Masyarakat Madani

Document Sample
Masyarakat Madani Powered By Docstoc
					MASYARAKAT MADANI

A. Pengertian MasYarakat Madani
     Sejak tahun 1990-an di Indonesia istilah "masyarakat madani" sering
diperbincangkan di kalangan kaum intelektual terbatas dan wacana ini semakin
semarak ketika media massa cetak seperti surat kabar-surat kabar, majalah-
majalah ikut mempublikasinnya ke tengah-tengah Publik, ditambah dengan
beberapa buku Yang sengaja ditulis untuk memperkenalkan hal ihwal yang
berkaitan dengan masyarakat
madani di Indonesia.
     Pada awalnya istilah "masyarakat madani" merupakan salah satu terjemahan
dari terjemahan-terjemahan yang ada dari istilah civil society seperti “masyarakat
sipil“, "masyarakat kewargaan” dan “masyarakat warga” Ernest Gellner pernah
menulis sebuah buku berjudur Condition of Liberty, civil Society and Its Rivals
lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Membangun Masyarakat
Sipil: prasyarat Menuju Kebebasan .
     Tetapi terjemahan sipil ini oleh sementara kalangan dianggap kurang tepat
karena istilah ini selalu disosialisasikan dengan kata lawan militer. sehingga ridak
berlebihan apabila dikatakan pengalih bahasa istilah Civil Societv ke dalam
bahasa Indonesia menjadi krusial sekaligus kontroversial akibat tidak ada satupun
yang dianggap paling tepat yang dapat memuaskan semua pihak. Sementara
istilah “Masyarakat Kewargaan” pernah digunakan oleh Asosiasi Politik
Indonesia (API) dalam seminar nasionalnya di Kupang, NTT pada 26 Januari
1995 dengan judul “Dimensi Kepemimpinan dan masyarakat Kewargaan “. 2 Dua
terjemahan terakhir pada perkembangan berikutnya kurang popular dibandingkan
istilah masyarakat madani.
     Pada kesempatan menyampaikan pidato ilmiahnya di Festival Istiqlal
tanggar 26 September 1995, Anwar Ibrahim -yang ketika itu menjabat sebagai
menteri keuangan dan wakil perdana menteri Malaysia- menyinggung kata-kata
“Masyarakat madani”, dan menurut pengakuannya, kata ini diterjemahkannya
dari civil society. sebelum itu Profesor Naquib al-Attas -ahli sejarah dan
peradaban Islam Malaysia- pernah memperkenalkan istilah ini yang diambilnya
                                             3
dari bahasa Arab “mujtama‟ al-madani”.
      Sejak penggunaan istilah ini diperkenalkan oleh Profesor Naquib al-Attas
kemudian diaktualisasikan kembali oleh Anwar Ibrahim di forum ilmiah Istiqlal,
maka kata masyarakat madani menjadi semakin pupuler dan akrab di telinga kaum
intelektual Indonesia hingga sekarang ini.
      Sementara itu ada di antara sebagian kecil intelektual Muslim Indonesia
yang merasa keberatan apabila istilah “civil society”        diterjemahkan menjadi
"masyarakat madani”           mengingat latar belakang sejarah dan cultural antara
keduanya sangat berbeda. Salah satu dari tokoh ini adalah Muharnmad A.S.
Hikam, ia lebih cenderung menggunakan kata aslinya yaitu civil society.4 Lebih
dari itu ia berpendapat, bahwa masyarakat madani model zaman nabi tidak bias
disamakan dengan civil societv di Barat dikarenakan masyarakat madani yang
dikenal dalam sejarah Islam adalah suatu masyarakat yang sudah terkooptasi oleh
negara, sedangkan civil society di Barat tidak demikian halnya. Ia adalah
masyarakat yang independen dan tidak bisa diintervensi oleh negara.5
      Penulis sendiri tidak setuju dengan pernyataan Muhammad AS Hikam di
atas, dikarenakan untuk memberikan penilaian apakah masyarakat di zaman nabi
layak atau tidak dikategorikan sebagai sebuah masyarakat madani, tidak cukup
kalau hanya dilihat adanya kooptasi negara atau tidak di masa itu. Artinya,
penilaian tersebut tidak memadai kalau hanya hanya didasarkan pada argumen
yang sangat sederhana seperti itu.
