Docstoc

KERJASAMA MALAYSIA-THAILAND DALAM MENGATASI ANCAMAN KELOMPOK KOMUNIS DAN KELOMPOK KRIMINAL DI SEKITAR PERBATASAN MALAYSIA-THAILAND

Document Sample
KERJASAMA MALAYSIA-THAILAND DALAM MENGATASI ANCAMAN KELOMPOK KOMUNIS DAN KELOMPOK KRIMINAL DI SEKITAR PERBATASAN MALAYSIA-THAILAND Powered By Docstoc
					BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian Terdapat beberapa alasan yang diajukan peneliti dalam memilih judul penelitian: “KERJASAMA MALAYSIA-THAILAND DALAM MENGATASI ANCAMAN KELOMPOK KOMUNIS DAN

KELOMPOK KRIMINAL DI SEKITAR PERBATASAN MALAYSIATHAILAND”, yaitu: Menurut sudut pandang geo-politik dan geo-strategi, Asia Tenggara merupakan suatu kawasan penting (strategis) yang terletak pada persilangan antara benua Australia dan Asia, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai keuntungan politik maupun ekonomi yang memerlukan kerjasama mereka, di samping adanya kemungkinan gangguan keamanan yang bersumber dari maksud-maksud negara besar tertentu yang mempunyai kepentingan dan pengaruh di kawasan ini, ataupun terkait dengan gangguan-gangguan dari kekuatan domestik di negara-negara kawasan ini. Interaksi antar negara di kawasan ini (intraregional) sering terganggu oleh peristiwa-peristiwa domestik di masing-masing negara

1

yang tidak mustahil mendapat dukungan dari luar kawasan. Oleh karena itu kebersamaan negara-negara di kawasan ini masih perlu dipikirkan, walaupun telah dibentuk wadah kerjasama antar negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), tetapi upaya-upaya yang dilakukan tersebut belum efektif. Interaksi antar negara yang saling berbatasan dapat memberikan peluang maupun hambatan bagi kedua negara; seringkali masalah perbatasan ini menjadi pemicu konflik antar kedua negara. Hal tersebut turut ditentukan oleh perkembangan yang berlangsung di seputar masalah perbatasan. Demikian pula hubungan antara Malaysia-Thailand. Adanya masalah perbatasan antar kedua negara ini masih merupakan suatu ganjalan dalam meningkatkan hubungan kerjasamanya di segala bidang, karena belum tercapai kesepakatan yang memuaskan. Sebab sampai kini, ketentuan-ketentuan bagi pelintas batas yang masuk maupun yang keluar dari Malaysia masih dinilai longgar. Hal ini di manfaatkan oleh golongan kriminal untuk menyelundupkan barang-barang terlarang (senjata api dan narkotika) dan dimanfaatkan oleh golongan komunis Malaysia untuk terus kontak dengan kaum komunis dan kelompok kriminal Thailand. Hingga awal abad ke 20 sebagian wilayah ini masih berada di bawah kekuasaan Kesultanan Kedah di Malaya. Tapi kemudian oleh Pemerintah Inggris – yang saat itu berkuasa – Kesultanan Kedah ini digabungkan ke Kerajaan Siam di Thailand. Penduduk setempat secara

2

otomatis akhirnya menjadi warga Thailand, sementara kerabat mereka yang tinggal di perbatasan menjadi warga negara Malaysia. Konflik mulai meletus di akhir tahun 1960-an ketika gerilyawan komunis Malaysia yang menempati wilayah perbatasan dihancurkan dan banyak bekas anggotanya melarikan diri ke Thailand. Kerusuhan berulang di tahun 1970-an ketika sekelompok warga membentuk organisasi perjuangan bernama PULO – Pattani United Liberation Organization. Mereka kemudian melancarkan pemberontakan dengan tujuan memerdekakan Semenanjung Pattani dari Thailand.

