Docstoc

Perbedaan Bahan Bukti, Barang Bukti, dan Alat Bukti; Penindakan oleh Penyidik

Document Sample
Perbedaan Bahan Bukti, Barang Bukti, dan Alat Bukti; Penindakan oleh Penyidik Powered By Docstoc
					   KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
   BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
       SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
                      TANGERANG




                     Tugas Mata Kuliah
                     Penyidikan Pajak


PERBEDAAN BAHAN BUKTI, ALAT BUKTI, BARANG BUKTI
                    DAN
           PENINDAKAN OLEH PENYIDIK


                       Disusun Oleh:

             Nama      : I Gede Yudi Henrayana

             Kelas     : 3-E
             NPM/No. : 08320006626/19



      Diploma III Spesialisasi Administrasi Perpajakan

             Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

                           2010
                             [TUGAS PENYIDIKAN PAJAK]



1. Perbedaan Bahan Bukti, Alat Bukti, dan Barang Bukti

        Berdasarkan PER - 47/PJ/2009, Bahan Bukti adalah benda berupa buku
termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau
secara program aplikasi on-line, catatan, dokumen, keterangan dan/atau benda lainnya
yang menjadi dasar, sarana dan/atau hasil pembukuan, pencatatan, atau pembuatan
dokumen, termasuk dokumen perpajakan yang berhubungan langsung maupun tidak
langsung dengan usaha atau pekerjaan Wajib Pajak atau orang lain yang diduga
melakukan tindak pidana dibidang perpajakan. Bahan bukti itu diperoleh pada saat
pemeriksaan bukti permulaan. Bahan bukti ini diperlukan untuk melaksanakan
kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

        Berikutnya adalah definisi barang bukti. Berdasarkan KEP - 272/PJ/2002, Barang
Bukti adalah bahan bukti yang telah disortir menurut macam, jenis, maupun jumlahnya,
yang dapat digunakan sebagai sarana pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan
peradilan. Dari definisi di atas, kita ketahui bahwa barang bukti adalah hasil atau produk
lanjutan dari bahan bukti.

        Selanjutnya adalah definisi alat bukti. Menurut Andi Hamzah, Alat Bukti adalah
upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan
dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan misalnya keterangan
terdakwa, saksi, ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan
dan sumpah.

    Menurut UU No. 8 Tahun 1981 yang lebih sering disebut Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang sah adalah:
a. Keterangan saksi.
   Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa
   keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat
   sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.
b. Keterangan ahli.
   Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki
   keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara
   pidana guna kepentingan pemeriksaan.




I Gede Yudi Henrayana | 3-E/19                                                     2
                           [TUGAS PENYIDIKAN PAJAK]


c. Surat.
   Surat yang dimaksud di sini adalah:
   1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum
        yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan
        tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya
        sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
   2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau
        surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana
        yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian
        sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
   3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan
        keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara
        resmi dan padanya.
   4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat
        pembuktian yang lain.
d. Petunjuk.
   Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya,
   baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri,
   menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk
   hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa.
e. Keterangan terdakwa.
   Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang
   perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

        Sementara itu, menurut UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, alat
bukti dapat berupa:
a. Surat atau Tulisan.
   Surat atau Tulisan yang dimaksud di sini adalah:
   1) akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat
        umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat
        surat itu dengan maksud untuk dipergunakan      sebagai    alat   bukti   tentang
        peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya.




I Gede Yudi Henrayana | 3-E/19                                                     3
                            [TUGAS PENYIDIKAN PAJAK]


    2) akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-
       pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti
       tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya.
    3) surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang
       berwenang.
    4) surat-surat lain atau tulisan yang ada kaitannya dengan banding atau Gugatan.
b. Keterangan Ahli.
   Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam
   persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.
c. Keterangan Para Saksi.
   Keterangan saksi dianggap sebagai alat atau bukti apabila keterangan itu berkenaan
   dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh saksi.
d. Pengakuan Para Pihak.
   Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang
   kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.
e. Pengetahuan Hakim.
   Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan dinyakini kebenarannya.

