sejarah hukum pidana

Document Sample
sejarah hukum pidana Powered By Docstoc
					             Sejarah Strafrecht / Criminal Law


       Sejak dahulu, hukum pidana tertulis yang berlaku bagi orang Belanda
disamakan dengan hukum pidana Belanda. Istilah Hukum Pidana mengandung
beberapa arti atau lebih teapat jika dikatakan, bahwa hukum pidana itu bias
dipandang dari sudut obyektif (ius poenale) yang dapat diartikan sejumlah
peraturan yang mengandung larangan/keharusan dimana pelanggarnya diancam
dengan hukuman dan dari sudut subyektif (ius punindi) yang artinya sejumlah
peraturan yang mngatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan
perbuatan yang dilarang. Hukum yang belaku bagi orang Belanda di pusat-pusat
dagang VOC. Hukum kapal itu terdiri atas dua bagian yaitu hukum Belanda yang
kuno ynag ditambah dengan azaz-azaz Hukum Romawi bagian terbesar hukum
kapal adalah Hukum Disiplin. Hukum kapal itu, tdak lagi menyelesaikan perkara
yang terjadi di pusat-pusat dagang VOC, maka perlu dibuat peraturan lain yang
dapat memenuhi peraturan khusus di daerah yang dikuasai oleh VOC. UNtuk
menyelesaikan soal-soal istimewa menyesuaikan keperluan hukum pegawai VOC
dengan keadaan masing-masing daerah dimana didirkan suatu pusat dagang.
Kemudia, berlakunya juga peraturan-peraturan yang dibuat oleh direlasi d Negeri
Belanda bernama “Heeren Zevevtien”.
       Hukum yag berlaku didaerah yang dikuasai oleh VOC:
1. Hukum Satate.
2. Hukum Belanda kuno.
3. Azaz hukum Romawi.

   Secara singkat hukum pidana dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan yang
menggambarkan keinginan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Hukum
pidana tertulis yang sangat sederhana di Indonesia sendiri mulai dikenal pada saat
masuknya VOC (Perkumpulan Dagang Hindia Timur) dan hanya diberlakukan
pada golongan Eropa saja




                                                                                1
       Sebagai hukum yang mengatur keadaan hukum dar budak yang beralku
bagi orang ndonesia asli dan orang timur asing yang dikuasai VOC pada
umumnya hukum adapt, kecuali di daerah Betawi “Batavia Ommelanden”.
       Pada tahun 1798 VOC dibubarkan. Pemerintah atas daerah bekas VOC
dilakukan oleh suatu “Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementer mulai
bekerja pada tanggal 1 Januari 1800. Pda tanggal 27 September 1804 pemerintah
mengesahkan Charter Voor de Aziatische Bezittingen Va de Bataafse Replubiek.
Sebelum tahun 1870 di Nederland belum terdapat itab Undang-Undang Hukum
Pidana yang beralku untuk seluruh Negara, hingga perkara ini diatur oleh masing-
masing daerah dari Nederland. Jadi, pada waktu itu belum ada modefikasi Hukum
Pidana. Jadi, masih terdapat Hukum Pidana yang beranekaragam.
       Tahun 1870 di Nederland di bentuk Panitia Negara yang bertugas untuk
membuat KUHP yang dikuasai oleh Mr.J.Dewal. Lima tahun kemudian Jepang
tahun 1875 panitia ini telah dapat menyelesaikan pekerjaan dan menyampaikan
rencana KUHP kepada Raja. Tahun 1879 rencana Undang-Undang ini
diperdebatkan dalam “Tweedikamer”. Tahun 1880 rencana menjadi Undang-
Undang akan tetapi Undang-Undang ini yaitu Wetboek Van Strafrecht”, mulai
beralku tanggal 1 September 1886.
       Semenjak Indonesia dikuasai oleh Belanda. Pada tahun 1642 diciptakan
“Bataviase Statuten” yang sebagai KUHP bagi penduduk bangsa Eropa. Selain
itu, tahun 1848 dibentuk “Intemaire Strafbefaling” yang peraturan bersandar pada
Oud Hollands dan Komeinsstraftrecht. Tahun 866 baru diadakan Codificatie
(pembuatan jenis hukum tertentu dalam kitab Undang-Undang secara sistematis
dan lengkap). Tanggal 1 Januari 1867 terdapat KUHP untuk penduduk asli dan
mulai beralku tanggal 1 Januari 1875. Mulai tanggal 1 Januari 1873 beralku pula
“POLITITIE STRAFTRECGLEMENTEN” yang diadakan dengan Codificatie
tanggal 15 Juni 1877, yang beralku bagi:
   1. Untuk bangsa Eropa
   2. Untuk pendudu asli.
       Dengan adanya Codificatie maka peratran yang lama tidak beralku lagi.
Untuk memenuhi azaz Concordante (persamaan) setelah Nederland mempunyai


