Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010

BAPPENAS File Presentasi ini bisa didownload di http://www.ziddu.com/download/4766478/2009_021_Batam_Makassar.pdf.html www.dadangsolihin.com 2 Materi • • • • • Penyusunan RKP 2010 P Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Kegagalan Perencanaan Perwakilan Rakyat y www.dadangsolihin.com 3 www.dadangsolihin.com 4 Dasar Penyusunan RKP 2010 dalam Proses Pembangunan UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025, Ps 5: 1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir p pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah y j y j (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya. 2) RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya. b ik www.dadangsolihin.com 6 Alur Perumusan Tema dan Prioritas RKP 2010 KONDISI SAAT INI • Pencapaian Pembangunan • Masalah dan Tantangan Kondisi Saat Ini • Perekonomian mengalami k P k i l i kemajuan, namun akhir-akhir i i j khi khi ini mengalami tekanan akibat krisis ekonomi global yang terjadi sejak pertengahan tahun 2007. Dampak dari krisis ekonomi global yang harus diantisipasi adalah kemungkinan meningkatnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin, meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini miskin menurun. TEMA PEMBANGUNAN 2010 PRIORITAS PEMBANGUNAN • Visi Misi Presiden yang telah dituangkan dalam RPJMN g 2010 – 2014 Belum tersusun Arah Pembangunan RPJMN-2 dalam RPJPN 2005-2025 www.dadangsolihin.com 7 www.dadangsolihin.com 8 Pencapaian Pembangunan • • Agenda pelaksanaan aman d damai serta pelaksanaan adil dan A d l k dan d i l k dil d demokratis sudah menunjukan hasil yang menggembirakan Masih terdapat beberapa kendala dalam upaya p p p p y pencapaiannya p y khususnya terkait agenda peningkatan kesejahteraan, disebabkan oleh perkembangan kondisi perekonomian dunia yang kurang kondusif. kondusif Tema RKP 2010 T Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat www.dadangsolihin.com 9 www.dadangsolihin.com 10 Prioritas Pembangunan Prioritas 1 Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan j y , Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum serta Hukum, Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional Pemulihan ekonomi yang did k P lih k i didukung oleh P b l h Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim www.dadangsolihin.com 11 Prioritas 1: PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SERTA RAKYAT, PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL. Pengurangan Kemiskinan: Fokus 1 Perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Fokus 2 Peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat; Fokus 3 Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan koordinasi penanggulangan k i ki l kemiskinan; Fokus 4 Penanganan dampak krisis (ekonomi) terhadap kemiskinan; Sistem Perlindungan Sosial: Fokus 5 Penataan dan pelaksanaan kelembagaan dalam pelaksanaan jaminan sosial; Fokus 6 Peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan kecil melalui penguatan kelembagaan. www.dadangsolihin.com 12 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas P i it 4 Prioritas 5 Pendidikan: Fokus 1 Prioritas 2: PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; Peningkatan k P i k t akses, kualitas, d relevansi pendidikan menengah d ti k lit dan l i didik h dan tinggi; i Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan nonformal; peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik; Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; Percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat p g penyakit; ; dan pengendalian p y Peningkatan ketersediaan dan mutu obat dan tenaga kesehatan; Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan; Prioritas 3: PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI DAN HUKUM, SERTA , PEMANTAPAN DEMOKRASI DAN KEAMANAN NASIONAL Reformasi Birokrasi: Fokus 1 Peningkatan kualitas pelayanan publik; Fokus 2 Peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS; Fokus 3 Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas; Fokus 4 Penguatan kapasitas pemerintah daerah; Pemantapan Hukum: Fokus 5 Pemantapan harmonisasi peraturan perundang-undangan; Fokus 6 Pemantapan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas penanganan perkara korupsi; k i Fokus 7 Pemantapan desentralisasi, peningkatan kualitas hubungan pusat daerah, dan antardaerah; Pemantapan Demokrasi: p Fokus 8 Peningkatan efektifitas pelaksanaan organisasi masyarakat sipil, dan partai politik; Fokus 9 Pelaksanaan keterbukaan informasi publik; Keamanan Nasional: Fokus 10 Penguatan wilayah perbatasan; Fokus 11 Peningkatan kemampuan pertahanan dan industri strategis pertahanan; Fokus 12 Peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat; g penggalangan keamanan nasional. g Fokus 13 Peningkatan p gg www.dadangsolihin.com 14 Fokus F k 2 Fokus 3 Fokus 4 Kesehatan: Fokus 5 Fokus 6 Fokus 7 Fokus 8 Keluarga Berencana: Fokus 9 Pemantapan revitalisasi program KB; Agama: g g Fokus 10 Peningkatan