        Perbedaan sederhana antara barang bukti dan alat bukti adalah sebagai berikut.
Barang bukti    adalah sesuatu yang jika dihadirkan belum bisa “bercerita” sendiri,
sedangkan alat bukti adalah sesuatu yang jika dihadirkan ke hadapan hakim dapat
“bercerita” sendiri. Karena barang bukti belum bisa “bercerita” sendiri, maka yang dapat
menceritakan keterkaitan barang tersebut dengan perkara yang disidangkan adalah
terdakwa, saksi, atau ahli. Keterangan terdakwa, saksi, dan ahli itulah yang kelak akan
menjadi alat bukti, yang dapat dipergunakan oleh hakim sebagai dasar untuk
menjatuhkan putusan.

        Berikut adalah contoh kasus untuk mempermudah pemahaman kita tentang
perbedaan barang bukti dan alat bukti. Terdapat suatu kasus pembunuhan. Si X
menusuk Y dengan pisau, sehingga Y meninggal karena kehabisan darah. Pisau tersebut
adalah barang bukti. Dengan menunjukkan saja pisau itu ke hadapan hakim tidak akan
membuat hakim memperoleh informasi mengenai peran X dalam kasus pembunuhan
tersebut, karena hakim tentu saja tidak bisa menanyai si pisau itu di sidangnya karena
pisau adalah benda mati. Maka, sebelum ditunjukkan dalam persidangan, penyidik akan



I Gede Yudi Henrayana | 3-E/19                                                   4
                           [TUGAS PENYIDIKAN PAJAK]


membawa pisau itu kepada seorang ahli. Sang ahli akan menjelaskan apakah sidik jari
pada pisau itu adalah sidik jari X dan apakah pada di pisau itu adalah darah Y. Pendapat
sang ahli yang dibuat secara tertulis, kelak dapat dihadirkan ke persidangan sebagai alat
bukti: SURAT.




I Gede Yudi Henrayana | 3-E/19                                                    5
                          [TUGAS PENYIDIKAN PAJAK]



2. Penindakan oleh Penyidik

       Penyidik pajak dapat melakukan beberapa kegiatan penindakan, yaitu
penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan
pemeriksaan surat.

       Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara
waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna
kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut
cara yang diatur dalam KUHAP. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang
diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Terhadap tersangka pelaku
pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah
dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

       Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu
oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta
menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Perintah penahanan dilakukan terhadap
seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana
berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan
kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau
menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Perintah penahanan
yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama dua puluh hari. Jangka waktu
dua puluh hari tersebut apabila diperIukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum
selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama
empat puluh hari. Hal ini tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dan
tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan
sudah terpenuhi. Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah
mengeluarkan tersangka dan tahanan demi hukum.

       Dalam hal Penyidik merasa diperlukan penangkapan dan atau penahanan, hal ini
dilakukan dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masa penangkapan
dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan.




I Gede Yudi Henrayana | 3-E/19                                                 6
                          [TUGAS PENYIDIKAN PAJAK]


       Penggeledahan     badan    adalah   tindakan     penyidik   untuk   mengadakan
pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras
ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

       Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat
tinggal dan tempat tertutup Iainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau
penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang. Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam
melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.
Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan
dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat
suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah
yang bersangkutan. Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan
memasuki: ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tempat di mana
sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan, atau ruang di mana sedang
berlangsung sidang pengadilan.

       Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau
menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud
atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan
peradilan. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua
pengadilan negeri setempat. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga
   diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana
2. benda yang telah dipergunakan secara Iangsung untuk melakukan tindak pidana atau
   untuk mempersiapkannya
3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang
   dilakukan.

       Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim
melalui kantor pos dan teIekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau


I Gede Yudi Henrayana | 3-E/19                                                 7
                          [TUGAS PENYIDIKAN PAJAK]


pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai
hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang
diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri. Untuk kepentingan tersebut. penyidik
dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau
perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat
yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan.




I Gede Yudi Henrayana | 3-E/19                                                 8

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Stats:
views:4390
posted:11/18/2010
language:Indonesian
pages:8
Description: Tulisan singkat tentang Perbedaan Bahan Bukti, Barang Bukti, dan Alat Bukti; serta Penindakan oleh Penyidik.