Docstoc

politik hukum

Document Sample
politik hukum Powered By Docstoc
					                                      BAB I


                                PENDAHULUAN




       Sejarah Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia dalam perjalanannya,

menunjukkan fungsi DPR dalam periode-periode pemerintahan-pemerintahan

sebelumnya masih terfokus hanya pada fungsi-fungsi pengawasan dan anggaran,

sementara fungsi legislasi selama periode tersebut lebih didominasi oleh pemerintah

(presiden). DPR hanya sebatas membahas usul undang-undang yang diajukan oleh

presiden. Hampir tidak ada undang-undang yang merupakan usul inisiatif dari DPR.

Dalam struktur kenegaraan, hal ini sangat tidak layak jika suatu institusi pelaksana

undang-undang terlalu mendominasi pembuatan undang-undang yang merupakan

acuan dan dasar pemerintah melakukan tugas dan wewenang kenegaraannya tersebut.

       Keseluruhan sistem hukum nasional harus bekerja berdasarkan cita-cita

bangsa, tujuan negara, cita hukum dan penuntut yang terkandung di dalam

Pembukaan UUD 1945, artinya tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan

dengan hal-hal tersebut di atas. Hukum sebagai suatu sistem hukum mencakup

dimensi yang luas oleh Friedmann disarikan ke dalam tiga unsur besar yaitu substansi

atau isi hukum (sunstance), struktur hukum (structure) dan budaya hukum (culture).1

Untuk mengerjakan pembangunan sistem hukum GBHN kita pada era orde baru

mengembangkan sistem hukum ke dalam empat unsur yakni materi hukum, aparat
penegak hukum, sarana dan prasarana hukum, dan budaya hukum, sedangkan

Sunaryati Hartono, mengurai lagi menjadi 12 unsur atau subsistem. Tidak ada yang

salah dari perbedaan jumlah unsur itu, sebab unsur sistem hukum itu memang sangat

banyak subsistemnya sehingga setiap sistem dapat diurai lagi ke dalam subsistem-

subsistem yang lebih rinci.

       Sebenarnya kalau kita ingin membicarakan pembangunan sistem hukum

melalui politik hukum cakupannya dapat menjangkau semua subsistem dan sistem

hukum yang luas itu. Tetapi pada umumnya pembicaraan tentang politik hukum lebih

banyak terfokus pada materi hukum atau pada arah tentang substansi dan isi hukum

apa saja yang digariskan untuk dibuat, sehingga kalau berbicara politik hukum kita

sering menyederhanakan pada daftar rencana materi hukum yang akan dibuat. Ini pun

tidak salah karena memang materi hukumlah yang sangat panting di dalam sistem

hukum dan politik hukum.

       Politik hukum yang menyangkut rencana pembangunan materi hukum di

Indonesia pada saat ini termuat di dalam program legislasi nasional (Prolegnas),

artinya kalau kita ingin mengetahui pemetaan atau potret rencana tentang hukum-

hukum apa yang akan dibuat dalam periode tertentu sebagai politik hukum maka kita

dapat melihatnya dari prolegnas tersebut. Prolegnas ini disusun oleh DPR bersama

Pemerintah yang dalam penyusunannya dikordinasikan oleh DPR. Bahwa DPR yang

mengkoordinasikan penyusunan prolegnas ini merupakan konsekuensi logis dari hasil

amandemen pertama UUD 1945 yang mengeser penjuru atau titik berat pembentukan

Undang-Undang dari pemeirntah ke DPR. Seperti diketahui bahwa Pasal 20 ayat (1)
UUD 1945 hasil amandemen pertama berbunyi, “Dewan Perwakilan Rakyat

memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.

       Bahwa prolegnas merupakan wadah politik hukum (untuk jangka waktu

tertentu) dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dalam Pasal 15 ayat (1)

mengariskan bahwa, “perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam satu

program legislasi nasional”. Sedangkan untuk setiap daerah, sesuai dengan Pasal 15

ayat (2), digariskan juga untuk membuat program legislasi daerah (Prolegda) agar

tercipta konsistensi antar berbagai peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat

sampai ke daerah. Kemudian dari prolegnas inilah kita dapat melihat setiap jenis

undang-undang yang akan dibuat untuk jangka waktu tertentu sebagai politik hukum.