      Dalam perkembangan berikutnya setiap hari ada wacana tentang politik
Islam (Islam politics) dan pemberdayaan umat (ummah empowering), maka yang
lebih sering digunakan oleh media massa dan buku-buku adalah istilah
"masyarakat madani”,          disebabkan kata ini terasa lebih praktis dan akrab di
kalangan masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Dengan
pertimbangan prakti inilah akhirnya istilah “ Masyarakat madani ” menjadi lebih
terkenal dibandingkan istilah “ masyarakat sipil”, “masyarakat warga”, dan
istilah-istilah sejenisnya.
      Bahkan menurut Ahmad Baso,6 faktor-faktor yang menyebabkan istilah “
Masyarakat madani ” lebih terkenal dan akrab di telinga masyarakat Indonesia di
sebabkan antara lain, karena kepandaian dan kepiawaian pendukung-pendukung
istilah ini yang dipelopori oleh Nurcholish Madjid dan kawan-kawannya melalui
jalur paramadina dan jurnal-jurnal yang diterbitkannya dalam menggunakan
jargon-jargon Islam dan hubungannya dengan masyarakat dan bangsa yang maju
dan beradab (civilized society).
      Kurang lebih dengan alasan yang sama penulis lebih memilih istilah “
Masyarakat madani ” sebagai terjemahan dari istilah civil society yang penulis
anggap lebih mendekati realitas persoalan yang ada di masyarakat Indonesia,
dengan tetap mengakui keabsahan dari terjemahan-terjeman lainnya seperti
"masyarakat warga, “masyarakat sipil” dan lain-lainnya. Karena tidak patut ada
pihak –pihak yang mengklaim dirinya atau kelompoknya paling benar dalam
menggunakan suatu istilah yang berkaitan dengan masalah ini.
      Masyarakat     madani    ialah   tempat   berseminya   perilaku,   aksi-aksi
kemasyarakatan dan politik yang egaliter, terbuka dan demokratis. Daram hal-hal
tertentu, nabi Muhammad saw pernah mengembangkan prinsip-prinsip ini dalam
praktek kenegaraan di Madinah. Sebagai orang nomor satu di Madinah, ia
mempelopori prinsip-prinsi kesamaan (equality),         keadilan (justice), dan
partisipasi (participation) di tengah-tengah masyarakat dan bangsanya. Semua ini
ditegaskan secara eksplisit dalam piagam Madinah (Mitsaq al-madinah), yang
oleh para ilmuwan politik diidentifikasi sebagai konstitusi pertama sebuah
Negara.9
      Menurut Bachtiar Effendi,8 konstitusi yang dipresenta-sikan lewat Piagam
Madinah itu memberikan jaminan bagi warganya yang majemuk dari segi suku
dan agama untuk melakukan pembangunan di segala bidang demi kepentingan
bersama, dan mereka merupakan suatu umat yang satu meskipun berbeda agama
dan kepercayaan.
Disebabkan umat di sini, masih menurut penafsirannya, bermakna warga negara
bukan agama.9
     Dilihat dari isi semangatnya, piagam Madinah memuat hal-hal yang pokok
bagi terbentuknya masyarakat yang majemuk dan progresif, diterimanya faham
pluralitas dalam konstitusi itu merupakan pemikiran dan aksi yang kondusif bagi
terciptanya kehidupan yang egaliter dan demokratis, disebabkan menurut
Nurcholish Madjid,10 pruralisme adalah suatu perangkat untuk mendorong
pengkayaan budaya bangsa. Lebih dari itu, penulis sendiri melihat hal itu sebagai
suatu gagasan yang cukup prospektif bila dilihat dari perspektif masa itu.
