Docstoc

Manajemen Kas

Document Sample
Manajemen Kas Powered By Docstoc
					MANAJEMEN KAS
SEKTOR PUBLIK




RAHMADI MURWANTO
INSYAFIAH
SUBKHAN




LEMBAGA PENGKAJIAN KEUANGAN PUBLIK
DAN AKUNTANSI PEMERINTAH (LPKPAP)
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
                        Diterbitkan dan dicetak oleh:
   Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP)
             Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)
                          Jl. Purnawarman No. 99
                 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110
                   Website: http://www.bppk.depkeu.go.id




                                    Penulis:
                               Rahmadi Murwanto
                                   Insyafiah
                                   Subkhan




                      Hak Cipta dilindungi Undang-undang
                       Cetakan pertama, Desember 2006
                             Editor: Tim LPKPAP
                           Tata Letak: Tim LPKPAP
                         Desain Sampul: Tim LPKPAP




Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan

Rahmadi Murwanto, Insyafiah, dan Subkhan
Manajemen Kas Sektor Publik/ Rahmadi Murwanto, Insyafiah, dan Subkhan; Editor:
Tim LPKPAP - - Jakarta : LPKPAP, 2006.

       xi/336 hlm. ; 20,4 cm x 25,3 cm
       ISBN 979 – 25 – 8315 – 7

       1. Manajemen Kas Sektor Publik

       I. Judul                          II. Tim LPKPAP
                      Kata Sambutan
               Kepala Badan Diklat Keuangan

        Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat-
Nya sehingga buku “Manajemen Kas Sektor Publik” telah selesai disusun. Dengan
demikian Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) melalui Lembaga
Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP) dalam 3 tahun ini
telah berhasil menyusun kurang lebih 20 judul buku teks di bidang keuangan publik
dan akuntansi pemerintahan.
         Buku “Manajemen Kas Sektor Publik” ini dapat diwujudkan melalui kerja
keras para penulis, nara sumber, dan tim pada LPKPAP BPPK. Buku ini melengkapi
seri-seri buku sebelumnya yaitu terutama yang berkaitan dengan ”Manajemen
Perbendaharaan Pemerintahan”, sedangkan materi dalam buku ini telah mengalami
beberapa kali penyempurnaan baik dengan kegiatan seminar maupun workshop
serta didukung dengan tambahan riset referensi.
       Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi
kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan buku ini, khususnya kepada
para penulis; Sdr. Rahmadi Murwanto, Sdri. Insyafiah, dan Sdr. Subkhant, serta para
narasumber; Bpk. Herry Purnomo dan Bpk. Sonny Loho.
       Buku “Manajemen Kas Sektor Publik” nantinya diharapkan akan dapat
memberikan sumbangsih pada pengembangan referensi tentang manajemen kas
sektor publik bagi masyarakat akademisi umumnya dan khususnya bagi para
pengambil keputusan dalam mengelola keuangan negara.
Akhir kata, selamat membaca dan semoga bermanfaat.




                                                          Jakarta, Desember 2006



                                                                    NOOR FUAD
                                                    Kepala Badan Diklat Keuangan
                             Kata Pengantar


        Uang tunai atau sering disebut dengan kas merupakan komponen penting
dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Sebagian besar aktivitas pada suatu entitas,
apakah entitas bisnis ataupun entitas pemerintahan, selalu melibatkan uang tunai
dalam pelaksanaan kegiatannya. Hampir dapat dipastikan bahwa kas inilah yang
memiliki peranan sentral dalam menjaga kelangsungan sebuah aktivitas. Kegiatan-
kegiatan pembayaran atas suatu aktivitas sebagian besar didominasi dengan
menggunakan kas. Ini tak terlepas dari kondisi masa kini yang menjadikan uang tunai
sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Sangat jarang ditemukan dalam
sistem perekonomian sebuah negara saat ini yang tidak menggunakan uang tunai
sebagai alat pembayaran. Kegiatan pembayaran dengan menggunakan sistem barter
memang tidak ditinggalkan sepenuhnya. Namun kegiatan sistem barter dalam segala
hal memiliki banyak keterbatasan dibandingkan penggunaan uang tunai sebagai alat
pembayaran.

         Pada suatu entitas, termasuk didalamnya adalah instansi pemerintah,
pengelolaan kas harus dilakukan dengan memperhatikan sistem pengendalian
interen yang sangat ketat. Hal ini mengingat bahwa kas merupakan bentuk aset
lancar yang sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan. Namun
demikian hal ini tidak berarti kita mengabaikan sistem pengendalian interen bagi aset-
aset lainnya. Hanya saja, kas harus mendapat perhatian ekstra dibandingkan aset-
aset lain tersebut dalam pengelolaannya.

         Manajemen kas/pengelolaan kas sektor publik bukanlah hal yang sangat
mudah. Terlebih dahulu, diperlukan suatu pemahaman menyeluruh atas setiap
aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan kas pada suatu entitas sektor publik.
Selanjutnya, perlu dilakukan pengkajian antarbagian yang terkait dalam penggunaan
kas dalam entitas tersebut dan melakukan penetapan sistem dan prosedur yang
tepat untuk mengelola arus perjalanan uang tunai dalam entitas. Penentuan besaran
uang tunai yang diperbolehkan untuk beredar dalam entitas pun menjadi sesuatu hal
yang patut menjadi perhatian manajemen, termasuk penetapan pihak-pihak yang
memiliki otoritas penerimaan, pengeluaran, penyimpanan, dan pendistribusian uang
tunai.

        Buku ”Manajemen Kas Sektor Publik” ini menjelaskan bagaimana filosofi dan
cara pengelolaan kas yang dimiliki oleh suatu entitas dengan memperhatikan upaya-
upaya pengendalian yang baik sehingga dapat digunakan secara efisien dan efektif
dalam aktivitas operasional entitas tersebut. Buku ini merupakan wujud kontribusi
BPPK, sebagai salah satu institusi pendidikan di Indonesia, dalam berpartisipasi dan
berperan secara aktif memberikan sumbangsihnya demi peningkatan kualitas dan
profesionalisme pegawai, baik di jajaran Departemen Keuangan maupun kalangan
masyarakat yang memang memerlukan pengetahuan di bidang manajemen kas.
ii                                                               Manajemen Kas



        Kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang
telah membantu terbitnya buku ini, terutama kepada para narasumber, Bapak Noor
Fuad, Bapak Herry Purnomo, dan Bapak Sonny Loho serta pihak-pihak lain yang
telah memberikan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan buku ini.

        Kami mengharapkan agar buku ini dapat menjadi salah satu sumber
referensi/bahan ajar yang berguna, baik bagi jajaran Departemen Keuangan pada
khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya.


                                                       Jakarta, Desember 2006


                                                                      Penulis
                                                    Daftar Isi
                                                                                                                  Halaman

Kata Pengantar ..............................................................................................             i

Daftar Isi .........................................................................................................    iii
Daftar Gambar ................................................................................................         viii
Daftar Tabel ...................................................................................................        xi

BAB I         KONSEP-KONSEP, UNSUR-UNSUR, DAN CURRENT ISSUE
              MANAJEMEN KAS SEKTOR PUBLIK ............................................                                   1

              Gambaran Umum Manajemen Kas ..................................................                            2
              Pengertian Kas ................................................................................           3
              Motif dalam Menyimpan Kas ............................................................                    4
              Proses Arus Kas ..............................................................................            4
              Definisi dan Tujuan Manajemen Kas ................................................                        5
              Elemen-elemen Manajemen Kas .....................................................                         7
              • Perencanaan ..............................................................................              9
              • Mobilisasi Kas .............................................................................           11
              • Pengelolaan Float dalam Manajemen Kas ..................................                               15
              Sentralisasi versus Desentralisasi Manajemen Kas ..........................                              18
              Permasalahan Manajemen Kas di Negara Berkembang ...................                                      19
              Reformasi ke Arah Manajemen Kas yang Efisien .............................                               23
              Penerapan Reformasi Manajemen pada Negara-negara berkembang                                              24
              Praktek Internasional Terbaik ...........................................................                25
              Model Manajemen Kas ....................................................................                 28
              Tahapan Perkembangan Manajemen Kas .......................................                               29
              Manajemen Kas dan Elektronik Commerce ......................................                             35
              Rekomendasi ...................................................................................          37
              Rangkuman Materi ..........................................................................              39
              Latihan ............................................................................................     40

BAB II        MANAJEMEN/PENGELOLAAN KAS NEGARA DALAM KERANGKA
              MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH .................................... 41

              Pengelolaan Kas Negara .................................................................                 42
              • Dasar Hukum ..............................................................................             42
              • Bendahara Umum Negara dan Bendahara Umum Daerah ..........                                             42
              • Pengelolaan Kas Negara ............................................................                    44
              • Tujuan Pengelolaan Kas Negara .................................................                        44
              • Bagan Arus Kas/Uang pada KPPN Kantor Bank Indonesia .........                                          45
              • Bagan Arus Kas/Uang pada KPPN Non KBI ...............................                                  47
              Ringkasan Materi .............................................................................           49
              Latihan ............................................................................................     50
iv                                                                                                    Manajemen Kas




BAB III MODEL EKONOMI MANAJEMEN KAS DAN MODEL MANAJEMEN
        KAS TERINTEGRASI DALAM MANAJEMEN KEUANGAN
        PEMERINTAHAN ............................................................................ 51

           Model Ekonomi Manajemen Kas ......................................................                      52
           • Model Baumol ............................................................................             53
           • Model Miller-Orr ..........................................................................           57
           • Faktor-faktor lain yang mempengaruhi Saldo Kas yang
              Ditargetkan .................................................................................        61
           Model Manajemen Kas Terintegrasi dalam Manajemen Keuangan
           Pemerintah ......................................................................................       62
           Pendekatan Modern Dalam Manajemen Arus Kas ...........................                                  63
           Pengintegrasian Dengan Unsur-unsur Lain Dalam IFMS ..................                                   66
           Ringkasan Materi .............................................................................          70
           Latihan ............................................................................................    71

BAB IV PENGELOLAAN PENERIMAAN KAS DAN PENGELUARAN KAS                                                              73

           Sistem Rekening Kas dan Persediaan Kas ...................................... 74
           Sistem Penerimaan Pajak ................................................................ 80
           Sistem Penerimaan Bukan Pajak ..................................................... 83
           Sistem Pengeluaran Kas ................................................................. 84
           Pemrosesan Permintaan Pembayaran ............................................. 87
           Penjadwalan Pembayaran ............................................................... 94
           Pemrosesan Pelaksanaan Pembayaran .......................................... 95
           Pemrosesan Transfer ...................................................................... 98
           Hubungan dengan Sektor Perbankan .............................................. 100
           Ringkasan Materi ............................................................................. 101
           Latihan ............................................................................................ 102

BAB V      PINJAMAN DAN INVESTASI JANGKA PENDEK ........................... 103

           Memanfaatkan Kelebihan Kas .........................................................                   104
           Pasar Keuangan ..............................................................................          105
           Investasi Pasar Uang .......................................................................           106
           Memilih Investasi Pasar Uang ..........................................................                109
           Menentukan Nilai dan Yield Investasi Pasar Uang ...........................                            110
           Strategi Pembiayaan Aset Lancar ....................................................                   118
           • Jumlah Pinjaman Jangka Pendek ...............................................                        120
           • Kekurangan dan Kelebihan Pembiayaan Jangka Pendek.............                                       121
           • Sumber Pinjaman Jangka Pendek ..............................................                         122
           • Memilih Bank ..............................................................................          125
           • Instrumen Pasar Uang ................................................................                126
           • Kriteria Memilih Pinjaman Jangka Pendek ..................................                           127
           Ringkasan Materi .............................................................................         128
           Latihan ............................................................................................   128
Daftar Isi                                                                                                                v



BAB VI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGELOLAAN KAS ............ 129

             Prinsip-prinsip Umum Pengendalian Intern .......................................                       130
             Prinsip-prinsip Pengendalian Penerimaan kas .................................                          139
             • Pengendalian dalam Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan
                Tunai ..........................................................................................    139
             • Pengendalian dalam Sistem Penerimaan Kas dari Piutang .........                                      141
             • Praktek yang direkomendasikan GFOA .......................................                           143
             Prinsip-prinsip Pengendalian Pengeluaran Kas ................................                          145
             Prinsip-prinsip Pengendalian Saldo Kas ...........................................                     148
             Prinsip-prinsip Rekonsiliasi Bank .....................................................                149
             Ringkasan Materi .............................................................................         151
             Latihan ............................................................................................   152

BAB VII SISTEM PERENCANAAN ARUS KAS ............................................ 153

             Gambaran Umum Sistem Perencanaan Arus Kas ............................                                 154
             Perencanaan dan Pengelolaan Kas .................................................                      156
             Perencanaan Kas Pemerintah .........................................................                   164
             Sistem Perencanaan Kas pada Instansi/Satker ...............................                            167
             Perencanaan Kas Pada Satker (Non-BLU) .......................................                          167
             Perencanaan Kas pada BLU ............................................................                  168
             Sistem Perencanaan Arus Kas Daerah ............................................                        173
             Sistem Perencanaan Arus Kas Nasional ..........................................                        176
             Contoh Formulir Laporan Rencana Penerimaan dan
             Pengeluaran Kas .............................................................................          179
             Rangkuman Materi ..........................................................................            185
             Latihan ............................................................................................   185

BAB VIII MANAJEMEN KAS PADA BENDAHARAWAN UMUM NEGARA ... 187

             Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara ............................                                188
             Pejabat Perbendaharaan Negara .....................................................                    189
             Sistem Pembayaran Menurut Undang-Undang Perbendaharaan
             Negara ............................................................................................    191
             Struktur Rekening Kas Umum Negara .............................................                        193
             Direktorat Jenderal Perbendaharaan ................................................                    193
             Pelaksanaan Fungsi Bendaharawan Umum di KPPN .......................                                   199
             Penyusunan Pertanggungjawaban Laporan Bendaharawan Umum .                                              209
             Rangkuman Materi ..........................................................................            214
             Latihan Soal ....................................................................................      215

BAB IX ADMINISTRASI KAS NEGARA ...................................................... 217

             Administrasi Kas Negara ..................................................................             218
             TSA (Treasury Single Account) dan Rekening Kas Negara ..............                                   220
             Rekening Tunggal Pemerintah (Treasury Single Account-TSA) ........                                     224
             • Dasar Hukum ..............................................................................           224
vi                                                                                                    Manajemen Kas




           • Rekening Tunggal Pemerintah ....................................................                     224
           • Langkah-langkah Penerapan Rekening Tunggal Pemerintah ......                                         225
           • Uji Coba Penerapan TSA ............................................................                  226
           • Mekanisme Pelaksanaan TSA di KPPN ......................................                             227
           • Best Practice Internasional-Rekening Tunggal Pemerintah .......                                      228
           Aspek organisasi dalam Pengelolaan Rekening Kas Negara ...........                                     228
           Arus Lalu Lintas Kas Negara dan Pengendaliannya ........................                               233
           Rekening pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
           Penerimaan .....................................................................................       237
           Rangkuman Materi ..........................................................................            239
           Latihan Soal ....................................................................................      240

BAB X      MANAJEMEN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI .......................... 241

           Konsep Manajemen Utang ..............................................................                  242
           Jenis-Jenis Pinjaman Luar Negeri ....................................................                  245
           Siklus dan Prosedur Pinjaman Luar Negeri ......................................                        245
           Prosedur Front Office ......................................................................           246
           Prosedur Middle Office ....................................................................            247
           Prosedur Back Office .......................................................................           249
           Tata Cara Pencairan Pinjaman Luar Negeri .....................................                         250
           Pengembalian Pinjaman Luar Negeri ...............................................                      253
           • Pembayaran Pokok Pinjaman .....................................................                      254
           • Pembayaran Bunga Pinjaman .....................................................                      259
           • Pembayaran Biaya Lainnya ........................................................                    262
           Penatausahaan PHLN .....................................................................               265
           Debt Management and Financial Analysis Sistem (DMFAS) .............                                    266
           Prosedur Pembayaran Kewajiban Kepada Pemberi Pinjaman
           Luar Negeri .....................................................................................      267
           Rangkuman Materi ..........................................................................            268
           Latihan ............................................................................................   269

BAB XI ADMINISTRASI REKENING PEMERINTAH LAINNYA ................... 271

           Administrasi Rekening Dana Investasi (RDI) ....................................                        273
           Administrasi Rekening Pembangunan Daerah .................................                             283
           Administrasi Rekening Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam .......                                      294
           Pelaporan Rekening Pemerintah Lainnya ........................................                         298
           Rangkuman Materi ..........................................................................            301
           Latihan ............................................................................................   301

BAB XII LAPORAN ARUS KAS ................................................................... 303

           Pendahuluan ...................................................................................        304
           Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat ...............................................                      304
           Entitas Pelaporan Arus Kas .............................................................               305
           Klasifikasi Laporan Arus Kas ...........................................................               305
           • Aktivitas Operasi .........................................................................          305
Daftar Isi                                                                                                            vii



             • Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan .......................................                        315
             • Aktivitas Pembiayaan ..................................................................              315
             • Aktivitas Non Anggaran ...............................................................               319
             Pelaporan Arus Kas .........................................................................           323
             Contoh Format Laporan Arus Kas ....................................................                    326
             Rangkuman Materi ..........................................................................            332
             Latihan ............................................................................................   332

Daftar Pustaka ................................................................................................ 333

Biodata Penulis .............................................................................................. 335
viii                                                                                       Manajemen Kas




                                  Daftar Gambar

                                                                                                 Halaman

Gambar 1.1   Proses Arus Kas .....................................................................    6

Gambar 1.2   Elemen-elemen dalam Manajemen Kas ..................................                     9

Gambar 1.3   Pembagian Komponen dari collection float didasarkan pada
             sumber dari penundaan dalam proses penerimaan kas ............                           16

Gambar 1.4   Komponen Disbursement Float ...............................................              17

Gambar 2.1   Gambar Arus Kas/Uang pada KPPN Kantor Bank Indonesia ....                                45

Gambar 2.2   Gambar Arus Kas/Uang pada KPPN Non KBI .........................                         47

Gambar 3.1   Kurva Total Biaya ....................................................................   52

Gambar 3.2   Ilustrasi Kurva Model Baumol ..................................................          53

Gambar 3.3   Ilustrasi Model Miller-Orr .........................................................     59

Gambar 3.4   Ilustrasi Manajemen Kas di Argentina ......................................              63

Gambar 4.1   Ilustrasi Rekening Kas dalam manajemen Kas ........................                      75

Gambar 4.2   Ilustrasi Hubungan TSA dan Rekening di Daerah .....................                      78

Gambar 4.3   Ilustrasi Cara Penyetoran Pajak ..............................................           81

Gambar 4.4   Ilustrasi Hubungan TSA, Rekening Penerimaan, dan Fungsi
             Perbendaharaan .....................................................................     82

Gambar 4.5   Ilustrasi secara komprehensif mengenai sistem yang digunakan
             atas pengeluaran kas dari kas negara ke rekening supplier
             berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.
             PER-66/PB/2005.i ...................................................................     87

Gambar 4.6   Ilustrasi Proses Pelaksanaan Pembayaran ..............................                   95

Gambar 5.1   Grafik Pembiayaan dalam Kondisi Ideal .................................. 119

Gambar 5.2   Grafik Kebutuhan Kas ............................................................. 119

Gambar 5.3   Grafik Strategi Fleksibel .......................................................... 120
Daftar Isi                                                                                                       ix



Gambar 5.4   Grafik Strategi Restriktif ........................................................... 120

Gambar 6.1   Hubungan antara Tujuan, Komponen, dan Domain Pengendalian
             Intern ...................................................................................... 138

Gambar 7.1   Contoh Perencanaan Kas dengan Program Spreadsheet ......... 172

Gambar 7.2   Laporan Rencana Penerimaan Kas untuk Satker .................... 179

Gambar 7.3   Laporan Rencana Pengeluaran Kas untuk Satker ................... 180

Gambar 7.4   Rekapitulasi Rencana Penerimaan Kas oleh KPPN .................. 181

Gambar 7.5   Rekapitulasi Rencana Pengeluaran Kas oleh KPPN ................. 182

Gambar 7.6   Laporan Rencana Penerimaan Kas Negara (DJP, DJBC, DJAPK,
             Dit. Pengelolaan Pinjaman dan Hibah LN, Dit. PeSUN, dan
             Dit. Pengelolaan Penerusan Pinjaman ...................................... 183

Gambar 7.7   Formulir Laporan Rencana Pengeluaran Kas Negara
             (Dit. Pengelolaan Pinjaman dan Hibah LN, Dit. PeSUN, dan
             Dit. Pengelolaan Penerusan Pinjaman ...................................... 184

Gambar 8.1   Pendelegasian Kewewenangan dalam Pelaksanaan Anggaran                                      188

Gambar 8.2   Pemisahan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran
             belanja negara ......................................................................... 191

Gambar 8.3   Siklus Pengeluaran kas ........................................................... 192

Gambar 8.4   Struktur Rekening Kas Umum Negara ..................................... 193

Gambar 8.5   Sistem Akuntansi dan Pelaporan .............................................. 211

Gambar 8.6   Mekanisme Pelaporan SAI ....................................................... 212

Gambar 9.1   Struktur Rekening Kas Negara ................................................ 223

Gambar 9.2   Mekanisme Pelaksanaan TSA di KPPN untuk Rekening
             Pengeluaran ............................................................................. 226

Gambar 9.3   Mekanisme Pelaksanaan TSA di KPPN untuk Rekening
             Penerimaan .............................................................................. 227

Gambar 9.4   Hubungan antar rekening pada KPPN KBI ............................... 231

Gambar 9.5   Hubungan antar rekening pada KPPN Non KBI ........................ 232
x                                                                                       Manajemen Kas




Gambar 9.6       Arus Kas Negara dan Pengendalian ......................................... 233

Gambar 10.1 Siklus Pinjaman Luar Negeri .................................................... 246

Gambar 10.2 Prosedur Pembayaran Kembali Pinjaman Luar Negeri ............. 267

Gambar 11.1 Kedudukan RDI ........................................................................ 273

Gambar 11.2 Tata Cara Pemberian Pembiayaan dari RDI ............................. 274

Gambar 11.3 Mekanisme Pencairan Dana Rekening Pemerintah Lainnya ..... 280

Gambar 11.4 Bagan Arus Penatausahaan Rekening Pemerintah Lainnya ..... 282

Gambar 11.5 Gambaran Singkat Rekening Pembangunan Daerah (RPD) ..... 284

Gambar 11.6 Tata Cara Pemberian Pembiayaan dari Rekening
            Pembangunan Daerah ............................................................. 285

Gambar 12.1 Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat ......................................... 321

Gambar 12.2 Laporan Arus Kas Pemerintah Propinsi .................................... 323

Gambar 12.3 Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten/Kota ........................ 325
Daftar Isi                                                                                                      xi



                                      Daftar Tabel

                                                                                                   Halaman

Tabel 3.1    Perhitungan Opportunity Cost ...................................................            54

Tabel 3.2    Perhitungan Trading Cost .........................................................          55

Tabel 3.3    Perhitungan Total Cost .............................................................        55

Tabel 5.1    Jenis-jenis Investasi Pasar Uang .............................................. 108

Tabel 10.1   Pembayaran Pokok Pinjaman dengan pendekatan Equal
             Principal Payment on New Outstanding Disbursement
             Approach ................................................................................. 255

Tabel 10.2   Contoh perhitungan pembayaran pokok pinjaman
             (anuitas akhir periode) .............................................................. 257

Tabel 10.3   Contoh perhitungan pembayaran pokok pinjaman
             (anuitas awal periode) .............................................................. 258

Tabel 10.4   Tingkat Bunga Pada Beberapa Negara Lender ......................... 262

Tabel 11.1   Laporan Rekening Koran Bank Indonesia (lanjutan) ................. 299

Tabel 11.2   Laporan Saldo Rekening Pemerintah Rupiah di
             Bank Indonesia ........................................................................ 299

Tabel 11.3   Laporan Saldo Rekening Pemerintah Valas di Bank Indonesia . 299

Tabel 11.4   Laporan Mutasi Saldo Rekening Pemerintah pada
             Bank Indonesia ........................................................................ 300

Tabel 11.5   Neraca ..................................................................................... 300

Tabel 11.6   Rencana Penggunaan Dana ..................................................... 300
BAB 1
BAB 1
KONSEP-KONSEP,    UNSUR-UNSUR
DAN CURRENT ISSUES MANAJEMEN
KAS SEKTOR PUBLIK

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempalajari Bab ini, Pembaca diharapkan dapat:

1.   memahami konsep-konsep manajemen kas;
     a. memahami pengertian kas dan manajemen kas dengan baik.
     b. memahami motif-motif dalam penyimpanan kas.
     c. memahami proses arus kas.
     d. memahami definisi dan tujuan manajemen kas.
2.   memahami unsur-unsur manajemen kas;
     a. memahami proses perencanaan kas.
     b. memahami proses mobilisasi kas.
     c. memahami proses pengelolaan float dalam manajemen kas.
3.   mengetahui current issues;
     a. mengetahui perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi manajemen
        kas.
     b. mengetahui permasalahan manajemen kas di negara berkembang.
     c. mengetahui proses reformasi ke arah manajemen kas yang efisien.
     d. mengetahui praktek-praktek interasional terbaik.
     e. mengetahui tahapan-tahapan perkembangan manajemen kas.
KONSEP-KONSEP MANAJEMEN K
     Kas adalah salah satu komponen dari aktiva yang sangat vital bagi
2                                                                     Manajemen Kas



kelangsungan hidup organisasi, baik organisasi permerintah maupun perusahaan
swasta. Kas merupakan elemen kunci dalam perencanaan atas seluruh aspek
operasional perusahaan. Tanpa adanya manajemen kas yang baik, suatu organisasi
mungkin dapat kehilangan reputasinya dan sulit untuk bertransaksi dengan pihak lain
karena organisasi tersebut tidak dapat membayar tagihannya yang sudah jatuh
tempo. Oleh karena itu manajemen kas merupakan suatu keharusan bagi seluruh
organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta.

    Secara umum, organisasi yang dapat memperbaiki metode dalam menerima dan
mengeluarkan kas akan menjadi lebih sukses. Hal ini didasarkan pada pemikiran
bahwa kekurangan uang dalam organisasi dapat menimbulkan biaya yang
seharusnya dapat dihindari manakala terdapat manajemen kas yang baik.
Kekurangan kas akan menyebabkan suatu organisasi harus mencari pinjaman dana
dalam rangka menutupi kekurangan kas untuk melaksanakan kegiatan
operasionalnya. Namun, pinjaman yang didapatkan dapat menimbulkan resiko
berupa biaya baru seperti biaya bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran.
Di sisi lain, dengan adanya manajemen kas yang baik suatu organisasi dapat
menyediakan berbagai sumber daya lainnya tepat pada waktunya ketika dibutuhkan,
belum lagi kemungkinan memanfaaatkan diskon yang diberikan oleh para pemasok
pada saat pembelian barang karena membayar tepat pada waktunya.

    Manajemen kas pemerintah seringkali kurang diperhatikan bila dibandingkan
dengan manajemen utang pemerintah, baik oleh lembaga-lembaga internasional,
pemerintah itu sendiri, maupun oleh konsultan-konsultan dan akademisi-akademisi.
Mungkin juga memang harus demikian karena potensi biaya dari keputusan utang
yang salah akan membebani anggaran pada periode yang panjang di masa depan
dan dapat menyebabkan beban ekonomi yang cukup besar ketika terjadi tekanan-
tekanan dalam perekonomian sedangkan manajemen kas yang buruk bersifat jangka
pendek dan dapat diperbaiki segera. Akan tetapi, praktik manajemen kas yang buruk
tidak saja menimbulkan pemborosan, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan
pasar keuangan suatu negara dan dapat mengurangi efektivitas dari kebijakan-
kebijakan moneter yang dilaksanakan.

     Manajemen kas juga menghadapi ketidaan konsensus tentang apa-apa saja
yang termasuk didalamnya. Dari perspektif manajemen atau kebijakan anggaran,
manajemen kas hanyalah fungsi internal pemerintah – memastikan bahwa kas
tersedia ketika digunakan dan tidak ada kas yang menganggur atau tidak digunakan.
Akan tetapi, bagi pengelola utang pemerintah dan bank sentral, manajemen kas
pemerintah mempunyai pengaru terhadap sektor keuangan suatu negara. Kedua hal
inilah yang menjadi fokus utama manajemen kas pemerintah.


A. Pengertian Kas
    Sebelum membahas berbagai hal tentang manajemen kas, ada baiknya dibahas
pengertian kas itu sendiri. Ada banyak sekali pengertian tentang kas, baik dari sisi
perundang-undangan maupun dari sisi teori/konsep ekonomi.

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara
Konsep-konsep, Unsur-unsur dan Current Issue                                    3
Manajemen Kas Sektor Publik


    Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
    Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara untuk menampung
    seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. Dengan
    demikian kas dalam pengertian undang-undang ini semua uang negara yang
    bersumber dari seluruh penerimaan negara dan digunakan untuk membayar
    seluruh pengeluaran negara.

2. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah
   Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat
   digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas Daerah adalah tempat
   penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah
   untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kas
   Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri
   Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara untuk menampung seluruh
   penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat.

3. Menurut Standar Akuntansi Keuangan
   Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro setara kas (cash
   equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan
   yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi
   risiko perubahan nilai yang signifikan
    Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk
investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi harus
segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa
menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Karenanya, suatu investasi baru
dapat memenuhi syarat sebagai setara kas hanya jika segera akan jatuh tempo
dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Investasi dalam
bentuk saham tidak termasuk setara kas, kecuali substansi investasi saham tersebut
adalah setara kas. Sebagai contoh, saham preferen yang dibeli dan akan segera
jatuh tempo serta tanggal penebusan (redemption date) telah ditentukan.
    Pinjaman bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan. Namun demikian,
cerukan (bank overdraft) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan
kas perusahaan. Dalam keadaan tersebut, cerukan termasuk komponen kas dan
setara kas. Karakteristik dari pengaturan perbankan tersebut timbulnya fluktuasi
saldo bank dari positif ke overdraft.
    Arus kas tidak mencakupi mutasi di antara pos-pos yang termasuk dalam kas
atau setara kas, karena komponen tersebut lebih merupakan bagian dari pengelolaan
kas perusahaan dan bukan sebagai bagian dari aktivitas operasi, investasi dan
pendanaan.
     Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pengertian kas meliputi saldo kas
(cash on hand), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan serta
instrumen investasi yang sangat likuid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat
dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang
signifikan.
4                                                                                   Manajemen Kas



B. Motif dalam Menyimpan Kas
    Terdapat tiga motif dasar1 dalam menyimpan kas yaitu:
1. Motif Bertransaksi (Transactions Motive)
    Motif ini melihat kas secara sempit yaitu sebagai media untuk pertukaran dalam
    rangka membiaya transaksi normal yang terjadi seperti pembayaran kepada
    pemasok dan pembayaran gaji. Besarnya tingkat saldo transaksi tergantung
    pada besar kecilnya organisasi dan periode waktu kas masuk dan kas keluar.
    Organisasi yang besar pada umumnya cenderung melakukan banyak transaksi.
    Jika arus kas masuk dan keluar dapat disinkronisasi maka saldo kas dapat
    diminimalisasi.
2. Motif Berjaga-Jaga (Precautionary Motive)
    Motif ini fokus pada kemampuan kas untuk menunjang daya beli pada saat timbul
    kejadian yang tidak diharapkan atau peluang yang tidak diperkirakan
    sebelumnya. Saldo untuk pencegahan berfungsi sebagai cadangan pada saat
    ketidakpastian meningkat sebagai akibat perubahan industri, ekonomi, dan dunia.
    Saldo untuk keperluan darurat ini umumnya disediakan dengan menggunakan
    portofolio dari pasar uang dan pasar modal. Kriteria kunci dari penggunaan
    metode ini adalah tingkat keamanan yang tinggi, likuiditas, dan kemudahan untuk
    mencairkan surat berharga menjadi kas.
3. Motif Spekulasi (Speculative Motive)
    Motif ini timbul seiring dengan keinginan manajemen untuk memiliki sejumlah kas
    yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang
    timbul secara tidak terduga. Manajemen harus mempunyai prediksi bahwa saldo
    kas tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dari operasi
    normal organisasi. Pada umumnya, organisasi-organisasi tidak menyimpan kas
    untuk tujuan spekulasi.

C. Proses arus kas (Cash Cycle)
   Proses arus kas (cash cycle) adalah waktu yang dibutuhkan untuk proses dari
pengeluaran kas sampai dengan penerimaan kas.




1
 George W Galinger dan P. Basil Healey, Liquidity Analysis and Management, Edisi ke-2
(Massachussets: Aldison-Wesley Publishing, 1991), hal 236
Konsep-konsep, Unsur-unsur dan Current Issue                                    5
Manajemen Kas Sektor Publik




    Gambar 1.1 Proses Arus Kas
    Proses ini merupakan bagian dari proses operasional (operating cycle). Proses
operasional terdiri dari empat komponen, yaitu peridode persediaan, periode utang,
periode piutang dan siklus kas. Pada umumnya periode persediaan ditambah dengan
periode utang akan sama dengan periode utang dan siklus kas. Akan tetapi
persamaan ini tidak berlaku untuk pendapatan pemerintah dari perpajakan karena
pendapata ini tidak terkait dengan layanan yang diberikan pemerintah.

D. Definisi dan Tujuan Manajemen Kas
    Manajemen kas adalah pengelolaan atas sumber daya kas suatu organisasi.
Manajemen kas memberikan kepada manajemen alat untuk berfungsinya suatu
organisasi dengan menggunakan kas atau sumber daya likuid yang dimilikinya
dengan cara yang tepat. Mike Williams (2004) mendefinisikan manajemen kas
pemerintah sebagai strategi dan proses-prosesnya untuk mengelola secara efektif
dan efisien arus kas jangka pendek dan saldo-saldo kas yang ada dalam
pemerintahan maupun antara pemerintah dengan sektor-sektor lain. Dari definisi ini
ada beberapa hal yang ditekankan:
    1. Definisi ini mencakup persoalan kebijakan dan rancangan proses-proses
       yang lebih seragam.
    2. Manajemen arus kas dan saldo kas memunculkan berbagai tantangan yang
       berbeda-beda yang harus dihadapi secara bersama-sama.
    3. Definisi ini mencakup manajemen kas pada sektor pemerintahan dan
       interaksi antara pemerintah dengan sektor-sektor lain, terutama sektor
       keuangan.

   Sementara itu, Storkey (2001) mendefinisikan manajemen kas sebagai “memiliki
uang yang cukup pada tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat untuk
membayar kewajiban-kewajiban pemerintah dalam cara yang efektif dan efisien.

   Dari definisi di atas, terdapat beberapa tujuan dari manajemen kas. Tujuan
utamanya adalah dengan manajemen kas yang baik, suatu pemerintahan dapat
6                                                                    Manajemen Kas



mendanai pengeluaran-pengeluarannya tepat pada waktunya dan memenuhi setiap
kewajibannya ketika jatuh tempo. Tujuan-tujuan tambahannya adalah efektivitas
biaya, pengurangan risiko dan efisiensi. Secara khusus, Williams (2004) menyatakan
tujuan-tujuan dari manajemen kas pemerintah yang efisien adalah:

    1. Menyimpan seminimal mungkin saldo menganggur dalam sistem perbankan
       dan menekan seminimal mungkin biaya-biaya yang terkait dengan
       penyimpanan saldo tersebut pada sistem perbankan.
    2. Mengurangi risiko operasional, risiko kredit dan risiko pasar yang terkait
       dengan kegiatan pemerintah dan pendanaan kegiatan pemerintah.
    3. Menambah fleksibilitas dalam cara pemerintah menentukan kapan
       penerimaan kas pemerintah ditandingkan dengan pengeluaran kas
       pemerintah.
    4. Mendukung kebijakan-kebijakan keuangan lainnya.

   Hal yang senada juga dinyatakan oleh Financial Management Service dari U.S.
Department of Treasury (2002). Manajemen kas pada sistem perbendaharaan
pemerintah Amerika Serikat memiliki tiga fungsi yaitu:

    1. Mengeliminasi saldo kas menganggur. Setiap uang yang disimpan dan
       tidak digunakan untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya
       merupakan kerugian (lost opportunity). Dana-dana yang tidak dipakai untuk
       membayar transaksi-transaksi yang akan terjadi dapat digunakan untuk
       melunasi utang yang ada (dan pengurangan arus kas keluar dari
       Perbendaharaan untuk pembayaran bunga) atau dapat diinvestasikan untuk
       menghasilkan arus kas masuk ke rekening Perbendahraan. Minimalisasi atas
       saldo kas menganggur memerlukan informasi yang akurat atas perkiraan
       pendapatan dan kemungkinan pengeluaran.

    2. Mendepositokan penerimaan tepat pada waktunya. Memiliki uang di
       tangan lebih baik daripada memiliki piutang (tagihan kepada pihak lain). Kas
       mudah dikonversi dengan segera menjadi sesuatu yang berharga atau
       barang. Piutang, suatu pos yang akan dikonversi di masa depan, seringkali
       mengalami keterlambatan penyelesaian transaksi (menunggak) atau
       mengalami penurunan nilai. Segera setelah penerimaan (piutang) jatuh
       tempo kepada Pemerintah, penerimaan tersebut harus segera direalisasikan
       dalam bentuk kas dan segera disetorkan ke rekening Perbendaharaan.

    3. Membayar tepat pada waktunya. Beberapa pembayaran harus dilakukan
       pada tanggal tertentu, seperti gaji pegawai ataupun bantuan langsung tunai.
       Untuk pembayaran-pembayaran seperti ini, tidak diperlukan keputusan
       manajemen kas. Untuk pembayaran-pembayaran lain, seperti pembayaran
       kepada rekanan, keputusan kapan membayar mungkin dilakukan. Rekanan
       pemerintah juga menghadapi kebutuhan manajemen kas yang sama dengan
       pemerintah. Mereka ingin mempercepat penerimaan kas. Salah satu caranya
       adalah memberikan potongan pembayaran apabila pembayaran atas barang
       yang dijual dilakukan tepat pada waktunya.
Konsep-konsep, Unsur-unsur dan Current Issue                                       7
Manajemen Kas Sektor Publik


Untuk mencapai tujuan ini terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi antara lain:

    1. Ramalan arus kas dan saldo kas yang akurat dan tepat pada waktunya untuk
       mengeliminasi kebutuhan (atau untuk meminimalisasi biaya ) akan pinjaman
       jangka pendek.
    2. Proses penagihan piutang yang efisien dari titik penerimaan sampai ke
       tempat di mana dana yang diperoleh dapat digunakan atau diinvestasikan.
    3. Perencanaan pengeluaran yang akurat untuk memastikan bahwa semua
       kewajiban dibayar tepat waktu, tetapi bukan berarti sebelum jatuh tempo.
    4. Efisiensi dan responsivitas yang lebih tinggi dalam proses manajemen kas
       dan penyediaan kas untuk menunjang layanan pemerintah.
    5. Manajemen posisi-posisi risiko yang terkonsolidasi
    6. Integrasi manajemen kas dengan manajemen hutang

   Berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara di Indonesia, tujuan-tujuan
manajemen kas dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian berikut:

    1. Manajemen likuiditas
    Manajemen likuiditas penting untuk memastikan negara memiliki kas yang cukup
untuk menyelesaikan semua kewajiban yang jatuh tempo. Untuk itu pemerintah perlu
mengetahui berapa besar penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan.

a. Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara
   n Pemerintah perlu mengetahui berapa besar pengeluaran kas yang akan
       dilakukan. Beberapa pengeluaran pemerintah mungkin saja dapat ditunda
       atau dipercepat, pemerintah harus mampu melihat saat pengeluaran kas
       yang menguntungkan pemerintah.
   n Penerimaan kas negara seluruhnya harus segera disetor (Undang-Undang
       No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 16). Penerimaan
       negara yang tidak segera disetor akan menguntungkan penyetor atas biaya
       pemerintah.
b. Antisipasi atas kemungkinan kekurangan/kelebihan kas
   n Kekurangan/kelebihan kas akan membebani keuangan pemerintah karena
       adanya time value of money.

   2. Minimalisasi kas yang menganggur (idle cash)
a. Pemanfaatan kas secara maksimal untuk memperoleh keuntungan (yield)
   n Sesuai dengan UU. No.1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara pada
      pasal 24 dinyatakan bahwa pemerintah berhak untuk mendapatkan
      bunga/jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum maupun bank
      sentral, bunga/jasa giro yang diperoleh didasarkan pada tingkat suku bunga
      yang berlaku.
   n Pemerintah juga dapat melakukan investasi jangka panjang untuk
      memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Investasi
      tersebut dapat berupa saham, surat utang dan investasi langsung (pasal 41,
      UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)
8                                                                                       Manajemen Kas



     nPembelian kembali (Buy back) Surat Utang Negara (SUN). Pembelian
      kembali SUN akan memberikan dampak positif terhadap pengurangan beban
      bunga yang harus dibayar oleh pemerintah.
b. Mengurangi cost of financing
   n Jika negara mempunyai manajemen kas yang baik negara dapat melakukan
      penundaan penerbitan SUN dengan membiayai pengeluaran-pengeluaran
      dari kas yang berasal dari pendapatan yang ada atau melakukan buy back
      SUN untuk mengurangi pembayaran beban bunga.

   3. Mengurangi biaya transaksi keuangan pemerintah
a. Mengurangi jumlah bank accounts pemerintah
   Banyaknya rekening pemerintah yang tersebar di berbagai bank menimbulkan
   biaya tinggi untuk memelihara rekening tersebut. Selain itu tersebarnya rekening
   mengkibatkan semakin banyaknya ‘idle cash’
b. Mengurangi biaya revenue collection dan expenditure processing (administration
   of payment process)
   Manajemen kas akan merestrukturisasi cara-cara pengumpulan pendapatan
   pemerintah sebagai contoh banking arragement mengenai saat penyetoran oleh
   bank persepsi dan renumerasi yang diberikan atau yang harus dibayarkan oleh
   pemerintah kepada bank persepsi. Restrukturisasi tersebut perlu agar
   penerimaan negara dapat masuk ke rekening kas umum negara sesegera
   mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Demikian pula dengan pemrosesan
   pengeluaran. Pemrosesan pengeluaran perlu dilakukan dengan se-efisien dan
   secepat mungkin, misalnya dengan menggunakan fasilitas perbankan. Jika hal
   tersebut dapat berjalan dengan baik maka manfaat lain yang didapatkan adalah
   minimalisasi terjadinya penyelewengan keuangan negara.

     Manajemen kas sektor publik meliputi empat elemen2 antara lain: perencanaan
(forecasting), mobilisasi dan manajemen arus kas (mobilizing and managing the cash
flow), pemeliharaan hubungan dengan perbankan (maintaining banking relations),
dan investasi kelebihan kas (investing surplus cash). Setiap elemen harus dikelola
secara aktif untuk mencapai efektifitas manajemen kas. Sebagai ilustrasi mengenai
elemen-elemen dalam manajemen kas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




    Investment                        Depository                       Short-and Long-Term
    - Safety                          Institutions                     Forecasting
    - Maturity                        - Commercial                     - Revenue
    - Yield                               banks                           forecasts
    - Liquidity                       - Savings and                    - Expenditure
    - Marketability                       Loans                           forecasts


2
 Allan Walter, dan Steiss Brookss, Financial Management In Public Organization (Cole Publishing Co.), hal
81



                                   Mobilization of Cash
Konsep-konsep, Unsur-unsur dan Current Issue                                                        9
Manajemen Kas Sektor Publik




Sumber: Allan Walter, dan Steiss Brookss, Financial Management In Public Organization (Cole Publishing
Co.), hal 82
Gambar 1.2 Elemen-elemen dalam Manajemen Kas

A. Perencanaan (forecasting)

1. Pengertian
   Perencanaan pada dasarnya adalah proses memperkirakan kemungkinan
dampak terbesar yang akan terjadi pada masa yang akan datang berdasarkan
pengetahuan tentang kondisi sekarang yang akan mempengaruhi kejadian dimasa
mendatang tersebut. Setelah melakukan observasi, Hartley (2001) menyatakan
sebagai berikut

        A forecast in no more than someone’s belief in the future based upon
        certain assumptions that have been made regarding future events. If
        the assumptions seubsequently prove to be wrong, then the forecast
        will not prove to be right either. For this reason, it is necessary to set
        down formally the key assumptions on which major parts of the
        forecast are based.
Dalam konteks manajemen kas, tujuan utama dari perencanaan adalah untuk
memberikan pedoman yang cukup dan tepat waktu dalam rangka menentukan
tindakan untuk mencapai pengendalian yang baik atas arus kas organisasi.


2. Peran Perencanaan dalam Proses Anggaran
    Perencanaan harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses anggaran
organisasi secara keseluruhan. Tanpa adanya anggaran kas, seorang manajer tidak
dapat memperoleh sebuah gambaran jangka panjang atas pola arus kas sehingga
tidak dapat merencanakan secara efektif kebutuhan kas dan investasi yang optimal.
10                                                                    Manajemen Kas



3. Tindakan yang Menyebabkan Pergerakan Kas
    Arus kas timbul sebagai akibat dari tindakan manajemen yang berhubungan
dengan piutang dan pengeluaran. Keputusan manajemen yang menimbulkan aliran
arus kas dapat diringkas sebagai berikut:

     a. Keputusan Operasional (operating decisions)
         Keputusan ini terkait dengan kebijakan organisasi seperti pembentukan
         atau eliminasi sebuah unit jasa atau departemen, perubahan gaji dan
         tunjangan karyawan dan lain-lain.Implementasi dari kebijakan-kebijakan
         tersebut akan mengakibatkan penyesuaian dalam arus kas keluar dan arus
         kas masuk.

     b. Keputusan Belanja Modal (capital expenditure decisions)
         Keputusan ini akan berakibat pada infrastruktur organisasi serta
         meningkatkan arus kas keluar. Holland mendefinisikan infrastruktur dalam
         organisasi pemerintah sebagai “all government capital investment including
         social investment such as education and health care” (semua belanja
         modal termasuk investasi sosial seperti pendidikan dan perawatan
         kesehatan).

     c. Keputusan Kredit (credit decisions)
         Keputusan ini meliputi jangka waktu sebuah organisasi memutuskan untuk
         melakukan pembayaran kepada pemasok barang dan jasa seperti halnya
         waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan untuk melakukan pembayaran
         tanpa tenkena sangsi/denda (penalty).

     d. Keputusan Pembiayaan (financing decisions)
         Keputusan ini meliputi pencarian dana dengan jalan menjual obligasi,
         meminjam, atau meningkatkan penerimaan (misalnya dengan menaikkan
         pajak atau harga).

     Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa kas tidak mengalir dengan sendirinya.
Aliran kas dipercepat oleh banyaknya keputusan yang diambil oleh organisasi. Para
manajer bertangung jawab untuk menentukan aliran kas dan harus mampu
memonitor dan mengendalikan arah aliran tersebut untuk memastikan bahwa
organisasi tidak mengalami masalah arus kas.

4. Dasar Pemikiran Perencanaan Kas
Perencanaan kas dapat memenuhi beberapa tujuan antara lain:

     a. Mencegah kebangkrutan.
     b. Mencegah kesalahan yang menimbulkan biaya yang besar.
     c. Membantu dalam mengendalikan biaya pendanaan.
     d. Meningkatkan kepercayaan pihak yang memberikan pinjaman kepada
        organisasi.
     e. Meningkatkan penggunaan dana.
Konsep-konsep, Unsur-unsur dan Current Issue                                   11
Manajemen Kas Sektor Publik


5. Tipe Perencanaan
    Terdapat 2 tipe dalam perencanaan yang masing-masing mempunyai tujuan
 yang berbeda yaitu:

    a. Perencanaan jangka pendek (short-term forecasts)
       Tipe perencanaan ini umumnya meliputi periode kurang dari satu tahun. Jika
       dirancang dengan benar dan di revisi secara berkelanjutan, perncanaan
       jangka pendek dapat membantu dalam operasi harian organisasi karena
       disusun berdasarkan laporan detail dari semua perkiraan (accounts) baik
       yang menghasilkan kas maupun yang menyerap kas.

    b. Perencanaan jangka panjang (long-term forecasts)
       Tipe perencanaan ini mengevaluasi posisi keuangan organisasi selamasatu
       periode panjang (dua, tiga, bahkan lima tahun yang akan datang). Berbeda
       dengan perencanaan jangka pendek yang rinci, perencanaan jangka panjang
       menyajikan hanya bagan kasar dari kebutuhan pembiayaan jangka panjang.
       Sektor swasta menggunakan tipe perencanaan ini untuk mengukur dampak
       suatu penawaran akuisisi, merger, atau pengembangan produk baru
       terhadap posisi arus kas untuk beberapa tahun kedepan. Tipe perencanaan
       ini juga membantu dalam penilaian atas penawaran belanja modal.


B. Mobilisasi Kas (Cash mobilization)
    Mobilisasi kas meliputi dari dua area fungsi yaitu: percepatan piutang
(acceleration of receivables) dan pengendalian pengeluaran (control of
disbursement). Secara umum, suatu perusahaan disarankan untuk memberikan
penekanan pada empat tujuan dalam transaksi keuangan harian, yaitu:

    1.   Mempercepat penagihan,
    2.   Mengendalikan hutang, dan
    3.   Mengendalikan saldo bank.
    4.   Investasi kelebihan kas

1. Mempercepat Penagihan
    Mempercepat penagihan akan memberikan keuntungan bagi organisasi antara
lain mengurangi biaya pinjaman dan meningkatkan kemampuan organsiasi untuk
menghasilkan pendapatan tambahan. Sejak tahun 1950-an, ketika prinsip ini diterima
secara luas, bank dan perusahaan swasta lain dengan teliti mengembangkan teknik
untuk memabantu perusahaan dalam menagih dan memproses piutang serta
membuat dana tersebut dapat secepatnya tersedia. Teknik yang digunakan untuk
mempercepat penagihan antara lain lockbox services, preauthorized checks, dan
concentration banking.

   a. Lockbox services
   Teknik ini meliputi penggunaan kotak pos khusus untuk mempercepat
pembayaran dan deposito hasil pembayaran. Bank diberikan kewenangan untuk
12                                                                  Manajemen Kas



mengambil dokumen secara langsung dari kotak tersebut. Pelayanan yang diberikan
dalam sebuah lockbox system antara lain:
    n Kotak pos dikosongkan minimal sekali dalam sehari
    n Dokumen yang ada dibuka, kemudian bukti tagihan asli dicocokkan dengan
       jumlah pembayaran
    n Hasil dari pembayaran tersebut kemudian didepositokan pada hari yang
       sama
    n Semua bukti tagihan atau dokumen lain diserahkan kepada pemerintah
       setempat sebagai bukti bahwa pembayaran telah terjadi
    n Apabila terdapat cek yang tidak didukung dokumen yang cukup terkait
       dengan informasi mengenai apa yang dibayar dan oleh siapa akan
       dikembalikan kepada pemerintah setempat.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain:
   n Dokumen yang dibutuhkan untuk akuntansi yang diperoleh dari bank cukup
       lengkap untuk mendukung pembayaran.
   n Dana yang diterima telah diinvestasikan dengan penundaan yang minimal
   n Mengurangi staf yang dibutuhkan oleh pemerintah setempat untuk proses
       penagihan.
   n Mengurangi secara signifikan staf yang dibutuhkan oleh pemerintah setempat
       untuk memproses piutang.
   Perlu diingat bahwa seluruh manfaat di atas harus dibandingkan terlebih dahulu
dengan biaya yang dibebankan oleh bank terkait dengan pelayanan yang diberikan.

    b. Preauthorized Checks (PAC)
    Preauthorized checks adalah instrumen permintaan tanpa tandatangan yang
digunakan untuk mempercepat penagihan pembayaran atas hutang yang jumlahnya
tetap. Dengan menggunakan teknik ini pelanggan menandatangani kesepakatan
pemberian wewenang untuk mencairkan cek yang akan mengurangi rekeningnya
dengan jumlah tertentu dalam interval yang telah disepakati. Perusahaan umumnya
menandatangani dan mengirimkan kesepakatan tersebut kepada bank di mana
rekening pelanggan berada untuk memberitahukan bahwa cek tanpa tanda tangan
yang dikeluarkan akan membebani rekening pelanggan. Setelah proses tersebut
selesai, perusahaan atau bank yang memberikan pelayanan akan membuat
preauthorized checks untuk pembayaran pada tanggal–tanggal tertentu.

Manfaat preauthorized checks antara lain:
   n Meningkatkan prediksi arus kas karena jumlah uang yang diperoleh setiap
       hari dapat diketahui sebelumnya sehingga mempermudah perencanaan arus
       kas harian.
   n Menghilangkan biaya penagihan karena pemberitahuan kembali oleh
       pelanggan sudah tidak diperlukan lagi sehingga menghemat biaya post,
       klerikal, dan beban produksi faktur.
   n Mengurangi collection float karena cek dibuat dan didepositokan oleh bank
       sehingga tidak ada biaya untuk memperoleh penerimaan yang timbul.
   n Menghilangkan masalah penagihan terkait dengan keterlambatan
       pembayaran atau lupa mengirimkan karena PAC mejamin pembayaran
       selama dana yang ada dalam rekening pelanggan mencukupi.
Konsep-konsep, Unsur-unsur dan Current Issue                                     13
Manajemen Kas Sektor Publik



c. Concentration Banking
    Tujuan utama teknik ini adalah untuk memobilisasi dana dari berbagai lokasi
penerimaan yang terdesentraslisasi menjadi satu pusat pengumpulan kas. Manager
kas hanya perlu memonitor beberapa pusat kas sehingga mebantu dalam mengontrol
kas.

   Dengan menggunakan sistem ini di sektor pemrintahan, sejumlah bank lokal
dapat berperan sebagai penerima deposito untuk pembayaran pajak bumi dan
bangunan atau penerimaan rutin lainnya. Dar bank ini, hasil penerimaan kemudian
dapat dipindahkan dengan cepat ke sebuah deposito yang merupakan pusat
pengumpulan penerimaan.

    Lockbox services, preauthorized checks, dan concentration banking bertujuan
sama yaitu untuk mempercepat penerimaan dan mengurangi waktu pengiriman.
Jumlah hari yang dapat dihemat adalah hari di mana dana yang diperoleh dapat
diinvestasikan ke dalah surat berharga yang menghasilkan pendapatan bunga.

2. Mengendalikan Pengeluaran
     Praktik manajemen kas yang baik pada umumnya mengharuskan pengeluaran
dilakukan hanya pada saat jatuh tempo suatu tagihan. Keputusan mengenai waktu
terjadinya pengeluaran merupakan keputusan yang sangat penting bagi organisasi
karena akan mempengaruhi posisi likuiditas organisasi. Pada organisasi yang besar,
potensi perubahan dalam betuk dan kualitas dari keputusan mengenai pengeluaran
sering menjadi suatu tantangan besar bagi manajer kas. Terdapat dua pendekatan
yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu:



a. Sentralisasi atas hutang organisasi terutama yang melibatkan jumlah uang
   yang besar.
   Tujuan ini dapat dicapai melalui sentralisasi rekening deposito (cnetralized
   depository accounts). Dengan adanya konsolidasi atas rekening-rekening
   memungkinkan manajemen untuk mengontrol dan menjadwalkan proses
   pengeluaran.

b. Membuat batasan administratif atas jumlah pengeluaran atas unit
   organisasi tertentu untuk melakukan pengeluaran dalam periode yang
   ditentukan.
   Tujuan ini dapat dicapai melalui penggunaan teknik zero balance accounts yang
   efektif. Teknik ini diharapkan dapat menghilangkan kebutuhan untuk
   mempertahankan saldo lebih pada rekening pengeluaran. Sentralisasi rekening
   deposito yang dikelola dengan saldo nol (zero balance) pada setiap akhir hari
   kerja akan membantu usaha untuk menggunakan peluang memaksimalkan
   penghasilan dari float. Bahasan mengenai float secara lebih rinci akan dijelaskan
   pada bahasan selanjutnya. Secara garis besar float adalah perbedaan waktu
   antara penulisan cek dan proses kliring pada bank. Sebagai contoh, misalkan
   sebuah organisasi menulis cek pada hari Jumat, cek mungkin baru akan di kliring
14                                                                                    Manajemen Kas



     pada pertengahan minggu berikutnya. Jika bendaharawan memindahkan uang
     ke rekening pengeluaran dari rekening investasi pada har Jumat, maka
     organisasi akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan bunga
     dari investasi karena uang tersebut baru akan di kliring pertengahan minggu
     berikutnya. Manajer kas diberikan kebebasan untuk memperkirakan kapan cek
     akan dikeluarkan untuk pembayaran dan kapan harus mentransfer uang dari satu
     akun ke akun yang lain.


3. Mengendalikan Saldo Bank
    Memberikan pengendalian yang ketat pad saldo bank menjadi sangat populer
sebagai salah satu prinsip dalam manajemen kas. Organisasi menyadari bahwa uang
yang tidak dibutuhkan untuk membiayai biaya operasional atau untuk saldo
kompensasi (compensating balance) harus diinvestasikan kedalam surat berharga
yang menghasilkan pendapatan bunga. Konsekuensinya adalah organisasi tersebut
harus berusaha untuk menghidari akumulasi kas yang tidak aktif pada rekening
mereka dengan (1) menggunakan laporan kas harian dan/atau (2) membuat
pembayaran dengan menggunakan draft.

4. Investasi Kelebihan Kas
     Kas ditangan (cash on hand) untuk memenuhi keubutuhan pembiayaan
kewajiban harus diinvestasikan ke dalam surat berharga jangka pendek. Sebagai
organisasi yang tidak beorientasi pada keuntungan, organisasi pemerintah didorong
untuk menggunakan surat berharga jangka pendek yang mempunyai karakteristik
likuiditas yang tinggi dan mudah diubah menjadi kas baik melalui pasar modal
maupun karena jatuh tempo. Dalam memilih investasi terdapat beberapa hal yang
harus diperhatikan antara lain:

     a.   tingkat hasil investasi (yield),
     b.   waktu jatuh tempo (maturity)
     c.   likuiditas (liquidity)
     d.   risiko (risk)
     e.   adanya aturan call (call provision)
     f.   ketersediaan        nominal/denominasi          sekuritas       (the     availability      of
          denominations), dan
     g.   aspek perpajakan (taxability).

C. Pengelolaan Float dalam Manajemen Kas.
          3
     Float dalam manajemen kas mengacu pada penundaan waktu dalam aliran kas
atau informasi. Float terjadi baik dalam proses penerimaan kas yang disebut
collection float maupun dalam proses pengeluaran kas yang disebut disbursement
float.



3
 Ned C Hill, dan William L. Sartoris, Short-Term financial Management:Text and Cases, (New Jersey:
Prentice Hall, 1995) hal. 162
Konsep-konsep, Unsur-unsur dan Current Issue                                                 15
Manajemen Kas Sektor Publik


1. Collection Float
    Collection float mengacu pada jumlah total perbedaan waktu dari pengiriman
dokumen pembayaran oleh pelanggan sampai dengan tersedianya kas dari hasil
pembayaran tersebut di bank. Pembagian komponen dari collection float didasarkan
pada sumber dari penundaan dalam proses penerimaan kas. Komponen-komponen
tersebut meliputi:
    a. Mail float
        Penundaan ini disebabkan oleh perbedaan waktu dari pengiriman cek
        sampai dengan penerimaan cek.
    b. Processing float
        Penundaan ini terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk proses sebelum
        cek didepositokan ke sistem perbankan.
    c. Availability float
        Penundaan ini timbul karena perusahaan tidak diberikan fasilitas langsung
        tersedia (immediate available) pada semua komponen depositonya. Dengan
        kata lain penundaan ini timbul karena cash belum selesai di kliring dalam
        sistem perbankan.

Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




  Payer Mails                Company                  Company
                                                                                   Fund
   Payments                  Receives                 Deposits
                                                                                 Available
                             Payments                 Payments



                 Mail Delay              Processing               Availability
                                           Delay                    Delay


                Mail Float              Processing               Availability
                                           Float                   Float


                                     Collection Float
Sumber: Ned C Hill, dan William L. Sartoris, Short-Term financial Management:Text and Cases, (New
Jersey: Prentice Hall, 1995) hal. 163
16                                                                        Manajemen Kas



Gambar 1.3 Pembagian komponen dari collection float didasarkan pada sumber dari
penundaan dalam proses penerimaan kas

2. Mengelola Collection Float
a. Mengurangi mail float
    Mail float dapat dikurangi dengan menempatkan secara hati-hati tempat
pembayaran tagihan. Secara umum, semakin dekat tempat pembayaran dengan
pelanggan maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman
pembayaran. Namun, penempatan ini harus mempertimbangkan juga biaya
administratif dan operasional terkait dengan banyaknya tempat yang digunakan.
Dalam kondisi geografis yang kurang bagus mungkin akan dibutuhkan banyak tempat
pembayaran tagihan agar dapat lebih dekat dengan pelanggan. Kondisi ini akan
mengakibatkan biaya operasional dan administratif menjadi meningkat sehingga
keuntungan dari pengurangan mail float akan hilang dengan adanya kenaikan biaya
tersebut.

b.   Mengurangi processing float
    Untuk mengurangi processing float pembayaran harus di proses dan
disampaikan ke bank deposito sebelum proses kliring dalam sistem perbankan
selesai. Terdapat tiga issue yang harus dipertimbangkan yaitu: kecepatan, akurasi,
dan keamanan. Untuk alasan inilah maka pada umumnya pembayaran diproses dan
didepositokan paling sedikit sekali dalam sehari. Hal inilah yang sering menjadi
pertimbangan yaitu pemilihan antara mengurangi float cost dengan memproses
sesering mungkin dan meningkatnya biaya sebagai akibat memproses pembayaran
tersebut.
c. Mengurangi availability float
    Untuk mengurangi float ini perusahaan dapat menempatkan lokasi deposito yang
dekat dengan bank di mana cek ditarik atau melakukan negosiasi dengan bank.

3. Disbursement float
     Disbursement float merupakan bagian dari payment float. Ia terdiri dari beberapa
komponen yaitu mail float, process float, dan presentation or clearing float. Untuk mail
float dan process float relatif sama dengan collection float, sedangkan presentation or
clearing float adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem perbankan untuk
mengembalikan cek dan menampilkan kembali ke dalam akun perusahaan yang
membayar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada ilustrasi dalam gambar di bawah
ini:

  Payor                                                        Payee
receives                   Payor                 Payee                       Payor’s
                                                              deposits
                           mails                receives                     account
 invoice                                                       check
                           check                 check                       debited




           Payment                 Mail float         Processing    Presentatio
        initiation float                                 float        n float
Konsep-konsep, Unsur-unsur dan Current Issue                                                 17
Manajemen Kas Sektor Publik




Sumber: Ned C Hill, dan William L. Sartoris, Short-Term financial Management:Text and Cases, (New
Jersey: Prentice Hall, 1995) hal. 230
Gambar 1.4 Komponen Disbursement Float

4. Mengelola disbursement float
     Sebagaimana kita ketahui, keterlambatan waktu pembayaran dapat bersumber
dari pengiriman check, pemrosesan check, dan penagihan. Disbursement float dapat
ditingkatkan dengan menuliskan check pada bank yang bertempat di lokasi yang jauh
secara geografis atau menuliskan check dari kantor pos yang terpencil.

   Dilihat dari sudut pandang etika dan ekonomi taktik yang digunakan untuk
meningkatkan disbursement float masih dalam perdebatan. Hal ini disebabkan oleh
beberapa argumen antara lain:

a. Secara ekonomi pada umumnya setiap syarat pembayaran selalu mencantumkan
   diskon di mana diskon tersebut lebih besar bila dibandingkan dengan keuntungan
   dari meningkatkan disbursement float.
b. Secara etika menunda pembayaran yang sudah jatuh tempo merupakan
   prosedur bisnis yang tidak etis. Disamping itu terdapat konsekuensi negatif yaitu
   rusaknya hubungan dengan pemasok.

    Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola
disbursement float, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan
semaksimal mungkin diskon yang diberikan oleh pemasok dan memperbaiki
pengendalian terhadap pengeluaran.

A. Sentralisasi versus Desentralisasi Manajemen Kas
    Pada berbagai negara, layanan perbankan pemerintah dan manajemen kas
dilakukan dengan menggunakan rekening pemerintah pada Bank Sentral. Saldo pada
18                                                                       Manajemen Kas



rekening ini dikelola terutama untuk tujuan-tujuan kebijakan moneter, yaitu:

1.   Injeksi kas bersih dari sektor publik ke dalam sistem perbankan yang didanai
     dengan penjualan sekuritas pemerintah jangka panjang.
2.   Likuiditas sektor perbankan primer dikelola dengan secara periodik menjual
     sekuritas pemerintah jangka pendek dan operasi pasar terbuka bank sentral.

    Pengendalian pengeluaran sangat ditekankan tetapi minimalisasi biaya
pendanaan (cost of financing) kebutuhan kas pemerintah bukan merupakan peranan
atau tujuan khusus dari Bank Sentral ataupun Kementrian Keuangan (Lembaga
Perbendaharaan).

    Pada sistem seperti ini, entitas pemerintah (seperti kementerian, departemen
atau lembaga) tidak begitu memiliki kendali atas proses manajemen kas. Kebutuhan
untuk membayar dalam jumlah kecil dan segera, dengan menggunakan transfer dana
elektronik (electronic fund transfer), cek ataupun kas, pada umumnya memunculkan
adanya berbagai rekening pada bank komersial sebagai upaya dari entitas untuk
mendapatkan kendali yang lebih besar atas waktu pembayaran. Hal ini memunculkan
tambahan biaya yang cukup besar bagi pemerintah dalam bentuk kehilangan bunga
atas saldo yang belum dipakai dan biaya transaksi perbankan yang besar.

    Berbagai evaluasi atas manajemen dan pengeluaran kas pemerintah
menunjukkan bahwa pola seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya
memberikan manfaat berupa pengendalian yang ketat atas pembayaran dan juga
atas pengeluaran pemerintah dari proses pembayarannya yang tersentralisasi. Akan
tetapi, menurut Storkey (2001) proses ini ternyata memunculkan kerugian-kerugian
yang seringkali juga sangat besar, yang meliputi:

1.   Ketiadaan wewenang yang jelas untuk manajemen kas yang baik sehingga
     pilihan atas sumber pendanaan jangka pendek tidak digunakan atau bila
     digunakan cenderung tidak efisien.
2.   Ketiadaan insentif untuk manajemen kas yang efisien sehingga tidak ada
     perhatian dari manajemen entitas pemerintah atas keberadaan saldo kas
     menganggur ataupun jangka waktu pembayaran dan penerimaan kas.
3.   Keterbatasan-keterbatasa pada sistem penerimaan pendapatan atau
     pembayaran pemerintah membuat terbatasnya inovasi dalam metode
     pembayaran serta pengumpulan informasi tidak berguna bagi tujuan-tujuan kas
     manajemen.
4.   Fungsi bendahara berkenaan dengan kas hanya terbatas pada informasi atas
     pencatatan rekening dan pengendalian atas rekening bank.

   Sejalan dengan adanya permasalahan manajemen kas yang tersentralisasi ini
dan kebutuhan akan pengendalian yang lebih besar terhadap manajemen sumber
daya kas, Storkey (2001) juga menyatakan bahwa muncul upaya-upaya agar:
1. Entitas-entitas pemerintahan perlu meningkatkan pengendalian atas manajemen
   harian atas kas sehingga mereka memiliki pengetahuan terbaik akan waktu
   pembayaran dan berada dalam posisi terbaik untuk mempengaruhi kemungkinan
   arus kasnya. Oleh karena itu, merupakan hal yang masuk akal apabila
Konsep-konsep, Unsur-unsur dan Current Issue                                    19
Manajemen Kas Sektor Publik


     manajemen likuiditas harian berada di tangan entitas-entitas pemerintahan. Hal
     ini juga konsisten dengan perkembangan bahwa entitas-entitas diserahi
     tanggung jawab lebih besar untuk pengendalian akuntansi dan keuangannya jika
     mereka diserahi pendanaan dalam jumlah besar.
2.   Pemerintah tidak mengalami kerugian dari penggunaan uang karena adanya
     saldo-saldo menganggur pada rekening entitas (bendaharawan) dan tingkat
     bunga yang terendah dapat diperoleh. Untuk mencapai hal ini, perlu ada
     sentralisasi rekening bank dari entitas-entitas pemerintahan sehingga salado
     bank dapat diagregasi dan arus kas konsolidasi dapat disiapkan untuk
     memungkinkan pemanfaatan berbagai kemungkinan pendanaan.

B. Permasalahan Manajemen Kas di Negara Berkembang
    Pemerintahan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, perlu
mereformasi sektor publiknya untuk mengatasi inefisiensi dalam manajemen kas dan
perbankan pemerintah dan mengadopsi praktik-praktik internsional yang terbaik (best
practices). Manajemen kas yang tidak efisien menimbulkan opportunity cost yang
cukup besar bagi pemerintah, yang seringkali diabaikan karena tidak dianggarkan
atau dibebankan sebagai pengeluaran. Manajemen kas dan perbendaharaan di
negara berkembang umumnya menggunakan proses manual dengan pembayaran
menggunakan cek atau kas, banyak rekening bank, waktu ambang (float) kas yang
besar dan saldo-saldo menganggur yang menghasilkan bunga kecil atau bahkan
tidak ada sama sekali, dan berfokus pada pengendalian pengeluaran anggaran
daripada manajemen kas dan perbankan yang efisien. Pada negara-negara
berkembang yang besar, uang mengambang ini diperkirakan besarnya melebihi
USD1 milyar. Jika biaya pinjaman (tingkat bunga pinjaman) rata-rata 4-6% dan bunga
yang dihasilkan dari uang ini adalah nol atau mendekati nol, uang menggambang ini
memunculkan opportunity cost sebesar USD50 juta setiap tahun.

     Dalam upaya agar jumlah kas yang dimiliki berada dalam posisi yang aman, baik
dari sisi jumlah, waktu dan tempat sehingga seluruh kewajiban pemerintah dapat
terpenuhi dengan efektif dan efisien, dapat ditempuh dengan berbagai cara antara
lain:
     1. forecasting atas saldo dan aliran kas secara akurat dan berkala
     2. Proses pengelolaan kas yang rensponsif dan efisien
     3. Pengelolaan atas posisi resiko yang terkonsolidasi
     4. Pengelolaan hutang dan integrasi kas

    Di beberapa negara, khususnya yang tergabung dalam Organisation for
Economic Cooperation and Development (OECD) reformasi dalam manajemen kas
dan perbendaharaan telah berhasil mengurangi pemborosan biaya penyelenggaraan
pemerintahan. Oleh karena itu, reformasi manajemen keuangan yang terjadi di
negara-negara berkembang perlu dilihat sebagai suatu hal yang penting dan
menduduki prioritas yang tinggi. Manajemen perbendaharaan dan kas pemerintahan
meliputi manajemen atas:
    1. Pengendalian dan pemantauan pengeluaran dan penerimaan anggaran,
         fokus pada pengendalian atas kelebihan belanja
    2. Proses pemeriksaan manual terutama atas transaksi kas dalam jumlah besar
    3. Imprest account/bank pemerintah terutama dalam bank-bank komersial
20                                                                   Manajemen Kas



     4. Persyaratan adanya akuntansi pemerintah lebih diutamakan daripada
        pengelolaan kas yang efektif
     5. Ketidakakuratan perencanaan aliran kas dan saldo akhir kas dalam rekening
        bank

    Manajemen kas dilakukan melalui rekening pemerintah pada bank sentra. Saldo
perkiraan ini dikelola khususnya untuk tujuan kebijakan moneter. Umumnya,
pengendalian atas pengeluaran sangat rigid, namun baik bank sentral maupun
kementerian keuangan belum secara spesifik berkonsentrasi dalam meminimalisir
biaya pada saat ada permintaan untuk belanja negara. Dalam sistem seperti ini,
tingkat pengendalian pemerintah atas manajemen kas dan pembayaran kas sangat
kecil.

    Manajemen atas aliran kas pemerintahan membutuhkan pengendalian yang ketat
pada sisi pengeluaran terutama melalui otorisasi sentral pemerintah pusat. Beberapa
kelemahan atas sistem ini antara lain:
    1. sulit untuk menetapkan penanggungg jawab atas manajemen kas jangka
        panjang dan ketidakefisienan dalam pemilihan alternatif pendanaan jangka
        pendek;
    2. tidak ada peningkatan efisiensi dalam manajemen kas, akibat kecilnya
        perhatian terhadap saldo kas idle waktu pembayaran dan penerimaan yang
        tidak tepat ;
    3. hambatan berinovasi dalam metode pembayaran ;
    4. tidak tersdia informasi yang akurat bagi manajemen kas; dan
    5. terbatasnya informasi bendahara mengenai saldo kas dan pengawasan
        terhadap rekening-rekening pada Bank.

    Manajemen kas yang berkualitas membutuhkan tingkat akurasi perencanaan
yang tinggi terutama berkaitan dengan aliran kas antara pemerintah dan sistem
perbankan dengan saldo akhir kas dalam rekening pemerintah. Namun demikian,
banyak negara mengalami kesulitan dalam meramalkan aliran kas secara akurat,
terutama dalam kaitannya dengan rangka memenuhi permintaan dari bank sentral
sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan moneter. Oleh karena itu, banyak
negara telah mengadopsi pola manajemen kas insentif untuk meningkatkan kualitas
perencanaan dan manajemen atas pengeluaran dan pendapatannya.

    Reformasi manajemen kas modern menuntut etitas pemerintahan untuk
mengendalikan pengelolaan kas dan rekening bank, selanjutnya penekanan
diberikan pada pengelolaan surplus dana. Dalam rangka menghilangkan overnight
exposure pada bank-bank komersial, seluruh rekening di pindahkan ke dalam
rekening bank pemerintah pada bank sentral. Sistem ini juga menekankan pada
pengkoordinasian atas seluruh aliran kas pemerintah.

    Di lain pihak, pada umumnya manajemen kas di negara-negara berkembang
selalu terfragmentasi, hal ini dikarenakan banyaknya entitas pemerintah pada
negara-negara berkembang tersebut yang berbeda-beda didalam menyusun
kebijakan, membuat perencanaan dan mengatur aliran kas pemerintah. Mereka
hampir tidak pernah berkoordinasi satu sama lain guna menetapkan secara tepat
Konsep-konsep, Unsur-unsur dan Current Issue                                    21
Manajemen Kas Sektor Publik


posisi kas konsolidasian setiap harinya. Hal ini akan membuat setiap keputusan yang
dibuat oleh unit manajemen hutang pemerintah di dalam melakukan pinjaman dan
investasi akan menjadi sangat kompleks, terutama sekali dengan tanpa adanya
sebuah unit manajemen hutang dan unit perbendaharaan.

Tanggung jawab dan keterlibatan agen/pemerintah adalah sebagai berikut:

Aliran Hutang
     1. Kebijakan hutang domestik, penerbitan hutang dan pelayanan hutang - Bank
        Sentral atau keterpisahan bagian keuangan dalam Departemen Keuangan.
     2. Kebijakan hutang eksternal serta negosiasi dan penerbitan hutang –
        Departemen/bagian dalam Deprtemen Keuangan yang secara umum
        bertanggung jawab pada institusi keuangan internasional dan perjanjian
        hutang antar pemerintah bilateral.
     3. Pelayanan Hutang – perbendaharaan, dengan bank sentral berperan sebagai
        agen pelaporan atas pembayaran dan penerimaan.

Aliran Kas, Pengeluaran dan Pendapatan
     1. Apropriasi Anggaran – Direktorat Anggaran pada Departemen Keuangan
     2. Pengeluaran pada entitas pemerintahan – pengelola umum perbendaharaan
     3. Perencanaan aliran kas harian dan tahunan – tanggung jawab pada entitas
        penerimaan pemerintah, melalui penempatan penerimaan ke dalam rekening
        pemerintah pada bank sentral.

Aliran Investasi
     1. Manajemen cadangan mata uang asing – Bank sentral
     2. Investasi domestik seperti aset-aset keuangan, peminjaman, dan modal
         pemerintah dalam Badan Usaha Milik Negara — perbendaharaan atau
         pengelola umum, meskipun keputusan kebijakan akan dibuat oleh direktorat
         yang bertanggung jawab terhadap BUMN dalam Departemen Keuangan.

Aliran Modal
• Reformasi kebijakan, struktur pengelolaan dan neraca, termasuk masalah
    privatisasi – sebuah departemen tersendiri pada kementerian keuangan (lebih
    fokus lagi departemen yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan aset dan
    kewajiban milik pemerintah).

    Manajemen kas yang efektif sangat berbeda dengan apropriasi anggaran dan
pengawasan keuangan. Lebih lanjut lagi, hampir seluruh pemerintahan didunia
sekarang ini sedang marak untuk melakukan pemisahan antara “fungsi otorisasi dan
fungsi pengendalian keuangan” dari “pengesahan dan pertanggungjawaban”. Namun
demikian, pada umumnya di negara-negara berkembang, petugas pengawasan
keuangan masih memegang fungsi otorisasi pada setiap pengeluaran secara kurang
layak, menandatangani cek pengeluaran, mengesahkan transfer pembayaran, dan
menyetujui laporan keuangan. Struktur atau susunan manajemen seperti ini akan
sangat tidak diterima dalam sebuah institusi keuangan dan dalam waktu yang singkat
seharusnya praktek ini perlu untuk dipertimbangkan kembali penggunaannya pada
22                                                                   Manajemen Kas



perbendaharaan    pemerintah    atau   pada   pengoperasian    pengelolaan   utang
pemerintah.

     Agen-agen pemerintah sering tidak bersikap apresiatif terhadap nilai mata uang
dan tidak mau mengakui bahwa cash holdings dan saldo-saldo akun bank yang
menganggur tanpa menghasilkan bunga sama sekali (idle cash) adalah sebuah
opportunity cost bagi pemerintah. Untuk meminimalisir cost tersebut, adalah sangat
vital bagi pemerintah untuk mengurangi dana-dana yang tidak didepositokan pada
bank (cash on hand), funds held in noninterest-bearing accounts, melakukan
pemrosesan cek melalui sistem kliring, dan physical cash holdings.

     Uang tidak akan bisa diinvestasikan secara efektif apabila keberadaan uang
tersebut tidak jelas atau apabila sistem reserve/float tetap dipertahankan untuk
mengcover pembayaran yang tak terduga, termasuk penggunaan cek yang disajikan
untuk kliring. Permasalahan ini sebetulnya dapat dikurangi dengan lebih fokus pada
penggunaan sistem pembayaran dan penerimaan secara elektronik daripada
penggunaan metode cek, atau dengan melakukan perencanaan saldo dan aliran kas
yang lebih akurat dan tepat waktu, dan bisa juga dengan mempertahankan
kemampuan untuk mengubah waktu pembayaran. Bagi pemerintah, untuk
mempertahankan float yang signifikan, harus dilakukan melalui pengadaan pinjaman,
dan kemudian memperbaiki/melunasi utang tersebut. Beberapa pemerintahan negara
sekarang ini sedang fokus untuk mencapai target nol atau mendekati nol pada tarif
float.

C. Reformasi ke Arah Manajemen Kas yang Efisien
   Pada umumnya praktik manajemen kas di banyak negara memiliki karakteristik,
sebagaimana diungkapkan oleh Storkey (2001) sebagai berikut:
   1. Pemantauan dan pengendalian pengeluaran dan pendapatan terhadap
       apropriasi anggaran.
   2. Pemrosesan manual dengan menggunakan cek, giro atau transaksi kas.
   3. Pemusatan pada pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan akuntansi
       daripada untuk memastikan manajemen kas yang efektif.

     Praktik manajemen kas yang menekankan pada karakteristik-karakteristik ini
sangat jauh ketinggalan apabila dibandingkan dengan manajemen kas pada
organisasi-organisasi bisnis. Untuk bergerak ke arah manajemen kas yang lebih
efisien, harus ada gerakan reformasi atas manajemen kas pemerintahan. Storkey
(2001) menyatakan bahwa gerakan reformasi tersebut harus meliputi:
     1. Identifikasi tujuan-tujuan manajemen kas bagi pemerintah dan bagaimana
         menerjemahkan tujuan-tujuan tersebut ke dalam kebijakan-kebijakan dan
         prosedur-prosedur operasional bagi Kementerian Keuangan, Unit
         Perbendaharaan, Unit Manajemen Utang, Bank Sentral dan entitas-entitas
         pemerintahan.
     2. Pemberian insentif bagi manajemen kas yang efisien untuk meminimalkan
         tingkat saldo kas menganggur dan menciptakan kepastian yang lebih besar
         dalam hal kapan waktu penerimaan kas dan pengeluaran kas.
     3. Inovasi dalam metode-metode pembayaran dan penerimaan kas sehingga
         pemerintah dapat bergerak ke arah penggunaan pemindahan dana secara
Konsep-konsep, Unsur-unsur dan Current Issue                                     23
Manajemen Kas Sektor Publik


         elektronis.
    4.   Peningkatan infrastruktur, sistem perbankan dan sistem informasi yang ada.
    5.   Integrasi yang lebih erat lagi angara manajemen kas dengan manajemen
         utang publik.

Box : keuntungan manajemen kas secara efektif

•   Sistem pengawasan dan perlakuan kas secara efektif dapat meningkatkan
    kepastian mengenai pembayaran yang dibuat dengan tepat sesuai dengan
    tanggal jatuh tempo; dan penerimaan-penerimaan dapat disampaikan secara
    langsung kepada pihak yang bertanggung jawab. Sistem ini juga dapat
    mengurangi resiko operasional dan wilayah miss management atau penggelapan.
•   Salah satu contoh upaya badan pemerintah dalam meminimalisir volume
    pengadaan idle cash adalah dengan tidak membayar gaji secara penuh, dan
    mengurangi fungsi otorisasi pembayaran (dan cek) didalam transito atau
    menunggu ijin, maka akan ada sebuah direct saving pada pemerintah didalam
    bentuk peminjaman yang dalam waktu singkat dibutuhkan untuk mendanai kas
    tersebut.
•   Hubungan antar rekening-rekening pemerintah (agar saldo menjadi netto melalui
    sebuah rekening tunggal pada bank sentral), tidak hanya bertujuan untuk
    mengurangi saldo bruto (gross), tetapi juga untuk memperbaiki visisbility aliran-
    membuka kesempatan untuk pengelolaan secara aktif- dan juga untuk
    mengurangi resiko, baik yang berkaitan dengan pembukaan sistem perbankan
    atau pergerakan pasar finansial.
    Bermacam-macam instrumen keuangan-seperti traesury bills dan pinjaman
    jangka pendek lainnya-memberikan sebuah fleksibilitas yang lebih besar bagi
    pemerintah didalam upaya bagaimana baiknya untuk mengelola kebutuhan
    finansial pemerintahan tersebut; dan instrumen keuangan tersebut juga dapat
    menghindari resiko tingginya biaya pinjaman yang berkaitan dengan kurang
    fleksibelnya pengaturan.
•   Kebijakan pengelolaan kas secara aktif, dapat dilakukan dengan
    menyeimbangkan antara aliran kas penerimaan dan pengeluaran pada rekening
    menteri keuangan di bank sentral, serta menghilangkan salah satu faktor yang
    paling berpengaruh pada perubahan dalam jangka pendek pada likuiditas pasar
    uang. Hal ini sebaliknya akan mengurangi salah satu elemen yang tidak pasti
    pada perencanaan likuiditas oleh bank sentral dan sebab dari itu akan membuat
    intervensi kebijakan moneter dapat mengurangi permasalahan.. Lebih umum lagi
    kebijakan pengelolaan kas secara aktif juga dapat mengurangi perubahan tingkat
    bunga jangka pendek dan ketidakpastian pada pasar uang.
•   Pengelolaan kas secara efisien dapat ikut memberikan kontribusi terhadap
    perkembangan sebuah pasar sekuritas jangka pendek yang efisien sama baiknya
    dengan fasilitas yang disediakan.

Penerapan Reformasi Manajemen pada Negara-negara berkembang
   Banyak ahli berpendapat bahwa tidak mudah untuk menjalankan reformasi
manajemen kas, terutama sekali dinegara-negara berkembang, fakor-faktor
penyebabnya antara lain :
24                                                                      Manajemen Kas



•    Sistem kelembagaan yang bersifat rigid. Perubahan struktural yang signifikan
     selalu sulit untuk diciptakan hampir disebagian besar negara berkembang, di
     mana tidak mudah untuk merekrut serta mempertahankan pegawai dengan skill
     yang bagus pada sistem penggajian sektor publik yang rendah, serta
     menugaskan kembali staf pada bagian lain di pemerintahan atau menampung
     staf secara berlebih-lebihan, atau mentransfer fungsi dan tanggung jawab.
•    Kurangnya kemauan untuk menjalankan reformasi. Di beberapa negara
     berkembang, petugas pemerintahan yang mengesahkan dan membuat
     pembayaran dapat menentukan pembayaran dan waktunya. Sebagaimana
     wewenang petugas tersebut, yang sangat berpengaruh didalam pengelolaan kas
     pemerintah dan perbankan, sehingga mereka dapat menolak terhadap adanya
     perubahan/reformasi.
•    Keadaan teknologi. Di beberapa negara berkembang, pergerakan teknologi telah
     tidak mengalami perkembangan menuju pada level yang dibutuhkan untuk sistem
     perbankan, settlement, dan kliring yang efisien. Fasilitas internet dan broadband
     communication tidak mungkin tersedia karena adanya keterbatasan anggaran.)
•    Pelayanan dan fasilitas perbankan. Bermacam-macam produk perbankan yang
     tersedia akan tergantung pada keadaan sektor perbankan dan pelayanan yang
     diinginkan oleh masyarakat. Di beberapa negara berkembang, baik praktek di
     sektor pemerintahan maupun harapan masyarakat atas sistem pembayaran
     secara tunai masih lebih tinggi daripada sistem pembayaran melalui alat-alat
     elektronik.

    Negara-negara berkembang akan memperoleh keuntungan yang sangat besar
dari penggunaan teknologi yang tersedia sekarang ini dan mereka akan berpindah
dari proses secara manual menjadi proses secara elektronik, dan juga negara-negara
berkembang tersebut dapat melakukan promosi menyangkut manajemen kas dengan
menggunakan komunikasi yang lebih efektif antara agen-agen pemerintah. Mereka
dapat mengadopsi berbagai macam praktek manajemen kas di beberapa negara
berkembang seperti teknologi perbankan dan sistem perencanaan, sehingga dapat
tersedia lebih luas lagi).

D. Praktek Internasional Terbaik
    Secara umum, terdapat tujuh karakteritik yang dapat dijadikan acuan dalam
praktek manajemen kas yang berlaku secara luas (internasional best practices),
yaitu:

1. Efisiennsi Dalam Proses Pembayaran Internal

     a. Pengaturan internal untuk memproses transaksi-transaksi pemerintah secara
        efisien dan dengan sebuah langkah pemeliharaan intermediasi yang
        minimum.
     b. Peningkatan kepercayaan terhadap transaksi-transaksi secara elektronik
        serta pemusatan penerimaan dan pembayaran melalui agen-agen yang
        jumlahnya terbatas.
     c. Ketika digunakan agen-agen dalam jumlah yang lebih besar (seperti di
        Amerika serikat), mereka akan tetap dikontrol dan dikoordinasikan dengan
        secara ketat.)
Konsep-konsep, Unsur-unsur dan Current Issue                                     25
Manajemen Kas Sektor Publik


2. Pengumpulan Rekening Dan Pengurangan Saldo Yang Menganggur/Idle
   Cash

    a. Syarat-syarat akuntansi internal dan pengawasan internal untuk mengurangi
       tingkatan saldo kas yang menganggur (idle cash) yang diadakan oleh badan
       pemerintahan selain kementerian keuangan, dan untuk menciptakan
       kepastian yang lebih besar mengenai jatuh tempo penerimaan dan
       pembayaran.

    b. Syarat-syarat ini mungkin bisa di back up dengan pemberian insentif.

    c.   Struktur rekening pemerintah, atau persetujuan dengan bank, yang
         memberikan ijin untuk jaringan transaksi-transaksi antara neraca departemen
         dan neraca gabungan beberapa departemen

    d. Rekening menteri keuangan pada bank sentral meliputi seluruh aliran
       transaksi pemerintah, termasuk transaksi antara kementerian keuangan dan
       departemen lainnya. (beberapa kualifikasi dibutuhkan dalam kasus yang
       terjadi di Amerika Serikat, penerimaan tersebut mungkin akan disimpan
       secara berkala di sektor perbankan, akan tetapi hal ini merupakan sebuah
       konsekwensi dari penyelenggaraan manajemen kas yang aktif – untuk
       menghindari peningkatan target saldo akhir di atas.

3. Sistem yang internal untuk meramalkan aliran penerimaan dan
   pembayaran, oleh karena itu rekening menteri keuangan ada pada bank
   sentral.

    a. Perencanaan terhadap perubahan yang akan terjadi dimasa yang akan
       datang pada rekening menteri keuangan di bank sentral, bersamaan dengan
       pemantauan perubahan yang actual yang mendekati kenyataan, dibutuhkan
       untuk merencanakan strategi-strategi yang akan digunakan yang mempunyai
       pengaruh terhadap kelancaran perubahan-perubahan tersebut. Hal ini pada
       gilirannya membutuhkan suatu sistem untuk meramalkan aliran penerimaan
       dan pengeluaran kas pemerintah dengan basis harian.
    b. Sistem-sistem perencanaan tersebut menggunakan berbagai macam tehnik,
       tetapi membuat manfaat pengetahuan dilihat dari relevansi pengeluaran dan
       penerimaan departemen , yang lebih dekat untuk mengetahui transaksi-
       transaksi itu daripada menteri keuangan, dan yang memonitor aliran kas
       secara aktual.

4. Kesepakatan Antara Kementerian Keuangan dan Bank Sentral

    a. Aliran informasi yang berasal dari kementerian keuangan kepada bank
       sentral mengenai besaran saldo akhir yang memungkinkan pada masa yang
       akan datang (seperti informasi dari bank sentral mengenai perubahan yang
       aktual pada saldo akhir).
    b. Bagaimana terjadinya perubahan pada neraca, baik yang sudah diantisiapsi
       atau belum, akan di ambil dari satu rekening ke rekening lainnya didalam
26                                                                    Manajemen Kas



          pelaksanaan kebijakan moneter pada bank sentral (yang mana berkaitan
          dengan apakah kementerian keuangan mampu untuk mengelola aliran kas
          dengan secukupnya untuk mencapai target saldo akhir pada bank sentral).
     c.   Renumerasi, jika mungkin di luar anggaran

5. Pengintegrasian (pengkoordinasikan antara) fungsi manajemen kas dan
   utang sektor publik

     a. Guna menyetujui keputusan seputar isu utang, dan transaksi kementerian
        keuangan lainnya di pasar sekunder, untuk di gunakan pada konteks aliran
        kas pemerintah secara keseluruhan.
     b. Guna memastikan bahwa manajemen aliran kas pemerintah ikut mendukung
        operasi manajemen utang sektor publik..

6. Manfaat instrumen pinjaman jangka pendek guna membantu mengelola
   perbedaan waktu (mismatch) antara penerimaan dan pengeluaran.

     •    Sebagian besar negara menggunakan treasury bills, sedangkan sebagian
          negara lainnya menggunakan commercial bills.

7. Infrastruktur yang efisien untuk pembayaran dan penyelesaian, dengan
   sekuritas yang secara khusus disimpan pada demateralised form)

   Namun demikian, dalam praktek nyatanya, tidak dapat dihindari terdapat
beberapa perbedaan penting di antara negara-negara tersebut :

a.   Perbedaan-perbedaan itu antara lain menyangkut masalah instistusi dan mungkin
     merefleksikan praktek konstitusional yang telah berlangsung lama. Dalam
     kenyataannya, kerangka legislatif dan parlemen dilihat dari pelaksanaan fungsi
     manajemen kas (dan utang sektor publik), dan luasnya delegasi yang diberikan
     dari parlemen atau kongres, akan berubah-ubah. Mandat untuk melakukan
     pinjaman, baik jangka pendek atau panjang, biasanya dibatasi, baik oleh sebuah
     persyaratan pembatasan pinjaman (nett atau gross), atau oleh sebuah klausul
     yang mendefinisikan tentang tujuan dari pinjaman tersebut. Struktur yang paling
     umum adalah bahwa pihak parlemen menyusun sebuah batasan pinjaman netto
     tahunan yang berhubungan dengan persetujuan parlemen terhadap anggaran
     fiskal.
b.   Ada beberapa perbedaan mengenai tingkat independensi bank sentral dari
     kementerian keuangan, pemisahan hubungan antara fungsi manajemen kas dan
     utang sektor publik dan kebijakan moneter. Pemisahan ini sangat diperhatikan di
     negara inggris dan negara-negara uni eropa lainnya. Pengaturan institusi harus
     melindungi kebijakan pengintegrasian manajemen kas dan utang sektor publik
     menjadi berubah-ubah. Akan tetapi baru-baru ini tekanan tersebut ada pada
     kantor-kantor yang mengkombinasikan antara tanggung jawab manajemen kas
     dan utang sektor publik, dan sebagian (tidak seluruhnya) pemisahan pengelolaan
     dan pelaksanaan dari tangan kementerian keuangan. Bantuan ini untuk
     meningkatkan tingkat keahlian transparansi dan konsentrasi.
Konsep-konsep, Unsur-unsur dan Current Issue                                     27
Manajemen Kas Sektor Publik


c.   Beberapa negara berbeda di dalam mencoba untuk mencapai target saldo akhir.
     Inggris dan sebagian besar negara uni eropa memiliki target balance yang
     rendah di mana kebanyakan mereka mengaturnya untuk mencapai target
     tersebut dengan toleransi yang disepakati. Unit perbendaharaan Amerika Serikat
     mempunyai sebuah ruang lingkup target, namun target tersebut cukup luas.
     Australia tidak mempunyai target, akan tetapi petugas utang mereka (AOFM)
     mencoba untuk melunakkan tingkat fluktuasi di dalam saldo akhir mereka.
d.   Pada metode Korolari terdapat beberapa perbedaan mengenai tata cara bank
     sentral memperhitungkan aliran kas netto rekening pemerintah didalam
     pelaksanaan kebijakan moneter mereka. Yang mana kementerian keuangan atau
     kantor pengelola utang tidak bisa, atau tidak mencoba, untuk mencapai target
     saldo akhir, maka bank sentral harus memasukkan residunya ke dalam rekening
     pemerintah pada bank sentral – bertindak sesuai dengan informasi yang bank
     sentral miliki atau yang berasal dari kementerian keuangan. Meskipun treasury
     bills sudah memiliki fungsi manajemen kas (dan utang), mereka juga masih
     menyesuaikannya dengan pelaksanaan kebijakan moneter; dan di dalam
     mengambil keputusan mengenai volume pengeluaran, mereka akan
     berkonsultasi terlebih dahulu dengan bank sentral, di mana bank sentral sangat
     dibutuhkan untuk memperhatikan tingkat fluktuasi rekening pemerintah di dalam
     pelaksanaan kebijakan moneter.

Model manajemen kas

      Beberapa persamaan dan perbedaan di antara beberapa negara mengenai
bentuk manajemen kas publik dapat dikelompokkan secara terpisah. Seperti sudah
dinyatakan, terdapat dua kelompok utama, yaitu: negara-negara Uni Eropa, Inggris,
dan Swedia di mana kementerian keuangan mereka (atau kantor pengelola utang)
mencoba untuk mempertahankan saldo akhir minimum yang stabil pada bank sentral;
dan kelompok lainnya yang terdiri dari sebuah spektrum. Dilihat dari kategori pertama
terdapat beberapa perbedaan, yaitu : perbedaan dalam mendefinisikan target saldo
akhir (tergantung pada contoh baik propinsi-propinsi atau kotamadya-kotamadya
yang menyimpan saldo akhir mereka pada bank sentral); perbedaan dalam cara
berinteraksi dengan pasar (pinjaman atau memberi pinjaman yang dlindungi atau
tidak dlindungi; penggunaan lelang atau transaksi bilateral; perhatian pada treasury
bills, surat berharga atau kredit bank; kepercayaan pada interbank atau pasar repo,
dll.); dan dalam beberapa intervensi baik yang lebih menitikberatkan pada
peminjaman atau lending cash pada hari itu juga (apabila kurva yield (tingkat hasil)
pasar uang bergerak miring keatas, akan lebih mengefektifkan biaya).

Kelompok yang kedua lebih variatif, namun ada tiga sub kelompok :
a. Di mana kementerian keuangan atau kantor pengelola utang berusaha untuk
    mempertahankan saldo akhir minimum pada bank sentral. Dan mengubah-ubah
    penerbitan treasury bills menjadi “rough tune” atau memodulasi tingkat fluktuasi
    pada saldo akhir. Bank sentral memperhitungkan saldo akhir residu pada
    pelaksanaan kebijakan moneter. Model ini digunakan di negara Australia, akan
    tetapi efeknya diadopsi oleh sejumlah negara lain.
b. Di negara Amerika Serikat, aliran penerimaan pajak kepada pemerintah disimpan
    di dalam sistem perbankan, sampai bank sentral Amerika (the federal reserve)
28                                                                     Manajemen Kas



     meminta untuk mentransfernya kepada rekening bendahara pada bank sentral.
     Dalam hal ini The Fed biasanya mampu untuk mempertahankan saldo akhir
     dilihat dari kisaran target yang dicapai sebesar 5-7 milyar dollar. Deposito ini
     dijamin, dan di dalam hubungan perekonomian pengaturannya tidak berbeda dari
     pengelola kas yang aktif di mana surplus atas pinjaman jangka pendek akan
     kembali ke sektor perbankan
c.   Pada beberapa negara, bank sentral menerima tanggung jawab langsung untuk
     mengelola aliran kas pemeintah, menyatukannya dengan pelaksanaan kebijakan
     moneter. Kanada mungkin saja menjadi negara terdepan dalam contoh ini,
     meskipun Inggris mengoperasikannya dengan sistem ini sampai adanya
     pemindahan tanggung jawab dari manajemen kas kepada petugas pengelola
     utang Inggris pada tahun 2000.

E. Tahapan Perkembangan Manajemen Kas

    Analisa mengenai praktek internasional di atas telah fokus pada fungsi
manajemen kas sektor publik di beberapa negara berkembang. Bagian ini mencatat
adanya beberapa isu yang berkembang di banyak negara mengungkapkan bahwa
pembaharuan dan pengembangan atas sumber-sumber daya yang ada sudah
menjadi hal yang perlu segera dilakukan. Selain itu, di negara-negara tersebut
rancangan fungsi pemerintahannya perlu untuk memperhatikan institusi lokal dan
konteks kepemerintahan.