Namun harus diingat bahwa menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

prolegnas bukan hanya terkait dengan materi atau rencana pembentukan peraturan

perundang-undangan melainkan lebih dari itu, prolegnas juga merupakan instrumen

yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan,

penuntut dan cita hukum yang mendasarinya kedudukan Prolegnas sebagai instrumen

perencanaan hukum itu tertuang di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2004 yang berbunyi, “Program Legislasi Nasional adalah instrumen

perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana,

terpadu dan sistematis”.

       Dengan demikian Prolegnas dapat dilihat baik sebagai isi atau materi hukum

yang akan dibuat maupun sebagia instrumen mekanisme perencanaan hukum.

Sebagai isi hukum Prolegnas memuat daftar rencana materi-materi hukum atau RUU
yang akan dibentuk dalam periode tertentu guna meraih tahap tertentu pencapaian

cita-cita bangsa dan tujuan negara, sedangkan sebagai instrumen perencanaan hukum

Prolegnas menentukan cara dan prosedur yang harus ditempuh agar pembentukan

hukum (peraturan perundang-undangan) itu tidak keluar dari landasan dan arah

konstitusionalnya. Dengan demikian Prolegnas merupakan potret politik hukum

nasional yang memuat tentang rencana materi dan sekaligus merupakan instrumen

(mekanisme) pembuat hukum. Sebagai materi hukum Prolegnas dapat dipandang

sebagai potret rencana isi atau substansi hukum, sedangkan instrumen Prolegnas

dapat dipandang sebagai pengawal agar pembuatan hukum itu benar.

Berdasankan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka

permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah: “Fungsi Konstitusi dalam

Pembangunan     Struktur    Hukum     dilihat   dari   segi   Politik   Hukum”.
                                      BAB II

                                 PEMBAHASAN



       Sesudah tumbangnya rezim orde baru yang disusul hadirnya sebuah

pemerintahan baru melalui sebuah pemilihan yang demokratis, tuntutan pembaruan

manajemen produksi hukumpun merupakan conditio sine quanon. Seiring dengan

reformasi hukum yang diawali dengan amandemen UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, yang mengamanatkan perubahan kelembagaan ketatanegaraan sesuai

dengan fungsi dan tugas-tugas lembaga negara, Presiden beserta peserta kabinetnya

sebagai pemegang kekuasaan eksekutif merupakan pihak yang mengemban amanat

untuk melaksanakan pemerintahan, DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif

adalah lembaga yang merupakan representasi dari perwakilan rakyat pengemban

tugas legislasi dan pengawasan serta Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

sebagai pemegang kekuasaan yudikatif mengemban tugas melaksanakan kekuasaan

kehakiman bagi juga tugas-tugas lembaga negara lain, juga dilakukan dalam rangka

mengemban proses check and balance yang seimbang.

       Perubahan produksi hukum dalam proses legislasi nasional merupakan

langkah strategis untuk mewujudkan amanah reformasi, yakni tegaknya supremasi

hukum yang didasarkan pada nilai filosofis yang berorientasi pada kebenaran dan

keadilan, nilai sosial yang berorientasi pada tata nilai yang berlaku dan bermanfaat

bagi masyarakat, serta nilai yuridis, yang bertumpu pada ketentuan perundang-

undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum.
        Untuk mewujudkan produk hukum yang sesuai dengan filosofis, sosial dan

yuridis tersebut, maka proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus

dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2004, telah ditentukan bahwa pembentukan peraturan

perundang-undangan didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik sebagai berikut:

1.   Kejelasan tujuan;

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

4. Dapat dilaksanakan;

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

6. Kejelasan rumusan;

7. Keterbukaan.

Asas-asas tersebut, jika dikaitkan dengan sebelas asas pembentukan perundang-

undangan menurut Van der Villes maka asas-asas pembentukan peraturan perundang-

undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah merupakan

perasaan dari kesebelas asas menurut Van der Villes dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan sepanjang telah

mengacu dan sesuai dengan asas-asas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, maka produknya sudah dipastikan
merupakan     produk      hukum    yang    baik   sesuai   dengan   kriteria   yang

diharapkan/dikehendaki.

