Docstoc

KATEGORISASI SEKOLAH

Document Sample
KATEGORISASI SEKOLAH Powered By Docstoc
					                KATEGORISASI Versus DESKRIMINASI SEKOLAH
                                            Oleh
                                Drs. DIAN SUKMARA, M.Pd.


A. Kategorisasi Sekolah
       Upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan adalah mengembangkan sekolah
baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah di seluruh kabupaten/kotamadya untuk
mengembangkan kurikulum, sarana dan prasarana, serta bentuk-bentuk layanan pendidikan
lainnya sesuai dengan UU sistem pendidikan nasional.
       Berdasarkan pelayanannya terhadap mutu pendidikan, Departemen Pendidikan
Nasional mengklasifikasi sekolah menjadi tiga tingkat yaitu sekolah “potensial”, setelah
melalui proses pembinaan sekolah ini diharapkan menjadi sekolah “mandiri” dan setelah
melalui pembinaan lebih lanjut diharapkan menjadi sekolah “mandiri”. Atau dengan rumusan
lain, sekolah “potensial” menjadi RSSN (Rintisan Sekolah Standar Nasional), kemudian
dilakukan pembinaan maka statusnya naik menjadi sekolah MANDIRI, berarti sekolah yang
bersangkutan telah menjadi SSN dan lalu menjadi calon atau Rintisan Sekolah Bertaraf
Internasional (RSBI). Pembinaan terus dilakukan sampai RSBI ini menjadi sekolah SBI.
       Secara skematik pertumbuhan serta perkembangan sekolah, dapat diilustrasikan
dengan skematik sebagai berikut:




                                                   SBI
              KTSP




                                    SSN

                        SP

                      < 8 SNP       8 SNP     SNP PLUS


       Kategorisasi sekolah bukanlah semata sebuah labeling, melainkan kemampuan
manajemen sekolah untuk dapat memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan, dalam
memberikan layanan pendidikan. Sekolah Potensial (SP) adalah sekolah yang belum
memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan (SNP), sedangkan sekolah yang telah
memenuhi seluruh SNP dikategorikan pada Skolah Standar Nasional (SSN) dan apabila telah
melampaui SNP dan mengacu pada standar sekolah pada negara-negara maju, derajat sekolah
tersebut meningkat menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
       Standar Nasional Pendidikan yang dimaksud terdiri dari 8 Standar, yang
pengaturannya telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional meliputi:
Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi, Standar Proses, Standar Pengelolaan,
Standar Penilaian, Standar Sarana-Prasarana, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
dan Standar Pembiayaan.

B. Beban Masyarakat dan Deskriminasi Sekolah
       Upaya Departeman Pendidikan Nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan ini,
patut kita acungi jempol. Siapa yang tidak bangga, jika kian bertambah umur bangsa ini kian
meningkat mutu pendidikannya. Sebab yang membedakan besar/kecil, maju/terbelakangnya
suatu negara ukurannya adalah majunya pendidikan di negara tersebut. Niat pemerintah untuk
terus meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air memang patut kita berikan apresiasi.
       Namun, pemerintah jangan hanya sebatas menggulirkan target-target pencapaian
makro yang dilengkapi dengan paket-paket kebijakan umum, kemudian melempar tanggung
jawab pelaksanaan (termasuk aspek pendanaan) kepada masyarakat. Karena hal itu pada
akhirnya tidak saja membebani masyarakat dengan mahalnya biaya pendidikan, namun juga
akan menciptakan jurang kesenjangan, dan membiarkan anak-anak dari kalangan miskin
tergilas dalam kompetisi lantaran ketiadaan dana.
       Jika sudah demikian maka lingkaran kemiskinan pengetahuan akan terus berputar-
putar di dalam arena kehidupan orang-orang tak berpunya. Kesempatan untuk memperbaiki
nasib melalui pendidikan tidak akan pernah terwujud karena lagi-lagi mereka harus menerima
nasib sebagai orang miskin yang tak bisa mengenyam pendidikan mahal.
       Upaya Pemerintah mengadakan pendidikan gratis mulai dari SD, SMP hingga SMA
tidak akan berjalan mulus ketika dihadapkan pada paradigma bahwa pendidikan yang
berkualitas di Negeri ini tidak gratis alias biayanya mahal. Perhatian yang setengah-setengah
pemerintah terhadap sekolah-Sekolah gratis, memperkuat bahwa sekolah yang bagus itu
adalah yang tidak gratis. Selama pemerintah tidak mampu mengubah paradigma tersebut
maka kualitas pendidikan di Indonesia semakin tertinggal dengan negara-negara lain.