Pemberontakan ini berhasil ditumpas dan pemimpinnya Sama-AeThanam dijatuhi hukuman penjara di Bang Kwang – Nontaburi. Beberapa kekerasan pasti mempunyai pengaruh eksternal,

beberapa pengamat politik dan analis keamanan di Thailand percaya bahwa banyaknya kerusuhan yang terjadi di wilayah perbatasan Malaysia-Thailand sedikit banyak di tumpangi kelompok kriminal dibanding isu lokal Islam radikal itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir wilayah perbatasan masih saja mengalami gejolak, selama bulan januari sampai april 2004 pemerintah Thaksin sampai mengirim bantuan pasukan tempur guna meredam aksi kekerasan dan memperkuat penjagaan perbatasan yang selama ini ditangani polisi. Puncaknya adalah aksi ledakan bom di Sungai Golok Narathiwat yang melukai 29 orang dan aksi perampokan di Yala yang

3

menyebabkan hilangnya 58 dinamit – 170 detonator dan satu ton ammonium nitrat. 1 Secara historis propinsi di bagian selatan Melayu telah memiliki tradisi aktivitas pasar gelap yang aktif sejak dulu, dengan kongsi pasar gelap dari perjudian illegal, human trafficking, obat-obatan terlarang serta menyelundupkan pelacuran. Kelompok ini sudah sering baku tembak di masa lalu seperti ketika mereka berusaha memperluas wilayah usaha mereka untuk memegang kendali atas pasar tambahan yang

menguntungkan di daerah tersebut. Menurut para petinggi sarjana di Prince Songkla Universitas, kekerasan yang menyebar di bagian selatan adalah dimensi penjelmaan dari kompetisi, yang semakin memperluas wilayah kelompok kriminal Thailand. 2 Angka kejahatan meningkat sepanjang tahun 1970-an sampai awal 1980-an, hal ini sangat mungkin di akibatkan oleh perubahan social dibawah tekanan populasi yang meningkat akibat dari modernisasi social ekonomi. Laporan TNPD mengungkapkan peningkatan pembunuhan, penyerangan, pencurian, perampokan bersenjata, penyelundupan, serta pelanggaran lain. Merupakan bagian utama aktivitas kelompok kriminal

Eva Mazrieva dalam: Pergolakan di Southern Thailand: Akibat Kesenjangan Ekonomi Atau Tanda Masuknya Jaringan Kelompok Teroris Internasional?, www.rsi.sg 2 Andrew Holt, Masalah Perbatasan Thailand, Terrorism Monitor Volume 2, Issue 10 (May 20, 2004),. The Jamestown Foundation.
1

4

yang sebagian besar menempati wilayah terpencil seperti wilayah perbatasan.3 Secara umum, kelompok kriminal melakukan aktivitas

perdagangan obat-obatan terlarang seperti candu, heroin serta cannabis, kendati pemerintah melakukan usaha-usaha dalam mengatasi, masalah tersebut justru meningkat sepanjang tahun 1970-an sampai 1980-an dimana masalah ini tidak hanya berimplikasi serius secara domestik tetapi juga internasional. Perdagangan obat-obatan terlarang dimulai dengan tumbuhan bunga candu sebagai hasil bumi utama yang diperdagangkan masyarakat tradisional di wilayah perbukitan di Thailand, yang terkenal dengan kawasan Segi Tiga Emas mencakup bagian wilayah dari Myanmar dan Laos. Selama bertahun-tahun petani di daerah ini menanam dan memproduksi bahan utama candu dunia. Kekacauan di wilayah perbatasan dapat mengurangi kepercayaan rakyat pada pemerintahan Malaysia, misalnya pada tahun 1986, Malaysia menghadapi persoalan menyangkut 122 ribu orang dari lebih 15,3 juta jiwa penduduknya bergantung pada penyalahgunaan narkotika. 4 Dampak dari penyalahgunaan narkotika ini terutama pada generasi muda yang dianggap sebagai tulang punggung bangsa. Sehingga

3 4

The Library of Congress Country Studies; CIA World Factbook Penyalahgunaan Dadah di Malaysia, www.rmp.gov.my3

5

Malaysia

memandang

perlunya

upaya

penanggulangan

masalah

penyalahgunaan narkotika ini. Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa narkotika merupakan musuh kedua setelah ancaman Partai Komunis Malaya. Masalah pengedaran dan penyelundupan narkotika dan senjata api ke wilayah Malaysia terkait dengan Kelompok Kriminal dan PKM, terutama yang berbasis di wilayah perbatasan Malaysia-Thailand, antara lain untuk mendapatkan dana bagi kelanjutan perjuangan mereka. Tindakan-tindakan makar yang dilakukan Partai Komunis Malaya seperti Pembakaran kilang getah Aik Hoe, sehingga Malaysia yang pada saat itu masih dibawah otoritas Inggris memberlakukan Darurat I tahun 1948-1960, penyerangan serta pembakaran Markas Polisi Tapak Balai Bukit Kepong tanggal 24 Februari 1950, dimana 17 orang anggota kepolisian menjadi korban termasuk Sersan Jamil Mohd Shah Ketua Polis Balai Bukit Kepong,5 pengeboman terhadap tugu peringatan negara di Kuala Lumpur dan keterlibatan kaum komunis terhadap peristiwa kerusuhan antar etnis Melayu-Cina pada tanggal 13 mei 1969 potret buram bagi pemerintahan Malaysia.
6

menjadi

Cawangan Perhubungan Awam, Polis Diraja Malaysia, Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, 50560 Kuala Lumpur. 6 The May 13 Tragedy; A Report of the National Operations Council (Kuala Lumpur, Government Press, 1969).
5