    Dari analisa di atas, adalah mungkin untuk mengidentifikasi empat tahapan yang
terpisah didalam perkembangan fungsi manajemen kas kementerian keuangan :
1. Tahapan 1 : Rekening tunggal bendahara (treasury single account)-
    peengintegrasian rekening-rekening pemerintah, dan pemindahan overnight
    saldo akhir pada sebuah rekening tunggal yang disimpan oleh menteri keuangan
    pada bank sentral.
2. Tahapan 2 : Kemampuan perencanaan- perkembangan kemampuan dalam
    kementerian keuangan untuk memonitor dan meramalkan aliran penerimaan dan
    pengeluaran pemerintah- yaitu perubahan didalam saldo akhir yang disimpan
    oleh kementerian pada bank sentral. Berkaitan dengan hal ini, adalah mengenai
    letak institusi fungsi manajemen kas sektor publik.
3. Tahapan 3 : Rough Tuning – penerbitan treasury Bills (atau instrumen pinjaman
    jangka pendek lainnya) untuk sebuah pola yang didesain dengan hati-hati untuk
    mengimbangi dampak pada sektor perbankan netto aliran penerimaan dan
    pengeluaran pemerintah, yaitu untuk melancarkan perubahan didalam saldo akhir
    kementerian keuangan pada bank sentral. Manajemen saldo akhir surplus adalah
    dalam jangka waktu yang lebih lama (lebih dari 3 minggu) atau struktur juga
    tergolong dalam hal ini, yang mana parameter resikonya perlu untuk ditentukan.
    Pada prinsipnya seluruh saldo akhir pemerintah pada bank sentral perlu untuk di
    ajukan didalam proses penargetan.
4. Tahapan 4 : Fine tuning – kebijakan yang aktif lagi, penggambaran tentang lebih
    luasnya ruang lingkup beberapa instrumen atau option institusi, untuk lebih
    menghaluskan perubahan jangka pendek dalam saldo akhir kementerian
    keuangan pada bank sentral.
Konsep-konsep, Unsur-unsur dan Current Issue                                  29
Manajemen Kas Sektor Publik


    Tahapan-tahapan ini adalah bersifat deskriptif, kurang tepat apabila bersifat
preskriptif, disini tahapan-tahapan tersebut biasanya digunakan untuk
mengidentifikasi beberapa isu yang berkembang di beberapa negara yang sedang
berusaha untuk meningkatkan fungsi mereka. Pada kenyataannya, perpindahan dari
tahap 3 ke tahap 4 secara khusus merupakan sebuah tantangan dan untuk biaya
serta keuntungannya perlu untuk di taksir dengan hati-hati pada konteks lokal.

    Tahapan-tahapan perkembangan tersebut tidak perlu untuk saling mengikuti satu
sama lain secara berurutan. Meskipun akan ada beberapa keterputusan yang tajam
di antara tahapan-tahapan tersebut. Rough Tuning memerlukan sebuah kemampuan
untuk meramal; kemampuan yang lebih besar; kemampuan yang terbukti untuk rough
tune; dan yang bisa berkembang secara gradual menjadi pendekatan yang lebih aktif
untuk menghandle surplus jangka pendek, pada awalnya lebih fokus untuk
menggunakan basis bulanan atau mingguan, daripada basis harian; dan sebagainya.
Demikian pula, hal ini memungkinkan untuk memperoleh beberapa kemampuan yang
dibutuhkan, dan sistem investasi yang berkaitan serta pelatihan secara paralel.
Namun demikian ada beberapa ketergantungan : pada kenyataannya, hal ini
merupakan perkembangan dari sistem rekening tunggal bendahara (treasury single
account) yang memberi penekanan pada balances out sistem pemerintah dan
memberikan agregat kepada kementerian keuangan atau kepada bank sentral untuk
dikelola; yang mana saja manajemen terhadap agregat tersebut, bahkan jenis yang
terbatas sekalipun, memerlukan beberapa kemampuan untuk meramal secara akurat.

Isu yang berkembang pada Tahapan 1

    Kreasi mengenai rekening tunggal bendahara (treasury single account) adalah
sebuah usaha yang utama bagi negara-negara yang secara tradisonal telah
menyalurkan kasnya kepada departemen-departemen, dan menyerahkan tanggung
jawab pengelolaan kas tersebut kepada departemen-departemen itu, melalui:

a. Mewajibkan seluruh departemen untuk menyimpan saldo akhirnya pada bank
   sentral, yang mana kemudian mengintegrasikannya menjadi sebuah rekening
   tunggal.
b. Mewajibkan bank-bank komersial untuk mengirimkan saldo akhir setiap
   departemen kepada bank sentral dalam waktu satu malam. Hal ini mungkin akan
   di sertai dengan restriksi terhadap jumlah bank-bank komersial yang
   menggunakan atau yang membutuhkan jaringan di antara bank-bank yang
   relevan untuk jaringan dalam waktu satu malam.
c. Memastikan bahwa jumlah rekening pemerintah yang terpisah adalah memenuhi
   jumlah minimum untuk memaksimalkan saldo akhir keuntungan transaksi-
   transaksi itu.
d. Mengembangkan sistem pembayaran yang menghindari mekanisme pembiayaan
   pendahuluan oleh departemen-departemen (misalnya dengan memberikan
   kepada departemen tersebut persetujuan pembelanjaan yang dapat digunakan
   sebagai alat pembayaran yang sah baik melalui bank komersial maupun bank
   sentral)
30                                                                   Manajemen Kas




    Tantangan yang dihadapi di dalam penggabungan rekening-rekening pemerintah
menjadi satu rekening tunggal terutama sekali adalah terhadap salah satu dari
manajemen proyek: identifikasi terhadap pilihan yang lebih baik (preferred option),
memperbaiki kembali sistem-sistem yang ada (re enginering systems),
mengintegrasikan IT dan investasi lainnya, memberi pelatihan terhadap user dan
sebagainya. Hal itu mungkin akan menjadi tidak transparan, terutama sekali apabila
beberapa departemen yang berbeda tersebut telah mengembangkan sistem
akuntansi yang terpisah atau apabila ada sebuah pengalaman yang menceritakan
tentang departemen-departemen yang kuat dan kelemahan kementerian keuangan
dan unit perbendaharaan. Akan tetapi tiga isu utama tersebut perlu untuk
dibicarakan.

    Hal pertama yang dibutuhkan adalah melakukan identifikasi terhadap seluruh
rekening yang berkaitan. Didalam sebuah lingkungan yang menyebar dan terpisah-
pisah dengan struktur pemerintahan yang lemah, memungkinkan tersedianya dana
diluar anggaran (extra-budgetary funds) di luar pengawasan kementerian keuangan
atau unit perbendaharaan, dan rencana informal lainnya yang, misalnya, mengijinkan
perpindahan kas dalam jangka pendek di antara beberapa departemen dan korporasi
publik. Petugas yang biasa mengotorisasi dan melakukan pembayaran mungkin
malas untuk menghilangkan beberapa pengaruh mereka, meskipun dampak moneter
terhadap arrangement seperti itu menjadi lunak.

    Dari persektif ekonomi, saldo akhir pada bank sentral yang dipegang oleh
pemerintahan daerah dipandang lebih penting. Termasuk dalam hal ini adalah bagian
pemerintahan umum, seperti propinsi atau kotamadya, dan organisasi non
pemerintah, seperti korporasi publik. Hubungan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah akan merefleksikan sejarah politik dan konstitusional. hal itu
mungkin juga bisa menjadi alasan yang bagus didalam pelaksanaan pengawasan
atau manajemen resiko guna mewajibkan penyimpanan saldo akhir pada bank
sentral. Akan tetapi hal itu menyulitkan manajemen kas secara aktif, yang mana
tujuannya adalah untuk mempertahankan jumlah saldo akhir kas sektor publik pada
bank sentral sesuai dengan target yang ingin dicapai. Agar menjadi berhasil,
mekanisme pengawasan dan perencanaan harus mencakup secara luas seluruh
saldo akhir ini, meskipun pada prakteknya beberapa mungkin cukup kecil, predictable
atau stabil untuk diabaikan sebagai sistem-sistem yang sedang dikembangkan.

    Isu penting ketiga adalah untuk menciptakan struktur insentif bagi departemen
pemerintah yang mendorong mereka untuk menggunakan kas secara ekonomis. Bagi
negara dengan perkembangan administrasi dan struktur pemerintah yang bagus,
peraturan dan petunjuk mungkin akan menjadi cukup. Meskipun dekrit administrasi
dan legislatif yang lain masih diperlukan. Pada beberapa peristiwa, akan ada
beberapa pertanyaan sekitar prioritas yang disiapkan oleh departemen untuk
membubuhkan fungsi

   Di Inggris, susunan pengawasan dan perencanaan pengeluaran beroperasi untuk
memberikan sanksi bagi departemen yang menggambarkan kas diluar
kebutuhannya. Provisi belanja departemen yang telah disetujui akan dinyatakan
Konsep-konsep, Unsur-unsur dan Current Issue                                     31
Manajemen Kas Sektor Publik


dengan sistem akrual dan termasuk biaya untuk modal. Namun adanya kenaikan
yang tak direncanakan pada pekerjaan departemen atau fisik modal akan
mengakibatkan bertambahnya biaya, melampaui angka pada anggaran yang telah
disetujui, dan berpotensi untuk mengurangi belanja jasa dan pelayanan lainnya pada
departemen tersebut. Di New Zealand terdapat sebuah skema yang sama.
Pengaturan tersebut mungkin akan menjadi lebih sulit diterapkan di negara yang
lingkungan administrasinya kurang berkembang yang bisa dikatakan masih
mempertahankan struktur yang sederhana.; dan yang mungkin pengawasan
administrasinya melalui pengawasan tertutup oleh fungsi pelaksanaan anggaran
pada kementerian keuangan hanyalah sebagai cara untuk memastikan bahwa kas
tersebut tidak dikeluarkan di luar kebutuhan departemen tersebut.

Isu yang berkembang pad tahapan 2

    Pengelola kas membutuhkan perencanaan aliran kas secara detail-idealnya
dengan menggunakan basis harian untuk beberapa bulan yang akan datang- dan
pada kesempatan kesempatan ini akan memerlukan informasi pengawasan secara
detail sehingga perencanaan untuk periode yang akan datang dapat segera diupdate.
Pemerintah akan mempunyai sebuah kemampuan perencanaan untuk tujuan kontrol
dan pengawasan anggaran, akan tetapi hal ini mungkin akan lebih kasar dan lebih
lama dari pada yang pengelola kas inginkan. Selain itu, manajemen kas akan
memerlukan penyatuan transaksi dan penebusan, pembelian dan penjualan sekuritas
dan sebagainya- dengan informasi pajak dan belanja.

    Di dunia internasional sampai sekarang belum ada praktek terbaik di dalam
perkembangan perencanaan aliran kas. Belum terdapat pula solusi analisis yang
secara cepat. Perencanaan yang bagus bersandar pada pola campuran
pengalaman., pengalaman penganggar, dan jaringan informasi yang bagus.

     Di beberapa negara yang pemerintahannya belum dilengkapi untuk mencapai
target harian saldo akhir pada bank sentral, biasanya terdapat sebuah proses melalui
bank sentral dan kementerian keuangan yang saling berbagi satu sama lain didalam
perencanaan atau mereka mengkombinasikan sumber-sumber mereka untuk
memproduksi perencanaan yang disetujui bersama. Hal itu merupakan cara yang
paling bagus untu menunjang aliran informasi yang terpisah-pada sisi fiskal dan sisi
likuiditas.

     Proses perencanaan anggaran pada tempat kelembagaan akan tergantung
kepada konteks lokal; namun ada beberapa resiko dengan beberapa pendekatan.
Perencanaan secara jelas harus tidak dipandang sebagai sebuah tambahan- kurang
diprioritaskan oleh manajer yang tujuan utamanya tersembunyi di tempat lain ada
sejumlah pendekatan :
a. Dalam kementerian keuangan, dengan output yang sedang dikirim pada manajer
     kas, pada kantor utang atau tempat lainnya. Manajer kas mungkin akan
     menambah informasi-informasi lainnya, terutama yang dihasilkan oleh manajer
     hutang. Sebagai alternatif lain, manajer kas dapat membentuk jaringan khusus
     dengan departemen-departemen yang berkepentingan atas sebagian besar
32                                                                        Manajemen Kas



   penerimaan dan pengeluaran agar dapat menyusun ramalan atas aliran kas
   (praktek ini terjadi di Perancis dan Australia)
b. Jika terdapat pada kementerian keuangan, meskipun perencanaan hariannya
   mungkin scara alami merupakan turunan atas perencanaan dan peramalan
   anggaran, mereka mungkin akan dihubungkan dengan kondisi makroekonomi
   dan fungsi eksekusi anggaran.

    Penempatan fungsi manajemen kas dan kebutuhan untuk tidak membingungkan
manajemen kas dengan tujuan lain menjadi isu yang lebih besar. Kasus di atas
dibuat untuk pengintegrasian manajemen utang dan manajemen kas secara tertutup.
Tetapi hal ini telah menjaga agar tidak menjadi praktek yang tinggal sejarah di
negara-negara berkembang yang untuk alasan yang bagus struktur administrasi awal
telah menjadi lebih fokus pada kontrol operasional, dan manajemen penipuan dan
kesopanan, dari pada cost-effectiveness       dalam ekonomi. Masalah ini bisa
berkembang secara khusus jika pelaksanaan anggaran dibuat bingung dengan
manajemen kas. Jika persetujuan anggaran dihubungkan dengan aliran kas, maka
perencanaan belanja dan cost-effectiveness pengeluaran akan menjadi rusak.
Masalah lain yang bisa berkembang adalah jika entitas publik dipaksa untuk
meminjamkan kembali kasnya kepada badan pemerintah yang mengalami defisit;
apabila kas yang berlaku diambil oleh pasar yang bisa merusak likuiditas
perkembangan pasar dan kegunaan tingkat bunga rata-rata sebagai instrument atau
tanda kebijakan moneter. pengalaman dan keahlian staf dengan latar belakang
pelaksanaan anggaran akan selalu berbeda dari manajer kas dan utang yang paling
tidak menciptakan sebuah komplikasi manajerial ketika fungsi-fungsi itu disatukan.

Isu yang berkembang pada tahap 3

    Treasury Bills mempunyai peranan lipat tiga : sebagai sebuah instrumn
manajemen utang, manajemen kas, dan kebijakan moneter. tidak terdapat alasan
mengenai mengapa peranan-peranan ini harus menjadi bertentangan; namun
peranan itu meliputi koordinasi antara masing-masing institusi.

     Manajemen kas lebih fokus pada penggunaan periode yang lebih pendek dari
pada manajemen utang. Peningkatan bill stock yang melebihi batasan satu tahun
fiskal dapat menjadi konsisten dengan pergerakan saham yang tajam dalam satu
tahun, penyediaan pasar bill sekarang ini hampir likuid dan ada permintaan pokok
yang bagus dari institusi keuangan. Selanjutnya karena pemerintah merupakan
kontributor utama yang menerbitkan bill stock dalam upaya mengatasi masalah
likuiditas, akan muncul tendensi bahwa kebutuhan akan manajemen kas dan
kebijakan moneter yang terkait hanya untuk kepentingan pemerintah sendiri. Namun,
pendapat ini bisa dihindari ketika bank sentral juga tertarik untuk ikut menerbitkan bill
stock pada saat yang bersamaan.

    Di beberapa Negara masalah ini telah dihindari dengan penerbitan bills oleh bank
sentral pada neraca mereka sendiri. Namun penggunaan instrument yang berbeda
namun sama untuk kebijakan moneter dan manajemen kas bertujuan untuk
memisah-misahkan resiko pasar. Likuiditas penuh dan cost benefit pasar bill yang
lebih besar akan hilang. Terdapat sebuah alternative pendekatan bagi kementerian
Konsep-konsep, Unsur-unsur dan Current Issue                                     33
Manajemen Kas Sektor Publik


keuangan untuk menerbitkan tambahan Treasury Bills, sebagai sebuah tambahan-
pada pelelangan normal, tetapi mensterilkan hasil dengan menempatkan mereka
pada sebuah rekening yang terpisah di bank sentral, membayar pada tingkat diskon
yang disusun pada bill auction. Susunan ini, dan termasuk jumlah pada setiap
pelelangan, harus di buat secara transparan kepada pasar; dan Treasury Bills yang
diterbitkan pada permintaan bank sentral harus identik dengan seluruh treasury bills
lainnya.

    Sebagaimana perkembangan kemampuan dan semakin aktifnya manajer kas,
pergerakan dari tahapan 3 menuju pada tahapan 4, dalam hal lain, bank sentral
mungkin masih menaruh perhatian bahwa operasi mereka mengabaikan operasi
kebijakan moneter. pada kenyataannya, bank sentral tidak ingin melihat pasar
mencoba untuk menomorduakan perkiraan tujuan otoritas dari keputusan manajemen
kas; atau rupanya dibuat bingung oleh sinyal pasar yang berbeda. Secara murni
perhatian tersebut mungkin terhadap operasional, misalnya bahwa manajer kas
mempunyai kompetensi yang tepat untuk menghindari adanya tawar menawar
mengenai harga jaminan pada waktu yang sama sebagaimana bank sentral
meminjamkannya kepada pasar. Masalah ini dapat diselesaikan melalui transparansi
kebijakan, kejelasan tanggung jawab, dan kesepakatan mengenai operasional harian
atau mingguan, bahkan jika masalah ini sudah sampai mengganggu keharmonisan
hubungan antara bank sentral dan Kementerian Keuangan, masalah ini mutlak harus
diselesaikan.

Isu yang berkembang pada tahap 4

    Letak tantangan pada tahapan ini adalah bagaimana manajemen kas menjadi
lebih aktif dan bertujuan pada memperlancar perubahan jangka pendek secara
menyeluruh pada saldo akhir kementerian keuangan di bank sentral. Hal itu sendiri
secara jelas memerlukan :
a. Sebuah fleksibilitas dan perkembangan pasar uang.
b. staf yang mampu untuk melakukan perdagangan pada pasar finansial, dengan
    sebuah kerangka manajemen yang kuat
c. Pengolahan transaksi secara tepat dan sistem IT lainnya.
d. Hal yang lebih dibutuhkan oleh manajemen utang adalah perkembangan sistem
    manajemen resiko operasional dan resiko kredit dengan secara cepat-dua-
    duanyan dibutuhkan karena adanya jumlah transaksi yang ekstra, dan karena
    adanya exposure yang lebih besar untuk dana perimbangan, dan untuk
    membayar (tergantung pada jaminan yang diambil).
e. Sistem settlement lokal yang efisien dan infrastruktur yang berkaitan.

    Kondisi seperti ini adalah sebuah order yang tinggi bagi negara berkembang,
yang membiarkan seseorang dengan kemampuan administratif dan sumber-sumber
finansial yang langka serta perkembangan pasar uang yang statis. Kelangkaan ini
mungkin bisa dibuat lebih buruk lagi jika kementerian keuangan sebetulnya meniru
beberapa sistem yang sudah ada pada bank sentral dan berlomba untuk beberapa
staf yang mempunyai skill yang sama. Kesemua bantahan ini adalah untuk
memberikan peringatan didalam usahanya untuk bergerak menuju kepada sebuah
pemisahan yang menyeluruh antara kebijakan moneter dan manajemen kas yang
34                                                                   Manajemen Kas



manajer kas pemerintahnya menargetkan-dan bisa diharapkan untuk mencapai-
sebuah saldo akhir yang stabil pada bank sentral. Malahan, ada sebuah contoh
kasus yang terjadi bagi perkembangan keahlian yang kadaluwarsa, misalnya,
kementerian keuangan makin tambah perhatinnya untuk memegang peranan :
a. Dalam menyediakan peramalan mengenai posisi pemerintah di bank sentral
   sebagaimana perkembangan kemampuan peramalan tersebut.
b. Dalam mengurangi fluktuasi posisi pemerintah; pada awalnya dilakukan dengan
   penerbitan Treasury Bills, dan mengelola secara langsung kelebihan jumlah uang
   yang ada di bank sekarang, dan hanya sesudah itu dilakukan dengan
   manajemen kas secara lebih aktif.

F. Manajemen Kas dan Electronic Commerce
    Latar belakang, trend terhadap pembayaran dan pungutan secara elektronisk
sekarang ini semakin berkembang setiap tahunnya. Saat ini pungutan dan
pembayaran secara elektronis merupakan salah satu metode yang mengalami
pertumbuhan paling cepat untuk perpindahan dana didalam dunia bisnis. Hal ini
bertujuan untuk mencapai sebuah transaksi yang efisien dan efektif. Badan federal
dan negara bagian memerintahkan untuk menggunakan pembayaran pajak atau
pemotongan pajak (pajak pendapatan) secara elektronik dan juga memerintahkan
melakukan pembayaran kepada unit-unit pemerintah lainnya hanya secara elektronik.
Beberapa pedagang sekarang ini juga mewajibkan serta mendorong penggunaan
pembayaran secara elektronik. Proses pembayaran dan penerimaan secara
tradisional yang selama ini digunakan oleh digunakan pemerintah bisa jadi akan
menghabiskan banyak waktu, mengintensifkan banyak sumber, dan mahal.
Dipandang dari segi waktu, transaksi secara elektronik akan menjadi bentuk yang
dominan didalam melakukan transaksi finansial.

    Dalam proses transfer dana, baik dengan metode elektronik atau metode lainnya,
pihak manajemen wajib untuk memastikan kontrol yang tepat mengenai keberadaan
sekitar transaksi-transaksi tersebut. Beberapa pemerintahan dan entitas sektor
pribadi sedang berpaling kepada penggunaan pemindahan dana dan informasi
secara elektonik.

   Beberapa manfaat dan kelemahan yang diperoleh negara-negara yang
menggunakan pembayaran secara elektronik, antara lain :

Manfaat
a. Dapat membersihkan penyimpanan, pemeliharaan, dan pemrosesan cek-cek
   kertas berharga.
b. Dapat mengurangi adanya informasi-informasi yang sering digunakan untuk
   melakukann kecurangan dalam pembayaran
c. Dapat mengurangi kejadian kehilangan atau pencurian cek atau surat-surat
   berharga
Konsep-konsep, Unsur-unsur dan Current Issue                                  35
Manajemen Kas Sektor Publik


Kelemahan
a. Sistem pembayaran secara elektronik mungkin tidak secara sepenuhnya atau
   bahkan tidak sama sekali akan diintegrasikan dengan sistem account payable
   (utang).
b. Perhatian pengendalian internal akan berpindah dari pengecekan siklus produksi
   fisik menjadi pengawasan terhadap proses data
c. Beberapa bank tidak menawarkan level pelayanan yang sophisticated yang tepat
   untuk pembayaran secara elektronik
d. Informasi tentang rekening keuangan yang sensitif yang dikirimkan kepada
   komputer pemerintah harus dijaga dari akses internal maupun eksternal.

   Sementara bagi pemerintahan yang menggunakan sistem pungutan (pajak)
secara elektronik, manfaat dan kelemahannya antara lain adalah :

Manfaat
a. mengurangi jangka waktu pembayaran tagihan oleh costumer
b. bagi costumer sistem ini dapat mengurangi biaya untuk amplop dan pos
c. akses selama 24 jam bagi costumer I untuk melakukan pembayaran
d. penghargaan pembayaran secara instan (Web) oleh costumer
e. dapat mempercepat pembayaran
f. mengurangi pekerjaan tulis-menulis
g. mengurangi resiko tak terbayar
h. mengurangi biaya pemrosesan penegembalian cek
i. mempercepat pembayaran dan ketersediaan dana
j. memperbaiki jejak audit
k. mengurangi biaya kasir

Kelemahan
a. Sistem pembayaran secara elektronik mungkin secara tidak sepenuhnya atau
   bahkan tidak sama sekali akan diintegrasikan dengan sistem account receivable
   (piutang)
b. Perhatian pengendalian internal akan berpindah dari proses posting penerimaan
   secara manual kepada pengawasan pemrosesan data
c. Beberapa bank tidak menawarkan tingkatan pelayanan yang sopgisticated yang
   tepat untuk proses penerimaan secara elektronik. Metode Electronic Funds
   Transfer/EFT meliputi hal-hal berikut ini :
   • Kartu pembelian-sesuai dengan praktek yang telah direkomendasikan bagi
       program kartu pembelian
   • FedWire
   • Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS) sistem pembayaran pajak
       federal secara elektronik (EFTPS)
   • Automated Clearing House (ACH)
   • Electronic Benefits Transfer (EBT) transfer keuntungan secara elektronik
       (EBT)
   • Electronic Checks cek secara elektronik
36                                                                    Manajemen Kas



     •   Credit/Debit Cards – Refer to the recommended practice for Acceptance of
         Credit Cards kartu kredit/debit-sesuai dengan praktek yang telah
         direkomendasikan bagi kartu penerimaan

Rekomendasi. Asosiasi petugas keuangan pemerintah (GFOA) menyarankan
kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk melakukan investigasi dan
mengadopsi metode pembayaran secara elektronik sesuai dengan spesifik yang
mereka butuhkan. Setiap pemerintah perlu untuk mengevaluasi kesempatan-
kesempatan yang ada untuk membuat dan menerima pembayaran secara elektronik
pada bidang-bidang berikut ini :

Disbursements (Pengeluaran)
• payroll (daftar gaji)
• expense reimbursements (beban pembayaran kembali)
• vendor payments (pembayaran penjaja)
• retirement payments (pembayaran pensiun)
• intergovernmental payments (pembayaran antar-pemerintahan)
• other recurring payments (pembayaran yang berulang-ulang lainnya)

Collections (Pungutan) :
• internet transactions (transaksi internet)
• automated phone systems (IVR – Interactive Voice Response) sistem telepon
   otomatis
• grant payment (pembayaran hibah)
• repetitive collections - such as utility payments
• tax payments (pembayaran pajak)
• license payments (pembayaran lisensi)
• electronic checks (check conversion) for cashier receipts
• other recurring receipts (penerimaan-penerimaan yang berulang-ulang lainnya)

    Entitas pemerintah harus menentukan individu yang tepat untuk mengotorisasi
setiap transaksi didalam penerapan transaksi-transaksi secara elektronik. Oleh
karena itu, dalam mengevaluasi biaya dan keuntungan penerapan pembayaran
secara elektronik, pemerintah paling tidak harus mempertimbangkan beberapa faktor
berikut ini :
• bank fees (biaya bank)
• experience with fraudulent or returned checks (pengalaman dengan tindakan-
    tindakan yang curang atau laba)
• supply cost
• administrative and processing costs (biaya proses dan administrasi)
• mail fees (biaya surat)
• dampak (baik positif atau negatif) terhadap ketersediaan dana dan pendapatan
    bunga
• sumber-sumber teknologi informasi dan kapabilitas yuridiksi
• kemampuan sistem financial yang dimiliki pemerintah baik didalam menghasilkan
    atau menerima transaksi-transaksi secara elektronik.
• statutory regulations (peraturan perundang-undangan)
Konsep-konsep, Unsur-unsur dan Current Issue                                    37
Manajemen Kas Sektor Publik


    Untuk memperluas transaksi secara elektronik yang digunakan, pemerintah harus
mengimplementasikan usaha perlindungan berikut ini:
• Pengawasan pemrosesan data dan internal yang ketat terhadap semua program
    dan data file yang berkaitan dengan perbankan
• Informasi mengenai penjual dan pekerja untuk memastikan privasi dan
    mencegah penggunaan yang illegal
• Pengamanan jaringan untuk melindungi data file dari ancaman internal maupun
    eksternal
• Mengapropriasi pemisahan tugas
• Prosedur penyusunan perjanjian tertulis, pembongkaran resiko, penggantian
    kerugian harus dilaksanakan dengan bank dan penyedia pihak ketiga
• Alat-alat kontrol rangkap dua terhadap otorisasi non-repetitive transactions
• Alat-alat kontrol rangkap dua terhadap otorisasi repetitive transaction
• Penyusunan batasan dollar bagi personal yang sah
• Penyusunan dan penggunaan password bagi personel yang sah guna mengajukan
    transaksi
• Prosedur pemanggilan kembali untuk memverifikasi transaksi
• Konfirmasi terhadap transaksi-transaksi dari lembaga keuangan
• Penggunaan perjanjian yang sah guna mengijinkan deposito ACH (Autpmated
    Clearing House) untuk dilaksanakan dengan setiap penjual dan pekerja
• Penyusunan dan penggunaan pengawasan yang memadai untuk melawan debit
    ACH yang illegal, seperti pemblokiran dan pemfilteran
• Penggunaan rekening yang terpisah untuk aktifitas debit ACH yang jumlah dan
    tipe pembayarannya dilindungi
• Pencatatan kembali atau pengujian transaksi ACH kepada penjual dan pekerja
• Use of an ACH format that supports the transmission of the remittance advice
    penggunaan sebuah format ACH yang mendukung transmisi berita pengiriman
    pembayaran
• Pengimplementasian dan review terhadap pengendalian internal secara periodic
    yang mengawasi akses address, merahasiakan data, mengintegrasi data, dan
    beberapa informasi pengamanan pengeluaran lainnya sebagai apropriasi.


RINGKASAN MATERI
    Kas merupakan elemen kunci dalam perencanaan atas seluruh aspek
operasional perusahaan. Tanpa adanya manajemen kas yang baik, suatu organisasi
mungkin dapat kehilangan reputasinya dan sulit untuk bertransaksi dengan pihak lain
karena organisasi tersebut tidak dapat membayar tagihannya yang sudah jatuh
tempo. Ada beberapa pengertian dari kas,yaitu: menurut UU Nomor 1 Tahun 2004
tentang Keuangan Negara, menurut Standar Akuntansi Pemerintah, dan menurut
Standar Akuntansi Keuangan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian kas meliputi
saldo kas (cash on hand), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan
serta instrumen investasi yang sangat likuid, berjangka pendek dan dengan cepat
dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai
yang signifikan.
     Manajemen kas sektor publik meliputi empat elemen antara lain: perencanaan
(forecasting), mobilisasi dan manajemen arus kas (mobilizing and managing the cash
38                                                                   Manajemen Kas



flow), pemeliharaan hubungan dengan perbankan (maintaining banking relations),
dan investasi kelebihan kas (investing surplus cash). Setiap elemen harus dikelola
secara aktif untuk mencapai efektifitas manajemen kas.




LATIHAN

1.   Jelaskan pengertian dari kas!
2.   Sebut dan jelaskan motif-motif dasar dalam penyimpanan kas!
3.   Sebut dan jelaskan tujuan dari manajemen kas!
4.   Sebut dan jelaskan unsur-unsur dari manajemen kas!
5.   Apa yang dimaksud dengan:
      a. lockbox services                d. collection float
      b. preauthorized checks            e. mail float
      c. concentration banking           f. processing float
6.   Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih investasi!
7.   Apa yang dimaksud dengan disbursement float dan bagaimanakah cara
     mengelolanya?
8.   Sebutkan karakteristik dalam praktik manajemen kas menurut Storkey!
9.   Jelaskan tujuh karakteristik yang dapat dijadikan acuan dalam praktek
     manajemen kas yang berlaku secara luas (international best practice)!
10. Jelaskan manfaat dan kelemahan yang diperoleh negara-negara yang
    menggunakan pembayaran secara elektronik
BAB 2

MANAJEMEN/PENGELOLAAN KAS
NEGARA DALAM KERANGKA
MANAJEMEN KEUANGAN
PEMERINTAH



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempalajari Bab ini, Pembaca diharapkan dapat:

1.   mengetahui dasar-dasar hukum dalam pengelolaan kas negara;
2.   memahami tentang siapa yang dimaksud dengan Bendahara Umum Negara
     (BUN) dan Bendahara Umum Daerah (BUD);
3.   memahami proses pengelolaan kas negara;
4.   memahami bagan arus kas/uang pada KPPN Kantor Bank Indonesia;
5.   memahami bagan arus kas/uang pada KPPN non Kantor Bank Indonesia.


A. Pengelolaan Kas Negara
42                                                               Manajemen Kas



1. Dasar Hukum Pengelolaan Kas Negara

     Dasar hukum dalam pengelolaan kas negara adalah:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
   Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287).
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
   (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
   4355).
c.   Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
     Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
     Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
     4400).
d. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
   Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
   Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438).

2.   Bendahara Umum Negara (BUN) dan Bendahara Umum Daerah (BUD)

a. Bendahara Umum Negara

    Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan
fungsi bendahara umum negara dalam hal ini Menteri Keuangan adalah Bendahara
Umum Negara.
   Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat Kuasa
Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian wewenang Bendahara
Umum Negara dan tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang
dan surat berharga. Kuasa Bendahara Umum Negara terdiri dari Kuasa Bendahara
Umum Negara Pusat dan Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.

b. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat

    Wewenang bendahara Umum Negara dalam pengelolaan uang negara yang
dikuasakan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat terdiri dari:

     1) Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara.
     2) Menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka
        pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara.
     3) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
        anggaran negara;
     4) Menyimpan uang negara.
     5) Menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi
        dalam rangka pengelolaan kas melalui pembelian surat utang negara.
Manajemen/Pengelolaan Kas Negara dalam                                             43
Kerangka Manajemen Keuangan Pemerintah


    6) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan             pejabat   Pengguna
       Anggaran atas beban rekening kas umum negara.
    7) Menyajikan informasi keuangan negara.

c. Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.
    Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah bertugas menerima, menyimpan,
membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang yang berada
dalam pengelolaannya.
   Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).

d. Bendahara Umum Daerah
   Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum
Daerah. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum
Daerah melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan
pengelolaan uang dan surat berharga.

e. Wewenang Bendahara Umum Daerah
   Wewenang Bendahara Umum Daerah berkaitan dengan pengelolaan uang
daerah terdiri dari:
   1) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
        pengeluaran kas daerah;
   2) memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank
        dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
   3) mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
        APBD;
   4) menyimpan uang daerah;
   5) melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan
        investasi dalam rangka pengelolaan kas melalui pembelian surat utang
        negara;
   6) melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Penggguna
        Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
   7) menyajikan informasi keuangan daerah.




3. Pengelolaan Kas Negara

Pengelolaan Kas Negara terdiri dari pengelolaan kas pusat dan daerah.

B. Tujuan pengelolaan kas negara :

    Penggunaan dana yang dimiliki negara secara efisien dan efektif dengan cara:
44                                                                    Manajemen Kas




     1. Menentukan jumlah dan alokasi dana untuk keperluan pelaksanaan kegiatan
        operasional pemerintahan dan kegiatan investasi.
               Negara memiliki sumber daya keuangan yang terbatas oleh karena itu
        sangat penting adanya suatu perencanaan dalam pengalokasian dana yang
        dimiliki. Kegiatan pengalokasian ini sangat penting untuk memastikan semua
        kegiatan operasional pemerintah dapat dibiayai, jika kemudian setelah
        semua kegiatan telah dialokasikan dananya dan masih terdapat sisa dana,
        maka sisa dana tersebut dapat dipergunakan untuk kegiatan investasi
        sebagaimana yang diatur pada pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004
        tentang Perbendaharaan Negara.
     2. Mendapatkan sumber dana yang paling efisien untuk membiayai kegiatan-
        kegiatan pemerintahan.
               Jika pemerintah tidak memiliki dana yang cukup untuk menutup semua
        kegiatan operasionalnya maka diperlukan adanya pembiayaan. Pembiayaan
        tersebut dapat berasal dari dalam dan luar negeri atau sumber-sumber lain.
        Pemerintah perlu melakukan perhitungan yang cermat sumber
        pembiayaannya sehingga biaya yang timbul atas pembiayaan tersebut dapat
        ditekan seminimal mungkin.
     3. Meminimalisasi kas yang “menganggur” (idle cash).
               Setiap rupiah uang yang dimiliki oleh negara harus dipergunakan
        sebaik mungkin. Hingga saat ini masih banyak uang negara yang masih
        “menganggur’’ dengan kata lain tidak memberikan return yang memadai,
        dengan manajemen kas yang baik dana yang tidak memberikan return
        maksimal tersebut dapat diinvestasikan dan dikelola secara profesional
        sehingga memberikan keuntungan bagi negara.
     4. Mempercepat penyetoran penerimaan negara.
                 Percepatan penyetoran penerimaan penting dalam dua hal :
        a. Agar dana yang bersumber dari penerimaan negara tersebut dapat
            segera masuk ke rekening kas umum negara sehingga dapat segera
            dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.
        b. Minimalisasi kerugian negara atas dana yang “float” di bank persepsi.
            Dana yang tidak segera disetorkan ke kas negara dapat dipergunakan
            oleh bank umum untuk keuntungan bank tersebut dengan demikian
            pemerintah dirugikan sebesar selisih bunga yang diterima pemerintah
            dan tingkat return yang diterima oleh bank umum tersebut dari hasil
            investasinya. Dengan penyetoran penerimaan langsung ke rekening kas
            Negara, kerugian ini dapat diminimalisasi.

     5. Melakukan pembayaran atas pengeluaran negara secara tepat waktu.
              Pemerintah perlu melakukan perhitungan yang cermat atas saat yang
        tepat untuk      atau lebih lambat jika memang hal tersebut lebih
        menguntungkan, misalnya jika negara donor memberikan potongan bunga
        apabila pemerintah melakukan pelunasan dini atas utangnya.

4. Bagan Arus Kas/Uang Pada KPPN Kantor Bank Indonesia (KBI )

Berikut ini adalah bagan arus kas/uang pada KPPN yang ada sekarang:
Manajemen/Pengelolaan Kas Negara dalam                                                            45
Kerangka Manajemen Keuangan Pemerintah




                                           Bank Tunggal (BI)




       r                   q      o                            k                                      j

 Bank                   SGG           SGG            BO I          BO I
                                                                          l     BO II                   BO III
 Persepsi            Penerimaan    Pengeluaran      Non Gaji       Gaji


       Setoran
       Pajak/
       PNBP
                 r         q       p                      n                    m            Setoran
                                                                                              PBB/       j
                                                                                            BPHTB


   WP/WB               WP/WB       Rekanan/           Rekanan/                  Rekening          `WP            Pemda
                                   Bendahara          Bendahara               Bend/Pegawa


Gambar 2.1 Bagan Arus Kas/Uang Pada KPPN Kantor Bank Indonesia (KBI )
Keterangan:

a. KPPN KBI terdiri dari KPPN KBI Induk dan Non Induk
   • KPPN KBI Induk adalah KPPN yang bermitra dengan KBI yang berlokasi
       satu kota dengan KPPN dan melakukan transfer dana untuk membiayai
       pengeluaran anggaran kepada KPPN lainnya.
   • KPPN KBI Non Induk adalah KPPN yang bermitra dengan KBI yang berlokasi
       satu kota dengan KPPN tetapi tidak melakukan transfer dana untuk
       membiayai pengeluaran anggaran KPPN lainnya.
b. Bank Operasional (BO) terdiri dari BO I, BO II dan BO III
   • BO I Mitra Kerja KPPN Induk dan Bukan Induk yang sekota dengan Bank
       Indonesia yaitu bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan
       untuk mengelola pengeluaran yang membebani rekening Kas Negara yang
       tediri dari BO I Gaji dan Non Gaji.
   • BO II yaitu bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk
       melakukan pembayaran Gaji untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat,
       anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara
       Republik Indonesia (Polri).
   • BO III yaitu bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk
       mengelola Pajak Bumi dan bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah
       dan Bangunan (BPHTB).
c. Sentral Giro Gabungan (SGG) adalah Mitra Kerja KPPN Induk dan Non Induk
   yang sekota dengan Bank Indonesia yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal
   Perbendaharaan untuk mengelola penerimaan Kas Negara dan pengeluaran
   yang membebani rekening Kas Negara yang tediri dari SGG Penerimaan dan
   SGG Pengeluaran.
d. Bank Persepsi adalah merupakan Bank Umum Mitra Kerja KPPN Induk dan Non
   Induk yang sekota dengan Bank Indonesia yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal
   Perbendaharaan untuk mengelola/menampung seluruh penerimaan yang akan
   masuk ke Kas Negara.
46                                                                 Manajemen Kas



Penjelasan bagan arus:

1) Wajib Pajak (WP) menyetor PBB dan BPHTB ke Bank Persepsi untuk
   diteruskan ke BOIII, dan selanjutnya BO III membagi porsi penerimaan PBB dan
   BPHTB sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang
   Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
   sebagai berikut :
   a. Porsi PBB :
       • 16, 2 % untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke
          Rekening Kas Umum Daerah Provinsi;
       • 64, 8 % untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan
          ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota;
       • 10 % bagian Pemerintah dari penerimaan PBB disetorkan ke Rekening
          Kas Umum Negara yang ada di Bank Indonesia yang nantinya
          dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten/kota yang didasarkan atas
          realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan;
       • 9 % untuk biaya pemungutan disetorkan ke Rekening Kas Umum
          Negara yang ada di Bank Indonesia.
   b. Porsi BPHTB :
       • 16 % untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke
          Rekening Kas Umum Daerah Provinsi;
       • 64 % untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke
          Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota;
       • 20 % bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB disetorkan ke
          Rekening Kas Umum Negara yang ada di Bank Indonesia yang
          nantinya dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh daerah
          kabupaten/kota.
   c. BO III melimpahkan penerimaan PBB (19 %) dan BPHTB (20%) bagian
       pemerintah ke Rekening Kas Umum Negara yang ada di Bank Indonesia.

2) BO I berdasarkan permintaan KPPN melakukan pengisian dan transfer dana
   dari/ke Bank Tunggal (BI) sesuai dengan saldo pagu dana BO I yang telah
   ditetapkan untuk masing-masing KPPN baik untuk BO I Gaji dan Non Gaji.
3) Dana yang ada di BO I gaji diperlukan guna pembayaran/penyaluran Gaji
   PNS/TNI/Polri yang kemudian disalurkan ke BO II Gaji setiap tanggal 25 atau 6
   hari kerja sebelum tanggal 1 setiap bulannya. Seminggu setelah pembayaran
   gaji, dana yang ada pada BO II Gaji harus dinihilkan dan dilimpahkan ke BO I
   Gaji atau bersaldo 5 % dari pembayaran gaji.
4) BO II Gaji akan membayarkan dana gaji ke rekening bendahara gaji atau
   langsung ke rekening pegawai setiap tanggal 1 bulan berkenaan berdasarkan
   permintaan KPPN sesuai SP2D yang telah diterbitkan KPPN.
5) BO I Non Gaji melakukan pembayaran diluar belanja pegawai kepada
   rekanan/bendahara berdasarkan permintaan KPPN berdasarkan SP2D yang
   telah diterbitkan KPPN.
6) Bank Tunggal (BI) melakukan transfer uang kepada SGG Pengeluaran
   berdasarkan permintaan KPPN untuk mengisi rekening kas negara pengeluaran
   yang ada di SGG Pengeluaran guna keperluan pembayaran kepada
Manajemen/Pengelolaan Kas Negara dalam                                                   47
Kerangka Manajemen Keuangan Pemerintah


   rekanan/bendahara, dan menerima        dana dari SGG Pengeluaran sesuai
   pemberitahuan dari KPPN atas kelebihan pagu dana yang telah ditetapkan.
7) SGG Pengeluaran berdasarkan permintaan KPPN melakukan pembayaran
   kepada rekanan/bendahara sesuai dengan SP2D yang telah diterbitkan KPPN.
8) SGG Penerimaan menampung seluruh penerimaan negara yang disetor oleh
   Wajib Pajak/Wajib Bayar dan pada waktu tertentu (setiap hari Selasa, Jumat dan
   akhir bulan) penerimaan tersebut dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Negara
   yang ada di Bank Tunggal (BI).
9) Bank Persepsi menampung seluruh penerimaan negara yang disetor oleh Wajib
   Pajak/Wajib Bayar dan pada waktu tertentu (setiap hari Selasa, Jumat dan akhir
   bulan) penerimaan tersebut dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Negara yang
   ada di Bank Tunggal (BI).

5. Bagan Arus Kas/Uang Pada KPPN Non KBI


                                         Bank Tunggal (BI)
                                           KPPN Induk



                                                                                          j
                                         Bank Operasional I
                                          Gaji dan Non Gaji


       o                n                         m           l       k
    Bank             SGG               SGG                            BO II                   BO III
   Persepsi       Penerimaan        Pengeluaran


                                                                                    Setoran
 o                      n                  m                                  k                j
       Setoran
                                                                   Gaji               PBB/
       Pajak/
       PNBP                                                                         BPHTB


  WP/WB            WP/WB            Rekanan/          Rekanan/    Rek. Bendahara/        WP            Pemda
                                    Bendahara         Bendahara      Pegawai


Gambar 2.2 Bagan Arus Kas/Uang Pada KPPN Non KBI

Keterangan:

a. KPPN Non Induk terdiri dari KPPN Non Induk KBI dan KPPN Non Induk Non KBI.
   • KPPN Non Induk KBI adalah KPPN yang bermitra dengan KBI yang berlokasi
       satu kota dengan KBI tetapi tidak melakukan transfer dana untuk membiayai
       pengeluaran anggaran KPPN lainnya.
   • KPPN Non Induk Non KBI adalah KPPN yang berlokasi tidak satu kota
       dengan KBI dan tidak melakukan transfer dana untuk membiayai
       pengeluaran anggaran KPPN lainnya.
b. Bank Operasional (BO) I pada KPPN Non Induk yang tidak sekota dengan KBI
   yaitu merupakan pengganti bank tunggal pada KPPN Induk/Non Induk KBI yang
   ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan yang berfungsi melakukan
48                                                                  Manajemen Kas



     permintaan dan pengiriman dana dari/ke ke KPPN Induk, dan
     menerima/menyalurkan dana ke BO II, BO III, Bank Persepsi dan SGG
     Penerimaan/Pengeluaran baik Gaji dan Non Gaji.

Penjelasan bagan arus :

1) Wajib Pajak (WP) menyetor PBB dan BPHTB ke Bank Persepsi PBB yang
   kemudian diteruskan ke BO III, dan selanjutnya BO III membagi porsi
   penerimaan PBB dan BPHTB sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang No.33
   tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
   Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

     a. Porsi PBB :
        • 16, 2 % untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke
            Rekening Kas Umum Daerah Provinsi;
        • 64, 8 % untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan
            ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota;
        • 10 % bagian Pemerintah dari penerimaan PBB disetorkan ke BO I Non
           Gaji.
        •    9 % untuk biaya pemungutan disetorkan ke BO I Non Gaji.
     b. Porsi BPHTB :
        • 16 % untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke
            Rekening Kas Umum Daerah Provinsi;
        • 64 % untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke
            Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota;
        • 20 % bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB disetorkan ke
            Rekening Kas Umum Negara yang ada di Bank Indonesia yang
            nantinya dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh daerah
            kabupaten/kota.
     c. BO III melimpahkan penerimaan PBB (19 %) dan BPHTB (20%) bagian
        pemerintah ke BO I Non Gaji.

2) KPPN melakukan pengisian dana ke rekening BO II Gaji yang dananya berasal
   dari BO I Gaji setiap tanggal 25 atau 6 hari kerja sebelum tanggal 1 setiap
   bulannya sesuai dengan saldo pagu dana BO II yang telah ditetapkan untuk
   masing-masing KPPN. Dana yang ada di BO II gaji disalurkan untuk pembayaran
   Gaji PNS/TNI/Polri melalui bendahara atau langsung kepada pegawai yang
   bersangkutan sesuai SP2D yang diterima dari KPPN. Seminggu setelah
   pembayaran gaji, dana yang ada pada BO II Gaji harus dinihilkan dan
   dilimpahkan ke BO I Gaji atau bersaldo 5 % dari pembayaran gaji.

3) BO I Non Gaji akan melakukan pembayaran kepada rekanan/bendahara
   berdasarkan permintaan dari KPPN sesuai SP2D yang telah diterbitkan KPPN.


4) BO I Non Gaji melakukan transfer uang kepada SGG Pengeluaran berdasarkan
   permintaan KPPN untuk mengisi rekening kas negara pengeluaran yang ada di
   SGG Pengeluaran guna keperluan pembayaran kepada rekanan/bendahara, dan
Manajemen/Pengelolaan Kas Negara dalam                                        49
Kerangka Manajemen Keuangan Pemerintah


     menerima dana dari SGG Pengeluaran sesuai pemberitahuan dari KPPN atas
     kelebihan pagu dana yang telah ditetapkan.

5) SGG Penerimaan menampung seluruh penerimaan negara yang disetor oleh
   Wajib Pajak/Wajib Bayar dan pada waktu tertentu (setiap hari Selasa, Jumat dan
   akhir bulan) penerimaan tersebut dilimpahkan ke BO I Non Gaji.


6) Bank Persepsi menampung seluruh penerimaan negara yang disetor oleh Wajib
   Pajak/Wajib Bayar dan pada waktu tertentu (setiap hari Selasa, Jumat dan akhir
   bulan) penerimaan tersebut dilimpahkan ke BO I Non Gaji.


RINGKASAN MATERI

      Dasar hukum dalam pengelolaan kas negara adalah :Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang
No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.

      Adapun tujuan pengelolaan kas negara adalah penggunaan dana yang dimiliki
negara secara efisien dan efektif dengan cara: Menentukan jumlah dan alokasi dana
untuk keperluan pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan dan kegiatan
investasi, mendapatkan sumber dana yang paling efisien untuk membiayai kegiatan-
kegiatan pemerintahan, meminimalisasi kas yang “menganggur” (idle cash),
mempercepat penyetoran penerimaan negara, melakukan pembayaran atas
pengeluaran negara secara tepat waktu.


LATIHAN
1.   Sebutkan dasar-dasar hukum dalam pengelolaan kas negara!
2.   Siapakah yang dimaksud dengan Bendahara Umum Negara?
3.   Sebutkan wewenang bendahara umum negara dalam pengelolaan keuangan
     negara yang dikuasakan oleh kuasa bendahara umum negara pusat!
4.   Sebutkan wewenang bendahara umum daerah berkaitan dengan pengelolaan
     uang daerah!
5.   Jelaskan tujuan dari pengelolaan kas negara!
6.   Gambarkan dan jelaskan bagan arus kas/uang pada KPPN Kantor Bank
     Indonesia (KBI)!
7.   Gambarkan dan jelaskan bagan arus kas/uang pada KPPN Non Kantor Bank
     Indonesia (KBI)!
BAB 3

MODEL EKONOMI MANAJEMEN KAS
DAN MODEL MANAJEMEN KAS
TERINTEGRASI DALAM MANAJEMEN
KEUANGAN PEMERINTAHAN




Tujuan Pembelajaran

Setelah mempalajari Bab ini, Pembaca diharapkan dapat:

1. memahami model-model ekonomi dalam manajemen kas;
2. memahami model manajemen kas terintegrasi dalam Manajemen Keuangan
   Pemerintah.




A. Model Ekonomi Manajemen Kas
52                                                                     Manajemen Kas



    Perhitungan target saldo kas menyangkut trade-off antara opportunity cost
memiliki kas terlalu banyak dan trading cost (biaya mengubah investasi jangka
pendek menjadi kas) karana memiliki kas terlalu sedikit. Model manajemen kas
berusaha menjawab permasalahan pembagian aset likuid suatu organisasi antara
kas atau surat berharga. Gambar 3.1 di bawah ini menggambarkan permasalahan
tersebut secara grafis. Jika suatu organisasi memiliki saldo kas terlalu rendah,
organisasi tersebut akan menjual surat-surat berharganya (dan mungkin akan
membeli surat berharga lagi untuk mengganti surat berharga yang telah dijual) lebih
sering daripada jika saldo kasnya lebih tinggi. Dengan demikian, trading cost-nya
cenderung akan turun ketika saldo kas bertambah besar. Sebaliknya, opportunity
cost dari memiliki kas bertambah sejalan dengan peningkatan saldo kas. Pada titik C*
pada Gambar 3.1 di bawah ini, jumlah kedua biaya tersebut, seperti yang
digambarkan sebagai kurva total biaya, pada titik minimum. Titik inilah target saldo
kas atau saldo kas optimal organisasi




Gambar 3.1 Kurva Total Biaya


1. Model Baumol

     William Baumol (1952) adalah ekonom pertama yang menjabarkan model formal
Model Ekonomi Manajemen Kas dan Model Manajemen Kas Terintegrasi                                 53
dalam Manajemen Keuangan Pemerintahan


dari manajemen kas dengan memasukkan opportunity costs dan trading costs.1
Modelnya digunakan untuk menentukan target saldo kas.

    Misalnya Pemda Jakarta Tenggara memulai kegiatannya dengan saldo kas
sebesar C = Rp. 12.000.000.000, dan pengeluarannya akan melebihi penerimaannya
sebesar Rp. 6.000.000.000 setiap minggunya. Saldo kasnya akan menjadi nol pada
akhir minggu kedua, dan saldo kas rata-ratanya akan sebesar C/2 = Rp.
12.000.000.000/2 = Rp. 6.000.000.000 selama periode dua minggu tersebut. Pada
akhir minggu kedua, Pemda Jakarta Tenggara harus mengisi saldo kasnya dengan
menjual SBI yang dimilikinya atau meminjam. Gambar 3.2 berikut menggambarkan
situasi dari ini.




Gambar 3.2 Ilustrasi kurva model Baumol

    Jika C ditetapkan terlalu tinggi, misalnya Rp. 24.000.000.000, kas akan habis
dalam jangka waktu empat minggu sebelum perusahaan harus menjual surat-surat
berharganya, akan tetapi saldo kas rata-rata Pemda akan meningkat menjadi Rp.
12.000.000.000 (dari Rp. 6.000.000.000). Jika C ditetapkan sebesar Rp.
6.000.000.000, kas akan habis dalam jangka waktu satu minggu dan Pemda Jakarta
Tenggara harus mengisi kasnya lebih sering lagi, tetapi saldo kas rata-ratanya akan
turun dari Rp. 6.000.000.000 menjadi Rp. 3.000.000.000.
    Karena biaya transaksi (trading costs) harus dikeluarkan setiap kali kas diisi
(misalnya, biaya pialang penjualan SBI), penetapan saldo kas awal yang besar akan
menurunkan trading cost yang terkait dengan manajemen kas. Akan tetapi, semakin
besar saldo kas rata-rata, semakin besar pula opportunity cost-nya (yaitu penghasilan
yang dapat diperoleh jika kas diubah menjadi SBI).

1
 W.S. Baumol, “The Transaction Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach,” Quarterly Journal
of Economics 66 (November 1952).
54                                                                                      Manajemen Kas




    Untuk mengatasi persoalan ini, Pemda Jakarta Tenggara perlu mengetahui tiga
hal berikut:

        F = Biaya tetap penjualan surat berharga untuk mengisi kas.

        T = Jumlah kebutuhan kas untuk kegiatan-kegiatan selama periode
        perencanaan tertentu, misalnya satu tahun.

Dan

        K = Opportunity cost dari memiliki kas, yaitu tingkat pengembalian dari surat-
        surat berharga

Dengan informasi ini, Pemda Jakarta Tenggara dapat menentukan total biaya dari
setiap kebijakan saldo kas tertentu. Dengan mengetahui total biaya ini, Pemda
Jakarta Tenggara dapat menentukan kebijakan saldo kas yang optimal.


Opportunity Costs
   Total opportunity costs dari saldo kas sama dengan saldo kas rata-rata dikalikan
dengan tingkat bunga, atau

        Opportunity costs = (C/2) x K

Opportunity costs dari berbagai alternatif tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Perhitungan Opportunity Cost

                                       S a ld o K a s R a ta -          O p p o rtu n ity
        S a ld o K a s A w a l                  R a ta               C o s ts (K = 1 0 % )
                    C                            C /2                      (C /2 ) X K
       R p 4 8 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0   R p 2 4 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0   R p 2 .4 0 0 .0 0 0 .0 0 0
           2 4 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0       1 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0       1 .2 0 0 .0 0 0 .0 0 0
           1 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0         6 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0          6 0 0 .0 0 0 .0 0 0
             6 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0         3 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0          3 0 0 .0 0 0 .0 0 0
             3 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0         1 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0          1 5 0 .0 0 0 .0 0 0


Trading Costs

    Trading costs dapat ditentukan dengan menghitung berapa kali Pemda Jakarta
Tenggara harus menjual surat-surat berharga selama tahun tersebut. Total jumlah
pengeluaran kas selama tahun berjalan adalah Rp. 6.000.000.000 X 52 minggu = Rp.
312.000.000.000. Jika saldo awal kas ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000.000,
Pemda Jakarta Tenggara akan menjual surat-surat berharga senilai Rp.
12.000.000.000 setiap dua minggu. Dengan demikian, trading costs-nya menjadi

                                      Rp 312 . 000 . 000 . 000
                                                               × F = 26 F
                                       Rp 12 . 000 . 000 . 000
Model Ekonomi Manajemen Kas dan Model Manajemen Kas Terintegrasi                                        55
dalam Manajemen Keuangan Pemerintahan



Formula umumnya adalah:

         Trading costs = (T/C) x F

Skedul trading cost dari berbagai alternatif saldo awal kas tersaji pada tabel berikut
ini:

Tabel 3.2 Perhitungan Trading Cost
         T o ta l P e n g e lu a ra n                                      T r a d in g C o s ts
           S e la m a P e r io d e         S a ld o K a s A w a l        (F = R p 1 0 .0 0 0 .0 0 0 )
                       T                               C                        (T /C ) X F
         R p 3 1 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0   R p 4 8 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0        R p 6 5 .0 0 0 .0 0 0
             3 1 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0       2 4 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0           1 3 0 .0 0 0 .0 0 0
             3 1 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0       1 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0           2 6 0 .0 0 0 .0 0 0
             3 1 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0         6 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0           5 2 0 .0 0 0 .0 0 0
             3 1 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0         3 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0        1 .0 4 0 .0 0 0 .0 0 0



Total Costs

    Total costs dari saldo kas terdiri dari opportunity costs ditambah dengan trading
costs, atau dengan formula berikut:

         Total costs           = Opportunity Costs + Trading Costs

                               = (C/2) x K + (T/C) x F



Total biaya dari berbagai alternatif saldo kas awal tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perhitungan Total Cost
                                                           Opportunity
         Saldo Kas Awal            Total Cost        =                        +     Trading Costs
                                                              Costs
         Rp48.000.000.000        Rp2.465.000.000         Rp2.400.000.000              Rp65.000.000
           24.000.000.000          1.330.000.000           1.200.000.000                130.000.000
           12.000.000.000            860.000.000             600.000.000                260.000.000
            6.000.000.000            820.000.000             300.000.000                520.000.000
            3.000.000.000          1.190.000.000             150.000.000              1.040.000.000



Solusi

    Dari tabel sebelumnya, dapat dilihat bahwa saldo kas sebesar Rp. 6.000.000.000
menghasilkan total biaya terendah dari semua kemungkinan yang disajikan, yaitu Rp.
820.000.000. Akan tetapi, bagaimana bila saldo kasnya Rp. 700.000.000 atau Rp.
500.000.000 atau kemungkinan saldo kas lainnya? Untuk menentukan total biaya
paling rendah secara tepat, Pemda Jakarta Tenggara harus menyamakan penurunan
marjinal pada trading costs ketika saldo kas dinaikkan dengan kenaikan marjinal
56                                                                                  Manajemen Kas



pada opportunity costs terkait dengan kenaikan saldo kas tersebut. Saldo kas yang
ditargetkan harus berada pada titik di mana penurunan marjinal biaya sama dengan
kenaikan marjinal biaya. Titik ini dapat dihitung dengan menggunakan iterasi
numerikal atau kalkulus. Apabila menggunakan kalkulus, maka titik saldo kas yang
ditargetkan dapat ditentukan sebagai berikut:

Seperti yang sudah disajikan sebelumnya, persamaan untuk total biaya adalah

         Total costs (TC) = (C/2) x K + (T/C) xF

Jika persamaan total biaya diturunkan terhadap saldo kas dan hasil turunan sama
dengan nol, ditemukan bahwa:

dTC K TC
    = − 2 =0
 dC  2 C




Solusi untuk saldo kas optimal, C*, ditentukan dengan menyelesaikan persamaan di
atas untuk C:

K TC
 =
2 C2

C* = 2TF / K

Jika F = Rp. 10.000.000, T = Rp. 312.000.000.000, dan K = 10%, maka C* = Rp.
7.899.367.063. Dengan nilai C* tersebut, maka opportunity costs-nya akan sebesar

                   Rp 7 . 899 .. 367 . 063
(C * / 2 ) × K =                           × 0 ,1 = Rp 394 . 968 . 353
                              2

Trading costs-nya akan sebesar

                   Rp 312 . 000 .000 . 000
(T / C *) × F =                            × Rp 10 . 000 .000 = Rp 394 . 968 .353
                    Rp 7 .899 . 367 .063

Dengan demikian, total cost-nya akan sebesar

Rp. 394.968.353 + Rp. 394.968.353 = Rp. 789.936.706
Model Ekonomi Manajemen Kas dan Model Manajemen Kas Terintegrasi                                       57
dalam Manajemen Keuangan Pemerintahan


Keterbatasan-Keterbatasan

    Model Baumol memberikan kontribusi yang penting bagi manajemen kas.
Keterbatasan-keterbatasan model ini adalah:
    a. Model ini mengasumsikan bahwa organisasi memiliki tingkat pengeluaran
       yang konstan. Dalam praktik, pengeluaran-pengeluaran hanya sebagian
       yang dapat dikendalikan karena tanggal-tanggal pengeluaran berbeda-beda
       dan besarnya biaya juga berbeda-beda yang tidak dapat diperkirakan dengan
       pasti.
    b. Model ini mengasumsikan bahwa tidak ada penerimaan kas selama periode
       proyeksi. Pada kenyataannya, sebagian besar organisasi memperoleh
       penerimaan kas dan melakukan pengeluaran kas setiap hari.
    c. Tidak ada persediaan pengaman (safety stock). Organisasi mungkin ingin
       memiliki persediaan kas untuk pengaman yang dirancang untuk mengurangi
       kemungkinan kekurangan kas (cash-out). Akan tetapi, karena organisasi
       dapat menjual surat-surat berharga atau meminjam dalam hitungan beberapa
       jam, kebutuhan persediaan pengaman ini menjadi minimal.

    Model Baumol mungkin adalah model yang paling sederhana dan paling mudah
dimengerti untuk menentukan posisi kas yang paling optimal. Kelemahan utamanya
adalah model ini mengasumsikan arus kas yang diskret dan pasti.


2. Model Miller-Orr

    Merton Miller dan Daniel Orr mengembangkan model saldo kas dalam keadaan
arus kas masuk dan arus kas keluar berfluktuasi secara random setiap hari.2 Dalam
model Miller-Orr, baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas diikutsertakan.
Model ini mengasumsikan bahwa arus kas bersih harian (arus kas masuk dikurangi
dengan arus kas keluar) terdistribusi secara normal. Pada setiap hari, arus kas bersih
dapat berupa nilai yang diharapkan (expected value) ataupun nilai yang lebih tinggi
atau nilai yang lebih rendah. Dalam analisis ini diasumsikan nilai yang diharapkan
besarnya nol.

    Gambar berikut menunjukkan bagaimana bekerjanya model Miller-Orr. Model
beroperasi dalam bentuk batas kendali atas (H) dan batas kendali bawah (L), dan
saldo kas yang ditargetkan (Z). Organisasi membiarkan saldo kasnya bergerak
secara acak ke atas atau ke bawah dalam jangkauan batas atas dan batas bawah ini.
Sepanjang saldo kasnya berada antara H dan L, organisasi tidak melakukan
transaksi (menjual surat berharga menjadi kas atau membeli surat berharga untuk
mengurangi saldo kas). Ketika saldo kas mencapai H (batas atas), misalnya pada
waktu di titik X, maka perusahaan akan membeli H – Z unit (dalam rupiah) surat
berharga untuk mengurangi saldo kasnya menjadi saldo kas yang ditargetkan.
Dengan cara yang sama, ketika saldo kas turun mencapai L (batas bawah), seperti
pada waktu di titik Y, organisasi menjual Z – L unit sekuritas dan menambah saldo

2
 M. H. Miller dan D. Orr, “A Model of the Demand for Money by Firms,” Quarterly Journal of Economics
(Agustus 1966).
58                                                                      Manajemen Kas



kasnya menjadi saldo kas yang ditargetkan. Pada kedua situasi, saldo kas kembali ke
titik Z. Manajemen menetapkan batas bawah, L, bergantung pada seberapa besar
risiko kekurangan kas yang akan ditoleransi oleh mereka.

    Seperti model Baumol, model Miller-Orr bergantung pada trading costs dan
opportunity costs. Biaya per transaksi menjual atau membeli sekuritas, F,
diasumsikan berjumlah tetap. Persentase opportunity cost memegang kas, K, adalah
tingkat bunga (pengembalian) harian dari sekuritas atau surat berharga yang
disimpan. Akan tetapi, tidak seperti model Baumol, jumlah transaksi per periode
adalah variabel acak yang bervariasi dari satu periode ke periode lainnya, bergantung
pada pola arus kas masuk dan arus kas keluar.

    Sebagai konsekuensinya, trading costs untuk setiap periode bergantung pada
jumlah transaksi yang diharapkan dalam sekuritas atau surat berharga selama
periode tersebut. Demikian juga, opportunity cost dari memegang kas adalah fungsi
dari saldo kas yang diharapkan setiap periode.




Gambar 3.3 Ilustrasi Model Miller-Orr

      Dengan L ditetapkan oleh manajemen, model Miller-Orr menentukan saldo kas
yang ditargetkan, Z, dan batas atas, H. Total biaya yang diharapkan dari kebijakan
pengembalian saldo kas (cash-balance-return policy), Z-H, sama dengan jumlah
biaya transaksi yang diharapkan dan opportunity costs yang diharapkan. Nilai dari Z
(titik kembali kas) dan H (batas atas) yang miminalkan total biaya yang diharapkan
ditentukan oleh Miller-Orr dengan persamaan berikut:

Z * = 3 3F σ 2 / 4 K + L
Model Ekonomi Manajemen Kas dan Model Manajemen Kas Terintegrasi                                59
dalam Manajemen Keuangan Pemerintahan


H * = 3Z * −2 L
di mana * menyatakan nilai-nilai optimal, dan σ2 adalah varians dari arus kas bersih
harian.

        Saldo kas rata-rata dalam model Miller-Orr dapat ditentukan dengan formula:

                                        4Z − L
Saldo Kas Rata − Rata =
                                          3

Contoh

Untuk memperjelas model Miller-Orr, misalkan F = Rp. 10.000.000, tingkat bunga
10% tahunan, dan deviasi standar dari arus kas bersih sebesar Rp. 20.000.000.
Opportunity cost hariannya, K, adalah
( 1 + K ) 365 − 1 , 0 = 0 ,10


1 + K = 365 1,10 = 1,000261

K = 0,000261

Varians arus kas bersih harian besarnya

σ   2
         = ( 20 . 000   . 000   )   2
                                        = 400   . 000   . 000   . 000   . 000

Asumsikan bahwa L = 0

            Z * = 3 (3 × Rp10.000.000 × 400.000.000.000.000) /(4 × 0,000261 + 0

            Z * = 3 Rp11.487.304.327.826.200.000.000.000 = Rp225.634.779

            H* = 3 X Rp225.634.779 = Rp676.904.337

                                                  4 × Rp 225 . 634 . 779
             Saldo Kas Rata − Rata =                                     = Rp 300 . 846 . 372
                                                           3

Implikasi dari Model Miller-Orr

     Untuk dapat menggunakan model Miller-Orr, manajemen harus melakukan empat
hal, yaitu:
     a. Menetapkan batas kendali bawah untuk saldo kas. Batas bawah ini dapat
         berhubungan dengan marjin pengaman minimum yang ditetapkan oleh
         manajemen.
     b. Mengestimasikan deviasi standar dari arus kas harian.
60                                                                        Manajemen Kas



     c. Menentukan tingkat bunga.
     d. Mengestimasikan biaya trading membeli dan menjual sekuritas atau surat
        berharga.

        Keempat langkah ini akan memungkinkan batas atas dan titik kembali
dihitung. Miller dan Orr menguji model mereka menggunakan data sembilan bulan
dari suatu perusahaan industri yang besar. Model ini mampu menghasilkan saldo kas
harian rata-rata yang jauh lebih rendah daripada yang digunakan perusahaan.

         Model Miller-Orr memperjelas persoalan dalam manajemen kas. Pertama,
model ini menunjukkan bahwa titik kembali terbaik, Z*, berhubungan secara positif
dengan trading costs, F, dan berhubungan negatif dengan K. Temuan ini konsisten
dan analogis dengan model Baumol. Kedua, model Miller-Orr menunjukan bahwa titik
kembali terbaik dan saldo kas rata-rata terkait secara positif dengan variabilitas arus
kas. Ini berarti, organisasi yang arus kasnya memiliki ketidakpastian yang lebih besar
harus memegang saldo kas rata-rata yang juga lebih besar.


3. Faktor-Faktor Lain yang Mempengaruhi Saldo Kas yang Ditargetkan

Pinjaman
    Dalam contoh-contoh sebelumnya, perusahaan memperoleh kas dengan cara
menjual surat berharga. Alternatif lain yang dapat digunakan adalah dengan
meminjam kas. Pinjaman memunculkan tambahan hal-hal yang harus
dipertimbangkan dalam manajemen kas, yaitu:
    a. Pinjaman akan lebih mahal daripada menjual sekuritas karena tingkat
        bunganya akan jauh lebih tinggi.
    b. Kebutuhan untuk meminjam akan bergantung pada keinginan manajemen
        untuk memegang kas dalam jumlah kecil. Organisasi yang akan lebih besar
        kemungkinannya meminjam untuk menutupi pengeluaran kas tak terduga
        adalah organisasi yang memiliki variabilitas arus kas yang besar dan memiliki
        sedikit investasi dalam surat berharga.

Compensating Balance

    Biaya trading sekuritsas jauh lebih rendah daripada kehilangan pendapatan
karena memegang kas pada organisasi yang besar. Misalkan suatu organisasi
menghadapi pilihan antara menjual SBI sebesar Rp. 20.000.000.000 untuk mengisi
saldo kas atau membiarkan uangnya menganggur sehari. Opportunity costs harian
dari Rp. 20.000.000.000 pada tingkat bunga tahunan 10 persen adalah 0,10/365 =
0,02739726 persen per hari. Tingkat pengembalian harian dari uang Rp.
20.000.000.000 adalah sebesar 0,02739726 X Rp. 20.000.000.000 = Rp. 5.479.425.
Biaya menjual SBI jauh lebih rendah daripada Rp. 5.479.425. Akibatnya, suatu
organisasi yang besar akan membeli dan menjual sekuritas berkali-kali dalam sehari
sebelum meninggalkan saldo kas yang besar pada sore hari.
Model Ekonomi Manajemen Kas dan Model Manajemen Kas Terintegrasi                         61
dalam Manajemen Keuangan Pemerintahan


    Dalam kenyataannya, organisasi-organisasi yang besar seperti perusahaan-
perusahaan besar, memegang kas lebih besar daripada yang ditetapkan pada model-
model yang telah dibahas. Beberapa alasannya adalah:
    a. Organisasi-organisasi tersebut harus menyimpan kas di bank sebagai
        compensating balance untuk pembayaran layanan-layanan perbankan.
    b. Organisasi-organisasi besar memiliki ribuan rekening di beberapa bank.
        Kadang kala lebih masuk akal membiarkan kas apa adanya pada rekening-
        rekening tersebut daripada mengelola setiap rekening setiap hari.




B.     Model Manajemen Kas Terintegrasi dalam Manajemen Keuangan
Pemerintah

IFMS lebih dari hanya mengintegrasikan fungsi manajemen kas dengan komponen
sistem lainnya. Untuk beberapa
                                        Brazil
negara, hal ini merupakan cara          Pemerintah Brazil menggunakan suatu jaringan
                                        perbankan swasta yang luas untuk mempercepat
baru untuk memandang tujuan             penarikan pajak dan biaya-biaya lainnya.
dan tempat manajemen kas.               Cabang-cabang bank ditempatkan di hampir
                                        semua area di Brazil. Cabang-cabang ini
Sering juga, manajemen kas              terhubung secara elektronis dengan kantor pusat
                                        mereka,     yang      memiliki terminal    yang
hanya dilihat sebagai instansi          menghubungkannya dengan bank sentral Brazil.
                                        Pembayaran-pembayaran untuk pemerintah
penarikan pemerintah, daripada
                                        federal dibuat pada cabang-cabang bank dalam
dilihat     sebagai         instansi    bentuk     elektronik    untuk   mengumpulkan
                                        pendapatan pemerintah federal. Pembayaran-
pemerintah yang bertanggung             pembayaran dikumpulkan oleh cabang-cabang
                                        bank yang di kirim secara elektronik ke kantor
jawab mengatur aliran sumber            pusat di mana mereka melanjutkannya ke bank
daya publik yang berguna untuk          sentral untuk disimpan dalam akun tunggal milik
                                        pemerintah Brazil dan dicatat secara otomatis
meminimalisir pengeluaran dan           dalam IFMS. Semua ini dilakukan secara
                                        elektronis dan real time. Hasilnya adalah
memaksimalkan            efektivitas.   sumberdaya      lebih    cepat  tersedia,   dan
Sangatlah      penting       bahwa      mengurangi       biaya-biaya   bunga      bersih
                                        pemerintah.
kebijakan manajemen kas itu
                                        Source: LATPS Occasional Paper No. 20 "Estudio
mendukung             keseluruhan         Comparativo Sobre Administracion de Caja Publica en
                                          America Latina," by the Inter-American Auditing and
kebijakan fiskal pemerintah dan           Accounting Institute.
62                                                                     Manajemen Kas



pencapaian dari tujuan pemerintah serta sasaran dari apa yang telah tertera dalam
anggaran dan rencana operasional pada unit-unit pelaksanaan.


    Untuk mencapai hasil ini, fungsi dari manajemen kas haruslah proaktif serta
mengkonsolidasi sumber dana pemerintah dan rencana penarikan dana yang
dibutuhkan. Hal itu haruslah bekerja untuk memastikan bahwa kelabihan kas
haruslah digunakan untuk investasi maupun digunakan untuk membayar kredit
jangka pendek.

   Salah satu unsur kunci dari sistem manajemen kas yang baik adalah kapasitas
yang kuat untuk mengembangkan proyeksi arus kas berdasarkan atas perkiraan
penerimaan dan belanja. Hal ini meliputi kerja sama yang lekat dengan pelaksana
anggaran dan kemampuan utnuk mengumpulkan sumber dana yang tepat waktu dan
mengkonsolidasikan secepatnya dalam akun terpadu.


PENDEKATAN MODERN DALAM MANAJEMEN ARUS KAS

    Apa artinya memperkecil biaya? Setiap orang terbiasa mendengar biaya dari
meminjam uang. Orang-orang kurang terbiasa dengan biaya dari idle cash atau
kegagalan untuk mencocokkan waktu antara sumber daya dan belanja. Di
manajemen kas modern di sektor swasta, kelebihan sumber daya kas diinvestasikan
dalam “akun semalam” untuk memaksimalkan pengembalian bunga. Idle cash
merupakan kesempatan yang disia-siakan. Baik terlalu banyak dipinjam atau
pendapatan bunga yang potensial telah hilang. Dikedua kasus tersebut pasti
memberikan beban bagi pemerintah.



     Budget
     Fiscal Policy
     Public Debt                                    Government           Short-Term
                                                     Revenues              Credit

                     CASH MANAGEMENT




Annual Cash Plan                                                 Short-Term
                                                                 Investments
     Operating                              Operating
                     Public Debt
     Agencies                               Agencies
Model Ekonomi Manajemen Kas dan Model Manajemen Kas Terintegrasi              63
dalam Manajemen Keuangan Pemerintahan




Gambar 3.4 Ilustrasi Manajemen Kas di Argentina

ketika ada biaya dalam idle cash, ada suatu beban yang bahkan lebih besar dengan
tidak mempunyai persediaan sumber daya untuk membayar rekening pemerintah
dalam suatu waktu. Biaya-biaya ini mempunyai beberapa bentuk. Pertama, biaya
bunga pinjaman yang jatuh tempo. Bahkan di beberapa kasus, di mana pemerintah
dibolehkan untuk meminjam dalam bentuk “secara cuma-cuma” dari bank sentral,
masih memiliki biaya untuk pemerintah: dana yang dipinjamkan ke pemerintah secara
bebas dari bunga, mungkin telah diinvestasikan di tempat lain dan mendapatkan
pendapatan.
     Meminjam uang untuk shortfalls dana kas sementara membutuhkan sedikitnya
sejumlah kecil rencana. Di beberapa kejadian rencana tersebut tidak dapat
dilaksanakan, jadi tagihan-tagihan tidak dapat terbayar. Walaupun “pinjaman” ini
berasal dari vendors terlihat tanpa bunga, tapi pinjaman tersebut sebenarnya
mengandung biaya yang tinggi. Berkualitas, vendors yang berorientasi bisnis yang
manapun akan berhenti berbisnis dengan pemerintah, beban premi dengan
meningkatnya harga-harga untuk menutupi cost of capital yang mengikat yang dapat
diterima oleh pemerintah, atau menyediakan layanan dengan tingkatan yang lebih
rendah.

    Dalam zaman modern, kas pemerintah harus secara hati-hati diatur, tidak hanya
dijamin aman. Tak lagi cukup memiliki kantor yang hanya menjadi pembayar tagihan-
tagihan. Kas adalah aset yang membebani sektor publik dan dapat bertindak sebagai
generator dana. Sumber daya kas suatu negara harus dapat diatur sedemikan rupa
untuk dapat memperkecil biaya-biaya pinjaman, memaksimalkan pendapatan bunga
dan pada waktu yang bersamaan meyakinkan bahwa fungsi-fungsi pemerintah
memiliki sumber dana yang dibutuhkan. Untuk memenuhi hal ini, manajemen kas
harus terintegrasi secara lekat dengan komponen lain dari IFMS. Hal ini harus
proaktif dalam pendekatannya, dari pada secara pasif menunggu voucher
pembayaran tiba.

    Kehidupan ekonomi dari negara modern dibagi menjadi tahun fiskal, tapi arus
kehidupan suatu negara – sumber dananya – dalam basis yang berkelanjutan.
Fungsi manajemen kas harus dapat mengatur arus tersebut.

    Siklusnya bermula dengan persiapan anggaran ketika arus masuk dan arus
keluar sumber daya telah direncanakan bergantung pada basis akuntansi, anggaran
dapat berupa basis kas atau basis akrual. Dengan mengabaikan basis, fungsi
manajemen kas harus mempersiapkan proyeksi arus kas berdasarkan anggaran
yang telah di setujui.

     Proyeksi ini perlu dibangun berdasarkan “bawah-atas” pada pemasukan yang
diterima dari instansi-instansi menyangkut pemilihan waktu sumber daya dana yang
diperlukan untuk melaksanakan program yang telah disetujui pada level-level yang
telah disetujui. Secara arbitrasi membagi anggaran tahunan ke dalam porsi yang
sama, menjadi bulanan atau triwulanan, dapat menghasilkan beberapa fungsi
64                                                                       Manajemen Kas



pemerintah kekurangan dana pada titik-kritis dalam tahun layanannya dan yang
lainnya memiliki kelebihan dalam berbelanja untuk periode yang tertentu.

    Salah satu contohnya adalah agrikultur – aktivitas musiman dengan beban yang
lebih banyak pada saat musim tanam dan musim panen daripada waktu lainnya.
Perluasan pekerjaan agrikultur secara normal mengikuti pola musiman tersebut.
Karena tingkatan aktivitas dan sumber daya harus berjalan beriringan, jika anggaran
agrikultur dibgai menjadi porsi yang sama, beberapa periode dalam siklus anggaran
akan kekurangan dana ketika pada bagian lain memiliki kelebihan sumber daya –
sumber daya yang akan dibelanjakan tidak secara bijak dikarenakan kebutuhan untuk
“membelanjakan anggaran yang tersedia”

    Personil manajemen kas perlu bekerja dengan berbagai macam bagaian dalam
mengembangkan proyeksi kas untuk menghindari suatu kebutuhan yang dibebankan
pada awal bagian tahun itu. Hal ini dapat dipermudah dengan membiarkan instansi
membuat penyesuaian triwulanan (atau lebih sering) untuk arus kas yang mereka
harapkan selama totalnya tidak melebihi jumlah yang telah disetujui oleh badan
legislator.

    Satu unsur dalam manajemen kas adalah berpusat kepada fungsi manajemen
kas dari IFMS adalah konsep rekening bank tunggal pemerintah. Rekening tunggal.
Dengan beberapa sub-rekening, membolehhkan sumber dana pemerintah untuk
dapat diatur secara keseluruhan. Ketika rekening tunggal di gunakan, sub-rekening
dibuka untuk beberapa instansi atau proyek, tergantung kebutuhan. Dalam
memutuskan apakah sub-rekening perlu dibuka, biaya pengaturan sub-rekening
dipertimbangkan dahulu dari sisi keuntungan dan pengeluarannya dengan instansii/
proyek tertentu. Menggunakan rekening tunggal berarti bahwa kas tidak akan diam di
satu rekening instansi ketika instansi yang lain tidak dapat membayar tagihan. Hal ini
juga dapat menghapus biaya-biaya transaksi transfer dana dari rekening pusat ke
badan pemerintah lainnya.

    Sistem pembayaran adalah aspek yang sangat penting dalam fungsi manajemen
kas dana akan berbeda antara negara yang satu dengan yang lain, tergantung pada
tingkat kesempurnaan sektor keuangan. Di seluruh dunia, persentasi transaksi uang
tunai terus merosot ketika cek dan mekanisme elektronik untuk memindahkan dana
menjadi umum. Ketika kecenderungan ini menjadi signifikan di negara-negara
industri, fungsi manajemen kas harus dapat dirancang untuk mendapatkan
keuntungan maksimal dari pembayaran alternatif yang menurunkan biaya-biaya
transaksi dan meningkatkan manajemen.

Unsur-unsur kunci harus disatukan dalam program manajemen kas:
• Menetapkan prosedur tertulis untuk menjamin pembayaran dan permintaan
   transfer pembayaran dalam manajemen kas
• Mengembangkan secara tertulis, prioritas pemerintah dalam pembayaran yang
   dipertahankan dalam proses pembayaran
• Memperbaharui proyeksi arus kas secara terus menerus dan membedakan antar
   mata uang asing dan mata uang lokal yang dibutuhkan.
Model Ekonomi Manajemen Kas dan Model Manajemen Kas Terintegrasi              65
dalam Manajemen Keuangan Pemerintahan


•   Mengembangkan jadwal pembayaran yang mengijinkan instansi untuk dapat
    melacak pembayaran yang mereka minta.
•   Membangun standar waktu yang dibutuhkan untuk memproses berbagai macam
    transaksi tertentu
•   Membangun standar dan prosedur untuk meyakinkan bahwa kewajiban
    pemerintah telah dibayar ketika jatuh tempo
•   Mencari biaya-biaya transaksi yang lebih rendah dengan menggunakan
    mekanisme pembayaran ketika memungkinkan
•   Mencocokan sumber daya dengan jenis pengeluaran ( investasi jangka panjang
    dibiayai dari hutang jangka panjang, sebagai contoh dan biaya operasi berasal
    dari pendapatan sekarang)


PENGUMPULAN

    Kemampuan pemerintah untuk meminjam dan sewaktu-waktu dapat “mencetak”
uang dapat mendorong kearah sikap yang biasa kearah pengumpulan pendapatan
ketika jatuh tempo. Walaupun pinjaman pemerintah kadang kala diperlukan, hal itu
bukanlah suatu pengganti untuk manajemen kas yang baik, termasuk efisiensi
pengumpulan dana.

     Bagaimana pengumpulan dana ditangani tergantung pada kondisi tiap-tiap
negara, dan juga mendasari filosofi dalam IFMS adalah untuk memindahkan dana
secepatnya untuk dapat disatukan ke dalam rekening tunggal. Satu jalan untuk
pengumpulan dana adalah menggunakan jaringan bank komersial untuk
mengumpumpulkan dana. Bank-bank yang telah dirancang bertindak sebagai titik
pengumpul dana untuk simpanan berkala dari pajak dan pendapatan lain yang
diterima dari masyarakat untuk pemerintah. Pengumpulannya merupakan transfer
melalui fungsi sentral kliring dari rekening bank ke rekening pemerintah.

    Pilihan lain adalah menggunakan sistem pos, di mana di banyak negara
dikendalikan oleh pemerintah, untuk membayar dan menerima dana. Hal ini sangat
relevan apabila digunakan di tempat terpencil di mana kantor pos hanya menjadi
satu-satunya kantor permanen yang memiliki hubungan langsung dengan pemerintah
pusat. Pilihan ketiga adalah menggunakan kantor-kantor yang terpisah untuk
pengeluaran dan penerimaan dana yang berhubungan dengan jasa layanan pos.

    Tehnik lainnya secara terus menerus telah kembangkan. Perusahaan-
perusahaan publik di beberapa negara seperti Panama, menggunakan supermarket
sebagai titik pengumpulan. Sebab permasalahn keamanan dan infrastruktur telah
dipecahkan, teknologi modern akan menyediakan cakupan yang luas untuk pilihan
dalam mengumpulkan dan mentransfer sumber daya moneter.

PENGINTEGRASIAN DENGAN UNSUR-UNSUR LAIN DALAM IFMS

   Jika manajemen kas tidak dekat kaitannya dengan unsur-unsur lain dari IFMS,
mengatur pendapatan pemerintah dan pengeluaran pemerintah seperti mengendarai
66                                                                   Manajemen Kas



mobil memakai penutup mata. Kemajuannya akan sangat lambat atau kamu akan
merusak mobil tersebut.

fungsi anggaran menyediakan manajemen kas dengan rencana induk untuk
pengeluaran selama setahun. Dalam hubungan dekat dengan fungsi manajemen kas,
fungsi tersebut menetukan kuota anggaran untuk instansi pemerintah dan unit-unit
operasional. Hal itu merupakan titik awal dari manajemen kas untuk mengembangkan
proyeksi arus kas untuk proyeksi tahun fiskal yang akan secara terus menerus
diperbaharui dan direvisi pada tahun berjalan. Mengembangkan proyeksi arus kas
tidak dapat dilaksanakan dalam pemisahan dari unit-unit operasional pemerintah.
Ataupun harus dilaksanakan secara arbitrasi hanya membagi biaya kedalam porsi
yang sama. Sebagai gantinya, proyeksi kas harus berdasarkan input dari berbagai
instansi untuk memperkirakan kebutuhan dana mereka secara tepat. Pengalaman
yang nyata dari tahun fiskal yang lalu membutuhkan basis awal untuk proyeksi, tapi
tidaklah cukup hanya dengan hal tersebut.
  Model Ekonomi Manajemen Kas dan Model Manajemen Kas Terintegrasi                67
  dalam Manajemen Keuangan Pemerintahan



MENGATUR ARUS KAS

     Sumber dana yang tersedia untuk instansi operasional yang secara langsung
terikat dengan     kewenangan untuk melakukan pengeluaran dan bagaimana
pengeluaran tersebut dibagi dalam satu tahun. Kewenangan melakukan pengeluaran
adalah suatu keseimbangan antara pendapatan yang tersedia (biasanya
diproyeksikan berdasarkan penerimaan yang lalu), kewenangan melakukan
peminjaman jangka pendek dengan program yang dibutuhkan. Kebanyakan negara
memprediksi pendapatan berdssarkan penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya dan
dari bulan-bulan sebelumnya pada tahun fiskal yang sama. Beberapa negara, seperti
Argentina, memberi kewenangan Perbendaharaan untuk membuat hutang jangka
pendek, dengan batasan tertentu, untuk membantu mencocockkan sumber daya
dengan kebutuhan. Semua pinjaman jangka pendek tersebut harus telah dilunasi
pada akhir tahun anggaran. Peru memiliki suatu kelompok yang memiliki koordinasi
permanen tingkat tinggi terdiri atas wakil Menteri Keuangan, wakil menteri Ekonomi,
direktur anggaran, direktur manajer bank sentral dan bank nasional dan perwakilan
dari perbendaharaan dan utang negara. Badan ini bertemu tiap bulannya untuk
menentukan kebijakan prioritas pengeluaran.

    Dengan mengabaikan proses, ketika anggaran telah disetujui oleh badan politik
yang berwenang, kemudian program manajemen harus menentukan faktor penentu
utama dalam memutuskan kewenangan dan jatah bulanan atau triwulanan yang
dapat ditarik. Seringkali terdapat ketiadaan hubungan antara jatah anggaran dengan
kewenangan pengeluaran dengan hasil yang telah dianggarkan, pengeluaran tidak
dapat dilakukan karena kekurangan likuiditas. Di beberapa negara, manajeman kas
menggunakan jatah anggaran dan/ atau kewenangan pengeluaran untuk menahan
pengeluaran agensi sampai mendekati akhir tahun. Pada akhir tahun hanya
beberapa persen dari total dana telah dibelanjakan, mengalahkan seluruh tujuan
proses anggaran. Hasilnya adalah keterlamabatan pembayaran untuk vendor (yang
telah menaikkan harga yang harus dibayar oleh pemerintah untuk barang dan jasa)
dan keterburu-buruan dalam membelanjakan dana pada akhir tahun fiskal. Personil
manajemen kas tidaklah cukup dekat dengan program untuk mengatur lewat kendali
kewenangan pengeluaran. Mencoba untuk membebaskan agensi dari tanggung
jawab untuk mendapatkan hasil, sejak manajemen kas tidak menyediakan sumber
daya yang telah disetujui dan dibutuhkan pada waktu tertentu. Suatu pendekatan
pengitegrasian dan pengkoordinasian antara anggaran dan manajemen kas
mengakibatkan peningkatan penggunaan sumber daya yang terbatas.




  akuntansi menyediakan umpan balik yang tetap kepada fungsi manajemen kas dalam
  kaitannya dengan pengeluaran yang telah dibayar dan yang tersisa untuk dibayar.
  Akuntansi juga menyediakan informasi dalam pemungutan pendapatan—mengijinkan
68                                                                         Manajemen Kas



manajemen kas untuk melakukan penyesuaian proyeksi arus kasnya berdasarkan
aktivitas yang nyata. Hal ini sangat penting karena informasi ini tepat waktu sehingga
fungsi manajemen kas memiliki waktu untuk menyesuaikan proyeksi arus kasnya.
Dalam sistem-sistem yang mengoperasikan beberapa bentuk yang berbasis beban
hipotik, akuntansi dapat menyediakan laporan real-time atas komitmen yang
dilakukan dan mengakui biaya-biaya berdasarkan waktu jatuh tempo yang
membutuhkan suatu dasar untuk mengembangkan pandangan singkat dari
kemungkinan-kemungkinan penarikan kas.


Mekanisme-mekanisme utama dalam pembayaran

     •   Tunai                     fleksibel, dapat digunakan disetiap jenis pembayaran
                            dan penjual. Sulit untuk diatur dana sangat riskan terhadap
                            pencurian dan penyalahgunaan.

     •   Check                     lebih mempertahankan kefleksibelan dana tunai, tapi
                            membutuhkan keadaan ekonomi yang memadai di mana cek
                            dapat diterima dan diuangkan. Lebih sulit dipergunakan di
                            tempat yang terpencil, dan lebih mahal daripada
                            menggunakan pembayaran elektronik

     •   Transfer elektronik    terdiri dari beberapa bentuk. Sangat baik untuk
                        pembayaran yang sering dilakkukan seperti gaji dan
                        penjualan umum. Dibutuhkan penerima yang memiliki
                        rekening di bank.

     •   Kartu Debit/ kredit     mengijinkan pembelian benda-benda kecil atau yang
                         pre-approved    ketika menghindari     keharusan    untuk
                         membayar banyak transaksi-transaksi kecil. Dokumen dan
                         laporan biaya pemegang kartu berdasarkan data transaksi
                         yang terjadi. Biaya dibayarkan terlebih dahulu sehingga
                         pemegang kartu dapat membayar tagihannya, atau
                         pembayarannya dapat dilakukan secara langsung ke
                         perusahaan yang mengeluarkan karty tersebut.

     •   Letter of Kredit            biasanya digunakan untuk penarikan hibah, konrak,
                            dan pembelian internasional. Letter of Credit di buat ketika
                            penerbit dan penarik membutuhkan proses rutin penarikan
                            yang membutuhkan laporan atau penyalur membutuhkan
                            dokumentasi pengiriman.

                                   Kota New York
Hubungan antara utang              Kota New York adalah salah satu contoh nyata
negara dan manajemen kas           apa yang terjadi ketika pinjaman jangka pendek
sangat dekat sehingga di           digunakan untuk biaya operasi keuangan. Di
beberapa negara mereka             tahun 1970an, salah satu kota terbesar di dunia
mengkombinasikannya                dan pusat keuangan internasional ini meminjam
                                   secara besar-besaran untuk menutupi biaya
                                   operasional, sehingga tidak dapat membayar
                                   kembali ke pemilik dana. Krisis ini bergema di
                                   seluruh kota New York, yang telah menjamin
                                   banyak pinjaman, dan menggema ke seluruh
                                   negara
Model Ekonomi Manajemen Kas dan Model Manajemen Kas Terintegrasi                  69
dalam Manajemen Keuangan Pemerintahan


kedalam satu kantor. Utang negara menyediakan sumber daya sampai dengan
manajemen kas dan membuat permintaan dalam kaitannya dengan servis pinjaman.
Kebijakan hutang dan manajemen kas harus terkoordinasi dengan lekat. Suatu
ajaran manajemen finansial adalah bahwa sumber dari sumber daya harus cocok
dengan jenis-jenis pengeluaran. Hal ini tidak dapat selalu terpenuhi di sektor publik.
Menyatukan utang jangka panjang agar bertemu dengan biaya operasional tidak
akan berjalan dalam waktu yang lama. Cepat atau lambat tagihan harus dibayarkan.
Demikian jugam pembiayaan proyek jangka panjang dengan dana jangka pendek
sangatlah beresiko. Jikak utang tidak dapat berjalan terus, maka proyek tersebut
akan tetap dalam pengerjaan dan tidak memberikan kontribusi pada kesehatan
ekonomi negara ketika menempatkan permintaan pada sumber daya ekonomi.



RINGKASAN MATERI

     Perhitungan target saldo kas menyangkut trade-off antara opportunity cost
memiliki kas terlalu banyak dan trading cost (biaya mengubah investasi jangka
pendek menjadi kas) karana memiliki kas terlalu sedikit. Model manajemen kas
berusaha menjawab permasalahan pembagian aset likuid suatu organisasi antara
kas atau surat berharga. Jika suatu organisasi memiliki saldo kas terlalu rendah,
organisasi tersebut akan menjual surat-surat berharganya (dan mungkin akan
membeli surat berharga lagi untuk mengganti surat berharga yang telah dijual) lebih
sering daripada jika saldo kasnya lebih tinggi. Dengan demikian, trading cost-nya
cenderung akan turun ketika saldo kas bertambah besar. Sebaliknya, opportunity
cost dari memiliki kas bertambah sejalan dengan peningkatan saldo kas.
     Ada dua macam model ekonomi manajemen kas yaitu: Model Baumol dan Model
Miller-Orr. Model Baumol adalah model formal dari manajemen kas dengan
memasukkan opportunity costs dan trading costs. Modenya digunakan untuk
menentukan target saldo kas. Adapun dalam Model Miller-Orr, model saldo kas
dikembangkan dalam keadaan arus kas masuk dan arus kas keluar yang berfluktuasi
secara random setiap hari. Dalam model ini, baik penerimaan kas maupun
pengeluaran kas diikutsertakan. Model ini mengasumsikan bahwa arus kas bersih
harian (arus kas masuk dikurangi dengan arus kas keluar) terdistribusi secara
normal. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi saldo kas yang ditargetkan antara lain:
pinjaman dan compensating balance.

     Pada model manajemen kas terintegrasi dalam manajemen keuangan
pemerintah, IFMS lebih dari hanya mengintegrasikan fungsi manajemen kas dengan
komponen sistem lainnya. Untuk beberapa negara, hal ini merupakan cara baru
untuk memandang tujuan dan tempat manajemen kas. Sering juga, manajemen kas
hanya dilihat sebagai instansi penarikan pemerintah, daripada dilihat sebagai instansi
pemerintah yang bertanggung jawab mengatur aliran sumber daya publik yang
berguna untuk meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan efektivitas. Sangatlah
penting bahwa kebijakan manajemen kas itu mendukung keseluruhan kebijakan fiskal
pemerintah dan pencapaian dari tujuan pemerintah serta sasaran dari apa yang telah
tertera dalam anggaran dan rencana operasional pada unit-unit pelaksanaan. Untuk
mencapai hasil ini, fungsi dari manajemen kas haruslah proaktif serta
70                                                                Manajemen Kas



mengkonsolidasi sumber dana pemerintah dan rencana penarikan dana yang
dibutuhkan. Hal itu haruslah bekerja untuk memastikan bahwa kelabihan kas
haruslah digunakan untuk investasi maupun digunakan untuk membayar kredit
jangka pendek.


LATIHAN

1.  Jelaskan mengenai model ekonomi manajemen kas!
2.  Apa yang dimaksud dengan:
       a. Opportunity Cost
       b. Trading Cost
       c. Total Cost
3. Sebutkan dan jelaskan mengenai keterbatasan-keterbatasan Model Boumol!
4. Jelaskan mengenai Model Miller-Orr!
5. Sebutkan hal-hal yang harus dilakukan untuk dapat menggunakan Model Miller-
    Orr!
6. Apa yang dimaksud dengan Compensating Balance?
7. Apa yang dimaksud dengan model manajemen kas terintegrasi dalam
    manajemen keuangan Pemerintah?
8. Jelaskan mengenai pendekatan modern dalam manajemen kas!
9. Sebutkan unsur-unsur kunci yang harus disatukan dalam program manajemen
    kas!
10. Sebutkan dan jelaskan mekanisme-mekanisme utama dalam pembayaran!
BAB 4


PENGELOLAAN     PENERIMAAN
KAS DAN PENGELUARAN KAS




Tujuan Pembelajaran:

Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan mampu:

1.   memahami sistem rekening kas dan penerimaan kas;
2.   memahami sistem penerimaan pajak;
3.   memahami sistem penerimaan bukan pajak;
4.   memahami sistem pengeluaran kas mulai dari pemrosesan permintaan
     pembayaran, penjadwalan pembayaran sampai dengan pemrosesan
     pelaksanaan pembayaran.




    Sebagaimana prinsip yang dianut dalam manajemen keuangan, penerimaan
harus secepat mungkin dapat dikumpulkan dan pengeluaran sebisa mungkin ditahan
74                                                                               Manajemen Kas



sampai pada saat benar-benar dibutuhkan. Prinsip ini juga berlaku bagi organisasi
pemerintah di mana pemerintah harus memikirkan cara agar penerimaan dapat
segera dimasukkan dalam rekening negara dan menahan pengeluaran unit-unitnya
sampai benar-benar dibutuhkan. Dengan kata lain, pemerintah harus menjamin
bahwa rencana anggaran yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik tanpa
mengabaikan pengelolaan yang baik atas sumber daya keuangannya.

     Manajemen kas dalam konteks pemerintahan mempunyai tujuan untuk
mengontrol pengeluaran secara aggregat, melaksanakan anggaran secara efisien,
meminimalkan biaya pinjaman pemerintah, dan memaksimalkan tingkat
pengembalian (return) atas tabungan dan investasi pemerintah1. Dari tujuan di atas,
pengendalian atas kas merupakan hal pokok yang harus diperhatikan. Pengedalian
kas berfungsi untuk menjaga ketersediaan dana pemerintah untuk membiayai segala
kegiatannya. Namun demikian pengendalian kas ini juga harus didukung dengan
sistem yang mengatur mengenai komitmen pemerintah.

