah/Bantuan. Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Hibah serta
Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri mendefinisikan Pinjaman Luar
Negeri (PLN) sebagai setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau
devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang
diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan
persyaratan tertentu. Sedangkan Hibah Luar Negeri (HLN) adalah setiap penerimaan
negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun
dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri
yang tidak perlu dibayar kembali.


Tabel berikut memperjelas perbedaan antara pinjaman dan hibah luar negeri:

         Etimologi                   Hutang                         Hibah
 Kewajiban                 Harus dikembalikan            Tidak perlu dikembalikan
 Keuangan                  Pengeluaran yang              Penerimaan
                           tertunda
 Akuntansi                 Unsur pembiayaan              Unsur Asset (aktiva)
 Sifat/Kondisi             Keterpaksaan                  Sukarela
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi di Indonesia                         293


 Penerima                    Pihak tertentu                   Semua Pihak
 Pencairan                   Langsung, Letter of Credit,      Langsung, Letter of Credit,
                             Pembayaran                       Rekening Khusus, dan
                             Pendahuluan, dan                 Pencatatan
                             Rekening Khusus



Sumber, Bentuk, dan Jenis PHLN

     Pemerintah dapat menerima Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang
bersumber dari:
1. Negara Asing.
2. Lembaga Multilateral.
3. Lembaga Keuangan dan Lembaga Nonkeuangan asing.
4. Lembaga Keuangan Nonasing.
     Lembaga multilateral adalah institusi atau lembaga keuangan internasional yang
dibentuk secara bersama-sama yang meliputi beberapa negara anggota. Lembaga-
lembaga tersebut antara lain seperti: International Monetary Fund (IMF), The World
Bank Group (yang terdiri dari: International Bank for Reconstruction and Development
atau IBRD, International Development Association atau IDA, International Finance
Corporation atau IFC, Multilateral Investment Guarantee Agency atau MIGA, dan
International Center for the Settlement of Investment Diputes atau ICSID), Asian
Develpoment Bank (ADB), Islamic Development Bank(IDB), Nordic Investment Bank
(NIB), European Investment Bank (EIB), International Food and Agriculture
Development (IFAD), UNICEF, dsb. Sedangkan Lembaga-Lembaga Asing yang
biasa memberikan pinjaman/hibah antara lain: United State of Agency for
International Development (USAID), The French Caisse Centrale pour le Cooperation
Economique, German Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), United State Export-
Import Bank (US Exim Bank), Japanese Export-Import Bank (JEXIM), dsb.
     Selain itu terdapat 17 negara yang bergabung di bawah Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) membentuk Development
Assistance Committee (DAC) dan bertemu secara periodik untuk merumuskan target-
target bantuan luar negeri secara umum dan karakteristik bantuan luar negeri secara
menyeluruh. Guna mengkoordinasikan bantuan kepada masing-masing negara
secara individual, Bank Dunia mengetuai Consultative Groups and Aid Consortia
yaitu suatu organisasi yang bertemu dalam waktu 1 atau 2 tahun sekali dan mereka
memberikan dorongan baik bagi donor dan penerima bantuan untuk mendiskusikan
prospek ekonomi dari negara penerima bantuan serta mengkoordinasikan program-
program bantuan nasional dengan tujuan untuk memastikan bahwa prioritas yang
dibutuhkan terpenuhi dan bahwa para donor bilateral tidak akan terjadi tumpang-
tindih satu dengan yang lainnya. Bank Dunia memberikan pinjaman kepada negara-
negara yang menjadi anggotanya dalam konteks strategi pembangunan jangka
menengah yang dilaksanakan setelah melalui diskusi secara ekstensif dengan
masing-masing pemerintah.
294                        Bab 9 : Perencanaan dan Perolehan Pinjaman/Hibah Luar Negeri



    Pinjaman Luar Negeri (PLN) dapat berbentuk Pinjaman Program dan/atau
Pinjaman Proyek yang terdiri atas:
1. Pinjaman Lunak.
    Yaitu pinjaman yang masuk dalam kategori Official Development Assistance
    (ODA) Loan atau Concessional Loan, yang berasal dari suatu negara atau
    lembaga multilateral, yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi atau untuk
    peningkatan kesejahteraan sosial bagi negara penerima dan memiliki komponen
    hibah (grant element) sekurang-kurangnya 35% (tigapuluh lima per seratus).
2. Fasilitas Kredit Ekspor (FKE).
    Yaitu pinjaman komersial yang diberikan oleh lembaga keuangan atau lembaga
    nonkeuangan di negara pengekspor yang dijamin oleh lembaga penjamin kredit
    ekspor.
3. Pinjaman Komersial.
    Yaitu pinjaman luar negeri Pemerintah yang diperoleh dengan persyaratan yang
    berlaku di pasar dan tanpa adanya penjaminan dari lembaga penjamin kredit
    ekspor.

4. Pinjaman Campuran.
   Yaitu kombinasi antara dua unsur atau lebih yang terdiri dari hibah, pinjaman
   lunak, fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman komersial.

    Sedangkan Hibah Luar Negeri (HLN) dapat berupa uang dan/atau barang
dan/atau jasa yang terdiri atas: Bantuan Teknik, Bantuan Proyek, Kerja sama Teknik,
dan Kerja sama Keuangan yang dapat digunakan untuk:
1. Menunjang peningkatan fungsi pemerintahan.
2. Menunjang penyediaan layanan dasar umum.
3. Menunjang peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
4. Membantu penyiapan rancangan kegiatan pembangunan.
5. Mendukung pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup, dan budaya.
6. Mendukung pengembangan riset dan teknologi.
7. Bantuan kemanusiaan.

     Menurut asal atau sumbernya, PHLN dapat dibagi menjadi:

1.   Pinjaman atau Hibah Luar Negeri dalam rangka Consultative Group on Indonesia
     (CGI).
     a. Pinjaman atau hibah bilateral yang berasal dari pemerintah suatu negara
         anggota yang tergabung dalam CGI. Amerika Serikat, Belgia, Denmark,
         Finlandia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Norwegia,
         Perancis, Selandia Baru, Spanyol, Swiss, Swedia, atau yang disalurkan
         melalui badan/lembaga yang ditunjuk oleh negara yang bersangkutan
         (contoh: pinjaman Jepang yang disalurkan melalui JBIC).
     b. Pinjaman atau hibah multilateral yang berasal dari lembaga/badan keuangan
         internasional/regional dimana Indonesia sebagai salah satu anggotanya,
         yaitu: IMF, IBRD, ADB, UNDP, OECD, MEE, UNICEF, IFAD.
2.   Pinjaman atau hibah Luar Negeri di Luar CGI.
     a. Pinjaman atau hibah bilateral yang berasal dari pemerintah suatu negara di
         luar yang tergabung dalam CGI, seperti Brunei Investment Agency, dll.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi di Indonesia                   295


     b.  Pinjaman atau hibah multilateral yang berasal dari badan/lembaga keuangan
         internasional maupun regional di luar CGI seperti Asean Japan Development
         Fund (AJDF), dll.
3.   Pinjaman atau hibah Luar Negeri yang berasal dari pinjaman badan-badan
     lembaga keuangan internasional.
     Pinjaman yang termasuk dalam kelompok ini antara lain pinjaman yang berasal
     dari US Exim Bank, Syndicate International Bank, dll.

     Menurut Obyek Pembiayaannya, PHLN dapat dibagi menjadi:

1.   Pinjaman atau hibah kegiatan adalah penerimaan pembangunan dalam bentuk
     barang dan jasa bagi keperluan kegiatan pembangunan seperti pinjaman atau
     hibah tenaga ahli (expert) yang didatangkan dari luar negeri atau pengiriman
     tenaga-tenaga Indonesia ke luar negeri untuk belajar, seminar, studi
     pertandingan, dll.

2.   Pinjaman atau hibah program adalah pinjaman atau hibah luar negeri berbentuk
     bahan pangan dan devisa (tunai) yang dapat dirupiahkan (RPLN), hasilnya
     digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan atau pinjaman atau hibah
     berupa komoditas yang nilai lawan rupiahnya digunakan untuk membiayai
     kegiatan pembangunan.

     Menurut Syarat Pengembaliannya, PHLN dapat dibagi menjadi:

1. Pinjaman Lunak (Soft Loan)
   Yaitu pinjaman luar negeri dengan persyaratan lunak seperti:
   a. Jangka waktu pengembalian termasuk tenggang waktu 25 tahun atau lebih.
   b. Tenggang waktu (grace period) 7 tahun atau lebih.
   c. Bunga pinjaman maksimal 3,5 % per tahun.
   Pinjaman ini umumnya berasal dari negara/lembaga keuangan yang tergabung
   dalam Consultative Group on Indonesia (CGI), baik dalam kerangka bilateral
   maupun multilateral.

2. Pinjaman Kredit Eksport (Export Credit Facilities)
   Yaitu pinjaman yang diberikan oleh negara-negara pengekspor dengan jaminan
   tertentu (guaranteed loan) dari pemerintahnya dengan tujuan untuk
   meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan di satu pihak, dan di pihak lain
   untuk memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan negara pengimpor.
   Fasilitas Kredit Ekspor disediakan untuk mendorong ekspor negara eksportir
   dengan cara menyediakan kredit kepada importir dengan persyaratan lebih
   ringan dibandingkan dengan kredit komersial pada umumnya. Oleh karena
   pembiayaan yang berasal dari Fasilitas Kredit Ekspor (FKE) terutama berasal
   dari negara-negara yang tergabung dalam Organization for Economic
   Cooperation and Development (OECD) maka penggunaan FKE harus mengacu
   pada ketentuan-ketentuan OECD (OECD Guide Lines) dan karena itu:
   a. FKE merupakan kredit yang dijamin (Guaranted Loan) baik oleh pemerintah
        dari negara pemberi FKE atau lembaga yang ditunjuk untuk keperluan
296                       Bab 9 : Perencanaan dan Perolehan Pinjaman/Hibah Luar Negeri



        tersebut (misalnya: Export Credit Agency seperti COFACE, Hermes dan
        sebagainya).
   b.   Bersifat Tied-Loan, yang berarti bagian terbesar dari dana tersebut
        digunakan untuk membeli barang dari negara pemberi FKE.
   c.   FKE pada dasarnya hanya mencakup maksimum 85 % dari nilai impor
        (foreign content), dan oleh karena itu bagian yang tidak disediakan melalui
        FKE harus disediakan oleh pemerintah melalui anggaran masing-masing
        instansi yang bersangkutan (misalnya:untuk pembayaran uang muka, bagian
        kontrak yang tidak disediakan dari FKE dan kegiatan pendukung
        pelaksanaan kegiatan).
   d.   FKE digunakan untuk mengimpor barang modal.
   e.   Maksimum pengembalian antara 8,5 tahun s.d. 10 tahun.
   f.   Tingkat bunga FKE mengacu pada Commercial Interest Reference Rate
        (CIRR) yang diterbitkan oleh OECD setiap bulan dan berlaku dari tanggal 15
        s.d. tanggal 14 bulan berikutnya. CIRR bersifat tetap (Fixed).
   g.   FKE tidak dapat diberikan untuk keperluan pengadaan peralatan militer
        (military equipment) dan pengadaan komoditas pertanian (agricultural
        commodities).
   h.   Harus ada alokasi KE dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

   Terdapat 2 (dua) macam skim pendanaan Kredit Ekspor, yaitu:
   a. Buyers Credit. Adalah pinjaman Kredit Ekspor yang dananya disediakan oleh
       badan/lembaga keuangan di negara pengekspor untuk dipinjamkan kepada
       negara pengimpor (penerima pinjaman) untuk dibayarkan kepada supplier
       atas barang/jasa yang diimpor.
   b. Suppliers Credit. Adalah pinjaman Kredit Ekspor yang dananya disediakan
       oleh bank kepada supplier dan selanjutnya supplier tersebut meminjamkan
       kepada negara pengimpor (penerima pinjaman) dalam bentuk barang/jasa.
3. Pinjaman Komersial
   Pinjaman Komersial adalah pinjaman yang berasal dari pasar uang internasional
   dalam bentuk devisa tunai dengan persyaratan komersial. Pinjaman komersial
   pemerintah pada dasarnya digunakan untuk menyangga pembiayaan APBN.
   Yang termasuk ke dalam pinjaman komersial ini antara lain adalah obligasi dan
   leasing.



Perencanaan dan Pengadaan PHLN

     Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang
tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Untuk itu proyek-proyek yang akan dibiayai oleh pinjaman luar negeri selayaknya
terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan dan seleksi yang ketat. Seleksi terhadap
proyek yang diusulkan Departemen/LPND sangat ditekankan prioritasnya,
substansinya benar-benar dikuasai pelaksana proyek dan telah siap untuk
dilaksanakan. Setiap usulan proyek harus benar-benar dibutuhkan dan merupakan
prioritas Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan sesuai dengan tujuan
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi di Indonesia                    297


pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, proyek
harus diidentifikasi dan diusulkan oleh pimpinan Kementerian Negara/Lembaga dan
sekaligus meningkatkan akuntabilitas dari proyek tersebut pada publik.

    Penekanan pada kesiapan proyek dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pelaksanaan proyek yang menggunakan dana PHLN. Dengan kualitas
yang lebih baik di awal, diharapkan keterlambatan pelaksanaan dapat dihindari dan
proyek dapat segera dilaksanakan setelah perjanjian PHLN ditandatangani.
Kelancaran pelaksanaan proyek antara lain dapat menekan biaya berupa
commitment fee yang harus dibayar pemerintah. Kualitas proyek dapat diidentifikasi
melalui studi kelayakan dan penjabaran tugas yang jelas meliputi kesiapan sumber
daya manusia, pendanaan dan penyediaan lahan proyek berkenaan.

   Dalam rangka optimalisasi penggunaan dana PHLN, pihak proyek selaku ujung
tombak dalam pengelolaan PHLN hendaknya mempersiapkan proyek secara matang.
Perencanaan yang dimaksud meliputi:
1. Kesiapan rencana baik fisik maupun non fisik.
2. Kesiapan Sumber Daya Manusia.
3. Kesiapan penguasaan substansi proyek.
4. Kesiapan dana.
5. Kesiapan lahan proyek.

     Proposal proyek-proyek yang dinilai prioritas dikaji kelayakannya oleh Bappenas
bersama Departemen Keuangan dan Departemen/Lembaga terkait untuk kemudian
dimasukkan ke dalam Daftar Rencana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book/Buku
Biru) untuk selanjutnya dicarikan pinjamannya pada CGI. Proposal tersebut akan
dijelaskan dalam Sidang CGI. Sidang CGI akan menghasilkan pledge CGI yang berisi
kesanggupan para anggota CGI selaku donor untuk mendanai sejumlah proyek yang
diusulkan. Sesuai dengan pledge yang merupakan komitmen donor, akan dilakukan
pengiriman misi pencari fakta ke lapangan. Berdasarkan hasil misi yang telah
dilaksanakan, maka pihak donor akan mengirimkan misi Pre-Appraisal ataupun
langsung Appraisal Mission (Misi Appraisal).

    Misi Appraisal bertugas menganalisis semua aspek dari usulan pendanaan,
termasuk aspek-aspek teknis, keuangan, ekonomi, kelembagaan, hukum serta aspek
sosial dan lingkungan. Apabila hasil penilaian terhadap usulan proyek adalah layak
dan disepakati untuk didanai, maka hasil penilaian misi tersebut akan dicatat dalam
Minutes of Understanding (MOU). Hasil dari misi Appraisal akan menjadi dasar
penyusunan dokumen yakni Staff Appraisal Report dan Draft Loan/Grant Agreement.

    Staff Appraisal Report (SAR) merupakan dokumen rinci yang memuat hal-hal
berikut:
1. Latar belakang, tujuan, dan target proyek
2. Ruang lingkup kegiatan, komponen, dan rencana kegiatan/ jadwal pelaksanaan
    proyek
3. Organisasi dan Manajemen proyek
4. Aspek lain seperti pengadaan barang dan jasa serta retroactive financing
298                      Bab 9 : Perencanaan dan Perolehan Pinjaman/Hibah Luar Negeri



    Tahapan selanjutnya adalah mempersiapkan suatu misi perundingan atau
negosiasi. Perundingan akan menghasilkan Naskah Perjanjian PHLN yang memuat
proyek-proyek yang disetujui pembiayaannya. Setelah Loan Agreement
ditandatangani dan legal opinion disampaikan kepada Menteri Kehakiman, maka
pinjaman/hibah tersebut dinyatakan sah dan dapat digunakan sebagai salah satu
sumber dana. Selanjutnya Naskah Perjanjian PHLN dicantumkan ke dalam dokumen
anggaran yaitu DIPA atau dokumen yang dipersamakan.



Perencanaan dan Pengadaan PHLN menurut PP Nomor 2
Tahun 2006
    Dalam rangka perencanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Presiden
menetapkan Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri (RKPLN) selama 5 (lima)
tahun, berdasarkan usulan Menteri dan Menteri Perencanaan yang disusun sesuai
dengan prioritas bidang pembangunan yang dapat dibiayai dengan pinjaman luar
negeri. Penyusunan RKPLN dan prioritas bidang pembangunan tersebut dilakukan
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Presiden dapat
meminta pertimbangan Gubernur Bank Indonesia terkait dengan konsekuensi
moneter dan neraca pembayaran dari pinjaman luar negeri tersebut. Dalam
menyusun RKPLN selama lima tahun, Menteri memperhatikan pokok-pokok
manajemen pinjaman yang baik, seperti penargetan pinjaman (debt targeting),
kemampuan membayar kembali (repayment capacity), pengurangan risiko (risk
mitigation), dan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), serta memperhatikan
ketentuan mengenai pembatasan jumlah kumulatif pinjaman dan jumlah kumulatif
defisit APBN.

    Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri (RKPLN) adalah dokumen
perencanaan yang memuat kebutuhan dan rencana pemanfaatan pinjaman luar
negeri meliputi rencana besaran pinjaman tahunan dan prioritas bidang
pembangunan yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri yang periodenya sama
dengan periode RPJM. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah
dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

    Kementerian Negara/Lembaga mengajukan usulan kegiatan prioritas yang
dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah luar negeri kepada Menteri Perencanaan.
Kegiatan yang dapat diusulkan untuk dapat dibiayai dengan pinjaman/hibah luar
negeri adalah kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran RPJM dan sesuai dengan
Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. Pemerintah Daerah dan BUMN
hanya dapat mengajukan usulan penerusan pinjaman luar negeri dan tidak dapat
mengajukan usulan penerushibahan atau penyertaan modal. Penerusan pinjaman
luar negeri kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk penerushibahan dan kepada
BUMN dalam bentuk penerushibahan atau penyertaan modal adalah merupakan
kebijakan dan diskresi presiden dalam rangka mencapai sasaran-sasaran RPJM.
Usulan kegiatan yang diajukan kementerian negara/lembaga tersebut termasuk
kegiatan yang pembiayaannya akan diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah
atau sebagai penyertaan modal negara kepada BUMN.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi di Indonesia                    299



    Untuk mendapatkan penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat,
Pemerintah Daerah mengajukan usulan kegiatan investasi kepada Menteri
Perencanaan. Sedangkan BUMN mengajukan usulan yang sama kepada Menteri
Perencanaan dengan persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang
pembinaan BUMN. Kegiatan investasi yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan
prasarana dan/atau sarana yang menghasilkan pendapatan bagi APBN/APBD yang
diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan atau sarana tersebut.

    Usulan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN
atas kegiatan prioritas yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah luar negeri,
sekurang-kurangnya dilampiri dengan:
1. Kerangka Acuan Kerja (KAK), yaitu uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang
    lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu
    kegiatan.
2. Dokumen studi kelayakan kegiatan, yaitu hasil penelitian yang dibuat oleh
    tenaga ahli Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN, maupun
    tenaga ahli yang dikontrak oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah
    Daerah/BUMN yang bersangkutan, yang memberi gambaran secara lengkap
    tentang layak tidaknya suatu kegiatan berdasarkan aspek-aspek yang dianggap
    perlu, sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dilaksanakannya suatu
    kegiatan yang bersangkutan.
3. Surat persetujuan dari DPRD (khusus untuk Pemerintah Daerah).

    Atas usulan yang diajukan oleh Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah
Daerah, dan BUMN tersebut, Menteri Perencanaan melakukan penilaian dengan
memperhatikan Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri (RKPLN) dan prioritas
bidang pembangunan yang dapat dibiayai dengan pinjaman luar negeri. Hasil
penilaian tersebut dituangkan dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau
Hibah Luar Negeri (DRPPHLN) yaitu suatu daftar rencana kegiatan pembangunan
prioritas yang layak dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Selanjutnya,
atas dasar DRPPHLN dan rencana pinjaman calon Pemberi PLN/Pemberi HLN,
Menteri Perencanaan menyampaikan Daftar Kegiatan yang dapat dibiayai
pinjaman/hibah luar negeri kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pengelolaan keuangan negara, yaitu Menteri Keuangan. Yang dimaksud dengan
Daftar Kegiatan di sini adalah daftar rencana kegiatan yang telah memiliki indikasi
komitmen pendanaan dari calon Pemberi PLN/Pemberi HLN, mencakup jenis
kegiatan, instansi pengusul, instansi pelaksana, rencana alokasi pinjaman/hibah,
jadwal pelaksanaan, rencana sumber pendanaan luar negeri dan jenis penerusan
pinjaman dan/atau penerushibahan luar negeri.

    Menteri Keuangan menetapkan alokasi pinjaman pemerintah pusat menurut
sumber dan persyaratannya dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pembiayaan
luar negeri, kemampuan membayar kembali, batas maksimum kumulatif pinjaman,
dan kemampuan penyerapan pinjaman, serta risiko pinjaman bersangkutan. Menteri
Keuangan selanjutnya mengajukan usulan pinjaman/hibah kepada calon Pemberi
PLN/Pemberi HLN dengan mengacu pada DRPPHLN dan alokasi pinjaman
pemerintah pusat. Berdasarkan komitmen pemberian pinjaman dan/atau hibah luar
300                      Bab 9 : Perencanaan dan Perolehan Pinjaman/Hibah Luar Negeri



negeri       dari    calon  Pemberi    PLN/Pemberi      HLN,      Kementerian
Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN mempersiapkan pelaksanaan kegiatan
yang akan dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah luar negeri untuk memenuhi
kriteria kesiapan kegiatan.

    Pengadaan pinjaman pemerintah melalui fasilitas kredit ekspor atau pinjaman
komersial dilaksanakan dengan mengajukan terlebih dahulu usulan kegiatan prioritas
yang dibiayai dengan PHLN dari Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah,
dan BUMN kepada Menteri Perencanaan dengan melampirkan dokumen sekurang-
kurangnya berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Dokumen Studi Kelayakan
Kegiatan, dan Surat Persetujuan dari DPRD (khusus bagi Pemda). Selanjutnya
usulan tersebut akan dinilai oleh Menteri Perencanaan dengan memperhatikan
RKPLN dan prioritas bidang pembangunan yang dapat dibiayai dengan pinjaman luar
negeri untuk kemudian dituangkan dalam DRPPHLN. Selanjutnya, Menteri
Perencanaan menyampaikan Daftar Kegiatan yang dapat dibiayai pinjaman/hibah
luar negeri kepada Menteri Keuangan.

     Pengadaan barang/jasa yang dibiayai melalui fasilitas kredit ekspor atau
pinjaman komersial ini akan dilaksanakan setelah alokasi pinjaman pemerintah
ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mempertimbangkan kebutuhan riil
pembiayaan luar negeri, kemampuan membayar kembali, batas maksimum kumulatif
pinjaman, dan kemampuan penyerapan pinjaman, serta risiko pinjaman
bersangkutan. Sedangkan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan pinjaman
komersial yang tidak dijamin oleh lembaga penjamin kredit ekspor, maka pengadaan
tersebut harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Penyedia barang
harus mengajukan bank komersial terkemuka bertaraf internasional sebagai calon
PPLN dan (b) Pengadaan barang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Untuk pinjaman program, Menteri Keuangan dapat
mengajukan usulan pinjaman luar negeri kepada calon Pemberi PLN selain yang
tercantum dalam DRPPHLN.

    Perundingan dengan calon Pemberi PLN/Pemberi HLN baru dapat dilakukan
setelah kriteria kesiapan kegiatan berikut dipenuhi, yaitu mencakup:
1. Indikator kinerja monitoring dan evaluasi, seperti data dasar, harus telah siap.
2. Dana pendamping untuk tahun pertama pelaksanaan kegiatan telah dialokasikan.
3. Rencana pengadaan tanah dan/atau resettlement telah ada, termasuk
    ketersediaan dana yang diperlukan.
4. Unit Manajemen Proyek (Project Management Unit/PMU) dan Unit Pelaksana
    Proyek (Project Implementation Unit/PIU) telah dibentuk dan telah ada
    personalianya.
5. Draft final pengelolaan proyek/petunjuk pengelolaan/administrasi proyek/
    memorandum (yang berisi cakupan organisasi dan kerangka acuan kerjanya, dan
    pengaturan tentang pengadaan, anggaran, disbursement, laporan, dan auditing)
    telah siap, dan
6. Pernyataan dari Pemerintah Daerah (bila diperlukan) yang menyatakan komitmen
    mereka untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana pendamping.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi di Indonesia                    301


    Perundingan ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi
kuasa dengan melibatkan unsur-unsur Departemen Keuangan, Kementerian
Perencanaan, Departemen Luar Negeri dan instansi terkait lainnya, seperti
Kementerian Negara/ Lembaga/BUMD/Pemerintah Daerah pelaksana kegiatan,
dengan didampingi oleh ahli hukum. Perundingan tersebut sekurang-kurangnya
mencakup aspek keuangan dan hukum. Aspek keuangan mencakup persyaratan
pinjaman, antara lain: pengefektifan pinjaman, tingkat suku bunga, periode
pembayaran bunga, cara penghitungan bunga, denda bunga, biaya-biaya lain,
pembayaran sebelum jatuh tempo, metode penarikan pinjaman, lama pinjaman,
tenggang waktu, dan periode pembayaran pokok pinjaman. Sedangkan aspek hukum
mencakup antara lain: kesepakatan, janji dan jaminan, kepatuhan terhadap hukum,
penyampaian dokumen peradilan, pelepasan hak kekebalan, hukum yang mengatur.

    Hasil perundingan tersebut dilaporkan kepada Menteri Keuangan untuk
mendapatkan persetujuan dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah
Luar Negeri (NPPHLN). NPPHLN adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang
disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman/Hibah Luar Negeri antara
Pemerintah dengan Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri. NPPHLN ditandatangani
oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri Keuangan.
NPPHLN sekurang-kurangnya memuat (a) jumlah, (b) peruntukan, dan (c)
persyaratan pinjaman dan/atau hibah. Salinan NPPLN/NPHLN disampaikan oleh
Departemen Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan instansi terkait
lainnya, seperti Kementerian Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, Lembaga yang bersangkutan, Bank Indonesia, dan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP). NPPHLN/perjanjian internasional di bidang
keuangan lainnya yang dibuat oleh Menteri Keuangan berlaku sejak ditandatangani,
kecuali ditentukan lain dalam naskah/dokumen yang bersangkutan.



Penyusunan Dokumen Perencanaan PHLN 1

    Dalam rangka perencanaan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah
Luar Negeri, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Menneg PPN/Kepala Bapppenas) menyusun
perencanaan kegiatan pembangunan yang menghasilkan dokumen sebagai berikut:
1. RKPLN (Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri).
2. DRPHLN-JM (Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Jangka
    Menengah), yaitu daftar rencana kegiatan pembangunan yang layak dibiayai dari
    pinjaman dan/atau hibah luar negeri untuk periode 5 tahun, yang digunakan
    sebagai dasar dalam penyusunan Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau
    Hibah Luar Negeri.
3. DRPPHLN (Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri).


1
 Diolah dari Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Per.005/M.PPN/06/2006.
302                       Bab 9 : Perencanaan dan Perolehan Pinjaman/Hibah Luar Negeri



4.   RPK-PHLN (Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman dan/atau Hibah Luar
     Negeri), yaitu rencana pelaksanaan atas kegiatan yang tercantum dalam
     NPPLN/NPHLN.

1. Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri (RKPLN)
         RKPLN memuat kebutuhan dan rencana pemanfaatan pinjaman luar negeri
     tahunan meliputi rencana pinjaman tahunan dan prioritas bidang pembangunan
     yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri. RKPLN disusun paling lambat 3 (tiga)
     bulan setelah RPJM ditetapkan. RKPLN berlaku sesuai dengan periode RPJM
     dan dapat disempurnakan setiap tahun sesuai dengan perkembangan
     perekonomian nasional. Rancangan RKPLN disusun oleh Menneg PPN/Kepala
     Bappenas dan Menteri Keuangan. Rancangan RKPLN disusun dengan mengacu
     pada kerangka ekonomi makro sebagaimana tercantum dalam RPJM dan
     kapasitas penyerapan pinjaman luar negeri. Rancangan RKPLN disampaikan
     kepada Presiden untuk mendapat penetapan.

2. Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
   Jangka Menengah (DRPHLN-JM).
          DRPHLN-JM disusun oleh Menneg PPN/Kepala Bappenas dengan
     berpedoman pada RKPLN dan RPJM. Menneg PPN/Kepala Bappenas
     menetapkan DRPHLN-JM paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJM
     ditetapkan. DRPHLN-JM berisi rencana kegiatan Kementerian Negara/Lembaga,
     Pemerintah Daerah, dan BUMN yang layak dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah
     luar negeri. Masa berlaku DRPHLN-JM sesuai dengan masa berlaku RPJM.
     DRPHLN-JM dapat diperbaharui dan disempurnakan setiap tahun sesuai dengan
     kebutuhan dan/atau perkembangan perekonomian nasional.

3. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah
   Luar Negeri (DRPPHLN).
         Menneg PPN/Kepala Bappenas menyusun DRPPHLN dengan berpedoman
     pada RKPLN dan DRPHLN-JM. Menneg PPN/Kepala Bappenas menetapkan
     DRPPHLN paling lambat bulan November setiap tahun. DRPPHLN berisi
     rencana kegiatan Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan
     BUMN yang layak dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang
     tercantum dalam DRPHLN-JM dan telah memiliki indikasi sumber pendanaan
     pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Kegiatan yang telah tercantum dalam
     DRPPHLN selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak mendapat komitmen
     pendanaan dari calon Pemberi PLN/Pemberi HLN, tidak dicantumkan dalam
     DRPPHLN tahun berikutnya.

4. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman dan/atau
   Hibah Luar Negeri (RPK-PHLN).
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi di Indonesia                    303



        Menneg PPN/Kepala Bappenas menyusun RPK-PHLN dengan berpedoman
    pada NPPLN/NPHLN yang telah ditandatangani Menteri Keuangan dengan
    Pemberi PLN/Pemberi HLN. RPK-PHLN berisi rencana pelaksanaan kegiatan
    yang meliputi rincian jenis kegiatan, lokasi, rencana alokasi anggaran, satuan
    kerja pelaksana kegiatan, jadwal pelaksanaan, kebutuhan dana pendamping, dan
    mekanisme pengadaan barang dan jasa. RPK-PHLN disusun paling lambat bulan
    Desember setiap tahun.



Pengajuan Usulan Pinjaman Program, Pinjaman
Proyek, dan Hibah 2

1. Pengajuan Usulan Pinjaman Program.
        Berdasarkan kebutuhan Pinjaman Program yang disusun oleh Menteri
    Keuangan, Menneg PPN/Kepala Bappenas melakukan koordinasi dengan
    Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi
    BUMN untuk mengusulkan kebijakan pemerintah di bidang tertentu yang akan
    didukung dengan Pinjaman Program. Rencana kebijakan Pemerintah tersebut
    dapat dicantumkan dalam DRPPHLN.

2. Pengajuan Usulan Pinjaman Proyek dan Hibah.
        Menneg PPN/Kepala Bappenas menyampaikan rencana penyusunan
    DRPHLN-JM         kepada   Menteri   pada     Kementerian     Negara/Pimpinan
    Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN. Berdasarkan rencana penyusunan
    DRPHLN-JM         tersebut  Menteri   pada     Kementerian    Negara/Pimpinan
    Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN mengajukan usulan kegiatan untuk
    dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang ditandatangani oleh: (a)
    Menteri pada Kementerian Negara untuk usulan yang berasal dari Kementerian
    Negara; (b) Pimpinan Lembaga untuk usulan yang berasal dari Lembaga; (c)
    Gubernur/Bupati/Walikota untuk usulan yang berasal dari Pemerintah Daerah;
    dan (d) Direksi untuk usulan yang berasal dari BUMN. Usulan kegiatan tersebut
    disampaikan kepada Menneg PPN/Kepala Bappenas.

