Docstoc

Pemblokiran dalam Rangka Penagihan Pajak

Document Sample
Pemblokiran dalam Rangka Penagihan Pajak Powered By Docstoc
					                                PEMBLOKIRAN

        Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan Penanggung Pajak
yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak
terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai. Dari definisi di atas
dapat kita ketahui bahwa dengan dilakukan pemblokiran oleh Jurusita Pajak, harta
kekayaan Penanggung Pajak di bank tidak dapat berkurang nilainya atau tidak dapat
dicairkan oleh Penanggung Pajak. Meskipun demikian, harta kekayaan Penanggung
Pajak tetap dapat bertambah jika ada aliran dana yang masuk. Adapun harta kekayaan
Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank meliputi deposito berjangka, tabungan,
saldo rekening koran, giro, atau bentuk simpanan lainnya yang dipersamakan dengan
itu. Pemblokiran adalah prosedur yang harus dilaksanakan Jurusita Pajak terlebih dahulu
agar dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan yang tersimpan pada bank.

        Adapun prosedur dalam melakukan pemblokiran harta kekayaan yang tersimpan
pada bank adalah sebagai berikut.
1. Pemblokiran diajukan oleh Kepala KPP kepada pimpinan tempat harta kekayaan
   Penanggung Pajak tersimpan disertai dengan:
   a. salinan Surat Paksa
   b. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
2. Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk wajib melaksanakan pemblokiran
   terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank secara seketika
   setelah menerima permohonan pemblokiran dari Kepala KPP tersebut.
3. Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk membuat Berita Acara Pemblokiran
   dan menyampaikan salinannya kepada:
   a. Penanggung Pajak
   b. Kepala KPP yang meminta pemblokiran.
4. Sebelum dilakukan penyitaan atas harta kekayaan Penanggung Pajak yang diblokir,
   Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala KPP untuk
   menggunakan harta yang diblokir tersebut untuk melunasi biaya penagihan pajak
   dan utang pajak.

        Kepala KPP wajib mengajukan permohonan pemblokiran atas harta kekayaan
Penanggung Pajak yang tersimpan di bank segera setelah Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan diterbitkan. Jurusita Pajak dalam melakukan pemblokiran sebaiknya datang
langsung ke bank tempat harta kekayaan Penanggung Pajak tersimpan daripada hanya
mengirimkan surat permohonan pemblokiran melalui pos/kurir. Hal ini untuk
mengantisipasi agar pihak bank memberitahu Penanggung Pajak bahwa harta
kekayaannya yang tersimpan di bank tersebut akan diblokir oleh Direktorat Jenderal
Pajak. Jika Penanggung Pajak mengetahui bahwa hartanya di bank akan diblokir, maka
sudah pasti Penanggung Pajak akan memindahkan harta kekayaannya yang akan diblokir
ke tempat lain. Apabila hal itu terjadi, maka pemblokiran menjadi tidak efektif karena
rekening yang diblokir tidak memiliki saldo lagi yang dapat disita kemudian digunakan
untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

        Setelah melakukan pemblokiran, Jurusita Pajak dapat melakukan penyitaan
terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank tersebut. Adapun
prosedur melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang telah
diblokir adalah sebagai berikut.
1. Jurusita Pajak setelah menerima Berita Acara Pemblokiran memerintahkan kepada
   Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo
   kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak.
2. Dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada, Kepala KPP meminta
   Gubernur Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan              bank
   memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada                bank
   dimaksud kepada Kepala KPP.
3. Setelah saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank diketahui,
   Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan.
4. Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan ditandatangani oleh
   Jurusita Pajak, saksi-saksi, dan pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk.
5. Jurusita Pajak menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada
   Penanggung Pajak dan pimpinan bank yang bersangkutan.
6. Kepala KPP mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank, setelah
   Penanggung Pajak melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.
7. Dalam hal jumlah yang diblokir lebih besar dari jumlah yang disita, maka atas sisa
   lebih tersebut diajukan permintaan pencabutan pemblokiran oleh Kepala KPP kepada
   bank.
8. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penyitaan, Penanggung Pajak
   tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, Kepala KPP segera meminta
   kepada pimpinan bank untuk memindahbukukan harta kekayaan Penanggung Pajak
   yang tersimpan pada bank ke Kas Negara sejumlah yang tercantum dalam Berita
   Acara Pelaksanaan Sita.
9. Sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari berakhir, Penanggung Pajak dapat
   mengajukan permohonan kepada Kepala KPP untuk menggunakan barang sitaan
   dimaksud untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.
10.Pencabutan sita dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Pencabutan Sita
   yang diterbitkan oleh Kepala KPP dan tembusannya disampaikan kepada pimpinan
   bank yang bersangkutan.




PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA DALAM MELAKUKAN PEMBLOKIRAN:
1. Bagaimana jika Penanggung Pajak keberatan atas pelaksanaan pemblokiran?
   Solusi:
   Apabila Penanggung Pajak tidak puas atas pelaksanaan pemblokiran, Penanggung
   Pajak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak.
   Dasar hukum: Pasal 37 ayat (1) UU PPSP.
2. Apakah pemblokiran dapat dilaksanakan jika Jurusita Pajak tidak mengetahui nomor
   rekening Penanggung Pajak?
   Solusi:
   Pemblokiran tetap dapat dilaksanakan meskipun Jurusita Pajak tidak mengetahui
   nomor rekening Penanggung Pajak. Dalam melaksanakan pemblokiran, yang
   terpenting Jurusita Pajak mengetahui identitas Penanggung Pajak. Kemudian, Jurusita
   Pajak dapat dapat meminta pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk untuk
   memberi tahu nomor rekening Penanggung Pajak sesuai identitas yang dibawa
   Jurusita Pajak. Pihak bank wajib memberi tahu nomor rekening Penanggung Pajak
   kepada Jurusita Pajak. Setelah nomor rekening Penanggung Pajak diketahui,
   pemblokiran dapat dilakukan.
   Dasar hukum: Pasal 35 UU KUP.
3. Bagaimana jika pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk menolak untuk
  melakukan pemblokiran rekening Penanggung Pajak?
  Solusi:
  Jurusita Pajak dapat menjelaskan kepada pimpinan bank atau pejabat bank yang
  ditunjuk bahwa tindakan menolak melakukan pemblokiran rekening Penanggung
  Pajak termasuk ke dalam tindakan menghalang-halangi penagihan pajak dan dapat
  dikenai sanksi pidana dan denda. Selain itu, Kepala KPP melalui Menteri Keuangan
  dapat meminta Gubernur Bank Indonesia untuk memberi peringatan atau bahkan
  sanksi kepada bank yang menolak melakukan pemblokiran tersebut.

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Stats:
views:1187
posted:11/18/2010
language:Indonesian
pages:4
Description: Tugas Penagihan Pajak Kelompok Ge.