Tugas Perbandingan Hukum Perdata by Iskandar_Daulima

VIEWS: 7,565 PAGES: 5

More Info
									Universitas Ichsan Gorontalo 2010


Nama :         Iskandar Daulima

Nim    :       H.11.07.067

Kelas :        Karyawan B-6 (Kosnt Perdata)

Tugas :        Perbandingan Hukum Perdata



                                    4 Sistem Hukum

   1. Sistem Hukum Eropa Kontinental

Sistem ini biasa juga disebut dengan “Civil Law System” dimana hakim di ikat oleh undang –
undang ( hukum tertulis ). Dalam sistem ini kepastian hukumnya di jamin melalui bentuk
dan sifat tertulisnya undang – undang. Hakim tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya,
seperti yang berlaku pada sistem Common Law dengan asas preseden. Artinya, hakim –
hakim lain boleh mengikuti putusan hakim sebelumnya pada perkara yang sejenis, tetapi
bukan suatu keharusan yang mengikat. Di Indonesia, hal ini dapat dilihat dalam pasal 1917
KUHPerdata bahwa putusan pengadilan hanya mengikat para pihak, dan tidak mengikat
hakim lain.

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental adalah, bahwa hukum
memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan – peraturan yang
berbentuk undang – undang dan tersusun secara sistematis didalam kodifikasi atau
kompilasi tertentu. Hal ini semata – mata untuk menciptakan kepastian hukum. Dan
kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau pergaulan atau hubungan dalam
masyarakat diatur dengan peraturan – peraturan hukum yang tertulis.

Sumber hukum didalam sistem Eropa Kontinental meliputi: (1) undang – undang yang
dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif; (2) peraturan – peraturan yang dibuat
pegangan kekuasaan eksekutif berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang –
undang; dan (3) kebiasaan – kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh
masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang – undang.

Kodifikasi hukum menurut sistem ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk
mewujudkan kepastian hukum. Karena negara – negara yang menganut sistem ini akan
selalu berusaha menciptakan kodifikasi – kodifikasi hukum sebagai kebutuhan masyarakat.
Universitas Ichsan Gorontalo 2010




   2. Sistem Hukum Anglo Saxon

Sistem ini dikenal pula dengan istilah “Common Law” konsep negara hukum Anglo saxon
Rule of Law dipelopori oleh A.V Dicey(Inggris). Menekankan pada 3 tolak ukur yaitu: 1)
supremasi hukum (supremacy of law); 2) persamaan dihadapan hukum (equality before the
law); 3) konstitusi yang didasarkan atas hak – hak perorangan (the constitution based on
individual rights).

Sumber hukumnya sistem ini antara lain: (1) putusan – putusan pengadilan atau hakim
(judicial decision), yaitu hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang bertugas
menetapkan dan menafsirkan peraturan – peraturan hukum, tetapi juga membentuk
seluruh tata kehidupan dan menciptakan prinsip – prinsip hukum baru ( yurisprudensi ); (2)
kebiasaan – kebiasaan dan peraturan – peraturan tertulis Undang – Undang dan peraturan
administrasi negara. Sumber – sumber dalam sistem ini [putusan hakim, kebiasaan dan
peraturan administrasi] tidak tersusun secara sistematik dalam hirarki tertentu seperti
didalam sistem Eropa Kontinental.

Dengan demikian sistem ini lebih mengutamakan pada kebiasaan dan hukum adat dari
masyarakat. Sedangkan undang – undang hanya mengatur pokok – pokoknya saja dari
kehidupan masyarakat. Dengan adanya Common Law, kedudukan kebiasaan dalam
masyarakat lebih berperan, dan selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat
yang semakin maju.

   3. Sistem hukum Adat

Sistem ini terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan negara – negara Asia
lainnya seperti China, India, Pakistan, Jepang dan sebagainya.