kerukunan hidup umat beragama; Kebudayaan: Fokus 11 Pembangunan jati diri dan karakter bangsa yang berbasiskan pada keragaman budaya; Pemuda dan Olah Raga: P d d Ol h R Fokus 12 Peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga. www.dadangsolihin.com 13 Prioritas 4: PEMULIHAN EKONOMI YANG DIDUKUNG OLEH U O O G U U GO PEMBANGUNAN PERTANIAN, INFRASTRUKTUR DAN ENERGI Pertumbuhan Ekonomi: Fokus 1 Peningkatan daya tarik investasi; Fokus 2 Penguatan daya saing ekspor; Fokus 3 Revitalisasi industri manufaktur; Fokus 4 Revitalisasi pertanian perikanan dan kehutanan; pertanian, perikanan, Fokus 5 Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja; Fokus 6 Peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumber daya produktif; Stabilitas Ekonomi Fokus 7 Peningkatan Ketahanan Pangan; Fokus 8 Peningkatan stabilitas harga dan pengamanan pasokan bahan pokok; Fokus 9 Pengelolaan APBN yang berkelanjutan; Fokus 10 Peningkatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan; Infrastruktur: Fokus 11 Dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing sektor riil; Fokus 12 Peningkatan investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dan swasta; Fokus 13 Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM); Iptek: I t k Fokus 14 Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing nasional; Energi: Fokus 15 Peningkatan ketahanan energi. www.dadangsolihin.com 15 Prioritas 5: PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN KAPASITAS PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM Fokus 1 Fokus 2 Fokus 3 Fokus 4 Fokus 5 Peningkatan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dan Bencana Alam Lainnya Peningkatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Kualitas Daya Dukung Lingkungan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Pengelolaan Pertanahan www.dadangsolihin.com 16 Pertimbangan Optimalisasi Anggaran 1. Relevansi usulan k i 1 R l i l kegiatan d dengan sasaran utama pembangunan. b 2. Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga. g g 3. Memperhitungkan kenaikan anggaran selama 2 tahun terakhir yang cukup tinggi. 4. Membatasi 4 M b t i pembangunan/pembelian gedung/tanah, rumah di b / b li d /t h h dinas. 5. Efisiensi pengadaan sarana dan sarana. 6. 6 Memperhitungkan kemampuan penyerapan Kementerian/ Lembaga. www.dadangsolihin.com 17 Apa Tujuan Pembangunan? pa ujua e ba gu a (Todaro: the three objectives of development) 1. Peningkatan standar hidup (l 1 P i k d hid (levels of living) setiap orang, b ik l f li i ) i baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (f 3 P i k t k b b (freedom/democracy) setiap orang. d /d ) ti antar daerah antar sub daerah How? 1. Mengurangi di 1 M i disparitas atau k i i ketimpangan pembangunan b antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). y y g 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan) (berkelanjutan). www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20 Pembangunan Daerah (1) Pembangunan d P b daerah pada h k k h d hakekatnya adalah upaya terencana d l h untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: • memberikan pelayanan kepada masyarakat, • mengelola sumber daya ekonomi daerah. Pembangunan Daerah (2) Pembangunan d P b daerah j h juga merupakan upaya untuk k k memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, • memperluas pilihan yang d l ilih dapat dil k k masyarakat b i t dilakukan k t bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. www.dadangsolihin.com 21 www.dadangsolihin.com 22 Pembangunan Daerah (3) • Pembangunan d P b daerah dil k h dilaksanakan melalui penguatan otonomi k l l i i daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, pemerintah dunia usaha swasta, dan masyarakat swasta masyarakat. • Pembangunan Daerah (4) Pemerintahan (l i l if eksekutif, d yudikatif) memainkan peran P i h (legislatif, k k if dan dik if) i k yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat b M k t berperan d l dalam penciptaan i t k i sosial, ekonomi i t interaksi i l k i dan politik. • • • www.dadangsolihin.com 23 www.dadangsolihin.com 24 Pergeseran Paradigma: From G Government to Governance tt G Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat , , y yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha  Swasta Pemerintah Masyarakat Government Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, publik Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. iji k Governance Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, pemerintah civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. 