Docstoc

Pedoman Identifikasi Pengembangan Kesempatan Berusaha

Document Sample
Pedoman Identifikasi Pengembangan Kesempatan Berusaha Powered By Docstoc
					KATA PENGANTAR Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja merupakan salah satu kegiatan dalam upaya memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, melalui pembentukan kelompok-kelompok usaha produktif dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang ada di suatu daerah. Untuk mencapai keberhasilan program perlu direncanakan secara objektif dan akurat yang merupakan perencanaan dari bawah, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan. Salah satu tahap dalam perencanaan pembentukan dan pengembangan kesempatan berusaha adalah identifikasi pengembangan kesempatan berusaha, untuk mengetahui potensi dan peluang suatu jenis usaha yang cocok untuk dikembangkan disuatu lokasi. Sehubungan dengan itu perlu disusun buku “Pedoman Identifikasi Pengembangan Kesempatan Berusaha”, sebagai pedoman bagi pelaksanaan di daerah dalam menyusun perencanaan. Kami menyadari bahwa buku pedoman ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Demikian semoga buku ini bermanfaat dan kepada seluruh Tim Penyusun dan berbagai pihak yang telah memberikan sumbang saran dalam penyusunan buku ini kami ucapkan terima kasih.

Jakarta,

Maret 2007 Direktur

Promosi Perluasan Kesempatan Kerja,

M. Silalahi, SE,MM. NIP. 160021556

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI TIM PENYUSUN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan dan Sasaran C. Ruang Lingkup BAB II BAB III BAB IV PEMILIHAN LOKASI PENGEDARAN DAFTAR PERTANYAAN PENGOLAHAN DATA A. EDITING B. KODING C. ENTRI DATA BAB V VARIABEL, BOBOT DAN SCORE A. VARIABEL YANG PERLU DIHITUNG B. BOBOT VARIABEL C. KLASIFIKASI D. SCORE DAN TOTAL SCORE BAB VI MENENTUKAN JENJANG PERINGKAT A. PENENTUAN INTERVAL B. MENENTUKAN NILAI TINGKAT KELAYAKAN BAB VII PENENTUAN JENIS USAHA DAN POLA PELAKSANAANNYA A. JENIS USAHA B. POLA PELAKSANAAN BAB VIII BAB IX PENYUSUNAN DAN PENGUSULAN PROPOSAL PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN 1. LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI PERHITUNGAN DESA NILAI TERTINGGI 2. LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI PERHITUNGAN DESA NILAI TERENDAH 3. PERMENNAKERTRANS 4. DAFTAR PERTANYAAN IDENTIFIKASI

TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN IDENTIFIKASI PENGEMBANGAN KESEMPATAN BERUSAHA

Pembina Pengarah Koordinator

: Myra M. Hanartani, SH,MA. : M. Silalahi, SE,MM. : Drs. S.P. Doulers Ga, MSi.

Nara Sumber : DR. Reyna Usman Ir. Hadi Saputro, MA. Ir. A. Damiri Rachman, MM. Penulis Editor : Drs. S.P. Doulers Ga, MSi. : Drs. Edy Juwono Monang Tambunan, SH, MM. Dra. Titi Noeryati Pengolah Data : Joko Labo, SE. Alfian Nursani, BSc. Mulyan Noer Administrasi : Yeni Mariana, SE. Teguh Widodo Sri Utami

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dewasa ini menunjukkan perkembangan yang sangat memprihatinkan, hal ini ditandai dengan adanya kelebihan tenaga kerja, dan terbatasnya kesempatan kerja yang tercipta pada setiap sektor, sehingga terjadi pengangguran. Hal ini merupakan refleksi kondisi ekonomi yang masih belum mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Kerja. Sementara pengangguran itu sendiri merupakan ukuran keberhasilan ekonomi, sekaligus menjadi salah satu permasalahan serius ekonomi dalam Pasar

Dalam mensikapi situasi dan kondisi tersebut, maka kebijakan yang harus dilakukan adalah mendorong dan mengharapkan kepada para pelaku ekonomi agar lebih kreatif dalam menciptakan pola-pola perluasan kesempatan kerja. Adapun pola perluasan kesempatan kerja yang masih cukup luas untuk dikembangkan adalah bidang kewirausahaan/usaha mandiri di sektor pertanian, industri dan jasa. Hal ini sangat logis karena kesempatan kerja di bidang formal belum dapat diharapkan sebagai sarana untuk menyerap tenaga kerja, sementara potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi belum di dayagunakan secara optimal sebagai kekuatan penciptaan kesempatan kerja.

Sejalan dengan itu, dalam upaya memperkuat kesempatan kerja dan berusaha khususnya di pedesaan, maka Depnakertrans melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri C/q Direktorat Promosi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai beberapa kegiatan antara lain uji coba perluasan kesempatan kerja di sektor industri. Kegiatan ini lebih ditekankan kepada terbentuknya kelompok usaha produktif sebagai usaha pemula yang diharapkan akan menjadi wira usahawan yang tangguh.

Namun demikian, perluasan kesempatan kerja dan berusaha di sektor industri sebagai salah satu program di bidang ketenagakerjaan mempunyai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi yaitu : 1. Kegiatan dilaksanakan secara berkelompok. 2. Jenis usaha produktif yang dilakukan adalah usaha di sektor industri 3. Mempunyai peluang pasar yang baik. 4. Usaha yang dilakukan cepat menghasilkan dan dapat dipasarkan. 5. Menggunakan Tehnologi sederhana, tepat guna dan dapat dikelola dengan menejemen sederhana sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, 6. Dilaksanakan secara berkesinambungan dan dapat dikembangkan lebih lanjut oleh kelompok secara mandiri. 7. Pelaksanaan kegiatan diutamakan pada daerah pedesaan yang miskin dan banyak penganggur. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut diatas, maka dalam merencanakan dan mengidentifikasi serta melaksanakan kegiatan pengembangan kesempatan berusaha harus dapat menunjukkan ciri khas kegiatan seperti yang telah dijelaskan di atas.

Oleh karena itu untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu adanya pedoman bagi para petugas dalam rangka perencanaan dan identifikasi kegiatan pengembangan kesempatan berusaha di sektor industri, seperti pemilihan lokasi, jenis usaha dan penyusunan proposal. Dengan demikian, maka para pelaksana dan pihak-pihak yang terkait diharapkan mempunyai persepsi yang sama mengenai pengembangan kesempatan kerja/berusaha, terutama dalam rangka Identifikasi.

B. TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan a. Untuk mengetahui potensi dan peluang serta jenis usaha yang cocok untuk dikembangkan disuatu lokasi, khususnya di daerah pedesaan. b. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan di daerah dalam menyusun perencanaan pengembangan kesempatan kerja dan berusaha di pedesaan. 2. Sasaran a. Terciptanya kesempatan kerja dan berusaha yang seluas-luasnya di sector industry dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan melalui kegiatan ekonomi produktif di sektor industri. b. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat sebagai kekuatan atau pilar penciptaan kesempatan kerja dan berusaha. 3. Ruang Lingkup Cakupan pengembangan kesempatan kerja dan berusaha di sektor industri meliputi usahausaha produktif sebagai berikut : a. Industri Makanan (KLUI 311 – 312) Industri makanan dari susu Industri Eskrim Industri Pengeringan/Manisan buah-buahan dan sayuran Industri penggaraman ikan/pengeringan ikan dan biata perairan lainnya Industri pengasapan ikan dan biata perairan lainnya Industri pemindangan ikan dan biata perairan lainnya Industri minyak goreng dari kelapa Industri minyak goreng dari kelapa sawit Industri minyak goreng lainnya dari nabati dan hewani Industri kopra Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbiumbian dan sejenisnya

Industri roti, kue kering dan sejenisnya Industri gula merah Industri sirop Industri pahat ukir kayu Industri pengolahan kopi Industri es batu Industri macam-macam es Industri kecap Industri tauco Industri tempe Industri oncom Industri tahu Industri keripik/peyek dan kacang kedelai, dan kacang lainnya Industri makanan lainnya dari kedela/kacang-kacang lainnya Industri berbagai kerupuk Industri makanan sejenis kerupuk Industri bumbu masak Industri petis dan terasi Industri kue-kue basah Industri makanan lainnya b. Industri Kayu, Bambu, Rotan, Rumputan dan Sejenisnya (KLUI – 331) Industry anyam-anyaman dari tanaman selain rotan dan bamboo Industry kerajinan ukir-ukiran dari kayu kecuali meubel. c. Industry Perabotan dan kelengkapan Rumah Tangga serta alat dapur dari kayu, bamboo dan rotan (KLUI – 332) Industry alat-alat dapur dari kayu, bambo dan rotan Industry perabot dan kelengkapan rumah tangga

d. Industri Tekstil (KLUI – 321) Industri pertenunan Industri batik Industri perajutan Industri tali e. Industry pakaian jadi; kecuali untuk alas kaki (KLUI – 322) Industri pakaian jadi dari tekstil Industri pakaian jadi dari kulit dan sejenisnya Industri pakaian jadi lainnya dari tekstil dan kulit f. Industry kulit dan benang dari kulit, kecuali untuk alas kaki (KLUI – 323) Industry barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi Industry barang dari kulit buatan untuk keperluan lainnya g. Industri Alas Kaki (KLUI – 324) Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari Industri alas kaki lainnya Industri alas kaki selain dari kulit, kulit buatan, plastic, karet dan kayu h. Industry Pengolahan lainnya (KLUI – 390) Industri alat mesin tradisional Industri alat-alat olah raga Industri alat-alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya Industri kerajinan yang tidak termasuk golongan manapun i. Industry Porselin (KLUI – 361) Industri perabot rumah tangga dari porselin Industri bahan bangunan dari porselin Industri barang-barang lain dari porselin

j. Industry Semen, Kapur, Barang dari Semen dan Kapur (KLUI – 363) Industri barang dari semen untuk konstuksi Industri barang lainnya dari semen Industri kapur Industri barang dari kapur k. Industry Pengolahan Tanah Liat (KLUI – 364) Industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga Industri batu bata dari tanah liat Industri genteng dari tanah liat Industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan Industri barang lainnya dari tanah liat

BAB II PEMILIHAN LOKASI Prinsip dasar dalam pemilihan lokasi adalah : bahwa setiap Kabupaten/Kota dapat dipilih sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan usaha produktif, sedangkan Kecamatan dan Desa yang berada dalam Kabupaten/Kota tersebut harus dipilih melalui Studi Kelayakan meskipun sebelumnya mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Untuk memperoleh lokasi yang tepat (desa) dan jenis kegiatan usaha yang layak, dapat ditentukan lebih dari 1 (satu) desa. Hal ini dimaksudkan agar ada desa alternative apabila salah satu desa yang dipilih nantinya ternyata tidak layak karena beberapa hal. Dengan demikian, dalam pemilihan lokasi desa, dimana tiap kecamatan dan desa mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih, perlu diperhatikan beberapa hal yaiitu ; 1. Yang dipilih adalah yang mempunyai kemungkinan atau peluang besar. 2. Yang telah terpilih pada tahun tertentu sebaiknya tidak dipilih lagi pada tahun berikutnya. 3. Tehnik pemilihan lokasi harus dilakukan secara selektif berdasarkan data yang akurat dan valid. Sehubungan dengan butir terakhir yakni tehnik penentuan lokasi, diperlukan data mengenai potensi desa (Sumber Daya Alam) dan potensi Sumber Daya Manusia. Data ini sesungguhnya telah terekam secara bertingkat, dimana data kecamatan dapat diperoleh ditingkat kabupaten, dan data desa dapat diperoleh ditingkat kecamatan. Oleh karena itu, petugas pengumpul data tidak perlu lagi melakukan pengamatan menjelajah (eksplorasi), melainkan menggunakan data sekunder seperti disebutkan diatas. Beberapa sumber data sekunder yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan tingkatannya adalah sebagai berikut : 1. Bappeda Kabupaten dan Kota, Kantor Statistik Kabupaten dan Kota untuk memperoleh data tingkat Kecamatan. 2. Kantor Kecamatan untuk memperoleh data ditingkat desa.

Adapun data/informasi yang diperlukan dalam rangka penentuan lokasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber data tersebut diatas adalah sbb : 1. Bappeda Kabupaten dan Kota, Kantor Statistik Kabupaten dan Kota. Nama Kecamatan yang paling potensil berdasarkan sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai lokasi pelaksanaan usaha produktif di sektor industri. Indikator : Tersedianya Sumber Daya Alam yang dapat dikelola secara ekonomi dan Sumber Daya Manusia yang akan mengolahnya. 2. Kantor Kecamatan Nama desa yang paling potensil berdasarkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam sebagai lokasi pelaksanaan usaha produktif di sektor industri. Indikator : Tersedianya Sumber Daya Alam yang dapat dikelola secara ekonomi dan

Sumber Daya Manusia yang akan mengolahnya.