        Untuk memperluas dan melengkapi pemahaman mengenai asas-asas

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maka berikut ini diuraikan

kesebelas asas menurut Van der Villes:

1.   Asas tujuan atau sasaran yang jelas

        Setiap undang-undang harus mencerminkan secara jelas tujuan atau sasaran

yang hendak dicapai. Tujuan tersebut adalah kebijakan-kebijakan umum dan khusus

yang ada dalam bidang yang diatur, baik sekarang maupun untuk masa yang akan

mendatang. Termasuk di dalam pengertian ini adalah akibat (seperti beban

masyarakat atau negara) yang akan ditimbulkan oleh undang-undang itu.

2. Asas organ yang tepat

        Undang-undang harus dibuat oleh organ yang tepat, dalam arti memang

berwenang untuk itu. Di sini terkait masalah hubungan kesesuaian antara materi

muatan undang-undang dan bentuk formal undang-undang.

3. Asas Keperluan

        Undang-undang harus berdasarkan keperluan. Undang-undang bukan satu-

satunya instrumen dalam melaksanakan suatu kebijakan atau memecahkan masalah,

sehingga masih terbuka kemungkinan digunakan instrumen lain yang lebih efisien

dan efektif. Suatu undang-undang diperlukan, misalnya jika dengan instrumen lain

dipertimbangkan akan menimbulkan beban lebih besar atau membatasi hak-hak

warga yang bersifat mendasar.

4. Asas dapat dilaksanakan
          Undang-undang      dibuat    dengan      memperhitungkan     kemungkinan

pelaksanaannya. Suatu undang-undang menjadi tidak mungkin dilaksanakan jika

menimbulkan reaksi keras (penolakan) dari sebagian besar masyarakat atau

menciptakan beban terlalu berat bagi pemerintah.

5. Asas konsensus

        Undang-undang adalah produk kesepakatan dari berbagai unsur masyarakat

dari konteks ini, diartikan bahwa undang-undang itu harus responsif, yakni

mengakomodasikan seluas mungkin masukan-masukan dari semua komponen

masyarakat.

6. Asas keutuhan

        Undang-undang harus mencerminkan satu kebulatan utuh yang berisi segala

aspek yang diperlukan pada saat pelaksanaannya. Pendekatan sistematis dalam

pembentukan undang-undang menjadi titik berat asas ini. Dengan demikian tidak

akan menjadi kontradiksi antara ketentuan-ketentuan dalam undang-undang itu, atau

kontradiksi dengan undang-undang lain yang lebih tinggi atau yang sejajar.

7. Asas kejelasan terminologi dan sistematika

        Kejelasan suatu undang-undang dilakukan dengan berbagai cara misalnya

dengan membuat penjelasan, pemilihan dengan kata yang tepat dan mempertahankan

konsistensi peristilahan.

8. Asas dapat dikenali

       Setiap undang-undang pada dasarnya harus dapat diketahui secara wajar oleh

yang berkepentingan. Asas ini dilaksanakan dengan cara-cara seperti pengundangan

atau publikasi lainnya.
9. Asas persamaan di depan hukum

         Undang-undang tidak boleh memuat ketentuan yang memungkinkan

perbedaan perlakuan secara sewenang-wenang. Perbedaan perlakuan hanya

dibenarkan kalau dilakukan demi kepentingan orang atau kelompok yang dibedakan

(positive discrimination).

10. Asas kepastian hukum

        Undang-undang harus menjamin kepastian hukum. kepastian ini dapat

diperoleh dengan beberapa cara, misalnya (1) peraturan itu harus dirumuskan dengan

jelas dan tepat, (2) perubahannya harus mempertimbangkan dengan baik kepentingan

orang yang terkena pengaturan peralihan yang cukup dan memadai.