3. Kriteria Umum Usulan Kegiatan Pinjaman Proyek dan
   Hibah.


2
 Diolah dari Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Per.005/M.PPN/06/2006.
304                     Bab 9 : Perencanaan dan Perolehan Pinjaman/Hibah Luar Negeri



       Kriteria umum usulan kegiatan yang dibiayai melalui Pinjaman Proyek dan
   Hibah mencakup:
   a. Kegiatan sesuai dengan arahan dan sasaran RPJM;
   b. Kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang merupakan
        prioritas pembangunan nasional;
   c. Kegiatan harus mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan;
   d. Kegiatan yang secara teknis dan pembiayaan lebih efisien untuk dibiayai
        dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri; dan
   e. Hasil kegiatan dapat dioperasikan oleh sumberdaya dalam negeri dan dapat
        diperluas untuk kegiatan lainnya.

4. Usulan Kementerian Negara/Lembaga.
       Usulan kegiatan yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga berupa
   kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian
   Negara/Lembaga yang bersangkutan. Kriteria atas usulan kegiatan ini meliputi:
   a. Kriteria umum; dan
   b. Kegiatan dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran tugas pokok dan
       fungsi Kementerian Negara/Lembaga.

        Kementerian Negara/Lembaga dapat mengusulkan kegiatan untuk
   Pemerintah Daerah berupa usulan kegiatan yang sebagian atau seluruhnya akan
   diterushibahkan dengan kriteria meliputi:
   a. Kriteria umum; dan
   b. Kriteria khusus yang mencakup:
        1) Kegiatan merupakan urusan Pemerintah Daerah, dengan prioritas untuk
           Pemerintah Daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah;
        2) Kegiatan memberi manfaat langsung bagi masyarakat suatu pemerintah
           daerah dan/atau masyarakat pada pemerintah daerah lain;
        3) Untuk kegiatan yang hanya memberikan manfaat langsung bagi
           masyarakat di daerah penerima penerushibahan, Pemerintah Daerah
           harus ikut menanggung sebagian biaya pelaksanaan kegiatan;
        4) Kegiatan pendukung merupakan kewajiban Pemerintah Daerah; dan
        5) Kegiatan dalam bidang tugas Kementerian Negara/Lembaga pengusul.

        Kementerian Negara/Lembaga dapat pula menginisiasi kegiatan untuk
   Pemerintah Daerah berupa usulan kegiatan yang sebagian atau seluruhnya akan
   diteruspinjamkan, yang selanjutnya akan diusulkan oleh Pemerintah Daerah yang
   bersangkutan. Kriteria usulan kegiatan ini meliputi:
   a. Kriteria umum.
   b. Kriteria khusus yang mencakup:
        1) Kegiatan investasi untuk prasarana dan/atau sarana yang menghasilkan
           penerimaan pada APBD Pemerintah Daerah yang diperoleh dari
           pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut;
        2) Kegiatan merupakan urusan Pemerintah Daerah;
        3) Kegiatan memberikan manfaat langsung bagi pelayanan masyarakat
           daerah setempat;
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi di Indonesia                  305


        4) Pemerintah Daerah mempunyai kemampuan fiskal untuk memenuhi
           kewajiban pembayaran kembali pinjaman;
        5) Kegiatan dilaksanakan oleh lebih dari satu pemerintah daerah; dan
        6) Kegiatan dalam bidang tugas Kementerian Negara/Lembaga pengusul.

       Kementerian Negara/Lembaga juga dapat mengusulkan kegiatan untuk
    BUMN berupa usulan kegiatan yang sebagian atau seluruhnya akan dijadikan
    penerushibahan atau penyertaan modal negara dengan kriteria meliputi:
    a. Kriteria umum.
    b. Kriteria khusus yang mencakup:
       1) Kegiatan digunakan untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan
            yang disediakan BUMN;
       2) BUMN tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mencapai
            sasaran program, yang dinilai berdasarkan laporan keuangan BUMN;
       3) Kegiatan dalam bidang tugas Kementerian Negara/Lembaga pengusul.

5. Usulan Pemerintah Daerah.
       Usulan kegiatan yang dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah adalah :
    a. Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri untuk penerusan pinjaman;
    b. Kegiatan yang dibiayai dari penerusan pinjaman dan diinisiasi oleh
       Kementerian Negara /Lembaga; atau
    c. Kegiatan yang dibiayai dari hibah luar negeri untuk penerushibahan.

       Kriteria untuk usulan kegiatan huruf a dan huruf b di atas, meliputi:
    a. Kriteria umum.
    b. Kriteria khusus yang mencakup:
       1) Kegiatan investasi untuk prasarana dan/atau sarana yang menghasilkan
            penerimaan pada APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan
            prasarana dan/atau sarana tersebut;
       2) Kegiatan merupakan urusan Pemerintah Daerah;
       3) Kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang merupakan
            prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan sejalan
            dengan program RPJM;
       4) Kegiatan memberikan manfaat langsung bagi pelayanan masyarakat
            daerah setempat; dan
       5) Pemerintah Daerah mempunyai kemampuan fiskal untuk memenuhi
            kewajiban pembayaran kembali pinjaman.

       Sedangkan kriteria untuk usulan kegiatan huruf c, meliputi:
    a. Kriteria umum.
    b. Kriteria khusus yang mencakup :
       1) Kegiatan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan;
       2) Kegiatan untuk memberikan layanan dasar umum; dan
       3) Kegiatan untuk pemberdayaan aparatur pemerintah daerah.
306                       Bab 9 : Perencanaan dan Perolehan Pinjaman/Hibah Luar Negeri



6. Usulan Badan Usaha Milik Negara.
        Usulan kegiatan yang berasal dari BUMN hanya merupakan usulan kegiatan
    yang dibiayai dari penerusan pinjaman luar negeri melalui Pemerintah. Kriteria
    untuk usulan kegiatan tersebut meliputi:
    a. Kriteria umum.
    b. Kriteria khusus yang mencakup:
        1) Kegiatan investasi untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan serta
            meningkatkan penerimaan BUMN;
        2) BUMN mempunyai proyeksi kemampuan keuangan untuk memenuhi
            kewajiban pembayaran kembali pinjaman, yang dinilai berdasarkan
            laporan keuangan BUMN.


Persyaratan Pengusulan Kegiatan 3

    Persyaratan umum usulan kegiatan yang dibiayai melalui Pinjaman Proyek dan
Hibah mencakup:
1. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan.
2. Kerangka Acuan Kerja.
3. Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan.

   Persyaratan untuk usulan kegiatan yang berasal dari Kementerian
Negara/Lembaga meliputi:
1. Persyaratan umum.
2. Persyaratan khusus yang mencakup:
   a. Surat persetujuan Pemerintah Daerah calon penerima penerushibahan,
       untuk usulan kegiatan yang diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah berupa
       usulan kegiatan yang sebagian atau seluruhnya akan diteruhibahkan.
   b. Surat persetujuan Direksi BUMN dan surat persetujuan Menteri yang
       bertanggung jawab di bidang pembinaan BUMN, untuk usulan kegiatan yang
       diperuntukkan bagi BUMN berupa usulan kegiatan yang sebagian atau
       seluruhnya akan dijadikan penerushibahkan atau penyertaan modal negara.

    Persyaratan untuk usulan kegiatan yang berasal dari Pemerintah Daerah berupa
kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri untuk penerusan pinjaman dan
berupa kegiatan yang dibiayai dari penerusan pinjaman dan diinisiasi oleh
Kementerian Negara/Lembaga, meliputi persyaratan umum ditambah dengan surat
persetujuan DPRD yang bersangkutan. Sedangkan persyaratan untuk usulan
kegiatan yang berasal dari BUMN meliputi persyaratan umum ditambah dengan surat
persetujuan Menteri yang bertanggungjawab di bidang pembinaan BUMN.




3
 Diolah dari Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Per.005/M.PPN/06/2006.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi di Indonesia                     307


Hibah Luar Negeri yang Bersifat Khusus 4

    Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan usulan
kegiatan yang dibiayai dari Hibah Luar Negeri yang bersifat khusus kepada Menteri
PPN/Kepala Bappenas. Yang dimaksud dengan Hibah Luar Negeri yang bersifat
khusus adalah:
1. Bersifat mendesak untuk segera dilakukan perjanjian hibahnya.
2. Waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari 6 (enam) bulan.
3. Kegiatan yang diusulkan masih dimungkinkan untuk dicantumkan dalam
    dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pengusul
    dan/atau pelaksana.

    Atas usulan yang disampaikan oleh Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan
Lembaga, Menteri PPN/Kepala Bappenas melakukan penilaian kesiapan
pelaksanaan kegiatan dan kesiapan pendanaan. Dalam melakukan penilaian
tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas melakukan koordinasi dengan Menteri
Keuangan. Selanjutnya, berdasarkan hasil penilaian dan hasil koordinasi tersebut,
Menteri PPN/Kepala Bappenas menetapkan tambahan kegiatan pada DRPPHLN
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DRPPHLN.




Penyusunan Daftar Kegiatan                                    dan      Rencana
Pelaksanaan Kegiatan 5

Penyusunan Daftar Kegiatan
    Berdasarkan DRPPHLN, Menteri PPN/Kepala Bappenas melakukan koordinasi
dengan calon Pemberi PLN/Pemberi HLN untuk mendapatkan indikasi komitmen
pendanaan. Selanjutnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan Daftar
Kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
kepada Menteri Keuangan dan calon Pemberi PLN/Pemberi HLN. Daftar Kegiatan
tersebut mencakup jenis kegiatan, instansi pengusul, instansi pelaksana, rencana
alokasi pinjaman/hibah, jadwal pelaksanaan, dan rencana sumber pendanaan luar
negeri.




4
  Diolah dari Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Per.005/M.PPN/06/2006.
5
  Diolah dari Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Per.005/M.PPN/06/2006.
308                       Bab 9 : Perencanaan dan Perolehan Pinjaman/Hibah Luar Negeri



    Untuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah/BUMN, Daftar
Kegiatan selain mencakup hal-hal tersebut di atas, juga berisi jenis penerusan
pinjaman dan/atau penerushibahan luar negeri. Berdasarkan Daftar Kegiatan,
Menteri Keuangan melakukan negosiasi dengan calon Pemberi PLN/Pemberi HLN
dalam rangka penandatanganan NPPLN/NPHLN.


Rencana Pelaksanaan Kegiatan
    Berdasarkan NPPLN/NPHLN, Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN penanggung jawab kegiatan menyampaikan
Rencana Pelaksanaan Kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan setelah NPPLN/NPHLN ditandatangani. Rencana
Pelaksanaan Kegiatan tersebut sekurang-kurangnya terdiri atas rincian jenis
kegiatan, lokasi, alokasi anggaran, satuan kerja pelaksana kegiatan, jadwal
pelaksanaan, kebutuhan dana pendamping, dan mekanisme pengadaan barang dan
jasa.

    Berdasarkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Menteri PPN/Kepala Bappenas
menyusun RPK-PHLN yang akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan
Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyusunan rancangan
RAPBN dan pemantauan pelaksanaan kegiatan. Menteri pada Kementerian
Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN penanggung jawab
kegiatan, dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana pelaksanaan kegiatan
kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan dilengkapi penjelasan atas usulan
perubahan. Selanjutnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas melakukan koordinasi atas
usulan perubahan rencana pelaksanaan kegiatan dengan instansi pelaksana
kegiatan dan instansi terkait lainnya. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Menteri
PPN/Kepala Bappenas menyampaikan rekomendasi atas perubahan rencana
pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan dari
Pemberi PLN/Pemberi HLN.
Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN
penanggung jawab kegiatan, dapat mengajukan usulan perubahan terhadap
NPPLN/NPHLN kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan
dengan dilengkapi dokumen yang disyaratkan dalam NPPLN/NPHLN. Usulan
perubahan terhadap NPPLN/NPHLN tersebut meliputi perubahan rencana kegiatan,
realokasi dana, perpanjangan masa berlaku perjanjian dan/atau pembatalan
sebagian kegiatan dan/atau dana. Selanjutnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas
melakukan penilaian atas usulan perubahan tersebut dan merekomendasikan kepada
Menteri Keuangan untuk perubahan NPPLN/NPHLN.



Kandungan dan Persyaratan NPPHLN

   NPPHLN adalah suatu naskah perjanjian atau suatu naskah lainnya yang
merupakan kesepakatan mengenai PHLN, ditandatangani oleh Pemerintah RI dan
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi di Indonesia                     309


Pemberi PHLN. Bentuk dan format NPPHLN tidaklah baku, tergantung dengan siapa
pemerintah mengadakan perjanjian. Oleh karena itu NPPHLN dikenal dengan
beberapa sebutan berikut:
•   Loan Agreenment
•   Grant Agreement
•   Exchange of Notes
•   Memorandum of Understanding
•   Letter of Intent
•   Protocol (Umbrella Agreement)

    Apabila dana PHLN yang tercantum dalam NPPHLN, sebagian atau seluruhnya
disediakan untuk membiayai proyek-proyek BUMN/BUMD atau Pemda, maka dalam
hal ini dana PHLN tersbeut diteruspinjamkan kepada BUMN/BUMD atau Pemda.
Dalam pelaksanaannya dilakukan melalui Perjanjian Penerusan Pinjaman atau
disebut juga dengan Two Step Loan. Subsidiary Loan Agreement atau Perjanjian
Penerusan Pinjaman yaitu perjanjian penerusan pinjaman LN untuk membiayai
proyek Pemda/BUMN/BUMD yang ditandatangani Menteri Keuangan dan Pihak
Pemda/BUMN/BUMD.

    Persyaratan atau ketentuan yang umumnya terdapat dalam suatu NPPHLN
antara lain memuat:
1. Scope proyek
2. Tanggal efektifnya pinjaman
3. Condition precedent:
    •    Legal opinion
    •    Evidence Authority
    •    Spesimen Tanda Tangan
    •    Down-payment
    •    Lain-lain yang dibutuhkan oleh pemberi pinjaman
4. Prosedur Penarikan
5. Closing Date
6. Loan Account
7. Special Account (jika menggunakan rekening khusus)
8. Syarat-syarat pengembalian, tingkat bunga, biaya-biaya lainnya
9. Tata cara pengadaan barang dan jasa.

     Untuk memahami ketentuan prosedur penggunaan dan penarikan dana PHLN
terlebih dahulu harus dipahami ketentuan yang tercantum dalam dokumen NPPHLN
yang berkenaan. Ketentuan penarikan dana PHLN berbeda antara satu dengan yang
lain. Hal ini perlu dipahami untuk menghindari adanya kesalahan pembayaran dan
terjdinya kegiatan-kegiatan yang in-eligible sehingga menyebabkan penolakan
replenishment atau tidak disetujuinya penarikan oleh pihak lender.
     Yang dimaksud dengan in-eligible expenditure yaitu pengeluaran-pengeluaran
yang karena tidak memenuhi uraian kategori ataupun persyaratan lainnya sehingga
tidak dapat dibiayai dari dana pinjaman luar negeri. Oleh karena itu isi dari NPPHLN
dan SAR harus dipahami terutama mengenai:
•     Porsi beban loan untuk masing-masing kegiatan/kategori
•     Kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai loan
310                       Bab 9 : Perencanaan dan Perolehan Pinjaman/Hibah Luar Negeri



•     Tanggal efektif loan dan closing loan
•     Diperlukannya NOL (No Objection Letter) atau SOE (Statement of Expenditure)
•     Ketentuan lainnya.

    Pada setiap NPPHLN terdapat periode/masa tertentu yang merupakan
persyaratan atau batas waktu pelaksanaan pencairan dana atau mulai kapan harus
membayar cicilan. Ada beberapa istilah yang terkait dengan periode NPPHLN, yaitu:
1. Signing Date, yaitu tanggal ditandatanganinya NPPHLN
2. Effectife Date yaitu tanggal PHLN dapat dicairkan
3. Closing Date adalah tanggal batas akhir pencairan PHLN
4. Loan Account Closing yaitu tanggal penutupan rekening loan berkenaan.




                                       ˜™




Rangkuman

    Dana pinjaman luar negeri merupakan sumber dana mahal yang menimbulkan
adanya beban kewajiban pembayaran kembali hutang luar negeri berupa
pembayaran bunga, cicilan pokok dan biaya-biaya lain yang terkait. Beban kewajiban
tersebut tentunya akan menambah beban APBN bahkan beberapa tahun ini
pembayaran bunga dan cicilan hutang merupakan porsi terbesar biaya dalam APBN.
Oleh karenanya, sesuai dengan amanat RPJM ataupun Rencana Kerja Pemerintah
saat ini, penerimaan bantuan luar negeri tidak boleh dikaitkan dengan ikatan politik,
bersyarat lunak dan dalam batas kemampuan negara untuk membayar kembali.
    Kebijakan pemerintah dalam melakukan pinjaman khususnya pinjaman luar
negeri perlu dilakukan secara hati-hati (prudent foreign borrowing policy) mengingat
dalam pinjaman luar negeri antara lain terkandung risiko nilai tukar valuta asing dan
posisi tawar Indonesia di arena Internasional, termasuk dalam hal ini adalah rating
dan country risk Indonesia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi di Indonesia                   311


memperoleh akses terhadap sumber-sumber pendanaan internasional terutama
pemilihan alternatif pendanaan dan persyaratannya. Di lain pihak strategi di dalam
pembelanjaan dana tersebut juga merupakan faktor lain yang tidak kalah penting
dalam Debt Management Strategy sebab kekeliruan kebijakan dalam membelanjakan
sumber-sumber pendanaan yang diperoleh berakibat inefisiensi, costly, dan dapat
mengancam keuangan negara.

    Pemerintah dapat menerima Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang
bersumber dari negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga
nonkeuangan asing, serta lembaga keuangan nonasing. Pinjaman Luar Negeri (PLN)
dapat berbentuk Pinjaman Program dan/atau Pinjaman Proyek yang terdiri atas
Pinjaman Lunak, Fasilitas Kredit Ekspor (FKE), Pinjaman Komersial, dan Pinjaman
Campuran. Sedangkan Hibah Luar Negeri (HLN) dapat berupa uang dan/atau barang
dan/atau jasa yang terdiri atas Bantuan Teknik, Bantuan Proyek, Kerjasama Teknik,
dan Kerjasama Keuangan. Hibah Luar Negeri dapat digunakan untuk menunjang
peningkatan fungsi pemerintahan; menunjang penyediaan layanan dasar umum;
menunjang peningkatan kemampuan sumber daya manusia; membantu penyiapan
rancangan kegiatan pembangunan; mendukung pelestarian sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan budaya; mendukung pengembangan riset dan teknologi; dan
bantuan kemanusiaan.

    Dalam rangka perencanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Presiden
menetapkan Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri (RKPLN) selama 5 (lima)
tahun, berdasarkan usulan Menteri dan Menteri Perencanaan yang disusun sesuai
dengan prioritas bidang pembangunan yang dapat dibiayai dengan pinjaman luar
negeri. Penyusunan RKPLN dan prioritas bidang pembangunan tersebut dilakukan
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Presiden dapat
meminta pertimbangan Gubernur Bank Indonesia terkait dengan konsekuensi
moneter dan neraca pembayaran dari pinjaman luar negeri tersebut. Dalam
menyusun RKPLN selama lima tahun, Menteri memperhatikan pokok-pokok
manajemen pinjaman yang baik, seperti penargetan pinjaman (debt targeting),
kemampuan membayar kembali (repayment capacity), pengurangan risiko (risk
mitigation), dan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), serta memperhatikan
ketentuan mengenai pembatasan jumlah kumulatif pinjaman dan jumlah kumulatif
deficit APBN.




                                        -o0o-
312   Bab 9 : Perencanaan dan Perolehan Pinjaman/Hibah Luar Negeri
PENGELOLAAN PENCAIRAN
DAN PEMBAYARAN
PINJAMAN LUAR NEGERI
       “Pembayaran kembali PLN secara tepat dan benar selain untuk
  menghindari biaya tambahan yang tidak perlu akibat kekurangcermatan
 dalam melakukan pembayaran juga dapat mengurangi beban karena akan
     diberikan potongan pembayaran yang disebut waiver. Dan hal yang
    terpenting adalah menjaga citra negara Indonesia dan meningkatkan
 kredibilitas terutama pemerintah RI dalam pandangan pemberi pinjaman.“




     Bab ini membahas pengelolaan pencairan dan pembayaran pinjaman
     luar negeri dalam manajemen perbendaharaan di Indonesia. Setelah
     mempelajari bab ini Saudara diharapkan mampu untuk menjelaskan
     hal-hal yang terkait dengan:

      §    Pelaksanaan dan Penatausahaan PHLN.
      §    Pelaksanaan Pencairan Dana PHLN.
      §    Istilah-istilah Dalam Pencairan Dana PHLN.
      §    Penatausahaan Dana PHLN.
      §    Pembayaran Kembali Pinjaman Luar Negeri.
316                   Bab : Pengelolaan Pencairan dan Pembayaran Pinjaman Luar Negeri




Pelaksanaan dan Penatausahaan PHLN

     Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995
dan KEP.031/KET/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan,
Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri yang telah diubah
dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tanggal 29 September 1999 Nomor
459/KMK.03/1999 dan Nomor KEP.264/KET/09/1999 dan SE DJA tanggal 24 April
2001 Nomor SE-54/A/2001 tentang Tata Cara Penatausahaan Hibah Luar Negeri
dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, diatur sebagai
berikut:

1.   Pembukaan Letter of Credit (L/C)
     Berdasarkan Letter of Credit (L/C) dari Bank Indonesia, Letter of Commitment
     atau dokumen lain yang disamakan dari Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri
     (PPHLN) dan dokumen realisasi L/C, Bank koresponden melaksanakan
     pembayaran kepada rekanan dan selanjutnya melakukan penagihan kepada
     PHLN. L/C diterbitkan berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan (SKP) atau Surat
     Kuasa Membayar beban Rekening Khusus untuk penerbitan L/C (SPM-R/K L/C)
     yang dibuat oleh KPPN Khusus Jakarta VI.
2.   Pembayaran Langsung (Direct Payment)
     Pembayaran dengan cara ini dilakukan melalui penarikan dana oleh KPPN
     Khusus Jakarta VI atas permintaan kegiatan dengan mengajukan aplikasi kepada
     PPHLN untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak yang ditunjuk.
3.   Rekening Khusus (Special Account)
     Rekening khusus adalah rekening pemerintah pada Bank Indonesia atau Bank
     Pemerintah lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan yang dibuka untuk
     menampung dana PPHLN yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan
     pembangunan. Dana rekening khusus ini bersifat revolving dengan pengertian
     dana yang telah digunakan dapat diganti kembali dengan mengajukan aplikasi
     replenishment kepada pemberi pinjaman.
4.   Penarikan hibah secara langsung dalam bentuk barang dan jasa untuk
     melaksanakan kegiatan/kegiatan tertentu.
     Dalam hal ini hibah kepada pemerintah langsung dilaksanakan oleh pemberi
     hibah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi hibah.



Persyaratan Pencantuman PHLN Dalam DIPA
     Oleh karena ketentuan penarikan PHLN berbeda antara yang satu dengan yang
lain maka untuk pencantuman PHLN dalam DIPA harus memperhatikan ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Loan Agreement berkenaan untuk menghindari
kesalahan dalam pencantuman dana yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan
pembayaran. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pencantuman PHLN
dalam DIPA sebagai berikut:
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                      317


1.    Status Loan
      Dana PHLN harus memiliki status yang jelas, dalam arti Naskah Perjanjian
      Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NPPHLN) berkenaan sudah ditandatangani dan
      dinyatakan efektif serta telah diberi kode register PHLN oleh Direktorat PHLN.
2.    Jenis Cara Pembayaran
      Pencantuman jenis cara pembayaran Pinjaman Luar Negeri (PLN) seperti
      Rekening Khusus (RK), Pembayaran Langsung (PL), pembukuan Letter of Credit
      (L/C), dan penarikan langsung khusus hibah pada DIPA agar memperhatikan
      petunjuk-petunjuk pada Surat Edaran yang mengatur tentang cara-cara
      pembayaran masing-masing loan yang diterbitkan oleh Direktorat PHLN ataupun
      keterangan yang ada dalam loan agreement itu sendiri.
3.    Alokasi Dana
      Untuk mengalokasikan dana PHLN dalam DIPA perlu diperhatikan hal-hal
      sebagai berikut:
      a. Jenis kegiatan/pekerjaan yang akan dibiayai harus terdapat dalam uraian
          kategori dalam NPPHLN.
      b. Dana PHLN untuk setiap kategori pengeluaran masih cukup tersedia. Hal ini
          penting untuk menghindari terjadinya overdrawn/kelebihan penarikan suatu
          kategori.
      c. Porsi dana PHLN sesuai kategori yang telah ditetapkan dalam NPPHLN.
      d. Khusus PHLN yang penarikannya melalui tata cara L/C, perlu diperhatikan
          nilai kontrak pekerjaan secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan
          pembukaan rekening L/C di Bank Indonesia oleh KPPN Khusus Jakarta VI
          dan Aceh.
4.    Biaya Administrasi Kegiatan.
      Pengalokasian biaya administrasi kegiatan (AK) untuk kegiatan berpinjaman dan
      hibah Luar Negeri hendaknya memperhatikan ketentuan dalam Keputusan
      Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 32/KPTS/M/2002 tentang
      Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan NPPHLN
      berkenaan.
5.    Satuan Harga.
      Dalam hal dijumpai besaran harga pembiayaan pada kegiatan-kegiatan Loan
      Agreement atau bagian dari Loan Agreement (misalnya cost table) yang melebihi
      Harga Satuan Umum (HSU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), dan billing
      rate, maka yang digunakan adalah besaran yang terdapat dalam HSU, HSPK,
      dan Billing Rate atau ketentuan lain yang berlaku.
6.    Memahami NPPHLN.
      Untuk menghindari terjadinya kegiatan-kegiatan yang ineligible maka isi dari Loan
      Agreement (NPPHLN) dan Staff Appraisal Report (SAP) harus dipahami terutama
      mengenai:
      a. Porsi beban loan untuk masing-masing kegiatan/kategori.
      b. Kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai loan.
      c. Tanggal closing date.
     d. Lokasi sasaran/cakupan kegiatan.
     e. Ketentuan loan lainnya jika ada (cara pembayaran, dsb).
7.    Kegiatan Baru
      Khusus untuk kegiatan-kegiatan baru yang dananya bersumber dari PHLN
      namun naskah perjanjiannya masih dalam proses negosiasi, dana
318                    Bab : Pengelolaan Pencairan dan Pembayaran Pinjaman Luar Negeri




     pendampingnya dapat disediakan dari APBN dan atau APBD dengan
     memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
     a. Adanya perencanaan pembiayaan yang matang.
     b. Tersusunnya rencana perolehan tanah dan penempatan kembali penduduk,
        termasuk rencana pembiayaannya untuk tahun pertama pekerjaan-pekerjaan
        konstruksi (civil works).
     c. Telah disusunnya indikator-indikator untuk menilai tingkat keberhasilan
        kegiatan dalam rangka monitoring dan evaluasi, termasuk tersedianya
        database kegiatan.
     d. Tersusunnya sistem pengadaan barang/jasa dan manajemen keuangan,
        termasuk sistem auditnya.
     e. Tersusunnya usulan-usulan (proposal) untuk jasa konsultan, dan dokumen-
        dokumen tender (baik untuk pengadaan barang maupun pekerjaan
        konstruksi) untuk tahun pertama pelaksanaan kegiatan.
     f. Pada waktu negosiasi, Project Management Unit (PMU/Project Implementing
        Unit (PIU)) sudah terbentuk dan telah dilengkapi dengan staff/personalianya.
        Dalam hal ini termasuk rencana-rencana kegiatan-kegiatan dan dana
        persiapan kegiatan.



Penyediaan Dana Loan dan Rupiah Pendamping dalam
DIPA
1.    Penyediaan Dana dalam DIPA.
      Penyediaan dana dalam DIPA atas kegiatan-kegiatan ber-PHLN harus mengikuti
      ketentuan perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
      42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan
      Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam
      rangka Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang dibiayai dengan Dana Pinjaman
      Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
      Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
      239/KMK.01/1996 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
      1995, Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-29/A.6/2001 Tahun
      2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan (PPN/PPnBM) dan PPh
      Kegiatan Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Pinjaman Luar Negeri.
2.    Pinjaman Luar Negeri.
      Dengan demikian dana untuk kegiatan-kegiatan yang dibiayai PHLN dalam DIPA
      harus mengikuti ketentuan dimaksud yang antara lain menyebutkan:
      a. Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPnBM atas Impor Barang
          Kena Pajak, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean oleh
          kontraktor utama, yang terhutang sejak tanggal 1 April 1995 sehubungan
          dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah yang seluruh dananya dibiayai
          dengan hibah atau pinjaman luar negeri, tidak dipungut.
      b. Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPnBM atas Impor Barang
          Kena Pajak, Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean, dan
          pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean
          oleh kontraktor utama, yang terhutang sejak tanggal 1 April 1995
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                    319


         sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah yang sebagian
         dananya dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri, tidak dipungut
         hanya atas sebagian dari kegiatan pemerintah yang dananya dibiayai dari
         hibah atau pinjaman luar negeri.
     c. Fasilitas pajak tidak dipungut sebagaimana diuraikan dalam angka 1) dan 2)
         di atas hanya berlaku bagi main contractor (kontraktor utama), sedangkan
         bagi sub kontraktor (apabila pelaksanaan kegiatan disubkontrakkan) maka
         fasilitas pajak tidak dipungut menjadi tidak berlaku.
     d. Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas Surat Perintah Membayar
         Bantuan Luar Negeri (SPM BLN) tidak dilakukan melalui pemotongan dalam
         SPM, tetapi Wajib Pajak/Rekanan yang bersangkutan menyetorkan jumlah
         pajak terhutang sesuai dengan persentase (tarif pajak) yang berlaku sebesar
         jumlah yang tercantum dalam SPP (Surat Penetapan Pajak) atas dasar
         kontrak yang dananya berasal dari Hibah/Pinjaman Luar Negeri.
3.   Pengalokasian Dana Pendamping.
     Berkaitan dengan pengalokasian dana pendamping, maka penyediaan dana
     dalam DIPA mengikuti ketentuan sebagai berikut:
     Penyediaan dana dalam DIPA:
     IBRD                                                   = Rp 346.500.000,00
     Gol: Rp. 103.500.000,00 + Rp. 10.350.000,00                   = Rp113.850.000,00

     a.   Loan IBRD yang sudah punya fasilitas Rekening Khusus (R/K) sebagaimana
          tercantum dalam NPPHLN disalurkan seluruhnya melalui Rekening Khusus.
          Dengan demikian, Pembayaran Langsung (PL) dan Pembiayaan
          Pendahuluan (PP) tidak lagi digunakan sebagai tata cara penarikan loan
          tersebut (SE DJA tanggal 23 Februari 1994 Nomor SE-22/A/61/0294).
     b.   Rekening Khusus untuk loan ADB hanya digunakan untuk pembayaran mata
          uang rupiah, kecuali untuk training dan fellowship yang dibayarkan dengan
          valas. Sedangkan semua pembayaran valas untuk kegiatan selain training
          dan fellowship harus dilaksanakan dengan PL (walaupun dalam Loan
          Agreement tersedia tata cara rekening khusus yang pembayarannya melalui
          KPPN Khusus Jakarta VI).
     c.   Penyediaan dana yang bersumber dari PHLN lainnya agar berpedoman pada
          NPPHLN berkenaan.