     Untuk itu, pemerintah harus menyusun sistem penerimaan dan pengeluaran kas
yang baik. Sistem penerimaan kas harus dapat menjamin bahwa semua penerimaan
yang telah menjadi hak negara masuk dalam kas negara tepat waktu, di lain pihak,
sistem pengeluaran kas harus dapat menjamin bahwa dana yang dibutuhkan oleh
unit-unit pemerintah dapat tersedia tepat waktu agar pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya tidak terganggu.

    Dalam bab ini akan disampaikan bahasan mengenai pengelolaan penerimaan
kas dan pengeluaran kas yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Bahasan akan
dimulai dari sisi penerimaan kas. Bahasan ini akan mengulas mengenai metode yang
dapat digunakan dalam mengelola penerimaan kas serta sedikit mengulas praktik
yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, bab ini akan mengulas mengenai metode
pengeluaran kas. Bahasan ini pun akan disertai ulasan mengenai praktik di
Indonesia. Akhirnya, peranan perbankan dalam penyaluran dana dari dan ke kas
negara akan menjadi bahasan penutup dalam bab ini.

A. Sistem Rekening Kas dan Persediaan Kas

    Salah satu aspek dalam pengelolaan kas yang baik adalah berkaitan dengan
rekening yang dimiliki oleh pemerintah. Penggunaan rekening kas negara sangat
terkait dengan keberadaan perbankan yang memungkinkan pendistribusian
pengeluaran negara dapat dilaksanakan lebih efficient daripada pendistribusian
secara fisik kas. Keberadaan rekening ini adalah sangat penting sebagai lumbung
kas negara sehingga memudahkan kontrol atas keluar masuknya kas. Dengan
adanya rekening kas negara maka ketersediaan kas pada periode tertentu dapat
dengan cepat dimonitor.

    Penggunaan rekening kas dapat bervariasi dari berbagai negara. Rekening dapat
dibentuk secara tersentralisasi pada satu rekening yang dikuasai oleh otoritas
perbendaharaan atau terdesentralisasi pada rekening departemen atau unit
1
 Schiavo-campo, Salvatore and Daniel Tommasi, Managing Government Expenditure, Asian Development
Bank, 1999, p.178, par.1
Pengelolaan Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas                                  75

pengguna dana. Rekening tersentralisasi dapat meningkatkan kontrol atas kas
namun di lain pihak dapat mengancam efektivitas penyaluran dana di mana
departemen atau unit pengguna dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi
pembayaran atas komitmen yang telah dibuat dalam kontrak secara tepat waktu.
Rekening terdesentralisasi, di lain pihak, akan sangat membantu dalam pemenuhan
pembayaran atas komitmen tersebut sehingga pembayaran dapat dilakukan tepat
waktu tanpa ada pelanggaran atas kontrak yang sudah dibuat. Namun demikian
kontrol atasnya akan sangat lemah dan memungkinkan banyaknya uang beredar
yang tidak terpakai pada rekening-rekening departemen atau unit pengguna kas
tersebut. Keputusan mengenai pembentukan rekening bergantung pada kebijakan
pemerintah dengan memperhatikan trade-off antara kontrol yang baik dengan
efektifitas penyaluran dana.

    Untuk meminimal biaya pinjaman atau memaksimalkan penghasilan bunga
tabungan, maka saldo operasi kas harus ditekan pada tingkat minimum. Pada negara
yang menggunakan sistem imprest fund dalam penyaluran dananya, departemen
atau unit pengguna dana terkadang mengakumulasikan sejumlah besar dana
menganggur pada rekening bank departemen atau unit mereka. Dana ini
meningkatkan kebutuhan pemerintah atas pinjaman untuk membiayai pembayaran
atas suatu unit walaupun sebenarnya unit lain memiliki dana berlebih yang tidak
digunakan. Pembentukan rekening kas suatu negara harus dapat menjamin
ketersediaan informasi real-time mengenai saldo kas. Sehingga dapat segera diambil
keputusan mengenai apakah meminjam kas untuk memenuhi kebutuhan operasi atau
menginvestasikan kas untuk mengatasi kelebihan dana yang menganggur. Gambar
berikut memberikan ilustrasi mengenai pentingya rekening kas dalam mengelola kas.




Gambar 4.1 Ilustrasi rekening kas dalam manajemen kas
    Oleh sebab itu, preferensi atas penggunaan sistem rekening kas pada beberapa
negara lebih cenderung pada penggunaan rekening kas yang tersentralisasi (treasury
single account) daripada rekening terdesentralisasi (decentralised account) terutama
bagi negara yang menekankan peningkatan kontrol fiskal dan keuangan. Banyaknya
rekening kas negara dapat membawa akibat yang tidak baik dalam pengelolaan kas.
Banyaknya rekening kas negara menyulitkan pemerintah untuk mengetahui dengan
cepat saldo kas negara karena membutuhkan waktu untuk merekonsiliasikan dan
mengkonsolidasikan rekening-rekening yang ada. efek lain dari penggunaan rekening
76                                                                      Manajemen Kas



yang banyak adalah meningkatnya uang yang mengganggur dalam rekening-
rekening tersebut.

    Treasury Single Account (TSA) adalah sebuah rekening atau sekumpulan
rekening yang berhubungan di mana pemerintah menggunakannya dalam melakukan
pembayaran atas tagihan-tagihannya2. Perlu diingat bahwa walaupun dalam definisi
tersebut tidak disebutkan mengenai penerimaan pada dasarnya TSA juga merupakan
sebuah rekening atau sekumpulan rekening yang menampung penerimaan negara.
Jadi TSA merupakan suatu rekening yang dipergunakan untuk menyimpan uang
negara, menampung semua penerimaan negara dan sumber dana untuk membiayai
pengeluaran negara. Rekening ini pada umumnya terdapat pada Bank Sentral.
Dalam hal terdapat serangkaian rekening, rekening utama berada pada Bank Sentral.

   Dalam praktiknya dari sisi pengeluaran, TSA dilakukan dengan berbagai variasi
metode untuk sentralisasi transaksi dan arus kas pada beberapa negara. namun
secara umum hal ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu3:

       1. Tresury Single Account and Centralized Accounting Control; dalam sistem ini
          permintaan pembayaran dari departemen atau unit pengguna dana
          diserahkan pada otoritas perbendaharaan yang mengontrol dan
          merencanakan pembayarannya. Otoritas perbendaharaan mengelola float
          atas tagihan yang belum dibayar.
       2. Passive Treasury Single Account; dalam sistem ini pembayaran dilakukan
          langsung oleh departemen atau unit pengguna dana, namun melalui sebuah
          Treasury Single Account. Otoritas perbendaharaan, atau aturan penggunaan
          anggaran, mengatur batas kas atas jumlah transaksi yang diperbolehkan
          namun tidak mengontrol transaksi secara individual.

    Kelompok yang pertama terlihat lebih efisien dalam pengelolaan kas dan
pengendalian atas pengeluaran. Namun sentralisasi berlebih atas pengelolaan float
dan pembayaran dari tagihan-tagihan dapat berakibat kontraproduktif bagi
keseluruhan sistem, seperti terjadinya penyaluran dana tidak tepat waktu. Kelompok
berikutnya, dalam praktiknya terdiri dari beberapa rekening bank. Rekening tersebut
dapat dibuat hanya pada bank central atau juga pada beberapa bank lain. Akun-akun
ini secara harian akan dikosongkan dan ditransfer pada rekening pusat dalam
penguasaan otoritas perbendaharaan yang berada di bank central. Keuntungannya
adalah adanya pendistribusian tanggung jawab atas pengelolaan internal pada
departemen atau unit pengguna dana dengan tetap menaruh kendali atas kas secara
tersentral pada otoritas perbendaharaan. Dari sudut pandang managemen kas,
kedua model dari sentralisasi saldo kas tersebut mempunyai hasil yang sama.

    Dari sisi penerimaan, TSA menyediakan informasi saldo kas yang up-to-date
setiap harinya. Hal ini dimungkinkan karena setiap penerimaan negara baik pajak
maupun non-pajak akan terakumulasi pada satu rekening kas negara yang terdapat
pada Bank Sentral. Dalam hal rekening penerimaan dilakukan oleh Bank Umum,


2
    ibid., p.181, par.1
3
    ibid
Pengelolaan Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas                                    77

maka untuk mengurangi float atas penerimaan tersebut saldo pada rekening tersebut
sesegera mungkin ditransfer ke rekening utama, biasanya dilakukan setiap hari.

   Penggunaan Treasury Single Account akan dikatakan efektif apabila pencapaian
kondisi sebagai berikut terpenuhi:
   1. Tidak ada float penerimaan dan pengeluaran
        Float merupakan interval waktu yang dibutuhkan antara antara penyerahan
        penerimaan (kas) sampai penerimaan tersebut dapat dimanfaatkan, atau
        penyerahan tagihan sampai tagihan tersebut terbayar. Jadi float dapat
        berlaku baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Efek buruk dari
        adanya float dari sisi penerimaan adalah bahwa saldo kas tidak
        merepresentasikan saldo sebenarnya karena saldo yang terdapat pada kas
        negara belum termasuk saldo penerimaan yang masih terdapat pada bank
        umum dan saldo ini merupakan asset yang menganggur. Akibat lanjutan dari
        hal tersebut adalah keseimbangan kas negara terganggu sehingga timbul
        pinjaman yang tidak diperlukan atau penundaan investasi. Dari sisi
        pengeluaran, adanya float dapat berakibat penundaan pembayaran atas
        komitmen yang sudah dilakukan oleh departemen atau pengguna dana
        sehingga berakibat mundurnya penyelesaian suatu proyek atau
        menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan diskon atas pembayaran
        yang lebih awal.

         Praktik terbaik atas penggunaan TSA dalam kebijakan pembentukan
         rekening suatu negara adalah memastikan tidak adanya penerimaan negara
         yang berada pada bank-bank umum yang tidak disetorkan pada Bank Sentral
         tiap sore, atau tidak adanya pengeluaran yang dikeluarkan dari Bank Sentral
         yang tidak tepat waktu.
    2.   Rekening penampung sementara (transit accounts) harus dinihilkan setiap
         hari untuk mendukung percepatan penerimaan negara dibentuk rekening
         khusus pada bank umum setempat yang ditunjuk untuk menampung
         penerimaan tersebut. Hal ini dilakukan juga karena bank sentral biasanya
         tidak melayani masyarakat umum dalam bertransaksi. Rekening ini bersifat
         sementara. Praktik terbaik untuk rekening ini adalah bahwa saldo rekening ini
         harus dinihilkan setiap hari. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan atau
         bahkan mengeliminasi float atas penerimaan negara.
    3.   sistem pembayaran elektronik untuk mendukung fungsi perbendaharaan
         sistem pembayaran secara elektronik akan memberikan keuntungan seperti
         penghematan biaya pegawai, biaya pencetakan, biaya pengaman kas, dan
         meminimalisasi biaya penggunaan kertas, mempercepat aliran dana,
         memperbaiki internal control dan mendukung perencanaan kas.
    4.   adanya imbalan yang diberikan kepada sektor perbankan atas penyediaan
         jasa perbankan
         karena tidak ada lagi dana yang mengambang (float) di bank umum dengan
         demikian tidak ada lagi keuntungan bagi bank umum sehingga pemerintah
         harus memberikan imbalan atas penyediaan jasa perbankan yang diberikan
         bank umum mitranya.
    5.   adanya imbalan dari Bank Sentral kepada pemerintah atas saldo TSA
78                                                                     Manajemen Kas



        karena dana pemerintah dalam rekening kas negara terpusat pada Bank
        Sentral dan Bank Sentral mendapatkan keuntungan atasnya, maka Bank
        Sentral harus menyediakan imbalan atas keuntungan pemakaian kas
        pemerintah tersebut.

    Sentralisasi atas saldo kas dalam satu rekening merupakan cara
mengoptimalkan managemen kas. Hal ini menghindarkan pinjaman yang tidak
diperlukan dan pembayaran bunga tambahan atas pinjaman untuk membiayai
pengeluaran dari sebagian departemen atau unit pengguna dana di mana




Gambar 4.2 Ilustrasi hubungan TSA dan rekening di daerah
departemen atau unit lain membiarkan kelebihan kas menganggur. Namun demikian,
hal yang mendukung kesuksesan dalam implementasinya akan bergantung pada
tingkat perkembangan tekhnologi pada sektor perbankan maupun pemerintah.
tekhnologi yang modern dapat membantu menghubungkan antara departemen atau
unit pengguna dana, Bank Sentral, dan kantor otoritas perbendaharaan. Di lain pihak,
sistem perbankan dan infrastruktur teknologi yang buruk dapat menjadi penghalang
atas keberhasilan pelaksanaan Treasury Single Account (TSA). Bahasan lebih lanjut
hubungan antara managemen kas dengan sektor perbankan akan dibahas tersendiri
pada bagian lain bab ini.

     Dalam praktiknya pembentukan TSA dapat dibuat dalam beberapa rekening yang
saling berkaitan pada tingkat regional. rekening regional dapat dibuat pada cabang
bank sentral di daerah atau pada bank umum apabila tidak terdapat cabang bank
sentral di daerah tersebut. Hal ini berguna untuk mengatasi percepatan penerimaan
negara dan kebutuhan pengeluaran negara di daerah. Rekening-rekening ini secara
Pengelolaan Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas                                  79

akumulatif mewakili kondisi likuiditas negara. Dengan adanya rekening-rekening
tersebut maka segala transaksi kas baik penerimaan maupun pengeluaran dapat
dilakukan secara cepat. Pemerintah dalam hal ini otoritas perbendaharaan harus
mengeluarkan peraturan mengenai batas maksimal dana pada rekening ini. Hal ini
dimaksudkan agar kondisi likuiditas secara nasional atas TSA pada bank sentral tidak
terganggu. Kantor perbendaharaan regional harus selalu memonitor saldo rekening
tersebut agar tidak melebihi batas maksimal.

     Gambar 2 mengilustrasikan hubungan TSA dengan rekening kas negara di
daerah. Untuk mendukung efektifitas penerimaan dan penyaluran dana, rekening kas
negara dapat dibuat bertingkat. TSA yang berada di Bank Sentral merupakan
rekening utama di mana semua penerimaan dan pengeluaran secara nasional akan
bermuara pada rekening tersebut. Keputusan untuk melakukan pembiayaan atau
investasi akan berdasarkan ketersediaan kas pada rekening tersebut (sebagaimana
diilustrasikan pada gambar 1). TSA menampung saldo kas negara secara nasional.
Rekening-rekening yang dibentuk selain pada Bank Sentral berfungsi sebagai
rekening transit yang harus dikosongkan setiap harinya. Untuk penerimaan cabang
bank sentral atau bank umum harus melakukan penyetoran atas penerimaan tersebut
setiap hari. Sedangkan untuk pengeluaran rekening-rekening tersebut diisi sesuai
dengan permintaan dari otoritas perbendaharaan atau kantor perbendaharaan
setempat secara hierarkis. Setiap kelebihan dari dana yang dimintakan harus disetor
kembali ke TSA pada hari tersebut.

    Untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut, monitoring dari otoritas
perbendaharaan baik di pusat dan di daerah harus berjalan secara efektif. Otoritas
perbendaharaan dituntut untuk dapat melakukan kontrol atas aliran kas setiap
harinya. Otoritas perbendaharaan juga dituntut untuk dapat membuat perencanaan
atas kebutuhan kas dengan mengestimasikan penerimaan dan pengeluaran yang
akan dilakukan pada hari tersebut sehingga pelaksanaan pembayaran atas kegiatan
pemerintah di daerah tidak terganggu. Dalam melakukan prediksi atas penerimaan,
otoritas perbendaharaan harus berkoordinasi dengan departemen atau unit terkait,
misalnya untuk estimasi pajak koordinasi dilakukan oleh otoritas perpajakan.
Koordinasi dengan pengguna dana juga dibutuhkan agar kebutuhan dana untuk
pembayaran tagihan dapat dipenuhi.
    Pemerintah dapat menggunakan rancangan lain, apabila kemampuan otoritas
perbendaharaan untuk memprediksi penerimaan dan pengeluaran rendah, yaitu
dengan menetapkan saldo maksimal yang dapat dikelola tiap rekening tersebut.
Misalnya rekening pada suatu daerah ditetapkan sebanyak Rp. 2 Milyar. Sehingga
saldo per hari rekening tersebut harus tidak melebihi Rp. 2 Milyar, apabila lebih,
kelebihan atas saldo tersebut harus dilimpahkan pada TSA pada hari itu juga.
Penetapan ini harus melalui analisis atas transaksi penerimaan dan pengeluaran
pada daerah tersebut.

B. Sistem Penerimaan Pajak

    Seperti sudah disinggung beberapa kali di atas, sistem penerimaan negara
haruslah dibuat sedemikian rupa agar interval waktu (float) yang dibutuhkan antara
penerimaan kas sampai kas tersebut dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran
80                                                                  Manajemen Kas



dapat ditekan sampai pada titik minimal. Idealnya penerimaan tersebut dapat
langsung digunakan pada saat diterima atau dengan kata lain interval sama dengan
nol. Semakin banyak lapisan birokrasi yang terkait dalam sistem penerimaan akan
menambah interval waktu yang dibutuhkan sampai penerimaan tersebut dapat
digunakan.
    Untuk    mendukung     terciptanya    kondisi    ideal,   pemerintah    dapat
mempertimbangkan untuk menggunakan jasa sektor perbankan dalam
mengumpulkan penerimaan pajak secara efisien daripada melalui kantor pajak.
Otoritas pajak seharusnya tidak terlibat dalam pengumpulan penerimaan pajak
namun fokus pada pencarian sumber-sumber pajak dan pengendalian kepatuhan
atas pembayaran pajak oleh wajib pajak. Otoritas pajak melalui kewenangannya
dapat mengeluarkan peraturan tentang batas maksimal bagi wajib pajak dalam
melakukan kewajiban pajaknya. Sedangkan otoritas perbendaharaan melalui
kewenanggannya membuat peraturan kepada pengumpul pajak tentang batas waktu
untuk penyetoran penerimaan yang telah dikumpulkannya.

    Secara umum penerimaan pajak dapat dilakukan dalam dua cara yaitu:
penyetoran langsung oleh wajib pajak ke kas negara dan pemotongan/pemungutan
pajak oleh pihak ketiga. Penyetoran langsung pada umumnya dilakukan oleh wajib
pajak langsung pada bank umum yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Di Indonesia,
bank umum ini dikenal sebagai bank persepsi. Pada jenis yang pertama ini interval
waktu lebih dapat ditekan karena kas akan masuk dalam TSA secara langsung.
Permasalahan lebih pada kepatuhan wajib pajak tersebut untuk melakukan kewajiban
pajaknya ini. Sedangkan pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga
merupakan pengumpulan pajak atas subjek pajak lain. Pemotong/pemungut dapat
berupa bendaharawan pemerintah atau wajib pajak lain yang berdasarkan ketentuan
pajak melakukan pemotongan/pemungutan pajak atas pemberian pekerjaan kepada
pihak lain. Gambar 3 memberikan ilustrasi tentang cara penerimaan pajak.
    Pada kedua jenis penyetoran pajak ini, percepatan dapat dilakukan pada titik
antara wajib pajak/bendahara dengan Bank Persepsi dan titik antara Bank Persepsi
dengan TSA. Khusus pada cara yang kedua harus dipastikan bahwa pemotongan
dan atau pemungutan pajak telah dilakukan oleh bendahara/WP atas pelaksanaan
suatu pekerjaan. Percepatan pada titik antara wajib pajak/bendahara dengan Bank
Persepsi dilakukan dengan mengeluarkan peraturan pemerintah tentang batas waktu
maksimal kewajiban pajak atau potongan/pungutan tersebut dapat berada rekening
wajib pajak/bendahara. Agar efektif pelanggaran atas peraturan tersebut harus
mendapatkan sanksi yang jelas dan tegas.
Pengelolaan Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas                                   81

Gambar 4.3 Ilustrasi cara penyetoran pajak

    Berkaitan dengan percepatan pada titik Bank Persepsi dengan TSA, jika
mengacu pada kondisi ideal atas penggunaan Treasury Single Account, penerimaan
pajak yang terkumpul pada rekening Bank Persepsi harus dinihilkan dengan
mentransfer saldo ke TSA setiap hari.

    Di Indonesia, posisi bank persepsi kadang juga ditempati oleh giro persepsi yang
menggunakan jaringan sentra giro gabungan (SGG). Jaringan ini dimiliki oleh Kantor
Pos di seluruh Indonesia. Penggunaan jaringan ini didasarkan pada luasnya jaringan
yang dimiliki oleh kantor pos pada pelosok nusantara. Hal ini menjadi efektif jika
berkaitan dengan pengumpulan penerimaan negara di mana perbankan tidak
terdapat pada daerah tersebut. Namun seiring perkembangan tekhnologi perbankan
saat ini di mana jaringannya telah hampir mendekati jaringan kantor pos.
Penggunaan SGG menjadi kurang efisien.

     Penerimaan pajak juga dapat dilakukan dengan cara pemotongan/pemungutan
langsung atas pembayaran tagihan atas beban negara. Dalam hal pembayaran ini
dilakukan tersentral oleh otoritas perbendaharaan, cara pemotongan/pemungutan
pajak seperti ini tidak berpengaruh banyak atas kondisi saldo kas. Hal ini disebabkan
karena tidak ada pergerakan riel atas arus kas. Misalnya tagihan kepada negara
sebesar Rp. 110 juta di mana dalam komponennya terdapat PPN sebesar Rp. 10
juta. Kas yang benar-benar keluar dari rekening kas negara adalah sebesar Rp. 100
juta. Namun demikian pencatatan atas transaksi tersebut adalah menggunakan
jumlah bruto yaitu Rp. 110 juta untuk pembayaran tagihan dan Rp. 10 juta untuk
penerimaan pajak. Dengan penggunaan prinsip bruto tersebut dalam pencatatannya,
maka jumlah pengeluaran atas beban negara dan penerimaan pajak akan lebih
merepresentasikan kondisi riel.

    Dalam sistem penerimaan pajak, otoritas perbendaharaan baik di pusat atau
melalui kantor perbendaharaan melakukan monitoring atas pelaksanaan transfer
tersebut. Monitoring ini juga dimaksudkan untuk menjaga persediaan kas pada
rekening selain TSA agar dapat memenuhi kebutuhan departemen atau unit
pengguna dana. Monitoring ini juga berguna untuk melaksanakan fungsi kontrol atas
penerimaan negara. Otoritas perbendaharaan membuat laporan secara hierarkis
dimulai dari kantor vertikalnya atas penerimaan pajak dari rekening pemerintah pada
bank persepsi. Laporan ini nantinya akan direkonsiliasi dengan laporan yang dibuat
oleh perbankan. Gambar 4 mengilustrasikan hubungan TSA, rekening penerimaan,
dan otoritas perbendaharaan.
82                                                                        Manajemen Kas




Gambar 4.4 Ilustrasi hubungan TSA, rekening penerimaan dan fungsi perbendaharaan

    Otoritas perbendaharaan dapat selalu memonitor penerimaan pajak pada setiap
tingkat. Dalam ilustrasi di atas, rekonsiliasi juga dapat dimungkinkan atas semua
penerimaan pajak. Bank persepsi memberikan data detail mengenai pembayaran
pajak setiap harinya sedangkan data yang diperoleh dari rekening kas negara
merupakan jumlah aggregat dari penerimaan pajak. Otoritas perbendaharaan akan
membuat laporan penerimaan secara hierarkis pada level di atasnya. Keberadaan
kantor wilayah (regional) yang membawahi kantor-kantor perbendaharaan dapat
membantu dalam mengkoordinasi laporan ini sehingga pada tingkat pusat laporan
tersebut sudah terangkum menjadi jumlah penerimaan yang masuk pada TSA pada
hari itu. Rangkuman penerimaan dari kantor perbendaharaan tersebut nantinya akan
dicocokkan dengan laporan penerimaan oleh Bank Sentral.

    Laporan yang dibuat oleh otoritas perbendaharaan juga akan disalurkan kepada
otoritas perpajakan untuk monitoring pencapaian target pajak dan penilaian ketaatan
pembayar pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Laporan ini juga berfungsi
sebagai dasar bagi hasil dengan daerah penghasil pajak bersangkutan dalam hal
terdapat perjanjian pembagian pendapatan pajak antara pemerintah pusat dan
daerah, seperti halnya pembagian PBB.
Pengelolaan Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas                                83

C. Sistem Penerimaan Bukan Pajak

    PNBP terkadang mendapatkan perhatian yang kurang dibandingkan penerimaan
pajak karena jumlahnya yang dirasakan kecil, padahal potensi PNBP untuk
mendukung likuiditas kas negara sangatlah besar. Oleh karena itu, semua jenis
penerimaan selain pajak yang merupakan hasil pemanfaatan atas aset negara harus
disetorkan pada kas negara. Termasuk dalam katagori penerimaan bukan pajak
adalah penerimaan atas pemberian pelayanan publik, penerimaan atas penjualan
dan penyewaan aset negara, penerimaan atas penyerahan barang atau jasa publik,
dan lain sebagainya.

    PNBP dapat timbul dari kegiatan operasional utama departemen/lembaga,
seperti perizinan, pemberian layanan kesehatan, dan lain-lain. PNBP juga dapat
timbul karena kegiatan yang bukan operasional utama departemen/lembaga, seperti
penjualan aset rusak, penyewaan gedung pertemuan, dan lain-lain. Bervariasinya
jenis, sumber dan pengelola PNBP mengakibatkan perlakuan internal pada
departemen/lembaga penghasil atas PNBP berbeda-beda.

    Pada dasarnya sistem penerimaan bukan pajak juga melalui alur yang sama
pada penerimaan pajak. PNBP disetorkan melalui bank persepsi atau giro persepsi
yang menjadi agen bank sentral dalam mengumpulkan penerimaan negara bukan
pajak. Saldo yang dikumpulkan pada rekening bank persepsi atau giro persepsi akan
dinihilkan setiap harinya. Pada praktiknya, untuk mengumpulkan PNBP digunakan
bendahara penerimaan sebelum dana tersebut disetorkan pada kas negara melalui
bank persepsi atau giro persepsi, terutama pada unit di mana penerimaan PNBP
merupakan rutinitas dari unit tersebut, misalnya sekolah dan rumah sakit.
    Titik kritis pada penerimaan PNBP terdapat pada keberadaan bendahara
penerimaan tersebut. Adanya bendahara penerimaan dapat memperpanjang interval
waktu yang dibutuhkan atas PNBP untuk sampai pada TSA. Rekening-rekening atas
nama bendahara penerimaan yang dipergunakan untuk menampung penerimaan ini
pada akhirnya menambah akumulasi kas yang menganggur. Keberadaan bendahara
penerima pada dasarnya sebagai kontrol atas penerimaan PNBP yang telah
diperoleh. Hal ini menjadi penting karena jumlah yang telah dikumpulkan akan dapat
menjadi dasar untuk pencairan kembali dana tersebut pada departemen atau unit
penghasil PNBP.

     Untuk menuju kondisi yang ideal, setiap penerimaan PNBP pada rekening
bendahara penerimaan harus segera disetorkan pada kas negara (TSA) setiap
harinya secara langsung atau melalui bank persepsi. Untuk mendukung hal tersebut,
penerimaan PNBP diupayakan melalui penyetoran langsung pada rekening tidak
secara tunai. Dalam hal digunakan cara pembayaran tunai, penguatan pengendalian
internal atas penerimaan PNBP perlu diupayakan. PNBP yang telah dikumpulkan
harus sesegera mungkin disetorkan ke kas negara. untuk itu selain pembentukan
sistem internal kontrol pada unit penerima, pemeriksaan secara berkala oleh badan
pemeriksa menjadi salah satu kunci sukses dalam penerimaan PNBP.

   Prinsip-prinsip pengendalian intern yang dapat digunakan dalam penerimaan
PNBP adalah sebagai berikut: (1) pemisahan fungsi pemberi pelayanan, penerima
84                                                                        Manajemen Kas



kas, pencatatan penerimaan dan petugas rekonsiliasi; (2) rekonsiliasi dilakukan tiap
hari atas saldo kas dengan pencatatan; (3) atas penerimaan yang tersentralisasi,
setiap hari dapat langsung disetorkan ke kas negara; (4) atas penerimaan negara
yang tersebar pada beberapa unit di daerah, prosedur tambahan perlu dibuat untuk
memungkinkan rekonsiliasi dilakukan pada tiap level terdapat laporan untuk
memonitor jumlah PNBP yang telah disetorkan; (5) rekonsiliasi atas semua
penerimaan harus dilakukan secara tepat waktu, oleh karena penggunaan tekhnologi
informasi merupakan keharusan; dan (6) pemeriksaan internal oleh pejabat yang
berwenang (auditor) perlu dilakukan secara berkala.

D. Sistem Pengeluaran Kas

   Sesaat setelah anggaran belanja negara disahkan oleh legislatif maka
pengeluaran untuk membiayai operasional departemen atau unit pengguna dana
dapat dilakukan. kas dikeluarkan dari rekening kas negara mengikuti siklus
pengeluaran sebagai berikut4:

       •     Alokasi appropriasi dan allotment/pelepasan dana pada departemen atau unit
             pengguna dana.
             Tahap ini merupakan tahap penganggaran di mana dokumen anggaran
             dibuat untuk tiap departemen dan unit pengguna dana yang dibiayai oleh
             Negara.       Appropriasi     merupakan      alokasi   anggaran     pada
             departemen/lembaga, sedangkan allotment merupakan alokasi dari
             departemen/lembaga kepada unit-unit dibawahnya. Pada tahap ini dapat
             diberikan langsung pada masing-masing pengguna dana, secara penuh atau
             memakai sistem imprest fund. Namun demikian hal ini bisa berakibat buruk
             bagi likuiditas saldo kas secara keseluruhan, karena banyaknya uang
             menganggur pada rekening departemen/lembaga tersebut.
       •     Pembuatan komitmen
             Tahap pembuatan komitmen adalah tahap di mana kewajiban membayar
             dimasa yang akan datang telah timbul. Tahap ini ditandai dengan
             penandatangan kontrak, pemesanan barang dan jasa, dan lain sebagainya.
             Dalam pembuatan komitmen harus dipastikan bahwa tidak dilakukan
             pembayaran dimuka. Termin dalam komitmen harus dipastikan untuk
             menyebutkan pembayaran akan dilakukan setelah barang atau jasa diterima,
             atau apabila pekerjaan tersebut membutuhkan waktu yang panjang,
             pembayaran dilakukan berdasarkan prosentase penyelesaian pekerjaan.
       •     Akuisisi barang atau jasa/verifikasi
             Tahap ini ditandai dengan penyerahan barang atau jasa yang disepakati.
             Atas penerimaan barang atau jasa, otoritas pengguna barang wajib
             memeriksa apakah spesifikasi yang disepakati sesuai dengan kenyataan.
             Apabila tidak, hal ini merupakan kewenangan pengguna barang untuk
             menolak membayar atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. Pada tahap ini bila
             barang dan jasa telah sesuai dengan kontrak atau pesanan yang
             maksudkan, maka dibuat sebuah berita acara serah terima atau dokumen


4
    ibid., p.146, par.1
Pengelolaan Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas                                 85

        yang dapat dipersamakan. Berita acara ini merupakan dasar untuk
        membayar tagihan yang disampaikan oleh suplier.
    •   Pembayaran
        Tahap ini merupakan pelunasan atas tagihan yang disampaikan pada tahap
        sebelumnya. Pelaksanaan pelunasan dapat dilakukan dengan pembayaran
        secara tunai, cek, transfer antar bank, pengeluaran surat hutang, barter,
        pengurangan atas kewajiban pajak, memakai voucher kas dan lain
        sebagainya. Pelunasan dengan barter dan pengurangan kewajiban pajak
        mungkin merupakan cara pelunasan yang jarang dilakukan. Pemakaian
        voucher kas di lain pihak tidak dapat dikatan sebagai pelunasan melainkan
        sebagai rangkaian dari tahap ini, karena saat voucher dikeluarkan tidak
        berarti kas sudah dikeluarkan dari TSA.

    Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa secara umum sebuah pengeluaran
dapat dimintakan pembayaran atas beban negara apabila terpenuhi ketentuan
mengenai ketersediaan dana (appropriasi), adanya komitmen berupa kontrak atau
pesanan, dan adanya bukti penyerahan barang dan jasa sesuai kontrak atau
pesanan. Oleh karenanya, setiap unsur pada tahapan tersebut harus terdapat dalam
penyampaian tagihan pada negara. Pada kasus tertentu tahap komitmen dan
akuisisi/verifikasi sulit dibedakan atau bahkan dapat dikatakan keduanya tergabung,
misalnya pembayaran pengeluaran pegawai (gaji, tunjangan dan lain-lain), dan
pengeluaran daya dan jasa (telepon, listrik dan gas). Komitmen pada jenis
pengeluaran ini tidak harus diwakilkan dengan adanya kontrak, namun dengan
adanya tagihan atas nama pengguna dana maka tagihan tersebut perlu untuk
mendapatkan pembayaran.

    Dalam kerangka TSA, pengeluaran kas hanya diberikan pada tahap pembayaran
yaitu apabila proses pengadaan barang dan jasa sudah selesai dan siap
dimanfaatkan oleh departemen atau unit pengguna dana. Sistem imprest fund dapat
digunakan untuk membiayai pengeluaran kecil (pembentukan petty cash) dan
diberikan pada saat appropriasi diotorisai oleh legislatif. Namun untuk mengurangi
kas menganggur (idle) jumlah tersebut harus ditekan sampai minimal. Otoritas
perbendaharaan berkewenangan untuk membuat peraturan mengenai pembentukan
petty cash tersebut.

    Sebagaimana telah disebutkan dalam pengaturan rekening, posisi otoritas
perbendaharaan dalam hal ini dibuat menjadi dua kemungkinan. Kemungkinan
pertama adalah otoritas perbendaharaan melakukan kontrol atas permintaan
pembayaran dari departemen atau unit pengguna dana diserahkan pada otoritas
perbendaharaan yang mengontrol dan merencanakan pembayarannya. Otoritas
perbendaharaan mengelola float atas tagihan yang belum dibayar. Pada jenis ini
departemen atau pengguna dana melakukan peremintaan pembayaran, sedangkan
proses selanjutnya (penjadwalan dan pembayaran) dilakukan oleh otoritas
perbendaharaan.

    Kemungkinan kedua adalah pembayaran dilakukan langsung oleh departemen
atau unit pengguna dana, namun melalui sebuah Treasury Single Account. Otoritas
perbendaharaan, atau aturan penggunaan anggaran, mengatur batas kas atas
86                                                                                Manajemen Kas



jumlah transaksi yang diperbolehkan namun tidak mengontrol transaksi secara
individual. Dengan kata lain otoritas perbendaharaan berfungsi sebagai kasir untuk
membayarkan tagihan yang telah diverifikasi oleh departemen atau unit pengguna
dana. Jadi segala penjadwalan manjadi kewenangan departemen atau unit pengguna
dana.

   Kemungkinan tersebut di atas merupakan generalisasi dari praktik dibeberapa
negara, dalam pelaksanaanya terdapat suatu negara mungkin melakukan variasi
yang tidak persis sama dengan kedua kemungkinan tersebut.




          Gambar 4.5 memberikan ilustrasi secara komprehensif mengenai sistem yang digunakan atas
pengeluaran kas dari kas negara ke rekening supplier berdasarkan peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005. bahasan selanjutnya akan dibawakan dalam kerangka peraturan
tersebut.



1. Pemrosesan Permintaan Pembayaran

    Pemrosesan permintaan pembayaran merupakan proses yang terjadi pada
departemen atau unit pengguna dana karena departemen atau unit pengguna
danalah yang melaksanakan kegiatan tersebut. Berdasarkan siklus pengeluaran di
atas tagihan yang dapat dimintakan pembayarannya adalah yang telah memenuhi
Pengelolaan Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas                                               87

semua tahapan dalam siklus pengeluaran tersebut, yaitu terdapat alokasi dana untuk
pengeluaran yang dimintakan dan dana tersebut cukup; ada komitment berupa
kontrak atau pesanan; dan adanya bukti penyerahan atas barang dan jasa yang telah
dikontrakkan atau dipesan.

    Permintaan pembayaran didasarkan atas dua jenis pembayaran yang berbeda,
yaitu pembayaran secara langsung dan pembayaran dengan uang persediaan.
Dinamakan pembayaran langsung karena uang dari TSA langsung ditranfer pada
rekening supplier atau penerima dana tanpa perlu ada proses pertanggungjawaban
lebih lanjut. Dokumen yang diajukan untuk dimintakan pembayarannya adalah bentuk
pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan langsung menjadi beban negara.
Sedangkan untuk pembayaran dengan uang persediaan pada dasarnya prinsip yang
digunakan adalah pembentukan petty cash dengan menggunakan sistem imprest
fund. Sehingga dalam praktik sejumlah uang diberikan dimuka untuk digunakan
kemudian.

    Pembayaran langsung pada prinsipnya digunakan untuk membiayai pengeluaran
negara yang berjumlah besar sehingga pembayaran secara tunai dinilai tidak efektif
untuk digunakan pada jenis pengeluaran ini. Alasan lain penggunaan jenis
pembayaran adalah mengurangi float yang mungkin terjadi apabila pembayaran
dilakukan secara tunai. Pembayaran dengan uang persediaan, di lain pihak,
digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang tergolong kecil. Uang
persediaan ini disediakan untuk unit pengguna dana dalam melaksanakan kegiatan
operasional sehari-hari. Pembentukan uang persediaan juga dimaksudkan agar
pengeluaran opersional unit pengguna dana dapat dilakukan secara efektif
mengingat penggunaan transfer antar rekening membutuhkan biaya yang lebih
dibanding manfaatnya.

    Keputusan untuk menentukan jenis pengeluaran yang akan dilakukan secara
langsung maupun dengan uang persediaan sangatlah penting untuk mengurangi
jumlah uang yang menganggur pada rekening-rekening bendahara. Sehingga
akumulasi dana yang dikuasai bendahara dalam bentuk uang persediaan dapat
ditekan pada titik minimal. Untuk mendukung managemen kas, cara pengeluaran kas
diarahkan pada pembayaran langsung5. Namun demikian pembayaran langsung
terkadang kurang efektif untuk membiayai pengeluaran yang tergolong kecil sehingga
pembentukan uang persediaan menjadi keharusan.

    Permintaan pembayaran langsung digunakan untuk pembayaran (1) belanja
pegawai (gaji, lembur, dan honor/vakasi); (2) belanja non-pegawai atas pengadaan
barang dan jasa, Biaya Langganan Daya dan Jasa (listrik, Telepon, dan Air) dan
Biaya Perjalanan Dinas; dan (3) belanja untuk pengadaan Tanah. Untuk tiap jenis
belanja, dokumen yang harus dilampirkan berbeda-beda namun pada dasarnya
dokumen tersebut mengacu pada siklus pengeluaran yang sama. Lampiran yang

5
 hal ini sesuai dengan pasal 11 ayat (1) KMK Nomor 134/PMK.06/2005, di mana disebutkan bahwa
pelaksanaan pembayaran dengan Uang Persediaan dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
sepanjang pembayaran dimaksud tidak dapat dilakukan melalui pembayaran langsung (SPM-LS). Dengan
demikian logika berpikirnya adalah cara pembayaran LS terlebih dahulu, apabila tidak bisa maka
digunakan uang persediaan bukan sebaliknya.
88                                                                       Manajemen Kas



perlu disertakan dalam permintaan pembayaran langsung atas tiap jenis belanja
tersebut adalah sebagai berikut:

a.   Belanja pegawai
     1). Pembayaran gaji dan segala bentuk turunannya. Permintaan pembayaran
         dilampiri dengan (1) daftar gaji yang menunjukkan perhitungan atas
         pembayaran yang dimintakan dan nama-nama pegawai yang berhak atas
         pembayaran tersebut yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, (2)
         surat keputusan atau surat keterangan berkaitan dengan pegawai yang
         bersangkutan, dan (3) daftar potongan-potongan atas kewajiban pegawai
         pada negara serta SSP PPh Pasal 21.
     2). Pembayaran lembur. Permintaan pembayaran dilampiri dengan (1) daftar
         pembayaran perhitungan lembur yang ditandatangani oleh pejabat
         berwenang, (2) surat perintah kerja lembur, (3) daftar hadir kerja dan daftar
         hadir lembur, hal ini untuk memastikan bahwa pegawai tidak hanya masuk
         pada saat lembur sedangkan sehari-harinya tidak, dan (4) SSP PPh Pasal
         21.
     3). Pembayaran Honor/Vakasi. Permintaan pembayaran dilampiri dengan (1)
         daftar pembayaran perhitungan honor/vakasi, (2) surat keputusan pemberian
         honor/vakasi, dan (3) SSP Pasal 21

    Lampiran-lampiran tersebut di atas pada dasarnya terdiri dari daftar yang berisi
mengenai nama-nama yang berhak mendapatkan mendapatkan pembayaran dan
perhitungan pembayaran atas masing-masing nama. Surat keputusan, surat perintah
melaksanakan pekerjaan atau surat keterangan merupakan representasi dari
komitmen pengguna anggaran untuk melakukan pembayaran. Surat ini harus
diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Khusus untuk permintaan pembayaran gaji,
komitmen hanya diberikan sekali sampai komitmen tersebut diperbaharui dengan
komitmen baru, misalnya apabila ada kenaikan pangkat atau gaji.

b.   Belanja non-pegawai
     1) pembayaran pengadaan barang dan jasa. Lampiran yang harus disertakan
           adalah sebagai berikut:
     (a). kontrak/SPK yang mencantumkan nomor rekening rekanan;
     (b). surat pernyataan kuasa PA mengenai penetapan rekanan;
     (c). berita acara penyelesaian pekerjaan;
     (d). berita acara serah terima pekerjaan;
     (e). berita acara pembayaran;
     (f). kuitansi yang disetujui oleh kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk;
     (g). faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani Wajib Pajak;
     (h). jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau
           lembaga keuangan non bank;
     (i). dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya
           sebagaian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri;
     (j). ringkasan kontrak yang dibuat sesuai dengan ketentuan. Ringkasan ini berisi
           mengenai nomor dokumen anggaran, kode kegiatan/sub kegiatan/MAK,
           nomor dan tanggal SPK/kontrak, nama dan alamat kontraktor, nilai
           SPK/Kontrak, uraian dan volume pekerjaan, cara pembayaran, jangka waktu
Pengelolaan Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas                                      89

        pelaksanaan, tanggal penyelesaian pekerjaan, jangka waktu pemeliharaan,
        dan ketentuan sanksi. Ketentuan tersebut adalah untuk pekerjaan yang
        dibiayai seluruhnya oleh APBN. Untuk pembiayaan sebagian atau seluruhnya
        dengan pinjaman/hibah luar negeri terdapat tambahan mengeni dokumen
        pinjaman/hibah yang menjadi dasar serta porsi pembiayaan luar negeri.

2) Pembayaran Biaya Langganan Daya dan Jasa (listrik, Telepon dan Air).
   Lampiran yang harus disertakan adalah sebagai berikut:
   (a). bukti tagihan daya dan jasa;
   (b). nomor rekening pihak ketiga (PT.PLN, PT. Telkom, PDAM, dan lain-lain)
        dalam hal pembayaran melalui rekening tidak dapat dilaksanakan maka bisa
        digunakan cara pembayaran melalui uang persediaan.
3) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas. Lampiran yang harus disertakan dengan
   daftar nominatif yang berisikan informasi tentang data pejabat (atau para pejabat
   apabila terdapat beberapa orang) yang melaksanakan perjalanan dinas, tujuan,
   tanggal keberangkatan, lama perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan untuk
   masing-masing pejabat.

    Dari lampiran-lampiran tersebut di atas jika kita tinjau dari siklus pengeluarannya,
maka kontrak/spk atau yang dipersamakan merupakan representasi dari pembuatan
komitmen untuk melakukan belanja atas beban negara. dalam hal permintaan biaya
langganan daya dan jasa dengan terpasangnya instalasi listrik, telpon dan lain-lain
merupakan representasi komitmen tersebut. Kontrak atas biaya ini bisa saja dibuat
pada awal perjanjian, namun demikian karena pemakaian yang menjadi rutinitas
sepanjang tahun maka keberadaan kontrak tidak diperlukan untuk dilampirkan. Untuk
perjalanan dinas, daftar nominatif merupakan bentuk dari komitmen. Namun demikian
perlu juga sebenarnya pelampiran surat penugasan atas perjalanan dinas tersebut
sehingga urgensi perjalanan dapat juga dipantau.

c.   belanja untuk pengadaan tanah. Lampiran yang harus disertakan adalah sebagai
     berikut:
     (1) persetujuan panitia pengadaan tanah untuk tanah yang luasnya lebih dari 1
         (satu) hektar di kabupaten/kota;
     (2) fotokopi bukti kepemilikan tanah;
     (3) kuitansi;
     (4) SPPT PBB tahun transaksi;
     (5) surat persetujuan harga;
     (6) pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa atau
         tidak sedang dalam agunan;
     (7) pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akta jual beli dihadapan PPAT
         (pejabat pembuat akta tanah);
     (8) SSP PPH final atas pelepasan hak;
     (9) Surat pelepasan hak atas tanah adat (bila diperlukan)

    Permintaan pembayaran dengan uang persediaan terdiri dari tiga jenis
permintaan yang mewakili pembentukan uang persediaan, penambahan uang
persediaan, dan pertanggungjawaban atas uang persediaan yang dikuasai.
Pembentukan uang persediaan dilakukan dengan pengajuan SPP UP. Uang
90                                                                   Manajemen Kas



persediaan ini belum menjadi beban negara sampai dipertanggungjawabkan pada
saat pengisian kembali saldo uang persediaan. Uang persediaan diberikan untuk
pengeluaran belanja barang pada klasifikasi belanja 5211, 5212, 5221, 5231, 5241
dan 5811. Besarnya uang persediaan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
•    1/12 (satu per dua belas) dari pagu dokumen anggaran menurut klasifikasi yang
    diperbolehkan, maksimal Rp. 50.000.000,- untuk pagu sampai dengan Rp.
    900.000.000,-;
• 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu dokumen anggaran menurut klasifikasi
    yang diperbolehkan, maksimal Rp. 100.000.000,- untuk pagu di atas Rp.
    900.000.000,- sampai dengan Rp. 2.400.000.000,-
• 1/24 (satu per dua puluh empat) dari dari pagu dokumen anggaran menurut
    klasifikasi yang diperbolehkan, maksimal Rp. 200.000.000,- untuk pagu di atas
    Rp. 2.400.000.000,-.

   Pengisian kembali atas uang persediaan tidak dilakukan berdasarkan periode
namun penyerapan dana yaitu apabila sudah terpakai sekurang-kurangnya 75% dari
uang persediaan yang diberikan.

    Penambahan uang persediaan dapat dilakukan dengan pengajuan SPP TUP.
Penambahan uang persediaan ini dilakukan apabila uang persediaan yang dikelola
tidak dapat memenuhi kebutuhan karena adanya kebutuhan mendesak yang tidak
dapat ditunda. SPP TUP mempunyai ketentuan tambahan yang perlu dipenuhi, yaitu
bahwa dana digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak/tidak dapat
ditunda, dana harus digunakan paling lama 1 bulan saat dicairkan, apabila dana
tersebut tidak habis dalam satu bulan maka sisa dana harus disetorkan ke rekening
kas negara. hal ini dilakukan untuk mengurangi dan menganggur pada bendahara.
    Jenis terakhir adalah pertanggungjawaban atas uang persediaan yang dikuasai
oleh bendahara. Pertanggungjawaban ini dilakukan dengan pengajuan SPP GUP.
Pada dasarnya permintaan ini merupakan pengisian kembali atas saldo uang
persediaan yang terpakai, namun alaminya SPP GUP mempertanggungjawabkan
penggunaan dana dengan menyertakan bukti-bukti penggunaan dana yang ingin
dimintakan penggantiannya, berupa kuitansi dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Balanja (SPTB).

   Lampiran-lampiran yang perlu disampaikan pada setiap permintaan pembayaran
dengan uang persediaan adalah sebagai berikut:

1. SPP-UP (uang persediaan).
   Surat pernyataan dari kuas pengguna anggaran atau pejabatg yang ditunjuk,
   menyatakan bahwa uang persediaan tersebut tidak untuk membiayai
   pengeluaran-pengeluran yang menurut ketentuan harus dengan LS.

2. SPP-TUP (Tambahan Uang Persediaan)
   a. rincian rencan penggunaan dana tambahan uang persediaan dari kuasa
      pengguna anggaran atau pejabat yang ditunjuk
   b. surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang ditunjuk
      bahwa:
Pengelolaan Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas                               91

     (1) dana tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan
         akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak atnggal
         diterbitkan SP2D;
     (2) apabila terdapat sisi dana TUP, harus disetorkan ke rekening kas negara;
     (3) tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan langsung.
c.   rekening korang yang menunjukkan saldo terakhir.

3. SPP-GUP (Penggantian Uang Persediaan)
   a. kuitansi/tanda kuitansi pembayaran;
   b. SPTB
   c. Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisir oleh kuasa penggina
      anggaran atau pejabat yang ditunjuk.

4. SPP-UP/TUP untuk pengadaan tanah
   Pengadaan tanah apabila tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dengan
   mekanisme LS, dapat dilakukan melalui UP/TUP. Untuk UP ketentuan sebagai
   berikut harus dipenuhi:
   a. Pengadaan tanah yang luasnya kurang dari 1 (satu) hektar dilengkapi
       persyaratan daftar nominatif pemilik tanah yang ditandatangani oleh kuasa
       PA.
   b. Pengadaan tanah yang luasnya lenbih dari 1 (satu) hektare dilakukan dengan
       bantuan pengadaan tanah setempat dan dilengkapai dengan daftar nominatif
       pemilik tanah dan besaran harga tanah yang ditandatangani oleh Panitia
       Pengadaan Tanah (PPT)
   c. Pengadaan tanah dengan mekanisme UP/TUP harus terlebih dahulu
       mendapat ijin dispensasi dari kantor pusat DJPBN/kanwil DJPBN.

5. SPP untuk PNBP
   Penerimaan negara bukan pajak dapat dikeluarkan kembali kepada unit
   penghasil untuk operasinya dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. UP/TUP untuk PNBP diajukan terpisah dari UP/TUP lainnya;
   b. UP dapat diberikan kepada satker pengguna sebesar 20% dari pagu dana
      PNBP pada DIPA maksimal Rp. 500.000.000,-, dengan melampirkan daftar
      realisasi pendapatn dan penggunaan dana DIPA (PNBP) tahun anggaran
      sebelumnya. Apabila UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar
      kebutuhan riil satu bulan dengan memperhatikan maksimum pencairan (MP).
   c. Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan maksimal sesuai formula
      sebagai berikut: MP = (PPP x JS) – JPS
      MP= maksimum pencairan dana;
      PPP= proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan;
      JS = jumlah setoran;
      JPS = jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang
      diterbitkan.
   d. Pengajuan permintaan pembayaran atas PNBP harus melampirkan
      perhitungan tersebut di atas.
   e. Untuk satker pengguna yng setoran dilakukan secar terpusat, pencairan
      dana diatur secara khusus dengan surat edaran dirjen PBN tanpa
92                                                                     Manajemen Kas



        menyertakan SSBP, sedangkan satker pengguna yang menyetorkan pada
        masing-masing unit pencairan dana harus melampirkan SSBP.

    Sesaat setelah lampiran atas permintaan pembayaran sudah dipenuhi, maka
SPP tersebut dapat diajukan kepada pejabat penerbit SPM. Atas SPP yang diajukan
diperiksa terlebih dahulu atas kelengkapan dokumen yang diharuskan untuk
lampirkan sebelum dilakukan pengujian oleh pejabat penerbit SPM. Pengujian yang
dilakukan oleh pejabat penerbit SPM tidak hanya berkisar pada kelengkapan
dokumen, namun pengujiannya adalah sebagai berikut:
1. memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang
    berlaku;
2. memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh
    keyakinan bahwa tagihan tersebut tidak melampaui batas pagu anggaran;
3. memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai
    dengan indikator keluaran;
4. memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
    a. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan,
        alamat, nomor rekening dan nama bank);
    b. nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan
        prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam
        kontrak);
    c. jadual waktu pembayaran.
5. memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan
    indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spsifikasi
    teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak.

     Apabila setelah pengujian di atas SPP dinilai layak, maka atasnya dapat
diterbitkan SPM. Pengujian atas kelayakan pengeluaran sebenarnya dapat juga
dikaitkan dengan kontrol atas siklus pengeluaran tersebut. Pengujian tersebut
meliputi:
     • pengujian atas pemenuhan pada tahap pembuatan komitmen. Perlu
         diperiksa (1) apakah rencana pengadaan/penggunaan dana telah disetujui
         oleh pejabat yang berwenang (otorisator); (2) apakah dana yang akan
         digunakan telah dianggarkan dan cukup untuk membiayai pengadaan; dan
         (3) apakah pengeluaran telah direncanakan sesuai dengan katagori.
     • pengujian atas pemenuhan pada tahap penerimaan barang atau jasa
         (verifikasi). Perlu diperiksa apakah benar telah terjadi penerimaan atas
         barang atau jasa. Hal ini dibuktikan dengan adanya berita acara serah terima
         atau berita acara penyelesaian barang untuk pengadaan barang atau jasa
         yang pembayarannya dilakukan dalam beberapa termin.



2. Penjadwalan Pembayaran

    Pengaturan yang baik atas tagihan kepada pemerintah merupakan keharusan.
Hal ini agar kemampuan membayar atas tagihan tersebut dapat dipertahankan
sehingga saldo kas tidak berlebih yang mengakibatkan banyaknya sumber daya
Pengelolaan Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas                                   93

menganggur atau kurang yang mengakibatkan tidak terbayarnya tagihan-tagihan
tersebut secara tepat waktu. Pengaturan ini dapat dilakukan apabila informasi yang
memadai atas komitmen yang dibuat oleh departemen atau unit pengguna dana
dapat diperoleh dengan mudah oleh otoritas perbendaharaan sebagai pengelola kas
negara. Kemudahan atas informasi ini juga dapat mendukung keresponsifan otoritas
perbendaharaan dalam menyediakan dana untuk membayar tagihan tersebut yang
pada akhirnya akan berujung pada efektifitas penyaluran dana.

    Dengan illustrasi yang diberikan pada gambar 5 dapat diketahui bahwa
penjadwalan atas tagihan dilakukan oleh departemen atau unit pengguna dana.
Pengguna dana akan memintakan pembayaran atas tagihan yang diterimanya dari
supplier. Tagihan baru akan diproses apabila tagihan telah diterima oleh pengguna
dana. Dengan kata lain, jika tagihan belum diterima maka tidak ada tindakan yang
dilakukan berkaitan dengan pembayaran.

    Kontrol atas tagihan dapat dilakukan dengan memanfaatkan kontrol akuntansi
pada saat komitmen dilakukan. Penggunaan basis akrual memungkinkan hal
tersebut. Komitmen seharusnya dicatat sebagai kewajiban negara pada saat kontrak
disetujui, sehingga komitmen yang telah dibuat akan dapat dimonitor baik jumlah
maupun jatuh temponya. Informasi ini harus disampaikan pada otoritas
perbendaharaan agar perencanaan kas dapat dilakukan berkaitan dengan saldo
rekening kas negara yang dikuasainya. Dengan kata lain, penggunaan kontrol
akuntansi dan koordinasi yang baik antara departemen atau unit pengguna dana
dengan otoritas perbendaharaan dapat menjadi kunci keberhasilan managemen kas.

    Praktik selama ini tidak mengenal adanya penjadwalan pembayaran.
Pembayaran akan dilakukan saat tagihan diterima dengan terlebih dahulu melalui
proses yang telah ditentukan yaitu pengajuan permintaan pembayaran dari
departemen atau unit pengguna dana. Namun demikian telah terdapat upaya untuk
mengurangi float atas tagihan tersebut. Hal ini seperti yang tercantum dalam pasal 13
peraturan Dirjen Perbendaharaaan nomor Per-66/PB/2005 di mana terdapat
pembatasan waktu dalam penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) atas
SPM yang diterima oleh otoritas perbendaharaan (KPPN). Batasan waktu tersebut
adalah sebagai berikut:

  •   SP2D Gaji induk diterbitkan paling lambat lima hari kerja sebelum awal bulan
      pembayaran gaji.
  •   SP2D Gaji non Induk diterbitkan paling lambat lima hari kerja setelah diterima
      SPM secara lengkap.
  •   SP2D UP/TUP/GUP dan LS paling lambat satu hari kerja setelah diterima SPM
      secara lengkap.

     Dengan batasan ini tidak ada alasan bagi otoritas perbendaharaan untuk
menunda pembayaran atas SPM yang diterima dalam hal SPM tersebut telah
dilampiri secara lengkap. Namun demikian tidak ada ketentuan mengenai batasan
waktu atas proses dalam departemen atau pengguna dana agar tagihan yang
diajukan menjadi SPM.
94                                                                   Manajemen Kas



3.      Pemrosesan Pelaksanaan Pembayaran

Gambar 4.6 Ilustrasi proses pelaksanaan pembayaran




    Setelah proses pada departemen atau pengguna dana telah selesai, yaitu
permintaan pembayaran telah menjadi Surat Perintah Membayar (SPM), maka
proses selanjutnya adalah proses yang dilakukan oleh otoritas perbendaharaan untuk
mencairkan dana yang dimintakan. Proses internal pada KPPN ini diilustrasikan pada
gambar 6 di atas.




    Atas SPM yang dikirimkan ke KPPN harus dilampiri bukti pengeluaran sebagai
berikut:

1. untuk keperluan pembayaran langsung (LS) belanja pegawai:
   a. daftar gaji/gaji susulan/kekuarang gaji/lembur/honor dan vakasi yang
       ditandatangani oleh Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk dan bendahara
       Pengeluaran;
Pengelolaan Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas                                  95

    b. surat-surat kepiutusan kepegawaian dalam hal terjadi perubahan pada daftar
       gaji;
    c. surat keterangan pembarian honor/vakasi dan SPK lembur;
    d. surat setoran pajak (SSP).

2. untuk keperluan pembayaran langsung (LS) non belanja pegawai:
   a. resume kontrak/SPK atau daftar nomintaif perjalanan dinas;
   b. SPTB;
   c. Faktur Pajak dan SSP.

3. untuk keperluan pembayaran TUP:
   a. rincian rencana penggunaan dana;
   b. surat dispensasi kepala kanwil DJPBN untuk TUP di atas Rp.200.000.000,-;
   c. surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang ditunjuk
       yang menyatakan bahwa:
       • dana tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak
           dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak
           tanggal diterbitkan SP2D;
       • apabila terdapat sisi dana TUP, harus disetorkan ke rekening kas negara;
       • tidak untuk membiayai pengeluran yang seharusnya dibayarkan secara
           langsung.

4. untuk keperluan pembayaran GUP:
   a. SPTB;
   b. Faktur Pajak dan SSP.

    Lampiran tersebut di atas pada dasarnya sama dengan lampiran yang
disampaikan pada SPP untuk menjadi SPM. Bukti asli atas lampiran ini
didokumentsaikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna anggaran.

    Atas SPM yang diterima oleh KPPN dilakukan pengujian yang mencakup
pengujian yang besifat substantif dan formal. Pengujian ini dilakukan oleh seksi
perbendaharaan. Pengujian substantif dilakukan untuk: (1) menguji kebenaran
perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM; (2) menguji ketersediaan dana
pada kegiatan/ sub kegiatan/MAK dalam DIPA yang ditunjuk dalam SPM tersebut; (3)
menguji dokumen sebagai dasar penagihan (ringkasan kontrak/SPK, Surat
keputusan, Daftar nominatif perjalanan dinas); (4) menguji surat pernyataan tanggung
jawab (SPTB) dari kepala kantor/satker atau pejabat lain yang ditunjuk terhadap
kebenaran pelaksanaan pembayaran; dan (5) menguji faktur pajak beserta SSP-nya.
Pengujian ini pada dasarnya adalah pengujian atas kebenaran perhitungan atas
pengeluaran dan ketersediaan dana atas pengeluaran tersebut.

        Sedangkan pengujian formal dilakukan untuk: (1) mencocokkan tanda tangan
pejabat penandatangan SPM dengan spesimen tanda tangan; (2) memeriksa cara
penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf; dan (3) memeriksa
kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh cacat dalam penulisan. Pengujian
ini merupakan pengujian atas kontrol yang dilakukan oleh pengguna dana. hal ini
96                                                                      Manajemen Kas



dilakukan untuk memastikan bahwa pengeluaran telah diotorisasi oleh pejabat yang
berwenang.

         Atas kedua jenis pengujian di atas keputusan akan diambil keputusan
sebagai tindak lanjut oleh KPPN untuk mengeluarkan SP2D atau tidak atas SPM
tersebut. Apabila ketentuan lampiran dan pengujian tersebut di atas dilanggar maka
KPPN berhak untuk mengembalikan SPM tersebut dengan ketentuan sebagai
berikut: (1) SPM Belanja pegawai non gaji dikembalikan paling lambat tiga hari kerja
setelah SPM diterima; dan (2) SPM UP/TUP/GUP dan LS dikembalikan paling lambat
satu hari kerja setelah SPM diterima. Pembatasan ini diberikan agar SPM tersebut
dapat segera mendapat perbaikan sehingga penundaan atas pembayaran tagihan
tidak berlangsung terlalu lama.

    Setelah tahap pengujian selesai, berikutnya penerbitan SP2D dilakukan dengan
cara sebagai berikut:

     1. SP2D ditandatangani oleh seksi perbendaharaan dan seksi bank/giro pos
        atau seksi bendum;

     2. SP2D diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) dan dibubuhi stempel timbul seksi
        bank/giro atau seksi bendum yang disampaikan kepada:
        a. Lembar 1: Kepada Bank Operasional;
        b. Lembar 2: Kepada penerbit SPM dengan dilampiri SPM yang telah
           dibubuhi cap “telah diterbitkan SP2D tanggal... Nomor...);
        c. Lembar 3: sebagai pertinggal di KPPN (seksi verifikasi dan akuntansi),
           dilengkapi lebar ke-1 SPM dan dokumen pendukungnya.

    SP2D yang telah diterbitkan dibuatkan daftar pengujinya, yaitu daftar pengantar
SP2D yang berfungsi kontrol dari Kepala Kantor atas penyelesaian SP2D. Daftar
penguji ini ditandtangani oleh seksi bank/giro pos atau seksi bendum dan kepala
KPPN serta dibubuhi stempel timbul kepala KPPN. Daftar penguji juga digunakan
sebagai kontrol atas penyampaian SP2D ke Bank Operasional dan tanda terima
bahwa SP2D tersebut telah diserahkan kepada bank. SP2D yang tidak dibuatkan
daftar penguji tidak dapat dicairkan oleh bank karena dianggap tidak sah. Daftar
penguji ini dibuat rangkap tiga di mana pendistribusiannya adalah sebagai berikut: (1)
Bank untuk pertinggal; (2) Bank untuk ditandatangani dan diserahkan kembali kepada
KPPN; dan (3) pertinggal di KPPN.

4.   Pemrosesan Transfer

    Tidak ada pembayaran tunai pada KPPN. Atas SP2D yang telah diterbitkan,
transfer akan langsung ditujukan kepada nomor rekening tujuan yang tertera pada
SP2D. Nomor rekening ini merupakan nomor yang tertera pada SPM. Dalam hal
SP2D dikeluarkan atas SPM UP/TUP/GUP rekening yang dituju adalah rekening
bendahara, namun untuk SP2D yang dikeluarkan atas SPM LS rekening yang dituju
adalah rekening rekanan/supllier atau rekening bendahara.
Pengelolaan Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas                                97

     SP2D layaknya berfungsi sebagai cek untuk mencairkan dana dari kas negara
yang terdapat pada Bank Operasional. SP2D ini tidak diberikan kepada pihak yang
akan menerima dana, melainkan diserahkan langsung kepada Bank Operasional
untuk mentransfer sejumlah dana kepada rekening tujuan. Transfer langsung
dilakukan dari rekening kas negara ke rekening tujuan. SP2D diserahkan ke Bank
Operasional oleh petugas yang ditetapkan oleh Kepala KPPN. Mekanisme seperti ini
dibuat untuk memastikan bahwa uang yang dimintakan pembayarannya langsung
diterima oleh yang berhak dengan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik
lapping.
     Kesalahan transfer yang dapat ditrasir dari dokumen SPM yang dikirimkan oleh
departemen atau pengguna dana dan SP2D yang bersangkutan. Apabila dalam
SP2D menuliskan rekening yang salah maka kesalahan terdapat pada proses di
KPPN, apabila SP2D dan SPM menunjuk rekening yang sama namun ternyata salah
maka kesalahan berada pada departemen atau pengguna dana. Namun demikian
salah satu pengujian yang dilakukan oleh KPPN adalah mengenai ketepatan
penulisan. Rekening harus diuji dengan dokumen pendukung, seperti dokumen
kontrak/SPK.

BOX: Praktek Yang Direkomendasikan GFOA
Program kartu pembelian 1998

    Latar Belakang. Tujuan program kartu pembelian (procurement card) adalah
untuk menyediakan metode yang efeisien dan efektif atas pembelian dan
pembayaran baik dalam volume (rupiah) yang besar maupun volume kecil. Program
ini dirancang sebagai alternatif terhadap proses pembelian tradisional di mana
hasilnya adalah penurunan secara signifikan dalam volume pesanan pembelian,
invoices, dan proses pemeriksaan. Kartu pembelian dapat digunakan di manapun
pesanan pembelian, permintaan cek, atau petty cash telah akan diproses oleh vendor
mananpun yang dapat menerima kartu kredit.

    Terdapat beberapa manfaat dari program kartu pembelian, yang dapat diperoleh
oleh para pemegang kartu, antara lain:
    • Kenyamanan pembelian tanpa harus melakukan pemesanan terlebih dahulu.
    • Expediting delivery of goods,
    • Perluasan pilihan atas penyedia barang yang akan dibeli
    • Mengurangi paperwork

     Manfaat juga dirasakan oleh institusi pemerintahan, khususnya departemen
internal :
     • Penyederhanaan proses pembelian
     • Mengurangi biaya memproses suatu transaksi pembelian
     • Meningkatkan informasi pembelian atas catatan perjalanan suatu pembelian
     • Mengurangi paperwork
     • Kemampuan untuk membentuk dan mengendalikan jumlah (rupiah) pembelian

Manfaat untuk vendor antara lain:
   • Expedited payments,
   • Mengurangi paperwork
98                                                                                Manajemen Kas



     • Menurunkan resiko atas pembelian yang tidak membayar

    Kartu pembelian mungkin saja diterbitkan atas nama entitas pemerintahan yang
secara jelas akan mengindikasikan siapa pembeli atas suatu barang/jasa. Setiap
transaksi yang dibuat menggunakan kartu akan menjadi hutang bagi entitas
pemerintah pemegang kartu. Oleh karena itu, pemerintah harus selalu waspada
terhadap setiap resiko yang berkaitan dengan penggunaan kartu pembelian.

    Rekomendasi. The Government Finance Officers Association (GFOA)
merekomendasikan agar pemerintah dapat mengeksplorasi penggunaan kartu
pembelian untuk meningkatkan efisiensi atas prosedur pembelian mereka. Suatu
proses yang kompetitif seharusnya digunakan dalam rangka memilih penyedia kartu
pembelian. Program kartu pembelian ini juga harus dirancang agar mudah dab
sederhana untuk digunakan. Namun, pemerintah juga harus tetap melaksanakan
fungsi pengendaliannya untuk memastikan program ini dapat terus berjalan dengan
lancar. Fungsi pengendalian tersebut, antara lain:
• Perjanjian tertulis dengan pihak bank, yang mencakup prosedur pemrosesan kartu
dan penjadwalan biaya.
    • Kebijakan tertulis dan prosedur untuk pegawai internal
    • Instruksi mengenai tanggung jawab pegawai dan pernyataan setuju secara
      tertulis yang ditandatangani setiap pegawai
    • Pembatasan (pagu) transaksi dan belanja untuk etiap pemegang kartu, baik
      atas dasar setiap transaksi maupun per satu bulan periode.

Box 2

     • Permintaan tertulis untuk penambahan pagu belanja
     • Syarat memeliharan catatan atas proses review dan persetujuan
     • Pedoman tentang bagaimana menggunakan kartu pembelian secara tepat.
     • Pedoman untuk melakukan pembelian melalui telepon, fax maupun internet.
     • Audit secara periodik atas aktivitas kartu serta memeriksa setiap dokumen
       pembelian dan penerimaan penjualan
     • Prosedur untuk menangani keluhan dan pembelian yang tidak terotorisasi
     • Prosdur penerbitan dan pembatalan kartu, serta kehilangan dan penghentian
       karyawan (pemegang kartu)
     • Pemisahan tanggung jawab pembayaran, perhitungan dan rekonsiliasi

Referensi:
• An Elected Official’s Guide to Procurement, Patricia C. Watt, GFOA 1995
• An Introduction to Electronic Commerce: Government Cash Management Programs, GFOA, 1998.

E. Hubungan dengan Sektor Perbankan

    Peranan perbankan untuk mendukung tercapainya managemen kas yang efektif
adalah sangat besar. Penggunaan rekening bank memungkinkan float atas
penerimaan dan pengeluaran dapat ditekan pada titik minimal. Peminimalan float ini
tidak terlepas dengan tekhnologi yang digunakan perbankan saat ini yang sudah
memadai, di mana tranfer dapat dilakukan dalam hitungan detik.
Pengelolaan Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas                                              99

    Dari sisi penerimaan, konsep TSA menginginkan semua penerimaan ditransfer
ke rekening kas negara di bank sentral setiap harinya. Praktik di Indonesia,
penerimaan ini akan ditransfer ke rekening kas negara di bank sentral dua kali
seminggu, yaitu selasa dan jum’at, dan akhir bulan bersangkutan. Hal ini jelas
terdapat float dalam penerimaan, di mana kas yang terkumpul pada bank persepsi
tidak segera disetorkan kepada rekening kas negara. Adanya timelag yang ada
menguatkan kemampuan perbankan untuk memberikan kredit, namun di lain pihak
kemampuan negara untuk memenuhi pembayaran atas tagihan.

    Penyetoran tiap hari kepada kas negara akan menghilangkan kemampuan
perbankan dalam memberikan kredit dan memposisikannya sebagai agen pengumpul
penerimaan. Hal ini akan menjadi biaya tersendiri bagi perbankan sehingga
mengurangi semangat perbankan untuk menjadi bank persepsi. Untuk itu formula
mengenai insentive yang akan diberikan kepada perbankan harus dibuat untuk
mendukung kegiatan ini.

    Pengurangan atas float dari sisi pengeluaran dapat juga dikurangi sebagaimana
dilakukan pada sisi penerimaan. Pembayaran tagihan atas pengeluaran departemen
atau unit pengguna dapat langsung dibayarkan sesaat setelah SP2D dikeluarkan
oleh KPPN sebagai otoritas perbendaharaan. Proses yang perlu dipercepat adalah
pemrosesan pembayaran itu sendiri yang terjadi pada departemen atau unit
pengguna dana dan pada otoritas perbendaharaan. Dengan demikian waktu yang
diperlukan bagi suatu tagihan untuk dapat diterima pembayarannya akan dapat
diminimalkan.




RINGKASAN MATERI

    Sebagaimana prinsip yang dianut dalam manajemen keuangan, penerimaan
harus secepat mungkin dapat dikumpulkan dan pengeluaran sebisa mungkin ditahan
sampai pada saat benar-benar dibutuhkan. Manajemen kas dalam konteks
pemerintahan mempunyai tujuan untuk mengontrol pengeluaran secara aggregat,
melaksanakan anggaran secara eficient, meminimalkan biaya pinjaman pemerintah,
dan memaksimalkan tingkat pengembalian (return) atas tabungan dan investasi
pemerintah6. Untuk itu, pemerintah harus menyusun sistem penerimaan dan
pengeluaran kas yang baik. Sistem penerimaan kas harus dapat menjamin bahwa
semua penerimaan yang telah menjadi hak negara masuk dalam kas negara tepat
waktu, di lain pihak, sistem pengeluaran Dalam bab ini akan disampaikan bahasan
mengenai pengelolaan penerimaan kas dan pengeluaran kas yang dapat dilakukan
oleh pemerintah.



6
 Schiavo-campo, Salvatore and Daniel Tommasi, Managing Government Expenditure, Asian Development
Bank, 1999, p.178, par.1
100                                                                  Manajemen Kas



    Salah satu aspek dalam pengelolaan kas yang baik adalah berkaitan dengan
rekening yang dimiliki oleh pemerintah. Penggunaan rekening kas negara sangat
terkait dengan keberadaan perbankan yang memungkinkan pendistribusian
pengeluaran negara dapat dilaksanakan lebih efficient daripada pendistribusian
secara fisik kas. Keberadaan rekening ini adalah sangat penting sebagai lumbung
kas negara sehingga memudahkan kontrol atas keluar masuknya kas. Dengan
adanya rekening kas negara maka ketersediaan kas pada periode tertentu dapat
dengan cepat dimonitor.

    Seperti sudah disinggung beberapa kali di atas, sistem penerimaan negara
haruslah dibuat sedemikian rupa agar interval waktu (float) yang dibutuhkan antara
penerimaan kas sampai kas tersebut dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran
dapat ditekan sampai pada titik minimal.

    Untuk meminimal biaya pinjaman atau memaksimalkan penghasilan bunga
tabungan, maka saldo operasi kas harus ditekan pada tingkat minimum. Pada negara
yang menggunakan sistem imprest fund dalam penyaluran dananya, departemen
atau unit pengguna dana terkadang mengakumulasikan sejumlah besar dana
menganggur pada rekening bank departemen atau unit mereka.

    PNBP terkadang mendapatkan perhatian yang kurang dibandingkan penerimaan
pajak karena jumlahnya yang dirasakan kecil, padahal potensi PNBP untuk
mendukung likuiditas kas negara sangatlah besar. PNBP dapat timbul dari kegiatan
operasional utama departemen/lembaga, seperti perizinan, pemberian layanan
kesehatan, dan lain-lain. PNBP juga dapat timbul karena kegiatan yang bukan
operasional utama departemen/lembaga, seperti penjualan aset rusak, penyewaan
gedung pertemuan, dan lain-lain

    Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa secara umum sebuah pengeluaran
dapat dimintakan pembayaran atas beban negara apabila ketentuan mengenai
ketersediaan dana (appropriasi), adanya komitmen berupa kontrak atau pesanan,
dan adanya bukti penyerahan barang dan jasa sesuai kontrak atau pesanan.

LATIHAN

1. Sistem rekening kas tersentralisasi (treasury single account), dari sisi
   pengeluaran dapat dikelompokkan menjadi dua, sebutkan dan jelaskan!
2. Sebutkan lima syarat agar penggunaan Treasury Single Account dapat dikatakan
   efektif!
3. Uraikan secara singkat tentang sistem penerimaan pajak dan bukan pajak!
4. Apa yang dimaksud dengan siklus pengeluaran kas dan apa saja tahapan-
   tahapannya?
5. Setelah seluruh tahapan dalam siklus pengeluaran selesai, dapat segera
   dilaksanakan pemrosesan permintaan pembayaran. Ada berapa jenis proses
   permintaan pembayaran? Jelaskan dengan singkat!
6. Bagaimana seharusnya hubungan antara pemerintah dengan sektor perbankan
   seharusnya agar tercapai manajemen kas yang efektif?
BAB 5


PINJAMAN DAN INVESTASI
JANGKA PENDEK



Tujuan Pembelajaran:

Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan mampu:

   1. memahami cara memanfaatkan kelebihan kas;
   2. memahami pasar keuangan, baik pasar uang primer maupun pasar uang
      sekunder;
   3. memahami cara berinvestasi di pasar uang;
   4. mampu memahami cara memilih investasi di pasar uang;
   5. memahami cara menentukan investasi di pasar uang;
   6. memahami strategi pembiayaan asset lancar.



    Investasi jangka pendek dan pinjaman jangka pendek adalah jenis investasi dan
pinjaman yang memiliki waktu jatuh tempo kurang dari satu tahun. Keduanya memiliki
104                                                                      Manajemen Kas



kaitan yang erat dengan manajemen kas. Secara teoritis pinjaman jangka pendek
merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutupi
kekurangan kas. Begitu pula dengan investasi jangka pendek biasanya dijadikan
media untuk memanfaatkan kelebihan kas. Bab ini akan berbicara mengenai
keduanya sebagai bagian dari manajemen kas. Pembahasan tidak hanya berkutat
mengenai investasi dan pinjaman jangka pendek di sector publik, tetapi akan lebih
banyak mengenai praktiknya di sector privat (korporat). Hal ini bertujuan untuk
memberikan perbandingan dari pengelolaan kas di kedua sector tersebut sehingga
bisa diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lebih dari itu, bab ini juga
mencoba untuk memberikan suatu wacana baru bagi pengelolaan kas negara
dengan melihat kemungkinan diadopsinya beberapa praktik pengeloaan kas sector
privat, seperti kemungkinan menginvestasikan kelebihan kas pemerintah ke dalam
instrumen pasar uang dan penggunaan pinjaman jangka pendek bank komersial
sebagai instrumen pembiayaan pemerintah.

A. Memanfaatkan Kelebihan Kas

    Praktik yang umum di sector publik selama ini dalam memberlakukan kelebihan
kas adalah dengan membentuk “foreign currency reserve” (cadangan mata uang
asing) di bank sentral. Dilihat dari perspektif stabilitas keuangan hal ini merupakan
sesuatu yang amat vital, meskipun tentu saja tidak mengahasilkan return apa-apa
bagi pemerintah. Penyertaan modal BUMN merupakan strategi lain yang lazim
dilakukan untuk memanfaatkan kelebihan kas. Di Indonesia sendiri kelebihan kas
negara bisa ditempatkan di bank sentral/bank umum yang menghasilkan bunga/jasa
giro dengan tingkat bunga yang berlaku umum atau digunakan untukmembeli kembali
Surat Utang Negara.

    Berbeda dengan sector publik, di sector privat biasanya kelebihan kas
diinvestasikan. Salah satu alternatif yang sering dipilih adalah investasi jangka
pendek (kurang dari setahun). Selain kemudahannya untuk kembali dikonversikan ke
kas, beberapa jenis investasi ini juga memberikan return yang lebih tinggi dari tingkat
bunga yang berlaku umum.

     Dengan mempertimbangkan return yang ditawarkan, investasi jangka pendek
layak dijadikan sebagai salah satu alternatif pemanfaatan kelebihan kas negara.
Investasi jangka pendek membutuhkan analisa yang tepat dan teliti agar
menghasilkan return yang maksimal dan terhindar dari risiko-risiko investasi. Untuk
itulah diperlukan unit khusus untuk menganalisa jenis investasi yang tepat yang
biasanya dikenal dengan sebutan Revenue Management Unit.




B. Pasar Keuangan (Financial Market)

    Secara umum, pasar keuangan (financial market) terdiri dari pasar uang (money
market) dan pasar modal (capital market). Pasar uang adalah pasar untuk surat-surat
utang yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat (biasanya kurang dari satu tahun).
Pinjaman dan Investasi Jangka Pendek                                           105

Sedangkan pasar modal bisa didefinisikan sebagai pasar untuk utangjangka panjang
(utangdengan masa jatutempo lebih dari satu tahun) dan untuk modal saham.

    Istilah pasar uang dipakai untuk sebuah kelompok yang tidak memiliki hubungan
erat dengan pasar, mereka adalah pasar dealer. Dealer merupakan pedagang surat
berharga, mereka membeli surat berharga untuk persediaan kemudian pada waktu
yang tepat surat-surat berharga tadi dijual. Berbeda dengan broker saham yang
bertindak sebagai agen bagi pemilik saham dalam melakukn pembelian dan
penjualan saham di pasar modal; mereka tidak memiliki surat-surat berharga
tersebut.

    Di Amerika Serikat pasar uang didominasi oleh bank-bank besar, dealer surat
berharga pemerintah, dealer commercial paper, dan sejumlah broker uang. Broker
uang bekerja khusus dalam mencari pihak yang bersedia memberikan pinjaman
jangka pendek dan menyalurkan dana yang didapat kepada peminjam (borrower).

    Pasar uang dan pasar modal hanyalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan
jenis komoditas yang dijual. Namun pada kenyataannya, pasar keuangan dapat
diklasifikasikan menjadi pasar primer (primary market) dan pasar sekunder
(secondary market).

1. Pasar Primer

   Pasar primer tejadi ketika pemerintah atau perusahaan untuk pertama kalinya
menjual surat berharga. Perusahaan memiliki dua alternative pasar primer yaitu
penawaran umum (public offering) dan penempatan khusus (private placements).

    Kebanyakan surat utangdan saham yang ditawarkan melalui penawaran umum
dijamin oleh sekelompok bank yang bertindak sebagai perusahaan investasi. Mereka
membeli surat-surat berharga tersebut untuk dijual kembali dengan harga yang lebih
tinggi. Penawaran umum surat-surat berharga harus diregistrasikan ke lembaga
pasar modal.

    Alternatif yang lain adalah penempatan khusus. Penempatan khusus tidak
memerlukan registrasi ke lembaga pasar modal, alternative ini biasanya dipilih untuk
menghindari biaya-biaya yang timbul terkait dengan registrasi surat berharga apabila
ditawarkan melalui penawaran umum.
2. Pasar Sekunder

    Pasar sekunder terjadi ketika terjadi perdagangan surat utangdan saham setelah
pertama kali terjual. Ada dua macam pasar sekunder: Pasar lelang (auction markets)
dan pasar dealer (dealer market).

    Yang dimaksud dengan auction markets adalah pasar modal, di mana terjadinya
transaksi lelang. Sedangkan yang dimaksud dengan dealer market adalah pasar di
mana investor dan dealer melakukan negosiasi jual-beli secara langsung sehingga
106                                                                      Manajemen Kas


tecapai kesepakatan (deal). Salah satu bentuk yang popular dari dealer market
adalah over-the-counter (OTC) market.

    Di Amerika Serikat auction market lebih banyak memperdagangkan saham (85%
dari total perdagangan saham). Sedangkan dealer market mendominasi
perdagangan surat hutang. Dealer market sendiri mengalami pertumbuhan yang
cukup pesat, sebuah serikat dealer dan broker di OTC didirikan pada bulan Februari
1971yang kita kenal dengan nama NASDAQ (the National Association of Securities
Dealers Automated Quatation).

   Di Indonesia telah tersedia pasar sekunder untuk surat hutang. Salah satu dealer
market yang cukup dikenal adalah OTC-FIS (Over The Counter- Fixed Income
Service) yang dimiliki oleh BES. Selain itu telah ada HIMDASUN (Perhimpunan
Pedagang Surat Utang Negara) dan IFIDA (Indonesian Fixed Income Dealer
Association). HIMDASUN sendiri sampai saat ini beranggotakan 10 bank lokal 5 bank
swasta asing dan 4 sekuritas. Pembentukan HIMDASUN.

C. Investasi Pasar Uang

    Seperti disinggung sebelumnya, pasar uang biasanya memperdagangkan surat
utang jangka pendek. Akan tetapi dalam praktiknya, ada juga surat utang jangka
panjang yang diperdagangkan di pasar uang. Tabel 5.1 menyajikan secara ringkas
jenis-jenis investasi pasar uang di Amerika Serikat berikut maturity, marketability dan
return-nya. Berikut ini akan dibahas satu persatu jenis investasi pasar modal.

Sertifikat Bank Indonesia

1. Bank Time Deposits and Certificates of Deposit

    Pada deposito biasa, jumlah yang kita setorkan ke deposito hanya bisa diambil
setelah jangka waktu tertentu. Pemilik deposito bisa menarik uangnya sebelum waktu
yang ditentukan dengan konsekuensi bunga yang diterima akan dikurangi. Berbeda
dengan negotiable certificate of deposit (CD) yang bisa dijual sebelum jatuh
temponya kepada pihak lain yang berminat (selain bank penerbit) tanpa persetujuan
bank penerbit terlebih dahulu. Jangka waktu tempo untuk jenis investasi ini biasanya
antara 30 hari sampai tiga bulan.


2. Commercial Paper

    Secara umum bank bisa dikatakan memiliki fungsi sebagai penghubung antara
pihak memiliki kelebihan dana (penabung) dengan pihak yang membutuhkan dana
(peminjam) meskipun kedua belah pihak tersebut tidak dipertemukan. Melalui
Commercial Paper pihak yang membutuhkan dana bisal angsung mendapatkan dana
yang dibuthkan dari pihak yang memiliki kelebihan dana tanpa perantara.

    Commercial Paper biasanya didukung (back-up) oleh line of credit yang dibuat
oleh penerbit dengan bank. Sehingga jenis investasi ini relative aman dari risiko
Pinjaman dan Investasi Jangka Pendek                                          107

default (tidak terbayar). Waktu jatuh tempo untuk Commercial Paper berkisar dari 60
hari sampai sembilan bulan. Penerbit Commercial Paper pada umumnya perusahaan
yang memiliki kredibilitas tinggi dan telah mendapat kepercayaan masyarakat.
Perusahaan besar umumnya lebih memilih menerbitkan Commercial Paper dibanding
dengan meminjam ke bank dikarenakan biaya untuk biaya untuk penerbitannya lebih
kecil dibanding biaya pinjaman ke bank.

3. Medium-Term Notes

    Medium-Term Notes bisa dikatakan sebagai gabungan antara obligasi korporat
dan Commercial Paper. Disatu sisi jangka waktu jatuh tempo untuk investasi ini bisa
sama dengan obligasi (270 hari sampai dengan 30 tahun). Di sisi lain penjualannya
berbeda dengan obligasi yang harus melalui underwriter, Medium-Term Notes dijual
langsung maupun melalui dealer. Jenis surat berharga ini merupakan alternative
yang fleksibel bagi institusi yang membutuhkan dana, mereka hanya perlu melepas
ke dealer dengan memberikan rincian tertentu mengenai jumlah uang yang
dibutuhkan, tingkat suku bunga, dan tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, dealer yang
akan mencarikan pembeli yang berminat.

4. Banker’s Acceptance

     Banker Acceptance bisa dikatakan sebagai perjanjian dengan bank untuk
membayar sejumlah uang tertentu di masa mendatang, tentunya dengan terlebih
dahulu menyetor sejumlah uang ke bank tersebut. Atau dengan kata lain bank
berutangkepada pemegang Banker’s Acceptance. Jenis investasi ini biasanya
digunakan sebagai instrument untuk membiayai ekspor atau impor di masa datang
atau transaksi lain yang berhubungan dengan mata uang asing. Jenis investasi ini
diperdagangkan di pasar uang dan waktu jatuh temponya berkisar enam bulan. Bisa
dibilang jenis investasi ini risikonya sangat rendah.

5. Repurchase Agreement

    Repurchase Agreement atau yang lebih dikenal dengan sebutan repos adalah
pinjaman dengan jaminan kepada delaer surat hutang. Investor membeli obligasi
kepada dealer dengan perrjanjian obligasi tersebut akan dibeli kembali oleh dealer
pada waktu yang telah ditentukan. Seringkali waktu yang disepakati untuk membeli
kembali obligasi tersebut amat singkat (24 jam). Sekilas repos kelihatan sangat
marketable dan hampir tanpa risiko, akan tetapi dalam kenyataannya, kebangkrutan
beberapa dealer di Amerika Serikat telah menyebabkan obligasi tidak dibeli kembali.

Tabel 5.1: Jenis-Jenis Investasi Pasar Uang


                                       Maturity                      Dasar
                      Borrower
   Investasi                            (Jatuh    Marketability   Penghitungan
                     (Peminjam)
                                       Tempo)                        Return
108                                                                      Manajemen Kas



                                    Maturity                            Dasar
                  Borrower
 Investasi                            (Jatuh      Marketability      Penghitungan
                 (Peminjam)
                                     Tempo)                             Return
Treasury        Pemerintah         3 bulan, 6    Pasar sekunder
bills           Amerika Serikat    bulan, dan    yang sangat         Discount
                                   1 tahun       baik
Federal         Badan-badan        3 sampai 6    Pasar sekunder      Discount
agency          yang mewakili      bulan         yang sangat
discount        pemerintah AS                    bagus
notes           seperti: FHLB
                (Federal Home
                Loan Bank)
                dan Federal
                National
                Mortgage
                Association.
Tax-exempt      Kabupaten /        3 sampai 1    Pasar sekunder      Bunga pada
municipal       Kotamadya,         tahun         yang bagus          saat jatuh
notes           Negara bagian,                                       tempo
                sekolah, distrik
                dll.
Tax-exempt      Kabupaten /        20sampai      Pasar sekunder      Tingkat suku
variable-rate   Kotamadya,         40tahun       yang bagus          bunga yang
demand          Negara bagian,                                       berubah-ubah.
bonds           universitas, dll
(VRDBs)
Money           Bank komersial     1 minggu      Tidak               Bunga dengan
market                             sampai        diperdagangkan      tarif tetap (fix)
deposits                           dengan 12     di pasar uang
                                   bulan
Negotiable      Bank komersial     Berkisar      Pasar sekunder      Bunga pada
certificates                       antara 1      yang jelek          saat jatuh
of deposits                        sampai 3                          tempo
(CDs)                              bulan
Commercial      Perusahaan         Maksimal      Dealer atau         Discount
Paper (CP)      industri;          270 hari,     penerbit (issuer)
                perusahaan         biasanya      akan membeli
                keuangan;          60 hari atu   kembali
                bank yang          kurang
                tergabung
                dalam
                perusahaan
                holding; serta
                kotamadya dan
                kabupaten
Medium-         Perusahaan         Minimal       Dealer akan         Bunga;
term notes      keuangan yang      270 hari;     membeli kembali     biasanya
(MTNs)          besar dan          biasanya                          dengan tarif
Pinjaman dan Investasi Jangka Pendek                                              109

                                        Maturity                          Dasar
                      Borrower
   Investasi                              (Jatuh      Marketability   Penghitungan
                     (Peminjam)
                                         Tempo)                           Return
                  perusahaan           kurang dari                    tetap (fix)
                  industri             10 tahun
 Bankers’         Bank komersial       1 sampai 6    Pasar sekunder   Discount
 acceptances      yang besar           bulan         yang wajar
 (BAs)
 Repurchase       Dealers di surat     Satu          Diperdagangkan   Harga
 agreements       berharga             malam         di pasar         pembelian
 (repos)          pemerintah           sampai 3      sekunder         kembali lebih
                  Amerika Serikat      bulan                          tingi dari harga
                                                                      jualnya; selisih
                                                                      diakui sebagai
                                                                      tingkat bunga


D. Memilih Investasi Pasar Uang

    Sebelum menentukan akan melakukan investasi dalam instrumen pasar uang,
ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan keuntungan dan risiko yang
dikandung suatu investasi. Berikut ini adalah faktor-faktor yang harus
dipertimbangkan sebelum memilih investasi:

1. Maturity

     Maturity bisa diartikan sebagai periode pelunasan yaitu periode di mana
pembayaran bunga dan pokok pinjaman dilakukan. Untuk perubahan tingkat suku
bunga pada level tertentu, harga surat berharga yang memiliki maturity yang lebih
panjang akan lebih fluktuatif dibanding dengan surat berharga yang memiliki maturity
yang lebih pendek. Risiko semacam ini sering disebut interst-rate risk. Oleh karena
itu kebanyakan perusahaan membatasi investasi dalam marketable securities dengan
jangka waktu 90 hari.

2. Default Risk

    Default Risk adalah kemungkinan bunga atau pokok tidak akan dibayar tepat
waktu dan dalam jumlah yang telah ditentukan. Rating (pemeringkatan ) risk biasanya
dibuat oleh lembaga khusus (seperti: Moody’s Investor Service dan Standard &
Poor’s) yang membuat pemeringkatan surat berharga dari berbagai perusahaan dan
pemerintah. Perusahaan biasanya menghindari investasi surat berharga dengan
default risk yang tinggi.

3. Marketability

     Marketability adalah tingkat kemudahan suatu asset untuk diubah menjadi kas.
Ciri-ciri investasi yang marketable adalah:
110                                                                      Manajemen Kas


    a. Tidak ada price-pressure effect. Jika suatu asset bias dijual dalam jumlah
         besar tanpa mengubah harga pasarnya, itu berarti asset tersebut marketable.
         Price-pressure effect adalah risiko di mana harga asset harus telebih dahulu
         diturunkan agar bias terjual.
    b. Waktu. Jika suatu asset bias dijual dengan cepat pada harga pasar yang
         berlaku, itu berarti asset tersebut marketable.
    Secara umum, marketability adalah kemampuan untuk menjual sebuah asset
pada harga pasar dengan cepat dan dalam jumlah yang besar. Di Amerika Serikat
jenis surat berharga yang paling marketable adalah U.S. Treasury bills.

4. Taxability

    Beberapa jenis surat berharga memiliki perlakuan pajak yang berbeda-
beda.Obligasi pemerintah pusat dan lokal di Amerika Serikat dikecualikan dari pajak
federal dan pajak negara bagian tempat dikeluarkannya bond tersebut Akan tetapi
return-nya lebih kecil jika dibandingkan dengan obligasi korporasi.Tujuh puluh persen
dari pendapatan dividend atas saham biasa dan saham preferen di Amerika Serikat
dikecualikan dari pajak penghasilan perusahaaan.

   Sedangkan di Indonesia sendiri, bunga obligasi dengan kupon dikenai pajak final
20%. Begitu juga dengan obligasi tanpa bunga dan obligasi dengan kupon, diskonto
pada saat dijual dikenakan PPh final 20%.

E. Menentukan Nilai dan Yield Investasi Pasar Uang

     Berdasarkan return yang diberikan, investasi pasar uang secara umum dapat
dikelompokkan menjadi investasi yang diterbitkan dengan yield basis (menawarkan
keuntungan berupa yield) dan investasi yang diterbitkan dengan discount basis
(menawarkan keuntungan berupa discount). Sebelum lebih lanjut membahas cara
penghitungan nilai investasi pasar uang dan yield-nya, ada baiknya kita mengetahui
terlebih dahulu pengertian nilai dan yield. Untuk investasi dengan basis yield, nilai
adalah jumlah uang yang diteima pada saat jatuh tempo. Sedangkan untuk investasi
berbasis discount yang dimasud nilai adalah jumlah yang harus dibayar untuk
membeli investasi. Yield secara sederhana dapat diartikan sebagai tingkat
pendapatan/keuntungan dari suatu investasi, bisa berupa coupon (bunga) maupun
discount (selisih lebih antara harga beli investasi dengan harga jatuh temponya). Nilai
investasi pasar uang mempunyai kaitan erat dengan yield yang ditawarkannya oleh
karena itu penjelasan mengenai nilai investasi pasar uang tidak dapat dipisahkan
dengan penjelasan mengenai yield. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana
menentukan nilai investasi pasar uang dan menghitung yield-nya baik investasi
dengan yield basis maupun discount basis.


1. Investasi dengan basis yield

    Contoh yang paling representatif dari investasi dengan yield basis adalah Money
Market Deposits dan Certificates of Deposits. Kedua surat berharga tersebut
biasanya ditebitkan pada nilai par-nya.
Pinjaman dan Investasi Jangka Pendek                                             111

    a.     Money Market Deposits

    Telah disinggung sebelumnya bahwasanya Money market deposits (MMD)
memiliki maturity date 1 minggu sampai dengan 12 bulan. Bunga yang ditawarkan
biasanya dikaitkan dengan London Interbank Bid Rate (LIBID). Jenis investasi ini
biasanya tidak bisa dicairkan sebelum maturity date-nya. Rumus yang digunakan
untuk menghitung bunga adalah sebagai berikut:

             R = M x d x (N/365)                                  ……(5.1)


Yield dalam hal ini adalah “d”. Sedangkan untuk menghitung nilai MMD pada saat
jatuh tempo adalah sebagai berikut:
          F = M + R                                             ……..(5.2)

Tingkat suku bunga efektif dihitung dengan rumus berikut:
                                       365/Nsm
 re =                     Nim                    -1                         …..(5.3)
             1 + d
                          365
Keterangan :
R = jumlah bunga
M = face/par value dari MMD
d = tingkat suku bunga (yield)
N = Jumlah hari antara tanggal pembukaan dengan jatuh tempo
F = Nilai pada saat jatuh tempo

Contoh:
Sebuah MMD dengan nilai £1.000.000; bunga 9,25 % pertahun dan jangka waktu 31
hari dibuka pada tanggal 15 januari dan jatuh tempo pada tanggal 15 februari. Maka
perhitungan bunga dan nilai jatuh temponya adalah sebagai berikut:

M = £1.000.000
d = 9,25 % pertahun
N = 31 hari


R = £1.000.000 x 0,00925 x (31/365) = £ 7.856,16
F = £1.000.000 + £ 7.856,16 = £ 1.007.856,16

                                          365/61
                        61                                  = 9,34 %
      re =     1 + 0,09 365                           - 1
112                                                                 Manajemen Kas



    Investor seringkali memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari money
market deposit dengan cara menjual Money Market Deposits kemudian uang hasil
penjualan kembali diinvestasikan ke Money Market Deposits yang lain. Cara seperti
ini akan memberikan keuntungan yang lebih dibanding menginvestasikan uang
sekaligus untuk jangka waktu yang sama dengan syarat tingkat suku bunga tidak
berubah. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung nilai pada saat
jatuh tempo jika metode menginvestasikan kembali digunakan.