BAB III PENGEDARAN DAFTAR PERTANYAAN

Setelah lokasi (desa) pelaksanaan usaha produktif di sektor industri dapat ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menyebarkan daftar pertanyaan ke desa yang akan diidentifikasi secara bertingkat, langkah yang perlu dilakukan adalah sbb : 1. Mengunjungi kantor Kecamatan dari desa yang akan diidentifikasi untuk melaporkan maksud dan tujuan. 2. Pada saat yang sama, juga sekaligus menemui pejabat kecamatan yang kompoten untuk menjawab daftar pertanyaan Form.A. Apabila daftar pertanyaan Form.A. telah diedarkan (dan sedapat mungkin telah diisi oleh aparat yang kompoten), maka tahap berikutnya adalah menuju desa terpilih, yakni untuk mengedarkan pertanyaan Form.B (Kepala Desa/Lurah). Perlu diperhatikan bahwa dalam pengisian seluruh daftar pertanyaan, sebaiknya petugas pengumpul data turut serta secara aktif didalam proses tersebut, agar dapat dengan segera diselesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanyaan tertentu yang tidak dimengerti oleh responden. Selain itu, hal ini akan banyak menolong petugas pengumpul data didalam melakukan pengolahan data (terutama dalam editing dan koding).

BAB IV PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data dapat diberikan terminologi yang beraneka ragam, meskipun sebenarnya maksud utama tetap sama. Dalam konteks identifikasi pengembangan kesempatan kerja dan berusaha ini, yang dimaksud dengan pengolahan data adalah :
“Suatu kegiatan menyeluruh dan berkesinambungan berupa pengklarifikasian fakta atau keterangan nyata tentang sesuatu hal yang dikumpulkan di lapangan dan telah termuat dalam suatu wadah agar menjadi lebih sempurna dan dapat memberikan informasi lengkap mengenai kegiatan tersebut, yang dilakukan berdasarkan suatu prosedur dan metode yang benar”.

Apabila daftar pertanyaan telah diedarkan dan telah terisi secara benar, maka tahapan berikutnya adalah melakukan pengolahan data. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dalam proses pengolahan data ini adalah : A. EDITING Yang dimaksud dengan „Editing‟ adalah suatu proses pemeriksaan kembali secara sistimatis daftar pertanyaan yang telah terisi. Oleh karena itu Editing bukanlah suatu usaha untuk memanipulasi data dalam data mengada-ada atau mengubah data, tetapi suatu proses pemilihan data untuk kelak dapat diinterpretasikan. Hal ini akan jelas terlihat dari kemungkinan disingkirkannya daftar pertanyaan tertentu bila dipandang bahwa daftar pertanyaan tersebut (terutama isinya) tidak memenuhi syarat realibilitas. Untuk jelasnya, keseluruhan langkah yang perlu dilakukan dalam proses editing adalah sebagai berikut : 1. Pemeriksaan Identitas Responden Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data mentah yang terdapat dalam daftar pertanyaan tersebut dapat dipercaya dari segi kompetensi. Artinya, apakah responden yang mengisi daftar pertanyaan tersebut disesuaikan dengan figur yang diinginkan dan telah

ditentukan pada tahap sampling. Kesesuaian atau ketidak sesuaikan antara pertanyaan dan sampling dengan kenyataan yang diperoleh dapat dengan mudah dideteksi dari identitas responden. 2. Pemeriksaan Materi Apabila responden yang mengisi daftar pertanyaan telah memenuhi persyaratan sampling, maka langkah editing berikutnya adalah memeriksa seluruh materi yang terdapat didalamnya, yakni berupa jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan identifikasi. a. Kelengkapan dan Konsistensi Jawaban Dalam hal ini termasuk pula pemeriksaan apakah lembar daftar pertanyaan lengkap, atau mungkin ada yang hilang, robek atau ternoda; sehingga merusak tulisan jawaban didalamnya, namun yang terpenting adalah memeriksa secara cermat apakah seluruh pertanyaan yang “harus dijawab” telah diisi oleh responden? Artinya apapun jawaban responden, yang penting pertanyaan harus dijawab, meskipun jawabannya mungkin “tidak tahu”. Hal ini perlu ditekankan karena setiap jawaban nantinya diberi (dan mempunyai) arti atau nilai tersendiri. Sedangkan pertanyaan yang “tidak dijawab” atau jawaban kosong tidak mempunyai arti atau nilai sama sekali (missing value) yang dapat dihitung tingkatnya (non response rate) pada akhir pemeriksaan. Pada sisi lain, adapula pertanyaan yang justru “tidak boleh dijawab” oleh responden tertentu karena hal yang berkaitan dengan jawaban sebelumnya. Untuk itu, editor harus menguasai maksud dan instruksi tambahan (misalnya instruksi “Skip” ke pertanyaan selanjutnya) dari pertanyaan tertentu. Contoh : 12 13 14 Apakah ………………………..dst Apakah ………………………..dst Apakah ………………………..dst Mengapa ? ………………………….. a. b. a. b. Ya Tidak (ke P.14) ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ………………………………..

Dari contoh di atas terlihat bahwa responden yang sudah mengisi jawaban “tidak” pada P.12, tidak boleh (tidak perlu) mengisi P.13, melainkan langsung ke P.14. Sebaliknya, yang mengisi “ya” pada P.12, tidak boleh mengisi P.14. b. Jawaban Pertanyaan Terbuka Sesuai dengan jenisnya, daftar pertanyaan yang terbuka atau yang setengah terbukatertutup (close-ended questionnaire) banyak memuat pertanyaan yang tidak disediakan jawaban, sehingga responden bebas memberikan jawaban. Salah satu kelemahan pertanyaan semacam ini adalah kemungkinan meluasnya jawaban. Untuk itu, editor harus memilah-milah jawaban menjadi kelompok-kelompok tertentu yang didasarkan pada kesesuaian makna jawaban. c. Keseragaman Satuan Data Adakalanya dalam suatu identifikasi data, terdapat kemungkinan satuan ukuran yang lebih dari satu seperti; untuk luas wilayah dapat berupa satuan „Km2‟ atau „Ha‟. Kenyataan sering terjadi dimana jawaban setiap responden berbeda satu sama lain. Misalnya saja, ada responden yang menjawab dengan satuan „Km2‟, tetapi adapula yang menjawab dengan satuan „Ha‟. Dalam menghadapi kasus seperti ini, Editor harus memilih salah satu ukuran, kemungkinan menjadikannya sebagai ukuran baku bagi daftar pertanyaan lain. Dengan memilih satuan tertentu, maka berarti akan ada satuan lain yang harus dikonversikan ke nilai satuan yang dipilih untuk itu, Editor harus hati-hati, karena tanpa mengkonversi tentu saja akan terjadi kesalahan total. B. KODING Data yang telah diedit biasanya masih sulit untuk diinterpretasikan karena belum dapat diketahui klasifikasinya. Oleh sebab itu maka dilakukan Koding, setelah data mentah pada daftar pertanyaan selesai diedit untuk suatu proses mengubah data mentah menjadi data yang dapat digunakan. Koding dapat pula diartikan sebagai suatu usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban responden menurut macamnya.