11. Asas memperhatikan keadaan individu dalam pelaksanaan hukum

       Pada saat pembuatannya harus diperhitungkan keadaan-keadaan khusus yang

mungkin dihadapi dalam pelaksanaannya. Untuk mengantisipasi khusus tersebut,

dalam undang-undang itu dapat ditentukan: (1) pemberian kewenangan kepada aparat

administrasi negara untuk membuat keputusan dalam menghadapi keadaan-keadaan

khusus tadi. (2) pemberian kemungkinan kepada aparat administrasi negara

menyimpang ketentuan yang ada di dalam menghadapi keadaan-keadaan khusus, dan

(3) perlindungan hukum terhadap tindakan aparat administrasi negara yang akan

mempunyai akibat langsung terhadap kedudukan hukum dari pihak-pihak yang

berkepentingan.

       Kemudian perlu juga diketahui fungsi dari konstitusi itu sendiri agar kita tahu

apa peranan konstitusi dalam pembangunan struktur hukum dilihat dari segi politik

hukum. Berikut adalah fungsi konstitusi:
          1. Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi

             konstitusionalisme;

          2. Memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah;

          3. Sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang

             kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam

             sistem monarki) kepada organ-organ kekuasaan negara;

Fungsi konstitusi dalam suatu negara antaralain: Menentukan pembatasan terhadap

kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme; Memberikan legitimasi terhadap

kekuasaan pemerintah; Sebagai instrumnen untuk mengalihkan kewenangan dari

pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem

monarki) kepada organ-organ kekuasaan negara;

Menurut Jimly Assiddiqie mnyebutkan bahwa Konstitusi memiliki fungsi yang

diperinci sebagai berikut:

1)         Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara;

2)         Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara;

3)          Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara dengan warga

negara;

4)          Fungsi pemberi atau sumber ligitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun

kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara;

5)          Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang

asli kepada organ negara;
6)          Fungsi simbolik sebagai pemersatu (symbol of unity), sebagai rujukan

identitas dan keagungan kebangsaan (identity of nation), serta sebagai centre of

ceremony;

7)          Fungsi sebagai pengendalian masyarakat (social control), baik dalam arti

sempit hanya dibidang politik, maupun dalam arti luas menyangkut bidang sosial dan

ekonomi;

8)          Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat (social

engineering atau social reform).



         Dalam pelaksanaannya sudah barang tentu kita juga harus mengetahui apa itu

politik hukum, berikut penjabarannya secara singkat:

         Salah satu pengertian politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan

resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru

maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.

Pengertian itu mengungkapkan adanya pokok-pokok penting dalam politik hukum,

dimana memberikan suatu arti yang esensial dalam pembentukan hukum. Pokok-

pokok itu diantaranya: tujuan apa yang hendak dicapai, metode yang tepat yang akan

digunakan, waktu dilaksanakan, dan perumusan hukum yang bagaimana supaya

tujuan                                negara                                tercapai.

Pengertian-pengertian politik hukum, menempatkan hukum sebagai sarana untuk

mencapai tujuan negara. Artinya hukum yang diberlakukan dipergunakan sebagai alat

oleh negara untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, politik hukum juga dijadikan

alat untuk membentuk hukum; baik dalam rangka menciptakan hukum yang baru,
maupun mengganti dan/atau merubah hukum yang lama. Hukum yang dibentuk

tersebut kemudian secara politis diakui dan diberlakukan kepada masyarakat. Dengan

demikian, politik hukum yang oleh Sudarto diartikan sebagai upaya untuk

mewujudkan peraturan-peraturan baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada

suatu waktu, menjadikan politik hukum sebuah langkah bagi pemerintah untuk

membentuk sistem hukum demi mencapai tujuan negara.