 F =M x        1 + 0d1 N1          x      1 + 1d1 N2
                                                  365             …..(5.4)
                       365

Keterangan:
0d1    = Tingkat suku bunga untuk akhir periode pertama
1d1        = Tingkat suku bunga pada saat jatuh tempo
N1     = Lama periode pertama
N2     = Lama periode kedua

Sebagai perbandingan, return yang diberikan jika uang diinvestasikan sekaligus
   dalam satu waktu dapat dihitung dengan rumus berikut:


       F =M x        1 + 0d2 N1 + N2                                  …..(5.5)
                              365
Contoh:
Tingkat bunga untuk £1.000.000 MMD yang diterbitkan dengan jangka waktu dua
bulan adalah 9,25 % dan tidak berubah selama masa jatuh tempo. Bulan pertama
berjumlah 31 hari dan bulan kedua berjumlah 28 hari. Dengan cara menginvestasikan
kembali maka nilai pada saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

0d1     = 0,0925
1d1 = 0,0925
N1      = 31
N2      = 28
Pinjaman dan Investasi Jangka Pendek                                                   113



F = £1.000.000                     1 + 0,0925       31           x    1 + 0,0925       28
                     x
                                                    365                                365

  = £1.015.007,80



Sedangkan jika diivestasikan selama dua bulan tanpa melakukan penarikan, maka
nilai pada saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

        F = £1.000.000         x         1 + 0,0925         N1 + N2

                                                                365

             = £1.014.952,06

    b. Negotiable Certificates of Deposit
    Untuk Certificates of Deposit (CD) yang memiliki bunga tetap, jumlah bunga
diperhitungkan dengan menggunakan rumus (5.1). Akan tetapi perlu diingat
bahwasanya “d” tidak sama dengan yield. Hal ini dikarenakan harga CD tidak tetap
karena diperdagangkan di secondary market. Untuk itulah, untuk menghitung yield
diperlukan rumus sebagai berikut:



          M                    Nim       -1               365               …..(5.6)
 r =      P       1 + d                         x
                               365                        Nim

Untuk menghitung nilai CD –dalam hal ini current market price-nya-, digunakan
rumus sebagai berikut:


                    1 + d          Nim
          M x                      365
    P =                                                                       …..(5.7)
                1 + r        Nim
                             365
                         F
                                                                               …..(5.8)
       P =
               1 + r         Nim
                             365
114                                                                   Manajemen Kas



Tingkat suku bunga efektif dihitung dengan rumus berikut:

                              365/Nsm
                     Nim
re =      1 + r                         -1                            …..(5.9)
                     365
Keterangan:
r      = current yield
P      = current market price
re     = tingkat suku bunga efektif
F      = maturity value
M      = face value
d      = tingkat suku bunga
Nim    = jumlah hari antara issue dan maturity
Nsm    = jumlah hari antara settlement dan maturity
Nis    = jumlah hari antara issue dan settlement

Sedangkan jika CD tidak dimiliki dari saat pertama diterbitkan dan dijual sebelum
jatuh tempo, maka yield dihitung dengan rumus di bawah ini:


            1 + rp      Npm             1 + rs Ns           -1    x        365        …..(5.10
 rh =
                        365                       m                       Npm -       )

Keterangan:
rp     = yield pada saat CD dibeli
rs     = yield pada saat CD dijual
Npm    = jumlah hari antara pembelian dan jatuh tempo
Nsm    = jumlah hari antara penjualan dan jatuh tempo

Contoh:
1. Sebuah CD di-issued dengan harga £ 1.000.000 (harga par) dengan coupon
   (bunga) 8% dengan jangka waktu 91 hari akan jatuh tempo dalam 61 hari. Harga
   sekarang (current price) dari CD ini adalah £ 1.005.000.
   M = £ 1.000.000
   P = £ 1.005.000
   d = 8%
   Nim = 91 hari
   Nsm= 61 hari

            £ 1.000.000 x                    91                  36
    r =                        1 + 0,08               -1     x         = 8,9%
            £ 1.005.000                      36                  5
2. Sebuah CD dikeluarkan dengan harga £ 1.000.000 jatuh tempo dalam 91 hari
   dan coupon 8%. 61 hari lagi CD akan jatuh tempo yield pada saat sekarang
   adalah 9 %. Maka Nilai pada saat jatuh tempo dan tingkat suku bunga efektifnya
   adalah sebagai berikut:
Pinjaman dan Investasi Jangka Pendek                                           115


    M = £ 1.000.000
    d = 8%
    r =9%
    Nim = 91
    Nsm= 61


                                  1 + 0,08 91
           £ 1.000.000 x                   365
    P =
                    1 + 0,09            61
                                       365


        = £ 1.004.831,44

                                        365/Nsm
                            61
    re =        1 + r                              -1
                            365
3. Seorang investor membeli CD dengan jangka waktu 91 hari dengan coupon
   (bunga) 10%. CD tersebut akan jatuh tempo dalam waktu 50 hari, akan tetapi 20
       = 9,34 %
   hari sebelum jatuh tempo CD tersebut dijual dengan yield 10%. Maka yield
   selama CD dimiliki (holding yield).

    rp = 0,1
    rs = 0,1
    Npm= 50
    Nsm= 20

                   1 + 0,1 50                     1 + 0,1 26   -1   x       365
      rh =                                                0
                           365                                            50 - 20

           = 9,95%

2. Investasi dengan basis discount

    Yang termasuk jenis investasi semacam ini adalah Treasury Bills, Bills of
Exchange, Banker Acceptance dan Commercial Paper. Rumus (5.11) dan (5.12)
digunakan untuk memperhitungan nilai investasi ketika pertama kali diterbitkan
(issue)

                     M                                                  …..(5.11)
    P =
             1 + r       Nsm
                         365
116                                                                        Manajemen Kas




                      1     -d    Nsm                                 …..(5.12)
      P= M x
                                  365


      r =          d                                                       …..(5.13)
            1 – d (Nsm/365)

Keterangan:
P      = harga ketika di-issue (pertama kali dijual)
M      = face value
r      = yield
d      = tingkat discount
Nsm    = jangka waktu jatuh tempo

r (equivalent yield ) pada rumus (5.13) hanya berlaku untuk investasi yang hanya
sekali menerima discount (jatuh tempo dalam 6 bulan atau kurang). Sedangkan untuk
menghitung yield dari investasi yang menerima discount lebih dari satu kali (jatuh
tempo lebih dari 6 bulan) digunakan rumus (5.14).


               -2H + 2{H2 + (2H - 1) [(M/P) - 1]}1/2
                                                                             …..(5.14)
 rb =
                                 2H - 1
Keterangan:
rb     = yield untuk investasi yang menerima discount lebih dari sekali.
H      = Nsm / 365


Seperti pada CD, untuk investasi yang dibeli setelah issue dan dijual sebelum jatuh
tempo, yield-nya dihitung dengan menggunakan rumus (5.15)

             1 - ds       Nsm             1 + dp   Npm                        365          …..(5.15
 rh =                                                      -1    x                         )
                          365                      365                       Npm -
                                                                              N

Contoh:
1. Diterbitkan Treasury Bill dengan jangka waktu 91 hari dengan nilai £100 dengan
   discount 10%. Perhitungan harga penerbitan (issue) dan yieldnya adalah sebagai
   berikut:
   M            = £100
Pinjaman dan Investasi Jangka Pendek                                          117

    d           = 10%
    Nsm = 91 hari

    P = £100 x           1   - 0,1       91     = £ 97,51
                                        365

                   0,1
    r =                              = 10,26%
            1 – 0,1 (91/365)
2. Diterbitkan sebuah investasi bernilai £100 dengan jangka waktu 246 hari dan
   discount 9,43%. Perhitungan harga penerbitan dan yield-nya adalah sebagai
   berikut:
   M = £100
   d = 9,43%
   H = 246 hari/365 = 0,674

    P = £100 x           1   - 0,0943     246          = £ 93,65

                                          365

    rb =
           -2(0,624) + 2{0,6742 + [2(0,674) - 1] [(100/93,65) - 1]}1/2        = 9,93%
                                        2(0,674) - 1

3. Seorang investor membeli sbuah Treasury Bills dengan jangka waktu jatuh tempo
   91 hari
   10 hari setelah penerbitannya dan menjualnya tujuh hari kemudian dengan
   tingkat dicount yang sam ketika dibeli yaitu 10%. Perhitungan yield-nya adalah
   sebagai berikut:

    ds = 0,1
    dp = 0,1
    Nsm = 74
    Npm = 81

                1 - 0,1        74               1 + dp       81                     365
 rh =                                                              -1    x
                               365                           365                 Npm - Nsm


      = 10,23%


F. Strategi Pembiayaan Aset Lancar

    Dalam keadaan ekonomi yang ideal, asset jangka pendek seharusnya dibiayai
dengan utangjangka pendek, dan asset jangka panjang dibiayai dengan utangjangka
panjang. Seperti terlihat pad grafik 5.1 di mana jumlah asset tetap dan utangjangka
panjang ditambah saham selalu meningkat. Sedangkan jumlah asset lancar dan
utangjangka pendek selalu tetap setiap periodenya dan net working capital (asset
118                                                                           Manajemen Kas



lancar dikurangi utangjangka pendek) selalu nol. Akan tetapi dalam praktiknya, asset
lancar jarang sekali berjumlah nol.

    Secara teoritis ada dua strategi yang biasa digunakan untuk membiayai
kebutuhan kas jangka pendek, yaitu: (1) strategi fleksibel dan (2) strategi restriktif.
Berdasarkan strategi fleksibel, asset lancar dibiayai dengan menggunakan pinjaman
jangka panjang. Pada grafik 5.3 dapat kita lihat bahwasanya pinjaman jangka
panjang pada waktu-waktu tertentu melebihi total kebutuhan asset sehingga
kelebihan tersebut bisa dinvestasikan dalam bentuk investasi jangka pendek.

    Ketika pinjaman jangka panjang tidak mencukupi kebutuhan asset sehingga
diperlukan utang jangka pendek untuk membiayai defisit sebagaimana digambarkan
oleh grafik 5.4, hal inilah yang disebut dengan strategi restriktif.




 Uang
              Aset lancar = Utang jangka pendek




                                                  UtangJangka Panjang dan Modal
                                                  Saham
                      Aset tetap



                                                    Waktu
        0     1      2        3      4


            Grafik 5.1: Pembiayaan dalam Kondisi Ideal




 Uang




                                                      Total kebutuhan Aset




                                                         Waktu

            Grafik 5.2: Kebutuhan Kas
Pinjaman dan Investasi Jangka Pendek                                                 119



 Uang             Marletable                                Total kebutuhan Aset
                  Securities




                                                   Pembiayaan Jangka Panjang




                                                      Waktu

                  Grafik 5.3: Strategi Fleksibel



 Uang
              Pembiayaan Jangka Pendek                        Total Kebutuhan Aset




              Pembiayaan Jangka Panjang



                                                    Waktu
                 Grafik 5.4: Strategi Restriktif

1. Jumlah Pinjaman Jangka Pendek

   Tidak ada jawaban yang definitif mengenai berapa jumlah pinjaman jangka
pendek. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan analisis, yaitu:

    a. Cadangan Kas. Strategi fleksibel mengisyaratkan surplus kas dan pinjamam
       jangka pendek yang kecil. Strategi ini mengurangi kemungkinan sebuah
       perusahaan mengalami kesulitan keuangan, suatu institusi tidak perlu
       khawatir untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
    b. Maturity Hedging. Kebanyakan perusahaaan membiayai persediaannya
       dengan pinjaman jangka pendek dan menghindari penggunaan pinjaman
       jangka panjang untuk membiayai asset tetap (jangka panjang). Risiko dari
       kebijakan semacam ini adalah tingkat suku bunga pinjaman jangka pendek
       yang relatif lebih cepat berubah dibanding tigkat suku bunga pinjaman jangka
       panjang.
    c. Struktur Jangka waktu. Dalam keadaan normal tingkat suku bunga pinjaman
       jangka pendek lebih rendah disbanding tingkat suku bunga pinjaman jangka
120                                                                    Manajemen Kas



       panjang sehingga akan lebih menguntungkan untuk melakukan pinjaman
       jangka pendek.

2. Kekurangan dan Kelebihan Pembiayaan Jangka Pendek

    Berikut ini kelebihan dan kekurangan penggunaan pembiayaan jangka pendek
untuk memebiayai kebutuhan asset jangka pendek.


   a. Kecepatan

    Pinjaman jangka pendek dapat dengan lebih cepat diperoleh disbanding dengan
pinjaman jangka panjang. Pemberi pinjaman cenderung akan lebih teliti dalam
mengevaluasi kemampuan keuangan calon peminjam dan persyaratannnya bisa
sangat ketat mengingat panjangnya masa pinjaman. Karenanya, jika dana
dibutuhkan segera pinjaman jangka pendek adalah pilihan yang tepat.

   b. Fleksibilitas

     Pada umumnya pinjaman jangka panjang mensyaratkan batasan-batasan dan
peraturan-peraturan tertentu yang lebih restriktif dibanding pinjaman jangka pendek.
Persyaratan seperti presentase tertentu rasio likuiditas yang harus selalu
dipertahankan secara langsung maupun tidak langsung akan membatasi kinerja dari
institusi peminjam. Selain itu biaya seperti biaya penalty keterlambatan pembayaran
akan memberatkan peminjam.

   c. Biaya pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang

    Dalam keadaan normal yield dari pinjaman jangka pendek biasanya mengikuti
kurva menurun (downward sloping) di mana tingkat suku bunga akan cenderung
mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Sebaliknya pinjaman jangka pendek
mengikuti kurva yield menaik (upward sloping) di mana tinkat suku bunga akan terus
naik. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya biaya pinjaman jangka pendek lebih
kecil dibanding pinjaman jangka panjang.

   d. Risiko Pinjaman

    Meskipun tingkat suku bunganya lebih rendah dibanding pinjaman jangka
panjang, pinjaman jangka pendek karena beberapa alasan lebih berisiko. Biaya
bunga pinjaman jangka panjanga relatif lebih stabil berbeda dengan pinjaman tingkat
bunga pinjaman jangka pendek yang cenderung fluktuatif. Dalam kenyataannya
tingkat bunga pinjaman jangka pendek bisa naik hingga berlipat jika keadaan
ekonomi yang tidak baik. Lebih jauh, ketergantungan pada pinjaman jangka pendek
bisa berakibat fatal pada institusi peminjam. Ketika peminjam tidak memiliki asset
yang cukup untuk melunasi hutangya risiko kebangkrutan mengancam.
Pinjaman dan Investasi Jangka Pendek                                          121

3. Sumber Pinjaman Jangka Pendek

     Di sektor privat pinjaman jangka pendek biasanya diperoleh dengan menerbitkan
instrumen pasar uang atau mencari pinjaman dari bank komersial. Di beberapa
negara maju, penerbitan instrumen pasar uang sebagai sumber pembiayaaan jangka
pendek telah umum          dilakukan. Sedangkan penggunaan pinjaman dari bank
komersial adalah sesuatu yang tidak lazim dilakukan oleh pemerintah suatu negara.
Pinjaman biasanya diperoleh dari bank sentral atau lembaga yang dibentuk khusus
untuk mencari sumber dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan
pemerintah tersebut.

    a. Pinjaman Jangka Pendek Bank Komersial

    Secara umum, berbagai produk pinjaman jangka pendek yang disediakan oleh
bank bisa digolongkan menjadi dua jenis, yaitu: pinjaman dengan jaminan dan
pinjaman tanpa jaminan.

    1) Pinjaman tanpa jaminan

     Pinjaman tanpa jaminan adalah cara yang paling umum untuk membiayai
kebutuhan kas jangka pendek. Peminjam biasanya meminta line of credit (batas
maximum pinjaman) baik dengan ataupun tanpa komitmen. Tingkat suku bunga dari
line of credit pada umumnya beberapa persen lebih tinggi dari tingkat pinjaman suku
bunga bank utama (prime rate). Biasanya yang digunakan sebagai patokan LIBOR
(London Interbank Offered Rate), seperti: LIBOR + 2%.

    Line of credit dengan komitmen biasanya mengharuskan peminjam untuk
membayarkan sejumlah uang sebagai syarat, sering disebut commitment fee. Selain
commitment fee, institusi peminjam –khususnya yang berskala menegah dan kecil-
biasanya diminta untuk menyimpan sekian persen dari jumlah pinjamannnya sebagai
penjamin (compensating balances).

    2) Pinjaman dengan jaminan

    Jaminan yang sering diminta untuk utangjangka pendek biasanya piutang atau
persediaan.Untuk pinjaman dengan jaminan piutang, piutang biasanya ditempatkan
(assigned) atau di factoring kan. Sedangkan factoring bisa dikatakan sebagai
penjualan piutang. Pembeli piutang (factor) yang berhak atas utangdan melakukan
penagihan dengan sendiri. Berbeda dengan assignment, di mana piutang dijadikan
jaminan dan peminjam berrtanggung jawab menagih piutang apabila tidak mampu
membayar pinjamannya. Selain factoring dan assignment, piutang bisa dijadikan
jaminan dengan cara meminta pelanggan membayar piutang langsung ke bank
pemberi pinjaman tanpa melalaui peminjam.

    Pinjaman dengan jaminan persediaan ada tiga macam:

    1) Blanket Inventory Lien. Jenis pinjaman ini memberikan hak gadai atas
       persediaan yang dijaminkan oleh penjual.
122                                                                  Manajemen Kas


   2) Trust Receipt. Peminjam menahan persediaan dari peminjam dilengapi
      dengan dokumen trust receipt. Hasil penjualan dari persediaan dengan
      sendirinya akan menghapuskan hutang.
   3) Field-Warehouse Financing. Persediaan akan terlebih dahulu disupervisi oleh
      perusahaan pergudangan yang bekerja untuk pemberi pinjaman. Persediaan
      disimpan oleh perusahaan pergudangan tersebut dan tidak bisa digunakan
      oleh peminjam selama pinjamannya belum dilunasi.

   b. Biaya Pinjaman Bank

    Biaya pinjaman bank berbeda antara peminjam yang satu dengan yang lain.
Untuk peminjam dengan risiko tinggi, bank cenderung akan meninggikan biaya
pinjaman. Sebaliknya untuk peminjam dengan risiko rendah biaya pinjaman akan
lebih rendah. Patokan yang digunakan biasanya prime rate, peminjam yang
dipercaya akan mendapatkan pinjaman dengan tingkat suku bunga dibawah prime
rate sedanggkan peminjam yang dinilai berisiko akan mendapatkan suku bunga di
atas prime rate. Tingkat suku bunga bank terkait dengan keadaan ekonomi dan
kebijakan pemerintah. Pada saat perekonomian lemah di mana permintaan akan
pinjaman rendah, inflasi rendah dan pemerintah memiliki cadangan uang yang cukup,
tingkat suku bunga bank biasanya rendah. Sebaliknya ketika perekonomian kuat di
mana permintaan pinjaman meningkat dan pemerintah membatasi suplai uang,
tingkat suku bunga biasanya tinggi.

   Selain bunga ada banyak biaya lainnya yang terkait dengan pinjaman jangka
pendek. Berikut ini jenis-jenis biaya pinjaman jangka pendek:

   1) Biaya Amortisasi

    Pada umumnya pinjaman jangka pendek mengharuskan peminjam untuk
mencicil bunga pinjaman dan kemudian pada saat jatuh tempo barulah pokok
pinjaman dilunasi. Akan tetapi jenis pinjaman tertentu mengharuskan peminjam
mencicil tidak hanya bunga akan tetapi juga sejumlah tertentu dari pokok pinjaman.
Jumlah biaya bunga dan sejumlah pokok pinjaman tersebut yang disebut biaya
amortisasi.

   2) Jaminan (Security)

    Seperti diuraikan sebelumnya, ada jenis-jenis pinjaman tertentu yang
mengharuskan adanya jaminan yang biasanya berupa piutang ataupun persediaan.
Jaminan seperti ini kadangkala sama sekali tidak bisa digunakan oleh peminjam
sebelum pinjaman dilunasi. Selain itu, asset yang telah dijaminkan tidak dapat
dijadikan jaminan untuk pinjaman lain.

   3) Garansi Pinjaman

   Untuk institusi peminjam dengan skala kecil, bank biasanya meminta garansi dari
pemilik institusi tersebut sebagai penanggung jawab secara pribadi (biasanya
Pinjaman dan Investasi Jangka Pendek                                             123

pemilik). Akan tetapi untuk institusi peminjam berskala besar hal ini jarang dilakukan
karena banyaknya jumlah shareholder atau stakeholder.

    4) Bunga Nominal

    Bunga bank ada yang tetap dan ada yang mengambang. Suku bunga
mengambang biasanya dikaitkan dengan patokan tertentu seperti prime rate, LIBOR,
atau t-bills rate. Kebanyakan pinjaman yang bersuku bunga mengambang adalah
pinjaman yang memiliki waktu jatuh tempo lebih dari sembilan puluh hari.


    5) Frekuensi Pembayaran Bunga

    Surat utang jangka pendek biasanya menyebutkan berapa kali bunga harus
dibayar. Bunga biasanya dihitung per hari akan tetapi dibayar bulanan.

    6) Jatuh Tempo

    Berbeda dengan pinjaman jangka panjang yang memiliki waktu jatuh tempo yang
pasti, pinjaman jangka pendek tidak memiliki waktu jatuh tempo yang spesifik.
Sebagai contoh sering disebutkan bahwa waktu jatuh tempo 30 hari, 90 hari, enam
bulan atau setahun, ini berarti peminjam bisa memilih salah satu waktu jatuh tempo
dan memperpanjang waktu jatuh tempo dengan persetujuan bank.

    7) Discount

     Berbeda dengan bunga yang biasanya dibayar setelah pinjaman diterma,
discount dipotong dari jumlah pinjaman sebelum pinjaman dibayarkan. Sebagaimana
diterangkan sebelumnya discount adalah selisih antara jumlah yang diterima
peminjam dengan jumlah pinjaman ketika jatuh tempo.

    8) Komponen Biaya Lainnya

    Seperti disebutkan sebelumnya, jenis pinjaman jangka pendek tertentu
mensyaratkan adanya compensating balances dan commitment fee. Jumlah
commitment fee ditentukan berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman
yang belum ditarik, hal ini berlaku untuk pinjaman dengan line of kredit (batas kredit)
formal. Contoh: Sebuah institusi membuat persetujuan untuk meminjam $
100.000.000 dengan commitment fee ¼ dari 1% jumlah pinjaman yang belum ditarik,
jumlah pinjaman yang telah ditarik adalah $ 50.000.000, maka commitment fee-nya
adalah $ 125.000 (¼ x 1% x $ 50.000.000). Baik compensating balance maupun
commitment fee berakibat meningkatnya biaya pinjaman dan tingkat suku bunga
efektifnya.

4. Memilih Bank

    Seringkali yang dijadikan pertimbangan dalam memilih bank lender (pemberi
pinjaman) adalah biaya pinjaman dan lokasi. Sebenarnya, ada banyak faktor penting
124                                                                    Manajemen Kas



lainnya yang harus dipertimbangkan, berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan
sebelum menentukan bank peminjam:

   a. Kesiapan Menanggung Risiko

    Setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda mengenai risiko, ada yang
konservatif (menghindari risiko), ada pula yang moderat. Bank yang memiliki jumlah
deposit yang fluktuatif biasanya lebih konservatif dibanding bank-bank yang memiliki
jumlah deposit yang besar yang biasanya lebih moderat. Selain itu bank-bank yang
memiliki cabang yang banyak dan tersebar biasanya lebih moderat dikarenakan risiko
yang besar dari suatu cabang akan diperhitungakan secara agregat dengan risiko
dari cabang yang lain.

   b. Nasihat dan Konsultasi

   Bank-bank tertentu memiliki divisi konsultasi, dari pengalaman yang didapat dari
nasabah lain seringkali bank mampu memberikan nasihat yang berharga dalam
menghadapi masalah yang dihadapi atau memperbaiki keadaan yang telah ada.

   c.   Spesialisasi

    Mengetahui spesialisasi dari suatu bank berguna bagi calon peminjam. Bank
yang memiliki spesialisasi yang sesuai dengan bidang operasi usaha peminjam akan
lebih membantu bagi peminjam sendiri.

   d. Batas Maksimal Pinjaman

    Batas maksimal pinjaman yang dapat diberikan bank biasanya berkaitan erat
dengan ukuran bank tersebut. Bank hanya diperbolehkan meminjamkan jumlah
(presentase) tertentu dari modal sahamnya ditambah laba ditahan. Untuk pinjaman
dengan jumlah besar sebaiknya dipilih bank-bank besar.



   e. Merchant Banking

    Istilah “Merchant Bank” bisa diartikan bank yang tidak hanya menyediakan
pinjaman tapi juga modal dan nasehat keuangan. Bagi calon peminjam bank seperti
akan lebih menguntungkan.

   f.   Pelayanan Lainnya

    Calon peminjam juga perlu mengevaluasi fasilitas apa saja yang ditawarkan oleh
bank peminjam. Calon peminjam semestinya mempertimbangkan fasilitas–fasilitas
seperti: pelayanan manajemen kas, transfer, kemudahan mendapatkan mata uang
asing dan penitipan dan fasilitas lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan
preferensinya.
Pinjaman dan Investasi Jangka Pendek                                           125



5. Instrumen Pasar Uang

    Selain pinjaman dari bank, penerbitan surat utang jangka pendek mungkin bisa
menjadi alternative lain pembiayaan jangka pendek pemerintah pusat maupun
daerah. Di Amerika Serikat sendiri surat utang jangka pendek telah menjadi hal yang
tidak asing lagi sebagai sumber pembiayaan jangka pendek. Pemerintah pusat
menerbitkan treasury bill, sedangkan Pemerintah negara bagian dapat menerbitkan:
Tax-exempt municipal notes, Tax-exempt variable-rate demand bonds (VRDBs) dan
Commercial Paper (CP). Kelebihan penggunaan instrumen pasar uang sebagai
pembiayaan dibanding pinjaman bank salah satunya adalah total biaya pinjaman
yang dikeluarkan untuk penerbitan surat utang lebih rendah daripada total biaya
pinjaman bank. Selain itu syarat pinjaman yang seringkali ketat dan terlalu mengikat
tidak ada dalam penerbitan surat utang negara.

    Sejauh ini telah ada UU 24/2002 yang mengatur mengenai Penerbitan Surat
Perbendaharaan Negara oleh Pemerintah Pusat. Surat Perbendaharaan Negara
adalah surat utangjangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo satu tahun dan
menawarkan return berupa discount. Di tingkat pemerintah daerah, telah ada UU
33/2004 yang mengatur mengenai pinjaman jangka pendek, menengah dan panjang
oleh pemerintah daerah. Akan tetapi dalam praktiknya baru Surat Perbendaharaan
Negara yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

    Belum adanya peraturan yang rinci mungkin merupakan kendala utama
penerbitan surat utangjangka pendek ditambah kurangya pengetahuan dan sumber
daya manusia yang kompeten mengenai tata cara dan administrasi penerbitan surat
utangjangka pendek. Selain itu pasar uang yang kurang likuid, secara tidak langsung
akan melemahkan minat investor untuk membeli surat utang negara. Pemerintah
telah berusaha menggalakkan perdagangan surat utang negara dengan membentuk
IDM (Inter Dealer Market). Dengan IDM diharapkan tersedia informasi yang memadai
mengenai transaksi perdagangan surat utang negara, sehingga investor lebih tertarik
untuk menanamkan uangnya.

6. Kriteria Memilih Pinjaman Jangka pendek

    Ada beberapa kriteria yang biasanya dipakai dalm memilih/menentukan jenis
pembiayaan jangka pendek. Di antaranya: tingkat suku bunga (interest) dan biaya
pinjaman lainnya, jatuh tempo (maturity), jaminan (security).

    a. Biaya pinjaman

    Besarnya biaya pinjaman perlu diperhitungkan dengan cermat sebelum
memutuskan untuk menerbitkan surat utang atau melakukan pinjaman sehingga
jumlah pinjaman yang diterima sesuai dengan kebutuhan kas jangka pendek. Bunga
pinjaman jangka pendek biasanya fixed (tetap) akan tetapi ada juga suku bunga yang
mengambang (float) sesuai dengan tingkat suku bunga umum. Untuk pinjaman tanpa
126                                                                        Manajemen Kas


jaminan biaya lain yang timbul selain bunga adalah commitment fee dan
compensating balances.
    Untuk surat utang jangka pendek biaya pinjaman berupa discount atau coupon.
Besarnya discount dan coupon yang ditawarkan perlu diperhitungkan dengan cermat
agar tidak terlalu besar. Akan tetapi juga perlu diingat, discount yang terlalu kecil (di
bawah harga pasar) tidak akan membuat investor tertarik.

    b. Maturity (Jangka Waktu Jatuh Tempo)

     Maturity menjadi pertimbangan yang lain sebelum memutuskan untuk meminjam.
Semakin lama maturity sebuah utangjangka makin besar biaya pinjaman yang harus
dikeluarkan. Akan tetapi tingkat likuiditas juga perlu dipertimbangkan, apakah institusi
mampu melunasi hutangnya tersebut pada saat jatuh tempo. Untuk proyek yang
dapat dengan segera menghasilkan cash inflow sebaiknya memilih maturity yang
pendek, sebaliknya untuk pembiayaan proyek yang baru akan menghasilkan cash
inflow dalam jangka waktu yang lama sebaiknya dipilih utangdengan maturity yang
panjang.

    c. Security

    Seperti diterangkan sebelumnya, jaminan untuk utangjangka pendek biasanya
berupa piutang dan persediaan. Jaminan bisa dengan cara assignment atau
factoring. Dalam factoring peminjam tidak bertanggung jawab melakukan penagihan
piutang jika hutangnya tidak bisa dilunasi, sedangkan dalam assignment, penagihan
piutang adalah tanggung jawab peminjam.




RINGKASAN MATERI

    Investasi jangka pendek merupakan salah satu alternatif dalam rangka
memanfaatkan kelebihan kas, selain cara-cara umum lainnya seperti membentuk
cadangan mata uang asing dan penyertaan modal pada BUMN. Investasi jangka
pendek atas kelebihan kas dapat dilakukan di pasar keuangan – baik pasar uang
primer maupun pasar uang sekunder. Sebelum melakukan investasi perlu
dipetimbangkan faktor-faktor seperti periode pelunasan, resiko bunga, kemudahan
investasi tersebut diubah menjadi kas kembali dan resiko pajak. Nilai atas investasi
tersebut juga bervariasi dalam perhitungannya; berbasis yield atau berbasis discount.
    Manfaat lain dari investasi jangka pendek adalah sebagai bagian dari strategi
pembiayaan atas kebutuhan aset lancar. Strategi fleksibel dalam pembiayaan aset
lancar memberikan peluang untuk melakukan pinjaman jangka panjang untuk
memenuhi kebutuhan aset lancar, kemudian ketika ada kelebihan kas dapat
dimanfaatkan dengan berinvestasi jangka pendek.
Pinjaman dan Investasi Jangka Pendek                                         127

   Pertimbangan atas pelaksanaan strategi fleksibel ini tentunya harus
memperhatikan beberapa faktor seperti: jumlah pinjaman jangka panjang, manfaat
dan biaya jangka pendek yang harus dihadapi, dan sumber pinjaman.


LATIHAN

1. Ada berapa jenis komoditas yang diperjual belikan di dalam pasar keuangan?
    sebutkan !
2. Apa perbedaan pasar primer dan pasar sekunder?
3. Sebutkan dan jelaskan dengan singkat jenis-jenis investasi dalam pasar uang!
4. Faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan investasi
    di pasar uang?
5. Perhitungan nilai dari investasi di pasar uang bisa berbasis Yield (keuntungan)
    dan berbasis discount, jelaskan mengenai hal ini secara singkat!
6. Faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis pinjaman
    jangka pendek?
7. Apa saja manfaat yang dapat diperoleh ketika melakukan pembiayaan jangka
    pendek?
8. Sebutkan sumber-sumber pinjaman jangka pendek!
9. Faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih bank
    peminjaman?
10. Sebutkan tiga kriteria dalam memilih pinjaman jangka pendek!
BAB 6

SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PENGELOLAAN KAS




Tujuan Pembelajaran:

Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan mampu:

1. memahami prinsip-prinsip umum pengendalian intern
2. memahami pengendalian atas penerimaan kas baik dari penjualan tunai maupun
   dari piutang
3. memahami prinsip-prinsip pengendalian pengeluaran kas
4. memahami prinsip-prinsip pengendalian atas saldo kas
5. memahami prinsip-prinsip rekonsiliasi kas
130
Manajemen Kas


     Kas biasanya merupakan awal dari siklus operasi sebuah organisasi. Begitu pula
dalam sistem pengendalian intern, kas biasanya merupakan titik awal. Kas adalah
salah satu aktiva yang siap untuk diubah menjadi jenis aset yang lain; sangat mudah
disembunyikan dan dipindahkan; serta sangat diinginkan. Karena karakteristik ini, kas
adalah aktiva yang paling rawan terhadap pencurian dan penyalahgunaan. Terlebih
lagi, karena jumlah transaksi kas yang sangat besar, banyak kekeliruan mungkin
terjadi dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi kas. Untuk menjaga kas dan
untuk memastikan akurasi catatan akuntansi untuk kas, pengendalian intern yang
efektif terhadap kas sangat penting sekali.

     Untuk mengurangi risiko kegagalan pengendalian intern, pengendalian intern
terkait kas harus didokumentasikan oleh organisasi, training yang tepat harus
diberikan kepada para staf untuk menjamin pemahaman yang jelas dan penerapan
yang tepat prosedur pengendalian intern, dan supervisi yang berkelanjutan. Dan
pengawasan pengendalian intern harus dilakukan secara teratur.
         Sangat disarankan bahwa ketika mendesain sistem prosedur pengendalian
intern terkait kas, organisasi berkonsultasi dengan auditornya. Pengendalian intern
yang didesain secara buruk, tidak dipahami, atau tidak dilaksanakan sepenuhnya
dapat menyebabkan terjadinya penggelapan, kehilangan persediaan dalam jumlah
besar, pencurian, dan bentuk kecurangan dan kekeliruan yang lain.


A. PRINSIP-PRINSIP UMUM PENGENDALIAN INTERN

    Dewasa ini ada kecenderungan perubahan penerapan konsep pengendalian
intern, yaitu perubahan dari penggunaan pengendalian yang fokus pada hard control
beralih pada pengendalian yang fokus pada soft control. Konsep pengendalian
dengan hard control memandang pengendalian intern dalam perspektif pengendalian
sebagai alat (control tools) yang terdiri dari serangkaian aturan. Alat tersebut
umumnya terdiri dari: organisasi, kebijakan, prosedur, personil, akuntansi,
penganggaran, pelaporan, dan review intern. Konsep hard control dipandang tidak
efektif karena mengandalkan serangkaian aturan dalam alat pengendalian saja
tidaklah cukup. Sebuah premis menyatakan bahwa orang cenderung untuk
mencurangi hard control, demikian pula di masyarakat kita sangat populer anekdot
“aturan itu ada untuk dilanggar”. Oleh karena itu, konsep pengendalian dengan soft
control berusaha membangun kompetensi dan integritas personil/organisasi selain
menerapkan aturan, kebijakan, dan prosedur. Salah satu kerangka pengendalian
intern dengan konsep soft control adalah konsep pengendalian yang dirancang oleh
COSO.

    COSO (Commitee of the Sponsoring Organizations) adalah sebuah komite yang
terdiri dari organisasi pendukung Treadway Comission. Dibentuk pada tahun 1985
oleh lima lembaga profesional, yaitu Financial Executive International (FEI), The
American Accounting Association (AAA), The American Institute of Certified Public
Accountants (AICPA), The Institute of Internal Auditors (IIA), dan Institute of
Management Accountant (IMA). Pada tahun 1992, COSO menyelesaikan dan
menerbitkan Internal Control-Integrated Framewok. Kerangka konsep
Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Kas                                             131

pengendalian intern dari COSO dapat diterapkan di semua sektor baik swasta
maupun publik.

   Pengendalian intern adalah suatu proses—yang dijalankan oleh dewan
komisaris, manajemen, dan personel lain entitas—yang didesain untuk memberikan
keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:
   a). keandalan pelaporan keuangan
   b). efektivitas dan efisiensi operasi
   c). kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

    Tujuan keandalan pelaporan keuangan berkaitan dengan tanggung jawab
manajemen dalam menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditor, dan
pengguna lainnya. Manajemen mempunyai kewajiban hukun dan profesional untuk
menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai dengan standar pelaporan,
misalnya prinsip akuntansi yang berlaku umum. Esensi tujuan efektivitas dan
efisiensi operasi adalah mencegah kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu
dalam segala aspek usaha, dan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang
tidak efisien dan efektif. Bagian penting lain dari efektivitas dan efisiensi adalah
pengamanan aktiva dan catatan. Aktiva fisik perusahaan dapat dicuri,
disalahgunakan atau dirusak kalau tidak dilindungi oleh pengamanan yang memadai.
Kondisi yang sama berlaku untuk aktiva nonfisik seperti piutang usaha, dokumen
penting, dan sebaginya. Organisasi juga mempunyai tujuan kepatuhan terhadap
hukum dan peraturan yang berlaku. Banyak sekali hukum dan peraturan yang
harus diikuti perusahaan. Beberapa diantaranya berkaitan tidak langsung dengan
akuntansi. Misalnya UU Lingkungan hidup dan UU perburuhan.

Pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling terkait berikut ini:

1. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi
   kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan
   dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan
   struktur. Lingkungan pengendalian dapat juga dilihat dari tindakan dan kebijakan
   yang mencerminkan sikap manajemen puncak dan pemilik suatu entitas
   mengenai pengendalian dan arti pentingnya.

    Sub komponen dari Lingkungan pengendalian:
    a. Integritas dan nilai-nilai etika. Integritas dan nilai-nilai etika adalah produk dari
       standar etika dan perilaku entitas dan bagaimana standar tersebut
       dikomunikasikan dan dijalankan dalam praktek. Ini meliputi tindakan
       manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi intensif fan godaan yang
       menyebabkan pegawai bertindak tidak jujur, melanggar hukum atau tidak
       etis. Termasuk juga komunikasi standar nilai dari perilaku perusahaan
       kepada pegawai melalui pernyataan kebijakan dan aturan pelaksanaan.
    b. Komitmen terhadap kompetisi. Kompetensi adalah pengetahuan dan
       keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Komitmen
       terhadap kompetensi meliputi pertimbangan manajemen terhadap tingkat
       kompetensi pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkatan tersebut berubah
       menjadi keterampilan dan pengetahuan yang dipersyaratkan.
132
Manajemen Kas


    c.   Falsafah manajemen dan gaya operasi. Manajemen, melalui aktivitasnya,
         memberikan tanda yang jelas kepada pegawai tentang pentingnya
         pengendalian. Sebagai contoh, apakah manajemen bersifat pengambil risiko
         atau penghindar risiko? Dapatkah manajemen digambarkan sebagai fat and
         bureaucratic, lean and mean, didominasi oleh saru atau beberapa orang,
         atau apakah “sudah tepat”?
    d.   Struktur organisasi. Struktur organisasi suatu satuan usaha membatasi garis
         tanggung jawab dan wewenang yang ada. Ini biasanya juga menghubungkan
         garis arus komunikasi.
    e.   Dewan komisaris atau komite audit.. Dewan komisaris yang efektif adalah
         yang independen dari manajemen dan anggota-anggotanya aktif dan aktif
         menilai aktivitas manajemen. Seluruh preusan Publio di Amerika Serikat yang
         sahamnya dijual di Pasar Modal New York disyaratkan untuk memiliki komite
         audit yang beranggotakan direksi dan komisaris dari luar.Komite audit.
         Biasanya dibebani tanggung jawab mengawasi proses pelaporan keuangan,
         mencakup struktur pengendalian intern dan ketaatan kepada undang-undang
         dan peraturan. Agar menjadi efektif, komite audi harus menjaga komunikasi
         yang terus-menerus dengan baik auditor intern maupun auditor ekstern. Hal
         ini memungkinkan komite audit. Dan auditor untuk membahas masalah-
         masalah yang berkaitan seperti integritas atau tindakan manajemen.
    f.   Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Metode komunikasi formal
         mengenai wewenang dan tanggung jawab sangat penting. Ini mungkin
         mencakup cara-cara seperti memo dari manajemen tentang pentingnya
         pengendalian dan masalah berkaitan dengan pengendalian, organisasi
         formal dan rencana operasi, deskripsi tugas pegawai dan kebijakan terkait,
         dan dokumen kebijakan yang menggambarkan perilaku pegawai seperti
         perbedaan kepentingan dan kode etik perilaku formal.
    g.   Kebijakan dan praktik kepegawaian Aspek paling penting dalam sistem
         pengendalian adalah pegawai. Jika pegawainya kompeten dan dapat
         dipercaya, pengendalian lain boleh tidak ada dan laporan keuangan yang
         andal tetap akan dihasilkan. Orang yang Jujur dan efisien akan dapat bekerja
         pada tingkat yang tinggi bahkan dengan sedikit pengendalian yang
         mendukung mereka. Bahkan meskipun terdapat banyak pengendaliannya,
         orang yang tidak Jujur dan tidak kompeten dapat mengacaukan sistem.
         Meskipun pegawai tersebut kompeten dan terpecaya tiap orang memiliki
         kelemahan yang melekat. Mereka dapat, misalnya, menjadi bosan atau tidak
         puas, masalah pribadi dapat merusak kinerjanya, atau tujuan mereka
         mungkin berubah.
    h.   Karena pentingnya pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya dalam
         menyediakan pengendalian yang efektif, metode bagaimana mereka direkrut,
         dievaluasi dan digaji merupakan bagian yang penting dari struktur
         pengendalian intern.

2. Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang
   relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan
   bagaimana risiko harus dikelola. Mengidentifikasi risiko berarti mengidentifikasi
   keadaan atau kejadian potensial yang dianggap dapat mengganggu pencapaian
   tujuan organisasi. Risiko dapat bersumber dari dalam maupun luar organisasi.
Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Kas                                      133

    Risiko yang bersumber dari dalam (intern) misalnya berasal dari kelemahan
    suatu sistem dan risiko bawaan dari sifat bisnis organisasi. Sedangkan risiko
    yang bersumber dari luar misalnya risiko yang bersumber dari tindakan
    kompetitor. Penaksiran risiko dimaksudkan untuk menetapkan derajat signifikansi
    risiko agar dapat ditentukan langkah-langkah reaktif selanjutnya. Risiko yang
    signifikan harus dikelola (managed), misalnya dihilangkan, dikurangi, atau
    dibagi/sebar (shared) ke beberapa bagian sehingga tingkat risiko menjadi tingkat
    risiko yang dapat ditolerir oleh organisasi. Namun, seringkali risiko tidak dapat
    dihilangkan dan butuh biaya yang besar untuk menguranginya, manajemen
    organisasi harus mempertimbangkan apakah manfaat dari pengurangan risiko
    tersebut melebihi biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurangi risiko.

3. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan
   manajemen untuk menjamin bahwa semua arahan manajemen dilaksanakan
   dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Banyak sekali kebijakan dan prosedur
   yang dapat dibuat oleh organisasi, tetapi umumnya dapat dibagi menjadi enam
   kategori berikut ini:
   a. Pemisahan tugas yang cukup. Empat pedoman umum dalam pemisahan
       tugas untuk mencegah salah saji yang disengaja maupun tidak disengaja:
       1) Pemisahan pemegang (custody) aktiva dari fungsi akuntansi. Alasan
            untuk tidak mengijinkan orang yang kadang-kadang maupun permanen
            memegang aktiva untuk mencatat aktiva tersebut adalah untuk
            melindungi organisasi dari penggelapan. Kalau seseorang menjalankan
            kedua fungsi tersebut, ada risiko besar orang tersebut mengeluarkan
            aktiva untuk kepentingan pribadi dan menyesuaikan catatan untuk
            menghilangkan tanggung jawab. Misalnya, jika seorang kasir yang diberi
            tanggung jawab untuk menerima uang sekaligus melakukan pencatatan
            transaksi, ada kemungkinan kasir menerima uang dari pelanggan tetapi
            tidak mencatat transaksi penjualan tersebut.
       2) Pemisahan otorisasi transaksi dari pemegang aktiva yang bersangkutan.
            Otorisasi transaksi dan penanganan aktiva oleh orang yang sama
            meningkatkan kemungkinan penggelapan. Kalau memungkinkan,
            diperlukan untuk mencegah orang yang menyetujui transaksi, memiliki
            kendali atas aktiva tersebut. Misalnya orang yang sama seharusnya tidak
            diizinkan menyetujui pembayaran faktur pembelian dan juga
            menandatangani tagihan
       3) Pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggung jawab pembukuan
            (akuntansi). Kalau dalam tiap departemen atau divisi dalam organisasi
            bertanggung jawab untuk membuat catatan dan laporan bagiannya, ada
            kecenderungan hasilnya memihak (bias) untuk memperbaiki kenerja
            yang dilaporkan. Untuk menjamin informasi tidak memihak, pembukuan
            biasanya ada di departemen tersendiri di bawah pimpinan puncak.
       4) Pemisahan tugas dalam PDE, diperlukan untuk memisahkan fungsi
            utama dalam PDE (Pemrosesan Data Elektronik). Yang ideal, fungsi
            berikut ini harus dipisahkan:
            o Analis sistem. Analis sistem bertanggung jawab atas perancangan
                 umum sistem. Analis menentukan tujuan sistem keseluruhan dan
                 rancangan khusus bagi aplikasi tertentu.
134
Manajemen Kas


            o   Programmmer. Berdasarkan tujuan individual yang ditentukan oleh
                analis sistem, programmer mengembangkan bagan arus untuk
                aplikasi, menyiapkan instruksi komputer, menguji program, dan
                mendokumentasikan hasilnya. Penting bahwa programmmer tidak
                memiliki akses untuk memasukkan data atau mengoperasikan
                komputer, karena pemahaman program dapat dengan mudah
                digunakan untuk kepentingan pribadi.
           o Operator komputer. Operator komputer bertanggung jawab dalam
                menjalankan data melalui sistem dalam kaitannya dengan program
                komputer. Operator mengikuti petunjuk yang ditetapkan dalam
                petunjuk pelaksanaan program yang telah dikembangkan oleh
                programmmer. Idealnya, operator sebaiknya dicegah untuk memiliki
                pengetahuan yang cukup sehingga dapat memodifikasi program
                sebelum atau selama digunakan. Dalam beberapa kasus dealkasi
                yang tercatat, operator dapat menutupi penggelapan dengan
                merubah data asli.
           o Pustakawan bertanggung jawab atas pemeliharaan program
                komputer, berkas transaksi, dan catatan komputer yang penting
                lainnya. Pustakawan dibuat sebagai alat memberikan pengendalian
                fisik atas catatan ini dan memberikannya hanya kepada orang yang
                diotorisasi.
           o Kelompok pengendali data. Fungsi kelompok pengendali data adalah
                untuk menguji efektivitas dan efisiensi semua aspek dalam sistem.
                Ini mencakup penerapan pada berbagai pengendalian, kualitas
                masukan, dan kelayakan keluaran. Sepanjang petugas kelompok
                pengendali melakukan verifikasi intern, diperlukan keindependenan
                mereka.
    b. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas. Setiap transaksi harus
       diotorisasi dengan pantas kalau pengendalian ingin memuaskan. Kalau
       setiap orang dalam organisasi dapat memperoleh atau menggunakan aktiva
       sekehendak hati, kekacauan akan terjadi. Otorisasi dapat berbentuk umum
       atau khusus. Otorisasi umum berarti bahwa manajemen menyusun kebijakan
       bagi organisasi untuk ditaati. Bawahan diinstruksikan untuk menerapkan
       otorisasi umum ini dengan cara menyetujui seluruh transaksi dalam batas
       yang ditentukan oleh kebijakan. Contoh otorisasi umum adalah penerbitan
       dafter harga pasti untuk penjualan barang, batasan kredit pelanggan, dan titik
       pemesanan kembali.

            Otorisasi khusus dilakukan terhadap transaksi individual. Manajemen
        seringkali tidak dapat menyusuk kebijakan umum otorisasi untuk beberapa
        transaksi. Sebagai gantinya, lebih disukai untuk membuat otorisasi
        berdasarkan kasus demi kasus. Misalnya adalah otorisasi transaksi
        penjualan oleh manager penjualan atas mobil organisasi yang telah dipakai.

            Orang atau kelompok yang menjamin otorisasi khusus atau umum untuk
        transaksi seharusnya memeganga posisi yang separan dengan sifat dan
        besarnya transaksi. Kebijakan otorisasi tersebut harus dibuat oleh
        manajemen puncek. Misalnya, kebijakan umum adalah bahwa setiap
Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Kas                                      135

         perolehan aktiva modal melebihi jumlah tertentu harus diotorisasi oleh dewan
         komisaris.

           Ada perbedaan antar otorisasi (authorization) dengan persetujuan
       (approval). Otorisasi adalah keputusan tentang kebijakan baik untuk
       transaksi yang bersifat umum maupun khusus. Persetujuan adalah
       implementasi keputusan otorisasi umum manajemen. Misalnya anggaplah
       manajemen menentukan kebijakan otorisasi untuk pemesanan persediaan
       saat pasokan yang ada ditangan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan
       kurang dari 3 minggu. Ini adalah otorisasi umum. Kalau bagian tersebut
       memesan persediaan, pegawai yang bertanggung jawab untuk memelihara
       catatan akan menyetujui pemesanan yang mengidentifikasikan bahwa
       kebijakan otorisasi telah dipenuhi.
    c. Dokumen dan catatan yang memadai
       1) Dokumen dan catatan adalah obyek fisik dengan mana transaksi
           dimasukkan dan dikhtisarkan. Mencakup bermacam unsur seperti faktur
           penjualan, permintaan pembelian, dan kartu absen. Dalam sistem
           akuntansi yang terkomputerisasi, kebanyakan dokumen dan catatan
           dikelola dalam betuk bnerkas komputer sampai mereka dicetak untuk
           tujuan tertentu. Kedua dokumen dasar dan catatan dengan mana
           transaksi terdapat adalah penting, tetapi ketidakcukupan dokumen
           umumnya menyebabkan masalah pengendalian yang lebih besar.

              Dokumen berfungsi sebagai penghantar informasi ke seluruh bagian
              organisasi dan antara organisasi yang berbeda. Dokumen harus
              memadai untuk memberikan keyakinan memadai bahwa seluruh aktiva
              dikendalikan dengan pantas dan seluruh transaksi dicatat dengan benar.

            Prinsip-prinsip relevan tertentu diikuti dalam membuat rancangan dan
            penggunaan dokumen dan catatan yang pantas. Dokumen sebaiknya:
            a. Berseri dan prenumbered untuk memungkinkan pengendalian atas
                hilangnya dokumen, dan sebagai alat bantu dalam penempatan
                dokumen kalau mereka diperlukan di kemudian hari.
            b. Disiapkan pada saat transaksi terjadi atau sesegera sesudahnya.
                Kalau selangwaktunya makin lama, catatan menjadi kurang dpat
                dipercaya dan ada kemungkinan besar terjadinya kekeliruan.
            c. Cukup sederhana untuk menjamin bahwa dokumen dan catatan
                dapat dimengerti dengan jelas.
            d. Dirancang       sedapat    mungkin     untuk  multiguna,   sehingga
                meminimalkan bentuk dokumen dan catatan yang berbeda-beda.
            e. Dirancang dalam bentuk yang mendorong penyajian yang benar. Ini
                dapat dilakukan dengan memberikan derajat pengecekan intern
                dalam formulir atau catatan. Misalnya dokumen harus berisi petunjuk
                arah yang tepat, runag kosong untuk otorisasi dan persetujuan, dan
                ruang kosong yang dirancang untuk data numeris.
         2) Bagan akun. Pengendalian yang sangat berkaitan erat dengan dokumen
            dan catatan adalah bagan akun, yang mengklasifikasikan transaksi ke
            dalam akun-akun individual neraca dan rugi laba. Bagan akun
136
Manajemen Kas


           merupakan pengendalian yang penting karena memberikan kerangka
           kerja untuk menentukan informasi yang disajikan kepada manajemen
           dan pemakai lain laporan keuangan. Bagan akun bermanfaat dalam
           mencegah salah saji karena salah klasifikasi kalau dijelaskan dengan
           akurat dan tepat jenis transaksi apa yang seharusnya dimasukkan ke
           dalam setiap akun.
       3) Pedoman sistem. Prosedur pencatatan yan pantas sebaiknya diuraikan
           dalam pedoman sistem untuk mendorong penerapan yang konsisten.
           Pedoman seharusnya memberikan informasi yang cukup sehingga
           memungkinkan pencatatan ynag cukup dan pemeliharaan pengendalian
           yang pantas atas aktiva.
    d. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan. Adanya pengendalian yang
       memadai untuk mengamankan aktiva dan catatan sangat penting. Kalau
       aktiva dibiarkan tidak terlindungi, aktiva tersebut dapat dicuri. Kalau catatan
       tidak diamankan dengan memadai, catatan tersebut dapat dicuri, rusak atau
       hilang. Jenis ukuran perlindungan untuk mengamankan aktiva dan catatan
       yang paling utama adalah penggunaan tindakan pencegahan secara fisik.
       Contohnya adalah penggunaan gudang persediaan untuk melindungi dari
       pencurian. Kalau gudang ada di bawah pengawasan pegawai yang
       kompeten, dapat dijamin bahwa keusangan menjadi minimum. Kotak tahan
       api dan kotak deposit untuk melindungi aktiva seperti uang dan efek-efek
       merupakan perlindungan fisik lain yang penting.

       Kalau suatu organisasi sudah sangat terkomputerisasi, sangat perlu untuk
       melindungi peralatan, program, dan berkas data komputer. Pengendalian
       berkenaan dengan perlindungan peralatan program dan berkas PDE, terdiri
       dari:
       1) Pengendalian fisik, digunakan untuk melindungi fasilitas komputer,
           contohnya adalah dengan mengunci ruangan dan terminal komputer.
       2) Pengendalian akses, berkaitan dengan meyakinkan bahwa hanya orang
           yang diotorisasi yang dapat menggunakan peralatan dan memiliki akses
           terhadap piranti lunak dan berkas data. Contohnya adalah penggunaan
           password.
       3) Prosedur cadangan dan pemulihan. Merupakan langkah-langkah yang
           dapat dilakukan organisasi dalam kondisi kehilangan peralatan, program,
           atau data. Contohnya, cadangan salinan program dan data penting yang
           disimpan di tempat yang aman.
    e. Pengecekan independen atas pelaksanaan, merupakan prosedur
       pengendalian yang terdiri dari penelaahan yang hati-hati dan
       berkesinambungan atas keempat prosedur yang lain. Pegawai mungkin saja
       sengaja atau tidak sengaja tidak mengikuti prosedur yang akhirnya dapat
       merugikan organisasi bila tidak ada fungsi yang meninjau dan mengevaluasi
       pelaksanaannya.
           Prinsip utama prosedur verifikasi intern adalah: pertama, independensi
       personil verifikasi intern terhadap personil yang bertanggung jawab
       menyiapkan data; dan kedua, adalah pelaksanan verifikasi intern dengan
       basis reguler atau secara mendadak.
Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Kas                                      137

    f.   Kebijakan dan prosedur pengendalian lain. Selain kelima kebijakan dan
         prosedur pengendalian tersebut di atas, ada beberapa pengendalian yang
         juga penting untuk diterapkan, yaitu sebagai berikut:
         1) Kewajiban untuk mengambil cuti bagi pegawai dan kebijakan rolling
             tugas secara teratur. Suatu fungsi yang ditangani seseorang yang tidak
             pernah mengambil cuti atau tidak pernah digantikan oleh personil lain
             akan menimbulkan peluang tindakan kecurangan, karena tugas tersebut
             tidak pernah diketahui oleh personil lain secara detail.
         2) Pengasuransian bagi fungsi-fungsi yang penting dalam organisasi,
             misalnya kasir. Dengan perikatan asuransi, organisasi akan
             mendapatkan penggantian apabila terjadi tindakan pencurian kas.
             Manfaat yang lain adalah perikatan asuransi membuat personil (pegawai)
             organisasi berpikir ulang untuk melakukan kecurangan karena pihak
             asuransi akan terlebih dulu melakukan penyelidikan sebelum
             memberikan penggantian atas suatu kerugian/ kehilangan.

4. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan
   pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang
   melaksanakan tanggung jawab mereka. Sedangkan sistem komunikasi dan
   informasi akuntansi merupakan metode yang dipakai untuk mengidentifikasi,
   menggabungkan, mengklasifikasikan, mencatat, dan melaporkan transaksi satu
   entitas untuk menjamin akuntabilitas untuk aktiva yang terkait.

5. Pemantauan adalah penilaian efektivitas rancangan operasi struktur
   pengendalian intern secara periodik dan terus-menerus oleh manajemen untuk
   melihat apakah manajemen telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah
   diperbaiki sesuai dengan keadaan. Dengan kata lain, pemantauan merupakan
   proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.
   Informasi untuk penilaian dan perbaikan dapat berasal dari berbagai sumber
   meliputi studi atas struktur pengendalian intern yang ada, laporan auditor intern,
   laporan penyimpangan atas aktivitas pengendalian, laporan dari bank sentral,
   umpan balik dari pegawai, dan keluhan dari pelanggan.

    Semua komponen pengendalian intern dibutuhkan dalam pencapaian masing-
masing tujuan organisasi dan semua komponen pengendalian intern relevan untuk
seluruh bagian organisasi baik unit, aktivitas, maupun sistem. Hubungan antara
tujuan, komponen, dan domain pengendalian intern tersebut dapat diilustrasikan
sebagai berikut:

                               Gambar 6.1
     Hubungan Antara Tujuan, Komponen dan Domain Pengendalian Intern
138
Manajemen Kas




     Struktur pengendalian intern yang efektif akan membantu sebuah organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dicita-citakan. Agar sebuah struktur
pengendalian intern dapat bekerja secara efektif, pihak manajemen, internal auditor,
dan komite audit harus paham peranan masing masing dan bertanggung jawab
dalam melaksanakan aktivitas yang telah ditentukan. Semakin meningkatnya tuntutan
publik akan akuntabilitas perusahaan (corporate accountability), setiap pihak
menunjukan komitmennya dalam membangun struktur pengendalian internal yang
efisien, yang pada gilirannya hal ini dapat meyakinkan pengguna informasi bahwa
informasi yang telah disampaikan adalah akurat dan mempunyai integritas.
Pentingnya pengendalian intern bagi pemerintah secara eksplisit dinyatakan dalam
Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 58. UU
tersebut juga mensyaratkan pemerintah untuk menyusun sistem pengendalian intern
di lingkungan pemerintah yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).
     Kerangka umum pengendalian intern dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi
sistem pengendalian intern spesifik yang sesuai dengan karakteristik masing-masing
organisasi dan masing-masing sistem atau subsistem dalam organisasi. Bagian-
bagian selanjutnya dalam bab ini hanya akan dijelaskan mengenai komponen
aktivitas pengendalian dalam pengendalian atas penerimaan, pengeluaran, dan saldo
kas.

B. PRINSIP-PRINSIP PENGENDALIAN PENERIMAAN KAS

    Jenis organisasi/entitas di sektor publik bermacam-macam, maka pengendalian
internnya pun juga mempunyai karakteristik yang berbeda-beda untuk tiap tipe
entitas, perbedaan tipe tersebut dapat dilihat berdasarkan aktivitas (bisnis) maupun
ukuran entitas. Beberapa instansi pemerintah mungkin hanya menerima kas yang
bersumber dari alokasi anggaran dan tidak mendapatkan pembayaran langsung dari
Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Kas                                     139

pelanggannya, yaitu masyarakat atas jasa yang diberikannya, sementara beberapa
instansi lain menerima kas dari pelanggan.


1. Pengendalian dalam Sistem Penerimaan Kas Tunai

    Beberapa entitas di sektor publik, tertutama yang berbentuk Badan Layanan
Umum (BLU), mungkin melakukan aktivitas (bisnis) menjual barang/jasa layaknya
entitas sektor swasta. Pada entitas yang demikian tentu dapat diterapkan
pengendalian intern yang tidak berbeda dengan entitas sektor swasta.

    Pengendalian intern dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dapat
didesain dengan mengembangkan prinsip-prinsip dalam komponen aktivitas
pengendalian sehingga menjadi lebih spesifik. Aktivitas pengendalian dalam sistem
penerimaan kas dari penjualan tunai:

    a. Pemisahan tugas yang cukup

    1) Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Fungsi penjualan yang
       merupakan fungsi operasi harus dipisahkan dari fungsi kas yang merupakan
       fungsi penyimpanan. Pemisahan ini mengakibatkan setiap penerimaan kas
       dari penjualan tunai dilaksanakan oleh dua fungsi yang saling mengecek.
    2) Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi harus
       dipisahkan dari kedua fungsi pokok yang lain yaitu: fungsi operasi dan fungsi
       penyimpanan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekayaan perusahaan
       dan menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi.
    3) Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan,
       fungsi kas, fungsi penyerahan barang, dan fungsi akuntansi. Tidak ada
       transaksi penjualan tunai yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh
       salah satu fungsi tersebut. Dengan dilaksanakannya setiap transaksi
       penjualan tunai oleh berbagai fungsi tersebut akan tercipta adanya
       pengecekkan intern pekerjaan setiap fungsi tersebut oleh fungsi lainnya.

    b. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas; dan dokumen dan
       catatan yang memadai

    1) Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan
       dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Faktur penjualan
       tunai harus diotorisasi oleh fungsi penjualan agar menjadi dokumen yang
       sahih, yang dapat dipakai sebagai dasar bagi fungsi penerimaan kas untuk
       menerima kas dari pembeli, dan dapat dipakai sebagai perintah bagi fungsi
       penyerahan barang untuk menyerahkan kepada pembeli setelah harga
       barang tersebut dibayar, serta sebagai dokumen sumber untuk pencatatan
       dalam catatan akuntansi.
    2) Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan
       cap ”lunas” pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register
       kas pada faktur tersebut. Sebagai bukti bahwa fungsi penerimaan kas telah
       menerima kas dari pembeli, fungsi tersebut harus membubuhkan cap ”lunas”
140
Manajemen Kas


         dan menempelkan pita register kas pada faktur penjualan tunai. Dengan
         demikian, dokumen tersebut dapat memberikan otorisasi bagi fungsi
         penyerahan barang untuk menyerahkan barang kepada pembeli.
    3)   Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan
         otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Hal yang harus dipastikan dalam
         pembayaran dengan kartu kredit adalah bonafiditas pemegang kartu kredit.
         Dalam sistem on line, otorisasi dapat dilakukan dengan bantuan suatu alat
         yang dihubungkan dengan komputer bank penerbit kartu kredit. Jika bukan
         sistem on line yang digunakan, maka dapat dilakukan pengecekkan dalam
         daftar hitam yang diterbitkan oleh bank penerbit kartu kredit.
    4)   Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi penyerahan barang dengan
         cara membubuhkan cap, misalnya ”sudah diserahkan”, pada faktur
         penjualan tunai. Dengan cara tersebut, fungsi akuntansi akan mendapat
         bukti yang sahih untuk mencatat transaksi penjualan.
    5)   Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi
         dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Hal ini
         dimaksudkan agar setiap pemutakhiran (up date) catatan akuntansi dapat
         dimintakan pertanggungjawabanya ke pada personil tertentu yang
         berwenang melakukan pencatatan tersebut. Selain itu, tanda pada faktur
         tersebut juga untuk mencegah suatu transaksi dicatat lebih dari satu kali.
    6)   Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakainya
         dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Faktur yang bernomor
         urut tercetak merupakan kontrol terhadap pemakaian formulir faktur
         (sekaligus kontrol terhadap terjadinya transaksi). Dengan cara demikian
         maka dapat dengan mudah melacak formulir faktur yang terpakai namun
         tidak tercatat suatu transaksi dan personil yang berwenang dapat dimintai
         keterangan untuk mempertanggungjawabkannya.

    c. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan

    1) Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke
       bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau pada
       hari kerja berikutnya. Penyetoran segera seluruh jumlah kas yang diterima
       dari penjualan tunai ke bank akan menjadikan jurnal kas perusahaan dapat
       diuji ketelitian dan keandalannya dengan menggunakan informasi dari bank
       yang tercantum dalam rekening koran.
    2) Arsip pencatatan kas dan bukti transaksi disimpan dalam tempat yang
       aman. Arsip pencatatan kas dan bukti transaksi disimpan ditempat yang
       terkunci atau di tempat yang tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak
       berwenang dapat mengamankan catatan dari manipulasi.

    d. Pengecekan independen atas pelaksanaan

    1) Penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik
       atau secara mendadak oleh fungsi audit intern. Dalam penghitungan fisik
       kas, dilakukan pencocokan antar jumlah kas dari hitungan dengan jumlah kas
       yang seharusnya ada menurut faktur penjualan tunai dan bukti penerimaan
Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Kas                                     141

         kas yang lain. Pemeriksaan secara mendadak akan mengurangi risiko
         penggelapan kas yang diterima oleh kasir.


2. Pengendalian dalam Sistem Penerimaan Kas dari Piutang

    Bagi entitas sektor publik yang melakukan transaksi penjualan tidak secara tunai
atau yang melakukan aktivitas penerimaan pembayaran dari masyarakat atas suatu
pungutan, pengendalian terhadap penerimaan kas dari piutang sangat penting.
Aktivitas pengendalian dalam sistem penerimaan kas dari piutang dapat
dikembangkan sebagai berikut:

    a. Pemisahan tugas yang cukup

    1) Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi
       penerimaan kas. Untuk menciptakan internal check fungsi penagihan yang
       bertanggung jawab untuk menagih dan menerima cek atau uang tunai dari
       debitur harus dipisahkan dari penerimaan kas yang bertanggung jawab untuk
       menyetorkan hasil penagihan ke rekening giro entitas di bank. Dalam konteks
       negara sebagai entitas, penerimaan negara yang berasal dari pajak telah
       dilakukan pemisahan tugas yaitu kantor pajak sebagai fungsi penagihan
       serta bank persepsi dan kantor pos sebagai penerima uang penagihan.
    2) Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Jika fungsi
       akuntansi digabungkan dengan fungsi penerimaan kas, timbul kemungkinan
       fungsi penerimaan kas menggunakan kas yang diterima dari debitur untuk
       kepentingannya sendiri dan menutupi kecurangan tersebut dengan
       menggunakan penerimaan kas dari piutang berikutnya untuk menutup
       kekurangan kas atau dengan memanipulasi catatan piutang kepada debitur.
       Kecurangan semacam ini disebut Lapping.


    b. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas; dan dokumen dan
       catatan yang memadai

    1)  Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas
       nama atau dengan cara pemindahbukuan (giro bilyet). Cara ini terutama
       diterapkan untuk penerimaan kas yang jumlahnya signifikan, untuk
       menghindari penerimaan kas dari debitur jatuh ke tangan karyawan dan
       menjamin seluruh pembayaran oleh debitur masuk ke dalam rekening giro
       entitas.
    2) Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar
       piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Dengan
       demikian fungsi penagihan tidak mungkin melakukan penagiah piutang dari
       debitar kemudian menggunakan uang hasil penagihan tersebut untuk
       kepentingan pribadinya untuk jangka waktu tertentu.
    3) Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi
       (Bagian Piutang) harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang
142
Manajemen Kas


         berasal dari debitur. Pengurangan piutang yang dicatat dalam catatan
         akuntansi harus didasarkan atas dokumen yang sah. Dokumen sumber yang
         dipakai sebagai dasar yang andal untuk mengurangi piutang adalah surat
         pemberitahuan (remittance advice) yang diterima dari debitur bersamaan
         dengan cek.


    c.   Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan

    1) Kas hasil penagihan piutang disetor penuh ke bank dengan segera.
       Penyetoran segera seluruh jumlah kas yang diterima dari penagihan piutang
       ke bank akan menjadikan jurnal kas perusahaan dapat diuji ketelitian dan
       keandalannya dengan menggunakan informasi dari bank yang tercantum
       dalam rekening koran.
    2) Arsip pencatatan kas dan bukti transaksi disimpan dalam tempat yang
       aman. Arsip pencatatan kas dan bukti transaksi disimpan ditempat yang
       terkunci atau di tempat yang tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak
       berwenang dapat mengamankan catatan dari manipulasi.

    d. Pengecekan independen atas pelaksanaan

    1) Penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik
       atau secara mendadak oleh fungsi audit intern dan hasil penghitungan
       kas harus direkam dalam berita acara penghitungan kas. Dalam
       penghitungan fisik kas, dilakukan pencocokan antara jumlah kas dari
       hitungan dengan jumlah kas yang seharusnya ada menurut daftar piutang
       yang ditagih dan bukti penerimaan kas yang lain. Pemeriksaan secara
       mendadak akan mengurangi risiko penggelapan kas.

    e. Kebijakan dan prosedur pengendalian lain

    1)  Para penagih, kasir (fidelity bond insurance) dan kas dalam perjalanan
       (baik yang ada di tangan Bagian pemegang kas maupun di tangan
       penagih perusahaan) harus diasuransikan (cash-in-safe dan cash-in-
       transit insurance). Asuransi dimaksudkan agar organisasi mendapatkan
       penggantian apabila ada aset yang hilang.
    2) Rolling tugas yang cukup dan kewajiban mengambil cuti bagi para
       pegawai. Kebijakan/prosedur ini dimaksudkan agar terjadi pengecekan intern
       antar personil yang cukup.

Praktek yang Direkomendasikan GFOA

Kebijakan Pendapatan: Pengendalian atas Penerimaan Kas (2003)

   Latar Belakang. Untuk memastikan praktek manajemen keuangan yang kuat,
pengendalian yang tepat atas penerimaan adalah imperatif dalam penetapan
anggaran, peramalan, rekonsiliasi dan oversight atas berbagai pungutan pendapatan.
Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Kas                                     143


    Sebagai bagian atas kinerna pemerintah. Manajemen perlu menyediakan
mekanisme yang sesuai, otomatis ataupun manual, untuk menarik seluruh dana yang
dibutuhkan dalam mencapai suatu kinerja, serta memastikan fungsi pengendalian
atas penerimaan dana tersebut.

    Rekomendasi. Praktek yang direkomendasikan ini ditujukan untuk pengendalian
atas penerimaan kas dan bagian dari kebijakan pendapatan. Ketika menysusun
sistem pengendalian dan kebijakan atas penerimaan kas, ditetapkan Governmental
Accounting Standards Board (GASB) sebagai penyusun standar.

   Faktor-faktor berikut dapat dipertimbangkan dalam pengembangan sistem
penngendalian atas penerimaan kas :
   1. Pengendalian internal: Pengendalian atas seluruh aspek penerimaan kas
       seharusnya menggunakan dokumen pengendalian yang standar dan
       digunakan oleh seluruh bagian yang menghasilkan kas.
         a. Pemisahan tugas – Otorisasi, pencatatan, fungsi custodian, dan
             rekonsiliasi.
         b. Proses harian – harian kas/cekonsiliasi atas penarikan total dengan
             jumlah yang diteruskan melalui deposit.
         c. Deposit berkala atas penerimaan dana – Untuk semua entitas
             pemerintah yang telah melakukan sentralisasi penarikan kas, di mana
             supervisi langsung dilakukan oleh manajemen perbendaharaan.
         d. Untuk entitas pemerintahan yang masih menggunakan desentralisasi
             atas penarikan kasnya (di daerah-daerah terpencil), maka prosedur
             yang sesuai perlu segera dikembangkan.
         e. Rekonsiliasi pada buku besar umum (general ledger) serta berbagai
             dukungan akuntansi.
         f. Prosedur keamananan fisik atas setiap penerimaan dana
         g. Penggunaan sistem yang terotomatisasi, secara praktis akan
             meningkatkan kualitas pegelolaan penerimaan kas.
         h. Overpayments - overpayments seharusnya tidak terjadi, sebagai
             contoh praktek standar menyatakan bahwa overpayment akan
             dijadikan sebagai kredit atas tagihan berikutnya.
         i. Penggunaan lockbox processing dapat dipertimbangkan selama
             manfaat masih lebih besar dari biaya.
   2. Depositing of Received Funds for Services
         • Suatu divisi yang mengelola perbendaharaan harus dibentuk, di mana
             tugas utamanya adalah sebagai penanggung jawab utama atas setiap
             pembayaran baik melalui kas, cek, wire transfer dan kartu kredit credit
             card,
   3. Cek dikembalikan /ditolak – Kecuali dinyatakan lain, semua cek yang
       dikembalikan dikategorikan sebagai insufficient funds dalam perkiraan
       pelanggan, seharusnya diproses oleh divisi perbendaharaan dibantu oleh
       departemen terkait. Pengecekan ulang melalui lembaga keuangan yang
       bersangkutan, setidaknya dilakukan dua kali.
   4. Praktek penagihan - kecuali dinyatakan lain, semua inisiasi penagihan
       seharusnya diselesaikan dalam waktu yang disyaratkan (misal 30 hari).
144
Manajemen Kas


    5. Escrowed Funds – Untuk setiap dana diterima dimuka, kriteria pengakuan
       pendapatan magatur bahwa seharusnya dana-dana tersebut dimasukkan ke
       dalam perkiraan escrow account or trust fund (jika dimiliki oleh entitas).
       Kondisi yang terjadi akibat adanya escrowed funds, suatu entitas tidak akan
       mendapatkan bunga atas dana tersebut.
    6. Tanggung jawab atas review anggaran – Departemen peninisiasi pendapatan
       seharusnya memperhatikan rumusan anggaran yang dapat mengaplikasikan
       pendapatan dari perspektif peramalan dengan dasar variabel yang kuat.
       Pengamatan atas anggaran pendapatan harus dilakukan secara berkala
       sesuai dengan tahun fiskal dan seharusnya memasukkan analisis atas
       perbedaan anggaran dengan aktual. Tingkat kepatuhan yang berkelanjutan
       terhadap hukum dan peraturan merupakan tanggungg jawab utama dari
       departemen penginisiasi pendapatan.

C. PRINSIP-PRINSIP PENGENDALIAN PENGELUARAN KAS

     Sistem pengendalian intern yang baik dalam sistem kas mensyaratkan agar
dilibatkan pihak luar (bank) ikut serta dalam mengawasi kas organisasi. Untuk
pengeluaran kas digunakan cara sebagai berikut:


   1.   Semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek
   2.   Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek (karena jumlahnya
        kecil) dilakukan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan imprest
        fund.

    Dalam instansi pemerintah konvensional sampai sekarang ini belum lazim
penggunaa cek sehingga rawan terjadi kecurangan, sedangkan sistem imprest fund
telah diterapkan dalam dana UYHD. Aktivitas pengendalian kas yang dapat
dirancang untuk sistem pengeluaran kas adalah sebagai berikut:

   1.   Pemisahan tugas yang cukup

        a. Fungsi penyimpangan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi.
           Unsur pengendalian intern mengharuskan pemisahan fungsi akuntansi
           dari fungsi penyimpanan, agar data akuntansi yang dicatat dalam catatan
           akuntansi dijamin keandalannya.
        b. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh
           dilaksanakan sendiri oleh Bagian Kasa sejak awal sampai akhir,
           tanpa campur tangan dari fungsi lain. Unsur sistem pengendalian
           intern mengharuskan pelaksanaan setiap transaksi oleh lebih dari satu
           fungsi agar tercipta adanya internal check.

    2. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas; dan dokumen dan
       catatan yang memadai
Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Kas                                    145

         a. Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi mendapat otorisasi
            pejabat yang berwenang. Transaksi pengeluaran kas diotorisasi oleh
            pejabat yang berwenang dengan menggunakan dokumen bukti kas
            keluar. Berdasarkan bukti kas keluar ini, kas organisasi berkurang dan
            catatan akuntansi dimutakhirkan (updated).
         b. Pembukuan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan
            persetujuan dari pejabat yang berwenang. Jika terjadi pembukaan dan
            penutupan rekening giro organisasi di bank tanpa otorisasi dari pejabat
            yang berwenang, akan terbuka kemungkinan penyaluran penerimaan kas
            dari organisasi ke rekening giro yang tidak sah dan pengeluaran kas
            organisasi untuk kepentingan pribadi pegawai.
         c. Pejabat dalam jurnal pengeluaran kas (atau dalam metode
            pencatatan tertentu dalam register cek) harus didasarkan bukti kas
            keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang
            dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap.
            Sistem pengendalian intern mengharuskan setiap pencatatan ke dalam
            catatan akuntansi didasarkan pada dokumen sumber yang diotorisasi
            oleh pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen
            pendukung yang lengkap, yang telah diproses melalui sistem otorisasi
            yang berlaku.
         d. Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama
            perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindahbukuan.
            Pembayaran dengan cek dapat dilakukan dengan dua cara: dengan
            menuliskan kata tunai dan dengan menuliskan nama penerima cek yang
            dituju. Cek yang dihasilkan dengan cara pertama disebut cek atas unjuk,
            yaitu cek tersebut dapat diuangkan oleh siapa saja yang dapat
            menyerahkan cek tersebut ke bank. Cek yang dihasilakn dengan ceara
            yang kedua disebut cek atas nama, yaitu cek yang hanya dapat
            diuangkan oleh orang atau organisasi yang namanya tercantum dalam
            cek tersebut. Pembayaran melalui bank dapat pula dilakukan dengan
            pemindahbukuan dana dari rekening giro organisasi pembayar ke
            rekening giro organisasi penerima. Pembayaran dengan menggunakan
            cek atas nama dan dengan cara pemindahbukuan dilakukan agar
            organisasi memperoleh kepastian bahwa kas yang dikeluarkan sampai
            ke pihak yang dituju (bukan ke tangan pribadi penagih atau karyawan).
         e. Semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian yang
            bertugas mengisi cek. Karena nomor formulir berfungsi sebagai
            perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang perusahaan
            kepada orang tertentu atau kepada pembawa cek tersebut, maka
            penggunaan cek diawasi dengan mengontrol penggunaan nomor urut
            cek tersebut. Setiap nomor urut cek harus dipertanggungjawabkan oleh
            bagian yang bertugas untuk mengisi cek (fungsi keuangan).
         f. Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran
            kas harus dibubuhi cap ”lunas” oleh fungsi keuangan setelah
            transaksi pengeluaran kas dilakukan. Untuk menghindari penggunaan
            dokumen pendukung lebih dari satu kali sebagai dasar pembuatan bukti
            kas keluar, fungsi keuangan harus membubuhkan cap ”lunas” pada bukti
146
Manajemen Kas


           kas keluar beserta dokumen pendukungnya, segera setelah pengiriman
           cek kepada kreditur dilakukan.
        g. Penggunaan rekening koran bank (bank statement), yang
           merupakan informasi dari pihak ketiga, untuk mengecek ketelitian
           catatan kas. Untuk menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi
           yang dicatat dalam register cek dan jurnal penerimaan kas, dalam sistem
           kas dapat dirancang penggunaan rekening koran bank sebagai alat untuk
           mengawasi catatan kas organisasi.
        h. Jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah kecil, pengeluaran
           ini dilakukan dengan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui
           dana kas kecil, yang diselenggrakan dengan imprest system. Dana
           kas kecil dibatasi saldonya pada jumlah tertentu. Pada akhir periode
           biasanya dilakukan pengisian kembali dana kas kecil sejumlah
           pengeluaran kas yang telah dilakukan dengan menyertakan bukti-bukti
           pengeluaran kas yang telah diotorisasi. Dengan demikian, semua
           pengeluaran kas yang jumlahnya terlalu kecil untuk dibayarkan dengan
           cek dapat dikontrol peruntukkannya.



3.   Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan

     a. Saldo kas yang ada ditangan harus dilindungi dari kemungkinan
        pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Saldo kas di tangan,
        baik yang berupa dana kas kecil atau penerimaan kas dari penjualan tunai
        dan piutang yang belum disetorkan ke bank, perlu dilindungi dari
        kemungkinan pencurian dengan cara menyimpannya dalam lemari besi dan
        menempatkan kasir di suat ruangan yang terpisah.
     b. Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian
        terhadap kas yang ada di tangan (misalnya mesin register kas, almari
        besi, dan strong room). Umumnya fungsi penyimpanan kas ditempatkan
        dalam suatu ruangan yang tidak setiap pegawai diperkenankan melakukan
        akses ke dalamnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta dilengkapi
        dengan perlengkapan pengamanan yang memadai.

4.      Pengecekan independen atas pelaksanaan

     a. Pengawasan kas dengan membuat rekonsiliasi bank oleh fungsi audit
        intern yang merupakan fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan
        penyimpanan kas. Rekonsiliasi bank dilakukan dengan membandingkan
        catatan kas menurut organisasi dan informasi dalam rekening koran.
        Rekonsiliasi harus dilakukan oleh fungsi pemeriksa intern yang merupakan
        pihak yang tidak menyelenggarakan catatan kas dan tidak memegang fungsi
        penyimpanan kas.
     b. Secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di
        tangan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi. Penghitungan fisik
        kas yang ada ditangan oraganisasi harus dilakukan untuk mencegah
Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Kas                                     147

          pegawai organisasi menggunakan kesempatan penyelewengan penggunaan
          kas.

5.        Kebijakan dan prosedur pengendalian lain

     a. Kas yang ada di tangan (cash in safe) dan kas yang ada di perjalanan
        (cash in transit) diasuransikan dari kerugian. Jika kas yang ada ditangan
        dan kas yang ada di perjalanan jumlahnya relatif besar, sehingga
        diperkirakan akan timbul kerugian yang besar jika terjadi perampokan atau
        pencurian, organisasi sebaiknya menutup asuransi untuk menghindari risko
        kerugian tersebut.
     b. Kasir diasuransikan (fidelity bond insurance). Untuk menghindari
        kerugian akibat penyelewengan kas yang dilakukan oleh pegawai yang
        diserahi tugas sebagai penyimpanan kas, pegawai tersebut diasuransikan,
        Fidelity bond insurance menjamin penggantian atas kerugian yang timbul
        sebagai akibat penyelewengan yang dilakukan oleh kasir.


D. PRINSIP-PRINSIP PENGENDALIAN SALDO KAS

    Pengendalian intern atas saldo kas terkait dengan pengendalian atas
penerimaan dan pengeluaran kas karena kedua komponen (cashflow) inilah yang
membentuk saldo kas. Pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran kas
yang baik akan menunjang pengendalian atas saldo kas. Beberapa hal berikut yang
harus ditekankan dalam kaitannya dengan pengendalian atas saldo kas:

     1.   Pemisahan tugas yang cukup

          a. Fungsi penyimpangan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi dan
             pengotorisasi transaksi. Pemisahan fungsi tersebut dimaksudkan untuk
             mencegah terjadinya penggelapan kas.
          b. Penggunaan rekening koran bank (bank statement), yang
             merupakan informasi dari pihak ketiga, untuk mengecek ketelitian
             catatan kas. Untuk menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi
             yang dicatat dalam register cek dan jurnal penerimaan kas, dalam sistem
             kas dapat dirancang penggunaan rekening koran bank sebagai alat untuk
             mengawasi catatan kas organisasi.

     2. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas; dan dokumen dan
        catatan yang memadai

          a. Penggunaan dana kas kecil dengan sistem imprest fund untuk
             pengeluaran kas yang hanya menyangkut jumlah kecil dan
             pengisian kembali atas dana kas kecil harus didukung dengan
             bukti-bukti pengeluaran kas yangmemadai. Dana kas kecil dibatasi
             saldonya pada jumlah tertentu. Pada akhir periode biasanya dilakukan
             pengisian kembali dana kas kecil sejumlah pengeluaran kas yang telah
148
Manajemen Kas


             dilakukan dengan menyertakan bukti-bukti pengeluaran kas yang telah
             diotorisasi. Dengan demikian, semua pengeluaran kas yang jumlahnya
             terlalu kecil untuk dibayarkan dengan cek dapat dikontrol
             peruntukkannya.

     3.   Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan

          a. Saldo kas yang ada ditangan harus dilindungi dari kemungkinan
             pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Saldo kas di
             tangan, baik yang berupa dana kas kecil atau penerimaan kas dari
             penjualan tunai dan piutang yang belum disetorkan ke bank, perlu
             dilindungi dari kemungkinan pencurian dengan cara menyimpannya
             dalam lemari besi dan menempatkan kasir di suat ruangan yang terpisah.


     4.   Pengecekan independen atas pelaksanaan

          a. Pengawasan kas dengan membuat rekonsiliasi bank oleh fungsi
             audit intern yang merupakan fungsi yang tidak terlibat dalam
             pencatatan dan penyimpanan kas. Rekonsiliasi bank dilakukan dengan
             membandingkan catatan kas menurut organisasi dan informasi dalam
             rekening koran. Rekonsiliasi harus dilakukan oleh fungsi pemeriksa
             intern yang merupakan pihak yang tidak menyelenggarakan catatan kas
             dan tidak memegang fungsi penyimpanan kas.
          b. Secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di
             tangan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi. Penghitungan
             fisik kas yang ada ditangan oraganisasi harus dilakukan untuk
             mencegah      pegawai     organisasi   menggunakan      kesempatan
             penyelewengan penggunaan kas.

     5. Kebijakan dan prosedur pengendalian lain

          a. Kas yang ada di tangan (cash in safe) dan kas yang ada di
             perjalanan (cash in transit) diasuransikan dari kerugian. Jika kas
             yang ada ditangan dan kas yang ada di perjalanan jumlahnya relatif
             besar, sehingga diperkirakan akan timbul kerugian yang besar jika terjadi
             perampokan atau pencurian, organisasi sebaiknya menutup asuransi
             untuk menghindari risko kerugian tersebut.

E.    PRINSIP-PRINSIP REKONSILIASI BANK

     Umumnya organisasi yang menggunakan bantuan bank dalam operasinya—
terutama dalam penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran kas—menerima
rekening koran (bank statement), yang berisi informasi rincian mutasi dan saldo kas,
setiap bulan. Bila kuitansi harian didepositkan dan pembayaran selain dari kas kecil
dibuat dengan cek, laporan bank dari transaksinya dengan organisasi (deposan)
dapat dibandingkan dengan cetatan kas sebagaimana dilaporkan pada buku
Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Kas                                   149

organisasi. Sebuah perbandingan saldo bank dengan saldo yang dilaporkan pada
buku ini biasanya dibuat bulanan dengan alat ringkasan yang disebut rekonsiliasi
bank. Rekonsiliasi bank adalah suatu proses yang mengidentifikasikan perbedaan
antara saldo kas pada buku deposan dan saldo yang dilaporkan pada laporan bank.
Rekonsiliasi memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menyesuaikan saldo buku
pada jumlah kas yang benar.

    Rekonsiliasi bank dipersiapkan untuk menyingkapkan kesalahan atau ketidak
beraturan apa pun baik di dalam catatan bank maupun catatan unit bisnis.
Dikembangkan dalam bentuk yang mengatakan alasan atas ketidaksesuaian di
dalam dua saldo. Oleh karena itu, rekonsiliasi bank dilakukan dengan prinsip:

    1. Dibuat oleh seseorang yang independen terhadapa operasi kas, yaitu yang
       tidak menangani maupun mencatat kas. Perbedaan apa pun seharusnya
       mendapat perhatian segera dari pejabat organisasi yang berwenang.
    2. Dibuat dan dilaporkan secara tepat waktu (timely basis) segera setelah
       menerima rekening koran setiap bulannya agar relatif lebih mudah dalam
       mencari informasi penyebab perbedaan antara catatan saldo menurut bank
       dan menurut organisasi.

     Ketika laporan bank dan catatan deposan dibandingkan, item tertentu mungkin
muncul pada salah satu dan bukan yang lain, yang menimbulkan perbedaan di dalam
dua saldo. Secara umum perbedaan ini terjadi karena dua sebab yaitu: (1).
perbedaan waktu (temporal) pencatatan dan; (2). perbedaan karena kekeliruan
(error) dan kecurangan (fraud). Lima tipe umum perbedaan yang disebabkan karena
perbedaan waktu pencatatan muncul di dalam situasi berikut:

    1. Deposito dalam transit. Deposito yang dibuat menjelang akhir bulan dan
       yang dicatat pada buku organisasi tidak diterima oleh bank pada waktunya
       direfleksikan pada laporan bank. Jumlah ini, yang ditunjuk sebagai deposito
       dalam transit, harus ditambah menjadi saldo laporan bank untuk
       membuatnya sesuai dengan saldo pada buku organisasi.
    2. Cek beredar. Cek yang ditulis menjelang akhir bulan telah menurunkan
       saldo kas organisasi, namun belum masuk sebagai bagian dari tanggal
       laporan bank. Cek beredar harus dikurangi dari saldo laporan bank untuk
       membuatnya sesuai dengan catatan deposan.
    3. Pembebanan pelayanan bank. Bank biasanya membebankan biaya
       bulanan untuk pelayanan sebuah akun. Bank secara otomatis mengurangi
       jumlah dalam akun nasabah untuk pembebanan pelayanan bank dan
       mencatat jumlah pada laporan bank. Organisasi harus memotong jumlah ini
       dari saldo kas yang dicatat untuk membuatnya sesuai dengan saldo laporan
       bank.
    4. Cek yang tidak cukup dananya (Non-Sufficient Fund). Cek dari pelanggan
       mungkin dikembalikan oleh bank karena dana dalam akun pelanggan
       (pemberi cek tidak cukup tersedia). Apabila organisasi belum menagih
       kembali kepada pelanggan yang bersangkutan maka jumlah dalam NSF
       tersebut harus dikurangkan dari saldo per buku pelanggan agar saldo kasnya
       sama dengan saldo per catatan bank.
150
Manajemen Kas


    5. Jumlah yang dibayarkan oleh pihak ketiga kepada organisasi melalui
       bank (dibayar langsung ke rekening giro) dan ditambahkan pada akun
       nasabah (organisasi). Atas kuitansi laporan bank (dengan mengasumsikan
       catatan sebelumya belum diterima bank), jumlah ini harus ditambahkan
       kepada saldo kas pada buku organisasi. Contoh ini meliputi deposito
       pembayaran gaji (payroll) langsung oleh majikan individual dan bunga yang
       ditambahkan oleh bank pada akun tabungan.

     Jika setelah mempertimbangkan item-item yang dimonitor di atas, laporan bank
dan saldo buku tidak dapat dierkonsiliasikan, mungkin diperlukan analisis rinci kedua
catatan bank dan buku organisasi ini untuk menentukan apakah kesalahan atau
ketidakberaturan ini ada pada catatan kedua pihak atau tidak.


                                    Rekonsiliasi Bank
 Saldo per laporan bank        Rp. 12.500       Saldo per buku                 Rp. 13.400
 + Deposito dalam transit           1.000       + Bunga                               200
 - Cek beredar (no. 1509)            (500)      - Beban pelayanan bank              (100)
                                                - NSF                               (450)
                                                - Koreksi atas salah catat
                                                  transaksi                           (50)
 Saldo per bank terkoreksi     Rp. 13.000       Saldo per buku terkoreksi      Rp. 13.000




RINGKASAN MATERI


    Dilihat dari karakteristik dasar kas sebagai aktiva yang paling likuid, maka kas
sangat rawan terhadap prktek-praktek penyelewengan, pencurian dan
penyalahgunaan. Agar dapat menjaga dan memastikan keakuratan catatan akuntansi
untuk kas, pengendalian yang efektif terhadap kas menjadi hal yang sangat penting.

    Dewasa ini konsep pengendalian telah berpindah dari konsep hard control, di
mana pengendalian terdiri dari serangkaian peraturan ke konsep pengendalian soft
control, yaitu kecuali pengendalian dibingkai oleh serangkaian peraturan juga
dibangun kompetensi dan integritas personil/organisasi.

    Prinsip pengendalian intern meliputi lima komponen dasar yaitu: lingkungan
pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi
dan pemantauan. Kelima komponen ini dapat diterapkan dalam melakukan
pengendalian kas baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Dari sisi penerimaan,
pengendalian perlu memperhatikan jenis aktivitas penerimaan itu sendiri, sebagai
contoh apakah penerimaan tersebut dari aktivitas penjualan barang/jasa atau
Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Kas                                151

semata-mata hanya dari alokasi anggaran negara. Sementara pengendalian atas
pengeluaran kas dilakukan dengan menggunakan cek dan imprest fund (dana kas
kecil).




LATIHAN

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hard control dan soft control?
2. Jelaskan lima komponen yang terkait dengan pengendalian intern!
3. Pengendalian atas penerimaan kas sangat tergantung pada jenis aktivitas yang
   dilakukan oleh entitas penerima. Jelaskan komponen yang harus ada dalam
   sistem pengendalian internal dari suatu entitas yang mempunyai aktivitas
   penjualan atas barang/jasa!
4. Jelaskan prinsip pengendalian atas pengeluaran kas dan pengendalian atas
   saldo kas!
5. Apa tujuan dilakukannya rekonsiliasi bank?
6. Apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah kas yang ada di
   catatan bank dan catatn buku?
BAB 7

SISTEM PERENCANAAN ARUS
KAS




Tujuan Pembelajaran:

Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan mampu:

1.   memahami   perencanaan dan pengelolaan kas secara umum;
2.   memahami   perencanaan kas pemerintah;
3.   memahami   sistem perencanaan kas pada instansi/satker;
4.   memahami   sistem perencanaan arus kas daerah;
5.   memahami   sistem perencanaan arus kas nasional.
154                                                                    Manajemen Kas




     Pembuatan perencanaan/anggaran kas (cash budget) atau proyeksi kas (cash
forecasting) merupakan suatu cara yang efektif untuk merencanakan dan
mengendalikan arus kas: memperkirakan kebutuhan uang, dan secara efektif
menggunakan uang yang berlebih. Tujuan utamanya adalah merencanakan posisi
likuiditas organisasi sebagai dasar untuk menentukan pinjaman di masa datang dan
investasi yang akan dilakukan. Misalnya, kelebihan uang, jika kelebihan tersebut
tidak ditanamkan dan dibiarkan menganggur (idle cash), maka organisasi akan
menderita biaya peluang (opportunity cost), artinya kerugian dari tidak diperolehnya
pendapatan yang seharusnya dapat diperoleh dari kelebihan uang, biasanya diukur
dengan bunga. Penentuan waktu arus uang dapat dikendalikan dengan berbagai
cara oleh manajemen, seperti peningkatan efektivitas kredit dan kegiatan penagihan,
melakukan pembayaran dengan giro dan bukannya cek kontan, melakukan
pembayaran pada hari terakhir kesempatan untuk memperoleh potongan,
pembayaran secara batching, dan memberikan potongan untuk penjualan kontan.
Manajemen kas sangat penting bagi organisasi baik besar maupun kecil, Banyak
badan pemberi pinjaman meminta proyeksi arus kas sebelum memberikan pinjaman
yang besar.

     Anggaran kas atau proyeksi kas menunjukkan arus masuk uang dan keluar yang
direncanakan, dan posisi terakhir pada akhir periode tertentu, misalnya akhir bulan.
Sebagian besar organisasi (terutama perusahaan) harus membuat rencana jangka
panjang maupun rencana jangka pendek untuk arus uang mereka. Anggaran kas
jangka pendek termasuk dalam rencana tahunan. Anggaran kas pada dasarnya
meliputi dua bagian: (1) penerimaan kas yang direncanakan dan (2) pengeluaran kas
yang direncanakan.

     Merencanakan arus keluar masuk uang memberikan saldo posisi awal dan saldo
akhir kas yang direncanakan untuk suatu jangka waktu. Perencanaan arus uang
masuk dan keluar akan menunjukkan (1) kebutuhan untuk membiayai kekuarangan
kas yang mungkin terjadi, atau (2) kebutuhan terhadap perencanaan investasi yaitu
untuk menanamkan kelebihan uang pada penggunaan yang menguntungkan.
Anggaran atau perencanaan kas secara langsung berkaitan dengan rencana lainnya,
seperti rencana penjualan, rencana anggaran piutang dan biaya, dan anggaran
pengeluaran untuk pembelian barang modal. Walaupun demikian, perencanaan dan
pengendalian kegiatan-kegiatan tersebut (penjualan, piutang, biaya, atau modal)
tidak secara otomatis memelihara posisi kas. Pernyataan ini menunjukkan perbedaan
yang penting antara anggaran kas dan anggaran lainnya. Anggaran kas menekankan
pada jumlah dan saat arus uang masuk dan keluar. Sebaliknya, anggaran yang
lainnya menekankan pada saat semua transaksi baik kas maupun bukan kas
(dinamakan basis akrual).
Tujuan utama anggaran atau perencanaan kas adalah:

   1. Memberikan taksiran posisi kas pada akhir setiap periode sebagai hasil dari
      operasi yang dijalankan.
   2. Mengetahui kelebihan atau kekuarangan kas pada waktunya.
   3. Menentukan kebutuhan pembiayaan dan/atau kelebihan kas menganggur
      untuk investasi.
Sistem Perencanaan Arus Kas                                                    155

    4. Menyelaraskan kas dengan (a) modal kerja; (b) pendapatan penjualan; (c)
       biaya; (d) investasi; dan (e) utang.
    5. Menetapkan dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-
       menerus.

    Pembuatan anggaran kas merupakan tanggung jawab manajer keuangan.
Anggaran kas didasarkan pada anggaran lainnya; oleh karena itu, manajer keuangan
harus bekerja sama dengan manajer lainnya yang keputusannya dapat secara
langsung mempengaruhi arus uang.

    Program perencanaan dan pengendalian laba (atau surplus/defisit untuk
organisasi nirlaba) merupakan dasar pembuatan anggaran kas yang realistis. Harus
ada keseimbangan antara saldo kas dan kegiatan yang memerlukan pengeluaran
untuk operasi, pembelian barang modal, dan lain sebagainya seringkali kebutuhan
uang tambahan tidak diketahui sampai situasi menjadi kritis.

    Karakteristik dan pentingnya arus uang masuk dan keluar yang
berkesinambungan dalam suatu organisasi menunjukkan bahwa perencanaan dan
pengendalian kas biasanya meliputi tiga waktu yang berlainan-jangka panjang,
jangka menengah, dan jangka pendek.

    Tenggang waktu kas jangka panjang harus sejalan dengan dimensi waktu (a)
rencana laba (surplus/defisit) jangka panjang dan (b) proyek penambahan barang
modal. Merencanakan arus kas masuk jangka panjang (terutama dari penjualan,
jasa-jasa, dan pembelanjaan) dan arus kas keluar jangka panjang (terutama untuk
pengeluaran -belanja barang modal dan pembayaran utang) merupakan dasar bagi
keputusan keuangan yang sehat dan bagi penggunaan kas dan kredit jangka panjang
secara optimal. Perencanaan kas jangka panjang menekankan pada pengeluaran
dan pemasukan kas yang besar.

    Tenggang waktu kas jangka pendek harus sejalan dengan rencana laba
(surplus/defisit) taktis jangka pendek. Perencanaan kas untuk cakrawala waktu ini
memerlukan rencana rinci untuk arus masuk dan arus keluar kas yang secara
langsung berkaitan dengan rencana laba (surplus/defisit) tahunan (misalnya, kas dari
penjualan dan kas untuk membayar perlengkapan dan mesin baru). Anggaran kas
jangka pendek dibuat terutama dari berbagai skedul anggaran.

     Tenggang waktu jangka menengah dipergunakan dalam banyak organisasi
terutama untuk memperkirakan, mengendalikan dan mengelola arus uang masuk dan
keluar, seiring dilakukannya perencanaan secara berkesinambungan dari hari ke hari.
Penekanannya yang utama adalah untuk memastikan bahwa kekurangan dan
kelebihan kas tidak terjadi. Anggaran jangka menengah ini menekankan biaya bunga
dengan mengambil semua potongan kas atas hutang dan membayar hutang tepat
pada waktunya. Dan juga menekan sekecil mungkin biaya peluang karena kelebihan
uang dengan melakukan investasi jangka pendek yang tepat.
A. PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KAS
    Sebagai salah satu elemen integral pada manajemen belanja pemerintah,
156                                                                  Manajemen Kas



pemerintah perlu untuk mengembangkan manajemen dan perencanaan kasnya agar
sesuai dengan anggaran belanja yang berkenaan dengan kas; juga untuk mencegah
peminjaman yang tak direncanakan yang mungkin akan mengganggu kebijakan
moneter; dan juga untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan di dalam usaha
perbaikan fiskal tahunan.