Dalam konteks identifikasi, Koding lebih ditujukan untuk mempermudah entri data ke dalam lembar kerja, konsep lembar kerja mengandung kriteria-kriteria dan bobot dari jawabanjawaban atas beberapa variable seperti: status desa, usaha produktif yang menonjol dan yang masih dapat dikembangkan dan lain-lain. Jawaban-jawaban tersebut perlu diberi Kode tertentu sehingga dapat diketahui bobotnya, yang kemudian dapat pula dihitung nilai yang diperoleh daerah tersebut atas variable yang dijawab. Kode untuk semua jawaban sudah ditentukan seperti terdapat pada butir 3 paragraph IV, pada kolom (4), Tabel 3. C. ENTRY DATA Karena operasionalisasi interpretasi data dalam identifikasi ini cenderung kepada pendekatan penilaian kelayakan atau kesesuaian, maka prinsip penilaian termaksud merupakan kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Yang dimaksud dengan pendekatan tersebut adalah bahwa setiap variable yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap kelayakan suatu kegiatan diberikan bobot tertentu sesuai dengan tingkatan pengaruhnya masing-masing. Semakin besar pengaruhnya semakin besar bobotnya. Kedua pendekatan ini pada dasarnya tidak dapat atau sulit dilaksanakan tanpa pemaparan yang bersifat suatu dimensi. Oleh karena itu, pemanfaatan alat lembar kerja akan sangat berguna, dimana nilai dari seluruh variable akan Nampak dalam suatu dimensi. Selain itu, perlu dijelaskan pula bahwa meskipun terdapat 2 (dua) daftar pertanyaan yaitu: Form A (untuk aparat Kecamatan), Form B (untuk aparat Desa). Dalam pengolahan data, yang perlu dioperasionalkan hanyalah Form B, sedangkan Form A digunakan sebagai pendukung atau pembanding. Hal ini dilakukan karena pendekatan program adalah Desa (contoh lembar kerja, terlampir).

BAB V VARIABEL, BOBOT DAN SCORE

Dalam pengisian lembar kerja, diperlukan ukuran-ukuran tertentu terhadap variabel tertentu. Untuk itu, variabel yang perlu dihitung, cara perhitungan bobot dan score telah ditentukan dalam pedoman identifikasi ini. Petugas hanya menetapkan cara yang telah ditentukan. A. VARIABEL YANG PERLU DIHITUNG Dari sekian banyak variabel yang terdapat dalam daftar pertanyaan, tidak seluruhnya perlu dihitung dan dimasukan dalam lembar kerja. Beberapa variabel yang perlu diperhatikan berdasarkan pertimbangan tingkat signifikansinya terhadap penentuan lokasi dan jenis kegiatan adalah seperti terlihat pada Tabel.1. Tabel.1. Variabel yang dinilai dan sumber pertanyaan pada daftar pertanyaan No. (1) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Variabel (2) Status Desa Tipe Desa Mata pencaharian utama penduduk Keterampilan tradisi yang memberi nilai ekonomi dan masih dijalankan Usaha produktif paling menonjol yang bahan bakunya berasal dari dalam desa Rata-rata lama proses produksi Rata-rata lama produksi dapat dijual Tempat penjualan produksi Masalah menonjol dalam pemasaran Masalah menonjol dalam produksi Usaha produktif yang masih dapat dikembangkan dan bahan bakunya dari dalam desa Rata-rata lama proses produksi Rata-rata lama produksi dapat terjual Sifat kerjasama penduduk Panduan teknologi sebelumnya Manfaat ekonomi No. Pertanyaan (3) P.II.01 P.II.02 P.III.05 P.III.06 dan 08 P.IV.01 dan 03 P.IV.04 P.IV.05 P.IV.06 P.IV.08 P.IV.09 P.V.01,02 dan 03 P.V.05 P.V.06 P.V.10 P.VI.01 P.VI.04

B. BOBOT VARIABEL Menunjukkan tinggi rendahnya pengaruh variabel tertentu terhadap tingkat kelayakan suatu daerah memperoleh program/kegiatan usaha produktif di sektor industri. Semakin tinggi bobotnya, menandakan semakin beragam pengaruh (fungsi penekan) variabel tersebut terhadap kelayakan daerah tertentu memperoleh program/kegiatan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka bobot untuk setiap variabel ditentukan sebagaimana terlihat pada Tabel.2. Tabel.2. Variabel yang dinilai dan bobot masing-masing variabel No. (1) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Variabel (2) Status Desa Tipe Desa Mata pencaharian utama penduduk Keterampilan tradisi yang member nilai ekonomi dan masih dijalankan Usaha produktif paling menonjol yang bahan bakunya berasal dari dalam desa Rata-rata lama proses produksi Rata-rata lama produksi dapat dijual Tempat penjualan produksi Masalah menonjol dalam pemasaran Masalah menonjol dalam produksi Usaha produktif yang masih dapat dikembangkan dan bahan bakunya dari dalam desa Rata-rata lama proses produksi Rata-rata lama produksi dapat terjual Sifat kerjasama penduduk Panduan teknologi sebelumnya Manfaat ekonomi 2 1 3 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 4 Bobo Variabel (3)

C. KLASIFIKASI Setiap kondisi atau keadaan data (yang dijabarkan sebagai klasifikasi) pada variabel tertentu mempunyai arti masing-masing, sehingga dengan demikian juga mempunyai nilai masingmasing. Berdasarkan pertimbangan tersebut, nilai dan kode dari setiap klasifikasi pada variabel tertentu ditentukan seperti pada Tabel.3.