Menurut C. Van Vollenhoven(1928), hukum adat adalah bahwa hukum Indonesia dan
kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat dan adat yang tidak dapat dipisahkan serta
hanya mungkin dibedakan dalam akibat – akibat hukumnya. Sementara menurut pendapat
Soekanto mengatakan bahwa hukum adat hakekatnya merupakan komplesitas adat – adat
yang tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sangsi dari
hukum dan mempunyai akibat hukum.

Berdasarkan pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adat adalah
sistem hukum yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang serta terpelihara karena
sesuai dengan kesadaran hhukum masyarakatnya. Sebagaimana dengan sifat hukum, maka
walaupun tidak tertulis tetap ditaati dan akan mendapatkan sangsi bagi siapa saja yang
melanggarnya.

Karena hukum adat sifatnya tidak tertulis, maka hukum adat senantiasa dapat
menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.
Universitas Ichsan Gorontalo 2010


Adapun yang berperan dalam melaksanakan sistem hukum adat ini adalah pemuka adat
sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan
masyarakat adat, untuk memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Sistem hukum adat bersumber pada peraturan – peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh
dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Dan hukum
adat itu mempunyai tipe tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang,
artinya untuk ketertiban hukumnya selalu diberikan penghormatan yang sangat besar bagi
kehendak suci nenek moyang itu.

Hukum adat yang merupakan pencerminan kehidupan masyarakat indonesia. Tetapi karena
masyarakat itu sendiri selalu berubah, dengan tipe yang mudah berubah dan elastis, maka
sejak penjajahan Belanda peraturan hukum adat banyak mengalami perubahan sebagai
akibat politik hukum yang ditanamkan oleh pemerintah Belanda, keadaan berlangsung
sampai Indonesia merdeka.

   4. Sistem hukum Islam

Hukum islam menurut Ismail Muhammad Syah, dkk., hakekatnya adalah seperangkat
peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Rasul tentang tingkah laku manusia mulallaf diakui
dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.

Dari pengertian tersebut terkandung 2 unsur yang terdapat dalam Hukum Islam, yaitu: (1)
berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul, yaitu seperangkat peraturan tersebut
digali(bersumber) dari dan berdasarkan kepada Wahyu Allah dan Sunnah Rasul, atau yang
biasa disebut dengan syari’at (syara dan fiqh); (2) tentang tingkah laku mukallaf, yaitu
bahwa hukum islam tersebut mengatur tindakan lahir dari manusia yang telah dikenai
hukum (umat islam).

Sistem hukum Islam bersumber kepada: (1) Al Qur’an, yaitu Kitab Suci kaum muslimin yang
turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril; (2) Sunnah Nabi, yaitu
cara hidup/tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW atau cerita – cerita (hadits) mengenai
Rasulullah SAW; (3) Ijma’, yaitu kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam cara
bekerja/berorganisasi; (4) Qiyas, yaitu analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan
antara dua kejadian.

Selain sumber hukum tersebut, dalam hukum islam terdapat beberapa macam
mazhab[aliran]. Namun yang diakui mempunyai otoritas tertinggi serta mempunyai
pengikut terbesar ada 4, yaitu: 1) Mazhab Hanafi, yaitu mazhab pengikut – pengikut Imam
Abu Hanifah[70 H-150H]; 2) Mazhab Maliki, yakni mazhab pengikut – pengikut Imam Maliki
ibn Anas [93 H – 179 H+; 3) Mazhab Syafi’I, yakni mazhab pengikut – pengikut imam
Mohammad Idris Al Syafi’I *150H – 204H]; dan 4) Mazhab Hanbali, yakni mazhab pengikut –
pengikut Imam Ahmad ibn Hanbal [164H – 241H].
Universitas Ichsan Gorontalo 2010