4.   Penggunaan Dana Pendamping.
     Penyediaan dana pendamping merupakan salah satu prioritas utama dalam
     pencantuman alokasi anggaran pembangunan. Oleh karena itu, dana
     pendamping baik porsi maupun non porsi yang telah dialokasikan dalam Satuan
     3 maupun DIPA tidak dapat digunakan untuk kegiatan selain pendamping.
5.   Dana Pendamping Porsi dan Non Porsi.
     Untuk kepentingan pendataan/informasi, perlu dibedakan mengenai dana
     pendamping yang merupakan porsi dan non porsi dalam DIPA. Dana
     pendamping porsi adalah beban pemerintah untuk menyediakan dana
     pendamping yang merupakan porsi dan non porsi dalam DIPA. Dana
320                   Bab : Pengelolaan Pencairan dan Pembayaran Pinjaman Luar Negeri




     pendamping porsi adalah beban pemerintah untuk menyediakan dana dalam
     DIPA dengan ketentuan sebagai berikut:
     a. Porsi alokasi dana tersebut dalam suatu kategori telah ditentukan dalam
         NPPHLN, misalnya porsi Gol 40% dan porsi PLN 60%
     b. Berpengaruh langsung pada penarikan dana PLN
     Dana pendamping non porsi adalah beban pemerintah untuk membiayai
     kewajiban yang ditentukan dalam NPPHLN dengan ketentuan sebagai berikut:
     a. Porsi dana PLN/Hibah pada suatu kategori dalam NPPHLN sebesar 100 %.
     b. Tidak berpengaruh langsung pada penarikan dana PLN namun tetap
         berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan kegiatan secara keseluruhan.
     Contoh:
     Kegiatan pembangunan gedung sekolah. PLN membiayai pembangunan gedung
     sedangkan pemerintah berkewajiban membiayai             penyediaan tanah.
     Pembangunan gedung sekolah tidak dapat terlaksana apabila tanah belum
     tersedia, namun penarikan dana untuk pembangunan sekolah tidak tergantung
     pada penarikan dana untuk penyediaan tanah. Dalam aplikasi komputer, istilah
     dana pendamping non porsi disebut dengan local host.
6.   Pencantuman PHLN dalam DIPA.
     Pencantuman PHLN dalam DIPA khususnya halaman 1 mengenai “Rincian
     Pinjaman atau Hibah Luar Negeri” harus dilakukan dengan benar dan lengkap
     agar dapat memberikan data dan informasi yang akurat mengenai sumber PHLN,
     pagu PHLN, perkiraan penarikan, serta dana pendamping yang tersedia.
7.   Jumlah Dana Pendamping
     Bagi DIPA yang berpinjaman dan hibah luar negeri yang mempunyai dana
     pendamping maka loan dan dana pendampingnya hanya disediakan untuk
     keperluan satu tahun anggaran dan apabila kegiatan/pekerjaannya harus
     diselesaikan beberapa tahun (multi years contract) maka kekurangan dananya
     disediakan pada DIPA tahun berikutnya.
8.   Pencairan Dana Pendamping pada awal Tahun Anggaran.
     Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh
     pinjaman/hibah luar negeri, maka pada awal tahun anggaran berikutnya, dapat
     dilakukan pencairan dana berdasarkan DIPA tahun sebelumnya sementara
     menunggu penyelesaian DIPA yang menampung alokasi dana luncuran kegiatan
     tersebut.
9.   Pencantuman Dana Pendamping yang berasal dari luar APBN
     Apabila dana pendamping berasal dari luar APBN, seperti PEMDA (APBD),
     BUMN, atau dari kontribusi masyarakat, dan sebagainya, maka pencantuman
     dana pendamping dimaksud dalam DIPA cukup dilakukan dengan memberi kode
     yang telah ditentukan dalam aplikasi DIPA.



Pelaksanaan Pencairan Dana PHLN

    Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa tata cara penarikan PHLN yang diatur
dalam ketentuan yang berlaku saat ini dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu:
1. Pembukaan Letter of Credit (L/C) dari Bank Indonesia
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                   321


2. Pembayaran Langsung (Direct Payment) oleh PPHLN kepada rekanan
3. Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (Reimbursment)
4. Rekening Khusus (Special Account) di Bank Indonesia ataupun bank pemerintah
   lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan.

    Dalam hal tata cara penarikan dana PHLN, paling banyak dilakukan dengan cara
L/C, pembayaran langsung, dan pembukaan rekening khusus. Pembayaran
Langsung dan L/C biasanya ditujukan untuk pembayaran pengadaan barang luar
negeri, dan Rekening Khusus ditujukan untuk pembayaran kegiatan proyek yang
berada di daerah. Sedangkan tata cara penarikan dana dengan Penggantian
Pembiayaan Pendahuluan jarang untuk digunakan karena pemerintah harus
menyediakan dana talangan sehingga akan membebani rupiah. Tata cara/ prosedur
penarikan dana PHLN berbeda-beda sesuai dengan yang tercantum pada Naskah
Perjanjian.

   Pengajuan permintaan pembayaran atau pencairan dana PHLN yang disalurkan
melalui tata cara Pembukaan L/C, pembayaran langsung, dan pembiayaan
pendahuluan harus disampaikan ke KPPN Khusus Jakarta VI yang menangani
pencairan dana PHLN.

1. Tata Cara Pembukaan L/C
    Letter of Credit (L/C) adalah suatu perintah/order yang biasanya dilakukan oleh
    pembeli atau importir yang ditujukan kepada bank untuk membuka L/C agar
    membayar sejumlah uang kepada penjual atau eksportir. Prosedur penarikan ini
    pada pelaksanaannya dilakukan oleh Bank Indonesia, setelah menerima Surat
    Kuasa Pembebanan (SKP) dari Ditjen Perbendaharaan dan Surat Permintaan
    Pembukaan L/C dari pimpinan proyek. Prosedur ini umumnya khusus untuk
    pembayaran barang-barang yang disuplai dari luar negeri dalam mata uang asing
    (Valas/Forex) minimum senilai USD 100.000 per aplikasi penarikan dan dilakukan
    dengan tata cara sebagai berikut:
    a. Pengajuan aplikasi kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai
        berikut:
        1) Pimpinan Proyek mangajukan SPM SKP atas dasar KPBJ ke KPPN
            khusus kemudian KPPN menerbitkan SP2D kepada Bank Indonesia.
        2) Rekanan/Importir mengajukan permintaan pembukaan L/C ke Bank
            Indonesia dengan kelengkapan sebagai berikut:
            a) Dokumen KPBJ
            b) Surat penunjukkan Handling importir
            c) Rincian dan Harga sesuai kontrak
            d) Term of Payment
            e) Pernyataan sanggup menanggung biaya L/C
            f) NOL jika dipersyaratkan PPHLN
    b. Bank Indonesia Pusat menerbitkan L/C negotiating Bank LN sekaligus
        mengajukan application for special commitment kepada PPHLN.
    c. PPHLN menerbitkan S/C kepada negotiating bank.
    d. Supplier LN mengirim barang dan atas dasar dokumen pengapalan menagih
        dana ke negotiating bank LN.
    e. Negotiating Bank LN mengajukan claim kepapa PPHLN.
322                 Bab : Pengelolaan Pencairan dan Pembayaran Pinjaman Luar Negeri




   f.   PPHLN membayar klaim atas beban Loan.

2. Tata cara Pembayaran Langsung (Direct Payment)
  Dalam cara ini aplikasi penarikan dana (APD) diajukan proyek kepada PPHLN
  melalui Ditjen Perbendaharaan untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak
  yang ditunjuk. Prosedur ini khusus untuk penarikan/pembayaran dalam mata
  uang asing dan pada umumnya untuk setiap penarikan minimum senilai USD
  100.000 melalui pengajuan kepada PPHLN, dengan ketentuan sebagai berikut:
  a. Pimpinan proyek mengajukan application for withdrawl kepada KPPN khusus
      dengan kelengkapan;
      •    Dokumen kontrak (KPBJ)
      •    NOL dari PPHLN
      •    Invoice/Tagihan dari rekanan dengan mencantumkan Bank Account
      •    Berita Acara Prestasi Pekerjaan/ Penyerahan barang
      •    Bank garansi (untuk DP)
  b. KPPN meneruskan Withdrawl Application kepada PPHLN untuk diproses
      pembayarannya dari PPHLN ke rekening rekanan yang ditunjuk.
  c. PPHLN mengirim Debit Advice sebagai realisasi pembayaran pada DJPb
      yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan SP2D Pengesahan
      sebagai dasar pengeluaran dan penerimaan. APBN sebesar nilai ekuivalen
      rupiah kepada Bank Indonesia sebagai realisasi penarikan PHLN.
  d. Bank Indonesia membuat nota perhitungan debit atas dasar SP2D yang
      kemudian dikirimkan kepada DJPb.



3. Tata cara Pembiayaan Pendahuluan (Reimbursment)
  Penggantian pembiayaan pendahuluan yaitu merupakan penggantian oleh
  PPHLN atas pembiayaan pendahuluan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah
  atau proyek/penerima pinjaman, melalui prosedur sebagai berikut:
  a. Aplikasi Reimbursment diajukan oleh proyek kepada PPHLN melalui KPPN
      Khusus, dimana pimpro menyertakan SPM dengan dilampiri:
      •    KPBJ
      •    Berita Acara Pekerjaan
      •    Kuitansi
      •    Invoice/Faktur
      •    BA serah terima barang
      •    Nota transfer (bukti pembayaran)
  b. KPPN menerbitkan SP2D PP
  c. Bank Indonesia mentransfer dana ke rekening rekanan atau bendaharawan
      proyek atas dasar SP2D PP.
  d. KPPN khusus mengajukan aplikasi penggantian dana ke PPHLN dilampiri
      dengan dokumen pendukung.
  e. PPHLN mengganti dana yang diminta dengan mentransfer ke Bank
      Indonesia.
  f. PPHLN mengirim Debit Advice kepada DJPb.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                    323




Istilah-istilah dalam Pencairan Dana PHLN

   Istilah-istilah dalam pencairan dana PHLN terlihat dalam bentuk dokumen-
dokumen pendukung terkait dengan penerbitan SPM PHLN, yaitu:

1.   Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ).
     Adalah suatu perjanjian pengadaan barang dan atau jasa atau naskah lainnya
     yang disamakan yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek/Pejabat yang
     berwenang dengan Rekanan
2.   Garansi Bank.
     Adalah surat jaminan dari Bank/Asuransi atau lembaga keuangan lainnya yang
     ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku yang
     menyatakan bahwa pihak asuransi/bank atau lembaga keuangan lainnya
     bersedia menjamin atas transaksi yang dilakukan oleh rekanan atau pihak ketiga
     dalam batas jumlah nilai dan batas waktu tertentu. Garansi Bank diperlukan untuk
     jaminan atas permintaan uang muka yang diajukan oleh rekanan kepada
     pimpinan proyek yang selanjutnya diajukan ke KPPN khusus.
3.   Kuitansi.
     Adalah tanda bukti pembayaran atas nama pimpinan proyek untuk pembelian
     barang dan jasa yang ditandatangani di atas materai oleh rekanan sesuai
     ketentuan berlaku.

4.   Invoice.
     Adalah pengajuan tagihan pembayaran kepada pimpinan proyek atas prestasi
     penyelesaian pekerjaan jasa konsultan atau pengadaan barang yang dibuat dan
     ditandatangani oleh pihak ketiga. Invoice memuat satuan rincian dan nilai
     penyelesaian pekerjaan.
5.   Berita Acara Pemeriksaan Barang.
     Adalah suatu pernyataan atas penilaian/pemeriksaan dan kondisi barang pada
     saat penyerahan barang oleh rekanan yang dibuat oleh tim penilai pekerjaan
     sebagai dasar pengajuan pembayaran kepada pimpinan proyek.
6.   Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
     Adalah suatu pernyataan atas penilaian/pemeriksaan dan prestasi penyelesaian
     pekerjaan sebagai dasar pengajuan pembayaran kepada pemimpin proyek.
     Dokumen ini diperlukan untuk mendukung kebenaran jumlah nilai permintaan
     pembayaran kontrak.
7.   Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan.
     Adalah pernyataan yang ditandatangani oleh pemimpin proyek dan rekanan atas
     penyerahan penyelesaian pekerjaan fisik sesuai prestasi pekerjaan sebagaimana
     diatur dalam kontrak dengan diketahui oleh instansi/pejabat yang berwenang.
     Pelaksanaan serah terima pekerjaan selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo
     tanggal penyelesaian pekerjaan sebagaimana telah diatur dalam kontrak. Apabila
     terjadi keterlambatan, maka rekanan wajib dikenakan denda/sanksi sebagaimana
     juga diatur dalam kontrak. Tanggal pembuatan Berita Acara Serah Terima
     Pekerjaan tidak boleh melampaui closing date Loan yang menjadi sumber dana
324                   Bab : Pengelolaan Pencairan dan Pembayaran Pinjaman Luar Negeri




    proyek, karena tidak ada pembayaran setelah closing date oleh lender (pemberi
    pinjaman)
8. Berita Acara Pembayaran.
    Merupakan pernyataan yang ditandatangani oleh pemimpin proyek/pejabat yang
    berwenang dengan rekanan yang terikat dalam suatu kontrak mengenai
    persetujuan pembayaran atas prestasi penyelesaian pengadaan barang dan
    jasa.
9. Rincian Rencana Penggunaan Dana.
    Adalah daftar yang memuat rincian rencana penggunaan dana kegiatan proyek
    yang akan dipertanggungjawabkan. Rincian rencana penggunaan dana ini dibuat
    oleh Bendahara Proyek dengan diketahui/disetujui oleh Pimpro pada saat
    pengajuan permintaan dana.
10. Rekapitulasi Pengeluaran per kategori.
    Adalah daftar yang memuat pengeluaran proyek atas penggunaan dana uang
    persediaan per kategori PHLN. Dalam rekapitulasi ini memuat porsi masing-
    masing sumber pembiayaan yang perhitungannya proporsional.
11. Local Competitive Biding (LCB).
    Local Competitive Bidding adalah cara pengadaan barang (procurement) yang
    dilaksanakan apabila hal-hal yang disyaratkan oleh lender seperti berikut ini
    dapat dipenuhi, yaitu:
    a. Fasilitas konstruksi atau produksi dalam negeri tersedia dengan harga yang
        memadai, efisien, dan dapat diperoleh dengan waktu yang relatif cepat.
    b. Supplier dan kontraktor luar negeri diperkirakan tidak berminat ikut dalam
        penawaran.
    c. Prosedur yang dilaksanakan untuk pengadaan tersebut (prakualifikasi dan
        sebagainya) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan lender.
    d. Peminjam (borrower) meminta untuk melaksanakan prosedur LCB ini.


12. International Competitive Biding (ICB).
    International Competitive Bidding adalah pelelangan internasional yang bertujuan
    agar kegiatan dapat memperoleh kesempatan menyeleksi penawaran yang
    masuk dari seluruh rekanan yang terbaik serta memberikan kesempatan yang
    sama kepada calon rekanan yang berasal dari negara-negara lain untuk
    menawarkan barang-barang serta pekerjaan yang akan dibiayai dari dana
    pinjaman. Dalam hal ini banyak ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi
    kegiatan untuk melaksanakan ICB yang tergantung pada ketentuan-ketentuan
    dari PPHLN antara lain berupa prosedur untuk menyiapkan penawaran dan
    dokumen kontrak, prosedur untuk mengiklankan penawaran, mengevaluasi
    penawaran, dan sebagainya.
13. Subsidiary Loan Agreement (SLA).
    Subsidiary Loan Agreement adalah perjanjian penerusan pinjaman antara
    Pemerintah selaku borrower dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan
    Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan/lembaga lainnya.
14. Category/Uraian Kategori.
    Category/uraian kategori adalah kelompok pekerjaan atau kegiatan yang
    tercantum dalam NPPHLN. Beberapa contoh category/uraian kategori dari Loan
    IBRD 3742-IND:
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                      325


      a. Category 1 (civil work) adalah jenis kegiatan untuk pekerjaan fisik konstruksi
           termasuk di dalamnya konsultan atas pekerjaan konstruksi tersebut.
      b. Category 2 (equipment and material) adalah jenis kegiatan untuk
           melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan peralatan.
      c. Category 3 (training) adalah jenis kegiatan untuk melaksanakan pekerjaan
           training/pelatihan, workshop, seminar, dll. Pelaksanaan kegiatan/pekerjaan
           yang tidak tercantum pada uraian kategori dalam NPPHLN akan
           menyebabkan pengeluaran ineligible.
      d. Category 4 (incremental operating cost) adalah jenis belanja untuk
           mendukung kegiatan utama yang dibiayai oleh PHLN, contohnya adalah
           biaya telekomunikasi, Alat Tulis Kantor (ATK), dan lain-lain.
15.   Porsi/Persentase Pembiayaan PHLN.
      Porsi/persentase pembiayaan PHLN adalah beban pembiayaan yang dapat
      disetujui untuk masing-masing kategori oleh PHLN. Dalam hal porsi pembiayaan
      PHLN kurang dari 100% maka selisih/kekurangan tersebut dibebankan pada
      Pemerintah sebagai dana pendamping.
16.   Rupiah Pendamping Luar Negeri.
      Rupiah Pendamping Luar Negeri adalah pinjaman luar negeri yang digunakan
      untuk keperluan pembiayaan kegiatan.
17.   Rupiah Hibah Luar Negeri.
      Rupiah Hibah Luar Negeri adalah hibah luar negeri yang digunakan untuk
      keperluan pembiayaan kegiatan.
18.   Pendamping non porsi.
      Pendamping non porsi adalah beban pemerintah untuk menyediakan kewajiban
      yang ditentukan dalam Loan Agreement seperti kendaraan, tanah, dll. Dalam
      aplikasi komputer istilah non porsi ini disebut dengan local cost.
19.   Eligible Expenditure.
      Eligible expenditure adalah pengeluaran-pengeluaran yang disetujui pihak lender
      untuk dibiayai dari dana PHLN karena sesuai dengan ketentuan dan persyaratan
      yang ditetapkan dalam NPPHLN bersangkutan.
20.   Ineligible Expenditure.
      Ineligble expenditure adalah pengeluaran-pengeluaran yang ditolak/tidak dapat
      dibiayai dari dana PHLN karena sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang
      ditetapkan dalam NPPHLN bersangkutan.
21.   Local Expenditure.
      Local expenditure adalah pengeluaran untuk barang dan jasa yang diperoleh
      atau disuplai dari dalam negeri.
22.   Local Expenditure Ex-Factory Cost.
      Local expenditure ex-factory cost adalah pembelian barang-barang yang disuplai
      langsung dari pabriknya di dalam negeri.
23.   Ex-Factory Expenditure.
      Ex-factory expenditure adalah pengeluaran untuk barang-barang yang dibuat di
      negara pemberi pinjaman atau penerima pinjaman berupa harga pokok di luar
      ongkos angkut dan pajak.
24.   Foreign Expenditures.
      Foreign expenditures adalah pengeluaran dalam bentuk mata uang asing (valas)
      di luar negara peminjam untuk barang/jasa yang disuplai dari negara lain.
25.   Sector Program Loan (SPL)
326                   Bab : Pengelolaan Pencairan dan Pembayaran Pinjaman Luar Negeri




    Sector Program Loan adalah pinjaman yang digunakan untuk program tertentu
    yang ditentukan dalam NPPHLN untuk melengkapi program yang ada dalam
    APBN. Pinjaman tersebut dicantumkan dalam RKA-KL.
26. Initial Deposit.
    Initial deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah
    NPPHLN dinyatakan efektif.
27. Effective Date.
    Effective date adalah tanggal dimana suatu naskah perjanjian mulai mengikat
    semua pihak dan pada saat itu pula penarikan dana dapat dilakukan.
28. Clossing Date.
    Clossing date adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjaman/hibah
    luar negeri melalui surat perintah pengeluaran kas oleh Kantor Pelayanan
    Perbendaharaan Negara (KPPN).



Penatausahaan Dana PHLN

    Penatausahaan berkaitan dengan pembayaran kembali PHLN dimulai dengan
registrasi setiap NPPHLN. Penatausahaan NPPHLN dapat dikategorikan sebagai
penatausahaan statis karena setelah data pokok direkam dan NPPHLN diberi nomor
register, dokumen tersebut disimpan dalam file kepustakaan dan baru dapat dilihat
kembali apabila diperlukan dalam rangka pemeriksaan perhitungan penarikan
maupun pembayaran. Mengingat banyaknya dokumen yang dikelola, masalah yang
timbul berasal dari NPPHLN tersebut yaitu masalah kelengkapan dokumen. Hal
tersebut terutama berhubungan dengan loan agreement yang baru dan masih
adanya beberapa NPPHLN yang berhubungan dengan Hibah LN yang belum
disampaikan pada DJPb. Kesulitan utama adalah banyak pihak yang menerima hibah
secara langsung dan belum memahami ketentuan administrasi bagi hibah LN.

     Penatausahaan PHLN kini berada pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
yang mengimplementasikan sistem komputerisasi DMFAS (Debt Management and
Financial Analysis System) untuk menangani administrasi PHLN yang meliputi
registrasi, transaksi penarikan, pembayaran serta perekaman data dan pelaporan
yang berkaitan dengan loan dan grant. DMFAS adalah suatu sistem komputerisasi
yang didesain untuk menyelenggarakan fungsi manajemen pinjaman luar negeri baik
pada dimensi makro ekonomi maupun dimensi makro administrasi. Sebagai suatu
sistem komputerisasi, DMFAS didesain untuk mampu menyajikan sistem informasi
mengenai PHLN pemerintah secara akurat dan up to date serta memonitor
perkembangannya. DMFAS merupakan kerjasama teknis antara Departemen
Keuangan dengan UNDP/UNCTAD yang telah diimplementasikan di berbagai negara
dan telah terbukti mampu membantu pengelolaan PHLN.

    Penatausahaan data PHLN meliputi penatausahaan data transaksi penarikan
dan pembayaran. Penatausahaan ini sifatnya dinamis karena pada data tersebut
terus berkembang dan harus selalu dicatat perubahannya. Dalam penatausahaan
data penarikan, sumber data dapat dikelompokkan ke dalam:
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                  327



•    Sumber data primer, yaitu kreditor/lender di LN
•    Sumber data sekunder, yaitu Bank Indonesia
•    Sumber data tersier yaitu pengguna dana/ proyek/ bank penatausaha penyalur
     dana.

     Informasi utama diharapkan datang dari sumber data primer, tetapi adakalanya
oleh karena sumber tersebut independen sifatnya dan hanya mengirimkan data dan
informasi kepada pihak yang tersebut dalam loan agreement, yakni disampaikan
pada Bank Indonesia atau proyek yang bersangkutan. Tidak jarang pula, alamat yang
dituju adalah nama personal pejabat yang umumnya sudah berganti karena mutasi.
Selain itu data pada umumnya dikirimkan melalui pos, maka terdapat tenggat waktu
pengiriman yang berkisar antara 2 minggu sampai dengan 1,5 bulan. Waktu yang
cukup lama jika data tersebut diperlukan segera.



Pembayaran Kembali Pinjaman Luar Negeri

    Pembayaran berbagai kewajiban terkait dengan Pinjaman LN merupakan bagian
dari rangkaian kegiatan pengelolaan pinjaman LN yang harus dilaksanakan
pemerintah RI sebagai pihak yang menerima pinjaman LN. Pelaksanaan pembayaran
berbagai kewajiban yang berkaitan dengan PHLN harus dilakukan secara tepat dan
benar apalagi jika dikaitkan dengan anggaran negara yang terbatas. Pembayaran
kembali PLN secara tepat dan benar selain untuk menghindarkan biaya tambahan
yang tidak perlu akibat kekurangcermatan dalam melakukan pembayaran juga dapat
mengurangi beban karena akan diberikan potongan pembayaran yang disebut
waiver. Dan hal yang terpenting adalah menjaga citra negara Indonesia dan
meningkatkan kredibilitas terutama pemerintah RI dalam pandangan pemberi
pinjaman.

    Pada dasarnya kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah berkaitan
dengan pinjaman LN yang telah diterima dapat dikelompokkan menjadi: (1)
Pembayaran pokok pinjaman, (2) Pembayaran bunga pinjaman, dan (3) Pembayaran
biaya lainnya selain pokok dan bunga.

1.   Pembayaran Pokok Pinjaman
     Pokok pinjaman atau yang dikenal dengan istilah principal outstanding adalah
     jumlah realisasi pinjaman yang telah dinyatakan dalam suatu dokumen otorisasi
     penarikan (withdrawal authorization) atau semacamnya yang diterbitkan oleh
     pihak pemberi pinjaman. Berdasarkan nilai pokok pinjaman tersebut maka timbul
     kewajiban pembayaran angsuran pada periode tertentu sesuai dengan ketentuan
     pada NPPHLN.

     Adapun jumlah angsuran pokok tiap periode pembayaran dipengaruhi oleh
     beberapa faktor antara lain nilai pinjaman, lamanya masa angsuran serta pola
     perhitungan yang digunakan oleh pemberi pinjaman. Dalam kaitan dengan pola
     perhitungan yang digunakan dalam pembayaran angsuran, dikenal istilah pro
328                     Bab : Pengelolaan Pencairan dan Pembayaran Pinjaman Luar Negeri




     rata dan pola annuitas. Perhitungan secara pro rata membuat pembayaran
     angsuran pada tiap periode sama besarnya, sedangkan dengan pola annuitas
     pembayaran dapat berubah-ubah setiap periode. Pembayaran angsuran pertama
     kali diatur sesuai dengan NPPHLN yang dapat berupa:
     a. Tanggal pembayaran pertama secara tegas dicantumkan dalam NPPHLN
     b. Pembayaran pokok pertama dilakukan lima bulan setelah availability date
          berakhir
     c. Pembayaran pokok pertama menunggu jadwal pembayaran yang akan
          dikirimkan pihak pemberi pinjaman.
     d. NPPHLN tidak secara tegas menyatakan waktu pembayaran pokok yang
          pertama harus dilakukan, namun menyebutkan suatu persyaratan atau
          perkiraan tanggal khusus sebagai patokan.

      Dalam kondisi NPPHLN telah menyebutkan secara jelas tanggal pembayaran
      pokok pertama kali, biasanya NPPHLN telah dilengkapi dengan amortization
      schedule yaitu jadwal tiap pembayaran jatuh tempo angsuran sampai tanggal
      terakhir angsuran. Dalam hal ini jumlah masing-masing angsuran dihitung
      berdasarkan anggapan bahwa pinjaman yang telah disetujui akan ditarik
      seluruhnya (sifatnya tentatif). Apa bila sampai batas penarikan ternyata jumlah
      penarikan tidak sama dengan nilai yang tercantum dalam NPPHLN, maka pihak
      pemberi pinjaman mengirimkan perubahan jadwal perubahan pembayaran
      angsuran pokok pinjaman sehingga selanjutnya mengikuti jadwal terbaru.

      Dalam perhitungan pembayaran pinjaman, pada beberapa pinjaman seperti ADB
      dan IBRD menggunakan sistem pooling yaitu suatu sistem perhitungan PLN yang
      diterapkan pemberi pinjaman dengan memperhatikan beban perubahan kurs
      mata uang. Dalam hal ini jumlah pembayaran angsuran pokok juga
      memperhitungkan beban akibat fluktuasi kurs.

     Hal lain yang dapat mempengaruhi perhitungan jumlah pembayaran pokok
     adalah pemberian waiver oleh pemberi pinjaman kepada negara-negara
     peminjam karena dinilai tepat waktu dalam pembayaran kembali hutang-
     hutangnya. Perhitungan waiver yang merupakan potongan dapat berupa
     pengurangan sejumlah tertentu dari bunga yang harus dibayar pada periode
     tertentu, berkisar antara 2% dari nilai yang dibayar. Namun, di lain pihak perlu
     diperhatikan juga ancaman terhadap peminjam yang lalai dan tidak
     menyelesaikan kewajibannya.

2.   Pembayaran Bunga Pinjaman
     Bunga pinjaman adalah kewajiban yang harus dibayar oleh penerima pinjaman
     berkaitan dengan realisasi penarikan pinjaman. Besarnya bunga yang dibayar
     pada tanggal jatuh tempo periode dihitung berdasarkan tingkat bunga yang telah
     ditetapkan dalam NPPHLN dikalikan dengan pinjaman yang belum terbayar dan
     jumlah hari bunga. Pada dasarnya ada dua macam tingkat bunga yang seringkali
     ditetapkan dalam NPPHLN yaitu tingkat bunga tetap (fixed interest rate) dan
     tingkat bunga mengambang (variable interest rate). Di samping kedua jenis
     tingkat bunga tersebut untuk pinjaman tertentu, tingkat bunga yang diterapkan
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                 329


     merupakan perpaduan dari kedua jenis tingkat bunga yang merupakan tingkat
     bunga rata-rata.

     Yang dimaksud dengan tingkat bunga tetap adalah tingkat bunga yang telah
     ditetapkan dan berlaku sampai dilunasinya pinjaman. Sedangkan tingkat bunga
     mengambang adalah tingkat bunga yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi
     pasar Internasional.

     Perhitungan bunga dimulai sejak tanggal transaksi penarikan pertama dan
     periode pembayaran pada umumnya 2 kali setahun dan untuk pinjaman tertentu
     dapat 3 sampai dengan 4 kali setahun. Apabila dikaitkan dengan periode
     pembayaran angsuran pokok, periode pembayaran bunga memiliki kemungkinan:
     a. Periode pembayaran bunga berbeda dengan periode pembayaran pokok.
     b. Sebelum pembayaran angsuran pokok jatuh tempo, periode pembayaran
         bunga ditentukan berbeda. Namun setelah pembayaran angsuran yang
         pertama, periode pembayaran angsuran sama dengan pembayaran bunga.
     c. Periode pembayaran bunga dan angsuran selalu sama.

3.   Pembayaran biaya lainnya.
     a. Management fee
        Merupakan biaya yang dibayarkan kepada pihak kreditor sehubungan
        dengan pinjaman yang diberikan. Biaya manajemen dikenakan sekali selama
        umur pinjaman. Dalam beberapa pinjaman biaya ini disebut sebagai handling
        fee dan up front fee atau bahkan disebut facility fee (pinjaman EFIC
        Australia). Pada umumnya persentase biaya manajemen berkisar antara
        0.15% sampai dengan 0.5%. Untuk beberapa pinjaman, biaya manajemen
        tidak dinyatakan besarnya dalam persentase tetapi dinyatakan langsung
        nilainya dalam nilai mata uang. Tidak semua pinjaman dikenai kewajiban
        pembayaran management fee, namun pada pinjaman tertentu yang tidak
        dikenai management fee ternyata persentase untuk biaya komitmen
        dikenakan lebih besar.

     b. Commitment fee
        Merupakan biaya yang harus dibayar oleh peminjam.




                                        ˜™
330                 Bab : Pengelolaan Pencairan dan Pembayaran Pinjaman Luar Negeri




Rangkuman

    Tata cara penarikan PHLN yang diatur dalam ketentuan yang berlaku saat ini
dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu: Pembukaan Letter of Credit (L/C) dari
Bank Indonesia, Pembayaran Langsung (Direct Payment) oleh PPHLN kepada
rekanan, Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (Reimbursment), dan Rekening
Khusus (Special Account) di Bank Indonesia ataupun bank pemerintah lainnya yang
ditunjuk Menteri Keuangan. Pembayaran Langsung dan L/C biasanya ditujukan untuk
pembayaran pengadaan barang luar negeri, dan Rekening Khusus ditujukan untuk
pembayaran kegiatan proyek yang berada di daerah. Sedangkan tata cara penarikan
dana dengan Penggantian Pembiayaan Pendahuluan jarang untuk digunakan karena
pemerintah harus menyediakan dana talangan sehingga akan membebani rupiah.
Tata cara/ prosedur penarikan dana PHLN berbeda-beda sesuai dengan yang
tercantum pada Naskah Perjanjian.

     Oleh karena ketentuan penarikan PHLN berbeda antara yang satu dengan yang
lain maka untuk pencantuman PHLN dalam DIPA harus memperhatikan ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Loan Agreement berkenaan untuk menghindari
kesalahan dalam pencantuman dana yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan
pembayaran. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pencantuman PHLN
dalam DIPA antara lain: Status Loan, Jenis Cara Pembayaran, Alokasi Dana, Biaya
Administrasi Kegiatan, Satuan Harga, Memahami NPPHLN, dan Kegiatan Baru.
Penyediaan dana dalam DIPA atas kegiatan-kegiatan ber-PHLN harus mengikuti
ketentuan perpajakan yang berlaku.

    Penyediaan dana pendamping merupakan salah satu prioritas utama dalam
pencantuman alokasi anggaran pembangunan. Oleh karena itu, dana pendamping
baik porsi maupun non porsi yang telah dialokasikan dalam Satuan 3 maupun DIPA
tidak dapat digunakan untuk kegiatan selain pendamping. Untuk kepentingan
pendataan/informasi, perlu dibedakan mengenai dana pendamping yang merupakan
porsi dan non porsi dalam DIPA. Dana pendamping porsi adalah beban pemerintah
untuk menyediakan dana pendamping yang merupakan porsi dan non porsi dalam
DIPA. Dana pendamping porsi adalah beban pemerintah untuk menyediakan dana
dalam DIPA. Sedangkan dana pendamping non porsi adalah beban pemerintah untuk
membiayai kewajiban yang ditentukan dalam NPPHLN.

    Pencantuman PHLN dalam DIPA khususnya halaman 1 mengenai “Rincian
Pinjaman atau Hibah Luar Negeri” harus dilakukan dengan benar dan lengkap agar
dapat memberikan data dan informasi yang akurat mengenai sumber PHLN, pagu
PHLN, perkiraan penarikan, serta dana pendamping yang tersedia. Bagi DIPA yang
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                331


berpinjaman dan hibah luar negeri yang mempunyai dana pendamping maka loan
dan dana pendampingnya hanya disediakan untuk keperluan satu tahun anggaran
dan apabila kegiatan/pekerjaannya harus diselesaikan beberapa tahun (multi years
contract) maka kekurangan dananya disediakan pada DIPA tahun berikutnya. Untuk
menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh pinjaman/hibah luar
negeri, maka pada awal tahun anggaran berikutnya, dapat dilakukan pencairan dana
berdasarkan DIPA tahun sebelumnya sementara menunggu penyelesaian DIPA yang
menampung alokasi dana luncuran kegiatan tersebut. Apabila dana pendamping
berasal dari luar APBN, seperti PEMDA (APBD), BUMN, atau dari kontribusi
masyarakat, dan sebagainya, maka pencantuman dana pendamping dimaksud dalam
DIPA cukup dilakukan dengan memberi kode yang telah ditentukan dalam aplikasi
DIPA.