6

Hal-hal tersebut di atas membangkitkan keingintahuan peneliti mengenai alternatif-alternatif penyelesaian apa yang telah dan dapat dilakukan oleh pemerintah Malaysia bersama pemerintah Thailand dalam mengatasi masalah sehubungan dengan wilayah perbatasan tersebut. B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan menggambarkan kerjasama MalaysiaThailand mengenai perbatasan kedua negara, sebagai upaya

pemerintah Malaysia mengantisipasi ancaman dari Partai Komunis Malaya dan Kelompok Kriminal dari Thailand. 2. Kegunaan Penelitian Penelitian ini berguna untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai masalah-masalah yang dihadapi Malaysia

berkenaan dengan kondisi perbatasan Malaysia-Thailand dan upaya pemecahannya. Juga diharapkan mengandung kontribusi tertentu sebagai bahan dasar yang dapat menjadi masukan bagi usaha meningkatkan stabilitas keamanan Malaysia.

C. Identifikasi Masalah 1. Batasan Masalah Agar materi penelitian dapat dipandang manageable

(researchable), maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut: (1)

7

Stabilitas keamanan domestik Malaysia sebagai variabel aksplanan internal; (2) Masalah keamanan di seputar perbatasan dengan Thailand sebagai variabel eksplanan eksternal; dan kerjasama MalaysiaThailand untuk memecahkan masalah-masalah di perbatasan kedua negara sebagai variabel eksplandum. Lebih lanjut, eksplanan satu dibatasi pada masalah gerakan Partai Komunis Malaya (PKM) yang merongrong pemerintah Malaysia, terutama di kawasan yang berbatasan dengan Thailand. Sedangkan eksplanan dua dibatasi pada masalah kelonggaran peraturan ataupun ketidak-tegasan implementasi dari perjanjian Malaysia-Thailand, terutama dalam arti peluang bagi gerakan terlarang Partai Komunis Malaya (PKM) berikut Kelompok Kriminal dari Thailand. Kedua eksplanan tersebut akan dilihat hubungannya, untuk kemudian menjadi alternatif penjelasan (eksplanatoristik) atas upaya bilateral yang tercakup dalam kerjasama Malaysia-Thailand. Berdasarkan rentang waktu yang dipilih, penelitian ini hanya akan mengelola data historis mengenai hal-hal apa saja dari kerjasama Malaysia-Thailand yang dapat dikenali sebagai upaya menanggulangi masalah-masalah keamanan di perbatasan kedua negara. Secara optimal, seyogyanya mengelola data untuk

mengevaluasi ketentuan-ketentuan yang disepakati Malaysia-Thailand

8

berdasarkan tindakan-tindakan nyata (implementasi kebijaksanaan) yang berlangsung. Namun karena keterbatasan penelitian ini, maka data yang terhimpun hanyalah bagian-bagian yang relevan dengan kedua variabel eksplanannya dari perspektif Malayasia. 2. Perumusan Masalah Berdasarkan pada pemaparan latar belakang masalah tersebut penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana bentuk kerjasama Malaysia dan Thailand dalam menghadapi ancaman Komunis dan Kelompok Kriminal di sekitar perbatasan kedua negara? D. Kerangka Dasar Teori Dalam pembahasan masalah ini penulis mencoba untuk

menerapkan konsep dan teori yang berhubungan terhadap masalah ini yaitu: Konsep kepentingan nasional. Konsep kepentingan Nasional yang dikemukakan oleh Hans J Morgenthau, dalam pemikirannya secara singkat dapat di rangkum dalam tiga bagian utama: Pertama, perlindungan terhadap identitas fisik, yaitu mampu mempertahankan integritas territorialnya. Kedua, perlindungan terhadap identitas politik, yaitu mempertahankan rejim ekonomi dan politiknya.