Agama Islam dengan sengaja diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi
Muhammad dengan maksud demi ketertiban, keamanan serta keselamatan umat manusia
dan semesta *rahmatal lil ‘alamin+. Karena itu dasar – dasar hukumnya mengatur mengenai
segi – segi pembangunan {moral-spiritual dan material}, politik, sosial ekonomi dan budaya
serta semua segi kehidupan disamping hukum – hukum pokok tentang kepercayaan,
kebaktian dan ibadah kepada Allah. Implikasi dari sumber – sumber hukum tersebut, sistem
Hukum Islam dalam “Hukum Fiqh” terdiri aatas dua hukum pokok yaitu:

   A. Hukum Rohaniah, atau ibadat yaitu cara – cara menjalankan ibadat kepada Allah
      [rukun islam], seperti sholat, puasa, zakat dan menunaikan haji;
   B. Hukum Duniawi, meliputi: (1) Mu ‘amalat : yaitu tatatertib hukum dan peraturan
      mengenai hubungan antar manusia [hablu minannas] dalam bidang jual beli, sewa-
      menyewa, perburuhan, hukum tanah, hukum perikatan, hak milik, hak kebendaan
      dan hubungan ekonomi pada umumnya; (2) Nikah: yaitu perkawinan dalam arti
      membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari syarat – syarat dan rukun – rukun, hak
      dan kewajiban, dasar – dasar perkawinan monogamy dan akibat – akibat hukum
      perkawinan; dan (3) Jinayat: yaitu hukum pidana yang meliputi ancaman hukuman
      terhadap hukum Allah dan tindak pidana kejahatan.

Sistem Hukum Islam ini menganut suatu keyakinan dari ajaran agama islam dengan
keimanan lahir batin secara individual. Bagi negara – negara yang menganut asas hukum
islam dalam bernegara melaksanakan peraturan – peraturan hukumnya secara taat sesuai
yang dianggap adil berdasarkan peraturan perundang – undangan negara yang dibuat dan
tidak bertentangan dengan ajaran islam. Walaupun demikian, adalah suatu kenyataan
bahwa tiada satupun ajaran hukum atau mazhab – mazhab pada abad sekarang ini yang
sepenuhnya berlaku sebagai hukum positif.

               Perbedaan sistem hukum Common Law dan Eropa Kontinental

   1. Dilihat dari sistem peraturannya
      a. Pada sistem hukum Common Law didominasi oleh hukum tidak tertulis atau
          hukum kebiasaan melalui putusan hakim, sedangkan pada sistem Eropa
          Kontinental didominasi oleh hukum tertulis[kodifikasi]
      b. Pada sistem Common Law tidak ada pemisahan yang tegas dan jelas antara
          hukum publik dengan hukum privat, sedangkan pada sistem Eropa Kontinental
          ada pemisahan secara tegas dan jelas antara hukum publik dan hukum privat.
   2. Perbedaan pada sistem peradilannya
      a. Pada sistem peradilan Common Law menggunakan juri yang memeriksa fakta
          kasusnya kemudian menetapkan kesalahan dan hakim hanya menerapkan
          hukum dan menjatuhkan putusan, sedangkan pada Eropa Kontinental tidak
          menggunakan juri sehingga tanggung jawab hakim adalah memeriksa fakta
          kasus, menentukan kesalahan, serta menerapkan hukumnya sekaligus
          menjatuhkan putusan.
Universitas Ichsan Gorontalo 2010


       b. Pada sistem peradilan Common Law hakim terikat pada putusan hakim
          sebelumnya dalam perkara sejenis melalui asas the binding force of precedent,
          sedangkan pada sistem peradilan Eropa Kontinental hakim tidak terikat atau
          tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam perkara sejenis.
       c. Pada sistem peradilan Common Law menganut pula asas “adversary system”
          yaitu pandangan bahwa didalam memeriksa peradilan selalu ada dua pihak yang
          saling bertentangan, baik dalam perkara perdata maupun pidana, sedangkan
          pada sistem peradilan Eropa Kontinental hanya dalam perkara perdata yang
          melihat adanya dua pihak yang bertentangan penggugat dan tergugat dan pada
          perkara pidana keberadaan terdakwa bukan sebagai pihak penentang.

								
To top