25 Nilai Pertumbuhan Pasar Redistibusi Melalui Pelayanan Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. G d www.dadangsolihin.com 26 www.dadangsolihin.com Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE Executive Judiciary d Legislature Public service Military Police Troika CITIZENS Community-based organizations C it b d i ti Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media organized into: BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange www.dadangsolihin.com 27 www.dadangsolihin.com 28 Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta Perumusan Visi Daerah Stakeholders Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara Masyarakat y Pemerintah VISI PEMDA Good Governance Dunia Usaha www.dadangsolihin.com 29 www.dadangsolihin.com 30 Perumusan Visi Daerah Stakeholders Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan PEMDA www.dadangsolihin.com 31 www.dadangsolihin.com 32 Permasalahan Pembangunan Daerah (1) 1. Pembangunan Ekonomi 1 P b Ek i Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional b l i l belum merata d menunjukkan k ti t dan j kk ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah 2. Pembangunan Sosial g Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayananpelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi). Permasalahan Pembangunan Daerah (2) 3. Pembangunan Prasarana Wilayah 3 P b P Wil h Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. y Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya k M kapasitas d k t it dan ketersediaan sumberdaya t di b d tenaga listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. g y g Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. www.dadangsolihin.com 33 www.dadangsolihin.com 34 Permasalahan Pembangunan Daerah (3) 4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 4 P b S b d Al d Li k Hid Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, p pencemaran lingkungan ( , udara, suara, sampah). g g (air, , , p ) Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan. Alih f fungsi l h pertanian produktif menjadi l h permukiman i lahan t i d ktif j di lahan ki secara signifikan. Permasalahan Pembangunan Daerah (4) 5. P b 5 Pembangunan SDA d LH (lanjutan) dan (l j ) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan. Penurunan luas k P l kawasan H t T i d k Hutan Tropis dan kawasan resapan air, i serta meningkatnya DAS kritis. Kejadian bencana alam g p , banjir dan longsor y g j gempa, j g yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung. www.dadangsolihin.com 35 www.dadangsolihin.com 36 Permasalahan Pembangunan Daerah (5) 6. Permasalahan Khusus 6 P l h Kh Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat k t Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas p g keamanan di daerah perbatasan negara. www.dadangsolihin.com 37 Definisi Perencanaan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. pilihan pilihan Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan) meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan : 1. Pemilihan tujuan dan kriteria 2. 2 Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan www.dadangsolihin.com 39 Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi 7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y www.dadangsolihin.com 40 Fungsi/Manfaat Perencanaan • • • • Sebagai p g penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas www.dadangsolihin.com 41 Kegagalan Perencanaan (1) 1. Penyusunan perencanaan y p tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, lengkap metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan t k i perencanaan di b ik teknis diabaikan. ti b Kegagalan Perencanaan (2) 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya mendukungnya. www.dadangsolihin.com 43 www.dadangsolihin.com 44 Kegagalan Perencanaan (3) 3. Perencanaan mengikuti p g paradigma y g ternyata tidak g yang y sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara g berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang t b h menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, perencanaannya tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. www.dadangsolihin.com 45 Kegagalan Perencanaan (4) 4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan S permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). www.dadangsolihin.com 46 Sistem Perencanaan yang Berhasil • • • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, d pelaku utamanya bid i l k i dan l k t adalah masyarakat dan usaha swasta. • Perencanaan yang Ideal y g Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; t t i h d t t h tetapi harus b l j t sehingga menjamin berlanjut hi j i adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam aspek, keutuhan konsep secara keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). d ti t ) Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). www.dadangsolihin.com 48 • • • www.dadangsolihin.com 47 Wadah Perwakilan Rakyat Perwakilan Rakyat y Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas p j perjuangan kepentingan tertentu g p g Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional www.dadangsolihin.com Mana yang paling d k t M li dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat? Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat? Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat? Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan y rakyat? 