C. Berubah atau Mati
       Harus diakui, bahwa pendidikan tanpa disubsidi Pemerintah tidak pernah murah.
Tidak akan mampu mencukupi biaya operasional penjaminan mutu. Di sisi lain, biaya
operasional SSN, SBI secara mandiri tak mungkin disediakan seadanya. Inilah sebabnya
sekolah/madrasah berkualitas SSN, SBI tidak akan pernah murah. Apalagi gratis! Mahal,
pasti!
         Oleh sebab itu, sekolah/madrasah diniscayakan berani membuat investasi baru yang
dana-dananya dicari dari berbagai sumber. Kemudian sekolah/madrasah membentuk unit-unit
usaha yang mendatangkan penghasilan di luar sumbangan orangtua siswa. Idealnya,
bagaimana pun keadaan keuangan Pemerintah dan rakyatnya, keadaan keuangan
sekolah/madrasah harus selalu lebih baik, sehingga bisa mempertahankan mutu pelayanan
kepada siswa khususnya dan pemangku kepentingan umumnya. Celakanya, sulit menjaga
agar penggalangan dana yang dilakukan oleh sekolah/madrasah negeri dicegah dari usaha
melakukan kapitalisasi dan swastanisasi biaya sekolah.
         Belajar dari pemikiran itu, Ke depan, tinggal ada dua pilihan bagi sekolah/madrasah,
yaitu berubah atau mati! Berkualitas atau bubar. Buat apa mendirikan sekolah/madrasah,
jika tidak berkualitas. Buat apa dipertahankan keberadaannya, kalau yang tersisa hanya
idealisme pendirinya, sedangkan para penerusnya seratus persen menjadi beban masyarakat ?
Sekolah/Madrasah bagaikan menjalani hidup segan mati pun enggan, tertatih-tatih langkahnya
mengidap penyakit ketuaan. Tidak banyak memberi manfaat, malah menyulitkan banyak
orang, tidak saja pendidik dan tenaga kependidikan, tapi termasuk siswa, dan orangtua siswa.

D. Refleksi
         Ditengah-tengah problematika antara mutu dan beban biaya pendidikan yang semakin
tinggi, muncul pertanyaan mendasar terkait dengan proses maupun output lembaga
pendidikan, apakah biaya pendidikan yang demikian mahal telah sebanding dengan layanan
sekolah terhadap masyarakat (peserta didik) ?       Adakah regulasi yang mengatur sebuah
pertanggungjawaban mutu pendidikan ? Apakah fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan
mutu pendidikan, berlangsung secara transparan dan akuntable ataukah hanya sebatas
supervisi dan laporan pertanggungjawaban admnistrasi ?
         Pertanyaan tersebut sangat erat kaitannya dengan berbagai fenomena output dunia
pendidikan yang banyak disoroti, baik berkenaan dengan rendahnya standar mutu lulusan
pendidikan, belum lagi dengan berbagai sistem regulasi yang belum berjalan sebagaimana
mestinya, baik itu berkenaan dengan sistem MBS yang ambigu, produktivitas dan
profesionalisme guru, maupun terkait dengan mandulnya periodisasi kepala sekolah.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:88
posted:11/5/2010
language:Indonesian
pages:3