Tabel.3. Klasifikasi, Kode Klasifikasi dan Nilai Klasifikasi dari tiap-tiap Variabel No (1) II. 01 Variabel (2) Status Desa Klasifikasi (3) Daerah Sangat Miskin Daerah Miskin Daerah Tidak Miskin Desa Desa Desa Desa Desa Desa Industri Kecil Perdagangan Pantai Perladangan Persawahan Perkebunan Kode (4) a b c a b c d d d a b c d e a b c a b c a b c a b c a b c d e f a b c Nilai (5) 3 2 1 4 3 2 1 1 1 5 4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 4 4 3 3 2 1 4 3 2

02

Tipe Desa

III.05

Mata Pencaharian Utama Penduduk

Industri Kecil Perdagangan Nelayan Tani Lainnya Ada, dijalankan Ada, tidak dijalankan Tidak ada 3 jenis usaha 2 jenis usaha 1 jenis usaha Paling cepat Sedang Paling lambat Paling cepat Sedang Paling lambat Ditempat produksi Dipasar Desa KUD Di pasar Kecamatan Di pasar Kabupaten Di pasar Propinsi Jarak terlalu jauh Transport sulit Harga rendah

06,08

Keterampilan tradisi yang bernilai ekonomi

IV.01,02 Usaha produktif yang dan 03 menonjol & bahan baku dari desa 04 Rata-rata lama proses produksi Rata-rata lama produksi dapat terjual Tempat penjualan produk

05

06

08

Masalah yang menonjol dalam pemasaran

Lainnya 09 Masalah yang menonjol dalam produksi Kurang keterampilan Kurang tenaga kerja Kurang peralatan Bahan baku sulit 3 Jenis usaha 2 Jenis usaha 1 Jenis usaha Paling cepat Sedang Paling lambat

d a b c d a b c a b c

1 4 3 2 1 3 2 1 3 2 1

V.02,03

Usaha produktif yg dapat dikembangkan dan bahan baku dari desa Rata-rata lama proses produksi

05

06

Rata-rata lama produksi dapat dijual Sifat kerjasama penduduk

Paling cepat Sedang Paling lambat Sangat tinggi Tinggi Agak rendah Rendah Ada Tidak ada Ada Tidak ada

a b c a b c d a b a b

1 2 3 4 3 2 1 2 1 2 1

10

VI.01 04

Panduan keterampilan sebelumnya Manfaat ekonomi

D. SCORE DAN TOTAL SCORE 1. SCORE Score merupakan nilai suatu Desa pada Variabel tertentu, yang diperoleh dari hasil pengkaitan antara Bobot Variabel yang bersangkutan dengan Nilai Klasifikasi pada Variabel tersebut. Misalnya: Bila Desa tertentu memperoleh klasifikasi „a‟ pada variable Status Desa, yang berarti Desa tersebut adalah Desa Sangat Miskin, maka score yang diperoleh Desa (daerah) tersebut untuk variable Status Desa adalah : Bobot Variabel x Nilai Klasifikasi = 2 x 3 = 6

2. TOTAL SCORE Total Score merupakan gabungan dari seluruh Score yang diperoleh Desa tertentu, yang selanjutnya digunakan untuk mengetahui nilai akhir dari Desa tersebut, yang menunjukkan layak tidaknya Desa tersebut memperoleh kegiatan usaha ekonomi produktif (pengembangan keterampilan berusaha).

BAB VI

MENENTUKAN JENJANG PERINGKAT

Dari akumulasi nilai atau score dari seluruh Variabel masih sulit untuk menentukan layak tidaknya daerah tertentu memperoleh jenis kegiatan. Untuk itu total score yang diperoleh masih perlu didistribusikan sesuai dengan tingkat kelayakan yang ditentukan. Adapun tingkat kelayakan yang ditentukan adalah: Layak Cukup Layak Kurang Layak

A. PENENTUAN INTERVAL Langkah penentuan tingkat kelayakan pertama-tama dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu “Kemungkinan Nilai Tertinggi” dan “Kemungkinan Nilai Terendah” yang akan diperoleh daerah tertentu dari akumulasi score yang diperoleh dari penggabungan score seluruh variable. Berdasarkan penghitungan, maka nilai tertinggi yang dapat diperoleh daerah tertentu adalah 290, yakni seandainya daerah itu memperoleh klasifikasi „a‟ pada setiap Variabel sebagai contoh lihat lampiran 1. Adapun nilai terendah adalah 88, yakni seandainya daerah tertentu memperoleh klasifikasi terendah (a, c atau d) pada Variabel tertentu. Sebagai contoh, lihat lampiran 2. Dengan demikian, maka penghitungan Interval dilakukan sebagai berikut: Vu-V1 N Dimana : Vu : Nilai tertinggi, V1 : Nilai terendah, N : Jumlah tingkat kelayakan (=3) Dengan menerapkan rumus tersebut diatas, maka Interval antara tingkat kelayakan adalah sebagai berikut: Interval = (290-88):3 = 67 B. MENENTUKAN NILAI TINGKAT KELAYAKAN

Dengan diketahuinya angka Interval, maka kita sudah dapat menentukan beberapa nilai-nilai untuk tiap tingkat kelayakan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Kurang layak = Cukup Layak = Layak = Nilai terendah s/d x1 x2 s/d x3 x4 s/d x5

Dimana : x1 = Nilai terendah + Interval x2 = x1 + 1 x3 = x2 + 1 x4 = x3 + 1 x5 = Nilai tertinggi atau : Kurang layak = 88 – 155 Cukup Layak = 156 – 223 Layak = 224 – 290

BAB VII PENENTUAN JENIS USAHA DAN POLA PELAKSANAANNYA

A. JENIS USAHA

Apabila desa tertentu telah dinyatakan “Layak” memperoleh bantuan program/kegiatan pengembangan usaha produktif di sektor industri, maka penentuan jenis usaha yang akan dilaksanakan dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan cara melihat kembali daftar pertanyaan dimana pada daftar pertanyaan itu telah tertera jenis-jenis usaha. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah ketentuan bahwa prioritas diberikan kepada jenis-jenis usaha produktif yang masih dapat dikembangkan (P.V.02 dan 03). Bila ternyata tidak ada jenis-jenis usaha seperti disebutkan diatas, maka jenis usaha yang sudah dijalankan atau sudah ada (P.IV.01) dapat dipilih, dengan catatan bahwa desa tersebut termasuk katagori “Layak” atau “cukup layak”. B. POLA PELAKSANAAN Apabila keseluruhan tahapan dalam pemilihan lokasi pelaksana dan jenis usaha produktif telah dilaksanakan, maka tahapan berikutnya adalah menentukan pola pengembangan kesempatan berusaha sebagaimana disebut sebelumnya, bahwa berdasarkan hasil identifikasi terhadap penduduk sebagai calon peserta, terdapat 2 (dua) kemungkinan bentuk pola Pengembangan Kesempatan Berusaha, yakni pola pembinaan lanjutan dan pola usaha pemula.