9

Ketiga,

perlindungan

terhadap

kulturnya,

yaitu

mampu

mempertahankan linguistik dan sejarahnya. Dengan demikian dapat di katakan bahwa kepentingan suatu negara tidak akan pernah terlepas dari keharusan untuk mengamankan wilayahnya, memajukan kesejahteraan ekonomi dan mempertahankan kultur bangsanya. 7 Studi ini mengkaji upaya Malaysia melalui kerjasama bilateralnya dengan Thailand dalam menanggulangi masalah keamanan di perbatasan Malaysia-Thailand. Hubungan kedua negara inipun tidak berlangsung secara independen. Melainkan dapat dipandang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan internal maupun eksternalnya dalam suatu sistim internasional di mana kedua aktor tadi berada. Dalam analisis politik luar negeri, perlu dikenali suatu kondisi yang relevan guna melihat kendala dan peluang bagi suatu kebijaksanaan luar negeri tertentu. Pada tingkat pemahaman yang demikian, maka masalah penelitian akan diidentifikasikan melalui “model peluanghambatan” yang berkenaan dengan upaya pencapaian tujuan, sarana dan kapabilitas yang dimiliki suatu negara 8. Selain itu, dapat pula memunculkan “state variables” yang dipandang turut mempengaruhi (persepsi elit politik dalam) pembuatan
Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi, Cetakan I, Lp3S, Jakarta, 1990, hal. 163 8 Couloumbis and Wolfe, 1981, hal. 89.
7

10

kebijakan luar negeri, yaitu (1) struktur sistem internasional; (2) sikap domestik dan kebutuhan sosial ekonomi; (3) persepsi ancaman elit; (4) lokasi geografis dan kandungan sumber daya alam yang dimiliki.9 Pada lingkungan eksternal pada tahun 1980-an terlihat

berkurangnya pertarungan ideologi antar negara-negara besar seperti pada tahun 1950-an. Antara lain dengan semakin membaiknya hubungan Amerika Serikat-Uni Soviet yang di tandai oleh “meredanya ketegangan” (détente) antara kedua negara super power. Tampaknya kedua negara adidaya ini mulai memfokuskan perhatian terhadap masalah pembangunan ekonomi, politik, dan keamanan bukan lagi pada masalah ideologi. Selain itu program Glasnot dan Perestroika yang dilancarkan Gorbachev telah diikuti dengan jatuhnya rejim komunis di negara-negara Eropa Timur bahkan bubarnya Uni Soviet sendiri (1991). Bagi Malaysia, yang dipandang sebagai (sumber) ancaman dari lingkungannya adalah komunis Cina. Sejak tahun 1959 telah berkembang persaingan ataupun konflik “terbuka” Sino-Soviet, terutama ambisi RRC meraih kepemimpinannya di Asia Tenggara dalam konteks upaya penyejajaran diri dengan Uni-Soviet di Eropa Timur.

K.J.Holsti, Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis, penerjemah Wawan Juanda, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal. 133-143.

9

11

Pada upaya itulah RRC melakukan hubungan “Party to Party” antara Partai Komunis Cina (PKC) dengan partai komunis di Asia Tenggara, antara lain dengan Partai Komunis Malaya (PKM). Kondisi tersebut menjadi sumber kerawanan yang dapat mengancam stabilitas keamanan bagi Malaysia khususnya, karena melalui hubungan tersebut Partai Komunis Malaya (PKM) yang dinyatakan terlarang itu memperoleh kekuatan eksternal. Pada lingkungan terdekat, hubungan Malaysia-Thailand sering terganggu oleh masalah-masalah yang muncul di wilayah perbatasan. Sedangkan intensitas pergantian kepemimpinan di Thailand turut mempengaruhi dengan berubah-ubahnya operasionalisasi dari perjanjian perbatasan. Setidaknya, melalui masalah perbedaan penafsiran atas isi perjanjian tersebut. Pada lingkup domestik Malaysia, yang dapat dianggap sebagai sistem pula, interaksi antar komponennya juga bersifat sistemik. Antara lain mencakup interaksi antara elit dengan rakyat, rakyat dengan rakyat, bahkan antara Partai Komunis Malaya dengan rakyat serta elit sekalipun. Begitu pula di lingkup pengambilan keputusan Malaysia untuk mengatasi ancaman Partai Komunis Malaya dan Kelompok Kriminal dari Thailand dengan suatu konversi oleh pembuat kebijakan hingga membuahkan output misalnya berupa kerja sama Malaysia-Thailand.