     Faham pruralisme di sini tidak sebatas retorika politik mencari dukungan
dalam pemilu atau meraih kekuasaan, tetapi adalah sikap nyata yang harus
diwujudkan dalam kehidupan riil sehari-hari. perbedaan faham, ideologi atau
partai poritik diantara individu atau kelompok yang terdapat di dalam komunitas
itu diterima sebagai suatu realitas yang harus dihormati semua pihak. Jika sikap
ini sudah dihayati semua pihak tentu akan melahirkan sikap dewasa dan arif
dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada sehingga tercipta suatu iklim
yang kondusif bagi lahirnya sikap-sikap demokratis di bidang-bidang lainnya.
     Semangat pluralisme dengan sendirinya akan melahirkan sika toleran, suatu
sikap menghargai adanya perbedaan-perbedaan dan menghormatinya dengan tulus
ikhlas, Toleransi merupakan salah satu asas masyarakat madani dan asas ini lebih
prinsipil disbanding faham toleransi yang tumbuh di Eropa. Disebabkan toleransi
versi pertama (praktek Masayarakat Madinah) lahir bukan karena tekanan-tekanan
dari pihak lain; sementara toleransi versi Eropa lahir karena tekanan dan
pemaksaan sehingga tidak murni keluar dari hati nurani.
     Dalam sejarah, faham toleransi di Eropa antara lain dimulai oleh The
Tolerantion Act of 1689 di Inggris. Tetapi sikap toleransi Inggris itu hanya
berlaku dan diterapkan terhadap berbagai pecahan intern Gereja Anglikan saja,
sementara faham Katolik dan unitarianisme tetap dipandang tidak legal. Di abad
kedelapan belas, toleransi dikembangkan akibat ketidakpedulian terhadap agama,
bukan karena keyakinan kepada toleransi tiu sendiri. Sehingga sikap toleran yang
dikembangkan sangat artificial dan tidak menyentuh nilai-nilai dasar kemanusiaan
yang universal.
     Hal ini sudah tentu sangat berbeda dengan sikap toleran yang dikembangkan
nabi di dalam masyarakat Madinah, disebabkan yang dijaga dan dipromosikannya
adalah sikap toleran yang hakiki, yang memberikan ruang gerak sama bagi semua
warga Negara untuk melaksanakan ajaran-ajaran agamanya; baik yang Muslim
maupun yang Yahudi. Sikap ini juga dipertegas oleh wahyu yang menyatakan
Lakum Dinukum Waliya Din yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku.
     Ayat tersebut di atas dibacakan nabi ketika kaum kafir quraisy Mekkah
mengajaknya untuk bergantian menyembah, hari ini Nabi Muhammad ikut
menyembah tuhan mereka, dan esok harinya mereka ikut menyembah Tuhan
Muhammad. Dari sini jelaslah bahwa ajaran Islam memberikan kebebasan dalam
pengertian yang sebenarnya
kepada kaum non-muslim untuk mlraksanakan ibadah sesuai dengan faham dan
keyakinannya; dan sikap toleran ini dipraktekkan langsung oleh nabi Muhammad
saw. Bahkan dalam konteks ini, tidak ada unsure pemaksaan atau tekanan dari
pihak mayoritas kepada pihak minoritas yang terdapat dalam komunitas itu, atau
dari pihak penguasa kepada rakyatnya yang berbeda agama.
     Berikut beberapa ayat al-Quran dan hadis Nabi yang mengisyaratkan adanya
faham toleransi dan pluralisme daram Islam.
“Dan bagi tiap-tiap umat ada arah yang ia menghadap kepadanya. Maka
berpaculah kamu daram berbuat kebaikan. Dimana saja kamu berada pasti Allah
akan mengumpulkan kamu sekalian. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala
sesuatu.