                                        -o0o-
PENGELOLAAN SURAT UTANG
NEGARA


     “Sampai saat ini, utang masih merupakan sumber utama pembiayaan
    APBN untuk menutup defisit maupun untuk pembayaran kembali pokok
                utang yang telah jatuh tempo (refinancing) “




       Bab ini membahas pengelolaan surat utang negara dalam manajemen
       perbendaharaan di Indonesia. Setelah mempelajari bab ini Saudara
       diharapkan mampu untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan:

        §   Sekilas tentang SUN.
        §   Istilah-istilah dalam SUN.
        §   Pengelolaan SUN.
        §   Penerbitan dan Penjualan SUN
        §   Strategi Pengelolaan SUN Tahun 2005 – 2009




   T otal kewajiban/hutang yang tertera pada laporan keuangan Neraca
Pemerintah  per   31    Desember  2005    menunjukkan angka   sebesar
334                                       Bab 11 : Pengelolaan Surat Utang Negara




Rp1.342.050.706.668.530 atau lebih dari seribu tiga ratus trilyun rupiah. Kewajiban
sebesar tersebut terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek (Short-term Liabilities)
sebanyak Rp138.027.347.740.000, Kewajiban Jangka Panjang Dalam Negeri
(Domestic Long-Term Liabilities) sebanyak Rp625.296.698.625.409 dan Kewajiban
Jangka Panjang Luar Negeri (Foreign Long-Term Liabilities) sebanyak
Rp578.726.657.303.121,-

     Salah satu faktor penyebab besarnya jumlah kewajiban yang harus dipikul
pemerintah adalah jumlah penerimaan negara yang lebih rendah daripada jumlah
pengeluaran/belanja negara. Kondisi defisit anggaran ini memaksa pemerintah untuk
melakukan kegiatan pembiayaan melalui pencarian sumber-sumber dana sebagai
penutup defisit. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah, seperti privatisasi
BUMN dan pelaksanaan divestasi. Upaya lainnya yang selalu dilakukan adalah
melakukan pinjaman baru. Surat utang negara (SUN) merupakan salah satu
instrumen pembiayaan yang dilakukan pemerintah saat ini guna menutup defisit
anggaran yang senantiasa terjadi.

    Keberhasilan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil,
makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan, antara lain, oleh adanya (1) kemandirian
bangsa untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional secara berkesinam-
bungan dengan bertumpu pada kekuatan masyarakat; (2) partisipasi masyarakat
secara optimal dalam program pembiayaan pembangunan nasional melalui
mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang
dapat dipertang-gungjawabkan; (3) kepastian hukum kepada pemodal dan komitmen
Pemerintah untuk mengelola sektor keuangan yang transparan, profesional, dan
bertanggung jawab.

    Dalam konteks kemandirian bangsa, potensi yang tersedia di dalam negeri harus
dioptimalkan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dan membiayai kegiatan
pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah perlu diberikan
peluang untuk meningkatkan akses yang dapat menggali potensi sumber
pembiayaan pembangunan dan memperkuat basis pemodal domestik. Pembiayaan
tersebut akan terjamin keamanannya apabila mobilisasi dana masyarakat disertai
dengan bekerjanya sistem keuangan, meliputi sistem perbankan, pasar uang dan
pasar modal, yang efisien. Terciptanya keragaman dalam mobilisasi dana dapat
menghasilkan sistem keuangan yang kuat dan memberikan alternatif bagi para
pemodal.

     Awalnya, penerbitan surat utang oleh pemerintah ditujukan untuk menyelamatkan
sektor perbankan dari systemic insolvency sebagai dampak krisis moneter tahun
1997. Pemerintah saat itu memutuskan untuk melaksanakan program restrukturisasi
dan rekapitalisasi perbankan dengan menerbitkan surat utang kepada Bank
Indonesia untuk keperluan program penjaminan (termasuk pengalihan hak Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia/BLBI) dengan nilai nominal sebesar Rp218,3 triliun dan
menerbitkan obligasi negara kepada bank-bank umum dalam rangka rekapitalisasi
perbankan berjumlah Rp 422,6 triliun. Namun kini beberapa SUN dengan seri
tertentu telah tersedia untuk dibeli oleh masyarakat bahkan secara eceran/retail.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                 335



    Sebagaimana telah dijelaskan pada bab Overviu pada halaman muka bahwa
dalam upaya memantapkan proses konsolidasi fiskal maka salah satu prioritas
kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah dewasa ini adalah memperbaiki
pengelolaan hutang dan optimalisasi pembiayaan anggaran melalui pencarian
sumber-sumber pembiayaan anggaran yang biayanya paling murah, dengan resiko
yang paling rendah. SUN merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang
memenuhi keinginan tersebut dan sebagai alternatif pengganti sumber pembiayaan
yang berasal dari pinjaman luar negeri.



 Sekilas tentang SUN

    Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang
dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan
pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
Berdasarkan pengertian tersebut maka pada hakekatnya SUN, yang juga dikenal
sebagai Obligasi Pemerintah, merupakan Pinjaman Negara. SUN dan
pengelolaannya diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat
Utang Negara. Undang-undang ini memberi kepastian bahwa:
§    Penerbitan SUN hanya untuk tujuan-tujuan tertentu;
§    Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok SUN yang jatuh tempo;
§    Jumlah SUN yang akan diterbitkan setiap tahun anggaran harus memperoleh
     persetujuan DPR dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Bank Indonesia;
§    Perdagangan SUN diatur dan diawasi oleh institusi berwenang;
§    Memberikan sanksi hukum yang berat dan jelas terhadap penerbitan oleh pihak
     yang tidak berwenang dan atau pemalsuan SUN.

      Selain Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002, berbagai peraturan
pelaksanaan pun telah diterbitkan untuk mendukung pengelolaan SUN, antara lain:
§    Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/2003 tentang Pembentukan
     Komite Kebijakan Pengelolaan SUN, sebagaimana telah diubah dengan
     Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.01/2004.
§    Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66/KMK.01/2003 tentang Penunjukkan
     Bank Indonesia sebagai Agen untuk melaksanakan Lelang Surat Utang Negara
     di Pasar Perdana.
§    Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.01/2003 tentang Lelang Surat
     Utang Negara di Pasar Perdana.
§    Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.01/2003 tentang Lelang
     Pembelian Kembali Obligasi Negara.
§    Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KMK.01/2004 tentang Penjualan
     Obligasi Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional,
     sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
     614/KMK.06/2004.
§    Peraturan–peraturan lain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, yang meliputi
     Peraturan Bank Indonesia atau PBI dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI),
336                                        Bab 11 : Pengelolaan Surat Utang Negara




      terkait dengan peran Bank Indonesia sebagai agen lelang, registrasi, kliring,
      setelmen SUN dan central registrar.

    Pemerintah pusat berwenang menerbitkan SUN setelah mendapatkan
persetujuan DPR yang disahkan dalam kerangka pengesahan APBN dan setelah
berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Atas penerbitan tersebut, Pemerintah
berkewajiban membayar bunga dan pokok pada saat jatuh tempo. Dana untuk
pembayaran bunga dan pokok SUN disediakan di dalam APBN.

     Dalam kegiatan di pasar keuangan, peranan pasar surat utang negara sangat
strategis. Artinya, tingkat keuntungan (yield) dari surat utang negara, sebagai
instrumen keuangan yang bebas resiko, dipergunakan oleh para pelaku pasar
sebagai acuan atau referensi dalam menentukan tingkat keuntungan suatu investasi
atau aset keuangan lain. Dengan demikian, penerbitan surat utang negara secara
teratur dan terencana diperlukan untuk membentuk suatu tolok ukur yang dapat
dipergunakan dalam menilai kewajaran suatu harga aset keuangan atau surat
berharga. Adanya pasar keuangan yang efisien akan memberikan beberapa manfaat,
antara lain, (1) memberikan peluang dan partisipasi yang lebih besar kepada
pemodal untuk melakukan diversifikasi portofolio investasinya, (2) membantu
terciptanya suatu tata kelola yang baik (good governance) dikarenakan adanya
tingkat transparansi informasi keuangan yang tinggi dalam pasar modal, dan (3)
membantu terwujudnya suatu sistem keuangan yang stabil karena berkurangnya
resiko sistemik (systemic risk) akibat menurunnya ketergantungan pada modal yang
berasal dari sistem perbankan.

     Dari sisi mobilisasi dana masyarakat melalui mekanisme APBN, penggunaan
surat utang negara secara potensial dapat mengurangi ketergantungan pada
pembiayaan luar negeri yang sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Di samping
itu, pengelolaan surat utang negara secara baik dapat mengurangi kerugian negara
yang ditimbulkan oleh berbagai resiko keuangan dalam portofolio utang negara.
Melalui mekanisme APBN, dengan sendirinya akan terselenggara pengawasan
langsung oleh publik.

    Pelaku pasar keuangan sangat berkepentingan terhadap informasi tentang arah
kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang tercermin dalam APBN, mengingat
implikasi kebijakan tersebut terhadap minat dan kesempatan investasi di pasar
keuangan domestik. Persepsi pasar akan sangat tergantung pada konsistensi
tindakan Pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Di samping itu, para
pemodal membutuhkan adanya kepastian hukum dan jaminan adanya pengelolaan
pasar keuangan yang profesional dan berstandar internasional.

     Bertitik tolak dari pemikiran di atas, diperlukan pasar surat utang negara yang
aktif dan likuid baik di pasar perdana maupun pasar sekunder. Dalam rangka
mewujudkan pasar tersebut diperlukan langkah-langkah strategis untuk membangun
infrastruktur, antara lain, sistem penerbitan di pasar perdana, sistem perdagangan di
pasar sekunder, sistem registrasi, kliring dan setelmen yang efisien, serta kerangka
regulasi yang transparan dan adil. Prasyarat terpenting bagi terciptanya suatu pasar
surat utang negara adalah adanya kepercayaan pasar terhadap surat utang negara
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                       337


yang                   diterbitkan                  oleh                   Pemerintah.



Tujuan dan Manfaat Penerbitan SUN
    Adapun tujuan penerbitan SUN adalah sebagai berikut:

1. Membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
   Jika suatu saat APBN mengalami defisit, maka salah satu sumber pembiayaan
   adalah penerbitan surat utang negara. Pilihan atas surat utang negara sebagai
   sumber dari berbagai sumber pembiayaan lainnya harus didasarkan atas
   perhitungan yang cermat yang dapat meminimalkan biaya utang pada anggaran
   negara.
2. Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas
   penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun
   anggaran.
   Agar kegiatan-kegiatan dan/atau proyek yang telah ditetapkan di dalam APBN
   tidak mengalami hambatan, penerbitan surat utang negara berjangka pendek
   (Surat Perbendaharaan Negara atau Treasury Bill) digunakan untuk menutup
   kekurangan kas tersebut. Apabila penerimaan yang direncanakan tersebut
   terealisasi, dananya digunakan untuk menebus kembali Surat Perbendaharaan
   Negara tersebut.
3. Mengelola portofolio utang negara.
   Manajemen portofolio utang negara bertujuan untuk meminimalkan biaya bunga
   utang pada tingkat resiko yang dapat ditoleransi. Untuk itu, portofolio utang
   negara terutama portofolio surat utang negara harus dilakukan secara efisien
   berdasarkan praktik-praktik yang berlaku umum di berbagai negara. Manajemen
   portofolio dimaksud meliputi penerbitan, pembelian kembali sebelum jatuh tempo
   (buyback), dan pertukaran (bond swap) sebagai Surat Utang Negara yang
   beredar.

    Sedangkan manfaat penerbitan surat utang negara antara lain adalah:
§    Sebagai Instrumen Fiskal.
     Penerbitan SUN diharapkan dapat menggali potensi sumber pembiayaan APBN
     yang lebih besar dari investor pasar modal.
§    Sebagai Instrumen Investasi.
     Menyediakan alternatif investasi yang relatif bebas resiko gagal bayar dan
     memberikan peluang bagi investor dan pelaku pasar untuk melakukan
     diversifikasi portofolionya guna memperkecil resiko investasi. Selain itu, investor
     SUN memiliki potential capital gain dalam transaksi perdagangan di pasar
     sekunder SUN tersebut. Potential capital gain ialah potensi keuntungan akibat
     lebih besarnya harga jual obligasi dibandingkan harga belinya.
§    Sebagai Instrumen Pasar Keuangan.
     Surat Utang Negara dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan negara dan
     dapat dijadikan acuan (benchmark) bagi penentuan nilai instrumen keuangan
     lainnya.
338                                       Bab 11 : Pengelolaan Surat Utang Negara




Bentuk dan Jenis Surat Utang Negara
     Surat utang negara diterbitkan dalam bentuk warkat dan tanpa warkat. Surat
utang negara dengan warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa
sertifikat baik atas nama maupun atas unjuk. Sertifikat atas nama adalah sertifikat
yang nama pemiliknya tercantum dalam sertifikat. Sedangkan sertifikat atas unjuk
adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama pemilik sehingga setiap orang yang
menguasainya adalah pemilik yang sah. Surat utang negara tanpa warkat atau
scripless adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronis (book-
entry system). Dalam hal surat utang negara tanpa warkat, bukti kepemilikan yang
otentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronis. Cara pencatatan
secara elektronis dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan (registry)
dan penyelesaian transaksi perdagangan surat utang negara di Pasar Sekunder
dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

    Kedua bentuk surat utang negara tersebut di atas diterbitkan dalam bentuk yang
diperdagangkan dan dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder.
Surat utang negara yang diperdagangkan adalah surat utang negara yang
diperjualbelikan di Pasar Sekunder baik di dalam maupun di luar negeri.
Perdagangan dapat dilakukan melalui bursa dan/atau di luar bursa yang biasa
disebut over the counter (OTC). Surat utang negara yang tidak diperdagangkan
adalah surat utang negara yang tidak diperjualbelikan di Pasar Sekunder dan
biasanya diterbitkan secara khusus untuk pemodal institusi tertentu, baik domestik
maupun asing, yang berminat untuk memiliki surat utang negara sesuai dengan
kebutuhan spesifik dari portofolio investasinya.

   Secara umum jenis surat utang negara dapat dibedakan sebagai berikut:
1. Surat Perbendaharaan Negara (SPN), yaitu surat utang negara berjangka
   waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
   Yang dimaksud dengan pembayaran bunga secara diskonto adalah pembayaran
   atas bunga yang tercermin secara implisit di dalam selisih antara harga pada saat
   penerbitan dan nilai nominal yang diterima pada saat jatuh tempo. Di beberapa
   negara SPN lebih dikenal dengan sebutan T-Bills atau Treasury Bills.
2. Obligasi Negara (ON), yaitu surat utang negara berjangka waktu lebih dari 12
   bulan baik dengan atau tanpa kupon. Obligasi Negara dengan kupon adalah
   surat utang negara yang pembayaran bunganya dihitung dengan persentase
   tertentu atas nilai nominal dan dibayarkan secara berkala. Obligasi Negara
   dengan pembayaran bunga secara diskonto adalah surat utang negara yang
   berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dan pembayaran bunganya
   tercermin secara implisit di dalam selisih antara harga pada saat penerbitan dan
   nilai nominal yang diterima pada saat jatuh tempo. Obligasi Negara dengan
   kupon memiliki jadwal pembayaran kupon yang periodik (tiga bulan sekali atau
   enam bulan sekali). Sementara ON tanpa kupon tidak memiliki jadwal
   pembayaran kupon, dijual pada harga diskon dan pokoknya akan dilunasi pada
   saat jatuh tempo.

   Berdasarkan jenis kuponnya ON dapat dibedakan menjadi:
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                         339


1. Obligasi Berbunga Tetap, yaitu obligasi dengan tingkat bunga tetap setiap
   periodenya (atau Fixed Rate Bonds), dan
2. Obligasi Berbunga Mengambang, yaitu obligasi dengan tingkat bunga
   mengambang (atau Variable Rate Bonds) yang ditentukan berdasarkan suatu
   acuan tertentu seperti tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia).

Obligasi Negara juga dapat dibedakan berdasarkan denominasi mata uangnya.
Pemerintah sampai saat ini telah menerbitkan ON berdenominasi Rupiah dan USD.



Istilah-istilah dalam Surat Utang Negara

    Berikut ini disajikan beberapa istilah yang terkait dengan surat utang negara.


Nilai Pari (Par Value)/Nilai Nominal (Nominal Value)
     Nilai Nominal atau nilai pokok ialah nilai pecahan per unit SUN, yaitu nilai yang
dapat ditagih oleh pemegang SUN kepada penerbit SUN pada saat jatuh tempo, atau
besarnya kewajiban pokok SUN yang wajib dibayar oleh Pemerintah kepada
pemegang SUN. Nilai nominal ini dapat dianalogikan seperti uang kertas yang
diterbitkan dalam pecahan (atau memiliki nominal) Rp1.000,00, Rp5.000,00,
Rp10.000,00, Rp20.000,00, Rp50.000,00, dan Rp100.000,00. Untuk SUN saat ini
diterbitkan dalam pecahan per unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Nilai
nominal ini akan dibayarkan Pemerintah pada saat jatuh tempo SUN yang
bersangkutan. Nilai nominal juga digunakan sebagai dasar perhitungan kupon yang
akan dibayar pemerintah.
Tanggal Jatuh Tempo
    Yang dimaksud dengan “tanggal jatuh tempo” adalah jangka waktu yang telah
ditentukan dalam perjanjian penerbitan SUN (biasanya tercantum dalam perjanjian
perwaliamanatan) dimana pemegang SUN berhak menuntut pelunasan hak yang
terkait dengan SUN. Tanggal jatuh tempo tersebut dapat meliputi tanggal jatuh tempo
pembayaran pokok maupun pembayaran bunga.


Tingkat Bunga (Kupon/Coupon)
     Yang dimaksud dengan “tingkat bunga (kupon)” adalah manfaat yang dijanjikan
kepada pemegang SUN sebesar persentase tertentu dari nilai nominal yang
dibayarkan secara reguler. Penetapan tingkat bunga dapat ditetapkan secara pasti
(fixed rate) atau mengambang (floating rate). Sebagai contoh: Obligasi Negara Seri
FR0028 dengan tingkat kupon 10%, artinya setiap tahun jumlah bunga yang
dibayarkan kepada investor adalah sebesar 10% dikalikan dengan tingkat
nominalnya. Dengan demikian untuk setiap unit Obligasi senilai Rp1.000.000,00
340                                         Bab 11 : Pengelolaan Surat Utang Negara




maka kupon yang diterima per tahun oleh investor ialah sebesar Rp100.000,00.
Apabila dalam term and conditions periode pembayaran kupon ditetapkan 2 kali
setahun, maka pembayaran kuponnya setelah 6 bulan adalah sebesar masing-
masing Rp50.000,00. Kupon Obligasi Negara dapat dibayarkan dua kali setahun
(semiannual) atau empat kali setahun (quarterly). Saat ini kupon Obligasi Negara seri
VR (Variable Rate) dibayarkan empat kali setahun. Untuk seri VR, kuponnya
ditentukan oleh tingkat suku bunga hasil lelang SBI (Sertifikat Bank Indonesia)
berjangka 3 bulan.

Penghitungan bunga adalah sebagai berikut:
Jika kupon 10% dibayarkan dua kali setahun, nominal Rp1.000.000,00, maka
besarnya bunga per periode pembayaran bunga dihitung sebagai berikut:

                 10%
  Bunga     =         x 1.000.000
                  2
            =    50.000


Hasil (Yield)
    Yield adalah tingkat keuntungan atau imbal hasil yang sebenarnya diperoleh
investor obligasi. Ada dua macam yield, yaitu current yield (simple yield) dan yield to
maturity. Current yield diukur dengan cara membagi tingkat kupon obligasi dengan
harga beli obligasi tersebut.

Contoh penghitungan current yield adalah sebagai berikut:
Obligasi Negara seri FR0028 dengan tingkat kupon 10% dibeli pada harga 95 (artinya
95% dari nominal), maka current yield adalah sebesar:

                      Coupon
 Current Yield    =
                      Price
                         10% x      Rp1.000.000.000,00
                  =
                         95% x      Rp1.000.000.000,00
                  = 10,526%

Dengan demikian, tingkat keuntungan investor sebenarnya adalah sebesar 10,526%
bukan 10% (kuponnya).

    Sedangkan yield to maturity ialah tingkat keuntungan yang merepresentasikan
keuntungan investasi pada obligasi dengan tingkat ketepatan yang lebih tinggi
daripada current yield. Yield to maturity ialah discount rate yang digunakan untuk
mem-present value-kan cash flow obligasi di masa mendatang (baik kupon maupun
pokok) sehingga sama dengan harga belinya. Yield to maturity inilah yang sering
digunakan secara umum dalam istilah yield sehari-hari. Interpretasi lain dari yield
ialah harga dari uang.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                                   341



Yield to Maturity versus Price
    Secara teoritis, harga obligasi atau price ialah nilai sekarang (present value) dari
seluruh penerimaan kas di masa mendatang, baik melalui kupon maupun pokok saat
jatuh tempo, dengan menggunakan tingkat bunga tertentu sebagai discount rate-nya.
Tingkat bunga inilah yang disebut sebagai yield to maturity (YTM).

Contoh:
Investor A membeli obligasi yang membayar bunga setiap tahun sekali sebesar 5%
dari nominalnya. Nominal Obligasi sebesar Rp1.000,00. Obligasi tersebut jatuh
tempo tepat lima tahun mendatang dari saat dibelinya obligasi. Berapa harga obligasi
(P) tersebut jika investor menghendaki YTM 4%, 5%, atau 6%.

 Tahun 1           Tahun 2              Tahun 3            Tahun 4           Tahun 5
 •-------------•---------------•--------------•---------------•--------------•
 P = Rp…?



         +Rp50              +Rp50             +Rp50            +Rp50             +Rp50

Jika YTM =4%, maka harga obligasi (P):
        5% x   1.000   5% x   1.000   5% x 1.000    5% x   1.000   5% x   1.000   5% x 1.000
P   =                +              +             +              +              +
           (1+4%)         (1+4%) 2       (1+4%) 3      (1+4%) 4       (1+4%) 5      (1+4%) 6
P   =   1054,87

    Dengan demikian, investor harus membayar Rp1.054,52 untuk memperoleh
obligasi tersebut. Dengan perhitungan yang sama, jika YTM yang diharapkan adalah
adalah 5%, maka harganya Rp1.000,00. Sedangkan jika YTM yang diharapkan
adalah 6%, maka harganya Rp957,87. Tingkat keuntungan/yield (YTM) berbanding
terbalik dengan harga obligasi. Jika yield naik (dengan ketentuan faktor lain tidak
berubah), maka harga akan turun, sebaliknya jika yield turun (dengan ketentuan
faktor lain tidak berubah), maka harga akan naik.

    Jika pada saat membeli obligasi investor harus membayar lebih besar daripada
nominal obligasi tersebut maka kondisi ini disebut: investor membeli pada harga
premium. Contohnya dapat dilihat pada contoh di atas, saat YTM 4%, maka investor
harus membayar Rp1.054,52 untuk membeli obligasi dengan nominal Rp1.000,00.
Dengan demikian, besarnya premium ialah Rp1.054,52 – Rp1.000,00 = Rp54,52.
Jika pada saat membeli obligasi investor harus membayar lebih kecil daripada
nominal obligasi tersebut maka kondisi ini disebut: investor membeli pada harga
discount. Contohnya, pada boks di atas, saat YTM 6%, investor harus membayar
Rp957,87 untuk membeli obligasi dengan nominal Rp1.000,00. Dengan demikian,
besarnya discount ialah Rp1.000,00 Rp957,87 = Rp42,13. Jika pada saat membeli
obligasi jumlah yang dibayarkan investor sama dengan nominal obligasi, maka
kondisi ini disebut: investor membeli pada harga par. Contohnya, masih pada boks di
atas, pada saat YTM 5%, maka investor membayar Rp1.000,00 sesuai harga
nominalnya.
342                                        Bab 11 : Pengelolaan Surat Utang Negara




    Dengan menganalisis perbandingan antara YTM dengan kupon, kita dapat juga
mengetahui apakah obligasi memiliki harga discount, premium atau par. Jika YTM <
kupon (contoh di atas 4% < 5%), maka obligasi tersebut memiliki harga premium. Jika
YTM > kupon (contoh di atas 6% > 5%), maka obligasi tersebut memiliki harga
discount. Jika YTM = kupon, maka obligasi tersebut memiliki harga par.

Government Securities Yield Curve
    Government Securities Yield Curve atau kurva imbal hasil SUN ialah grafik yang
menggambarkan hubungan antara jatuh tempo SUN pada berbagai titik waktu,
dengan tingkat bunganya (yield to maturity). Dengan kata lain kurva ini
menggambarkan berapa harga yang pantas dari suatu instrumen keuangan (SUN)
untuk setiap jangaka waktu jatuh temponya. Kurva ini biasanya juga disebut sebagai
benchmark yield curve karena menjadi acuan bagi investor untuk menentukan harga
wajar Obligasi Negara atau harga wajar instrumen keuangan lain selain SUN, tentu
setelah melakukan penyesuaian dengan menambahkan premi resiko.


Capital Gain/Loss
    Capital gain/loss ialah selisih antara harga jual dengan harga beli SUN. Jika
harga jual lebih tinggi daripada harga beli maka investor memperoleh capital gain.
Sebaliknya, jika harga jual lebih rendah daripada harga beli, maka investor
menanggung       capital   loss.   Investor   tidak   memiliki keharusan    untuk
memperdagangkan SUN yang dimilikinya. Jika tidak memerlukan likuiditas, investor
dapat memiliki/menahan SUN sampai jatuh tempo. Dalam hal ini jika investor
membeli SUN pada harga discount dan menahannya sampai jatuh tempo, maka
investor tersebut pasti memperoleh capital gain, karena pada saat jatuh tempo
Pemerintah selalu membayar sebesar nilai par-nya.


Accrued Interest
     Accrued interest atau bunga berjalan ialah jumlah fraksi kupon yang harus
dibayar pembeli obligasi kepada penjual obligasi. Accrued interest timbul jika
transaksi jual beli obligasi terjadi di antara tanggal pembayaran kupon obligasi, dan
dihitung dari tanggal pembayaran kupon sebelumnya sampai dengan tanggal
transaksi.

    Sebagai contoh, investor A membeli obligasi pada tanggal 1 April 2005 dari
investor B dengan nominal Rp1.000.000,00. Tingkat kupon obligasi tersebut adalah
10%, yang jatuh tempo tanggal 1 Juli 2006. Kupon dibayarkan setiap enam bulan
(masing-masing 5%) yaitu setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Selain membayar
harga obligasi kepada investor B sesuai YTM yang disepakati, investor A juga harus
membayar accrued interest atau hak atas bunga kepada B yang dihitung dari tanggal
pembayaran kupon terakhir sampai dengan tanggal setelmen, atau dalam hal ini dari
tanggal 1 Januari 2005 sampai 1 April 2005 (asumsi untuk memudahkan perhitungan,
3 bulan).
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                                  343



Perhitungan accrued interest-nya (AI) adalah sebagai berikut:

                   10%         3 bulan
    AI      =             x                 x    1.000.000       =              25.000
                    2          6 bulan


3 bulan ialah periode dari tanggal pembayaran kupon terakhir sampai tanggal
setelmen.
6 bulan ialah periode dari tanggal pembayaran kupon terakhir sampai tanggal
pembayaran kupon berikutnya.


                                                Al
                        Tgl   •-----------------------------•----------------------------•
                Bayar kupon   1 Jan ’05                       1 Juli ’05                   1 Jan ’06


                                      Setelmen
                                      1 April ‘05
Coupon Bonds versus Zero Coupon Bonds
    Coupon Bonds ialah obligasi yang membayarkan kupon secara regular di
samping membayar pokok saat jatuh temponya. Contoh Obligasi Negara dengan
kupon ialah seluruh Obligasi Negara seri FR (Fixed Rate) dan seri VR (Variable
Rate). Zero coupon bonds ialah obligasi yang tidak membayarkan kupon secara
periodik namun hanya membayar pokok saat jatuh tempo. Zero coupon bonds
disebut juga dengan discount paper karena dibeli dengan harga discount.
Keuntungan investor diukur dari dari capital gain yang diperolehnya.
n sebutan T-Bills atau Treasury Bills.

Istilah-istilah lainnya
Pasar Primer (Pasar Perdana) versus Pasar Sekunder:
     Pasar primer adalah kegiatan penawaran dan penjualan obligasi untuk pertama
kali. Pasar sekunder ialah kegiatan perdagangan selanjutnya atas obligasi yang telah
dijual di pasar primer.

Clean Price versus Dirty Price:
    Clean price ialah harga obligasi sebelum memperhitungkan accrued interest,
sedangkan dirty price ialah harga obligasi setelah memperhitungkan accrued interest,
atau dengan kata lain Dirty price = Clean price + Accrued interest.

Rating Obligasi:
    Obligasi, baik obligasi yang diterbitkan oleh korporasi swasta maupun
Pemerintah, memiliki rating tertentu yang menggambarkan tingkat resiko yang
344                                        Bab 11 : Pengelolaan Surat Utang Negara




dihadapi oleh investor. Investor obligasi umumnya ingin memastikan bahwa kupon
dan pokok atas obligasi dapat diperolehnya sesuai jadwal dan dalam jumlah yang
telah ditentukan sesuai ketentuan dan persyaratan obligasi tersebut. Namun riset
yang cukup dalam rangka memberikan kepastian tersebut sangat sulit dilakukan oleh
individual investor. Oleh karena itu, investor umumnya memanfaatkan jasa lembaga
pemeringkat (rating agency) untuk menentukan rating suatu institusi penerbit obligasi,
sehingga dapat diukur resiko yang dihadapi.

    Semakin tinggi rating obligasi, semakin rendah resiko yang dihadapi investor.
Sebaliknya semakin rendah rating obligasi, semakin tinggi resiko yang dihadapi
investor. Rating berpengaruh terhadap tingkat bunga (yield/YTM) yang dikehendaki
investor. Semakin tinggi rating obligasi, semakin rendah yield yang dikehendaki
investor, karena semakin rendah resikonya.

     Tingkat rating obligasi bervariasi dari satu lembaga pemeringkat ke lembaga
pemeringkat yang lain. Sebagai contoh, Moody’s menggunakan Aaa untuk rating
tertinggi, diikuti Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C dan D untuk rating terendah.
Sedangkan Standard & Poor’s menggunakan AAA untuk rating tertinggi, diikuti AA, A,
BBB, BB, B, CCC, CC, dan C untuk yang terendah. Moody’s dan Standard & Poor’s
(sering disingkat S&P) ialah dua lembaga pemeringkat internasional yang diterima di
seluruh dunia.



Pengelolaan Surat Utang Negara 1

Kebijakan Umum Pengelolaan SUN

    Surat Utang Negara merupakan salah satu instrumen dan sumber pembiayaan
anggaran negara, oleh karena itu kebijakan pengelolaannya tidak bisa dilepaskan
dari kebijakan pemerintah di bidang Pembiayaan Anggaran Negara. Rasio antara
pokok utang pemerintah dengan PDB yang berada di bawah 60 % pada akhir tahun
2005 merupakan salah satu target kebijakan pemerintah dalam upaya penurunan
jumlah (stock) utang publik dan rasionya terhadap PDB. Hal ini dilakukan guna
meringankan beban utang pemerintah secara cepat dalam jangka menengah.
Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah guna menurunkan defisit anggaran dan
penurunan rasio utang terhadap PDB, diantaranya berupa:
1. Peningkatan penerimaan negara, terutama yang berasal dari sektor perpajakan.
2. Pengendalian dan penajaman prioritas alokasi belanja negara.
3. Penerapan strategi pengelolaan utang dan pemilihan alternatif kebijakan
    pembiayaan yang tepat, dalam rangka penurunan rasio utang.
4. Meningkatkan kapasitas perekonomian nasional melalui peningkatan pendapatan
    nasional.