          Politik hukum di Indonesia sendiri memiliki dua sifat, yakni : (a) sifat

permanen atau jangka panjang, dimana sifat ini merupakan prinsip-prinsip yang

termuat dalam UUD, yang selanjutnya berlaku sebagai politik hukum; (b) sifat

periodik, dimana politik hukum dibuat pada situasi dan kondisi pada periode tertentu,

yang dimaksudkan untuk memberlakukan atau mencabut hukum tertentu. Hal inilah

yang kemudian menarik untuk dilihat dan diteliti. Politik hukum lebih bersikap

formal pada kebijakan resmi, sedangkan studi politik hukum mencakup kebijakan

resmi dan kaitannya dengan hal-hal yang lainnya. Sebagai sebuah studi terhadap

perkembangan politik hukum, maka studi politik hukum memiliki cakupan tertentu,

yakni :

a)    Kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan dan

hukum yang tidak diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara;

b)    Latar belakang lahirnya sebuah produk hukum;

c)    Penegakan hukum pada kenyataannya di lapangan.

2.    Politik Hukum sebuah Urgensitas

     Politik dan hukum dalam konteks ilmu sosial dan humaniora adalah variabel-

variabel yang memiliki keterkaitan erat dalam sebuah hubungan kausalitas yang
masing-masing memberikan pengaruh. Secara konseptual, keduanya memiliki

kekuatan untuk saling mempengaruhi. Dengan demikian bilamana politik dan hukum

dipisahkan dan berdiri sendiri, maka keduanya tidak memiliki arti bagi pemakainya.

Dalam melihat hubungan di antara keduanya, maka akan muncul banyak asumsi yang

digunakan demi medapatkan visi tertentu. Asumsi-asumsi yang muncul adalah

asumsi-asumsi yang menempatkan politik dan hukum sebagai variabel yang saling

bertumbukan.

    Munculnya asumsi-asumsi dilatarbelakangi oleh pengenaan das sollen dan das

sein dalam melihat politik dan hukum. Apabila menggunakan pemikiran yang

berlandaskan pada analisis das sollen maka hukum akan menjadi dominan atas

politik. Sementara itu, jika berlandaskan pada das sein maka yang terjadi adalah

hukum didominasi oleh politik. Karena hukum dan politik adalah variabel, maka

dengan landasan yang demikian, maka kedudukan sebagai independent variable dan

dependent variable akan sangat ditentukan olehnya. Pada kerangka yang lain, das

sollen-das sein menjadi perspektif-perspektif untuk memandang politik dan hukum,

yang terbagi atas beberapa pendapat, diantaranya :

• Hukum determinan atas politik

Artinya bahwa sudut pandang yang dipakai adalah melihat hukum sebagai undang-

undang, sehingga asumsinya adalah politik merupakan produk hukum. Alasannya

adalah hukum menjadi dominan atas politik. Disinilah politik menjadi variabel yang

terpengaruh    (dependent    variable)   oleh    hukum   (independent   variable).

Perspektif yang dipakai dalam melihat asumsi ini adalah perspektif das sollen
(keharusan), dimana berpegang teguh pada hukum harus merupakan pedoman dalam

segala tingkat hubungan anggota masyarakat termasuk dalam kegiatan politik.

• Politik determinan atas hukum

        Artinya bahwa politik dilihat sebagai kekuasaan yang mempengaruhi

terbentuknya hukum, sehingga diasumsikan bahwa hukum adalah sebagai produk

politik. Karena dominasi kekuasaan, hukum menjadi produk politik., hukum menjadi

produk politik. Disinilah hukum menjadi variabel yang terpengaruh (dependent

variable) oleh politik (independent variable).

        Dalam asumsi ini yang dipakai adalah perspektif das sein dimana para

penganut paham empiris memandang bahwa secara realistis, politik sangat

mempengaruhi produk hukum, tidak hanya pada konteks pembuatannya saja, namun

juga sampai pada kenyataan-kenyataan empirisnya. Kegiatan pembuatan undang-

undang dalam kenyataannya lebih kental dengan pembuatan keputusan-keputusan

politis yang kemudian dibakukan dalam bentuk undang-undang.