(QS. Al-Baqarah 2 ; I4S)


“Untuk setiap umat di antara kamu, kami telah beri aturan dan jalan. Seandainya
Allah menghendaki, niscaya Ia jadikan umat yang tunggal. Tetapi Ia hendak
menguji kamu berkenaan dengan apa yang telah Ia anugerahkan kepada kamu.
Maka berpaculah kamu sekalian untuk berbuat kebaikan. Kepada AIlah
kembalimu semua, kemudian Ia akan jelaskan kepadamu tentang segala hal yang
kamu pernah berselisih di dalamnya itu.
(QS al-Maidah 5: 48)
Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang dibumi
seluruhnya! Maka apakah engkau (hai Muhammad) akan memaksa manusia
sehingga mereka beriman semua? (QS. Yunus 10 : 99)


Tidak ada paksaan dalam agama; sesunggunya jalan hidup yang benar telah
jelas berbeda dari jalan hidup ayng sesat. Mak barang siap ingkar kepada tirani
dan beriman kepada Allah, maka sesunggunya ia telah berpegang kepada tali
yang kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
mengetahui (QS. Al-baqarah 2 : 256)


Janganlah kamu berbantahan dengan para penganut kitab suci (ahlul-kitab)
melainkan dengan sesuatu yang lebih baik, kecuali terhadap yang zalim dari
kalangan mereka. Dan nyatakanlah oleh semua, “kami beriman kepada ajaran
yang diturunkan kepada kamu, dan Tuhan kamu adalah Satu, dan kita semua
adalah orang-orang yang berserah diri (muslimin) kepada-Nya. “(QS. Al-
Ankabut 29 : 46)


Mereka itu adalah semua sama; diantara para penganut Kitab suci (ahlul-kitab)
itu adalh golongan yang tegak lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah ditengah
malam sembari bersujud. Mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian,
menjalnkan amr ma’ruf nahi munkar, dan bergegas kepada berbagai kebajikan.
Mereka itu termasuk orang-orang yang ssaleh. Apapun kebajikan yang mereka
kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak akan diingkari. Allah maha tahu tentang
orang-orang yang bertaqwa.
(QS. Ali Imran 3 : 113-115)
sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Nashrani dan orang-
orang shabiin (para penyembah dewa atau binatang), siapa saja di antara
mereka yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian serta berbuat kebajikan,
bagi mereka pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap
mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. (Qs. al-Baqarah 2:62)
Ibn Abbas menuturkan bahwa nabi saw ditanya, “Agama mana yang paling
dicintai Allah? Nabi menjawab; “Semangat kebenaran yang toleran (al-hanafiyyat
al-samhah).
(al-hanifiyyat al-samhah).


Aisyah menuturkan bahwa Rasurullah saw bersabda, “Hari ini pastilah kaum
Yahudi tahu bahwa dalam agama kita ada kelapangan. Sesungguhnya aku diutus
dengan semangat kebenaran yang toleran (al-hanifiyyat al-samhah).13


     Dari kutipan beberap ayat al-Qur‟an dan sunnah nabi di atas terlihat jelas
bahwa ajaran dasar Islam sangat kondusif bagi suatu kehidupan masyarakat yang
terbuka dan demokratis. Terbuka dan demokratis disini tentunya masih dalam
konteks amar ma’ruf nahi munkar sebagai salah satu dari norma-norma Islam,
yang pada prinsipnya mengajak kepada kebaikan dan kemaslahatan serta
mencegah perbuatan dosa dan kemaksiatan.
     Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa ketika memimpin Negara Madinah, nabi
Muhammad saw pernah melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi yang
berisikan pengakuan atas agama dan jaminan harta mereka, termasuk sejumlah
syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka, sehingga dengan perjanjian ini
hak-hak dan kewajiban setiap komunitas terjamin dan mempunyai kepastian dan
kekuatan hokum.
     Adanya perlindungan hak-hak warga Negara dari pe-nguasa dan pemerintah
pada akhirnya akan melahirkan kepercayaan dan keamanan ditengah-tengah
masyarakat, dan hal ini merupakan modal yang sangat penting bagi terwujudnya
sebuah kehidupan yang harmonis dan damai.