1
 Diolah dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, Keputusan Menteri Keuangan Nomor
466/KMK.01/2006, dan Bahan Ajar Pengelolaan Surat Utang Negara oleh Dungtji Munawar.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                   345



    Upaya mengurangi beban pembayaran bunga utang dalam negeri antara lain
dilakukan melalui upaya pembelian kembali (buy back) surat utang negara yang
belum jatuh tempo dan pertukaran surat utang negara (debt switching). Penurunan
besaran defisit dan rasionya terhadap PDB tahun 2005 mencerminkan besarnya
kesungguhan dan komitmen pemerintah dalam melanjutkan program dan langkah-
langkah konsolidasi fiskal untuk memantapkan upaya peningkatan ketahanan fiskal
yang berkelanjutan (fiscal sustainability). Meskipun besaran defisit anggaran tahun
anggaran 2005 lebih rendah dari tahun 2004, akan tetapi tantangan yang dihadapi
pada sisi pembiayaan tidak ringan. Pembiayaan yang harus disediakan tidak hanya
digunakan untuk menutupi defisit APBN semata-semata, akan tetapi juga untuk
memenuhi kebutuhan pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri dan utang luar
negeri yang akan jatuh tempo dalam tahun 2005 dan 2006 yang jumlahnya cukup
besar. Saat ini, pemerintah memberikan perhatian besar dan serius terhadap beban
utang tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan utang diarahkan agar
diperoleh struktur portofolio utang pemerintah yang dapat meminimalkan beban utang
pada tingkat resiko yang aman dan terkendali.
    Dalam rangka menjaga fiscal sustainability, maka dilaksanakan kerangka
kebijakan pengelolaan utang pemerintah sebagai berikut:
1. Dari sisi APBN:
    a. Memperbesar primary balance surplus melalui berbagai upaya meningkatkan
        pendapatan negara dan penghematan belanja negara, sehingga surplus
        tersebut dapat digunakan untuk mengurangi pokok utang pemerintah.
    b. Peningkatan pendapatan negara: menetapkan langkah-langkah strategis
        untuk meningkatkan penerimaan pajak (tax to GDP ratio) dan non pajak .
    c. Penghematan belanja negara: memperbaiki sistem dan mekanisme
        anggaran agar terjadi efisiensi dan mengurangi secara bertahap berbagai
        bentuk subsidi dan pengeluaran yang kurang produktif .
2. Dari sisi pengelolaan Utang Dalam Negeri (Surat Utang Negara):
    a. Mengurangi jumlah obligasi rekap yang beredar dengan membeli kembali
        (buyback) obligasi rekap dari hasil penjualan aset BPPN, hasil privatisasi
        BUMN, menukarkan obligasi dengan aset melalui program asset to bond
        swap, dan surplus APBN di masa depan.
    b. Menyeimbangkan struktur jatuh tempo obligasi melalui berbagai teknik
        standar yang dilakukan di berbagai negara (best practice), seperti debt
        exchange offers dengan prinsip market friendly approach (voluntary), serta
        menerbitkan obligasi jangka panjang (refunding bonds) untuk membeli
        obligasi jangka pendek.
    c. Mengembangkan pasar sekunder obligasi yang likuid dan yang memiliki
        basis investor yang besar dan beragam, sehingga dapat mengakomodir
        upaya optimalisasi sturktur portofolio utang pemerintah dan memungkinkan
        terserapnya refunding bonds di masa mendatang.
    d. Memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan otoritas moneter untuk
        mengupayakan agar tingkat bunga SBI menjadi lebih rendah, sehingga
        beban pembayaran bunga obligasi dapat menurun.
3. Dari sisi pengelolaan utang luar negeri:
     a. Melanjutkan kebijakan penarikan utang baru secara hati-hati.
346                                     Bab 11 : Pengelolaan Surat Utang Negara




      b. Mengupayakan fasilitas Debt Swaps (Debt For Nature, Debt For Poverty,
         Debt For Trade, Debt For Investment).
      c. Meningkatkan kapasitas pengelolaan utang dan pemanfaatan utang yang
         produktif dan efisien.

Pengelolaan Surat Utang Negara
    Pengelolaan surat utang negara diselenggarakan oleh Menteri Keuangan yang
meliputi sekurang-kurangnya:
1. Penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan surat utang negara termasuk
    kebijakan pengendalian resiko;
2. Perencanaan dan penetapan struktur portofolio utang negara;
3. Penerbitan surat utang negara;
4. Penjualan surat utang negara melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
5. Pembelian kembali surat utang negara sebelum jatuh tempo;
6. Pelunasan;
7. Aktivitas lain dalam rangka pengembangan Pasar Perdana dan Pasar Sekunder
    Surat Utang Negara.

    Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengelolaan surat utang negara
tersebut, Menteri Keuangan membuka rekening yang merupakan bagian dari
Rekening Kas Negara. Pembukaan rekening ini diperlukan baik untuk menampung
hasil penjualan surat utang negara maupun menampung penyediaan dana bagi
pembayaran bunga dan pokok surat utang negara. Tata cara pembukaan dan
pengelolaan rekening mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perbendaharaan negara, sedangkan tata cara pembukaan rekening di Bank
Indonesia mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

   Setiap surat utang negara mencantumkan sekurang-kurangnya:
1. Nilai nominal,
2. Tanggal jatuh tempo,
3. Tanggal pembayaran bunga,
4. Tingkat bunga (kupon),
5. Frekuensi pembayaran bunga,
6. Cara perhitungan pembayaran bunga,
7. Ketentuan tentang hak untuk membeli kembali surat utang negara sebelum jatuh
   tempo,
8. Ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

    Kegiatan penatausahaan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan
setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok surat utang negara dilaksanakan
oleh Bank Indonesia. Dalam menyelenggarakan kegiatan penatausahaan tersebut
Bank Indonesia wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah
melalui Menteri Keuangan.

    Menteri Keuangan menunjuk Bank Indonesia sebagai agen untuk melaksanakan
lelang Surat Perbendaharaan Negara di Pasar Perdana dan dapat menunjuk Bank
Indonesia sebagai agen untuk melaksanakan lelang Obligasi Negara di Pasar
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                   347


Perdana. Lelang Obligasi Negara dilaksanakan oleh Bank Indonesia sampai pada
saat Pemerintah dinilai telah siap serta mampu secara teknis untuk melaksanakan
lelang bersama Bank Indonesia atau secara tersendiri. Ketentuan mengenai metode
lelang, jadwal pelaksanaan lelang, kriteria peserta lelang, dan hasil akhir lelang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

    Menteri dapat menunjuk Bank Indonesia dan/atau pihak lain sebagai agen untuk
melaksanakan pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Sekunder.
Pengaturan (regulasi) dan pengawasan (supervisi) terhadap kegiatan perdagangan
surat utang negara dilakukan oleh instansi pemerintah yang melakukan pengaturan
dan pengawasan di bidang pasar modal. Pengaturan dan pengawasan tersebut
dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemodal dan
para pelaku pasar surat utang negara. Kedua hal tersebut diperlukan agar kegiatan
perdagangan surat utang negara dapat dilaksanakan secara efisien dan sehat.
Pengaturan dilaksanakan melalui penerbitan berbagai ketentuan, antara lain,
mengenai transparansi data dan informasi penerbitan serta mengenai tata cara
perdagangan surat utang negara. Pengawasan merupakan upaya untuk memperoleh
keyakinan akan ketaatan para pelaku pasar terhadap ketentuan yang berlaku.

Strategi Manajemen Portofolio Surat Utang Negara
    Sejalan dengan kebijakan pembiayaan anggaran tersebut, maka dalam kebijakan
pengelolaan surat utang negara ditempuh melalui strategi manajemen portofolio surat
utang negara sebagai berikut:
1. Menurunkan refinancing risk di dalam periode 2004-2009;
2. Memperpanjang rata-rata jangka waktu jatuh tempo (average maturity) obligasi
    negara;
3. Menyeimbangkan struktur jatuh tempo portofolio obligasi negara relatif terhadap
    anggaran negara dan daya serap pasar;
4. Mengembangkan dan meningkatkan likuiditas pasar sekunder;
5. Menurunkan jumlah obligasi negara (obligasi rekap) dengan melakukan
    pembelian kembali di pasar sekunder, dibiayai dari hasil penjualan tunai aset
    BPPN, asset –bond swap, privatisasi, dan dana SAL (atau surplus APBN).

     Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan surat utang negara seperti dalam hal
program penerbitan baru, pembelian kembali (Buy Back), dan Debt Switching
diarahkan untuk memenuhi hal-hal tersebut di atas dengan cara-cara yang market
friendly, menggunakan mekanisme pasar dan memelihara market integrity.
Pengelolaan surat utang negara dapat dilakukan secara efektif dan optimal apabila
didukung oleh pasar surat utang negara yang aktif dan likuid. Oleh karena itu, upaya
pengembangan infrastuktur pasar surat utang negara merupakan bagian penting
yang terintegrasi di dalam strategi pengelolaan surat utang negara. Pada hakekatnya,
pasar surat utang negara yang likuid dapat diberi peluang bagi pemerintah untuk
meminimalkan biaya penerbitan dan mengelola resiko surat utang negara secara
lebih optimal. Inisiatif untuk mengembangkan infrastuktur pasar surat utang negara
yang likuid meliputi, antara lain:
1. Menyediakan harga acuan melalui pengembangan pasar antar pedagang surat
     utang negara.
348                                        Bab 11 : Pengelolaan Surat Utang Negara




2. Membangun dan mengembangkan pasar repo (repurchase agreement),
3. Menerbitkan surat utang negara yang menjadi acuan,
4. Memperluas basis investor melalui kerjasama dengan pemodal institusional,
   antara lain dana pensiun, reksadana dan perusahaan asuransi,
5. Meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem kliring, settlement, dan registry, dan
6. Menciptakan kerangka hukum yang dapat mewujudkan pasar yang transparan
   dan menjamin terlindungnya kepentingan pemodal (investor).

Strategi Pengendalian Resiko Surat Utang Negara
    Dalam portofolio surat utang negara terkandung aspek biaya dan resiko. Aspek
biaya merupakan bagian yang tak terelakan dalam kegiatan pembiayaan berupa
penerbitan surat utang karena hal tersebut merupakan konsekuensi yang timbul dari
hutang (cost of debt). Resiko-resiko yang dihadapi dalam pengelolaan surat utang
negara, antara lain adalah:
1. Resiko tingkat bunga (interest rate risk), yaitu potensi penambahan beban bunga
    akibat kenaikan suku bunga.
2. Resiko nilai tukar (currency risk), yaitu potensi penambahan beban bunga akibat
    melemahnya nilai tukar Rupiah, dan
3. Resiko pembiayaan kembali (refinancing risk) yaitu, resiko yang dihadapi
    Pemerintah untuk membiayai kewajiban pokok yang jatuh tempo dari hasil
    penerbitan baru dengan biaya yang mahal. Refinancing risk ini muncul sebagai
    akibat terkonsentrasinya struktur jatuh tempo surat utang negara dalam periode
    tertentu dan terbatasnya daya serap pasar dalam periode tersebut.

     Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan surat utang negara saat
ini adalah refinancing risk sebagai akibat terlalu terkonsensentrasinya jatuh tempo
surat utang negara dalam periode 2004–2009. Dengan demikan, kegiatan penerbitan
(issuance), pembelian kembali (buyback), dan penukaran (switching), lebih ditujukan
dalam kerangka untuk mengurangi refinancing risk. Selain itu, permasalahan beban
bunga utang yang cukup besar di dalam APBN secara berangsur telah diupayakan
untuk terus diturunkan seiring dengan semakin menurunnya tingkat bunga SBI
sebagai hasil dari upaya kebijakan makro ekonomi Pemerintah bersama Bank
Indonesia. Koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter sangat diperlukan agar
penerbitan surat utang negara dapat tepat waktu, sehingga resiko beban jangka
pendek maupun jangka panjang yang timbul dapat dikelola secara optimal.

Organisasi Pengelolaan Surat Utang Negara
    Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, dibentuk direktorat jenderal yang
khusus menangani pengelolaan utang negara, yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan
Utang. Sebelumnya direktorat jenderal ini merupakan unit eselon dua yang berada di
bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pembentukan unit eselon satu ini
merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk secara serius menangani utang
negara yang semakin besar dan memperbaiki pengelolaan utang secara lebih
profesional.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                   349



    Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) mempunyai tugas merumuskan
dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan utang
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
DJPU menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang pengelolaan
    utang;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan utang;
3. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang
    pengelolaan utang;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

     Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang terdiri dari:
1.   Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.   Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
3.   Direktorat Surat Berharga Negara;
4.   Direktorat Portofolio dan Resiko Utang;
5.   Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah;
6.   Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.

   Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis
dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam
melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
1. Koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal;
2. Penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan,
   kepegawaian, dan keuangan, serta pembinaan Jabatan Fungsional pada
   Direktorat Jenderal;
3. Koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan pelaporan
   akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal;
4. Koordinasi dan pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan
   fungsional dan pengawasan masyarakat;
5. Pelaksanaan tata usaha, kearsipan dan dokumentasi Direktorat Jenderal;
6. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Direktorat Jenderal.

    Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri menyiapkan perumusan pelaksanaan
kebijakan, standarisasi, dan bimbingan teknis pengelolaan pinjaman dan hibah luar
negeri berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Dalam
melaksanakan tugasnya, Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah luar
    negeri;
2. Penganalisaan kelayakan proyek-proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman dan
    Hibah Luar Negeri;
3. Pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penyiapan dokumen, serta penatausahaan
    perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
4. Penyusunan naskah perjanjian pinjaman/hibah luar negeri;
350                                      Bab 11 : Pengelolaan Surat Utang Negara




5. Penyusunan standarisasi materi perjanjian dan peraturan perundang-undangan
   serta ketentuan pelaksanaan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

    Direktorat Surat Berharga Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
portofolio, pengembangan pasar, analisis keuangan dan pasar, merumuskan dan
menyiapkan peraturan, dan kebijakan operasional Surat Berharga Negara
berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal. Dalam
melaksanakan tugasnya, Direktorat Surat Berharga Negara menyelenggarakan
fungsi:
1. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan portofolio Surat Berharga Negara;
2. Pelaksanaan transaksi Surat Berharga Negara;
3. Pengembangan pasar perdana dan pasar sekunder Surat Berharga Negara;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan transaksi dan
    pengembangan pasar;
5. Pelaksanaan pelayanan publik, hubungan investor dan kreditor;
6. Pelaksanaan analisis keuangan dan pasar Surat Berharga Negara terkait
    pelaksanaan transaksi;
7. Penyiapan peraturan dan pengembangan prosedur standar pengelolaan Surat
    Berharga Negara;
8. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

    Direktorat Portofolio dan Resiko Utang mempunyai tugas mengkaji, merumuskan
dan merekomendasikan strategi struktur portofolio utang dan pengendalian resiko
yang optimal; melakukan evaluasi terhadap kepatuhan dalam melaksanakan
kebijakan operasional; mengkaji dan mengembangkan instrumen utang yang dapat
memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat
Portofolio dan Resiko Utang menyelenggarakan fungsi:
1. Pengkajian dan perumusan pencapaian struktur portofolio utang yang optimal;
2. Pengidentifikasian dan pengukuran resiko portofolio utang;
3. Perumusan strategi meminimalkan exposure resiko;
4. Pengkajian dan pengembangan instrumen pembiayaan;
5. Penyusunan rekomendasi strategi pengelolaan portofolio utang dan resiko utang;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

    Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan dan kebijakan portofolio serta melakukan pengembangan instrumen
pembiayaan Syariah; melakukan analisis keuangan dan pasar keuangan Syariah;
melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak-pihak di dalam maupun luar
negeri dalam rangka pengembangan infrastruktur dan kebijakan Pembiayaan
Syariah; melakukan pengkajian peraturan dan prosedur standar; dalam rangka
kebijakan pembiayaan Syariah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur
Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah
menyelenggarakan fungsi:
1. Perencanaan dan kebijakan pengelolaan portofolio instrumen pembiayaan
    Syariah dalam rangka pengelolaan portofolio pembiayaan Syariah;
2. Pengembangan instrumen pembiayaan Syariah;
3. Pelaksanaan analisis keuangan dan pasar keuangan Syariah;
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                   351


4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang terkait dengan pelaksanaan
   transaksi dan pengembangan instrumen serta pasar keuangan Syariah;
5. Pengkajian peraturan dan kebijakan operasional serta penyiapan dokumen
   terkait kebijakan pembiayaan Syariah;
6. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak-pihak di
   dalam maupun luar negeri dalam rangka pengembangan infrastruktur dan
   kebijakan Pembiayaan Syariah;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

    Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen mempunyai tugas mengumpulkan
dan menganalisis kinerja perkembangan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar
negeri; melakukan monitoring dan evaluasi terhadap cakupan pencairan pinjaman
(disbursement ratio) dan efektifitas pinjaman dan hibah luar negeri (aid
effectiveness); serta merekomendasikan action plan percepatan pelaksanaan
pinjaman dan hibah luar negeri; melaksanakan verifikasi dan administrasi pinjaman
dan hibah luar negeri; melaksanakan penyelesaian kewajiban atas pengelolaan
portofolio utang; menyelenggarakan fungsi akuntansi, konsolidasi data, penyajian dan
publikasi laporan utang, serta mengembangkan sistem informasi utang berdasarkan
kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya,
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen menyelenggarakan fungsi:
1. Pelaksanaan monitoring pengelolaan pinjaman;
2. Pelaksanaan analisis kinerja perkembangan pelaksanaan pinjaman dan hibah
    luar negeri;
3. Pelaksanaan evaluasi terhadap cakupan pencairan pinjaman (disbursement ratio)
    dan efektifitas pinjaman dan hibah luar negeri (aid effectiveness);
4. Penyiapan rekomendasi action plan percepatan pelaksanaan pinjaman dan hibah
    luar negeri;
5. Pelaksanaan verifikasi dan administrasi pinjaman dan hibah luar negeri;
6. Pelaksanaan penyelesaian kewajiban yang timbul dari pengelolaan portofolio
    pinjaman dan Surat Berharga Negara;
7. Pelaksanaan pengendalian internal atas input dan output dalam pengelolaan
    portofolio utang;
8. Penyelenggaraan fungsi akuntansi dan konsolidasi data meliputi penyiapan data
    utang, verifikasi data utang, pencatatan basis data utang dan penyajian laporan
    utang serta publikasi laporan utang;
9. Pelaksanaan diseminasi laporan utang dan melaksanakan koordinasi dengan
    pihak terkait dalam rangka penerapan standar akuntansi utang;
10. Pengembangan sistem informasi dalam rangka pengelolaan utang;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.



Faktor-faktor Penting dalam Pengelolaan Surat Utang
Negara
   Pada dasarnya, faktor-faktor dominan yang sangat berpengaruh dalam
pengelolaan surat utang negara atau obligasi pemerintah paling tidak dapat dibagi
menjadi dua, yaitu faktor mikro dan faktor makro.
352                                        Bab 11 : Pengelolaan Surat Utang Negara




Faktor mikro mencakup tiga hal, yaitu:
1. Institutional framework, terutama mencakup kapasitas kelembagaan untuk
   melaksanakan manajemen utang secara profesional, termasuk sumber daya
   manusia, sistem dan prosedur operasi, serta strategi dan kebijakan manajemen
   utang yang tepat.
2. Market infrastructure, seperti penyelenggaraan kegiatan kliring dan settlement,
   lembaga pencipta pasar (market makers), lembaga pemeringkat uang (credit
   rating agencies), asosiasi pelaku pasar (brokers-dealers association), pasar repo,
   dan sebagainya yang diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar obligasi
   aktif dan likuid;
3. Regulatory framework yaitu peraturan dan ketentuan yang menjadi pedoman
   penyelenggaraan pengelolaan obligasi. Regulatory framework harus ada agar
   penerbitan maupun perdagangan di pasar obligasi dapat dilakukan secara
   efisien, transparan dan aman.

    Adapun faktor makro tercermin dari perkembangan indikator makroekonomi
seperti tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, dan suku bunga pasar (SBI) yang sangat
mempengaruhi besarnya beban utang maupun eksposur berbagai resiko misalnya
resiko pasar, resiko nilai tukar, resiko suku bunga dalam portofolio surat utang
negara.

   Dalam UU no 24 tahun 2002 tentang SUN terdapat sejumlah ketentuan tentang
pokok-pokok pengelolaan Surat Utang Negara dan ketentuan tentang perlunya
konsultasi antara Pemerintah dengan Bank Indonesia pada saat perencanaan
penerbitan surat utang negara yang dimaksudkan agar dampak faktor mikro maupun
makro terhadap pengelolaan portofolio surat utang negara dapat dikendalikan
dengan baik.




Penerbitan dan Penjualan Surat Utang Negara 2

Kewenangan dan Kewajiban
    Kewenangan menerbitkan surat utang negara dengan tujuan untuk membiayai
defisit APBN, untuk menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian

2
 Diolah dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 dan Bahan Ajar Pengelolaan Surat
Utang Negara oleh Dungtji Munawar.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                    353


antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu
tahun anggaran, dan untuk mengelola portofolio utang negara berada di tangan
pemerintah. Namun demikian, sebelum menerbitkan surat utang negara, pemerintah
terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Konsultasi ini dimaksudkan
untuk mengevaluasi implikasi moneter dari penerbitan surat utang negara agar
selaras antara kebijakan fiskal, termasuk manajemen utang, dengan kebijakan
moneter. Pendapatan Bank Indonesia tersebut menjadi masukan di dalam
pengambilan keputusan oleh pemerintah agar penerbitan surat utang negara tersebut
dapat dilakukan tepat waktu dan dilakukan dengan persyaratan yang dapat diterima
pasar serta menguntungkan pemerintah.

     Penerbitan surat utang negara harus terlebih dahulu mendapat persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat yang mencakup persetujuan atas pembayaran semua
kewajiban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibat penerbitan surat utang
negara dimaksud. Persetujuan tersebut diberikan atas nilai bersih maksimal surat
utang negara yang akan diterbitkan dalam satu tahun anggaran. Nilai bersih adalah
tambahan atas jumlah surat utang negara yang beredar. Jumlah ini merupakan
selisih antara jumlah surat utang negara yang diterbitkan dengan yang ditarik kembali
sebelum jatuh tempo dan dilunasi selama satu tahun anggaran. Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat diberikan pada saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. Persetujuan tersebut didahului dengan mengajukan rencana
penerbitan dan pelunasan dan/atau pembelian kembali yang disampaikan bersamaan
dengan penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

    Dalam hal-hal tertentu, Menteri Keuangan dapat menerbitkan surat utang negara
melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat setelah
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat dan dilaporkan
sebagai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang
bersangkutan. Yang dimaksud dengan hal-hal tertentu adalah mencakup hal-hal
sebagai berikut:
1. Penerbitan Surat Perbendaharaan Negara dalam rangka menutup kekurangan
    kas jangka pendek menjelang akhir tahun anggaran yang tidak dapat diantisipasi
    sebelumnya sehingga jumlah nilai bersih maksimal yang telah disetujui
    terlampaui.
2. Penerbitan Obligasi Negara dalam rangka pengelolaan portofolio Surat Negara
    adakalanya dilakukan menjelang akhir tahun anggaran karena pertimbangan
    kondisi dan perkembangan pasar surat utang, sedangkan realisasi pembelian
    kembali (buyback) baru dilakukan pada tahun berikutnya (carry over) sehingga
    jumlah nilai bersih maksimal yang disetujui terlampaui.

    Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap surat utang negara pada
saat jatuh tempo. Dana untuk membayar bunga dan pokok tersebut disediakan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun sampai dengan berakhirnya
kewajiban tersebut. Semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul akibat
penerbitan surat utang negara dialokasikan dalam APBN setiap tahun sampai
dengan berakhirnya kewajiban tersebut. Perkiraan dana yang perlu dialokasikan
untuk pembayaran kewajiban untuk satu tahun anggaran disampaikan kepada
354                                       Bab 11 : Pengelolaan Surat Utang Negara




Dewan Perwakilan Rakyat untuk diperhitungkan dalam APBN tahun yang
bersangkutan. Pada saat jatuh tempo, pembayaran kewajiban bunga dan pokok
dapat melebihi perkiraan anggaran disebabkan oleh perbedaan perkiraan kurs (nilai
tukar), tingkat bunga, dan tingkat inflasi. Dalam hal pembayaran kewajiban bunga
dan pokok dimaksud melebihi perkiraan dana, Menteri Keuangan melakukan
pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada Dewan
Perwakilan Rakyat dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

     Dalam rangka penerbitan surat utang negara tentu pemerintah perlu menetapkan
strategi dengan berbagai pertimbangan termasuk juga menyangkut mengenai pilihan
debt characteristic, seperti term to maturity, jenis tingkat bunga, embedded option,
currency denomination, tempat penjualan (dalam negeri/internasional), dan
sebagainya. Pertimbangan atas pilihan tentang debt characteristics didasarkan pada
tiga pertimbangan yaitu:
§     Kebutuhan fiskal,
§     Pengembangan pasar sekunder di dalam negeri, dan
§     Kebutuhan pengelolaan portofolio.

Pelaksanaan Penerbitan dan Penjualan SUN
   Menteri Keuangan menerbitkan surat utang negara melalui pelelangan atau
metode lain seperti penempatan langsung (private placement).
Dengan demikian metode penerbitan surat utang negara terdiri dari:
1. Bookbuilding
2. Pelelangan (auction):
   a. Pricing methods : uniform price vs multiple price
   b. Bidders : competitive vs non competitive
3. Private placement
   Contohnya: obligasi rekapitulasi telah diterbitkan dengan cara penempatan
   langsung (private placement) pada bank yang direkapitulasi. Sehubungan
   dengan itu, tidak ada lelang di pasar perdana untuk obligasi ini.




   Adapun pelaksanaan dan tempat dimana transaksi perdagangan surat utang
negara diselenggarakan dapat dijelaskan melalui bagan di bawah ini:

         Gambar 28: Pelaksanaan dan tempat transaksi perdagangan SUN
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                       355




                  Pasar Primer adalah
                  kegiatan penawaran
                  dan penjualan obligasi              Metode Penerbitan:
                  untuk pertama kali
                                                      • Public offering melalui
                                                         auction (lelang)
                                                      • Underwriting
                                                      • Sindikasi
                                                      • Private Placement
                 Pasar Sekunder adalah
                 kegiatan perdagangan
                 obligasi yang telah
                 dijual di pasar primer



                                        Di luar bursa
       BURSA                          Over The Counter
                                           (OTC)


Catatan:
Pada umumnya, perdagangan obligasi terjadi melalui OTC (Over The Counter).
Transaksi OTC dilakukan secara langsung antara pihak-pihak berkepentingan
(issuers, intermediaries, investors) melalui telepon, media elektronik (bloomberg),
broker, dan sebagainya.




Mekanisme Pembelian Obligasi Negara
    Mekanisme pembelian obligasi negara dapat digambarkan sebagai berikut:
                  Gambar 29: Mekanisme pembelian obligasi negara
                              Langkah 3
          Penjual                                          Pembeli

                                             Langkah 1
                                                                       Langkah 2
                                           Bank (Rekening
       Langkah 4 A                          Kas Pembeli)

                      Langkah 4 B                              Sub-Registry (rekening
                                                                 Obligasi Pembeli)
356                                       Bab 11 : Pengelolaan Surat Utang Negara




Keterangan cara pembelian obligasi
Langkah 1      : Buku rekening kas pada bank untuk menerima pembayaran kupon
                 dan pelunasan pokok.
Langkah 2      : Buku rekening surat berharga pada lembaga keuangan yang
                 terdaftar sebagai sub-registry Bank Indonesia, untuk mencatat
                 kepemilikan atas obligasi negara.
Langkah 3      : Negosiasi harga antara penjual dan pembeli.
Langkah 4A : Penjual memerintahkan Bank Indonesia untuk memindahkan
                 obligasi dari rekening penjual ke rekening pembeli.
Langkah 4B : Pembeli memerintahkan Bank untuk membayar pembelian obligasi
                 ke rekening penjual di Bank Indonesia.
Langkah 4C : Bank Indonesia memberitahukan pembeli melalui sub-registry-nya
                 tentang status kepemilikannya atas obligasi pemerintah.

Adapun sub-registry yang ditunjuk oleh Bank Indonesia adalah:
1. Bank Niaga
2. Deutsche Bank
3. Citibank
4. ABN Amro
5. Bank Internasional Indonesia
6. Bank Negara Indonesia
7. Bank Mandiri
8. The Hongkong and Shanghai Banking Corp. Limited
9. Bank Central Asia
10. Bank Rakyat Indonesia
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                      357




Akuntabilitas dan Transparansi
    Menteri Keuangan wajib menyelenggarakan penatausahaan dan membuat
pertanggungjawaban atas pengelolaan surat utang negara dan dana yang dikelola.
Penatausahaan mencakup kegiatan administrasi dan pembukuan (akuntansi) semua
transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan surat utang negara. Sedangkan
pertanggungjawaban disampaikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh karena itu, secara
berkala Menteri Keuangan wajib mempublikasikan informasi tentang:
1. Kebijakan pengelolaan utang dan rencana penerbitan surat utang negara yang
    meliputi perkiraan jumlah dan jadwal waktu penerbitan;
2. Jumlah surat utang negara yang beredar beserta komposisinya, termasuk jenis
    valuta, struktur jatuh tempo dan tingkat bunga.

    Aktivitas pasar surat utang negara dapat ditingkatkan bilamana informasi tentang
rencana dan realisasi penerbitan yang meliputi, antara lain, informasi tentang jadwal
penerbitan, jatuh tempo, dan volume surat utang negara, diumumkan secara luas
dengan jadwal yang teratur. Program tersebut khususnya dilakukan dalam rangka
penerbitan surat utang negara yang dimaksudkan untuk pembentukan tolok ukur
harga aset keuangan. Adanya hal tersebut akan memberikan kesempatan kepada
para pemodal untuk menyusun strategi penawaran (bidding), menentukan jumlah
persediaan surat utang negara dalam portofolio, dan merencanakan
penjualan/pelepasan surat utang negara yang saat ini berada dalam portofolio
mereka. Bilamana pelaku pasar sudah mengetahui jadwal penerbitan dimaksud,
gangguan potensial yang terjadi di pasar dapat dihindari.




Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2005-
2009 3

Latar Belakang
    Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senantiasa
diarahkan untuk menjaga dan mempertahankan stabilitas ekonomi makro serta

3
    Diolah dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 447/KMK.06/2005
358                                       Bab 11 : Pengelolaan Surat Utang Negara




sekaligus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sampai saat ini, utang masih
merupakan sumber utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit maupun untuk
pembayaran kembali pokok utang yang telah jatuh tempo (refinancing). Jumlah utang
negara saat ini sebesar lebih kurang Rp1.282 triliun (per Maret 2005) atau 52% dari
PDB per Maret 2005. Pada masa yang lalu, peranan pinjaman luar negeri, baik yang
bersifat lunak maupun semi komersial, merupakan sumber pembiayaan APBN yang
sangat dominan. Dalam perkembangan selanjutnya sejak tahun 1999, selain
pinjaman luar negeri yang masih diperlukan mengingat pinjamannya lunak dan
berbunga tetap, instrumen fiskal yang utama lainnya adalah Surat Utang Negara
(SUN), yang juga merupakan instrumen pasar keuangan, yaitu pasar uang dan pasar
modal. Komposisi utang negara berdasarkan sumber dan jenis sumber pinjaman
menunjukan bahwa komposisi utang negara per tanggal 31 Maret 2005 sebesar 51%
bersumber dari utang domestik dan 49% dari utang luar negeri. Sementara itu,
diketahui bahwa persentase SUN telah melampaui pinjaman bilateral/multilateral
yaitu sebesar 52% dan pinjaman bilateral/multilateral sebesar 48%.

    Ditinjau dari besaran jumlah utang sebesar Rp1.282 triliun (52% PDB) serta
komposisi mata uang domestik dan valuta asing (50%:50%) berdasarkan sumber dan
jenis instrumen di atas, maka dapat disimpulkan bahwa portofolio utang negara
sangat rentan terhadap berbagai resiko, yaitu tambahan beban/biaya utang dalam
APBN secara signifikan, baik berupa resiko pembiayaan kembali (refinancing risk)
akibat struktur jatuh tempo yang tidak seimbang maupun resiko pasar akibat
perubahan suku bunga dan nilai tukar. Resiko-resiko tersebut secara terus-menerus
harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar krisis fiskal dapat dihindari, dengan
menerapkan praktek-praktek pengelolaan utang negara terbaik sesuai standar yang
berlaku secara internasional.


Tujuan Pengelolaan Utang
   Secara umum tujuan pengelolaan utang negara dalam jangka panjang adalah
meminimalkan biaya utang pada tingkat resiko yang terkendali. Secara terinci, tujuan
pengelolaan utang adalah:
1. Menjamin terpenuhinya financing gap dan ketahanan fiskal yang
   berkesinambungan (fiscal sustainability) yang sesuai dengan kondisi ekonomi
   makro, serta biaya terendah.
2. Meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang terutama untuk
   meminimalkan resiko, baik resiko pasar maupun resiko refinancing.
3. Mengembangkan upaya-upaya agar pinjaman yang sudah direncanakan dapat
   dilaksanakan sesuai jadwal dan perkiraan biaya.