BAB VIII PENYUSUNAN DAN PENGUSULAN PROPOSAL

Setelah keseluruhan tahapan diatas dilaksanakan, maka petugas yang berkepentingan dapat mengambil kesimpulan bahwa jenis usaha yang diidentifikasikan perlu dilaksanakan. Untuk itu, petugas bersangkutan (Dinas yang membidangi ketenagakerjaan) harus segera menyusun

proposal rencana pelaksanaan kegiatan usaha produktif, perlu juga dijelaskan bahwa penyusunan proposal termaksud sebaiknya dilakukan setelah ada pendekatan dengan pihak Bappeda Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa yang bersangkutan, dengan mengikuti petunjuk dan persyaratan teknis dari instansi teknis yang terkait. Format proposal disusun sebagai berikut. I. LATAR BELAKANG (SDM, SDA dan peluang pasar)

II. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN USAHA III. RENCANA KEGIATAN USAHA (Permodalan, Pengelolaan, Produksi, Pemasaran dan Perhitungan-perhitungan) IV. MEKANISME DAN PEMBIAYAAN KEGIATAN A. Pembentukan kelompok B. Pembekalan (orientasi) C. Pembuatan sarana usaha (bahan dan alat) D. Pemanduan/Bimbingan V. PASKA KEGIATAN (Pengembangan usaha, kelembagaan, penduduk, dll) VI. PENUTUP (kesimpulan dan kata akhir) VII. LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Lembar kerja perhitungan Desa yang memperoleh Nilai Tertinggi 2. Lembar kerja perhitungan Desa yang memperoleh Nilai Terendah 3. Permennakertrans NOMOR : PER-12/MEN/IV/2006 4. Daftar Pertanyaan Identifikasi Setiap Disnakertrans Kabupaten/Kota membuat proposal minimal 1 (satu) lokasi dengan dilengkapi data pendukung (hasil identifikasi) yang merupakan satu kesatuan dengan proposal. Dalam pengajuan usulan proposal, Disnakertrans Kabupaten/Kota, mengacu kepada

Permenakertrans No. 12 Tahun 2006, tentang tata cara pengajuan usulan program Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, lihat lampiran 3.

BAB IX PENUTUP Dengan turunnya Buku Pedoman Identifikasi Pengembangan Kesempatan Berusaha ini, kiranya dapat membantu persepsi dan pandangan yang sama bagi para pelaksana di Daerah dalam penyusun perencanaan Pengembangan Berusaha, sehingga diharapkan tujuan dan sasaran program Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja dapat tercapai. Demikian dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta,

Maret 2007

Lampiran 1 : Contoh lembar kerja perhitungan Desa yang memperoleh Nilai Tertinggi LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Propinsi Nomor (1) : : : : .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... Variabel (2) Bobot Variabel (3) Klasifikasi Dan Nilai (4) Score (3x4) (5)

II. III.

IV.

V.

VI.

01 Status Desa 02 Tipe Desa 05 Mata Pencaharian Utama Penduduk 06,08 Ketrampilan tradisi yg memberi nilai ekonomi & masih dijalankan 01,03 Usaha produktif paling menonjol yg bahan baku berasal dari dalam desa 04 Rata-rata lama proses produksi 05 Rata-rata lama produksi dapat terjual 06 Tempat penjualan produk 08 Masalah menonjol dalam pemasaran 09 Masalah menonjol dalam produksi 02,03 Usaha produktif yg masih dapat dikembangkan dan bahan baku berasal dari dalam desa 05 Rata-rata lama proses produksi 06 Rata-rata lama produksi dapat terjual 10 Sifat kerjasama penduduk 01 Panduan keterampilan sebelumnya 04 Manfaat ekonomi Jumlah

2 1 3 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 4 4 -

a(3) a(4) a(5) a(3) a(3) a(3) a(3) a(4) a(4) a(4) a(3) a(3) a(3) a(4) a(2) a(2) -

6 4 15 15 21 21 21 28 28 28 21 21 21 24 8 8 290

Keterangan : Sumber pengisian diambil dari Daftar Pertanyaan Form. B (Kepala Desa)

Lampiran 2 : Contoh lembar kerja perhitungan Desa yang memperoleh Nilai Terendah LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI Desa/Kelurahan Kecamatan Kapubaten/Kota Propinsi Nomor : : : : ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... Variabel Bobot Klasifikasi Score

(1) 01 02 III. 05 06,08 IV. 01,03 04 05 06 08 09 V. 02,03 05 06 10 IV.01 04 II.

(2) Status Desa Tipe Desa Mata pencaharian utama penduduk Keterampilan tradisi yg member nilai ekonomi dan masih dijalankan Usaha produktif paling menonjol yg bahan baku berasal dari dalam desa Rata-rata lama proses produksi Rata-rata lama produksi dapat terjual Tempat penjualan produksi Masalah menonjol dalam pemasaran Masalah menonjol dalam produksi Usaha produktif yg masih dapat dikembangkan dan bahan baku berasal dari dalam desa Rata-rata lama proses produksi Rata-rata lama produksi Sifat kerjasama penduduk Panduan keterampilan sebelumnya Manfaat ekonomi Jumlah

Variabel (3) 2 1 3 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 4 4 -

Dan Nilai (4) c(1) d(1) e(1) c(1) c(1) c(1) c(1) f(1) d(1) d(1) c(1) c(1) C(1) d(1) b(1) b(1) -

(3x4) (5) 2 1 3 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 4 4 88

Keterangan : Sumber pengisian diambil dari daftar pertanyaan Form.B (Kepala Desa)

Lampiran 3

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-12/MEN/IV/2006

TENTANG TATA CARA PENGAJUAN USULAN PROGRAM BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Instansi kabupaten/kota adalah dinas atau kantor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di kabupaten/kota. yang melakukan fungsi

2. Instansi Provinsi adalah dinas yang melaksanakan fungsi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di provinsi. 3. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pasal 2 Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, meliputi : a. Program Ketenagakerjaan terdiri atas : 1. perluasan dan pengembangan kesempatan kerja; 2. peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; dan 3. perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja. b. Program Ketransmigrasian terdiri atas : 1. pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 2. pengembangan wilayah tertinggal; dan 3. pengembangan wilayah perbatasan.