     Dalam versi lain disebutkan bahwa salah satu dari sejumlah cirri masyarakat
madani adalah adanya perlindungan hak-hak warga Negara dalam pengrtian yang
luas sehingga ia mencakup aspek politik, social budaya, ekonomi, hukum dan lain
sebaginya. Hak dasar ini diberikan secar proporsional dikarenakan dalam kontek
masyarakat madani, setiap warganya menerima pengakuan, perlindungan dan
peng-hormatan atas hak-hak asasinya sedemikian rupa sehingga mereka
merasakan adanya kesamaan perlakuan dalam kontek berbangsa dan bernegara.
      Dalam masyarakat madani antara lain ditandai identitas yang dimiliki
bersama sehingga hak dan tanggung jawab warga Negara diberikan secara
proporsional dan seimbang. Sebagian menjadi bagian yang integral dari keselu-
ruhan adalah prasyarat bagi keseluruhan itu untuk menjadi suatu masyarakat yang
berdaulat atau etintas politik tersendiri. Kalau tidak demikian, maka masyarakat
itu tidak mempunyai keutuhan, bahkan dalam tingakat tertentu mereka
terpolarisasi menjadi kelompok-kelompok kecil yang terkotak-kotak. Yang terjadi
adalah disintegrasi.
      Seperti diketahui bahwa di dalam suatu pemerintahan yang otokratis dan
sewenang-wenang,       hak   setiap   warga   negara   cenderung diabaikan    dan
dimanipulasi sedemikian rupa demi kepentingan pihak penguasa. Kalaupun
penguasa dan negara memberikan hak-hak dasar kepada warga negaranya
disebabkan dengan cara itu, mereka dapat bertahan terus di dalam kekuasaanya.
Karena    bagaimanapun,      penguasa-penguasa     model    ini   lebih   cendrung
mempertahankan status-quo.
      Tetapi dalam masyarakat madani, suatu pemerintahan tidak mungkin dapat
menjalankan tugas dan kekuasaanya secara sewenang-wenang disebabkan dalam
masyarakat madani terdapat prasyarat-prasyarat budaya yang memungkinkan
timbulnya pemerintahan yang otoriter dapat dicegah sehingga mereka dapat
meningkatkan tarap hidupnya tanpa bergantung kepada belas kasihan pemerintah.
Masyarakat madani memiliki budaya yang kondusif untuk ini dikarenakan mereka
tumbuh dari bawah kemudian didukung organisasi-organisasi dan lembaga-
lembaga yang melakukan spesialisasi dalam fungsi dan tugasnya. Ada kepastian
terhadap segala hak yang dimiliki individu, ada kebebasan berbuat, berekspressi
dan ada kebebasan untuk memperoleh manfaat dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, sesuai dengan jalur yang berlaku. Dan apabila terdapat ketimpangan
yang menganulir hak seseorang atau kelompok, ataupun mengeliminir kepastian
hukum bagi individu atau komunitas tertentu, maka mereka punya kemampuan
dan kekuatan untuk berbuat dengan dirinya atau dengan kelompok penekan
(pressure group) untuk menuntuk hak dan keadilan terhadapnya.
     Di negara-negara demokrasi, pembatas kekuasaan pemerintah agar tidak
bertindak otoriter dan sewenang-wenang adalah konstitusi, dan konstitusi
merupakan bagian dari prasyarat budaya masyarakat madani.di masa nabi, Piagam
Madiah merupakan konstitusi atau undang-undang dasar dalam kehiduapn
berbangsa dan bernegara.
     Dengan demikian terlihat jelas bahwa dalam masyarakat madani diperlukan
adanya sikap budaya yang kondusif bagi terwujudnya praktek-praktek demokrasi
dalam berbagai aspek kehidupan sehingga setiap warganya mendapatkan hak-hak
yang wajar untuk mengemukakan pendapat, ide dan gagasan-gagasan serta
mempraktekkanya sesuai dengan semangat kemajuan yang beradab dan modern.