     Kemampuan untuk mengatur pengeluaran pemerintah pusat, baik masalah
waktu maupun jumlahnya, adalah strategi yang sangat penting bagi semua sistem
penganggaran. Perencanaan finansial secara hati-hati dan manajemen penyaluran
anggaran tahunan secara efisien merupakan suatu hal yang sangat esential, akan
tetapi baik manajemen maupun perencanaan akan bisa bekerja dengan baik hanya
jika sistem informasi penganggarannya bersifat komprehensif, tepat waktu, akurat,
dan realistis-dan jika seluruh departemen yang terkait, baik yang ada di dalam
maupun diluar kementerian keuangan, dapat bekerja sama dengan sangat baik.
Kondisi seperti ini jarang dipenuhi di beberapa negaraberkembang, oleh karena itu
pembuatan pengawasan program fiskal mengalami kesulitan dan manajemen kas
akan menjadi lebih tertantang. Pada bagian ini akan mencoba untuk menguraikan
kebutuhan-kebutuhan perencanaan kas yang palin utama untuk memastikan bahwa
pengeluaran yang terjadi dapat dibayarkan secara lancar sepanjang tahun dan
bahwa target fiskal secara keseluruhan dapat dicapai.
Beberapa pertanyaan yang utama adalah :
   1. Apakah fitur perencanaan kas yang paling esential?
   2. Siapakah yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan mengawasi
      perencanaan kas ?
   3. Apakah halangan utama yang mengganggu rencana pembiayaan belanja
      secara lancar dan bagaimana hal ini dapat di atasi ?


1. Apakah fitur utama perencanaan kas yang paling esential ?
    Secara ringkas perencanaan kas memiliki tiga tujuan : (1) untuk memastikan
bahwa belanja-belanja tersebut dapat dibiayai dengan lancar sepanjang tahun yang
berkenaan, untuk meminimalisir biaya peminjaman; (2) untuk memungkinkan target
utama kebijakan anggaran, khususnya surplus atau defisit, dapat dicapai; dan (3)
untuk ikut memberikan kontribusi di dalam kelancaran pelaksanaan kebijakan fiskal
maupun moneter. Sebuah sistem manajemen dan perencanaan kas yang efektif
seharusnya :
   a. mengakui time value dan oportunity cost pada kas tersebut;
   b. memungkinkan jajaran kementerian untuk merencanakan belanja secara
      efektif;
   c.   memandang kedepan - mengantisipasi perkembangan makroekonomi sambil
        mengakomodasi perubahan ekeonomi yang signifikan dan mengurangi efek
        yang merugikan di dalam pelaksanaan anggaran;
   d. bersifat responsif terhadap kebutuhan kas pada jajaran kementerian;
   e. bersifat komprehensif, mencakup seluruh sumber pemasukan kas; dan
Sistem Perencanaan Arus Kas                                                       157

    f.   merencanakan likuiditas liabilitas kas baik jangka pendek ataupun jangka
         panjang.
    Walaupun sebuah anggaran dirasa telah realistis dilihat dari perspektif
persiapannya yang baik dan jumlah perkiraan pendapatan dan pengeluaran yang
objektif, tidak berarti bahwa pelaksanaan anggaran akan lancar. Masalah timing juga
harus diperhitungkan, yaitu antara pembayaran yang jatuh tempo dan ketersediaan
kas yang diperlukan untuk membayarnya.

    Secara ideal, sebuah perencanaan kas belanja pemerintah pusat harus meliputi,
untuk beberapa bulan kedepan, perkiraan aliran kas keluar harian (yakni meliputi
sebagian besar belanja) dan aliran kas masuk (penerimaan pajak dan bukan pajak
dan juga dari pinjaman, termasuk penerbitan sekuritas pemerintah baik pinjaman
domestik maupun pinjaman luar lainnya).
     Akan tetapi sistem harian tersebut, sebagaimana ditemukan dibeberapa negara
berkembang, pada dasarnya mengarah pada tujuan yang salah dan menggambarkan
rezim anggaran kas “darurat” yang mengeluarkan besok apa yang telah masuk hari
ini. Sebagaimana sistem perencanaan kas tersebut pernah ada, sistem tersebut
ternyata bersifat elementer, dirigiste, dan pada prekteknya tidak bersifat responsif,
untuk mengantisipasi aliran dalam jangka pendek pada penerimaan atau
peminjaman. Sistem tersebut mempunyai beberapa kekurangan. Ketika mereka bisa
sepenuhnya efektif membatasi pembayaran kas untuk menyediakan aliran kas
masuk, mereka selalu melakukan hal yang sama pada biaya yang banyak sekali
untuk efektifitas alokasi sumber-sumber (pemotongan provisi kas secara mendadak
berhubungan dengan aprpopriasi anggaran) dan untuk pengiriman pelayanan secara
tepat waktu (sebab adanya informasi yang tidak efisien pada aliran kas yang mungkin
tersedia untuk memungkinkan manajer pada jajaran kementerian untuk
merencanakan pengiriman pelayanan mereka).

    Selain itu, sistem-sistem seperti itu selalu berkaitan dengan sebuah
pembangunan area pembayaraan. Pemerintah perlu untuk mengejar pendekatan
yang lebih canggiih pada manjemen kas.
     Negara-negara berkembang harus mempunyai tujuan untuk mendistribusikan
anggaran mereka dengan mengadopsi sebuah perencanaan kas bulanan, didasarkan
pada aliran kas masuk secara agregat yang diproyeksikan dan pembatasan terhadap
aliran kas keluar. Komponen yang sangat prinsipal seharusnya seperti berikut :
    a. “starting point” harus menjadi sebuah perencanaan kas tahunan, disiapkan
       sebelum tahun fiskal, menunjukkan proyeksi aliran kas masuk dan aliran kas
       keluar perbulan.
    b.     Pola yang terdahulu dapat digunakan untuk membantu menetapkan
           penerimaan pendapatan pajak dan bukan pajak yang memungkinkan untuk
           diterima dari bulan ke bulan. Waktu yang memungkinkan untuk melakukan
           peminjaman dari luar sebagian juga diketahui pada awal-awal, sehingga
           jumlah aliran kas masuk dapat diproyeksikan. Pola belanja yang terdahulu
           biasanya juga bisa menjadi sebuah petunjuk untuk aliran kas keluar setiap
           bulannya.
    c.     Akan tetapi, adanya faktor-faktor seperti pola-pola belanja modal yang tidak
158                                                                   Manajemen Kas



         beraturan, waktu penerimaan hibah yang sangat variatif (baik untuk
         proyeksi modal yang spesifik atau bantuan anggaran secara umum), dan
         waktu yang tepat untuk mengadakan pinjaman yang baru (yang mungkin
         harus menunggu sebuah kondisi pasar yang menguntungkan) adalah
         memungkinkan untuk menuju pada berbagai macam variasi dari tahun ke
         tahun di dalam pola aliran kas masuk dan aliran kas keluar secara bulanan.
   d.    Ketika hal itu nampak dari proyeksi awal bahwa kemungkinan tidak cukup
         tersedia kas dalam bulan tersebut untuk menutupi belanja yang jatuh
         tempo, pemerintah dapat menunda komitmen belanja yang telah
         direncanakan; mempercepat pengumpulan penerimaan; atau pinjaman.
         Pemilihan diantara tiga opsi di atas tergantung pada kemungkinan untuk
         dapat dikerjakan (feasibility) dan biaya yang akan ditimbulkan.
    Ketika rencana tahunan tersebut telah ditetapkan, rencana tersebut harus
menjadi dasar bagi proyeksi triwulanan, dan dalam proyeksi tersebut terdapat sebuah
rencana manajemen kas operasional untuk bulan berikutnya. Hal ini dilakukan
sebagai berikut:

   a.    Proyeksi triwulanan dan rencana bulanan perlu untuk direvisi setiap bulan
         secara bergilir dipandang dari segi pendapatan dan belanja yang aktual
         (serta realisasi dalam pinjaman baik domestik maupun ekstern).
   b.    Ketika proyeksi triwulanan yang dilakukan secara rolling menunjukkan
         bahwa mungkin akan tidak cukup tersedia kas dalam satu atau lebih bulan
         kedepan untuk menutup belanja, tindakan yang dapat diambil antara lain
         dengan menunda komitmen belanja, mempercepat pengumpulan
         pendapatan, atau pinjaman, dengan pilihan bergantung pada kelayakan,
         biaya, dan hambatan-hambatan pinjaman.
   c.    Rencana manajemen kas operasional untuk belanja pemerintah pusat
         untuk bulan berikutnya idealnya harus meliputi sebuah perkiraan aliran kas
         masuk dan keluar harian (atau setidaknya mingguan). Rencana
         manajemen kas ini harus disiapkan dan di-updated setidaknya setiap
         minggu.

    Pelaksanaan rencana manajemen kas bulanan sering diterjemahkan menjadi
batas kas bulanan yang ditetapkan pada beberapa, atau seluruh, belanja masing-
masing departemen atau lembaga. Dalam beberapa instansi - dan tidak hanya pada
pos - kondisi yang kacau atau sebagai sebuah alat kontrol pembebanan kembali
yang temporer, mungkin ada batasan kas pada kategori ekonomi dari pembelanjaan
atau bahkan masing-masing line item. Beberapa negara industri memberikan batasan
pada subagregat tertentu seperti biaya yang berkelanjutan-gaji, kebutuhan-
kebutuhan, dan biaya tempat tinggal bagi masing-masing lembaga pengguna
anggaran. Batasan kas ini sering dilihat sebagai cara di mana sebuah hambatan
“hard budget” beroperasi. Tetapi, sebagai catatan, sebagai sebuah alat pengendalian
belanja dari pada pengendalian kas, rencana kas tidak efektif ketika tidak ada
pengendalian yang terpisah atas komitmen, dan sering menyebabkan penciptaan
kewajiban (yang terhutang).

    Perencanaan kas mungkin bisa membantu dalam menentukan kriteria fiskal yang
Sistem Perencanaan Arus Kas                                                     159

riil atau benchmark untuk setiap bulan/kuartal. Hal tersebut dapat menyebabkan rasa
percaya diri di antara kewenangan yang menjalankan pengendalian kas dan
memberikan mereka percaya diri yang lebih besar bahwa target fiskal dan moneter
yang penting lainnya (misalnya maksimum kredit) akan dipenuhi. Jadi, untuk dapat
berjalan terus, target yang termasuk dalam program penyesuaian harus selalu
didukung dengan rencana kas yang di-updated untuk memperhitungkan informasi
terbaru yang tersedia tentang penagihan pendapatan, penerimaan yang lain
(termasuk pinjaman), dan belanja yang telah disepakati dan telah dibayar.

     Update bulanan yang berkelanjutan terhadap rencana kas seharusnya dapat
membantu dalam memastikan bahwa anggaran awal akan dipenuhi. Ketika sangat
jelas terlihat dalam perkiraan terbaru bahwa target mungkin tidak dapat dipenuhi di
periode yang akan datang atau pada akhir tahun, tindakan harus diambil untuk
mencegah belanja atau untuk meningkatkan pendapatan. Rencana kas dapat
berkontribusi pada keputusan tentang ukuran, jenis, dan penargetan tindakan yang
diinginkan.
2. Siapa yang paling bertanggung jawab untuk merencanakan kas dan
   memantau perencanaan tersebut?
     Seperti telah dijelaskan di atas, dalam perencanaan manajemen kas bulanan
untuk anggaran pemerintah pusat, jumlah angkanya harus disiapkan dan di-updated
paling tidak setiap minggu oleh fungsi perbendaharaan negara atau manjemen kas di
bawah Menteri Keuangan, sebagai Chief Financial Officer (CFO) pemerintah. Hal ini
sering tidak berjalan di negara berkembang-meskipun kadang bank sentral mungkin
mengambil alih semua atau sebagian kegiatan tersebut. Penasihat anggaran harus
mendorong penciptaan suatu unit pengelolaan kas di bawah Menteri Keuangan
(biasanya sebagai salah satu komponen dalam instansi perbendaharaan) untuk
menyiapkan dan mengelola perencanaan kas dan memonitor hasilnya.

     Untuk memonitor hasil penganggaran kas, unit perbendaharaan harus
mendapatkan semua informasi penting secepat mungkin dari semua departemen
yang terkait-tidak hanya dari instansi dalam departemen keuangan (misalnya, Ditjen
Pajak dan Bea Cukai serta Anggaran/DJA), tetapi juga dari kementrian perencanaan,
jajaran kementrian, lembaga negara, dan bank sentral. Tugas ini sering tidak
dijalankan dengan semestinya karena, diantara alasan lain, sistem pelaporan tidak
sepenuhnya disambungkan satu sama lain.
    Untuk mencapai tujuan ini, salah satu pendekatan yang adalah dengan
membentuk suatu tim kecil, yang dipimpin oleh seseorang yang mempunyai
wewenang untuk mmperoleh informasi dari seluruh departemen. Misalnya saja, di
beberapa negara afrika franchophone, the Direction de la Prévision or Cabinet du
Ministre des Finances sudah digunakan untuk melakukan kordinasi di dalam
pelaksanaan anggaran dan rencana kas. Dibeberapa Negara amerika latin, unit yang
bertugas melakukan monitoring adalah salah satu bagian dari bank sentral atau
departemen keuangan di bawah pengawasan menteri keuangan. Unit tersebut harus
berfungsi untuk :
    a. Mempersiapkan rencana kas bulanan
    b. Menjaga keberadaan barang inventaris pada laporan fiscal tahunan, baik
160                                                                     Manajemen Kas



         pada sisi penerimaan maupun pada sisi pengeluaran anggaran. Dan
         mengajukan persiapan laporan yang baru apabila keberadaan barang
         inventaris tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
    c.   Menyatukan seluruh informasi berkaitan dengan penerimaan dan
         pengeluaran dalam “flash report”, yang meringkas perkembangan utama
         yang terjadi dengan kesalahan yang minimum.
    d. Menganalisis laporan dan mengupdate perkiraan kas dengan berbasis pada
       “flash report” tersebut
    e. Menyusun proposal guna mengatur aliran kas apabila terjadi peningkatan
       kebutuhan kas
    f.   Tetap menyampaikan informasi secara menyeluruh terhadap bank sentral
         (karena semua kegiatan pemerintah mempunyai konsekwensi yang sangat
         penting bagi likuiditas bank)
3. Apa halangan utama yang dapat mengganggu kelancaran rencana
   pembiayaan belanja?
     Di beberapa Negara OECD, rencana secara khusus disiapkan oleh departemen
keuangan untuk tahun yang akan dating (t + 1) dengan berbasis pada data estimasi
penerimaan dan pengeluaran untuk tahun yang akan dating (t+1), dan
mengumpulkan semua informasi yang berkaitan yang berasal dari adiminstrasi pajak
dan bea cukai serta dari departemen perbendaharaan atau jajaran kementerian
(paling tidak untuk item pengeluaran yang besar) sebagaimana anggaran pada tahun
tersebut. Di beberapa Negara industry dengan perkembangan pasar modal yang
baik, departemen keuangan dapat secepat mungkin melakukan pinjaman sejumlah
yang dibutuhkan baik untuk mencapai aliran kas jangka pendek, ketiks permasalah
datang, maupun untuk membiayai adanya deficit. Ketika ada surplus, dapat
diinvestasikan pada pasar modal, walaupun hanya satu malam, untuk menghasilkan
laba.



     Sebaliknya, beberapa Negara non-OECD tidak mempunyai akses secara baik
terhadap pasar modal yang berfungsi dengan baik. Tiap departemen keuangan tidak
dapat melakukan pinjaman dengan mudah, atau dijinkan untuk melakukan pinjaman
dari bank sentral atau dari pasar uang untuk membiayai kekurangan kas pada jangka
pendek. Pada beberapa kasus seperti ini, perencanaan kas mempunyai fundamental
yang lebih penting. Pengeluaran yang tak terduga tidak bisa dengan mudah
dimintakan pembayaran kepada departemen keuangan. Perkiraan belanja kas yang
dianggarkan untuk bulan yang bersangkutan kemudian berubah menjadi batasan
yang riil yang tidak dapat dilanggar.
     Ada lima syarat yang harus dipenuhi untuk membentuk manajemen kas dengan
baik : (1) anggaran yang riil, (2) membuat prosedur perilisan apropriasi dengan jelas
(3) mematuhi peraturan pelaksanaan anggaran, (4) staf yang berpengalaman dan
mempunyai skill yang bagus untuk mempersiapkan dan memonitor perencanaan kas,
(5) membuat peraturan peminjaman dengan jelas.
Apakah pertanyaan khususnya?
Sistem Perencanaan Arus Kas                                                     161

Apakah anggaran yang dibuat sudah benar-benar riil?
     Namun hal ini bertolak belakang dengan pengalaman yang terjadi, seperti di
sejumlah Negara yang keadaan ekonominya sedang dalam masa transisi dan juga
dibeberapa Negara afrika. Keputusan mengenai prioritas belanja tidak cukup dibahas
atau dimantapkan dengan jajaran kementerian dan departemen keuangan pada saat
persiapan anggaran, atau anggaran tersebut disusun untuk menghindari keputusan
yang sulit guna memenuhi tuntutan parlemen. Kemudian, hal ini merupakan
kewajiban bagi departemen keuangan untuk menjalankan prioritas yang riil dan
pengeluaran dengan cara memotong alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan.
Apakah prosedur yang digunakan untuk merilis apropriasi sudah cukup
memadai?
    Cara yang digunakan untuk merilis apropriasi juga merupakan sesuatu hal yang
penting karena hal ini dapat mendefinisikan seberapa banyak kas yang mungkin akan
dihabiskan dalam periode bulanan atau triwulanan. Ketiga system di atas sangat
mungkin untuk digunkakan oleh semua negara, tergantung kepada kerangka kerja
yang sah pada Negara tersebut (biasanya hukum anggaran yang asli), dan keadaan
pada Negara tersebut.
    Pada sebagian besar Negara industri, apropriasi anggaran disediakan untuk
pengguna anggaran setelah anggaran tersebut disetujui. Pengguna anggaran bebas
untuk melakukan komitmen terhadap pengeluaran mereka dan menerbitkan payment
order kapanpun mereka mau, dan unit perbendaharaan akan melakukan pinjaman
kepada pasar apabila memang dibutuhkan. Hal ini bisa saja terjadi karena profil
pengeluaran relatif stabil, dan juga karena secara mudah pemerintah dapat
meminjam dari pasar modal yang cukup stabil.
     Di beberapa Negara yang kurang berkembang, jumlah yang tetap dirilis untuk
periode waktu yang spesifik (satu bulan atau triwulanan)—sebagai contoh, 1/12
apropriasi selalu dirilis setiap awal bulan. Apabila keadaan tidak berubah, maka 1/12
apropriasi akan dirilis setiap bulan. Tetapi, jika situasi menjadi lebih buruk, maka
apropriasi akan dirilis perlahan.
    Di beberapa Negara berkembang, terutama Negara-negara kaya, departemen
keuangan menerbitkan surat perintah formal untuk unit pengguna anggaran yang
mengontrol kategori pengeluaran yang spesifik, dan alokasi anggaran dapat tersedia.
     Pada seluruh kasus, ketika apropriasi dirilis, jajaran kementerian atau unit
pengguna anggaran mempunyai wewenang untuk membuat komitmen pengeluaran.
Akan tetapi penggunaan tambahan control pada saat kas tersebut dirilis (misalnya
batas kas bulanan) dapat menjadi sebagai sebuah alat kontrol tarif yang efektif pada
saat apropriasi digunakan. Disebagian kecil Negara dengan kekurangan kas yang
sangat parah, komitmen dan pembayaran harus dilakukan secara hampir bersamaan,
karena supplier tidak akan menerima pesanan ataupun mengirim jika pembayaran
tidak dipastikan terlebih dahulu.
Apakah staf yang melakukan tugas tersebut sudah cukup berpengalaman atau
mempunyai skill yang bagus ?
   Persiapan dan pemantapan perencanaan kas membutuhkan beberapa
kemampuan/keahlian yang baik dibidang financial. Petugas tersebut harus mampu
162                                                                   Manajemen Kas



untuk menganalisa semua informasi yang tersedia, membuat keputusan mengenai
hal yang dapat dipercaya, dan berdasarkan informasi tersebut serta pengalaman
yang dimiliki, mereka mampu untuk menyusun proyeksi yang realistis. Pada
kenyataannya, mereka harus mengatur aliran komitmen dengan seluruh instrumen
yang tersedia untuk memastikan penggunaan kas secara tepat guna menutupi
pengeluaran, dan ketika melakukan pembayaran, kas tersebut akan tersedia dan
menghindari tunggakan pembayaran.
    Tugas penting lainnya adalah untuk bertindak sebagai penghubung dengan bank
sentral guna memastikan bahwa keperluan pembiayaan dapat dipenuhi dan tidak
akan menyebabkan reaksi moneter yang kurang baik. Ruang lingkup guna
melakukan pinjaman dari beberapa sumber yang berbeda, dan masa pinjaman, juga
akan menjadi pokok perhatian, semenjak utang yang sekarang akan berimplikasi
terhadap pelayanan utang dimasa yang akan datang juga harus di faktorkan kedalam
perencanaan pengeluaran. Petugas pelaksana anggaran harus mempunyai skill dan
kapasitas tehnik yang memadai. Kadang kala para ahli ekonomi fiscal dan penasehat
umum anggaran perlu untuk mengidentifikasi mana training yang tepat untuk petugas
pelaksana anggaran tersebut.
Apakah peraturan pinjaman sudah jelas?
     Secara cepat pinjaman pemerintah akan membawa kepada pertanyaan
kebijakan moneter yang lebih besar. Di dalam publikasi ini, hanya ada dua aspek
yang dapat dipertimbangkan : apakah pengaturan terhadap kelembagaan telah cukup
sempurna guna mengijinkan perencanaan kas yang efektif bagi pemerintah dan
untuk memfasilitasi pinjaman jangka pendek ?
     Seperti telah dicatat sebelumnya, penyimpanan uang pemerintah di sejumlah
rekening bank yang berbeda-sebagian di bank sentral dan sebagian lagi di bank
komersial-merupakan suatu hal yang sangat wajar selama ini. Idealnya, pemerintah
seharusnya menyimpan seluruh sumber-sumber keuangannya pada satu rekening
saja-seperti penggunaan TSA (treasury Single Account) seperti telah digunakan
disejumlah transisi ekonomi-atau di dalam rekening yang dikonsolidasikan setiap
malam. Jika konsolidasi saldo lebih dapat disusun dari pada sebagian subset
rekening bank, yang mungkin akan mencegah pemerintah untuk melakukan pinjaman
ketika hal itu tidak diperlukan. (ada beberapa peristiwa ketika deposito pemerintah
pada bank komersial digunakan bank untuk membeli treasury bills yang diterbitka.
Pemerintah benar-benar melakukan pinjaman terhadap uangnya sendiri dan
membayar bunga untuk hak istimewa.
    Jadi, seluruh deposito pemerintah di dalam system perbankan seharusnya
dikonsolidasikan setiap malam guna memastikan bahwa kebutuhan pinjaman
pemerintah dapat dikurangi. Hal ini dapat menjadi lebih bermasalah dibandingkan
dengan penglihatan yang petama-kesulitan yang umum meliputi :
   1. Dana hipotik seperti dana kesehatan, jalan, dan bahkan sosila keamanan
      mungkin akan ditentukan oleh pihak berwenang lainnya. Uang dalam dana-
      dana ini sering tidak ada untuk pemerintah, bahkan pada basis pinjaman
      jangka pendek;dana privatisasi selalu ditetapkan pada basis yang sama
      dibeberapa Negara eropa timur dan dinegara yang sedang mengalami
      transisi ekonomi lainnya;
Sistem Perencanaan Arus Kas                                                   163

    2. Pihak donor mungkin telah membuat komitmen pemberian uang kepada
       pemerintah dan menyimpannya di bank sentral atau bank komersial, tetapi
       belum dilakukan pemerintah;
    3. Mungkin ada ketidaktransparanan antara instrument moneter dan fiscal;
       dengan begitu deposito pemerintah yang ada disektor perbankan komersial
       mungkin akan menyediakan peran sekunder moneter (seperti menyediakan
       kebutuhan likuiditas bagi sistem perbankan).
pada area ini, prinsip dasarnya adalah :
    1. uang pemerintah merupakan hak milik pemerintah;
    2. uang yang ada dibeberapa rekening yang berbeda biasanya akan menjamur
       sehingga harus dikonsolidasikan;
    3. Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untuk membuat penggunaan
       dananya sendiri menjadi sefektif mungkin;
    4. Pemerintah harus menentukan tingkat bunga pasar untuk tabungannya
       tersebut, dan tingkat kelebihan kredit pembayaranpada pinjamannya dan
       biaya pelayanan negoisasi yang mengantarkan kepada transaksi tersebut.
     Pemerintah menyusun anggaran secara deficit, merencanakan pembiayaan
defisit tersebut merupakan sebuah tugas umum-diluar wilayah publikasi ini.
Pemerintah perlu untuk mempunyai sebuah implementasi strategi pinjaman tahunan
di dalam berkoordinasi dengan bank sentral dan di dalam jalur kebijakan moneter.
Tetapi untuk manajemen kas yang efisien, di dalam strategi pinjaman tersebut,
pemerintah juga membutuhkan sebuah mekanisme untuk menghadapi shortfall kas
harian atau mingguan dengan biaya yang sangat rendah, dan tanpa adanya
gangguan yang tidak perlu untuk memberikan pelayanan publik. Bagaimana shortfall
dapat dicapai? pertama, pengawasan yang ketat harus diterapkan di dalam
melakukan pinjaman untuk beberapa penyebab temporer.
    Ketika semuanya menjadi jelas bahwa negara sedang menghadapi penurunan
kas jangka pendek, mungkin akan terdapat ruang guna menangguhkan beberapa
pembayaran. Namun hal ini dapat merusak kredibilitas keuangan pemerintah dan
normalnya hal ini sangat dijauhi oleh beberapa negara. Seperti telah dicatat
sebelumnya, jika pemerintah tidak menyimpan seluruh depositonya dalam satu
rekening tunggal, maka akan terdapat ruang bagi pembiayaan terhadap penurunan
kas jangka pendek pada rekening utama bendahara dengan meminjam dari dana
pemerintah lainnya yang seharusnya selalu diinvestigasi. Beberapa negara tetap
mempertahankan penggunaan dana stabilisasi terpisah, kedalam windfall, bantuan
dan sebagainya, yang diarahkan,yang dapat digunakan dalam berbagai macam
keadaan. Hal ini (atau seharusnya) merupakan least cost option dalam kaitannya
dengan bunga yang dibatalkan, menjadi kurang dari biaya fasilitas untuk kelebihan
kredit (overdraft).
    Pada akhirnya, beberapa negara mempunyai fasilitas overdraft yang otomatis
pada bank sentral (dibeberapa negara kaya kadang disebut sebagai “jalan dan alat
menuju kemajuan”). Peraturan yang jelas harus mengatur penggunaan fasilitas
overdraft tersebut :
    1. ukuran fasilitas overdraft harus dibatasi (terutama dalam undang-undang)
164                                                                   Manajemen Kas



   2. jangka waktu overdraft harus dibatasi juga (terutama dalam undang-undang)
   3. Pinjaman jangka pendek yang tidak bisa dengan cepat dibayar kembali
      (melalui kedatangan aliran kas masuk yang tertunda kedalam rekening
      bendahara) harus diubah menjadi sebuah treasury bills atau dengan
      penerbitan bond dan dijual oleh bank sentral (idealnya kepada bank swasta)
   4. Biaya fasilitas overdraft harus dibuat secara transparan dan dibayar oleh
      departemen keuangan.


B. PERENCANAAN KAS PEMERINTAH

    Sebagai bagian elemen integral dalam public expenditure management,
pemerintah perlu membuat perencanaan kas untuk mengelola pengeluaran yang
dianggarkan dengan basis kas; untuk mencegah peminjaman yang tidak terantisipasi
yang mungkin mengacaukan kebijakan moneter; dan untuk membantu
mengidentifikasi kebutuhan untuk tindakan perbaikan fiskal dalam tahun tertentu.

1. Pentingnya Perencanaan Kas Pemerintah

     Perencanaan kas pemerintah mempunyai tiga tujuan utama: (1) untuk
memastikan bahwa pengeluaran dapat dibiayai dengan lancar selama tahun berjalan,
agar meperkecil biaya pinjaman; (2) untuk memungkinkan target-target kebijakan
anggaran pertama, terutama surplus atau defisit, dapat dicapai; (3) untuk
berkontribusi pada kelancaran penerapan kebijakan fiskal dan moneter. Pada
prinsipnya, perencanaan kas pemerintah yang efektif harus:

   a. Mengakui time value dan biaya peluang (opportunity cost) kas;
   b. Memungkinkan jajaran kementrian/departemen untuk merencanakan
      pengeluaran dengan efektif;
   c. Melihat ke depan-mengantisipasi pembangunan makroekonomi sementara
      mengakomodasi perubahan ekonomi yang signifikan dan meminimalkan
      dampak buruk dari pelaksanaan anggaran;
   d. Responsif dengan kebutuhan kas jajaran kementrian/departemen dan
      lembaga negara;
   e. Komprehensif, meliputi semua sumber pemasukan kas; dan
   f. Merencanakan pelunasan kewajiban kas baik kewajiban jangka pendek
      maupun jangka panjang.

    Walaupun sebuah anggaran dirasa telah realistis dilihat dari perspektif
persiapannya yang baik dan jumlah perkiraan pendapatan dan pengeluaran yang
objektif, tidak berarti bahwa pelaksanaan anggaran akan lancar. Masalah timing juga
harus diperhitungkan, yaitu antara pembayaran yang jatuh tempo dan ketersediaan
kas yang diperlukan untuk membayarnya.

    Idealnya, sebuah rencana kas (bulanan) untuk pemerintah pusat harus meliputi,
perencanaan bulan berikutnya, perencanaan harian pengeluaran kas (terutama
belanja) dan penerimaan kas (penerimaan dari pendapatan pajak dan bukan pajak
Sistem Perencanaan Arus Kas                                                     165

serta dari pinjaman, termasuk penerbitan surat berharga pemerintah seperti pinjaman
domestik dan eksternal.

    Negara berkembang seharusnya berkeinginan untuk mendistribusikan anggaran
mereka dengan membuat rencana kas bulanan, berdasarkan pada arus masuk kas
yang diproyeksikan dan batas kas keluar. Komponen utama rencana kas tersebut
harus sebagai berikut:

    a. Titik permulaan haruslah sebuah rencana kas tahunan, disiapkan di awal
       tahun fiskal, tersusun dalam arus kas masuk dan arus kas keluar perbulan
       yang diproyeksikan.
    b. Pola tahun yang lalu dapat dipergunakan untuk membantu dalam menyusun
       kemungkinan arus kas masuk perbulan dari penerimaan pendapatan pajak
       dan bukan pajak. Timing kemungkinan pinjaman eksternal juga sering sudah
       diketahui sebelumnya, sehingga total arus masuk kas dapat diproyeksikan.
       Pola tahun yang lalu biasanya dapat dijadikan pedoman untuk arus kas
       keluar per bulan.
    c. Namun, adanya faktor-faktor seperti pola belanja modal yang tidak teratur,
       variasi dalam timing penerimaan hibah (baik untuk proyek modal tertentu
       maupun bantuan anggaran umum), dan timing yang tepat untuk pinjaman
       baru (yang mungkin harus menunggu kondisi pasar yang menguntungkan)
       juga harus dipertimbangkan sebagai variasi dari tahun ke tahun dalam pola
       bulanan arus masuk dan keluar kas.
    d. Ketika nampak pada proyeksi awal bahwa kemungkinan tidak cukup tersedia
       kas dalam bulan tertentu untuk menutup belanja yang jatuh tempo,
       pemerintah dapat menunda komitmen belanja yang direncanakan;
       mempercepat penagihan pendapatan; atau meminjam. Pilihan diantara tiga
       pilihan tersebut akan bergantung pada kelayakan/kemungkinannya untuk
       dapat dikerjakan (feasibility) dan biaya akan yang ditimbulkan.

     Ketika rencana tahunan telah ditetapkan, rencana tersebut harus menjadi dasar
bagi proyeksi triwulanan atau caturwulanan secara rolling (terus bergulir), dan dalam
proyeksi tersebut sebuah rencana manajemen kas operasional untuk bulan
berikutnya. Hal ini dilakukan sebagai berikut:

    a. Proyeksi triwulanan/caturwulanan dan rencana bulanan perlu direvisi setiap
       bulan secara rolling dipandang dari segi pendapatan dan belanja aktual
       (serta realisasi dalam pinjaman baik domestik maupun ekstern).
    b. Ketika proyeksi triwulanan/caturwulanan yang dilakukan secara rolling
       menunjukkan bahwa mungkin akan tidak cukup tersedia kas dalam satu atau
       lebih bulan kedepan untuk menutup belanja, tindakan yang dapat diambil
       untuk menunda komitmen, mempercepat penagihan pendapatan, atau
       pinjaman, dengan pilihan bergantung pada kelayakan, biaya, dan hambatan-
       hambatan pinjaman.
    c. Rencana manajemen kas operasional untuk belanja pemerintah pusat untuk
       bulan berikutnya harus, idealnya, meliputi sebuah forecast kas masuk dan
       keluar harian (atau setidaknya mingguan). Rencana manajemen kas ini harus
       disiapkan dan di-updated setidaknya setiap minggu.
166                                                                   Manajemen Kas




     Rencana manajemen kas bulanan sering diterjemahkan menjadi batas kas
bulanan yang ditetapkan pada beberapa, atau seluruh, belanja masing-masing
departemen atau lembaga. Dalam beberapa praktik, mungkin ada batasan kas pada
kategori ekonomi dari pembelanjaan atau bahkan masing-masing line item. Beberapa
negara industri meberikan batasan pada subagregat tertentu seperti running cost -
gaji, utilitas, dan biaya tempat tinggal bagi masing-masing lembaga pengguna
anggaran. Batasan kas ini sering dilihat sebagai cara di mana sebuah hambatan
“hard budget” beroperasi. Tetapi, sebagai sebuah alat pengendalian belanja dari
pada pengendalian kas, rencana kas tidak efektif ketika tidak ada pengendalian yang
terpisah atas komitmen, dan menyebabkan penciptaan kewajiban (yang terhutang).

     Rencana kas membantu dalam menentukan kriteria fiskal yang riil atau
benchmark untuk setiap bulan/kuartal. Hal tersebut dapat menyebabkan rasa percaya
diri di antara kewenangan yang menjalankan pengendalian kas dan memberikan
mereka percaya diri yang lebih besar bahwa target fiskal dan moneter yang penting
lainnya (misalnya maksimum kredit) akan dipenuhi. Jadi, untuk dapat berjalan terus,
target yang termasuk dalam program penyesuaian harus selalu didukung dengan
rencana kas yang di-updated untuk memperhitungkan informasi terbaru yang tersedia
tentang penagihan pendapatan, penerimaan yang lain (termasuk pinjaman), dan
belanja yang telah disepakati dan telah dibayar.

    Update bulanan yang berkelanjutan terhadap rencana kas seharusnya membantu
dalam memastikan bahwa anggaran awal akan dipenuhi. Ketika sangat jelas terlihat
dalam forecast terbaru bahwa target mungkin tidak dapat dipenuhi di periode yang
akan datang atau pada akhir tahun, tindakan harus diambil untuk mencegah belanja
atau untuk meningkatkan pendapatan. Rencana kas dapat berkontribusi pada
keputusan tentang ukuran, jenis, dan penargetan tindakan yang diinginkan.

2. Tanggung Jawab untuk Penyiapan dan Pemantauan Perencanaan Kas

     Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pada prinsipnya, dalam rencana
manajemen kas bulanan untuk pemerintah pusat, perhitunganya harus disiapkan dan
di-updated oleh fungsi perbendaharaan negara di bawah Menteri Keuangan, sebagai
Chief Financial Officer (CFO) pemerintah. Hal ini sering tidak berjalan di negara
berkembang meskipun kadang bank sentral mungkin mengambil alih semua atau
sebagian kegiatan tersebut. Penasihat anggaran harus mendorong penciptaan suatu
unit pengelolaan kas di bawah Menteri Keuangan (biasanya sebagai salah satu
komponen dalam instansi perbendaharaan) untuk menyiapkan dan mengelola
rencana kas dan memantau hasilnya. Di Indonesia, peran tersebut dijalankan oleh
Direktorat Pengelolaan Kas Negara, sebuah unit eselon II di Ditjen Perbendaharaan.

     Untuk memantau hasil anggaran kas, departemen perbendaharaan harus
mendapatkan semua informasi penting secepat mungkin dari semua departemen
yang terkait-tidak hanya dari instansi dalam departemen keuangan (misalnya, Ditjen
Pajak dan Bea Cukai serta Anggaran), tetapi juga dari kementrian perencanaan,
jajaran kementrian, lembaga negara, dan bank sentral. Tugas ini sering tidak
dijalankan dengan semestinya karena, diantara alasan lain, sistem pelaporan tidak
Sistem Perencanaan Arus Kas                                                    167

sepenuhnya dibuat dalam sebuah jaringan kerja (network).

C. SISTEM PERENCANAAN KAS PADA INSTANSI/SATKER

1.   Perencanaan Kas pada Satuan Kerja (Non-BLU)

     Umumnya pada instansi/satuan kerja belum ada sistem perencanaan kas yang
dikelola dengan baik. Untuk pengeluaran misalnya, setiap unit kerja biasanya secara
sederhana merencanakan pengeluaran kas per bulan sebesar 1/12 dari jumlah
pagunya. Perencanaan sesperti itu mungkin hanya dapat diterima untuk diterapkan
pada penerimaan yang bersifat rutin (pada berlum menggunakan anggaran terpadu),
seperti belanja pegawai. Jarang ada satuan kerja yang mempunyai perencanaan kas
mingguan, apalagi harian.
     Pada dasarnya perencanaan kas pada satuan kerja pemerintah sedikit berbeda
dengan perencanaan kas pada organisasi pada umumnya, karena, instansi
pemerintah (non-BLU) tidak dapat langsung menggunakan pendapatan yang
diperolehnya, melainkan harus disetorkan ke kas negara dan hanya dapat melakukan
pengeluaran sebesar batas anggaran pengeluaran yang telah ditentukan (pagu)
sehingga tidak seutuhnya mengelola saldo untuk kepentingan instansi. Instansi
pemerintah tidak memikirkan apakah harus menutup biaya operasi dari pinjaman
(baik jangka pendek maupun panjang) karena pada dasarnya pinjaman dilakukan
oleh daerah atau pusat untuk kemudian dialokasikan ke satuan kerja melalui
mekanisme anggaran.

     Mulai tahun anggaran 2006, perencanaan kas instansi/satuan kerja merupakan
bagian dari sistem perencanaan kas negara (nasional). Setiap satuan kerja
pemerintah baik pusat maupun daerah wajib membuat laporan rencana penerimaan
dan pengeluaran kas. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya
dalam bab ini. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas seharusnya
diselenggarakan oleh bagian keuangan atau fungsi bendahara di dalamnya dengan
cara memperoleh informasi rencana penerimaan dan pengeluaran kas setiap bagian-
mungkin direktorat, subdit, bidang, subbid, maupun seksi-dalam instansi/satuan kerja
dan kemudian membuat rekapitulasinya. Perencanaan penerimaan kas diarahkan
pada pencapaian suatu target tertentu dan perencanaan pengeluaran kas diarahkan
pada strategi agar “jatah” kas dari APBN/APBD dapat cukup untuk membiayai semua
kegiatan operasional yang telah direncanakan dalam jangka waktu tertentu.

2. Perencanaan Kas pada Badan Layanan Umum (BLU)

     a. Karakteristik BLU

    Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

   BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekayaan
168                                                                    Manajemen Kas



BLU merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan
dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang
bersangkutan.

      Pembinaan keuangan BLU pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan
dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang
pemerintahan yang bersangkutan. Pembinaan keuangan BLU pemerintah daerah
dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan
oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang
pemerintahan yang bersangkutan. Pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri
sipil dan bukan pegawai negeri sipil.

    Setiap BLU wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. Rencana kerja
dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan
dan kinerja Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah. Pendapatan dan belanja
BLU dalam rencana kerja dan anggaran tahunannya dikonsolidasikan dalam rencana
kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah yang
bersangkutan. Sehingga BLU juga menerima alokasi anggaran dari APBN/APBD.
Pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan
merupakan Pendapatan Negara/Daerah. BLU dapat memperoleh hibah atau
sumbangan dari masyarakat atau badan lain. Pendapatan BLU dapat digunakan
langsung untuk membiayai belanja BLU yang bersangkutan. Karena sifatnya yang
merupakan instansi pemerintah, maka tidak seperti perusahaan, BLU bukan
merupakan subyek pajak.

    Apabila dikelompokkan menurut jenisnya Badan Layanan Umum terbagi menjadi
3 kelompok, yaitu:

   1). BLU yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa meliputi rumah sakit,
       lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain;
   2). BLU yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan meliputi otorita
       pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu (Kapet); dan
   3). BLU yang kegiatannya mengelola dana khusus meliputi pengelola dana
       bergulir, dana UKM, penerusan pinjaman dan tabungan pegawai.

   b. Pengelolaan dan Perencanaan Kas BLU

     Dalam PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum diatur hal-hal yang terkait dengan pengelolaan kas BLU. Pengelolaan kas
BLU harus dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat. Dalam mengelola
kas, BLU menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

       1)   merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
       2)   melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
       3)   menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
       4)   melakukan pembayaran;
       5)   mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
Sistem Perencanaan Arus Kas                                                    169

        6) memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh
           pendapatan tambahan. Pemanfaatan surplus kas tersebut dilakukan
           sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan risiko
           rendah.




    Penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD oleh BLU, dilakukan dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

     Dalam kaitannya dengan pengelolaan kas, BLU dapat menyelenggarakan
kegiatan utang-piutang. BLU dapat memberikan piutang sehubungan dengan
penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung
atau tidak langsung dengan kegiatan BLU. BLU dapat pula memiliki utang
sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan
pihak lain. Utang BLU harus dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien,
ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang
sehat. Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek
ditujukan hanya untuk belanja operasional. Pemanfaatan utang yang berasal dari
perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal.
Perikatan peminjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang
berdasarkan nilai pinjaman. Kewenangan peminjaman tersebut diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota. Pembayaran kembali utang
BLU merupakan tanggung jawab BLU.

     Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalam mengelola kas BLU, harus
diselenggarakan kegiatan perencanaan kas. Manajer keuangan atau kabag
keuangan BLU harus menyelenggarakan suatu sistem perencanaan kas yang baik.
Informasi tentang penerimaan kas BLU dan kebutuhan kas tiap divisi/bagian dalam
periode tertentu harus diperoleh. Manajemen harus memperkirakan: kapan kas dari
penjualan/piutang dapat ditagih (diterima) dan berapa jumlahnya; berapa saldo kas
yang tepat sehingga tidak kekurangan dan juga tidak kelebihan (tidak ada idle cash);
berapa jumlah kebutuhan kas yang harus ditutup dengan pinjaman (jangka pendek
atau jangka panjang); kapan pengeluaran kas untuk belanja (operasional) akan
terjadi dan berapa besarnya; dan kapan belanja modal (investasi) dapat dilakukan
dan berapa besarnya.

    Sebagai satuan kerja/instansi pemerintah BLU tentu wajib juga membuat laporan
perencanaan kas dalam rangka penyusunan sistem perencanaan kas negara
(nasional) yang akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya dalam bab ini, di mana
format laporan perencanaan kas telah ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan.
Rencana (Proyeksi) kas juga merupakan laporan yang harus disertakan dalam
dokumen pelaksanaan anggaran BLU.

    Dalam kaitannya dengan tuntutan agar pengelolaan kas BLU diselenggarakan
berdasarkan praktek bisnis yang sehat, Perencanaan kas BLU juga dapat disusun
170                                                                  Manajemen Kas



dalam bentuk (format) yang sesuai dan informatif bagi manajemen sendiri dalam
rangka pengambilan keputusan bisnis. Perencananaan kas dapat diadopsi dari
pendekatan perencanaan kas yang lazim digunakan pada organisasi profit.
Perencanaan kas dilakukan dengan mempertimbangkan pengelolaan surplus/defisit
yang ditetapkan pada tahun anggaran tertentu. Perencanaan kas BLU sebaiknya
disusun secara berkesinambungan dengan rolling basis dalam jangka pendek,
menengah, dan panjang. Misalnya rencana kas disajikan secara harian, mingguan,
bulanan, triwulanan/caturwulanan, hingga tahunan. Informasi dalam rencana kas BLU
harus selalu diupdated setiap mendekati realisasi dan setelah realisasi periode
tertentu untuk menjaga akurasi informasi yang disajikan.

Ilustrasi

    RS. Kasih Sejahtera adalah sebuah BLU di lingkungan Depkes yang menjual
barang dan jasa kepada publik (pelayanan kesehatan). Selain membuat laporan
rencana penerimaan dan pengeluaran kas untuk sistem perencanaan kas negara,
Manajemen juga selalu membuat perencanaan kas bulanan secara rolling basis
(bergulir terus) untuk kepentingan intern manajemen. Pada bulan Desember 20x6,
manajemen membuat perencanaan kas untuk caturwulan pertama tahun anggaran
20x7. Keadaan, harapan dan asumsi yang dipertimbangkan untuk menyusun
perencanaan kas tersebut adalah sebagai berikut:

    1. Manajemen memperkirakan bahwa penjualan barang (obat-obatan dan
       barang kebutuhan kesehatan lainnya) dalam bulan Januari-April adalah
       sebesar Rp. 1 milyar, atau naik Rp. 100 juta dibandingkan tahun
       sebelumnya. Sedangkan pada catur wulan kedua, yaitu mulai Mei, penjualan
       barang akan naik lagi sebesar Rp. 100 juta. Sedangkan penjualan jasa
       selama catur wulan pertama sebesar Rp. 400 juta.
    2. Nilai pembelian barang persediaan pada setiap bulan adalah sebesar 90%
       target nilai penjualan barang pada dua bulan berikutnya.
    3. Penerimaan kas dari hasil penjualan barang dan jasa dapat tertagih dalam 3
       bulan. Kas yang tertagih pada bulan pertama (bulan yang sama dengan
       terjadinya penjualan), bulan kedua, dan bulan ketiga masing-masing adalah
       sebesar 30%, 50%, dan 20%.
    4. RS. Kasih Sejahtera menerima alokasi anggaran (APBN) sebesar Rp. 100
       juta setiap bulan yang sebagian besar adalah untuk belanja pegawai yang
       PNS. Pegawai yang bukan PNS diberi gaji dari pendapatan BLU.
       Penerimaan kas yang lain diterima dari hibah dari kelompok
       masyarakat/organisasi tertentu, diperkirakan sebesar Rp. 5 juta setiap
       bulannya.
    5. RS. Kasih Sejahtera menerima pinjaman jangka panjang sebesar Rp. 1
       milyar pada Oktober 20 x 6. Pinjaman tersebut digunakan untuk belanja
       modal (mesin/peralatan kedokteran). Pembayaran pinjaman diangsur dalam
       5 tahun dengan bunga 12% per tahun. Angsuran pokok utang dan bunganya
       dibayar 2 kali setahun yaitu pada bulan April dan Oktober.
    6. Pada tahun 20 x 7, manajemen menaksir bahwa saldo kas yang tepat kurang
       lebih adalah sebesar Rp. 300 juta, yang berarti naik Rp. 100 juta dibanding
       tahun sebelumnya. Manajemen memandang bahwa jumlah saldo kas
Sistem Perencanaan Arus Kas                                                                                                                               171

           sebesar itu cukup untuk memulai operasi tiap bulannya dan terhindar dari idle
           cash. Bila saldo akhir kas kurang dari Rp. 300 juta maka kekurangannya
           akan ditutup dengan pinjaman jangka pendek (1 bulan).
        7. Karena RS. Kasih Sejahtera masih dalam tahap berkembang maka masih
           perlu banyak belanja modal. Investasi lain juga akan dilakukan jika sekiranya
           ada banyak kelebihan kas.
        8. Sesuai karakteristik BLU, RS. Kasih Sejahtera bukan merupakan subjek
           pajak.

    Perencanaan kas secara sederhana dapat disusun dengan menggunakan
program spreadsheet dengan menyeting formula berdasarkan asumsi digunakan.
Perencanaan kas RS. Kasih Sejahtera dapat disajikan sebagai berikut:
                                                      RS. Kasih Sejahtera
                                            Perencanaan Kas Bulan Januari-April 20 x 7
                                                     (dalam ribuan Rupiah)
                           Ur aia n                        No v          De s           Jan          Fe b         M ar           Ap r          M ei        J un

Pe n e rim aan Kas
1. Penju alan
    a . Penjualan Bar ang                                 900 ,00 0     90 0,0 00    1 ,000,000   1,00 0,0 00   1,00 0,000    1 ,00 0,0 00   1,100,000   1,10 0,000
    b . Penjualan Ja s a                                  300 ,00 0     30 0,0 00      400,000      40 0,0 00    40 0,000       40 0,0 00     500,000     50 0,000
    Tota l Pe njua lan                                  1,200 ,00 0   1 ,20 0,0 00   1 ,400,000   1,40 0,0 00   1,40 0,000    1 ,40 0,0 00   1,600,000   1,60 0,000
            Penag ih an Kas:
            i.     Bulan perta ma                 30%                                  420,000      42 0,0 00    42 0,000       42 0,0 00
            ii.    Bulan ke du a                  50%                                  600,000      70 0,0 00    70 0,000       70 0,0 00
            iii.   Bulan ke tiga                  20%                                  240,000      24 0,0 00    28 0,000       28 0,0 00
            Tota l Pe nagihan                                                        1 ,260,000   1,36 0,0 00   1,40 0,000    1 ,40 0,0 00

2. A lokas i A ng gar an (A PBN)                                                       100,000      10 0,0 00    10 0,000       10 0,0 00
3. Hiba h                                                                                5,000         5,0 00       5,000          5,0 00
T o ta l Pe n e rim a an Kas                                                         1 ,365,000   1,4 65,00 0   1,505 ,00 0    1,505 ,000


Pe n g e lu ar an Ka s
1. Pemb elian Persed iaa n                        90%                                  900,000      90 0,0 00    99 0,000       99 0,0 00
2. Bela nja Pe gaw ai                                                                  200,000      20 0,0 00    20 0,000       20 0,0 00
3. Bela nja Pe melihara an                                                              30,000       3 0,0 00      3 0,000       3 0,0 00
4. Bela nja Mod al/Inv e sta s i                                                       200,000      30 0,0 00    25 0,000       12 0,0 00
5. Bunga Pinjaman Jk Pa njan g (6 % x Rp. 1 Mily ar)                                                                             6 0,0 00
6. A n gs uran Pokok Utan g Jk. Pjg .                                                                                           10 0,0 00
T o ta l Pe n g e lu a ran Ka s                                                      1 ,330,000   1,43 0,0 00   1,47 0,000    1 ,50 0,0 00

Peru baha n Kas Bers ih Bu la na n                                                      35,000       3 5,0 00      3 5,000         5,0 00
Ditamb ah : Sald o A w al                                                              200,000      30 0,0 00    30 0,000       30 4,0 44
Dikur ang i: Pelun asan Pin ja ma n Jk. Pe ndek                                                      6 5,0 00      3 0,650              0
            Bu nga Pinj. Jk. Pe nd ek             1%                                                    6 50          307               0
Saldo Akh ir Se be lum Pembiay aa n                                                    235,000      26 9,3 50    30 4,044       30 9,0 44
Kebu tuha n Pin jaman Jk. Pend ek                                                       65,000       3 0,6 50            0              0
Saldo Akh ir Se telah Pembiayaa n                                                      300,000      30 0,0 00    30 4,044       30 9,0 44




Gambar 7.1 Contoh Perencanaan Kas dengan program spreadsheet

Dalam ilustrasi perencanaan kas di atas, akan lebih baik jika manajemen menyusun
detail proyeksi kas dalam mingguan dan harian (jika memungkinkan) berdasarkan
rencana kas caturwulanan tersebut.
172                                                                    Manajemen Kas




D. SISTEM PERENCANAAN ARUS KAS DAERAH

     Pada umumnya Daerah belum mempunyai perda tentang penyelenggaraan
sistem perencanaan kas daerah. Mulai tahun anggaran 2006 perencanaan kas
instansi/satuan kerja Pemerintah Daerah juga menjadi bagian dalam sistem
perencanaan kas nasional di mana satker Pemda harus melaporkan rencana
penerimaan dan pengeluaran kas, terutama yang menyangkut rencana timing
penarikan transfer dari pemerintah pusat (dana perimbangan).

    Dalam era desentralisasi fiskal-di mana Daerah mempunyai kewenangan yang
besar dalam mengatur dan memungut pendapatannya; mengatur belanja Daerah;
dan mencari sumber pembiayaan, termasuk dari pinjaman-seharusnya Daerah
menerapkan sistem perencanaan kas yang baik dalam rangka penyelenggaraan
pengelolaan kas daerah yang efektif dan efisien. Tanggung jawab penyusunan
perencanaan kas Daerah diserahkan kepada biro keuangan (propinsi)/bagian
keuangan (kabupaten/kota) atau Badan Aset dan Keuangan Daerah/Badan
Pengelola Keuangan Daerah (bila ada), terutama fungsi perbendaharaan di
dalamnya. Sistem informasi yang baik harus diselenggarakan dalam mengumpulkan
pelaporan perencanaan kas setiap dinas dan satuan kerja Pemda. Perencanaan kas
Daerah harus mempertimbangkan prinsip-prinsip perencanaan kas pemerintah yang
efektif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

    Proyeksi penerimaan kas Daerah mengacu pada anggaran Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (dari Pemerintah Pusat), Pendapatan lain yang
sah, dan Pembiayaan. PAD bersumber dari pajak dan retribusi daerah, bagian laba
BUMD, dan PAD lainnya. Proyeksi penerimaan kas yang berasal dari sumber-sumber
PAD tersebut dapat diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah dan dinas-dinas lain
yang terkait, misalnya Dinas Kebersihan yang diberi wewenang memungut retribusi
kebersihan daerah.

     Penerimaan kas dari transfer pemerintah pusat yang berupa Dana Alokasi
Umum (DAU) yang dapat diterima setiap tahunnya dapat diperkirakan dengan
melihat pola tahun sebelumnya karena kebijakan penetapan DAU antara lain adalah
jumlahnya tidak lebih rendah dari penerimaan DAU tahun sebelumnya, hal ini untuk
mencegah terjadinya penurunan kemampuan keuangan Daerah, sehingga diadakan
Dana Penyesuaian (holdharmless). Penerimaan kas dari DAU adalah sebesar 1/12
tiap bulannya sehingga daerah dapat memproyeksikan penerimaan kas yang berasal
dari sumber ini setiap bulannya. Sedangkan Penetapan Dana Alokasi Khusus (DAK)
tidak selalu tetap tiap tahunnya, karena ditetapkan berdasarkan kepentingan saat itu
sehingga untuk proyeksi DAK, Daerah dapat mencari informasi dari pemerintah
pusat. Selain itu, dalam penerimaan DAK, perlu juga diperhatikan dalam persyaratan
penyediaan dana pendamping sekurang-kurangnya sebesar 10% DAK oleh Daerah
penerima. Penerimaan kas dari transfer yang berupa Bagi Hasil dapat diperkirakan
dengan menggunakan persentase pembagian pendapatan yang ditetapkan dalam
Sistem Perencanaan Arus Kas                                                    173

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

     Timing pengeluaran kas untuk belanja Daerah terutama untuk belanja modal
harus memperhatikan ketersediaan kas. Dalam hal belanja modal dan investasi,
Investasi pemerintah pada sarana publik yang penting sebaiknya diprioritaskan.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa apabila pada suatu periode diperkirakan
tidak cukup tersedia kas, maka Daerah dapat memilih alternatif tindakan: menunda
komitmen belanja, mempercepat penagihan, atau meminjam tergantung dari
kemungkinnannya untuk dilaksanakan dan biaya yang akan ditimbulkannya. Dalam
hal pinjaman, Daerah semakin diberi keluasaan untuk melakukan pinjaman, misalnya
dengan menerbitkan obligasi daerah atau dengan mekanisme penerusan pinjaman
dari luar negeri. Sehingga dengan kewenangan yang cukup besar tersebut, Daerah
dapat mengelola saldo kas dalam rekening kas Daerah.


Menyusun perkiraan aliran kas

      Tujuannya adalah untuk mengembangkan perkiraan harian seluruh aliran kas
masuk dan kas keluar rekening pemerintah untuk periode yang akan datang. Periode
ini harus meliputi paling tidak satu bulan, meskipun sharusnya idealnya paling tidak
meliputi tiga bulan (beberapa pemerintahan, seperti prancis-memproyeksikan aliran
harian untuk periode satu tahun yang akan datang). Periode tiga bulan mungkin akan
sangat bermanfaat untuk digunakan di dalam menutupi kerugian, seperti dengan
penyesuaian terhadap program penerbitan surat utang atau dengan penerbitan
treasury bills. Di beberapa kejadian perkiraan harus diupdate secara rutin agar
relevan pendekatan harian tersebut. Desain ini untuk sebuah kapabilitas perkiraan
dan monitoring yang efektif kemungkinan disusun meliputi beberapa elemen berikut
ini :

    a. Sebuah database mengenai aliran kas yang actual, sebagai alat untuk
       mengidentifikasi pola dan pelaksanaan monitoring. Aliran kas yang actual
       harus disamakan dengan profil departemen dan perbedaan umum yang telah
       diinvestigasi, sebagai bagian dari improvisasi proses perkiraan

    b. Aliran informasi terhadap manajer kas dari departemen pengguna anggaran.
       Persiapan perkiraan aliran kas jangka pendek tidak bisa dijalankan dengan
       efektif kecuali hanya pada pemerintah pusat, seperti mengabaikan
       pengetahuan seluruh departemen yang lebih pantas untuk dijadikan sebagai
       penghubung antara pemerintah dengan sector lainnya. Departemen-
       departemen tersebut juga merupakan tempat yang terbaik untuk
       menyediakan informasi alira kas tersebut nyata-nyata menyimpang dari
       anggaran.

    c.   Sebuah jaringan komunikasi, suara dan elektronik, dengan unit pengguna
         anggaran yang utama yang digunakan untuk mengembangkan perkiraan dan
         aliran kas sekarang dan yang prospektif di dalam mengintegrasikan seluruh
         informasi kedalam perkiraan kas harian, manajer kas akan mengetahui waktu
174                                                                    Manajemen Kas



        beberapa aliran kas pada umumnya dengan tepat-seperti penebusan bond-di
        mana data tersebut harus tersedia secara langsung. Beberapa pembayaran
        akan mempunyai suatu pola bulanan yang regular (seperti pembayaran gaji
        atau beberapa transfer kepada individu atau kepada tingakt pemerintah yang
        lebih rendah); dan untuk lainnya yang mungkin terdapat sebuah pola yang
        historis. Misalnya, pembayaran pajak perseroan utama yang mungkin akan
        didistribusikan disekitar tanggal jatuh tempo dalam rasio yang cenderung
        untuk kontinyu dari tahun ke tahun.

    Pola di dalam cashflow dapat diuji misalnya dengan membuat rencana time-
series individual berbasis tahunan untuk mengungkapkan perlikau yang selalu terjadi
tiap tahun. Kebanyakan data penerimaan dan pengeluaran pemerintah, dan
perpindahan saldo kas, boleh menunjukkan variasi kekuatan dan peramalan
musiman. Hal yang sama penting lainnya adalah :

   a. Identifikasi orang-orang kunci yang akan bekerja pada departemen
      penerimaan dan pengeluaran yang akan bisa menyediakan informasi yang
      relevan.

   b. Menentukan kebutuhan formal untuk memastikan bahwa profil sudah
      disedikan dan diupdate.

   c.   Membentuk dukungan terhadap proses ini dengan pengaruran yang lebih
        informal di mana sejak awal manajer kas akan diberitahu mengenai
        perubahan besar yang terjadi.

   Di beberapa negara besar akan timbul masalah tambahan, menyebar ke zona
dengan waktu yang berbeda, yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan
penerimaan yang mungkin menyebar dan pemerintah bekerja melalui rekening bank
yang terintegrasi dengan kekurangan berbeda. Di mana pajak dibayar secara local,
pemerintah pusat harus perlu untuk mengetahui jumlah

   Akan ada permasalahan tambahan di (dalam) negara-negara [yang] besar,
menyebar ke seberang wilayah waktu berbeda, [di mana/jika] tanggung jawab untuk
e.g. pendapatan koleksi mungkin (adalah) dibubarkan dan pemerintah beroperasi
melalui banyak rekening bank terintegrasi dengan berkekurangan berbeda. [Di
mana/jika] pajak dibayar di tempat itu, kantor pusat harus mengetahui kumpulan [itu]
berdampak pada sama sekali [sebagai/ketika] dengan cepat [sebagai/ketika] cek
dibersihkan melalui/sampai sistem perbankan kepada [kementerian/ pendeta]
[dari;ttg] rekening/tg-jawab keuangan di bank sentral [itu]. Tidak ada jawaban bagi
gampang masalah macam ini             selain dari untuk memusatkan pada [atas]
menjumlahkan yang adalah ukuran besar, kebanyakan variabel dan [yang] paling tak
dapat diramalkan. Di (dalam) UK sebagai contoh, lebih terperinci informasi
dikumpulkan dari hanya 15 departemen [siapa] yang bersama-sama meliputi (di) atas
80% tentang pemerintah membelanjakan.

E. SISTEM PERENCANAAN ARUS KAS NASIONAL
Sistem Perencanaan Arus Kas                                               175

    Sistem perencanaan kas negara yang terkoordinasi dengan baik baru dimulai
pada tahun anggaran 2006. Tanggung jawab perencanaan kas nasional dipegang
oleh Ditjen Perbendaharaan u.p. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Hal tersebut
merupakan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, di mana dalam Penjelasan, poin 4 BAB I, disebutkan
bahwa:

      “Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara,
      dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka
      pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien.
      Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi, terutama, perencanaan kas yang
      baik, pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan,
      pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang
      menganggur (idle cash) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya
      keuangan.”

     Dalam SE Dirjen Perbendaharaan No-02/PB/2006 disebutkan bahwa
Perencanaan kas (Cash Forecasting) negara adalah kegiatan memperkirakan
penerimaan dan pengeluan kas dalam jangka waktu tertentu sehingga negara
memiliki saldo kas yang cukup untuk membiayai kewajiban negara dalam waktu
tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN. Penyusunan perencanaan kas negara
harus mempertimbangkan prinsip-prinsip perencanaan kas pemerintah yang efektif
seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

     Seperti yang dijelaskan pada Gambar 7.1 Sistem perencanaan kas negara
dimulai dengan pelaporan rencana penerimaan dan pengeluaran kas setiap
instansi/satuan kerja pemerintah pusat/daerah. Oleh karena itu, setiap Kuasa
Penggunan Anggaran yang menjadi mitra kerja KPPN wajib untuk membuat dan
menyampaikan laporan rencana penerimaan dan pengeluaran kas instansi/satuan
kerja pemerintah pusat/daerah yang bersangkutan. Laporan rencana penerimaan dan
pengeluaran kas tersebut merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran kas
berjangka satu bulan kedepan dengan perincian rencana penerimaaan dan
pengeluaran perminggu dan dilaporkan kepada KPPN selambat-lambatnya pada
minggu pertama sebelum bulan berkenaan (bulan pelaksanaan rencana kas
tersebut).




                                  Gambar 7.2
                 Sistem Perencanaan Arus Kas Nasional (Lanjutan)
176                                                                Manajemen Kas




     KPPN bertugas membuat rekapitulasi laporan rencana penerimaan dan
pengeluaran kas yang diterima dari instansi/satuan kerja pemerintah pusat/daerah
dalam wilayah kerjanya. Kemudian KPPN menyampaikan laporan rekapitulasi
rencana penerimaan dan pengeluaran kas kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan
u.p. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selambat-lambatnya minggu ketiga sebelum
bulan berkenaan.

    Direktorat Pengelolaan Kas Negara akan membuat rekapitulasi rencana
penerimaan dan pengeluaran kas secara nasional dengan menggunakan data
rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran kas yang dilaporkan oleh seluruh KPPN.

     Direktorat Pengelolaan Kas Negara juga mengumpulkan laporan rencana
penerimaan kas negara yang berasal dari pendapatan pajak-yang dilaporkan oleh
Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai-dan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan
Pajak-yang dilaporkan oleh Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK)
serta penerimaan/pengeluaran kas negara yang berkaitan dengan Pinjaman dan
Hibah Luar Negeri dan Surat Utang Negara (SUN) yang dilaporkan oleh Direktorat
Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara; dan
Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, ketiganya merupakan unit eselon II
dalam Ditjen Perbendaharaan. Data dalam laporan-laporan tersebut digunakan oleh
Direktorat Pengelolaan Negara untuk melakukan adjustment terhadap data
penerimaan kas dari pajak dan PNBP serta penerimaan dan pengeluaran kas dari
Sistem Perencanaan Arus Kas                                                     177

Pinjaman dan Hibah Luar Negeri serta Surat Utang Negara dalam rekapitulasi
rencana penerimaan dan pengeluaran kas negara (nasional).

Praktek yang direkomendasikan
Penggunaan Perencanaan Arus Kas didalam operasi (kas)

Latar Belakang
Perencanaan arus kas adalah sebuah perkiraan penerimaan dan pengeluaran
selama periode yang ditetapkan. Ketika perencanaan arus kas digunakan sebagai
petunjuk untuk manajemen kas, alat ini dapat membantu untuk mengoptimalkan
penggunaan dana serta memastikan kecukupan likuiditas seuai dengan liablities .
perencaan kas berbeda dengan akuntansi pemerintah dan penganggaran dimana
perencanaannya dilaksanakan dengan melakukan pengukuran secara intens
terhadap kemampuan organisasi untuk mencapai kebutuhannya dipandang dari
sumber-sumber yang dimiliki dengan tujuan akhir adalah untuk mengurangi
kebutuhan pinjaman jangka pendek dan untuk menghindari likuidasi sekuritas jangka
panjang (investasi). Ketika perencanaan arus kas sudah diterapkan pada level
organisasi, maka pola pengeluaran dapat dikoordinasikan untuk mengurangi potensi
kekurangan kas jangka pendek dan menyeimbangkan aliran dana.

Rekomendasi
1.) Perencanaan arus kas seharusnya sudah dijalankan pada seluruh lapisan
    organisasi. Seluruh departemen pelaksana perlu untuk dilibatkan didalam usaha
    untuk mengembangkan ekspektasi perencanaan pengeluaran secara rasional. Hal
    ini untuk memastikan seluruh sumber aliran kas keluar sudah diukur, dan jika
    perlu, sudah diprioritaskan.
2.) Prioritas pengeluaran merupakan salah satu fungsi dari tujuan organisasi. Item-
    item tetap (seperti payroll, jaminan, pelayanan utang dsb.) mungkin perlu untuk
    diprioritaskan permintaan kasnya dibandingkan dengan pengeluaran yang
    mungkin secara periodik tida tetap, dan secara organisasi bersifat dependen.
3.) Kerangka waktu perencanaan harus secara akurat merefleksikan seluruh
    penerimaan organisasi.
4.) Menggunakan data historis untuk mengukur aktivitas yang rutin terjadi, baik untuk
    penerimaan maupun pengeluaran. Sebuah dasar aktivitas finansial yang dibangun
    secara baik yang berdasar pada data historis dapat membantu perencana kas
    untuk mengantisipasi pegeluaran dan penerimaan. Kegiatan ini harus diverifikasi
    oleh departemen pelaksana untuk menghadapi masa krisis yang mungkin terjadi.
5.) Sebuah perkiraan untuk penerimaan harus meliputi kas, maturity, investasi jangka
    pendek. Kas meliputi kas ditangan dan yang didalam tabungan. Investasi jangka
    pendek harus mempunyai biaya transaksi yang rendah, namun perlu untuk
    dipandang sebagai pentup kas yang darurat. Maturity harus meliputi seluruh item
    yang terdapat pada investasi, yang mungkin menjadi ukuran selama kerangka
    waktu perencanaan.
6.) Sebuah perencanaan untuk pengeluaran harus mengakui prioritas organisasi
    dipandang dari peraturan perundang-undangan mengenai pengeluaran secara
    tepat.
7.) Perencana kas harus mengakui item dan kontrol yang dapat mempengaruhi float
    organisasi, dan juga harus mengembangkan strategi-strategi yang menyokong
  178                                                                                              Manajemen Kas



      pengumpulan penerimaan secepat mungkin, dan menunda pengeluaran selama
      mungkin.
  8.) Perencanaan harus menyediakan ruang untuk terjadinya error. Secara organisasi
      toleransi ini harus ditetapkan dalam perencanaan.

  Formulir Laporan Rencana Penerimaan Kas untuk Satker
  DEPARTEMEN :                 ...............................
  Unit Eselon I : ...............................
                     Rencana Penerimaan Kas Bulan ......................
                                       TAHUN ANGGARAN .......
  Nama Satker : ..............................

URAIAN                                                    Perkiraan Penerimaan Kas
                                                          Bulan.........................2006
                                                          Minggu I 1 Minggu II               Minggu III   Minggu IV
                                                          s.d 7            8 s.d 15          16 s.d 23    24 s.d 31
Kode         Pendapatan Negara dan Hibah
MAP
4.           Pendapatan Negara dan Hibah
4.1.         1. Penerimaan Perpajakan
4.1.1.       a. Pajak Dalam Negeri
4.1.1.1.     i. Pajak Penghasilan
4.1.1.1.1    − Migas
.
4.1.1.1.2    − Non Migas
.
4.1.1.2.     ii. Pajak Pertambahan Nilai
4.1.1.3.     iii. Pajak Bumi dan Bangunan
4.1.1.4.     iv. BPHTB
4.1.1.5.     v. Cukai
4.1.1.6.     vi. Pajak Lainnya
4.1.2.       b. Pajak Perdagangan
             Internasional
4.1.2.1.     i. Bea Masuk
4.1.2.2.     ii. Pajak/Pungutan Ekspor
4.2.         2. Penerimaan Bukan Pajak
4.2.1.       a. Penerimaan Sumber Daya
             Alam
4.2.1.1.     i. Migas
4.2.1.2.     ii. Non Migas
4.2.2.       b. Bagian Laba BUMN
4.2.3.       c. PNBP Lainnya
4.3.         3. Hibah
  Gambar 7.3 Laporan Rencana Penerimaan Kas untuk Satker

  Formulir Laporan Rencana Pengeluaran Kas untuk Satker
  DEPARTEMEN :                 ...............................
  Unit Eselon I : ...............................
Sistem Perencanaan Arus Kas                                                                           179

                      Rencana Pengeluaran Kas Bulan .......................
                               TAHUN ANGGARAN .......

Nama Satker : ..............................
URAIAN                                         Perkiraan Pengeluaran Kas
                                               Bulan.........................2006
                                               Minggu I 1 Minggu II               Minggu III   Minggu IV
                                               s.d 7            8 s.d 15          16 s.d 23    24 s.d 31
Kode      Belanja Negara
MAP
5.        I. Belanja Pemerintah Pusat
5.1.      1. Belanja Pegawai
5.2.      2. Belanja Barang
5.3.      3. Belanja Modal
5.5.      4. Subsidi
5.6.      5. Belanja Hibah
5.7.      6. Bantuan Sosial
5.8.      7. Belanja Lain-Lain
6.        II. Belanja Daerah
6.1.      1. Dana Perimbangan
6.1.1.    a. Dana Bagi Hasil
6.1.2.    b. Dana Alokasi Umum
6.1.3     c. Dana Alokasi Khusus
6.2.      2. Dana Otonomi Khusus
          dan Penyesuaian
6.2.1.    a. Dana Otonomi Khusus
6.2.2.    b. Dana Penyesuaian

Gambar 7.4 Laporan Rencana Pengeluaran Kas untuk Satker
180                                                                                  Manajemen Kas



Formulir Rekapitulasi Rencana Penerimaan Kas oleh KPPN

              Rekapitulasi Rencana Penerimaan Kas Bulan .......................
                              TAHUN ANGGARAN .......

KPPN : ..............................
URAIAN                                         Perkiraan Penerimaan Kas
                                               Bulan.........................2006
                                               Minggu I 1 Minggu II               Minggu III   Minggu IV
                                               s.d 7            8 s.d 15          16 s.d 23    24 s.d 31
Kode          Pendapatan Negara dan Hibah
MAP
4.            Pendapatan Negara dan Hibah
4.1.          1. Penerimaan Perpajakan
4.1.1.        a. Pajak Dalam Negeri
4.1.1.1.      i. Pajak Penghasilan
4.1.1.1.1.    − Migas
4.1.1.1.2.    − Non Migas
4.1.1.2.      ii. Pajak Pertambahan Nilai
4.1.1.3.      iii. Pajak Bumi dan Bangunan
4.1.1.4.      iv. BPHTB
4.1.1.5.      v. Cukai
4.1.1.6.      vi. Pajak Lainnya
4.1.2.        b. Pajak Perdagangan
              Internasional
4.1.2.1.      i. Bea Masuk
4.1.2.2.      ii. Pajak/Pungutan Ekspor
4.2.          2. Penerimaan Bukan Pajak
4.2.1.        a. Penerimaan Sumber Daya
              Alam
4.2.1.1.      iii. Migas
4.2.1.2.      iv. Non Migas
4.2.2.        b. Bagian Laba BUMN
4.2.3.        c. PNBP Lainnya
4.3.          3. Hibah
Gambar 7.5 Rekapitulasi Rencana Penerimaan Kas oleh KPPN
Sistem Perencanaan Arus Kas                                                                      181

Formulir Rekapitulasi Rencana Pengeluaran Kas oleh KPPN

                      Rencana Pengeluaran Kas Bulan .......................
                               TAHUN ANGGARAN .......

KPPN : ..............................
URAIAN                                         Perkiraan Pengeluaran Kas
                                               Bulan.........................2006
                                               Minggu I 1 Minggu II               Minggu III   Minggu IV
                                               s.d 7            8 s.d 15          16 s.d 23    24 s.d 31
Kode MAP         Belanja Negara
5.               I. Belanja Pemerintah Pusat
5.1.             1. Belanja Pegawai
5.2.             2. Belanja Barang
5.3.             3. Belanja Modal
5.5.             4. Subsidi
5.6.             5. Belanja Hibah
5.7.             6. Bantuan Sosial
5.8.             7. Belanja Lain-Lain
6.               II. Belanja Daerah
6.1.             1. Dana Perimbangan
6.1.1.           a. Dana Bagi Hasil
6.1.2.           b. Dana Alokasi Umum
6.1.3            c. Dana Alokasi Khusus
6.2.             2. Dana Otonomi Khusus
                 dan Penyesuaian
6.2.1.           a. Dana Otonomi Khusus
6.2.2.           b. Dana Penyesuaian
Gambar 7.6 Rekapitulasi Rencana Pengeluaran Kas oleh KPPN
182                                                                                                 Manajemen Kas



Formulir Laporan Rencana Penerimaan Kas Negara (DJP, DJBC, DJAPK, Dit.
Pengelolaan Pinjaman dan Hibah LN, Dit. PeSUN, dan Dit. Pengelolaan
Penerusan Pinjaman)
DEPARTEMEN KEUANGAN
Direktorat Jenderal..........................................

                        Rencana Penerimaan Kas Bulan ......................
                                       TAHUN ANGGARAN .......
Direktorat.........................(untuk pelaporan Dit. Dalam DJPb)
URAIAN                                                    Perkiraan Penerimaan Kas
                                                          Bulan.........................2006
                                                          Minggu I       Minggu II           Minggu III   Minggu IV
                                                          1 s.d 7        8 s.d 15            16 s.d 23    24 s.d 31
Kode MAP       Pendapatan Negara dan Hibah
4.             Pendapatan Negara dan Hibah
4.1.           1. Penerimaan Perpajakan
4.1.1.         a. Pajak Dalam Negeri
4.1.1.1.       i. Pajak Penghasilan
4.1.1.1.1.     − Migas
4.1.1.1.2.     − Non Migas
4.1.1.2.       ii. Pajak Pertambahan Nilai
4.1.1.3.       iii. Pajak Bumi dan Bangunan
4.1.1.4.       iv. BPHTB
4.1.1.5.       v. Cukai
4.1.1.6.       vi. Pajak Lainnya
4.1.2.         b. Pajak Perdagangan Internasional
4.1.2.1.       i. Bea Masuk
4.1.2.2.       ii. Pajak/Pungutan Ekspor
4.2.           2. Penerimaan Bukan Pajak
4.2.1.         a. Penerimaan Sumber Daya Alam
4.2.1.1.       i. Migas
4.2.1.2.       ii. Non Migas
4.2.2.         b. Bagian Laba BUMN
4.2.3.         c. PNBP Lainnya
4.3.           3. Hibah
Kode MAP       Pembiayaan
7.1.           Penerimaan Pembiayaan
7.1.1.         I. Pembiayaan Dalam Negeri
7.1.1.1.       1. Perbankan Dalam Negeri
7.1.1.2.       2. Non-Perbankan Dalam Negeri
               a. Privatisasi dan Penjualan Aset
               Program Restrukturisasi
               b. Surat Utang Negara (netto)
               c. PMN Secondary Mortgage Facility
7.1.2          II. Pembiayaan Luar Negeri (Netto)
7.1.2.1.       1. Penarikan Pinjaman LN (Bruto)
               a. Pinjaman Program
               b. Pinjaman Proyek
Gambar 7.7 Laporan Rencana Penerimaan Kas Negara (DJP, DJBC, DJAPK, Dit.
Pengelolaan Pinjaman dan Hibah LN, Dit. PeSUN, dan Dit. Pengelolaan Penerusan
Pinjaman)

Formulir Laporan Rencana Pengeluaran Kas Negara (Dit. Pengelolaan Pinjaman
Sistem Perencanaan Arus Kas                                                                       183

dan Hibah LN, Dit. PeSUN, dan Dit. Pengelolaan Penerusan Pinjaman)

DEPARTEMEN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

                    Rencana Pengeluaran Kas Bulan .......................
                             TAHUN ANGGARAN .......

Direktorat     : ..............................
URAIAN                                            Perkiraan Pengeluaran Kas
                                                  Bulan.........................2006
                                                  Minggu I 1 Minggu II               Minggu III   Minggu IV
                                                  s.d 7            8 s.d 15          16 s.d 23    24 s.d 31
Kode MAP      Belanja Negara
5.            I. Belanja Pemerintah Pusat
5.1.          1. Belanja Pegawai
5.2.          2. Belanja Barang
5.3.          3. Belanja Modal
5.4.          4. Pembayaran Bunga Utang
5.4.1.        a. Utang Dalam Negeri
5.4.2.        b. Utang Luar Negeri
5.5.          5. Subsidi
              a. Perusahaan Negara
              i. Lembaga Keuangan
              ii. Lembaga Non Keuangan
              b. Perusahaan Swasta
5.6.          6. Belanja Hibah
5.7.          7. Bantuan Sosial
5.8.          8. Belanja Lain-Lain
              a. Belanja Lain-Lain
              b. Belanja Lain-Lain
              (Penunjang)
              9. Dana Hasil Optimalisasi
6.            II. Belanja Daerah
6.1.          1. Dana Perimbangan
6.1.1.        a. Dana Bagi Hasil
6.1.2.        b. Dana Alokasi Umum
6.1.3         c. Dana Alokasi Khusus
6.2.          2. Dana Otonomi Khusus dan
              Penyesuaian
6.2.1.        a. Dana Otonomi Khusus
6.2.2.        b. Dana Penyesuaian
7             Pembiayaan
7.2.          Pembayaran Pokok Utang
              Luar Negeri
Gambar 7.8 Formulir Laporan Rencana Pengeluaran Kas Negara (Dit. Pengelolaan
Pinjaman dan Hibah LN, Dit. PeSUN, dan Dit. Pengelolaan Penerusan Pinjaman)
184                                                                Manajemen Kas



RANGKUMAN MATERI

     Pembuatan perencanaan/anggaran kas (cash budget) atau proyeksi kas (cash
forecasting) merupakan suatu cara yang efektif untuk merencanakan dan
mengendalikan arus kas: memperkirakan kebutuhan uang, dan secara efektif
menggunakan uang yang berlebih. Tujuan utamanya adalah merencanakan posisi
likuiditas organisasi sebagai dasar untuk menentukan pinjaman di masa datang dan
investasi yang akan dilakukan.



LATIHAN

1. Sebutkan lima tujuan utama dalam perencanaan kas!
2. Apa saja yang diperlukan dalam sebuah sistem manajemen dan perencanaan
   kas yang efektif ?
3. Kenapa Menteri Keuangan merupakan pihak yang paling bertanggung jawab
   untuk merencanakan kas negara dan memantau perencanaan tersebut?
4. Apa perbedaan perencanaan kas pada satker non BLU dan BLU?
5. Apa saja yang dapat dijadikan acuan dalam menghitung proyeksi penerimaan
   daerah?
BAB 8

MANAJEMEN KAS PADA
BENDAHARAWAN UMUM NEGARA




Tujuan Pembelajaran:

Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan mampu:

1. memahami kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-
   Undang No. 17 Tahun 2003;
2. memahami pejabat perbendaharaan negara;
3. memahami sistem pembayaran menurut Undang-Undang Perbendaharaan Negara;
4. memahami struktur rekening kas umum negara;
5. memahami tugas pokok an fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
6. memahami pelaksanaan fungsi bendaharawan umum di KPPN;
7. memahami penyusunan pertanggungjawaban laporan bendaharawan umum.

A. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara
188                                                                                 Manajemen Kas



   Seiring dengan keluarnya undang-undang No. 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang No.
1 Tahun 2004 membawa dampak beberapa perubahan terkait dengan pengelolaan
keuangan negara. Bidang keuangan negara meliputi fungsi pengelolaan fiskal, pengelolaan
moneter dan pengelolaan perusahaan negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa :

   1. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan
      keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Kekuasaan tersebut
      meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus.
   2. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara:
      a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil
          pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Sub bidang
          pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan
          kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi
          kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Menteri keuangan
          sebagai pembantu presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah
          Chief Financial Officer (CFO) pemerintah RI.
      b. Dikuasakan       kepada     menteri/pimpinan  lembaga    selaku   pengguna
          anggaran/pengguna barang kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya.
          Setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational
          Officer (CFO) untuk suatu bidang pemerintahan tertentu.
      c. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walkota selaku kepala pemerintah daerah
          untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam
          kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
      d. Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain
          mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang.

      Pendelegasian kewenangan dalam pelaksanaan anggaran dapat digambarkan
   sebagai berikut:
                                    Presiden
                               ( sebagai    CEO)
             Menteri Tekniss                                Menteri Keuangan
         ( sebagai COO)                                      ( sebagai  CFO)


         Kepala Kantor
         selaku Kuasa COO
                                                             Kepala   KPPN
                                                        (   selaku Kuasa     CFO)




                                                   Pendelegasian kewenangan pelaksanaan

                                                   Pendelegasian kewenangan perbendaharaan
Gambar 8.1 Pendelegasian kewewenangan dalam pelaksanaan anggaran
    Sumber: Suwarno, Modul Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendaharawan
    Umum,(Jakarta: BPPK, 2005)
    Prinsip pemisahan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara perlu
dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan
tanggungjawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong
upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
Manajemen Kas pada Bendaharawan Umum Negara                                        189

B. Pejabat Perbendaharaan Negara

   Sesuai dengan prinsip manajemen yang baik pendelegasian atas kewenangan
pemerintah di bidang keuangan negara dilakukan dengan berlandaskan pada Undang-
Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dengan uraian sebagai berikut:

   1.   Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pengguna anggaran/pengguna barang bagi
        kementrian negara /lembaga yang dipimpinnya yang berwenang:
        a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
        b. menunjuk kuasa pengguna anggaran/pengguna barang
        c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara
        d. menetapkan pejabat yang bertugas melkukan pengelolaan utang dan piutang
        e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
        f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah
           membayar
        g. menggunakan barang milik negara
        h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara
        i. mengawasi pelaksanaan anggaran
        j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementrian negara/lembaga
           yang dipimpinnya.

        Menteri/Pimpinan Lembaga mengangkat:
        a. Bendaharawan Penerima untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
           rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di
           lingkungan kementerian negara/lembaga.
        b. Bendaharawan Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
           rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan
           kementerian negara/lembaga.

            Bendaharawan Penerima dan Bendaharawan Pengeluaran adalah pejabat
        fungsional. Jabatan Bendaharawan Penerima/Pengeluaran tidak boleh dirangkap
        oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendaharawan Umum Negara.
        Bendaharawan Penerima/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung
        maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan
        penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan
        tersebut.

    2. Menteri Keuangan adalah Bendaharawan Umum Negara yang berwenang:
       a. Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara
       b. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran
       c. Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara
       d. Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara
       e. Menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan
          penerimaan dan pengeluaran anggaran negara
       f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
          anggaran negara
       g. Menyimpan uang negara
       h. Menetapkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi
 190                                                                    Manajemen Kas



       i.   Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran
            atas beban rekening kas umum negara
       j.   Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah
       k.   Memberikan pinjaman atas nama pemerintah
       l.   Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara
       m.   Mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi
            pemerintah
       n.   Melakukan penagihan piutang negara
       o.   Menetapkan sistem akuntansi pelaporan keuangan negara
       p.   Menyajikan informasi keuangan negara
       q.   Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang
            milik negara
       r.   Menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka
            pembayaran pajak
       s.   Menunjuk pejabat kuasa Bendaharawan Umum Negara.

           Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara mengangkat Kuasa
       Bendaharawan Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
       rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang ditetapkan. Tugas
       kebedaharaan tersebut meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar, atau
       menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggunjawabkan uang dan surat
       berharga yang berada dalam pengelolaannya. Adapun tugas Kuasa Bendaharawan
       Umum Negara adalah sebagai berikut:
       a. Melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas negara sesuai dengan
           ketentuan untuk pengendalian pelaksanaan anggaran negara.
       b. Bekewajiban memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga
           sebagai penerimaan anggaran.
       c. Berkewajiban melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran
           anggaran.

       Pemisahan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara dilukiskan
    sebagai berikut:




                 MENTERI TEKNIS                          MENTERI KEUANGAN



PEMBUATAN       PENGUJIAN &       PERINTAH                             PENCAIRAN
KOMITMEN        PEMBEBANAN        PEMBAYARAN          PENGUJIAN        DANA




            ADMINISTRATIF BECHEER                        COMPTABLE BECHEER
Manajemen Kas pada Bendaharawan Umum Negara                                       191



Gambar 8.2 Pemisahan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara

C. Sistem Pembayaran Menurut Undang-Undang Perbendaharaan Negara


    Secara umum sebuah pengeluaran dapat dimintakan pembayaran atas beban negara
apabila terpenuhi ketentuan mengenai ketersediaan dana (appropriasi), adanya komitmen
berupa kontrak atau pesanan, dan adanya bukti penyerahan barang dan jasa sesuai kontrak
atau pesanan.Pengeluaran untuk membiayai operasional departemen atau unit pengguna
dana dapat dilakukan sesaat setelah anggaran belanja negara disahkan oleh legislatif.

    Setelah siklus pengeluaran kas tersebut terpenuhi, pemrosesan atas permintaan
pembayaran pun dapat dilakukan dengan berdasarkan atas dua jenis pembayaran yang
berbeda, yaitu pembayaran secara langsung dan pembayaran dengan uang persediaan.
Dinamakan pembayaran langsung karena uang dari TSA langsung ditranfer pada rekening
supplier atau penerima dana tanpa perlu ada proses pertanggungjawaban lebih lanjut.
Sedangkan untuk pembayaran dengan uang persediaan pada dasarnya prinsip yang
digunakan adalah pembentukan petty cash dengan menggunakan sistem imprest fund.
Sehingga dalam praktik sejumlah uang diberikan dimuka untuk digunakan kemudian. Proses
selanjutnya adalah proses pelaksanaan pembayaran dan transfer pembayaran dari otoritas
perbendaharaan kepada unit pengguna dana. Secara lengkap sistem pembayaran ini di
uraikan dalam bab IV (lihat hal. 192)




                                         Alokasi
                                       Aproriasi dan
                                        Allotment


                                   .



                                                        Pembuatan
                                                        Komitmen
                 Pembayaran
192                                                              Manajemen Kas




Gambar 8.3 Siklus Pengeluaran kas




D. Struktur Rekening Kas Umum Negara



                                REKENING KAS UMUM
                                     NEGARA




            REKENING            REKENING PEMBIAYAAN   REKENING SIMPANAN
           OPERASIONAL




   SUB REKENING di                                       SUB REKENING di
                                    SUB REKENING di           KPPN
        KPPN                             KPPN
Manajemen Kas pada Bendaharawan Umum Negara                                     193




Gambar 8.4 Struktur Rekening Kas Umum Negara

       Penyelenggaraan Trasury Single Account (TSA) mulai dilaksanakan pada tahun
2006. Pelaksanaan Tsa mengakibatkan tidak semua KPPN memiliki kantor cabang Bank
Indonesia, karena semua uang negara disimpan dalam satu rekening yaitu rekening kas
umum negara pada bank sentral (Bank Indonesia). Sementara, Direktur Jenderal
Perbendaharaan sebagi pelaksana operasional penerimaan dan pengeluaran negara dapat
membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank umum.

         Rekening penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan negara, dan setiap
hari seluruh saldonya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara pada bank sentral.
Namun, jika pelimpahan saldo harian dari rekening penerimaan ke rekening kas umum
negara belum dapat dilakukan setiap hari, penyetoran mungkin saja dlakukan secara
berkala.

        Di sisi lain, rekening pengeluaran pada bank umum diisi dengan dana yang
bersumber dari rekening kas umum negara pada bank sentral. Mengenai jumlah dana yang
disediakan pada rekening pengeluaran di bank umum disesuaikan dengan rencana
pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang ditetapkan dalam APBN.

E. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

    Pengelolaan kas negara sebagai bagian dari kewenangan dari Bendahara Umum
Negara dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Kuasa Bendahara
Negara, dimana tugas pokoknya adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan
standarisasi teknis di bidang perbendaharaan negara, sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Selain tugas pokok tersebut Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan
beberapa fungsi seperti:
  1. Penyiapan Perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan
      peraturan perundang-undangan yang berlaku
  3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang
      perbendaharaan negara
  4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara
  5. Pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran
  6. Verifikasi dan akuntansi anggaran pembiayaan dan perhitungan (APP)
  7. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara serta pengelolaan aset dan
      kewajiban pemerintah
  8. Pengelolaan Surat Utang Negara (SUN)
  9. Pengelolaan penerusan dan penyaluran pinjaman pemerintah
  10. Pelaksanaan akuntansi pusat dan penyusunan laporan keuangan pemerintah
      berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  11. Pengembangan sistem informasi perbendaharaan negara
194                                                                          Manajemen Kas



     12. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

Struktur Organisasi (Eselon II Pusat dan Kantor Wilayah)

a. Sekretariat Direktorat Jenderal

    Memiliki tugas pokok untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada
semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Sementara fungsi yang dilaksanakannya
antara lain:
      1) Koordinasi dan penyusunan rencana kerja, rencana stratejik, dan pelaporan
         Direktorat Jenderal.
      2) Pelaksanaan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal
      3) Pelaksanaan urusan keuangan Direktorat Jenderal
      4) Pelaksanaan urusan perlengkapan Direktorat Jenderal
      5) Pelaksanaan penataan organisasi, tatalaksana, dan pemantauan akuntabilitas
         kinerja Direktorat Jenderal
      6) Koordinasi dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan aparat pengawasan
         fungsional dan penawasan masyarakat
      7) Pelaksanaan tata usaha dan kearsipan Direktorat Jenderal
      8) Pengelolaan rumah tangga Kantor Pusat Direktorat Jenderal


b. Direktorat Pelaksanaan Anggaran

    Memiliki tugas pokok untuk menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan
teknis, dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran, pengesahan dokumen pelaksanaan
anggaran, serta verifikasi dan akuntansi APP berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan
oleh Direktorat Jenderal. Sementara fungsi yang dilaksanakannya antara lain:
      1) Penyiapan perumusan kebijakan, standarisasi, dan bimbingan teknis pelaksanaan
         anggaran
      2) Penyiapan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan anggaran
      3) Penyiapan dan penyelesaian pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran
      4) Pelaksanaan verifikasi dan akuntansi APP
      5) Evaluasi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran
      6) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat

c.    Direktorat Pengelolaan Kas Negara

    Memiliki tugas pokok untuk menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, verifikasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang
pengelolaan kas dan program pensiun berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal. Sementara fungsi yang dilaksanakannya antara lain:

      1. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kas
      2. Penyusunan petunjuk teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas
      3. Pemberian petunjuk teknis pencairan dana pinjaman dan hibah luar negeri
Manajemen Kas pada Bendaharawan Umum Negara                                          195

    4. Pemantauan dan verifikasi pelaksanaan pembayaran, penagihan dan
        perkembangan kas
    5. Pemberian petunjuk teknis tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan
        kompensasi utang kepada negara
    6. Pembinaan kebendaharaan
    7. Pengelolaan kas negara
    8. Pelaksanaan pembayaran kewajiban pemerintah atas beban rekening Bendahara
        Umum Negara, rekening Kas Negara dan rekening Pemerintah Lainnya
    9. Penatausahaan rekening Bendahara Umum Negara, rekening Kas Negara,
        Rekening Khusus dan Rekening Pemerintah Lainnya
    10. verifikasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kas dan program
        pensiun
    11. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat


d. Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara

     Memiliki tugas pokok untuk menyiapkan perumusan kebijakan, standarisasi, dan
bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan di bidang Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan
Negara serta membina penatausahaan dan pelaporan Barang Milik/Kekayaan Negara,
menelaah usulan dan mentausahakan penyertaan modal negara dan investasi pemerintah
berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Sementara fungsi yang
dilaksanakannya antara lain:

    1).  Penyiapan rumusan kebijakan dan standarisasi di bidang pengelolaan Barang
         Milik/Kekayaan Negara
    2). Penyusunan sistem dan prosedur pengadaan, pengamanan, pemanfaatan dan
         status penguasaan Barang Milik Negara
    3). Penyiapan rumusan kebijakan dan tindak lanjut keputusan perubahan status
         Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
    4). Penatausahaan dan pelaporan serta penyusunan daftar Barang Milik/ Kekayaan
         Negara
    5). Penatausahaan dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan Barang
         Milik/Kekayaan Negara
    6). Pengusulan Peraturan Pemerintah dan penatausahaan penyertaan modal negara
         dan investasi Pemerintah beserta perubahannya
    7). Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh badan-
         badan yang status asetnya bukan kekayaan yang dipisahkan
    8). Penatausahaan dan pengamanan Barang Milik/Kekayaan Negara hasil likuidasi
         Kantor Menteri Negara Koordinator/Kantor Menteri Negara/Departemen/Lembaga,
         perusahaan negara dan badan-badan lainnya
    9). Pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara
    10). Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

e. Direktorat Pengelolaan Surat Utang (SUN)

    Memiliki tugas pokok untuk menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
pengelolaan Surat Utang Negara (SUN), yang meliputi perencanaan struktur portofolio yang
196                                                                             Manajemen Kas



optimal; pelaksanaan penerbitan, penjualan, pembelian kembali, dan penukaran;
pengelolaan risiko portofolio Surat Utang Negara; Pengembangan infrastruktur dan institusi
pasar Surat Utang Negara; dan publikasi informasi tentang pengelolaan Surat Utang Negara
berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal. Sementara fungsi yang
dilaksanakannya antara lain:

     1).   Penyiapan pelaksanaan transaksi, pengelolaan kewajiban pembayaran bunga dan
           pokok, serta penyusunan proyeksi kebutuhan dana kas negara untk pembayaran
           kewajiban
     2).   Penyusuna strategi portofolio dan pengembangan instrumen, penyiapan rumusan
           peraturan terkait dengan kegiatan pengelolaan SUN, pengembangan prosedur
           operasi standar dan pengukuran kinerja, serta evaluasi kinerja pengelolaan
           portofolio dan kepatuhan
     3).   Pelaksanaan manajemen portofolio dan risiko, analisis keuangan dan pasar
           obligasi, publikasi tentang pngelolaan SUN yang transparan, dan pencatatan serta
           pelaporan akuntansi SUN
     4).   Penyiapan dan pemeliharaan basis data, sistem aplikasi, program komputer,
           perangkat keras, instalasi jaringan, serta pengelolaan data dan penyajian laporan.
     5).   Pengembangan pasaar sekunder SUN yang likuid
     6).   Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

f.   Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

    Memiliki tugas pokok untuk menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan,
standarisasi dan bimbingan teknis, menrbitkan surat perintah pembayaran yang berkaitan
dengan pelaksanaan penarikan/pencairan, dan/atau pembayaran kembali pinjaman luar
negeri, analisis, evaluasi dan pemantauan pelaksanaan di bidang pengelolaan pinjaman dan
hibah luar negeri berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Sementara fungsi yang dilaksanakannya antara lain:

     1) Penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah luar/negeri
     2) Penganalisaan sumber-sumber pendanaan dan kelayakan proyek-proyek yang akan
         dibiayai dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
     3) Pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penyiapan dokumen serta penatausahaan
         perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
     4) Pembinaan terhadap mekanisme dan prosedur penatausahaan atas penarikan dan
         penyaluran pinjaman dan hibah luar negeri
     5) Pelaksanaan verifikasi dan pemberian persetujuan terhadap pengajuan penarikan
         dana pinjaman luar negeri
     6) Pelaksanaan verifikasi atas tagihan dan pembayaran kembali pinjaman luar negeri
     7) Penerbitan surat perintah pembayaran dan berkaitan dengan pelaksanaan
         pencairan dan/atau pembayaran kembali pinjaman luar negeri
     8) Analisis, evaluasi dan pemantauan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri
     9) Penyusunan data, pelaporan, dan proyeksi penarikan dan kewajiban pembayaran
         kembali pinjaman dan hibah luar negeri.
     10) Penyusunan naskah perjanjian hibah penerusan pinjaman/hibah luar negeri
     11) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat
Manajemen Kas pada Bendaharawan Umum Negara                                         197

g. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman

    Memiliki tugas pokok untuk menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan, evaluasi,
melaksanakan penerusan, penyaluran, penatausahaan pinjaman dan pemantauan pinjaman
pemerintah yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri serta kredit program.
Sementara fungsi yang dilaksanakannya antara lain:


     1) Penyiapan perumusan kebijakan penerusan pinjaman dari luar negeri
     2) Penyiapan perumusan kebijakan penyaluran dana pinjaman pemerintah yang
         bersumber dari dalam negeri
     3) Penyiapan perumusan kebijakan dan pengelolaan pembiayaan kredit program
     4) Pelaksanaan analisis dan evaluasi pemberi pinjaman
     5) Penyiapan perumusan perjanjian penerusan pinjaman dari luar negeri
     6) Penyaipan perumusan perjanjian pinjaman atas pinjaman pemerintah yang
         bersumber dari dalam negeri
     7) Perencanaan pengembalian pinjaman dan perkiraan kebutuhan dana untuk
         pinjaman serta kebutuhan laninnya dalam rangka pengelolaan keuangan negara
     8) Penyiaan perumusan perjanjian pinjaman atas pinjaman pemerintah yang
         bersumber dari dalam negeri
     9) Pengajuan dan perintah pembayaran tagihan-tagihan atas beban rekening RDI dan
         RPD
     10) Penatausahaan penerusan dan penyaluran pinjaman pemerintah
     11) Evaluasi dan pemantauan penggunaan dana serta pngembalian pinjaman
     12) Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat

h. Direktorat Informasi dan Akuntansi

     Memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem
informasi perbendaharaan, pengembangan sistem dan dukungan teknis pengolahan data,
pembinaan akuntansi pemerintahan, penyelenggaraan akuntansi pusat dan penyusunan
laporan keuangan Pemerintah Pusat. Sementara fungsi yang dilaksanakannya antara lain:
     1) Pengembangan sistem informasi perbendaharaan
     2) Pembinaan jabatan fungsional perbendaharaan
     3) Pengembangan sistem aplikasi dan program serta penyelenggaraan dukungan
        teknis pengolahan data
     4) Perumusan struktur dan klasifikasi perkiraan
     5) Pembinaan sistem dan akuntansi instansi dan unit fiskal lain yang berkedudukan
        sebagai pengguna anggaran
     6) Penyelenggaraan akuntansi pusat
     7) Penyelenggaraan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan instansi pemerintah
     8) Evaluasi kebijakan akuntansi atas penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat
     9) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat


i.   Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kantor wilayah melaksanakan fungsi:
198                                                                       Manajemen Kas




     1) Penelaahan, pengesahan, dan revisi dokumen pelaksanan anggaran, serta
         penyampaian pelaksanaan kepada instansi yang telah ditentukan
     2) Penelaahan dan penilaian keserasian antara dokumen pelaksanaan anggaran
         dengan pelaksanaan di daerah
     3) Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan tata usaha anggaran
     4) Pemantauan realisasi pelaksanaan anggaran
     5) Pembinaan teknsi sistem akuntansi
     6) Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah
     7) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan
     8) Pembinaan pengelolaan kekayaan negara dan penerimaan negara bukan pajak
     9) Pengawasan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan bendahara
         umum negara
     10) Verifikasi dan penatausahaan pertanggungjawaban dana Perhitungan Fihak Ketiga
     11). Pembinaan kehumasan
     12). Pelaksanaan administrasi kantor wilayah

j.   Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

    Berkedudukan sebagai instansi vertikal Ditjen PBN yang berada di bawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen PBN.

    Memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan
bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan
penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara bedasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Sementara fungsi yang dilaksanakannya antara lain:
    1).   Pengujian tehadap dokumen surat perintah pembayaran bedasarkan undang-
         undang yang berlaku.
    2).   Menerbitkan surat perintah pencairan dana dari Kas Negara atas nama Menteri
         Keuangan (Bendahara Umum Negara)
    3).   Penyaluran pembiayaan atas beban APBN
    4).   Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan
    5).   Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara
    6).   Pengiriman dan penerimaan kiriman uang
    7).   Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pembinaan dan belanja negara
    8).   Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah
         luar negeri
    9).   Penatausahaan penerimaan negara bukan pajak
    10). Penyelenggaraan veifikasi transaksi keuagan dan akuntansi
    11). Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan
    12). Pelaksanaan kehumasan
    13). Pelaksanaan administrasi KPPN

F. Pelaksanaan Fungsi Bendaharawan Umum di KPPN

    Dalam struktur organisasi KPPN, fungsi bendaharawan umum meliputi Bank Tunggal,
Bank Persepsi, dan Giro Pos. Berdasarkan SE DJA No.SE-38/A/1990 tanggal 24 Maret
1990, arus penerimaan dan pengeluaran pada Bendaharawan Umum KPPN dilaksanakan
Manajemen Kas pada Bendaharawan Umum Negara                                        199

melalui 4(empat) saluran, yaitu:
   1. Melalui Bank Tungal/Bank Operasional dengan pembukuannya pada Buku Bank
        Tunggal Umum
   2. Melalui Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi yang ditunjuk, dengan pembukuannya
        pada Bank Persepsi Umum.
   3. Melalui Giro Pos dengan pembukuannya pada Giro Pos Umum.
   4. Melalui Potongan SPM/SPMU dengan pembukuannya pada Buku Potongan Umum.

    Dalam melaksanakan fungsi bendaharawan umum di KPPN diatur lebih lanjut sebagai
berikut:

    1. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Bank Tunggal Selaku Pemegang Rekening Kas
       Negara

            Bank Tunggal adalah Bank Indonesia yang mengelola penerimaan dan
        pengeluaran yang membebani Rekening Kas Negara.
        Seksi Bank Tunggal mempunyai tugas melakukan penerimaan dan pembayaran
        melalui Bank Tunggal serta menyusun pertanggungjawaban. Dalam melaksanakan
        tugas tersebut, Bank Tunggal menyelenggarakan fungsi:
        a. Pelaksanaan urusan lalu lintas uang melalui Bank Tunggal
        b. Verifikasi pertanggungjawaban penerimaan dan pembayaran melalui Bank
            Tunggal
        c. Penyusunan pertanggungjawaban penerimaan dan pembayaran melalui Bank
            Tunggal serta pembuatan daftar selisih saldo Bank Tunggal.

            Adapun pejabat yang ditunjuk untuk mengelola Rekening Kas Negara di Bank
        Indonesia tersebut adalah Bendaharawan Umum/Pemegang Rekening Kas Negara
        A. Bendaharawan tersebut menjalankan aktivitas sebagai berikut:
        a. Melakukan penerimaan dari keawjiban setor/penyetor yang menguntungkan
            Rekening Kas Negara di Bank Indonesia
        b. Melakukan pengeluaran/pembayaran yang membebani Rekening Kas Negara di
            Bank Indonesia
        c. Melakukan pembukuan atas transaksi penerimaan maupun pembayaran yang
            melalui    Rekening     Kas    Negara      di   Bank        Indonesia serta
            mempertanggungjawabkan atas pengelolaan tersebut.

           Proses pembukuannya adalah sebagai berikut:
        a. Diterbitkannya SPM
           Untuk pelaksanaan pembayaran, Bendaharawan Umum A menerima dokumen
           sebagai berikut:
           1). SPM lembar asli dan lembar ke-3
           2). Daftar Penguji Lembar asli dan lembar ke-2
           3). Carik SPM lembar asli dan lembar ke-2
           Berdasarkan data tersebut Bendaharawan Umum/Pemegang Rekening Kas
           Negara      A     melakukan      verifikasi  dan    selanjutnya    melakukan
           pembukuan/pembayaran. Untuk pembayaran, Bendaharawan Umum/Pemegang
           Rekening Kas Negara A menyampaikan Daftar Penguji lembar ke-2 (tembusan)
           serta Carik SPM lembar asli yang telah ditandatangani dan lembar ke-2 ke Bank
200                                                                     Manajemen Kas



         Tunggal.
      b. Pembukuan pada Buku Kas Pembantu Pengeluaran (BKPK)
         1). Setelah menandatangani Giro/Cek Bank serta memilah-memilah SPM-SPM
              pada hari itu menurut Sub Kelompok MAK (BKPK) dan BKPK tersebut dapat
              dilihat di SPM pojok kanan atas.
         2). Setelah dikelompokkan per BKPK, selanjutnya hari itu juga masing-masing
              dibukukan ke dalam Buku Kas Pembantu Pengeluaran.
      c. Pembukuan pada Rekapitulasi Buku Kas Pembantu Pengeluaran(RBKPK)
         Hasil pembukuan dari masing-masing BKPK/Sub Kelompok MAK tersebut di
         atas kemudian direkap ke dalam masing-masing RBKPK/Kelompok MAK.
      d. Untuk SPM-SPM yang ada potongannya, masing-masing potongan tersebut
         ditatausahakan ke dalam Buku Pengawas Potongan menurut masing-masing
         BKPP. Selanjutnya jumlah terakhir masing-masing BKPP pada Buku
         Pengawasan Potongan ditatausahakan/dibukukan pada Buku Potongan Umum.
         Hasil dari pembukuan pengeluaran atas SPM-SPM Giro/Cek Bank mulai dari
         pembukuan pada BKPK-BKPK sampai dengan RBKPK bersangkutan, maka
         selanjutnya dari masing-masing RBKPK tersebut dibukukan ke dalam Buku
         BankTunggal Umum (BBTU).


  2. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Bank Tunggal Selaku Pemegang Rekening Kas
     Negara C
     Seksi Bank Tunggal juga mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan dan
     pembayaran melalui giro pos dan menyusun pertanggungjawabannya, serta
     melakukan pembukuan Bendaharawan Umum.
     Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Bank Tunggal mempunyai fungsi:
     a. Pelaksanaan urusan lalu lintas uang melalui giro pos
     b. Pelaksanaan urusan verifikasi dan pembukuan penrimaan dan pembayaran
         melalui giro pos dan pembuatan daftar selisih saldo giro pos
     c. Penyusunan rangkuman pembukuan/pertanggungjwaban penerimaan dan
         pembayaran melalui bank tunggal, bank persepsi dan giro pos.

           Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.124/KMK.01/1993 tanggal 10
      Februari 1993 ditunjuk Peruma Pos dan Giro(PT. Pos Indonesia) untuk mengelola
      penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan negara dalam hal ini meliputi
      penerimaan pajak, penerimaan bea masuk, penerimaan cukai dan penerimaan
      lainnya bukan pajak. Sedangkan pengeluaran negara adalah pembayaran kepada
      Badan/Perorangan yang mempunyai tagihan kepada negara. PT Pos Indonesia
      adalah BUMN yang mempunyai Unit Pelaksana Teknis di daerah yaitu Sentral
      Giro/Sentral Giro Gabungan Khusus dan Kantor Pos dan Giro.

          Berdasarkan SE DJA No. SE-83/A5/51/1993, untuk Kantor Pos dan Giro yang
      selokasi dengan KPPN ditunjuk sebagai Sentral Giro Gabungan Khusus (SGGK),
      khusus mengelola rekening Kas Negara Penerimaan KPPN, sedang rekening Kas
      Negara Pengeluaran KPPN dikelola oleh SG/SGG.
      Semua SG/SGG/SGGK dan Kantor Pos dan Giro dapat menerima setoran
      penerimaan negara untuk keuntungan rekening Kas Negara, sehubungan dengan itu
      pada SG/SGG/SGGK dibuka rekening Kas Negara khusus untuk menampung
Manajemen Kas pada Bendaharawan Umum Negara                                           201

        keperluan penerimaan negara.

            Di pihak lain pihak semua SG/SGG dan Kantor Pos dan Giro dapat melakukan
        pengeluaran atas beban rekening Kas Negara, dengan demikian dalam rangka
        pelaksanaan pengeluaran negara tersebut pada SG/SGG dibuka rekening Kas
        negara khusus untuk menampung pengeluaran negara.

        Pengeluaran negara sebagaimana dimaksud berdasarkan atas:
        a. SPM dan dokumen yang disamakan yang diterbitkan oleh KPPN untuk
           pembayaran anggaran belanja rutin dan pembangunan
        b. SPMKP (Surat Perintah Membayar Kembali Pajak) yang diterbitkan oleh Kantor
           Pelayanan Pajak (KPP)
        c. SPMKB (Surat Perintah Membayar Kembali Bea Masuk) dan SPMKC (Surat
           Perintah Membayar Kembali Cukai) yang diterbitkan oleh Kantor Inspeksi
           Direktorat Jenderal Bea Cukai.

        Proses pembukuannya adalah sebagai berikut:
        a. Penatausahaan/Pembukuan penerimaan negara melalui Giro Pos
            Berdasarkan SEB DJA , DJP, DJBC No. SE-215/A/1999, No. SE-3/BC/1999, No.
            347/PJ/1999, tanggal 30 Desember 1999), SG/SGG/SGGK/Kantor Persepsi
            selaku pengelola uang setoran dan SSP, SSBC, dan SSBP melakukan kegiatan
            meliputi:
            1). Menerima SSP, SSBC atau SSBP rangkap 4 atau 5 dan setoran, meneliti
                kebenaran dan kelengkapan pengisian seta jumlah uang yang disetorkan.
                Kemudia petugas Bank Devisa membubuhkan tandatangan (atau paraf) dan
                nama serta cap Bank dan tanggal penyetoran.
            2). Menyerahkan kepada peyetor SSP lembar ke-1 dan ke-3 (serta lembara ke 5
                dalam rangka impor dan pelaksanaan Keppres 56/1998); SSBC lembar ke-1
                dan ke-3 dan SSBP lembar ke-1 yang telah dibubuhi tandatangan/paraf dan
                nama serta cap Bank dan tanggal setor oleh petugas Bank Devisa.
            3). Membuat/mencetak Laporan Harian Penerimaan (LHP)
            4). Membuat/mencetak Laporan per Nota Kredit rangkap 3 terdiri dari:
                - Laporan per Nota Detail yag disebut Daftar Nominatip Penerimaan
                   (DNP/DA.09.02); khusus untuk SSBC, DNP dipisahkan menurut KPBC
                   tempat penyelesaian kewajiban Pabean dan Cukai
                - Laporan per Nota Kredit Rangkap yang disebut Rekap Transaksi Nota
                   Kredit
                - Laporan Operator, jika diperlukan oleh bank bersangkutan.
            5). Melakukan proses akhir hari yang berupa;
                - Proses transfer data transaksi harian ke dalam satu disket (floppy disk)
                   untuk dikirimkan ke KPPN
                - Proses backup data transaksi harian dalam satu disket untuk (floppy disk)
                   keperluan backup data bagi Bank yang bersangkutan.
           6). Mengumpulkan dan menyortir SSP, SSBC, SSBP yang telah diproses
                sebagai penerimaan setoran pendapatan negara hari tersebut menurut
                kelompok penerimaan sesuai data yang tertera pada DNP hari yang
                bersangkutan.
           7). Menyatukan SSP atau SSBC lembar ke-2 dan/atau lembar ke-2 dan ke-3
202                                                                         Manajemen Kas



             urutan dalam DNP sebagai lampiran DNP yang bersangkutan untuk
             disampaikan kepada KPPN bersama-sama dengan LHP, Rekap Transaksi
             Nota Kredit, Nota Debet pelimpahan pendapatan negara dan copy Rekening
             Koran/Gir52/Gir 10 serta disket data sebelum dikirim ke KPPN, terlebih
             dahulu dokumen-dokumen tersebut harus diperiksa dan dicocokkan.
         8). Melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen-dokumen yang tesebut pada
             huruf c) dan d) tersebut di atas apabila berdasarkan verfikasi KPPN terdapat
             kesalahan dan penyampaiannya selambat-lambatnya pukul 12.00 waktu
             setempat pada hari berikutnya.
         9). Menyampaikan LHP dilampiri dengan DNP dan Reka Nota Kredit masing-
             masing rangkap 2 serta SSP, SSBC, dan SSBP kepada KPPN mitra
             kerjanya selambat-lambatnya pukul 15.30 waktu setempat untuk KPPN yang
             menerapkan 6 hari kerja atau selambat-lambatnya pukul 16.30 waktu
             setempat untuk KPPN yang menerapkan 5 hari kerja.

              Dari uraian tersebut di atas maka transaksi penerimaan negara berupa
         penerimaan pajak, bea masuk, cukai dan PNBP melalui Giro Pos yang
         dibukukan sebagai keuntungan rekening Kas Negara C (Persepsi) setiap hari
         harus dilaporkan kepada Pemegang Rekening Kas Negara C-KPPN berupa:
         LHP rangkap 2 (dua), dilampiri dengan:
         1). DNP rangkap 2
         2). Rekap Nota Kredit rangkap 2
         3). SSP, SSBC, lembar ke-2, SSBP lembar ke-2 dan ke-3
         4). Nota Debet pelimpahan penerimaan pendapatan negara/Berita Kurang
         5). Copy Rekening Koran/Surat Saldo (Gir 52)/Gir 10 (setiap hari pelimpahan).
         6). Disket Data.

             Adapun SSP/SSBC/SSBP harus dikelompokkan per jenis pajak/jenis
         penerimaan, LHP dan lampirannya pada hari itu juga sudah harus disampaikan
         kepada KPPN. Setiap hari saldo pada masing-masing Rekening Kas Negara C
         (Persepsi) dipindahkan secara otomatis ke Rekening Kas Negara C pada
         SG/SGG/SGGK/Kantor Pos Persepsi yang bersangkutan.

             Setiap hari SG/SGG/SGGK/Kantor Pos Persepsi menyapaikan Surat/Berita
         Salto (Gir.52) kepada Bendaharawan Umum C/Pemegang Rekening Kas
         Negara C KPPN.
      b. Penatausahaan/ Pembukuan Penerimaan Negara di Seksi Giro Pos dan
         Pembukuan KPPN selaku Pemegang Rekening Kas Negara C.
         Berdasarkan Surat Edaran Bersama DJA, DJP, DJBC No. SE-215/A/1999,
         No.SE-31/BC/1999, No. 347/PJ/1999, tanggal 30 Desember 1999, Seksi Giro
         Pos dan pembukuan KPPN selaku Pemegang Rekening Kas Negara C setelah
         menerima       laporan      penerimaan     negara dari   Kantor    Pos
         Persepsi/SG/SGG/SGGK, adalah:
         1). Mentransfer data dari disket ke dalam komputer dan mencocokkan
             rekapitulasi data yang terekam dengan LHP.
         2). Memeriksa jumlah SSP, SSBC, dan SSBP yang dilampirkan pada setiap
             DNP dan mencocokkannya dengan jumlah yang tertera dalam DNP terkati
             dan membubuhkan paraf pada setiap halaman DNP.
Manajemen Kas pada Bendaharawan Umum Negara                                         203

            3).  Mencocokkan data yang tercantum dalam Rekap Transaksi Nota Kredit
                dengan data yang tercantum dalam setiap DNP dimaksud dan
                membubuhkan paraf pada Rekap Transaksi Nota Kredit dimaksud.
            4). Mengelompokkan DNP yang sejenis(Satu Kelompok MAP, misalnya DNP
                PPh, DNP PPN, DNP PPL, DNP Bea Masuk, DNP Cukai dan DNP PNBP)
                dan mencocokkan DNP dengan lampirannya.
            5). Memeriksa kebenaran dan kecocokan data yang tercantum dalam LHP
                dengan data DN per kelompok MAP yang tercantum dalam Rekap Transaksi
                Nota Kredit dan/jumlah data per kelompok DNP yang sejenis dan
                membubuhkan paraf pada halaman LHP dimaksud.
            6). Membubuhkan tanda tangan, tanggal dan cap KPPN pada setiap halaman
                terakhir DNP yang bersangkutan setelah membukukan pendapatan negara
                sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai peryataan kebenaran antara DNP
                dengan SSP, SSBC, dan SSBP.
            7). Menyerahkan DNP (PPh, PPN, PPL) dan SSP lembar ke-2 kepada Kantor
                Pelayanan Pajak atau Kanwil Dit. Jen Pajak untuk wilayah-wilayah yang
                diatur khusus dengan menggunakan DA.08.01 disertai dengan disket data
                SPP terkait.
            8). Menyerahkan DNP (Bea Masuk, Cukai) dan SSBC lembar ke-2 kepada
                Kantor Pelayanan Bea Cukai dengan menggunakan DA.08.11 disertai
                dengan disket data SSBC terkait pada hari kerja berikutnya.
            9). Menyampaikan DNP PNBP dan SSBP lembar ke-2 Kepada Kantor Tat
                Usaha Anggaran sebagai lampiran Rangkuman Pertanggung jawaban
                Bendaharawan Umum (RBPU).
            10). Menyampaikan SSBP lembar ke-3 menurut sifatnya kepada:
                    • Seksi       Pendapatan/unit yang mengelola pendapatan dengan
                         menggunakan DA.08.21 untuk penerimaan pendapatan negara
                         karena Surat Penagihan (SPN) Kanwil Dit Jend Anggaran sebagai
                         lampiran DA.08.22 ntuk penerimaan pendapatan negara yang
                         berupa setoran Bendaharawan Penerima.
                    • Kanwil Dit. Jend. Anggaran sebagai lampiran DA.08.22 untuk
                         penerimaan pendapatan negara yan berupa setoran Bendaharawan
                         Penerima.
            11). Menatausahakan Nota Debet pelimpahan penerimaan pendapatan negara
                dan dokumen-dokumen pendapatan negara sesuai ketentuan yang berlaku.
            12). Memperlakukan DNP sebagai dokumen primer dan bersifat confidential
                serta menyampaikannya secara tersendiri dan aman sesuai dengan
                ketentuan yang berlaku.
            13). Menatausahakan penerima negara dari potongan SPM Cek/Giro Pos KPPN
                sebagai berikut:
                    • Seksi perbendaharaan dalam menerbitkan SPM yang mengandung
                         unsur potongan penerimaan negara baik dari pajak maupun bukan
                         pajak, memeriksa dan meneliti kelengkapan serta kebenaran isian
                         data setoran pada SSP dan/atau SSBP.
                    • Seksi perbendaharaan selaku pemungut setoran, membubuhkan
                         tandatangan, nama jelas, NIP, jabatan, tanggal dan nomor SPM dan
                         Cap Seksi Perbendaharaan pada SSP dan/atau SSBP (kolom
                         penerimaan setoran) sebagai tanda atas pemungutan setoran.
204                                                                          Manajemen Kas



                  •    Kepala Seksi Giro Pos dan Pembukuan membuat dan
                       menandatangani DNP khusus penerimaan dari potongan SPM
                       setiap akhir kerja.
          14). Memberikan konfirmasi atas kebenaran setoran penerimaan negara atas
              permintaan KPP dan unit Pemeriksaan Pajak (meliputi Kantor Pemeriksaan
              dan Penyidikan Pajak, unit-unit fungsional pemeriksaan dan penyidikan
              pajak serta kerja sama pemeriksaan pajak antara Dit Jend. Pajak dengan
              instansi lain) serta KPBC.

               Untuk pengawasan terhadap penyampaian LHP beserta lampirannya maka
          perlu dicatat penerimaan tersebut dalam Buku Register Pengawasan
          Penerimaan Dokumen Penerimaan Negara Dari SG/SGG/SGGK.

              Selanjutnya seperti halnya pembukuan penerimaan pada Bank
          Persepsi/Devisa Persepsi, maka penerimaan pada SG/SGG/SGGK juga dipilah-
          pilah per Sub Kelompok sesuai kode BKPP dan dibukukan pada BKPP
          bersangkutan kemudian ditutup tiap hari. Penjumlahan BKP dibukukan pada
          RBKP dalam Kelompok MAP bersangkutan, kemudian setiap hari ditutup dan
          dijumlah. Pejumlahan RBKPP dicantumkan dalam BGPU pada sisi penerimaan
          pada kelompok MAP yang sesuai. Sisi penerimaan SGPU setiap hari ditutup dan
          dijumlah, sehingga diketahui jumlah penerimaan hari itu dan jumlah penerimaan
          sampai dengan hari itu.

  c.   Penatausahaan/Pembukuan Pengeluaran Negara di             Seksi   Giro   Pos   dan
       Pembukuan selaku Pemegang Rekening Kas Negara C.

              Pengeluaran melalui Giro Pos terjadi apabila Bendaharawan
          Umum/Pemegang Kas Negara C pada KPPN menerbitkan carik Giro/Cek Pos
          atas SPM yang diterbitkan oleh Seksi Perbendaharaan KPPN atau karena
          pemindahan saldo berlebih dari Rekening Kas Negara C pada Giro Pos ke
          Rekening Kas Negara A pada Bank Tunggal/Bank Operasional I.

              SPM Giro/Cek Pos yang diterima dari Seksi Perbendaharaan yang
          bertanggal pada hari itu, maka pada hari itu juga diterbitkan carik Giro/Cek Pos
          dan dibukukan ada BKPK bersangkutan sesuai dengan Sub Kelompok MAK-nya
          dan pada Buku Giro Pospada hari itu juga.

              Penjumlahan BKPK dibukukan pada RBKPK dalam Kelompok MAK
          bersangkutan, kemudian setiap hari ditutup dan dijumlah. Penjumlahan RBKPK
          dicantumkan dalam BGPU pada sisi pengeluaran pada kelompok MAK yang
          sesuai. Sisi pengeluaran BGPU setiap hari ditutup dan dijumlah, sehingga
          diketahui jumlah pengeluaran hari itu dan jumlah pengeluaran sampai dengan
          hari itu dan jumlah saldo akhir.

              Dalam hal SPM-SPM Giro/Cek Pos terdapat potongan-potongan maka
          dibuat Buku Pengawasan Potongan SPM dan Buku Potongan Umum sesuai
          dengan BKPP menurut Sub Kelompok MAP bersangkutan. Setiap hari Buku
          Potongan Umum ditutup sehingga dapat diketahui potongan per BKPP hari itu
Manajemen Kas pada Bendaharawan Umum Negara                                         205

             dan sampai dengan hari itu.

                 Penjumlahan masing-masing BKPP potongan, dicantumkan dalam masing-
             masing RBKPP Potongan.pada kelompok MAP yang sama, kemudian
             dijumlahkan dan ditutup pada hari itu pula. Penjumlahan masing-masing RBKP
             Potongan dipindahkan ke lajur BGPU (Buku Giro Pos Umum) pada sisi
             penerimaan yang sesuai.

    3. Tugas Pokok Fungsi Bank Persepsi Selaku Pemegang Rekening Negara B
       Seksi Bank Persepsi mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan melalui bank
       persepsi dan menyusun pertanggungjawabannya. Dalam melakukan tugasnya,
       Seksi Bank Persepsi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
       a. Pelaksanaan urusan lalu lintas uang melalui Bank Persepsi
       b. Pelaksanaan urusan verifikasi dan pembukuan penerimaan melalui Bank
           Persepsi
       c. Penyusunan pertanggungjawaban melalui Bank Persesi dan pembuatan daftar
           selisih bank dari masing-masing Bank Persepsi.

           Pejabat yang ditunjuk dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas
        melakukan urusan penerimaan Bank Persepsi tersebut adalah Pemegang Rekening
        Kas Negara B/Bendaharawan Umum B.

            Dengan sistem penatausahaan penerimaan setoran pendapatan negara yang
        menggunakan sistem internal check maka tidak diperlukan lagi teraan pada surat
        tanda setoran baik yang berupa surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bea
        Cukai (SSBC) maupun Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) oleh
        KPPN/Bendaharawan Umum atau Bank. Penerimaan Negara yang disetor oleh
        Wajib Pajak/Wajib Setor dianggap telah masuk ke rekening Kas Negara apabila
        datanya tercantum di dalam Daftar Nominatif Penerimaan yang telah ditandatangani
        oleh pejabat bank/pos dan disahkan oleh KPPN.

            Daftar Nominatif Penerimaan tersebut merupakan laporan per Nota Kredit Detail
        yang disampaikan oleh Bank/Pos kepada KPPN dan tiap DNP terlampir setoran-
        setoran dalam satu kelompok MAP.

             Dengan demikian DNP terdiri dari:
        a.   Daftar Nominatif Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (DNP PPN).
        b.   Daftar Nominatif Penerimaan Pajak Penghasilan (DNP PPh)
        c.   Daftar Nominatif Penerimaan Pajak Pajak Lainnya (DNP PPL)
        d.   Daftar Nominatif Penerimaan Bea Masuk (DNP Bea Masuk)
        e.   Daftar Nominatif Penerimaan Cukai (DNP Cukai)
        f.   Daftar Nominatif Penerimaan Penerimaan Bukan Pajak (DNP PNBP)



        Dengan digunakannya DNP ini maka penerimaan SSP, SSBC, SSBP pada mesin
        Cash Register TEC MA =501 maupun TEC ST-2000 tidak dilakukan lagi.
206                                                                        Manajemen Kas



          Perubahan ini mengakibatkan adanya penyesuaian tugas dan tanggung jawab
      dari unit kerja Bendaharawan Umum yang mengelola penerimaan Negara.

           Berkenaan dengan Sistem Internal Check yang diberlakukan paling lambat
      tanggal 1 Desember 1999, membawa akibat perubahan pada tugas dan tanggung
      jawab pada unit Bendaharawan Umum (Bendum) khususnya yang menyangkut
      sistem administrasi penerimaan. Dalam Sistem Internal Check tersebut Surat Tanda
      Setoran (STS) yang berupa Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bea Cukai
      (SSBC) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tidak lagi diterima oleh KPPN cq
      Bendum atau Bank Persepsi. Berdasarkan SE DJA No. : SE-157a/A/1999 Tanggal
      28 September 1999, pembagian tugas dan tanggung jawab pada unit kerja
      Bendaharawan Umum/Seksi Bank Pesepsi KPPN tersebut adalah:
      a. Pelaksana
           1). Menerima disket, Daftar Nominatif beserta surat setoran sebagai lampiran.
               Nota Kredit dan Laporan Harian Penerimaan yang dikirimkan oleh Bank atau
               Kantor Pos Persepsi.
           2). Melakukan pencocokan antara jumlah lembar surat setoran dengan jumlah
               surat setoran yang tertera dalam setia Daftar Nominatif.
           3). Melakukan pencocokan jumlah uang yang tertera dalam setiap surat setoran
               denganjumlah yang tertera dalam Daftar Nominatif.
      b. Kepala Sub Seksi
           1). Melakukan pencocokan jumlah uang yang tertera dalam Daftar Nominatif
               dengan jumlah yang tertera dalam Nota Kredit
           2). Melakukan pencocokan jumlah uang yang tertera dalam seluruh Nota Kredit
               dengan Laporan Harian Penerimaan.
      c. Kepala Seksi
           1). Melakukan pengeceken hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Kepala Sub
               Seksi bawahannya.
           2). Menandatangani Daftar Nominatif
           3). Melakukan Pembukuan seluruh penerimaan dalam Buku Kas Umum
           4). Memerintahkan pengiriman Daftar Nominatif dimaksud kepad Kantor
               Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Bea Cukai.

         Penerimaan setoran dari wajib pajak, pengusaha barang wajib pajak, wajib
      bayar/ bendaharawan penrima dan lainnya dilakukan melalui Bank Persepsi dan
      Bank Devisa Persepsi.

          Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk
      menerima setoran penerimaan negar bukandalam rangka impor yang meliputi
      pendapatan pajak, cukai dalam negeri dan Pendapatan Negara Bukan Pajak
      (PNBP).

          Pada semua Bank Persepsi yang ditunjuk dibuka Rekening Kas Negara B
      (Persepsi) sebanya BKPP dengan kode sesuai dengan kode BKPP, dengan catatan
      untuk semua penerimaan negara bukan pajak pada masing-masing Bank Persepsi
      dibuka satu Rekening Kas Negara B dengan kode 0412.

          Bank Devisa Persepsi adalah Bank Devisa yang menerima setoran penerimaan
Manajemen Kas pada Bendaharawan Umum Negara                                       207

        negara dalam rangka impor. Pada Bank Persepsi maupun Bank Devisa Persepsi
        dibuka Rekening Kas Negara Persepsi yang dikelola oleh Pemegang Rekening Kas
        Negara B-KPPN. Oleh Karena itu semua setoran-setoran yang dimasukkan ke
        dalam Rekening Kas Negara Persepsi tersebut oleh Bank Persepsi maupun Bank
        Devisa persepsi dilaporkan ke Pemegang Rekening Kas Negara B-KPPN di Seksi
        Bank Persepsi.

           Pada Bank Persepsi, demikian juga pada Bank Devisa Persepsi dibuka:
        a. Rekening Kas Negara Persepsi, dan
        b. Rekening Kas Negara Gabungan

            Dalam laporannya ke KPPN antara lain disampaikan pula Laporan r Nota Kredit
        Detail (=Daftar Nominatif Penerimaan).
        Adapun yang dimaksud Nota Kredit adalah Nota pemberitahuan dari Bank
        Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Tunggal/Bank Operasional I bahwa Rekening
        Kas Negara pada Bank bersangkutan telah di kredit sebesar nota tersebut.

            Sedang yang dimaksud Nota Kredit adalah Nota pemberitahuan dari Bank
        Persepsi/Banak Devisa Persepsi bahwa Rekening Kas Negara pada Bank
        bersangkutan telah di debet sebesar nota tersebut.
        Sebelum melakukan penyetoran uang ke Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi
        (Atau Kantor Pos Persepsi), Wajib Pajak/ Wajib Setor harus mengisi data
        penyetoran dengan benar, lengkap dan jelas pada formulir:
        a. SSP rangkap 5 untuk setoran pajak dalam rangka impor dan pelaksanaan
            Keppres No.56/1988
        b. SSP rangkap 4 untuk setoran pajak selain tersebut pada butir 1) di atas
        c. SSBC rangkap 4 untuk setoran bea dan cukai
        d. SSBP rangkap 4 untuk setoran bukan pajak, kecuali setoran biaya penagihan
            pajak.

            Transaksi Penerimaan melalui Bank Persepsi dan Bank Devisa Persepsi dapat
        diuraikan secara garis besarnya sebagai berikut.
        a. Pada Bank Persepsi/ Bank Devisa Persepsi yang ditunjuk untuk menerima
            setoran penerimaan negara dibuka Rekening Kas Negara B (Persepsi)
            sebanyak BKPP dengan kode sesuai dengan kode BKPP.
        b. Setiap penerimaan yang diterima oleh bank tersebut dibukukan pada Rekening
            Kas Negara B sesuai dengan kode BKPP bersangkutan.
        c. Setiap hari penerimaan tersebut harus dilimpahkan dari Rekening Kas negara B
            ke Rekening Kas Negara Gabungan pada Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi
            yang bersangkutan.
        d. Setiap hari Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi harus membuat LHP dan
            dengan lampirannya disampaikan kepada KPPN c.q. Pemegang Rekening kas
            Negara B.
        e. Pemegang Rekening Kas Negara B mengadakan verifikasi atas LHP dan
            lampirannya dan selanjutnya menatausahakan/membukukan sesuai dengan
            ketentuan yang berlaku:
            Mulai 1 September 1994 untuk Bank Persepsi dan Bank Devisa Persepsi yang
            sejenis cukup diubat 1(satu) Buku Bank saja dengan satu kode baru yang
208                                                                       Manajemen Kas



           digunakan untuk membukukan transaksi penerimaan dan pelimpahan melalui
           Bank Persepsi maupun Bank Devisa Persepsi setiap harinya.

           Berdasarkan Surat Edaran Bersama DJA, DJP, DJBC, Dit. Jen. Postel & Direksi
       BI Tanggal 2 Agustus 1993 No. Kep.38/A/51/0893, No.Kep.17/PJ/1993,
       No.98/Dir.Jen/1993, No.26/56/Kep.DIR, tatacara Penyetoran, Penatausahaan
       Penerimaan Negara melalui Bank Devisa dan Bank Devisa Persepsi dapat
       dibedakan dalam:
       a. Tata cara penyetoran, penatausahaan penerimaan negara bukan dalam rangka
           impor melalui Bank Persepsi.
       b. Tata cara penyetoran, penatausahaan penerimaan negara dalam rangk impor
           melalui Bank Devisa Persepsi
       c. Tata cara pemungutan, penyetoran, penatausahaan penerimaan negara dalam
           rangka impor yang dilakukan oleh Bendaharawan Penerima Bea Cukai.

G. PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN BENDAHARAWAN UMUM

        Sebagai wujud pertanggungjawaban atas penggunaan dana oleh Kementerian
Negara/Lembaga, maka disusunlah laporan pertanggungjawaban yang diselenggarakan
oleh sistem akuntansi pemerintahan pusat (SAPP). Menurut Peraturan Menteri Keuangan
No. 59/PMK.06/2005 tentang sistem akuntansi pemerintah pusat, terdiri dari:
    1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)
        Merupakan serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari
        pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi
        keuangan pada Kementerian selaku Bendahara Umum Negara (BUN), terdiri dari:
            • Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) yang menghasilkan Laporan
                Arus Kas (LAK) dan Neraca Kas Umum Negara (KUN)
            • Sistem Akuntansi Kas Umum (SAU) yang menghasilkan Laporan Realisasi
                Pemerintah Pusat dan Neraca.
    2. Sistem Akuntansi Instansi
        Merupakan serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari
        pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi
        keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga dan menghasilkan
        laporan keuangan termasuk bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
        Pelaksanaan SAI diselenggarakan oleh unit akuntansi keuangan yang terdiri dari:
            • Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), yaitu unit akuntansi instansi
                pada tingkat kementerian Negara/Lembaga pengguna anggaran yang
                melakukan kegiatan penggabungan laporan baik keuangan maupun barang
                seluruh UAPPA_EI yang berada di bawahnya.
            • Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI), yaitu
                unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan
                keuangan maupun barang seluruh UAPA-W yang berada di bawah wilayah
                kerjanya serta UAKPA yang langsung di bawahnya.
            • Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPA-W), yaitu
                unit akuantansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik
                keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah
                kerjanya.
            • Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), yaitu unit akuntansi
Manajemen Kas pada Bendaharawan Umum Negara                                          209

               dan pelaporan tingkat satuan kerja.
       Selain menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, Kementerian
       Negara/Lembaga juga melaksanakan akuntansi aset, utang, ekuitas dana termasuk
       transaksi pendapatan dan belanja.
    3. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)
       Merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah
       dokumen sumber dalam menghasilkan informasi untuk menyusun Neraca dan
       Laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan
       yang berlaku.

                 Secara sederhana penyelenggaraan pelaporan pada sistem akuntansi
        instansi (SAI) dan sistem akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) dapat dilihat pada
        bagan sebagai berikut (lihat hal.211 ) :




                                              LRA




             Dok
                             SAI              NERACA
                                                                            LRA




                                                                            Neraca
                                              Catatan                                        B
                                              Laporan
                                              Keuangan                                       U
                                                                                             N
                                                                            LAK



                               SAKUN
210                                                                         Manajemen Kas




Gambar 8.5 Sistem Akuntansi dan Pelaporan

                 Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan SiAP seluruh realisasi penerimaan
        dan pengeluaran yang terangkum                dalam laporan keuangan setiap
        kementerian/Lembaga sebagai hasil dari SAI, diproses melalui sistem akuntansi kas
        umum negara (SAKUN) dan sistem akuntansi umum (SAU), dengan urutan sebagai
        berikut:
      a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memproses data transaksi
          penerimaan dan pengeluaran;
          • KPPN khusus memproses data transaksi pengeluaran yang berasal dari
              Bantuan luar Negeri (BLN).
          • Direktorat Pengelolaan Kas (DPKN) memproses data transaksi penerimaan
              dan pengeluaran BUN melalui kantor pusat;
      b. KPPN menyusun laporan arus kas, neraca KUN, dan laporan realisasi anggaran di
          wilayah kerjanya;
      c. Laporan realisas anggaran merupakan bahan rekonsiliasi dengan satuan kerja di
          wilayah kerjanya
      d. Laporan realisasi tersebut disampaikan ke kantor wilayah Direktorat Jenderal
          Perbendaharaan setiap bulan
      e. KPPN khusus memproses data transaksi pengeluaran yang berasal dari Bantuan
          Luar Negeri (BLN) menyampaikan laporan beserta data transaksi ke Direktorat
          Informasi Akuntansi setiap bulan
      f. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun laporan keuangan
          berupa laporan arus kas, neraca KUN, dan laporan realisasi anggaran SAU di
          tingkat wilayah yang merupakan hasil penggabungan laporan keuangan seluruh
          KPPN di wilayah kerjanya
      g. Laporan realisas anggaran merupakan bahan rekonsiliasi dengan UAPA-W di
          wilayah kerjanya
      h. Laporan realisasi tersebut disampaikan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan
          c.q. Direktorat Informasi Akuntansi setiap bulan
      i. Direkrorat Jenderal Perbendaharaan menyusun laporan keuangan berupa laporan
          arus kas, neraca KUN, dan laporan realisasi anggaran yang merupakan hasil
          penggabungan        laporan   keuangan      seluruh unit  Direkrorat   Jenderal
          Perbendaharaan baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah.
      j. Laporan realisas anggaran merupakan bahan rekonsiliasi dengan UAPA-EI dan
Manajemen Kas pada Bendaharawan Umum Negara                                          211

           UAPA
      k.   Berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan UAPA yang tertuang dalam berita acara
           rekonsiliasi, Direkrorat Jenderal Perbendaharaan berwenang melakukan
           perbaikan data laporan realisasi anggaran sebelum revisi atas laporan realisasi
           anggaran yang diterima dari UAPA.
      l.   Perbaikan data laporan realisasi anggaran tidak menghilangkan kewajiban UAPA
           untuk menyampaikan revisi atas laporan realisasi anggaran

      Perpaduan penyelenggaraan SAI dan SiAP, dapat dilihat dalam bagan berikut:


  UNIT AKUNTANSI                   KEMENTERIAN                UNIT AKUNTANSI
  PENGGUNA ANGGARAN                NEGARA/LEMBAGA             PENGGUNA BARANG
  (UAPA)                                                      (UAPB)


  UNIT AKUNTANSI                                              UNIT AKUNTANSI
  PEMBANTU PENGGUNA                LAPORAN KEUANGAN           PEMBANTU PENGGUNA
  ANGGARAN ESELON I                & LAP. BMN                 BARANG ESELON I
  (UAPPA ES.1)                                                (UAPPB ES.1)


  UNIT AKUNTANSI                                              UNIT AKUNTANSI
  PEMBANTU PENGGUNA                                           PEMBANTU PENGGUNA
  ANGGARAN WILAYAH                                            BARANG WILAYAH
  (UAPPA W)                                                   (UAPPA W)

  UNIT AKUNTANSI                                              UNIT AKUNTANSI
  KUASA PENGGUNA                                              KUASA PENGGUNA
  ANGGARAN (UAKPA)                                            BARANG (UAKPB)


Gambar 8.6 Mekanisme Pelaporan SAI

        Selaku kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN berkewajiban menyusun laporan
pertanggungjawaban dan menyampaikannya kepada atasan langsungnya dan Badan
Pemeriksa Keuangan. Khusus dalam pengelolaan kas, KPPN mengelola tiga rekening kas
negara (A,B, dan C), dimana setiap pengelolaan rekening dibuatkan pertanggunggjawaban
tersendiri, yang disebut sebagai rangkuman pertanggunggjawaban bendahara umum.
Dengan demikian, rangkuman pertanggunggjawaban bendahara umum harus dilampiri
laporan pertanggunggjawaban rekening kas negara A, B dan C.

Jenis Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Kas

    Laporan Pertanggunggjawaban Rekening Kas A:
    1. Buku Bank Tunggal Umum (BBTU)
    2. Buku Kas Pembantu Penerimaan (BKPP),
    3. Rekapitulasi Buku Kas Pembantu Penerimaan (RBKPP)
    4. Buku Kas Pembantu Pengeluaran (BKPK)
    5. Rekapitulasi Buku Kas Pembantu Pengeluaran (RBKPK)
    6. Buku Pengawasan Potongan (BPP)
    7. Buku Potongan Umum (BPU)
212                                                                         Manajemen Kas



   8. Buku Bank Tunggal (BBT)
   9. Daftar perbedaan saldo dan rekening koran dari masing-masing Bank Tunggal/Bank
      Operasional untuk setiap akhir bulan

   Laporan Pertanggunggjawaban Rekening Kas B:
   1. Buku Bank Persepsi Umum (BBPU)
   2. Buku Kas Pembantu Penerimaan (BKPP),
   3. Rekapitulasi Buku Kas Pembantu Penerimaan (RBKPP)
   4. Buku Kas Pembantu Pengeluaran (BKPK)
   5. Rekapitulasi Buku Kas Pembantu Pengeluaran (RBKPK)
   6. Buku Pengawasan Potongan (BPP)
   7. Buku Potongan Umum (BPU)
   8. Buku Bank Persepsi (BBP)
   9. Daftar perbedaan saldo dan rekening koran dari masing-masing Bank Persepsi/Bank
      Devisa Persepsi untuk setiap akhir bulan

   Laporan Pertanggunggjawaban Rekening Kas C:
   1. Buku Giro Pos Umum (BGPU)
   2. Buku Kas Pembantu Penerimaan (BKPP),
   3. Rekapitulasi Buku Kas Pembantu Penerimaan (RBKPP)
   4. Buku Kas Pembantu Pengeluaran (BKPK)
   5. Rekapitulasi Buku Kas Pembantu Pengeluaran (RBKPK)
   6. Buku Pengawasan Potongan (BPP)
   7. Buku Potongan Umum (BPU)
   8. Buku Giro Pos (BGP)
   9. Daftar perbedaan saldo dan rekening koran setiap akhir bulan.


    Selain laporan pertanggunggjawaban tersebut, beberapa laporan lain juga harus
diselesaikan yaitu:
    1. Laporan Daftar penyetoran Bendahara Penerimaan untuk setiap kahir bulan
    2. Laporan Harian Penerimaan dan Pengembalian Pajak
    3. Laporan Harian Penerimaan PBB dan BPHTB
    4. Laporan Harian Penerimaan dan Pengembalian Bea Cukai
    5. LapoRan Penerimaan Negara Bukan Pajak

    Setiap tanggal 1,7,15,23 dan akhir bulan KPPN membuat laporan kas posisi untuk
disampaikan pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Direktorat Informasi Akuntansi.

RANGKUMAN MATERI

A. Seiring dengan keluarnya undang-undang No. 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang No.
   1 Tahun 2004 membawa dampak beberapa perubahan terkait dengan pengelolaan
   keuangan negara, antara lain
   1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan
       keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah.
   2) Kekuasaan pengelolaan keuangan negara:
       • dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil
Manajemen Kas pada Bendaharawan Umum Negara                                         213

             pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
        •    Dikuasakan     kepada     menteri/pimpinan   lembaga     selaku    pengguna
             anggaran/pengguna barang kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya.
         • Diserahkan kepada gubernur/bupati/walkota selaku kepala pemerintah daerah
             untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam
             kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
B.   Berdasarkan undang-undang No. 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 1 Tahun
     2004, terdapat pemisahan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara,
     yaitu :
         • Menteri Teknis berwenang sebagai pembuata komitmen, melakukan pengujian
             dan pembebanan atas permintaan pembayaran yang dibiayai dengan anggaran
             negara, dan melakukan perintah pembayaran (Administratif Becheer).
         • Menteri Keuangan berwenang melakukan pengujian dan pencairan dana
             (comptable becheer).
C.   Sistem Pembayaran Menurut Undang-Undang Perbendaharaan Negara ada dua, yaitu
     pembayaran secara langsung dan pembayaran dengan uang persediaan.
D.   Adanya perubahan Struktur Rekening Kas Umum Negara membuat seluruh rekeing
     pemerintah disimpan dalam satu rekening pada Bank Sentral (Treasury Single Account).
     Sementara, Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagi pelaksana operasional
     penerimaan dan pengeluaran negara dapat membuka rekening penerimaan dan
     rekening pengeluaran pada bank umum.
E.   Pengelolaan kas negara sebagai bagian dari kewenangan dari Bendahara Umum
     Negara dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Kuasa
     Bendahara Negara, dimana tugas pokoknya adalah merumuskan dan melaksanakan
     kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perbendaharaan negara, sesuai dengan
     kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan perundang-
     undangan yang berlaku.
F.   Dalam struktur organisasi KPPN, fungsi bendaharawan umum meliputi Bank Tunggal,
     Bank Persepsi, dan Giro Pos. Berdasarkan SE DJA No.SE-38/A/1990 tanggal 24 Maret
     1990, arus penerimaan dan pengeluaran pada Bendaharawan Umum KPPN
     dilaksanakan melalui 4(empat) saluran, yaitu:
         • Melalui Bank Tungal/Bank Operasional dengan pembukuannya pada Buku Bank
             Tunggal Umum
         • Melalui Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi yang ditunjuk, dengan
             pembukuannya pada Bank Persepsi Umum.
         • Melalui Giro Pos dengan pembukuannya pada Giro Pos Umum.
         • Melalui Potongan SPM/SPMU dengan pembukuannya pada Buku Potongan
             Umum.
G.    Sebagai wujud pertanggungjawaban atas penggunaan dana oleh Kementerian
     Negara/Lembaga, maka disusunlah laporan pertanggungjawaban yang diselenggarakan
     oleh sistem akuntansi pemerintahan pusat (SAPP). Menurut Peraturan Menteri
     Keuangan No. 59/PMK.06/2005 tentang sistem akuntansi pemerintah pusat, terdiri dari:
     • Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Kas Umum
         Negara (SAKUN) (yang menghasilkan Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca Kas
         Umum Negara (KUN)) dan Sistem Akuntansi Kas Umum (SAU) (yang menghasilkan
         Laporan Realisasi Pemerintah Pusat dan Neraca).
     • Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
     • Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)
214                                                                   Manajemen Kas




LATIHAN SOAL

1. Sebutkan dasar-dasar hukum dalam pengelolaan keuangan negara!
2. Jelaskan mengenai bentuk pendelegasian kewenangan dalam pelaksanaan anggaran!
3. Jelaskan tugas dari Menteri Teknis dan Menteri Keuangan dalam hal pemisahan
   kewenangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara !
4. Sebutkan dan jelaskan mengenai sistem pembayaran berdasarkan undang-undang
   perbendaharaan negara!
5. Jelaskan tentang perubahan struktur rekening kas umum negara !
6. apakah yang dimaksud TSA?sebutkan dasar hukumnya!
7. jelaskan    mengenai    mekanisme      penyusunan    pertanggungjawaban laboran
   bendaharawan umum!
8. jelaskan secara singkat mengenai penerapan manajemen kas bendaharawan umum di
   Indonesia !
BAB 9

ADMINISTRASI KAS NEGARA




Tujuan Pembelajaran:

Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan mampu:

1.   mampu memahami pengertian Administrasi Kas Negara;
2.   mampu memahami Treasury Single Account (TSA);
3.   mampu memahami aspek organisasi dalam pengelolaan rekening kas negara;
4.   mampu memahami arus lalu lintas kas negara dan pengendaliannya;
5.   mampu memahami rekening pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
     Penerimaan.




     Pengelolaan kas yang baik tidak terlepas dari dukungan pengadministrasian
yang baik atas kas. Untuk melaksanakan pengelolaan kas yang efisien, otoritas
218                                                                   Manajemen Kas



perbendaharaan harus membuat standar operasi dan prosedur (SOP) yang cukup
untuk semua pihak yang terkait dengan penerimaan pendapatan negara maupun
pengeluaran negara. SOP ini dimaksudkan agar atas penerimaan dan pengeluaran
negara dapat dengan mudah diverifikasi dan meminimalkan penyimpangan. Dengan
pengadministrasian yang baik diharapkan semua Bahasan dalam bab ini akan
memberikan gambaran mengenai garis besar pengelolaan keuangan negara.
bahasan akan menekankan pada arus lalu lintas uang dan aspek administratif yang
dilaksanakan berkaitan dengan hal tersebut.

A. Administrasi Kas Negara

    Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan
keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Selanjutnya
kekuasaan ini didelegasikan sebagai berikut:
    1. kepada Menteri Keuangan selaku pengelolaan fiscal dan wakil pemerintah
       dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
    2. kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna
       barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
    3. kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk
       mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah yang
       dipisahkan;
    Khusus dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan fiskal, menteri keuangan
mempunyai tugas melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

    Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
pada dasarnya terdapat dua jenis bendahara umum, yaitu bendahara umum negara
dan bendahara umum daerah. Bendahara umum negara adalah pejabat yang diberi
tugas untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan negara. Sedangkan bendahara
umum daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi
perbendaharaan daerah. Untuk bendahara umum daerah dilaksanakan oleh satuan
kerja yang mengelola keuangan daerah.

    Atas kedua jenis bendahara umum ini perbedaan dapat terlihat jelas dari cakupan
tugasnya, dimana bendahara umum negara cakupan meliputi suatu negara
sedangkan bendahahara umum daerah meliputi suatu provinsi/kabupaten/kota.
Walapun perbedaan cakupan tugasnya namun demikian kewenangan yang dimiliki
oleh keduanya tidak jauh berbeda. Kewenangan bendahara umum berkisar antara
pelaksanaan anggaran, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran, penyimpanan
uang, pengelolaan hutang dan investasi, dan penyediaan informasi keuangan.

   Terminologi      bendahara     umum      berbeda     dengan     bendahara
penerimaan/pengeluaran. bendahara penerimaan adalah orang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan uang pendapatan
negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja
kementrian negara/lembaga/pemerintah daerah. Sedangkan bendahara pengeluaran
adalah orang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan
uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan
APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementrian negara/lembaga/pemerintah
Administrasi Kas Negara                                                     219

daerah. Jadi bendahara penerimaan/ pengeluaran merupakan bagian dari
kantor/satuan kerja kementrian/lembaga/pemerintah daerah untuk melaksanakan
fungsi perbendaharaan pada kantor/satuan kerjanya.

    Dalam kerangka suatu negara, cakupan tugas yang sangat luas tidak
memungkinkan menteri keuangan sebagai bendahara umum negara untuk
melaksanakan fungsinya tanpa ada pelimpahan wewenang. Menteri Keuangan dalam
hal ini melimpahkan wewenangnya dengan mengangkat Kuasa Bendahara Umum
Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Tugas kebendaharaan ini
meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang
berada dalam pengelolaannya. Kuasa Bendahara Umum Negara melaksanakan
penerimaan dan pengeluaran kas negara sesuai dengan ketentuan untuk
pengendalian anggaran negara, berkewajiban memerintahkan penagihan piutang
negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan anggaran, dan berkewajiban
melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran.

   Dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran, diselenggarakan rekening
pemerintah yang berfungsi untuk menampung penerimaan dan melaksanakan semua
pembayaran atas beban negara. Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara
berwenang untuk mengelola dan menyelenggarakan rekening pemerintah tersebut
yang disebut dengan Rekening KUN. Rekening KUN merupakan rekening dimana
uang negara disimpan. Menurut ketentuan UU perbendaharaan rekening ini terletak
pada bank sentral.

    Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran negara,
Bendahara Umum Negara dapat membuka Rekening Penerimaan dan Pengeluaran
pada bank umum. Rekening pengeluaran ini digunakan untuk menampung
penerimaan negara setiap hari. Seluruh saldo penerimaan pada rekening ini harus
disetorkan setiap akhir hari kerja kepada rekening KUN pada bank sentral, namun
apabila belum dapat dilakukan maka bendahara umum negara membuat aturan
mengenai penyetoran secara berkala. Rekening pengeluaran pada bank umum diisi
dengan dana yang bersumber dari rekening KUN pada bank sentral. Jumlah yang
disediakan pada Rekening Pengeluaran disesuaikan dengan rencana pengeluaran
untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBN.

    Hubungan antara pemerintah dengan bank sentral maupun bank umum dalam
hal pengelolaan rekening tersebut dapat dibuat dalam kerangka business-like atau
memperlakukan rekening ini sebagaimana dilakukan pada rekening yang lain.
Hubungan ini memungkinkan pihak pemerintah untuk mendapatkan bunga atau
pendapatan lain atas penempatan uang negara pada bank sentral maupun bank
umum. Dilain pihak atas jasa perbankan yang diserahkan oleh bank sentral dan bank
umum, pemerintah berkewajiban memperlakukan hal tersebut sebagai beban negara.
hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 23, 24 dan 25 UU Perbendaharaan
Negara.

     Pengelolaan kas negara sebagai bagian dari kewenangan dari Bendahara
220                                                                  Manajemen Kas



Umum Negara dilaksanakan oleh DJPBN sebagai Kuasa Bendahara Negara.
Pelaksana fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara ini terdiri dari Kuasa Bendahara
Umum Pusat dan Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah. Wewenang
bendahara umum negara dalam pengelolaan uang negara yang dikuasakan oleh
kuasa bendahara umum pusat terdiri dari:
    1. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;
    2. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka
       pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
    3. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
       anggaran negara;
    4. menyimpan uang negara;
    5. menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi dalam
       rangka pengelolaan kas melalui pembelian surat utang negara;
    6. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna
       Anggaran atas beban rekening Kas Umum Negara;
    7. menyajikan informasi keuangan negara.
kewenangan diatas selama ini dilaksanakan oleh Kantor Pusat Dirjen
Perbendaharaan pada Direktorat Pengelolaan Kas.

    Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah bertugas menerima, menyimpan,
membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang yang berada
dalam pengelolaannya. Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah dilaksanakan
oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

     Dalam pelaksanaan tugasnya bendahara umum negara menetapkan tatacara
penerimaan dan pembayaran atas tagihan yang menjadi beban negara untuk
kemudahan pengawasan dan pengendalian atas kas negara. Tatacara penerimaan
dimaksudkan agar semua penerimaan yang menjadi hak negara dapat diterima dan
dimanfaatkan dalam waktu singkat, sedangkan untuk pengeluaran dimaksudkan agar
pembayaran tagihan atas beban negara dapat dibayarkan secara tepat waktu dan
diterima oleh pihak yang berhak.

B. TSA (Treasury Single Account) dan Rekening Kas Negara

    Konsep TSA (Treasury Single Account) menginginkan adanya satu rekening
yang menampung semua kas yang dimiliki oleh negara kedalam satu rekening yang
terdapat pada bank sentral. Penggunaan TSA dimaksudkan untuk mendukung
pengelolaan kas yang baik sehingga keputusan pemerintah berkaitan dengan
penyediaan kas bisa lebih efektif dan efisien. Pembentukan rekening lain pada bank
umum untuk operasionalisasi penerimaan dan pengeluaran dapat dimungkinkan
sebagai upaya untuk mempermudah pelaksanaan anggaran.

    Sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat (2) UU Perbendaharaan
disebutkan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui
Rekening Kas Umum Negara. Rekening ini berada pada Bank Sentral. Pada pasal 22
ayat (4) disebutkan bahwa dalam operasional penerimaan dan pengeluaran,
Bendahara Umum Negara dapat membuka rekening penerimaan dan rekening
pengeluaran pada bank umum. Rekening ini dibentuk harus dibentuk atas asas
Administrasi Kas Negara                                                      221

kesatuan kas dan asas kesatuan perbendaharaan, serta optimalisasi pengelolaan
kas.

    Di Indonesia, rekening kas negara terdiri dari dua kelompok besar. Rekening
tersebut adalah sebagai berikut:

    1. Rekening Kas Negara pada Bank Sentral (Bank Indonesia)

             Rekening ini dikelola oleh kantor pusat DJPB pada Direktorat
         Pengelolaan Kas Negara. Rekening pemerintah yang terdapat pada bank
         sentral sebenarnya terdapat beberapa rekening, namun hanya terdapat dua
         rekening utama yakni:
         • Rekening nomor 501.000.000. rekening ini berfungsi untuk:
             a) menerima kiriman dari kas negara A yang dikelola oleh KPPN
             b) mengeluarkan/mengirim uang ke rekening kas negara A yang
                 dikelola oleh KPPN
             c) menerima kiriman uang dari rekening BUN yang dikelola oleh kantor
                 pusat DJPB
             d) mengeluarkan/mengirim uang ke rekening BUN yang dikelola oleh
                 kantor pusat DJPB
             e) menerima kiriman uang dari rekening khusus PHLN

         •    Rekening nomor 502.000.000. rekening ini berfungsi:
              a) menerima dari proyek berupa sisa dana uang persediaan yang telah
                 dibayarkan kepada proyek atas beban rekening BUN dalam rangka
                 penarikan pinjaman luar negeri dengan cara pre-financing
              b) menerima penggantian (reimbursement) dari pemberi PHLN dengan
                 telah dilakukan pre-financing atas beban rekening BUN pada proyek
                 yang memperoleh PHLN dengan cara penarikan pembiayaan
                 pendahuluan
              c) menerima penggantian dana dari lender atas dana Uang
                 Pendamping (UP), beban rekening BUN, yang telah dibayarkan pada
                 proyek dan telah dipertanggungjawabkan oleh proyek dalam rangka
                 penerimaan pinjaman dalam rangka pre-financing.
              d) menerima penggantian dari rekening kas negara KPPN atas
                 pembayaran kepada penerima PHLN karena adanya pembayaran in-
                 eligible.
              e) menerima penggantian dana dari rekening khusus
              f) menerima kiriman uang dari atau mengirim uang ke rekening
                 501.000.000
              g) membayar uang pendamping dalam rangka penarikan PHLN dengan
                 cara pembiayaan pendahuluan
              h) membayar pembiayan pendahuluan kepada proyek yang
                 memperoleh PHLN dengan cara pre-financing
              i) membayar pengembalian dana kepada lender.

    2. Rekening Kas Negara yang dikelola oleh KPPN
       • Rekening Kas Negara A.
222                                                              Manajemen Kas



              Rekening ini berupa rekening yang terdapat pada Bank Tunggal dan
          Bank Operasional. Bank tunggal adalah Bank Indonesia yang mengelola
          penerimaan dan pengeluaran yang membebani kas negara. Rekening ini
          merupakan muara segala penerimaan dan pembayaran atas beban
          negara. sedangkan Bank Operasional (BO) adalah bank yang ditunjuk
          Menteri Keuangan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran yang
          membebani rekening kas negara pada daerah dimana tidak terdapat
          Bank Indonesia. BO ini terbagi ke dalam beberapa kelompok sebagai
          berikut:
          a) BO I merupakan Bank yang ditunjuk oleh Dirjen Perbendaharaan
              sebagai kuasa bendahara umum negara untuk melakukan
              pembayaran belanja pegawai dan belanja non-pegawai dan bisa
              berfungsi sebagai penampung penerimaan dari bank persepsi dalam
              hal tidak sekota dengan BI.
          b) BO II merupakan Bank yang ditunjuk oleh Dirjen Perbendaharaan
              sebagai kuasa bendahara umum negara dimana untuk melakukan
              pembayaran belanja pegawai (gaji PNS, TNI dan Polri).
          c) BO III merupakan Bank yang ditunjuk oleh Dirjen Perbendaharaan
              sebagai kuasa bendahara umum negara dimana untuk mengelola
              Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah
              dan Bangunan (BPHTB).
      •   Rekening Kas Negara B.
               Rekening merupakan rekening untuk melaksanakan penerimaan
          negara. Rekening ini terdapat pada Bank Persepsi dan Bank Devisa
          Persepsi. Bank persepsi merupakan Bank Umum mitra KPPN yang
          ditunjuk oleh Dirjen Perbendaharaan untuk mengelola/menampung
          seluruh penerimaan yang akan masuk ke kas negara. sedangkan bank
          devisa persepsi pada dasarnya merupakan bank pengelola/ penampung
          penerimaan negara namun dalam hal ini berupa devisa.
      •   Rekening Kas Negara C.
              Rekening ini pada dasarnya sejenis dengan rekening Kas Negara C,
          namun demikian rekening ini tidak terdapat pada perbankan melainkan
          pada unit pelaksana teknis di daerah yaitu Sentral Giro/Sentral Giro
          Gabungan, dan Kantor Pos dan Giro. Pada SG/SGG dan Kantor Pos dan
          Giro dapat dibuka rekening khusus penerimaan untuk menampung
          penerimaan, demikian juga untuk pelaksanaan pengeluaran dibuka
          rekening untuk menampung pengeluaran negara.
Administrasi Kas Negara                                                       223




    Gambar 9.1 Struktur Rekening Kas Negara

    Jika merujuk konsep TSA, rekening kas negara pada Bank Indonesia yang
disebut rekening BUN (rekening nomor 502.000.000) merupakan induk dari rekening
pemerintah untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran, sedangkan rekening
501.000.000 merupakan representasi rekening operasional pada bank-bank umum di
daerah. Rekening BUN merupakan muara atas semua penerimaan dan pengeluaran.
Sedangkan rekening 501.000.000 dapat dikatakan sebagai rekening kontrol atas
penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh bank operasional, karena semua
arus lalu lintas kas antara rekening BUN dan rekening pada bank operasional di
daerah terlebih dahulu melalui rekening ini. Gambar 9.1 mengilustrasikan hubungan
antar rekening kas negara secara umum.

     Rekening-rekening yang ada pada bank umum merupakan rekening yang
dibentuk untuk mendukung operasional penerimaan dan pengeluaran negara.
Rekening ini tersebar diseluruh Indonesia dan merupakan mitra kerja KPPN dalam
mengelola kas negara pada suatu daerah tertentu. Rekening ini dibentuk harus
dibentuk atas asas kesatuan kas dan asas kesatuan perbendaharaan, serta
optimalisasi pengelolaan kas. Idealnya rekening-rekening ini diisi setiap awal hari
kerja dan dikosongkan pada sore harinya. Namun pada kenyataannya saat ini,
rekening-rekening ini berfungsi sebagai kantung-kantung kas negara di daerah untuk
mempercepat proses pembayaran di daerah.

Rekening Tunggal Pemerintah (Treasury Single Account - TSA)
    Rekening tunggal pemerintah merupakan suatu rekening yang berada pada bank
sentral yang dipergunakan untuk menyimpan uang negara, menampung semua
penerimaan negara dan sumber dana untuk membiayai pengeluaran Negara.

1. Dasar Hukum
    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara (pasal
    12 ayat 2 dan pasal 22 ayat 2 dan 3).
    Pasal 12 ayat 2:
    Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas
    Umum Negara.
    Pasal 22 ayat 2
    Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah sebagaimana dimaksud
224                                                                 Manajemen Kas



   pada ayat (1) Menteri Keuangan membuka Rekening Kas Umum Negara
   Pasal 22 ayat 3
   Uang negara disimpan dalam Rekening Kas Umum negara
   Berdasarkan amanat Undang-Undang maka semua penerimaan dan
   pengeluaran negara dilakukan melalui satu rekening (Single Account) yang
   disebut Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang kemudian disebut sebagai
   Rekening Tunggal Pemerintah. Sistem rekening tunggal pemerintah akan
   memungkinkan pelaksanaan pengelolaan kas negara yang mengacu kepada
   prinsip-prinsip pengelolaan kas yang baik.

2. Rekening Tunggal Pemerintah
   Latar belakang perlunya Rekening Tunggal Pemerintah
   a. Rekening penerimaan/pengeluaran pemerintah tersebar di banyak bank
       umum.
            Selama ini uang negara tersimpan di Bank Indonesia dan di bank umum.
       Uang negara yang tersimpan di bank umum sebagian merupakan
       penyediaan dana di bank operasional untuk membiayai pengeluaran negara
       yang dilaksanakan melalui KPPN di seluruh Indonesia (172 KPPN). Sebagian
       yang lain merupakan penerimaan negara yang terkumpul di rekening-
       rekening bank persepsi yang belum dilimpahkan ke rekening Bendahara
       Umum Negara (BUN) setiap hari Selasa dan Jumat.
       Tersebarnya rekening pemerintah di berbagai bank umum menyulitkan
       pemerintah untuk mengetahui jumlah uang yang masuk yang berasal dari
       penerimaan dan jumlah pengeluaran uang serta saldo uang secara cepat.
       Hal ini berakibat pada sulitnya dilakukan perencanaan kas yang baik.




        Banyaknya rekening juga berdampak pada inefisiensi karena :
        • Tingginya biaya pengelolaan rekening
        • Pengendapan uang pemerintah yang berasal dari pendapatan dan
           pengeluaran pada bank umum menyebabkan tingginya opportunity cost

   b. Banyaknya uang negara yang masih dikuasai oleh Departemen/lembaga
        Di samping itu juga masih terdapat uang negara yang berada dalam
        penguasaan departemen/lembaga yang juga disimpan dalam rekening-
        rekening di bank umum, berupa penerimaan negara yang sementara belum
        disetor ke kas negara dan uang persediaan yang berasal dari APBN untuk
        membiayai pengeluaran operasional departemen/lembaga.
   c.   Uang yang tersimpan di Bank Indonesia tersebar dalam puluhan rekening.
        Selain di bank umum, pemerintah juga memiliki uang yang tersimpan di Bank
        Indonesia tersebar dalam puluhan rekening. Banyaknya rekening tersebut
        mengakibatkan sulit untuk mengetahui saldo rekening pemerintah dan
        monitoring dana yang keluar/masuk rekening tersebut.
Administrasi Kas Negara                                                           225

3. Langkah-Langkah Penerapan Rekening Tunggal Pemerintah
      Dengan kondisi penyimpanan uang negara seperti sekarang ini sulit untuk dapat
diketahui berapa jumlah uang yang dimiliki oleh negara secara cepat. Kondisi seperti
ini tidak mendukung perencanaan kas yang baik. Oleh karena itu perlu dilakukan
perbaikan dalam pengelolaan kas negara dengan penerapan rekening tunggal
pemerintah. Penerapaan ini mencakup langkah-langkah:
    a. Mengkonsolidasikan penyimpanan uang negara dalam satu rekening, yaitu
       Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Pemisahan penyimpanan dana yang
       diperlukan untuk keperluan monitoring masih dimungkinkan dengan
       membuat sub-sub rekening tersendiri dalam RKUN.
    b. Semua penerimaan negara masuk ke RKUN dan semua pengeluaran negara
       dibayar dari RKUN.
    c. Semua penerimaan negara harus dilimpahkan ke RKUN setiap hari
    d. Tidak ada lagi dana mengendap di bank umum berupa penyediaan dana
       bagi keperluan pengeluaran negara oleh KPPN. Dana disediakan pada saat
       diperlukan untuk pembayaran dan saldo pada akhir hari harus nihil.
    e. Uang persediaan diberikan hanya untuk membiayai pengeluaran yang kecil-
       kecil saja (minimum)
    f. Uang yang berada di Bank Indonesia dan bank umum mendapatkan
       bunga/jasa giro pada tingkat bunga pasar (yang berlaku umum)
    g. Membuat perencanaan kas yang baik dan akurat
    h. Menempatkan uang yang menganggur kedalam rekening yang mendapatkan
       bunga/atau kedalam instrumen moneter yang aman dan menguntungkan.
    i. Mencari dana dengan tingkat biaya yang rendah atau menjual Surat Utang
       Negara (SUN) yang dimiliki dengan harga yang paling menguntungkan untuk
       menutup kekurangan kas.

4. Uji coba penerapan TSA
     Saat ini telah dilaksanakan uji coba penerapan TSA, hanya berkaitan dengan
pengelolaan pengeluaran negara, di 3 KPPN yaitu 2 KPPN KBI (KPPN Jakarta II dan
Batam) dan 1 KPPN non KBI (KPPN Bekasi). Untuk selanjutnya pelaksanaan TSA
akan dikembangkan tidak hanya yang berhubungan dengan pengeluaran negara
saja, namun juga akan mencakup penerimaan negara. Penerapan TSA di KPPN
seluruh Indonesia (172 KPPN) akan dilaksanakan secara bertahap.
    Tahap pertama akan di berlakukan terhadap seluruh KPPN KBI yang umumnya
berada di ibukota propinsi. Selanjutnya akan diteruskan ke KPPN non KBI di wilayah
Jawa-Madura dan kemudian KPPN non KBI di luar Jawa-Madura. Diharapkan pada
pertengahan tahun 2007 seluruh KPPN akan sudah melaksanakan TSA.
5. Mekanisme Pelaksanaan TSA di KPPN
    a. Mekanisme Pelaksanaan TSA di KPPN untuk Rekening Pengeluaran
          Berikut ini adalah bagan arus kas, penerapan rekening tunggal
       pemerintah dengan menggunakan BI untuk rekening pengeluaran :
Transfer melalui RTGS


 Kantor Pusat             2                               1
 Bank Umum
                                                                 Direktorat Jenderal
    (Bend.                             Bank                       Perbendaharaan
 Pengeluaran)                        Indonesia
226                                                                       Manajemen Kas




                        Penihilan
                                                                   Meminta transfer dana
 3              6                                                  dari RKUN sebesar
                          7                                        kebutuhan


   Kantor Cabang                            4
    Bank Umum
       BO I/II
                                                        KPPN
                    5                SP2D


 Bendahara/Rekanan



Gambar    9.2       Mekanisme   Pelaksanaan     TSA   di    KPPN     untuk   Rekening
Pengeluaran
Penjelasan bagan arus :
1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan meminta Bank Indonesia untuk melakukan
   transfer dana dari RKUN ke kantor pusat bank umum untuk mengisi dana di
   rekening pengeluaran pada kantor pusat bank umum tersebut.
2. Bank Indonesia melakukan transfer dana ke kantor pusat bank umum melalui
   RTGS.
3. Kantor pusat bank umum melakukan pengisian dana di kantor cabang bank
   umum yang berfungsi sebagai BOI/II sesuai dengan permintaan dana dari KPPN.
4. KPPN meminta kantor cabang bank umum yang berfungsi sebagai BOI/II untuk
   mencairkan dana kepada rekanan/bendahara sesuai dengan SPPD yang
   dikirimkan.
5. Kantor cabang bank umum melakukan transfer dana ke bendaharan/rekanan
   sesuai permintaan KPPN.
6. Pada setiap akhir hari kerja kantor cabang bank umum yang berfungsi sebagai
   BOI/II akan mengembalikan sisa dana ke kantor pusatnya dan kantor pusat bank
   umum akan menyetorkan sisa dana tersebut ke Bank Indonesia.

b. Mekanisme Pelaksanaan TSA di KPPN untuk Rekening Penerimaan

      Berikut ini adalah bagan arus kas, penerapan rekening tunggal pemerintah
  dengan menggunakan BI untuk rekening penerimaan:


                                                       5

                           Bank Indonesia                                DJPBN
                                                 Rekonsliliasi
 Administrasi Kas Negara                                                           227


 Pelimpahan Penerimaan setiap hari      4                               Laporan
                                                                                    3
                                              Laporan                       KPPN
                2                       2
                                                                        2

Bank Persepsi                 Bank Persepsi             Bank Persepsi


            1                           1                         1

     Wajip                      Wajip                     Wajip
   Bayar/Wajib                Bayar/Wajib               Bayar/Wajib
     Pajak                      Pajak                     Pajak


 Gambar 9.3 Mekanisme Pelaksanaan TSA di KPPN untuk Rekening Penerimaan


 Penjelasan bagan arus :
    •     Setiap wajib bayar atau wajib pajak akan melakukan penyetoran pada bank
          persepsi yang ditunjuk.
    •     Bank persepsi akan memberikan laporan penerimaan setiap harinya
          kepada KPPN.
    •     Pada setiap akhir hari kerja, bank persepsi wajib menyetorkan seluruh
          penerimaan pada hari itu ke Bank Indonesia.
    •     KPPN akan memberikan laporan atas penerimaannya ke DJPBN
    •     DJPBN dan Bank Indonesia akan melakukan rekonsiliasi atas penerimaan.

 6. Best Practice Internasional - Rekening Tunggal Pemerintah
    a. Tidak ada float penerimaan dan pegeluaran.
    b. Tidak ada penerimaan negara yang berada di bank-bank umum yang tidak
       disetorkan ke bank sentral pada sore hari. Tidak ada pengeluaran yang
       dikeluarkan dari bank sentral sebelum jatuh tempo pembayaran.
       Pengeluaran dapat dilakukan lebih awal jika terbukti menguntungkan
       misalnya adanya diskon pembayaran.
    c. Rekening penampungan sementara (transit accounts) harus dinihilkan seriap
       hari.
    d. Jika rekening penampungan sementara misalnya rekening penampungan
       penerimaan, maka saldo dalam rekening penampungan penerimaan tersebut
       harus dinihilkan setiap sore hari.
    e. Sistem pembayaran elektonik untuk mendukung fungsi treasury
    f. Sistem pembayaran secara elektronik akan memberikan keuntungan seperti
       penghematan biaya pegawai, biaya pencetakan, biaya pengamanan kas,
       meminimalisasi biaya penggunaan kertas, mempercepat aliran dana,
       memperbaiki internal control dan mendukung perencanaan kas.
    g. Adanya imbalan yang diberikan kepada bank atas penyediaan jasa
       perbankan
    h. Karena tidak ada lagi dana yang mengambang (float) di bank umum dengan
228                                                                   Manajemen Kas



          demikian tidak ada lagi keuntungan yang diperoleh oleh bank umum dengan
          demikian pemerintah harus memberikan imbalan atas penyediaan jasa
          perbankan yang diberikan oleh bank-bank umum mitranya.
     i.   Bank sentral memberikan imbalan kepada treasury atas saldo rekening
          tunggal pemerintah. Karena seluruh dana pemerintah berada di bank sentral
          dan bank sentral memperoleh keuntungan dari dana pemerintah tersebut
          maka sewajarnya pemerintah mendapatkan bagian yang wajar atas
          keuntungan yang diperoleh oleh bank sentral.

C.    Aspek Organisasi dalam Pengelolaan Rekening Kas Negara

    Untuk mengelola rekening-rekening kas negara baik yang terdapat di BI maupun
yang berada pada Bank Umum sebagai Bank Operasional KPPN di daerah, menteri
keuangan sebagai bendahara umum negara menetapkan kuasa bendahara umum
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rekening tersebut. Berkaitan dengan
rekening kas negara tersebut diatas pelaksana tanggung jawab atas rekening ini
adalah sebagai berikut:

1. Atas rekening kas negara nomor 502.000.000 (rekening BUN) pengelolaan
   dilaksanakan oleh Subdirektorat Adiministrasi Bendahara Umum Negara pada
   Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai
   pengelola rekening bendahara umum negara, Subdirektorat Adiministrasi
   Bendahara Umum Negara menyelenggarakan fungsi:
   a) Pelaksanaan pembayaran kewajiban pemerintah;
   b) Pelaksanaan pencairan dana atas beban rekening bendahara umum negara;
   c) Pelaksanaan pembayaran atas beban rekening pengelolaan Surat Utang
       Negara;
   d) Penatausahaan rekening bendahara umum negara dan rekening
       pengelolaan surat utang negara;
   e) Penyajian data dan laporan rekening bendahara umum negara dan rekening
       pengelolaan surat utang negara.

2. Atas rekening kas negara nomor 501.000.000 dan rekening kas negara yang
   berada di KPPN pengelolaan dilaksanakan oleh Subdirektorat Adiministrasi Kas
   Negara pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Dalam melaksanakan
   tugasnya sebagai pengelola rekening kas negara, Subdirektorat Adiministrasi
   Kas Negara menyelenggarakan fungsi:
   a) Penyusunan petunjuk teknis penatausahaan rekening kas negara;
   b) Penunjukan bank/kantor pos dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam
       rangka pelaksanaan dan pengeluaran negara;
   c) Penyusunan petunjuk teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
   d) Penyusunan pagu penyediaan dana pada bank operasional;
   e) Pembinaan bendaharawan/pemegang kas;
   f) Perhitungan dana fihak ketiga;
   g) Pemantauan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran pada rekening
       kas negara.

3. Atas rekening kas negara di KPPN, pengelolaan teknis rekening tersebut
Administrasi Kas Negara                                                        229

    dilaksanakan oleh Seksi Bank Tunggal dan Pembukuan untuk Bank Operasional
    dan SG/SGG dan Seksi Bank Persepsi untuk Bank Persepsi dan Bank Devisa
    Persepsi. Seksi Bank Tunggal dan Pembukuan dalam melaksanakan tugasnya
    menjalankan fungsi:
    a) Melakukan pembayaran berdasarkan surat perintah pencairan dana;
    b) Pelaksanaan urusan lalu lintas uang melalaui Bank Tunggal dan Giro Pos;
    c) Penatausahaan penerimaan dan pembayaran melalui bank tunggal dan Giro
        Pos (kas negara);
    d) Penyusunan pertanggungjawaban (laporan realisasi) penerimaan dan
        pembayaran melalui bank tunggal, bank persepsi, dan giro pos, serta
        pembuatan daftar selisih saldo bank tunggal;
    e) Melakukan pembukuan bendaharawan umum.


    Seksi Bank Persepsi dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi:
       a) Pelaksanaan urusan lalu lintas uang melalui bank persepsi;
       b) Pelaksanaan urusan verifikasi dan pembukuan penerimaan melalui bank
           persepsi;
       c) Penyusunan pertanggungjawaban (laporan realisasi) penerimaan melalui
           bank persepsi dan pembuatan daftar selisih bank dari masing-masing
           bank persepsi.

               Adakalanya kedua seksi ini digabungkan dalam hal volume
         penerimaan negara tidak begitu besar pada daerah cakupan suatu KPPN.
         atas penggabungan dari kedua fungsi ini dibentuk suatu seksi yaitu Seksi
         Bendahara Umum pada KPPN. Keberadaan seksi ini merupakan tipikal
         pembeda antara KPPN tipe A dan KPPN tipe B. KPPN tipe A mempunyai
         dua seksi pelaksana kewenangan bendahara umum ini, yaitu seksi bank dan
         pembukuan, dan seksi bank persepsi. Sedangkan KPPN tipe B hanya
         mempunyai seksi bendum untuk melaksanakan tugas tersebut.

     Pada dasarnya Subdit Administrasi BUN mempunyai tugas untuk melakukan
penerimaan dan pengeluaran atas beban rekening tersebut. Untuk pengeluaran unit
ini melakukan pengeluaran atas dasar perintah pencairan dari pejabat yang
berwenang. Tugas ini secara prinsip sama dengan apa yang dilakukan pada KPPN,
namun demikian yang membedakan adalah cakupan pembayarannya. Rekening
BUN tidak hanya dipergunakan untuk penerimaan dan pengeluaran dalam negeri,
namun atas penerimaan pinjaman luar negeri dan pembayaran atas pelunasan
pinjaman tersebut. Namun demikian pengambilan kebijakan untuk melakukan
pinjaman atau pembayaran atas beban rekening BUN tidak berada pada unit ini.

    Subdirektorat Administrasi Kas Negara mempunyai tugas untuk mengelola
pengeluaran dan penerimaan atas rekening kas negara. Rekening kas negara yang
dimaksud adalah rekening kas negara 501.000.000 yang juga merupakan
representasi dari rekening-rekening operasional di daerah. Untuk rekening kas
negara 501.000.000, unit ini berperan sebagai pengelola arus lalau lintas kas antara
rekening BUN dan Rekening Kas Negara di daerah. Untuk rekening di daerah yang
dikuasai oleh KPPN, unit ini berperan sebagai pembuat kebijakan mengenai rekening
230                                                                   Manajemen Kas



tersebut sedangkan KPPN merupakan pelaksana kebijakan tersebut di daerah.

    KPPN sebagai pelaksana kebijakan pengelolaan rekening kas negara ini selain
dapat dibedakan menurut tipe, juga dapat dibedakan menurut lokasi dan
hubungannya dengan KPPN lain. Secara lokasi KPPN dibedakan menjadi KPPN
sekota dengan Kantor BI (KPPN KBI) dan KPPN tidak sekota dengan Kantor BI
(KPPN Non KBI). Dalam hubungannya dengan KPPN lain, KPPN dibedakan menjadi
KPPN Induk dan KPPN Non Induk. KPPN Induk merupakan KPPN yang bermitra
dengan KBI yang berlokasi satu kota dengan KPPN dan melakukan transfer dana
untuk membiayai pengeluaran anggaran kepada KPPN lainnya. Sedangkan KPPN
Non Induk merupakan KPPN yang bermitra dengan KBI yang berlokasi satu kota
dengan KPPN tetapi tidak melakukan transfer dana untuk membiayai pengeluaran
anggaran kepada KPPN lainnya. KPPN KBI dapat menjadi KPPN Induk maupun
KPPN Non Induk. Penentuan KPPN ini dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan

      Pengaturan KPPN sebagaimana disebutkan diatas, berpengaruh pada hubungan
antar rekening yang dikuasainya. Selain itu hal ini juga akan berpengaruh pada
mekanisme pengelolaan kas antar KPPN induk dan non induk. Hal yang paling jelas
terlihat adalah kedudukan rekening kas negara A, dimana hubungan antar rekening
terhadap rekening kas negara A akan berbeda bagi KPPN KBI dan KPPN Non KBI.
Sedangkan mengenai pengelolaan kas akan berbeda pula antara KPPN Induk dan
KPPN Non Induk.




   Gambar 9.4 Hubungan antar rekening pada KPPN KBI

    Gambar 9.4 mengilustrasikan pengaturan hubungan antar rekening kas negara
yang dikelola oleh KPPN KBI. Dari ilustrasi diatas dapat diketahui bahwa muara dari
seluruh rekening penerimaan (Bank Persepsi atau SGG Penerimaan) dan rekening
pengeluaran pada Bank Operasional akan langsung berhubungan dengan rekening
Administrasi Kas Negara                                                        231

yang ada pada Bank Indonesia (Bank Tunggal). Saat ini atas semua penerimaan
negara, kecuali untuk penerimaan PBB dan BPHTB, melalui bank persepsi dan SGG
penerimaan akan dilimpahkan kepada bank tunggal setiap hari selasa, jum’at dan
akhir bulan. Khusus untuk penerimaan PBB dan BPHTB penyetoran ke bank
persepsi akan diteruskan ke rekening BO III. Hal ini dilakukan karena atas
penerimaan tersebut perlu terlebih dahulu dibagi porsi pemerintah daerah sebelum
disetorkan ke Bank Tunggal, sehingga yang disetorkan kepada Bank Tunggal
hanyalah porsi pemerintah pusat. Porsi pembagian ini sesuai dengan pasal 12 UU
nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

     Untuk rekening pengeluaran, KPPN BI terlebih dahulu melakukan pengisian atas
saldo pada BO I dan SGG Pengeluaran. Pengisian ini dimaksudkan untuk
penyediaan dana yang akan dibayarkan atas perintah pembayaran dari pengguna
anggaran yang telah diproses menjadi surat perintah pencairan dana, sehingga atas
perintah pencairan dana tersebut langsung dapat dilakukan pembayaran tanpa harus
menunggu transfer dana dari Bank Indonesia. Saldo pagu dana pada BO I dan SGG
Pengeluaran telah ditetapkan sebelumnya oleh Dirjen Perbendaharaan. Atas
kelebihan dari saldo pagu dana tersebut, maka BO I dan SGG Pengeluaran harus
mentransfer dana tersebut ke Bank Tunggal. BO II akan diisi untuk pembayaran gaji
(belanja pegawai) langsung dari BO I. Pengisian ini dilakukan setiap tanggal 25 atau
6 hari kerja sebelum tanggal 1 setiap bulannya.




    Gambar 9.5 Hubungan antar rekening pada KPPN Non KBI

    Proses pada KPPN Non KBI secara umum sama dengan KPPN KBI. Perbedaan
mendasar adalah pada posisi bank tunggal yang berada diluar otoritas KPPN Non
KBI. Atas kedudukan Bank tunggal ini, Bank Operasional I berfungsi sebagai bank
tunggal pada KPPN KBI yaitu menerima semua penerimaan dari bank persepsi dan
melakukan pengeluaran negara, serta mengisi rekening-rekening operasional yang
232                                                                 Manajemen Kas



lain. Untuk pengisian rekening BO I sendiri, KPPN Non KBI tidak mengajukan
permintaan secara langsung kepada BI. KPPN Non KBI harus mengadakan
koordinasi dengan KPPN KBI yang menjadi induknya. Hal ini juga dilakukan untuk
melimpahkan penerimaan yang dititipkan pada rekening tersebut ke rekening bank
tunggal.


    Gambar 9.5 mengilustrasikan hubungan tersebut, dimana kewenangan KPPN
Non KBI hanya atas rekening Bank Persepsi, SGG penerimaan, SGG pengeluaran
dan Bank Operasional. Untuk meminta dana guna mengisi saldo dana pada BO I,
KPPN Non KBI harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPPN KBI yang menjadi
induknya. KPPN dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan dikoordinasikan oleh
Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Dalam hal ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan tidak
berkedudukan sebagai pelaksana tugas pengelolaan rekening, namun posisinya lebih
pada pembinaan/kontrol atas pelaksanaan tugas kuasa bendahara umum negara di
daerah.

D. Arus Lalu Lintas Kas Negara Dan Pengendaliannya

      Bahasan diatas telah sedikit banyak mengulas mengenai keterkaitan antar
rekening kas negara pada masing-masing tingkat. Rekening-rekening tersebut diatas
membentuk suatu rangkaian utuh yang digunakan dalam melaksanakan penerimaan
dan pengeluaran negara. selain itu juga dibahas mengenai pengelola rekening-
rekening tersebut. Bahasan berikut ini mengulas mengenai proses yang dilakukan
oleh masing-masing unit tersebut berkenaan dengan pengelolaan kas pada rekening
BUN dan rekening kas negara di daerah.
Administrasi Kas Negara                                                        233


     Gambar 9.6 Arus Kas Negara dan Pengendalian

     Gambar 9.6 mengilustrasikan bagaimana arus lalu lintas kas negara dari
rekening induk pada bank indonesia sampai pada rekening bank operasional di
daerah. Pada gambar tersebut ditunjukkan cakupan tanggung jawab tiap unit atas
rekening-rekening di bank sentral dan pada bank umum baik di pusat dan di daerah.
Perlu diingat gambar ini tidak memperlihatkan proses internal yang terjadi pada bank
umum berkenaan dengan cabangnya di daerah, sehingga terlihat tidak adanya
koordinasi antara kantor pusat bank umum dengan cabangnya di daerah yang
berperan sebagai bank persepsi maupun bank operasional. Namun demikian proses
internal pada bank umum tersebut pada dasarnya ada namun ilustrasi diatas tidak
untuk menjelaskan proses tersebut.

     Sesuai dengan ketentuan dalam UU Perbendaharaan Negara bahwa semua
pengeluaran an penerimaan harus melalui rekening kas umum negara. Secara garis
besar uang negara untuk pengeluaran akan mengalir dari rekening BUN
(502.000.000) sampai pada rekening pada Bank operasional atas dasar permintaan
dari menteri keuangan selaku bendahara umum negara melalui kuasa bendahara
umum negara. Dari sisi penerimaan bank umum berperan sebagai pelaksana
operasional atas penerimaan yang nantinya akan bermuara pada rekening BUN.
Informasi mengenai saldo rekening BUN dapat digunakan pemerintah dalam
pengambilan keputusan untuk melakukan pinjaman atau investasi.

     Rekening BUN pada dasarnya tidak hanya menyediakan dana untuk
kepentingan rekening kas negara. Rekening BUN juga digunakan penerimaan negara
yang langsung disetorkan pada rekening ini, misalnya dana pinjaman dan
penerimaan investasi, maupun pengeluaran yang langsung mempengaruhi rekening
ini seperti pembayaran pelunasan pinjaman. Rekening BUN juga dapat digunakan
untuk mengeluarkan permintaan pembayaran dari pengguna anggaran dalam
sesuatu hal yang diluar kebiasaan, misalnya penanganan bencana.

     Rekening-rekening kas negara merupakan rekening operasional dari rekening
BUN. Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang bahwa rekening tersebut dapat
dibuka pada bank umum. Rekening tersebut sesuai dengan tujuannya dibedakan
kedalam dua kelompok, yaitu rekening pengeluaran dan rekening penerimaan.
Rekening penerimaan melakukan pengumpulan atas penerimaan negara yang
kemudian disetorkan setiap akhir hari kerja ke rekening BUN, namun apabila hal ini
tidak dapat dilakukan maka penyetoran dilakukan secara periodik.

    Rekening pengeluaran dilain pihak dilakukan pengisian untuk membiayai
pengeluaran pemerintah. Pengisian saldo atas rekening tersebut disesuaikan dengan
rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintah yang telah ditetapkan
dalam APBN. Untuk itu menteri keuangan sebagai bendahara umum negara melalui
kuasa bendahara umum negara pada awal tahun anggaran menetapkan bank umum
tempat rekening operasional ini dan pagu dana yang akan menjadi saldo tetap pada
rekening tersebut. Pengisian saldo rekening operasional pengeluaran ini diperlakukan
sebagai pengeluaran pada rekening BUN yang mengurangi saldo rekening tersebut,
234                                                                    Manajemen Kas



namun demikian transaksi ini hanyalah sebuah pemindahbukuan dari rekening utama
pada rekening operasional dan belum membebani keuangan negara.

    Penerimaan dari rekening penerimaan atau pengisian ke rekening pengeluaran
akan dilakukan melalui rekening kas negara (501.000.000), sehingga lalu lintas dari
dan ke rekening operasional akan dapat terkontrol dan dimonitor oleh subdit
administrasi kas negara.

    Jika konsep TSA dipergunakan secara penuh atas saldo semua rekening
operasional ini, baik penerimaan dan pengeluaran, maka arus uang keluar dari
rekening BUN ke saldo rekening operasional pengeluaran akan dilakukan setiap pagi
dan penyetoran atas penerimaan pada rekening operasional penerimaan dan sisa
saldo operasional pengeluaran akan dilakukan setiap akhir hari kerja. Maka dari itu
perencanan kas yang baik pada tiap daerah perlu dilakukan untuk meminimalkan
arus tersebut. Namun praktik sekarang ini masih menggunakan kebijakan penetapan
pagu dana atas rekening operasional tersebut.

     Rekening operasional didaerah dikelola oleh kuasa bendahara umum di daerah
yaitu KPPN. KPPN mengelola rekening tersebut agar pelaksanaan pembayaran atas
tagihan pemerintah dapat terjaga. Ketentuan atas rekening penerimaan adalah
melaksanakan pelimpahan atas setiap hari selasa, jum’at dan akhir bulan yang
bersangkutan, sehingga rekening penerimaan pada hari tersebut harus dalam
keadaan nihil. Untuk rekening pengeluaran KPPN harus menjaga agar saldo bank
operasional tidak melebihi pagu yang telah ditetapkan. Atas kelebihan saldo tersebut
KPPN memerintahkan untuk melimpahkan ke rekening di Bank Indonesia. Demikian
juga sebaliknya apabila saldo rekening pengeluaran tidak mencukupi untuk
melakukan pembayaran atas tagihan maka KPPN meminta BI untuk melakukan
transfer kepada rekening bank operasional guna melakukan pembayaran.

     Dalam hal penerimaan dan pengeluaran pada KPPN dapat terlihat jelas
perbedaan dan hubungan antara KPPN KBI Induk, KPPN KBI Non Induk, dan KPPN
Non KBI Non Induk. Dalam gambar 4 dapat dilihat dengan jelas perbedaan dan
hubungan tersebut. KPPN pada dasarnya bertanggung jawab melakukan laporan
atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan. KPPN KBI Induk
selain bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran pada wilayah kerjanya,
juga bertanggung jawab membukukan atas penerimaan kiriman uang dari dan
pengeluaran uang ke KPPN Non KBI Non Induk dalam wilayah kerjanya. Pembukuan
ini adalah atas rekening bank tunggal di bank Indonesia.

    KPPN Non KBI Non Induk untuk melakukan pelimpahan atas penerimaan pada
bank persepsi yang menjadi mitra kerjanya dan atas kelebihan saldo dari pagu dana
yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan. Atas tindakan ini KPPN Non KBI Non
Induk melakukan pemberi tahuan atas pelimpahan tersebut kepada KPPN KBI yang
menjadi induknya. Begitu pula sebaliknya, apabila saldo dana pada bank operasional
kurang untuk memenuhi pembayaran tagihan maka KPPN Non KBI melakukan
permintaan dropping dana ke BI melalui KPPN Induknya. Tidak seperti saldo
penerimaan pada bank persepsi, kelebihan atas pagu dana pada bank operasional
harus segera dilimpahkan hari itu juga jika bank operasional akan terkena denda dari
Administrasi Kas Negara                                                       235

BI.

1. Kewenangan Subdirektorat Administrasi BUN

           Sebagaimana telah dijelaskan diatas, Subdirektorat Administrasi BUN
      mengelola pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran atas beban rekening BUN,
      serta penyajian data dan laporan atas rekening tersebut. Dalam pengelolaan
      rekening BUN, Sudirektorat Administrasi BUN melaksanakan tugasnya atas
      permintaan dari pihak lain. misalnya untuk pembayaran utang luar negeri
      pembayaran dilakukan atas dasar permintaan unit pengelola hutang negara.
      Dengan demikian kedudukan subdirektorat administrasi BUN adalah sebagai
      pelaksana pencairan dana. Pelaksanaan atas pencairan ini dilakukan dengan
      mekanisme yang telah ditetapkan.

2. Kewenangan Subdit. Administrasi Kas Negara

           Subdirektorat Administrasi Kas Negara mempunyai kewenangan atas
      pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada rekening kas negara di pusat
      maupun di daerah. Namun demikian untuk pelaksanaan pengeluaran di daerah
      kewenangan ini dilimpahkan kepada kuasa bendahara umum negara di daerah
      yaitu KPPN. Untuk itu Subdirektorat ini mengeluarkan kebijakan mengenai
      pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran atas rekening kas negara di daerah.

          Adapun kebijakan yang merupakan dalam lingkup kewenangannya tercermin
      dalam penyelenggaraan fungsi: penyusunan teknis penatausahaan rekening kas
      negara, penunjukan bank/kantor pos dan/atau lembaga keuangan lainnya dalm
      rangka penerimaan dan pengeluaran negara, penyusunan teknis di bidang
      penerimaan dan pengeluaran, penyusunan pagu penyediaan pada bank
      operasional, dan pemantauan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran
      pada rekening kas negara.

           Selain itu unit ini melaksanakan tugas untuk melakukan perhitungan fihak
      ketiga. Dana fihak ketiga adalah dana yang diterima melalui mekanisme
      penerimaan atau pemotongan atas pengeluaran demi keuntungan fihak ketiga.
      Termasuk dalam dana fihak ketiga adalah potongan asuransi kesehatan, dana
      pensiun, dan dana bulog atas tunjangan beras bagi PNS/Polri/TNI dalam hal
      pembayaran tunjangan dilakukan dengan natura. Dana-dana tersebut merupakan
      hak fihak ketiga yang dikelola melalui sistem penerimaan negara.

3. Kewenangan KPPN

           KPPN dalam pengelolaan kas negara memiliki kewenangan dalam
      menatausahakan penerimaan dan pengeluaran. Pada sisi penerimaan KPPN
      menatausahakan penerimaan yang masuk ke rekening kas negara setiap hari
      kerja, sedangkan dari sisi pengeluaran KPPN memerintahkan pencairan dana
      untuk memenuhi perintah pembayaran dari pengguna anggaran serta
      menatausahakan atas pengeluaran dari rekening kas negara. KPPN juga
      mempunyai kewenangan untuk melakukan transfer pengiriman uang dari bank
236                                                                  Manajemen Kas



   operasional ke bank tunggal atas kelebihan saldo dana bank operasional dan
   melakukan transfer pengiriman uang atas penerimaan pada bak persepsi ke bank
   tunggal, atau melakukan perintah pengiriman uang dari bank tunggal untuk
   mengisi saldo pada bank operasional. Kewenangan ini harus dilakukan dalam
   kerangka kebijakan yang dikeluarkan oleh subdirektorat administrasi kas negara.

E. Rekening pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

    Pengadministrasian kas tidak hanya berlaku kepada bendahara umum negara
atau kuasanya yang mengelola rekening kas negara. Pengadministrasian kas juga
mencakup kas dalam penguasaan bendahara pengeluaran dan bendahara
penerimaan yang berada departemen atau unit pengguna dana. Pengaturan atas kas
yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran sangat
diperlukan mengingat potensi yang besar atas pengangguran kas dapat timbul dari
penguasaan tersebut.