12

Dalam cara pandangan sistemik terdapat elemen penting, yaitu: lingkungan, input, konversi dan output, yang kesemuanya saling terkait dalam satu kesatuan yang utuh. Konsep Politik Luar Negeri Untuk melihat masalah penelitian secara keilmuan

(teoritis/konseptual), akan juga dipaparkan konsep Politik Luar Negeri sebagai suatu kerangka pemikiran yang menggambarkan keterkaitan persepsi ancaman dan pemeliharaan stabilitas keamanan dalam negeri Malaysia dalam usahanya menjalin kerjasama dengan Thailand. Pengertian “Hubungan Internasional” dalam penuturan Holsti merupakan studi yang berkaitan erat dengan berbagai bentuk interaksi antara masyarakat negara dengan negara, baik yang dilakukan

pemerintah ataupun warga negara 10. Jadi, tak hanya melingkupi hubungan antar pemerintah atau antarnegara saja, melainkan juga mencakup segenap segi hubungan antar satuan di masyarakat dunia.11 Kendati begitu, tetap diakui bahwa negara merupakan aktor utama dalam Hubungan Intenasional.12 Aktor di sini

K.J. Holsti, 1987, hal. 26-27. Suwardi Wiraatmaja, Pengantar Hubungan Internasional, FISIP PRESS UNPAD, Bandung, 1970, hal. 39. 12 Hilman Adil dalam Mc. Clelland, Hubungan Internasional Teori dan Sistem, Rajawali Press, Jakarta, 1981 Hal. x.
11

10

13

berarti suatu individu atau kelompok yang mampu melakukan tindakan dalam mencapai tujuan tertentu hasil perbuatan manusia.13 Berdasarkan pengertian tersebut, kajian atas upaya Malaysia melalui kerjasamanya dengan Thailand dalam menanggulangi masalah di perbatasan, ini pun termasuk dalam studi Hubungan Internasional. Selanjutnya, dalam hubungan internasional, para state actor akan menunjukkan perilaku tertentu terhadap aktor negara atau aktor lainnya dengan mempertimbangkan faktor eksternal maupun internalnya. Menurut Holsti penelitian yang menganalisis tindakan negara terhadap lingkungan eksternal serta berbagai kondisi domestik yang menopang formulasi tersebut, pada dasarnya melakukan suatu kajian politik luar negeri. Sedangkan penelitian yang memandang tindakan demikian sebagai salah satu aspek pola tindakan suatu negara serta reaksi atau tanggapan (respon) terhadap negara/aktor lain, berkaitan erat dengan kajian politik internasional. 14 Penelitian ini lebih mengacu pada studi politik luar negeri Malaysia dalam konteks upayanya menanggulangi masalah-masalah di perbatasan Malaysia-Thailand. Antara lain, upaya politik yang di tempuhnya melalui kerjasama Malaysia-Thailand.

Couloumbis dan Wolfe, Pengantar Hubungan Internasional, Keadilan dan Power, alih bahasa Marcedes Marbun Abardin, Bandung, 1990, Hal. 32. 14 K. J. Holsti, 1987, Hal. 26.

13

14

Mengenai politik luar negeri, Rossenau mengemukakan tiga hal pokok. Pertama, dalam arti sekumpulan orientasi. Mengacu pada prinsip umum yang melandasi arah tindakan negara dalam urusan internasional. Misalnya orientasi non blok Malaysia. Kedua, merujuk pada komitmen dan rancangan tindakan yang lebih nyata. Mewujudkan strategi-strategi atau keputusan-keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Misalnya dapat dilihat dari upaya Malaysia yang menjalin hubungan persahabatan dengan semua bangsa, namun tetap konsisten dengan orientasi dasarnya. Ketiga, tindakan (action). Mengacu pada politik luar negeri sebagai kegiatan-kegiatan konkrit yang sejalan dengan penerjemahan orientasi umum serta pengembangan dan artikulasi dari tujuan maupun

komitmen-komitmen spesifik. 15 Upaya Malaysia dalam menjalin kerjasama dengan Thailand, dalam meningkatkan stabilitas keamanan domestiknya pun lebih mengacu pada konsepsi ke dua (komitmen dan rancangan tindakan) dan konsepsi ke tiga (tindakan-tindakan). Konsep kunci dalam setiap politik luar negeri adalah kepentingan Nasional.16 Karena memang yang diperjuangkan dalam setiap politik luar negeri adalah kepentingan Nasional. Holsti mengemukakan tiga “tujuan”

15

Rosenau at. Al., World Politik An Introduction, Free Press, New York, 1976, Hal. 16 -