     C. Unsur-Unsur Masyarakat Madani
Menurut Bachtiar Effendi, dengan mengutip pendapat Gellner dan Robert N.
Bellah bahwa Islam mempunyai kesamaan unsur-unsur dasar dengan demokrasi.
Kesimpulan ini dinyatakan setelah mereka melakukan penelitian tentang doktrin-
doktrin Islam yang berhubungan dengan hidup kemasyarakatan dan kenegaraan.
Misalnya, doktrin tentang keadilan (al-„adl), egaliterianisme (al-musawaat) dan
musyawarah (syuro) yang dijalankan dalam praktek politik kenegaraan Islam awal
dinilai cukup modern dikarenakan mengandung prinsip-prinsip dasar yang ada
dalam demokrasi.
       Menurut doktrin Islam,l umat memang diwajibkan untuk mematuhi
ketentuan-ketentuan Allah, Rasul-Nya dan para pemegang kekuasaan (Q.S Ali
Imran/3: 59), namun mereka berkewajiban melakukan kontrol sosial (social
Control) dalam konteks amr ma’ruf nahyi munkar, termasuk kepada para
penguasa dan mereka juga mempunyai hak dalam hal mengemukakan pendapat di
depan publik, mendirikan perserikatan atau perkumpulan dan ikut berpartisipasi
dalam kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan.
       Dalam negara Islam semua warga negara non-Muslim (ahl dzimmah)
memiliki kebebasan yang sama dengan orang Muslim dalam hal menganut
keyakinan, pandangan dan mencurahkan pendapat seperti halnya dalam sistem
demokrasi. Bahkan mereka diberi hak untuk melakukan kritik terhadap
pemerintah, para pejabat dan kepala negara. Mereka (warga non-Muslim) juga
diberikan hak sepenuhnya untuk mempropagandakan kebaikan-kebaikan agama
mereka, dan jika seorang non-Muslim menang atas keyakinan non-Muslim lainya,
maka tidak akan ada keberatan mengenai hal itu. Kaum Muslim sendiri tidak
mempunyai hak untuk mengubah iman atau agama kaum minoritas (ahl
dzimmah). Disebabkan prinsip Islam adalah tidak ada pemaksaan dalam hal
beragama (lakum Dinukum Wa Liya Din).
       Tegaknya supremasi hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat
pada giliranya melahirkan keadaan yang kondusif bagi terciptanya masyarakat
yang damai dan sejahtera. Modal ini antara lain yang menyebabkan keberhasilan
nabi dalam memimpin masyarakat Madinah disamping modal-modal lainya yang
turut memberikan kontribusi positif bagi pembinaan sebuah masyarakat yang
beradab.
       Usaha penegakan keadilan idealnya harus ditanggung bersama disebabkan
kewajiban ini bukan hanya monopoli pihak-pihak tertentu, melainkan suatu
kewajiban dari Tuhan kepada seluruh manusia, lebih-lebih pemegang kekuasaan
atau penguasa.
       Bersikap adil bagian dari sifat-sifat orang beriman yang harus dipegang
teguh dimanapun ia berada dan apapun jabatan atau status sosialnya. Hal ini
dinyatakan Allah sebagai salah satu kode etik kaum beriman, lebih-lebih orang
beriman yang sedang memegang kekuasaan, Dan apabila kamu menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil (Q.S al-Nisa/4:
58). Perintah berlaku adil masih terkait erat dengan perintah berbuat kebajikan
(ihsan), disebabkan berbuat kebajikan bermakna melaksanakan hukum-hukum
yang berlaku. Bila hukum terlaksana, maka keadilanpun terpenuhi. Memberi
kepada kaum kerabat berarti memenuhi hak-hak mereka, baik lahir maupun batin
secara seimbang.