• Politik dan hukum determinasinya seimbang

        Dalam pendapat ini, kedudukan hukum dan politik sebagai subsistem

kemasyarakatan berada pada posisi yang derajatnya seimbang antara satu dengan

yang lainnya. Artinya adalah meskipun hukum merupakan produk keputusan politik,

namun begitu hukum diberlakukan maka semua kegiatan politik harus tunduk pada

hukum tersebut.

        Di dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora, kebenaran yang ada adalah

kebenaran relatif. Artinya bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak yang ditemukan

secara ilmiah dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Kedua asumsi di atas,
menemukan tujuannya masing-masing. Asumsi pertama politik adalah produk

hukum, bukanlah kesimpulan yang salah mengingat landasan asumsi yang

dipergunakan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Demikian sebaliknya,

bilamana hukum merupakan produk politik, maka secara ilmiah kesimpulan itu dapat

dipertanggungjawabkan                                                           pula.

Studi politik hukum merupakan sebuah studi yang masih diperdebatkan letaknya

secara ilmiah. Politik hukum dianggap sebagian orang sebagai bagian dari ilmu

hukum, sementara ada yang menganggap sebagai bagian dari ilmu politik. Sebagai

bagian dari ilmu hukum, politik berakar dari filsafat. Politik kemudian menghasilkan

berbagai produk hukum (hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, dan lain

sebagainya), yang kemudian mengisi kehidupan masyarakat.

       Studi politik hukum di Indonesia, terkait erat dengan pengertian atau definisi

politik hukum. Akan tetapi ada perlunya untuk memperhatikan kesamaan-kesamaan

substantif antar berbagai pengertian yang ada. Umumnya politik hukum mencakup

proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang mana yang sifat dan arahnya hukum

akan dibangun dan ditegakkan. Secara khusus, studi politik hukum di Indonesia

cenderung pada pengertian politik hukum sebagai legal policy yang akan dan telah

dilaksanakan secara nasional di Indonesia, yang meliputi : (1) pembangunan hukum

yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat

sesuai dengan kebutuhan; dan (2) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada

termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

3.   Hukum sebagai Produk Politik
    Mahfud MD dalam bukunya ini, menggunakan asumsi bahwa hukum merupakan

produk politik. Hal ini berarti bahwa politik sebagai independent variable menjadi

variabel yang berpengaruh bagi terbentuknya hukum, dimana hukum diletakkan

sebagai dependent variable. Hukum dalam tulisannya Mahfud tersebut adalah

merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk secara politis. Realitas

bahwa hukum di Indonesia tergantung atas politik yang berkembang, yakni politik

determinan atas hukum, dapat dilihat dari kehendak-kehendak politik yang saling

berinteraksi dan bersaing satu dengan yang lainnya, kemudian mengkristalisasi

membentuk    peraturan-peraturan   yang abstrak    (pasal-pasal   yang   imperatif).

Pernyataan bahwa hukum merupakan produk politik dikarenakan di Indonesia

peraturan perundangan merupakan hasil dari kontestasi kepentingan dan aspirasi

politik dari pihak-pihak yang secara bersama-sama membentuk undang-undang.

Undang-undang yang terbentuk merupakan hasil dari upaya akomodasi dari kekuatan

politik dan aspirasi politik. Maka dengan demikian hukum sendiri adalah produk

politik.

    Sebenarnya bukan hanya hukum dalam arti undang-undang yang merupakan

produk politik, tetapi juga hukum yang mencakup konstitusi atau undang-undang

dasar. Dalam kerangka keluasan arti hukum tersebut, nampak bahwa konstitusi

merupakan resultante yang sesuai dengan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan

budaya pada saat pembuatannya. Inilah kemudian yang dikenal dengan konfigurasi

politik, sosial, ekonomi, dan budaya, yang mempengaruhi pembentukan hukum.

Konsentrasi pada „hukum sebagai produk politik‟ mengesampingkan konfigurasi-

konfigurasi yang lain, sebab asumsi yang dipakai menyatakan bahwa hukum
merupakan produk dari perkembangan politik. Lebih tegas lagi dinyatakan bahwa

dalam suatu keadaan politik yang menimbulkan pemerintahan dan hukum baru, dapat

sah menjadi pemerintah dan konstitusi baru bila pemerintah tersebut secara politik

bisa mempertahankan dan memberlakukannya.