     Tercapainya tujuan tersebut akan secara langsung mendukung pelaksanaan
kebijakan untuk meningkatkan ketahanan fiskal yang berkesinambungan serta
kemampuan fiskal untuk memenuhi kewajiban utang yang jatuh tempo (debt
sustainability). Selain hal tersebut di atas, khususnya yang terkait dengan SUN,
pengelolaan SUN juga dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan yang dapat
mendukung pengembangan pasar SUN untuk menciptakan pasar perdana yang
efisien maupun pasar sekunder yang aktif dan likuid.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                  359




Tujuan Penyusunan Strategi Pengelolaan Utang Negara
    Penyusunan strategi pengelolaan utang negara bertujuan: (a) untuk memenuhi
amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan negara, (b) untuk memberikan keyakinan kepada semua
pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara,
misalnya DPR, lembaga/negara donor, pelaku pasar/investor, masyarakat umum,
bahwa utang negara dikelola secara baik dan bertanggung-jawab melalui suatu
proses pengelolaan yang transparan dan akuntabel, (c) untuk memberikan pedoman
umum kepada setiap unit/lembaga yang terkait dengan pengelolaan utang negara,
agar kebijakan yang ditempuh dapat merefleksikan bentuk kebijakan utang yang
terpadu dan komprehensif, sehingga dapat mewujudkan keselarasan dan
keharmonisan dalam pengelolaan utang negara, (d) untuk memfasilitasi penyusunan
indikator pengukuran kinerja utama (key performace indicators) oleh unit-unit
penyelenggara pengelolaan utang.

Ruang Lingkup Strategi Pengelolaan Utang Negara
     Strategi pengelolaan utang negara ini hanya mencakup strategi pengelolaan atas
utang negara yang langsung membebani APBN, yaitu pinjaman luar negeri
bilateral/multilateral yang dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah
Luar Negeri (DPPHLN), Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan SUN yang dikelola
oleh Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara (DPSUN), Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Departemen Keuangan. Strategi pengelolaan utang negara ini
merupakan strategi jangka menengah yang meliputi periode tahun 2005-2009 dan
strategi ini akan dievaluasi minimal sekali dalam setahun agar sesuai dengan
perkembangan lingkungan dan kondisi pasar keuangan.


Lingkungan Pengelolaan Utang Negara
   Lingkungan pengelolaan utang negara merupakan kondisi yang dihadapi
pengelolaan utang negara di Indonesia.

Kebijakan Utang Negara

    Pedoman umum kebijakan utang negara yang berlaku saat ini berdasarkan pada
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 12 ayat 3
beserta penjelasannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2003 tentang
Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD serta Jumlah Kumulatif
Pinjaman Pemerintah usat dan Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa:
1. Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3% (tiga persen)
    dari PDB tahun bersangkutan.
2. Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dibatasi
    tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari PDB tahun bersangkutan.
360                                      Bab 11 : Pengelolaan Surat Utang Negara




    Dalam jangka menengah, pedoman umum pengelolaan utang negara mengacu
pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009 yang antara lain
menyebutkan bahwa peningkatan pengelolaan pinjaman luar negeri Pemerintah
diarahkan untuk menurunkan stok pinjaman luar negeri tidak saja secara relatif
terhadap PDB tetapi juga secara absolut. Sementara itu, untuk pinjaman dalam
negeri, diupayakan tetap adanya ruang gerak yang cukup pada sektor swasta melalui
penarikan pinjaman neto kurang dari 1% (satu persen) PDB dan menurun secara
bertahap. Dengan demikian, rasio stok pinjaman terhadap PDB diperkirakan menurun
secara bertahap menjadi lebih rendah dari 40% (empat puluh persen) PDB pada
tahun 2009.

    Dalam jangka pendek kebijakan utang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) dan APBN 2005 dengan sasaran pencapaian konsolidasi fiskal dan penurunan
lebih lanjut rasio utang negara terhadap PDB hingga di bawah 60% (enam puluh
persen) yang dilakukan dengan:
1. Mempertahankan stabilitas ekonomi makro;
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang memadai;
3. Melakukan restrukturisasi dan reprofilling utang untuk mengurangi resiko
    pembiayaan kembali;
4. Melanjutkan konsolidasi fiskal;
5. Mendukung pengembangan pasar SUN.

Perangkat Peraturan Pendukung

     Penetapan peraturan pendukung pengelolaan utang negara dilakukan secara
terpisah antara SUN dan utang dalam bentuk pinjaman dan hibah luar negeri.
Kegiatan pengelolaan SUN diatur dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 24
Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara sedangkan kegiatan pengelolaan pinjaman
dan hibah luar negeri diatur dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS Nomor
185/KMK.03/1995 dan Nomor KEP 031/KET/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam
Rangka Pelaksanaan APBN sebagaimana diubah dengan Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua
BAPPENAS Nomor 459/KMK.03/1999 dan Nomor KEP 264/KET/09/1999. Di masa
yang akan datang, pengelolaan utang negara memerlukan suatu landasan hukum
berupa Undang-Undang yang komprehensif yang mencakup pengelolaan kedua jenis
instrumen utang.

Likuiditas Pasar Surat Utang Negara yang Belum Optimal

    Kondisi pasar sekunder SUN yang aktif dan likuid merupakan kunci keberhasilan
pengelolaan utang secara efisien. Namun demikian, permasalahan sampai saat ini
adalah masih rendahnya efisiensi dan likuiditas pasar sekunder SUN, karena selain
basis investor yang belum luas, juga karena belum berkembangnya infrastruktur
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                    361


pasar, misalnya, repo, forward, swap, futures, options, securities lending and
borrowing, market intermediaries, serta transparansi informasi untuk pembentukan
harga. Akibatnya, daya serap pasar obligasi domestik untuk mendukung program
penerbitan SUN guna membiayai seluruh kebutuhan pembiayaan APBN, masih
sangat terbatas. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya crowding-out di pasar
domestik, maka sumber pembiayaan seperti penerbitan SUN dalam valuta asing di
pasar internasional dan pinjaman dari kreditor, baik bilateral maupun multilateral,
masih sangat diperlukan.

Alternatif Instrumen dan Fasilitas Pembiayaan Bagi Pemerintah

    Pemerintah memiliki beberapa pilihan instrumen dan fasilitas dalam pengelolaan
utang negara, yaitu antara lain:
1. Pemerintah telah dapat menerbitkan SUN sampai dengan jangka waktu 15 tahun
    di pasar domestik. Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menerbitkan SUN
    dalam rentang waktu jangka pendek sampai jangka panjang, tetapi dengan
    tingkat volume penerbitan yang bervariasi dan tergantung daya serap pasar serta
    kebutuhan untuk pengelolaan portofolio utang. Jatuh tempo ON yang diterbitkan
    dipertahankan pada rata-rata jatuh tempo portofolio SUN di atas 5 tahun sampai
    dengan 2009 mengingat masih relatif tingginya eksposur (exposure) resiko
    pembiayaan kembali sampai dengan 4 tahun mendatang (tahun 2009).
2. Penerbitan SUN dalam valuta asing telah dilakukan untuk tenor 10 tahun dalam
    mata uang US dollar. Penerbitan SUN dalam valuta asing dapat dilakukan,
    terutama untuk refinancing kewajiban dalam valuta asing yang jatuh tempo
    sekaligus untuk memperkuat cadangan devisa dan menghindari crowding-out
    pasar obligasi dalam negeri.
3. Pemerintah dapat menerbitkan SUN berjangka waktu sampai dengan 12 bulan
    atau Surat Perbendaharaan Negara (SPN) pada saat terjadi kebutuhan kas
    jangka pendek yang sangat mendesak (cash mismatch). Namun, mengingat
    tambahan SPN secara signifikan akan berdampak pada peningkatan resiko
    pembiayaan kembali, terutama dalam periode 2006 – 2009, yaitu memperpendek
    rata-rata jatuh tempo dari portofolio SUN, maka jumlah SPN yang dapat
    diterbitkan perlu diperhitungkan sedemikian rupa, sehingga secara kumulatif rasio
    SUN dengan sisa jatuh tempo sampai dengan 1 tahun (termasuk SPN) terhadap
    total outstanding SUN pada tahun 2010 sebesar maksimal 8%.
4. Tersedianya tawaran resmi pinjaman luar negeri dalam bentuk pinjaman lunak
    dengan tingkat bunga 0,75% – 3,5% per tahun dengan waktu jatuh tempo antara
    30 - 40 tahun dan pinjaman semi komersial (yang dijamin pemerintah negara
    pemberi pinjaman) dengan pilihan tingkat bunga tetap atau LIBOR.
5. Penarikan pinjaman luar negeri diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah
    ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana
    Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Penarikan pinjaman diprioritaskan
    untuk pinjaman yang bersifat lunak, terutama pinjaman yang dipergunakan untuk
    membiayai proyek-proyek pengentasan kemiskinan, karena jangka waktunya
    panjang dan bunganya relatif murah.

Adanya Kesempatan untuk Meningkatkan Efisiensi
362                                        Bab 11 : Pengelolaan Surat Utang Negara




1. Pengurangan biaya pinjaman luar negeri juga dilakukan melalui peningkatan
   kualitas persiapan proyek sebelum pinjaman dilakukan. Strategi ini diarahkan
   untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pinjaman luar negeri sebagai sumber
   pembiayaan proyek agar sasaran sebagaimana tercantum dalam RPJM dapat
   tercapai. Oleh karena itu, dalam strategi pengurangan biaya pinjaman luar negeri,
   faktor objektivitas dalam menentukan prioritas suatu proyek, menjadi sangat
   penting. Selain itu, strategi ini dilakukan untuk mengurangi biaya pinjaman
   tambahan yang harus dibayar akibat proyek yang belum siap. Upaya peningkatan
   penyerapan dana proyek (loan disbursement ratio) dapat mengurangi biaya
   pinjaman luar negeri karena berkurangnya jumlah commitment fee yang harus
   dibayar oleh Pemerintah. Pengurangan biaya pinjaman luar negeri juga dilakukan
   dengan mengupayakan ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) yang
   meringankan APBN dan menguntungkan negara.

2. Fasilitas untuk melakukan transaksi currency swap portofolio pinjaman luar
   negeri ke mata uang lain (hard currency) dan interest rate swap tersedia untuk
   pinjaman yang diperoleh dari berbagai kreditor. Fasilitas currency swap tersedia
   pada pinjaman baru dan pinjaman yang sudah ada jika Pemerintah ingin
   memanfaatkannya. Untuk pelaksanaan transaksi swap pinjaman luar negeri ke
   dalam mata uang Rupiah dapat dilakukan untuk pinjaman yang baru, tetapi
   fasilitas ini tersedia dalam volume yang relatif kecil untuk pinjaman yang sudah
   ada.

3. Fasilitas debt swap dari kreditor tersedia dalam volume yang terbatas dalam
   bentuk, antara lain debt to nature swap, debt to education swap, dan debt to debt
   swap.

4. Meningkatkan koordinasi pengelolaan utang luar negeri, terutama pinjaman
   proyek, karena melibatkan hampir seluruh Departemen dan Lembaga untuk
   menghindari pinjaman yang tidak tepat sasaran. Perlunya sinkronisasi antara
   proyek yang akan dibiayai dengan pinjaman luar negeri disesuaikan dengan
   sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM. Ketidaksiapan proyek yang
   mengakibatkan penyerapan rendah seharusnya dapat dihindarkan dengan
   adanya koordinasi yang baik sehingga pinjaman menjadi efektif.

5. Menegosiasikan dengan pihak pemberi pinjaman tentang syarat-syarat yang
   ditetapkan dalam perjanjian pinjaman yang memberatkan dalam pencairan atau
   penyerapan dana serta berbagai kewajiban-kewajiban yang membebani
   Pemerintah Indonesia.

6. Meninjau kembali hibah-hibah (grants) yang tidak prioritas.

Resiko Utama Portofolio Utang Negara
    Portofolio utang negara saat ini mengandung beberapa resiko utama yang harus
dikelola secara hati-hati, yaitu:
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                    363




Resiko Kesinambungan Fiskal

    Nilai utang negara langsung yang beredar saat ini adalah sebesar Rp1.282 triliun
per 31 Maret 2005 atau 52% dari nilai PDB tahun anggaran 2005 (belum termasuk
utang lainnya di luar utang negara langsung), yang membutuhkan pembiayaan besar
dari APBN. Utang yang besar berpotensi membahayakan kesinambungan anggaran
Pemerintah. Untuk itu, dalam dokumen ini dirumuskan strategi yang konsisten dan
terarah pada pencapaian sasaran yang jelas seperti dalam bentuk pencapaian target
yang realistis atas indikator beban utang, misalnya debt to export ratio, debt to
service ratio, dan ratio of short term debt to reserve.

Resiko Nilai Tukar

   Semua pinjaman luar negeri Pemerintah dan sebagian (kecil) SUN dalam mata
uang asing, porsinya lebih kurang mencapai setengah dari nilai utang negara.
Apabila terjadi penurunan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing tersebut, akan
dapat mengakibatkan tambahan beban pembayaran pokok utang dan bunga.
Komposisi utang berdasarkan mata uang disajikan dalam grafik berikut ini.




    Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa utang negara dalam valuta asing
didominasi oleh beberapa jenis mata uang kuat dunia (hard currencies), yang dapat
meningkatkan resiko terjadinya fluktuasi nilai tukar terhadap Rupiah.

Resiko Perubahan Tingkat Bunga

   Hampir sepertiga dari total utang negara merupakan utang dengan bunga
mengambang (variable rate), sehingga apabila terjadi kenaikan tingkat bunga pasar,
akan mengakibatkan kenaikan pada nilai kewajiban pembayaran bunga dari
364                                       Bab 11 : Pengelolaan Surat Utang Negara




anggaran pemerintah. Komposisi utang negara berdasarkan jenis kupon dapat dilihat
pada grafik berikut ini:




    Resiko akibat perubahan tingkat bunga dapat terjadi apabila Pemerintah
menerbitkan SUN pada saat kondisi pasar sedang memburuk (bearish), yang antara
lain ditandai oleh kenaikan suku bunga secara tajam sehingga biaya utang (yield)
menjadi lebih tinggi. Hal tersebut mengingat sebagian (32%) portofolio utang adalah
SUN (FR dan VR) yang dapat diperdagangkan (tradable bonds). Komposisi Utang
Negara berdasarkan tradability dapat dilihat pada grafik berikut ini.




Resiko Pembiayaan Kembali

   Selama periode lima tahun mendatang, volume utang negara yang jatuh tempo
dan harus dilunasi pokoknya setiap tahun cukup besar. Pelunasan pinjaman luar
negeri dan SUN yang jatuh tempo dengan volume yang cukup besar tersebut dapat
mengakibatkan timbulnya resiko berupa lebih tinggi/mahalnya biaya dari peminjaman
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                   365


baru, baik dengan pinjaman luar negeri maupun dengan penerbitan SUN
sebagaimana umumnya dilakukan.




Dari grafik kiri atas dapat diketahui bahwa dana yang dibutuhkan untuk membayar
kembali pokok dan bunga utang negara dalam periode waktu 2005 – 2009 relatif
sangat besar. Grafik kanan atas memberikan rincian proyeksi jumlah pokok utang
negara yang harus dibayar Pemerintah dalam periode waktu 2005 – 2009, dengan
jumlah yang sangat signifikan.

Resiko Operasional

    Pencapaian sasaran pengelolaan utang memiliki resiko kegagalan jika
operasional pengelolaan utang sehari-hari tidak dikelola dengan baik, baik dari sisi
sumber daya manusia maupun dari sisi kelembagaannya, antara lain, berupa
kelengkapan prosedur operasi baku (standard operating procedures), sistem
pengelolaan resiko, sistem informasi manajemen, mengingat bidang pengelolaan
utang membutuhkan standar kinerja operasi yang tinggi.



Strategi Umum Pengelolaan Utang Negara
     Dalam rangka pencapaian tujuan jangka panjang pengelolaan utang negara
untuk meminimalkan biaya utang pada tingkat resiko yang terkendali, secara umum
strategi yang ditempuh oleh pemerintah dalam jangka menengah periode tahun
2005-2009 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan portofolio dan resiko, antara lain:

    a. Pengurangan Utang Negara.
       Untuk mengurangi resiko kesinambungan fiskal, diperlukan upaya untuk
       mengurangi stok utang yang jatuh tempo 2005-2009. Upaya pengurangan
       stok SUN baik melalui pembelian tunai (cash buyback) maupun penukaran
       (debt switching) dilakukan secara bertahap dan terencana yang disesuaikan
       dengan kondisi keuangan negara dan memperhatikan kondisi obyektif pasar
       SUN. Apabila kondisi keuangan memungkinkan, pelunasan utang negara
366                                        Bab 11 : Pengelolaan Surat Utang Negara




         sebelum jatuh tempo diprioritaskan untuk utang yang dapat meningkatkan
         eksposur terhadap resiko dalam portofolio utang negara. Pemanfaatan
         fasilitas debt swap yang tersedia khususnya untuk pinjaman luar negeri dapat
         mengurangi nilai stok utang negara. Penggunaan debt swap harus
         memperhatikan faktor pengurangan resiko dan biaya serta kondisi keuangan
         Pemerintah.

   b. Penyederhanaan Portofolio Utang Negara.
      Untuk mempermudah pengelolaan resiko, maka pengelolaan utang secara
      komprehensif dilakukan untuk menyederhanakan keragaman jenis-jenis
      instrumen utang dalam struktur portofolio utang negara, sehingga
      pengelolaan dapat dilakukan secara lebih efisien.

   c.    Penerbitan/Pengadaan Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah.
         Untuk mengurangi resiko terhadap fluktuasi nilai tukar, yaitu tambahan beban
         anggaran Pemerintah jika terjadi pelemahan mata uang rupiah, penerbitan
         utang negara baru diprioritaskan dalam mata uang Rupiah dan diupayakan
         pengurangan pinjaman dalam mata uang asing secara bertahap dan
         terencana. Selain itu akan dipertimbangkan pula penggunaan instrumen
         lindung nilai yang tersedia di pasar, misalnya currency swap.

   d. Minimalisasi Resiko Pembiayaan Kembali.
      1) Dalam rangka pengelolaan resiko refinancing pada periode 2006-2009,
          penerbitan SUN diprioritaskan untuk Obligasi Negara jangka menengah–
          panjang agar dapat mempertahankan rata-rata durasi portofolio SUN
          sebesar 4 tahun.
      2) Penerbitan SPN disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 4 huruf b
          dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang SUN,
          yaitu untuk menutup kebutuhan kas jangka pendek (cash mismatch) dan
          tidak untuk menutup defisit maupun refinancing Obligasi Negara yang
          jatuh tempo.
      3) Pelaksanaan program pembelian kembali (buyback) SUN diarahkan
          untuk membeli kembali SUN secara tunai (cash buyback) maupun
          melalui penukaran (debt switching), terhadap SUN yang jatuh tempo
          dalam periode 2006-2009. Buyback selain untuk mengurangi resiko
          pembiayaan kembali dalam periode tersebut juga dimaksudkan untuk
          menjaga stabilitas harga pasar SUN pada saat mengalami bearish.
          Pelaksanaan buyback/debt switching dapat juga sekaligus dilakukan
          dalam rangka meningkatkan likuiditas pasar dengan menarik seri SUN
          yang tidak likuid (off-the-run bonds) dan menggantikannya dengan SUN
          yang likuid (benchmark issues).
      4) Untuk mengurangi resiko pembiayaan kembali dalam portofolio pinjaman
          luar negeri, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan
          fasilitas penjadwalan utang yang disediakan oleh kreditor untuk pinjaman
          lunak dan semi komersial dengan tetap memperhatikan faktor resiko dan
          penghematan biaya utang negara.

      e. Peningkatan Porsi Utang Negara dengan Bunga Tetap.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                    367


         Diupayakan untuk memperoleh utang negara baru dengan bunga tetap, guna
         menghindari beban tambahan yang harus dibayar oleh Pemerintah, yang
         dapat terjadi akibat kenaikan tingkat bunga di pasar apabila utang berbunga
         mengambang yang diperoleh. Jumlah SUN berbunga tetap dan SUN
         berbunga mengambang diupayakan dalam proporsi yang seimbang
         (50%:50%). Penambahan jumlah SUN berbunga mengambang dapat
         dilakukan melalui penerbitan maupun pertukaran. Strategi ini juga membantu
         memberikan kepastian bagi Pemerintah dalam menghitung jumlah biaya
         bunga yang akan menjadi beban dalam satu tahun anggaran. Di samping itu,
         khususnya untuk SUN, perdagangan SUN berbunga tetap dapat membantu
         likuiditas pasar karena dapat mempermudah pembentukan kurva acuan
         harga (benchmark yield curve) di pasar sekunder SUN. Resiko tingkat bunga
         dapat juga dikurangi dengan memanfaatkan fasilitas interest rate swap yang
         tersedia di pasar keuangan.

    f.   Penurunan Porsi Kredit Ekspor.
         Utang Negara yang diperoleh melalui pinjaman luar negeri, memprioritaskan
         pinjaman yang bersyarat lunak yaitu berbunga rendah dan jangka waktu
         yang panjang serta pinjaman yang bersifat komersial khususnya kredit
         ekspor.

    g. Penerapan Prinsip Pengelolaan Utang Negara yang Baik.
       Untuk mengantisipasi terjadinya resiko operasional, kegiatan pengelolaan
       utang sehari-hari dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan
       sebagaimana terlampir.

2. Pengembangan pasar perdana dan pasar sekunder SUN

    a. Pengembangan pasar perdana.
       1) Mengembangkan metode penerbitan baik melalui sistem lelang maupun
          non-lelang yang dapat menjangkau semua segmen investor SUN.
       2) Mengembangkan sistem lelang yang dapat mendorong partisipasi
          peserta lelang baik dari industri perbankan maupun pasar modal
          (perusahaan efek) yang mampu berperan sebagai market-makers,
          sehingga dapat ikut mendukung mekanisme pembentukan harga (price
          discovery mechanism) yang wajar di pasar SUN.
       3) Menyusun jadwal penerbitan yang teratur (regular calendar of issuance)
          agar para pelaku pasar dapat memperoleh kepastian untuk dapat
          mengelola portofolio investasi SUN secara efisien.
       4) Menerbitkan benchmark issues dalam jumlah dan variasi jatuh tempo
          yang beragam, dengan tujuan: (i) mendorong terciptanya yield curve
          yang mencerminkan harga pasar SUN yang wajar di pasar sekunder, (ii)
          membantu upaya Bank Indonesia guna mengganti SBI dengan SUN
          sebagai instrumen moneter, mulai tahun 2005 sesuai dengan pasal 71
          ayat 2 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

    b. Pengembangan pasar sekunder.
       1) Diversifikasi Instrumen Surat Utang Negara.
368                                        Bab 11 : Pengelolaan Surat Utang Negara




            Dalam rangka pengembangan pasar SUN, diversifikasi jenis SUN dapat
            dilakukan seiring dengan upaya memperluas basis investor. Instrumen
            SUN baru yang merupakan prioritas yang harus segera dikembangkan,
            antara lain, adalah SUN berbasis syariah (SUN sukuk) dan SUN ritel
            yang mempunyai potensi pasar yang sangat besar. Pengembangan
            pasar SUN sukuk memerlukan kerangka hukum dan regulasi yang dapat
            mendukung implementasinya secara efektif di Indonesia. Dalam hal
            pasar SUN ritel, pengembangannya memerlukan kerjasama dengan
            sejumlah self regulatory organizations (SRO) di pasar modal, khususnya
            untuk: (i) mempersiapkan infrastruktur yang dapat mendukung
            pelaksanaan sistem kliring dan setelmen SUN ritel secara efisien serta
            (ii) menciptakan suatu platform perdagangan melalui bursa yang dapat
            menjamin transparansi informasi perdagangan guna memfasilitasi
            partisipasi langsung investor individual dalam pasar SUN ritel.
         2) Aktivitas lain untuk meningkatkan likuiditas pasar SUN melalui upaya-
            upaya untuk:
            a) Mengembangkan pasar derivatif dan pasar repo,
            b) Mendorong integrasi antara sistem perdagangan, kliring dan
                 setelmen,
            c) Mendorong terbentuknya primary dealer system yang dapat
                 berfungsi sebagai market makers,
            d) Mengembangkan          sarana     penunjang    untuk     meningkatkan
                 transparansi informasi tentang pengelolaan dan perdagangan SUN.
            e) Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang SUN kepada publik,
            f) Meningkatkan koordinasi antara pihak-pihak terkait, antara lain
                 Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Bank Indonesia,
                 Himpunan Pedagang Pasar SUN (Himdasun), Bursa Efek Surabaya,
                 SRO di bidang pasar keuangan dan asosiasi pelaku pasar obligasi
                 lainnya, dalam rangka pengembangan pasar SUN, serta
            g) Melaksanakan disiplin internasional penerbitan SUN (timely issue)
                 sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Pasar SUN adalah
                 pasar kepercayaan dan kredibilitas Pemerintah dipertaruhkan.



Prinsip-Prinsip Operasional Pengelolaan Utang Negara
    Kegiatan pengelolaan utang negara sehari-hari dilaksanakan dengan
menerapkan prinsip-prinsip operasional manajemen dalam rangka mencapai sasaran
yang telah ditetapkan. Semua prinsip-prinsip operasional diarahkan untuk mencapai
3 (tiga) sasaran antara yang menjadi landasan dalam pencapaian sasaran akhir
pengelolaan utang negara, yaitu:

1. Proteksi terhadap Posisi Keuangan Pemerintah

      Untuk melindungi dan menjaga posisi keuangan Pemerintah, kegiatan
      operasional pengelolaan utang negara mengacu kepada prinsip-prinsip sebagai
      berikut:
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                    369


    a. Prinsip Efektivitas Biaya
       Prinsip ini menekankan upaya untuk memperoleh sumber dana dengan biaya
       yang rendah dan resiko yang dapat diterima.
    b. Prinsip Kehati-hatian
       Prinsip ini menganjurkan agar proses pengambilan keputusan dilakukan
       dengan mengutamakan kehati-hatian, dengan menghindari keputusan yang
       bersifat spekulatif.

    c.   Diversifikasi
         Dalam proses mendapatkan utang negara baru perlu dipertimbangkan
         berbagai alternatif sumber dana, mata uang, tingkat bunga, dan jangka waktu
         yang berbeda-beda, dalam rangka memperoleh biaya utang negara yang
         rendah. Diversifikasi juga digunakan untuk memperluas basis investor SUN
         dan kreditor sehingga Pemerintah tidak bergantung pada satu golongan
         investor atau kreditor yang dapat melemahkan posisi tawar pemerintah.

    d. Transparansi dan Akuntabel
       Pengadaan utang digunakan secara optimal dan efisien, transparan dan
       dapat dipertanggungjawabkan serta diperoleh dari hubungan yang saling
       menguntungkan.

    e. Bebas ikatan
       Penerimaan hibah luar negeri tidak boleh didasari oleh ikatan politik maupun
       ikatan lainnya yang dapat merugikan negara.

    f.   Menjamin kesinambungan fiskal
         Pengadaan utang harus dikaitkan dengan kemampuan membayar kembali,
         bersifat sementara dan hanya dapat diterima sepanjang tidak ada ikatan
         politik, serta dengan persyaratan yang tidak memberatkan negara.

    g. Mekanisme APBN
       Pengadaan utang dikelola dalam mekanisme APBN yang                     dalam
       pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk program dan proyek.

    h. Menunjang pertumbuhan ekonomi
       Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri harus
       memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
       kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan Pasar

    Upaya mengembangkan pasar utang dalam rangka mendapatkan dan
    memelihara sumber pembiayaan yang murah bagi Pemerintah dijalankan dengan
    prinsip-prinsip sebagai berikut:
    i. Tidak diskriminatif
        Maksudnya adalah menjaga sikap dan perilaku yang tidak membeda-
        bedakan atau diskriminatif terhadap semua pihak yang terlibat dalam
370                                      Bab 11 : Pengelolaan Surat Utang Negara




        kegiatan operasional pengelolaan utang negara dengan mengacu pada
        standar yang telah ditetapkan.
   j.   Dapat diprediksi
        Prinsip ini menekankan pentingnya aspek transparansi, likuiditas dan
        keteraturan dalam pelaksanaan program utang agar semua pihak yang
        terlibat baik kreditor, investor dan pihak lain dapat menyesuaikan rencana
        bisnis masing-masing dengan rencana kebutuhan dana yang disusun oleh
        Pemerintah.

   k.   Komunikasi yang baik dengan Investor dan Pemberi Pinjaman
        Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan utang negara perlu
        dipertimbangkan pula masukan dari pelaku pasar agar kebijakan yang
        dihasilkan telah mencerminkan adanya partisipasi dari berbagai pihak yang
        terkait dan telah didasarkan pada informasi yang komprehensif. Komunikasi
        yang baik dengan pihak investor dan kreditor akan mempermudah
        penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan utang
        negara.

2. Penguatan Kinerja Kelembagaan Pengelolaan Utang Negara

   Efisiensi dan efektifitas kinerja unit-unit pengelola utang negara ditingkatkan
   dengan menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

   a. Kemandirian
      Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari, unit-unit pengelola
      utang negara harus bebas dari benturan kepentingan sekecil mungkin yang
      dapat merugikan negara dan bebas dari pengaruh pihak lain yang tidak
      sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik
      pengelolaan utang yang sehat dan hati-hati.

   b. Kinerja yang Terukur
      Dalam rangka evaluasi kinerja untuk mengukur pencapaian tingkat efektivitas
      dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan utang negara, perlu
      ditetapkan parameter dan indikator kinerja yang terukur.

   c.   Akuntabilitas
        Setiap     kegiatan  pengelolaan      utang    negara harus  dapat
        dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
        undangan dan prosedur operasi standar yang berlaku.

   d. Profesionalitas
      Pengelolaan utang negara dilaksanakan dengan mengutamakan keahlian
      yang berlandaskan kode etik, praktik yang terbaik dengan memperhatikan
      ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   e. Pertanggungjawaban
      Semua kegiatan pengelolaan utang negara akan dipertanggungjawabkan
      sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                    371




                                        ˜™
Rangkuman

    Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senantiasa
diarahkan untuk menjaga dan mempertahankan stabilitas ekonomi makro serta
sekaligus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sampai saat ini, utang masih
merupakan sumber utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit maupun untuk
pembayaran kembali pokok utang yang telah jatuh tempo (refinancing).

    Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang
dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan
pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. SUN
merupakan salah satu instrumen dan sumber pembiayaan anggaran negara, oleh
karena itu kebijakan pengelolaannya tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah
di bidang Pembiayaan Anggaran Negara. SUN diterbitkan dalam bentuk warkat dan
tanpa warkat. Surat utang negara dengan warkat adalah surat berharga yang
kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas unjuk.

     Dalam kegiatan di pasar keuangan, peranan pasar surat utang negara sangat
strategis. Artinya, tingkat keuntungan (yield) dari surat utang negara, sebagai
instrumen keuangan yang bebas resiko, dipergunakan oleh para pelaku pasar
sebagai acuan atau referensi dalam menentukan tingkat keuntungan suatu investasi
atau aset keuangan lain. Dengan demikian, penerbitan surat utang negara secara
teratur dan terencana diperlukan untuk membentuk suatu tolok ukur yang dapat
dipergunakan dalam menilai kewajaran suatu harga aset keuangan atau surat
berharga.

     Penerbitan surat utang negara harus terlebih dahulu mendapat persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat yang mencakup persetujuan atas pembayaran semua
kewajiban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibat penerbitan surat utang
negara dimaksud. Persetujuan tersebut diberikan atas nilai bersih maksimal surat
utang negara yang akan diterbitkan dalam satu tahun anggaran. Nilai bersih adalah
tambahan atas jumlah surat utang negara yang beredar. Jumlah ini merupakan
selisih antara jumlah surat utang negara yang diterbitkan dengan yang ditarik kembali
sebelum jatuh tempo dan dilunasi selama satu tahun anggaran. Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat diberikan pada saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. Persetujuan tersebut didahului dengan mengajukan rencana
penerbitan dan pelunasan dan/atau pembelian kembali yang disampaikan bersamaan
dengan penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
372      Bab 11 : Pengelolaan Surat Utang Negara




      -o0o-
PELAPORAN
DAN PERTANGGUNG JAWABAN

    “Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala Satuan Kerja
       Perangkat Daerah harus secara jelas menyatakan bahwa Laporan
     Keuangan telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang
      memadai dan informasi yang termuat pada Laporan Keuangan telah
          disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. “




       Bab ini membahas pelaporan dan pertanggungjawaban dalam
       manajemen perbendaharaan di Indonesia. Setelah mempelajari bab
       ini Saudara diharapkan mampu untuk menjelaskan hal-hal yang
       terkait dengan:

        §   Laporan Keuangan dan Kinerja.
        §   Standar Akuntansi Pemerintahan.
        §   Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.
        §   Pemeriksaan oleh BPK




   S   ebelum berlakunya paket undang-undang di bidang keuangan negara,
ketentuan   peraturan  perundang-undangan  yang   berlaku  mengharuskan
376                                       Bab 12 : Pelaporan dan Pertanggungjawaban




pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dalam bentuk perhitungan
anggaran negara/daerah. Wujud laporan ini hanya menginformasikan aliran kas pada
APBN/APBD sesuai dengan format anggaran yang disahkan oleh legislatif, tanpa
menyertakan informasi tentang posisi kekayaan dan kewajiban pemerintah. Laporan
demikian, selain memuat informasi yang terbatas, juga waktu penyampaiannya
kepada legislatif sangat terlambat. Keandalan (reliability) informasi keuangan yang
disajikan dalam perhitungan anggaran juga sangat rendah karena sistem akuntansi
yang diselenggarakan belum didasarkan pada standar akuntansi dan tidak didukung
oleh perangkat data dan proses yang memadai.

    Upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan
pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan
laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas
dan tepat waktu. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud dinyatakan
dalam bentuk Laporan Keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan keuangan, dan
disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara lebih
lanjut memperjelas bahwa Laporan Keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan
proses akuntansi yang wajib dilaksanakan oleh setiap Pengguna Anggaran dan
kuasa Pengguna Anggaran serta Pengelola Bendahara Umum Negara/Daerah.
Sehubungan itu, pemerintah pusat maupun setiap pemerintah daerah perlu
menyelenggarakan akuntansi dalam suatu sistem yang pedomannya ditetapkan oleh
Menteri Keuangan untuk lingkungan pemerintah pusat dan oleh Menteri Dalam
Negeri untuk lingkungan pemerintah daerah.

     Salah satu hal yang sangat penting dalam praktek akuntansi dan pelaporan
keuangan di lingkungan pemerintah berhubungan dengan penetapan satuan kerja
instansi yang memiliki tanggung jawab publik secara eksplisit di mana laporan
keuangannya wajib diaudit dengan opini dari lembaga pemeriksa yang berwenang.
Instansi demikian digolongkan sebagai entitas Pelaporan. Sementara instansi lain
yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan berperan secara terbatas sebagai
entitas akuntansi berperan sebagai penyumbang bagi Laporan Keuangan yang
disusun dan disampaikan oleh Entitas Pelaporan. Sementara itu, setiap kuasa
Pengguna Anggaran, termasuk entitas pelaksana Dana Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan, untuk tingkat pemarintah pusat, Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran tertentu di tingkat daerah
diwajibkan menyelenggarakan akuntansi sebagai Entitas Akuntansi.

   Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ditetapkan bahwa Laporan
Keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada pihak legislatif sesuai dengan
kewenangannya. Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam rangka pemberian
pendapat (opini) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Dengan demikian, Laporan Keuangan yang disusun oleh Pemerintah yang
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                377


disampaikan kepada BPK untuk diperiksa masih berstatus belum diaudit (unaudited
financial statements). Sebagaimana lazimnya Laporan Keuangan tersebut setelah
diperiksa dapat disesuaikan berdasarkan temuan audit dan/atau koreksi lain yang
diharuskan oleh SAP. Laporan Keuangan yang telah diperiksa dan telah diperbaiki
itulah yang selanjutnya diusulkan oleh pemerintah pusat/daerah dalam suatu
rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan
pemerintah pusat/daerah untuk dibahas dengan dan disetujui oleh DPR/DPRD.

     Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan
undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah
pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai kinerja
instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran
sehubungan dengan Anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi
tentang kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran
pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan secara jelas keluaran
(outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Untuk
keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem
penganggaran dan Sistem Akuntansi Pemerintah. Ketentuan yang dicakup dalam
sistem akuntabilitas, kinerja instansi pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan
untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat
dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu. Selain itu, terhadap
paket Laporan Keuangan pemerintah pusat /daerah disertakan pula ikhtisar Laporan
Keuangan Perusahaan Negara/Daerah untuk periode yang sama.

    Dalam rangka memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran dan
perbendaharaan, setiap pejabat yang menyajikan Laporan Keuangan diharuskan
memberi pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan yang bersangkutan.
Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah harus secara jelas menyatakan bahwa Laporan Keuangan telah disusun
berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan informasi yang termuat
pada Laporan Keuangan telah disajikan sesuai dengan SAP.




Laporan Keuangan dan Kinerja

    Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas
Pelaporan   (yaitu  pemerintah  pusat,   pemerintah daerah,  kementerian
negara/lembaga, dan bendahara umum negara) wajib menyusun dan menyajikan
laporan keuangan dan laporan kinerja. Entitas Pelaporan Kementerian
378                                        Bab 12 : Pelaporan dan Pertanggungjawaban




Negara/Lembaga ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan
kemandirian pelaksanaan anggaran, pengelolaan kegiatan, dan besarnya anggaran.

     Setiap kuasa pengguna anggaran (yaitu setiap satuan kerja yang mempunyai
dokumen pelaksanaan anggaran tersendiri, termasuk satuan kerja yang memperoleh
alokasi anggaran dari Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan) di lingkungan suatu
kementerian negara/lembaga dan Bendahara Umum Daerah serta setiap pengguna
anggaran di lingkungan pemerintah daerah merupakan Entitas Akuntansi. Kuasa
Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah dapat ditetapkan sebagai
entitas akuntansi oleh gubernur/bupati/walikota bila mempunyai dokumen
pelaksanaan anggaran yang terpisah, jumlah anggarannya relatif besar, dan
pengelolaan kegiatannya dilakukan secara mandiri.

    Yang dimaksud dengan Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri
dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sedangkan yang dimaksud dengan
Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang berkewajiban
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan
pada entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan
    Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah setidak-tidaknya terdiri dari:
§   Laporan Realisasi Anggaran;
§   Neraca;
§   Laporan Arus Kas; dan
§   Catatan atas Laporan Keuangan.

    Laporan keuangan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah
setidak-tidaknya terdiri dari:
§ Laporan Realisasi Anggaran;
§ Neraca; dan
§ Catatan atas Laporan Keuangan.

     Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara/Daerah setidak-tidaknya terdiri
dari:
§ Laporan Realisasi Anggaran;
§ Neraca;
§ Laporan Arus Kas; dan
§ Catatan atas Laporan Keuangan.

    Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan
pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi
periode sebelumnya. Neraca menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang
diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Arus Kas menyajikan arus
kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus
kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang
diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Penambahan unsur-unsur Laporan
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                   379


Keuangan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan/atau oleh komite yang
menyusun SAP. Khusus untuk tingkat pemerintah daerah, penambahan unsur-unsur
Laporan Keuangan ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan
Menteri Dalam Negeri.

    Laporan Keuangan di atas disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah dihasilkan dari suatu Sistem Akuntansi
Pemerintahan. Tingkat keandalan Laporan Keuangan berhubungan erat dengan
keandalan sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Sistem
akuntansi perlu dikembangkan dengan mengacu pada SAP serta mempertimbangkan
kondisi pendukung yang diperlukan, terutama personil, dukungan teknologi informasi,
prosedur dan tata kerja, bagan perkiraan standar, dan lembaga atau organisasi
pendukung. Karenanya, sistem akuntansi tersebut dikembangkan sesuai dengan
kebutuhan dan tingkat kompleksitas kegiatan bidang keuangan maupun bidang
teknis. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan pada tingkat pemerintah daerah diatur
dengan Peraturan Gubernur/Bupati/ Walikota mengacu pada peraturan daerah
tentang pengelolaan keuangan daerah dan berpedoman pada peraturan pemerintah
mengenai SAP.

Penyusunan Laporan Keuangan
    Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN      pada   Kementerian    Negara/Lembaga    yang    bersangkutan     dan
menyampaikannya kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga tersebut merupakan konsolidasian dengan laporan
keuangan BLU maupun satuan kerja yang menyelenggarakan pengelolaan dana
tersendiri dan secara struktural dibawahkannya. Menteri Keuangan selaku
Bendahara      Umum    Negara    menyusun     Laporan    Keuangan      sebagai
pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara dan menyampaikannya
kepada Presiden. Laporan Keuangan tersebut disampaikan selambat-lambatnya 2
(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan Menteri
Keuangan/Bendahara Umum Negara termasuk pertanggungjawaban Anggaran
Pembiayaan dan Perhitungan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan setiap
kuasa Pengguna Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. Untuk pelaksanaan
pemeriksaan keuangan, baik Laporan Keuangan yang disusun oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga maupun oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Badan Pemeriksa
Keuangan.

    Selain menyusun berbagai laporan keuangan yang disebutkan di atas, Menteri
Keuangan juga menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk
memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. LKPP disusun berdasarkan
Laporan     Keuangan     Kementerian      Negara/Lembaga      serta    laporan
pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara. LKPP dimaksud
disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden, untuk selanjutnya
disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir. Presiden dapat mendelegasikan kepada Menteri
380                                      Bab 12 : Pelaporan dan Pertanggungjawaban




Keuangan atas nama pemerintah pusat untuk menyampaikan LKPP dengan status
belum diperiksa (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka
pelaksanaan pemeriksaan keuangan.

    Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun
Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada
Gubernur/Bupati/ Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
Penyelenggaraan teknis akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan dapat
diselenggarakan langsung oleh satuan kerja Pengguna Anggaran atau dibantu oleh
satuan kerja/pihak lain yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota berdasarkan
pertimbangan kondisi sumber daya yang tersedia, namun tanggung jawab atas
laporan tersebut berada pada satuan kerja Pengguna Anggaran yang bersangkutan.
Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan konsolidasian
dengan laporan keuangan BLU yang secara struktural dibawahkannya.

    Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah
menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan
perbendaharaan daerah dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota.
Laporan Keuangan dimaksud disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

    Pejabat Pengelola Keuangan Daerah juga menyusun Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota
untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. LKPD ini disusun
berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan
pertanggungjawaban pengelola perbendaharaan daerah. Selanjutnya, LKPD
disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

    Menteri/Pimpinan Lembaga memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian
terhadap Laporan Keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan. Laporan Keuangan yang telah disesuaikan bersama tembusan
tanggapan disampaikan kepada Menteri Keuangan oleh menteri/pimpinan lembaga
selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah laporan hasil pemeriksaan diterbitkan
Badan Pemeriksa Keuangan untuk digunakan sebagai bahan penyesuaian Laporan
Keuangan pemerintah pusat.

   Menteri Keuangan atas nama pemerintah memberikan tanggapan dan
melakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat serta koreksi lain berdasarkan SAP.

    Gubernur/bupati/walikota memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian
terhadap Laporan Keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan atas Laporan Keuangan pemerintah daerah serta koreksi lain berdasarkan
SAP.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                 381



    Berdasarkan Laporan Keuangan Menteri Keuangan menyusun rancangan
undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Rancangan
undang-undang disampaikan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

    Berdasarkan Laporan Keuangan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD. Rancangan peraturan daerah disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui
bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk tingkat pemerintah
provinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, dan untuk tingkat pemerintah
kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur.

Laporan Kinerja
    Laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan
dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam
dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Bentuk dan isi Laporan Kinerja disesuaikan
dengan bentuk dan isi rencana kerja dan anggaran. Tata cara tentang penyusunan
kegiatan dan indikator kinerja dimaksud didasarkan pada ketentuan peraturan
pemerintah tentang rencana kerja pemerintah dan peraturan pemerintah tentang
penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Informasi
tentang Realisasi Kinerja disajikan secara berbanding dengan Kinerja yang
direncanakan dan dianggarkan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pemerintah
Pusat/Daerah untuk tahun anggaran yang bersangkutan.

    Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan
Kinerja dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara. Lapoan Kinerja disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

    Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun
Laporan Kinerja dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota, dan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Laporan Kinerja disampaikan selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

     Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau
Entitas Akuntansi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikembangkan
secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem
perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah setidak-tidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-
masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana
ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.
382                                      Bab 12 : Pelaporan dan Pertanggungjawaban




Suplemen Laporan Keuangan
    Laporan keuangan dilampiri dengan:
§   Laporan keuangan BLU bentuk ringkas.
    Yang dimaksud bentuk ringkas disini adalah lembar muka Laporan Keuangan
    (face of financial statements). Dalam hal suatu BLU di lingkungan pemerintah
    daerah tidak dibawahkan secara struktural oleh suatu Satuan Kerja Perangkat
    Daerah, laporan keuangan BLU ringkas dimaksud dilampirkan langsung pada
    laporan keuangan pemerintah daerah.
§   Ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Negara/Daerah.
    Ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Negara/Daerah disusun oleh Menteri
    Keuangan/gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah pusat/daerah dalam
    kepemilikan kekayaan pemerintah pusat/daerah yang dipisahkan.
§   Ikhtisar dan/atau informasi tambahan nonkeuangan yang relevan.
    Misalnya: statistik pegawai, pergantian pejabat, dan keterangan mengenai
    bencana alam.

   Untuk memenuhi ketentuan penyusunan ikhtisar laporan keuangan Perusahaan
Negara, menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah
pusat selaku pengelola/pembina Perusahaan Negara wajib menyampaikan:
§ Laporan keuangan Perusahaan Negara yang belum diaudit kepada Menteri
   Keuangan selambat-lambatnya 2 ½ (dua setengah) bulan setelah tahun APBN
   berakhir; dan
§ Laporan keuangan Perusahaan Negara yang telah diaudit kepada Menteri
   Keuangan selambat-lambatnya 5 ½ (lima setengah) bulan setelah tahun APBN
   berakhir.
   Untuk memenuhi ketentuan penyusunan ikhtisar laporan keuangan Perusahaan
Daerah, Perusahaan Daerah wajib menyampaikan:
§ Laporan keuangan Perusahaan Daerah yang belum diaudit kepada Pejabat
   Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya 2 ½ (dua setengah) bulan
   setelah tahun APBD berakhir; dan
§ Laporan keuangan Perusahaan Daerah yang telah diaudit kepada Pejabat
   Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya 5 ½ (lima setengah) bulan
   setelah tahun APBD berakhir.

Pernyataan Tanggung Jawab
    Laporan Keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah
daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah disertai dengan pernyataan tanggung jawab
yang ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah. Laporan Keuangan tahunan Bagian Anggaran
Pembiayaan dan Perhitungan yang dialokasikan kepada Kementerian
Negara/Lembaga, dan pemerintah daerah, disampaikan secara terpisah dan disertai
dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh menteri /pimpinan
lembaga /gubernur/bupati/walikota yang menerima alokasi Anggaran Pembiayaan
dan perhitungan tersebut.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia              383



    Pernyataan tanggung jawab memuat pernyataan bahwa pengelolaan
APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang
memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP.
Pejabat pemerintah yang membuat pernyataan tanggung jawab dapat mewajibkan
para pejabat yang dibawahkannya untuk membuat pernyataan tanggung jawab yang
sama dalam batas tanggung jawab masing-masing.

Laporan Keuangan dan Kinerja Interim
     Kepala satuan kerja sebagai kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan
Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja
interim sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.
Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja interim
Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan Laporan Keuangan dan Kinerja interim
kuasa Pengguna Anggaran dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan,
Menteri Perencanaan, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

   Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran /kuasa
Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja interim
sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada gubernur/bupati/walikota, dilampiri
dengan Laporan Keuangan dan Kinerja interim atas pelaksanaan kegiatan dan
Dekonsentrasi /Tugas Pembantuan.

Laporan Keuangan Atas Pelaksanaan Kegiatan Dana
Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan
    Satuan Kerja Persngkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan Dana
Dekonsentrasi menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan dan
Kinerja sebagaimana yang berlaku bagi kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat
pemerintah pusat. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan Laporan
Keuangan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi kepada gubernur
dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. Gubernur menyiapkan Laporan Keuangan
dan Kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi, dan
selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait serta
kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

    Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan Tugas
Pembantuan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan dan
Kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa Pengguna anggaran pada tingkat
pemerintah pusat. Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Tugas
Pembantuan disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dan Menteri/Pimpinan
Lembaga terkait. Gubernur/bupati/ walikota menyiapkan Laporan Keuangan dan
Kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan dan selanjutnya
384                                     Bab 12 : Pelaporan dan Pertanggungjawaban




menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait serta kepada Presiden
melalui Menteri Keuangan.

   Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dilaporkan secara terintegrasi dalam Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran yang bersangkutan.
Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanan kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
    Bendahara penerimaan/pengeluaran wajib menatausahakan dan menyusun
laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan
APBN /APBD. Laporan pertanggungjawaban bendahara menyajikan informasi
tentang saldo awal, penambahan, penggunaan, dan saldo akhir uang persediaan
yang dikelolanya pada suatu periode. Laporan pertanggungjawaban bendahara
disampaikan kepada Bendahara Umum Negara/Daerah atau Kuasa Bendahara
Umum Negara/Daerah, Menteri/Pimpinan Lembaga/gubernur/bupati/walikota, dan
Badan Pemeriksa Keuangan.


Laporan Manajerial di Bidang Keuangan
     Laporan manajerial di bidang keuangan adalah laporan yang menyajikan
informasi keuangan untuk membantu manajemen pemerintah dalam pengambilan
keputusan dan pengendalian yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan.
Laporan manajerial di bidang keuangan dapat dihasilkan dari Sistem Akuntansi
Pemerintahan.


Standar Akuntansi Pemerintahan

     Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban
keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti
standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut
diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang
mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD
disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang
ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

     Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan
demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam
upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                 385


dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan
dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan.

    PSAP disusun dan dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
(KSAP) dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
yang dikembangkan oleh KSAP. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar
Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan
merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun
laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah
yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

    Komite Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan suatu komite yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
yang berfungsi menyusun dan mengembangkan SAP. KSAP terdiri dari Komite
Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Konsultastif) dan Komite Kerja
Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja). Komite konsultatif bertugas
memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep rancangan
peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Komite kerja bertugas
mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep rancangan peraturan
pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

     PSAP dapat dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan (IPSAP) dan/atau Buletin Teknis. IPSAP dan Buletin Teknis disusun
dan ditetapkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
IPSAP adalah klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas pernyataan SAP
yang diterbitkan oleh KSAP. Sedangkan Buletin Teknis adalah informasi yang
diterbitkan oleh KSAP yang memberikan arahan/pedoman secara tepat waktu untuk
mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan yang timbul.
IPSAP dan Buletin Teknis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP.

    PSAP terdiri dari:
1.  PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
2.  PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
3.  PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas.
4.  PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan.
5.  PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan.
6.  PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi.
7.  PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.
8.  PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.
9.  PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban.
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi,
    dan Peristiwa Luar Biasa.
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.

    Pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada SAP.
Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan
386                                                    Bab 12 : Pelaporan dan Pertanggungjawaban




Peraturan Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat
pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota, mengacu pada
Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada
Peraturan Pemerintah.


Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

   Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur
manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhitisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan
Pemerintah Pusat. Hasil dari pelaksanaan SAPP adalah Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP). SAPP, terdiri dari:
§ SiAP (Sistem Akuntansi Pusat) yang terdiri dari SAKUN (Sistem Akuntansi Kas
   Umum Negara) dan SAU (Sistem Akuntansi Umum).
§ SAI (Sistem Akuntansi Instansi) yang terdiri dari SAK (Sistem Akuntansi
   Keuangan) dan SABMN ( Sistem Akuntansi Barang Milik Negara).

    SiAP hanya dilakukan di Kementerian Keuangan sedangkan SAI dilaksanakan di
seluruh Kementerian Negara/Lembaga hingga di tingkat satkernya masing-masing.
Hasil dari SAKUN adalah Laporan Arus Kas dan Neraca KUN (Kas Umum Negara).
Sedangkan hasil dari SAU adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
Sementara itu, hasil dari pelaksanaan SAI adalah Laporan Realisasi Anggaran dan
Neraca di masing-masing satker, unit wilayah, tingkat eselon I, hingga ke tingkat
Kementerian Negara/Lembaga.

                                  Skema Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
                                                    SAPP
         DEPARTEMEN                                                                      DEPARTEMEN/
                                                (Sistem Akuntansi
          KEUANGAN                              Pemerintah Pusat)                          LEMBAGA


                              SiAP                                                 SAI
                     (Sistem Akuntansi Pusat)                          (Sistem Akuntansi Instansi)



             SAKUN                      SAU                         SAK                     SABMN
          (Sistem Akuntansi        (Sistem Akuntansi          (Sistem Akuntansi          (Sistem Akuntansi
          Kas Umum Negara)               Umum)                    Keuangan)                    BMN)



             Laporan Arus                LRA                                Laporan Keuangan
            Kas Pemerintah            Pemerintah                                 Instansi
                Pusat                   Pusat




             Neraca Kas                 Neraca                      LRA Instansi         Neraca Instansi
            Umum Negara               Pemerintah
                                        Pusat
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                 387



Sistem Akuntansi Pusat
    Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) adalah serangkaian prosedur manual maupun
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai
dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). SiAP terdiri dari SAKUN dan
SAU. SAKUN menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca KUN sedangkan SAU
menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

     Dalam rangka pelaksanaan SiAP: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) memproses data transaksi penerimaan dan pengeluaran, KPPN Khusus
memproses data transaksi pengeluaran yang berasal dari Bantuan Luar Negeri
(BLN), Direktorat Pengelolaan Kas Negara (DPKN) memproses data transaksi
penerimaan dan pengeluaran Bendahara Umum Negara (BUN) melalui kantor pusat,
dan Direktorat Informasi dan Akuntansi memproses data APBN serta melakukan
verifikasi dan akuntansi untuk data transaksi penerimaan dan pengeluaran BUN
melalui kantor pusat.

     KPPN menyusun Lapran Arus Kas, Neraca KUN, dan Laporan Realisasi
Anggaran di wilayah kerjanya masing-masing. Laporan Realisasi Anggaran tersebut
merupakan bahan rekonsiliasi dengan satuan kerja di wilayah kerjanya. Laporan-
laporan tersebut oleh KPPN disampaikan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan setiap bulan. Demikian pula halnya dengan KPPN Khusus. Laporan
yang dihasilkan, terkait dengan transaksi pengeluaran BLN, beserta data transaksi
dikirimkan ke Direktorat Informasi dan Akuntansi setiap bulan.

    Kantor Wilayah (kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun laporan
keuangan berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, dan Laporan Realisasi Anggaran
SAU di tingkat wilayah yang merupakan hasil penggabungan laporan keuangan
seluruh KPPN di wilayah kerjanya. Laporan Realisasi Anggaran tersebut merupakan
bahan rekonsiliasi dengan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
(UAPPA-W) di wilayah kerjanya. Laporan-laporan tersebut di atas kemudian
disampaikan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi dan
Akuntansi setiap bulan.

    Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun laporan keuangan berupa
Laporan Arus Kas, Neraca KUN, dan Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan
hasil penggabungan laporan keuangan seluruh unit Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, baik yang berada di tingkat pusat maupun di daerah. Laporan
Realisasi Anggaran tersebut merupakan bahan rekonsiliasi dengan Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) dan Unit Akuntansi Pengguna
Anggaran (UAPA). Berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan UAPA yang tertuang dalam
Berita Acara Rekonsiliasi (BAR), Direktorat Jenderal Perbendaharaan berwenang
melakukan perbaikan data Laporan Realisasi Anggaran sebelum revisi atas Laporan
Realisasi Anggaran yang diterima dari UAPA. Perbaikan data Laporan Realisasi
Anggaran tersebut tidak menghilangkan kewajiban UAPA untuk menyampaikan revisi
atas Laporan Realisasi Anggaran.
388                                       Bab 12 : Pelaporan dan Pertanggungjawaban




Sistem Akuntansi Instansi
    Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai
dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian
Negara/Lembaga. SAI merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Pemerintah
Pusat (SAPP). SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem
Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Setiap Kementerian Negara/Lembaga
wajib menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan keuangan termasuk
Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

     Untuk melaksanakan SAK dibentuk Unit Akuntansi Keuangan yang terdiri dari:
1.   UAPA (Unit Akuntansi Pengguna Anggaran)
2.   UAPPA-E1 (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I)
3.   UAPPA-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah)
4.   UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran)

    Sedangkan untuk melaksanakan SABMN dibentuk Unit Akuntansi Barang yang
terdiri dari:
1. UAPB (Unit Akuntansi Pengguna Barang)
2. UAPPB-E1 (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I)
3. UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah)
4. UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang)

Sistem Akuntansi Keuangan

Kegiatan UAKPA:

§     Wajib memproses dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan
      berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan
      Keuangan satuan kerja.
§     UAKPA yang menggunakan anggaran pembiayaan dan perhitungan, wajib
      memproses dokumen sumber untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran
      dan Catatan atas Laporan Keuangan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
§     Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca beserta Arsip
      Data Komputer (ADK) dan melakukan rekonsialiasi setiap bulan ke KPPN.
§     Hasil rekonsiliasi dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
§     Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca beserta ADK setiap
      bulan kepada UAPPA-W/UAPPA-E1.
§     Menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa Laporan
      Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kegiatan UAPPA-W:

§     Melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAKPA di
      wilayah kerjanya termasuk Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan
      Perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                  389


§   Menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W berdasarkan hasil
    penggabungan laporan keuangan tersebut.
§   Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tingkat UAPPA-W
    beserta ADK kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di
    wilayah masing-masing setiap bulan.
§   Melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan yang dibuatnya dengan Kantor
    Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan. Hasil rekonsiliasi
    tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
§   Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tingkat UAPPA-W
    beserta ADK kepada UAPPA-E1 setiap bulan.
§   Menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa Laporan
    Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan

Kegiatan UAPPA-E1:

§   Melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAPPA-
    W yang berada di wilayah kerjanya termasuk laporan keuangan UAPPA-W
    Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, laporan keuangan UAKPA yang
    langsung berada di bawah UAPPA-E1, dan Laporan Realisasi Anggaran
    Pembiayaan     dan    Perhitungan    yang    digunakan   oleh  Kementerian
    Negara/Lembaga.
§   Menyusun laporan keuangan tingkat Eselon I berdasarkan hasil penggabungan
    laporan keuangan tersebut.
§   Dapat melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan yang dibuatnya dengan
    Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi dan Akuntansi
    setiap semester. Hasil rekonsiliasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara
    Rekonsiliasi.
§   Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tingkat Eselon I beserta
    ADK kepada UAPA setiap bulan.
§   Menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa Laporan
    Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kegiatan UAPA:

§   Melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAPPA-
    E1 termasuk laporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta
    Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (bila ada).
§   Menyusun laporan keuangan tingkat Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan
    hasil penggabungan laporan keuangan tersebut.
§   Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran tingkat UAPA beserta ADK kepada
    Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.
§   Menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa Laporan
    Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
§   Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan Direktorat Jenderal
    Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi dan Akuntansi setiap semester yang
    hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsilisasi.
390                                       Bab 12 : Pelaporan dan Pertanggungjawaban




Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

Kegiatan UAKPB:

§     Melaksanakan proses akuntansi atas dokumen sumber dalam rangka
      menghasilkan data transaksi Barang Milik Negara (BMN), Laporan BMN, dan
      Laporan Manajerial lainnya termasuk yang dananya bersumber dari anggaran
      pembiayaan dan perhitungan.
§     Data transaksi BMN disampaikan kepada petugas akuntansi UAKPA setiap bulan
      dalam bentuk ADK untuk penyusunan Neraca.
§     Laporan BMN beserta ADK data transaksi BMN disampaikan kepada UAPPB-
      W/UAPPB-E1 setiap semester.
§     Selain untuk memenuhi kebutuhan manajerial, Laporan BMN merupakan bahan
      penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan lampiran
      laporan keuangan.

Kegiatan UAPPB-W:

§     Menyusun Laporan BMN tingkat wilayah berdasarkan hasil penggabungan
      laporan BMN seluruh UAKPB di wilayah kerjanya.
§     Laporan BMN tingkat wilayah beserta ADK data transaksi BMN disampaikan
      kepada UAPPB-E1 dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di
      wilayah kerjanya masing-masing setiap semester.
§     Selain untuk memenuhi kebutuhan manajerial, Laporan BMN merupakan bahan
      penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan tingkat UAKPA-W dan lampiran
      laporan keuangan.

Kegiatan UAPPB-E1:

§     Menyusun Laporan BMN tingkat Eselon I berdasarkan hasil penggabungan
      laporan BMN seluruh UAPPB-W di wilayah kerjanya, termasuk UAPPB-W
      Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta UAKPB yang langsung berada di
      bawahnya.
§     Laporan BMN beserta ADK data transaksi BMN disampaikan kepada UAPB
      setiap semester.
§     Selain untuk memenuhi kebutuhan manajerial, Laporan BMN merupakan bahan
      penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan tingkat Eselon I dan lampiran
      laporan keuangan.

Kegiatan UAPB:

§     Menyusun Laporan BMN tingkat Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan
      hasil penggabungan laporan BMN dari seluruh UAPPB-E1 di wilayah kerjanya.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                391


§   Laporan BMN disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal
    Perbendaharaan setiap semester.
§   UAPB melakukan pemutakhiran data Laporan BMN dengan Direktorat Jenderal
    Perbendaharaan c.q Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara
    setiap tahun.
§   Selain untuk memenuhi kebutuhan manajerial, Laporan BMN merupakan bahan
    penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan tingkat Kementerian
    Negara/Lembaga dan lampiran laporan keuangan.



Pemeriksaan oleh BPK

     Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang
dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar
pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan
informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan
kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan
kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
pertanggungjawaban. Sedangkan yang dimaksud dengan tanggung jawab keuangan
negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan
negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

    Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum,
standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani
oleh BPK dan/atau pemeriksa.

Lingkup Pemeriksaan
    BPK melakukan pemeriksaan keuangan negara yang meliputi pemeriksaan atas
pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan
negara. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang
dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.

    Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan
ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan
kepada BPK dan dipublikasikan. Hal ini dimaksudkan agar BPK dapat melakukan
evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Hasil
392                                        Bab 12 : Pelaporan dan Pertanggungjawaban




pemeriksaan akuntan publik dan evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan oleh
BPK kepada lembaga perwakilan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan
kewenangannya.

   Pemeriksaan oleh BPK terdiri atas:
1. Pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan.
2. Pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara
   yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan
   aspek efektivitas.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang tidak termasuk
   dalam pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan kinerja, antara lain meliputi
   pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan
   pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.

Pelaksanaan Pemeriksaan
    Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan,
penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan
pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK. Dalam merencanakan
tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga
perwakilan. Dalam rangka membahas permintaan, saran, dan pendapat, BPK atau
lembaga perwakilan dapat mengadakan pertemuan konsultasi.

     Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat mempertimbangkan
informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat. Informasi dari pemerintah
termasuk dari lembaga independen yang dibentuk dalam upaya pemberantasan
korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi
Pengawasan Persaingan Usaha, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan. Informasi dari masyarakat termasuk hasil penelitian dan pengembangan,
kajian, pendapat dan keterangan organisasi profesi terkait, berita media massa,
pengaduan langsung dari masyarakat.

     Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan
intern pemerintah. Untuk keperluan tersebut, laporan hasil pemeriksaan intern
pemerintah wajib disampaikan kepada BPK. Dalam melaksanakan tugas
pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar
BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Penggunaan pemeriksa dan/atau
tenaga ahli dari luar BPK dilakukan apabila BPK tidak memiliki/tidak cukup memiliki
pemeriksa dan/atau tenaga ahli yang diperlukan dalam suatu pemeriksaan.
Pemeriksa dan/atau tenaga ahli dalam bidang tertentu dari luar BPK dimaksud
adalah pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah, pemeriksa,
dan/atau tenaga ahli lain yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BPK.
Penggunaan pemeriksa yang berasal dari aparat pengawasan intern pemerintah
merupakan penugasan pimpinan instansi yang bersangkutan.

    Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:
§   Meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                    393


    berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
    keuangan negara;
§   Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan
    segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas
    yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam
    pelaksanaan tugas pemeriksaannya;
§   Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen
    pengelolaan keuangan negara. Penyegelan adalah suatu tindakan yang
    dilakukan oleh pemeriksa sebagai salah satu bagian dari prosedur pemeriksaan
    paling lama 2 x 24 jam dengan memperhatikan kelancaran pelaksanaan
    pekerjaan/pelayanan di tempat yang diperiksa. Penyegelan hanya dilakukan
    apabila pemeriksaan atas persediaan uang, barang, dan/atau dokumen
    pengelolaan keuangan negara terpaksa ditunda karena sesuatu hal. Penyegelan
    dilakukan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan
    keuangan negara dari kemungkinan usaha pemalsuan, perubahan, pemusnahan,
    atau penggantian pada saat pemeriksaan berlangsung.
§   Meminta keterangan kepada seseorang dan melakukan pemanggilan kepada
    seseorang. Permintaan keterangan tersebut dilakukan oleh pemeriksa untuk
    memperoleh, melengkapi, dan/atau meyakini informasi yang dibutuhkan dalam
    kaitan dengan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan seseorang adalah
    perseorangan atau badan hukum
§   Memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu
    pemeriksaan. Kegiatan pemotretan, perekaman, dan/atau pengambilan sampel
    (contoh) fisik obyek yang dilakukan oleh pemeriksa bertujuan untuk memperkuat
    dan/atau melengkapi informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan.

    Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan
pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.
Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya
indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Apabila dalam pemeriksaan
ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
     Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai
dilakukan. Dalam hal diperlukan, pemeriksa dapat menyusun laporan interim
pemeriksaan. Laporan interim pemeriksaan dimaksud, diterbitkan sebelum suatu
pemeriksaan selesai secara keseluruhan dengan tujuan untuk segera dilakukan
tindakan pengamanan dan/atau pencegahan bertambahnya kerugian.

    Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi
keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a)
kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan
(adequate disclosures), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
(d) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat
diberikan oleh pemeriksa, yakni (a) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified
394                                          Bab 12 : Pelaporan dan Pertanggungjawaban




opinion), (b) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (c) opini tidak wajar
(adversed opinion), dan (d) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of
opinion).

    Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan
rekomendasi. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.
Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan,
dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil
pemeriksaan.

    Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat
disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan
setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Laporan hasil
pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK
kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan
keuangan dari pemerintah daerah. Laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan
pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai
dengan kewenangannya. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu
disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya. Laporan hasil
pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan khusus
disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

    Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang
bersangkutan. Ikhtisar hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada
Presiden/gubernur/bupati/ walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah
berakhirnya semester yang bersangkutan.

    Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan,
dinyatakan terbuka untuk umum. Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk
umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat. Namun demikian
laporan hasil pemeriksaan dimaksud tidak termasuk laporan yang memuat rahasia
negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

     Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian
dari rekomendasi. Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat
dilaksanakan, pejabat wajib memberikan alasan yang sah. Pejabat wajib memberikan
jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam
laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan tersebut disampaikan kepada
BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan
diterima.

   BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dalam rangka
pemantauan ini, BPK menatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan
menginventarisasi permasalahan, temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjut atas
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                  395


rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya BPK menelaah jawaban
atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk
menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan. Pejabat yang diketahui tidak
melaksanakan kewajiban berupa melaksanakan tindak lanjut rekomendasi dapat
dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang kepegawaian. BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada
lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

    Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan
pembahasan sesuai dengan kewenangannya. DPR/DPRD meminta penjelasan
kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan. DPR/DPRD dapat
meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan ini dapat
berupa pemeriksaan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan kinerja,
dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah
untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pengenaan Ganti Kerugian Negara
    BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban
bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada
kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.
Surat keputusan ini diterbitkan apabila belum ada penyelesaian yang dilakukan
sesuai dengan tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan
oleh BPK. Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK
dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan. Apabila
bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK
menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara/daerah
kepada bendahara bersangkutan. Pembelaan diri ditolak oleh BPK apabila
bendahara tidak dapat membuktikan bahwa dirinya bebas dari kesalahan, kelalaian,
atau kealpaan.

    Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaan negara
dan badanbadan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian
kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari
setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud. BPK memantau
penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri
bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/
pemerintah daerah.

Ketentuan Pidana
   Ketentuan pidana yang diatur pada pasal 24, pasal 25, dan pasal 26 Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:
§ Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan
   dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk
   kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
   keuangan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6
396                                      Bab 12 : Pelaporan dan Pertanggungjawaban




    (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
    rupiah).
§   Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan/atau
    menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan dipidana dengan pidana penjara
    paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak
    Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
§   Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK tanpa
    menyampaikan alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan pidana
    penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling
    banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
§   Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau membuat palsu dokumen
    yang diserahkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
    dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
§   Setiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang
    diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan melampaui batas
    kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
    dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
§   Setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan
    kedudukan dan/atau tugas pemeriksaan dipidana dengan pidana penjara
    sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
    denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
§   Setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan
    yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu melakukan
    pemeriksaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6
    (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
    rupiah).
§   Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti
    rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan dipidana
    dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau
    denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Kebijakan  Pengawasan    Nasional   Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun
2006

    Kebijakan Pengawasan Nasional APIP Tahun 2006 merupakan upaya untuk
mensinergikan seluruh kegiatan APIP di Pusat dan Daerah dalam rangka
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern Pemerintah. Untuk itu
diperlukan komunikasi dan kerja sama antar APIP, sehingga program-program yang
disusun oleh masing-masing APIP dapat saling menunjang satu sama lain.
Diharapkan seluruh APIP dapat menjadikan Kebijakan Pengawasan Nasional ini
sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahunan dan Program
Kerja Pengawasan Tahunan masing-masing APIP.

Latar Belakang
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                  397




     Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen Pemerintah yang
penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus
mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang
terjadi, baik politik, ekonomi, dan sosial melalui suatu program dan kegiatan yang
ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan nasional yang berlaku secara
menyeluruh untuk APIP Pusat dan Daerah. Perubahan yang terjadi akibat dinamika
tuntutan masyarakat tercermin dari penetapan peraturan perundang-undangan yang
mendukung penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dan peningkatan
peranan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan perundang-
undangan yang mendukung kepemerintahan yang baik terutama berupa Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Selain itu dalam bidang keuangan telah ditetapkan paket Undang-Undang
Keuangan Negara yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 yang
mendorong penerapan sistem administrasi keuangan negara yang berbasis kinerja
serta lebih transparan dan akuntabel. Sementara itu, tuntutan masyarakat terhadap
peningkatan peranan daerah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004.

     Tuntutan masyarakat kepada Pemerintah untuk segera mewujudkan
kepemerintahan yang baik merupakan tuntutan untuk terselenggaranya pemerintah
yang bersih, efektif, efisien, dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan melalui suatu sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah. Dalam hal ini pengawasan intern pemerintah memegang
peranan penting untuk memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan
pemerintahan dan pertanggungjawaban melalui sistem akuntabilitas tersebut telah
dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan. Untuk dapat melaksanakan peran
pengawasan secara optimal, setiap unit APIP sesuai dengan lingkup kewenangan
serta tugas dan fungsi masing-masing harus dapat memilih prioritas sasaran
pengawasan, melaksanakan kegiatan pengawasan yang tepat dan relevan untuk
diterapkan sesuai dengan sasaran pengawasan yang telah ditetapkan. Prioritas
sasaran pengawasan tersebut perlu dirumuskan secara jelas dan terinci dalam
program kerja pengawasan tahunan.
     Sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP dalam menyusun Program Kerja
Pengawasan Tahunan di Pusat dan Daerah sesuai dengan lingkup kewenangan
serta tugas dan fungsi masing-masing, perlu dirumuskan dan ditetapkan Kebijakan
Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Jakwasnas APIP),
dengan memperhatikan program-program Pemerintah terutama yang tercantum
398                                       Bab 12 : Pelaporan dan Pertanggungjawaban




dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 dan masalah-
masalah aktual yang muncul pada tahun-tahun terakhir.

    Visi pengawasan intern pemerintah adalah terwujudnya Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) yang profesional dan mampu mendorong penerapan
prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Misi Pengawasan intern pemerintah adalah
melaksanakan pengawasan intern berdasarkan kode etik dan standar pengawasan
yang diakui bersama dalam rangka memberikan jaminan bagi terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan taat terhadap peraturan
perundang-undangan serta terlindunginya kekayaan negara dari setiap upaya
penyimpangan.

    Tujuan penyusunan Kebijakan Pengawasan Nasional APIP Tahun 2006 adalah:
§   Menetapkan arah Kebijakan Pengawasan Intern Pemerintah dalam Tahun 2006.
§   Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah melalui
    sinergi pengawasan fungsional yang dilakukan melalui APIP.
§   Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahunan dan Program Kerja
    Pengawasan Tahunan masing-masing APIP.

Arah Kebijakan dan Program
    Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun
2006 diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi pengawasan intern
pemerintah, dalam rangka membantu dan mendorong agar kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat
dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk
mendorong agar tujuan kegiatan pemerintahan dapat dicapai secara hemat, efisien,
efektif, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam RPJM 2004-
2009, arah kebijakan pengawasan dinyatakan dengan:
§ Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara, koordinasi dan sinergi
    pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.
§ Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.
§ Pemberian sanksi yang tegas bagi para pelaku KKN sesuai dengan ketentuan
    yang berlaku.

    Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan
diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-
2009 dan masalah-masalah aktual yang muncul dalam tahun-tahun terakhir, maka
Program Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2006 disusun dalam bentuk kegiatan
utama dan kegiatan penunjang sebagai berikut:

1. Kegiatan Utama

      a.   Pemeriksaan

      Pemeriksaan Kinerja Terhadap Penggunaan Dana APBN dan APBD
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                   399


        Pengeluaran negara yang dibiayai dari dana APBN, termasuk dana Pinjaman
    atau Hibah Luar Negeri (PHLN), dana APBN yang dialokasikan untuk
    pelaksanaan tugas pembantuan dan dekonsentrasi, serta dana APBD harus
    dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh instansi pemerintah pusat
    dan daerah. Dalam rangka menjalankan peran utamanya sebagai quality
    assurance, setiap unit APIP sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing,
    perlu melakukan pemeriksaan untuk memberikan penilaian atas kinerja
    penggunaan dana-dana tersebut, termasuk anggaran untuk TNI dan POLRI.
    Ruang lingkup pemeriksaan kinerja berupa pemeriksaan efektivitas, efisiensi dan
    ekonomi (kehematan) penggunaan anggaran serta ketaatan pelaksanaan
    kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan kinerja
    penggunaan dana APBN dan APBD bertujuan menilai kinerja penyelenggaraan
    pemerintahan dan pembangunan yang didanai APBN dan APBD, serta
    memberikan rekomendasi dalam rangka membantu manajemen/pimpinan
    instansi pemerintahan meningkatkan kinerja.



    Pemeriksaan Kinerja atas Kegiatan Pelayanan Publik
         Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan
    pembangunan adalah efektivitas pelayanan instansi pemerintahan dalam
    memenuhi kebutuhan dan keperluan masyarakat melalui pelayanan publik yang
    prima, termasuk di dalamnya pelayanan dalam bidang perijinan.
         Seluruh jajaran APIP sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing,
    perlu meningkatkan intensitas pengawasan atas pelayanan publik sebagaimana
    disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.
    SE/15/M.PAN/9/2005 tentang Peningkatan Intensitas Pengawasan Dalam Upaya
    Perbaikan Pelayanan Publik untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan publik
    termasuk perijinan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat
    telah sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan publik yang baku. Untuk
    itu perlu dilakukan pemeriksaan atas proses penyelenggaraan pelayanan publik.
    Melalui pemeriksaan kinerja unit pelayanan publik diharapkan APIP dapat
    membantu pimpinan instansi pemerintah meningkatkan kualitas dan efektivitas
    pelayanan publik.
         Peningkatan efektivitas dan kualitas pelayanan publik diharapkan dapat
    meningkatkan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, yang berdasarkan
    penilaian Transparency International, hanya mencapai 2,2 pada tahun 2005.
    Sebagaimana diketahui, IPK adalah nilai dengan interval 1-10 yang
    menggambarkan persepsi masyarakat bisnis internasional terhadap tingkat
    korupsi pada suatu negara, di mana komponen penilaian utama adalah tentang
    tingkat kemudahan dan kelancaran perijinan untuk melakukan usaha bisnis pada
    suatu negara. Nilai IPK yang tinggi mencerminkan tertib dan lancarnya perijinan
    untuk usaha bisnis sebagai bagian dari pelayanan publik dalam suatu negara.
         Nilai IPK Indonesia meningkat dari 1,9 pada Tahun 2000 menjadi 2,2 pada
    tahun 2005. Walaupun terjadi peningkatan nilai IPK, namun dapat dilihat bahwa
    peningkatan tersebut sangat lambat, yaitu rata-rata 0,06 per tahun. Upaya
    percepatan pemberantasan korupsi di bidang perijinan diharapkan dapat
    mempercepat peningkatan nilai IPK menjadi 5,0 pada tahun 2010, atau rata-rata
400                                          Bab 12 : Pelaporan dan Pertanggungjawaban




      0,6 per tahun. Nilai IPK yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan laju investasi
      (penanaman modal) asing maupun dalam negeri, sehingga mempercepat
      pertumbuhan ekonomi nasional.
          Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan kinerja pelayanan publik, perlu
      dilakukan penilaian tentang efektivitas penerapan prinsip-prinsip dan standar
      pelayanan publik yang ditetapkan dalam Kep. Men. PAN No.
      63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik. Melalui
      pemeriksaan kinerja, APIP dapat memberikan penilaian-penilaian dan
      rekomendasi untuk mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik.

      Pemeriksaan Kinerja atas Optimalisasi Penerimaan Negara dan Daerah
          Untuk mengurangi ketergantungan Pemerintah terhadap pinjaman luar negeri
      dalam rangka penyediaan sumber dana pembiayaan pembangunan, Pemerintah
      berupaya keras melakukan optimalisasi peningkatan penerimaan negara , baik
      penerimaan Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Asli Daerah baik
      penerimaan pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
          Upaya pemerintah ini harus didukung sepenuhnya oleh seluruh jajaran APIP
      melalui pelaksanaan pengawasan yang meliputi pemeriksaan kinerja atas
      kegiatan optimalisasi penerimaan negara baik yang bersifat intensifikasi maupun
      ekstensifikasi. Dalam rangka intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan
      pajak, APIP, khususnya Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan perlu
      melakukan pemeriksaan kinerja penerimaan pajak. Khusus mengenai PNBP, jika
      dipandang perlu Departemen Keuangan dapat meminta bantuan BPKP. Khusus
      untuk melakukan pemeriksaan PNBP sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam
      PP No. 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan PNBP.

      Pemeriksaan Keuangan atas Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)
          Pemeriksaan terhadap dana hutang dan hibah luar negeri mencakup nilai
      hutang keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Loan Agreement, dilakukan
      oleh APIP yang ditunjuk oleh institusi atau negara donor. Pemeriksaan terhadap
      PHLN mencakup pemeriksaan umum (general audit) untuk memberikan opini
      atau pernyataan pendapat akuntan terhadap kewajaran laporan keuangan
      proyek-proyek yang dibiayai dari sumber dana PHLN. Hal ini dimaksudkan agar
      dana PHLN tersebut dimanfaatkan secara optimal, terarah, dengan tingkat
      kebocoran yang minimal dan penggunaannya dilakukan menurut skala prioritas
      sesuai kebijakan pembangunan yang telah digariskan.

      Pemeriksaan Investigatif
           Salah satu isu aktual yang sangat penting untuk direspon oleh APIP adalah
      Instruksi Presiden kepada pimpinan instansi pemerintah di Pusat dan Daerah
      yang berisi tentang percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana tercantum
      dalam Inpres No. 5 Tahun 2004. Dalam Diktum ke 10 Inpres No. 5 tahun 2004,
      Pimpinan Instansi Pemerintah diinstruksikan untuk meningkatkan upaya
      pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di
      lingkungannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh APIP adalah
      melakukan pemeriksaan investigatif apabila ada dugaan kasus KKN di
      lingkungan Aparatur Negara.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                    401


        Dalam melaksanakan setiap tugas pemeriksaan terutama pemeriksaan
    terhadap obyek Pemeriksaan atau kegiatan yang rawan terhadap kebocoran dan
    adanya hambatan kelancaran pembangunan serta pelayanan masyarakat, setiap
    APIP wajib mengembangkan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan yang
    diarahkan untuk mengungkapkan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi,
    perdata, dan kejahatan keuangan lainnya (antara lain penggelapan, penipuan
    dan pemalsuan) serta penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan dan
    pelayanan masyarakat. Apabila ditemukan indikasi yang kuat adanya unsur-
    unsur tindak pidana korupsi, perdata dan kejahatan keuangan lainnya, maka
    pemeriksaan perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif.
        Selain dari hasil pengembangan pemeriksaan reguler, pemeriksaan
    investigatif juga dilaksanakan berdasarkan pengembangan atas temuan hasil
    pemeriksaan yang belum ada atau belum tuntas tindak lanjutnya, pengaduan
    masyarakat baik melalui Kotak Pos 5000 maupun yang langsung ditujukan
    kepada APIP yang bersangkutan, permintaan dari instansi yang berwenang dan
    isu aktual yang berkembang di masyarakat. Perlu dilakukan peningkatan dan
    pengembangan kerja sama dengan instansi lain mencakup kejaksaan,
    kepolisian, dan pihak lain yang terkait, serta peningkatan kerja sama dalam
    lingkup APIP baik di pusat ataupun daerah terutama dengan Bawasda
    Propinsi/Kabupaten/Kota serta lembaga-lembaga pengawasan masyarakat.
        Untuk lebih mendalami dan mengungkap adanya unsur-unsur tindak pidana
    korupsi maka alokasi dana untuk pemeriksaan investigatif dalam tahun 2006
    perlu disediakan secara memadai. Bahkan bila dipandang perlu, di dalam
    organisasi Inspektorat Jenderal Departemen dapat dibentuk inspektorat yang
    secara khusus melakukan pemeriksaan investigatif di luar inspektorat yang telah
    ada, tanpa mengurangi struktur organisasi yang telah ada. Hal ini dimungkinkan,
    dengan terbitnya Perpres Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
    Perpres No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
    Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

    Pemeriksaan terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian Pimpinan
    Lembaga/Instansi Pemerintah
        Dalam pengambilan keputusan, pimpinan lembaga/instansi pemerintah dapat
    memberikan perhatian khusus pada masalah-masalah tertentu yang menjadi
    bidang tugasnya. Masing-masing unit APIP harus tanggap dan harus dapat
    menyajikan informasi hasil pengawasan atas permasalahan yang menjadi
    perhatian pimpinan lembaga/instansi dimaksud.

    Pemeriksaan bersifat khas
        Sesuai dengan tujuan pembentukannya, setiap unit APIP dapat mempunyai
    tugas dan fungsi yang bersifat khas yang tidak dimiliki oleh APIP lainnya seperti
    pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Daerah. Unit APIP bersangkutan perlu
    memperhatikan dan melaksanakan kegiatan pengawasan yang bersifat khas
    dimaksud, antara lain melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu di luar
    pemeriksaan investigatif.

    b.   Monitoring
402                                        Bab 12 : Pelaporan dan Pertanggungjawaban




           Kegiatan pengawasan lainnya yang penting adalah monitoring atau
      pemantauan. Monitoring oleh APIP dilakukan secara terus-menerus terhadap
      seluruh tahap pelaksanaan tugas pokok instansi pemerintah sejak tahap
      perencanaan, sebagai salah satu bentuk pengarahan dan penjagaan terhadap
      pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, agar tetap berjalan sesuai
      dengan kebijakan, rencana, prosedur dan ketentuan peraturan perundang-
      undangan. APIP dapat segera memberikan saran/rekomendasi kepada pimpinan
      instansi pemerintah/unit kerja yang bertanggungjawab, jika hasil monitoring
      menunjukkan bahwa ada hal-hal yang perlu dikoreksi untuk menjamin agar
      tujuan/sasaran program/kegiatan dapat dicapai secara efektif dan efisien.
      Saran/rekomendasi tersebut antara lain dapat berupa perbaikan dalam
      penerapan sistem pengendalian intern, misalnya penyempurnaan kebijakan,
      pengorganisasian, perencanaan, prosedur, dan sistem pelaporan.
           Selain itu, untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal dan memberikan
      nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan, setiap APIP wajib untuk
      memantau tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengawasan intern, ekstern dan
      pengawasan masyarakat dan mendorong pimpinan instansi untuk
      memperhatikan dan melaksanakan tindak lanjut tersebut. Pemantauan tindak
      lanjut ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa instansi pemerintah telah
      melaksanakan tindak lanjut sebagaimana mestinya. Apabila dari pemantauan
      tindak lanjut hasil pengawasan tersebut ditemukan adanya rekomendasi yang
      tidak dilaksanakan, maka pimpinan instansi pemerintah dapat mengenakan
      sanksi kepada pimpinan unit kerja atau personil yang bertanggungjawab. Sesuai
      dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan
      dalam SE Men. PAN No. SE/02/M.PAN/01/2005 tanggal 7 Januari 2005.

      c.   Kegiatan Evaluasi

      Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
            Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selama ini dikenal dengan
      istilah pengawasan melekat (Waskat) merupakan lapisan pengawasan terdepan
      yang menjadi benteng pertahanan terhadap setiap upaya penyimpangan dan
      hambatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. APIP mempunyai
      kewajiban untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas atau
      keandalan Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah. Evaluasi secara
      berkala merupakan suatu sistem pengendalian intern pada tingkat kegiatan yang
      dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan atas kegiatan tertentu. Evaluasi
      efektivitas Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah dapat dilaksanakan
      dengan menggunakan metodologi evaluasi yang ditetapkan dalam Kepmen PAN
      No. 46/Kep/M.PAN/04/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan
      Melekat.

      Evaluasi Penggunaan Dana Dekonsentrasi dan Pembantuan
          Dana dekonsentrasi dan pembantuan merupakan bagian anggaran dari
      Kementerian     Negara.   Gubernur   wajib   menyampaikan     laporan
      pertanggungjawaban kepada Menteri yang bersangkutan, sebagaimana
      disebutkan dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
      Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selanjutanya
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                    403


     Menteri menyusun laporan kepada Menteri Keuangan untuk dikonsolidasikan
     sebagai bagian laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah. APIP
     Kementerian Negara/Departemen yang bersangkutan wajib melakukan evaluasi
     atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri.


     Evaluasi Aspek tertentu Penyelenggaraan Program Instansi Pemerintah
        Selain melakukan pemeriksaan, APIP perlu juga melakukan evaluasi atas
     aspek tertentu penyelenggaraan program instansi pemerintah. Evaluasi tersebut
     dapat dilakukan dengan menggunakan metodologi evaluasi yang sesuai dengan
     masalah yang dihadapi dan memanfaatkan data hasil pemeriksaan yang ada.


     d.   Reviu

         Reviu merupakan salah satu bentuk kegiatan pengawasan, berupa penilaian
     terhadap hasil kegiatan suatu instansi pemerintah. Salah satu bentuk reviu yang
     dilakukan oleh APIP adalah reviu terhadap laporan keuangan berdasarkan SE
     Dirjen Perbendaharaan No. SE-27/Pb/2004 tanggal 27 Oktober 2004. APIP
     Pusat wajib melakukan reviu Laporan Keuangan Departemen/Kementerian/LPND
     yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dikonsolidasikan
     sebagai bagian pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Tujuan reviu
     tersebut terutama adalah untuk menilai laporan keuangan dari sudut
     penyajiannya. Hal yang sama dapat dilakukan juga oleh APIP Daerah.

     e.   Sosialisasi dan Asistensi Kepada Instansi Pusat dan Daerah

         Dengan berlakunya UU No. 17 tahun 2003, khususnya PP No. 24 Tahun
     2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan berlakunya Sistem Akuntansi
     Keuangan Daerah, maka format Laporan Keuangan Negara sudah dibakukan
     APIP, khususnya BPKP perlu melaksanakan sosialisasi penyuluhan, pembinaan,
     serta asistensi (bimbingan teknis) untuk perumusan format serta substansi materi
     laporan keuangan dimaksud. Dalam kaitan dengan penyusunan laporan
     keuangan ini, perlu dilakukan sosialisasi dan asistensi (bimbingan teknis).
     Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah (PSAKP), serta sosialisasi
     dan asistensi penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).

2.    Kegiatan Penunjang
        Untuk mencapai keberhasilan kegiatan utama pengawasan perlu didukung
     dengan kegiatan penunjang pengawasan yang terdiri atas:

     Sinergi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan
        Untuk lebih mengoptimalkan hasil pengawasan, setiap unit APIP perlu
     mengembangkan dan meningkatkan kerjasama yang sinergis antar APIP,
     dengan Badan Pemeriksa Keuangan serta dengan aparat penegak hukum yaitu
     Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
404                                            Bab 12 : Pelaporan dan Pertanggungjawaban




      Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan
          Berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan,
      keterampilan, kapabilitas, dan profesionalisme SDM Pengawasan, yang dimiliki
      oleh setiap unit APIP perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan
      pengawasan yang meliputi diklat sertifikasi JFA, diklat penjenjangan struktural,
      diklat manajemen pengawasan, diklat teknis substansi (antara lain termasuk
      melalui diklat LAKIP, diklat evaluasi kinerja, diklat evaluasi kebijakan publik serta
      diklat penunjang lainnya). Diklat di bidang keuangan sehubungan dengan
      terbitnya SAP dan SAKD merupakan diklat yang sangat penting bagi para auditor
      APIP untuk mendukung pengawasan penerapan UU No. 17 Tahun 2003 dan
      peraturan perundang-undangan lainnya di bidang keuangan.
          Selain itu perlu pula dilakukan berbagai forum seperti seminar, Pelatihan di
      Kantor Sendiri (PKS), diskusi, studi kasus berbagai masalah yang berhubungan
      dengan pengawasan dalam rangka meningkatkan dan memelihara konsep
      pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (continuing professional education).
      Untuk itu setiap APIP perlu mengalokasikan dana yang memadai untuk kegiatan
      pendidikan dan pelatihan pengawasan.

      Penelitian, pengembangan, dan studi di Bidang Pengawasan
          Berbagai kegiatan penelitian, pengembangan dan studi dalam rangka
      peningkatan kualitas dan efektifitas hasil kegiatan pengawasan perlu dilakukan
      oleh setiap unit APIP, untuk peningkatan sistem, metode, dan teknik pengawasan
      agar setiap unit APIP dapat memanfaatkan sumber daya pengawasan secara
      optimal.

      Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan
          Dalam rangka penyusunan Sistem Informasi Pengawasan yang terpadu,
      setiap APIP harus menyusun database pengawasan yang terus dimutakhirkan
      dan dikembangkan. Database pengawasan tersebut antara lain mencakup data
      obyek pengawasan, temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan dan berbagai
      data SDM pengawasan.

      Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
          Sesuai dengan surat keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
      Negara Nomor: 19 Tahun 1996 tanggal 2 Mei 1996 tentang jabatan Fungsional
      Auditor dan Angka Kreditnya, pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di
      lingkungan BPKP dan instansi pemerintah lainnya, dilakukan oleh BPKP yang
      dimaksudkan untuk mempertahankan standar kinerja dan meningkatkan mutu
      hasil pengawasan. Untuk itu komunikasi dan kerja sama antara BPKP dan APIP
      lainnya perlu dibina dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang JFA.

      Kegiatan Penunjang Lainnya
          Kegiatan APIP yang juga merupakan kegiatan penunjang meliputi
      pembuatan laporan berkala kegiatan pengawasan, penyusunan kebijakan
      pengawasan, penyusunan PKPT, penyusunan daftar obyek pengawasan,
      penyusunan daftar temuan, tindak lanjut hasil pengawasan, dan penyusunan
      prosedur tata kerja pengawasan.
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                  405




Koordinasi Pengawasan
     Koordinasi pengawasan penyelenggaraan atas pemerintahan di tingkat Pusat
dilaksanakan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
berdasarkan Perpres No. 9 tahun 2005, sedangkan koordinasi pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri
berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004. Untuk mewujudkan koordinasi pengawasan
intern pemerintah pada tingkat nasional yang efektif, diperlukan koordinasi antar
APIP Pusat dan Daerah. Kegiatan koordinasi pengawasan yang perlu dilaksanakan
mencakup:

Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)
    Untuk meningkatkan koordinasi pengawasan di antara jajaran APIP perlu
dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) guna di peroleh kesamaan
persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan
sekaligus mengeliminasi adanya tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.
Rakorwas diselenggarakan dalam bentuk Rakorwas Nasional yang diikuti unsur APIP
Pusat dan Daerah, Rakorwas antar APIP Pusat, Rakorwas Regional, Rakorwas APIP
Daerah. Tujuan Rakorwas adalah untuk membahas isu-isu pengawasan yang
relevan. Rakorwas diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Departemen Dalam Negeri.


Koordinasi Pelaporan
    Koordinasi pelaporan dilakukan melalui pengiriman laporan dari satu APIP
kepada APIP lainnya yang memerlukan. Sebagai contoh Inspektorat Jenderal
Departemen perlu menyampaikan tembusan laporan hasil pemeriksaan dana
dekonsentrasi kepada Bawasda Provinsi. Koordinasi pelaporan juga perlu dilakukan
antara APIP dengan BPK-RI dalam bentuk pengiriman laporan hasil pemeriksaan
APIP kepada BPK-RI, sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun
2004.

Frekuensi Pemeriksaan Oleh APIP
    Dalam satu tahun anggaran, terhadap satu obyek pengawasan dapat dilakukan
maksimal dua kali pemeriksaan oleh APIP yang berbeda, dengan tenggang waktu
minimal 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya pemeriksaan terdahulu pada obyek
pemeriksaan yang bersangkutan, dengan sasaran dan tujuan pemeriksaan yang
sama atau berbeda. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pemeriksaan investigatif yang
dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Sasaran dan jadwal
pengawasan oleh APIP di Pusat dan Daerah masing-masing ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan di Pusat dan Daerah.
406                                        Bab 12 : Pelaporan dan Pertanggungjawaban




Rangkuman

     Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban
keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti
standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut
diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang
mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD
disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang
ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
    Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan
pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi
periode sebelumnya. Neraca menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang
diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Arus Kas menyajikan arus
kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus
kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang
diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Penambahan unsur-unsur Laporan
Keuangan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan/atau oleh komite yang
menyusun SAP. Khusus untuk tingkat pemerintah daerah, penambahan unsur-unsur
Laporan Keuangan ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan
Menteri Dalam Negeri.
    Laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan
dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam
dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Bentuk dan isi Laporan Kinerja disesuaikan
dengan bentuk dan isi rencana kerja dan anggaran. Tata cara tentang penyusunan
kegiatan dan indikator kinerja dimaksud didasarkan pada ketentuan peraturan
pemerintah tentang rencana kerja pemerintah dan peraturan pemerintah tentang
penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Informasi
tentang Realisasi Kinerja disajikan secara berbanding dengan Kinerja yang
direncanakan dan dianggarkan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pemerintah
Pusat/Daerah untuk tahun anggaran yang bersangkutan.
     Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang
dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar
pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan
informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen Pemerintah yang
penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan
Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: Aplikasi di Indonesia                  407


Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus
mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang
terjadi, baik politik, ekonomi, dan sosial melalui suatu program dan kegiatan yang
ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan nasional yang berlaku secara
menyeluruh untuk APIP Pusat dan Daerah.
                           DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Modul Cash Management Direktorat Pengelolaan Kas, Direktoral Jenderal
   Perbendaharaan, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta: tanpa tahun.
Anonim, Modul Diklat Audit Operasional, Pusat Pengembangan Akuntansi dan
   Keuangan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara: Jakarta: 2006.
Bambang Widjajarso, Akhmad Solikin, Akhmad Priharjanto, Akuntansi Pemerintahan:
   Teori dan Praktik, LPKPAP, Jakarta: 2006
Brigham, Ganpenski, Intermediate Financial Management Fourth Edition, The Dryden
    Press: 1993
Buklet Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara,
   Depkeu.
Dungtji Munawar, Bahan Ajar Pengelolaan Surat Utang Negara, Pusdiklat Angggaran
   BPPK Departemen Keuangan, Jakarta: 2004
Kardjo, Johannes. Seri Perbendaharaan Negara: Penyelesaian Kerugian Negara,
   Penerbit Eko Jaya, Jakarta: 1994
Keown, Martin, Petty, and Scott, Jr., Financial Management: Principles and Applications,
   Ninth Edition, Prentice Hall, New Jersey: 2002
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 447/KMK.06/2005 tentang
   Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2005-2009
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466/KMK.01/2006 tentang
   Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan
Kieso and Weygandt, Intermediate Accounting, Eighth Edition, John Wiley and Sons, Inc.,
    1995
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
   Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
   Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
   Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
   Barang Milik Negara/Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
   Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan  Menteri   Negara    Pendayagunaan         Aparatur  Pemerintah       Nomor:
   Per/03/M.PAN/02/2006 Tentang Kebijakan            Pengawasan Nasional        Aparat
   Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2006
426

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 Tentang
   Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2005 tentang
   Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Revisi Daftar Isian
   Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006.
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
   Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Per.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata
   Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai
   dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-40/PB/2006 Tentang Pedoman
   Akuntansi Persediaan
Riant Nugroho D., Tri Hanurita S., Tantangan Indonesia: Solusi Pembangunan Politik
    Negara Berkembang, Elex Media Komputindo, Jakarta: 2005
Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan, Management Control System, The McGraw-
   Hill Companies: 2004
Sadewo, Modul Penatausahaan Kekayaan Negara, Pusdiklat Angaran BPPK, Tahun
   2002
Samsul Chorib, Boedirijanto, Andy Pardede, Pengurusan Piutang Negara, LPKPAP,
   Jakarta: 2006
Smith, Stice, and Stice, Intermediate Accounting, Ohio: 2002
Sumiyarto, Bahan Ajar Diklat Teknis Substantif Pinjaman/Hibah Luar Negeri, Direktorat
   Dana Luar Negeri, Direktorat Jenderal Anggaran, Jakarta: 2003
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
   Piutang Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
   Keuangan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
   Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
   Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Weaver and Weston, Finance and Accounting for Nonfinancial Managers, The McGraw-
   Hill Executive, New York: 2001
Website Direktorat Jenderal Perbendaharaan,          Departemen   Keuangan      Republik
  Indonesia: http://www.perbendaharaan.go.id
William J. Stevenson, Operations        Management:     Seventh   Edition,   McGraw-Hill
     Companies, New York: 2002
                                         -o0o-
Lampiran I




          Tabel Kode
       Barang Persediaan
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
                                  423




Lampiran II




          Tabel Mapping
      Klasifikasi Persediaan
   Ke Perkiraan Buku Aset Besar
424

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:2844
posted:11/19/2010
language:Indonesian
pages:387
Description: Bahan Akuntansi Negara