BAB II MEKANISME USULAN PROGRAM Pasal 3 (1) Instansi kabupaten/kota mengusulkan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada instansi provinsi. (2) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disetujui oleh instansi provinsi terlebih dahulu dilakukan penilaian secara teknis.

(3) Usulan program yang telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dihimpun oleh instansi provinsi untuk dijadikan usulan program provinsi. Pasal 4 (1) Program yang diusulkan oleh instansi provinsi selain berisikan program instansi kabupaten/kota juga memuat program instansi provinsi yang bersangkutan. (2) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal terkait di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (3) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum disetujui oleh Menteri terlebih dahulu dilakukan penilaian. (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan : a. b. c. d. e. skala prioritas; integrasi program; Kepentingan bersama; kemandirian masyarakat transmigrasi; dan dampak jangka panjang dan berkelanjutan.

Pasal 5 Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dalam melakukan penilaian juga memperhatikan : a. persentase penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. laporan pelaksanaan program, baik pencapaian fisik maupun penyerapan anggaran tahun sebelumnya. BAB III PERSYARATAN USULAN PROGRAM Pasal 6 Usulan program yang disampaikan oleh instansi kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. usulan program ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota; dan b. dilengkapi kerangka acuan (term of reference) dan rencana anggaran biaya.

Pasal 7 Usulan program yang disampaikan oleh instansi provinsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. usulan program ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi; dan b. dilengkapi kerangka acuan (term of reference) dan rencana anggaran biaya.

BAB IV WAKTU PENYAMPAIAN USULAN PROGRAM Pasal 8 (1) Waktu penyampaian usulan program ditentukan sebagai berikut : a. usulan program dari instansi kabupaten/kota paling lambat sudah diterima oleh instansi provinsi pada bulan Maret tahun yang bersangkutan; b. usulan program dari instansi provinsi paling lambat harus sudah diterima oleh Menteri pada bulan April tahun yang bersangkutan. (2) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah dinilai oleh Tim Penilai Usulan Program paling lambat bulan Mei tahun yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 (1) Untuk usulan program tahun 2007 yang telah diterima oleh Sekretaris Jenderal sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, tetap diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 April 2006

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA ttd ERMAN SUPARNO

Lampiran 4 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI DIREKTORAT PROMOSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

DAFTAR PERTANYAAN Form.A : Kecamatan IDENTIFIKASI

PENGEMBANGAN KELOMPOK BERUSAHA DI SEKTOR INDUSTRI 01. 02. 03 04 05 Nama Desa yang akan dihubungi Nama Pejabat Kecamatan yang di wawancarai Jabatan dalam Kecamatan Menurut Sdr apa potensi alam desa tersebut yang mempunyai nilai ekonomi dan produktif Sehubungan dengan P.04, menurut Sdr apa keunggulan potensi alam tersebut sebagai usaha produktif bila dilihat dari : a. Dampak bagi ekonomi penduduk b. Proses pengolaan/pengelolaannya c. Permasarannya Sebaliknya, menurut sdr. Apa kelemahannya bila dilihat dari : a. Proses pengolahannya/pengelolaanya b. Pemasarannya Selanjutnya menurut Sdr. Apa keunggulan penduduk Desa dalam mengelola potensi alam tersebut sebagai usaha produktif bila dilihat dari : a. Kerjasama antar penduduk b. Keterampilan Sebaliknya menurut Sdr. apa kelemahan penduduk Desa dalam mengelola potensi alam tersebut sebagai usaha produktif. Apa saran saudara agar usaha produktif di Desa dapat berkembang : ……………………………… : ……………………………… : ………………………………

06

: ……………………………… : ……………………………… : ……………………………… : ……………………………… : ………………………………

07

08 09

: ……………………………… : ……………………………… : ……………………………… : ……………………………… ………………….., Peb …………….. Mengetahui Camat

(………………………………..) Lembar 5 : DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI DIREKTORAT PROMOSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

DAFTAR PERTANYAAN FORM. B : Kepala Desa/Lurah IDENTIFIKASI

PENGEMBANGAN KESEMPATAN BERUSAHA DI SEKTOR INDUSTRI

BLOK I PENGENALAN TEMPAT
1. 2. 3. 4. Desa/Kelurahan *) Kecamatan Kabupaten/Kota Propinsi : : : : ……………………………… ……………………………… ……………………………… ………………………………

BLOK II KETERANGAN UMUM TEMPAT
1. Apakah Desa ini tercakup : a. Sangat Miskin b. Miskin c. Tidak Miskin : a. Desa Pantai b. Desa Persawahan c. Desa Perdagangan d. Desa Industri Kecil e. Desa Perkebunan : : : : …………… Km …………… Km …………… Km a.jalan darat b.jalan sungai c.jalan danau d.jalan laut

2. Tipe Desa

3. 4. 5. 6.

Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan Jarak Desa ke Ibukota Kabupaten Jarak Desa ke Ibukota Propinsi Prasarana transportasi yg dominan

[ ]

Catatan : *) Coret yg tidak sesuai

BLOK III. SUMBER DAYA ALAM DAN MANUSIA
1. Luas Desa seluruhnya : …………. Km2/Ha *) 2. Luas Desa diluar pemukiman : …………. Km2/Ha *) 3. Jelaskan komposisi lahan pada P.2 : a. Sawah : …………. Km2/Ha *) ……. % b. Ladang/Tegalan : …………. Km2/Ha *) ……. % c. Penggembalaan : …………. Km2/Ha *) ……. % d. Hutan produksi : …………. Km2/Ha *) ……. % e. Hutan lindung : …………. Km2/Ha *) ……. %

f. Lahan lain g. ……. 4. Jumlah penduduk seluruhnya 5. Sebutkan mata pencaharian utama sebagian penduduk

: …………. Km2/Ha *) ……. % : …………. Km2/Ha *) ……. % : …………. Orang : ………………………………………. ………………………………………. ………………………………………. : ……………………………. ……………………………. ……………………………. …………………………….

6. Adakah keterampilan khusus yg dimiliki penduduk secara tradisional (turun-temurun) yg dapat member Nilai ekonomi selain tsb pada P.5

7. Bila „ada‟, sebutkan : …………. 8. Apakah keterampilan tsb masih dijalankan

: a. Ya b. Tidak

[ ]

: a. Ya [ ] b. Tidak 10. Bila „Tidak‟ pada P.9, mengapa ? : …………………………………….. ……………………………………..