     Determinasi politik terhadap hukum menyebabkan politik menjadi independent

variable yang dibedakan menjadi politik yang otoriter dan politik yang demokratis.

Sementara hukum yang berkedudukan sebagai dependent variable dibedakan menjadi

hukum yang ortodoks dan hukum yang responsif.



4.    Konfigurasi Politik

     Dalam perkembangan politik dikenal dengan adanya konfigurasi politik.

Konfigurasi politik dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni; peranan lembaga

perwakilan rakyat, peranan media dan pers, serta peranan eksekutif. Adapun

dinamisasi indikator tersebut menyebabkan hukum menjadi salah satu produk bagi

perkembangan konfigurasi politik itu sendiri. Yang dimaksud dengan konfigurasi

politik adalah susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi

atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yakni konfigurasi politik yang

otoriter dan konfigurasi politik yang demokratis. Pada kenyataannya, konfigurasi

politik ini sangat tergantung pada penyelenggaraan negara, baik demokratis maupun

yang otoriter. Hal ini karena beragamnya variasi pelaksanaan demokratisasi dan

otoriterisme, bahwa secara teoritis yang demokrasi tidak selalu murni dilaksanakan,

ataupun yang otoriter juga tidak selalu murni otoriter.

a.    Konfigurasi politik demokratis
Yakni susunan sistem politik yang membuka kesempatan/peluang bagi partisipasi

rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. Demokratis

dalam pengertian ini adalah demokratis dimana ada pembatasan-pembatasan

kewenangan pemerintah untuk melindungi individu dan kelompok melalui tata cara

pergantian pemimpin secara berkala, tertib, dan damai yang diselenggarakan dengan

menggunakan efektivitas alat-alat perwakilan rakyat. Selain itu, nampak adanya

toleransi terhadap sikap oposisi, tuntutan akan fleksibilitas, dan kegiatan-kegiatan

eksperimental di bidang politik. Kemudian, demokrasi juga menekankan pada

penghargaan       terhadap   kaum    minoritas,   dimana    partisipasi   mereka      tidak

didiskriminasi.

        Dalam konfigurasi politik demokratis, dapat ditemukan bahwa kedudukan

parpol dan parlemen sangat menentukan kebijakan negara. Selain itu lembaga

eksekutif (pemerintah) memiliki posisi yang tidak berpihak, sehingga pers dapat

terselenggara secara bebas, sensor yang akomodatif, serta anti pembredelan.

b.   Konfigurasi politik otoriter

        Yakni susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan

sangat aktif serta mengambil hampir semua inisiatif dalam membuat kebijaksanaan

negara. Dalam konteks ini, negara mendorong untuk memaksakan persatuan,

penyamaan persepsi (dengan menghilangkan oposisi), dengan percaya diri

menjalankan       kebijaksanaan     pemerintah    tanpa    mendengar      kritikan,    dan

mempertahankan status quo (elite tertentu). Untuk melaksanakan itu semua, negara

menyusupkan        doktrin-doktri   pembenaran    atas    tindakan   negara    (termasuk

kehendaknya sendiri) demi tujuan-tujuan tertentu yang diasumsikan sebagai sejarah.
Akibatnya, muncul perilaku-perilaku untuk menghilangkan perbedaan pendapat,

kritik, dan mengusahakan suatu ide mengenai masyarakat sosial yang homogen dan

seragam.

        Dalam konfigurasi ini, partai politik dan parlemen seringkali berada dalam

kontrol pemerintah, sehingga menjadi susah bergerak. Intervensi-intervensi

pemerintah menyebabkan pers tidak berkembang sesuai dengan asas-asas kebebasan

media, dan penuh dengan ancaman-ancaman sensor.