17. Joseph Frankel, Hubungan Internasional, Cetakan kedua, penerjemah Drs. Laila H. Hasyim, Bumi Aksara, Jakarta, 1991: 450; Dahlan Nasution, Konsep Politik Internasional, FISIP Press, Bandung, 1983, Hal. 43.
16

15

politik luar negeri yang didasarkan pada kriteria nilai, unsur waktu dan jenis tuntutan, yakni: a. Nilai dan kepentingan “inti” yang mendorong pemerintah dan bangsanya melakukan eksistensinya sepanjang waktu (untuk

mencapai nilai atau kepentingan tersebut bisa dilakukan dengan atau tanpa menekan negara lain). b. Tujuan antara (jangka menengah) biasanya menekankan tuntutannya pada negara lain (komitmen untuk mencapai tujuan ini bersifat serius dan biasanya memiliki beberapa pembatasan). c. Tujuan jangka panjang, biasanya jarang memiliki batasan waktu untuk mencapainya, dan lebih bersifat universal. Ia merupakan serangkaian rencana, cita-cita dan pandangan mengenai kaidah politik dan pengaturan ideologi dalam sistem internasional dan aturan-aturan yang mengarah pada hubungan dalam sistem dan peranan tertentu dalam sistem tersebut. “Tujuan” di sini merupakan istilah pengganti dari “kepentingan Nasional” yang maknanya bersifat semu. Lalu, dalam kategori yang mana kepentingan Malaysia tersebut berada? 17. Dalam studi ini, masalah yang utama yang dihadapi Malaysia adalah bagaimana meningkatkan stabilitas keamanan domestiknya

17

Holsti, 1982, Hal. 176-185

16

sehubungan

dengan

masalah-masalah

yang

muncul

di

kawasan

perbatasan Malaysia-Thailand. Jadi persoalannya adalah masalah di perbatasan MalaysiaThailand. Kedua pemerintah belum mendapatkan suatu kesepakatan yang pasti dan jelas dalam mengatur lalu lintas dan pengelolaan di perbatasan. Pada bagian uraian “kepentingan dan nilai inti”, Holsti membahas masalah “perbatasan” (1987: 177-179). Untuk menyamakan pandangan atau persepsi, perbatasan negara yang dimaksudkan adalah suatu wilayah yang menjadi titik temu antara wilayah yurisdiksi suatu negara dengan wilayah yurisdiksi negara tetangganya. Batas-batas yang ditentukan dapat berupa batas alam (gunung, sungai, laut, dan lain-lain), ataupun ditetapkan berdasarkan perjanjian antar pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, wilayah (daerah) yang menjadi perbatasan Malaysia dengan Thailand adalah Perlis, Kedah, Perak, dan Kelantan (wilayah Malaysia), Setun, Yala, dan Narathiwat (wilayah Thailand). Namun, tidak berarti Malaysia berambisi untuk menguasai wilayah tetangganya ataupun menguasai wilayah perbatasan dengan Thailand. Setidaknya, Malaysia lebih menekankan upaya mengenai pengaturan yang jelas dan tegas di perbatasan. Di sisi lain, interaksi kelompok komunis Thailand semakin intensif dengan Partai Komunis Malaya (PKM) melalui perbatasan tersebut

17

sehingga terkesan sebagai “wilayah kekuasaan” Partai Komunis Malaya. Mereka terus menerus memanfaatkan kelonggaran pengaturan di perbatasan. Hal inilah yang dipandang sebagai ancaman serius bagi stabilitas keamanan (politik) domestik Malaysia. Terutama kepentingan Nasional Malaysia dalam arti kepentingan dan nilai “inti”. Dengan demikian Malaysia mempunyai dua kepentingan inti, yaitu kepentinga internal, berupa upaya mengatasi aktivitas-aktivitas Partai Komunis Malaya (PKM) yang membahayakan ideologi politik negara; dan kepentingan eksternal, berupa upaya mengatasi gerakan-gerakan

Kelompok Kriminal dari Thailand yang meresahkan rakyat Malaysia dengan atau tanpa jalinannya bersama aktivitas Partai Komunis Malaya (PKM). Tuntutan untuk mencapai nilai dan kepentingan “inti” tersebut memerlukan (dipengaruhi) berbagai faktor dalam konteks (kondisional) yang berlangsung pada sistim intenasional. Negara dengan perbatasan yang baik, walau terpisah secara etnis akan melindungi wilayah dan tertib sosialnya melalui kebijakan difensif tanpa mengganggu negara

tetangganya.18 Alternatif demikianlah yang terpantau dari perilaku Malaysia bagi keperluan penelitian ini. Untuk mencapai politik luar negeri yang telah digariskan, maka negara memerlukan suatu unsur kekuatan Nasional, yakni diplomasi;
18

Holsti, 1987, Hal. 179.