     Untuk kepentingan operasional, bendahara pengeluaran dan penerimaan diminta
untuk membuka rekening untuk menampung atas pengeluaran dan penerimaan yang
dilakukan melaluinya. Bendahara pengeluaran menggunakan rekening ini untuk
melakukan pembayaran tagihan yang dibayarkan secara tunai olehnya dan
menyimpan saldo uang persediaan untuk operasional departemen atau unit dalam
cakupan kerjanya. Bendahara penerimaan menggunakan rekening ini untuk
menampung semua penerimaan, baik yang diterima secara tunai atau melalui
transfer yang selanjutnya akan disetorkan pada rekening kas negara.

    Rekening-rekening ini tidak berhubungan langsung dengan rekening kas negara
yang dikelola oleh bendahara umum negara. namun demikian, pengaturan atas
rekening-rekening ini harus ditetapkan oleh bendahara umum negara untuk
mendukung kebijakan kas secara nasional. Pengaturan ini meliputi pengaturan atas
jumlah saldo maksimal, pengaturan atas jumlah hari saldo tersebut dapat dikuasai,
dan pengaturan atas rekening yang digunakan. Pengaturan jumlah saldo dapat
ditemui dalam pengaturan atas jumlah uang persediaan yang dapat dimintakan,
sedangkan pengaturan jumlah hari saldo tersebut dapat dikuasai dapat dilihat pada
pembatasan waktu penyetoran atas penerimaan negara. Atas rekening yang
digunakan biasanya dilakukan pengaturan untuk menghindari penggunaan rekening
atas nama pribadi bendahara dan penyalahgunaan rekening.

     Untuk rekening bendahara penerimaan tidak ditentukan saldo maksimal yang
diperbolehkan untuk menjadi saldo tetap atas rekening tersebut. Namun demikian,
ketentuan yang ada mengatur mengenai waktu maksimal atas penyetoran
penerimaan yang telah dikumpulkan. Atas penerimaan negara yang diterima melalui
bendahara penerimaan, saldo penerimaan tersebut harus disetorkan ke kas negara
setiap hari atau satu hari kerja. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari
pengendapan kas pada rekening tersebut. Atas penerimaan negara bukan pajak
yang bisa dimanfaatkan kembali untuk pengelola dana, saldo penerimaan harus
disetorkan terlebih dahulu ke kas negara dan kemudian dimintakan kembali untuk
digunakan sebagai dana operasional pengelola dana. Pengaturan ini dimaksudkan
selain untuk menghindari pengendapan kas, juga untuk mengendalikan pengeluaran
Administrasi Kas Negara                                                     237

yang dilakukan agar dilakukan sesuai dengan apa yang telah dianggarkan.

    Untuk rekening bendahara pengeluaran pengaturan meliputi jumlah saldo yang
bisa diendapkan dalam rekening ini. Pengaturan mengenai rekening ini dilakukan
dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembayaran atas beban negara. Hal ini
sangatlah penting mengingat kebutuhan akan uang persediaan pada dasarnya
sangat penting untuk menjaga ketersediaan dana bagi unit pengguna untuk
melaksanakan operasi sehari-hari. Namun demikian, penyediaan dana ini dapat
berujung pada pengendapan uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Banyaknya saldo
yang dikuasai bendahara pengeluaran pada rekening ini dapat mengakibatkan
kesalahan dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan pengelolaan kas.

    Dalam ketentuan mengenai pembayaran atas pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara, ketentuan atas pengeluaran yang dilakukan
berdasarkan uang persediaan dibatasi jumlah dan penggunaannya. Dari segi jumlah,
uang persediaan yang dimintakan ditetapkan untuk tidak melebihi jumlah tertentu.
Jumlah tersebut diberikan atas alokasi pengeluaran pada kegiatan tertentu yang
terdapat pada dokumen anggaran. Dari segi penggunaan, uang persediaan hanya
diberikan untuk melakukan pembayaran yang tidak dapat dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung (LS).

    Pengaturan mengenai rekening bendahara pengeluaran pada dasarnya
berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran melalui mekanisme pembayaran melalui
uang persediaan mengingat uang tersebut pada dasarnya belum membebani
keuangan negara. Pengaturan ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu
berkenaan dengan jumlah maksimal dana yang dapat diberikan, prosentase
penggunaan dana sampai dana bisa dimintakan kembali dan jumlah pengeluaran
yang dapat dibayarkan melalui mekanisme ini.

     Atas kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan,
bendahara wajib untuk melakukan pembukuan. Pembukuan tersebut dilakukan dalam
rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sebagai bendahara
sehingga kepatuhan atas ketentuan dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran
dapat dinilai dari pembukuan ini. Pembukuan ini dilakukan dengan menggunakan kas
basis karena pada dasarnya pembukuan ini dilakukan untuk memberikan gambaran
atas transaksi keluar masuknya kas yang dikelola. Pembukuan ini menjadi pelengkap
dari rekening koran yang dikeluarkan oleh bank mengingat rekening korang atas
rekening giro bendahara hanya menampilkan jumlah uang yang masuk dan keluar
tanpa ada penjelasan atas kegunaan uang tersebut.

RANGKUMAN MATERI

    1. Pengelolaan kas yang baik tidak terlepas dari dukungan pengadministrasian
       yang baik atas kas. Untuk melaksanakan pengelolaan kas yang efisien,
       otoritas perbendaharaan harus membuat standar operasi dan prosedur
       (SOP) yang cukup untuk semua pihak yang terkait dengan penerimaan
       pendapatan negara maupun pengeluaran negara. SOP ini dimaksudkan agar
       atas penerimaan dan pengeluaran negara dapat dengan mudah diverifikasi
238                                                               Manajemen Kas



      dan meminimalkan penyimpangan.

  2. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan
     keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Selanjutnya
     kekuasaan ini didelegasikan sebagai berikut:
         • kepada Menteri Keuangan selaku pengelolaan fiscal dan wakil
             pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
         • kepada        menteri/pimpinan     lembaga    selaku     pengguna
             anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang
             dipimpinnya;
         • kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah
             untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah
             yang dipisahkan;
     Khusus dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan fiskal, menteri keuangan
     mempunyai tugas melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
  3. Konsep TSA (Treasury Single Account) menginginkan adanya satu rekening
     yang menampung semua kas yang dimiliki oleh negara kedalam satu
     rekening yang terdapat pada bank sentral. Penggunaan TSA dimaksudkan
     untuk mendukung pengelolaan kas yang baik sehingga keputusan
     pemerintah berkaitan dengan penyediaan kas bisa lebih efektif dan efisien.
     Pembentukan rekening lain pada bank umum untuk operasionalisasi
     penerimaan dan pengeluaran dapat dimungkinkan sebagai upaya untuk
     mempermudah pelaksanaan anggaran.
  4. Untuk mengelola rekening-rekening kas negara baik yang terdapat di BI
     maupun yang berada pada Bank Umum sebagai Bank Operasional KPPN di
     daerah, menteri keuangan sebagai bendahara umum negara menetapkan
     kuasa bendahara umum yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rekening
     tersebut :
  • Atas rekening kas negara nomor 502.000.000 (rekening BUN) pengelolaan
     dilaksanakan oleh Subdirektorat Adiministrasi Bendahara Umum Negara
     pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
  • Atas rekening kas negara nomor 501.000.000 dan rekening kas negara yang
     berada di KPPN pengelolaan dilaksanakan oleh Subdirektorat Adiministrasi
     Kas Negara pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
  • Atas rekening kas negara di KPPN, pengelolaan teknis rekening tersebut
     dilaksanakan oleh Seksi Bank Tunggal dan Pembukuan untuk Bank
     Operasional dan SG/SGG dan Seksi Bank Persepsi untuk Bank Persepsi dan
     Bank Devisa Persepsi.

  LATIHAN SOAL

      1. Sebutkan jenis Bendahara Umum yang dimaksud dalam undang-undang
         No.01 Tahun 2006 !
      2. Jelaskan konsep TSA yang berlaku diIndonesia!sebutkan dasar
         hukumnya!
      3. Sebutkan pembagian rekening kas negara yang ada di Indonesia!
         Siapakah penenggung jawab dari rekeing-rekening tersebut?
      4. jelaskan hubungan antar rekening pada KPPN KBI dan KPPN Non KBI?
Administrasi Kas Negara   239
BAB 10

MANAJEMEN DANA PINJAMAN
LUAR NEGERI




Tujuan Pembelajaran:

Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan mampu:

1.    memahami konsep manajemen utang;
2.    memahami jenis-jenis pinjaman luar negeri;
3.    memahami siklus dan prosedur pinjaman luar negeri;
4.    memahami prosedur front office;
5.    memahami prosedur middle office;
6.    memahami prosedur back office;
7.    memahami tata cara pencairan pinjama luar negeri;
8.    memahami tata cara pengembalian pinjaman luar negeri;
9.    memahami penatausahaan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN);
10.   memahami Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS).
242                                                                     Manajemen Kas



A.    Konsep Manajemen Utang

    Manajemen utang merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari manajemen
kas. Pencairan dana       utang dan pembayaran pokok dan bunganya akan
mempengaruhi posisi kas suatu negara. Manajemen utang negara bisa didefinisikan
sebagai keseluruhan proses pencarian sumber, negosiasi, analisa, penggunaan,
pembayaran, pencatatan dan pelaporan semua utang negara baik yang bersumber
dari pihak luar maupun domestik. Tujuan dari pengelolaan Utang antara lain:

     1. Agar tersedia dana yang cukup bagi pembiayaan pembangunan baik di
        tingkat pusat maupun daerah,
     2. Menigkatkan efektivitas penggunaan dana pinjaman sehingga mampu
        memperluas kesempatan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi,
        meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengurangi kemiskinan.
     3. Mengelola utang pemerintah pada tingkat yang aman dan berkelanjutan
        dengan biaya dan risiko serendah mungkin.
     4. Menurunkan ketergantungan utang secara gradual.
     5. Agar tersedia dana yang cukup bagi pembiayaan pembangunan baik di
        tingkat pusat maupun daerah,
     6. Menigkatkan efektivitas penggunaan dana pinjaman sehingga mampu
        memperluas kesempatan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi,
        meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengurangi kemiskinan.
     7. Mengelola utang pemerintah pada tingkat yang aman dan berkelanjutan
        dengan biaya dan risiko serendah mungkin.
     8. Menurunkan ketergantungan utang secara gradual.

     Secara umum fungsi pengelolaan utang dibedakan menjadi pengelolaan utang
eksekutif (executive debt management) dan pengelolaan utang secara operasional
(operational debt management). Pengelolaan utang oleh eksekutif merupakan
penetapan aturan permainan tingkat pemerintah yang paling tinggi yang meliputi
kebijakan, pengaturan (pengesahan undang-undang, kelembagaan) dan sumber-
sumber utang. Sedangkan pengelolaan            utang secara operasional adalah
pengelolaaan utang sehari-hari sesuai arahan eksekutif dan organisasi yang meliputi
operasi (negosiasi, penarikan, jasa), perakaman, analisis, dan pengendalian.

     Banyak pihak yang telibat secara langsung maupun tidak langsung dalam
manajemen utang. Fungsi utama manajemen utang seharusnya dipegang oleh unit
khusus yang menangani utang yang biasa disebut dengan Debt Managament Unit.
Pengelolaan Utang oleh Debt Managament Unit dibagi ke dalam front office yang
terkait dengan fungsi negosiasi, akses pasar dan kreditor maupun memfasilitasi
pelaksanaan proyek atau program yang dibiayai pinjaman; middle office yang
berkaitan dengan strategi, mitigasi risiko utang pemerintah secara keseluruhan; serta
back office yang bertugas melaksanakan registrasi, pencairan, pembayaran,
monitoring dan evaluasi maupun fungsi transparansi dan akuntabilitas. Sampai saat
ini Indonesia belum memiliki Debt Management Unit, pengelolaan utang luar negeri
dilaksanakan oleh Direktorat PPHLN dan Subdirektorat Administrasi Dana Pinjaman-
Direktorat Pengelolaan Kas Negara, sedangkan untuk utang dalam negeri ditangani
oleh direktorat SUN. Ketiga Direktorat tersebut adalah bagian dari Direktorat Jenderal
Manajemen Dana Pinjaman Luar Negeri                                        243

Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan. Selain itu ada juga fungsi-fungsi
pendukung yang secara tidak langsung terlibat dalam manajemen utang. Menurut
MEFMI1 fungsi-fungsi pendukung tersebut adalah:

Parlemen. Fungsi parlemen dalam manajemen utang adalah sebagai pembuat
peraturan yang terkait dengan manajemen utang dan memberikan pertimbangan atas
usulan pinjaman.

Departemen Keuangan. Fungsi departemen keuangan dalam manajemen utang
antar lain:
    1. Mengawasi proses manajemen utang
    2. Mengajukan usulan pinjaman kepada pemerintah dan legislative untuk
         mendapatkan persetujun keduanya.
    3. Bertindak sebagai pelopor dalam negosiasi utang syarat dan jangka
         waktunya
    4. Menanda tangani Loan Agreement mewakili
    5. Menganalisa kualifikasi calon penerima pinjaman baik pemerintah daerah
         maupun departemen/lembaga.
    6. Menyediakan laporan rutin mengenai strategi utang
    7. Menganalisa dampak utang terhadap keadaan ekonomi secara makro
    8. Bersama badan perencanaan terlibat dalam proses peramalan likuiditas

Badan Pemeriksa. Fungsi badan pemeriksa dalam manajemen utang adalah
memverifikasi dan mengotorisasi pembayaran utang dan; melaksanakan audit
terhadap transaksi-transaksi yang terlibat dalam manajemen utang berdasarkan
standar tertentu.

Kementerian Perundang-Undangan. Pihak yang berwenang dalam bidang hukum
dalam hal ini adalah Depkundang berfungsi:
    1. Memberikan pendapat hukum atas nama pemerintah terhadap segala
       sesuatu yang mungkin melibatkan pemerintah
    2. Menyiapkan dokumen-dokumen legal           yang terkait dengan pinjaman,
       transaksi pinjaman dan jaminan
    3. Berpartisipasi dalam negosiasi utang luar negeri
    4. Memverifikasi apakah proyek yang akan menggunakan loan telah memenuhi
       syarat



Fungsi Akuntansi. Terkait dengan manajemen utang fungi akuntansi memiliki fungsi
sebagai berikut:
     1. Menyiapkan ramalan arus kas dan memanaje likuiditas pemerintah
     2. Memprose pembayaran utang
     3. Mengawasi dan melaporkan proses pencairan utang
     4. Membuat rincian seluruh asset keuangan pemerintah untuk mengetahui
         posisi netto utang

1 MEFMI, Public Debt Management Procedures Manual Vol. 1
244                                                                Manajemen Kas




Kementerian Perencanaan. Fungsi kementerian perencanaaan dalam manajemen
utang adalah menghitung rencana kebutuhan dana ke depan yang akan dibiayai
dengan utang.

Bank Sental. Fungsi bank sentral dalam manajemen utang antara lain:
     1. Melakukan pembayaran utang dengan instruksi dari pihak yang bewenang.
     2. Menyediakan konsultasi manajemen utang sesuai denga peraturan bank
        sentral.
     3. Mengatur mekanisme pembayaran utang yang aman dan efisien.
     4. Mengawasi dan memberikan nasihat atas pengelolaan aset keuangan dan
        utang-utang.
     5. Mengumpulkan rincian data aset keuangan pemerintah dari seluruh
        institusi keuangan untuk dilaporkan ke DMO dan Menteri Keuangan.
     6. Menyusun laporan peramalan kas dan memanaje likiuiditas pemerintah.
     7. Terlibat di dalam pengembangan pasar keuangan (pasar saham dan pasar
        uang).

Kementrian/Lembaga Pengguna Pinjaman. Dalam rangka manajemen utang
kementerian/lembaga pengguna pinjaman antara lain berfungsi:
    1. Mengirimkan proposal proyek yang akan dibiayai dengan pinjaman kepada
         Menteri Keuangan.
    2. Menyiapkan progress report dari semua program/proyek dibiayai dengan
         pinjaman untuk secara rutin disampaikan kepada Menteri Keuangan
    3. Membuat proyeksi pencairan dana pinjaman.
    4. Mengirimkan persetujuan pencairan dana kepada pihak yang bertanggung
         jawab.
    5. Mengkonfirmasikan pencairan dana yang diterima debt and treasury
         offices.
    6. Mengomentari draft loan agreement yang diterima dari Menteri Keuangan.
    7. Berpartisipasi di dalam setiap negosiasi dan konsultasi loan agreement
         yang masih berada dalam tanggung jawabnya.
    8. Mengimplementasikan,        mengawasi,     dan   mengevaluasi   -dengan
         bekerjasama dengan Badan Perencanaan- semua proyek dan program
         yang dibiayai dengan pinjaman.

B.    Jenis-Jenis Pinjaman Luar Negeri
     PP No.2/2006 menyebutkan bahwasanya pemerintah dapat menerima
pinjaman/hibah luar negeri yang bersumber dari:
    1. Negara asing
    2. Lembaga multilateral
    3. Lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing
    4. Lembaga keuangan non asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan
       usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Masih menurut peraturan tersebut, pinjaman luar negeri diklasifikasikan menjadi:
   1. Pinjaman lunak, yaitu pinjaman yang masuk dalam kategori Official
       Development Assistance (ODA) Loan atau Concessional Loan, yang berasl
Manajemen Dana Pinjaman Luar Negeri                                                      245

            dari suatu negara atau lembaga multilateral, yang ditujukan untuk
            pembangunan ekonomi atau untuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi
            negara penerima dan memiliki komponen hibah (grant element) sekurang-
            kurangnya 35%.
         2. Fasilitas Kredit Ekspor, yaitu pinjaman komersial yang diberikan oleh
            lembaga keuangan atau lembaga non keuangan di negara pengekspor yang
            dijamin oleh lembaga penjamin kredit ekspor.
         3. Pinjaman Komersial, yaitu pinjaman luar negeri pemerintah yang diperoleh
            dengan persyaratan yang berlaku di pasar dan tanpa adanya penjaminan
            dari lembaga penjamin kredit ekspor.
         4. Pinjaman Campuran, yaitu kombinasi antara dua unsur atau lebih yang terdiri
            dari hibah, pinjaman lunak, fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman komersial.

C.       Siklus dan Prosedur Pinjaman Luar Negeri
     Siklus pinjaman luar negeri secara umum digambarkan oleh gambar 10.1 dimulai
dari proses perencanaan (planning) dan diakhiri dengan proses pembayaran pokok
dan bunga pinjaman. Pada proses perencanaan departemen/Lembaga dan
pemerintah Daerah yang mengajukan usulan proyek yang akan dibiayai dengan
pinjaman luar negeri. Kemudian usulan tersebut akan dievaluasi oleh BAPPENAS
dan Menteri Keuangan, proyek yang sesuai dengan criteria dan ketentuan akan di
otorisasi dan dimasukkan ke dalam rencana pinjaman negara (buku biru).
Selanjutnya dilakukan negosiasi dengan pihak lender, apabila kedua belah pihak
setuju dilakukan penandatanganan loan agreement. Setelah dicairkan pinjaman akan
diteruspinjamkan ke departemen/lembaga dan pemda yang memiliki usulan proyek.
Apabila dana pinjaman telah selruhnya dicairkan maka prose pembayaran
(repayment) akan dimulai. Gambaran yang lebih rinci mengenai prosedur pinjaman
luar negeri dapat dilihat di lampiran.




     1   .   Planning
     2   .   Authorization
     3   .   Negotiation
     4   .   Signature
     5   .   Prior conditions
                                                                                         Time period




     6   .   - Effective Date
                                              Disbursement
             - Interst Calculation begin
                                                               Period
                                                               Grace




                                                                         Loan maturity




                                           period Commitment
  7      .   Interest payment begin
                                               fee applied
  8      .   Availibility date
  9      .   Principal Payment begin
 10      .   Principal payment end         Repayment Period
         .   Interest calculation end
         .   Interest payment end

 Gambar 10.1: Siklus Pinjaman Luar Negeri
246                                                                    Manajemen Kas




D.    Prosedur Front Office
     Misi utama dari front office adalah mendapatkan pinjaman untuk pemerintah
dengan biaya yang minimum dan tingkat risiko yang bisa diterima sesuai dengan
strategi yang telah ditetapkan. Seperti telah disinggung sebelumnya, prosedur front
office terkait dengan pengidentifikasian calon creditor dan negosiasi pinjaman luar
negeri. Front office seharusnya memiliki rating pemberi pinjaman sehingga bisa
ditentukan kreditor mana yang paling cocok dan menguntungkan. Front office juga
bertindak sebagai pihak yang menawarkan proposal proyek kepada calon pinjaman.
Jika calon pemberi pinjaman tetarik barulah negosiasi dipersiapkan.

    Negosiasi merupakan tahapan yang kritis dalam siklus pinjaman luar negeri.
Oleh karenanya perlu disiapkan tim negosiasi yang memiliki kapabilitas. Tim
seharusnya beranggotakan orang-orang yang professional di bidangnya masing-
masing. Komposisi anggota tim minimal harus mengikutkan unsur dari kementrian
keuangan, institusi yang bertanggung jawab mengelola utang, dan pihak dari
kementrian perundang-undangan. Secara umum ada tiga tahap negosiasi, yaitu: (1)
pra-negosiasi, (2) negosiasi dan (3) pasca negosiasi.

     1)   Pra-Negosiasi. Pada tahap ini tim negosiasi menganalisa dokumen
          perjanjian pinjaman untuk memastikan tidak ada klausul yang akan
          merugikan negara dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Tidak
          ada batasan waktu yang spesifik untuk proses ini.
     2)   Negosiasi. Tidak cara yang standar dalam negosiasi pinjaman luar negeri.
          Tiap negosiasi berbeda satu sama lain tergantung kreditor yang dihadapi.
          Agar berjalan lancar, tim negosiasi harus mempersiapkan diri sebaik
          mungkin. Penguasan akan aturan-aturan akan amat membantu dalam proses
          negosiasi. Tim negosiasi juga harus mengajukan bukti-bukti yang kuat untuk
          mendukung perkara-perkara yang mereka negosiasikan. Sumber data yang
          andal akan sangat mendukung argumen yang diajukan oleh tim negosiasi.

              Selain itu kehati-hatian dalam menanggapi argumen dan bukti-bukti yang
          diajukan lawan negosiasi amat diperlukan. Terkadang argumen yang mereka
          ajukan lemah dan bukti yang yang dijadikan pendukung juga sudah usang
          dan tidak relevan lagi. Tim negosiasi sedapat mungkin mengantisipasi
          keberatan yang diajukan lender, sehingga keberatan tersebut dapat dijawab
          dengan meyakinkan.
     3)   Paska Negosiasi. Setelah negosiasi berakhir tidak berarti dokumen
          negosiasi berisikan semua hal yang telah disepakati dalam negosiasi.
          Kadangkala poin-poin dalam dokumen tersebut tidak sesuai dengan
          kesepakatan yang telah dibuat. Untuk itulah diperlukan penelitian atas
          dokumen negosiasi sehingga isi dokumen negosiasi tersebut benar-benar
          mencerminkan hasil negosiasi.

    Di negara kita fungsi front office ini sebagiannya dilaksanakan oleh Direktorat
Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang dibantu oleh pihak-pihak lain.
Manajemen Dana Pinjaman Luar Negeri                                            247

Berdasrkan KMK No. , Direktorat PHLN bertugas antara lain melakukan analisa
sumber-sumber pembiayaan dan melaksanakan negosiasi pinjaman.

E.   Prosedur Middle Office
      Fungsi utama dari middle office adalah melakukan analisa utang sehingga bisa
diketahui kebutuhan pembiayaan pemerintah dan didapatkan pinjaman dengan biaya
minimal dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Ada dua macam analisis yang
dilakukan oleh middle office: yang pertama adalah adalah analisis instrumen dan
yang kedua adalah analisis portofolio. Pada dasarnya analisa instrumen bertujuan
untuk mengetahui dampak instrumen utang terhadap keseluruhan portofolio utang.
Analisa ini diperlukan untuk mendukung fungsi front office dalam menentukan
instrumen-instrumen utang apa saja yang akan dipakai. Untuk utang jangka panjang,
analisa instrumen biasanya dengan mengkaji tingkat kelonggaran pinjaman.

    Analisa portofolio memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan
yang terkait dengan pemilihan jenis pinjaman. Analisa ini meliputi analisa keuangan
dan analisa sumber dan penggunaan dana pinjaman. Analisa portofolio meliputi
analisa terhadap:

     1. Kategori kreditur, yaitu analisa terhadap sumber pinjaman apakah dari
         sumber multilateral, bilateral atau komersial.
     2. Kategori peminjam, yaitu analisa terhadap penerima pinjaman
         (departemen/lembaga atau pemerintah daerah).
     3. Status penjaminan, yaitu analisa terhadap kebersediaan pemerintah dalam
         mengahadapi risiko peminjam (departemen/lembaga atau pemda) tidak
         mampu mengembalikan pinjaman (default risk)
     4. Penggunaan pinjaman, yaitu analisa terhadap penggunaan dana baik untuk
         proyek maupun program.
     5. Sektor ekonomi, yaitu menganalisa apakah dampak ekonomi dari pemberian
         pinjaman telah sejalan dengan strategi embangunan nasional.
     6. Struktur jatuh tempo utang, analisa terhadap struktur jatuh tempo utang
         diperlukan untuk menghindari roll over risk.
     7. Struktur suku bunga, analisa ini berguna untuk mengetahui apakah tingkat
         suku bunga pinjaman telah sesuai dengan standar yang ditentukan.
     8. Komposisi mata uang, analisa ini penting untuk meminimkan risiko
         ketidakstabilan nilai tukar.
     9. Tata cara pencairan dana pinjaman, analisa ini bertujuan untuk mengetahui
         jumlah inflow yang diharapkan.
     10. Kemampuan melunasi utang, analisa ini meliputi evaluasi terhadap likuiditas
         dan solvabiltas dari negara.
     11. Keberlanjutan utang, analisa ini bertujuan memberikan perikiraan jumlah
         yang harus ditanggung dalam rangka pelunasan utang di masa yang akan
         datang.

   Dalam praktiknya fungsi middle office dilaksanakan oleh BAPPENAS dan
Departemen Keuangan. Departemen Keuangan dalam hal ini diwakili oleh Direktorat
PHLN yang berwenang untuk menganalisa sumber-sumber pendanaan dan
248                                                                Manajemen Kas



kelayakan proyek yang akan dibiayai dengan pinjaman dan Direktorat Pengelolaan
Penerusan Pinjaman (PPP) yang berfungsi melakukan analisa kemampuan daerah
dalam melakukan pembayaran pinjaman. Selain itu untuk dapat dicantumkan ke buku
biru, proyek yang diajukan harus memenuhi kriteria-kriteria berikut ini:

   1. Proyek membuthkan impor barang/jasa yang besar dan barang/jasa tersebut
      tidak dipenui oleh produsen dalam negeri. Proyek yang demikian ini
      tercermin dari besarnya komponen belanja dalam valuta asing yang
      dibutuhkan untuk pelaksanaan dan pencapaian sasaran programnya, untuk
      mengurangi penggunaan cadangan devisa.
   2. Proyek yang diusulkan diyakini akan memperbesar kapasitas nasional,
      termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan
      pendapatan pemerintah/nasional, memperbesar tabungan dalam neger,
      memperkuat cadangan devisa dan khususnya mendorong ekspor.
   3. Proyek memiliki dampak langsung maupun tidak langsung dalam
      peningkatan kemampuan barang/jasa produksi dalam negeri sehingga
      meningkatkan daya saing dan keunggulan komparatif.
   4. Proyek membutuhkan terjadinya transfer teknologi dalam rangka peningkatan
      kapasitas nasional.
   5. Proyek sejalan dengan program-program yang disepakati dalam berbagai
      konvensi internasional dalam rangka bantuan program pembangunan dari
      negara maju kepada negara sedang berkembang, seperti pengentasan
      kemiskinan dan konservasi lingkungan hidup.


    Selain hal-hal tersebut di atas, apabila usulan       proyek datang dari
Departemen/LPND/BUMN,      maka   ketentuan-ketentuan      berikut  ini juga
dipertimbangkan:

   1. Kewenangan      Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan
      Pemerintah No.25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
      Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
   2. Untuk proyek yang diteruspinjamkan ke daerah, perlu dipertimbangkan
      kemampuan keuangan daerah dalam meyediakan dana pendamping.
   3. Potensi pengembalian pinjaman melalui proyek yang cost recovery atau
      merupakan proyek yang menghasilkan penerimaan baik langsung maupun
      tidak langsungsehingga hasilnya dapat digunakan untuk mengembalikan
      pinjaman.
   4. Sejalan dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas)
   5. Mempunyai prioritas yang tinggi untuk dibiayai melaui PHLN dan
      memberikan dampak yang luas bagi kepentingan masyarakat.

    Sedangkan jika proyek diajukan oleh Pemda/BUMD kriteria tambahan yang harus
dipertimbangkan menurut PP No.107 tahun 2000 adalah sebagai berikut:

   1. Proyek merupakan inisiatif dan kewenangan Pemerintah Daerah
   2. Proyek sesuai dengan dokumen perencanaan pembanguanan yang berlaku
      di daerah yang bersangkutan
Manajemen Dana Pinjaman Luar Negeri                                            249

     3. Proyek sejalan dengan PROPENAS
     4. Diutamakan proyek yang cost recovery
     5. Proyek memiliki dampak yang luas bagi kepentingan masyarakat.


F.   Prosedur Back Office
    Tugas utama dari back office adalah mencatat penerimaan dana pinjaman;
melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman; dan melakukan pembukuan
yang akurat mengenai posisi utang luar negeri. Secar spesifik tugas dari back office
adalah:

     1. Membuat system informasi utang yang andal untuk menyediakan informasi
        yang up-to-date dan akurat mengenai posisi utang.
     2. Memperkirakan jumlah pembayaran utang luar negeri di tahun-tahun
        mendatang
     3. dengan bekerjasama denga bank sentral melakukan pembayaran cicilan
        pokok dan bunga pinjaman.
     4. Mengawasi proses pencairan dana pinjaman, penggunaan dana pinjaman
        dan pelunasannya.
     5. Menyiapakan laporan posisi utang.

    Sebagian besar fungsi ini dalam kenyataannya dilaksanakan oleh Direktorat
PPHLN. Terkait dengan fungsi back office, Direktorat PPHLN mempunyai fungsi
antara lain:

     1. Melakukan pembinaan terhadap mekanisme dan prosedur penatausaahaan
        atas penarikan dan penyaluran pinjan dan hibah luar negeri.
     2. Melaksanakan verifikasi dan pemberian persetujuan terhadap pengajuan
        penarikan dan pinjaman luar negeri;
     3. Melaksanakan verifikasi atas tagihan dan pembayarna kembali pinjaman luar
        negeri;
     4. Penerbitan surat perintah pembayaran yang berkaitn dengan pelaksanaan
        pencairan dan/atau pembayran kembali pinjman luar negeri
     5. Penyusunan data, pelaporan, dan proyeksi penarikan dan kewajiban
        pembayarn kembali pinjaman dan hibah luar negeri.

    Selanjutnya, bagian-bagian berikutnya akan membahas fungsi back office ini
dimulai dari tata cara pencairan pinjaman luar negeri dan pembayran kembali
pinjaman.
250                                                                   Manajemen Kas



G.    Tata Cara pencairan Pinjaman Luar Negeri

    Ada empat macam metode pencairan dana pinjaman, yaitu: pembiayaan
pendahuluan, pembayaran langsung, rekening khusus dan pembukaan L/C.
Penjelasan berikut akan didasarkan pada praktinya di Indonesia.


Pembiayaan Pendahuluan
      Metode ini dikenal juga dengan metode reimbursement dimana pemerintah
terlebih dahulu memberikan talangan atas tagihan proyek, yang kemudian akan
dimintakan penggantiannya (reimbursement) kepada lender. Uang talangan
dibebankan ke rekening BUN (rekening kas negara nomor 502.000), begitu juga
reimbursement-nya akan dimasukkan ke dalam rekening BUN. Berikut ini prosedur
pencairan dana melalui pembayaran pendahuluan:
     1. Pemimipin proyek atau pejabat yang berwenang mengajukan Surat
         Permintaan Pembayaran Pendahuluan (SP 3) disertai Kontrak Pengadaan
         Barang Atau Jasa (KPBJ) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
         kepada Direktur Jendral Perbendaharaan.
     2. Dirjen Perbendaharaan menerbitkan Surat Perintah Membayar Pembiayaan
         Pendahuluan (SPM-PP) dan dikirimkan kepada BI sebagai dasar
         pemindahbukuan dari rekening BUN ke rekening rekanan atau
         bendaharawan proyek.
     3. Dirjen Perbendaharaan mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada
         Pemberi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PPHLN) dilampiri dengan SPM-
         PP dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan PPHLN, dengan tembusan
         BI.
     4. Berdasarkan APD, PPHLN melakukan penggantian (reimbursement) untuk
         rekening BUN pada BI serta mengirimkan asli debet advice kepada Menteri
         Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan dengan tembusan kepada BI.
     5. Berdasarkan debet advice, Dirjen Anggaran menrbitkan SP2D dan
         disampaikan kepada BI.
     6. Atas dasar SP2D tersebut, BI menbuat Nota Perhitungan dan melakukan
         pembukuan dengan mendebet Rekening BI dan mengkredit Rekening BUN.
     7. Nota     perhitungan   dimaksud    segera   disampaikan    pada    Dirjen
         Perbendaharaan, Pimpro, dan dalam hal proyek dibiayai melalui Subsidiary
         Loan Agreement (NPPP), disampaikan kepada Dirjen Lembaga Keuangan.

Pembayaran Langsung
    Dengan pembayaran langsung atau direct disbursement, dana pinjaman
langsung disalurkan oleh lender ke rekening pelaksana proyek (rekanan). Berikut ini
prosedur pencairan dana pinjaman melalui pembayaran langsung:
    1. Berdasarkan KPBJ, Pimpro atau Pejabat yang berwenang menyampaikan
       Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada PPHLN melalui Dirjen
       Perbendaharaan dengan tembusan kepada BI dan melampirkan KPBJ.
    2. Berdasakan APD, PPHLN melakukan pembayaran langsung kepada
       rekening rekanan serta mengirimkan asli debet advice kepada Menteri
       Keuangan cq. Dirjen Perbendaharaan dan tembusannya kepada BI. Dalam
Manajemen Dana Pinjaman Luar Negeri                                          251

       hal PHLN diteruspinjamkan melalui NPPP, Dirjen Perbendaharaan
       mengirimkan rekaman debet advice kepada Dirjen. Lembaga Keuangan.
    3. Atas dasar debet advice, Dirjen Perbendaharaan menerbitkan SP2D sebagai
       dasar pengeluaran dan penerimaan APBN sebesar nilai ekuivalen rupiah
       kepada Bank Indonesia.
    4. Berdasarkan SP2D tersebut, BI membuat Nota Perhitungan yang
       mencantumkan nomor dan tanggal SP2D dan membuat pembukuan.
    5. Nota Perhitungan dimaksud disampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan,
       Pimpro atau Pejabat yang berwenang, dan dalam hal PHLN diteruspinjamkan
       melalui NPPP disampaikan pula kepada Dirjen Lembaga Keuangan.


Rekening Khusus
    Pencairan melalui pembukaan rekening khusus atau sering disebut
replenishment pada dasarnya hampir sama dengan metode reimbursement. Hanya
saja dalam metode ini, yang menyediakan dana awal (initial deposits) adalah lender
bukan pemerintah. Tujuan dibukanya rekenig khusus adalh untuk menampung initial
deposit    dari lender. Berikut ini prosedur pencairan dana pinjaman melalui
pembukaan rekening khusus:
    1. Dirjen Perbendaharaan membuka rekening khusus (RK) pada BI atau Bank
        Pemerintah lain yang ditunjuk Menteri Keuangan, untuk selanjutnya
        mengajukan initial deposit kepada PPHLN untuk kebutuhan pembiayaan
        proyek selama periode tertentu atau sejumlah yang ditentukan dalam
        NPPHLN untuk dibukukan ke dalam RK.
    2. Pimpro atau Pejabat yang berwenang mengajukan SPP dilampiri dengan
        dokumen pendukung kepada Dirjen Perbendaharaan (KPKN).
    3. Berdasarkan SPP dimaksud, Dirjen Perbendaharaan (KPKN) menerbitkan
        SP2D-RK dan disampaikan kepada BI atau Bank Pemerintah lainnya yang
        ditunjuk Menteri Keuangan.
    4. Atas dasar SP2D-RK dimaksud, BI/ Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk
        Menteri Keuangan membebani Rekening Khusus untuk dipindahbukukan ke
        rekening rekanan/ bendaharawan proyek. Dalam hal proyek dibiayai melalui
        NPPP, BI/Bank Pemerintah lain yang ditunjuk Menteri Keuangan
        menyampaikan tembusan Nota Debet Rekening Khusus kepada Dirjen
        Lembaga Keuangan.
    5. Dirjen Perbendaharaan meminta pengisian kembali RK (replenishment)
        kepada PPHLN dilampiri dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan
        masing-masing PPHLN.
    6. Berdasarkan debet advice atas transfer Initial Deposit dan Replenishment
        yang diterima dari PPHLN, BI membuat nota pemindahbukuan uang.
    7. Berdaserkan Surat Kuasa Pembebanan (SKP), Menteri Keuangan dan BI
        membukukan nota perhitungan PHLN:
    8. Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan diwajibkan membuat
        nota pemindahbukuan uang. Laporan Nota Perhitungan PHLN disampaikan
        segera ke Dirjen Perbendaharaan.
    9. Dirjen Perbendaharaan menyampaikan Laporan kepada BI untuk dibukukan.
    10. BI menyampaikan Nota Perhitungan kepada Dirjen Perbendaharaan, Pimpro,
        dan Dirjen Lembaga Keuangan dalam hal proyek dibiayai melalui NPPP.
252                                                                Manajemen Kas



   11. Berdasarkan SP2D-RK dan Nota Debet, Dirjen Perbendaharaan
       membukukan seluruh realisasi SP2D-RK sebagai pengeluaran dan sekaligus
       penerimaan..PHLN.


Pembukaan Letter of Credit
    Pada dasarnya, pencairan dana pinjman melalui dengan pembukaan letter of
credit sama dengan metode pembayaran langsung. Pembukaan L/C digunakan
apabila loan akan digunakan untuk membiayai impor. Berrikut ini prosedur
penyaluran dana pinjaman melalui pembukaan letter of credit:
    1. Pimpro/Pejabat yang berwenang mengajukan Surat Permintaan Penerbitan
        Surat Kuasa Pembebanan (SPP-SKP) sebesar bagian nilai KPBJ yang
        memerlukan pembukaan L/C kepada Menteri Keuangan cq. Dirjen
        Perbendaharaan (KPKN Jakarta VI) dengan melampirkan KPBJ.
    2. Berdasarkan SPP-SKP, Menkeu cq. Dirjen Perbendaharaan (KPKN Jakarta
        VI) menerbitkan SKP dan mengirimkan kepada BI dengan tembusan kepada
        Dirjen Bea dan Cukai (DJBC)- Pejabat Eselon I yang bersangkutan dan
        Pimpro atau Pejabat yang berwenang.
    3. Berdasarkan SKP, Pimpro atau Pejabat yang berwenang memberitahukan
        kepada rekanan atau importir sebagai kuasa dari rekanan untuk membuka
        L/C. Selanjutnya, rekanan/ importir sebagai kuasa dari rekanan yang
        melamirkan daftar barang yang akan diimpor (master list) yang dibuat dan
        atau disetujui Pimpro serta KPBJ.
    4. Atas dasar SKP dan permintaan pembukaan L/C dari rekanan atau importir
        BI mengajukan permintaan kepada PPHLN untuk menerbitkan pernyataan
        kesediaan melakukan pembayaran (Letter of Commmitment).
    5. BI membuka LC kepada Bank Koresponden dan tembusan dokumen
        pembukaan LC disampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan.
    6. Berdasarkan pembukaan LC dari BI, Letter of Commitment atau dokumen
        yang disamakan dari PPHLN, dan dokumen realisasi L/C, Bank koresonden
        melakukan penagihan kepada PPHLN untuk dibayarkan kepada rekanan
        atau pemasok.
    7. PPHLN melaksanakan pembayaran kepada Bank Kresponden dan
        mengirimkan debet advice kepada BI. Selanjutnya, BI mengirimkan rekaman
        debet advice kepada Dirjen Perbendaharaan, dan dalam hal PHLN
        diteruskan sebagai NPPP, rekaman debet advice dikirimkan pula kepada
        Dirjen Lembaga Keuangan.
    8. Berdasarkan dokumen realisasi L/C yang diterima dari Bank Koresponden
        serta SKP dari Menkeu, BI membuat Nota Disposisi L/C dan Nota
        Perhitungan.
    9. Nota Perhitungan dan Nota Disposisi L/C, disampaikan kepada Dirjen
        Perbendaharaan dan Pimpro atau pejabat yang berwenang. Dalam hal PHLN
        diteuspinjamkan melalui NPPP, disampaikan pula kepada Dirjen Lembaga
        keuangan.
    10. Atas dasar Nota Perhitungan, Dirjen Perbendaharaan menerbitkan Surat
        Perintah Pencairan Dana Pengesahan (SP2D P).
Manajemen Dana Pinjaman Luar Negeri                                          253

H.   Pengembalian Pinjaman Luar Negeri
     Kewajiban pembayaran atas Pinjaman Luar Negeri terdiri dari cicilan pokok
pinjaman, bunga pinjaman dan beberapa jenis kewajiban lainnya. Untuk setiap jenis
kewajiban tersebut masing-masing mempunyai cara perhitungan dan pembayaran
sendiri.

    Pelaksanaan pembayaran pinjaman luar negeri pada dasarnya tergantung pada
ketentuan dan persyaratan masing-masing pinjaman yang bersangkutan. Semua
ketentuan tentang perhitungan besarnya angsuran, jadwal angsuran (amortization
schedule) dan tata cara pembayaran kembali pinjaman tersebut diatur dalam
NPPHLN (Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri) masing-masing.
Setiap pinjaman mempunyai ketentuan sendiri-sendiri yang berbeda antara satu loan
dengan loan yang lain.

    Pembayaran pinjaman luar negeri yang tepat waktu dan benar sangatlah penting
apabila dikaitkan dengan keterbatasan anggaran negara, biaya –biaya tambahan
seperti denda (penalty fee) dan potongan pembayaran (waiver) bisa dihindari. Lebih
dari itu kredibilitas dan negara dipertaruhkan.
1. Pembayaran Pokok Pinjaman

       Pokon Pinjaman (principal outstanding) adalh jumlah realisasi pinjaman yang
telah dinyatakan dalm suatu dokumen otorisasi penarikan (withdrawal authorization)
atau semacamnya yang diterbitkan oleh pihak pemberi pinjaman. Berdasrkan nilai
pokok pinjaman tersebut maka timbul kewajiban pembayaran angsuran pada periode
tertentu sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada NPPHLN.

       Adapun jumlah pokok tiap periode pembayran dipengaruhi oleh beberapa
factor, antara lain: nilai pinjaman, lama masa angsuran dan pola perhitungan yang
digunakan oleh pemberi pinjaman.Terkait dengan perhitungan pembayaran angsuran
pokok pinjaman, ada dua metode yang lazim digunakan, yaitu: pro rata dan annuitas.
Metode Pro Rata

        Ada dua jenis pendekatan yang digunakan dalam menghitung angsuran
pokok pinjaman dengan menggunakan metode prorata. Pendekatan pertama
sebagaimana, menggunakan rumus (10.1) akan menghasilkan angsuran yang sama
untuk tiap periodenya. Sedangkan pendekatan yang kedua dikenal dengan Equal
Principal Payment on New Outstanding Disbursement Approach, rumus (10.2), akan
menghasilkan jumlah angsuran yang berbeda untuk tiap periodenya. Pendekatan ini
diterapkan oleh pemberi pinjaman untuk pinjman yang menurut jadwal seharusnya
sudah closing date, namun karena suatu dan lain hal dana pinjaman belum
seluruhnya ditarik sehingga dilakukan perpanjangan (extension) sementara periode
pembayaran pokok sudah jatuh tempo.


                                   Nilai Pinjaman               (10.1)
         Angsuran =
                               Jumlah Periode Angsuran
 254                                                                    Manajemen Kas




                 Outsanding Nilai Pinjaman pada Tanggal Tertentu
Angsuran =                                                                (10.2)
                           Jumlah Sisa Periode Angsuran
Contoh:
Pinjaman “Loan A” sebesar USD 1000.000 disediakan untuk pembiayaan “Proyek
ABC”, telah dinyatakan efektif (loan efektif date) pada tanggal 15 september 1997
denganketentuan pembayaran kembali sebagai berikut:
a. Pembayaran pokok pertama mulai tanggal 15 Januari 1999 untuk masa selama 5
    tahun, dibayar setiap 6 bulanan (per semester/semi-anually) atau 10 kali angsuran
    pokok yang sama besarnya.
b. Sampai saat closing date ternyata jumlah pinjaman yang ditarik hanya sebesara
    USD 900.000 maka sisa dana sebesar USD 100.000 dilakukan pembatalan
    (cancellation).
c. Dalam pelaksanannya terjadi transaksi penarikan sebagai berikut:
    • 10 Desember 1997 USD 200.000
    • 6 Agustus 1998       USD 300.000
    • 15 Februari 1999 USD 100.000
    • 25 Juli 1999          USD 250.000
    • 10 September         USD 50.000

 Perhitungan Angsuran:
 Karena terdapat pembatalan sebanyak USD 100.000 maka angsuran setiap
 periodenya adalah:

 Angsuran = USD 900.000 = USD 90.000
                  10

 Dengan menggunakan pendekatan Equal Principal Payment on New Outstanding
 Disbursement Approach, maka angsuran tiap periodenya adalah:

 Tabel 10.1 Pembayaran Pokok Pinjamanan dengan pendekatan Equal Principal
 Payment on New Outstanding Disbursement Approach
                 Jumlah
    Tanggal                     Penarikan         Angsuran Pokok
                Outsanding
    10/12/1997          -           200,000            -
     6/8/1998        200,000        300,000            -
                                                                         1)
    15/1/1999        500,000            -           50,000
    15/2/1999        450,000        100,000            -
                                                                         2)
    15/7/1999        550,000            -           61,000
    25/7/1999        489,000        250,000            -
    10/9/1999        739,000         50,000            -
                                                                         3)
    15/1/2000        789,000            -           98,625
Manajemen Dana Pinjaman Luar Negeri                                                    255

     15/7/2000           690,375              -              98,625
                                                                ‘
                                                                                  4)
                                                                ‘
                 Total                  900,000              900,000
1)
     Angsuran = USD (300.000 + 200.000) = USD 50.000
                           10
2)
     Angsuran = USD (500.000 – 50.000 + 100.000) = USD 61.000
                                9
3)
   Angsuran = USD (550.000- 61.000 + 250.000 + 50.000) = USD 98.625
                                      8
4)
   Untuk pembayaran angsuran tanggal 15/7/2000 dan seterusnya sampai denga
tanggal jatuh tempo jumlah angsuran pokok tidak berubah yaitu USD 98.625.

Metode Annuitas

     Berbeda dengan metode prorata, pada metode annuitas jumlah angsuran pokok
akan berbeda tiap periodenya. Dengan metode ini, jumlah angsuran pokok akan
menunjukkan angka yang semakin besar sedangkan jumlah bunga yang dibayar
akan semakin kecil. Rumus (10.3) adalah rumus yang digunakan untuk menghitung
total pembayaran (angsuran pokok plus bunga). Nilai R selalu tetap untuk tiap
periode pembayaran.

                      A
            R =                                                        (10.3)
                     A (n, i)

     Dalam menghitung A (n, i) perlu diperhatikan syarat-syarat pada NPPHLN,
apabila disebutkan annuitas akhir periode maka yang digunakan adalah rumus (10.4)
-nilai A (n, i) pada rumus ini dapat dilihat pada tabel present value annuity-. Namun
apabila yang disebutkan annuitas awal periode maka yang digunakan adalah rumus
(10.5).
                            1- (1 + i )-n
             A (n, i) =                                                 (10. 4)
                                 i

                            1- (1 + i )-n x       (1 + i )
                                                                        (10. 5)
             A (n, i) =
                                  i
Keterangan:

R            = Jumlah total pembayaran tiap periode (bunga dan pokok pinjaman)
A            = Nilai NPPHLN
256                                                                   Manajemen Kas



A (n, i)  = Present value annuity mata uang loan dengan tingkat bunga i dalam
periode n
i         = Tingkat bunga
n         = Banyaknya angsuran

    Sedangkan angsuran pokok dapat dihitung dengan menggurangkan R dengan
bunga yang dibayarkan setiap periodenya. Jumlah bunga didapat dengan mengalikan
i dengan jumlah pinjaman yang outstanding. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan
contoh berikut.



Contoh:
Dalam NPPHLN untuk pinjaman “Loan B” dengan nilai pinjaman sebesar JPY
1.000.000 yang harus dibayar kembali dalam 5 kali angsuran dengan tingkat suku
bunga 5 %.

Soal 1: Hitung pokok pinjaman untuk tiap periodenya jika yang digunakan adalah
annuitas untuk akhir periode.
Soal 2 : Hitung pokok pinjaman untuk tiap periodenya jika yang digunakan adalah
annuitas untuk awal periode.

Soal 1:

            A
 R =
           A (5, 5%)

           JPY 1.000.0000
       =
             4,3294809
       = JPY 230.974,57

Berikut ini pembayaran pokok angsuran selama lima periode:

Tabel 10.2 Contoh perhitungan pembayaran pokok pinjaman (anuitas akhir periode)
               Pinjaman                                            Total
 Periode                         Bunga       Pokok
              Outstanding                                       Pembayaran
   1         1,000,000.00        50,000.00      180,974.79       230,974.79
   2           819,025.21        40,952.00      190,022.70       230,974.79
   3           629,002.51        31,450.99      199,523.80       230,974.79
   4           429,478.71        21,474.80      209,499.99       230,974.79
   5           219,978.72        10,996.07      219,978.72       230,974.79
            Total              154,873.86      1,000,000.00     1,154,873.95

Soal 2:
                    A
    R =
            A (5, 5%) x (1 + 0,05)

             JPY 1.000.0000
Manajemen Dana Pinjaman Luar Negeri                                             257




         = JPY 219.975,78




Pembayaran pokok angsuran selama lima periode adalah sebagai berikut:

Tabel 10.3 Contoh perhitungan pembayaran pokok pinjaman (anuitas awal periode)
               Pinjaman                                             Total
 Periode                               Bunga        Pokok
              Outstanding                                        Pembayaran

     1        1,000,000.00                -       219,975.99     219,975.99
     2         780,024.01             39,001.20   180,974.79     219,975.99
     3         599,049.22             29,952.46   190,022.70     219,975.99
     4         409,025.69             20,452.16   199,523.80     219,975.99
     5         209,502.72             10,474.13   209,502.72     219,975.99

Total                                 99,879.95   1,000,000.00   1,099,879.95


Waktu Pembayaran angsuran Pokok

    Waktu pembayaran angsuran pokok pinjaman berbeda-beda tegantung
kesepakatan. Biasanya waktu pembayaran angsuran pokok disebutkan secara tegas
dalam NPPHLN berikut amortization schedule-nya. Dalam kondisi seperti ini, apabila
sampai dengan tanggal batas penarikan (closing date) jumlah yang ditarik tidak sama
dengan nilai NPPHLN maka lender akan mengirimkan revised amortization schedule.
Sebaga akibatnya pembayran angsuran pokok pinjaman harus mengikuti jadwal yang
baru.

    Untuk loan-loan tertentu waktu pembayaran pokok tidak disebutkan secara tegas
di dalam NPPHLN. Dalam keadaan seperti ini, NPPHLN hanya memberikan
perkiraan waktu atau patokan tertentu seperti:
    a. Pembayaran pokok pertama menuggu jadwal pembayran yang akan
        dikirimkan oleh lender.
    b. Pembayaran pokok pertama dilakukan lima bulan setelah availability date
        berakhir.
    c. Pembayaran pokok pertama dilakukan enam bulan setelah kesiapan proyek.
    d. Pembayaran pokok pertama dilakukan 20 hari setelah efektif date.
258                                                                   Manajemen Kas



   e. Pembayaran pokok pertama dilakukan 6 bulan setelah tanggal penarikan
      terakhir.
   f. Pembayaran pokok pertama dilakukan 6 bulan setelah tanggal pengiriman
      barnag.
   g. Pembayaran pokok pertama 6 bulan setelah drawdown.


2. Pembayaran Bunga Pinjaman

     Metode penghitungan bunga berbeda tergantung jenis loan. Untuk jenis pinjaman
tertentu seperti ADB-SF dan Islamic Development Bank (IDB) tidak dikenakan bunga,
sebagai gantinya dikenakan service fee, sedangkan pada IDA dikenakan service
charge.

Basis perhitungan hari yang digunakan
Dalam perhitungan bunga dikenal tiga macam basis perhitungan, yaitu:
    a. 1 bulan dihitung menurut hari yang sebenarnya dan 1 tahun dihitung 365
        hari;
    b. 1 bulan dihitung 30 hari dan 1 tahun dihitung 360 hari;
    c. 1 bulan dihitung menurut hari yang sebenarnya dan 1 tahun dihitung 360
        hari.

Pemilihan perhitungan hari bunga tersebut tergantung pada ketentuan dalam
NPPHLN yang bersangkutan.

Bunga = Jumlah pinjaman (Outstanding) x % bunga x jumlah hari bunga             (10.6)
                                    360 atau 365

     Pada umumnya pihak pemberi pinjaman menggunakan rumus perhitungan
bunga seperti tersebut di atas. Namun demikian untuk pemberi pinjaman tertentu ada
variasi dalam penerapannya, misalnya pinjaman kredit dari KFW Jerman,
perhitungan bunganya tidak langsung menggunakan rumus di atas, tetapi melalui
cara sebagai berikut:

Tahap pertama menentukan interest number (IN) dengan rumus:

       IN = Kumulatif Penarikan Bunga x Hari Bunga               ..... (10.7)
                                     100

Tahap kedua: menghitung jumlah bunga yang harus dibayar dengan rumus:

Bunga = IN x Tingkat Bunga
…(10.8)
                360
Manajemen Dana Pinjaman Luar Negeri                                              259

Macam Tingkat Bunga Pinjaman
      Pada dasarnya ada dua macam tingkat bunga yang seringkali ditetapkan
dalam NPPHLN, yaitu tingkat bunga tetap (fixed interest rate) dan tingkat bunga
berubah-ubah (variable interest rate). Di samping kedua jenis bunga tersebut untuk
pinjaman tertentu tingkat bunga yang diterapkan merupakan perpaduan dari kedua
jenis tingkat bunga di atas yang merupakan tingkat bunga rata-rata (weighted
average interest rate).

      Yang dimaksud dengan tingkat bunga tetap adalah tingkat bunga yang telah
ditetapkan dalam NPPHLN danberlaku sampai dengan dilunasinya seluruh pinjaman.
Sedangkan tingkat bunga yang berubah-ubah adalah tingkat bunga pada setiap
periode tertentu akan dilakukan peninjauan kembali, umumnya didasarkan pada
perkembangan suku bunga tertentu, misalnya: “LIBOR + 0,5%” atau “JLTR +
0,20%”. Bahkan pada pinjaman tetentu tingkat bunga berubah setiap terjadinya
transaksi penarikan yang tanggalnya berlainan pada pinjaman tersebut.
     Adapun untuk tingkat bunga rat-rata (weighted average interest rate) yang antara
lain diterapkan untuk pinjaman kresit ekspor dari KfW Jerman, dihitung dengan cara
sebagai berikut:
     a. Untuk setiap penarikan sejumlah tertentu, akan diberikan tingkat bunga
         tertentu berdasrkan tingkat bunga yang berlaku di LIBOR pada tanggal
         tersebut ditambah tingkat margin tertentu (misalnya 0,50%).
     b. Tingkat bunga hasil perhitungan tersbut di atas kemudian diintegrasikan
         degan tingkat bunga rata-rata sebelumnya denga rumus weighted average
         interest rate sebagai berikut:

Bunga = (Outstanding 1 x Average Interest 1) + (Penarikan 2 x Tingkat Bunga 2)
......(10.9)
                             Outstanding 1 + Penarikan 2

Catatan: Outstanding 1 adalah jumlah pinjaman sebelum ditambah penarikan terakhir
dan penarikan 2 adalah penarikan terakhir. Average interest 1 adalah tingkat bunga
rata-rata pada posisi outstanding 1, sedangkan tingkat bunga 2 adalah tingkat bunga
untuk penarikan terakhir.

Contoh:
Jumlah kumulatif penarikan dan pinjaman KfWLA No. “F-007” pada tanggal 1 Juli
2000 adalah EUR 100.000 dengan tingkat bunga gabungan (average interest rate)
6,5 %. Pada tanggal 2 Agustus 2000 terdapat penarikan sejumlah EUR 20.000
dengan tingkat bunga 7,15%. Maka untuk menghitung tingkat bunga gabungan
setelah dintegrasikan dengan penarikan terakhir adalah:

Tingkat Bunga = (100.000 x 6,52%) + (20.000 x 7,15%) = 6,625%
                          100.000 + 20.000

Ketentuan pada NPPHLN pinjaman KfW yang menganut pendekatan weighted
average rate ini, antara lain juga menetapkan bahwa penarikan yang terakhir, KfW
akan mengubah tingkat bunga dari variable interest rate menjadi fixed interest rate
260                                                                    Manajemen Kas



dan selanjutnya tingkat bunga tetap inilah yang akan berlaku untuk perhitungan
bunga pinjaman tersebut sampai pinjaman lunas.

Periode Pembayaran Bunga
     Perhitunga bunga dimulai sejak tanggal transaksi penarikan yang pertama
sedangkan periode pembayaran bunga pada umumnya dilakukan dua kali setahun
(semiannual) atau enam bulan. Untuk pinjaman tertentu pembayaran bunga harus
dilakukan 4 kali setahun atau setiap tiga bulan (triwulan).


   Apabila dikaitkan dengan periode pembayaran angsuran pokok, terdapat tiga
kemungkinan yaitu:
   a. Periode pembayaran bunga berbeda dengan periode pembayaran pokok.
   b. Sebelum pembayaran angsuran pokok jatuh tempo, periode pembayaran
      bunga ditentukan berbeda. Namun sejak saat periode pembayaran bunga
      disamakan dengan periode pembayaran angsuran pokok pinjaman.
   c. Periode pembayaran bunga dan angsuran pokok selalu sama.

Contoh:
NPPHLN dengan LA No. “AL-005” yang ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2001
senilai EUR 1.000.000,00efektif tanggal 1 April 2000. Pada tanggal 1 April
2001terdapat penarikan dana sebesar EUR 500.000,00 dengan bunga tetap yang
berlaku adalah 7 % per tahun. Tanggal jatuh tempo pembayaran bunga adalah
tanggal 15 Juni 2001, apabila dalam perhitungan bunga menggunakan asumsi:
    • Menurut hari 1 tahun dihitung 360 hari
    • Menurut hari sebenarnya 1 tahun dihitung 365 hari
    • 1 bulan dianggap 30 hari dan 1 tahun 360 hari
    • Menggunakan pendekatan Interest Number (IN) dalam perhitungan bunga
        seperti yang digunakan KfW

Untuk perhitungan hari bunga adalah sebagai berikut :
   • Perhitungan hari sebenarnya, maka jumlah hari bunga = 76 hari yaitu: April
       30 hari, Mei 31 hari dan Juni 15 hari.
   • Apabila 1 bulan dianggap 30 hari, maka jumlah hari bunga = 75 hari, yakni:
       April 30 hari, Mei 30 hari dan Juni 15 hari.

Maka perhitungan bunganya adalah sebagai berikut:
   • Bunga = (500.000 x 7% x 76) : 360 = EUR 7.388,89
   • Bunga = (500.000 x 7% x 76) : 365 = EUR 7.287,67
   • Bunga = (500.000 x 7% x 75) : 300 = EUR 7.291,66
   • Menentukan interest number terlebih dahulu (500.000 x 76) : 100 =
        380.000, selanjutnya perhitungan bunganya = (380.000 x 7) : 360 =
        EUR 7.388,89
Hasil dari perhitungan bunga melalui cara a) atau d) ternyata jumlahnya sama.

    Untuk pinjaman yang mempergunakan system pooling (pooling system) jumlah
bunga yang dibayar pada saat jatuh tempo disesuaikan dengan beban tambahan
Manajemen Dana Pinjaman Luar Negeri                                                 261

akibat fluktuasi kurs degan perhitungan menggunakan perkalian index adjustment
tertentu.




   Selanjutnya di bawah ini ditampilkan tabel bunga yang diterapkan beberapa
pemberi..pinjaman..luar..negeri:

Tabel 10.4 Tingkat Bunga Pada Beberapa Negara Lender
      Pemberi                             Hari Bunga
                      Tingkat Bunga                                    Keterangan
   Pinjaman LN                              Setahun
         IDA               0,75%              360
        IFAD                 4%               360
     ADB (SF)                1%               360
     ADB (OF)            6 - 11%              360                     Tetap/Variabel
         IDB            2,5% - 3%             360
       USAID              2 - 3%              365
    OEFC/JBIC               2,6%              365
   Kuwait Fund           3 - 4%               360
      US Exim              9,25%              365
   EDC Canada               8,3%              360
     Japan KE          LTPR ± 0,2%            360
       IBRD              6 - 11%              360                     Tetap/Variabel

Dari tabel tersebut tampak bahwa tingkat buna yag dikenakan pihak pemberi
pinjaman sangat bervariasi mulai dai 0,75% sampai dengan 11%.

3. Pembayaran Biaya Lainnya

         Selain pembayaran angsuran pokok dan bunga, masih terdapat beberapa
kewajiban pembayaran biaya lainnya yang meliputi: management fee, commitment
fee, insurance fee, legal fee, extention fee, late disbursement interest, penalty fee dan
prepayment fee. Dalam hal pengenaan biaya lainnya ini tidak ada keseragaman
dalam pengenaannya, oleh karena itu perlu dipelajari persyaratan pada masing-
nasing NPPHLN dan karekteristik dari setiap pemberi pinjaman/ lender.

Management Fee
    Yang dimaksud dengan management fee adalah biaya yang dibayarkan kepada
pihak kreditor sehubungan dengan pinjaman yang diberikan, dan dihitung
berdasarkan presentase tertentu dari nilai NPPHLN.

     Biaya manajemen dikenakan hanya sekali selama umur pinjaman. Dalam
beberapa pinjaman, biaya ini sering disebut dengan handling fee dan up front fee.
Sedangkan dalam pinjaman EFIC Australia disebut facility fee dan pada pinjaman
tertentu dapat berupa out of pocket expenses yang harus dibayar dalam jumlah
tertentu.
262                                                                   Manajemen Kas




     Pada umumnya biaya manajemen harus dibayar 30 hari setelah tanggal
penandatanganan pinjaman, kecuali untuk pinjaman yang berasal dari ABN AMRO,
Perancis dan beberapa pinjaman Jerman, pembayaran dilakukan paling lambat 45
hari setelah tanggal penandatanganan NPPHLN. Pada pinjaman tertentu seperti EDC
Canada, pembayaran biaya manajemen ditagih bersamaan dengan tanggal jatuh
tempo pembayaran bunga/pokok.

    Adapun prosentase biaya manajemen tersebut berkisar antara 0,15 % sampai
dengan 0,5%. Namun pada beberapa pinjaman kredit ekspor dari US Exim
prosentasenya mencapai 0,75%. Demikian juga untuk pinjaman baru dari IBRD
dikenakan yang disebut front-end fee 1% dari nilai loan, yang harus dibayar setelah
penandatanganan loan. Untuk beberapa pinjaman, biaya manajemen tidak
dinyatakan dalam prosentase tetapi langsung dinyatakan besarnya dalam nilai mata
uang. Tidak semua pinjaman dikenai kewaiban pembayaran menagement fee,
namun pada pinjaman tertentu yang tidak dikenai management fee ternyata
prosentase untuk biaya komitmen lebih besar.

Commitment Fee
     Commitment fee adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam sehubungan
dengan adanya sisa pinjaman yang belum ditarik atas ikatan pinjaman dalam jumlah
tertentu. Jumlahnya dihitung berdasarkan presentase tertentu dari sisa pinjaman
yang belum ditarik. Pengertian sisa pinjaman (undisbursed) di sini adalah selisih
antara jumlah atau pagu pinjamanyang telah disetujui (diperjanjikan) dengan total
realisasi penarikan dana pinjaman berkenaan. Tidak semua pinjaman dikenai biaya
komitmen, misalnya untuk pinjaman dari OECF Jepang, IDB, dan pinjaman kredit
ekspor dari Inggris, Jepang dan Dresdner Jerman tidak dibebani biaya komitmen.

     Biaya komitmen diperhitungkan sejak tanggal loan agreement dinyatakan efektif
atau tanggal penandatangan loan agreement, dengan tingkat prosentase berkisar
antara 0,10 % sampai dengan 0,75% per tahun. Pada umumnya periode pembayaran
ditagih setiap 6 bulan (semester), kecuali pada pinjaman tertentu seperti dari ABN
AMRO dan pinjaman Austria tertentu pembayarannya dilakukan setiap 3 bulanan (4
kali setahun). Khusus untuk biaya komitmen dari kredit ekspor Perancis, pembayaran
biaya komitmen dilakukan di muka. Untuk pinjaman tertentu , seperti loan ADB
mempunyai perhitungan sendiri untuk commitment charge yang besarnya mulai
dihitung sejak 60 hari.

Credit Application Fee
     Credit application fee sebenarnya adalah biaya komitmen yang dibayar dengan
cara angsuran, sehingga fee ini juga diperhitungkan pengenaan bunga (karena
diangsur). Jenis fee ini misalnya diterapkan pada pinjaman yang berasal dari
pinjaman kredit ekspor Amerika Serikat dengan perhitungan seperti di bawah ini:

Credit Application Fee = Nilai NPPHLN x % Credit application fee
(10.10)
Manajemen Dana Pinjaman Luar Negeri                                          263

Late disbursement Interest
     Late disbursement interest adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam
disebabkan keterlambatan peminjam memenuhi taget penarikan dana pinjaman yang
telah disepakati sampai dengan periode tertentu. Besaran biaya ini ditentukan
berdasarkan presentase tertentu dari selish target penarikan pinjaman. Pinjaman
yang dikenakan biaya ini sangat jarang kecuali untuk beberapa pinjaman komersil
seperti Commerzbank (Netherland). Biaya ini dikenakan terhadap selisih target
penarikan dengan realisasi penarikan dikalikan prosentase tertentu yang berkisar
0,1% s.d. 0,5% sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penalty fee / Overdue interest (denda)
    Penalty fee adalah biaya yang dikenakan karena keterlambatan dan atau
kekurangan pembayaran pokok, bunga atau biaya komitmen. Besarnya berkisar 1%
sampai dengan 2 5 di atas tingkat prosentase bunga yang dikenakan kepada loan
bersangkutan, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

Selisih Kurang pembayran x % penalty fee x lama hari terlambat
(10.11)
                          360 atau 365

     Cara pengenaan penalty fee ini cukup beragam, baik dalam pengenaan terhadap
jenis pembayarannya maupun tingkat prosentase yang dikenakan. Misalnya untuk
pinjaman kredit ekspor dari Lloyds Inggris, keterlambatan pembayaran pokok
dibebani 1 % dari tingkat bunga rata-rata, dan untuk keterlambatan pembayaran
bunga dikenai 2% di atas tingkat bunga rata-rata sedangkan keterlambatan
pembayaran Commitment fee tidak dikenai penalty.

Prepayment fee
    Yang dimaksud dengan prepayment fee adalah biaya yang dikenakan oleh pihak
pemberi pinjaman apabila peminjam melunasi pinjamannya lebih cepat dari waktu
dan atau jadwal yang telah ditetapkan dalam kesepakatan (NPPHLN) dengan
caramenghtung sebagai berikut:

Pokok Pinjaman yang Diprepayment x % Prepayment Fee
(10.12)

         Besarnya prosentase biaya prepayment sekitar 0,1% sampai 0,8% dan
tingkat pengenaannya tergantung waktu percepatan prepayment.

Insurance Fee atau Insurance Premium
    Pada NPPHLN khususnya untuk pinjaman kredit ekspor biasanya memuat
ketentuan tentang biaya asuransi, yang pengenaaannya pada prosentase tertentu
(berkisar 2% - 6%) dari nilai pengiriman barng. Secara umum terdapat dua perlakuan
terhadap biaya asuransi, yaitu:
    a. Apabila pada NPPHLN dinyatakan bahwa biaya asuransi harus dibayar oleh
        peminjam, maka pada saat jatuh tempo peminjam harus memenuhi
        kewajiban pembayaran asuransi ini. Besarnya biaya asuransi yang harus
264                                                                  Manajemen Kas



        dibayar akan diberitahukan oleh pemberi pinjaman kepada pemerintah RI
        selaku borrower berdasarkan prosentase tertentu dari nilai pengiriman
        barang. Untuk ini, biasanya peminjam harus membayar biaya asuransi
        kepada badan yang mengkoordinir asuransi ini, misalnya NCM untuk
        pinjaman KE dari Belanda, dan untuk pinjaman KE Jerman pembayarannya
        dilakukan kepada Hermes.
     b. Biaya asuransi sudah termasuk dalam nilai loan agreement. Dengan
        demikian setiapada penarikan yang berarti pengiriman barng maka akan
        dibebani tambahan biaya asuransi.

         Jumlah biaya asuransi ini pada pinjaman tertentu sudah dicantumkan jumlah
        maksimal biaya asuransi yang harus dibayr. Dalam hai ini, jika ternyata
        realisasi biaya asuransi yang dikenakan oleh pemberi pinjaman lebih besar
        dari jumlah uang yang telah disebutkan maka peminjam dapat menolak
        membayar kelebihan dari jumlah yang telah tercantum dalam NPPHLN.


I.   Penatausahaaan PHLN

    Penatausahaan berkaitan dengan pembayaran PHLN dimulai dengan registrasi
setiap NPPHLN. Penatausahaan NPPHLN dapat dikategorikan sebagai
penatausahaan statis, oleh karena setelah data pokok direkam dan NPPHLN diberi
nomor register, dokumen tersebut disimpan dalam file kepustakaan dan baru dilihat
kembali apabila diperlukan dalam rangka pemeriksaan perhitungan penarikan
maupun pembayaran.

     Penatausahaan data Pinjaman dan Pinjaman Luar Negeri serta
perkembangannya dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan cq. Subdit APHLN
(Administrasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri) pada direktorat PPHLN melalui
penatausahaan, pendokumentasian dan menyusun perkiraan pinjaman luar negeri
serta pengembaliannya. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, subdit APHLN
selama ini dengan mengimplementasikan software DMFAS (Debt Management and
Financial Analysis System) menangani administrasi pinjaman dan hibah luar negeri
yang meliputi registrasi, transaksi, penarikan (disbursement) dan pembayran
(repayment) serta perekaman data dan pelaporan yang berkaitan dengan loan dan
grant.
    Adapun jumlah loan yang telah diregistrasi melalui DMFAS yang dikelola subdit
APHLN Dit PPHLN per awal Januari 2005 sebanyak 4.481 loan/grant yang terdiri
dari:
    a. Pinjaman lama (sebelum tahun 1966)              :    46
    b. Multilateral                                    : 881
    c. Bilateral                                       : 1.747
    d. Kredit Ekspor                                   : 1.381
    e. Komersial                                       :    49
    f. Leasing                                           :   90
    g. Obligasi                                        :    23
    h. Grant / Hibah                                   : 264
Manajemen Dana Pinjaman Luar Negeri                                          265

    Selanjutnya penatausahaan data PHLN ini meliputi pula penatausahaan data
transaksi penarikan dan pembayaran dapat dikategorikan sebagai penatausahaan
dinamis karena pada data tersebut terus berkembang dan harus selalu di update.
Dalam penatausahaan data penarikan sumber data dapat dikelompokkan ke dalam:
    a. Sumber data primer yaitu kreditor/lender di luar negeri.
    b. Sumber data sekunder yaitu Bank Indonesia
    c. Sumber data tersier yaitu pengguna dana/proyek/bank penata usaha
        penyalur dana untuk penerusn pinjaman LN.

     Informasi utama diharapkan datang dari sumber data primer, tetapi adakalanya
oleh karena sumber tersebut independen sifatnya dan hanya mengirimkan data yang
diharapkan ternyata disampaikan kepada Bank Indonesia atau proyek yang
bersangkutan contohnya dalam hal supplier’s credit. Tidak jarang pula, alamat yang
dituju adlah nama personal pejabat yang umumnya sudah berganti karena mutasi.
Selain itu data pada umumnya disampaikan melalui pos maka juga terdapat
tenggang waktu antara pengiriman sampai diterimanya dokumen rata-rata dua
minggu sampai satu setengah bulan.


J.   Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS)

    DMFAS adalah suatu software yang didisain untuk menyelenggarakan fungsi
manajemen pinjaman luar negeri baik pada dimensi ekonomi (makro) maupun
dimensi administrasi (mikro). DMFAS dirancang untuk mampu menyajikan informasi
mengenai pinjaman dan hibah luar negeri pemerintah secara akurat dan up to date
serta memonitor perkembangannya. DMFAS ini merupakan kerjasama teknis antara
Departemen Keuangan RI dengan UNDP/UNCTAD yang telah diimplementaasikan
sejak tahun 1989. Beberapa negara lain di Asia dan Afrika juga telah menerapkan
software yang sama dan telah tebukti sangat membantu dalam hal pengelolaaan data
pinjaman luar negeri.

     Dalam penerapannya, DMFAS digunakan untuk merekam seluruh data pokok
pinjaman dan hibah luar negeri secara rinci berdasarkan isi setiap dokumen NPPHLN
dan mengupdate setiap perkembangan loan masing-masig, termasuk perkembangan
fluktuasi kurs mata uang. Berdasarkan rekaman transaksi penarikan dan
pembayaran, DMFAS juga melakukan perhitungan dan menyusun jadwal pembayran
pokok, bunga dan kewajiban lainnya sekaligus menyajikan kewajiban yang harus
dibayar pada setiap tanggal jatuh tempo.

    Selain itu, melalui DMFAS juga disusun perkiraan rencana penarikan dan
rencana pembayaran untuk beberapa tahun mendatang yang sangat diperlukan
dalam menganalisa dampak moneter dan dalam menyusun anggaran pembayaran
utang pada APBN. Beragam laporan yang dihasilkan DMFAS baik mengenai realisasi
perkiraan PHLN sangat membantu pimpinan dalam pegambilan keputusan berkaitan
dengan pinjaman dan hibah luar negeri.
266                                                                   Manajemen Kas



K. Prosedur Pembayaran Kewajiban kepada Pemberi Pinjaman Luar Negeri
    Prosedur pembayarn kewajiban kepada pemberi pinjaman luar negeri melibatkan
subdit APHLN, BI dan Direktorat PKN. Gambar 10.2 menerangkan secara sederhana
proses pembayaran kewajiban pinjaman luar negeri.

      Subdit. APHLN             Bank Indonesia               Direktorat PKN


                               Melakukan Transfer            Subdit APHLN
      Menerima Nota                                         Menerbitkan SPM
                                  ke Rekening
        Tagihan /                                             Pengesahan
                                    Lender
         Billing




                               Menyusun Laporan             Subdit Adm. BUN
       Melakukan
                                   Realisasi                menerbitkan SP2D
      Pengujian atas
                                 Pembayaran                   Pengesahan
       Perhitungan




                                  Melakukan                     Laporan
    Menerbitkan Surat
                                Rekonsiliasi data            Realisasi APBN
      Permintaan
                                bersama APHLN
      Pembayaran




 Gambar 10.2: Prosedur Pembayaran Kembali Pinjaman Luar Negeri
Berikut ini penjelasan dari gambar di atas:
1. Pihak pemberi pijaman mengirimkan Nota Tagihan kepada pemerintah RI selaku
    borrower- dalam hal ini DJPBN cq Subdit APHLN Dit. Pengelolaan PHLN –
    mengenai pembayaran pinjaman yang akan jatuh tempo. Nota tagihan (Billing
    Statemnt) ini antara lain memuat informasi tentang:
    a) Tanggal jatuh tempo pembayaran
    b) Nialai tagihan
    c) Perhitungan bunga,pokok, atau biaya lain yang harus dibayar,
    d) Jenismata uang (currency) yang diminta serta
    e) Alamat dan rekening penerima pembayaran, ataupun juga
    f) Informasi lain yang berkaitan dengan loan bersangkutan.
2. Atas dasar Nota Tagihan yang diterima, kemudian Dit. PKN c.q. Subdit APHLN
    Dit. Pengelolaan PHLN mengadakan pengujian dan meneliti antara lain tentang
    kebenaran perhitungannya, tingkat bunga, hari bunga, jumlah angsuran pokok,
    dengan menggunakan pembanding data rencana pembayaran perhitungan
    DMFAS.
3. Nota tagihan yang telah diteliti dan sudah diketahui pasti jumlah yang menjadi
    kewajiban pemerintah pada tanggal jatuh tempo segera dibuatkan Surat
    Permintaan Pembayaran dari Dit. PKN kepada Bank Indonesia c.q. Direktorat
    Luar Negeri agar dilakukan pembayarn pada tangal jatuh tempo.
Manajemen Dana Pinjaman Luar Negeri                                        267

4. Atas dasar SPM tersebut Bank Indonesia akan melakukan pembayaran melalui
   Telegraphic transfer kepada pihak lender, dan rekaman telegraphic tranfer
   dimaksud dikirimkan kepada Dit. Pengelolaan PHLN sebagai bukti bahwa
   perintah pembayaran telah dilaksanakan. Pembayaran kewajiban yang
   berhubungan dengan pinjman luar negeri akan membebani rekening BUN
   (rekening kas negara nomor 502.000.000).
5. Setiap pertengahan bulan dan akhir bulan, Bank Indonesia menyampaikan daftar
   realisasi pembayaran kewajiban kepada pihak pemberi pinjaman luar negeri
   sebagai bahan verifikasi atas permintaan pembayaran yang telah diterbitkan
   DJPBN (Dit. Pengelolaaan PHLN).
6. Atas dasar hasil verifikasi realisasi pembayaran utang luar negeri tersebut
   selanjutnya –selambat-lambatnya tanggal 8 bulan berikutnya diterbitkann SP2D
   Pengesahan Pembayaran Utang Luar Negeri oleh Dit. Pengelolaaan Kas Negara
   cq subdit Administrasi BUN untuk pembayaran utang luar negeri yang telah
   dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada bulan sebelumnya.

    Dalam kegiatan penyelesaian dan penatausahaan tagihan/transaksi pembayarn
kembali pinjaman, masalah yang dihadapi juga serupa dengan masalah transaksi
penarikan seperti diuraikan sebelumnya. Akan tetapi, oleh karena pada umumnya
schedule pembayran sudah terekam dalam sistem DMFAS, maka apabila dokumen
tagihan belum diterima semntara tangal jatuh tempo sudah semain dekat maka
estimsi berdasarkan schedule perhitungan system komuter DMFAS dapat
dipergunakan untuk menghindari denda karena keterlambatatan pembayaran.
Masalah lain, dalam hal penyelesaian tagihan adalah kurangya peguasaan bahasa
dan substansi dari dokumen yang sangat beragam. Demikianlah gambaran umum
penanganan penatausahaan sampai dengan pembayarn kembali pinjaman luar
negeri.

RANGKUMAN MATERI

         Manajemen utang negara bisa didefinisikan sebagai keseluruhan proses
pencarian sumber, negosiasi, analisa, penggunaan, pembayaran, pencatatan dan
pelaporan semua utang negara baik yang bersumber dari pihak luar maupun
domestik, hal tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi posisi kas negara.
Fungsi utama manajemen utang seharusnya dipegang oleh unit khusus yang
menangani utang yang biasa disebut dengan Debt Managament Unit. Selain itu ada
juga fungsi-fungsi pendukung yang secara tidak langsung terlibat dalam manajemen
utang antara lain: parlemen, departemen keuangan, badan pemeriksa, kementrian
perundang-undangan, fungsi akuntansi, kementrian perencanaan, bank sentral dan
kementrian/lembaga pengguna pinjaman. Siklus pinjaman luar negeri dimulai dari
proses perencanaan dan diakhiri dengan proses pembayaran pokok dan bunga.
Sementara prosedur pengelolaan dimulai dari front office, middle office dan back
office. Pencairan atas dana pinjaman dapat dilakukan dengan menggunakan metode
pembiayaan pendahuluan, pembayaran langsung, rekening khusus dan pembukaan
letter of credit. Tahap akhir dalam siklus pinjaman berupa pengembalian pinjaman
terdiri dari pembayaran atas cicilan pokok pinjaman, pembayaran bungan pinjaman
dan biaya-biaya lain yang menjadi kewajiban.
268                                                                    Manajemen Kas




LATIHAN

1. Sebutkan 4 tujuan manajemen utang!
2. Jelaskan prosedur pengelolaan yang dilakukan oleh front office, middle office dan
   back office!
3. Ada berapa macam metode dalam pencairan dana pinjaman? Jelaskan!
4. Faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam pembayaran bunga
   pinjaman?
5. Biaya apa saja yang bisa dikategorikan sebagai biaya lain-lain dalam
   pembayaran pinjaman luar negeri?
6. Apa yang dimaksud dengan Debt Management and Financial Analysis System
   (DMFAS)?
BAB 11

ADMINISTRASI REKENING
PEMERINTAH LAINNYA




Tujuan Pembelajaran:

Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan mampu:

1.   memahami   administrasi rekening dana investasi (RDI);
2.   memahami   administrasi rekening pembangunan daerah (RPD);
3.   memahami   administrasi rekening bagian daerah dari sumber daya alam;
4.   memahami   pelaporan rekening pemerintah lainnya.




     Selain dari Rekening Kas Negara dan rekening Bendaharawan Umum Negara,
pemerintah juga mengelola beberapa rekening lainnya. Rekening-rekening ini
merupakan bagian dari sistem keuangan negara yang pengelolaan administrasinya
272                                                                   Manajemen Kas



berada di bawah Departemen Keuangan. Administrasi rekening pemerintah ini
terbagi menjadi tiga bagian:
      A. Administrasi Rekening Dana Investasi
      B. Administrasi Rekening Pembangunan Daerah
      C. Administrasi Rekening Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam

     Proses administrasi ini terdiri dari penyusunan rencana penggunaan dana atas
beban Rekening Pemerintah lainnya, Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas
beban Rekening Pemerintah Lainnya, penatausahaan penerimaan/pengeluaran
Rekening Pemerintah Lainnya, penyediaan data realisasi penerimaan/pengeluaran
Rekening Pemerintah Lainnya, dan penyiapan laporan Rekening Pemerintah lainnya.

      Tugas administrasi rekening lainnya ini terdapat pada Direktorat Jenderal
Perbendahraaan cq. Direktorat Pengelolaan Kas Negara – Subdirektorat Administrasi
Rekening Pemerintah Lainnya dengan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan cq. Direkorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal
Anggaran dan Perimbangan Keuangan cq. Direktorat Penerimaan Negara Bukan
Pajak dan Badan Layanan Umum, dan Bank Indonesia.

     Tugas utama administrasi rekening lainnya ini meliputi:
•   Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan rekening pemerintah lainnya
•   Penyaluran rencana penggunaan anggaran atas beban RDI dan RPD
•   Penyaluran dana atas beban rekening pemerintah lainnya
•   Penatausahaan rekening pemerintah lainnya
•   Pemantauan saldo rekening lainnya

      Untuk memudahkan pengadmistrasian ini, terdapat empat seksi dalam sub-
direkorat Admistrasi Rekening Pemerintah lainnya yaitu:
• Seksi A yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana penggunaan
    dana atas beban RDI dan RPD, penerbitan surat perintah pencairan atas beban
    RDI dan RPD, penatausahaan penerimaan/pengeluaran RDI dan RPD,
    penyediaan data realisasi, penerimaan/pengeluaranan RDI dan RPD, dan
    penyiapan lapora RDI dan RPD
• Seksi B yang mempunyai tugas melakukan pemindahbukuan/transfer dana atas
    rekening penerimaan SDA atas permintaaan Direktorat Penerimaan Negara
    Bukan Pajak dan Pembinaan Badan Layanan Umum, melakukan pencatatan
    mutasu dana termasuk pencatatan saldo rekening
• Seksi C yang mempunyai tugas melakukan pemindahbukuan/transfer dana atas
    beban rekening penerimaan negara bukan pajak yang belum disetor ke kas
    negara atas permintaan Dierktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan
    pembiayaan Badan Layanan Umum, melakukan pencatatan mutasi dana
    termasuk pencatatan saldo rekening.
• Seksi D yang mempunyai tugas melakukan penyaluran petunjuk teknis
    pengelolaan rekening perhitungan pihak ketiga, penatausahaan rekening
    perhitungan pihak ketiga, pencairan dana rekening perhitungan pihak ketiga, dan
    pemantauan saldo rekening pihak ketiga.

A. Administrasi Rekening Dana Investasi (RDI)
Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya                                    273


Kedudukan Rekening Dana Investasi


  Sumber Dana:                                                 Penggunaan
  • Pembayaran                                                 Dana:
     Kembali                                                   • Pembayara
     Pokok                                 RDI                    n Hutang
     Pinjaman;                                                 • Pembiayaan
  • Pembayaran                                                    Investasi
     Biaya                                                     • Pembiayaan
     Administras                                                  Modal Kerja
     i;
  • Dana APBN;
  • Pembayaran
     Kembali
     Dana
     Talangan.
     Gambar 11.1 Kedudukan RDI

      Penerapan sistem pencatatan berbasis kas pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara memerlukan suatu “rekening antara” untuk menampung transaksi
yang berasal dari pinjaman luar negeri yang diteruskan dalam bentuk pinjaman
kepada BUMN, BUMD, dan Pemerintah Daerah. Untuk itu dibentuk Rekening Dana
Investasi(RDI) yang berfungsi sebagai “rekening antara tersebut”.

      Rekening dana investasi ini akan berfungsi sebagai rekening untuk penerusan
pinjaman dari Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan
Pemerintah Daerah, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sumber dari Rekening Dana Investasi ini terdiri dari:
    a. Pembayaran kembali pokok pinjaman yang berasal dari pinjaman/hibah
        luar negeri yang diteruspinjamkan kepada BUMN, BUMD, Pemerintah
        Daerah, dan penerima pinjaman lainnya.
    b. Pembayaran kembali pokok pinjaman yang berasal dari RDI yang
        dipinjamkan kepada BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah, dan penerima
        pinjaman lainnya;
    c. Pembayaran biaya administrasi, denda, dan biaya-biaya lainnya yang
        timbul dari pemberian pinjaman;
    d. Pengembalian dana APBN yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk
        pembiayaan investasi dan modal kerja proyek-proyek pemerintah;
    e. Dana APBN yang dialokasikan oleh Pemerintah oleh RDI guna
        pembiayaan investasi dan modal kerja proyek-proyek pemerintah;
    f. Pembayaran kembali dana talangan dari RDI yang telah dikeluarkan untuk
        pembiayaan program Pemerintah.

                  Sedangkan penggunaan dana dari RDI adalah untuk:
274                                                                         Manajemen Kas



      a. Pembayaran sebagian hutang luar negeri yang diteruspinjamkan kepada
         BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah, dan penerimaan pinjaman lainnya;
      b. Pembiayaan keperluan yang hanya dapat dilakukan dengan pinjaman yang
         terdiri dari pembiayaan investasi dan/atau pembiayaan modal kerja.

                       Tata Cara Pemberian Pembiayaan dari RDI


      Penentuan Pembiayaan yang
                                                             7 hari untuk
        akan dibiayai pinjaman
                                                            terpenuhinya
                                                            kelengkapan
                                                             persyaratan
     Pemenuhan persyaratan
  pembiayaan agar dapat dibiayai                        10 hari untuk melengkapi
               pinjaman                                    persyaratan setelah
                                                         penelitian dan penilaian
                                                            atas persyaratan
        Evaluasi dan Analisa
          atas permintaaan
            pembiayaan                               30 hari untuk evaluasi dan
                                                      analisa atas kegiatan dan
                                                        kelayakan ekonomis
              Perjanjian                                 penerima pinjaman
              pinjaman
                                                 8 hari untuk menolak atau
                 RDI                                menerima kegiatan
                                                 berdasarkan evaluasi dan
                                                           analisa

          Pencairan
          Pinjaman
                                                          10 hari untuk
                                                   penandatanganan kontrak
                                                   perjanjian pinjaman antara
                Monitoring dan                         pemerintah dengan
               Pemerikasaan atas
                 pembiayaan
      Gambar 11.2 Tata Cara Pemberian Pembiayaan dari RDI
Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya                                   275

Penentuan pembiayaan yang akan dibiayai pinjaman
      Pembiayaan melalui mekanisme pinjaman hanya dapat dilakukan untuk
keperluan:
a. Pembiayaan untuk menghasilkan/menyediakan barang atau jasa yang
   merupakan kebutuhan dasar masyarakat, yang apabila pendanaannya dilakukan
   secara komersial, maka kemampuan masyarakat belum memungkinan untuk
   menjangkau harga barang atau jasa termaksud;
b. Pembiayaan untuk menghasilkan/menyediakan barang atau jasa yang diperlukan
   untuk mendukung keberhasilan suatu program Pemerintah yang apabila
   pendanaannya dilakukan secara komersial, maka harga barang atau jasa
   termaksud tidak memungkinkan tingkat penggunaan yang memadai untuk
   mencapai sasaran keberhasilan program Pemerintah tersebut;
c. Pembiayaan untuk menghasilkan/menyediakan barang atau jasa yang harus
   terjamin ketersediannya guna menghindarkan kemungkinan terjadinya
   kerawanan sosial, yang apabila terjadi maka biaya pemulihan yang harus
   ditanggung Pemerintah akan lebih besar             daripada biaya untuk
   menghasilkan/menyediakan barang atau jasa termaksud;
d. Pembiayaan untuk mempercepat perkembangan produk perbankan yang mampu
   mendorong kegiatan ekonomi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah ke
   arah kemandirian ekonomi sosial dari kelompok masyarakat termaksud.

       Pembiayaan ini hanya dapat diberikan kepada BUMN yang seluruh sahamnya
dimiliki oleh pemerintah yang akan berperan sebagai peneriman pinjaman. Apabila
tidak terdapat BUMN sebagai penerima pinjaman maka pembiayaan tersebut hanya
dimungkinkan apabila terdapat Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah
yang bertindak sebagai “executing bank” yang akan menanggung seluruh resiko
kredit yang timbul dari pinjaman dimaksud
Baik BUMN maupun Bank Pemerintah dan BPD harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. Laporan keuangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dinyatakan wajar tanpa syarat
    oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau auditor
    independen;
b. Dinyatakan berada dalam kondisi keuangan yang baik dalam tahun terakhir oleh
    BPKP atau auditor independen;
c. Tidak mempunyai tunggakan atas kewajiban pembayaran yang terkait dengan
    pinjaman kepada pemerintah;
d. Manajemen perusahaan mempunyai kredibilitas dan integritas yang baik dalam
    kaitannya dengan penggunaan dan pengembalian pinjaman.

Pemenuhan persyaratan pembiayaan agar dapat dibiayai pinjaman
     Untuk mendapatkan pembiayaan, calon peminjam harus mengajukan
permintaan tertulis kepada Menteri Keuangan dengan dilampiri:
a. Studi kelayakan dari kegiatan yang akan dimintai pembiayaan;
b. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit BPKP atau auditor
   independen;
c. Laporan kinerja manajemen 3 (tiga) tahun terakhir yang dibuat oleh BPKP atau
   auditor independen;
d. Persetujuan dewan komisaris;
276                                                                  Manajemen Kas



e. Rekomendasi departemen teknis menyangkut kelayakan kegiatan yang
   dimintakan untuk dibiayai;
f. Data dari departemen teknis yang berhubungan dengan kegiatan yang
   dimintakan untuk dibiayai.

       Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat
meminta dokumen tambahan apabila dokumen yang disertakan oleh calon peminjam
dirasa tidak lengkap atau tidak memadai untuk dijadikan bahan pertimbangan.
Departemen Keuangan akan memberikan jawaban mengenai kekurangan atau
terpenuhinya lampiran permintaan di atas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari atau 1
(satu) minggu dari pada saat permintaan tersebut diterima.

Evaluasi dan Analisa atas permintaaan pembiayaan
Tahap I: Penelitian dan penilaian atas persyaratan yang diajukan calon peminjam
      Dalam mengevalusasi dan menganalisa permintaan pembiayaan ini,
Departemen Keuangan berhak melakukan penelitian dan penilaian atas terpenuhinya
persyaratan pada kegiatan yang dimintakan pembiayaan. Penelitian dan penilaian ini
didasarkan pada pengujian data kuantitatif yang dijadikan dasar pendukung
dimasukkannya kegiatan untuk pemenuhan persyaratan pembiayaan kegiatan,
sedangkan pihak yang sedang diteliti dan dinilai wajib untuk menyediakan data dan
informasi yang memungkinkan Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal
Perbendaharaan melakukan penelitian dan penilaian. Dalam melakukan penelitian
dan penilaian ini Departemen Keuangan dapat menyertakan pihak lain untuk
mendampingi atau membantu proses ini. Departemen Keuangan akan menetapkan
hasil penelitian dan penilaian pembiayaan kegiatan ini dalam jangka waktu paling
lama 10 (sepuluh) hari dari tanggal terakhir pemenuhan kekurangan lampiran pada
pemenuhan persyaratan pembiayaan.

Tahap II: Evaluasi dan analisa atas kegiatan
      Kegiatan yang diajukan telah sesuai dengan kriteria kegiatan yang dapat
dibiayai dengan pinjaman dan kegiatan tersebut layak secara ekonomis untuk
dilaksanakan

Tahap III: Penentuan penggolongan BUMN
     Langkah selanjutnya dalah menggolongkan BUMN melalui analisa-analisa di
bawah ini:
     • Analisa tingkat likuiditas, profitabilitas, leverage, dan rentabilitas;
     • Analisa proyeksi cash flow;
     • Analisa proyeksi produk dan pemasarannya;
     • Analisa terhadap performance dari manajemen.

Tahap IV: Pengambilan keputusan pembiayaan
      Pengambilan keputusan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kelayakan
secara ekonomis bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan pendapatan yang
cukup untuk mengembalikan pinjaman dan pinjaman tersebut tidak akan menurunkan
kondisi kesehatan keuangan BUMN untuk melakukan pinjaman
Tahap V: Penetapan pembiayaan
Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya                                        277

      Setelah menetapkan kegiatan yang akan dibiayai melalui pinjaman maka akan
ditetapkan hal-hal sebagai berikut sebagai hasil evaluasi dan analisa atau kegiatan:
      • Plafond pinjaman;
      • Jadwal pencairan pinjaman;
      • Jangka waktu pinjaman;
      • Biaya administrasi;
      • Jadwal pembayaran kembali;
      • Mekanisme pengamanan kepentingan pemerintah sebagai pemberi,
          termasuk mekanisme pengamanan pengembalian pinjaman dan
          mekanisme pengamanan agar penggunaan pinjaman tepat sasaran.

      Keseluruhan proses evaluasi dan analisa ini dilakukan dalam jangka waktu 30
(tigapuluh) hari kerja setelah penyampaian hasil penelitian dan penilaian.

Perjanjian pinjaman
      Apabila berdasarkan evaluasi dan analisa, suatu kegiatan dinyatakan layak
secara ekonomis untuk dibiayai maka Menteri Keuangan akan menetapkan
persetujuan pembiayaan kegiatan dalam bentuk pinjaman, berikut persyaratan
pinjaman dalam jangka waktu 8 (delapan) hari kerja sejak ditetapkan hasil evaluasi
dan analisa, dan sebaliknya apabila berdasarkan evaluasi dan analisa, suatu
kegiatan tidak layak secara ekonomis untuk dibiayai, maka Menteri Keuangan akan
memberitahukan penolakan permintaan pembiayaan beserta alasan penolakan
dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak ditetapkan hasil evaluasi
dan analisa.

      Dalam persyaratan pinjaman ini akan termuat sekurang-kurangnya:
•   Plafond pinjaman, termasuk jadwal pencairan pinjaman;
•   Jangka waktu pinjaman, jadwal pembayaran kembali pinjaman, dan khusus
    pinjaman untuk investasi dapat pula ditentukan masa tenggang;
•   Biaya administrasi;
•   Biaya komitmen dan denda;
•   Ketentuan lain yang diperlukan sehubungan dengan adanya ciri atau sifat
    spesifik dari kegiatan yang dibiayai.

       Perjanjian pinjaman akan ditandatangani oleh Pemerintah sebagai pemberi
pinjaman dan pihak yang mengajukan permintaan pembiayaan sebagai penerima
pinjaman. Dalam hal ini Pemerintah diwakili oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan Peminjam diwakili oleh Direktur utama atau
anggota direksi yang lain. Direktur tersebut hanya dapat menandatangani perjanjian
apabila telah ada persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris penerima pinjaman yang
bersangkutan yang memuat bahwa peminjam akan menanggung segala konsekuensi
yuridis dari perjanjian tersebut.

     Penjanjian pinjaman itu sendiri akan sekurang-kurangnya akan memuat hal-hal
sebagai berikut:
• Tujuan pemberian pinjaman;
• Persyaratan pinjaman;
278                                                                    Manajemen Kas



•   Tata cara pencairan pinjaman;
•   Tata cara pelaporan penggunaan dana pinjaman;
•   Tata cara pemeriksaan langsung;
•   Pelaporan dan pemeriksaan;
•   Hak dan kewajiban dari pemberi dan penerima pinjaman;
•   Sanksi untuk pihak yang gagal melaksanakan kewajibannya.

      Perjanjian pinjaman antara pemerintah dan peminjam akan ditandatangani
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak konsep
perjanjian pinjaman selesai.

Rekening Dana Investasi (RDI)
      RDI yaitu rekening untuk menampung dana yang akan dipergunakan sebagai
pinjaman pada Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pihak-pihak lain sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Mekanismenya adalah pembiayaan kegiatan ini akan
dibayar oleh pemerintah melalui rekening antara yaitu Rekening Dana Investasi yang
terdapat di Bank Indonesia dan pengelolaannya akan dilakukan oleh Departemen
Keuangan.

Pencairan Pinjaman
     Mekanisme pencairan dana rekening dana investasi ini terdiri dari tiga bagian:
   a) Penyusunan rencana penggunaan dana
   b) Pencairan Dana RDI
   c) Pemantauan dan penatausahaan rekening pemerintah lainnya

a. Penyusunan rencana penggunaan dana
      BUMN, BUMD, dan Pemerintah Daerah yang bermaksud menggunakan dana
pinjaman dari RDI mengajukan permintaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
kepada Menteri Keuangan. Persetujuan dari Menteri Keuangan atas permintaan
tersebut akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pinjaman.
Penyusunan Perjanjian Pinjaman dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan
cq. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman setelah melalui tahapan
pembahasan.