9. Bila „Ya‟, apakah masih dapat dikembangkan

_____________________ Catatan : *) Coret yg tidak sesuai

BLOK IV. USAHA PRODUKTIF YANG DIJALANKAN PENDUDUK
1. Sebutkan usaha produktif paling menonjol, Berupa „Barang‟ (bukan jasa) yg dijalankan oleh penduduk, baik utama maupun sampingan (maksimal 3) : a. …………………………………………….. b. …………………………………………….. c. ……………………………………………..

2. Sebutkan bahan baku yang dipergunakan untuk membuat produk tsb diatas : a. …………………………………………….. : ……………………………. b. …………………………………………….. : ……………………………. c. …………………………………………….. : ……………………………. 3. Dalam menjalankan usaha tsb, dimana sebagian bahan baku diperoleh ? a. …………………………………………….. : a.dari dalam desa [ ] b.dari luar desa b. …………………………………………….. : a.dari dalam desa b.dari luar desa …………………………………………….. : a.dari dalam desa b.dari luar desa 4. Berapa rata-rata lama proses pembuatan untuk menghasilkan produk? a. …………………………………………….. : …… hari/minggu/bulan b. …………………………………………….. : …… hari/minggu/bulan c. …………………………………………….. : …… hari/minggu/bulan 5. Berapa lama produk dapat terjual setelah dihasilkan ? a. …………………………………………….. : …… hari/minggu/bulan b. …………………………………………….. : …… hari/minggu/bulan c. …………………………………………….. : …… hari/minggu/bulan 6. Kemana hasil produk biasanya dijual?: a. jual di pasar desa b. jual di pasar kecamatan c. jual di pasar kabupaten d. jual di pasar propinsi e. jual di tempat produksi f. jual ke KUD 7. Jelaskan alasan Sdr atas jawaban P.6 : …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. 8. Sebutkan masalah paling menonjol yang dihadapi dalam pemasaran : a. Transportasi sulit [ ] b. Harga rendah c. Jarak jauh d. ……………. 9. Sebutkan masalah paling menonjol yang dihadapi dalam produksi :

[ ]

a. b. c. d.

Bahan baku sulit Kurang keterampilan Kurang peralatan Kurang tenaga kerja

[ ]

BLOK V. USAHA PRODUKTIF YANG BELUM DIJALANKAN TETAPI DAPAT DIKEMBANGKAN
1. Masih adakah usaha produktif yang dapat dikembangkan selain tsb pada Blok IV. ? a. Ada [ ] b. Tidak (ke Blok VI) 2. Bila „ada‟, sebutkan yang paling menonjol (maksimal 3). a. ……………….. b. ……………….. c. ……………….. 3. Sebutkan bahan baku yang akan dipergunakan untuk mendapat produk tsb diatas. a. ……………………………………. : …………………………. b. ……………………………………. : …………………………. c. ……………………………………. : …………………………. 4. Dalam menjalankan usaha tsb, darimana kira-kira sebagian besar bahan baku diperoleh? a. ………………………………….. : a.dari dalam desa [ ] b.dari luar desa b. ………………………………….. : a.dari dalam desa [ ] b.dari luar desa c. ………………………………….. : a.dari dalam desa [ ] b.dari luar desa 5. Berapa kira-kira rata-rata lama proses pembuatan untuk menghasilkan produk? a. ………………………………….. : a. …… hari/minggu/bulan [ ] b. …… hari/minggu/bulan b. ………………………………….. : a. …… hari/minggu/bulan [ ] b. …… hari/minggu/bulan c. ………………………………….. : a. …… hari/minggu/bulan [ ] b. …… hari/minggu/bulan 6. Berapa lama kira-kira produk dapat dijual setelah dihasilkan?

a. ………………………………….. b. ………………………………….. c. …………………………………..

: : :

a. …… hari/minggu/bulan b. …… hari/minggu/bulan a. …… hari/minggu/bulan b. …… hari/minggu/bulan a. …… hari/minggu/bulan b. …… hari/minggu/bulan

[ ] [ ] [ ]

7. Sehubungan dengan itu, apakah penduduk sudah mampu melakukannya? a. Ya [ ] b. Tidak 8. Bila „belum‟ pada P.6, mengapa? ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 9. Apa saran Saudara agar kemungkinan pengembangan usaha produktif tsb dapat berjalan? ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 10. Apakah di desa ini ada KUB? a. ada b. tidak ada sifat kerja sama penduduk [ ]

11. Menurut Saudara bagaimana mengerjakan sesuatu? a. Sangat tinggi b. Tinggi c. Agar rendah d. Rendah

dalam [ ]

BLOK VI.

PROGRAM YANG PERNAH ADA

1. Apakah desa ini pernah memperoleh program pemanduan / pelatihan teknologi sebelumnya? a. Pernah [ ] b. Belum (Stop) 2. Bila „pernah‟, sebutkan jenisnya a. ………………………………………………

b. ……………………………………………… c. ……………………………………………… 3. Sebutkan pula pihak pelaksana, waktu dan lama pelaksanaannya a. …………………………. : oleh ………………, thn……..,……..minggu/bulan b. …………………………. : oleh ……………..., thn……..,…….minggu/bulan c. …………………………. : oleh …………….., thn…….,……..minggu/bulan 4. Menurut Saudara apakah menfaat secara ekonomi dari latihan-latihan tersebut? a. Ada [ ] b. Tidak 5. Jenis mana yang masih dijalankan ? …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. Mengetahui, Kepala Desa / Ketua LKMD

(…………………………………….)


				
DOCUMENT INFO
Description: Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja merupakan salah satu kegiatan dalam upaya memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, melalui pembentukan kelompok-kelompok usaha produktif dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang ada di suatu daerah. Untuk mencapai keberhasilan program perlu direncanakan secara objektif dan akurat yang merupakan perencanaan dari bawah, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan. Salah satu tahap dalam perencanaan pembentukan dan pengembangan kesempatan berusaha adalah identifikasi pengembangan kesempatan berusaha, untuk mengetahui potensi dan peluang suatu jenis usaha yang cocok untuk dikembangkan disuatu lokasi. Sehubungan dengan itu perlu disusun buku “Pedoman Identifikasi Pengembangan Kesempatan Berusaha”, sebagai pedoman bagi pelaksanaan di daerah dalam menyusun perencanaan.