18

merupakan hubungan antar negara

yang

diorganisasikan.19

Juga

merupakan jembatan penghubung antar negara, sehingga tujuan politik luar negeri yang dicapai di negara lain memerlukan diplomasi. Menurut Morgenthau (1990: 613-614) terdapat tiga (3) tugas pokok diplomasi yaitu: 1) Diplomasi perlu menilai tujuan negara-negara lain dan kekuatankekuatan faktual maupun potensialnya sendiri; 2) Diplomasi perlu menilai tujuan negara-negara lain dan kekuatankekuatan faktual maupun potensial dari negara lain tersebut; 3) Diplomasi menggunakan cara sesuai dengan pencapaian tujuannya. Upaya yang dilakukan Malaysia pun memerlukan keterlibatan Thailand, dalam penyelesaian masalah-masalah yang muncul di seputar perbatasan; maka Malaysia menggunakan “diplomasinya“ terhadap Thailand untuk mencapai kepentingannya. Dengan kalimat lain, dilihat dari perspektif Malaysia, maka penanggulangan atas ancaman Partai Komunis Malaya (PKM) dan Kelompok Kriminal dari Thailand, maka pemerintah Malaysia perlu menempuh atau menjalin kerjasama dengan pemerintah Thailand. Kerjasama dapat diartikan sebagai upaya bersama dari sekelompok orang/negara untuk mencapai kepentingan/tujuan bersama.

19

Couloumbis dan Wolfe, 1990, Hal. 152.

19

Di pihak lain, apa yang dipersepsikan Malaysia sebagai ancaman, juga dipersepsikan demikian oleh Thailand, sehingga upaya mengatasi ancaman tersebut merupakan kepentingan/tujuan bersama. Jadi dua kepentingan Malaysia tersebut (internal dan eksternal) akan terwujud melalui kerjasama bilateral dengan Thailand. Beberapa hal yang turut mempengaruhi efektivitas dari kerjasama tersebut adalah: (a) Persepsi elit tentang penting-tidaknya kerjasama tersebut; (b) Hal ini menyangkut materi (isi pokok) kerjasama, rumittidaknya masalah yang hendak dipecahkan. Bisa jadi kerjasama menjadi tidak berfungsi karena pihak-pihak yang bekerja sama menemui jalan buntu dalam memecahkan masalah tersebut mengingat sangat kompleksnya permasalahan. Bisa juga dipengaruhi oleh kepentingan Nasional sendiri yang pencapaiannya memanfaatkan kerjasama tersebut, sehingga yang sering nampak dari “kerjasama” adalah penonjolan kepentingan sepihak. Di samping itu dipengaruhi pula oleh pergantian elit politik yang berperan dalam kerjasama; yakni menyangkut persepsi elit politik penggantinya terhadap tingkat urgensi dari kerjasama tersebut. Pada dasarnya, kerjasama Malaysia-Thailand ini dapat di

skemakan sebagai berikut:

20

ANCAMAN PKM (INTERNAL)

INPUT

PERSEPSI ELIT

KEPENTINGAN NAS.

KONVERSI

OUTPUT

ANCAMAN KELOMPOK KRIMINAL (EKSTERNAL) FeedBack

KERJASAMA

Selanjutnya dapat dikemukakan beberapa asumsi yaitu: a) Kegiatan terlarang dari partai Komunis Malaya (PKM) terus berlangsung dalam berbagai bentuk pada konteks upaya mencapai kepentingan; antara lain melalui peluang-peluang yang terdapat di perbatasan Malaysia-Thailand, dan aktivitas Kelompok Kriminal dari Thailand. b) Kelangsungan masalah-masalah di perbatasan Malaysia-Thailand itu dipandang oleh Malaysia sebagai ancaman keamanan

domestiknya. c) Malaysia akan terus berusaha menanggulangi masalah keamanan di sekitar kawasan perbatasan Malaysia-Thailand dalam konteks upaya pencapaian kepentingan; antara lain melalui peluangpeluang yang terdapat pada kerjasama Malaysia-Thailand. Kelangsungan usaha Malaysia melalui kerjasama bilateralnya dengan Thailand dapat diketahui dari berbagai tindakan/kebijakan luar negerinya.