5.    Karakter Produk Hukum

     Dalam studi politik hukum yang dituangkan oleh Mahfud, maka dapat ditarik

sebuah keadaan dimana hipotesa awal yang digunakan adalah konfigurasi politik

diasumsikan sebagai independent variable dan karakter produk huku sebagai

dependent variable. Berdasarkan pembahasan di atas, serta dampak dari pengaruh

konfigurasi politik dalam upaya pembentukan hukum, maka produk hukum yang

dihasilkan terdiri dari dua karakter, yaitu :

responsif/populistik:

- Definisi: hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan

masyarakat

- Proses pembuatan mengikutsertakan masyarakat (sebanyak-banyaknya) yang

diwakili   melalui    individu-individu,    atau   kelompok-kelompok   sosial   dalam

masyarakat

- Aspiratif : memuat materi-materi yang umumnya sesuai dengan keinginan dan

kehendak masyarakat
-         Limitative : artinya bahwa peluang untuk menafsirkan suatu materi sangat

dibatasi karena kedetailan isi dan tujuannya (peraturan pelaksana hanya bersifat

teknis)

konservatif/ortodoks/elitis

-         Produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik,

keinginan pemerintah, dan menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program Negara

-         pembuatannya didominasi oleh elite-elite politik tertentu, atau lembaga negara

terutama oleh pemegang kekuasaan eksekutif

-          Positivis-instrumentalis   :   substansinya   memuat   materi-materi    demi

mewujudkan keinginan dan kepentingan program pemerintah saja

-         Open interpretative : peluang untuk ditafsirkan sangat terbuka, karena isi

hukumnya singkat, hanya pokok-pokoknya saja sehingga cenderung dijadikan alat

untuk mengatur sesuai visi dan misinya sendiri




BAB III

KESIMPULAN

Dari permasalahan di atas, maka di sini penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan

yakni,

1.   Bahwa konstitusi merupakan wujud cita hukum masyarakat suatu negara dalam

mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

2.   Bahwa Konstitusi merupakan pegangan penguasa sebagai pemegang kedaulatan

rakyat untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan
3.      Bahwa dalam menerapkan konstitusi tersebut dibutuhkan sebuah struktur

hukum sebagai kliasifikasi dan hierarki terhadap keberadaan produk hukum di suatu

negara.

4.     Bahwa guna penegakan dan konsistensi terhadap pelaksanaan produk hukum

yang      merupakan   perwujudan    dari   penerapan   suatu   kosntitusi   perlu

keberadaan/adanya politik hukum.




DAFTAR PUSTAKA



A.     Buku-buku

Appeldoorn, LJ. van, Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan Supomo), (Jakarta:

Pradnya Paramitha), cet. Ke-18, 1981, hlm. 390

Tambunan, A.S.S., Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945, (Jakarta: Puporis

Publishers, 2002), hlm. 9

D, Moh. Mahfud M, Politik Hukum di Indonesia, Cet. Kedua, (Jakarta: LP3ES,

2001). Lihat referensi aslinya dalam Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Politik

Hukum Nasional”, makalah pada Kerja latihan bantuan Hukum, LBH, Surabaya,

September 1985.
Juwono, Hikmahanto, “Politik Hukum Undang-undang Bidang ekonomi di

Indonesia”. Hand Out kuliah Kebijakan Pembangunan Hukum Program Doktor (S3)

UII.

Nasution, Mirza. NEGARA DAN KONSTITUSI. 2004 ( diakses lewat internet)

http://www.prince-mienu.blogspot.com

Situs Resmi Universitas Wisnu Wardhana Malang

http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=40&It

emid=1

Blog Setyo Pamungkas

http://setyopamungkas.wordpress.com/2010/01/20/politik-hukum/

B.     Artikel

Radhie, Teuku Muhammad dalam majalah PRISMA, no. 6 tahun keI-II, Desember

1973, hlm. 4.

Attamimi, A. Hamid S. Mekanisme Proses Perundang – Undangan. Makalah

disampaikan pada Lokakarya Penyusunan Program Legislatif. Jakarta: Badan

Pembinaan Hukum Nasional (1977).

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:5512
posted:11/7/2010
language:Indonesian
pages:22