50 Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Parpol LSM S Produk-produk Fungsi DPRD Program partai dan janji kampanye p y Kebijakan dan program khusus LSM Pemda Kebijakan dan Program Pembangunan g Ormas O Agenda lobi dan tekanan politik Kelompok Median Mereka d l h M k adalah para pemain politik di tingkat ''meso'' atau tengah i li ik i k h yang cerdas dalam melihat peluang untuk melakukan perubahan. Sosial Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga Arena Pembangunan Ekonomi Lingkungan Pertumbuhan dan pemerataan Lingkungan yang sehat dan lestari Kelembagaan Pembuatan keputusan partisipatif Motif gerakan dan sasaran mereka seringkali sangat ditentukan pada pemenuhan insentif yang mereka harapkan; bisa insentif politik atau ekonomi. Mereka dapat b M k d t bergerak seperti 'b l li ' k k ti 'bola liar' karena mampu masuk k dalam berbagai kalangan dengan mudah. Mereka juga bisa menjadi 'penunggang bebas' atau free rider j g j p gg g terhadap berbagai organisasi dan program yang sesuai dengan minat dan kepentingan mereka. Pada umumnya, mereka muncul dari 'kelas menengah' di umumnya kelas menengah lingkungan ekonomi atau pun lingkungan intelektual. Pemda KDH, Sekda, SKPD Lembaga Intermediary DPRD Parpol Pimpinan, Komisi, Fraksi, K i i F k i Kaukus Pimpinan Partai, Biro-biro dalam Bi bi d l Partai LSM Ormas Berbagai bentuk dan jenis Ormas d j i O Berbagai bentuk dan jenis d j i LSM Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Gender Laki Perempuan Ekonomi Kaya Miskin Domisili Tetap www.dadangsolihin.com Tidak Tetap Keamanan Mapan Rentan Organisasi Kelompok Individual 51 www.dadangsolihin.com 52 Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005) Pendukung Pemilu Pada P d umumnya mereka mendapatkan akses k d k k pemanfaatan fasilitas publik dan sumberdaya pembangunan secara lebih baik dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan. Karena posisi yang berada di lapisan tengah, mereka dapat diakses baik oleh para penguasa formal maupun masyarakat luas, sebab keduanya punya ketergantungan terhadap kelompok median ini ini. Fungsi DPRD menurut UU 1. Legislasi: kewenangan p g g pembuatan Peraturan Daerah ( (Perda), ) yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif. 2. Anggaran: kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang A h K bij k U b h diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD. 3. Pengawasan: kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah APBD, daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. Sumber: S b UU 32/2004 53 www.dadangsolihin.com 54 www.dadangsolihin.com Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998) (1966• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan h t j ik k k tif k k it d kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif. Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat. Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, d anggaran pemerintah d l dan i t h daerah t l h mencerminkan h telah i k prioritas konstituen. Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih y anggota DPRD yang loyal pada rezim. • • Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini) DPRD saat i i l bih cerdas d k t ini lebih d dan kompeten dib di k di masa t dibandingkan lalu. Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam p y gg penyusunan p peraturan daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah. Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil b i d l ktif bil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan t k b ekonomi dan masyarakat di daerahnya. Melalui pemilihan umum y g j j dan adil, anggota DPRD kini p yang jujur gg lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini. www.dadangsolihin.com 56 • • • • • www.dadangsolihin.com 55 Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1) • Seperti di b S ti banyak t k tempat l i di d i para politisi seringkali t lain dunia, liti i i k li terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di Indonesia. Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa biasa. • Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2) Tuduhan korupsi d penyalahgunaan sumber d T d h k i dan l h b daya publik yang blik terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik. Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi. DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih b k t k b t l bih banyak l i A k lagi. Anggaran d daerah h sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya. • • • www.dadangsolihin.com 57 www.dadangsolihin.com 58 Mengapa Hal Ini Terjadi? • Sistem partai yang t Si t t i terpusat membuat anggota DPR/D menjadi t b t t j di lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat. Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai. Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat li d t lima t h sekali, sebagai b i d i k tahun k li b i bagian dari kampanye pemilihan kembali. “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan g p p g tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan seringkali melibatkan uang. www.dadangsolihin.com 59 Kemauan untuk Mereformasi • Anggota DPRD yang progresif d b iki A t if dan berpikiran reformis semakin f i ki sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek seharihari. Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi. DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan ki k ti i i k t t i k tk transparansi. • • • • • www.dadangsolihin.com 60 Best Practices (1) Peraturan D P t Daerah t t h tentang T Transparansi dan Partisipasi i d P ti i i • Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan p y pendapatnya p y memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai p dalam proses pembuatan keputusan. Penggunaan Masa R P M Reses yang B Bermakna k • Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk melakukan konsultasi dengan p g para konsituennya. y • Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik, misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing. Best Practices (2) Keterlibatan Publik d l K t lib t P blik dalam Penyusunan Peraturan Daerah P P t D h • DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan p p y p dari kelompok-kelompok masyarakat sipil. • Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan peraturan daerah daerah. • Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih mantap dan mudah dilaksanakan. www.dadangsolihin.com 61 www.dadangsolihin.com 62 Best Practices (3) Dengar P d D Pendapat Publik t P blik • Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan y g pendapat p p publik. masyarakat melalui dengar p • Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah bawah. • Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih. Best Practices (4) Transparansi Anggaran T iA • Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya g gg y y kepada publik dalam bentuk poster. • Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program radio untuk membicarakan anggaran daerah daerah. y g gg Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran • Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD APBD. www.dadangsolihin.com 63 www.dadangsolihin.com 64 Orientasi Dasar Politik DPRD 1. Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga. Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas k lit pendidikan d didik dan kesehatan; Pemberantasan korupsi dan p reformasi birokrasi. O e tas asa o t Orientasi Dasar Politik DPRD . . . 2. Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. klise Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka d l ij k k dalam proses politik yang litik berlangsung dalam berbagai sidang DPRD. Dengan informasi dan p g g pengetahuan y g yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik. www.dadangsolihin.com 65 www.dadangsolihin.com 66 O e tas asa o t Orientasi Dasar Politik DPRD . . . 3. Pemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan. perbaikan Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya. O e tas asa o t Orientasi Dasar Politik DPRD . . . 4. Membangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif. efektif Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan update terhadap informasi dan program kerjanya. Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang. b www.dadangsolihin.com 67 www.dadangsolihin.com 68 Siklus Representasi Wakil Rakyat Siklus Representasi Wakil Rakyat Mandat litik M d t politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa b if t t d ti b h rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. k d t Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang y p p g para p pemilihnya, y , wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan p maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik. www.dadangsolihin.com 69 Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan Sumber daya (anggaran, staf, riset dan informasi) RAKYAT PEMILU Representasi Rakyat (keterwakilan) DPRD Fungsi Legislasi MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat Sumber: NDI, LGSP Peningkatan Kesejahteraan Individu dan Masyarakat 70 www.dadangsolihin.com Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (1) Dalam pelaksanaan mandat rakyat, d D l l k d t k t dewan selayaknya d l k dapat t menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan. perwakilan DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak d b ti d k sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan id k h d k k t di tik l ik melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara. Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (2) Secara substansial S b t i l perlindungan hak peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek Secara prosedural mengikuti p g prosedur hukum y g benar yang melibatkan masyarakat di dalam prosesnya Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, d l i l i O LSM ti i dan lain-lain. Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain p gg , , mencakup anggaran, staf, riset dan informasi. www.dadangsolihin.com 71 www.dadangsolihin.com 72 Tentang Narasumber Terima Kasih www.dadangsolihin.com 73 www.dadangsolihin.com 74