21

E. Hipotesis Hipotesa yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bentuk kerjasama Pemerintah Malaysia dan Thailand adalah Operasi militer dan Civic Mission (action) sebagai upaya mengatasi masalah ancaman Komunis dan Kelompok Kriminal di perbatasan kedua Negara”. F. Metode Pengumpulan Data Pada penelitian ini digunakan metode deskriptif, di mana metode ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar masalah yang diteliti. Penggunaan metode deskriptif ini (juga dengan bantuan perspektif historis) dan digambarkan kedudukan dari masalah ancaman Partai Komunis Malaya (PKM) dengan kelompok kriminal Thailand maupun masalah kerjasama Malaysia-Thailand mengenai perbatasan antar kedua negara. Selanjutnya setelah dilihat dari segi-segi historis terhadap hal-hal tersebut, kemudian dianalisa hubungannya untuk mengetahui sejauh mana masalah eksplanan (ancaman Partai Komunis Malaya dan kelompok kriminal dari Thailand) dapat menjelaskan masalah

eksplanandum (kerjasama Malaysia-Thailand mengenai perbatasan antar kedua negara).

22

Disebabkan berbagai kesulitan untuk mendapatkan data primer, penelitian ini akan menitik beratkan pada pengumpulan data sekunder. Untuk itu digunakan studi kepustakaan (library research), yaitu

pengumpulan data tertulis atau dokumenter, baik yang bersifat mentah, belum diolah, maupun data yang telah mendapatkan interpretasi (menurut studi terdahulu). Antara lain, data itu dicari melalui berbagai perpustakaan, berupa terbitan-terbitan khusus, jurnal, buletin, surat kabar, majalah atau media informasi lainnya Meskipun indikasi dari tiap variabel itu dapat dikuantifikasikan, namun bagi penelitian ini relatif sangat terbatas. Artinya, belum mencapai perkiraan kausalitas seperti hubungan-hubungan antarvariabel yang “berbanding lurus” ataupun “berbanding terbalik”, misalnya melalui varian makin tinggi atau makin rendah (meningkat dan menurun) maupun nilai tetapnya (konstanta). Secara “subyektif” diakui bahwa kemungkinan yang akan ditempuh adalah evaluasi/interpretasi data tanpa akurasi matematik/statistik yang memadai. Namun tak sampai meniadakan arti kontribusi dari penelitian ini, yang tetap terbuka untuk diuji lebih lanjut. Ringkasnya, bagi keperluan penelitian ini digunakan metode pendekatan sistem (analisis sistemik). Yakni suatu cara pandang yang memperlakukan obyek penelitian ini sebagai kesatuan dari bagian-bagian yang secara fungsional terkait satu sama lain dalam ikatan

23

superordinatnya yang menunjukkan suatu gerak dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu 20. G. Sistematika Penulisan BAB I. Pendahuluan Bab ini berfungsi sebagai pendahuluan yang memuat segala sesuatu yang berkenaan dengan aturan-aturan dalam penyusunan skripsi, yaitu latar belakang penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, pembatasan masalah, perumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesis dan metode pengumpulan data. BAB II. Gerakan Komunis Di Sekitar Perbatasan MalaysiaThailand Bab ini memuat tentang Sejarah Komunis di Malaysia, Sejarah Komunis di Thailand, Gerakan Komunis di

Perbatasan Kedua negara, Keanggotaan serta sumber ekonominya selama periode yang di teliti. BAB III. Operasi Militer dan Civic Mission (action) Bab ini memuat tentang Pengertian tentang Operasi Militer, Operasi Militer Di Kedua Negara, Operasi Militer Sebagai Upaya Penanggulangan Ancaman, Pengertian Civic Mission

Rusadi Kartaprawira, Aplikasi Pendekatan Sistem dalam ilmu-ilmu Sosial, PT. Bunda Karya, Jakarta, 1987, hal. 5.

20

24

BAB. IV. Kerjasama Luar Negeri Malaysia-Thailand Bab ini memuat tentang upaya penanggulangan ancaman PKM, Upaya penanggulangan ancaman Kelompok Kriminal dari Thailand dan penanggulangan ancaman secara umum, Kerja sama Malaysia-Thailand mengenai Perbatasan Kedua Negara. BAB V. Kesimpulan Dan Saran Bab ini memuat kesimpulan-kesimpulan pokok dari hasil pembahasan masalah serta diajukan beberapa saran

sehubungan dengan kesimpulan tersebut.

25


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4599
posted:5/20/2009
language:Indonesian
pages:25