       Prinsip keadilan berdampingan erat dengan hak-hak persamaan bagi
semua warga negara disebabkan dari segi kemanusiaan, Islam melihat bahwa
manusia seluruhnya sama meskipun berbeda suku, agama dan warna kulit.
Semuanya diciptakan dari asal yang satu sesuai dengan firman Allah, yang
berbunyi:
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan
kamu dari sisi yang satu, dan dari padanyalah Tuhan menciptakan isterinya, dan
dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
(Q.S al-Nisa/4: 1).
       Makna ayat ini menjelaskan bahwa hakikat penciptaan manusia tidak ada
perbedaan antara yang satu dengan yang lain, atau antara pria dan wanita. Mereka
semua berasal dari bahan yang sama yakni tanah, dan dari diri yang satu yakni
Adam yang diciptakan dari tanah dan dari padanya diciptakan istrinya, dan begitu
seterusnya sehingga tidak ada kelebihan antara orang Arab dan bukan orang Arab.
Atas dasar asal usul kejadian manusia sama, maka tidak layak seseorang atau satu
golongan membanggakan dirinya terhadap orang lain atau membanggakan
golongannya dari golongan orang lain.
       Perbedaan-perbedaan yang ada di antara sesama makhluk manusia di
muka bumi ini bukanlah untuk mendiskreditkan atau mengecilkan satu sama lain,
atau saling menjatuhkan, tetapi sebagai wadah untuk mengenal satu sama lain,
disebabkan kemuliaan seseorang di mata Tuhan ditentukan oleh kualitas
takwanya, bukan oleh status sosialnya atau oleh faktor genetiknya. Hal inilah yang
ditegaskan Allah di dalam al-Qur‟an surat al-Hujurat ayat 13 yang bermakna:
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya
kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah
ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. (Q.S al-Hujurat/49: 13).
       Adanya unsur pluralitas dalam berbagai hal mudah ditemukan di
masyarakat madani, disebabkan unsur ini sudah ada sejak masa nabi. Dalam
sejarah dengan mudah kita temukan suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai
latar belakang agama, etnis dan budaya yang berbeda dan mereka dapat hidup
berdampingan secara damai. Dalam sejarah Islam, misalnya, khususnya yang
terjadi di Madinah dan Spanyol Islam (Cordova) kita temukan adanya orang-
orang Yahudi dan Kristen serta kaum pagan yang hidup damai dan bekerjasama
dengan kaum Muslim.
       Namun dengan kemajuan teknologi dan informasi di zaman sekarang ini,
pola kerjasama, bentuknya serta mobilitasnya berbeda dengan zaman dulu,
disebabkan melalui jasa teknologi komunikasi, transportasi dan informasi di era
globalisasi ini membuat wilayah yang terjauh sekalipun dapat terjangkau.
Sementara di zaman dulu, khususnya di masa nabi, alat transformasi masih sangat
sederhana sekali sehingga tidak dapat menjangkau wilayah-wilayah yang jauh.
Kalaupun dapat menjangkau tentunya melalui usaha yang keras dan butuh waktu
yang lama.
       Sebagai respons terhadap adanya pluralitas di dalam masyarakat
kontemporer, maka negara-negara maju mengklaim memberikan hak-hak yang
wajar dan proporsional kepada kaum minoritas sama yang porsinya seperti yang
diberikan kepada kaum mayoritas tanpa diskriminasi.
       Yang jelas, di masa pemerintahan nabi, hak-hak asasi kaum dzimmi (non-
Muslim) dijamin dan diberikan perlindungan sedemikian rupa sehingga tidak
satupun dari mereka yang merasa hak-haknya teraniaya. Mereka diberikan hak
dan kebebasan untuk berbicara (freedom of speech), mengemukakan pendapat,
menjalankan ritual keagamaannya dan lain sebagainya secara proporsional
sehingga mereka dapat hidup rukun berdampingan dengan kaum Muslim yang
jumlahnya mayoritas.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:2681
posted:11/14/2010
language:Indonesian
pages:12