      Pembahasan dilakukan Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman dengan
Pihak Ketiga serta Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk mengetahui besar nilai
pinjaman guna keperluan penyediaan dana dan penyusunan rencana penggunaan
dana. Hasil pembahasan akhir tersebut di atas dituangkan dalam suatu berita acara
yang ditandatangani oleh peserta pembahasan.

     Berdasarkan berita acara hasil pembahasan akhir tersebut, Direktorat
Pengelolaan Kas Negara menyusun Rencana Penggunaan Dana.

b. Pencairan Dana RDI
      Setelah permintaan pembiayaan BUMN, BUMD, dan Pemerintah Daerah
disetujui oleh Menteri Keuangan yang dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman,
peminjam harus mengajukan permintaan pencairan dana secara tertulis kepada
Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendahraan untuk mencairkan pinjaman.
Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya                                      279

      Direktorat Jenderal Perbendaharaan cq. Direktorat Pengelolaan Penerusan
Pinjaman memberikan jawaban mengenai kekurangan atau terpenuhinya lampiran
permintaan pencairan dana dengan melakukan penelitian dan penilaian atas
permintaan pencairan pinjaman dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah permintaan pencairan dana diterima.

      Setelah dilakukan penelitian dan penilaian atas permintaan pencairan pinjaman
tersebut, maka Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman akan menerbitkan Nota
Dinas pencairan dana kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan dilampiri:
1. Surat permohonan pencairan pinjaman dari pihak ke III;
2. Daftar Evalusi pencairan pinjaman;
3. Laporan Penggunaan Dana Pinjaman (LPDP);
4. Berita Acara hasil pembahasan akhir.

       Berdasarkan Nota Dinas Pengelolaan Penerusan Pinjaman perihal
permohonan pencairan pinjaman dilampiri dengan berita acara hasil pembahasan
akhir, Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan Nota Dinas kepada Direktur
Jenderal Perbendaharaan untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana kepada
Bank Indonesia untuk memindahbukukan dana dari RDI ke rekening peminjam dalam
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan terpenuhinya
lampiran permintaan pencairan.

       Mekanisme pencairan RDI untuk BUMN, BUMD, dan Pemda ini dapat
digambarkan sebagai berikut:
1. Pihak ketiga mengajukan permintaan pencairan dana kepada Pengelolaan
    Penerusan Pinjaman lengkap dengan lampiran-lampiran pendukungnya.
2. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman meneliti kelengkapan surat
    permintaan pencairan dana beserta lampiran pendukungnya kemudian membuat
    Nota Dinas ke Direktur Pengelolaan Kas Negara untuk diproses lebih lanjut.
3. Atas dasar Nota Dinas tersebut Direktur Pengelolaan Kas Negara cq. Kasubdit
    Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya akan memproses Nota Dinas
    tersebut. Kasubdit Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya meneliti Nota
    Dinas beserta lampiran pendukungnya.
4. Setelah dilakukan penelitian Kasubdit Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya
    membuat surat dari Direktur Pengelolaan Kas Negara mengenai
    pemindahbukuan dari RDI ke rekening peminjam.

      Selain dari pencairan dana RDI ke rekening pihak ketiga, RDI juga dicairkan
melalui mekanisme pencairan ke rekening Bendaharawan Umum Negara (BUN).
Mekanisme pencairan dana ke rekening BUN adalah sebagai berikut:
1. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman dan atau Direktorat Jenderal
   Anggaran dan Perimbangan Keuangan membuat Nota Dinas ke Direktur
   Pengelolaan Kas Negara untuk memindahbukukan/transfer dana dari rekening
   Pemerintah Lainnya ke rekening BUN;
2. Atas dasar Nota Dinas tersebut Direktur Pengelolaan Kas Negara cq. Kasubdit
   Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya akan memproses Nota Dinas
   tersebut;
280                                                               Manajemen Kas



3. Setelah dilakukan penelitian Kasubdit Administrasi Rekening Lainnya membuat
   surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Bank Indonesia melalui
   Direktur Pengelolaan Kas Negara mengenai pemindahbukuan dari rekening
   Pemerintah Lainnya ke Rekening BUN.

Mekanisme Pencairan Dana Rekening Pemerintah Lainnya




Gambar 11.3 Mekanisme Pencairan Dana Rekening Pemerintah Lainnya
Pemantauan dan penatausahaan rekening pemerintah lainnya
      Dalam rangka mengetahui perubahan saldo dan mutasi atas Rekening
Pemerintah Lainnya, Direktorat Pengelolaan Kas Negara cq. Subdit Administrasi
Rekening Pemerintah Lainnya melakukan pemantauan saldo Rekening Pemerintah
Lainnya yang berada di Bank Indonesia. Pemantauan dilakukan atas rekening koran
yang diterbitkan Bank Indonesia dengan cara Pihak Bank mengirimkan Rekening
Koran Valas secara berkala atau setiap hari kepada Subdit Administrasi Rekening
Lainnya atau Subdit Rekening Lainnya mengambil Rekening Koran Rupiah pada
Bank Indonesia. Pemantauan ini dilakukan secara berkala atau setiap hari kepada
pihak yang terkait dengan Bank Indonesia maupun pihak terkait lainnya.

     Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya
maka Direktorat Pengelolaan Kas Negara cq. Subdit Administrasi Rekening
Pemerintah Lainnya melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran pada
Rekening Koran Rekening Pemerintah lainnya baik yang berada di Bank Indonesia
(Bank Central) maupun Bank Umum lainnya. Penatausahaan ini dilakukan dengan:
• Subdit Administrasi Rekening Lainnya menerima dan atau mengambil Rekening
   Koran beserta Nota Debet dan Nota Kreditnya.
Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya                                    281

•   Rekening Koran beserta Nota Debet dan Nota Kredit dijadikan dasar pencatatan
    transaksi dengan membuat jurnal, Buku Besar, dan Buku Pembantu Rekening
    Pemerintah Lainnya
•   Selanjutnya disusun Laporan Kas Posisi (LKP), Laporan Realisasi (LR) dan
    Neraca Rekening Pemerintah Lainnya secara berkala

      Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah, Direktorat
Pengelolaan Kas Negara dapat melakukan rekonsiliasi data realisasi penggunaan
dana Rekening Pemerintah Lainnya ke pihak terkait antara lain Direktorat Jenderal
Anggaran dan Perimbangan Keuangan, BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah, dan
pihak lainnya.

     Subdit Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya menyampaikan Laporan
kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara yang berupa:
• Laporan Kas Posisi (LKP) Rekening Pemerintah Lainnya setiap minggu;
• Laporan Keuangan (LK) yang terdiri dari Laporan Realisasi, Neraca, Laporan
   Arus Kas, dan Catatan atas laporan keuangan setiap Triwulanan
282                                                                 Manajemen Kas



Bagan Arus Penatausahaan Rekening Pemerintah Lainnya




Gambar 11.4 Bagan Arus Penatausahaan Rekening Pememrintah Lainnya

Monitoring dan Pemerikasaan atas pembiayaan
     Berdasarkan dokumen-dokumen dan laporan yang disampaikan oleh
Peminjam sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman maupun data/informasi
yang berasal dari pihak lain, Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Lemabga
Keuangan membuat database pinjaman yang berisi tentang data keuangan dan non-
keuangan, baik yang berkaitan langsung dengan pinjaman maupun yang terkait
dengan Peminjam.

      Depatemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaanmelakukan
penilaian secara terus menerus atas berbagai aspek yang berpengaruh secara
langsung pada tingkat resiko usaha dari Peminjam, yaitu:
• Aspek keuangan, yang mencakup penilaian atas perkembangan tingkat
    profitabilitas, pertumbuhan volume penjualan, perubahan struktur hutang, dan
    stabilitas keuangan perusahaan;
Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya                                         283

•   Aspek manajerial, yang mencakup penilaian atas kemungkinan adanya
    penggantian manajemen peminjam yang bersifat mendadak, tingkat efisiensi
    usaha dan perilaku manajemen dalam melaksanakan tugas dan
    tanggungjawabnya;
•   Aspek strategis, yang mencakup penilaian atas perencanaan strategis Peminjam,
    kelemahan dalam upaya-upaya pemasaran produk, dan diversifiksi produk.

      Tujuan dari penilaian terus menerus ini adalah untuk memantau penggunaan
dana pinjaman serta kondisi keuangan Peminjam secara keseluruhan serta
mengidentifikasikan kemungkinan terjadinya kegagalan pinjaman secara dini.
Dalam hal diketahui terjadi kemungkinan penyimpangan atas penggunaan dana
pinjaman atau kemungkinan perkembangan kondisi keuangan yang semakin
memburuk dari Peminjam yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemerintah,
maka Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaanakan
mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan resiko kerugian tersebut.

B. Administrasi Rekening Pembangunan Daerah

      Rekening Pembangunan Daerah (RPD) adalah Rekening Menteri Nomor
519.000.012 pada Bank Indonesia, yang dibentuk untuk menampung dana yang akan
dipergunakan sebagai pinjaman kepada Pemereintah daerah, terutama dalam rangka
untuk membantu Pemerintah Daerah untuk pembiayaan prasarana umum.
Administrasi Rekening Pembangunan Daerah ini diperlukan untuk memenuhi
tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

      Pembiayaan berupa pinjaman/hibah yang berasal dari luar negeri kepada
Pemerintah Daerah, termasuk BUMD, harus menggunakan mekanisme penerusan
pinjaman melalui Rekening Pembangunan Daerah yang dikelola oleh Pemerintah
Pusat. Penerusan pinjaman ini dilakukan dengan mekanisme Pemerintah Pusat
memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah/BUMD dimana pinjaman tersebut
berasal dari pinjaman/hibah luar negeri, hal ini dikarenakan sampai saat ini peraturan
tidak mengizinkan Pemerintah Daerah meminjam langsung kepada pihak Luar Negeri
dan melalui Pemerintah Pusat dengan tujuan untuk memudahkan administrasi secara
keseluruhan dan menghindari terjadi resiko Pemerintah Daerah gagal
mengembalikan pinjaman dan pada akhirnya dapat membebani keuangan Negara
secara keseluruhan.




Gambaran Singkat mengenai Rekening Pembangunan Daerah (RPD)

    Sumber Dana:
    • Pembayaran                                            Penggunaan Dana:
       Kembali                                              • Investasi
       Pokok                                                   Pemerintah
       Pinjaman                                                Daerah dalam
       Penerusan                                               bidang prasarana:
       Pinjaman Luar                                        Ø Air bersih;
       Negeri dan                                           Ø Persampahan;
       RPD;                                                 Ø Terminal angkutan
    • Pembayaran                                               darat, sungai, dan
       Biaya                                                   danau;
284                                                           Manajemen Kas




                               RPD




Gambrar 11.5 Gambaran Singkat Rekening Pembangunan Daerah (RPD)
Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya                                  285

Tata Cara Pemberian Pembiayaan dari Rekening Pembangunan Daerah


           Batasan dan Kriteria Pembiayaan        7 hari untuk terpenuhinya
           Rekening Pembangunan Daerah            kelengkapan persyaratan


                                                   5 hari untuk pemenuhan
                                                  ketentuan mengenai jenis
          Pengajuan Permintaan Pembiayaan       kegiatan, persyaratan, kriteria
                                                      penerima pinjaman


               Evaluasi dan Analisa atas             30 hari untuk hasil evaluasi
               permintaaan pembiayaan                 dan analisa atas kegiatan
                                                      dan kelayakan ekonomis
                                                       dan financial penerima

           Persetujuan Pemberian Pinjaman
                                                      15 hari untuk persetujuan
                                                        pembarian pinjaman
                                                      berdasarkan evaluasi dan
                                                                analisa
         Pengesahan RPP dan RPT beserta
                                                    15 hari untuk setiap perubahan
                 perubahannya                       dalam RPT untuk disahkan ke
                                                     dalam Berita Acara pinjaman


           Pembuatan Penjanjian Pinjaman
                                                       10 hari untuk setiap persetujuan
                                                         Departemen Keuangan atas
                                                        Berita Acara perubahan RPT


                           RPD

                                                       20 hari untuk konsep perjanjian
                                                           pinjaman berdasarkan
                                                          persetujuan pembiayaan
          Pengajuan Permintaan Pencairan
                      Dana

                                                      10 hari untuk penandatanganan
                                                        perjanjian pinjaman antara
           Monitoring dan Pemeriksaan atas                  Pemerintah dengan
                     pembiayaan                           Pemerintah Daerah

Gambar 11.6 Tata Cara Pemberian Pembiayaan dari Rekening Pembangunan
Daerah
Batasan dan Kriteria Pembiayaan Rekening Pembangunan Daerah
286                                                                Manajemen Kas



      Pembiayaan investasi harus dsapat menghasilkan pendapatan untuk
memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman. Pembiayaan investasi ini hanya
dapat dipergunakan untuk membiayai komponen kegiatan yang kontrak
pelaksanaannya dilakukan setelah tanggal penandatanganan penjanjian pembiayaan
yang bersangkutan dan pembiayaan investasi ini tidak dapat dipergunakan sebagai
dana pendamping untuk pembiayaan investasi yang pendanaannya telah atau akan
disediakan pinjaman lainnya.

     Pembiayaan investasi ini hanya dapat dilakukan untuk komponen kegiatan
yang berupa pengadaan barang dan pekerjaan sipil yang terkait dengan
pembangunan prasarana. Pengecualian pembiayaan investasi ini adalah:
• Biaya konsultan;
• Biaya pengadaan tanah;
• Biaya pematangan tanah;
• Biaya administrasi umum.

      Sedangkan pembiayaan investasi ini hanya boleh mencakup setingi-tingginya
sebesar 75% (tujuhpuluh lima per seratus) dari biaya proyek secara keseluruhan
setelah dikurangi komponen yang dikecualikan di atas.
Jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi
75% dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya;

                       PU = PD - (DAK + DD + DP + PL)

dimana;
PU = Penerimaan Umum
PD = Jumlah Penerimaan Daerah
DAK = Dana Alokasi Khusus
DD = Dana Darurat
DP = Dana Pinjaman
PL = Penerimaan Lain

      Untuk dapat memenuhi kriteria peminjam RPD, maka Pemda sekurang-
kurangnya harus memiliki:
• Jumlah kumulatif pokok pinjaman Pemda yang wajib dibayar tidak melebihi 75%
    dari jumlah penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
    tahun sebelumnya setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana
    pinjaman lainnya, serta penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk
    membiayai pengeluaran tertentu;
• Selama jangka waktu pinjaman, proyeksi Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
    yaitu perbandingan antara penjumlahan pendapatan asli daerah, bagian daerah
    dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,
    penerimaan sumber daya alam, dan dana alokasi umum, dikurangi dengan
    belanja wajib, terhadap pokok, bunga, dan pinjaman lainnya daro Pemerintah
    Daerah yang bersangkutan paling sedikit 2,5 (dua setengah).
• Pemda tidak mempunyai tunggakan atas kewajiban pembayaran pinjaman yang
    pernah diterima dari Pemerintah.
Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya                                   287

Untuk dapat menerima pinjaman RPD, Pemda sekurang-kurangnya harus bersedia
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
• Pemda bersedia membiayai dengan sumber dana sendiri dan bukan berasal dari
   pinjaman pihak manapun sekurang-kurangnya 25% (duapuluh lima per seratus)
   kebutuhan pembiayaan kegiatan setelah dikurangi biaya-biaya yang
   dikecualikan.
• Pemda bersedia menempatkan pembayaran kembali pinjaman RPD dan
   pembayaran kewajiban lain yang timbul dari pinjaman RPD dengan hak
   mendahului terhadap kewajiban Pemda kepada pemberi pinjaman lain, baik yang
   sudah ada maupun yang akan ada.

Pengajuan Permintaan Pembiayaan
     Pemda harus mengajukan permintaan pembiayaan dari Rekening
Pembangunan Daerah secara tertulis kepada Menteri Keuangan dengan dilampiri:
a. Laporan Kelayakan Proyek (LKP) dari kegiatan yang akan dimintai
   pembiayaannya;
b. Realisasi APBD selama 3 (tiga) tahun terakhir;
c. Proyeksi APBD selama jangka waktu pinjaman yang diusulkan;
d. Daftar rincian jumlah pinjaman, berikut sumber pinjaman dan jadwal pembayaran
   dari pinjaman dimaksud;
e. Persetujuan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas permintaan
   pembayaran;
f. Rekomendasi dari dinas terkait Pemerintah Provinsi, khusus untuk pembangunan
   Rumah Sakit Daerah dan terminal.

      Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaandapat meminta
dokumen tambahan apabila dokumen sebagaimana dimaksud di atas belum lengkap
atau memadai.

      Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaanmemberikan
jawaban mengenai kekurangan atau terpenuhinya lampiran permintaan dalam jangka
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan pembiayaan diterima
beserta lampirannya.

Evaluasi dan Analisa atas permintaaan pembiayaan
      Dalam rangka melakukan evaluasi dan analisa Departemen Keuangan cq.
Direktorat Jenderal Perbendaharaanterbagi ke dalam dua tahapan:
a. Penelitian dan penilaian atas lampiran permintaan pembiayaan;
b. Evaluasi dan analisa atas pembiayaan.

a. Penelitian dan penilaian atas lampiran permintaan pembiayaan;
    Penelitian dan penilaian ini untuk menentukan:
• Dipenuhinya ketentuan pembangunan prasarana yang dapat dibiayai oleh
   Rekening Pembangunan Daerah;
• Persyaratan investasi yang dimintakan pembiayaan telah lengkap;
• Kriteria penerima pinjaman telah sesuai.
288                                                                 Manajemen Kas



     Penelitian dan penilaian untuk menentukan terpenuhinya ketentuan
pembangunan prasarana yang dapat dibiayai dengan Rekening Pembangunan
Daerah dengan mencocokkan proyek yang dimintai pembiayaannya dengan jenis
pembiayaan yang dapat diberikan, serta membandingkannya dengan jumlah
pembiayaan yang diminta sebagaimana diuraikan dalam Laporan Kelayakan Proyek.

      Penelitian dan penilaian untuk menentukan dipenuhinya pembangunan
prasarana kegiatan yang dapat dibiayai dilakukan dengan cara mengecek rincian
uraian dalam Laporan Kelayakan Proyek atau dokumen lain untuk memastikan
bahwa kontrak pelaksanaan proyek tidak mungkin sudah dibuat sebelum
ditandatanganinya perjanjian pinjaman Rekening Pembangunan Daerah.

     Penelitian dan penilaian untuk menentukan dipenuhinya ketentuan
pembangunan prasarana yang dapat dibiayai yang dilakukan dengan meneliti APBD
Pemerintah Daerah untuk mengetahu jumlah kumulatif pinjaman, DSCR, serta
meneliti data dari berbagai sumber untuk memastikan bahwa Pemerintah Daerah
yang bersangkutan tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada Pemerintah.

      Hasil penelitian dan penilaian atas dipenuhi atau tidaknya ketentuan jenis
kegiatan, persyaratan investasi yang dimintakan pembiayaan, dan criteria penerima
pinjaman kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) hari kerja.


b. Evaluasi dan analisa atas pembiayaan.
     Dalam hal ketentuan, persyaratan, dan kriteria dinyatakan terpenuhi,
Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaanmelakukan evaluasi
dan analisis terhadap keseluruhan aspek dari pembiayaan yang dimintakan oleh
Pemerintah Daerah untuk menentukan kelayakan secara ekonomis dan finansial.

       Pelaksanaan evaluasi dan analisa dilaksanakan oleh bersama oleh Direktorat
Jenderal Perbendaharaandan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Untuk dapat
dinyatakan bahwa pembiayaan yang dimintakan Pemerintah Daerah layak secara
ekonomis dan finansial untuk dibiayai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mengembalikan pinjaman,
    yang ditunjukan dengan:
     i. Net Present Value (NPV) positif;
    ii. Internat Rate of Return (IRR) lebih besar daripada tingkat bunga Rekening
        Pembangunan Daerah yang berlaku.

b. Kemampuan peminjam dapat menjamin dipenuhinya kewajiban pengembalian
   pinjaman yang ditunjukkan dari DSCR Pemerintah Daerah yang selalu lebih
   tinggi dari 2,50 (dua setengah) selama jangka waktu pinjaman.

     Evalusasi dan analisa dilakukan untuk mendapatkan dasar penetapan:
a. Plafond pinjaman;
b. Jangka waktu pinjaman termasuk masa tenggang;
c. Jadwal pembayaran kembali;
Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya                                      289

d. Mekanisme pengamanan kepentingan pemerintah sebagai pemberi pinjaman,
   termasuk mekanisme pengamanan pengembalian pinjaman dan mekanisme
   pengamanan agar penggunaan pinjaman tepat sasaran.

      Direktorat Jenderal Perbendaharaanmenetapkan hasil evaluasi dan analisis
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyampaian hasil
penelitian dan penilaian.

      Dalam rangka penelitian dan penilaian serta evaluasi dan analisis, Menteri
Keuangan dapat melakukan penelitian lapangan terhadap proyek yang bersangkutan.
Penelitian lapangan ini dilakukan dalam hal:
a. Terdapat indikasi bahwa data yang disampaikan tidak benar, yang salah satunya
   dapat diperoleh dari pencocokan silang data dalam lampiran yang disampaikan
   Pemerintah Daerah;
b. Terdapat data yang diragukan kebenarannya, yang memerlukan klarifikasi
   kebenarannya melalui konfirmasi berbagai pihak terkait di tempat pelaksanaan
   proyek;
c. Terdapat data yang bersifat menentukan dalam pengamnbilan keputusan yang
   menyangkut penilaian dan analisis data proyek yang bersangkutan, yang
   diperoleh dengan pengecekan langsung di tempat pelaksanaan proyek.

       Penelitian ini dilakukan antara lain dengan meminta konfirmasi langsung dari
pihak lain yang kompeten untuk memberikan data pembanding atas data yang telah
diterima Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan,
pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang kurang diyakini
kebenarannya.

Persetujuan Pemberian Pinjaman
     Apabila kegiatan dinyatakan layak secara ekonomis dan finansial untuk dibiayai
maka Menteri Keuangan menetapkan persetujuan pemberian pinjaman untuk
pembiayaan kegiatan tersebut berikut persyaratan pinjaman tersebut dalam jangka
waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya hasil evaluasi dan analisis.
Persyaratan pinjaman ini sekurang-kurangnya memuat:


a. Tujuan penggunaan pinjaman. Tujuan pinjaman ini adalah untuk Investasi
   Pemerintah Daerah dalam bidang prasarana: air bersih, persampahan; terminal
   angkutan darat, sungai, dan danau; pasar; atau Rumah Sakit Umum Daerah.
b. Plafond pinjaman. Plafond pinjaman ditetapkan sesuai dengan kebutuhan
   sesungguhnya pembiayaan dari kegiatan yang bersangkutan dengan
   memperhitungkan arus kas kegiatan termaksud serta optimalisasi penggunaan
   setiap pengeluaran dalam kegiatan yang bersangkutan.
c. Jangka waktu pinjaman termasuk masa tenggang. Jangka waktu pinjaman
   ditetapkan dengan memperhitungkan tenggang waktu minimal kemampuan
   Pemerintah Daerah memperoleh penerimaan dalam kegiatan termaksud dengan
   ketentuan maksimum jangka waktu pinjaman 20 (dua puluh) tahun termaksud
   masa tenggang 4 (empat) tahun.
290                                                                  Manajemen Kas



d. Biaya bunga. Biaya bunga pinjaman ditetapkan sesuai dengan tingkat bunga
   yang berlaku pada periode ditetapkannya persetujuan pemberian pinjaman.
   Penentuan tingkat bunga pinjaman Rekening Pembangunan Daerah akan
   dilakukan setiap tahun oleh Menteri Keuangan. Perubahan tingkat bunga
   pinjaman Rekening Pembangunan Daerah ditetapkan berdasarkan Keputusan
   Menteri Keuangan dan dilakukan dengan memperhatikan tingkat inflasi,
   perubahan tingkat bunga kredit investasi jangka panjang yang terjadi di pasar
   dalam negeri, dan biaya kegagalan pengembalian pinjaman Rekening
   Pembangunan Daerah.
e. Biaya komitmen dan denda keterlambatan pembayaran kewajiban pinjaman;
f. Ketentuan yang memungkinkan Menteri untuk memperhitungkan tunggakan
   Pemerintah Daerah dengan Dana Alokasi Umum.

      Mekanisme pengamanan kepentingan pemerintah sebagai pemberi pinjaman
ditetapkan dengan memperhitungkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan
manfaat yang akan dinikmati oleh Pemerintah Daerah sebagai pelaksana dari
kegiatan yang bersangkutan.

      Jadwal pembayaran kembali pinjaman ditetapkan dengan mempertimbangkan
arus kas masuk dari kegiatan yang dibiayai serta secara wajar dan tidak membuka
kesempatan bagi Pemerintah Daerah mendapatkan keuntungan pengendapan dari
penerimaan pembiayaan.

Pengesahan RPP dan RPT beserta perubahannya
      RPP (Rencana Pembiayaan Proyek) adalah dokumen yang memuat jumlah
pembiayaan proyek selama masa pembangunan proyek dan sumber dana untuk
pelaksanaan proyek dimaksud sesuai dengan recana kegiatan keseluruhannya yang
tercantum dalam Laporan Kelayakan Proyek, sedangkan RPT (Rencana Pembiayaan
Tahunan) adalah dokumen yang memuat rincian pembiayaan proyek yang mengacu
pada Rencana Pembiayaan Proyek (RPP) dan didasarkan pada volume serta harga
satuan dari setiap komponen yang akan dipergunakan dalam kegiatan proyek selama
1 (satu) tahun.

      Persetujuan pinjaman antara Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan
Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, bersama Pemerintah Daerah
melakukan pembahasan yang hasil-hasilnya ditandatangani oleh ketiganya dan akan
menjadi berita acara. Apabila berita acara tersebut mensyaratkan adanya perbaikan
dalam RPT dan pemenuhan persyaratan lainnya, Pemerintah Daerah harus
menyampaikan kembali perbaikan RPT dan persyaratan lainnya tersebut kepada
Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selambat-lambatnya
10 (sepuluh) hari sejak ditandatangani berita acara tersebut.

      Berdasarkan berita acara tersebut, Direktur Jenderal Anggaran dan
Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan bersama-sama
mengesahkan Rencana Pembiayaan Tahunan sebagai dasar pembiayaan kegiatan
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak dipenuhinya
persyaratan yang tertuang dalam berita acara.
Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya                                     291

      Pemerintah Daerah dapat mengajukan perubahan RPT secara tertulis kepada
Direktur Jenderal Lembaga Keuangan dilampiri dengan:
a. Usulan perubahan RPP;
b. Usulan perubahan RPT;
c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mendukung usulan RPT;
d. Satuan harga setempat yan disahkan oleh Kepala Daerah.

      Perubahan ini dapat dimintakan apabila tidak menambah jumlah plafond
pinjaman dan mengubah tujuan penggunaan pinjaman seperti yang terdapat pada
perjanjian pinjaman. Setelah menyetujui perubahan yang ada, Direktur Jenderal
Perbendaharaan akan menerbitkan surat persetujuan perubahan RPT selambat-
lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan
yang tercantum dalam berita acara. Persetujuan perubahan RPT akan menjadi dasar
permohonan pencairan pinjaman RPD.

Pembuatan Penjanjian Pinjaman
      Penandatanganan perjanjian pinjaman ini dilakukan oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk mewakili Pemerintah
dan Kepala Daerah yang bersangkutan. Kepala Daerah hanya dapat
menandatangani perjanjian pinjaman setelah DPRD dan Pemerintah Daerah
penerima pinjaman memberikan persetujuan tertulis bahwa Pemerintah Daerah
termaksud akan menanggung segala konsekuensi yuridis dari perjanjian tersebut.
Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sekurang-
kurangnya harus memuat ketentuan:
a. Tujuan pemberian pinjaman;
b. Persyaratan pinjaman;
c. Tatacara pencairan pinjaman;
d. Tatacara pelaporan penggunaan pinjaman;
e. Tatacara pelaporan pemeriksaan langsung;
f. Pelaporan dan pemeriksaan;
g. Hak dan kewajiban dari pemberi dan penerima pinjaman;
h. Sanksi untuk pihak yang gagal melaksanakan pembayaran.

      Perjanjian pinjaman antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah ditandatangani
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak konsep perjanjian
pinjaman selesai dibuat.

Pengajuan Permintaan Pencairan Dana
     Pemerintah Daerah yang bersangkutan mengajukan permintaan pencairan
dana RPD secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Permintaan
pencairan dana Rekening Pembangunan Daerah untuk tahap pertama harus dilampiri
dengan dokumen sebagai berikut:
a. Rencana Penggunaan Dana Pinjaman (RPDP) yang ditandatangani oleh
   Pemimpin Proyek dan Kepala Daerah;
b. Surat Pembukaan Rekening atas nama Pemerintah Daerah pada bank untuk
   menampung dana pencairan pinjaman;
c. Perjanjian Pemborongan/Pengadaan atau Surat Perintah Kerja (SPK);
d. Copy bank garansi untuk uang muka pekerjaan konstruksi apabila diperlukan;
292                                                                  Manajemen Kas



e. Berita Acara Kemajuan Phisik Pekerjaan yang diketahui oleh konsultan
   supervise;
f. Berita Acara Pemeriksaan/Penyerahan Barang yang diketahui oleh konsultan
   supervisi;
g. Tanda bukti pembayaran kewajiban yang timbul dari pinjaman yang pernah
   diterima dari pemerintah.

      Sedangkan untuk pencairan dana Rekening Dana Pembangunan tahap kedua
dan berikutnya harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
a. RPDP tahap yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Pemimpin Proyek dan
   Kepala Daerah;
b. LPDP (Lampiran Penggunaan Dana Pinjaman) yang ditandatangani oleh
   Pemimpin Proyek dan Kepala Daerah yang disertai bukti-bukti pengeluaran dan
   Berita Acara Pembayaran;
c. Penjanjian Pemborongan/Pengadaan atau SPK baru, yang pencairannya sedang
   dilakukan pada tahap ini;
d. Copy bank garansi untuk uang muka pekerjaan konstruksi apabila diperlukan;
e. Berita acara Kemajuan Phisik Pekerjaan yang diketahui oleh konsultan supervisi;
f. Rekening Koran Proyek Terakhir yang diterbitkan oleh Bank yang ditunjuk untuk
   menampung dana pinjaman;
g. Tanda bukti pembayaran kewajiban biaya komitmen dan biaya bunga;
h. Laporan penyelesaian proyek yang dilampiri dengan Berita Acara Penyerahan
   Proyek untuk permintaan pencairan tahap terakhir.
i. Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak untuk kegiatan yang berhubungan dengan
   pembiayaan proyek.

      Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan
penelitian dan penilaian atas permintaan pencairan pinjaman dengan mendasarkan
pada:
a. Plafond pinjaman dan jadwal kebutuhan dana sesuai RPT;
b. Dokumen yang digunakan untuk pencairan dana;
c. Pembayaran kewajiban atas pinjaman-pinjaman lain yang telah diperoleh
   Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

        Menteri Keuangan akan menerbitkan surat perintah kepada Bank Indonesia
untuk memindahbukukan dana dari Rekening Pembangunan Daerah ke Rekening
proyek Pemderintah Daerah dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja setelah pemberitahuan terpenuhinya lampiran permintaan pencairan yang
disebutkan di atas. Apabila setelah dilakukan penelitian dan penilaian terhadap
lampiran-lampiran dokumen dan permintaan pencairan dana pinjaman tersebut
ditolak maka Menteri Keuangan akan menerbitkan surat penolakan kepada
Pemerintah Daerah dengan disertai alasan penolakan dalam jangka waktu paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Monitoring dan Pemerikasaan atas pembiayaan
     Berdasarkan dokumen-dokumen dan laporan yang disampaikan oleh
Pemerintah Daerah yang diatur dalam perjanjian pinjaman mapun data/informasi
yang berasal dari pihak lain, Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal
Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya                                      293

Perbendaharaan membuat suatu data base yang dberisi tentang data keuangan dan
non keuangan, baik yang berkaitan langsung dengan pinjaman maupun yang
berkaitan dengan Pemerintah Daerah. Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal
Perbendaharaan melakukan penilaian secara terus menerus atas berbagai aspek
yang berpengaruh secara langsung pada penerimaan daerah yang meliputi:
• Aspek keuangan, yang mencakup penilaian atas perkembangan pendapatan asli
    daerah;
• Aspek manajerial, yang mencakup penilaian, pengelolaan proyek yang dibiayai
    pinjaman.

      Penilaian secara terus menerus atas berbagai aspek ini bertujuan untuk
memantau penggunaan dana pinjaman serta kondisi keuangan Pemerintah Daerah
secara keseluruhan serta mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kegagalan
pinjaman secara dini dan kemudian memungkinkan diambil tindakan-tindakan untuk
meminimalkan penyimpangan atas penggunaan dimaksud.

      Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan perkembangan phisik
proyek/kegiatan yang dibiayai dengan dana pinjaman Rekening Pembangunan
Daerah secara berkala setiap triwulanan dan Rencana APDB dan atau APBD yang
telah disahkan oleh DPRD setempat setiap tahun kepada Departemen Keuangan cq.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

      Apabila Pemerintah Daerah mempunyai tunggakan pinjaman kepada
Pemerintah Pusat maka Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal
Perbendaharaan akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh atas keuangan
Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan kewenangan ini Menteri Keuangan atau
kuasanya dapat melakukan sendiri atau menunjuk dan atau bekerja sama dengan
suatu badan/lembaga yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan atau
peraturan yang berlaku berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Biaya yang timbul
dari tunggakan pinjaman tersebut akan menjadi Pemerintah Daerah bersangkuran
sedangkan biaya yang timbul dari pemeriksaan atas tunggakan tersebut akan
menjadi beban dari Pemerintah Pusat.

       Untuk sebagian proyek-proyek daerah yang dibiayai dari utang luar negeri
seperti sarana dan prasarana air bersih, terminal angkutan darat, kebersihan dan
drainase kota telah memberikan manfaat kepada masyarakat di daerah, akan tetapi
dalam pengelolaan utang luar negeri dan dalam negeri, daerah belum menunjukkan
kinerja yang lebih baik, hal ini terbukti dari tingginya jumlah tunggakan utang (
default) dan out standing utang luar negeri yang semestinya dapat dimanfaatkan oleh
daerah, telah menimbulkan "despute" dan beban denda oleh pihak lender.

     Kemungkinan penyelesaian permasalahan outstanding utang dengan
menempuh alternatif;
a. Mengalihkan lokasi proyek ke daerah yang bersedia menerima tanggung jawab
   persyaratan-persyaratan utang kepada pihak lender, melalui kesepakatan
   dengan Pemerintah Pusat.
294                                                                Manajemen Kas



b. Pemerintah Pusat mengambil inisiatif pembatalan loan agreement dengan pihak
   lender, ketimbang memperpanjang status quo, dimana dana loan tidak
   dimanfaatkan oleh Pemda, akan tetapi Pemerintah menanggung beban charge.
c. Ke depan perlu dipertimbangkan:
   • Ada suatu institusi yang menangani penyaluran dana untuk Pemda secara
       khusus.
   • Institusi tersebut bisa dimiliki Pemerintah, bisa swasta (tapi diatur
       Pemerintah).
   • Contoh yang sudah ada di negara lain adalah municipal development bank
       dan municipal development fund.
   • Perlu pemikiran mengenai jaminan pinjaman dari institusi seperti ini (masih
       perlu campur tangan Pemerintah Pusat).
   • Pemda diharapkan lebih berperan dalam penentuan proyek-proyek yang
       diajukan untuk mendapatka pinjaman LN.
   • Difokuskan pada proyek yang memberikan benefit sosial jangka pendek dan
       panjang, terutama proyek infrastruktur.
   • Proyek yang diprioritaskan diharapkan sejalan dengan konsep perencanaan
       nasional.
   • Mengurangi resiko nilai tukar dengan mekanisme yang ada ( hedging).


C. Administrasi Rekening Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam
      Pemerintah Daerah akan mendapatkan dana bagi hasil yang berasal dari
penerimaan Negara yang berasal dari sektor pertambangan umum, sektor
kehutanan, dan sektor perikanana. Dana bagi hasil ini adalah dana perimbangan
yang berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk
membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang
berasal dari penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian daerah.

Penerimaan Negara dari sumber daya alam ini terdiri dari:
a. Sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam;
b. Sektor pertambangan umum;
c. Sektor kehutanan;
d. Sektor perikanan

a. Sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam
       Penerimaan Negara dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam
meliputi pembayaran dari:
• Pajak Perseroan (Pajak Penghasilan);
• Iuran Pasti, Iuran Eksplorasi, Iuran Eksploitasi, dan pembayaran-pembayaran
    lainnya yang berhubungan dengan pemberi Kuasa Pertambangan;
• Pungutan atas ekspor minyak dan gas bumi serta hasil-hasil pemurnian dan
    pengolahan;
• Bea masuk;
• Iuran Pembangunan Daerah (Pajak Bumi dan Bangunan)

     Penerimaan Negara minyak bumi dan gas alam yang akan dibagihasilkan
kepada Daerah adalah penerimaan Negara dari sektor pertambangan minyak bumi
Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya                                       295

dan gas alam setelah dikurangi dengan komponen pajak yang merupakan
penerimaan bersih yang seterusnya akan menjadi dasar dari bagi hasil sekto
pertambangan minyak bumi dan gas alam antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah.

      Pembagian penerimaan Negara yang berasal dari sektor pertambangan
minyak bumi dan gas alam yang berasal dari lifting kegiatan Pertamina sendiri, atau
kontrak production sharing atau bentuk kontrak kerjasama selain kontrak production
sharing di dalam wilayah Kabupaten/kota penghasil akan dibagi menurut perhitungan
sebagai berikut:
    a. Minyak bumi
    ⇒ Bagian Provinsi yang bersangkutan sebesar 3% dari penerimaan bersih
    ⇒ Bagian Kabupaten/Kota penghasil sebesar 6% dari penerimaan bersih
    ⇒ Bagian seluruh Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan
        sebesar 6% dari penerimaan bersih secara merata.
    b. Gas Alam
    ⇒ Bagian Provinsi yang bersangkutan sebesar 6% dari penerimaan bersih
    ⇒ Bagian Kabupaten/Kota penghasil sebesar 12% dari penerimaan bersih
    ⇒ Bagian seluruh Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan
        sebesar 12% dari penerimaan bersih secara merata.

      Apabila penerimaan negara yang berasal dari sektor pertambangan minyak
bumi dan gas alam yang berasal dari lifting kegiatan Pertamina sendiri, atau kontrak
production sharing atau bentuk kontrak kerjasama selain kontrak production sharing
di luar wilayah Kabupaten/Kota tetapi termasuk dalam wilayah provinsi, maka
perhitungan pembagiannya adalah sebagai berikut:
    a. Minyak bumi
    ⇒ Bagian Provinsi yang bersangkutan sebesar 5% dari penerimaan bersih
    ⇒ Bagian seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan sebesar
        10% dari penerimaan bersih secara merata.
    b. Gas Alam
    ⇒ Bagian Provinsi yang bersangkutan sebesar 10% dari penerimaan bersih
    ⇒ Bagian seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan sebesar
        20% dari penerimaan bersih secara merata.

b. Sektor pertambangan umum
      Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan umum yang
dibagikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk dana bagi hasil adalah:
• Iuran Tetap/Landrent/Deadrent;
• Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (Royalti).

     Bagian Pemerintah Daerah atas Iuran Tetap/Landrent/Deadrent dihitung
dengan perhitungan:
⇒ Bagian provinsi yang bersangkutan sebesar 16% dari penerimaan Iuran
   Tetap/Landrent/Deadrent;
⇒ Bagian Kabupaten/Kota Penghasil adalah sebesar 64% dari penerimaan Iuran
   Tetap/Landrent/Deadrent.
296                                                                 Manajemen Kas




     Bagian Pemerintah Daerah atas Iuran Iuran Eksplorasi/Eksploitasi dihitung
dengan perhitungan:
⇒ Bagian provinsi yang bersangkutan sebesar 16% dari penerimaan Iuran
   Eksplorasi/Eksploitasi;
⇒ Bagian Kabupaten/Kota Penghasil adalah sebesar 32% dari penerimaan Iuran
   Eksplorasi/Eksploitasil;
⇒ Bagian Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan adalah
   sebesar 32% dari penerimaan Iuran Eksplorasi/Eksploitasi secara merata;

c. Sektor kehutanan
     Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan yang dibagikan
kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk bagi hasil adalah berasal dari:
• Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
• Iuran Hak Pengusahaan Hutan (HPH/HUPH)
• Dana Reboisasi (DR)

     Penerimaan Negara dari Dana Reboisasi (DR) dibagikan kepada Pemerintah
Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus.

Bagian Pemerintah Daerah dari PSDH dihitung dengan perhitungan:
⇒ Bagian provinsi yang bersangkutan sebesar 16% dari penerimaan PSDH;
⇒ Bagian Kabupaten/Kota Penghasil adalah sebesar 32% dari penerimaan PSDH;
⇒ Bagian Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan adalah
   sebesar 32% dari penerimaan PSDH secara merata;
Bagian Pemerintah Daerah atas HPH/HUPH dihitung dengan perhitungan:
⇒ Bagian provinsi yang bersangkutan sebesar 16% dari penerimaan HPH/HUPH;
⇒ Bagian Kabupaten/Kota Penghasil adalah sebesar 64% dari penerimaan
   HPH/HUPH.

d. Sektor perikanan
      Penerimaan Negara dari suber daya alam sektor perikanan dibagikan kepada
Pemerintah Daerah adalah pungutan Perikanan yang terdiri dari Pungutan
Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan. Penerimaan Negara ini
dibagikan sebesar 80% dari seluruh penerimaan dalam bentuk bagi hasil sebesar
80% dari Pungutan Perikanan dan digunakan untuk pembangunan perikanan di
daerah yang dibagikan secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Penyaluran Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam
Dana Bagian Daerah disalurkan ke Kas Daerah secara Triwulanan sebagai berikut:
⇒ Pembayaran triwulan pertama pada bulan April;
⇒ Pembayaran triwulan kedua pada bulan Juli;
⇒ Pembayaran triwulan ketiga pada bulan Oktober;
⇒ Pembayaran triwulan pertama pada bulan Desember;

Pencairan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak
Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya                                      297

      Rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Bank Indonesia digunakan
untuk menampung PNBP yang berasal dari Sumber Daya Alam. Perencanaan dan
pengelolaan yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya
Keuangan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan
Keuangan cq. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan
Umum.

      Mekanisme pencairan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai
berikut:
1. Setelah menerima Surat Perintah Pencairan Dana dari Direktorat Jenderal
    Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan
    memberikan disposisi surat tersebut kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara;
2. Atas dasar disposisi dari Dirjen Perbendaharaan, Direktur PKN meneruskan
    disposisi surat tersebut kepada Kasubdit Administrasi Rekening Pemerintah
    Lainnya untuk memproses surat tersebut lebih lanjut;
3. Kasubdit Adminitrasi Rekening Pemerintah Lainnya akan meneliti kelengkapan
    dari surat perintah pencairan dana tersebut;
4. Setelah dilakukan penelitian Kasubdit Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya
    membuat surat Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Bank Indonesia
    melalui Direktur Pengelolaan Kas Negara mengenai pemindahbukuan dari
    Rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Rekening dimaksud.

Dalam permintaan pencairan rekening, harus dilampirkan informasi mengenai:
• Nomor rekening dan nama bank penerimaan pemindahbukuan;
• Nama peneriman pemindahbukuan;
• Keperluan pemindahbukuan tersebut;
• Rekening yang dipindahbukukan;
• Jumlah dana yang dicairkan.

D. PELAPORAN REKENING PEMERINTAH LAINNYA

      Pelaporan atas rekening pemerintah lainnya disusun oleh Subdit Administrasi
Rekening Pemerintah Lainnya pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, secara
berkala setiap tanggal: 7,15, 23, akhir bulan, dan triwulanan. Adapun jenis laporan
yang disusun terdiri dari

1.   Laporan Rekening Koran Bank Indonesia;
2.   Laporan Saldo Rekening Pemerintah Rupiah di Bank Indonesia;
3.   Laporan Saldo Rekening Pemerintah Valas di Bank Indonesia;
4.   Laporan Mutasi Saldo Rekening Pemerintah pada Bank Indonesia;
5.   Neraca;
6.   Catatan atas Laporan Keuangan;
7.   LKP;
8.   Rencana Penggunaan Dana.

     Untuk setiap jenis laporan tersebut telah ditetapkan format yang baku yang
harus diikuti oleh setiap unit penyusun laporan. Standarisasi format laporan
298                                                                    Manajemen Kas



diharapkan dapat mempermudah tugas penggabungan laporan serta membantu
proses analisis perbandingan atas masing-masing laporan.

1. Laporan Rekening Koran Bank Indonesia;

Format dan isi Laporan Rekening Koran Bank Indonesia dalam lampiran I memuat:




Tabel 11.1 Laporan Rekening Koran Bank Indonesia (lanjutan)
 No. Isi Laporan               Cara Pengisian
   1 Nomor Rekening            Diisi nomor rekening BI yang sesuai: xxx.xxxxxx
                               Diisi nama rekening sesuai dengan nama
   2 Nama Rekening             rekening yang tercantum di BI
                               Diisi valuta yang dipergunakan pada rekening
   3 Valuta                    yaitu Rupiah atau Valas
   4 Periode                   Diisi periode tanggal laporan
   5 Nomor                     Diisi nomor urut transaksi
                               Diisi tanggal transaksi sesuai dengan rekening
   6 Tanggal Transaksi         koran BI
   7 Uraian                    Diisi transaksi pada rekening koran BI
   8 Referensi                 Diisi kode referensi pada rekening koran BI
   9 Mutasi Debet/Kredit       Diisi nilai transaksi saldo pada rekening koran BI
  10 Saldo                     Diisi nilai saldo akibat transaksi debet/kredit
  11 Keterangan                Diisi penjelasan yang diperlukan

   2. Laporan Saldo Rekening Pemerintah Rupiah di Bank Indonesia;
Format dan isi Laporan Rekening Pemerintah Rupiah di Bank Indonesia dalam
lampiran II memuat:

Tabel 11.2 Laporan Saldo Rekening Pemerintah Rupiah di Bank Indonesia
 No. Isi Laporan            Cara Pengisian
   1 Nomor                  Diisi nomor urut
Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya                                             299

   2    Nomor Rekening             Diisi nomor rekening BI yang dilaporkan: xxx.xxxxxx
                                   Diisi nama rekening sesuai dengan nama rekening
   3    Nama Rekening              yang tercantum di BI
   4    Saldo (Rupiah)             Diisi saldo terakhir rekening pada rekening koran BI

   3. Laporan Saldo Rekening Pemerintah Valas di Bank Indonesia;
Format dan isi Laporan Rekening Pemerintah Valas di Bank Indonesia dalam
lampiran III memuat:

Tabel11.3 Laporan Saldo Rekening Pemerintah Valas di Bank Indonesia
 No.  Isi Laporan           Cara Pengisian
   1  Nomor                 Diisi nomor urut
   2  Nomor Rekening        Diisi nomor rekening BI yang dilaporkan: xxx.xxxxxx
                            Diisi nama rekening sesuai dengan nama rekening
   3 Nama Rekening          yang tercantum di BI
   4 Saldo (Rupiah)         Diisi saldo terakhir rekening pada rekening koran BI

   4. Laporan Mutasi Saldo Rekening Pemerintah pada Bank Indonesia;
Format dan isi Laporan Mutasi Saldo Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam
lampiran IV memuat:

Tabel 11.4 Laporan Mutasi Saldo Rekening Pemerintah pada Bank Indonesia
 No. Isi Laporan                 Cara Pengisian
   1 Nomor                       Diisi nomor urut
                                 Diisi nomor rekening BI yang dilaporkan:
   2 Nomor Rekening              xxx.xxxxxx
                                 Diisi nama rekening sesuai dengan nama
   3 Nama Rekening               rekening yang tercantum di BI
       Saldo Awal (Minggu        Diisi saldo minggu sebelumnya rekening pada
   4 Sebelumnya)                 rekening koran BI
       Mutasi                    Diisi nilai mutasi penerimaan/pengeluaran pada
   5 Penerimaan/Pengeluaran tanggal transaksi
   6 Saldo Akhir                 Diisi nilai saldo setelah transaksi
   7 Keterangan                  Diisi penjelasan yang diperlukan

   5. Neraca;
Format dan isi Neraca dalam lampiran V memuat:

Tabel   11.5 Neraca
 No.     Isi Laporan                Cara Pengisian
   1     Nama institusi             Diisi institusi yang membuat laporan
   2     Nama Laporan               Diisi nama laporan: Neraca
   3     Periode Laporan            Diisi periode pelaporan
   4     Aset
   5     Kewajiban
300                                                                     Manajemen Kas



    6   Ekuitas Dana

    6. Rencana Penggunaan Dana.
Format dan isi LKP dalam lampiran VIII memuat:
Tabel 11.6 Rencana Penggunaan Dana
 No. Isi Laporan             Cara Pengisian
   1 Tahun Anggaran          Diisi tahun anggaran yang akan datang
   2 Nomor                   Diisi nomor urut
   3 Tanggal BAP             Diisi tanggal penandatanganan BAP
   4 Nomor BAP               Diisi nomor surat BAP
   5 Tanggal Pinjaman        Diisi tanggal surat penjanjian pinjaman
   6 Nomor Pinjaman          Diisi nomor surat penjanjian pinjaman
   7 Peminjam                Diisi nama peminjam
   8 Uraian                  Diisi uraian peminjam
   9 Temin                   Diisi perkiraan frekuensi penarikan dana
  10 Jumlah                  Diisi jumlah dana pinjaman
RANGKUMAN MATERI

         Rekening pemerintah lainnya merupakan bagian dari sistem keuangan
negara yang pengelolaan administrasinya berada di bawah Departemen Keuangan.
Administrasi rekening pemerintah ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu : administrasi
rekening dana investasi (RDI), administrasi rekening pembangunan daerah (RPD),
dan administrasi rekening bagian daerah dari sumber daya alam. Proses administrasi
ini terdiri dari penyusunan rencana penggunaan dana, Penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana, penatausahaan penerimaan/pengeluaran, penyediaan data realisasi
penerimaan/pengeluaran, dan penyiapan laporan.

    Tugas utama administrasi rekening pemerintah lainnya ini meliputi:
•   Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan rekening pemerintah lainnya
•   Penyaluran rencana penggunaan anggaran atas beban RDI dan RPD
•   Penyaluran dana atas beban rekening pemerintah lainnya
•   Penatausahaan rekening pemerintah lainnya
•   Pemantauan saldo rekening lainnya

    Rekening Dana Investasi (RDI) adalah rekening untuk menampung dana yang
akan dipergunakan sebagai pinjaman pada Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan
pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    Rekening Pembangunan Daerah (RPD) adalah Rekening Menteri pada Bank
Indonesia, yang dibentuk untuk menampung dana yang akan dipergunakan sebagai
pinjaman kepada Pemereintah daerah, terutama dalam rangka untuk membantu
Pemerintah Daerah untuk pembiayaan prasarana umum.

    Rekening Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam dibentuk untuk menampung
dana bagi hasil yang berasal dari penerimaan Negara yang berasal dari sektor
pertambangan umum, sektor kehutanan, dan sektor perikanan. Dana bagi hasil ini
Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya                                  301

adalah dana perimbangan yang berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan
kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Pelaporan atas rekening pemerintah lainnya ini dilakukan secara
berkala setiap tanggal 7, 15, dan 23 akhir bulan dan triwulanan.

LATIHAN

1. Mengapa Rekening Dana Investasi (RDI) disebut sebagai “rekening antara”?
2. Sebutkan tujuh langkah dalam proses administrasi RDI?
3. Apa tujuan dibentuknya rekening pembangunan daerah (RPD)?
4. Sebutkan sumber-sumber penerimaan negara yang berasal dari sumber daya
   alam!
5. Sebutkan jenis laporan rekening pemerintah lainnya yang harus disusun oleh
   Subdit Administrasi Rekening Pemerintah?
BAB 12

LAPORAN ARUS KAS




Tujuan Pembelajaran:

Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan mampu:

1. memahami tujuan dan manfaat laporan arus kas pemerintah
2. memahami entitas pelaporan arus kas
3. memahami klasifikasi pelaporan arus kas, yang terdiri dari aktivitas operasi,
   aktivitas investasi dalam asset non-keuangan dan aktivitas pembiayaan




PENDAHULUAN
Laporan Arus Kas                                                                 299

      Laporan Arus Kas adalah suatu laporan yang memberikan informasi mengenai
perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan. Laporan arus kas menyajikan
informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu.

      Yang dimaksud dengan setara kas (cash equivalent) adalah investasi jangka
pendek yang amat likuid yang bisa segera ditukar dengan kas. Untuk dapat dikatakan
setara kas, suatu unsur haruslah :
    1. dapat segera ditukar dengan kas ketika diperlukan
    2. sangat dekat dengan masa jatuh temponya sehingga kecil risiko terjadinya
        perubahan nilai akibat perubahan tingkat suku bunga.

       Umumnya hanya investasi dengan waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang
yang dapat dikategorikan sebagai setara kas. Waktu jatuh tempo dalam hal ini
dihitung mulai tanggal saat investasi tersebut dibeli oleh entitas pelaporan. Misalnya
Surat Utang Negara (SUN) tiga bulanan maupun tiga tahunan yang dibeli tiga bulan
sebelum jatuh tempo memenuhi syarat untuk diklasifikasikan sebagai setara kas.
Namun bila SUN tiga tahunan tersebut dibeli tiga tahun sebelumnya, maka pada
masa tiga bulan terakhir sebelum jatuh tempo SUN tersebut tidaklah memenuhi
syarat sebagai setara kas.

A.. Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat
      Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat adalah salah satu dari Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat, di samping Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan
atas Laporan Keuangan.

      Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat disusun oleh Direktorat Informasi dan
Akuntansi (DIA) Ditjen Perbendaharaan melalui Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
/SAKUN (Lihat penjelasan tentang SAKUN di bab 12), yang merupakan konsolidasi
dari seluruh fungsi perbendaharaan di Ditjen Perbandaharaan.

Tujuan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi,
dan juga informasi mengenai saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Manfaat Informasi Arus Kas. Informasi Arus Kas memiliki manfaat sebagai berikut:
   1. Informasi Arus Kas sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan
      datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang
      telah dibuat sebelumnya.
   2. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk
      dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
   3. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas
      memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam
      mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas
      pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan
      solvabilitas).

B. ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS
300                                                                      Manajemen Kas



     Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas
adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Unit organisasi yang
mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai
bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum
negara/daerah.

      Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, Bendaharawan Umum Negara (BUN) Indonesia dipegang oleh Menteri
Keuangan. Sedangkan Kuasa Bendaharawan Umum Negara (Kuasa BUN) dipegang
oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dir PKN) Dirjen Perbendaharaan. Maka unit
organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah Departemen Keuangan
c.q. Dirjen Perbendaharaan.

       Jadi entitas pelaporan untuk Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat adalah:
1. KPPN yang menghasilkan LAK - KPPN
2. Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang menghasilkan LAK - Kanwil
3. Direktorat PKN yang menghasilkan LAK - BUN
4. Ditjen Perbendaharaan c.q. DIA yang menghasilkan LAK - PP

      Adapun struktur pelaporan arus kas mengikuti struktur pelaporan SAKUN:

C. KLASIFIKASI LAPORAN ARUS KAS
       Berbeda dengan akuntansi komersial yang mengklasifikasikan arus kas
menjadi tiga klasifikasi, --yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas
pendanaan,-- akuntansi pemerintah mengklasifikasikan arus kas berdasarkan 4
klasifikasi:
1. aktivitas operasi,
2. aktivitas investasi aset nonkeuangan,
3. aktivitas pembiayaan,
4. aktivitas dan nonanggaran.

     Klasifikasi arus kas ini memberikan informasi yang memungkinkan para
pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas
dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk
mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi asset nonkeuangan,
pembiayaan, dan nonanggaran.

1. AKTIVITAS OPERASI
    Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan
kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk
membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan
sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
(a) Penerimaan Perpajakan; berupa:
    1) Pendapatan Pajak Penghasilan, yang terdiri dari:
           a. PPh Migas (yaitu PPh Minyak Bumi, PPh Gas Alam, PPh Lainnya
              dari Minyak Bumi, serta Pendapatan PPh Migas Lainnya) dan,
Laporan Arus Kas                                                            301

           b. PPh Non-Migas (yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22
               Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, PPh Pasal
               25/29 Badan, PPh Pasal 26, PPh Final dan Fiskal Luar Negeri, serta
               PPh Nonmigas Lainnya)
    2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai, yang terdiri dari:
           a. Pendapatan PPN (yaitu PPN Dalam Negeri, PPN Impor, dan PPN
               Lainnya)
           b. Pendapatan PPnBM (yaitu PPnBM dalam Negeri, PPnBM Impor, dan
               PPnBM Lainnya)
    3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, yang terdiri dari PBB Pedesaan,
       PBB Perkotaan, PBB Perkebunan, PBB Kehutanan, PBB Pertambangan,
       serta PBB Lainnya.
    4) Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
    5) Pendapatan Cukai, yang terdiri dari Cukai Hasil Tembakau, Cukai Ethyl
       Alkohol, Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol, Denda Administrasi
       Cukai, serta Pendapatan Cukai Lainnya
    6) Pendapatan Pajak Lainnya, yang terdiri dari Bea Meterai, Penjualan Benda
       Materai, Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta Pendapatan Bunga Penagihan
       Pajak (PPh, PPN, PPnBM, dan PTLL)
    7) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional, yang terdiri dari:
           a. Pendapatan Bea masuk,
           b. Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM
               Nihil),
           c. Pendapatan Denda Administrasi Pabean,
           d. Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan
               Ekspor (KITE),
           e. Pendapatan Pabean Lainnya, serta
           f. Pendapatan Pajak/pungutan ekspor
(b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); berupa:
    1) Penerimaan Sumber Daya Alam, yang terdiri dari:
           a. Pendapatan Minyak bumi
           b. Pendapatan Gas Alam
           c. Pendapatan Pertambangan Umum (yaitu Iuran Tetap dan Royalti
               Batubara)
           d. Pendapatan Kehutanan (yaitu Dana Reboisasi, Provisi Sumber Daya
               Hutan, Iuran Hak Pengusahaan Hutan/HPH Tanaman Industri, Iuran
               HPH Bambu, Iuran HPH Tanaman Rotan, Dana Pengamanan Hutan,
               Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan, serta Iuran Menangkap
               Satwa Liar)
           e. Pendapatan Perikanan (yaitu Pendapatan Perikanan dan
               Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam
               Kelautan)
    2) Pendapatan PNBP Lainnya (Pendapatan Penjualan, Sewa, dan Jasa); terdiri
       dari :
                     i. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan (misalnya
                        penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Hasil
                        Peternakan dan Perikanan, Hasil Tambang, Hasil
                        Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan, Obat-obatan dan
302                                                          Manajemen Kas



                 Hasil Farmasi Lainnya, Hasil Informasi, Penerbitan, Film,
                 Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya, Dokumen-
                 dokumen Pelelangan)
             ii. Pendapatan Penjualan Aset (misalnya penjualan Rumah,
                 Gedung, Bangunan, Tanah, Kendaraan Bermotor, Sewa Beli,
                 Aset     Bekas    Milik  Asing,  Aset    Lainnya    yang
                 Berlebih/Rusak/Dihapuskan),
            iii. Pendapatan Sewa (misalnya sewa Rumah Dinas/Rumah
                 Negeri, Gedung, Bangunan, dan Gudang, Benda-benda
                 Bergerak, Benda-benda Tak Bergerak Lainnya)
            iv. Pendapatan Jasa I (misalnya jasa Rumah Sakit dan Instansi
                 Kesehatan Lainnya, Tempat Hiburan/Taman/Museum dan
                 Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA), Surat
                 Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB, Hak dan
                 Perijinan, Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan,
                 Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi,
                 BPN, Jasa DJBC, Jasa Kantor Urusan Agama, Jasa Bandar
                 Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian)
             v. Pendapatan Jasa II (misalnya Jasa Lembaga Keuangan
                 (Jasa Giro), Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi, Iuran
                 Lelang untuk Fakir Miskin, Jasa Catatan Sipil, Biaya
                 Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Uang
                 Pewarganegaran, Bea Lelang, Biaya Pengurusan Piutang
                 dan Lelang Negara)
            vi. Pendapatan Bukan Pajak dari Luar Negeri (misalnya
                 Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI dan dari
                 Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler)
           vii. Pendapatan Bunga (misalnya Pendapatan Bunga atas
                 Investasi dalam Obligasi, Pendapatan BPPN atas Bunga
                 Obligasi, Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan
                 Pinjaman)
      b. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
              i. Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan
             ii. Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan
            iii. Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera
                 Badan Pengadilan (Peradilan)
            iv. Pendapatan Hasil Denda/Tilang dan sebagainya
             v. Pendapatan Ongkos Perkara Pendapatan Kejaksanaan dan
                 Peradilan Lainnya
      c. Pendapatan Pendidikan
              i. Pendapatan Uang Pendidikan
             ii. Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir
                 Pendidikan
            iii. Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek
            iv. Pendapatan Pendidikan Lainnya
      d. Pendapatan Lain-lain
              i. Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran
                 Yang Lalu
Laporan Arus Kas                                                             303

                    ii. Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar
                        Minyak
                   iii. Pendapatan Pelunasan Piutang (termasuk Pelunasan Ganti
                        Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk
                        TP/TGR) Bendahara
                   iv. Pembetulan Pembukuan Belanja Tahun Anggaran
                    v. Pembetulan Pembukuan Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu
                   vi. Pendapatan Lainnya (misalnya Penerimaan Kembali
                        Persekot/Uang     Muka    Gaji,   Denda  Keterlambatan
                        Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Denda Administrasi
                        PBHTB, Premi Penjaminan Perbankan Nasional, Denda
                        Pelanggaran di Bidang Pasar Modal)
(c) Penerimaan Hibah; berupa:
    1) Pendapatan Hibah Dalam Negeri, yang terdiri dari:
            a. Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Perorangan
            b. Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha
            c. Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya
    2) Pendapatan Hibah Luar Negeri, yang terdiri dari:
            a. Pendapatan Hibah Luar Negeri – Perorangan
            b. Pendapatan Hibah Luar Negeri – Bilateral
            c. Pendapatan Hibah Luar Negeri – Multilateral
            d. Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya
(d) Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya;
yang terdiri dari:
    1) Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
            a. Pendapatan Laba BUMN Perbankan
            b. Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan
    2) Pendapatan Investasi Lainnya



Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran:
(a) Belanja Pegawai;
    1) Belanja Gaji dan Tunjangan
            a. Belanja Gaji PNS
                      i. Belanja Gaji PNS, berupa Belanja Gaji Pokok dan Belanja
                         Pembulatan Gaji
                     ii. Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS (misalnya Tunjangan
                         Suami/Istri, Tunjangan Anak, Tunjangan Struktural,
                         Tunjangan Fungsional, Tunjangan PPh, Tunjangan Beras,
                         Tunjangan Kemahalan, Tunjangan Lauk pauk PNS, Uang
                         Makan PNS)
                    iii. Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS (misalnya Tunjangan
                         Perbaikan Penghasilan, Tunjangan Cacat, Tunjangan
                         Khusus Peralihan, Tunjangan Kompensasi Kerja Tunjangan
                         Daerah Terpencil/Sangat Terpencil, Tunjangan Kewanitaan,
                         TunjanganGuru/Dosen/PNS        yang   dipekerjakan   pada
                         sekolah/PT Swasta, Tunjangan Tugas Belajar Tenaga
304                                                                 Manajemen Kas



                       Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca
                       Sarjana, Tunjangan Khusus Papua)
                 iv. Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS (Staff di Luar Negeri)
           b. Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri
                    i. Belanja Gaji TNI/POLRI, berupa Gaji Pokok dan Belanja
                       Pembulatan Gaji.
                   ii. Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI
                  iii. Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI
                 iv. Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI (termasuk
                       Tunjangan Medis dan Uang Duka TNI/POLRI)
           c. Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara
                    i. Belanja Gaji Pejabat Negara, berupa Gaji Pokok dan
                       Pembulatan Gaji Pejabat Negara
                   ii. Belanja Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara
                  iii. Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara
           d. Belanja Pegawai Perjan
           e. Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT, termasuk Belanja Tunjangan
              Daerah Terpencil dan Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT

   2) Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai
      Transito
          a. Belanja Honorarium, termasuk Belanja Uang Honor Tetap dan
              Belanja Uang Honor Tidak Tetap
          b. Belanja Lembur
          c. Belanja Vakasi
          d. Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
   3) Belanja Kontribusi Sosial
          a. Belanja Pensiun dan Uang Tunggu
                    i. Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS, Pejabat Negara,
                       PNS TNI/Dephan, dan PNS Polri
                   ii. Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri
          b. Belanja Asuransi Kesehatan (Askes)
                    i. Belanja Askes PNS dan Pejabat Negara
                   ii. Belanja Askes Penerima Pensiun
                  iii. Belanja Askes TNI/Dephan
                 iv. Belanja Askes Polri
                   v. Belanja Askes Veteran
          c. Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran

(b) Belanja Barang dan Jasa;
    1) Belanja Barang Operasional
            a. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran
            b. Belanja Inventaris Kantor
            c. Belanja pengadaan bahan makanan
            d. Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKSI (bersifat kontraktual)
            e. Belanja Barang Operasional Lainnya
    2) Belanja Barang Non Operasional
            a. Belanja Bahan
Laporan Arus Kas                                                         305

           b. Belanja Barang Transito
           c. Belanja Barang Perjan
           d. Belanja Barang Non Operasional Lainnya
    3) Belanja Jasa
           a. Belanja Langganan daya dan jasa
           b. Belanja Jasa pos dan giro
           c. Belanja Pengeluaran bebas porto
           d. Belanja Pembiayaan surveyor
           e. Belanja Jasa Konsultan
           f. Belanja Sewa
           g. Belanja Jasa Lainnya
    4) Belanja Pemeliharaan
           a. Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
           b. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
           c. Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
           d. Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
    5) Belanja Perjalanan
           a. Belanja perjalanan biasa
           b. Belanja perjalanan tetap
           c. Belanja perjalanan lainnya

(c) Belanja Bunga;
    1) Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri
            a. Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Pendek
                     i. Bunga Surat Utang Perbendaharaan
                    ii. Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek
                        Lainnya (termasuk Imbalan Bunga Pajak/SPM-IB Pajak,
                        Imbalan Bunga Pinjaman Perbankan, Imbalan Bunga Bea
                        dan Cukai/SPM-IB Bea dan Cukai)
            b. Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Panjang
                     i. Bunga Obligasi Negara dan Biaya/kewajiban lainnya atas
                        Bunga Obligasi Negara
                    ii. Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang
                        Lainnya (termasuk Bunga Pinjaman Perbankan, dan
                        Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya)
    2) Belanja Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri
            a. Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Pendek
                     i. Bunga Surat Utang Negara
                    ii. Bunga Surat Utang Perbendaharaan – Valas
                   iii. Biaya/kewajiban lainnya atas Bunga Surat Utang Negara
            b. Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Panjang
                     i. Bunga Pinjaman Program
                    ii. Bunga Pinjaman proyek
                   iii. Bunga Obligasi Negara
                   iv. Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
    3) Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri
            a. Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri
            b. Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
306                                                                  Manajemen Kas



   4) Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri
          a. Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri
          b. Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri

(d) Belanja Subsidi;
    1) Belanja Subsidi Perusahaan Negara
            a. Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
            b. Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – BBM
            c. Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – Non BBM
                     i. Belanja Subsidi Harga/Biaya (termasuk Subsidi Harga/Biaya,
                        pangan, listrik, benih, obat, gula, pupuk)
                    ii. Belanja Subsidi Bunga Kredit (termasuk Subsidi Bunga KUT,
                        KOP PIR, KOP, KOP PRIM, KPR, Ketahanan Pangan)
                   iii. Belanja Subsidi Non-BBM – Pajak
                   iv. Belanja Subsidi Non-BBM – Lainnya (misalnya Subsidi haji
                        dan Subsidi kendaraan bermotor)
            d. Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – PSO (termasuk Subsidi
               PT KAI, PT PELNI, PT Pos dan Giro, TVRI, BULOG)
    2) Belanja Subsidi Perusahaan Swasta
            a. Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
            b. Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan

(e) Belanja Hibah; yaitu pengeluaran berupa hibah pemerintah kepada pihak lain,
yang terdiri dari:
    1) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
    2) Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
    3) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah

(f) Bantuan Sosial;
     1) Belanja Bantuan kompensasi sosial (misalnya Bantuan Kompensasi
        Kenaikan Harga BBM)
     2) Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan (termasuk Bantuan Sosial
        Lembaga        Pendidikan,   Bantuan      Langsung    (Block   Grant)
        Sekolah/Lembaga/Guru, Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga, dan
        Bantuan Beasiswa)
     3) Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan
     4) Belanja Lembaga Sosial Lainnya
(h) Belanja Lain-lain;
     1) Belanja Lain-lain I
            a. Belanja Kerjasama Teknis Internasional
            b. Belanja Pengeluaran Tak Tersangka
            c. Belanja Cadangan Umum
            d. Belanja Pemilu/sidang tahunan
            e. Belanja Pengembalian pajak/PE berdasar SKO
            f. Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TNI/Polri
            g. Belanja Cadangan dana reboisasi
            h. Belanja Tunggakan dan klaim pihak ketiga
            i. Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)
Laporan Arus Kas                                                          307

    2) Belanja Lain-lain II
           a. Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP
           b. Belanja KONI
           c. Belanja lain-lain II lainnya

(i) Belanja Dana Bagi Hasil;
     1) Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan
            a. Belanja Pajak Penghasilan
                     i. Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi
                    ii. Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota
                   iii. Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi
                   iv. Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota
            b. Belanja Pajak Bumi dan Bangunan
                     i. Belanja Bagi hasil PBB untuk Propinsi
                    ii. Belanja Bagi hasil PBB untuk Kabupaten/Kota
                   iii. Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi
                   iv. Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kab./Kota
                    v. Belanja PBB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke
                        Kabupaten/Kota
            c. Belanja Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
                     i. Belanja Bagi hasil BPHTB untuk Propinsi
                    ii. Belanja Bagi hasil BPHTB untuk Kabupaten/Kota
                   iii. Belanja BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan
                        ke Kabupaten/Kota
                   iv. Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat dibagikan untuk
                        Perbaikan Administrasi Pertanahan
                    v. Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk biaya
                        Administrasi Pengkt. Pel. BPHTB
                   vi. Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk Pemberian
                        Imbalan Bunga
     2) Belanja Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
            a. Belanja Minyak Bumi
                     i. Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Propinsi
                    ii. Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab/Kota Penghasil
                   iii. Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab/Kota lainnya
            b. Belanja Gas Alam
                     i. Belanja Bagi hasil gas alam untuk Propinsi
                    ii. Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab/Kota Penghasil
                   iii. Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab/Kota lainnya
            c. Belanja Pertambangan Umum
                     i. Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Propinsi
                    ii. Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Kab/Kota
                   iii. Belanja Bagi hasil royalti untuk Propinsi
                   iv. Belanja Bagi hasil royalti untuk Kab/Kota Penghasil
                    v. Belanja Bagi hasil royalti untuk Kab/Kota lainnya
            d. Belanja Kehutanan
                     i. Belanja Bagi hasil IHPH untuk Propinsi
                    ii. Belanja Bagi hasil IHPH untuk Kab/Kota
308                                                                      Manajemen Kas



                    iii. Belanja Bagi   hasil PSDH untuk Propinsi
                   iv. Belanja Bagi     hasil PSDH untuk Kab/Kota Penghasil
                     v. Belanja Bagi    hasil PSDH untuk Kab/Kota lainnya
             e. Belanja Perikanan
                      i. Belanja Bagi   hasil Perikanan untuk Propinsi
                     ii. Belanja Bagi   hasil Perikanan untuk Kab/Kota

(j) Belanja Dana Alokasi Umum
     1) Belanja DAU untuk Propinsi
     2) Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota

(k) Belanja Dana Alokasi Khusus
    1) Belanja DAK Dana Reboisasi (yaitu untuk Daerah Penghasil)
    2) Belanja DAK Non-Dana Reboisasi
            a. Belanja DAK Non DR untuk Pendidikan
            b. Belanja DAK Non DR untuk Kesehatan
            c. Belanja DAK Non DR untuk Infrastruktur
            d. Belanja DAK Non DR untuk Pemekaran Pemerintah Daerah
            e. Belanja DAK Non DR untuk Kelautan dan Perikanan
            f. Belanja DAK Non DR untuk Pertanian

(l) Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
     1) Belanja Dana Otonomi Khusus
            a. Belanja Dana Otonomi Khusus untuk Papua
            b. Belanja Dana Otonomi Khusus Lainnya
     2) Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang
            a. Belanja Murni
                    i. Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Propinsi
                       Murni
                   ii. Belanja    Dana      Penyesuaian/Penyeimbang     untuk
                       Kabupaten/Kota Murni
            b. Belanja Ad hoc
                    i. Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Propinsi Ad
                       hoc
                   ii. Belanja    Dana      Penyesuaian/Penyeimbang     untuk
                       Kabupaten/Kota Ad hoc

    Informasi mengenai arus masuk kas untuk aktivitas operasi didapat dari
   -  Penerimaan Pajak dan PNBP yang diterima KPPN melalui giro/pos dan bank
      persepsi
   - Penerimaan BUN melalui Kantor Pusat DJPBN yang diproses oleh Direktorat
      Pengelolaan Kas Negara
   - Pencairan Hibah Luar Negeri yang diproses oleh Direktorat Pengelolaan
      Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
   - Penerimaan bagi hasil laba BUMN dan investasi lainnya yang diproses oleh
      Direktorat Pengelolaan Barang Milik Kekayaan Negara

       Informasi mengenai arus keluar kas untuk aktivitas operasi didapat dari
Laporan Arus Kas                                                                  309

    -    Belanja yang sudah dicairkan dananya oleh KPPN maupun KPPN Khusus
         (yaitu untuk belanja pengeluaran yang dananya berasal dari Bantuan Luar
         Negeri)
    -    Pengeluaran BUN melalui kantor pusat DJPBN yang diproses oleh Direktorat
         Pengelolaan Kas Negara
    -    Data perhitungan untuk belanja bunga yang diproses oleh Direktorat
         Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
    -    Data belanja hibah pemerintah kepada pihak lain yang diproses oleh KPPN
         maupun Direktorat Pengelolaan Kas Negara
    -    Data Dana Bagi Hasil, DAU, DAK, dan Dana Penyeimbang yang doproses
         oleh KPPN.

      Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama
dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat
berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

       Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain,
yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal,
atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut
harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan
atas laporan keuangan.

2. AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN
     Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan
dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya
ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah
kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi asset nonkeuangan terdiri dari:
(a) Penjualan Aset Tetap; yaitu berupa transaksi:
    1) Penjualan Tanah
    2) Penjualan Peralatan dan Mesin
    3) Penjualan Gedung dan Bangunan
    4) Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan
    5) Penjualan Aset Fisik Lainnya.
(b) Penjualan Aset Lainnya.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi asset nonkeuangan terdiri dari:
(a) Perolehan Aset Tetap; yaitu berupa Belanja Modal yang terdiri dari
     1) Belanja Modal Tanah
     2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
     3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
     4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
     5) Belanja Modal Fisik Lainnya
 (b) Perolehan Aset Lainnya, misalnya Konstruksi dalam Pengerjaan.

Informasi mengenai arus kas untuk aktivitas investasi nonkeuangan didapat dari :
    - Data pencairan dana (SP2D) untuk belanja modal (MAK 53xxxx) oleh KPPN
310                                                                   Manajemen Kas



   -   Data penjualan dan perolehan asset tetap yang dikelola oleh Direktorat
       Pengelolaan Barang Milik Kekayaan Negara

3. AKTIVITAS PEMBIAYAAN
      Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan
surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus
kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:
(a) Penerimaan Pinjaman;
    1) Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri
           a. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
                     i. Penerimaan Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang
                        Muka dari Sektor Perbankan
                    ii. Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan
                   iii. Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)
           b. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan
                     i. Penerimaan Hasil Privatisasi
           c. Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
    2) Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri
           a. Penarikan Pinjaman Program
                     i. Penarikan Pinjaman Program Bilateral
                    ii. Penarikan Pinjaman Program dari OECF
                   iii. Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya
           b. Penarikan Pinjaman Program Multilateral
                     i. Penarikan Pinjaman Program dari IBRD
                    ii. Penarikan Pinjaman Program dari ADB
                   iii. Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya
           c. Penarikan Pinjaman Proyek
                     i. Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral
                    ii. Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral
                   iii. Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor
                  iv. Penarikan Pinjaman Proyek Leasing
                    v. Penarikan Pinjaman Proyek Komersial
                  vi. Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya
                  vii. Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya
    3) Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
           a. Penerimaan Pinjaman Program
           b. Penerimaan Pinjaman Proyek
    4) Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri

(b) Penjualan Surat Utang Negara Pemerintah;
    1) Penerimaan Surat Utang Negara/Obligasi
           a. Penerimaan Obligasi Dalam Negeri - Jangka Pendek
               1. Penerimaan dari Penjadualan Kembali Obligasi DN - Jangka
                   Pendek
               2. Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi DN - Jangka Pendek
Laporan Arus Kas                                                           311

                3. Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri Jangka
                   Pendek
             b. Penerimaan Obligasi Dalam Negeri - Jangka Panjang
                1. Penerimaan dari Penjadualan Kembali Obligasi DN - Jangka
                   Panjang
                2. Penerimaan Pelunasan Investasi dari Obligasi - Jangka Panjang
                3. Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri Jangka
                   Panjang
                4. Penerimaan Pembiayaan untuk Obligasi Dalam Negeri Jangka
                   Panjang
             c. Penerimaan Obligasi Luar Negeri
                1. Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi LN
                2. Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara LN
             d. Penerimaan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka
                Pendek
                1. Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan
                   DN - Jangka Pendek
                2. Penerimaan    dari    Penjadualan    Kembali     Surat  Utang
                   Perbendaharaan DN - Jangka Pendek
             e. Penerimaan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka
                Panjang
                1. Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan
                   DN - Jangka Panjang
                2. Penerimaan    dari    Penjadualan    Kembali     Surat  Utang
                   Perbendaharaan DN - Jangka Panjang

(c) Hasil Privatisasi Perusahaan Negara/Daerah;
(d) Penjualan Investasi Jangka Panjang Lainnya;
(e) Pencairan Dana Cadangan.
(f) Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain
     1) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
     2) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
     3) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional
(g) Penarikan Kembali Penyertaan Modal Pemerintah:
     1) Penarikan Kembali PMP pada BUMN
     2) Penarikan Kembali PMP pada Badan Internasional
     3) Penarikan Kembali PMP Lainnya
(g) Penerimaan Pembiayaan Lain-lain
     1) Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs
     2) Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP)

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:
(a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang;
    1) Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri
            a. Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
                     i. Belanja Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan
                         uang Muka dari Sektor Perbankan
312                                                              Manajemen Kas



                  ii. Belanja Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek
                      Perbankan
         b. Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan
                   i. Belanja Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi
   2) Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri
         a. Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
                   i. Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Program
                  ii. Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Proyek
         b. Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali
                   i. Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman
                      Program
                  ii. Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman
                      Proyek
         c. Pelunasan Bunga Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali -
             Pinjaman Proyek

(b) Pembayaran Obligasi Pemerintah;
    1) Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Negara/Obligasi
           a. Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri - Jangka
               Pendek
                    i. Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN - Jangka
                       Pendek melalui Penjadualan Kembali
                   ii. Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN - Jangka
                       Pendek melalui Pembelian Kembali
                  iii. Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam
                       Negeri – Jangka Pendek
           b. Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri - Jangka
               Panjang
                    i. Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN - Jangka
                       Panjang melalui Penjadualan Kembali
                   ii. Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN - Jangka
                       Panjang melalui Pembelian Kembali
                  iii. Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam
                       Negeri – Jangka Panjang
           c. Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan
               Dalam Negeri - Jangka Pendek
                    i. Belanja     Pengeluaran     Pelunasan   Surat    Utang
                       Perbendaharaan DN - Jangka Pendek melalui Penjadualan
                       Kembali
                   ii. Belanja     Pengeluaran     Pelunasan   Surat    Utang
                       Perbendaharaan DN - Jangka Pendek melalui Pembelian
                       Kembali
           d. Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan
               Dalam Negeri - Jangka Panjang
                    i. Belanja     Pengeluaran     Pelunasan   Surat    Utang
                       Perbendaharaan DN - Jangka Panjang melalui Penjadualan
                       Kembali
Laporan Arus Kas                                                               313

                    ii. Belanja    Pengeluaran     Pelunasan       Surat     Utang
                        Perbendaharaan DN - Jangka Panjang melalui Pembelian
                        Kembali
            e. Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Negara/Obligasi Luar
               Negeri
                     i. Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi Internasional
                    ii. Belanja Pembelian Kembali Obligasi Negara Luar Negeri
                   iii. Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Luar
                        Negeri
 (c) Penyertaan Modal Pemerintah;
     1) Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN
     2) Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional
     3) Penyertaan Modal Pemerintah Lainnya
(d) Pemberian Pinjaman Jangka Panjang;
     1) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
     2) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
     3) Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional
(e) Pembentukan Dana Cadangan.
Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang
memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran.

(f) Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain
     1) Penyesuaian Penurunan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs
     2) Koreksi Penyesuaian Penurunan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih
        Kurs

Informasi mengenai arus kas untuk aktivitas pembiayaan didapat dari
    - penerimaan pinjaman dalam dan luar negeri serta pembayaran cicilan pokok
       utang yang diproses oleh Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar
       Negeri
    - data hasil penjualan dan pelunasan Surat Utang Negara/Obligasi yang
       diproses oleh Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara
    - data Penyertaan Modal Pemerintah serta Investasi lainnya yang diproses
       oleh Direktorat Pengelolaan Barang Milik Kekayaan Negara
    - data hasil privatisasi BUMN/BUMD, pemberian dan penerimaan kembali
       Pinjaman kepada pihak lain, pembentukan dan pencairan Dana Cadangan
       Pemerintah, serta Pembiayaan lainnya yang diproses oleh Direktorat
       Pengelolaan Kas Negara

4. AKTIVITAS NONANGGARAN
     Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan
pembiayaan pemerintah.

      Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
dan kiriman uang.
314                                                               Manajemen Kas



      PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari
Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya
potongan Taspen dan Askes.

     Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum
negara/Daerah, misalnya kiriman uang dari rekening Kuasa BUN ke rekening
Bendaharawan Pembayar di KPPN, atau dari rekening Bendaharawan Pembayar di
KPPN ke Bendaharawan Pembayar di Kantor/Satuan Kerja.

Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi:
(a) penerimaan PFK,
    1) Penerimaan PFK 10 % Gaji untuk PNS Pusat, PNS Daerah, Polri dan PNS
        Polri, dan TNI dan PNS Dephan.
    2) Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan untuk PNS Pusat, PNS Daerah, Polri dan
        PNS Polri, dan TNI dan PNS Dephan.
    3) Penerimaan PFK Beras BULOG untuk PNS Pusat, Polri & PNS Polri, dan
        TNI & PNS Dephan
    4) Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda Propinsi dan Kabupaten/Kota
    5) Penerimaan PFK Lain-lain
            a. Setoran Potongan PFK Lain lain
            b. Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat
            c. Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Daerah
(b) Penerimaan Wesel Pemerintah
    1) Penerimaan potongan Wesel Pemerintah dari SPM KPPN
    2) Penerimaan Setoran untuk penerbitan Wesel Pemerintah

(c) Penerimaan Reimburesement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK
BUN Lainnya
    1) Penerimaan setoran sisa UP-PP
    2) Penerimaan Reimbursement / Pengganti PFK PP dan PPHLN
    3) Penerimaan Penggantian UP PP Berasal dari SPM GU Nihil (Pengesahan)
    4) Penerimaan Talangan dari Rekening Dana SAL
    5) Penggantian Dana Rek. KPPN ke Rek BUN atas Pembayaran kepada
       PPHLN (Karena adanya pembayaran ineligible)
    6) Penggantian Dana dari REKSUS ke Rek BUN karena REKSUS kosong
    7) Penggantian Dana dari REKSUS ke Rekening BUN karena frefinancing
       REKSUS
    8) Penggantian Dana dari Pihak ketiga ke Rekening BUN atas pembayaran
       kepada PPHLN (Karena adanya pembayaran ineligible)
    9) Penggantian Dana dari Rekening Dana Talangan REKSUS kosong

(d) Penerimaan Kiriman Uang
    1) Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening
           a. Penerimaan Kiriman Uang Antar KPPN
           b. Penerimaan Kiriman Uang dari Kantor Pusat DJPb ke KPPN
           c. Penerimaan Kiriman Uang dari KPPN ke Kantor Pusat DJPb
           d. Penerimaan Kiriman Uang dari Kantor Pusat DJPb 500.000.000 ke
              Rekening BUN
Laporan Arus Kas                                                        315

          e. Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening BUN ke Kantor Pusat DJPb
              500.000.000
          f. Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Sub BUN Valas ke
              Rekening BUN
    2) Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus
          a. Penerimaan Kiriman Uang dari Reksus ke KPPN (berdasarkan SPM-
              LS /SPM-GU Isi/SPM Pengganti)
          b. Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening DJPb
              500.000.000
          c. Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening BUN
          d. Pembetulan Pembukuan Pengeluaran Penggantian dari Rekening
              Khusus
          e. Penerimaan dari KPPN ke Rekening DJPb 500.000.00 berdasarkan
              SPM Pengganti
          f. Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Khusus
    3) Penerimaan Pemindahbukuan
          a. Penerimaan Pemindahbukuan Intern KPPN
          b. Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional / dan
              sebaliknya
          c. Pemindahbukuan dari Bank Operasional (BO) I ke BO II dan
              sebaliknya
          d. Pemindahbukuan dari Rekening Gabungan ke Bank Tunggal (Bank
              Operasional)
          e. Pemindahbukuan dari Bank Tunggal/Operasional I ke Sentral
              Giro/Sentral Giro Gabungan dan sebaliknya
          f. Pemindahbukuan dari Bank Operasional III ke Bank Tunggal/Bank
              Operasional I

(e) Penerimaan Transito
    1) Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah
    2) Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Pinjaman/Hibah Luar
       Negeri
    3) Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana)
    4) Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu

Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi:
(a) pengeluaran PFK,
    1) Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji
            a. Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun PNS (4,75%)
            b. Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua PNS (3,25%)
            c. Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%)
            d. Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Polri & PNS Polri (4,75%)
            e. Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua Polri & PNS Polri
                (3,25%)
            f. Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Polri
                & PNS Polri (2%)
            g. Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Personel TNI dan PNS
                Dephan (4,75%)
316                                                                 Manajemen Kas



           h. Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS
              Dephan (3,25%)
           i. Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI
              & PNS Dephan (2%)
   2)   Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan
           a. Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%)
           b. Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%)
           c. Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Polri & PNS Polri
              (2%)
           d. Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan TNI & PNS Dephan
              (2%)
   3)   Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog
   4)   Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda
   5)   Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain
           a. Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Perumahan PNS Pusat
           b. Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Perumahan PNS Daerah

(b) Pelunasan Wesel Pemerintah
(c) Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya
    1) Pembayaran UP-PP (DU/TU)
    2) Pembayaran PFK PP (Prefinancing)
    3) Pembayaran SPM-GU Nihil (Pengesahan ke Rekening BUN)
    4) Pengembalian Talangan Dana SAL
    5) Pembayaran kepada PPHLN karena pengeluaran in-eligible
    6) Pembayaran dari Rekening BUN karena Reksus kosong
    7) Pembayaran dari Rekening BUN karena Prefinancing UP-Reksus
    8) Pengisian Rekening Dana SAL
    9) Pembayaran ke Rekening Dana Talangan Reksus kosong

(d) Pengeluaran Kiriman Uang
    1) Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening
    2) Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus
    3) Pengeluaran Pemindahbukuan

(e) Pengeluaran Pemindahbukuan; yaitu sebagai kebalikan dari penerimaan
pemintahbukuan antar rekening pemerintah

(f) Pengeluaran Transito
     1) Pengeluaran Uang Persediaan Dana Rupiah
     2) Pengeluaran Uang Persediaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri
     3) Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana)

      Informasi mengenai arus keluar kas untuk aktivitas nonanggaran didapat dari
data pemotongan dan pengembalian PFK; pemotongan dan pelunasan Wesel
Pemerintah; penerimaan dan pembayaran Reimburesement Prefinancing (PP) dan
PFK BUN lainnya; penerimaan dan pengeluaran Kiriman Uang antar rekening,
rekening khusus, dan pemindahbukuan; serta penerimaan dan pengeluaran transito
Laporan Arus Kas                                                                 317

yang diproses oleh KPPN, KPPN Khusus, maupun Direktorat Pengelolaan Kas
Negara.


E. PELAPORAN ARUS KAS
       Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan
cara:
(a) Metode Langsung
        Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan
    pengeluaran kas bruto.
(b) Metode Tidak Langsung
        Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-
    transaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan (accrual)
    penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur
    pendapatan dan belanja dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas
    investasi asset nonkeuangan dan pembiayaan.

      Entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah sebaiknya menggunakan metode
langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan penggunaan
metode langsung adalah sebagai berikut:
a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas di masa
    yang akan datang;
b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung
    diperoleh dari catatan akuntansi.

Pelaporan Arus Kas atas dasar Arus Kas Bersih
      Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus
kas bersih dalam hal:
a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat
    (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada
    aktivitas pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya
    cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

Arus Kas Mata Uang Asing
     Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan
menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke
dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

      Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus
dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

     Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs
mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

Bunga Dan Bagian Laba
    Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran
318                                                                 Manajemen Kas



belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari
bagian laba perusahaan negara/daerah harus diungkapkan secara terpisah.

     Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke
dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

       Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas
aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan
bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

      Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam
arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga
dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

     Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah
yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-
benar diterima dari bagian laba perusahaan negara/daerah dalam periode akuntansi
yang bersangkutan.

Investasi dalam Perusahaan Negara/Daerah dan Kemitraan
      Pencatatan investasi pada perusahaan negara/daerah dan kemitraan dapat
dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.

     Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dicatat
dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.

     Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan
negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan.

Perolehan dan Pelepasan Perusahaan Negara/Daerah dan Unit Operasi Lainnya
       Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan
negara/daerah dan unit operasional lainnya harus disajikan secara terpisah dalam
aktivitas pembiayaan.

       Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan
negara/daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang
diungkapkan adalah:
a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan
    setara kas;
c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/Daerah dan unit operasi
    lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan
    negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

      Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan negara/daerah dan unit operasi
lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus
kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi asset
Laporan Arus Kas                                                               319

nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Arus kas masuk dari pelepasan
tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.

      Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan negara/daerah dan
unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika
transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan
negara/daerah dan unit operasi lainnya.

Transaksi Bukan Kas
     Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan
atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas.
Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

      Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan
tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas
periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi
laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

Komponen Kas dan Setara Kas
     Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam
Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

Pengungkapan Lainnya untuk Arus Kas
       Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang
signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.

      Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna
laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

       Jika apropriasi atau otorisasi kredit anggaran disusun dengan basis kas,
laporan arus kas dapat membantu pengguna dalam memahami hubungan antar
aktivitas pelaporan atau program dan informasi penganggaran pemerintah.
320                                            Manajemen Kas



Gambar12.1 Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat
Laporan Arus Kas                                  321




Gambar12.1 Laporan Arus Kas Pemerintah Propinsi
322   Manajemen Kas
Laporan Arus Kas                                        323




Gambar12.1 Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten/Kota
324   Manajemen Kas
Laporan Arus Kas                                                         325




RANGKUMAN MATERI

Laporan Arus Kas adalah suatu laporan yang memberikan informasi mengenai
perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan. Tujuan utama laporan ini
adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan
kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi, dan juga informasi mengenai
saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk
pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.
326                                                                      Manajemen Kas



Berbeda dengan akuntansi komersial yang mengklasifikasikan arus kas menjadi tiga
klasifikasi, --yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan,--
akuntansi pemerintah mengklasifikasikan arus kas berdasarkan 4 klasifikasi:
1. aktivitas operasi,
2. aktivitas investasi aset nonkeuangan,
3. aktivitas pembiayaan,
4. aktivitas dan nonanggaran.

Aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi
pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas
operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan
dari luar.

Aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran
kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang
bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada
masyarakat di masa yang akan datang.

Aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto
sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang
bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan
klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang
tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah.

LATIHAN

1. Sebutkan manfaat yang dapat diperoleh dari pelaporan arus kas negara!
2. Apa perbedaan antara klasifikasi arus kas dalam akuntansi komersial dan
   akuntansi pemerintah?
3. Apa maksud dibuat penngklasifikasian dalam laporan arus kas?
4. Berapa metode yang dapat digunakan oleh entitas pelaporan dalam menyajikan
   arus kas? Sebutkan!
5. Jelaskan alasan kenapa metode langsung lebih disarankan?
                             Daftar Pustaka

A.Briley, Richard; Stewart C. Meyers, Principle of corporate finance, Irwin McGraw-
          Hill: sixth edition.

Alvin A., Arens dan Loebbecke.Auditing : An integrated Approach. Ed.8. New Jersey :
          Prentice Hall, 2000

A. Ross, Stephen; Randolp W. Westerfield; Jeffrey Jaffe, Corporate Finance, Irwin
         McGraw-Hill: fifth edition.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Penatausahaan PHLN, Jakarta: 2005.

Blake, David, Financial Market Analysis, McGraw-Hill Book Company Europe,
        England : 1990

Brigham, F. Eugene; Philip R.Davis, Intermediate Financial Management, 7th edition,
         Thomson Learning Inc., USA : 2002

Dropkin, Murray, Allyson Hayden. The Cash Flow Management Book for Nonprofits:
         A Step-byStep Guide for Managers, Consultants, and Boards. San
         Francisco: Jossey-Bass. 2001.

MEFMI, Public Debt Management Procedures Manual Vol. 1.

Mulyadi. Sistem Akuntansi. Ed.3. Jakarta : Salemba Empat.2001

Munawar, Dungtji, Pengembalian Pinjaman Luar Negeri, Badan Pendidikan dan
        Pelatihan Keuangan, Jakarta: 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
         Layanan Umum.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006
         Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun
         2000 Tentang Pinjaman Daerah.

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No. SE-02/PB/2006 tentang Penyampaian
        Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Cash Forecasting)
        Instansi/Satuan Kerja Pemerintah Pusat/Daerah.
Surat Menteri Keuangan       No. S-71/MK.06/2006 hal Penyampaian Rencana
        Penerimaan/Pengeluaran Kas. (untuk Unit Eselon I Lingkup Departemen
334                                                                Manajemen Kas




        Keuangan).

Skousen, K Fred. Earl K. Stice. James D. Stice. Intermediate Accounting. Ed 13.
        Cincinnati : South-Western College Publishing.1998.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
        Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Welsch, Glenn A., Ronald W. Hilton, Paul N. Gordon. Anggaran: Perencanaan dan
        Pengendalian Laba. Buku 2. Terj. Purwatiningsih. Jakarta: Salemba Empat,
        2000.

Weygant, Kieso, Kimmel. Accounting Principles. ED. 5. New York : John Wiley &
        Sons, Inc., 1999.




                                     ˜™
                           Biografi Penulis


                      Rahmadi Murwanto, saat ini menjabat sebagai Kepala
                      Sub Bagian Perumusan Program pada Sekretariat Badan
                      Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Pendidikan Diplomanya
                      diselesaikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, sedangkan
                      gelar Master of Business Administration dan Master of
                      Accountancy diperoleh pada tahun 2001 dari Weatherhead
                      School of Management, Case Western University.

                      Sejak tahun 1997 telah menjadi staf pengajar pada Sekolah
                      Tinggi Akuntansi Negara untuk beberapa mata kuliah di
                      bidang Akuntansi dan Manajemen Keuangan, setelah
                      sebelumnya menjadi asisten dosen dari tahun 1991 sampai
dengan 1994.

Di samping pekerjaan utama yang bersangkutan dengan pengembangan SDM
Departemen Keuangan, juga aktif mengamati berbagai perkembangan dalam bidang
regulasi akuntansi, praktik perpajakan, investasi dan manajemen risiko. Buku hasil
karyanya yang lain bersama Tim LPKPAP – BPPK adalah “Dasar-dasar Keuangan
Publik” dan “Audit Sektor Publik – Suatu Pengantar bagi Pembangunan
Akuntanbilitas Instansi Pemerintah”.


                      Insyafiah, dilahirkan di Jakarta, 25 Maret 1974, menikah
                      dan telah dikaruniai 1 putra dan 1 putri. Pendidikan Diploma III
                      diselesaikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta
                      pada tahun 1995, sedangkan gelar Sarjana Ekonomi diperoleh
                      dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1999.
                      Kemudian melanjutkan program master bidang finance di The
                      University of Newcastle, Australia, lulus tahun 2002.

                      Karir pekerjaan dimulai dengan bertugas di Pusdiklat Pegawai,
                      BPPK sejak September 1995. Saat ini menjabat sebagai
                      Kepala Sub Bidang Seleksi dan Penempatan, Bidang
Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana, Pusdiklat Pegawai BPPK. Penulis juga aktif
mengajar antara lain, sebagai Dosen Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, STIE Tri
Bhakti – Bekasi, STIE Dr. Moechtar Thalib - Jakarta, dan Universitas Al Azhar
Indonesia, Jakarta. Buku hasil karya penulis sebelumnya “Dasar-dasar Keuangan
Publik” (2004) dan “The GFS Beserta Penerapannya di Indonesia” (2005) bersama
tim LPKPAP – BPPK.
                        Subkhan adalah pegawai pada Badan Pendidikan dan
                        Pelatihan Keuangan (BPPK), Departemen Keuangan. Gelar
                        Diploma III diperoleh dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
                        (STAN) pada tahun 1995, sedangkan gelar Sarjana
                        ditamatkan pada tahun 1999 di Universitas Terbuka jurusan
                        Manajemen. Gelar M.A. diperolehnya dari International
                        University of Japan (IUJ) jurusan International Development
                        Program (IDP) pada tahun 2004.

                          Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Sub Bidang
Program pada Pusdiklat Keuangan Umum, Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan dan Kepala Divisi Akuntansi Pemerintah (Government Accounting) di
Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintahan (LPKPAP).
Selain aktif di jabatan struktural, Subkhan juga aktif mengajar di beberapa perguruan
tinggi seperti di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan beberapa perguruan
tinggi swasta di Jakarta dan Tangerang.

Beberapa artikel yang pernah beliau publikasikan antara lain: The optimum Size of
Local Government and Fiscal Decentralization in Indonesia (dimuat di Jurnal
Keuangan Publik Vol. 3 September 2004), Decentralization and Vertical Fiscal
Imbalance, Fiscal Decentralization and Horizontal Fiscal Imbalance, Perjalanan
Demokrasi dan Ekonomi Makro Indonesia (dimuat di Business News). Buku yang
ditulis bersama tim LPKPAP – BPPK antara lain: ”The GFS Beserta Penerapannya di
Indonesia (2005)” dan ”Keuangan Daerah – Perspektif Desentralisasi Fiskal dan
Pengelolaan APBD di Indonesia (2005)”.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:6952
posted:11/19/2010
language:Indonesian
pages:333
Description: Bahan Akuntansi Negara