                                                                              2
KUHP yang bersifat nasional, diusahakan pula membentuk KUHP khusus bagi
penduduk asli. Asas konkordasi diatur dalam Pasal 131 ayat (2) berbunyi ”Untuk
golongan bangsa Belanda untuk itu harus dianut (dicontoh) Undang-Undang di
negeri Belanda. Hal itu berarti hukum yang beralku bagi orang-orang Belanda
seperti di Indonesia harus dipersamakan dengan hukum yang berlaku bagi di
Negeri Belanda.
       KUHP tanggal 1 Januari 1918 berlaku untuk semua golongan penduduk
tidak terkecuali di Indonesia yang merupakan satu-satunya hukum kodifikasi yang
berlaku umum untuk semua golongan. KUHP ini berlaku terhadap setiap orang
dalam daerah Indonesia yang melakukan sesuatu perbuatan yang dapat di hukum
(delict). Akan tetapi, pada saat itu KUHP belum dapat dilaksanakan. Hal ini
mempunyai pertalian yang erat dengan Peraturan peradilan (Rechttsferen).
   1. Gouvernements Rechtspraak.
       Peradilan umum yang berlaku untuk tiap orang.
   2. Zelfbestuur Rechspraat
       Peradilan Swapraja.
   3. Inheemse Rechtspraak.
       Peradilan bagi penduduk asli.


       Alasan diaadakan tiga macam peraturan peradilan (rechttolen)
   1. Penghematan
       Terhadap keuangan Negara, dipandang tidak mungkin oleh pemerintah
       Hundia Belanda untukmengadakan gouverment spechtpreaak di seluruh
       daerah.
   2. Sudut ekonomi
       Daerah- daerah itu dipandang sudut ekonominya, bukan merupakan
       daerah-daerah terpenting.
   3. Negara Kesatuan
       Sebagai Negara kesatuan, tidak ada tempat lagi untuk mengadakan
       perbedaan antara daerah yang satu dengan yang lain.




                                                                             3
       Berdasarkan     Undang-Undang       Darurat     No    1   tahun    1951
Zelfbestuusrechtpraak dan inhenserechtpraak mulai dihapuskan dan hanya dikenal
satu macam peradilan saja. Akibat dari dihapusnya Zelftbestuurrechtpraak dan
Inhemserechtpraak adalah kekurangan tenaga ahli hukum (hakim).
       Menurut Prof.Mr.Dr.Supomo di dalam bukunya “Sistem Hukum di
Indonesia”. Pembedaan dalam golongan Eropa, Bumi Putra dan Timur Asing
yang ditetapkan pasal 163 I di Hundia Belanda dahulu. Setelah tahun 1845 di
Hindia Belanda diadakan kodifikasi yang membagi dua golongan pokok, yaitu:
   1. Golongan penduduk Eropa.
   2. Golongan penduduk asli (Bumi putra)
       Disampinh itu terdapat dua giolongan pokok tambahan:
   1. Mereka yang dipersamakan dengan golongan Eropa.
   2. Mereka yang dipersamakan dengan golongan Bumi putra.
       Dengan adanya Regering Reglemen tahun 1854 ketentuan pembedaan
golongan rakyat ke pasal 109 R.R
I. Gololongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan golongan Eropa.
   a. Sampai 1 Januari 1867.
       1. Bataviase Statuten.
       2. Intermaire stratbepelingen.
   b. 1854, orang-orang Arab, Tionghoa dan India memisahkan di golongan ini
dan beralih pada golongan Bumi putra.
II. Bumiputa dan mereka yang dipersamakan dengan golongan ini
   a. Sampai 1Januari 1873
       1. Untuk golongan bumiputra adalah hukum adat pidana
       2. Untuk golongan yang dipersamakan dengan golongan bumi putra ,
          dalam tahun 1854 ditambah dengan orang-orang tionghoa, arab, dan
          india   yaitu   hukum     adat   pidana,   yang   tumbuh   dikalangan
          merekaberhubungan dengan pergaulan.
       Mulai tanggal 1 januari 1926 R.R dihapuskan dan diganti dengan
„„Indischa-Staatsrgeling“. Berhubungan dengan pergantian ini, maka asas




                                                                             4
concordinatie yang semula diletakan dalam pasal 75 R.R mengalami perubahan
pula dan kemudian diletakan pada pasal 131 I.S.
       Asas corcodinatie yang kini terdapat dalam pasal 131 I.S ini, membedakan
antara hukum yang khusus berlaku terhadap golongan eropa dan hukum yang juga
dapat dijalankan terhadap lain-lain golongan.
       KUHP yang berlaku sekarang di Indonesia pada dasarnya merupakan
tinggalan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dinamakan Wetboek van
Strafrecht vor Nederlandscg Indie (WvSNI) diberlakukan berdasarkan Koninklijk
Besluit tertanggal 15 Oktober 1915 Staadsblad 1915 No 732 dan mulai berlaku
pada 1 Januari 1918.
       Dalam kata lain KUHP yang masih berlaku seharusnya sebagian besar
masih berbahasa Belanda, karena hingga sekarang Indonesia tidak mempunyai
terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia.
       Akibatnya KUHP yang dipergunakan di pengadilan dan sekolah-sekolah
hukum adalah terjemahan tidak resmi yang sangat beragam versinya.
       Berdasarkan UU No 1 Tahun 1946 nama resmi Wetboek van Strafrecht
vor Nederlandscg Indie (WvSNI) diubah menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS)
yang dapat disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).




                                                                             5

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:4558
posted:11/15/2010
language:Indonesian
pages:5